Kuasa Hukum Seferius Ndruru Apresiasi POLRES SIAK: Respons Cepat, Restorative Justice Jadi Jalan Penyelasaian
Kuasa Hukum Seferius Ndruru Apresiasi POLRES SIAK Respons Cepat, Restorative Justice Jadi Jalan Penyelasaian
Peristiwa
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam dalam kegiatan "Silaturahmi Menko Polkam Bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Provinsi Sumatera Utara" diselenggarakan di Markas Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, Medan, Minggu (15/3/2026).
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan setiap kebijakan pemerintah diambil dengan penuh pertimbangan, terutama berkaitan kepentingan masyarakat.
"Berbagai isu itu semua dipikirkan oleh kita. Tidak gegabah kita mengambil keputusan, karena ini adalah masalah kehidupan bangsa," ujar Menko Polkam.
Terkait libur Hari Raya, Menko Djamari juga memastikan pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang arus mudik, termasuk ketersediaan bahan pokok.
"Pasokan sembako ada semua. Jadi jangan ragu soal minyak dan kebutuhan lainnya. Tolong sampaikan kepada masyarakat agar tidak khawatir, semuanya tersedia seperti biasa," katanya.
Baca Juga:
Menko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan program pemerintah daerah sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpin daerah.
"Ingat, semua pekerjaan kita ujungnya adalah mensejahterakan rakyat. Kalau Forkopimdanya tidak kompak, mustahil pemerintah daerah bisa menjalankan program kerjanya untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. "Begitu kita berada pada posisi sebagai pemimpin, satu tugas kita adalah mensejahterakan rakyat. Kalau ada pemimpin yang masih menghitung kepentingan dirinya dibandingkan dengan kepentingan rakyatnya, dia salah menjadi pemimpin," ujarnya.
Baca Juga:
Menko Polkam juga menyoroti tantangan di era digital yang ditandai dengan maraknya penyebaran informasi tidak benar di ruang digital.
"Di medan digital ini ada tiga hal yang harus kita waspadai,yaitu disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jangan sampai kita ikut memperlebar penyebaran informasi yang tidak benar," tegasnya.
Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar dalam bidang teknologi informasi yang perlu diarahkan untuk mendukung upaya menjaga stabilitas dan ketahanan informasi."Anak-anak muda kita hebat dalam teknologi informasi. Potensi ini perlu dibina agar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif bagi bangsa," tambahnya.
Menutup arahannya, Menko Polkam mengajak seluruh unsur pimpinan daerah dan masyarakat untuk terus bekerja bersama dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah, termasuk penanganan bencana yang masih berlangsung di wilayah Sumatera Utara.
"Kita berkumpul di sini karena rakyat membutuhkan kita. Curahkan seluruh perhatian kita untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
Dalam kegiatan ini,hadir Wakil Gubernur Sumatera Utara ,Surya, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Ketua DPRD, KaBINDA Sumut dan Walikota Medan. Sementara dari Kemenko Polkam, turut mendampingi Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan; para deputi, dan staf khusus Menko Polkam.**
Kuasa Hukum Seferius Ndruru Apresiasi POLRES SIAK Respons Cepat, Restorative Justice Jadi Jalan Penyelasaian
Peristiwa
Pelindo Multi Terminal Belawan Catat Kinerja Positif hingga Agustus 2026
Medan
Pernah Apresiasi Kejari Medan, Kini Bobby Soroti Oknum Jaksa, Sutrisno Jangan Lupa Sejarah
Peristiwa
Pastikan Setiap Rupiah Berdampak, Pemkab Dairi Matangkan APBD 2027
Daerah
Istana Tegaskan Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR
Medan
TAPANULI SELATAN, Asatupro.com Sebanyak lima kasus tindak pidana berhasil diungkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) sepanjang
Hukrim
KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan Siapa &ldquoSutradara&rdquo di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?
Hukrim
Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan, Integritas, dan Kesiapsiagaan 800 Perwira Tinggi TNIPolri di Istana
Nasional
Aksi Jilid II PW KAMMI SUMUT Desak DPRD Buka Proses KPID, Minta RDP, dan Dorong Kejatisu Tindak Lanjuti Laporan
Peristiwa
Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Dihentikan PascaPutusan MK, Singgung Risiko Ekonomi dan Stabilitas Politik
Nasional