Harga CPO Naik Harga TBS Melorot, 10 Utusan PKS di Sumut "Disetrap" Pemerintah

Adolina, asatupro.com - Sekitar 10 utusan pengusaha kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) "disetrap" berdiri oleh Heru Tri Widarto selaku Pelaksana Tugas (PlT) Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) dalam acara "Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke PTPN IV Regional II PKS Adolina", Rabu (15/7/2026) sore.

Sebagai informasi, seharusnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang harus hadir di acara tersebut selepas kegiatan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada Rabu siang

Akan tetapi Mentan urung datang ke PKS Adolina karena harus mengikuti rapat yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore.

Saat itu Heru Tri Widarto didampingi oleh Jatmiko Krisna Santosa selaku Direktur Utama (Dirut) PTPN IV PalmCo, Ali Jamil Harahap (mantan PlT Dirjenbun), serta Zulkifli Zaini selaku Komisaris Utama (Komut) Holding PTPN.

Baca Juga:

• Bisnis Kopi, Teh, Karet Produksi PalmCo Semakin Kinclong
• Cuan Banyak, Laba Bersih PalmCo Tembus 90,3 Persen

Dalam acara itu PlT Dirjenbun meminta utusan sejumlah perusahaan sawit untuk berdiri menghadap panggung dan menyimak sikap pemerintah terkait harga TBS di Sumut

Aksi "setrap" itu sendiri dilakukan PlT Dirjenbun karena pemerintah kecewa melihat sikap perusahaan sawit di Sumut yang tidak menaikkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi para petani sawit.

Kata Heru Tri Widarto, sebenarnya ada sekitar 260-an perusahaan sawit di Sumut, namun hanya 20 perusahaan yang melapor, namun justru ada 10 perusahaan yang menerapkan harga pembelian TBS tidak sesuai pasar.

Baca Juga:

• PTPN IV PalmCo Gesa Skema "BUMN untuk Sawit Rakyat"
• PalmCo dan ITS Garap Bersama Bensin Sawit, Mentan Jadi Saksi

Kata dia, harga CPO di pasar global naik tapi harga TBS petani enggak naik. Pemerintah, kata dia, juga mengawasi harga tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang sering berakhir withdraw (WD) atau stagnan di saat harga CPO baik-baik saja

"Kami meminta Anda semua untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam waktu seminggu ini harus ada penjelasan kenapa harga TBS petani tidak naik saat harga CPO di pasar global naik," kata dia.

"Kalau memang penyebab tidak naiknya harga TBS petani di tingkat middle man (pengepul -red), ya tolong jelaskan dan buktikan kepada pemerintah," kata dia lagi.

Jika tidak diindahkan, Heru Tri Widarto menegaskan kalau Satgas bentukan pemerintah untuk turun tangan memeriksa perusahaan-perusahaan sawit di Sumut.

Dia bilang pemerintah menegaskan kalau harga TBS harus mengacu pada harga yang telah ditetapkan dan bersandar pada. regulasi yang ada.

Di samping itu, Heru Tri Widarto juga mengingatkan agar PNS tidak semena-mena melakukan pemotongan harga TBS petani dengan lasan kualitas yang rendah.

"Kami minta PKS fair soal potongan harga TBS. Kalau kualitas TBS petani rendah, ya tolong bimbing petaninya. Petani dan pengusaha sawit harus bermitra," ujarnya.

"Karena dengan kemitraan itu petani pun jaminan pasar dan pembinaan dari PKS. Dan buat PKS ada jaminan pasokan TBS berkualitas dari petani," tegas Heru Tri Widarto selaku PlT Dirjenbun.

Senada dengan hal itu, Ali Jamil Harahap dalam kesempatan tersebut juga bertanya ke para petani sawit yang hadir terkait harga pembelian TBS dari PKS yang ada.

Dia bilang pemerintah akan mengerahkan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polri jika dalam sepekan ini harga pembelian TBS petani tidak mengalami kenaikan sesuai penerapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ali Jamil Harahap juga meminta pihak Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut untuk membuat penetapan harga TBS tidak hanya kepada petani sawit mitra plasma, melainkan juga kepada petani sawit mitra swadaya.

"Jangan bilang Pak Gubernur (Bobby Nasution -red) yang menetapkan. Jangan-jangan Anda (Disbun Sumut - red) yang tidak mengusulkan soal harga TBS mitra swadaya," tegas Ali Jamil Harahap.

Bisnis Kopi, Teh, Karet Produksi PalmCo Semakin Kinclong

Cuan Banyak, Laba Bersih PalmCo Tembus 90,3 Persen

PTPN IV PalmCo Gesa Skema "BUMN untuk Sawit Rakyat"

PalmCo dan ITS Garap Bersama Bensin Sawit, Mentan Jadi Saksi

Ini Rute Bus Program Mudik Gratis Lebaran 2026 PTPN IV PalmCo

Wow Banget, Tembus Rp 6 Triliun Laba Unaudited PalmCo