Rabu, 23 September 2026
HUT INDONESIA KE 81

Ketua Harian DPP HARI H.M. Nezar Djoeli Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola Badan Gizi Nasional

Zulhamdani Napitupulu - Minggu, 21 Juni 2026 10:10 WIB
Ketua Harian DPP HARI H.M. Nezar Djoeli Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola Badan Gizi Nasional
H.M. Nezar Djoeli, ST, Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Indonesia (HARI).
Medan,asatupro.com-Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Indonesia (HARI), H.M. Nezar Djoeli, ST, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), yang menurutnya saat ini membutuhkan perhatian dan evaluasi serius demi menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Nezar Djoeli, kondisi yang terjadi saat ini menuntut kerja keras dan langkah-langkah luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang harus dijaga keberhasilannya. Karena itu, seluruh sistem tata kelola, mulai dari pengawasan hingga pelaksanaan di lapangan, perlu diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai secara optimal," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi saling menyalahkan atau saling melempar tanggung jawab di antara pejabat maupun instansi pemerintah ketika menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:

"Kita berharap semua pihak fokus mencari solusi, bukan saling tuding. Masyarakat juga diharapkan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sehingga program ini dapat berjalan lebih baik," katanya.

Terkait adanya dugaan penyimpangan dalam penentuan titik koordinat SPPG yang saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, Nezar menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

"Apabila memang ada dugaan pelanggaran atau penyimpangan, biarkan aparat penegak hukum melakukan investigasi secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Yang lebih penting adalah memastikan agar kejadian serupa tidak terulang melalui perbaikan sistem," ujarnya.

Baca Juga:

Nezar juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemberian kuota kepada yayasan atau penyelenggara SPPG. Menurutnya, apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi kuota yang telah ditetapkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai regulasi yang berlaku.

"Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, saya optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," tutup H.M. Nezar Djoeli, ST.

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
HARIMAU SUMATERA MUNCUL DI KUTA SAGA, CAMAT KERAJAAN BERSAMA BKSDA, TNI/POLRI PASANG KAMERA TRAP DAN SIAGA JAGA WARGA
Hadiri Ngopi Kebangsaan IKAL, Kapolda Aceh Ungkap Strategi Penanganan Bencana
Sorotan Tajam Warga Langkat: Kapolres AKBP Hannry P.H. Tambunan Dituntut Tegas Usut Legalitas THM New Star Bukit Lawang
Skandal Hiburan Malam Bukit Lawang: Desakan Audit Perizinan dan Potensi Pelanggaran Tata Ruang Kawasan Wisata
Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
DPP HARI Soroti Keracunan Massal Siswa di Sidoarjo, Desak Kepala BGN Benahi Standar Higienitas Dapur SPPG
komentar
beritaTerbaru