HAKORDIA 2025: Ancaman Hukuman Mati Mengintai Koruptor Dana Bencana Alam, Kejari Madina Tekankan Pengawasan Transparan

Penyabungan,asatupro.com-Rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2025 di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menyajikan diskusi tajam mengenai konsekuensi hukum berat bagi pelaku korupsi di tengah situasi bencana.

Melalui seminar hukum daring yang diikuti jajaran pejabat daerah, fokus utama tertuju pada ancaman pidana mati yang mengintai penyeleweng dana kemanusiaan.

Seminar bertajuk Penerangan Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Plt. Kajari Madina Yos A. Tarigan, SH, MH, M.I.Kom, pada Selasa (9/12/2025).

Profesor USU Tegaskan Ancaman Pidana Mati Alternatif

Baca Juga:

• Dr. H. Sugiat Santoso : Penguatan Ideologi Pancasila Harus Jadi Gerakan Bersama
• 500 Masyarakat Tergabung PMPKKBSUSU Gelar Syukuran Penutupan Galian C di Bantaran Sungai Ular yang Digagas Satgas Elang Biru DPP GARPU Nasdem

Menghadirkan narasumber utama Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), materi yang disampaikan lugas dan mudah dimengerti. Profesor Alvi menekankan bahwa korupsi dana bencana alam termasuk dalam "keadaan tertentu" yang dapat memicu hukuman paling berat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU 31/1999), pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya atau bencana alam nasional.

"Ancaman pidana mati adalah pidana alternatif karena perbuatan pelaku yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan haknya, terutama pada saat mengalami bencana alam," tegas Prof. Alvi Syahrin dalam paparannya.

Baca Juga:

• Menunggu Harapan dari Tepian Muara Batang Toru
• Puluhan Wartawan Aksi Damai Ke Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Disambut Baik Oleh Kalapas Labuhan Ruku

Kajari Ajak Kolaborasi Awasi Anggaran Bencana

Plt. Kajari Madina Yos A Tarigan menyampaikan bahwa seminar daring ini digelar untuk efisiensi sekaligus memperkuat pemahaman hukum di kalangan pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya integritas, terutama dalam mengelola dana-dana rawan.

"Pencegahan korupsi dimulai dari komitmen kita bersama," ujar Yos A Tarigan. Ia secara khusus mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk jajaran OPD Pemkab Madina, Camat, dan kepala desa yang hadir secara daring, untuk berkolaborasi mengawasi dan memastikan setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana digunakan seadil-adilnya dan setransparan mungkin.

Dr. H. Sugiat Santoso : Penguatan Ideologi Pancasila Harus Jadi Gerakan Bersama

500 Masyarakat Tergabung PMPKKBSUSU Gelar Syukuran Penutupan Galian C di Bantaran Sungai Ular yang Digagas Satgas Elang Biru DPP GARPU Nasdem

Menunggu Harapan dari Tepian Muara Batang Toru

Puluhan Wartawan Aksi Damai Ke Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Disambut Baik Oleh Kalapas Labuhan Ruku

Bupati Vickner Sinaga Tinjau Jalan Rusak di Dusun Parimbalang, Perbaikan Segera Direalisasikan

Sosialisasikan Aquaculture, Regal Springs Indonesia dan Faperta USU Kolaborasi Lakukan Ini