JIPI Minta Menteri Copot Karutan dan Kalapas Tanjung Gusta Medan

Medan,asatupro.com-Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Permintaan tersebut disampaikan menyusul dugaan adanya sejumlah pelanggaran hukum di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, JIPI menilai dugaan praktik ilegal di Rutan dan Lapas Tanjung Gusta menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan. Kondisi ini dinilai berpotensi mencederai tujuan sistem pemasyarakatan.

Sejumlah Dugaan Pelanggaran

JIPI mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang disebut terjadi di Rutan dan Lapas Tanjung Gusta, antara lain masuknya barang terlarang seperti telepon genggam, perangkat elektronik, serta uang ke dalam sel tahanan. Selain itu, JIPI juga menyoroti dugaan peredaran narkotika yang diduga masih dikendalikan dari dalam rutan dan lapas.

Baca Juga:

• Keluarga Besar PSSAB Indonesia Gelar Musyawarah Besar ke-V di Medan, Perkuat Solidaritas dan Regenerasi Organisasi
• Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor Tegaskan Hormati Proses Hukum, Ajak Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Tak hanya itu, JIPI turut menyinggung dugaan praktik penipuan berbasis digital yang dilakukan oleh warga binaan, serta dugaan adanya intimidasi dan perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu, termasuk terpidana kasus korupsi atas nama Ilyas Sitorus.

Dorong Audit dan Penegakan Hukum

Atas dasar temuan tersebut, JIPI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan audit dan investigasi secara independen dan menyeluruh.

JIPI juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk apabila melibatkan oknum petugas pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Tragedi di Jalur Medan-Berastagi, Truk Fuso Diduga Rem Blong Libas 8 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 8 Luka-Luka
• AMT Beberkan Dugaan Permainan Distribusi BBM di Sumut, Pasokan Disebut Dibatasi hingga Masyarakat 'Dipaksa' Beralih ke Pertamax

Pernyataan Ketua Umum

Ketua Umum JIPI, Deni Siregar, mengatakan bahwa permintaan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan.

"Kami berharap ada evaluasi menyeluruh dan langkah tegas agar kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan dapat dipulihkan," kata Deni.

Belum Ada Tanggapan Resmi8

Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan dan Lapas Tanjung Gusta Medan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan yang disampaikan JIPI. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait.

Keluarga Besar PSSAB Indonesia Gelar Musyawarah Besar ke-V di Medan, Perkuat Solidaritas dan Regenerasi Organisasi

Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor Tegaskan Hormati Proses Hukum, Ajak Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Tragedi di Jalur Medan-Berastagi, Truk Fuso Diduga Rem Blong Libas 8 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 8 Luka-Luka

AMT Beberkan Dugaan Permainan Distribusi BBM di Sumut, Pasokan Disebut Dibatasi hingga Masyarakat 'Dipaksa' Beralih ke Pertamax

Puluhan 'BH' Berkibar di Depan Polrestabes Medan, Massa Desak Komitmen Kapolrestabes Medan JCS: 'Besok Akan Datang Telanjang Jika Janji Tak Ditepati'

Ditressiber Polda Sumut Ungkap Sindikat Penipuan Online Berkedok Lelang Mobil, Empat Pelaku Ditangkap