"Mulai dari pengecer pasar tradisional, koperasi, institusi pemerintah seperti TNI/Polri maupun Pemda, RPK binaan Bulog, kerja sama dengan BUMN pangan, hingga retailer modern. Semuanya kita libatkan agar beras ini sampai ke seluruh penjuru Tanah Air," tegasnya.
Hingga saat ini, kata dia, BULOG telah menyalurkan sekitar 400 ribu ton beras SPHP, atau hampir 30 persen dari target nasional 1,3 juta ton. Penyaluran diproyeksikan rampung hingga Desember 2025.
Selain beras, BULOG juga memastikan penyaluran minyak goreng dan gula berjalan lancar. Bahkan, bantuan pangan bagi 18,2 juta keluarga penerima manfaat akan digulirkan pada September dan Oktober.
Terkait harga beras yang masih berfluktuasi di lapangan, Dirut BULOG menegaskan bahwa harga eceran tertinggi (HET) sudah diatur berdasarkan zonasi.
Baca Juga:
"Kalau gerakan pangan murah yang dilakukan TNI, Polri, maupun Pemda itu sifatnya insidentil, seperti bazar. Jadi harga bisa lebih rendah lagi," jelasnya.
Bulog juga berkomitmen tetap menyerap gabah petani dengan harga maksimal Rp 6.500 per kilogram sesuai petunjuk teknis terbaru.
Baca Juga:
Padangsidimpuan, Asatupro.com Program internet gratis Kominfo Mantap yang sebelumnya dipromosikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalu
Daerah
Austin Tumengkol Deklarasi Maju Calon Ketua PWI Sumut 2026
Politik
Bupati Deli Serdang Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 24 Pengemudi Ojol
Peristiwa
Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
Nasional
Diduga Ada Payung Oknum Aparat, Gudang Minyak Siong "AS" di Medan Utara Disebut Masih Bebas Beroperasi dan Kebal Hukum
Hukrim
James Siburian Sabet Juara 1 Festival Cipta Lagu Pakpak 2026, PBLKP Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya
Daerah
PPPK Berpeluang Jadi PNS 2027, Guru Swasta Bersertifikasi Jangan Dianaktirikan
Nasional
FMPS Desak Kapolda Sumut Evaluasi Polsek Kotanopan, Dugaan PETI Diminta Diverifikasi
Hukrim
Dugaan Pungutan Mengatasnamakan Paguyuban, Pedagang Gedung Nasional Minta Pemkab Bertindak
Daerah
Pemkab Karo Tegaskan CSR Pendidikan Transparan, Tanpa Intervensi dan Konflik Kepentingan
Daerah
