Ketimpangan Dua Kawasan Disorot KADIN Sumut, Minta Pemprov Lakukan Ini

Medan, asatupro.com - Ketimpangan pembangunan antara wilayah pantai timur dan wilayah pantai barat tetap menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara sejak dahulu hingga sekarang.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Firsal Dida Mutyara, dalam acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) yang digelar hibrid di Hotel Adi Mulia, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pengurus KADIN dari berbagai kabupaten dan kota di Sumut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Timur Tumanggor, dan mantan Gubernur Sumut H. Tengku Erry Nuradi.

Pertumbuhan ekonomi Sumut, ujar pria yang akrab disapa Did. Ini, masih terkonsentrasi di kawasan Medan dan Pantai Timur.

Baca Juga:

• LLDikti Wilayah I dan Delapan PTS Sumut Raih Penghargaan pada Anugerah Diktisaintek 2026
• Edison Marbun Pimpin Aksi di Polda Sumut, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden

Sementara di wilayah Pantai Barat, Tapanuli, serta Kepulauan Nias masih tertinggal dari aspek infrastruktur, konektivitas, dan akses pasar.

Untuk itu Dida menyampaikan sejumlah solusi agar ketimpangan ini bisa diminimalisir, seperti perlunya pembangunan infrastruktur, menghapus Ketergantungan terhadap bahan mentah, serta lainnya.

Untuk persoalan infrastruktur, Komisaris Bank Sumut ini bilang beban berat yang selama ini harus ditanggung oleh dunia usaha akibat tingginya biaya logistik.

Baca Juga:

• DPW IMO Sumatera Utara Sematkan Tanjak dan Sampin Kepada Ketum DPP IMO, Teguhkan Marwah Melayu di Forum Nasional
• Aktivis DPP AJUDAN Desak Kapolri Turun ke Sumut, Minta Jaringan Judi Dan Narkoba Dibongkar Hingga Bandar Besar

Berdasarkan catatan Kadin, komponen biaya logistik di Sumut saat ini melonjak hingga mencapai angka sekitar 30 persen dari total harga produk..

Kondisi tersebut diperparah oleh buruknya infrastruktur dasar, khususnya kualitas jalan provinsi serta jalan kabupaten dan kota yang belum memadai.

Akibat tingginya biaya distribusi ini, produk lokal kesulitan untuk bersaing di pasaran dan dikhawatirkan membuat para pengusaha daerah hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Karena itu dirinya menilai Rapimprov sangat penting dan menjadi momentum strategis bagi para pelaku usaha untuk menyuarakan berbagai tantangan krusial di daerah.

Dalam forum itu Dida juga mengatakan KADIN Sumut secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan dukungan nyata kepada dunia usaha

Juga, tambahnya lagi, memberikan kepastian hukum dan usaha guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh kabupaten dan kota.

LLDikti Wilayah I dan Delapan PTS Sumut Raih Penghargaan pada Anugerah Diktisaintek 2026

Edison Marbun Pimpin Aksi di Polda Sumut, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden

DPW IMO Sumatera Utara Sematkan Tanjak dan Sampin Kepada Ketum DPP IMO, Teguhkan Marwah Melayu di Forum Nasional

Aktivis DPP AJUDAN Desak Kapolri Turun ke Sumut, Minta Jaringan Judi Dan Narkoba Dibongkar Hingga Bandar Besar

Universitas Battuta dan PW MIO Indonesia Sumut Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Literasi Media

Diduga Diintimidasi Penyidik, Saksi Sengketa Tanah Rohani Minta Perlindungan Kapolri dan Kadiv Propam