Dari Kabin Garuda ke Krisis Kepercayaan Publik: Investigasi Salah Tangkap Ketua Partai NasDem Sumut

Medan,asatupro.com-Kasus salah tangkap terhadap Ketua Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, oleh sejumlah oknum polisi dari Polrestabes Medan terus menuai kecaman keras. Buntut dari insiden memalukan tersebut, ribuan kader Barisan Pendukung Ricky Anthony (BAPERA) menyatakan siap mengepung markas Polrestabes Medan bila tidak ada permintaan maaf resmi dari pihak kepolisian.

Koordinator BAPERA, Legianto, menegaskan bahwa pihaknya memberi waktu kepada aparat untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

"Kita minta Kapolda Sumut memberi penjelasan detil atas salah tangkap Ketua DPW NasDem Sumut, Pak Iskandar ST. Polisi harus minta maaf secara terbuka dan oknum terlibat dicopot dari jabatannya," ujarnya tegas, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, peristiwa ini bukan sekadar "kesalahan prosedural", melainkan bentuk ketidak profesionalan pencedera kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Baca Juga:

• Edison Marbun Pimpin Aksi di Polda Sumut, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden
• Aktivis DPP AJUDAN Desak Kapolri Turun ke Sumut, Minta Jaringan Judi Dan Narkoba Dibongkar Hingga Bandar Besar

"Tidak masuk akal, polisi menangkap orang tanpa tahu pasti siapa targetnya. Ini memalukan dan bisa merusak marwah aparat penegak hukum. Kami menduga ada unsur kesengajaan mempermalukan pimpinan kami," tambahnya.

BAPERA menegaskan, apabila tuntutan tersebut diabaikan, mereka akan menggelar aksi besar-besaran mengepung Mako Polrestabes Medan sebagai bentuk protes atas kesewenang-wenangan aparat.

Reaksi DPRD Sumut: Polisi Tidak Profesional

Baca Juga:

• Diduga Diintimidasi Penyidik, Saksi Sengketa Tanah Rohani Minta Perlindungan Kapolri dan Kadiv Propam
• Kasus Korupsi Pasar Ikan Modern: Eks Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan Resmi Ditahan Polda Sumut Bersama 3 Tersangka

Kecaman juga datang dari Ricky Anthony, Ketua DPW Komando Bela Tanah Air (KOMBAT) Sumut sekaligus pimpinan DPRD Sumut. Ia menyebut tindakan sejumlah oknum polisi tersebut sebagai tindakan jauh dari etika dan standar profesional penegakan hukum.

"Mereka harus klarifikasi dan minta maaf terbuka. Penangkapan dilakukan tanpa dasar kuat dan mengakibatkan kerugian bagi warga negara tidak bersalah," tegas Ricky.

Menurutnya, tindakan itu tidak hanya mencoreng nama baik Polri, tetapi juga menimbulkan keresahan di warga.

"Menangkap orang di tempat umum jangan seperti cara preman. Informasinya, penerbangan sampai delay karena ulah mereka. Ini harus diusut tuntas," ujarnya dengan nada geram.

Kronologi Insiden di Dalam Pesawat

Peristiwa terjadi pada Rabu malam (15/10/2025) di Bandara Kualanamu, ketika Iskandar ST juga Ketua Umum KOMBAT tengah berada di dalam Pesawat Garuda Indonesia GA 193 dengan rute Kualanamu–Soekarno Hatta.

Sebelum pesawat lepas landas, sejumlah oknum polisi berpakaian preman masuk bersama petugas Avsec Bandara dan kru pesawat. Mereka langsung mengamankan Iskandar di dalam kabin, karena diduga sebagai pelaku judi online ternyata memiliki nama sama dengan target operasi.

Akibat insiden itu, penerbangan mengalami delay dan seluruh penumpang sempat dibuat panik.

"Saya diamankan sementara di dalam pesawat. Mereka mau tangkap pelaku judi online, tapi nama target sama seperti saya," ungkap Iskandar dalam keterangan tertulisnya.

Setelah menyadari kesalahan fatal tersebut, para oknum polisi segera meninggalkan lokasi tanpa memberikan klarifikasi ataupun menunjukkan surat perintah penangkapan. Sebagian bahkan enggan mengakui diri sebagai aparat kepolisian.

Desakan Transparansi & Evaluasi Internal Polri

Kasus ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan lemahnya verifikasi identitas dalam operasi kepolisian. Sejumlah pihak menilai peristiwa ini dapat menurunkan kredibilitas Polri di mata masyarakat.

BAPERA dan KOMBAT menuntut Kapolda Sumut serta Kapolri segera melakukan evaluasi internal, menjatuhkan sanksi kepada pihak terlibat dan memberikan permintaan maaf terbuka kepada korban serta publik.

"Harus ada tanggung jawab moral dan institusional. Salah tangkap tidak bisa dianggap sepele, apalagi korbannya tokoh publik," tutup Legianto. (Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)

Edison Marbun Pimpin Aksi di Polda Sumut, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden

Aktivis DPP AJUDAN Desak Kapolri Turun ke Sumut, Minta Jaringan Judi Dan Narkoba Dibongkar Hingga Bandar Besar

Diduga Diintimidasi Penyidik, Saksi Sengketa Tanah Rohani Minta Perlindungan Kapolri dan Kadiv Propam

Kasus Korupsi Pasar Ikan Modern: Eks Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan Resmi Ditahan Polda Sumut Bersama 3 Tersangka

Kapolda Sumut Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026

Ada Apa dengan HS? Mengapa Banyak Akun Bodong Sibuk Membangun Opini Negatif?