JPKP Kabupaten Deliserdang : Menanggapi Polemik Yang Terjadi di Gedung DPRD, Sangat Menyayangkan Tertundanya Pengesahan KUA PPAS TA. 2025

Deliserdang,asatupro.com-Menanggapi Polemik Yang Terjadi Diruangan Terhormat DPRD Kabupaten Deliserdang, JPKP Sangat Menyayangkan Tertundanya Pengesahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025, dimana kebijakan anggaran terkait ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Dimana puluhan ribu antrian warga untuk mendapatkan BPJS PBI dan program program lain yang dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Deliserdang, yang hari ini diketahui bahwa kesehatan warga masyarakat Kabupaten Deliserdang yang menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.

Tertundanya program ini dikarenakan terjadi penundaan dari beberapa oknum elit DPRD Kabupaten Deliserdang.

Haris Harahap, Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Kabupaten Deliserdang beserta Sekretaris dan Bendahara menganggap oknum dari wakil rakyat tersebut sepertinya tidak pro ke rakyat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyakat umum.

Baca Juga:

• Buat Kegaduhan Di Ruang Publik, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Palas Minta Rezki Hasibuan Ditangkap
• Keluhkan Banjir, Warga Sempakata Curhat ke Wong Chun Sen Tarigan

JPKP sangat menyangkan tindakan dari oknum wakil rakyat, sesungguhnya DPRD adalah perpanjangan/perwakilan masyarakat untuk memperjuangkan hak hak dasar masyarakat secara politik di tengah tengah pemerintahan yang tidak berpihak.

Justru sebaliknya dimana pemerintahan saat ini berpihak kepada masyarakat, Malah oknum elit DPRD Kabupaten Deliserdang yang berbuat tidak sepantasnya, Melakukan upaya upaya yang bisa menunda pengesahan KUA PPAS tersebut.

JPKP menghimbau kiranya elit DPRD sadar dan bangun dari mimpi bahwa pemerintahan yang dipimpin saat ini adalah pemerintahan yang pro kepada seluruh masyarakat kecil, menengah dan atas.

Baca Juga:

• Sekwan Diduga Asbun Soal Proyek Swakelola DPRD Padangsidimpuan, Jawaban Berubah-ubah Usai Pintu Kamar Mandi Dipotong Agar Muat
• Al Washliyah Medan Dukung Perpres 111/2025, Dorong Lahirnya Perda Larangan Aktivitas LGBTQ di Kota Medan

JPKP sebagai salah satu relawan yang spesifik membantu masyarakat dalam hal kesehatan sangat menyangkan sikap sikap politik yang tidak berpihak saat ini.

JPKP akan konsolidasi dengan seluruh team relawan lainnya untuk melakukan upaya upaya yang bisa membuat KUA PPAS ini dapat di ketok (disah) kan di kantor rakyat Kabupaten Delisersang dan berada di Meja sidang DPRD.

Karena ini sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Deliserdang saat ini secara keseluruhan.
Salam Pengabdian..
JPKP Siap Melayani..

Buat Kegaduhan Di Ruang Publik, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Palas Minta Rezki Hasibuan Ditangkap

Keluhkan Banjir, Warga Sempakata Curhat ke Wong Chun Sen Tarigan

Sekwan Diduga Asbun Soal Proyek Swakelola DPRD Padangsidimpuan, Jawaban Berubah-ubah Usai Pintu Kamar Mandi Dipotong Agar Muat

Al Washliyah Medan Dukung Perpres 111/2025, Dorong Lahirnya Perda Larangan Aktivitas LGBTQ di Kota Medan

Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Tekankan Transformasi Polri Hadapi Tantangan Global

Diduga Dibekingi Oknum Aparat, Kapolri Didesak Ambil Alih Kasus Mafia PETI "PWG" di Kabupaten Madina