Wakil Ketua PD Al Washliyah Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, mengatakan regulasi tersebut merupakan langkah tepat di tengah keresahan yang dirasakan banyak orang tua terhadap semakin maraknya fenomena perilaku penyimpangan seksual sejenis di lingkungan masyarakat, termasuk di Kota Medan.

"Selama ini banyak orang tua yang mengeluhkan kepada kami, resah melihat perilaku menyimpang ini semakin terang-terangan dipertontonkan, baik di media sosial maupun di ruang publik. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 ini menegaskan bahwa negara memandang serius persoalan ini, karena dampaknya bukan hanya pada moral, tapi juga pada ketahanan sosial dan masa depan generasi bangsa," ujar Mulia, Minggu (5/7/2026).

Mulia menjelaskan, dalam perspektif Al Washliyah sebagai organisasi Islam yang sejak awal berkhidmat pada dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, penyimpangan orientasi seksual sejenis bukan sekadar pilihan personal yang harus dibiarkan atas nama kebebasan individu, melainkan persoalan yang menyentuh fitrah, akidah, dan tatanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

"Islam mengajarkan bahwa pernikahan dan keluarga dibangun di atas fitrah laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi. Ketika penyimpangan ini dibiarkan menyebar tanpa kendali, yang terancam bukan hanya nilai agama, tapi juga struktur sosial, institusi keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan mental generasi muda," katanya.

Ia menambahkan, Perpres 111/2025 memberi ruang dan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan turunan yang mendukung ketahanan sosial dan budaya di wilayahnya masing-masing.

"Karena itu, kami dari Al Washliyah Kota Medan mendorong Pemerintah Kota Medan bersama DPRD untuk berinisiatif melahirkan Peraturan Daerah yang secara tegas melarang segala bentuk aktivitas dan propaganda LGBT di Kota Medan. Ini bukan soal mendiskriminasi seseorang secara personal, tapi soal melindungi ruang publik, anak-anak, dan generasi muda kita dari normalisasi perilaku yang bertentangan dengan agama, Pancasila, dan norma kesusilaan," tegas Mulia.

Lebih jauh, Mulia mengimbau agar keluarga dan sekolah memperkuat fungsi pengawasan, terutama terhadap penggunaan gawai dan konten digital anak, serta mendorong Majelis Pendidikan dan lembaga dakwah Al Washliyah untuk aktif memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola komunikasi dan pengasuhan yang sehat.

"Al Washliyah akan terus berada di garis depan bersama ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan Kota Medan menjadi kota yang ramah keluarga dan berpegang pada nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal," pungkasnya.

Lokasi penimbunan BBM ilegal tersebut berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) milil PTPN 2 Kebun Sampali.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, aktivitas di dalam gudang tersebut hanya terlihat pada malam hari.

"Sering terlihat mobil keluar masuk ke dalam gudang, terutama malam hari. Kami tahu itu gudang tempat penampungan BBM Ilegal, diduga pemiliknya Napitupulu alias Napit dan Dugong atau Bambang Anto, kata warga , Minggu (05/07/2026).

Warga juga menambahkan bahwa mobil tangki besar berwarna putih biru kerap masuk ke dalam gudang secara berkala. Aktivitas ini berlangsung rutin dan terkesan tanpa pengawasan hukum.

Akses menuju lokasi penimbunan BBM ilegal tersebut dijaga oleh sejumlah preman dengan portal yang sengaja dipasang di jalan masuk areal gudang, seolah harus ada ijin.

Salah seorang sumber yang namanya tak mau di sebut mengungkapkan. Dugong sendiri dikenal sebagai pemain lama dalam bisnis BBM ilegal. Ia sempat memiliki gudang di Jalan H. Aniv namun tutup kemudian memilih bekerjasama dengan Napit yang diketahui pemilik gudang sekaligus bertugas memasarkan BBM ilegal tersebut ke berbagai industri.

"Napit ini dikenal di kawasan industri bang!!. Ia bekerja di salah satu perusahaan jasa transportir pengangkut BBM. Jadi kadang mobil truk tangki biru putih milik perusahaan itu yang jemput solar untuk dijual ke industri. "Kata sumber kepada media.

Aktivitas penimbunan BBM ilegal ini melanggar hukum dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda hingga Rp60 miliar.

Fenomena penimbunan BBM ilegal seperti ini merugikan negara dari sisi kerugian pajak dan distribusi energi, serta mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Ironisnya, meski keberadaan lokasi tersebut diketahui beroperasi secara terang terangan, namun upaya dari aparat kepolisian Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, hingga kini belum melakukan penindakan apapun.

Bahkan, awak media berulang menyampaikan kepada Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumut melalui pesan WhatsApp.

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Aek Tampang, Lingkungan VI, Gang Alaman Bolak, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Minggu (5/7/2026), disambut antusias oleh warga setempat. Dalam suasana penuh kekeluargaan, bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia Boby Nasution.

Selain menyapa warga, Aspiadi Nasution juga menyempatkan diri bertemu dan berbagi dengan para abang-abang pengemudi becak bermotor. Kehadiran para pengemudi becak dinilai memiliki peran penting sebagai ikon transportasi lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Padangsidimpuan.

Aspiadi Nasution mengatakan, peringatan ulang tahun Boby Nasution tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

"Semangat yang selalu ditunjukkan Pak Boby Nasution dalam mengabdi kepada masyarakat menjadi inspirasi bagi kami untuk terus hadir dan berbagi. Kami juga ingin menyapa para abang becak yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut kehidupan Kota Padangsidimpuan. Semoga di usia ke-35 tahun ini, Pak Boby senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam memimpin serta membawa Sumatera Utara semakin maju," ujar Aspiadi.

Dalam kegiatan tersebut, Aspiadi didampingi tokoh pergerakan pemberantasan narkoba di Kota Padangsidimpuan, Saut Harahap, serta Pengurus Relawan Boby Nasution Kota Padangsidimpuan, Rahmat Saleh Nasution.

Saut Harahap mengapresiasi kegiatan sosial yang dilaksanakan Relawan Boby Lovers Pusat. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat kecil, termasuk para pengemudi becak bermotor, merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang harus terus dipelihara.

"Abang-abang becak adalah bagian dari wajah Kota Padangsidimpuan. Mereka setiap hari melayani masyarakat dan mencari nafkah dengan penuh semangat. Sudah sepantasnya mereka juga mendapat perhatian dalam kegiatan sosial seperti ini," katanya.

Sementara itu, Rahmat Saleh Nasution menyampaikan bahwa Relawan Boby Nasution Kota Padangsidimpuan akan terus mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan yang membawa manfaat nyata bagi warga.

Warga dan para pengemudi becak bermotor yang menerima bantuan mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka berharap kegiatan berbagi seperti ini terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas ulang tahun ke-35 Boby Nasution, disertai harapan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah demi kemajuan Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat. (MN)

Masyarakat menganggap aktivitas tersebut dapat mencoreng nama baik wilayah mereka sebab aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu masyarakat Desa Air Joman Baru menyampaikan bahwa aktivitas tersebut dapat menjatuhkan martabat masyarakat disana karena kegiatan tersebut ditentang oleh Pemerintah.

Hal tersebut bukan hanya dikarenakan aktivitasnya yang merupakan kegiatan ilegal, tetapi resiko daripada aktivitas tersebut juga dapat membahayakan keselematan jiwa para calon PMI yang akan berangkat.

Akomodasi yang digunakan jauh sekali dari kata layak, dan sama sekali tidak memikirkan faktor keselamatan. Warga tersebut juga mengatakan apabila hendak menjadi PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) hendaklah yang sesuai prosedur dan mengikut aturan yang berlaku, sebab kegiatan tersebut dilindungi oleh negara yang artinya tidak beresiko untuk keselamatan jiwa para calon pekerja.

Salah satu Kadus di Desa Air Joman Baru juga menambahkan bahwa ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sulitnya melakukan pengurusan permit di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masih banyak masyarakat yang memilih menjadi PMI secara Ilegal.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyentuh hingga ke akar-akarnya, termasuk para pihak yang ikut menikmati aliran dana.

"Kami meminta APH, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian, untuk bergerak cepat. Jangan hanya berhenti pada pelaku utama, tetapi tangkap juga oknum-oknum yang menerima aliran dana dari kasus ini. Siapa pun mereka, jika terbukti bersalah, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum," ujar Aminullah dalam keterangan persnya di Jakarta.

Menurut Aminullah, pengusutan yang transparan dan menyeluruh sangat penting untuk menjaga integritas instansi penegak hukum dan kementerian terkait, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.

Duduk Perkara Kasus Wamen Imipas Silmy Karim
Kasus yang menimpa Silmy Karim, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Fokus penyelidikan APH mengarah pada dugaan penyelewengan anggaran dan penerimaan gratifikasi atau suap yang melibatkan sejumlah proyek pengadaan serta kebijakan strategis saat sang pejabat mengemban tugas di sektor terkait.

Fakta persidangan dan hasil penyelidikan awal dari APH mengindikasikan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang mengalir ke beberapa pihak, termasuk sejumlah oknum pejabat dan fasilitator yang diduga ikut memuluskan transaksi ilegal tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Aparat Penegak Hukum terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti digital serta dokumen keuangan. Di sisi lain, pihak penasihat hukum Silmy Karim menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

PP GP Al Washliyah menyatakan akan terus mengawal jalannya kasus ini agar proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Terpantau, Mobil Truk box warna Kuning terlihat sedang antri mengisi BBM jenis Solar di SPBU Letda Sujono Titi Sewa, Jumat (3/7/2026).

Diketahui kendaraan tersebut sering mengisi BBM Solar atau yang dikatakan lansir nantinya dikumpulkan di gudang penimbunan BBM Ilegal, dan ini menjadi saksi dan bukti, benar mafia migas melakukan hal yang melanggar peraturan negeri ini alias ilegal.

Wadow! Hal yang lebih miris lagi, diduga petugas SPBU sudah terima uang suap, alias "uang cor" dari mafia migas tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian negara dan memperkaya/menguntungkan pribadi mafia migas tersebut.

Sementara, awak media ini, Sabtu (4/7/2026), mengkonfirmasi Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, S.H., M.H, terkait hal itu. "Terima kasih infonya, kami tindak lanjuti," ujarnya, Minggu subuh, (5/7/2026).

Begitu juga halnya, awak media ini mengkonfirmasi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvjin Simanjuntak, S.I.K., M.H, dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K, sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan, belum mendapat jawaban sama sekali.

Penegasan tersebut disampaikan Akhmad Munir saat menghadiri kegiatan Family GatheringPWI Sumatera Utara di Jona Garden, Kabupaten, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, PWI memiliki komitmen kuat menjaga marwah organisasi sekaligus mendukung penuh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberantas peredaran narkotika dan praktik perjudian yang dinilai merusak kehidupan masyarakat.

"Kita berkomitmen menjaga marwah PWI di mana pun berada. Saya ingatkan wartawan jangan sampai bekerja sama atau membekingi, apalagi menghalangi petugas dalam memberantas narkoba dan judi, maupun melindungi pengedar serta pemakainya. Justru kita harus mendorong agar bisnis haram itu diberantas," tegas Akhmad Munir.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua PWI Sumatera Utara , Ketua Panitia Family Gathering Amrizal, Sekretaris Panitia Fahkrur Rozi, anggota Dewan Kehormatan PWI Sumut Anton Panggabean, Agus Safaruddin Lubis, Surya Lubis, serta para pengurus PWI kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Munir kembali mengingatkan bahwa anggota PWI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun aktivitas perjudian, baik sebagai pengguna, pemain, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

Ia menilai Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi ancaman serius dari peredaran narkoba sehingga insan pers dituntut menjadi bagian dari solusi melalui karya jurnalistik yang profesional, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan publik.

"Sumut rentan terhadap ancaman bahaya narkoba. Jangan sampai ada kerja sama, apalagi terlibat. Mari kita jaga profesi jurnalistik dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan amanah Undang-Undang Pers," ujarnya.

Selain itu, Akhmad Munir mengapresiasi pelaksanaan Family GatheringPWI Sumut yang secara konsisten digelar setiap tahun sebagai sarana memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan kekompakan antarsesama wartawan.

Menurutnya, kekuatan organisasi harus dibangun melalui persaudaraan yang kokoh sehingga mampu melahirkan wartawan yang profesional, independen, dan menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

"PWI harus tetap solid dan kompak. Kita harus menjaga profesi wartawan yang bermartabat serta terus menghadirkan pemberitaan yang berkualitas bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Munir juga mengungkapkan bahwa PWI Pusat akan melakukan konsolidasi organisasi melalui sidang paripurna, sekaligus memperkuat pembinaan terhadap seluruh anggota agar memahami Kode Etik Jurnalistik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Ia juga mengumumkan kebijakan pemutihan kartu anggota PWI yang masa berlakunya telah habis.

"Kartu anggota PWI yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang paling lambat Desember 2026. Bagi wartawan yang masa berlaku kartunya habis sebelum tahun 2012 diberikan dispensasi tanpa kewajiban mengikuti UKW. Kebijakan ini akan kami tetapkan melalui konsolidasi paripurna," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, menegaskan bahwa Family Gathering akan terus dipertahankan sebagai agenda tahunan organisasi guna mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kekompakan seluruh anggota PWI di Sumatera Utara.

"Insya Allah kegiatan Family Gathering akan terus kita laksanakan setiap tahun. Nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan solidaritas antarsesama anggota harus terus kita jaga selamanya," ujar Farianda.

Kepada wartawan, Jum'at (3/7/2026) yang lalu, Josua menegaskan dirinya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

"Tidak benar saya melakukan penganiayaan. Saya datang untuk klarifikasi," tegas Kombes Pol Josua.

Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya melakukan penganiayaan di Gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Menurutnya, kehadirannya saat itu semata-mata untuk memberikan klarifikasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Josua menegaskan, laporan yang diajukan kuasa hukum Samuel merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia memastikan seluruh tuduhan tersebut tidak benar dan siap dibuktikan melalui proses hukum.

Menurut Josua, Samuel diamankan bersama tiga orang lainnya karena diduga ikut memprovokasi massa serta menghalangi petugas yang sedang melaksanakan operasi penindakan terhadap dugaan peredaran narkotika di lokasi hiburan malam tersebut.

Di tengah polemik yang berkembang, Josua menegaskan bahwa BNNK Deli Serdang tidak akan mundur dalam memerangi peredaran narkotika, meski menghadapi berbagai bentuk perlawanan di lapangan.

Sementara itu, ibu Samuel Hutasoit, Lince Manalu (65), didampingi tim kuasa hukumnya, melaporkan dugaan pengeroyokan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dan dugaan penganiayaan oleh seorang pejabat BNN berinisial JT ke Polda Sumatera Utara. Laporan tersebut telah diterima melalui dua laporan polisi yang terdaftar di SPKT Polda Sumut.

Kuasa hukum Samuel menyatakan kliennya mengalami sejumlah luka fisik, mulai dari memar di bagian wajah, hidung berdarah, hingga nyeri pada dada yang diduga akibat tindakan kekerasan saat penangkapan maupun ketika berada di Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka juga meminta penyidik mengamankan rekaman CCTV untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Tatar Nugraha, sebelumnya menjelaskan bahwa razia gabungan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat mengenai dugaan maraknya peredaran narkotika di sebuah tempat hiburan malam di Desa Patumbak I.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis ekstasi serta mendapati 25 pengunjung dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan urine.

BNN menyebut proses evakuasi para pengunjung sempat diwarnai aksi penghadangan, provokasi, dan dugaan perusakan terhadap kendaraan petugas oleh sekelompok massa. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polrestabes Medan dan berujung pada penahanan empat orang yang diduga terlibat.

Terpisah, Pimpinan Umum Media Siber Nusantara ID (MSN ID), Joe Sidjabat, menyatakan keprihatinannya apabila terdapat oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan untuk membekingi aktivitas yang diduga melanggar hukum. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang sah, tindakan tersebut telah mencoreng marwah profesi jurnalistik.

Joe menegaskan bahwa wartawan memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, bukan menjadi pelindung aktivitas ilegal. Karena itu, ia meminta seluruh aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, baik terhadap dugaan tindak pidana narkotika, perintangan petugas, maupun dugaan kekerasan yang dilaporkan, pada Sabtu 4 Juli 2026.

Ia berharap seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara objektif sehingga memberikan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Kegiatan survei ini merupakan tindak lanjut dari visitasi yang telah dilakukan sebelumnya ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II selaku pemegang hak terakhir atas lokasi lahan seluas kurang lebih 1.242 hektare.

Dalam arahannya, Kadis Perkimtan Yetty Sembiring menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah.

Program strategis ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk memenuhi kebutuhan hunian layak, serta mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Kadis Perkimtan berharap melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat segera terwujud.

Selain itu, Pemerintah kabupaten Deli Serdang juga terus mendorong percepatan realisasi program BSPS Kementerian PKP yang dikolaborasikan dengan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dana APBD Provinsi dan Kabupaten.

Di akhir diskusi, Kadis Perkimtan juga menyampaikan usulan agar Kementerian PKP dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam mewujudkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) di wilayah Kabupaten Deli Serdang ke depan.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Balai P3PKP Sumatera II Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., MT. Mendampingi Dirjend.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media dua hari terakhir bahwa Bupati Langkat, Syah Afandin, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2 Juli 2026 kemaren.

Ia diduga terlibat dalam berbagai kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur serta penerimaan gratifikasi terkait mutasi jabatan dan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Terjaringnya Syah Afandin oleh KPK telah menambah sederetan berbagai Kepala Daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi dan gratifikasi di seluruh Wilayah Indonesia. Peristiwa ini berlangsung sepanjang tahun yang sebenarnya semakin buruk pasca pemerintahan reformasi.

Dalam siaran pers PB MABMI yang diterima, Sabtu (4/7/2026), disebutkan peristiwa ini sebenarnya bukanlah berdiri sendiri. Peristiwa ini semakin menyeruak di tengah-tengah sistem politik, sistem ekonomi dan sistem hukum serta sistem sosial budaya yang belum mendukung untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan negara sesuai dengan cita-cita Proklamasi.

Peristiwa ini hendaklah dipandang sebagai sebuah peristiwa yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membenahinya. Sistem politik yang melahirkan berbagai aturan terkait penyelenggaraan pemilu saat ini di mana untuk pemilihan Kepala Daerah menggunakan model one man one vote, melahirkan sistem demokrasi yang rawan dengan money politics.

Buahnya adalah ketika seseorang menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah, mereka harus "Menutupi" kembali dana-dana yang terpakai selama kampanye dan berujung pada terjadi gratifikasi dan pemotongan sebagian dari anggaran proyek.

Mungkin ini perlu dijadikan sebagai bahan kajian akademis, untuk menemukan format sistem politik dan sistem hukum terkait penyelenggaraan pemilu. Keadaan yang dihadapi oleh Kepala Daerah saat ini tak bisa dihindari. Kepala Daerah "Terjebak" dalam pusaran itu.

Ketika saya menulis disertasi Doctor Ilmu hukum (2013), saya menemukan bahwa hampir sebagian Besar Kepala Daerah di Indonesia melakukan perbuatan gratifikasi dan korupsi, tapi tak semua dapat "Dijaring" oleh Lembaga anti Rasuah ini. Mereka-mereka yang terjaring adalah mereka-mereka yang bernasib sial" saja.

Tapi bagaimanapun juga sebagai negara hukum, hukum harus ditegakkan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.

Kepada masyarakat khususnya anggota MABMI jangan saling menghujat, apalagi menghubungkannya dengan berbagai peristiwa masa lalu.

Kita tidak sedang melakukan riset untuk mencari kebenaran dan tidak juga sedang mencari dukungan atau simpati massa. Kita serahkan sepenuhnya kepercayaan untuk menilai berbagai kasus yang terjadi saat ini kepada aparat penegak hukum.

Saya ingin mengingatkan, "Janganlah satu kelompok mengolok-olok atau memburuk-burukkan kelompok lain dan janganlah para Wanita mengolok-olok atau memburuk-burukkan Wanita lain, karena boleh jadi orang yang kamu olok-olok itu, jauh lebih baik dari kamu (Qur'an Surat Al Hujarat 13).

Marilah kita doakan semoga Syah Afandin dan keluarga diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan ini.**

Kegiatan tahunan yang menjadi etalase pembangunan, investasi, pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil GubernurSumatera Utara, H. Surya.

Perhelatan emas PRSU yang memasuki usia ke-50 ini dihadiri para kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta warga masyarakat yang memadati arena pembukaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Dairi hadir didampingi Staf ahli TP PKK Kabupaten Dairi, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala, Sekda Dairi Surung Charles Bantjin, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Kadis Kominfo Desi Sianturi, Kadis Disperindagkop Fatimah Boang Manalu, Kadis Pertanian Kesti Angka, Kadis PMD Simon Tonny Malau, Kadis Pariwisata Iwan Taruna Berutu, Kadis Perpustakaan Abdimar Tamba, dan yang lainnya.

Membuka secara resmi PRSU ke-50, Wakil GubernurSumatera Utara, H. Surya menyampaikan bahwa PRSU bukan sekadar agenda tahunan, tetapi telah menjadi simbol kebersamaan dan wadah strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan yang dimiliki kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ruang kolaborasi, promosi, dan penguatan ekonomi daerah melalui pameran produk unggulan, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi.

"Selama lima dekade, PRSU telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Sumatera Utara. Momentum ini harus terus dijaga sebagai ruang mempererat sinergi antar daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkenalkan kekayaan potensi yang dimiliki Sumatera Utara kepada masyarakat luas maupun para investor," ujar Suryadi.

Sementara itu, Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, yang ditemui usai acara menyambut baik penyelenggaraan PRSU ke-50 yang dinilainya sebagai salah satu ajang promosi paling efektif bagi seluruh daerah di Sumatera Utara.

Menurutnya, keikutsertaan pemerintah kabupaten dan kota dalam PRSU menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan potensi unggulan masing-masing daerah, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga peluang investasi.

"PRSU merupakan kegiatan tahunan yang selalu dinantikan masyarakat. Lebih dari sekadar pameran, ini adalah langkah promosi terbaik bagi setiap daerah untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki. Kabupaten Dairi tentu memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan berbagai keunggulan daerah, sekaligus membuka peluang kerja sama dan investasi yang lebih luas," ujar Wahyu Daniel Sagala.

Ia berharap PRSU ke-50 semakin memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam membangun Sumatera Utara yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PRSU ke-50 dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, menghadirkan berbagai pameran pembangunan, promosi produk UMKM, pertunjukan seni dan budaya, hiburan rakyat, serta beragam kegiatan yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, mengatakan Yaqub yang merupakan pihak swasta tidak langsung dibawa ke Jakarta setelah operasi tangkap tangan (OTT) karena kendala teknis.

"Ada pihak swasta yang tidak dibawa. Itu memang karena ada kendala," kata Taufik.

Ia menjelaskan KPK sempat berkonsolidasi sebelum memutuskan membawa para pihak yang terjaring OTT ke Jakarta. Namun, keterbatasan tiket penerbangan membuat penyidik hanya dapat membawa penyelenggara negara.

"Ketika ingin dibawa, ada keterbatasan tiket penerbangan sehingga yang hanya bisa dibawa adalah penyelenggara negara karena ada keterbatasan di daerah untuk tiket ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Taufik, tim yang menangkap Yaqub berada di luar Kota Medan sehingga tidak memperoleh penerbangan lanjutan menuju Jakarta.

"Kalau ke Jakarta dari Medan kayaknya tidak ada masalah, tetapi dari daerah ke Jakarta kayaknya sudah penuh," katanya.

Karena itu, KPK menitipkan penahanan Yaqub di Rumah Tahanan Negara Polresta Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara, pada 2 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

Pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub setelah memenangkan 80 proyek pada 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi hingga Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.

Penetapan tersangka terhadap Syah berkaitan dengan kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Dalam perkara dugaan suap, KPK telah menetapkan dua tersangka:

1. Bupati LangkatSyah Afandin (SAF)
2. Tim Sukses SAF pada Pilkada 2024 bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB).

Berikut sejumlah fakta terkait kasus suap proyek Bupati Langkat:

1. Minta Fee Proyek

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026), mengatakan pihak swasta sekaligus Tim Sukses SAF pada Pilkada 2024 bernama Yaqub Abdhal mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman Langkat melalui metode Pengadaan Langsung (PL).

Rinciannya, 80 paket pekerjaan yang mencapai total Rp 9,5 miliar di Disdik Langkat dan 5 paket pekerjaan, senilai total Rp 748 juta di Dinas Perkim Langkat.

"Syah Afandin selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB meminta fee 10% dari proyek di Disdik, dan 17% dari proyek di Disperkim," ujar Taufik.

Akhirnya disepakati besaran fee proyek yakni Rp 990 juta untuk proyek-proyek di Disdik dan Rp 126,8 juta untuk proyek-proyek di Disperkim. Atas permintaan fee tersebut, sampai dengan 5 April 2026, Yaqub telah memberikan uang kepada Syah sejumlah total Rp 800 juta.

"Pada akhir Juni 2026, Syah kembali meminta kepada Yaqub sejumlah Rp 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee. Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan tersebut uang sejumlah Rp 100 juta," tutur Taufik.

2. KPK OTT Syah

OTT terhadap Syah ini bermula saat penyidik KPK mengetahui adanya komunikasi antara Syah dan Yaqub pada Rabu (1/7/2026). Saat itu, pukul 21.00 WIB, mereka hendak bertemu seusai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI.

"Namun, sekitar pukul 11 malam, Zulkifli (sopir Syah Afandin) menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah. Nah, ini sudah telanjur kembali dari acara, namun itu disebabkan SAF mengetahui tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim sudah dimonitor oleh SAF," kata Achmad saat konferensi pers di KPK, Jumat (3/7/2026).

Kemudian, pada Kamis (2/7/2026), Yaqub kembali dihubungi Syah Afandin lewat orang dekatnya Syahrial. Dalam komunikasi itu, Syah Afandin meminta Yaqub memberikan uang Rp 100 juta terkait suap proyek lewat Syahrial.

"Disampaikan SYH (Syahrial) bahwa situasi sedang memanas, sehingga kesepakatan pemberian uang Rp 100 juta tersebut diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH," ucap dia.

Kemudian, Yaqub dan Syahrial pun melakukan serah terima uang tersebut keesokan harinya. Keduanya sepakat bertemu di Medan.

"Bahwa kemudian, sekitar pukul 8 pagi, YQB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan untuk serah terima uang Rp 100 juta yang disepakati untuk SAF," ujar Achmad.

Achmad mengatakan tim KPK lalu menghalau Syahrial yang tengah dalam perjalanan menuju ke Kota Binjai usai menerima uang Rp 100 juta Syah Afandin. KPK menemukan uang itu di dalam mobil.

"Selanjutnya, saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang Rp 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang Rp 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi SYH," tutur dia.

3. Uang Asing Hingga Logam Platinum

KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus ini. Pertama, KPK mengamankan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil Syah Afandin.

Taufik menuturkan barang bukti ini akan dilakukan pengecekan keasliannya oleh ahli. Selain itu, uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diamankan.

"Uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diamankan dari Syah Afandin. Uang tunai dalam valuta asing total senilai Rp 1,22 miliar, dengan rincian SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta," sambungnya.

Kemudian, KPK juga menyita 2 rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total senilai Rp 2,27 miliar serta barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen lainnya.

4. Gratifikasi Rp 3,5 M

Syah rupanya tak hanya menerima Suap. Namun, ia juga menerima gratifikasi senilai Rp 3,5 miliar.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp 3,5 miliar, di antaranya diduga terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat," ujar Taufik.

Selain terkait jabatan di Pemkab Langkat, dugaan gratifikasi itu juga terkait pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP. KPK mengatakan Syah melakukan jual beli jabatan kepala sekolah.

"Di mana ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak," ucap Taufik.

Kemudian, Syah juga disebut 'bermain' soal pengadaan seragam sekolah SD. KPK menyebut pengadaan sekolah turut dikorupsi.

"Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," kata Taufik.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030. Kemudian YQB selaku pihak swasta sekaligus mantan tim sukses SAF pada Pilkada 2024," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Dia mengatakan, SAF selaku terduga penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk YQB selaku terduga pemberi suap, dia mengatakan yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 3-22 Juli 2026," kata Taufik.

Ia mengatakan, Syah Afandin ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Tersangka YQB untuk sementara dititipkan di Rutan Polresta Medan, Sumut.

Sebelumnya, KPK pada Jumat pagi, mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Syah Afandin alias Ondim.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menangkap enam orang lainnya di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatra Utara. Mereka terdiri atas seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Langkat, dan lima orang dari pihak swasta.

Selain mengamankan para pihak, KPK menyita uang tunai sekitar ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

"(Sebanyak) 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Taufik menuturkan barang bukti ini akan dilakukan pengecekan keasliannya oleh ahli. Selain itu, uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diamankan.

"Uang tunai sebesar Rp100 juta yang diamankan dari Syah Afandin. Uang tunai dalam valuta asing total senilai Rp 1,22 miliar, dengan rincian SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta," sambungnya.

Kemudian, KPK juga menyita 2 rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total senilai Rp2,27 miliar serta barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen lainnya.

Diketahui, KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Kunjungan dan monitoring ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Bupati Dairi, Vickner Sinaga, untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setelah sebelumnya sudah melakukan survey lokasi dan menyatakan lokasi tersebut menjadi salah satu prioritas.

Masaraya Berutu mengatakan, ruas Jalan Panji Dabutar–Lae Gerat menjadi salah satu prioritas penanganan karena kondisinya telah mengalami kerusakan cukup berat. Melalui pekerjaan pemeliharaan yang sedang dilaksanakan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.

Pemeliharaan berkala jalan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TKD dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, khususnya masyarakat yang setiap hari melintasi ruas tersebut.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, diharapkan distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

"Kita berharap agar pembangunan jalan di ruas tersebut dapat dilanjutkan secara bertahap pada masa mendatang sehingga seluruh titik jalan yang masih mengalami kerusakan dapat ditangani sesuai kemampuan keuangan daerah," ucapnya.

Sementara itu,warga Lae Gerat, Muslim Boang Manalu, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Dairi, atas perhatian yang diberikan terhadap perbaikan jalan di wilayahnya terutama ditengah keterbatasan anggaran saat ini.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Dairi, Vickner Sinaga dan Juga Bapak Wakil Bupati Wahyu Sagala yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan ini. Kami berharap pembangunan jalan ke depan dapat terus berlanjut sehingga masyarakat semakin mudah beraktivitas dan perekonomian juga semakin berkembang," ujar Muslim.

Melalui monitoring yang dilakukan secara langsung, Pemerintah Kabupaten Dairi berharap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Sitinjo.

Hal itu disampaikan oleh Roy Nasution disela - sela ngopi bareng dengan rekan jurnalis di KA Kuphi Jalan Prof. HM. Yamin S.H pada Jum'at (3/7/2026).

Dukungan itu diberikan karena apa yang telah dikerjakan oleh Polda Sumut yang dipimpin oleh Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto S.I.K telah cukup baik, masalah suka atau tidak suka itu adalah hal biasa. Mengingat beliau bukan Tuhan yang maha tahu semuanya.

Untuk itu dirinya sangat mendukung kinerja Polri diusia yang ke - 80 Tahun sesuai dengan Jargonnya "Polri Untuk Masyarakat ".

Untuk itu marilah Kita selaku masyarakat untuk terus mendukung kinerja Polri terkhusus Polda Sumut, karena apa yang dikerjakan oleh Polda Sumut sudah cukup baik.

Terlepas dari suka atau tidak suka yang penting Kapolda sudah bekerja dengan sepenuh hati melayani masyarakat. Apalagi Kepercayaan Publik terhadap Polri saat ini telah meningkat 82,4%. Ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika kehidupan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Dekan FISIP USU, Dr. Hatta Ridho menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BPIP dan Komisi XIII DPR RI menjadikan FISIP USU sebagai mitra dalam penguatan ideologi Pancasila di lingkungan akademik. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

Hadir memberikan arahan, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. H. Sugiat Santoso, yang menegaskan penguatan ideologi Pancasila harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa, terutama kalangan mahasiswa.

Sugiat menjelaskan bahwa kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila merupakan langkah yang sangat strategis dalam membangun ketahanan ideologi bangsa. "Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga derasnya arus informasi, polarisasi sosial, serta masuknya berbagai paham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

"Saya mengapresiasi BPIP bersama FISIP USU yang menghadirkan forum berbagi gagasan seperti ini. Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus dihidupkan dalam perilaku sehari-hari. Mahasiswa harus menjadi relawan kebajikan yang mampu menjadi teladan, menyebarkan narasi persatuan, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air, baik di lingkungan kampus maupun di ruang digital," kata Sugiat.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda agar nilai-nilai luhur bangsa tetap relevan menjawab tantangan zaman.

Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber yang membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dari berbagai perspektif. Munzaimah Masril, dosen Ilmu Komunikasi FISIP USU, memaparkan materi mengenai "Internalisasi Nilai Pancasila dalam Bersosial Media", yang menekankan pentingnya etika digital dan penyebaran konten positif sebagai wujud pengamalan Pancasila di era media sosial.

Selanjutnya, Mia Lubis, dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU, menyampaikan materi "Merajut Kesejahteraan Sosial dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila", yang mengulas bagaimana nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong menjadi fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, narasumber dari BPIP, Fuad Himawan, selaku Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP, memaparkan arah kebijakan BPIP dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila melalui regulasi, rekomendasi kebijakan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Melalui kegiatan ini, BPIP dan Komisi XIII DPR RI berharap lahir semakin banyak Relawan Kebajikan Pancasila yang mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernega.

"Pada prinsipnya Partai Buruh Sumut tetap Solid dan kompak untuk menghadapi persiapan meloloskan partai buruh di Sumut menjadi peserta pemilu 2029 mendatang," ujar Willy Agus Utomo didampingi Sekretaris Partai Buruh Sumut Ijon Tuah Hamonangan Purba dan jajaran pengurus Exco Kabupaten Kota di Sumut yang hadir. Jumat (3/7/2026).

Lebih jauh, menanggapi berita seputar mundurnya kader Partai Buruh di Sumut yang beredar luas di media, Willy mengatakan hal itu tidak berpengaruh pada kerja -kerja Partai Buruh kedepannya, dan menurut dia hal ini adalah hal yang wajar terjadi di partai politik apa lagi Partai Buruh yang masih saja baru berjalan di kontestasi Pemilu 2024 kemarin.

"Kita ini tidak kekurangan kader, ada10 organisasi inisiator besar di Indonesia yang artinya ada yang pergi maka kita harus siapkan penggantinya, partai ini tak akan berhenti untuk meraih cita -citanya yakni welfare satate , yakni negara sejahtera," ungkap Willy.

"Intinya kita sudah ada bendahara baru, dan sudah siap melaksanakan tugas -tugas organisasi di Partai Buruh Sumut," sambung Willy.

Selain itu Willy juga berpesan kepada seluruh masyarakat Sumut juga agar dapat menjaga Kamtibmas di daerah ini, dimana harapnya situasi politik adu domba dan hoax kerap melanda di kanca perpolitikan Indonesia.

"Jangan mau kita di adu domba , mari kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati, semoga kelak kita dapat bersama berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ," pungkasnya.

Dalam kegiatan konsolidasi dan konferensi pers tersebut, turut hadir organisasi pendiri partai buruh dari elemen Serikat pekerja - Serikat buruh di Sumut, organisasi Petani (SPI), organisasi mahasiswa, dan komunitas ojek online dan mewakili elemen rakyat kecil lainnya.

Salah satu satuan kerja yang menerima penghargaan bergengsi tersebut adalah Polda Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan, SIK., MH.

Penganugerahan tersebut menjadi rangkaian penting dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat." Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan-satuan Polri yang dinilai memiliki dedikasi, prestasi, loyalitas, serta kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti merupakan penghargaan negara yang diberikan kepada kesatuan di lingkungan Polri yang memiliki rekam jejak pengabdian luar biasa, kinerja yang membanggakan, serta jasa besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberhasilan Polda Sumatera Utara meraih penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas kerja keras, soliditas, dan dedikasi seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Irjen Pol Whisnu Hermawan SIK MH, di tahun 2026.

Dalam arahannya kepada seluruh personel usai pelaksanaan upacara, Kapolda Sumut menyampaikan tiga momentum penting yang menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polda Sumatera Utara.

"Pertama, penerimaan Pataka Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Kedua, kenaikan pangkat personel Polda Sumut. Ketiga, pemberian penghargaan kepada personel yang telah menunjukkan prestasi selama bertugas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kerja kerasnya. Selamat kepada 357 personel yang memperoleh kenaikan pangkat. Ini bukan sesuatu yang mudah diraih, melainkan hasil dari pengabdian, loyalitas, dan kerja keras. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Pada periode 1 Juli 2026, sebanyak 357 personel Polda Sumatera Utara resmi menerima kenaikan pangkat. Momentum tersebut dirangkaikan dengan tradisi sakral institusi Polri sebagai simbol rasa syukur sekaligus pengingat bahwa setiap kenaikan pangkat membawa amanah dan tanggung jawab yang semakin besar.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, melalui Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP M.T. Pasaribu, yang juga menerima kenaikan pangkat pada periode tersebut, menegaskan bahwa tradisi kenaikan pangkat bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk penghargaan sekaligus amanah untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80, tradisi ini menjadi pengingat bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar. Diharapkan seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat mampu memberikan pelayanan yang semakin humanis, profesional, dan Presisi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sumatera Utara," ungkapnya kepada awak media usai kegiatan di Lapangan Bola Mapolda Sumut, Jumat (3/7/2026).

Penghargaan Nugraha Sakanti yang diterima Polda Sumatera Utara menjadi simbol kepercayaan negara atas dedikasi institusi dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan pengabdian dalam mewujudkan Polri yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.