Dalam arahannya, Kepala Negara secara tegas menekankan pentingnya menjaga kekompakan, integritas, serta kesiapsiagaan operasional yang tinggi di tengah dinamika global maupun nasional yang kian kompleks.

​Poin Utama Taklimat Presiden Prabowo:

​Menyamakan Visi Kebangsaan: Presiden memaparkan kondisi geopolitik serta tantangan besar yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini.

​Menghindari Ego Sektoral: Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh jajaran TNI dan Polri dapat terus memperkuat soliditas, bekerja sama secara terpadu, serta menghilangkan sekat-sekat ego sektoral demi kepentingan rakyat.

​Pengamanan Kekayaan Alam: Para prajurit diminta untuk turut aktif mengawal dan mengamankan sumber daya alam (SDA) serta kekayaan nasional Indonesia.

​Kesiapsiagaan Operasional: Jajaran pimpinan militer dan kepolisian diinstruksikan untuk senantiasa siaga dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman hibrida, siber, maupun gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​Respon Pimpinan TNI dan Polri

​Acara pengarahan yang berlangsung secara tertutup ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan resmi dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

​Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa arahan Presiden menjadi pedoman krusial bagi jajarannya dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, termasuk ancaman di bidang siber dan informasi.

​Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa institusi Kepolisian siap mengawal dan mendukung penuh seluruh program prioritas pemerintah, khususnya dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, serta perlindungan masyarakat dari pusat hingga daerah.

​Melalui konsolidasi skala besar ini, pemerintah berharap sinergi antara TNI dan Polri semakin solid sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas nasional.

Aksi jilid II ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol publik PW KAMMI Sumut terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari lembaga negara, khususnya terkait proses pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2026–2029 serta pengelolaan anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumatera Utara.

DPRD SUMUT TERIMA ASPIRASI KAMMI

Dalam aksi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, massa PW KAMMI Sumut diterima oleh tiga perwakilan DPRD Sumatera Utara, yakni Rahmansyah Sibarani dari Partai NasDem, Lambok Andreas Simamora dari Fraksi Hanura, dan Manaek Hutasoit dari Fraksi Golkar.

Dalam pertemuan tersebut, tiga perwakilan DPRD Sumut menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan PW KAMMI Sumut akan diteruskan kepada Ketua DPRD Sumatera Utara dan seluruh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara.

PW KAMMI Sumut juga secara resmi meminta agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sumatera Utara dan Pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk membahas persoalan proses pemilihan KPID Sumut periode 2026–2029.

Ketua Umum PW KAMMISumatera Utara, Irham Sadani Rambe, S.H., menegaskan bahwa permintaan RDP tersebut diperlukan agar persoalan yang dipersoalkan publik dapat dibahas secara terbuka dan kelembagaan.

"Kami meminta DPRD Sumatera Utara tidak berhenti pada menerima aspirasi. Kami meminta adanya forum resmi melalui RDP bersama Komisi A dan Pimpinan DPRD Sumut agar seluruh persoalan terkait proses pemilihan KPID Sumut dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik," ujar Irham.

PW KAMMI Sumut dalam pernyataan sikapnya meminta DPRD membuka dasar hukum, agenda, mekanisme, serta tahapan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPID Sumut. KAMMI juga meminta verifikasi objektif terkait persyaratan calon, termasuk aspek nonpartisan, kompetensi, dan potensi konflik kepentingan.

KAMMI menegaskan bahwa kritik dan keberatan yang disampaikan ditujukan terhadap proses pengisian lembaga publik, bukan untuk mendiskreditkan individu tertentu.

LANJUTKAN AKSI KE KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Sumut, PW KAMMI Sumut melanjutkan aksi ke titik kedua, yakni di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Pada titik ini, PW KAMMI Sumut kembali menyampaikan tuntutan terkait perlunya pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan anggaran Sosper, Wasbang, dan Pokir DPRD Sumatera Utara.

KAMMI meminta proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, independen, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, PW KAMMI Sumut juga menyampaikan laporan dan aspirasi yang sebelumnya telah diajukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Laporan PW KAMMI Sumut disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Kami berharap tindak lanjut ini dilakukan secara objektif dan profesional. Jika memang terdapat dugaan penyimpangan, tentu harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara jelas kepada publik," tegas Irham.

PW KAMMI Sumut sebelumnya meminta pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Sosper, Wasbang, dan Pokir, termasuk yang berkaitan dengan Abdul Rahim Siregar dan H. Ahmad Hadian, untuk periode 2019–2024 serta 2024 hingga saat ini. KAMMI menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu dibuktikan atau dibantah melalui proses audit dan pemeriksaan yang objektif.

KAMMI: AKSI MERUPAKAN KONTROL PUBLIK

PW KAMMISumatera Utara menegaskan bahwa aksi jilid II merupakan bagian dari fungsi kontrol publik mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.

Dalam isu KPID Sumut, KAMMI meminta seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam isu anggaran DPRD, KAMMI mendorong adanya transparansi, audit, serta pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.

"Yang kami dorong adalah keterbukaan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Kami akan terus mengawal tindak lanjut dari DPRD Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sampai ada kejelasan atas aspirasi yang kami sampaikan," tutup Irham Sadani Rambe.

Sejumlah kegiatan dalam laporan penggunaan anggaran tersebut diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Bahkan, terdapat indikasi kegiatan yang patut dipertanyakan keberadaan maupun realisasinya, sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam oleh aparat pengawasan dan penegak hukum.

Dari penelusuran terhadap data penggunaan Dana Desa, pada 2026 Desa Suka Julu tercatat memperoleh anggaran sekitar Rp249,272 juta.

Dana tersebut antara lain dialokasikan untuk penghijauan desa sebesar Rp11,685 juta, penyelenggaraan posyandu dan pemberian makanan tambahan serta insentif kader sebesar Rp17,350 juta, peningkatan sambungan air bersih/pipanisasi sekitar 330 meter sebesar Rp41,329 juta, operasional pelayanan kesehatan desa Rp6,750 juta, dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi sebesar Rp9 juta, operasional pemerintahan desa Rp4,450 juta serta bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp7,2 juta untuk 48 kepala keluarga.

Besarnya anggaran tersebut tentu menimbulkan pertanyaan apabila realisasi kegiatan tidak sepenuhnya sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

Anggaran Ratusan Juta untuk Sumur Bor Dipertanyakan

Sorotan lebih serius muncul pada penggunaan Dana Desa tahun 2025 yang berdasarkan data mencapai sekitar Rp674,681 juta.

Salah satu pos anggaran terbesar adalah pembangunan/rehabilitasi atau peningkatan sumber air bersih milik desa berupa mata air, tandon, penampungan air hujan, sumur bor dan kegiatan sejenisnya dengan nilai mencapai Rp297,796 juta.

Selain itu terdapat penyertaan modal kepada BUMDes sebesar Rp135 juta.

Kedua pos tersebut menjadi bagian yang patut mendapat perhatian karena menyangkut uang desa dalam jumlah besar. Terutama pembangunan sumber air bersih yang seharusnya memiliki bukti fisik, spesifikasi pekerjaan, lokasi, volume pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pembayaran yang jelas.

Jika pekerjaan tersebut tidak sesuai volume, kualitas, spesifikasi, atau bahkan tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan desa dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan.

Tahun 2024 Juga Menyimpan Sejumlah Pos Anggaran Besar

Sementara pada 2024, Dana Desa Suka Julu tercatat sekitar Rp791,312 juta.

Di antaranya dialokasikan untuk koordinasi pemerintahan desa sebesar Rp16 juta, pembinaan kepemudaan/karang taruna atau olahraga Rp5,320 juta, pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa sekitar Rp1,6 juta, penyelenggaraan informasi publik Rp468 ribu, pengelolaan lingkungan hidup Rp8,778 juta serta pembangunan/rehabilitasi atau peningkatan pengerasan jembatan desa sebesar Rp132,473 juta.

Kemudian terdapat pembangunan/peningkatan pengerasan jalan usaha tani sepanjang sekitar 300 meter dengan anggaran Rp36,375 juta.

Untuk sektor pendidikan, tercatat dukungan bagi siswa miskin berprestasi sebesar Rp9 juta. Sementara penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan dialokasikan Rp6,195 juta.

Pos lainnya antara lain penyelenggaraan posyandu dan makanan tambahan sebesar Rp53,6 juta, pelayanan kesehatan desa termasuk pelayanan KB, kontrasepsi dan obat-obatan sebesar Rp13,080 juta.

Sedangkan untuk keadaan mendesak atau BLT Dana Desa, tercatat anggaran Rp151,2 juta bagi 54 kepala keluarga.

Terdapat pula anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp6,195 juta serta peningkatan produksi dan pengolahan pertanian, termasuk padi dan jagung, dengan nilai sekitar Rp89,806 juta.

Dugaan Markup hingga Kegiatan Fiktif

Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang diperoleh, sejumlah kegiatan tersebut diduga berpotensi mengalami mark-up anggaran, pengurangan volume pekerjaan, kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana laporan, hingga dugaan kegiatan fiktif.

Dugaan lainnya adalah adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan dokumen pertanggungjawaban yang dibuat Pemerintah Desa.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen, klarifikasi kepada pihak pelaksana kegiatan, serta audit oleh aparat pengawasan yang berwenang.

Yang menjadi pertanyaan publik adalah, apakah seluruh anggaran yang tercantum dalam laporan benar-benar direalisasikan sesuai perencanaan dan volume pekerjaan yang telah ditetapkan?

Sebab, Dana Desa bukanlah uang pribadi pemerintah desa. Dana tersebut merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa.

Karena itu, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

Atas munculnya sejumlah dugaan tersebut, Inspektorat Kabupaten Karo dinilai perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Suka Julu selama periode 2024–2026.

Pemeriksaan tidak cukup hanya melalui dokumen administrasi. Pemeriksaan fisik di lapangan juga penting dilakukan untuk memastikan apakah pembangunan sumur bor, jaringan air bersih, jalan usaha tani, jembatan, kegiatan pertanian serta program pemberdayaan masyarakat benar-benar dilaksanakan sesuai anggaran.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi sebenarnya, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Aparat penegak hukum juga dapat melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kepala Desa Diminta Beri Penjelasan

Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan tersebut perlu dikonfirmasi kepada Kepala Desa Suka Julu, Junianto Ginting, belum memberi respon apapun.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh kegiatan tersebut benar-benar telah dilaksanakan, siapa pelaksananya, berapa volume pekerjaannya, bagaimana mekanisme pengadaannya, serta apakah seluruh pembayaran telah sesuai dengan pekerjaan yang diterima desa.

Jika semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai anggaran, dokumen, volume dan spesifikasi, maka Pemerintah Desa Suka Julu tentu memiliki ruang yang luas untuk menjelaskan dan membuktikannya kepada publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan kegiatan fiktif, mark-up, pekerjaan tidak sesuai volume atau penggunaan anggaran yang menyimpang, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas administrasi.

Sebab, uang desa adalah uang rakyat. Dan setiap dugaan penyalahgunaan harus dibuka seterang-terangnya.

​Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa perdebatan dan spekulasi hukum yang terus dipelihara pasca-pelantikan kepemimpinan negara justru berisiko memicu ketidakpastian hukum (legal uncertainty) di Indonesia.

Poin Penting Pernyataan Partai Gerindra:

​Menghindari Ketidakpastian Hukum: Gerindra menilai proses hukum di lembaga yudikatif tertinggi telah selesai, sehingga berbagai wali diskursus yang terus mempersoalkan keabsahan formil harus diakhiri.

Ancaman Iklim Investasi: Polemik yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat mengganggu persepsi pasar, menurunkan kepercayaan dunia internasional, serta membuat para investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

​Menjaga Stabilitas Nasional: Stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan fondasi utama pemerintah dalam mengeksekusi program-program kesejahteraan rakyat, sehingga tidak boleh terdistraksi oleh isu berkepanjangan.

​Imbauan Kebijaksanaan Publik: Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat dan elite politik untuk kembali fokus menatap masa depan pembangunan bangsa ketimbang terus menerus memperdebatkan isu yang telah mendapat kepastian hukum.

​Duduk Perkara Putusan MK

​Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mendiskualifikasi kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Walau demikian, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyoroti persoalan pembuktian dokumen administratif pendidikan luar negeri yang ditempuh semasa sekolah.

​Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah memberikan tanggapan santai dan menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan jenjang perkuliahan strata satu (S1) di luar negeri jika tidak lulus dari jenjang pendidikan menengah.

​Dengan sikap tegas dari Partai Gerindra ini, pemerintah berharap seluruh pihak dapat menghormati koridor konstitusional yang ada demi menjaga iklim ekonomi yang kondusif dan ketenangan sosial di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Maruli ketika ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menilai bahwa seluruh kepala staf angkatan di lingkungan TNI pada dasarnya memiliki peluang dan posisi yang sama sebagai kandidat calon orang nomor satu di tubuh militer Indonesia.

​"Ya enggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon," ujar Jenderal Maruli sambil tersenyum, Rabu (7/10/2026).

Poin​ Utama Tanggapan KSADMaruli:

​Menilai Wajar: Maruli menganggap kemunculan namanya dalam bursa kandidat sebagai sesuatu yang biasa dalam dinamika militer dan politik nasional.

​Peluang Kepala Staf: Ia menegaskan bahwa tidak hanya dirinya, tetapi semua kepala staf matra lain juga berpotensi untuk dicalonkan sebagai Panglima TNI.

Belum Beri Komentar Teknis: Saat disinggung mengenai persiapan khusus, seperti penyusunan bahan paparan (PowerPoint) untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI, Maruli menanggapinya secara singkat dan berseloroh, "Haha mulai."

​Ketentuan Aturan Bursa Panglima TNI

​Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), kursi Panglima TNI dapat dijabat oleh perwira tinggi militer yang sedang atau pernah memegang jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan (darats, laut, maupun udara).

Jenderal Maruli sendiri telah resmi mengemban amanah sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) sejak November 2023. Sebelum menduduki kursi memimpin matra darat tersebut, ia memiliki rekam jejak militer yang cemerlang, di antaranya pernah menjabat sebagai Pangkostrad serta Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

​Hingga saat ini, pihak Istana maupun DPR RI menyebutkan bahwa proses dan pengajuan nama calon pengganti Panglima TNI masih berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semangat tersebut menjadi bagian dari program kerja Ekoteologi yang dilaksanakan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Desa Gajah, Kabupaten Karo. Kegiatan ini mengajak anak-anak dan masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sesuatu yang masih dapat dikelola dan dimanfaatkan.

Rangkaian kegiatan dilakukan melalui edukasi pemilahan sampah, permainan bersama siswa, aksi gotong royong, pembuatan tong sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, hingga pemanfaatan tutup botol bekas menjadi gantungan kunci untuk masyarakat sekitar Desa Gajah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat KKN UINSU 2026 melalui tema "UINSU Berdampak: Penguatan Desa MESRA (Desa, Moderasi, Ekoteologi, dan Sejahtera untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting)."

Ekoteologi Tidak Berhenti pada Menjaga Kebersihan

Ekoteologi dalam kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih. Lebih dari itu, ekoteologi mengajarkan adanya tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat alam.

Nilai tersebut kemudian diterjemahkan mahasiswa KKN UINSU ke dalam kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui persoalan sampah yang masih sering dianggap selesai setelah dibuang.

Padahal, sampah memiliki jenis dan karakter yang berbeda. Ada sampah yang dapat terurai secara alami, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai dan masih dapat dimanfaatkan kembali.

Karena itu, mahasiswa KKN UINSU mengenalkan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah sebagai langkah sederhana untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan.

Belajar Memilah Sampah dengan Cara yang Menyenangkan

Pengenalan pemilahan sampah dilakukan kepada siswa sekolah dasar melalui edukasi yang dikemas secara interaktif. Siswa dikenalkan dengan sampah organik dan anorganik beserta contoh-contohnya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Agar pembelajaran tidak terasa monoton, mahasiswa KKN mengajak siswa mengikuti permainan pemilahan sampah. Berbagai gambar sampah diberikan kepada siswa untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

Melalui permainan tersebut, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga belajar mengambil keputusan dan berdiskusi bersama teman. Cara sederhana ini diharapkan dapat membantu siswa memahami bahwa membuang sampah juga perlu memperhatikan jenis dan tempatnya.

Gotong Royong dan Pembuatan Tong Sampah

Setelah mendapatkan edukasi, siswa diajak menerapkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi gotong royong di sekitar sekolah.

Mahasiswa KKN bersama siswa membersihkan lingkungan dan mengumpulkan sampah yang ditemukan di sekitar area sekolah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menanamkan nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama.

Selain gotong royong, mahasiswa KKN juga membuat tong sampah dari wadah bekas yang kemudian diberi warna dan label sesuai dengan jenis sampah.

Keberadaan tong sampah tersebut diharapkan dapat membantu siswa membiasakan diri memilah sampah dan tidak mencampurkan seluruh jenis sampah dalam satu tempat.

Sampah Organik Diolah Menjadi Kompos

Pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan melalui pemilahan. Sampah organik juga dimanfaatkan melalui kegiatan pembuatan kompos.

Sampah organik yang berasal dari bahan alami dapat diolah kembali sehingga memiliki manfaat bagi lingkungan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN memperkenalkan bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai sesuatu yang harus dibuang.

Pembuatan kompos juga menjadi salah satu cara sederhana untuk mengurangi sampah organik sekaligus mengenalkan pemanfaatan kembali bahan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Tutup Botol Bekas Menjadi Gantungan Kunci

Sementara itu, pemanfaatan sampah anorganik dilakukan melalui kegiatan kreatif bersama masyarakat sekitar Desa Gajah.

Tutup botol bekas yang biasanya dianggap tidak berguna dikreasikan menjadi gantungan kunci. Barang bekas tersebut diolah menjadi benda sederhana yang memiliki fungsi dan nilai guna.

Gantungan kunci hasil pemanfaatan tutup botol kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar Desa Gajah. Kegiatan ini menjadi contoh bahwa pengelolaan sampah tidak selalu membutuhkan cara yang rumit. Dengan kreativitas, barang yang sebelumnya akan dibuang masih dapat dimanfaatkan kembali.

Dari Memilah hingga Mengolah

Rangkaian kegiatan Ekoteologi yang dilakukan mahasiswa KKN UINSU di Desa Gajah membawa pesan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuangnya.

Ada kebiasaan yang perlu dibangun sejak awal, mulai dari mengenali jenis sampah, memilah, mengurangi, hingga mengolah dan memanfaatkannya kembali.

Di sekolah, upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, permainan pemilahan sampah, gotong royong, dan pembuatan tong sampah. Sementara di lingkungan masyarakat, pengelolaan sampah dilakukan melalui pembuatan kompos dan pemanfaatan tutup botol bekas menjadi gantungan kunci.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata penerapan ekoteologi dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya berhenti pada pembicaraan mengenai kebersihan, tetapi diwujudkan melalui tindakan sederhana yang dapat dilakukan bersama.

Menjadikan Peduli Lingkungan sebagai Kebiasaan

Melalui program Ekoteologi, mahasiswa KKN UINSU berharap kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh di Desa Gajah. Perubahan tidak harus dimulai dari kegiatan besar, tetapi dapat berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Memilah sampah, menjaga kebersihan, mengolah sampah organik, dan memanfaatkan kembali barang bekas merupakan langkah kecil yang dapat memberikan dampak apabila dilakukan bersama.

Pada akhirnya, ekoteologi bukan hanya tentang bagaimana manusia menjaga alam, tetapi juga tentang bagaimana manusia membangun kebiasaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat ia hidup.

Melalui enam bidang tersebut, mahasiswa KKN tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga mengajak anak-anak mengembangkan kreativitas, mengenal budaya, membangun karakter positif, memahami pengelolaan keuangan sederhana, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, serta mengenal bahasa Inggris melalui aktivitas yang interaktif.

Belajar Bahasa Inggris dengan Cara Menyenangkan

Rumah Tumbuh Bahasa melalui kegiatan English Fun Class dilaksanakan pada Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 16.00–18.00 WIB di Jambur Desa Gajah. Kegiatan ini diikuti oleh 30 siswa kelas V.

Tim KKN mempersiapkan materi bahasa Inggris dasar yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta. Kegiatan diawali dengan pengenalan kosakata dasar bahasa Inggris, kemudian dilanjutkan dengan permainan edukatif, lagu, serta berbagai aktivitas interaktif.

Anak-anak dilibatkan secara aktif selama kegiatan sehingga mereka tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mencoba mengenal dan menggunakan kosakata bahasa Inggris. Tim KKN bertindak sebagai fasilitator sekaligus pendamping, memberikan arahan dan membantu peserta selama mengikuti setiap aktivitas.

Pendekatan tersebut membuat pembelajaran bahasa Inggris berlangsung dalam suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi siswa untuk membangun keberanian dalam mengenal bahasa asing melalui pengalaman belajar yang tidak monoton.

Menumbuhkan Minat Baca melalui Rumah Tumbuh Literasi

Di bidang literasi, mahasiswa KKN melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan literasi dan pembuatan pojok baca di SDN 040482 Desa Gajah.

Kunjungan literasi dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, dengan sasaran siswa kelas I hingga VI. Mahasiswa KKN membawa berbagai buku cerita yang sesuai dengan usia siswa. Kegiatan meliputi pengenalan buku, membaca, serta penyampaian cerita secara interaktif dengan melibatkan siswa agar mereka dapat menyimak dan memahami isi bacaan.

Antusiasme siswa terlihat selama kegiatan berlangsung. Anak-anak menunjukkan ketertarikan terhadap buku-buku yang dibawa dan mengikuti kegiatan membaca serta bercerita secara aktif.

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan melalui pembuatan pojok baca di kelas VI pada Kamis, 20 Agustus 2026. Mahasiswa KKN mengecat dan menghias salah satu sudut kelas, membuat rak buku sederhana dari pipa, menambahkan hiasan edukatif, serta menata buku dan fasilitas membaca. Sejumlah buku cerita juga didonasikan untuk menambah koleksi bacaan.

Pojok baca tersebut diharapkan dapat menjadi fasilitas yang mudah diakses siswa sekaligus mendukung terciptanya kebiasaan membaca di lingkungan kelas.

Belajar Berhitung melalui Permainan

Rumah Tumbuh Numerasi dilaksanakan pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 16.00–17.30 WIB di Jambur Desa Gajah. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan dan melatih kemampuan berhitung dasar, khususnya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sederhana.

Pembelajaran diawali dengan penyampaian materi dan latihan soal yang disesuaikan dengan kemampuan peserta. Anak-anak kemudian mendapatkan pendampingan sebelum mengikuti permainan edukatif menggunakan media potongan pizza dan piring pizza bernomor.

Dalam permainan tersebut, peserta diajak menghitung jumlah topping berbentuk bulat pada potongan pizza dan mencocokkannya dengan angka pada piring pizza. Penggunaan media konkret membuat anak-anak dapat menerapkan konsep berhitung sambil bermain.

Kegiatan berlangsung dengan antusias. Anak-anak dapat mengikuti latihan berhitung dan memahami konsep dasar dengan pendampingan dari mahasiswa KKN.

Mengenalkan Pengelolaan Keuangan Sejak Dini

Rumah Tumbuh Finansial dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 08.00–10.00 WIB di SDN 040482 Desa Gajah. Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa sekolah dan bertujuan mengenalkan konsep dasar literasi keuangan sejak dini.

Materi yang diberikan meliputi pengertian dan fungsi uang, penggunaan uang secara bijak, perbedaan kebutuhan dan keinginan, serta manfaat menabung. Agar pembelajaran lebih menarik, mahasiswa KKN menggunakan metode edukasi interaktif, diskusi, permainan, dan kuis.

Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian siswa adalah permainan "Kebutuhan atau Keinginan?". Dalam permainan tersebut, siswa diajak menentukan apakah berbagai barang yang diberikan termasuk kebutuhan atau keinginan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai cara sederhana menyisihkan uang dan pentingnya menentukan tujuan atau target tabungan. Melalui kegiatan ini, siswa mulai diperkenalkan pada kebiasaan menggunakan uang secara bijak dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung.

Menanamkan Karakter Positif untuk Meraih Cita-Cita

Tidak hanya kemampuan akademik, Rumah Tumbuh juga memberikan perhatian terhadap pembentukan karakter melalui Rumah Tumbuh Karakter. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 20 Agustus 2026, pukul 08.00–10.00 WIB di SDN 040482 Desa Gajah dengan sasaran siswa kelas VI.

Kegiatan diawali dengan perkenalan dan ice breaking, kemudian siswa diajak membicarakan cita-cita serta pentingnya karakter positif untuk mencapainya. Nilai-nilai yang diperkenalkan meliputi disiplin, tanggung jawab, kejujuran, percaya diri, dan pantang menyerah.

Untuk membuat kegiatan lebih interaktif, siswa dikenalkan dengan berbagai profesi melalui gambar dan cerita. Mereka kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan cita-cita masing-masing dan mengikuti permainan tebak profesi dalam kelompok.

Pada bagian akhir, siswa menuliskan cita-cita serta satu kebiasaan baik yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaiannya pada media Pohon Harapan. Kegiatan ditutup dengan refleksi, penguatan karakter, komitmen bersama, apresiasi, dan doa.

Melalui kegiatan tersebut, siswa diajak memahami bahwa cita-cita perlu diiringi dengan kebiasaan baik dan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenal Budaya Nusantara melalui Rumah Tumbuh Kreasi

Rumah Tumbuh Kreasi menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mengenal kekayaan budaya Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah Kelas Mewarnai Anak yang dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026, pukul 16.00–17.30 WIB di Jambur Desa Gajah.

Anak-anak diberikan kertas gambar dan alat mewarnai, kemudian diarahkan untuk menghasilkan karya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa KKN mendampingi peserta dan memberikan arahan apabila diperlukan.

Selain kegiatan mewarnai, Rumah Tumbuh Kreasi juga menghadirkan Kelas Mengenal Budaya Nusantara pada Rabu, 12 Agustus 2026, pukul 16.00–17.30 WIB di Jambur Desa Gajah.

Kegiatan ini secara khusus mengenalkan budaya Karo sebagai identitas daerah setempat. Anak-anak diperkenalkan dengan berbagai unsur budaya Karo, seperti Rumah Adat Siwaluh Jabu, pakaian adat Karo, Tari Landek, makanan khas Cimpa, alat musik Kulcapi, senjata tradisional, serta kerajinan perhiasan manik khas Karo.

Tidak berhenti pada budaya Karo, peserta juga diajak mengenal keberagaman budaya dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Melalui poster budaya dan buku bergambar, anak-anak mengikuti sesi pengenalan, tanya jawab, dan diskusi ringan. Peserta menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan dan mampu menyebutkan kembali beberapa unsur budaya yang telah dikenalkan.

Rumah Tumbuh sebagai Ruang Belajar Bersama

Rangkaian kegiatan Rumah Tumbuh menunjukkan bahwa proses belajar dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Membaca, bermain, berhitung, mengenal budaya, belajar bahasa Inggris, memahami keuangan, hingga menuliskan cita-cita menjadi bagian dari pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta.

Antusiasme anak-anak selama mengikuti kegiatan menjadi salah satu hal yang terlihat dalam pelaksanaan program. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti peserta yang masih membutuhkan pengulangan ketika mengenal istilah budaya baru, kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik melalui pendekatan yang interaktif dan pendampingan dari mahasiswa KKN.

Melalui Rumah Tumbuh, Kelompok KKN UINSUDesa Gajah 2026 berharap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengalaman belajar yang berkesan sekaligus menumbuhkan kebiasaan positif bagi anak-anak. Program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam menghadirkan ruang belajar yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada kreativitas, karakter, keterampilan, dan kecintaan terhadap lingkungan serta budaya Indonesia.

Desakan keras mengalir agar pimpinan tertinggi Polri segera menolak memori banding dan mengesahkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol Dedi Kurniawan (DK). Kasus ini menjadi tolok ukur utama apakah Polri benar-benar bersih atau masih melindungi oknum "benalu" institusi.

​Sisi Gelap Oknum Perwira: Narkoba dan Pelanggaran Etika Berat

​Sebelumnya, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Bidang Propam Polda Sumatera Utara pada sidang Rabu, 6 Mei 2026, telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Kompol Dedi Kurniawan.

Oknum perwira menengah tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat setelah videonya viral saat mengonsumsi vape berisi zat terlarang Etomidate (golongan depresan/narkotika sintetis) serta kedapatan melakukan perbuatan mesum dengan wanita yang bukan istri sahnya.

​Tindakan tercela ini bukan sekadar pelanggaran disiplin ringan, melainkan pengkhianatan nyata terhadap sumpah jabatan Polri dan mencoreng martabat Korps Bhayangkara di hadapan publik.

​Namun hingga kini, proses banding yang diajukan Kompol DK di tingkat Mabes Polri berjalan lamban dan menggantung. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik akan lahirnya kembali preseden buruk di mana penegakan hukum internal melempem jika tidak dikawal ketat oleh sorotan media.

​Landasan Hukum Penindakan Tegas (Lex Specialis)

​Langkah tegas pemecatan terhadap Kompol DK memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi:

​Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pada Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, yang menuntut setiap anggotanya memiliki integritas moral yang tinggi.

​Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri:

​Pasal 13 huruf d: Anggota Polri wajib menjaga citra, kewibawaan, dan kehormatan institusi.

​Pasal 21 ayat (3) huruf a & b: Pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, serta perbuatan asusila/mesum merupakan kategori pelanggaran etika berat yang sanksi tertingginya adalah PTDH.

​Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Menggarisbawahi komitmen negara dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan zat terlarang. Ironis jika penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba justru menjadi pengguna aktif di ruang publik.

​Tuntutan Tegas Masyarakat Sumatera Utara

​Masyarakat menaruh harapan besar kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang memiliki rekam jejak integritas kuat saat memimpin BNN untuk membuktikan bahwa komitmen fit and proper test di DPR RI bukan sekadar retorika. Polri di era baru berjanji tidak perlu menunggu viral untuk bertindak tegas.

​Melalui momentum ini, masyarakat mendesak:

1. Tolak Banding Kompol DK: Meminta Kadiv Propam Mabes Polri dan Majelis Banding KKEP untuk menolak seluruh materi permohonan banding yang diajukan Kompol Dedi Kurniawan.
2. ​Kukuhkan PTDH Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht): Segera menerbitkan keputusan final pemecatan agar status kepolisian Kompol DK resmi dicabut secara permanen.
3. ​Pemberantasan Tanpa Pandang Bulu: Menjadikan kasus ini sebagai contoh nyata bahwa tidak ada toleransi bagi oknum aparat yang bermain-main dengan narkoba dan pelanggaran moral.

​Ketegasan Kapolri dan Kadiv Propam dalam menuntaskan perkara ini akan menjadi bukti sah bahwa era baru Polri benar-benar responsif, transparan, dan tidak ragu membuang unsur-unsur yang merusak citra Bhayangkara. ​(Red/Tim)

Koordinator Aksi Farhan bersama Koordinator Lapangan Hamdi H. menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang menurut mereka berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah munculnya tagihan LLTT dalam rekening pelanggan.

Massa aksi mempertanyakan mekanisme pengenaan biaya LLTT serta meminta Perumda Tirtanadi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pemungutan, mekanisme pelayanan, hingga penggunaan dana yang bersumber dari pembayaran masyarakat.

Perwakilan manajemen Perumda Tirtanadi yang menemui massa, Risky Nasution selaku Humas, menyatakan bahwa seluruh tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pihak pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Terkait persoalan LLTT, Risky menjelaskan bahwa pembersihan tangki septik harus terlebih dahulu diajukan oleh masyarakat agar layanan tersebut dapat dilakukan secara gratis.

Penjelasan tersebut kemudian mendapat protes keras dari Koordinator Lapangan Hamdi H. Menurutnya, terdapat persoalan yang perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, terutama ketika pelanggan menemukan adanya tagihan LLTT dalam rekening.

"Kenapa nilai tagihan pemakaian airnya nol, tetapi tagihan biaya pembersihan tangki atau LLTT tetap muncul di rekening?" tegas Hamdi di hadapan perwakilan manajemen.

Menurut massa aksi, persoalan tersebut tidak cukup hanya dijawab secara normatif. Mereka meminta adanya penjelasan yang dapat diverifikasi mengenai dasar munculnya tagihan LLTT, data pelanggan yang dikenakan biaya, mekanisme pelayanan, serta apakah pelanggan benar-benar memperoleh layanan sebagaimana biaya yang tercantum dalam rekening.

Aliansi Mahasiswa Rakyat Corruption Watch menilai persoalan layanan publik yang berkaitan langsung dengan pembayaran masyarakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dugaan adanya pungutan yang tidak sesuai mekanisme, menurut mereka, harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Usai menggelar aksi di Kantor Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, massa juga menyampaikan aspirasi dan laporan mereka ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk permintaan agar dugaan persoalan yang mereka soroti dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Massa meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait tidak mengabaikan laporan masyarakat. Mereka juga mendorong adanya pemeriksaan terhadap mekanisme penetapan dan penagihan LLTT, sehingga seluruh persoalan dapat menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Aliansi Mahasiswa Rakyat Corruption Watch menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Bagi mereka, pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga setiap pungutan yang dibebankan kepada pelanggan harus memiliki dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas. (Red/Tim)

Namun, gerak cepat polisi di dua lokasi berbeda di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, berujung nihil. Aduan yang menyebut adanya peredaran narkotika jenis sabu ternyata tidak menemukan bukti di lapangan.

Penyelidikan pertama dilakukan pada Kamis, 1 Oktober 2026, sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun Tani A, Desa Sidodadi Ramunia.

Personel Satresnarkoba melakukan penyamaran dengan metode undercover buy, pemeriksaan lokasi yang disebut dalam laporan, hingga menggali informasi dari masyarakat sekitar.

Hasilnya, petugas tidak menemukan penjual narkotika, lapak maupun tanda-tanda aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut. Masyarakat setempat juga menyampaikan bahwa tidak ada peredaran narkotika sebagaimana yang diadukan.

Tak berhenti di sana, petugas kembali menindaklanjuti laporan serupa di Pasar III, Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, sekitar pukul 18.00 WIB.

Langkah yang sama dilakukan. Petugas melakukan penyelidikan, undercover buy, pemeriksaan lokasi serta wawancara dengan masyarakat.

Namun hasilnya kembali nihil. Tidak ditemukan penjual narkotika, lapak transaksi maupun indikasi peredaran sabu di lokasi yang dilaporkan.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kedua laporan tersebut berada di lokasi yang berbeda dan seluruhnya tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk respons kepolisian terhadap informasi masyarakat.

"Setiap informasi terkait narkotika tetap kami tindak lanjuti. Petugas turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenarannya," ujar Fery. Senin (5/10/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyampaikan informasi, terlebih informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Kasat juga mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan informasi dan bermedia sosial, serta menyampaikan laporan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu proses penanganan perkara maupun aktivitas kepolisian.

"Silakan masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika. Namun, informasi tersebut hendaknya disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Langkah cepat Satresnarkoba ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika menjadi perhatian dan akan diverifikasi langsung di lapangan. (Red/Tim)

Langkah penambahan struktur komando teritorial ini dilakukan guna memperkuat lini pertahanan negara serta merespons dinamika ancaman keamanan yang kian meluas di berbagai wilayah nusantara.

​Daftar 6 Kodam Baru Beserta Wilayah Teritorial dan Pangdamnya

​Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga melantik dan menyerahkan tongkat komando secara langsung kepada enam perwira tinggi (Pati) bintang dua yang dipercaya mengemban jabatan sebagai Panglima Kodam (Pangdam) baru:

1. Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah,​Wilayah Teritorial: Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),Pangdam: Mayjen TNI Rionardo (Lulusan Akmil 1994, sebelumnya menjabat sebagai Kapusdatin/Staf Ahli Menhan)
2. Kodam XXVI/Mataram,​Wilayah Teritorial: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya, ​Pangdam: Mayjen TNI Drajad Brima Yoga (Lulusan Akmil 1992, sebelumnya menjabat Asintel KSAD)
3. Kodam XXVI/Mataram,​Wilayah Teritorial: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya, ​Pangdam: Mayjen TNI Drajad Brima Yoga (Lulusan Akmil 1992, sebelumnya menjabat Asintel KSAD)
4. Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha,​Wilayah Teritorial: Provinsi Maluku Utara (Malut), ​Pangdam: Mayjen TNI Nefra Firdaus (Lulusan Akmil 1992, eks Kasdam XV/Pattimura dan Kadispenad)
5. Kodam XXIX/Mambruk,​Wilayah Teritorial: Provinsi Papua Tengah, ​Pangdam: Mayjen TNI Aminton Manurung (Lulusan Akmil 1994, sebelumnya menjabat sebagai Asops KSAD)
6. Kodam XXX/Rinambora (atau Rinombara),​Wilayah Teritorial: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),​Pangdam: Mayjen TNI Edi Saputra (Lulusan Akmil 1994, sebelumnya menjabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas)

Total 204 Satuan Baru di Lingkungan TNI

​Selain meresmikan enam Kodam baru di bawah matra TNI Angkatan Darat, Presiden Prabowo secara keseluruhan mengesahkan pembentukan 204 satuan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Penambahan ini mencakup pembangunan batalyon teritorial baru, satuan bantuan tempur (kavaleri, artileri medan, hingga pertahanan udara), serta penguatan pangkalan di berbagai wilayah strategis terluar dan perbatasan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Medan,asatupro.com-Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GEMPET-SU) melayangkan ultimatum keras kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan hasil investigasi mendalam, aliansi mahasiswa mendeteksi adanya indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), monopoli, serta jual-beli paket proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah di tubuh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.

​Aksi yang dikoordinir oleh Ricky Pratama (Koordinator Aksi) bersama Ahmad Siregar (Koordinator Lapangan) saat didepan Kantor Walikota Medan, Senin, (5/10/2026), GEMPET-SU menyoroti bobroknya pengawasan di UPT Medan Utara dan UPT Medan Timur yang diduga dijadikan ladang meraup keuntungan pribadi oleh segelintir pejabat.

Temuan Investigasi: Proyek Jumbo Berbau Amis

​Dalam pernyataan sikap resminya, GEMPET-SU membeberkan sejumlah paket pengadaan raksasa melalui sistem e-purchasing yang sarat rekayasa, pengondisian vendor, dan pengabaian prinsip persaingan sehat:

1. Pengadaan 10.000 Ton Hotmix AC-WC (PT RA): Mengalirkan anggaran fantastis mencapai Rp16.156.527.300,00.
2. Pengadaan 5.000 Ton Hotmix HRS-WC (PT GD): Menyedot anggaran sebesar Rp8.497.050.000,00.

Aliansi mahasiswa mencurigai proses ini tidak berjalan transparan dan diwarnai praktik "bagi-bagi kue" proyek hingga setoran fee sebesar 10% yang diduga dikoordinir oleh oknum berinisial FR.

Empat Tuntutan Harga Mati Mahasiswa

Menyikapi aroma busuk birokrasi ini, GEMPET-SU mendesak penegak hukum dan Walikota Medan untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan tegas:

1. Turun Tangan Penegak Hukum: Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Kejari Medan segera memanggil Kepala UPT Medan Utara, Kepala UPT Medan Timur, serta memeriksa Kadis SDABMBK Kota Medan atas dugaan suap, monopoli, dan fee proyek 10%.
2. Tangkap Pengepul Fee: Mendesak penegak hukum segera menangkap oknum berinisial FR yang diduga kuat bertindak sebagai pengumpul uang setoran fee proyek.
3. Copot Kadis SDABMBK & PPK: Menuntut Walikota Medan untuk mencopot dan memecat Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena gagal menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan suburnya praktik KKN.
4. ​Evaluasi Total Birokrasi: Meminta Walikota segera mencopot Kepala UPT Medan Utara dan mengevaluasi total jajaran birokrasi di Dinas SDABMBK agar Kota Medan bersih dari tindak pidana korupsi.

​"Jika aparat penegak hukum dan Pemko Medan memilih bungkam, maka jangan salahkan jika mosi tidak percaya rakyat turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar!" tegas perwakilan GEMPET-SU. (Red/Tim)

Mulai 29 September–4 Oktober 2026, seratusan petani sawit itu mendapatkan sesuatu yang berharga dari IPB Training, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Direktorat Jenderal' Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan).

Mereka yang merupakan Angkatan XXX hingga XXXV mendapatkan pembekalan berupa teori di dalam ruangan dan praktek di lapangan tentang praktek perkebunan kelapa sawit yang baik atau good agriculture practice (GAP) dari para pelatih atau trainer dari IPB Training.

Direktur IPB Training, Muhammad Sigit Susanto MM CPC, dalam keterangan resmi yang diterima para wartawan, Minggu (4/10/2026), mengatakan bahwa bagi para pekebun, memahami teori budidaya belum tentu cukup untuk menjawab beragam persoalan yang muncul di kebun sawit.

Kata Sigit, perbedaan kondisi lahan, tanaman, alat hingga pola pengelolaan membuat pengetahuan teknis perlu diterjemahkan melalui praktik agar benar-benar dapat digunakan di lapangan. </p> <p>"Pendekatan inilah yang kami terapkan dalam kegiatan bertajuk "Pelatihan Budi Daya Kelapa Sawit" tersebut," sambung M. Sigit Susanto

Dia bilang, program itu tidak hanya mengandalkan pembelajaran di ruang kelas, melainkan juga melalui diskusi, simulasi, praktik teknis dan kunjungan lapang ke sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit bernama PT Duta Reka Mandiri. </p> <p>Menurutnya, pola pembelajaran ini penting karena sebagian besar pekerjaan budidaya kelapa sawit membutuhkan keterampilan teknis.

Dirinya menilai mengetahui teori mengenai pemeliharaan tanaman, misalnya, berbeda dengan mampu menentukan bagian tanaman yang harus dipelihara dan bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan dengan alat yang tepat.

Di lapangan, peserta mempraktikkan sejumlah pekerjaan, antara lain penggunaan egrek, kastrasi, pengelolaan piringan serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

Peserta juga memperoleh pengalaman melihat secara langsung bagaimana kegiatan budidaya dilakukan pada areal perkebunan. </p> <p>Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk menguji pemahaman yang diperoleh sebelumnya.

Hal yang dibahas secara konseptual di ruang kelas dapat langsung dibandingkan dengan kondisi tanaman dan lingkungan kebun. </p> <p>Bagi pekebun, pengalaman tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap praktik yang selama ini dilakukan di kebun masing-masing. </p> <p>Misalnya, pada materi pemupukan, peserta tidak hanya membahas jenis dan fungsi unsur hara, tetapi juga prinsip ketepatan aplikasi.

Pada materi pengendalian gulma, peserta mempelajari kondisi piringan dan gawangan serta penggunaan alat yang sesuai.

Demikian pula dalam pengendalian hama dan penyakit, peserta diajak memahami pentingnya pengamatan dan deteksi awal sebelum menentukan tindakan.

Pekebun tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memperoleh kesempatan memahami bagaimana penerapannya. </p> <p>Kabupaten OKU sendiri diketahui memiliki sekitar 72,9 ribu hektar (Ha) perkebunan kelapa sawit, yang sebagian besar merupakan perkebunan rakyat.

Dengan luasan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam mendukung pengelolaan kebun rakyat. </p> <p>Sekretaris Dinas Pertanian (Distan) OKU, Ir Hendri Eka Putra SP MSi IPM, mengatakan pelatihan pekebun dari OKU telah dilakukan dalam tiga gelombang dan secara keseluruhan telah diikuti 451 peserta. </p> <p>"Harapannya dengan dibekali ilmu, budidayanya lebih bagus, penanganan hasilnya lebih bagus, dan yang pasti produktivitasnya meningkat," ujar Hendri. </p> <p>Pelatihan juga memperlihatkan bahwa proses belajar pekebun tidak selalu berlangsung satu arah.

Peserta aktif membawa pengalaman dari kebun masing-masing ke ruang diskusi. Persoalan mengenai bibit abnormal, kondisi tanah, pemupukan, ganoderma, buah kosong hingga praktik pemeliharaan menjadi bagian dari pembahasan.

Interaksi tersebut penting karena persoalan perkebunan sering kali sangat kontekstual.

Ketika keduanya dipadukan, pekebun memiliki kesempatan lebih besar untuk menghubungkan apa yang dipelajari dengan persoalan nyata yang mereka hadapi setiap hari di kebun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat pemberantasan narkoba dan perjudian merupakan bagian dari agenda pemerintah serta menjadi salah satu tugas penegakan hukum yang harus dijalankan aparat kepolisian.

Namun, berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang ditemui, aktivitas ilegal tersebut disebut masih berlangsung di sejumlah kawasan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, wilayah Hukum Polsek Pancurbatu.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan bahkan menduga terdapat keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tersebut. Salah satu nama yang disebut adalah seorang oknum perwira di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berinisial S, yang dituding menerima setoran mingguan.

Sumber juga menyebutkan aktivitas perjudian tersebut memiliki beragam jenis permainan, mulai dari permainan dadu atau batu goncang, mesin ikan-ikan, baccarat, mesin jackpot, hingga perjudian daring seperti togel, Singapura dan Kim.

Beberapa lokasi yang disebut sumber antara lain kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit, Bungalow dan Lotus, Tekongan Amoy Desa Sikeben, serta sejumlah titik di Desa Bandar Baru, Sembahe dan sekitarnya.

Di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit, seorang pria berinisial, AD, disebut-sebut sebagai pihak yang mengelola lokasi perjudian dan dugaan transaksi narkoba.

Menurut sumber, sebuah barak yang diduga digunakan untuk aktivitas tersebut sebelumnya pernah digerebek dan dibakar warga. Namun, setelah beberapa minggu, aktivitas disebut kembali berlangsung.

Sumber juga menyebut lokasi tersebut termasuk salah satu titik dengan omzet yang disebut cukup besar. Akses masuk ke lokasi diduga dilakukan secara ketat, termasuk pemeriksaan terhadap pengunjung dan larangan membawa telepon seluler.

Lokasi lain yang disebut berada di kawasan Bungalow dan Lotus. Aktivitas perjudian serta dugaan transaksi narkotika di kawasan tersebut disebut-sebut telah berlangsung cukup lama.

Sumber menyebut seorang pria yang dikenal dengan panggilan "Doman" diduga mengelola aktivitas tersebut selama beberapa tahun.

Sementara di kawasan Tekongan Amoy, Desa Sikeben, Kecamatan Sibolangit, muncul nama Ucok Lobar atau Palobar yang oleh sumber disebut sebagai pihak yang diduga mengelola lokasi perjudian dan barak narkoba.

Berikut beberapa lokasi diduga jadi arena judi dan narkoba yakni :

Dusun III Bandar Baru, kawasan Tekongan Amoy/pengisian air, yang disebut dikelola seseorang berinisial MG;

Jalan Jamin Ginting, Dusun III Bandar Baru, kawasan Batu Rontang/belakang penyiraman, yang disebut melibatkan JP;

Jalan Jamin Ginting, Dusun IV Bandar Baru, kawasan Bungalow Tambar Malem, yang disebut-sebut melibatkan Frans/Girik;

Jalan Jamin Ginting, Dusun IV Bandar Baru, kawasan rehabilitasi, yang disebut melibatkan SG/Jera;

Jalan Jamin Ginting, Dusun I Desa Sembahe, kawasan Pemandian Alam Lembah Naga, yang disebut melibatkan BT.

Masih sumber menambahkan, Informasi yang paling serius adalah adanya dugaan koordinasi antara para pengelola lokasi dengan oknum aparat penegak hukum sehingga sampai saat ini lokasi tersebut sulit dibrantas.

"Udah dikoordinasikan semua nya bang sama seorang oknum perwira yang yang bertugas di unit narkoba Polda Sumut. Bahkan, jalur distribusi narkotika ke sejumlah lokasi melalui seorang anggota kepolisian yang juga pernah bertugas di Polsek Pancurbatu. " ungkap sumber kepada awak media, Minggu, (04/10/2026) .

Bahka, agar kegiatan bisnis haram tersebut berjalan mulus para bandar atau pengelola lokasi diwajibkan menyerahkan setoran sebesar Rp3 juta setiap minggu kepada oknum perwira tersebut.

Setoran itu diserahkan melalui seorang pria yang dipanggil Nata, yang disebut merupakan warga Tanah Karo.

"Para pengelola barak itu menyetor upeti kepada oknum perwira tersebut sebesar Rp3 juta setiap minggu, yang diserahkan melalui seorang pria dengan panggilan Nata," ujar sumber.

Terpisah, Kapolsek Pancurbatu Kompol Junaidi, S.H. saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat WhatsApp hingga berita ini terbit belum memberikan respon apapun.

Kehadiran orang nomor satu di Dairi itu bukan sekadar seremonial. Bupati ingin melihat langsung kondisi pasar, memastikan aktivitas jual-beli berjalan baik, serta menyerap keluhan pedagang terkait ketertiban dan kenyamanan pasar.

Turut mendampingi, Kepala Dinas Kominfo Dairi Desi Sianturi dan Direktur Utama PD Pasar Sidikalang Lumpin Pangaribuan beserta jajaran.

Di sela-sela belanja buah dan kebutuhan pokok, Rita Puspita tampak berbincang akrab dengan pedagang. Ia menanyakan harga buah, kondisi dagangan hingga omzet harian. Suasana keakraban terlihat saat pedagang buah dengan ramah melayani dan menawarkan dagangannya.

"Kita berbelanja di pasar sebagai bentuk kepedulian kepada para pedagang. Mudah-mudahan pasar semakin ramai dan ekonomi masyarakat semakin bergerak," ujar Bupati Vickner di sela kunjungannya.

Lebih jauh, Bupati mengajak seluruh masyarakat Dairi untuk kembali mencintai pasar tradisional sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Ia juga meminta pedagang bersama pemerintah menjaga ketertiban.

"Kita ingin Pasar Sidikalang semakin baik, tertib dan nyaman. Pemerintah akan terus melakukan pembenahan dan mendengarkan masukan para pedagang. Mari kita sama-sama membangun pasar ini," tegas Vickner.

Langkah blusukan ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi pedagang. Kehadiran pemerintah di tengah pasar diyakini mampu menggerakkan kembali perputaran ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung Kabupaten Dairi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian lokasi, kecukupan fasilitas, serta penerapan standar higiene sanitasi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KANDANG AYAM BERDEMPETAN DENGAN DAPUR

Keberadaan kandang ayam di belakang bangunan dapur menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari pengelola.

Persoalan ini berkaitan dengan persyaratan lingkungan dan fasilitas pengolahan pangan dalam penyelenggaraan SPPG. Salah satu dokumen yang menjadi acuan adalah Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Kondisi kandang yang berdempetan dengan dapur menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian lingkungan lokasi, kebersihan area produksi, serta pengendalian lalat dan hewan pembawa penyakit.

Kepala SPPG dan Yayasan Tiga Gerakan Bergizi perlu menjelaskan bagaimana kondisi lokasi tersebut memenuhi persyaratan operasional dan higiene sanitasi yang berlaku.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus mengacu pada ketentuan yang relevan dan hasil pemeriksaan lapangan. Keberadaan kandang tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kontaminasi makanan.

DAPUR KECIL, MAMPUKAH MEMPRODUKSI RIBUAN PORSI?

Selain persoalan kandang ayam, ukuran bangunan dapur yang terlihat terbatas juga menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan fasilitas untuk mendukung produksi ribuan porsi MBG setiap hari.

Produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan ruang yang memadai untuk penerimaan dan penyimpanan bahan baku, persiapan, pengolahan, pengemasan, hingga pencucian ompreng dan peralatan makan.

Tata letak dapur juga harus mendukung pemisahan bahan pangan mentah dan makanan matang, kelancaran pergerakan tenaga kerja, serta pencegahan kontaminasi silang.

Jika kapasitas produksi mencapai ribuan porsi setiap hari, kecukupan luas efektif dapur, peralatan, fasilitas pencucian, ventilasi, air bersih, dan sistem pembuangan limbah menjadi aspek penting untuk dinilai.

Pertanyaannya, apakah luas dan fasilitas dapur tersebut benar-benar memadai untuk menunjang kapasitas produksi tanpa mengabaikan standar keamanan pangan?

Penilaian tersebut perlu didasarkan pada pengukuran dan pemeriksaan teknis, bukan semata-mata pada tampilan bangunan dari luar.

KESESUAIAN JUKNIS DAN STANDAR SANITASI DIPERTANYAKAN

Kedua persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan operasional SPPG, mulai dari kondisi lingkungan hingga kecukupan fasilitas pengolahan pangan.

Pemeriksaan perlu mencakup tata letak dapur, alur produksi, pemisahan bahan mentah dan makanan matang, ketersediaan air bersih, proses pencucian ompreng, drainase, pengelolaan limbah, pengendalian hewan dan vektor, serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain pemeriksaan fisik, status pemenuhan persyaratan administrasi dan dokumen pendukung juga perlu dipastikan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika seluruh persyaratan terpenuhi, hasil pemeriksaan dapat menjadi klarifikasi bagi masyarakat.

KEPALA SPPG DAN YAYASAN DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN

Masyarakat berharap Kepala SPPG dan Yayasan Tiga Gerakan Bergizi memberikan penjelasan mengenai kondisi kandang ayam, kapasitas produksi harian, luas dan tata letak dapur, serta pemenuhan standar higiene sanitasi.

BGN bersama instansi kesehatan terkait juga diharapkan melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi aktual di lapangan sesuai dengan persyaratan operasional SPPG.

Pemeriksaan tersebut penting agar persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dijawab berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian terkait lokasi dan kecukupan fasilitas dapur tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola serta pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.

Kandang ayam berdempetan dengan dapur dan kapasitas fasilitas yang dipertanyakan menjadi dua hal yang membutuhkan jawaban. Apakah lokasi dan fasilitas SPPG Yayasan Tiga Gerakan Bergizi di Klambir Lima Kebun telah memenuhi persyaratan operasional MBG?

Masyarakat menunggu penjelasan dan hasil pemeriksaan yang transparan demi memastikan keamanan pangan dan kualitas layanan bagi para penerima manfaat program MBG. (Red/Tim)

‎Investigasi yang dilakukan pada Sabtu (3/10/2026) menunjukkan kondisi saluran parit di sekitar lokasi usaha tersebut justru terlihat bersih dan jernih, tidak ditemukan adanya busa maupun bau menyengat seperti yang sebelumnya dikeluhkan dalam isu yang beredar di tengah masyarakat.

‎Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPW Sumut Formapera), Bambang Syahputra, menyampaikan bahwa hasil pengecekan langsung tidak menemukan indikasi pencemaran sebagaimana yang ditudingkan.

"Dari hasil pantauan kami di lapangan, kondisi air di parit sekitar lokasi usaha terlihat relatif jernih, tidak keruh, dan tidak berbau. Ini berbanding terbalik dengan informasi yang sempat beredar," ujarnya.

‎Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta mengedepankan klarifikasi berbasis fakta.

‎"Pastikan setiap informasi yang diterima sudah jelas sumber dan datanya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak tertentu," tegas Ketua Formapera Sumut.

‎Sementara itu, Harbani, yang mengaku sebagai bagian dari tim kebersihan di CV Koranda Food, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun dan rutin melakukan perawatan terhadap saluran air di sekitar area usaha.

‎Menurutnya, selain menjaga kebersihan lingkungan, keberadaan CV Koranda Food juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

‎"Perusahaan ini sudah lama berdiri dan menyerap ratusan tenaga kerja, mayoritas warga setempat. Ini tentu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran," jelasnya.

‎Ia juga menambahkan bahwa aktivitas usaha tersebut turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai kewajiban yang dipenuhi perusahaan.

‎Pengakuan serupa disampaikan Eliadi, warga Dusun VII yang tinggal di sekitar lokasi. Ia menilai isu pencemaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

‎"Setahu saya tidak ada itu pencemaran seperti yang diberitakan. Parit di sini ada yang mengontrol dan membersihkan setiap hari. Justru banyak warga yang terbantu karena bisa bekerja di sini," ungkapnya.

‎Sejumlah warga lainnya juga mengakui bahwa kehadiran CV Koranda Food membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

‎Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi, terutama di era media sosial, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar dan berpotensi merugikan pihak lain. (Red/Tim)

Ia mengemban amanat besar untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, yang mendapat promosi jabatan baru sebagai Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri. Penunjukan ini sekaligus menandai kembalinya Brigjen Sonny ke Bumi Lancang Kuning/Tanah Batak, tempat yang sudah sangat familiar baginya.

​Rekam Jejak dan Perjalanan Karier

​Brigjen Pol. Sonny Irawan merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak cemerlang, sarat pengalaman di bidang operasional, penegakan hukum, hingga manajerial strategis.

​Lulusan Akpol 1997: Sonny adalah perwira menengah jebolan Akademi Kepolisian angkatan 1997 yang dikenal tangguh dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

​Spesialisasi Bidang Lalu Lintas: Sebagian besar perjalanan kariernya dihabiskan di korps lalu lintas. Ia tercatat pernah mengemban posisi penting sebagai Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur (2022–2023) serta Dirlantas Polda Jawa Tengah (2023–2025).

​Karier di Lemdiklat Polri: Sebelum ditarik kembali ke struktur polda, ia sempat dipercaya mengabdi di lembaga pendidikan kepolisian sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri hingga kemudian menjabat sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

​Bukan Orang Baru di Polda Sumut

​Bagi internal Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sosok Brigjen Sonny Irawan bukanlah wajah asing. Pada Januari 2026 lalu, ia sempat mengemban tugas sebagai Wakapolda Sumut menggantikan Brigjen Pol. Rony Samtana.

Meski masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Mapoldasu tergolong singkat sebelum akhirnya sempat bergeser kembali ke Lemdiklat Polri, ia dinilai telah memahami peta kerawanan, karakteristik sosial, serta dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Sumatera Utara.

​Selama menjadi Wakapolda Sumut sebelumnya, ia dikenal aktif turun langsung memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta menekankan kesiapsiagaan personel Satuan Brimob dan kewilayahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Harapan Baru di Bawah Kepemimpinan Baru

​Dengan kembalinya Brigjen Pol. Sonny Irawan ke Mapolda Sumut sebagai Kapolda, masyarakat dan jajaran kepolisian berharap stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara dapat terus terjaga dengan baik.

Terlebih, tantangan pengamanan wilayah ke depan semakin kompleks, mulai dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar, pemberantasan kejahatan transnasional, hingga pengawalan program-program strategis nasional di daerah.

Rangkaian prosesi serah terima jabatan (sertijab) antara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan dijadwalkan akan segera dilangsungkan dalam waktu dekat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala yang tampil dengan loreng kebanggaan, turut mengikuti Upacara Korps RaportKenaikan Pangkat Perwira dan Tamtama Periode 1 Oktober 2026 yang digelar Yonif TP 908/PERTAKI.

Upacara dipimpin langsung oleh Danyonif TP 908/PERTAKI Letnan Kolonel Inf Chandra Jaya Maulana, S.Sos., M.A.P., M.Tr. Mil. Turut mendampingi Wadanyonif TP 908/PERTAKI Mayor Inf Helda Pragas Setyawan, S.T.Han., Danki Kesehatan Kapten Ckm Sarmatua Sitorus, A.Md.Kep., para perwira staf, para Danki, bintara staf, serta jajaran bintara dan tamtama.

Turut hadir Staf Ahli PKK Kabupaten Dairi, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala, dan diikuti sekitar 200 personel Yonif TP 908/PERTAKI.

Dalam amanatnya yang penuh motivasi, Danyonif Chandra Jaya Maulana menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atau seremoni rutin, melainkan memiliki tiga makna penting: anugerah, kehormatan, dan tanggung jawab.

"Pangkat baru harus membawa perubahan. Tingkatkan disiplin, profesionalisme, dan jadilah teladan bagi junior," pesannya dengan tegas di hadapan seluruh prajurit yang naik pangkat.

Danyon juga menekankan bahwa semakin tinggi pangkat, maka semakin besar pula tuntutan pengabdian dan integritas yang harus dijaga.

Sementara itu, Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala yang hadir sebagai bentuk sinergitas Pemkab Dairi dengan TNI, menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, selamat atas kenaikan pangkat. Jadikan ini sebagai amanah untuk meningkatkan disiplin, dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Terus melangkah dengan semangat, loyalitas, dan integritas," ujar Wahyu.

Wahyu yang juga dikenal dekat dengan jajaran TNI di Dairi ini berharap momentum tersebut menjadi energi baru bagi seluruh personel Yonif TP 908/PERTAKI untuk semakin solid, profesional, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas, baik dalam tugas pertahanan negara maupun dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Dairi.

Hal ini terlihat dari kedekatan Wabup dengan prajurit, termasuk saat meninjau langsung program ketahanan pangan Yonif TP 908/PERTAKI mulai dari peternakan sapi hingga peternakan ayam petelur yang dikelola oleh satuan tersebut.

Sinergitas antara Pemkab Dairi dan Yonif TP 908/PERTAKI selama ini memang sangat kuat, terutama dalam mendukung program swasembada pangan dan pembangunan di daerah.