Mintarsih Sudah Prediksi Kekacauan soal Pasar Modal dan Otoritas Akan Sampai ke Presiden

Jakarta,asatupro.com-Masalah besar yang muncul akibat terungkapnya kejahatan "penggorengan saham" yang mengguncang pasar modal Indonesia, ikut ditanggapi oleh Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ.

Sebab menurut Mintarsih yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha tersebut menerangkan, bahwa tumbuh kembang dan majunya perekonomian suatu negara tidak hanya berpengaruh kuat terhadap kesehatan jiwa masyarakat, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan.

"Saya tidak perlu membahas terlalu luas ya, sampai sistim ketatanegaraan. Namun diantara yang saya ketahui soal ekonomi makro atau pasar modal, tentunya berkaitan erat dengan persoalan global dan citra negara," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Selasa 17 Februari 2026.

Bahkan sudah terjadi segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para oknum, yang diberi wewenang namun kerap kali tidak berlaku jujur. Informasi ini cepat atau lama, pastinya akan sampai ke Presiden.

Baca Juga:

• Api Perjuangan Ermanto Usman Tetap Hidup, KPK Jangan Diam Soal JICT
• DPP FROMPER : Dengan Pengawalan Komisi III DPR RI, Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Harus Terang Benderang

"Sebab seperti yang saya katakan tadi, ekonomi makro tentunya erat dengan banyak perusahaan asing, negara-negara atau individu tertentu (pengusaha) dan menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang juga ada di Indonesia. Maka sekali terungkap adanya "penggorengan saham" atau penghilangan saham orang-orang yang memang memiliki hak, lalu kemudian perusahaan dipaksakan IPO, pastinya akan sampai ke Presiden. Jadinya wajar jika Presiden Prabowo marah," ungkap Mintarsih.

Ketika ditanyakan lebih rinci, maksud dari kemarahan Presiden Prabowo selanjutnya menjadi viral seperti kasus penghilangan saham di Blue Bird, Mintarsih menjelaskan adanya hal yang memang tidak beres di Otoritas dan Pasar Modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusul tindakan hukum dari Bareskrim.

"Seperti yang saya baca berbagai masalah tersebut itu sudah ada peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), ini juga yang menambah marahnya Presiden Prabowo. Lalu soal penghilangan saham saya di Blue Bird, merupakan serangkaian kejahatan pidana ke Bareskrim, yang hingga saat ini tidak saya cabut," beber Mintarsih.

Baca Juga:

• Aksi GMNI Jakarta Timur di Mabes Polri Desak Polri Usut Tuntas Kasus Kematian Ermanto Usman
• Indonesia Menggugat : Api Perjuangan Ermanto Usman Tidak Boleh Berhenti Sampai Disini

Lebih lanjut saat ditanyakan soal putusan sesat 140 miliar terhadap Mintarsih yang terkesan menekannya itu? "Iya di sisi lain anehnya saya digugat dengan putusan 140 miliar. Saya harus mengembalikan seluruh gaji, tunjangan saya yang pernah dibayar oleh Blue Bird, hingga tuduhan mencemarkan nama baik, sehingga totalnya 140 miliar. Bahkan (putusan 140 miliar) final dari Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditambah dengan ketentuan bahwa semua anak saya harus ikut menanggung denda-denda pengembalian gaji dan pencemaran nama baik. Anehnya lagi pentotalan jumlah gaji ini salah hitung," ungkap Mintarsih yang juga diketahui adalah seorang penulis dalam buku penulis buku Intervention Strategies for Street Gangs bersama Helmut L. Sell, yang didanai oleh WHO (World Health Organization).

Diketahui Mintarsih dalam laporannya ke Bareskrim Mabes Polri bernomor: LP/B/216/VIII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Agustus 2023, ditandatangani Iptu Yudi Bintoro (Kepala Subbagian Penerimaan Laporan), dengan terlapor adalah Purnomo Prawiro dkk.

Dalam laporan terlapor di Bareskrim diungkapkannya para terlapor yaitu Purnomo Prawiro, Chandra Suharto, Gunawan Surjo Wibowo, Sri Ayati Purnomo, Sri Adriyani Lestari, Adrianto Djokosoetono, Kresna Priawan, Sigit Priawan, Bayu Priawan, Sigit Priawan, Indra Priawan suami dari Nikita Willy.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto marah besar menyusul peringatan MSCI terkait transparansi pasar modal Indonesia beberapa waktu lalu. Pasalnya, peringatan tersebut memicu jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk melakukan perbaikan dan perombakan.

Tidak hanya itu, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyebut ada beberapa pejabat di lembaga otoritas pasar modal yang akhirnya diminta mengundurkan diri. Desakan pengunduran diri ini juga imbas ketidaktransparanan di otoritas pasar modal.

"Itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Ada alasannya, yaitu antara lain karena tidak ada transparansi," ungkap Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.

Dijelaskan Hashim, amarah Prabowo bukan hanya terkait dengan transparansi pasar modal. Lebih dari itu, peringatan MSCI dianggap berpotensi mencoreng kehormatan negara. "Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan," ujarnya.

Selain itu, anjloknya IHSG saat ini dianggap sangat merugikan investor ritel. Reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga turut dipertaruhkan imbas persoalan tersebut.

"Para investor ritel, banyak yang telah dirugikan, bukan? Banyak yang telah dirugikan. Jadi ini sangat penting," jelasnya.

Diketahui, terdapat empat pejabat OJK dan Direktur Utama BEI yang mengundurkan diri pada Jumat 30 Januari 2026. Pengunduran diri itu dilakukan sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG pada Rabu dan Kamis (28-29 Januari). Berikut rinciannya:

1. Ketua DK OJK - Mahendra Siregar
2. Wakil Ketua DK OJK - Mirza Adityaswara
3. Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (PMDK) - Inarno Djajadi
4. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon - I.B Aditya Jayaantara
5. Direktur Utama BEI - Iman Rachman.

Api Perjuangan Ermanto Usman Tetap Hidup, KPK Jangan Diam Soal JICT

DPP FROMPER : Dengan Pengawalan Komisi III DPR RI, Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Harus Terang Benderang

Aksi GMNI Jakarta Timur di Mabes Polri Desak Polri Usut Tuntas Kasus Kematian Ermanto Usman

Indonesia Menggugat : Api Perjuangan Ermanto Usman Tidak Boleh Berhenti Sampai Disini

DPC GMNI Jakarta Timur Audiensi dan Studi Parlemen Bersama KITAS F-PDIP DPR RI: Memperkuat Kader Mengenai Kerja Staf Ahli, Tenaga Administrasi DPR RI

Pernyataan Sikap Resmi DPC GMNI Jakarta Timur