Pantauan lapangan yang diterima AsatuPro.com pada Selasa (22/9/2026) menunjukkan aktivitas pengerukan di lokasi tambang milik PT Teratai Jaya Stone masih berlangsung normal. Tiga unit alat berat jenis excavator terlihat aktif mengeruk tebing kapur dolomit, sementara tiga unit dump truck berwarna hijau berjejer siap mengangkut material.

Di luar lokasi utama, tepatnya di Simpang Desa Pamah yang dijadikan tempat stok dan langsir, terpantau 1 unit alat berat lainnya siaga. Fakta di lapangan ini berbanding terbalik dengan jeritan warga setempat yang sudah lama mengeluhkan dampak buruk keberadaan tambang tersebut.

Kegiatan penambangan batuan dolomit secara besar-besaran dengan menggunakan alat berat yang diduga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang lengkap dan sah sesuai Undang-Undang Minerba.

Aktivitas tersebut dikelola oleh PT Teratai Jaya Stone. Warga menyebut perusahaan ini dikelola oleh investor asal luar daerah. Di lapangan, operator alat berat dan supir truk masih bekerja seperti biasa tanpa ada pengawasan.

Berlokasi di perbukitan Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Lokasi tambang hanya berjarak ratusan meter dari pemukiman warga. Untuk jalur pengangkutan, truk-truk harus melintasi jalan desa yang sempit tepat di tengah permukiman.

Aktivitas ini terpantau masih berlangsung hingga hari ini, 22 September 2026. Menurut pengakuan warga, tambang ini sudah beroperasi cukup lama dan semakin masif dalam beberapa bulan terakhir, bahkan saat musim kemarau debu semakin menjadi-jadi.

Ada dua alasan utama penolakan warga yang sangat fundamental:

Pertama: Krisis Kesehatan Akibat Debu: Warga Desa Pamah mengaku harus menghirup debu pekat setiap hari saat musim kemarau. Debu tersebut berasal dari truk pengangkut dolomit yang hilir mudik tanpa penutup dan tanpa penyiraman jalan.

"Kegiatan penambangan dolomit di Desa Pamah masih tetap berjalan seperti biasa, walau pun masyarakat Desa Pamah sudah mengeluh tentang banyaknya debu yang kami hirup di saat kemarau akibat truk-truk yang melintas dari pemukiman kami," ungkap salah seorang warga yang enggan disebut namanya karena alasan keamanan.

Kedua: Jalan Desa Hancur dan Aktivitas Terganggu: Jalan desa yang sempit dan bukan jalan kelas tambang, kini mulai retak dan berlubang akibat dilintasi truk yang diduga kuat melebihi kapasitas muatan (overload).

"Begitu juga dengan aktivitas kami sehari-hari sangat terganggu akibat truk pengangkut dolomit karena jalan yang sempit. Jalan desa kami juga sudah mulai rusak akibat truk pengangkut dolomit yang kelebihan muatan. Kami yakin, satu tahun lagi jalan kami ini rusak berat," lanjutnya.

Modus yang digunakan adalah dengan melakukan pengerukan di lokasi perbukitan menggunakan excavator, kemudian material dolomit diangkut dengan dump truck menuju lokasi stok di Simpang Desa Pamah untuk proses langsir ke truk besar.

Dari lokasi langsir inilah material diduga kuat didistribusikan ke luar daerah. Warga mempertanyakan, dari mana PT Teratai Jaya Stone mendapatkan izin melintas di jalan desa dan izin lingkungan.

Puncak kekesalan warga adalah desakan agar tambang tersebut segera ditutup total.

"Kami sangat berharap agar tambang ini dapat di tutup," tegas warga dengan nada penuh harap.

Desakan warga ini beralasan hukum. Jika merujuk pada Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.

Hingga berita investigasi ini ditayangkan, AsatuPro.com masih berupaya keras melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada:

1. Manajemen PT Teratai Jaya Stone
2. Kepala Desa Pama
3. Camat Tanah Pinem
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara
5. Kapolres Dairi dan Kasat Reskrim Polres Dairi
6. Bupati Dairi

Tim Media AsatuPro.com memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada PT Teratai Jaya Stone sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Jika pihak perusahaan dapat menunjukkan legalitas IUP, AMDAL, dan izin lintas yang sah, maka redaksi akan memuatnya secara berimbang pada edisi berikutnya.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini hadir untuk membantu masyarakat sekitar mendapatkan komoditas pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Sejumlah bahan pokok seperti beras, telur, hingga minyak goreng disajikan dalam pasar murah tersebut.

Jajaran kepolisian setempat turut hadir memberikan dukungan penuh. Kapolsek Talawi AKP A. Sitorus, S.H., hadir langsung di lokasi bersama sejumlah personel Polsek Talawi. Kehadiran ini sekaligus menegaskan soliditas dan sinergitas TNI-Polri di tingkat tapak, khususnya dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kemasyarakatan.

​Tak sekadar meninjau dan memastikan keamanan, Kapolsek Talawi beserta anggotanya juga ikut berbelanja kebutuhan pokok yang dijajakan di lokasi bazar sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif Kodim 0208/Asahan.

Seluruh rangkaian acara berlangsung secara aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini diharap dapat meringankan beban ekonomi warga sekaligus mempererat hubungan serta kepedulian TNI-Polri terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Audiensi tersebut dihadiri langsung Ketua DPC PIKI Dairi periode 2026-2031 Delphi Masdiana Ujung bersama Sekretaris Freddy Sinaga beserta jajaran pengurus. Keduanya terpilih secara aklamasi pada Konferensi Cabang (Konfercab) PIKI Dairi beberapa waktu lalu.

Bupati Vickner Sinaga dalam pertemuan itu didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agel Siregar dan Kepala Bagian Kesra Murniati Sitepu.

Dalam pertemuan tersebut, Delphi Masdiana Ujung menyampaikan sejumlah program strategis PIKI Dairi ke depan. Salah satu agenda terdekat adalah Pelantikan Kepengurusan DPC PIKI Dairi periode 2026-2031 yang akan digelar pada 27 Oktober 2026 di Balai Budaya Sidikalang.

Pelantikan tersebut akan dirangkai dengan seminar bertema peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan harapan menghasilkan gagasan konkret yang dapat langsung diaplikasikan masyarakat.

"Kami harapkan Pak Bupati dapat hadir dalam acara ini karena kami juga mendaulat bapak untuk bisa menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut. Selain bapak, akan ada juga narasumber lainnya yaitu Bapak MP. Tumangger," ujar Delphi.

Ia menambahkan, PIKI Dairi juga akan mengundang mahasiswa dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap program kerja PIKI Dairi.

Menurutnya, seminar UMKM yang digagas PIKI sejalan dengan program pembangunan Pemkab Dairi dan memiliki nilai sinergi yang kuat. Bupati menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan PIKI sangat diperlukan untuk pembangunan Dairi.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan PIKI Dairi sangat diperlukan. PIKI Dairi diharapkan bisa memberikan saran dan masukan serta mengawal setiap program pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemkab Dairi. Untuk acara pelantikan kepengurusan nanti, kami dukung dan semoga seluruh rangkaian acara bisa berjalan dengan baik," ujar Bupati Vickner Sinaga di akhir sambutannya.

Pernyataan ini disampaikan Eri Bukik dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Jalan Teratai, Kota Pekanbaru, pada Senin (21/9/2026). Ia menilai tindakan sewenang-wenang yang kerap dilakukan oknum penagih utang sudah tidak dapat ditoleransi.

​"Jika aparat kepolisian pun mereka bentak-bentak, bagaimana lagi nasib masyarakat sipil yang tidak punya pengetahuan hukum? Dalam menjalankan tugas, semuanya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, bukan semena-mena melakukan penyitaan dengan cara premanisme," tegas Eri Bukik.

​Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Kota Pekanbaru, Eri Bukik menyampaikan seruan terbuka kepada seluruh warga:

​Menolak Keras Premanisme: Menolak segala bentuk perampasan unit kendaraan bermotor di tengah jalan oleh oknum debt collector.

​Imbauan Melawan: Meminta masyarakat untuk berani melawan apabila menjadi korban upaya perampasan paksa di jalan raya.

​Posko Pengaduan 24 Jam: Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa terganggu atau menjadi korban oknum DC, melalui nomor WhatsApp 0818-183-720.

​"Kami siap membantu masyarakat 24 jam bagi yang memang merasa terganggu atas ulah para oknum DC tersebut," pungkasnya.

p​Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan pekikan semangat nasionalisme:

Pesan tersebut disampaikan Kompol Bagus dalam acara pisah sambut Kapolsek Kandis yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban, dihadiri unsur pemerintah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan stakeholder lainnya.

Kompol Bagus menegaskan, menjaga keamanan bukan hanya tugas kepolisian. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Kandis yang aman dan kondusif.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Selain kamtibmas, Kompol Bagus menempatkan Green Policing sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam mencegah karhutla.

Ia mengajak masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, kepulan asap atau indikasi karhutla.

"Jangan menunggu api membesar. Jika melihat titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat," pesannya.

Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan patroli, pemantauan dan koordinasi cepat antara Polri, TNI, pemerintah, perusahaan serta masyarakat.

Menutup arahannya, Kompol Bagus mengajak seluruh stakeholder membuka lembaran baru dengan semangat kolaborasi.

"Bersama menjaga kamtibmas, bersama merawat lingkungan, bersama membangun Kandis. Kandis aman, Kandis lestari," pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi awak media pada hari Selasa, 22 September 2026, sekira pukul 10.45 WIB.

"Kami ingin menyampaikan bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, salah satunya melalui kehadiran Bapak Kapolres Simalungun dalam kegiatan Bazar Murah Kodim 0207/Simalungun untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri," ujar AKP Verry Purba mengawali keterangannya.

Ia menjelaskan, kehadiran Kapolres Simalungun tersebut merupakan tindak lanjut dari surat undangan Kodim 0207/SML Nomor B/855/IX/2026 tertanggal 21 September 2026 perihal undangan kegiatan Bazar Murah dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 22 September 2026, mulai pukul 07.40 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Sepak Bola Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran TNI dan diikuti melalui sarana virtual zoom meeting," ucap Kasi Humas.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus menjadi bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan berupa penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi warga.

"Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan berupa penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan bakti sosial, serta pelayanan kepada masyarakat," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menuturkan, kegiatan turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, di antaranya Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Sugiarto, S.E., Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi, S.E., M.I.P., Kajari Simalungun Munawal, S.H., M.H., serta Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin bersama sejumlah pejabat utama Polres Simalungun lainnya.

"Kegiatan ini turut dihadiri unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Simalungun, dan Forkopimda, sebagai bukti kuatnya sinergitas antarlembaga dalam mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat," jelas Kasi Humas.

Ia memaparkan, rangkaian kegiatan diawali sekira pukul 08.15 WIB dengan pembukaan oleh panitia dan doa bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Video Conference Bazar TNI secara serentak yang dipimpin oleh Ketua Panitia/Ketua Dharma Pertiwi, di mana kegiatan Bazar Murah Serentak TNI ke-81 Tahun 2026 secara resmi dibuka sekira pukul 08.25 WIB.

"Kegiatan dilanjutkan dengan Video Conference bersama para peserta bazar di jajaran TNI yang berada di berbagai wilayah, sekaligus menjadi sarana pelaksanaan kegiatan sosial TNI secara serentak," ucap AKP Verry Purba.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut turut dilaksanakan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat, sebelum dilanjutkan dengan peninjauan para pejabat dan tamu undangan ke sejumlah stand bazar yang tersedia.

"Sekira pukul 08.50 WIB, para pejabat dan tamu undangan melaksanakan peninjauan ke sejumlah stand bazar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras, telur, gula, minyak goreng, hingga produk UMKM dan pakaian, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis," jelas Kasi Humas merinci fasilitas yang tersedia dalam bazar tersebut.

Ia menambahkan, setelah peninjauan oleh para pejabat, Bazar Murah tersebut kemudian dibuka secara umum bagi masyarakat sekitar Rambung Merah, sehingga warga dapat langsung mengakses berbagai kebutuhan pokok maupun layanan kesehatan yang disediakan.

"Bazar Murah ini dibuka untuk masyarakat umum, sehingga warga di sekitar wilayah Rambung Merah dapat mengakses berbagai kebutuhan dan pelayanan yang disediakan dalam kegiatan ini," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menyampaikan, seluruh rangkaian kegiatan seremonial berakhir sekira pukul 09.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar, sebelum para pejabat dan tamu undangan meninggalkan lokasi. Meski demikian, kegiatan Bazar Murah bagi masyarakat umum masih terus berlangsung hingga diperkirakan berakhir pada pukul 13.00 WIB.

"Kegiatan bazar hingga saat ini masih berlangsung dan diperkirakan berakhir pukul 13.00 WIB," ucap Kasi Humas.

Di akhir keterangannya, AKP Verry Purba menegaskan bahwa kehadiran Kapolres Simalungun dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung setiap program TNI yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus mempererat sinergitas dan soliditas antarinstansi demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif.

"Kami berharap sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dapat terus terjalin erat demi kesejahteraan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Simalungun," pungkas AKP Verry Purba.

Laporan : Bobby Sihite

Tersangka A diketahui merupakan aktor utama di balik peredaran narkoba jaringan Internasional jenis baru berupa liquid vape (vape getar) yang mengandung zat berbahaya Etomidate. A diamankan Satnarkoba unit II di Loby Hotel Ayola, pada tanggal 16 September 2026 sekitar pukul 20.40 Wib. Saat penangkapan ditemukan Vape getar etomidate 14 buah dan obat ekstasi sebanyak 10 butir.

Penangkapan ini dinilai sebagai langkah krusial dalam menyelamatkan generasi muda Tanjungbalai dari ancaman zat adiktif mematikan.

​Koordinator Gerakan Aktivis Bersatu (GAB), Rudi Bakti, S.T., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Tanjungbalai beserta seluruh jajaran Unit II Satresnarkoba yang bertindak cepat merespon isu yang sempat viral di tengah masyarakat.

​"Apresiasi sebesar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Kapolres Tanjungbalai, khususnya Unit II Satresnarkoba atas respon cepatnya terhadap isu viral yang beredar baru-baru ini. Dengan ditangkapnya tersangka A, Polri telah berhasil menyelamatkan ratusan ribu anak bangsa yang berpotensi terpapar maupun yang sudah menjadi pengguna di Tanjungbalai," ujar Rudi Bakti, S.T.

​Dukungan serupa datang dari Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kota Tanjungbalai, Ia menegaskan bahwa langkah tegas kepolisian ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum dan keamanan masyarakat.

​"Kami dari Gerakan Pemuda Ka'bah Kota Tanjungbalai mengacungkan jempol atas ketegasan dan komitmen Polres Tanjungbalai. Penangkapan bandar besar jaringan internasional ini adalah bukti nyata keberpihakan Polri kepada masa depan pemuda. Kami berharap tindakan tegas ini dapat memutus habis mata rantai peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya di tanah Tanjungbalai," tegasnya.

​Sebagai bentuk komitmen moral dan penghormatan atas dedikasi jajaran Polres Tanjungbalai, deretan karangan bunga tampak menghiasi Mapolres Tanjungbalai dari berbagai pihak, di antaranya:

1. Gerakan Aktivis Bersatu
2. Gerakan Pemuda Ka'bah KotaTanjungbalai
3. Pengiat Sosial Tanjung Balai
4. Masyarakat Anti Etomidate
5. Tokoh Pemuda Tanjungbalai
6. Aktivis Pemuda Tanjung balai
7. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kota Tanjungbalai
8. ​Insan Media Online Tanjungbalai
9. DPP Garisu
10. Gerakan Pemuda Merdeka Anti Narkoba
11. Serta belasan Aliansi, Ormas, dan OKP se-Kota Tanjungbalai.

​Keberhasilan penyingkapan kasus vape getar jaringan Internasional yang berisikan Etomidate ini membuktikan integritas serta kesiapsiagaan Polres Tanjungbalai dalam melindungi masyarakat dari modus-modus baru kejahatan narkotika.

Masyarakat berharap sinergi antara kepolisian dan elemen sipil terus terjalin erat demi mewujudkan Kota Tanjungbalai yang bersih dari narkoba (Bersinar). (Red/Tim)

Warga setempat mengecam keras aktivitas ilegal ini karena dinilai tidak hanya merusak ketertiban umum, tetapi juga mencoreng moral serta mengancam masa depan para pelajar yang setiap hari melintas di kawasan tersebut.

​Titik Krusial Masalah

Lokasi Sangat Rawan: Berada persis di tengah permukiman padat penduduk.

​Dekat Fasilitas Pendidikan: Hanya berjarak sekitar 50 meter dari sekolah, yang dikhawatirkan berdampak buruk secara psikologis dan sosial terhadap anak-anak pelajar.

​Dugaan Pembiaran: Warga mendesak agar penegak hukum tidak menutup mata terhadap aktivitas kumpul-kumpul terselubung yang berkedok warung kopi tersebut.

Tuntutan Tegas Warga kepada APH dan Pemerintah

Masyarakat mendesak Pemerintah Desa, Kecamatan, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan razia dan investigasi mendalam secara objektif.

Tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, warga juga meminta agar pihak-pihak berwenang menyelidiki secara tuntas pihak penyedia tempat maupun unsur pemerintah setempat jika terbukti ada pembiaran atau kerja sama di balik praktik ilegal ini.

​Ancaman Hukum Berat Menanti:

Jika terbukti memfasilitasi atau menyediakan sarana perjudian, pemilik tempat hingga pihak terkait dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yakni Pasal 426 (sebagai pengganti Pasal 303 KUHP) tentang tindak pidana perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda kategori VI hingga Rp2 Miliar.

​Warga Pagar Merbau III menunggu langkah nyata dan gerak cepat dari aparat kepolisian serta instansi terkait untuk membersihkan desa mereka dari penyakit masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, dan bersih dari praktik perjudian.(Red/Tim)

Kepada Joe Sidjabat, Fajar Trihatya menyampaikan dorongan agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi proses penyembuhan. "Setiap penyakit ada obatnya. Doa dan kesabaran penting, semoga Joe segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sediakala," ujar Fajar kepada Joe sebagai bentuk dukungan.

Jan Warista Ginting menambahkan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk memberikan semangat serta memastikan bahwa kebutuhan Joe terpenuhi selama masa perawatan. Kedua pimpinan organisasi juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi mental selama dirawat agar proses pemulihan berjalan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PW MIO Sumut memberi pesan kepada Joe dan anggota pengurus lainnya untuk tetap bersyukur dan menjaga sikap positif meski berada di lingkungan rumah sakit. Fajar menekankan dimanapun berada harus tetap senang hati dan tetap merasakan bahagia. Sebab apapun itu sakit yang kita rasakan pasti ada obatnya untuk menyembuhkannya.

Kunjungan ini mendapat apresiasi dari keluarga pasien dan rekan-rekan pengurus yang menilai langkah tersebut sebagai simbol kuatnya kebersamaan organisasi di tengah tantangan pribadi anggotanya. Joe Sidjabat, yang menerima kunjungan dengan senyum, senang dan rasa terharu, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan doa dari seluruh pengurus MIO Sumut.

Organisasi MIO Sumut menyatakan akan terus memantau perkembangan kesehatan Joe dan siap memberikan dukungan semangat dan kebersamaan hingga proses pemulihan Joe Sidjabat selesai. (Red)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi tersebut diduga sudah berulang kali menjadi sorotan publik dan mendapatkan pemberitaan media. Kendati demikian, aktivitas perjudian itu tetap nekat berjalan, terutama pada sore hingga malam hari.

​Berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi tersebut biasanya tutup pada pagi hari. Namun, aktivitas mulai terlihat ramai menjelang sore pukul 15.00 WIB hingga larut malam. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait efektivitas pengawasan serta langkah penegakan hukum dari aparat setempat.

​Warga sekitar mempertanyakan komitmen jajaran Polres Serdang Bedagai, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Mereka menyayangkan mengapa lokasi yang sudah lama menjadi sorotan publik ini belum juga tersentuh tindakan hukum yang masif.

Hindari Kesan "Kebal Hukum"

​Sorotan tajam juga diarahkan pada isu sosial di sekitar lokasi. Muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa tempat tersebut seolah sulit tersentuh hukum karena beroperasi di sebuah rumah milik warga setempat.

​Menanggapi hal tersebut, unsur penegak hukum maupun pengamat sosial menegaskan bahwa latar belakang kepemilikan tempat tidak boleh menjadi dasar diskriminasi dalam penegakan hukum.

Fokus utama aparat semestinya terletak pada pembuktian unsur pidana: apakah benar terdapat aktivitas perjudian, siapa penyelenggaranya, siapa penyedia fasilitas, serta pihak-pihak lain yang terlibat.

​Jika ditemukan indikasi yang kuat, kepolisian diharapkan segera bergerak melakukan penyelidikan secara profesional berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat.

​Landasan Hukum yang Jelas

​Aturan mengenai tindak pidana perjudian kini semakin dipertegas dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

​Pasal 426 ayat (1): Mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

​Pasal 427: Mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III.

​Dengan payung hukum yang tegas ini, aparat penegak hukum memiliki legitimasi kuat untuk menindak segala bentuk praktik perjudian tanpa pandang bulu.

​Desakan untuk Kapolres dan Kapolda Sumut

​Masyarakat berharap Kapolres Serdang Bedagai yang baru menjabat dapat membuktikan komitmen nyata dalam memberantas penyakit masyarakat di wilayah hukumnya. Penindakan hendaknya dilakukan secara konsisten, bukan hanya bersifat reaktif saat isu sedang ramai diberitakan.

​Masyarakat bersama elemen media mendesak Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sergai untuk segera turun tangan melakukan pengecekan langsung ke lokasi:

1. Jika tidak ditemukan unsur perjudian: Pihak kepolisian diminta memberikan klarifikasi terbuka kepada publik agar tidak timbul prasangka negatif.
2. ​Jika terbukti ada pelanggaran: Aparat wajib menindak tegas penyelenggara, penyedia tempat, dan pihak terlibat sesuai hukum yang berlaku.

​Selain itu, Kapolda Sumatera Utara juga diminta untuk memberikan atensi dan pengawasan khusus terhadap kinerja Polres Serdang Bedagai. Langkah ini dinilai penting demi menjaga marwah institusi kepolisian serta memastikan terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

Perjudian yang dikelola oleh Aan dan Codet ini diketahui mengundang pemain dari negeri gajah putih Thailand dan akan digelar pada Minggu (20/9/2026) ini di Jalan Sinabung Kelurahan Binjai Estate dan Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Bahkan penantang dari Thailand ini pun diketahui telah datang ke Sumatera Utara dengan membawa ayam aduannya.

Hal ini diketahui oleh awak media pada Jum'at (18/9/2026) saat menyaksikan beberapa unggahan di sejumlah platform seperti FB. Bahkan pertandingan yang diberi nama " BIG GAME CODET FARM Medan Cup " ini menyediakan hadiah berupa sepeda motor, dan sepertinya acara ini mendapat izin dari aparat kepolisian.

Kepolisian Polda Sumut yang dipimpin oleh Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto dan Kapolres Binjai AKBP. R. Bimo Moernanda S.H S.I.K juga terkesan tutup mata, atau terkesan buang badan seperti pemain bola. Untuk itu patut diduga bahwa adanya pemberian upeti agar usaha ilegal itu dapat berjalan tanpa hambatan.

Padahal sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo agar Kapolda diseluruh Indonesia untuk dapat menumpas segala bentuk perjudian baik darat, laut dan udara. Namun hal itu tidak berlaku di Sumatera Utara.

Sementara itu, masyarakat Kota Binjai yang bernama Rudi ketika dimintai komentarnya akan hal itu mengatakan, bahwa perjudian itu dapat terselenggara karena diduga adanya pemberian upeti kepada APH.

Tanpa hal itu gimana perjudian ini bisa berjalan, apalagi ini sudah cukup lama serta Aan dan Codet ini pemain lama untuk perjudian jenis laga ayam di Kota Binjai.

Masyarakat saat ini pun mulai jenuh apabila hal ini tidak diberantas, aparat khususnya Polri jangan hanya berani kepada rakyat kecil namun yang ilegal tetap dibiarkan. Ujar Rudi kepada jurnalis ini. (Red/Tim)

Hal itu disampaikan dalam Media Workshop BPJS Kesehatan bertema "Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN: dari Akses Pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta" yang diikuti awak media melalui Zoom Meeting bersama BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan BPJS Kesehatan di Bandung.

Dalam paparannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat lebih dari 138.000 kasus cathlab yang ditangani. Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2021.

Sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan layanan tersebut, biaya pelayanan cathlab yang ditanggung melalui Program JKN pada 2025 mencapai Rp3,51 triliun.

Menurut Prihati, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan layanan kardiovaskular secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rumah sakit.

"Diperlukan penguatan promotif preventif, kendali mutu, kendali biaya dalam layanan kardiovaskular," ujar Prihati dalam paparannya.

Ia menjelaskan, penguatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, tetapi juga harus dimulai dari tingkat pertama melalui pencegahan dan deteksi dini.

Puskesmas, kata Prihati, perlu diperkuat kemampuannya dalam mendeteksi berbagai faktor risiko penyakit jantung dan stroke sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih awal sebelum mengalami komplikasi serius.

BPJS Kesehatan juga mengusulkan agar sekitar 23 ribu FKTP memiliki perangkat elektrokardiogram (EKG). Selain ketersediaan alat, dokter umum di FKTP diharapkan memiliki kemampuan membaca gangguan irama jantung, khususnya atrial fibrillation (AF) atau fibrilasi atrium yang merupakan salah satu faktor risiko stroke.

"Deteksi dini memungkinkan pasien memperoleh penanganan sebelum mengalami komplikasi serius sekaligus menekan pembiayaan kesehatan," jelasnya.

Penguatan aspek promotif dan preventif tersebut juga dilakukan melalui skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Dalam skema ini, terdapat mekanisme insentif dan disinsentif berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya kunjungan peserta, pengelolaan diabetes dan hipertensi, serta pengendalian rujukan nonspesialistik.

Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyebut penyakit jantung sebagai salah satu penyakit berbiaya tinggi yang dijamin dalam Program JKN.

Menurut Timbul, tingginya pembiayaan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan upaya promotif dan preventif, terutama karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit jantung berkaitan dengan pola dan gaya hidup.

"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat," ucap Timbul.

Ia juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berorientasi pada outcome atau hasil pelayanan kesehatan.

Menurutnya, penguatan sistem pelayanan kesehatan tidak hanya harus berorientasi pada banyaknya layanan yang diberikan, tetapi juga pada hasil kesehatan yang diperoleh peserta.

"Kesehatan merupakan modal utama untuk membangun bangsa," pungkasnya. (MN)

Bupati Vickner turut didampingi Kepala Dinas KesehatanDairi dr. Henry Manik, Dirut RSUD Sidikalang dr. Benny Purba, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Imelda Purba.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Vickner menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat sistem kesehatan di Dairi. Fokus utama adalah revitalisasi dan pengembangan RSUD Sidikalang, termasuk peningkatan sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.

Selain RSUD, Pemkab Dairi juga mengusulkan revitalisasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di seluruh kecamatan. Hal ini dinilai penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas hingga ke tingkat dasar, terutama di daerah terpencil.

"Kita berharap dukungan Kementerian Kesehatan dapat mempercepat penguatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di Dairi, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Kita doakan permohonan kita ini bisa terealisasi di 2027 atau maksimal 2028," kata Bupati Vickner.

Menanggapi usulan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan respon positif. Ia menyebut proposal Pemkab Dairi akan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan.

"Berdoalah supaya usulan ini bisa kita realisasikan tahun 2027, jika tidak, pasti di 2028," kata Menkes Budi dalam pertemuan tersebut.

Menkes juga menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan. Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan agar Puskesmas tidak hanya fokus pada kuratif atau pengobatan, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan promotif secara maksimal.

Selain itu, Kemenkes mendorong peningkatan dan perluasan cakupan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) agar semakin banyak masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Dengan langkah ini, Pemkab Dairi berharap penguatan sistem kesehatan dapat tercapai secara menyeluruh, mulai dari layanan rujukan di RSUD Sidikalang hingga layanan dasar di Puskesmas dan Pustu di desa-desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Edy alias Sembiring bukan nama baru dalam dunia hitam perjudian. Ia santer disebut-sebut sebagai mantan pengelola lokasi perjudian serupa yang sebelumnya sempat beroperasi di wilayah Kutalimbaru.

​Kini, dengan modus operandi yang mirip, aktivitas tersebut diduga berpindah ke area lahan garapan atau eks-perkebunan di Desa Telaga Sari. Praktik ini dinilai telah memicu pelanggaran hukum berlapis, mulai dari tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP hingga dugaan alih fungsi serta pemakaian lahan tanpa izin yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

​Konfirmasi Media Diabaikan, Kapolsek Sunggal Pilih Blokir Kontak

​Merespons keresahan warga Desa Telaga Sari atas maraknya aktivitas ilegal tersebut, tim redaksi berupaya melakukan fungsi kontrol sosial dengan meminta konfirmasi resmi kepada jajaran penegak hukum di wilayah hukum Polrestabes Medan.

​Upaya konfirmasi secara tertulis telah dilayangkan kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, Kasat Intelkam Kompol Lengkap Suherman Siregar, serta Kanit Pidum Satreskrim Iptu M. Hafizullah. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

​Sikap tertutup yang lebih disayangkan justru ditunjukkan oleh Kapolsek Sunggal, Kompol Mhd. Yunus Tarigan. Alih-alih memberikan klarifikasi atau berkomitmen menindak lokasi perjudian tersebut, yang bersangkutan justru memilih memblokir nomor WhatsApp redaksi.

​Tindakan tutup mata, sikap bungkam, hingga pemblokiran komunikasi oleh pejabat publik ini dinilai mencederai semangat transparansi. Sikap tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta menghalang-halangi kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

​Ujian Integritas Penegak Hukum

​Kini, sorotan tajam diarahkan kepada jajaran Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal. Publik dan warga Desa Telaga Sari mendesak aparat kepolisian untuk segera membuktikan komitmen dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat tanpa tebang pilih.

​Keberadaan lokasi perjudian yang diduga dikendalikan oleh pihak berulang kali bermasalah ini menjadi ujian nyata bagi institusi kepolisian. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan merusak keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

​Masyarakat berharap aparat kepolisian tidak lagi menutup mata dan segera mengambil tindakan tegas terukur demi menegakkan hukum dan ketenteraman di wilayah Deli Serdang. (Red/Tim)