Pencapaian tersebut terwujud berkat kolaborasi besar yang melibatkan lebih dari 100 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi dan komitmen bersama dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" menghadirkan berbagai cabang keilmuan, mulai dari Teknik, Kedokteran, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, hingga disiplin ilmu lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan ribu sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan seminar dilakukan secara hibrida dengan pusat kegiatan berada di Aula Kantor LLDIKTI Wilayah I Medan. Sementara itu, peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan secara daring melalui platform Zoom dan nonton bersama (nobar) yang diselenggarakan di kampus masing-masing.

Kepala LLDIKTiI Wilayah l Sumut, Prof Saiful Anwar Matondang menyebutkan, keberhasilan memecahkan rekor MURI ini menjadi momentum penting bagi LLDIKTI Wilayah I dalam memperkuat budaya akademik, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, serta mendorong kolaborasi antarkampus guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Menurutnya, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital yang mampu menjangkau peserta dalam skala besar secara serentak.

"Dengan capaian tersebut, LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara semakin siap menjadi sebagai salah satu motor penggerak kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia."Kata Prof Saiful Anwar Matondang.

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST menyatakan bahwa penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka menunjukkan komitmen aparat penegak hukum yakni Kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu.

"Langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung hari ini merupakan bentuk ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai institusi penegak hukum di Indonesia," kata Nezar Djoeli kepada media, Rabu (03/06/2026).

Menurutnya, publik dikejutkan dengan pemberitaan atas pergantian pimpinan BGN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Tidak lama setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN dan kemudian menetapkan tiga mantan pejabat tinggi BGN sebagai tersangka.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

DPP HARI menilai proses hukum yang berjalan harus dikawal secara transparan dan profesional agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, terlebih jika dugaan korupsi tersebut menyangkut program yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," tegas Nezar.

DPP HARI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung Kejagung pada Rabu (3/6/2026).

"Dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026. Tim penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Saudara DH kepala BGN, SS selaku wakil kepala BGN, dan LP wakil kepala BGN bidang Pengembangan organisasi dan kelembagaan. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup maka tim penyidik menetapkan DH, SS dan LP sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang.

Dugaan praktik jual beli titik SPPG terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Hingga kini, sedikitnya terdapat 20 laporan yang telah diterima aparat penegak hukum.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras personel Polres Binjai yang didukung sinergi lintas instansi serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Binjai.

Dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Binjai Kompol Sofyan, terungkap bahwa dari 28 tersangka yang diamankan, terdapat 6 orang residivis kasus narkoba. Selain itu, petugas juga berhasil menyita berbagai barang bukti berupa sabu 30,49 gram, ekstasi 24 butir, ganja 46,86 gram, 10 unit telepon seluler, 9 unit kendaraan bermotor, dan uang tunai Rp. 250.000,- yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, Polres Binjai juga mengedepankan langkah preventif dan preemtif melalui kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di sejumlah lokasi yang selama ini diduga menjadi tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menemukan berbagai barang bukti, 15 alat hisap sabu (bong), 46 buah mancis, 2 buah kaca pirex, 2 buah plastik transparan yang berisi sabu dengan berat 0,79 gram, 2 buah timbangan elektrik, 3 unit HP, 20 unit sepeda motor, 1 unit sepeda listrik, 15 unit mesin judi jackpot, 1 unit mesin judi tembak ikan, uang tunai Rp. 1.416.000,- serta 3 unit HT yang digunakan sebagai alat komunikasi.

Sebagai bentuk keseriusan memberantas peredaran narkoba hingga ke akarnya, bangunan yang dijadikan barak dan lokasi penyalahgunaan narkoba langsung dibongkar dan dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali. Langkah ini mendapat apresiasi masyarakat karena dinilai mampu menghilangkan ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika.

Polres Binjai juga memperkuat upaya pencegahan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama BNNK Binjai, Satpol PP, dan Subdenpom I/5-2 Binjai dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap sejumlah tempat hiburan malam. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi terpadu untuk mencegah potensi penyalahgunaan narkoba di lokasi-lokasi yang dianggap rawan.

Keberhasilan Operasi Antik Toba 2026 menunjukkan bahwa Polres Binjai tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga konsisten menjalankan langkah-langkah pencegahan, edukasi, dan pemberantasan secara menyeluruh guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Melalui Wakapolres Binjai, Kapolres Binjai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110. Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum diyakini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Binjai yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

"Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Binjai dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita wujudkan Binjai yang aman, sehat, dan bebas narkoba," tegas Wakapolres Binjai.

Kami menilai praktik ini bukan sekadar dugaan biasa, melainkan indikasi adanya permainan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi besar merugikan keuangan negara serta mengkhianati kepentingan masyarakat.

Dalam orasinya, Rahman menegaskan:

"Kami tidak akan diam! Ini adalah bentuk nyata pembusukan sistem pengadaan barang dan jasa. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata—jika hukum masih tegak, maka para pelaku harus ditangkap dan diadili!"

Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan kejanggalan serius dalam proses pengadaan melalui metode e-purchasing:

1. Pengadaan 10.000 ton Hotmix AC-WC kepada PT RA senilai Rp16.156.527.300.
2. Pengadaan 5.000 ton Hotmix HRS-WC kepada PT GD senilai Rp8.497.050.000.

Kedua paket pekerjaan tersebut diduga tidak melalui proses mini kompetisi. Padahal mekanisme e-purchasing mewajibkannya, mengingat banyaknya penyedia hotmix di wilayah Medan, Deli Serdang, dan Langkat.

Fakta ini memperkuat dugaan adanya pengondisian pemenang, monopoli terselubung, dan praktik bagi-bagi proyek. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip transparansi dan keadilan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta Spesifikasi Umum Bina Marga 2018.

Lebih dari itu, kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi penyakit kronis yang tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kami menantang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Muhibuddin, S.H., M.H., untuk membuktikan integritasnya:

"Apakah Kejaksaan berani mengusut? Atau justru memilih diam dan membiarkan praktik kotor ini terus berlangsung?"

Tuntutan SMK-SU:

1. MENDESAK & MENANTANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk SEGERA mengambil alih dan mengusut tuntas dugaan KKN di Dinas SDABMBK Kota Medan tanpa tebang pilih!
2. MENDESAK Kapolda Sumatera Utara untuk SEGERA MENETAPKAN TERSANGKA terhadap pihak-pihak yang terlibat, apabila alat bukti yang sah telah terpenuhi. Jangan lindungi pelaku kejahatan korupsi!
3. MEMINTA & MENDESAK Wali Kota Medan untuk SEGERA MENCOPOT Kepala Dinas SDABMBK apabila terbukti lalai atau terlibat dalam praktik ini.

Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum, maka SMK-SU akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat!

Ketua DPW HARI SUMUT, M. Khairuddin Hsb, ST atau yang akrab disapa Amek Hsb, mengatakan laporan tersebut disusun berdasarkan hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telaah terhadap sejumlah dokumen pemeriksaan dan dokumen pengadaan yang dinilai mengandung indikasi persoalan serius dalam penggunaan uang rakyat.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan persoalan administrasi persediaan dengan nilai fantastis mencapai Rp33.541.375.060 temuan BPK yang disebut diduga belum didukung dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Nilai tersebut dinilai terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

"Ketika aset dan persediaan senilai puluhan miliar rupiah tidak didukung dokumen yang memadai, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran itu dijalankan," tegas Amek Hsb.

Selain itu, DPW HARI SUMUT juga menyoroti pekerjaan Rehabilitasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1,46 miliar, serta 10 kegiatan lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan total nilai mencapai Rp1,7 miliar yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.

Tidak hanya soal penggunaan anggaran, DPW HARI SUMUT juga menemukan dugaan praktik yang berpotensi mengarah pada pembatasan persaingan usaha dalam proses tender proyek Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SPAM Regional MEBIDANG Kecamatan Sunggal Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp5,24 miliar.

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen pemilihan dan spesifikasi teknis proyek, ditemukan adanya dugaan persyaratan surat dukungan pabrikan yang menyebut merek tertentu untuk material pipa HDPE serta penyebutan merek tunggal water meter dalam dokumen teknis.

Menurut Amek Hsb, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dugaan adanya pengaturan pasar dan pembatasan ruang kompetisi yang dapat merugikan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Pengadaan pemerintah harus menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Ketika dokumen tender mengarah pada merek tertentu, maka wajar jika publik mempertanyakan apakah proses tersebut benar-benar terbuka dan kompetitif," ujarnya.

DPW HARI SUMUT menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi maupun menghakimi pihak tertentu. Namun berbagai temuan tersebut dinilai cukup kuat untuk menjadi dasar permintaan kepada aparat penegak hukum agar melakukan penelusuran dan pendalaman secara menyeluruh.

Laporan resmi beserta dokumen pendukung akan segera disampaikan kepada Kejati Sumut untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun proses pengadaan yang menggunakan dana publik.

"Uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Namun jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka proses hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Amek Hsb.

DPW HARI SUMUT berharap Kejati Sumut dapat mengusut seluruh dugaan tersebut secara profesional guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kasus ini pun berpotensi menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan praktik KKN di daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang selama ini kerap menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan anggaran negara.

Melalui komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, pihak DLH melalui Daniel Halomoan Silalahi AP, M.Si menyampaikan bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan memang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, Daniel Silalahi menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti Pemerintah Kabupaten Simalungun kehilangan hak dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Simalungun yang sumber daya alamnya dikelola dan dikeruk melalui aktivitas pertambangan.

"Kewenangan izin memang berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui ESDM, tetapi bukan berarti Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak memiliki hak melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayahnya sendiri," ujar Daniel Silalahi dalam komunikasi bersama KPKM RI.

Menurutnya, pengawasan terhadap dampak ekologis, kerusakan bentang alam, erosi, keselamatan masyarakat, serta kualitas lingkungan hidup tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan masyarakat.

KPKM RI menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi semata, melainkan wajib memperhatikan ketentuan hukum dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana amanat konstitusi negara.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Selain itu, aktivitas pertambangan juga wajib tunduk terhadap ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, menyampaikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di Kabupaten Simalungun harus memiliki legalitas yang sah dan tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan maupun hak masyarakat sekitar.

"Kami mendukung investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang legal, tetapi seluruh aktivitas pertambangan harus tunduk pada hukum, memiliki izin resmi, memperhatikan lingkungan hidup, dan tidak merugikan masyarakat maupun daerah," tegas Hunter D Samosir.

Sementara itu, Bobby Sihite selaku Bidang Intelijen dan Investigasi KPKM RI menyatakan pihaknya siap membangun koordinasi bersama masyarakat, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna memastikan aktivitas pertambangan di Kabupaten Simalungun berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"KPKM RI siap berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah agar seluruh pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Simalungun memiliki legalitas yang jelas dan sah di mata hukum serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan," ujar Bobby Sihite.

KPKM RI juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas Galian C sangat penting guna mencegah kerusakan lingkungan berkepanjangan, potensi bencana ekologis, serta dugaan kerugian terhadap pendapatan daerah.

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Simalungun dapat berjalan secara tertib, transparan, dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Red/Tim).

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi seluruh insan Bhayangkara untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumut merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat solidaritas, membangun sportivitas, sekaligus memprkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan Polda Sumut dan jajarannya.

Sebanyak 2.768 personel dari 32 satuan kerja Polda Sumut dan 29 Polres jajaran ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka akan mengikuti berbagai pertandingan dan perlombaan yang telah dipersiapkan panitia.

Lima cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi sepak bola, bola voli, tenis lapangan, bulu tangkis, dan uji kesamaptaan jasmani. Selain itu, juga digelar dua perlombaan di bidang rohani, yakni Tilawatil Qur'an dan Vocal Group Rohani.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Polda Sumut juga telah melakukan renovasi sejumlah sarana olahraga, antara lain lapangan sepak bola, GOR Bola Voli Brimo Presisi, GOR Bulutangkis Mandiri Presisi, Lapangan Tenis Tunggal Panaluan, serta jogging track dan fasilitas kebugaran.

Kapolda menegaskan bahwa pembenahan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendukung pembinaan fisik dan kesehatan personel. Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sekaligus menjaga dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab.

"Partisipasi aktif seluruh personel dalam berbagai cabang olahraga dan kegiatan rohani ini mencerminkan semangat untuk membangun keseimbangan antara ketangguhan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik kesatuan masing-masing," tegasnya.

Kapolda juga mengingatkan panitia, juri, dan wasit agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta menjunjung prinsip fair play demi terciptanya pertandingan yang tertib, aman dan lancar.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kapolda Sumut secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumatera Utara Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani personel, serta memperkuat soliditas jajaran Polda Sumut dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Kegiatan dipimpin Danki Satgas Batalyon C, AKP Antanius Tarigan, S.H., M.H., dengan melibatkan satu SSK personel yang ditempatkan pada beberapa titik strategis dan wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan.

Di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, personel dipimpin Ipda Leonardo Marbun melaksanakan patroli dan pemantauan di sejumlah lokasi, termasuk kantor-kantor desa serta titik-titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Personel juga melakukan pengecekan ke beberapa lokasi TPS bersama unsur pemerintah kecamatan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Selain melakukan pemantauan wilayah, personel turut merespons situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satunya saat terjadi perselisihan antarwarga di Desa Gunung Tinggi. Dengan pendekatan persuasif dan humanis, personel bersama unsur terkait berhasil meredam situasi sehingga kondisi kembali aman dan kondusif.

Sementara itu, di wilayah hukum Polsek Sunggal, personel dipimpin Iptu Nursaleh dan Ipda Jhones M. Marpaung melaksanakan patroli berkelanjutan serta pemantauan situasi keamanan di sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Patroli malam tidak hanya difokuskan pada pengamanan wilayah, tetapi juga sebagai bentuk kesiapsiagaan personel dalam menindaklanjuti setiap laporan maupun aduan masyarakat. Seluruh personel yang bertugas disiagakan dengan sistem on call sehingga dapat merespons secara cepat apabila dibutuhkan.

Melalui patroli rutin dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan, Brimob Polda Sumut terus memperkuat upaya pencegahan gangguan kamtibmas serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kehadiran yang aktif, responsif, dan humanis di tengah kehidupan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan yang kerap memanfaatkan waktu malam hingga dini hari untuk melancarkan aksinya. Dengan kesiapsiagaan personel dan kehadiran patroli berskala besar di lapangan, situasi keamanan di wilayah Kota Medan terus dipantau secara intensif guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dan beristirahat dengan tenang.

Patroli gabungan diawali dengan apel kesiapan personel sebelum bergabung bersama unsur Polrestabes Medan dalam pelaksanaan KRYD. Selanjutnya, tim bergerak menyusuri sejumlah kawasan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan terhadap aksi kriminalitas, mulai dari wilayah permukiman, jalur lintas masyarakat, hingga lokasi yang kerap menjadi perhatian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Regu 1 yang dipimpin IPDA M. Rajab Harahap, S.H. mendampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H. melakukan patroli dan penelusuran di kawasan Tanjung Kusta. Sementara Regu 2 yang dipimpin AIPDA Wiko Gultom mendampingi Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom. menyisir wilayah Patumbak dan sekitarnya guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Tidak hanya melaksanakan patroli mobile, personel gabungan juga melakukan pemantauan dan pengecekan pada setiap titik yang dianggap rawan kejahatan jalanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat serta sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga.

Hasil patroli menunjukkan situasi kamtibmas di wilayah yang menjadi sasaran tetap aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan maupun gangguan keamanan yang dapat mengancam kenyamanan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga personel kembali ke Mako Sat Brimob Polda Sumut untuk melaksanakan apel konsolidasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Brimob Polda Sumut dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari aksi kriminalitas. Kehadiran personel di lapangan bukan hanya sebagai langkah penegakan keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi prioritas utama Polri.

Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han., menegaskan bahwa patroli KRYD merupakan langkah preventif yang terus dioptimalkan guna menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Keamanan masyarakat tidak mengenal waktu. Karena itu, personel Brimob Polda Sumut akan selalu hadir dan siap bergerak bersama satuan kewilayahan untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan kamtibmas, khususnya kejahatan jalanan yang dapat meresahkan masyarakat. Patroli KRYD ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Rantau Isnur Eka.

Lebih lanjut, Dansat Brimob Polda Sumut menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan merupakan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Melalui patroli yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, kami berharap dapat mencegah munculnya berbagai potensi kejahatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," tegasnya.

Dengan semangat Brimob Untuk Nusa dan Bangsa, Brimob Polda Sumut akan terus hadir di garis depan, menjaga keamanan, mengawal ketertiban, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, namun juga hadir memberikan perhatian, empati, dan solusi kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kunjungan itu, Kapolres Langkat didampingi Kapolsek Secanggang AKP Pamilu H. Hutagaol, SH, MH bersama Pejabat Utama Polres Langkat, personel Polres dan Polsek Secanggang, serta unsur pemerintah kelurahan setempat.

Kunjungan dilakukan menyusul viralnya video ibu Ginah di media sosial yang memohon bantuan kepada Kapolres Langkat terkait anaknya, Suparmin alias Wak Bes, yang sedang menjalani proses hukum dan merupakan tulang punggung keluarga sekaligus yang merawat dirinya sehari-hari.

Kapolres Langkat melalui Kasi Humas AKP Jackson Situmorang menyampaikan bahwa langkah cepat yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa institusi kepolisian selalu membuka ruang komunikasi dan menerima aspirasi warga.

"Kapolres Langkat hadir langsung untuk memastikan kondisi ibu Ginah serta memberikan dukungan moril dan bantuan sosial, ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri yang humanis dan peduli terhadap masyarakat," ujar Kasi Humas.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Langkat juga menyampaikan bahwa setiap proses hukum tetap dilaksanakan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.

Namun demikian, Polri tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dengan memperhatikan kondisi keluarga yang terdampak.

Melalui pendekatan persuasif dan humanis, Kapolres Langkat berupaya membantu proses pengajuan penangguhan penahanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ibu Ginah pun menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian serta kepedulian Kapolres Langkat yang telah datang langsung ke rumahnya dan memberikan bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-hari.

Warga masyarakat sekitar juga mengaku terharu dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian Kapolres Langkat yang turun langsung menemui warga.
Kehadiran Kapolres dinilai mencerminkan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat serta mampu menghadirkan rasa empati dan kepedulian di tengah kehidupan warga.

Kapolres Langkat melalui Kasi Humas juga mengimbau masyarakat agar menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum maupun aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar tidak ragu menghubungi layanan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian, menyampaikan pengaduan, ataupun informasi terkait gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Langkat.

"Polri akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif," tutup Kasi Humas.

Rangkaian acara diawali sambutan Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat, Dalam sambutannya, Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota beserta keluarga yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat menegaskan bahwa kegiatan seperti ini memiliki nilai positif dalam mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta menumbuhkan kekompakan di lingkungan keluarga besar Resimen Arhanud 1 Pasgat.

Kegiatan selanjutnya sosialisasi kesehatan dibawakan narasumber dr. Isnaini Dakhrin, M.Kes. memberikan pemaparan mengenai bahaya, cara penularan, pencegahan, serta penanggulangan penyakit HIV. Selain itu, narasumber juga menyampaikan materi terkait berbagai dampak negatif perilaku seksual LGBT yang berisiko terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab berlangsung interaktif antara peserta dan narasumber. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dalam memberikan materi sosialisasi, Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Arhanud 1 Pasgat menyerahkan cendera mata kepada dr. Isnaini Dakhri, M.Kes. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga besar Resimen Arhanud 1 Pasgat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan.

Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Karena itu, Presiden melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan tata kelola lembaga tersebut.

"Hampir satu setengah tahun dilakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo Hadi.

Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya juga diganti.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi ketiganya yang dinilai telah membangun fondasi awal Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana program prioritas nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya dikenal sebagai Wakil Kepala BGN dan dinilai memahami berbagai tantangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan.

Untuk memperkuat kepemimpinan lembaga, Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Struktur baru BGN kini memadukan pengalaman birokrasi, pengawasan keuangan, dan kepemimpinan lapangan. Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperbaiki tata kelola organisasi.

Sementara Mayjen TNI Trenggono yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara diharapkan memperkuat koordinasi operasional dan distribusi program di berbagai daerah.

Prasetyo Hadi menegaskan, pimpinan baru harus segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar seluruh program BGN berjalan lebih efektif.

Pemerintah juga memastikan bahwa pergantian pimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Seluruh layanan kepada masyarakat diminta tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan.

Menurut Prasetyo, penguatan BGN di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu mempercepat pencapaian target peningkatan kualitas gizi masyarakat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sekaligus menjadikan program MBG sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kasus Keracunan Massal dan Pembekuan Ribuan Dapur MBG

Masa jabatan Dadan juga diwarnai dengan rentetan kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak sekolah. Hal ini berdampak fatal pada operasional di lapangan, di mana sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa dijatuhi sanksi pembekuan (suspend) karena masalah higienitas pangan.

Berdasarkan data, per Maret 2026 tercatat jumlah penerima program BGN ini menembus angka 61.239.097 orang, diantaranya 49.057.682 merupakan siswa sekolah.

Per 2 Juni 2026, BGN bahkan mulai memberlakukan aturan tegas dengan mencabut insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG yang tidak memprioritaskan kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita.

Alasan di Balik Pencopotan: SOP Lemah dan Kualitas Makanan Buruk

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pencopotan ini merupakan hasil monitoring ketat Presiden terhadap kinerja BGN,.

Beberapa poin krusial yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah:

1. Ketidakedisiplinan SOP: Ditemukan banyak pelanggaran terhadap standar operasional prosedur dalam pelaksanaan di lapangan.
   Masalah Tata Kelola: Manajemen internal BGN dianggap tidak berjalan efektif dan memiliki rapor merah.
2. Kualitas Makanan: Adanya temuan terkait rendahnya kualitas makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
3. Lemahnya Koordinasi: BGN di bawah kepemimpinan Dadan dinilai minim koordinasi lintas kementerian, sehingga menghambat eksekusi program nasional.

Terungkapnya 'Borok' Anggaran: Dari Kaos Kaki hingga Semir Sepatu

Di balik alasan teknis tersebut, publik sebelumnya sempat diguncang oleh kritik tajam mengenai alokasi anggaran BGN yang dinilai sangat tidak relevan dengan pemenuhan gizi. Pengamat politik Fernando Emas sempat menyoroti dugaan pemborosan anggaran fantastis yang dikelola Dadan, di antaranya:

1. Rp1,2 Triliun untuk pengadaan motor listrik.
2. Rp113 Miliar untuk sewa Event Organizer (EO).
3. Rp6,9 Miliar untuk belanja kaos kaki.
4. Rp1,5 Miliar untuk semir dan sikat semir sepatu.

Selain itu, etika kepemimpinan Dadan juga disorot setelah ia kedapatan bermain golf saat beberapa wilayah di Sumatera sedang dilanda bencana alam.

Pelaksanan Upacara Militer berlangsung di Rumah duka Jl. Rawe IV, Ling. VI, Kecamatan. Medan Labuhan. Pemakaman di TPU Kristen Jl. Tanjung Raya Ujung Dusun 3, Desa V, Manunggal Kec. Labuhan Deli. Selasa (02/6/2016).

Pemakaman secara militer merupakan hak dan penghormatan terakhir yang diperuntukkan bagi setiap prajurit TNI yang meninggal dunia sebagai penghargaan dari negara atas jasa-jasa serta darma baktinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dandim juga mengatakan, dengan kepergian Almarhum, TNI telah kehilangan seorang anak bangsa terbaik, yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip perjuangan serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan telah bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggungjawabnya.

Atas nama Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh yang ditinggalkan, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya disertai doa yang tulus.
Semoga Almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan menerima dengan berlapang dada serta teguh hati.

Turut hadir dalam upacara tersebut, Para Perwira Staf Kodim, Danramil jajaran Kodim 0201/Medan, Ketua Persit KCK Cabang XI Dim 0201/Medan beserta pengurus, Anggota Kodim 0201/Medan, Pasukan Upacara 1 SST, Istri beserta anak & Keluarga dari Almarhum Serda Janter Marudut Manik.

Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wakil Bupati Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengatakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan salah satu perencanaan pembangunan yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rencana revisi atau peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, telah dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya permohonan revisi RTRW kepada Menteri ATR/BPN Republik Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk dilakukan revisi dengan pencabutan.

Selanjutnya penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup serta trategis dan telah mendapatkan validasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi yang terkait, dan Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan klarifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang guna memastikan bahwa revisi RTRW tidak dalam rangka pemutihan pelanggaran, bersama Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan muatan RTRW Dairi tahun 2026-2046 ini adalah mencakup sebagai beberapa aspek diantaranya wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan luas kurang lebih 208.360 hektar.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi pemantapan fungsi sistem perkotaan berhierarki, fungsional, dan terintegrasi, peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien, pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna melayani sistem pusat permukiman, pertanian dan pariwisata, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, serta Pimpinan OPD.

"Banyaknya petugas yang patroli di jalanan semakin membuat kami para pengemudi Ojol yang bekerja dari pagi hingga malam hari sampai pagi lagi semakin merasa aman," ungkap Ketua Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (Godams), Agam Zubair pada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Kami para Ojol Kota Medan, sambung Agam Zubair, merasakan langsung keamanan di jalan raya semakin baik. Dengan banyaknya patroli dan penempatan petugas di sudut-sudut Kota Medan. "Sehingga kami semakin aman dan nyaman mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Terimakasih bapak Kapolrestabes Medan," jelasnya.

Hal senada disampaikan salah seorang pengemudi Ojol, Ivan yang mengatakan, banyak rekan-rekan pengemudi Ojol yang merasa aman dan nyaman saat bekerja melintasi Kota Medan dari pagi hari sampai malam hari. Belakangan ini, ungkap Irvan banyak kami lihat petugas kepolisian yang melakukan patroli di jalanan Kota Medan.

"Jadi semakin bertambah rasa aman kami dalam bekerja. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih kepada Kapolrestabes Medan jajaran yang sudah menciptakan rasa aman di Kota Medan," pungkasnya. (Red/Tim)

Kegiatan yang berlangsung Selasa (02/06/2026) di wilayah Kabupaten Dairi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat peran seluruh komponen bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Dandim 0206/Dairi yang diwakili oleh Kasdim 0206/Dairi. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan menghadirkan narasumber dari Mabesad, Letkol Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., yang saat ini menjabat sebagai Pabandya-1/Renproggar Spaban I/Ren Sintelad.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ops Polres Dairi Kompol Luhut Bapit Sihombing, Danunit Intel Kodim 0206/Dairi beserta personel Unit Intel Kodim 0206/Dairi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai organisasi kemasyarakatan dari Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Sejumlah peserta yang hadir antara lain H. Raja Ardin Ujung, Ustad Walhi Munthe, Pendeta Togar Sigalingging, Naras Manurung, Malindung Capah, Pendeta Liswanto Berutu, serta Fasa Berutu. Hadir pula perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti FKPPI Kabupaten Dairi, LMP Kabupaten Dairi, IPK Kabupaten Dairi, Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi, Gema Sicike-Cike, IKJ Kabupaten Dairi, PBB Kabupaten Dairi, dan KNPI Kabupaten Dairi.

Dalam pemaparannya, Letkol Inf Fernando Batubara menegaskan bahwa konflik sosial dapat muncul akibat berbagai faktor, mulai dari kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, hingga penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila menemukan indikasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dampak yang lebih luas dapat dihindari.

Selain sebagai sarana penyampaian materi, kegiatan Binkom ini juga menjadi forum komunikasi yang konstruktif untuk mempererat hubungan antarkomponen bangsa, bertukar gagasan, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0206/Dairi berharap terbangun kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat semangat gotong royong, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan berlangsung dengan lancar, penuh antusiasme, serta diwarnai sesi diskusi dan tanya jawab yang menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap upaya pencegahan konflik sosial di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pantauan wartawan di lokasi, Selasa (2/6/2026), sejumlah truk dump truck terlihat keluar masuk membawa material tanah untuk kegiatan penimbunan. Aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka meskipun sebelumnya telah ditemukan adanya pelanggaran perizinan oleh petugas terkait.

Sebelumnya, Tim 1 Tracker Gakda Satpol PP Kota Medan diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan tembok yang dilakukan PT SBP. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa pembangunan tersebut belum memiliki izin PBG sebagaimana diwajibkan dalam peraturan yang berlaku.

Atas temuan tersebut, pihak perusahaan telah diminta untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan dan segera mengurus dokumen perizinan. Bahkan, surat teguran juga telah diterbitkan oleh Kelurahan Payah Pasir dan Kecamatan Medan Marelan.

Namun hingga kini, teguran tersebut diduga tidak diindahkan. Aktivitas pembangunan dan penimbunan lahan masih terus berlangsung, memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan serta penegakan aturan di lapangan.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Pengurus Anak Cabang Pemud Karya Nasional (PAC PKN) Medan Marelan. Organisasi tersebut menilai tindakan perusahaan yang tetap menjalankan pembangunan tanpa izin merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi daerah.

Sekretaris Jenderal PAC PKN Medan Marelan, Sudarmanto, mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak perusahaan.

"Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Jika benar izin PBG belum terbit namun aktivitas pembangunan terus berjalan, maka Pemko Medan harus bertindak tegas. Jangan sampai aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara perusahaan besar bebas melanggarnya," tegas Sudarmanto kepada wartawan.

Menurutnya, ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul anggapan adanya pembiaran terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.

PAC PKN Medan Marelan juga meminta instansi terkait, termasuk Satpol PP Kota Medan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, untuk melakukan pemeriksaan ulang di lokasi serta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT SBP belum memberikan keterangan resmi terkait masih berlangsungnya aktivitas pembangunan tersebut meski izin PBG disebut belum diterbitkan.

Surat permohonan RDP tersebut disampaikan ke Kantor DPRD Karo di Jalan Veteran, Kabanjahe, Rabu (3/6/2026).

Ketua LSM KCBI Kabupaten Karo, Rudi Surbakti, mengatakan pihaknya meminta DPRD Karo memanggil seluruh pihak terkait guna menjelaskan dasar hukum pengutipan retribusi yang selama ini berlangsung di Pos Daulu.

"Kami ingin mengetahui secara jelas dasar hukum pengutipan tersebut. Masyarakat yang membayar berhak mengetahui ke mana dana itu disetorkan. Apakah benar masuk ke kas daerah atau justru mengalir ke pihak-pihak tertentu," ujar Rudi Surbakti kepada wartawan di Kantor KCBI, Kompleks Konen, Kabanjahe, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat terkait legalitas dan transparansi pengelolaan dana hasil pengutipan retribusi tersebut. Jika dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

"Kami mendapat banyak keluhan dari masyarakat di lapangan. Jika pengutipan terus dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas, dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal antara masyarakat Desa Daulu, Kecamatan Berastagi, dan Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka," tegasnya.

LSM KCBI menilai pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan terbuka agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas. Mereka meminta DPRD Karo menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan menghadirkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan retribusi tersebut.

"Kami berharap melalui forum RDP nantinya seluruh persoalan dapat dibuka secara terang-benderang di hadapan masyarakat. Jangan sampai ada aturan yang dibuat tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan rakyat," katanya.

Rudi menegaskan, apabila pengutipan tersebut memang memiliki dasar hukum yang sah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, maka masyarakat tentu tidak akan mempersoalkannya. Namun sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, maka aparat penegak hukum harus turun tangan.

"Bila ada indikasi pelanggaran aturan, penyidik kepolisian harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Informasi yang berkembang menyebutkan nilai setoran dari pengutipan tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Pertanyaannya, ke mana dana itu mengalir dan bagaimana pertanggungjawabannya?" ungkapnya.

LSM KCBI juga meminta data rinci mengenai jumlah penerimaan yang masuk ke kas daerah setiap bulan maupun setiap tahun dari aktivitas pengutipan tersebut.

"Kami akan mempertanyakan secara detail berapa pemasukan yang diterima daerah dari retribusi itu. Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan, tidak tertutup kemungkinan terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang harus diusut secara tuntas," pungkas Rudi Surbakti.

Senada disampaikan Ketua KCBI Berastagi Brama Ginting dengan tegas menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah agar mau terbuka terhadap pengelolaan retribusi objek wisata Daulu yang dinilai selama ini dinilai tidak transparan serta kerap menjadi konflik antar masyarakat sekitar.

Karenanya, ia berharap kepada DPRD Karo agar segera melaksanakan menjadwalkan RDP dalam waktu dekat sehingga nantinya dapat diputuskan bagaimana kelanjutan terkait kutipan tersebut.

"Apakah melanggar hukum atau tidak karena kalau tidak jelas kedepan pasti terus terjadi benturan fisik antara dua kubu karena dianggap masing-masing mereka adalah resmi melakukan pengutipan retribusi di pemandian air panas si debu-debu." tutupnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Silahturahmi serta mempererat hubungan kekeluargaan antara Jaguar tactical indonesia dengan Instansi.

Dalam kegiatan ini, tampak hadir jajaran perwira diantaranya WadanYon TP 901/SG (Kapt.Inf ARIFIN AFIF) danton Pasipers YTP 901, kasi pers Brigif 36/Hm,Danki dan Danton YTP 901/SG serta Danki markas Brigif 36/Hm, serta perwira lainnya.

Danyon TP 901/SG (Letkol.Inf.Mahfudz, S. Sos) yang berhalangan hadir dikarenakan sedang bertugas di Luar, mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang positif ini.
Ketua Umum DPP JAGUAR TACTICAL INDONESIA.

Bpk. Lee Vita Fannoto, mengatakan "Kegiatan silahturahmi dengan jajaran Instansi TNI/Polri seperti ini akan kami jadikan agenda tetap mukin per triwulan atau periodik. Dikarenakan sesuai dengan ADRT Jaguar tactical indonesia, sebagai wadah organisasi Menembak yang resmi di bawah naungan Perbakin simalungun, kami harus menjaga silahturahmi, menambah keakraban, dan selalu bekerjasama yang baik dengan instansi terkait."

Bpk. Anton Damanik, selaku Ketua Harian DPP Jaguar bersama dengan Bpk Rafles Sihombing (Ketua DPC Siantar) dan Bpk David Sibarani (Ketua DPC Simalungun) secara aktif bekerja maksimal agar kenyamanan para Rekan yang berkunjung dan berlatih bersama bisa nyaman, "Kami berupaya keras agar kenyamanan dan terutama Keamanan di lokasi Lapangan Tembak ini semakin hari semakin meningkat dan semakin nyaman, sehingga rekan semua bisa betah berlatih disini."

Tampak hadir dalam acara tersebut, Sekjend Perbakin Simalungun (Bpk. Muchtar), Danramil Parneitongah (Kapt. Inf. Totok Ragil), Ketua harian DPP Jaguar (Bpk. Antoni Damanik) Ketua DPC Siantar (Bpk.Raffles Sihombing) Ketua DPC Simalungun (Bpk. David Sibarani) Bendahara DPP Jaguar (Bpk. Efendi Purba/Tambak Purba), Kabid Hukum DPP Jaguar (Bpk.Selamat Panjaitan) serta para pengurus JAGUAR TACTICAL INDONESIA.

Kegiatan menembak bersama dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan dan keakraban, dan kegiatan di akhiri dengan acara Makan siang bersama.

Laporan : Bobby sihite