Jakarta,asatupro.com-Partai NasDem resmi menonaktifkan dua Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan tersebut diambil setelah keduanya dinilai menyampaikan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat.
Langkah tegas itu diumumkan melalui siaran pers resmi DPP Partai NasDem yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025). Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa penonaktifan berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.
Sekjen NasDem Hermawi Taslim menegaskan, aspirasi masyarakat adalah landasan utama perjuangan partai. Namun, ia menilai pernyataan yang disampaikan kedua legislator tersebut telah menyimpang dari garis perjuangan NasDem.
"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," ujar Hermawi.
Baca Juga:
"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian isi surat itu.
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Charles Meikyansah, membenarkan keputusan partai tersebut. "Iya benar," singkat Charles yang juga menjabat Ketua DPP NasDem.
Sebelumnya, NasDem sudah mencopot Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI melalui surat bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025.
Baca Juga:
Sahroni kemudian dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR. Adapun Nafa Urbach, yang menjabat Bendahara Fraksi NasDem, saat ini duduk di Komisi IX DPR.
Keputusan penonaktifan dua figur publik ini menandai langkah disipliner terbaru yang diambil DPP NasDem guna menegaskan komitmen partai untuk menjaga kepercayaan rakyat.
Padangsidimpuan, Asatupro.com Program internet gratis Kominfo Mantap yang sebelumnya dipromosikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalu
Daerah
Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
Nasional
Diduga Ada Payung Oknum Aparat, Gudang Minyak Siong "AS" di Medan Utara Disebut Masih Bebas Beroperasi dan Kebal Hukum
Hukrim
James Siburian Sabet Juara 1 Festival Cipta Lagu Pakpak 2026, PBLKP Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya
Daerah
PPPK Berpeluang Jadi PNS 2027, Guru Swasta Bersertifikasi Jangan Dianaktirikan
Nasional
FMPS Desak Kapolda Sumut Evaluasi Polsek Kotanopan, Dugaan PETI Diminta Diverifikasi
Hukrim
Dugaan Pungutan Mengatasnamakan Paguyuban, Pedagang Gedung Nasional Minta Pemkab Bertindak
Daerah
Pemkab Karo Tegaskan CSR Pendidikan Transparan, Tanpa Intervensi dan Konflik Kepentingan
Daerah
Misteri Mangkraknya Laporan Penganiayaan di Polsek Patumbak Tiga Kali Ganti Kapolsek, Nasib Korban Tetap Menggantung
Peristiwa
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Desak Investigasi Menyeluruh Atas Kebakaran PT EVYAP
Peristiwa
