Binjai,asatupro.com-Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) menyatakan dukungan terhadap langkah klarifikasi dan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai terkait isu dugaan peredaran barang terlarang yang melibatkan salah satu warga binaan.
JIPI menilai sikap terbuka yang ditunjukkan pihak lapas, disertai pengecekan internal serta inspeksi mendadak (sidak) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara, mencerminkan komitmen serius dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta integritas lembaga pemasyarakatan.
"Kami melihat ada itikad baik dan tanggung jawab institusional dalam merespons isu yang berkembang di masyarakat. Klarifikasi yang disampaikan secara terbuka penting untuk menjaga kepercayaan publik," kata Ketua Umum JIPI, Deni Siregar, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/01/2026).
Menurut Deni, langkah penggeledahan kamar hunian warga binaan yang dilakukan pihak lapas merupakan bentuk pengawasan internal yang patut diapresiasi sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran di dalam lingkungan pemasyarakatan.
Baca Juga:
Namun demikian, JIPI menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar kasus serupa tidak kembali muncul di kemudian hari.
"Kami mendorong agar sistem pengawasan dilakukan secara konsisten dan transparan. Penegakan aturan di dalam lapas tidak boleh bersifat reaktif, tetapi harus menjadi mekanisme yang berjalan terus-menerus," ujarnya.
Lebih lanjut, JIPI mengimbau masyarakat serta insan pers untuk tetap mengedepankan prinsip check and re-check, asas praduga tak bersalah, serta etika jurnalistik dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
Baca Juga:
"Jangan sampai opini publik dibentuk oleh informasi yang belum terverifikasi. Sikap kritis harus tetap dibarengi tanggung jawab," tegas Deni.
Sebagai organisasi kepemudaan, JIPI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu hukum dan tata kelola lembaga publik secara objektif dan konstruktif.
"Pengawasan publik harus menjadi energi positif bagi perbaikan institusi negara, bukan sekadar alat untuk menciptakan kegaduhan," pungkasnya.
Polsek Kandis Bersama Satresnarkoba Polres Siak Gencarkan Razia, Tiga Tempat Hiburan Malam Jadi Sasaran
Hukrim
Menguji Keberanian DPR Bola Panas Syarat Pendidikan Wapres Gibran PascaPutusan MK
Nasional
Anggaran UHC Capai Ratusan Miliar, Zulkarnaen Minta Rumah Sakit Tak Tolak Warga Medan
Medan
Jakarta,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi kewajiban notifikasi atas transaksi pen
Hukrim
Zulkarnaen SKM Beri Umrah Gratis kepada Tujuh Warga Medan di HUT Prabowo
Medan
"Dag Dig Dug" Suksesi Panglima TNI Pergeseran Posisi Strategis dan Konsolidasi Perwira Tinggi
Nasional
Polemik Arena Diduga sabung ayam di Galang Memanas, Publik Tantang Ketegasan Satreskrim Polresta Deli Serdang
Peristiwa
Perkuat Pembinaan Kerohaniaan, Lapas Bangkinang Tanamkan Nilai Keimanan dan Kebaikan
Daerah
Satresnarkoba Polres Rohul Amankan Tiga Pria di Bonai Darussalam, Sita 4,43 Gram Sabu
Hukrim
KPK Bersurat ke Panglima TNI Terkait Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB yang Libatkan Prajurit Aktif
Nasional
