Kehadiran orisinal pimpinan tertinggi Polres Tanah Karo di jalan raya tersebut dilakukan guna memastikan kelancaran aktivitas warga di jam sibuk pagi hari, khususnya para pelajar yang hendak ke sekolah serta para pekerja dan pedagang yang memulai kegiatan ekonomi.

​Urai Kepadatan di Jam Rawan

​Kawasan Simpang Tiga Laudah Kabanjahe dikenal sebagai salah satu perlintasan vital yang kerap mengalami peningkatan volume kendaraan di pagi hari, mengingat titik ini menghubungkan jalur antar-kecamatan dan akses utama menuju pusat Kota Kabanjahe.

​Di lokasi, Kapolres Tanah Karo tampak mendampingi jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan personel Polres Tanah Karo lainnya. Selain membantu menyeberangkan anak-anak sekolah dan warga, pimpinan kepolisian tersebut juga memantau langsung titik-titik penyumbatan arus serta memberikan arahan humanis kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

​"Kegiatan Pos Padat Pagi atau Pengaturan (Gatur) Pagi ini merupakan agenda rutin yang kami optimalkan untuk menghadirkan Polri di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Kami ingin memastikan anak-anak kita bisa sampai di sekolah dengan aman dan arus kendaraan tetap lancar tanpa kemacetan berarti," ujar AKBP Pebriandi Haloho di sela-sela kegiatan.

​Imbauan Tertib Lintas & Sinergi Masyarakat

​Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat, untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan, menggunakan helm standar SNI, serta tidak saling menyerobot di persimpangan.

​Langkah turun ke jalan yang dilakukan jajaran Polres Tanah Karo ini mendapat apresiasi positif dari warga setempat maupun para pengendara yang melintas. Kehadiran petugas di persimpangan Dinilai sangat membantu mengurai potensi penumpukan kendaraan yang biasa terjadi di jam-jam rawan pagi hari.

Kegiatan yang berlangsung sekira pukul 06.00 wib sampai selesai yang bertempat di Bundaran Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, tersebut tidak hanya bertujuan memantau aktivitas lalu lintas, khususnya pada titik rawan kepadatan, tetapi juga menjadi momentum bagi jajaran Polda Riau untuk memberikan edukasi Kamtibmas dan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) secara langsung kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 60 helm berstandar SNI dibagikan kepada para pengendara, baik helm anak-anak maupun helm ukuran dewasa. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya penggunaan helm berstandar SNI saat berkendara.

Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat mengatakan, kehadiran langsung jajaran Polda Riau di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita melihat langsung situasinya. Alhamdulillah, personel Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aktivitas lalu lintas cukup padat, namun Alhamdulillah dapat kita kendalikan. Situasi lalu lintas berjalan tertib, aman, dan lancar. Tentunya kondisi seperti ini kita harapkan terus berlanjut," ungkap Kapolda Riau.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol. Gathut Bowo Supriyono menambahkan, pembagian helm SNI merupakan salah satu bentuk edukasi nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara.

"Pagi ini kita juga membagikan helm SNI kepada pengendara, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu, kita memberikan edukasi secara langsung mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk pentingnya menggunakan helm berstandar SNI," jelasnya.

Menurutnya, upaya menciptakan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan, terutama peran keluarga dalam menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

"Kita ketahui bersama, tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Karena itu, peran keluarga sangat penting. Orang tua harus menjadi contoh dan mengingatkan anak-anaknya agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara," tambahnya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Irwansyah, warga Sukajadi, Pekanbaru, yang menerima helm SNI untuk anaknya.

"Ya, Pak. Kami tadi terlupa membawa helm karena terburu-buru. Tidak disangka, saat melintas di bundaran ini, kami dipanggil oleh petugas polisi. Ternyata beliau adalah Pak Kapolda Riau," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Riau beserta jajaran atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat.

"Terima kasih kepada Pak Kapolda Riau dan seluruh jajaran atas pemberian helm SNI untuk anak kami. Insyaallah, ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih peduli dan tertib dalam berlalu lintas. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Polda Riau," ungkap Irwansyah.

Menutup keterangannya, Dirlantas Polda Riau mengingatkan bahwa masyarakat akan segera memasuki periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Oleh karena itu, kesadaran dan disiplin berlalu lintas perlu terus ditingkatkan sebagai langkah mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.

"Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam setiap perjalanan. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, dan semoga selamat sampai tujuan," tutup Kombes Pol. Gathut Bowo Supriyono.

Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan humanis, edukasi keselamatan, dan semangat Polisi Bersama Masyarakat, guna mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Bumi Lancang Kuning. (***)

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dipimpin secara khidmat oleh Danrem 022/Pantai Timur, Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P.

​Mutasi dan Tempat Tugas Baru Letkol Inf Edy Syahputra

Setelah sukses memimpin Kodim 0208/Asahan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Letkol Inf Edy Syahputra berpindah tugas ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). Beliau dipercaya menempati posisi strategis baru sebagai Pabandya-2/Jabkat II Spaban V/Binkar Spersad (Perwira Pembantu Madya-2/Jabatan Perwira Spaban V/Pembinaan Karier Staf Personel Angkatan Darat).

Perpindahan ini turut mendapat apresiasi tinggi dari jajaran kepala daerah di wilayah kerja Kodim 0208/Asahan (Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kota Tanjungbalai) atas dedikasi, sinergi, serta pengabdiannya dalam menjaga keamanan dan membantu pembangunan masyarakat selama bertugas di daerah tersebut.

​Profil Singkat Dandim 0208/Asahan yang Baru

​Pejabat Baru:Letkol Czi Andri Prasetyo Wibowo, S.Hub.Int.

​Latar Belakang: Merupakan abituren (lulusan) Akademi Militer (Akmil) tahun 2006.

​Jabatan Sebelumnya: Komandan Batalyon Zeni Tempur (Danyonzipur) 1/Dhira Dharma (DD).

​Rekam Jejak: Berpengalaman dalam penugasan internasional sebagai bagian dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo dan Afrika Tengah.

​Rangkaian Acara dan Harapan ke Depan

​Selain prosesi militer di Korem, rangkaian pisah sambut juga digelar bersama unsur Forkopimda di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan. Dalam sambutannya, para pimpinan daerah menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Letkol Inf Edy Syahputra di tempat tugas yang baru, sekaligus menyambut hangat kehadiran Letkol Czi Andri Prasetyo Wibowo.

​Diharapkan di bawah kepemimpinan Dandim yang baru, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat di wilayah Asahan, Tanjungbalai, dan Batu Bara dapat semakin kuat dalam menjaga stabilitas serta keutuhan wilayah teritorial.

Deli Serdang,asatupro.com-Klub kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, PSMS Medan, sukses menampilkan performa luar biasa saat menjamu Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship musim 2026/2027. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, skuad berjuluk Ayam Kinantan tampil sangat dominan dan membantai tim tamu dengan skor telak lima gol tanpa balas.

Pertandingan sarat gengsi ini dilangsungkan pada hari Sabtu, 7 November 2026, bertempat di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Sejak menit awal babak pertama, anak asuh pelatih Eko Purdjianto langsung mengambil inisiatif menyerang untuk memberikan tekanan maksimal kepada lini pertahanan Laskar Rencong.

​Dominasi tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-32 melalui aksi penyerang tajam andalan mereka, Javier Siverio. Gol pembuka ini berawal dari kerja sama apik lini serang di sisi lapangan yang dikomandoi Iksan Chan, di mana bola liar di dalam kotak penalti berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Siverio untuk merobek jala gawang Persiraja.

Unggul satu gol tidak membuat PSMS mengendurkan serangan. Menjelang akhir babak pertama, lini pertahanan Persiraja semakin kocar-kacir menghadapi gempuran bertubi-tubi. Pada menit ke-44 (menjelang turun minum), Javier Siverio kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk mencetak gol kedua bagi dirinya sekaligus memperlebar keunggulan.

Belum sempat tim tamu bernapas lega, gelombang serangan cepat PSMS kembali membuahkan hasil pada menit ke-45 melalui sepakan keras kaki kiri Raihan Utama yang gagal dihalau penjaga gawang lawan. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan telak 3-0 untuk keunggulan PSMS Medan.

​Memasuki paruh kedua pertandingan, Persiraja mencoba melakukan sejumlah pergantian pemain untuk merotasi taktik dan mengejar ketertinggalan. Namun, solidnya lini tengah PSMS serta tekanan agresif yang terus dilancarkan membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Situasi semakin berat bagi Persiraja setelah lini belakang mereka kewalahan meredam ketajaman lini serang tuan rumah.

​Javier Siverio benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi barisan pertahanan lawan malam itu. Penyerang asal Spanyol tersebut sukses melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak dua gol tambahan di babak kedua, masing-masing pada menit ke-72 dan menit ke-75. Keunggulan 5-0 ini bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

​Rincian Pencetak Gol PSMS Medan:

​Kemenangan mutlak ini mendapatkan apresiasi tinggi dari jajaran pelatih. Eko Purdjianto seusai pertandingan memuji kerja keras, kedisiplinan, serta fokus luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh para pemain dari menit pertama hingga peluit akhir berbunyi.

Tambahan tiga poin penuh di kandang ini juga semakin mengokohkan posisi PSMS Medan di papan atas klasemen sementara Grup A, sekaligus memperpanjang tren positif catatan tak terkalahkan mereka dalam beberapa laga terakhir.

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 ini mengusung tema "Mempererat Kebersamaan, Memperkuat Keperdulian Hukum dan Membangun Sinergi untuk Masyarakat yang Lebih Baik". Momentum ini sekaligus menjadi ajang refleksi atas dedikasi dan konsistensi lembaga dalam memberikan pendampingan hukum pro bono (cuma-cuma) bagi masyarakat marginal dan kurang mampu.

Apresiasi untuk Semangat Juang Tim Advokat

Dalam sambutannya, Ketua LBH BKB, Adv. Faisal Dasyah, S.H., M.Kn., C.L.A., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran pengurus dan tim advokat. Ia memuji dedikasi tinggi serta semangat juang para advokat yang tidak pernah pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan penanganan kasus pro bono.

​"Terima kasih atas dukungan dari tim advokat LBH BKB yang semangat dan tidak pantang menyerah dalam menangani kasus-kasus pro bono. Hal ini menunjukkan komitmen LBH BKB untuk hadir menegakkan kebenaran dan keadilan hukum bagi setiap masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, bagi kaum tidak mampu tanpa memandang suku, agama, dan ras," ujar Faisal.

​Pesan Dewan Penasehat: Keberpihakan dan Keberanian Moral

​Semangat tersebut mendapat penguatan dari Dewan Penasehat LBH BKB, Ibu Hj. Jasmine Sophia Lubis, S.H., yang menekankan pentingnya keberpihakan mutlak lembaga kepada masyarakat kecil yang sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan.

​Sementara itu, Dewan Penasehat lainnya, Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., memanfaatkan momen kebersamaan tersebut dengan berdiskusi santai (ngopi bareng) bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) LBH BKB, Adv. Obedi Laia, S.H., M.H., dan Adv. Rusli, S.E., S.H., M.H., CPTT. Dalam diskusi yang membahas dinamika penanganan kasus hukum terkini itu, Prof. Syafruddin memberikan pesan tegas kepada para advokat muda.

​"Tetaplah berani dan jangan pernah takut dalam melaksanakan tugas mulia demi membela kebenaran serta keadilan hukum, apa pun risikonya," pesan Prof. Kalo kepada para advokat.

​Harapan senada juga disampaikan oleh Dewan Penasehat Bang Fahd Aziz, S.H., M.Kn. Ia menekankan agar solidaritas internal terus dipelihara. Menurutnya, menjaga kesatuan, kekompakan tim, dan rasa persaudaraan antar-anggota merupakan kunci utama dalam membantu kaum marjinal mengakses keadilan.

​Meriahnya Acara dan Peresmian Klub Olahraga Asah Otak

​Selain diisi dengan agenda syukuran dan diskusi hukum, perayaan HUT ke-3 LBH BKB ini berlangsung meriah dengan digelarnya turnamen persaudaraan cabang olahraga Bridge. Pertandingan ini sekaligus dirangkaikan dengan peresmian Mind Battle Bridge Club (MBBC) sebagai wadah positif bagi anggota dan masyarakat sekitar.

​Di akhir rangkaian acara, panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, para sponsor, dan donatur yang telah memberikan dukungan serta bantuan sehingga perhelatan HUT ke-3 LBH BKB ini dapat terselenggara dengan sukses dan lancar.

RS mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Bahkan, ia meminta Kapolri mempertimbangkan untuk turun langsung ke Sumatera Utara guna memastikan upaya pemberantasan perjudian dan narkoba berjalan secara nyata dan menyeluruh, ujarnya, Jumat (6/11/2026).

Menurut RS, kondisi tersebut tidak cukup ditangani melalui kegiatan razia yang bersifat sementara. Diperlukan langkah penegakan hukum secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan agar praktik perjudian maupun peredaran narkoba tidak kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan lokasi penindakan.

Ia bahkan mengusulkan agar Kapolri dan jajaran Mabes Polri mempertimbangkan berkantor sementara di Sumatera Utara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap persoalan yang dinilainya perlu mendapat pengawasan lebih intensif.

"Persoalan perjudian dan narkoba di Sumatera Utara harus menjadi perhatian serius. Kami meminta Kapolri tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga memastikan langsung bagaimana kondisi di lapangan. Jika diperlukan, berkantor sementara di Sumut bisa menjadi salah satu bentuk penguatan pengawasan," ujar RS.

Jangan Hanya Tangkap Pemain, Bandar Besar Harus Diusut

RS menegaskan, pemberantasan perjudian tidak boleh hanya berorientasi pada penangkapan pemain ataupun penggerebekan tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi perjudian.

Menurut dia, aparat penegak hukum harus menelusuri keseluruhan mata rantai bisnis ilegal tersebut, mulai dari pemasok mesin perjudian, pengelola lokasi, pihak yang mengatur operasional, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi bandar besar dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Hal serupa, lanjutnya, juga harus diterapkan dalam pemberantasan narkoba. Penegakan hukum perlu diarahkan pada pengungkapan jaringan pemasok, pengedar, bandar, serta pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam peredaran narkotika.

"Jangan hanya pemain judi dan pengguna narkoba yang ditindak. Jaringan pemasok mesin judi, bandar besar, serta pihak yang diduga mengendalikan operasional perjudian dan peredaran narkoba juga harus diungkap. Kalau hanya bagian bawah yang ditangkap, sementara jaringan di atasnya tidak tersentuh, persoalan ini akan terus berulang," tegasnya.

Soroti Judi Tembak Ikan, Bola Putar dan Slot

Dalam keterangannya, RS turut menyoroti dugaan aktivitas perjudian dengan berbagai modus permainan, di antaranya mesin tembak ikan, bola putar, dan permainan slot yang disebut-sebut masih ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Ia menilai, keberadaan berbagai bentuk perjudian tersebut perlu menjadi perhatian aparat kepolisian karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Selain persoalan perjudian, peredaran narkoba juga dinilai membutuhkan penanganan serius. RS mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda, mengganggu kehidupan keluarga, serta menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian tidak hanya mengedepankan kegiatan penindakan sesaat, tetapi juga memperkuat penyelidikan dan pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan yang berada di belakang aktivitas ilegal tersebut.

Minta Razia Tidak Sekadar Formalitas dan Pencitraan Saja

RS juga mengkritik pola penindakan yang menurutnya jangan sampai hanya sebatas kegiatan seremonial atau formalitas untuk memenuhi pemberitaan kepada masyarakat.

Ia meminta setiap razia dilakukan berdasarkan informasi dan penyelidikan yang memadai, disertai tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Bahkan, RS menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan adanya kebocoran informasi sebelum razia dilakukan. Ia menduga, apabila kegiatan penindakan tidak menghasilkan temuan, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi di lapangan.

"Jangan sampai razia hanya menjadi formalitas. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pemberitaan bahwa aparat sudah melakukan penindakan. Jika ada informasi mengenai lokasi perjudian dan narkoba, harus ditindaklanjuti secara serius dan profesional," ungkapnya.

Ia juga meminta agar setiap laporan masyarakat maupun informasi dari kalangan jurnalis ditindaklanjuti secara objektif. Menurutnya, keterbukaan informasi dan pengawasan publik penting untuk memastikan penegakan hukum berlangsung transparan.

RS menegaskan, dugaan adanya koordinasi antara pihak tertentu dengan pengelola lokasi perjudian maupun kemungkinan keterlibatan oknum aparat harus diperiksa melalui mekanisme penyelidikan yang sah.

Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi.

AJUDAN Siap Bersinergi dengan Polri

Lebih lanjut, RS meminta Kapolri membuka ruang sinergi dengan organisasi DPP AJUDAN dalam mendukung upaya pemberantasan perjudian dan narkoba.

Ia menyebutkan, AJUDAN memiliki jaringan pengurus dan aktivis di sejumlah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Jaringan tersebut, menurutnya, dapat membantu menyampaikan informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.

RS menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan kepolisian, khususnya dalam penyampaian informasi awal, pengawasan sosial, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian dan narkoba.

"Kami meminta Kapolri melibatkan AJUDAN untuk bersinergi dalam upaya pemberantasan perjudian dan narkoba. Kami memiliki jaringan di berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Jika ada informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian maupun peredaran narkoba, kami siap membantu menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum," katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial bukan untuk mengambil alih kewenangan kepolisian, melainkan menjadi bagian dari pengawasan publik dan dukungan terhadap penegakan hukum.

Penegakan Hukum Harus Transparan dan Menyeluruh

Di akhir keterangannya, RS berharap Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara, terutama terkait dugaan praktik perjudian dan peredaran narkoba.

Ia meminta jajaran Polda Sumut, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, serta seluruh kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara meningkatkan pengawasan dan menindaklanjuti setiap informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan perjudian dan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah lokasi yang digerebek atau tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap jaringan pemasok, pengendali, dan aliran keuntungan dari bisnis ilegal tersebut.

RS berharap penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, transparan, serta tidak tebang pilih.

"Harapan kami, Sumatera Utara benar-benar bersih dari praktik perjudian dan peredaran narkoba. Jangan ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Aktivis DPP AJUDAN, RS. (Red/Tim)

Pernyataan keras tersebut disampaikan Kepala BIN saat menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026) siang.

​"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," tegas Herindra di hadapan awak media.

​Meski mengonfirmasi arah pelanggaran tersebut, Herindra enggan merinci lebih jauh perihal siapa aktor intelektual atau dalang utama di balik peretasan jaringan komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut. Ia memilih langsung bergegas menuju Istana untuk menyerahkan laporan resmi serta perkembangan situasi keamanan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.

​Senada dengan Penilaian Istana

​Sikap tegas BIN sejalan dengan pandangan yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya. Pihak Istana menegaskan bahwa praktik penyadapan terhadap saluran komunikasi pimpinan negara membawa ancaman yang sangat fatal bagi kedaulatan bangsa.

​Intersepsi komunikasi ilegal terhadap Presiden berpotensi membocorkan rahasia serta informasi negara yang bersifat amat sensitif. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak hanya mencederai sistem hukum dan keamanan nasional, tetapi juga membahayakan keselamatan pribadi Kepala Negara.

​Modus Operandi dan Perkembangan Penyelidikan

​Berdasarkan hasil penyelidikan awal aparat penegak hukum, praktik penyadapan rahasia ini diduga dijalankan dengan menyusupkan sejumlah nomor telepon milik Presiden dan pejabat tinggi ke dalam sistem pengawasan Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut dilakukan secara melanggar hukum tanpa melalui verifikasi resmi, otorisasi, maupun prosedur penyadapan yang sah.

​Penyidik Mabes Polri sejauh ini telah menetapkan empat orang tersangka utama:

1. ​Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri / Mantan Kepala Staf Kepresidenan)
2. ​Irjen Pol. Ahrie Sonta (Kadiv Hukum Polri)
3. ​Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri)
4. ​Irjen Pol. Slamet Uliandi

​Tiga tersangka di antaranya telah resmi ditahan di Rutan Korps Brimob Mabes Polri. Sementara itu, penahanan terhadap Irjen Pol. Slamet Uliandi ditunda lantaran yang bersangkutan sedang mengalami masalah kesehatan serius pascaserangan stroke.

​Penegakan Hukum dan Pembentukan Tim Khusus

​Guna menuntaskan skandal penyadapan ini secara transparan, Polri telah membentuk tim khusus untuk mendalami seluruh rantai instruksi dan pembuktian digital.

Di sisi lain, instansi TNI bersama elemen intelijen negara terus meningkatkan kesiapsiagaan guna mengawal keselamatan pimpinan negara serta menjaga stabilitas nasional dari segala bentuk ancaman makar.

Bantahan resmi ini disampaikan langsung oleh Panglima TNI untuk meluruskan disinformasi yang sempat memicu keraguan publik, salah satunya diunggah oleh akun TikTok Dolxxxx dengan narasi bernada sensasional: "Breaking news, geger! Seskab Teddy Indra Wijaya dikabarkan diperiksa POM TNI terkait kasus dugaan penyadapan Prabowo."

​"Hoaks," ujar Jenderal TNI Agus Subiyanto secara singkat dan tegas melalui pesan singkat saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (6/11/2026).

​Pernyataan dari pucuk pimpinan TNI tersebut secara otomatis memutus rantai rumor tidak berdasar yang sempat bergulir di ruang publik digital.

​Perkembangan Penanganan Hukum Kasus Penyadapan

​Isu hoaks mengenai Seskab Teddy tersebut berembus di tengah proses hukum maraton yang sedang dijalankan aparat penegak hukum terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa pejabat negara lainnya.

​Sejauh ini, pihak kepolisian telah resmi menetapkan empat orang tersangka dalam perkara tersebut. Pengumuman penetapan tersangka terakhir disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri pada Kamis (5/11/2026), yang menegaskan bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat adanya unsur perbuatan melawan hukum.

​Adapun daftar empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka meliputi:

1. Listyo Sigit Prabowo
2. ​Irjen Pol Ahrie Sonta (Kadiv Hukum Polri)
3. ​Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri)
4. ​Irjen Pol Slamet Uliandi

​Status Penahanan Para Tersangka

​Dari total empat orang tersangka yang telah diumumkan oleh tim penyidik Mabes Polri, status penahanan masing-masing tersangka diproses sebagai berikut:

​Tiga Tersangka Ditahan: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso telah resmi menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri guna kepentingan penyidikan lanjutan.

​Satu Tersangka Belum Ditahan: Pembantaran penahanan diberikan kepada Irjen Pol Slamet Uliandi. Penyidik mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan yang saat ini membutuhkan perawatan medis serius akibat serangan stroke.

​Imbauan Literasi Digital Bagi Masyarakat

​Dengan hadirnya penjelasan resmi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dipastikan bahwa kabar keterlibatan maupun pemeriksaan Seskab Teddy Indra Wijaya oleh Polisi Militer murni merupakan berita palsu.

​Pihak berwenang mengimbau masyarakat luas untuk selalu bersikap kritis dalam mengonsumsi informasi dari jaringan media sosial. Publik diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh narasi spekulatif serta selalu melakukan verifikasi faktual melalui pemberitaan media massa resmi yang terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers.

Kegiatan donor darah tersebut merupakan bagian dari aksi kemanusiaan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh lingkungan Holding Perkebunan Nusantara, Head Office PalmCo, Head Office SupportingCo, Sinergi Gula Nusantara, serta seluruh regional PTPN Group dengan mengusung tema "Blood Heroes".

Aksi donor darah serentak ini dibuka langsung melalui zoom oleh Direktur SDM dan Umum Holding PTPN III (Persero), A. Miftahuddin Amin.

Pelaksana Tugas (Plt.) Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman yang membuka kegiatan donor darah di Kantor Regional 1 menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan budaya perusahaan yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kepedulian dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama. Setetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali, serta disosialisasikan kepada keluarga dan tetangga karyawan agar manfaatnya semakin luas," ujar Wispramono.

Menurutnya, kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat solidaritas dan kebersamaan di kalangan karyawan PTPN I (Persero) Regional 1.

Pihak PMI Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa donor darah memiliki manfaat besar bagi penerima maupun pendonor. Ketersediaan darah sangat dibutuhkan untuk membantu pasien yang menjalani perawatan medis, tindakan operasi, maupun kondisi darurat lainnya. Sementara bagi pendonor, donor darah yang dilakukan sesuai prosedur medis dapat memberikan manfaat kesehatan, sekaligus menumbuhkan kepuasan psikologis karena telah berkontribusi dalam membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan sejumlah pimpinan dan karyawan di lingkungan PTPN I (Persero) Regional 1 serta berbagai perusahaan dan institusi yang turut berpartisipasi. Di antaranya Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Regional 1, IKBI Regional 1, PT NDP, PT NDB, PT LNK, Agrinas Palma Nusantara Region Officer Sumut-Aceh, dan Dapenbun.

Dari 149 orang yang mendaftarkan diri, tim PMI Kabupaten Deli Serdang berhasil mengumpulkan sebanyak 90 kantong darah. Capaian ini menjadi bukti tingginya semangat kepedulian dan partisipasi insan PTPN Group dalam mendukung kegiatan kemanusiaan.

Melalui kegiatan ini, PTPN I (Persero) Regional 1 berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, tidak hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga di tengah masyarakat. Donor darah diharapkan menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat nyata bagi sesama serta memperkuat komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial. (Red/Tim)

Aksi ini digelar untuk mendesak penegak hukum dan Ditjenpas mengusut tuntas dugaan pengendalian jaringan peredaran gelap narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari balik jeruji besi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, yang diduga melibatkan warga binaan bernama Choiruddin Panjaitan alias Rudy RZ.

Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, secara tegas meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan RukuDr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum, beserta jajarannya untuk bersikap kooperatif, transparan, dan tidak mencoba melindungi oknum warga binaan yang terindikasi melakukan tindak pidana.

​"Kami meminta dengan tegas kepada Kalapas Labuhan Ruku agar tidak pasang badan atau melindungi siapapun. Jika dugaan pengendalian narkoba oleh Rudy RZ ini terbukti, maka ada indikasi pembiaran atau bahkan kelalaian serius dalam prosedur pengawasan. Lapas harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat pembinaan, bukan markas aman untuk mengendalikan bisnis haram," ujar Rini Puspita Sari di sela-sela aksi di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

​Landasan Hukum dan Urgensi Penyelidikan

​Pengurus DPP PPP RI, Farhan Sucipto, menjelaskan bahwa tindakan hukum tegas harus diambil berdasarkan regulasi pidana dan pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia:

​Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009): Pengendalian narkotika dari dalam Lapas melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Aturan ini mengancam pelaku pemufakatan jahat dan peredaran narkotika golongan I dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun.

​Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (UU No. 8 Tahun 2010): PPP RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta penyidik penegak hukum menelusuri lonjakan harta kekayaan Rudy RZ selama masa pemidanaan. Hal ini merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terkait dugaan penyembunyian, pentransferan, atau pengalihan aset dari hasil tindak pidana.

​Sistem Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022): Berdasarkan Pasal 71 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan ketat. Pembiaran terhadap pelanggaran akses komunikasi dan operasional bisnis haram di dalam Lapas merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat serta tindak pidana.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 94 Tahun 2021): Kelalaian atau pembiaran oleh pejabat publik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di lingkungan kerja dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

​Empat Tuntutan Utama Aksi PPP RI Hari Ini

​Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini, PPP RI menyampaikan empat tuntutan utama kepada Ditjenpas dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan:

​Copot Kalapas Labuhan Ruku: Desakan pencopotan segera terhadap Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan RukuDr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum. beserta pejabat terkait yang diduga lalai atau membiarkan terjadinya pengendalian bisnis narkoba dari dalam Lapas.

​Audit Menyeluruh & Penindakan Hukum: Evaluasi total dan pemeriksaan independen terhadap seluruh jajaran pegawai Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang.

​Penelusuran & Penyitaan Aset (Asset Recovery): Pengusutan alur keuangan serta penyitaan aset milik Rudy RZ yang terindikasi hasil TPPU oleh aparat penegak hukum dan PPATK.

​Pemindahan ke Super Maximum Security Nusakambangan: Peminandahan segera Rudy RZ ke Lapas High/Super Maximum Security di Nusakambangan guna memutus total akses komunikasi (zero communication policy) dan meminimalkan interaksi yang tidak sah.

"Pemindahan ke Nusakambangan adalah langkah krusial untuk memutus total akses komunikasi yang bersangkutan (zero communication policy). Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan interaksi yang tidak sah di dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku," tegas Rini Puspita Sari.

​Praduga Tak Bersalah & Konfirmasi Pihak Terkait

​Meskipun menyampaikan tuntutan keras, PPP RI menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pihak berwenang.

​Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi telah berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Humas Ditjenpas maupun Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku terkait tuntutan dan perimbangan informasi tersebut, namun belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi akan segera memuat tanggapan pihak-pihak terkait sesaat setelah keterangan resmi diperoleh.

Merespons sikap tertutup dan belum adanya langkah konkret dari pihak berwenang terkait dugaan pengendalian jaringan peredaran gelap narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh warga binaan Choiruddin Panjaitan alias Rudy RZ dari balik jeruji besi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II.

​"Negara tidak boleh kalah oleh sindikat narkoba yang mengendalikan bisnis haramnya dari dalam hotel prodeo. Jika Ditjenpas terus bungkam dan melindungi oknum-oknum yang mencoreng institusi pemasyarakatan, maka kami pastikan aksi jilid II akan digelar dengan eskalasi yang lebih besar demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan generasi bangsa," tegas Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

​DPP PPP RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa institusi pemasyarakatan kembali berfungsi sebagaimana mestinya, bersih dari praktik kotor peredaran narkotika.

Ketua Umum BAPEMNUS, Jansen Henry Kurniawan, S.H., menilai persoalan yang mencuat tidak boleh dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai urusan administratif internal perusahaan semata. Dugaan pelanggaran ini menyangkut hak ekonomi, kepastian hubungan kemitraan, keselamatan kerja, transparansi pengelolaan pendapatan, hingga perlindungan martabat para pengemudi.

Berawal dari Pengaduan Mantan Pekerja

​Isu ini mencuat setelah seorang mantan pekerja berinisial PLT menyampaikan sejumlah keterangan kepada BAPEMNUS mengenai dugaan penyimpangan dalam sistem operasional dan praktik kemitraan di Pool Kalibata.

PLT juga menyebutkan bahwa ada pekerja lain yang enggan menyampaikan keluhan karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Menurut Jansen, apabila keterangan tersebut terbukti benar, kondisi ini merupakan masalah serius yang membutuhkan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Setiap pengemudi berhak menyampaikan pengaduan tanpa intimidasi, tekanan, maupun ancaman pembalasan.

​Rincian Dugaan Pelanggaran di Pool Kalibata

​BAPEMNUS menyoroti beberapa poin krusial yang perlu segera diusut tuntas, antara lain:

​Ketidakterbukaan Kontrak Kemitraan: Calon pengemudi yang lolos uji mengemudi diduga tidak mendapat penjelasan transparan mengenai pola kerja sama, termasuk kerja sama PT Bluebird dengan platform PT Gojek dan PT Grab.

​Potongan Pendapatan yang Tidak Transparan: Terdapat keterangan mengenai dugaan pemotongan pendapatan sebesar 23 persen serta tambahan pemotongan sebesar 60 persen. Perusahaan didesak membuka dasar perhitungan, komponen biaya, pihak penerima potongan, serta persetujuan pengemudi melalui audit independen.

​Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas: Pengemudi yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian pihak lain diduga diarahkan untuk tidak membuat laporan kepolisian apabila kendaraan masih bisa dikendarai ke pool. Selain itu, ada dugaan pembesaran biaya perbaikan jika pihak penabrak bersedia bertanggung jawab.

​Pungutan dan Akses Akun Sepihak: Muncul dugaan pungutan tidak resmi, akses tanpa izin ke akun dan saldo pengemudi, serta pembekuan dana akibat kekurangan setoran tanpa mekanisme autentikasi yang jelas.

​Ketidakadilan Fasilitas dan Perlindungan: Adanya dugaan diskriminasi pembagian kendaraan BBG dan BBM bagi pengemudi baru, serta dugaan pembiaran terhadap tindakan tidak senonoh penumpang terhadap pengemudi.

​Pungutan Seragam, Iuran, dan Sistem Bonus: Mulai dari biaya pembelian seragam saat rekrutmen, penarikan uang iuran serikat, penahanan sebagian pendapatan berkedok "jaminan kerja", hingga sistem target bonus bulanan yang dinilai terlalu tinggi dan memicu kelelahan serta risiko keselamatan berkendara.

​Status Hubungan Kemitraan Harus Jelas

​Jansen Henry Kurniawan menegaskan bahwa penggunaan label "kemitraan" tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum. Penilaian hubungan hukum antara perusahaan dan pengemudi harus dilihat dari fakta pelaksanaannya di lapangan.

​Apabila hubungan tersebut memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah, maka ketentuan ketenagakerjaan wajib diperhatikan. Sebaliknya, jika murni kemitraan, hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap harus dijalankan secara transparan dan proporsional.

​5 Tuntutan Resmi BAPEMNUS

​Sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab memperjuangkan hak-hak pekerja transportasi, BAPEMNUS menyampaikan lima tuntutan tegas kepada manajemen PT Bluebird Group:

1. Memberhentikan Kepala Pool Kalibata beserta jajaran yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran.
2. Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap aturan serta sistem operasional di Pool Kalibata agar berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, keterbukaan, dan keselamatan kerja.
3. ​Mengembalikan Seluruh Kerugian Materiil maupun Imateriil yang dialami pengemudi mitra, serta mengaudit potongan pendapatan, pungutan, dan dana jaminan kerja yang tidak memiliki dasar hukum sah.
4. ​Membuka Audit Independen untuk mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran—mulai dari kontrak kemitraan, kerja sama aplikator, pemotongan dana, hingga sistem bonus.
5. ​Menjamin Perlindungan Hukum dan Keamanan bagi seluruh pengemudi yang berani menyampaikan pengaduan atau memberikan kesaksian.

​BAPEMNUS menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Perusahaan sebesar PT Bluebird Group, yang memiliki reputasi baik di mata publik, diminta untuk membuktikan bahwa profesionalisme pelayanan kepada konsumen berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak pengemudinya di lapangan.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum yang kuat, BAPEMNUS akan mendorong langkah hukum lebih lanjut melalui instansi berwenang.

​Aksi damai yang mendapat pengawalan ketat dari personel Polsek Tanjung Morawa di bawah pimpinan AKP Jonni Harianto Damanik ini mengusung sejumlah tuntutan krusial. Isu yang diangkat mencakup dugaan maladministrasi berat, pelanggaran ketenagakerjaan, potensi kerugian keuangan daerah, hingga matinya asas transparansi informasi publik di lingkungan Kantor Camat Tanjung Morawa.

Sorotan Tajam: Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang Tumpul

​Salah satu inti permasalahan yang dipertanyakan oleh massa aksi adalah ketidakmampuan pihak kecamatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam perundang-undangan tersebut, badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akuntabel, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

​Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Pihak Kantor Camat Tanjung Morawa dinilai tertutup dan gagal mempraktikkan keterbukaan informasi yang tertuang dalam program tata kelola pemerintahan Bupati Deli Serdang.

Penghentian atau penutupan akses informasi terhadap dokumen-dokumen penting daerah, seperti legalitas kearsipan, status ketenagakerjaan, hingga transparansi laporan retribusi, menandakan bahwa semangat reformasi birokrasi dan transparansi publik yang digelorakan pemerintah daerah belum berjalan hingga ke tingkat kecamatan.

​Empat Poin Tuntutan Utama Massa Aksi

​Dalam aksi tersebut, demonstran membeberkan empat poin pelanggaran mendasar yang diduga terjadi di Kantor Camat Tanjung Morawa:

Yang Pertama Dugaan Jual Beli Arsip Pemerintahan ke Penampung Rongsokan: Massa menuntut pertanggungjawaban penuh atas hilangnya dokumen serta arsip penting negara yang diduga dipindahtangankan ke pihak ketiga (penampung barang bekas). Dari hasil mediasi, terungkap bahwa pihak kecamatan menempatkan arsip masyarakat di Tempat Pengolahan Sampah 3 Roda (TPS3R) serta tidak mampu menunjukkan bukti atau dokumen legalitas pengelolaannya.

Landasan Hukum: Tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Aturan tersebut mengancam siapa saja yang dengan sengaja menghancurkan, memusnahkan, atau menjual arsip dinamis bernilai guna pertanggungjawaban pemerintahan dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp500.000.000.

Yang Kedua Dugaan Praktik Rangkap Jabatan (Double Job): Demonstran mendesak adanya klarifikasi resmi mengenai oknum aparatur di lingkungan Kantor Camat Tanjung Morawa yang disinyalir memegang dua jabatan sekaligus.

Praktik ini dinilai melanggar aturan kepegawaian ASN/birokrasi dan berpotensi memicu benturan kepentingan (conflict of interest) yang merugikan pelayanan publik.

Yang Ketiga PHK Sepihak Tanpa SK dan Pengupahan di Bawah UMK: Nasib para petugas kebersihan (Buruh Harian Lepas/BHL) yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi perhatian amat krusial.

Mereka dikabarkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa disertai Surat Keputusan (SK) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sah. Selain itu, upah yang diterima selama ini dinilai jauh di bawah standar minimum.

​Landasan Hukum: Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/908/KPTS/2025, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp4.041.543 per bulan.

Praktik pembayaran di bawah UMK serta pemecatan tanpa prosedur melanggar Pasal 89 & 93 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengkategorikan pengupahan di bawah standar minimum sebagai tindak pelanggaran hukum pidana maupun perdata.

Yang Keempat ​Ketidakjelasan Tarif dan Pengelolaan Retribusi: Kebersihan Masyarakat menyoal ketidakkonsistenan penarikan tarif retribusi sampah dari warga yang dinilai tidak akuntabel dan tidak merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah.

Pungutan rutin tersebut dinilai kontradiktif dengan minimnya sarana prasarana penunjang, seperti ketersediaan tempat sampah yang memadai.

​Mediasi Buntu: Pejabat Tak Mampu Tunjukkan Dokumen Legal

​Proses mediasi yang digelar di ruang Camat Tanjung Morawa tidak menghasilkan titik terang. Mediasi tersebut dihadiri perwakilan massa aksi (Daniel Marbun, S.H., Fikri Ihsan Lubis, Nurhamsyah Manullang, dan Herman), jajaran Polsek Tanjung Morawa, Sekcam Fuad, Kasi Kebersihan, serta Kasi Trantib.

​Pihak kecamatan sama sekali tidak sanggup menunjukkan dokumen pendukung yang dituntut oleh pendemo, seperti legalitas pengelolaan arsip, SK/PKWT para pekerja kebersihan, hingga Laporan Pengelolaan Retribusi Sampah.

Di sisi lain, Camat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan, S.STP., M.M., dilaporkan tidak berada di tempat karena sedang menghadiri agenda di Kantor Gubernur Sumut. Sementara itu, Sekcam Fuad menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis.

Ancaman Eskalasi Aksi ke Ranah Hukum

​Ketidakjelasan respons dari pihak kecamatan memicu kekecewaan mendalam bagi para peserta aksi. Koordinator Lapangan Aksi, Sri, bersama jajaran pimpinan DPP FMI dan DPP PERAK menegaskan akan menaikkan eskalasi gerakan.

​"Jika dalam kurun waktu satu minggu tidak ada pertemuan langsung dengan Camat Tanjung Morawa serta keterbukaan dokumen resmi yang kami minta, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang jauh lebih besar," tegas Sri.

​Tidak hanya menyasar Kantor Camat, massa berencana mendatangi langsung Kantor Bupati Deli Serdang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, hingga Polresta Deli Serdang guna mendesak pengusutan tuntas atas dugaan tindak pidana kearsipan, pelanggaran ketenagakerjaan, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah.