Sebagai informasi, seharusnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang harus hadir di acara tersebut selepas kegiatan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada Rabu siang
Akan tetapi Mentan urung datang ke PKS Adolina karena harus mengikuti rapat yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore.
Saat itu Heru Tri Widarto didampingi oleh Jatmiko Krisna Santosa selaku Direktur Utama (Dirut) PTPN IV PalmCo, Ali Jamil Harahap (mantan PlT Dirjenbun), serta Zulkifli Zaini selaku Komisaris Utama (Komut) Holding PTPN.
Baca Juga:
Dalam acara itu PlT Dirjenbun meminta utusan sejumlah perusahaan sawit untuk berdiri menghadap panggung dan menyimak sikap pemerintah terkait harga TBS di Sumut
Aksi "setrap" itu sendiri dilakukan PlT Dirjenbun karena pemerintah kecewa melihat sikap perusahaan sawit di Sumut yang tidak menaikkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi para petani sawit.
Kata Heru Tri Widarto, sebenarnya ada sekitar 260-an perusahaan sawit di Sumut, namun hanya 20 perusahaan yang melapor, namun justru ada 10 perusahaan yang menerapkan harga pembelian TBS tidak sesuai pasar.
Baca Juga:
Kata dia, harga CPO di pasar global naik tapi harga TBS petani enggak naik. Pemerintah, kata dia, juga mengawasi harga tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang sering berakhir withdraw (WD) atau stagnan di saat harga CPO baik-baik saja
"Kami meminta Anda semua untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam waktu seminggu ini harus ada penjelasan kenapa harga TBS petani tidak naik saat harga CPO di pasar global naik," kata dia.
"Kalau memang penyebab tidak naiknya harga TBS petani di tingkat middle man (pengepul -red), ya tolong jelaskan dan buktikan kepada pemerintah," kata dia lagi.
Dia bilang pemerintah menegaskan kalau harga TBS harus mengacu pada harga yang telah ditetapkan dan bersandar pada. regulasi yang ada.
Di samping itu, Heru Tri Widarto juga mengingatkan agar PNS tidak semena-mena melakukan pemotongan harga TBS petani dengan lasan kualitas yang rendah.
"Kami minta PKS fair soal potongan harga TBS. Kalau kualitas TBS petani rendah, ya tolong bimbing petaninya. Petani dan pengusaha sawit harus bermitra," ujarnya.
"Karena dengan kemitraan itu petani pun jaminan pasar dan pembinaan dari PKS. Dan buat PKS ada jaminan pasokan TBS berkualitas dari petani," tegas Heru Tri Widarto selaku PlT Dirjenbun.
Senada dengan hal itu, Ali Jamil Harahap dalam kesempatan tersebut juga bertanya ke para petani sawit yang hadir terkait harga pembelian TBS dari PKS yang ada.
Dia bilang pemerintah akan mengerahkan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polri jika dalam sepekan ini harga pembelian TBS petani tidak mengalami kenaikan sesuai penerapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ali Jamil Harahap juga meminta pihak Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut untuk membuat penetapan harga TBS tidak hanya kepada petani sawit mitra plasma, melainkan juga kepada petani sawit mitra swadaya.
Pemuda Bergerak, Desa Bergema! Karang Taruna Buntu Bedimbar Tunjukkan Peran Besar di Gebyar AKBAR
Daerah
Banda Aceh,asatupro.comIkatan Kekeluargaan Samadua Aceh Selatan (IKSAS) Banda Aceh sabtu 29/8/2026 menemui Bupati Aceh Selatan dalam rangka
Daerah
Jusup Ginting KTP Dan KK Bukan Sekadar Identitas, Tapi Kunci Warga Dapatkan Hak Pendidikan Hingga Bansos
Medan
Cessie Bank Mandiri Disorot, DPN Pertanyakan Legalitas Eksekusi Aset di Cinere
Nasional
Nama Baik Dicemarkan, Amri Alias Nunung Bantah Tuduhan Buronan Polisi
Peristiwa
Henry Dumanter Apresiasi Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam Penanganan Perkara Tipu Gelap Rp5,5 Miliar
Peristiwa
DPW APPI Sumut Desak Kapolda Usut Tuntas Oknum Pengacara Diduga Catut Nama Penyidik Rp200 Juta
Peristiwa
Pemkab Dairi Perkuat Kesiapsiagaan KARHUTLA 2026, Gelar Rakor dan Simulasi di Silahisabungan
Daerah
Bupati Vickner Sinaga Hadiri APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Dorong Potensi Dairi Tembus Pasar Nasional
Daerah
Ketua Umum DPP GMNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk Jaga Indonesia
Nasional
