DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Belawan,asatupro.com-Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia atau Hakordia, Kejaksaan Negeri Belawan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum pada publik serta memastikan penegakan hukum berjalan secara tegas dan transparan. Selasa (9/12/2025).
Kegiatan ini diawali dengan pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Belawan di Jalan Raya Pelabuhan Raya Nomor 2 Bagan Deli Belawan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses penegakan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan setiap barang bukti tindak pidana benar-benar dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun barang bukti yang dimusnahkan bersumber dari 127 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan rincian berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ±304,39 gram, narkotika jenis ganja sebanyak ±14,2 gram,narkotika jenis pil ekstasi sebanyak ±21,8 gram, handphone sebanyak 22 unit, timbangan elektrik sebanyak 18 unit, senjata tajam 15 unit dan barang bukti lainnya.
Baca Juga:
Sebagai bagian dari edukasi publik, Kejaksaan Negeri Belawan juga turut melaksanakan pembagian stiker kampanye anti korupsi sebagai media ajakan kepada masyarakat untuk menolak dan melawan segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Stiker ini diharapkan menjadi pengingat visual bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas aparat penegak hukum.
Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Belawan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, dimana Puskesmas Belawan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai dan PPNPN Kejaksaan Negeri Belawan.
Baca Juga:
Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Negeri Belawan sekaligus mendukung profesionalisme dan integritas aparatur penegak hukum.
Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan pelaksanaan kampanye anti korupsi berupa dialog interaktif di TVRI guna memberikan edukasi publik yang lebih luas. Melalui siaran media televisi, pesan anti korupsi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai tuntas.
Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Dr Yusup Darma putra SH, MH dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan Kejari Belawan berkomitmen untuk terus menjalankan langkah-langkah strategis, mulai dari edukasi, pencegahan, hingga penindakan secara tegas dan professional.
"Melalui kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat semakin kuat dan berkelanjutan. Melawan Korupsi adalah tugas kita bersama. Mari wujudkan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berintegritas, dan masa depan bangsa yang lebih baik." ucapnya.
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
Peristiwa
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
Nasional
Ditemukan Penuh Luka di Jalan Merdeka!2 Bocah Sidikalang Diduga Disiksa Bibinya Sendiri
Hukrim
Ditolak Terbit KTPel Meski Mengantongi SKPWNI, Warga Pertanyakan Kejelasan Status Kependudukan di Batam
Daerah