Inisiatif tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta mendukung 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya penguatan kemandirian pangan melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan.

Di bawah kepemimpinan Kalapas Alexander Lisman Putra, budidaya ikan lele terus dioptimalkan sebagai sarana pembelajaran dan praktik langsung bagi Warga Binaan. Prosesnya mencakup pemberian pakan, pemeliharaan ikan, pemantauan kondisi kolam, hingga perawatan selama masa pertumbuhan. Setiap tahapan menjadi kesempatan untuk menambah wawasan sekaligus mengasah kemampuan praktis di bidang perikanan.

Selain meningkatkan kecakapan teknis, keterlibatan dalam budidaya ikan lele turut menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal yang bermanfaat bagi Warga Binaan untuk mengembangkan potensi diri serta mempersiapkan masa depan yang lebih produktif.

Dari sisi pemanfaatan, hasil panen direncanakan untuk mendukung kebutuhan pangan di dapur Lapas. Apabila produksi melebihi kebutuhan internal, hasil budidaya berpotensi dipasarkan kepada masyarakat maupun pengepul ikan sehingga dapat memberikan nilai ekonomis tambahan.

Kalapas Alexander Lisman Putra menyampaikan bahwa pengembangan pembinaan kemandirian melalui sektor perikanan merupakan salah satu upaya untuk membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang bermanfaat.

Pengalaman dan kemampuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan potensi diri, berkarya, serta berkontribusi positif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Melalui budidaya ikan lele, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus menghadirkan pembinaan yang produktif dan berdaya guna. Dari kegiatan ini, keterampilan terus dikembangkan, kemandirian diperkuat, dan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional turut diwujudkan.

Kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu, yakni dosen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), Putu Indah Lestari, S.P., M.Pd., bersama dosen Gizi, Dr. Ni Wayan Nursini, S.TP., M.P.

Kolaborasi ini menjadi pendekatan strategis dalam mengintegrasikan penguatan proses pembelajaran dengan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan saluran cerna sejak usia dini.

Pelaksanaan program dilakukan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari lokakarya (workshop), pelatihan hingga pendampingan. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga sekolah dalam mendukung pendidikan sekaligus membangun kesadaran terhadap pentingnya kesehatan anak.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program, tim PKM juga menyerahkan sejumlah sarana pendukung kepada pihak sekolah, berupa media pembelajaran interaktif dan mesin pembuat yogurt.

Media pembelajaran interaktif diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak. Sementara itu, mesin pembuat yogurt menjadi sarana pendukung edukasi serta praktik pengolahan pangan dalam memperkenalkan pentingnya kesehatan saluran cerna.

Kepala TK Udyana Kumara II, Ni Luh Yuni Armawati, S.Pd., bersama jajaran guru dan para murid menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Antusiasme warga sekolah turut mendukung kelancaran program sekaligus memperkuat sinergi antara Universitas Dhyana Pura dan lembaga pendidikan anak usia dini.

Program Gerakan Cerdas Sehat ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, tujuan ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas, serta tujuan ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Melalui program ini, Universitas Dhyana Pura menegaskan komitmennya dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat, khususnya melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan anak usia dini.

Ke depan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat dan pemenuhan edukasi kesehatan sejak masa kanak-kanak.

Dalam amanatnya, Kalapas Efendi P Purba mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga kekompakan dan meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi tidak terlepas dari soliditas serta sinergi seluruh pegawai.

Ia menegaskan bahwa kerja sama tim merupakan hal penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kinerja, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran agar selalu menjaga kekompakan dan saling bekerja sama. Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan dalam melaksanakan tugas merupakan hasil dari kerja sama tim yang solid. Dengan kebersamaan, setiap tantangan dan pekerjaan akan lebih mudah kita selesaikan," ujar Efendi P Purba.

Lebih lanjut, Kalapas berharap pesan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai, termasuk peserta Magang Nasional Kemenaker, untuk terus membangun komunikasi yang baik, saling mendukung, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam setiap pekerjaan.

Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan semakin memperkuat kedisiplinan, kebersamaan, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas pemasyarakatan secara optimal.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, aktivitas perjudian tersebut diduga berkaitan dengan sosok berinisial AK. Sementara itu, seorang pria berinisial WNG disebut-sebut sebagai pihak yang mengelola usaha tersebut. Adapun seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan berinisial SN diduga berperan sebagai koordinator lapangan.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya pemberian kompensasi kepada sejumlah oknum wartawan agar aktivitas perjudian tersebut tidak menjadi sorotan pemberitaan.

Lokasi yang dimaksud berada di Jalan Speksi, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, tepatnya di kawasan pinggiran Sungai Deli.

PENGAKUAN ANAK KOIN: DISEBUT MILIK AK

Dugaan tersebut semakin menguat setelah awak media melakukan konfirmasi langsung kepada seorang pria berinisial IN (23), yang disebut bekerja sebagai anak koin di lokasi perjudian tersebut.

Dalam keterangannya, IN menyebutkan bahwa meja perjudian dengan merek Stargim tersebut merupakan milik seseorang yang disebutnya AK.

"Meja Aseng kayu, Pak. Stargim, pengusahanya Wak. Dia yang mengutip uang hasil penjualan setiap hari, Pak," ungkap IN kepada awak media.

IN juga menyebutkan adanya pembagian uang kepada sejumlah wartawan yang menurut keterangannya biasa dilakukan di kawasan Jalan M. Basir pada tanggal 2 setiap bulannya. Ia menyebut nama seseorang yang dipanggil Simon sebagai pihak yang membagikan uang tersebut.

Pernyataan ini tentu membutuhkan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut. Namun, apabila benar terdapat aliran uang untuk memengaruhi pemberitaan atau membungkam kontrol sosial pers, persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius.

JUDI DIDUGA KEMBALI BEROPERASI, PENGAWASAN APARAT DIPERTANYAKAN

Kembali munculnya aktivitas perjudian tembak ikan di wilayah Medan Utara memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan aparat penegak hukum.

Apakah aktivitas tersebut benar-benar luput dari pengawasan? Ataukah terdapat persoalan lain yang menyebabkan praktik perjudian yang diduga sudah pernah ditutup kembali beroperasi?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebab, masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari praktik perjudian yang berpotensi menimbulkan dampak sosial.

Sorotan publik kini tertuju kepada jajaran Polsek Medan Labuhan serta Polres Pelabuhan Belawan, khususnya terkait langkah pengawasan dan penindakan terhadap dugaan aktivitas perjudian tersebut.

KONFIRMASI KAPOLSEK DAN KAPOLRES BELUM MENDAPATKAN TANGGAPAN

Untuk menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada Kapolsek, Kompol D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M., serta Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, S.I.K., M.Si.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan.

Tidak adanya tanggapan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas dugaan yang beredar. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian tetap terbuka untuk disampaikan.

KAPOLRI DIMINTA TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN DUGAAN BEKING JUDI TAK TERUNGKAP

Asatupro.com meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap dugaan aktivitas perjudian tembak ikan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Pemeriksaan internal juga perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi keterlibatan, pembiaran, atau perlindungan oleh oknum aparat terhadap aktivitas perjudian tersebut.

Perlu ditegaskan, dugaan adanya setoran atau upeti kepada oknum aparat hingga saat ini belum terverifikasi dan harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah tanpa proses hukum.

ANCAMAN PIDANA PERJUDIAN DALAM KUHP BARU

Sebagai landasan hukum, perjudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

1. Pasal 426 KUHP: Mengatur tindak pidana penyelenggaraan atau pemberian kesempatan untuk berjudi tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).
2. Pasal 427 KUHP: Mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).

Apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana perjudian, penerapan ketentuan pidana mengenai penyertaan dan pembantuan juga perlu dikaji berdasarkan fakta serta peran masing-masing pihak.

PENEGASAN Asatupro.com:

Jangan sampai perjudian yang diduga telah berganti nama menjadi Stargim justru berkembang tanpa penindakan yang transparan.

Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang siapa pemilik usaha, siapa pengelolanya, maupun siapa yang berada di belakang aktivitas tersebut.

Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa perjudian akan diberantas. Publik membutuhkan tindakan nyata, penyelidikan transparan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Asatupro.com – Berita Yang Akurat dan Profesional

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal dan keterangan narasumber yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan bantahan dari AK, WNG, SN, Simon, serta seluruh pihak yang disebutkan maupun pihak kepolisian.

Pemanggilan ini ditujukan kepada seluruh ibu rumah tangga beserta anak-anak perempuan mereka. Erni menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar para ibu dan anak perempuan dapat bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan positif di dalam organisasi, salah satunya adalah sebagai wadah untuk mengembangkan bakat anak-anak mereka.

​"Perempuan bukan hanya pelengkap, tapi juga penggerak perubahan. Mari bersatu menolak judi dan narkoba demi keluarga, generasi, dan masa depan yang lebih baik," tegas Erni.

​Tidak hanya berfokus pada kegiatan positif dan pencegahan sosial, Erni juga menegaskan komitmen organisasinya dalam membantu kesejahteraan para ibu rumah tangga.

DPP Srikandi AJUDAN siap memberikan bantuan bagi ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi serta berupaya menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

​Melalui gerakan "Perempuan Tangguh Untuk Perubahan", organisasi AJUDAN mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk bersatu menolak judi dan narkoba demi mewujudkan keluarga dan generasi bangsa yang sehat, kuat, serta berintegritas.

​Bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin bergabung atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai organisasi Srikandi AJUDAN, dapat menghubungi kontak layanan resmi di nomor WhatsApp: 083171961999.

Hal ini dilakukan, berdasarkan keterangan resmi yang diterima media, Sabtu (31/10/2026), pascapengungkapan penyalahgunaan beras program SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta.

Satgas dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab BULOG dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, yaitu menertibkan dan menguatkan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Satgas Khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Sumut, R. Darma Wijaya, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program SPHP.

"Sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku," kata R. Darma Wijaya

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," kata dia lagi.

Pihaknya terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, BULOG memastikan bahwa penyaluran beras SPHP kepada mitra RPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rata rata pengambilan sebanyak 1 sampai dengan 2 ton untuk setiap kali pengambilan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian distribusi guna menjaga ketertiban penyaluran, pemerataan pasokan, serta memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP.

BULOG juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, BULOG berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, BULOG menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Sejumlah persoalan yang disampaikan seorang warga, mulai dari biaya pemeriksaan tes urine, keterbatasan masa penitipan, hingga dugaan kerusakan fasilitas kantor, kini mendapat perhatian Aktivis Dewan Pimpinan Pusat Anti Judi Anti Narkoba (DPP AJUDAN), Robin Silalahi.

Robin angkat bicara setelah menerima informasi dan keluhan dari seorang warga yang mengaku mengantarkan anak tetangganya untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi di BNN Kota Tebing Tinggi, hal ini dikatakan oleh warga tersebut kepadanya, Sabtu (31/10/2026).

Menurut keterangan warga tersebut, pihak keluarga harus mengeluarkan uang sebesar Rp290.000 untuk keperluan pemeriksaan tes urine sebagai bagian dari proses awal mendapatkan layanan rehabilitasi.

Warga itu juga mengaku mendapatkan penjelasan bahwa BNN Kota Tebing Tinggi tidak memiliki ketersediaan anggaran untuk membiayai kebutuhan pemeriksaan tersebut.

Namun, hingga kini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar pengenaan biaya, ketentuan tarif, maupun mekanisme pembayarannya.

Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya mengenai aksesibilitas pelayanan rehabilitasi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Persoalan lain yang turut dikeluhkan adalah mengenai batas waktu penitipan calon peserta rehabilitasi. Berdasarkan keterangan warga, pihak BNN menyampaikan bahwa orang yang akan menjalani rehabilitasi hanya dapat dititipkan selama satu minggu.

Ketentuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan setelah masa penitipan berakhir, termasuk apakah terdapat mekanisme rujukan ke fasilitas rehabilitasi lain atau program pendampingan lanjutan bagi mereka yang masih membutuhkan pemulihan.

Padahal, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika merupakan proses yang membutuhkan penanganan secara terarah dan berkesinambungan. Pelayanan tidak semestinya dipahami hanya sebagai proses penerimaan dan penitipan sementara, tetapi juga mencakup asesmen, penentuan kebutuhan rehabilitasi, pendampingan, serta tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing individu.

Dugaan Kerusakan Fasilitas Kantor Ikut Dipersoalkan

Selain persoalan biaya pemeriksaan dan masa penitipan, warga tersebut juga menyampaikan adanya persoalan lain terkait dugaan kerusakan barang atau fasilitas di lingkungan kantor BNN Kota Tebing Tinggi.

Menurut pengakuan warga, pihak BNN menyampaikan bahwa calon peserta rehabilitasi diduga telah melakukan kerusakan terhadap fasilitas kantor. Atas kejadian tersebut, orang tua yang bersangkutan disebut diminta bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Namun, sampai berita ini disusun, belum diperoleh informasi terperinci mengenai jenis fasilitas yang diduga mengalami kerusakan, kronologi kejadian, nilai kerugian, maupun bukti yang mendasari permintaan penggantian tersebut.

Karena itu, diperlukan penjelasan terbuka dari pihak BNN agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara keluarga calon peserta rehabilitasi dengan penyelenggara pelayanan.

Apabila benar terjadi kerusakan fasilitas, tentu perlu ada mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang jelas, termasuk penjelasan mengenai dasar hukum maupun prosedur penetapan ganti rugi.

Robin Silalahi: Pelayanan Rehabilitasi Jangan Menjadi Beban Masyarakat

Aktivis DPP AJUDAN, Robin Silalahi, menilai keluhan tersebut perlu menjadi perhatian serius pihak BNN Kota Tebing Tinggi.

Menurutnya, masyarakat yang datang meminta bantuan rehabilitasi seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, serta tahapan pelayanan yang harus dijalani.

Ia menilai transparansi menjadi hal penting agar keluarga yang sedang berupaya menyelamatkan anggota keluarganya dari ketergantungan narkotika tidak justru dihadapkan pada ketidakpastian pelayanan.

Persoalan biaya pemeriksaan, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka. Jika memang terdapat biaya yang harus dibayarkan, masyarakat berhak mengetahui apakah biaya tersebut merupakan tarif resmi, apa dasar penetapannya, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta apakah tersedia alternatif pelayanan bagi keluarga yang tidak mampu.

Demikian pula mengenai pembatasan masa penitipan selama satu minggu. BNN perlu memberikan penjelasan apakah ketentuan tersebut merupakan kebijakan administratif, keterbatasan kapasitas fasilitas, atau bagian dari prosedur pelayanan yang berlaku.

Sebab, keluarga membutuhkan kepastian mengenai langkah selanjutnya apabila orang yang bersangkutan masih memerlukan penanganan rehabilitasi setelah masa tersebut berakhir.

BNN Kota Tebing Tinggi Didorong Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh kejelasan sekaligus menjaga prinsip pemberitaan berimbang, awak media mendorong Kepala BNN Kota Tebing Tinggi memberikan penjelasan resmi terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, yakni:

1. Bagaimana ketersediaan anggaran BNN Kota Tebing Tinggi untuk mendukung pemeriksaan awal dan pelayanan rehabilitasi bagi masyarakat? Apa dasar penetapan biaya pemeriksaan tes urine sebesar Rp290.000, dan apakah nominal tersebut merupakan tarif resmi?
2. Apakah benar terdapat ketentuan bahwa calon peserta rehabilitasi hanya dapat dititipkan selama satu minggu? Bagaimana mekanisme penanganan dan rujukan bagi peserta yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan? Apa kronologi dugaan kerusakan fasilitas kantor dan apa dasar permintaan penggantian kerugian kepada pihak keluarga?
3. Apakah tersedia skema bantuan atau alternatif pelayanan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi?

Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bergantung pada keterangan sepihak.

Rehabilitasi Harus Mengedepankan Pemulihan

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi memiliki peran strategis untuk membantu seseorang kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik. Oleh karena itu, akses terhadap pelayanan rehabilitasi perlu didukung dengan prosedur yang transparan, kepastian administrasi, serta informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Keluarga yang datang meminta pertolongan seharusnya mendapatkan pendampingan dan arahan mengenai pilihan penanganan yang tersedia, termasuk apabila fasilitas yang dituju memiliki keterbatasan kapasitas.

Jangan sampai ketidakjelasan mengenai biaya, persyaratan, maupun masa pelayanan membuat masyarakat enggan mencari pertolongan dan akhirnya memilih membiarkan anggota keluarganya menghadapi persoalan ketergantungan narkotika tanpa penanganan yang memadai.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat. Seluruh informasi mengenai biaya, masa penitipan, dan dugaan kerusakan fasilitas masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait.

BNN Kota Tebing Tinggi tetap memiliki ruang dan hak untuk memberikan tanggapan, bantahan, maupun penjelasan resmi guna melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian dan pelayanan yang transparan. Rehabilitasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan masa depan seseorang dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Jangan sampai persoalan biaya dan ketidakjelasan prosedur justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang sedang berusaha mencari jalan pemulihan. (Red/Tim)

Rangkaian perayaan HUT ke-67 tahun 2026 ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yakni pembagian 2000 beras kepada warga, donor darah, UMKM, bazar dan lomba melukis.

Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Propinsi Sumatera Utara (Sumut), H Musa Rajekshah dalam sambutannya di usia yang ke-67 merupakan usia yang cukup tua dan cukup dewasa. Artinya, secara organisasi kita lahir bukan karena kepentingan sesaat, bukan karena kepentingan kelompok dan bukan kepentingan politik.

"Tapi organisasi kita dilahirkan adalah dasar kepentingan negara untuk mempertahankan ideologi negara Pancasila yang pada waktu tahun 1959 rongrongan dari paham komunis. Namun sampai sekarang kita tetap eksis," ujarnya.

H.Musa Rajekshah yang juga baru dipercaya sebagai Sekjen MPN Pemuda Pancasila menjelaskan, kader Pemuda Pancasila tak digaji dari APBD dan APBN, namun bisa memberi kontribusi bagi negara.

"Kalaupun ada yang memandang negatif tentang Pemuda Pancasila biarkan aja. Kalau ada oknum yang menyalah bukan berarti organisasinya yang salah," tambahnya.

Ijeck juga mengapresiasi Junaidi SH dan pengurus MPC Pemuda Pancasila yang melaksanakan HUT Pemuda Pancasila cukup meriah.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, Junaidi SH dalam sambutannya mengatakan perayaan ke-67 Tahun Pemuda Pancasila ini menjadi momentum para kader untuk merefleksikan perjalanan panjang organisasi sekaligus memperkuat komitmen dan kontribusi Pemuda Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Mari seluruh kader Pemuda Pancasila untuk terus memperkuat kegiatan sosial, menjaga kekompakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Junaidi, SH yang juga anggota DPRD Deli Serdang ini meminta kader Pemuda Pancasila khususnya di Deli Serdang agar mendukung program Pemerintahan Presiden RI bapak Prabowo Subianto.

"Saya minta kepada seluruh kader Pemuda Pancasila di Deli Serdang agar berperan aktif untuk membantu Kepolisian dalam memberantas narkoba yang saat ini sudah merusak kawula muda," harapnya.

Ketua MPO MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, S.H dalam sambutannya mengatakan perayaan HUT tersebut diharapkan dapat menjadikan Pemuda Pancasila lebih besar dan dihargai masyarakat.

"Saya meminta kader Pemuda Pancasila dapat menunjukkan jati diri dan berperan aktif di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked.(PD), Sp.P dalam sambutannya yang dibacakan Anwar Sadat Siregar sebagai Kepala Badan

Kesbangpol mengatakan di usia 67 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat dan perjalanan bangsa.

"Saya berharap semangat organisasi ini terus dijaga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kepedulian terhadap sesama," ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi perayaan HUT kali ini dengan adanya donor darah, bhakti sosial dan pembagian sembako bagi kaum dhuafa serta kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Inilah bentuk organisasi yang kita harapkan yaitu organisasi yang tidak hanya aktif dalam kegiatan internal, tetapi juga hadir dengan kepedulian dan kontribusi yang nyata terhadap lembaga lingkungan sekitarnya," jelasnya.

Sedangkan Arnold Prayoga Sitepu selaku Ketua Panitia dalam sambutannya mengatakan, perayaan HUT PP tahun 2026 ini merupakan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, meneguhkan nilai-nilai Pancasila, mempererat persaudaraan serta membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dengan masyarakat.

"Kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, hiburan ataupun perayaan tahunan. Lebih dari itu, momentum ini merupakan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan organisasi, memperkuat komitmen pengabdian, serta menunjukkan kehadiran organisasi melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Tambah Arnol yang juga Waka III MPC PP Deli Serdang ini, kegiatan ini dirancang dengan memadukan unsur kebangsaan., sosial, kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi, kreativitas, dan hiburan rakyat agar peringatan dirgahayu Pemuda Pancasila dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Turut hadir Rosda SE (Ketua Srikandi MPW PP Sumut), Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, pengurus MPC PP Deli Serdang, Wakapolsek Medan Tembung, AKP M.P. Hutahuruk, ketua PAC PP se-Deli Serdang dan ribuan warga.

Amatan wartawan, perayaan HUT semakin meriah dan menghibur dengan lantunan lagu dari Fajar Nirwana, DMD, JK Band, Nisa, DA7, Sakhi Das, Andra Baginda dan Isma Ridwan Entertainment. (Red/Tim)

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Perbakin AKP Irwan Doni, Sekretaris Perbakin Aiptu Ikhsan Kurniawan, Bendahara Perbakin Aiptu Ardion A. Nara Sumber dari Kauryan Satintelkam Polres Sijunjung Aipda Jeki Mirazando Serta Pengurus Club menembak terdaftar di Perbakin Pengda Kabupaten Sijunjung

Turut Hadir juga dalam rapat Koordinasi ini dari Timpeh Shoting Comunity (TSC) Timpeh Nagari Kamang Kamang Baru, Bagus Budi Antoro, Bejo Utomo, Suyoko, Edi Sutopo.

AKP Irwan Doni Ketua di wakili oleh Aiptu Ardion A, membuka acara Rapat koordinasi menyampaikan Rapat koordinasi bersama Club untuk kosolidasi, Koordinasi, serta pembinaan Atlit tembak yang dapat mengikuti even di Club Antar kabupaten, Provinsi serta Nasional

"Kedepan dengan Rapat koordinasi ini diharapkan dapat di hasilkan Perencanaan matang untuk mempersiapkan personal pengurus dan atlit tembak prestasi yang dapat dipertandingkan di tingkat daerah Provinsi dan Nasional." ujar Ardion

Sementara dari Satuan Intelkam Polres Sijunjung memaparkan tentang mekanisme ijin keramaian dan ijin Penggunaan Senjata Api yang disampaikan oleh Kaur Yanmin Polres Sijunjung Aipda Jekhie Mirazando.

Usai Pemaparan Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing tentang mekanisme pengurusan izin serta pengecekan Lapangan Tembak indoor Perbakin Kabupaten Sijunjung.

Pesan tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution pada Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Daerah Sumatera Utara di Lapangan Alun-alun Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Kecamatan Sei Rampah, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumut Dikki Anugerah Panjaitan, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Terengganu, Malaysia, Shahrul Azwan bin Mohamad, Wakil Bupati Sergai Adlin Yusri Tambunan, para kepala daerah se-Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pengurus Kwarda dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka.

Menyampaikan amanat Gubernur Sumut Bobby Nasution selaku Pembina Upacara, Timur mengatakan, peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa pembangunan masa depan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan kemajuan ekonomi. Pembangunan juga harus diiringi dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkarakter tangguh, berakhlak, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air.

"Di sinilah gerakan pramuka memiliki peran penting sebagai wadah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui pengalaman, keteladanan, kebersamaan dan pengabdian," jelas Timur Tumanggor.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang luas bagi generasi muda untuk belajar dan berinovasi. Namun, pemanfaatan teknologi yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai risiko. Selain itu, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, perundungan, intoleransi, dan berbagai perilaku negatif lainnya menjadi ancaman yang dapat menghambat masa depan generasi muda.

"Karena itu, kita membutuhkan pembinaan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, menghormati perbedaan, mengendalikan diri, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan. Nilai-nilai Satya dan Darma pramuka harus benar-benar hidup dalam keseharian, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat," lanjut Pj Sekdaprov.

Timur menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung pengembangan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk mengembangkan kepemimpinan, kreativitas, kecakapan digital, dan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan serta semangat gotong royong.

"Kepada seluruh anggota pramuka, teruslah belajar, berkarya, dan mengabdi. jadilah teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, persatuan, dan toleransi. Gunakan kemampuan yang kalian miliki untuk membawa manfaat bagi orang lain. Dan mari kita jadikan semangat kepramukaan sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih peduli, dan memperkuat persaudaraan," pungkasnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Sergai Adlin Yusri Tambunan menyampaikan apresiasi kepada Kwarda Gerakan Pramuka Sumut yang telah memberikan kepercayaan kepada Kwarcab Sergai sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

"Kami berharap pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya memperkuat koordinasi organisasi, tapi juga menjadi ruang untuk membangun persahabatan, bertukar pengalaman, serta memperluas kerjasama antar Kwartir dan seluruh pemangku kepentingan Gerakan Pramuka.

Secara khusus, kami menyampaikan selamat datang dan penghargaan kepada delegasi Pengakap Negeri Terengganu, Malaysia yang telah berkenan hadir dan menjadi bagian dari Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Serdangbedagai. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat bagi penguatan Gerakan Pramuka dan pembangunan karakter generasi muda Indonesia," pungkasnya.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Daerah Sumatera Utara tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pembina dan tokoh Pramuka se-Sumut. Kegiatan semakin meriah dengan penampilan para kader Pramuka dari sejumlah kabupaten/kota.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan. Tim Opsnal yang dipimpin KBO Resnarkoba IPDA Ardiansyah, S.H., kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan tersangka.

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, petugas menemukan empat paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,05 gram.

Selain sabu, polisi turut menyita tiga lembar plastik klip bening, satu bungkus plastik klip, satu dompet hitam, satu sendok plastik, satu kaca pirex, satu alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, serta satu unit telepon genggam merek OPPO warna biru.

Saat diinterogasi, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari seseorang berinisial L yang berada di Kecamatan Rambah. Hasil pemeriksaan urine terhadap tersangka juga menunjukkan positif metamfetamina.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., S.H., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba Polres Rohul IPTU Dendy Gusrianto, S.H menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat sekaligus bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum dan pengembangan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Humas Polres Rohul)

Lebih mengejutkan, muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas perjudian tersebut. Bahkan, dua nama oknum anggota TNI berinisial Brem dan B Ginting, yang disebut bertugas di satuan Brigif, ikut terseret dalam informasi yang disampaikan sumber masyarakat.

Berdasarkan keterangan salah seorang sumber masyarakat, aktivitas judi dadu diduga berlangsung di sebuah warung kopi (warkop) Loning, Desa Lau Solu, Kecamatan Mardingding. Sementara itu, aktivitas mesin tembak ikan disebut berada di Desa Perbulan.

Sumber tersebut menduga kedua lokasi perjudian itu mendapatkan dukungan atau perlindungan dari oknum berinisial Brem dan B Ginting.

Namun demikian, dugaan keterlibatan maupun pemberian perlindungan oleh kedua oknum tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.

Maraknya aktivitas perjudian ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Mardingding.

Jika aktivitas tersebut benar berlangsung secara terbuka dan berulang, masyarakat tentu berhak mempertanyakan sejauh mana langkah kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Jangan sampai praktik perjudian yang berpotensi merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat justru berkembang karena lemahnya pengawasan atau adanya dugaan perlindungan dari pihak-pihak tertentu.

Aparat penegak hukum, khususnya Polres Tanah Karo dan Polda Sumatera Utara, didesak segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri dugaan aktivitas perjudian di Desa Lau Solu dan Desa Perbulan.

Selain itu, institusi TNI melalui satuan terkait juga perlu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila terdapat dugaan keterlibatan anggotanya sebagaimana informasi yang disampaikan masyarakat.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat, memfasilitasi, ataupun melindungi praktik perjudian harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen tersebut ditandai lewat pertemuan koordinasi Pemkab Dairi dengan Prosper Global Indonesia di Aula Bappeda Dairi, Jumat (30/10/2026).

Pertemuan ini fokus pada penguatan tiga pilar utama: pengembangan pertanian kopi berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan literasi keuangan bagi petani.

Dalam sambutan Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga yang dibacakan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Pemkab menyampaikan apresiasi atas berbagai program Prosper Global Indonesia yang telah dan sedang berjalan di Kabupaten Dairi selama dua tahun terakhir.

Wabup menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga petani kopi.

"Program ini diharapkan mampu melahirkan petani kopi yang terampil, inovatif dan mandiri, memperkuat sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus memperluas literasi dan akses layanan keuangan bagi petani," ujar Wahyu.

Secara khusus, Wabup mengajak seluruh pihak membangun pola pikir bersama untuk mengembalikan kejayaan dan nama besar KopiSidikalang yang pernah tersohor di kancah nasional dan internasional.

"Kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk Dairi? Ya, salah satunya melalui kopi. Kita tentu tidak ingin daerah kita memiliki kopi, tetapi daerah lain yang justru dikenal karena kopinya. Dengan kehadiran Prosper Global Indonesia dan Starbucks, ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan bersama untuk mengangkat kembali nama besar KopiSidikalang," tegas Wahyu di hadapan peserta rapat.

Wahyu juga meminta para kepala desa yang menjadi lokasi intervensi Program DIGITANI dan BENTANI DAIRI agar memberikan dukungan penuh sehingga pelaksanaan program berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Executive Director Prosper Global Indonesia, Ade Soekadis, menjelaskan komitmen pihaknya untuk mendorong kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi.

Ia menyebutkan, sejumlah program telah berjalan di Dairi, di antaranya Program ROOTS yang berfokus pada pengurangan risiko bencana dan asuransi parametrik, Program DIGITANI melalui pemanfaatan teknologi pertanian digital, serta Program BENTANI yang mencakup pemenuhan gizi, akses air bersih dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian.

Kehadiran Starbucks dalam kolaborasi ini diharapkan membuka akses pasar global bagi KopiSidikalang, sehingga petani tidak hanya produktif, tetapi juga mendapatkan harga yang adil dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Dairi Surung Charles Bantjin, Kepala Bappeda Romedi Bangun, Kadis PMD Simon Tonny Malau, Kadis Kominfo Desi Sianturi, Plt. Kalaksa BPBD Erwin Sitorus, Kadis Perindagkop Fatimah Boang Manalu, Kadis Sosial Tumpal Pasaribu, perwakilan OPD, Farmer Support Center Berastagi Ucu Sumirat, Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Sidikalang Edy Primsa Brahmana, serta para kepala desa lokasi intervensi program Prosper Global Indonesia.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi secara daring (Zoom Meeting) yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, Jumat (30/10/2026).

Bupati Dairi Vickner Sinaga diwakili Asisten Pemerintahan Agel Siregar, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUTR Bister Naibaho, serta unsur terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa program TORA merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria yang bertujuan memberikan legalitas dan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan.

Usai mengikuti rapat, Asisten Pemerintahan Agel Siregar menyampaikan kabar baik bahwa usulan Kabupaten Dairi terkait penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah disetujui seluas kurang lebih 2.935,54 hektare yang tersebar di 10 kecamatan.

Persetujuan usulan tersebut akan ditindaklanjuti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berpeluang menerbitkan sekitar 1.400 sertifikat tanah gratis bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurut Agel, upaya ini merupakan bagian dari perjuangan dan permohonan Bupati Dairi Vickner Sinaga yang telah lama didorong pemerintah daerah.

Persetujuan atas usulan tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan legalitas kepemilikan tanah.

"Ini adalah perjuangan panjang Pemkab Dairi untuk memperjuangkan hak masyarakat. Dengan disetujuinya 2.935 hektare ini, masyarakat yang selama ini menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan hutan akhirnya bisa mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikat resmi," ujar Agel.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut Surat Menteri Kehutanan Nomor S.219/MENHUT/SETJEN.02/09/2026 tanggal 3 September 2026 tentang persetujuan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, rapat juga menindaklanjuti Memorandum Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor M.121/PLA.KUH.PLA.02.02/B/09/2026 terkait PPTPKH Provinsi Sumatera Utara, yang di dalamnya mencakup pola penyelesaian melalui perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Dairi.

Pemkab Dairi berharap proses penyelesaian melalui program TORA ini dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan untuk pertanian dan permukiman.

Zoom meeting tersebut turut diikuti Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan DLHK Provinsi Sumatera Utara, Normalia Zubair, S.STP., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, Marulam Siahaan, S.SiT., M.M., serta para camat dari 10 kecamatan yang wilayahnya masuk dalam usulan penyelesaian TORA.

​Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, secara tegas meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum. beserta jajarannya untuk bersikap kooperatif, transparan, dan tidak sekali-kali mencoba melindungi oknum warga binaan yang terindikasi melakukan tindak pidana di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

​"Kami meminta dengan tegas kepada Kalapas Labuhan Ruku agar tidak pasang badan atau melindungi siapapun. Jika dugaan pengendalian narkoba oleh Rudy RZ ini terbukti, maka ada indikasi pembiaran atau bahkan kelalaian serius dalam prosedur pengawasan. Lapas harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat pembinaan, bukan markas aman untuk mengendalikan bisnis haram," ujar Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, dalam keterangannya di Jakarta.

​Dasar Hukum dan Urgensi Penyelidikan

​Rini Puspita Sari menjelaskan bahwa tindakan hukum tegas harus diambil berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia:

​Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009):Pengendalian narkotika dari dalam Lapas melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang mengancam pelaku pemufakatan jahat dan peredaran narkotika golongan I dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun.

​Pencucian Uang / TPPU (UU No. 8 Tahun 2010):PPP RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan penyidik penegak hukum untuk menelusuri lonjakan harta kekayaan Rudy RZ selama masa pemidanaan. Hal ini merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan penyembunyian atau pentransferan aset yang berasal dari tindak pidana.

​Sistem Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022):Berdasarkan Pasal 71 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan ketat. Pembiaran terhadap pelanggaran akses komunikasi dan tindak pidana di dalam Lapas merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat dan hukum pidana.

​Desak Pemindahan ke Super Maximum Security Nusakambangan

​Apabila hasil penyelidikan objektif membuktikan adanya keterlibatan Rudy RZ, PPP RI mendesak Ditjenpas segera menyetujui pemindahan yang bersangkutan ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

"Pemindahan ke Nusakambangan adalah langkah krusial untuk memutus total akses komunikasi yang bersangkutan (zero communication policy). Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan interaksi yang tidak sah di dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku," tegas Rini Puspita Sari.

​Rencana Aksi Unjuk Rasa di Ditjenpas

​Sebagai bentuk pengawalan terhadap penegakan hukum dan efektivitas pengawasan pemasyarakatan, DPP PPP RI dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, pada 6 November 2026.​

Dalam aksi mendatang, PPP RI membawa tiga tuntutan utama:

1. Desakan audit menyeluruh dan penindakan tegas terhadap jajaran Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku jika ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran.
2. Penelusuran dan penyitaan aset (asset recovery) milik Rudy RZ yang terindikasi hasil TPPU.
3. ​Rekomendasi pemindahan segera Rudy RZ ke Lapas High/Super Maximum Security Nusakambangan.

​PPP RI menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh aparat penegak hukum.

​Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi telah berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Humas Ditjenpas maupun Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, namun belum memberikan tanggapan. Redaksi akan segera memuat tanggapan resmi sesaat setelah keterangan dari pihak-pihak terkait diterima.

​Dalam pengungkapan kasus besar ini, petugas mengamankan 12 orang bandar, 9 orang pengedar, dan 36 orang pengguna. Barang bukti yang disita pun tergolong fantastis, yakni narkotika jenis sabu seberat 23 kilogram serta daun ganja kering seberat 23,5 kilogram.

Konferensi Pers dan Komitmen Tegas Kepolisian

​Keberhasilan penindakan ini dirilis secara resmi dalam kegiatan press release yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, Kasat Resnarkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, Kepala BNNK Deliserdang, Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratulana, Plt Manager Avsec Bandara Kualanamu, Suprianto, Asisten Perekonomian, Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deliserdang, Hendra Wijaya, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat menghadiri press release Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Aula Terbuka Mapolresta Deliserdang, Jumat (30/10/2026).

​Dalam keterangannya di hadapan awak media, Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkotika yang merusak generasi bangsa.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BNN Kabupaten Deliserdang, petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu, dan jajaran TNI atas dukungan dalam pelaksanaan operasi tersebut.

​"Operasi ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam memberantas peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti di sini; penegakan hukum yang tegas akan terus kami lakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa, khususnya di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegas Kombes Pol Muhammad.

"Atas pengungkapan dilakukan, kami berharap kedepan dapat terus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Karena pemberantasan narkoba harus dilakukan bersama semua komponen yang ada, tidak bisa hanya Polisi tapi seluruh masyarakat harus turut mendukung pemberantasan dan peredarannya ditengah masyarakat," pungkasnya.

​Rincian Penindakan dan Barang Bukti

​Berdasarkan data dari satuan reserse narkoba, operasi penindakan ini menyasar sejumlah lokasi yang terindikasi menjadi sarang peredaran narkotika. Dari total 57 tersangka yang berhasil diamankan, peran mereka terbagi menjadi:

1. Bandar / Pengendali: 12 orang
2. ​Pengedar / Kurir: 9 orang
3. Pengguna / Konsumen: 36 orang

​Sementara itu, barang bukti utama yang berhasil diamankan dari tangan para tersangka meliputi: sabu seberat 23.010,24 gram atau sekitar 23 kilogram, ganja seberat 23.517,86 gram atau sekitar 23,5 kilogram, serta 42 butir ekstasi.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan barang bukti pendukung seperti alat komunikasi, timbangan digital, serta uang tunai yang diduga hasil dari transaksi barang haram tersebut.

​Langkah Hukum dan Himbauan kepada Masyarakat

​Saat ini, seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Deli Serdang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Para bandar dan pengedar dijerat dengan undang-undang yang berlaku dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati, mengingat skala barang bukti yang masif.

​Pihak Polresta Deli Serdang juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif memberikan informasi apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

​Mari dukung penuh langkah tegas aparat penegak hukum demi menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari ancaman narkotika.

Kuasa Hukum PB Al Washliyah, Ade Zaenab Taher dan Mhd. Hatta menyampaikan apresiasi kepada pihak Pengadilan Negeri dan aparat keamanan yang telah bekerja secara profesional dengan mengedepankan pendekatan humanis. Penundaan yang terjadi akibat adanya perlawanan dari pihak penggarap dipahami sebagai bagian dari dinamika lapangan untuk menghindari potensi pertumpahan darah di atas tanah milik organisasi Islam tersebut.

"Kami sangat memahami situasi di lapangan dan tidak ingin ada pertumpahan darah di atas tanah PB Al Washliyah," ujar mereka.

Pihak kuasa hukum kembali menegaskan kepada publik bahwa lahan seluas 32 hektar tersebut merupakan milik sah Al Washliyah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan status tersebut, tidak ada lagi perdebatan terkait kepemilikan lahan, sementara pihak penggarap dinilai tidak memiliki alas hak yang sah.

Terkait tertundanya pelaksanaan hari ini, kuasa hukum memandangnya bukan sebagai sebuah kekalahan, melainkan sebagai langkah awal penegakan hukum yang lebih tegas ke depannya. Peringatan keras juga disampaikan kepada seluruh penggarap liar di aset lahan Al Washliyah agar tidak menambah bangunan baru, memperluas garapan, maupun melakukan transaksi jual beli di atas lahan tersebut.

"Hari ini negara telah hadir dan menunjukkan bahwa negara mengakui hak Al Washliyah. Eksekusi hanya soal waktu," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut atas penundaan eksekusi hari ini, tim kuasa hukum PB Al Washliyah akan segera mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Memohon penjadwalan ulang eksekusi kepada aparat penegak hukum dengan dukungan pengamanan yang lebih komprehensif dan pengerahan personel yang lebih besar.
2. Melaporkan dugaan tindak pidana penghalangan eksekusi (Pasal 212 & 216 KUHP) serta penyerobotan tanah (Pasal 385 KUHP) terhadap oknum-oknum provokator.
3. Melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap semua pihak yang membangun atau menduduki lahan tersebut.

PB Al Washliyah berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini hingga hak atas tanah tersebut dapat dieksekusi secara penuh demi kepentingan organisasi dan umat. (Red/Tim)

mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kapolri yang mulai dijalankan sejak 15 Agustus 2026, termasuk program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

"Persoalan besar yang kita hadapi adalah pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan mengurangi pengangguran, kita berharap dapat menekan penyalahgunaan narkoba dan kejahatan jalanan," ujar Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak dalam sambutannya, Kamis (29/10/2026).

Lebih jauh, Polrestabes Medan telah memetakan pencari kerja melalui jajaran polsek. Pada 15 Oktober 2026, pihaknya mengundang Balai Latihan Kerja (BLK) dan BBPVP untuk melakukan pemetaan pencari kerja. Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, dilakukan penandatanganan kerja sama dengan BBPVP Medan dan Apindo Medan.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 191 warga telah terdata dalam program tersebut. Dari jumlah itu, 94 orang mengikuti pelatihan, dengan 64 orang telah menyelesaikan pelatihan dan 30 orang masih melanjutkan pelatihan. Sementara itu, 97 orang lainnya menunggu giliran untuk mengikuti pelatihan.

Polrestabes Medan, sambung Kombes Calvijn, juga berencana merekrut kembali pencari kerja untuk mengikuti pelatihan berikutnya. Calvijn berharap program tersebut dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan keterampilan dan kesempatan kerja.

"Ke depan, kami juga akan membuka bursa kerja atau job fair. Harapannya, warga tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki akses untuk memperoleh pekerjaan," katanya.

Program Poliran, sambung Kapolrestabes, merupakan bagian dari sejumlah program prioritas yang dijalankan Polrestabes Medan, di antaranya Polisi Peduli Pendidikan, Polisi Peduli Pangan, Polisi Peduli Lingkungan, Subuh Keliling, serta kegiatan sosial dan pendekatan kepada masyarakat.

Menurut Calvijn, pendekatan kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang berpotensi memicu tindak kriminalitas.

Sementara itu, Kepala BBPVP Medan Amran, ST, mengatakan pelatihan vokasi tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan teknis, tetapi juga membangun sikap kerja dan kemampuan nonteknis (soft skill).

Ia menjelaskan, peserta harus mengikuti seluruh tahapan pelatihan sejak hari pertama hingga selesai agar memiliki peluang lebih besar untuk lulus dan memperoleh sertifikasi kompetensi.

Menurutnya, pelatihan dapat dilaksanakan di BBPVP, melibatkan keluarga, maupun langsung di tengah masyarakat sesuai kebutuhan. Jenis keterampilan yang diberikan juga harus mempertimbangkan peluang kerja dan kebutuhan pasar.

"Pelatihan sebaiknya tidak hanya berdasarkan keinginan peserta, tetapi juga disesuaikan dengan peluang dan kebutuhan pasar kerja. Setelah pelatihan, peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi," ujarnya.

Amran menambahkan, lulusan pelatihan dapat mencari pekerjaan secara mandiri atau memanfaatkan jaringan BBPVP dan Apindo. Pihaknya juga berencana menggelar pelatihan mekanik bekerja sama dengan Indako.

Pelatihan vokasi tersebut turut diarahkan untuk membantu warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), baik di Kota Medan maupun wilayah Sumatera Utara.

Seperti diketahui di BBVPP Medan ada beberapa kejuruan yang masing-masing kejuruan memiliki program pelatihan. Beberapa kejuruan yang tersedia di BBPVP Medan antara lain, Kejuruan Pariwisata yang memiliki 9 program pelatihan yakni, barista, restaurant attendant, comercial cookery, commis pastry, bakery, housekeeping, front office, spa and therapist dan tour guide.

Untuk kejuruan bangunan ada 8 program pelatihan yakni, surveyor, Autocad, skectchup, cabinet marker, kriya kayu, archicad, revit dan finishing kayu. Sedangkan untuk kejuruan pendukung lainnya terdapat 6 program pelatihan yakni, service sepeda motor konvensional, digital marketing, pengelasan, listrik, Hinode dan operator forklift. (Red/Tim)

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Menyongsong Seabad Sumpah Pemuda dan Tantangan Ruang Gema: Polarisasi Pemuda dan Merawat Persatuan di Era Algoritma" di Medan, yang dipandu Rafael Sinaga, SH, dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan aktivis kepemudaan antara lain, Akademisi A. Fattah Lubis, S.Sos, MIP, Komda PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, SH, Ketua Agitasi dan Diplomasi Politik Viva Voce, Kristoporus Simamora, S.Sos dan Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, S.Sos,

Akademisi USU, A. Fattah Lubis, S.Sos, MIP dalam pemaparannya menjelaskan, Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran generasi muda untuk mengesampingkan perbedaan latar belakang dan bersatu memperjuangkan cita-cita kebangsaan.

Namun, menurutnya, tantangan pemuda saat ini berbeda. Ketergantungan pada gawai dan media sosial dinilai perlu diimbangi dengan kebiasaan membaca, kepekaan sosial, serta kemampuan menindaklanjuti gagasan menjadi tindakan nyata.

"Jangan sampai kita hanya menyalahkan instansi dan pemerintah tanpa merefleksikan diri sendiri. Pemuda harus mampu menindaklanjuti gagasan yang dimiliki," ujarnya. Ia juga mengingatkan generasi muda agar selektif menggunakan media sosial.

Senada, Komda PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, SH, menegaskan persatuan menjadi landasan utama lahirnya Sumpah Pemuda. Semangat tersebut perlu terus dijaga, terutama dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperkuat pemuda dalam menghadapi perkembangan zaman, yakni kesadaran diri, keberanian, dan kemampuan melahirkan karya nyata.

"Persatuan harus dibangun dari perasaan, keresahan, dan penderitaan yang sama. Sebagai generasi muda, kita juga harus menghadirkan tindakan konkret untuk memperjuangkan keadilan," katanya.

Sirdo turut mengajak pemuda mengambil peran di tengah masyarakat dan bergandengan tangan menyukseskan berbagai program kepemudaan, termasuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PMKRI Sanctus Thomas Aquinas yang akan digelar di Medan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua Agitasi Diplomasi Politik Viva Voce, Kristoporus, S.Sos, menyoroti pengaruh algoritma terhadap dinamika politik dan pembentukan opini publik. Menurutnya, penguasaan data dan kemampuan mengendalikan arus informasi dapat memengaruhi arah kekuasaan.

Ia menjelaskan, fenomena yang dikenal sebagai algokrasi memperlihatkan bagaimana algoritma semakin berperan dalam mengatur distribusi informasi dan membentuk perhatian publik. Dalam situasi tersebut, konten menjadi salah satu instrumen aktor politik untuk membangun citra dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Karena itu, Kristoporus mendorong perluasan ruang diskusi agar pemuda memiliki perspektif lebih luas dan tidak mudah menerima informasi secara mentah. "Jadikan media sosial sebagai teman yang baik agar kita tetap kritis," ujarnya.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, S.Sos, menambahkan bahwa paparan informasi di media sosial berpotensi memperlebar perpecahan di tengah masyarakat. Untuk itu, mahasiswa harus terus merawat nasionalisme dan menghidupkan kembali nilai-nilai Sumpah Pemuda.

Ia menilai peringatan Sumpah Pemuda tidak semestinya berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi harus menjadi momentum refleksi untuk memperkuat persatuan. Terutama, dalam mencapai nilai "Bonum Communae" sebuah kebaikan bersama yang harus digagas dan diimplementasikan secara bersama.

Nicola juga mengajak organisasi kepemudaan melakukan evaluasi internal serta memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi. Ia menegaskan jangan sampai sebuah gagasan dan perwujudannya berhenti pada sekat-sekat perbedaan.

Diskusi tersebut berlangsung interaktif dengan munculnya pertanyaan dari dua orang peserta, Luis dan Ardiansyah yang menanyakan, mengenai cara mewujudkan persatuan di kalangan mahasiswa dan langkah konkret untuk memperoleh keadilan.

Para narasumber menekankan bahwa persatuan membutuhkan lebih dari sekadar seruan. Generasi muda perlu memperkuat literasi digital, menjaga solidaritas, berani menyampaikan gagasan, serta menghadirkan karya dan tindakan nyata bagi masyarakat. (Red/Tim)