Hari Jadi ke-79 Dairi, Wabup Wahyu Daniel Sagala Ajak Warga Bangkit Bersama Wujudkan Dairi Semakin Tangguh

tumpal — Thu, 01 Oct 2026 10:45:00 +0700+0700

Dairi,asatupro.com—Suasana khidmat dan penuh semangat kebangsaan menyelimuti Lapangan Upacara Kabupaten Dairi, Kamis (1/10/2026). Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala tampil sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkai dengan Hari Jadi Kabupaten Dairi ke-79.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Wahyu membacakan sambutan resmi Bupati Dairi di hadapan jajaran Forkopimda, ASN, TNI/Polri, organisasi wanita, hingga pelajar dari SD hingga perguruan tinggi.

Peringatan tahun ini mengusung dua tema besar yang saling menguatkan. Untuk Hari Kesaktian Pancasila mengangkat tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah landasan utama untuk menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Dairi.

Sementara untuk Hari Jadi Kabupaten Dairi ke-79, tema yang diusung adalah "Bangkit Bersama, Semakin Tangguh".

Menurut Wahyu, kemajuan Dairi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Bangkit Bersama dimaknai sebagai semangat membangun melalui gotong royong, sementara Semakin Tangguh berarti kesiapan kita menghadapi perubahan dan berbagai tantangan pembangunan," ujar Wahyu saat membacakan sambutan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Dairi, lanjut Wahyu, berkomitmen memperkuat pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pembangunan akan terus didorong di semua sektor strategis, mulai dari pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wahyu juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan mitra pembangunan yang telah berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Dairi selama 79 tahun perjalanannya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Pancasila sebagai landasan, gotong royong sebagai kekuatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

"Dengan bangkit bersama, kita akan menjadi semakin tangguh dalam mewujudkan Dairi yang semakin maju, sejahtera, bermartabat dan berkelanjutan," demikian pesan Bupati Dairi yang disampaikan Wabup Wahyu.

Upacara berlangsung dengan khidmat. Wabup Wahyu yang tampil mengenakan pakaian adat Pakpak lengkap dengan oles dan topi adat, terlihat gagah memimpin penghormatan.

Turut hadir dalam upacara tersebut unsur Forkopimda, Anggota DPRD Fitrianto Berampu, mewakili Kapolres Dairi, mewakili Dandim 0206 Dairi, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., mewakili Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, para ASN, TNI/Polri, TP PKK, Persit, Bhayangkari, serta ribuan pelajar.

Presiden Prabowo Tunjuk Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Calon Tunggal Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit

zulham — Thu, 01 Oct 2026 10:10:00 +0700+0700

Jakarta,asatupro.com-Peta kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengalami pergantian signifikan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi usulan pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Bersamaan dengan itu, Kepala Negara menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai calon tunggal pengganti Kapolri.

Kronologi Penyerahan Surpres dan Gerak Cepat DPR

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres dengan nomor R57/Surpres/09/2026 bertanggal 30 September 2026.

"Pagi ini pimpinan DPR mendapat Surpres kepada Ketua DPR Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokhman, Kamis (1/10/2026).

Menindaklanjuti surat tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menggelar rapat internal pada Kamis pagi (1/10/2026) untuk memberikan mandat penuh kepada Komisi III agar segera melaksanakan proses seleksi.

Komisi III Setujui Komjen Suyudi Secara Aklamasi

Didampingi oleh pimpinan DPR, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto langsung menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Dalam proses sidang yang dipimpin oleh Komisi III tersebut, seluruh perwakilan fraksi secara mufakat menyatakan persetujuannya terhadap penunjukan Komjen Suyudi.

"Apakah disepakati? Setuju," seru para anggota Komisi III dalam sidang aklamasi tersebut.

Dengan disetujuinya penunjukan ini di tingkat komisi, hasil uji kelayakan tersebut selanjutnya akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan secara resmi sebelum dilanjutkan ke tahap pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Profil Singkat Komjen Suyudi Ario Seto

Komjen Pol. Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di bidang reserse maupun kepemimpinan strategis. Sebelum ditunjuk sebagai calon Kapolri, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025.

Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, jenderal bintang tiga ini juga pernah menduduki sejumlah posisi penting, di antaranya sebagai Wakapolda Metro Jaya serta Kapolda Banten.

Penunjukannya sebagai orang nomor satu di kepolisian diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang profesional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Kirim Surpres Pemberhentian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Ditunjuk Jadi Calon Pengganti

zulham — Thu, 01 Oct 2026 08:08:00 +0700+0700

Jakarta,asatupro.com-Dinamika politik dan keamanan nasional mendadak bergerak cepat. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait usulan pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Surat penting tersebut diserahkan dan diumumkan langsung oleh pimpinan DPR pada Kamis pagi, 1 Oktober 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangan persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres dengan nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

"Pagi ini pimpinan DPR mendapat Surpres kepada Ketua Ketua DPR Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokhman, Kamis (1/10/2026).

Komjen Suyudi Ario Seto Disiapkan Jadi Calon Tunggal Kapolri

Dalam Surpres yang sama, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengusulkan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga secara resmi menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai calon tunggal pengganti Kapolri.

Menindaklanjuti surat dari kepala negara tersebut, DPR RI langsung bergerak cepat melalui mekanisme internal. Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menggelar rapat pagi ini untuk memberikan penugasan resmi kepada Komisi III.

"Maka sesuai dengan barusan digelar Badan Musyawarah DPR, hari ini 1 Oktober pagi, menugaskan Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi, calon Kapolri," kata Habiburokhman. "Apakah disepakati? Setuju," imbuhnya menirukan persetujuan dalam rapat.

Dengan disepakatinya penugasan tersebut, Komisi III DPR langsung menjadwalkan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi Komjen Suyudi Ario Seto untuk segera memegang kendali kepemimpinan di Korps Bhayangkara.

Proses uji kepatutan ini menjadi sorotan luas publik mengingat posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rela "Meracuni" Warga Demi Keuntungan, DPP FROMPER Desak Cabut Izin Operasional PT Kreasi Kotak Megah!

zulham — Thu, 01 Oct 2026 07:07:00 +0700+0700

Jakarta,asatupro.com-Arogansi korporasi kembali mencoreng Kabupaten Deli Serdang. Aktivitas operasional PT Kreasi Kotak Megah (PT KKM), anak perusahaan raksasa Sinar Mas Group yang berlokasi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, diduga kuat secara sengaja meracuni udara dan mengabaikan keselamatan warga.

Berdasarkan investigasi lapangan pada Minggu, 27 September 2026, cerobong pabrik PT KKM tertangkap basah memuntahkan asap hitam pekat beracun yang mengepung kawasan pemukiman padat penduduk. Tak hanya buruknya kualitas emisi, spesifikasi teknis ketinggian cerobong pabrik ini juga diduga kuat cacat hukum dan melanggar aturan baku AMDAL/lingkungan hidup.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi meredakan kekhawatiran publik, manajemen PT KKM melalui sang Manager Perusahaan, Sucipto, justru menunjukkan sikap arogan, tertutup, serta memblokir akses komunikasi awak media dan tim investigasi.

⚡ Kecaman Keras: "Sinar Mas Jangan Kebal Hukum!"

Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) bereaksi keras dan mengecam tindakan semena-mena PT KKM yang, menurut mereka, telah merampas hak hidup sehat masyarakat demi mengeruk keuntungan korporasi semata.

Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom., menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat perusahaan besar di bawah panji Sinar Mas Group bertindak sewenang-wenang di tanah Deli Serdang.

"Ini bentuk kejahatan lingkungan yang nyata dan terstruktur! PT KKM melalui manajemennya jelas-jelas menantang negara dengan membiarkan limbah udara mencemari paru-paru anak cucu kita. Sikap manajer mereka yang bungkam dan memblokir komunikasi membuktikan bahwa perusahaan ini sedang mencoba menutupi borok pelanggarannya. Kami tegaskan, Sinar Mas Group tidak kebal hukum!" — tegas Zulhamdani.

Senada dengan Ketua Umum, Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, melayangkan ultimatum keras kepada pihak manajemen dan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan nyawa rakyat.

"Kami dari DPP FROMPER mendesak instansi terkait untuk tidak masuk angin. Asap hitam pekat yang dimuntahkan PT KKM adalah ancaman serius terhadap wabah ISPA bagi warga sekitar. Jika dalam waktu dekat Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum tidak segera menyegel pabrik ini, maka kami pastikan DPP FROMPER akan turun ke jalan, memimpin gelombang massa, dan mengepung gerbang PT KKM sampai izin operasionalnya dicabut permanen!" — tandasnya dengan lantang.

⚖️ Sederet Pelanggaran Hukum Berat yang Diduga Dilanggar PT KKM

Tindakan biadab korporasi yang mencemari udara publik ini telah melanggar berbagai instrumen hukum positif di Indonesia secara telak:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 10 & Pasal 22 ayat (1): Kewajiban mutlak memiliki izin lingkungan dan melakukan pencegahan pencemaran, di mana PT KKM diduga kuat membuang limbah emisi secara liar tanpa kontrol.

Pasal 24: Standar teknis ketinggian cerobong dan baku mutu udara yang diabaikan.

Pasal 98: Ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 Miliar bagi penanggung jawab usaha pencemar lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:

Pasal 148–150: Pelanggaran batas konsentrasi polutan serta kewajiban pelaporan emisi secara berkala yang transparan kepada publik.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 120, & Pasal 283: Hak masyarakat atas lingkungan sehat yang dirampas, di mana pencemaran yang membahayakan kesehatan publik merupakan tindak pidana murni.

🛑 Ultimatum Dan Desakan Aksi Nyata DPP FROMPER

Melihat ancaman nyata di depan mata, DPP FROMPER mendesak secara tegas kepada pihak-pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tanpa tawar-menawar:

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang harus segera turun melakukan sidak mendadak, menguji laboratorium kualitas udara, dan memeriksa total seluruh dokumen amdal/izin lingkungan PT KKM.
Desakan pencabutan izin dan pemberian sanksi tegas hingga penghentian operasional sementara bagi pabrik yang membandel.
Meminta aparat penegak hukum (APH) memanggil dan memeriksa Sucipto selaku Manager Perusahaan beserta jajaran direksi PT KKM atas indikasi tindak pidana lingkungan hidup.
DPP FROMPER siap menurunkan barisan massa aksi besar-besaran ke lokasi pabrik dan instansi terkait jika dalam tempo sesingkat-singkatnya tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah daerah.

Enam Bulan Berlalu, Korban Kecelakaan BMW BK 333 Masih Terbaring: “Kami Menunggu Keadilan”

lase — Wed, 30 Sep 2026 19:40:00 +0700+0700

Medan,asatupro.com-Ingat Kasus BMW. Pasti ingat, sebab berita kecelakaan tunggal tersebut sempat viral dan menjadi bahan perbincangan di kalangan pers dan kepolisian, khususnya Polrestabes Kota Medan. Kalau sudah disebut Kasus BMW, yang mendengar pasti paham, mengetahui dan mengerti. Bahwa hal tersebut termasuk kasus besar tapi sesungguhnya kerdil. Kerdil dalam arti penegakan hukumnya dan kerdil dalam pertanggungjawabannya.

Tak semua peristiwa atau kasus yang dilakoni pelaku karena salah, lalu bisa dibungkam dengan kekuasaan dan finansial. Kebenaran akan datang dan menindas kebatilan, bunyi ayat suci Alquran. Demikianlah juga hendaknya Kasus BMW yang melibatkan diduga pihak penabrak Melvern Chandra (MC), putra Direktur Utama PT IPI sekaligus cucu kandung dari pemilik perusahaan tersebut.

Enam bulan sudah berlalu, sejak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil BMW 320i BK 333 berwarna hitam yang dikemudikan Melvern Chandra dengan sepeda motor Honda Beat H 5193 BMG dikendarai Mustafa dan Riandi Ahmad pada 28 Februari 2026 sekitar pukul 01.00 WIB. Namun persoalan yang dialami korban hingga kini disebut belum menemukan penyelesaian yang jelas.

"Kami dibohongi pak, janji mau ditanggung biaya perobatan termasuk biaya operasi suami saya, namun tak kunjung datang dan pihak penabrak terkesan menyepelekan," ungkap istri korban Fiah Qalilah Kamaliah (FQ) kepada wartawan di kediamannya Kompleka Pinang Mas, Pinang Baris Sunggal pada Senin 28 September 2026.

Korban, Riandi Ahmad (37), yang saat kejadian dibonceng Mustafa Pulungan (37), masih menjalani pemulihan akibat cedera serius yang dialaminya. Riandi disebut mengalami patah tulang pada tangan dan kaki sebelah kiri sehingga aktivitas sehari-hari dan pekerjaannya ikut terdampak.

Berdasarkan keterangan korban, kecelakaan terjadi ketika Mustafa Pulungan mengendarai sepeda motor Beat berboncengan dengan Riandi Ahmad dari arah Jalan Ir. Juanda menuju kawasan Imam Bonjol untuk pulang.

Saat berada di persimpangan tersebut, sepeda motor yang mereka kendarai terlibat kecelakaan dengan mobil mewah BMW 320i BK 333 yang dikemudikan seorang pria diketahui bernama Melvern Chandra (MC), putra Direktur Utama PT IPI sekaligus cucu kandung dari pemilik perusahaan tersebut

Akibat kecelakaan itu, Riandi mengalami cedera serius dan harus menjalani serangkaian tindakan medis. Sementara Mustafa mengalami luka lecet pada jari kaki dan mata kaki sebelah kanan serta memar pada paha kanan.

Peristiwa tersebut sudah dilaporkan korban ke Polrestabes Medan tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/252/III/2026/SPKT/Satlantas Polrestabes Medan/Polda Sumut tertanggal 2 Maret 2026. Namun tidak jalan dan terkesan tidak diproses.

Namun, persoalan tidak berhenti pada kecelakaan. Keluarga korban kini mempertanyakan kelanjutan penanganan perkara sekaligus tanggung jawab terhadap kondisi korban yang masih membutuhkan perawatan, saat diwawancarai wartawan di rumahnya.

Riandi yang terbaring di kasur kamarnya didampingi istri dan Mustafa, mengatakan pada awalnya pihak pengemudi BMW disebut menunjukkan itikad untuk membantu biaya pengobatan. Namun, menurut pengakuannya, ketika dirinya menjalani operasi lanjutan, bantuan yang sebelumnya diharapkan tidak kunjung terealisasi.

"Awalnya mereka mau bertanggung jawab. Tetapi saat operasi lanjutan, tidak datang lagi sampai sekarang," ujar Riandi.

Ia mengaku sangat kecewa karena sampai saat ini kondisi kesehatannya belum pulih dan masih membutuhkan penanganan lanjutan. Bahkan, berdasarkan keterangan medis yang diterima korban, masa pemulihan disebut dapat berlangsung cukup panjang dan masih membutuhkan sejumlah tindakan operasi lanjutan.

"Setelah enam bulan saya masih terbaring. Saya tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Kami bukan hanya meminta pemulihan kesehatan, tetapi bagaimana kehidupan keluarga kami setelah saya tidak bisa bekerja," kata Riandi dengan nada haru.

Menurutnya, persoalan tersebut sebenarnya tidak ingin diperpanjang apabila sejak awal terdapat penyelesaian dan pertanggungjawaban yang jelas. Namun, karena waktu terus berjalan sementara kondisi kesehatannya belum pulih, korban dan keluarga memilih meminta kepastian mengenai penyelesaian perkara tersebut.

Minta Penanganan Perkara Transparan

Selain persoalan biaya pengobatan, korban juga meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta di lapangan.

Mustafa mendampingi Riandi berharap pihak kepolisian dapat memastikan seluruh aspek kecelakaan diperiksa secara objektif, mulai dari posisi kendaraan, kondisi lampu lalu lintas ketika kejadian, tanda-tanda di lokasi, keterangan saksi, hingga dokumen administrasi perkara.

"Yang kami harapkan adalah semuanya diperiksa berdasarkan fakta. Kami hanya ingin persoalan ini terang dan ada kepastian," ujar Mustafa.

Keluarga korban mengaku memiliki sejumlah bukti pendukung, antara lain dokumentasi medis, foto kondisi luka, hasil operasi serta rekaman percakapan yang menurut mereka berkaitan dengan komunikasi mengenai tanggung jawab pasca kecelakaan.

Untuk menjalani sejumlah tindakan medis lanjutan, korban juga mengaku harus mencari jalan sendiri. Sebagian tindakan medis yang memenuhi ketentuan kemudian dijalani dengan memanfaatkan fasilitas BPJS.

Kondisi tersebut membuat keluarga korban merasa semakin terbebani, terlebih Riandi hingga kini belum dapat kembali bekerja seperti sebelumnya.

Enam Bulan Menunggu Kepastian

Keluarga korban menyebut sempat menagih kembali janji mengenai bantuan biaya pengobatan kepada pihak yang disebut sebagai pengemudi BMW. Namun, menurut pihak keluarga, penyelesaian yang mereka harapkan belum terealisasi.

Di sisi lain, proses hukum juga disebut belum memberikan kepastian penyelesaian yang diharapkan korban.
Kini, setelah enam bulan berlalu, Riandi masih menjalani masa pemulihan dan harus menghadapi dampak kecelakaan yang tidak hanya menyangkut kondisi fisik, tetapi juga kemampuan mencari nafkah bagi keluarganya.

"Kami hanya menunggu keadilan. Kami ingin ada tanggung jawab yang jelas dan penyelesaian berdasarkan fakta. Jangan kami dibohongi seperti ini dan hukum pun tidak tegak dan tidak berkeadilan," tegas Riandi.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan keluarga korban, yang berharap proses penanganan perkara tidak berhenti tanpa kepastian dan seluruh fakta kecelakaan dapat diuji secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.tim**

Aldoni Sinaga Naik ke Panggung Nasional, Eks Ketua PMKRI Medan Dipercaya Jadi Sekjen PP PMKRI 2026–2028

zulham — Wed, 30 Sep 2026 17:17:00 +0700+0700

Jakarta,asatupro.com-Perjalanan kaderisasi Aldoni Sinaga di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memasuki babak baru. Mantan Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura itu resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) PMKRI Santo Thomas Aquinas periode 2026–2028.

Aldoni dilantik oleh Ketua Presidium PP PMKRI Santo Thomas Aquinas, Delvis Rettob, dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Margasiswa I, Jalan Sam Ratulangi I, Menteng, Jakarta Pusat.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kaderisasi PMKRI yang menempatkan kader bukan sekadar sebagai pengurus organisasi, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok intelektual yang dituntut mampu membaca persoalan masyarakat serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan ke dalam tindakan nyata.

Amanah yang kini diemban Aldoni semakin besar. Sebagai Sekretaris Jenderal di tingkat nasional, pengalaman yang diperolehnya selama memimpin PMKRI Cabang Medan diharapkan menjadi modal untuk membawa berbagai persoalan daerah ke dalam ruang perjuangan PMKRI di tingkat nasional.

Membawa Persoalan Lokal ke Tingkat Nasional

Salah satu tantangan kepengurusan baru PP PMKRI adalah memastikan agenda organisasi di tingkat nasional tetap terhubung dengan realitas yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

Persoalan pendidikan, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, korupsi, lingkungan hidup, konflik agraria, ketidakadilan sosial, persoalan kelompok marginal, hingga tata kelola pemerintahan merupakan isu yang tidak selalu bermula di Jakarta.

Sebaliknya, banyak persoalan nasional justru dapat dibaca dari berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal.

Karena itu, pengalaman kader yang tumbuh dan berproses di daerah menjadi penting. Aldoni membawa pengalaman organisatoris dari Medan ke tingkat nasional dengan tanggung jawab untuk ikut memastikan suara dan persoalan daerah mendapatkan ruang dalam agenda perjuangan PMKRI.

PMKRI tidak cukup hanya menjadi ruang diskusi mahasiswa. Organisasi dituntut mampu menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan untuk membaca persoalan, menyusun sikap, serta menghadirkan gagasan dan advokasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kristianitas dan Intelektualitas Harus Berbuah Perjuangan

Nilai perjuangan PMKRI menempatkan kristianitas, intelektualitas, persaudaraan, dan pengabdian sebagai bagian yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Kristianitas tidak berhenti pada identitas keagamaan, tetapi diharapkan tercermin melalui penghormatan terhadap martabat manusia serta keberpihakan kepada mereka yang menghadapi ketidakadilan.

Demikian pula intelektualitas tidak semestinya berhenti di ruang akademik. Pengetahuan perlu digunakan untuk membaca persoalan secara kritis, memahami akar masalah, sekaligus menawarkan gagasan dan jalan keluar.

Dalam konteks tersebut, posisi Aldoni sebagai Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab strategis. Selain memastikan roda administrasi dan organisasi berjalan, Sekjen juga menjadi bagian penting dalam konsolidasi gerakan PMKRI di tingkat nasional.

Kader PMKRI diharapkan mampu mendengar suara masyarakat di daerah, mengolahnya menjadi pengetahuan dan sikap organisasi, kemudian membawanya ke ruang nasional.

Dengan demikian, Jakarta tidak menjadi tempat berhentinya suara daerah, melainkan ruang untuk memperjuangkan agar berbagai persoalan tersebut memperoleh perhatian yang lebih luas.

Dari Medan, Membawa Suara Daerah

Pengalaman Aldoni sebagai mantan Ketua PMKRI Cabang Medan menjadi salah satu konteks penting dalam menjalankan amanah barunya.

Medan dan Sumatera Utara memiliki dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, politik, dan kebudayaan yang kompleks. Pengalaman bersentuhan langsung dengan berbagai dinamika tersebut menjadi bekal untuk memahami bahwa kebijakan di tingkat nasional pada akhirnya memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah.

Karena itu, kepemimpinan di tingkat pusat perlu tetap memiliki akar yang kuat di daerah.

PP PMKRI tidak hanya berbicara mengenai daerah dari Jakarta. Sebaliknya, persoalan daerah perlu dibawa ke tingkat pusat untuk dibicarakan, dikaji, dan diperjuangkan sebagai bagian dari persoalan kebangsaan.

Di titik inilah Aldoni memiliki tanggung jawab penting selama masa kepengurusan 2026–2028.

Sekjen Bukan Sekadar Jabatan, tetapi Mandat Perjuangan

Pelantikan yang dipimpin Delvis Rettob menjadi awal bagi kepengurusan baru PP PMKRI untuk menjalankan agenda organisasi sekaligus menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Aldoni memiliki tanggung jawab untuk memperkuat komunikasi antara Pengurus Pusat dan cabang-cabang PMKRI di seluruh Indonesia.

Konsolidasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut gagasan dan agenda perjuangan. Setiap cabang memiliki persoalan serta pengalaman yang berbeda. Tantangan bagi organisasi tingkat pusat adalah memastikan pengalaman tersebut menjadi bagian dari pengetahuan bersama dan dapat diterjemahkan ke dalam agenda nasional.

Dengan demikian, kaderisasi PMKRI tidak berhenti pada siapa yang menjadi pengurus, tetapi juga menyangkut apa yang diperjuangkan dan untuk siapa perjuangan tersebut dilakukan.

Aldoni Sinaga kini membawa mandat baru untuk memperkuat organisasi, menghidupkan kaderisasi, menjaga nilai-nilai perjuangan PMKRI, serta membuka ruang yang lebih luas agar berbagai persoalan masyarakat di daerah dapat diperjuangkan pada tingkat nasional.

Dari Medan ke Jakarta, perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan panggung organisasi. Perjalanan itu juga membawa perubahan tanggung jawab, dari memimpin cabang menuju keterlibatan dalam menentukan arah gerakan organisasi di tingkat nasional.

Sebagai Sekretatis Jenderal PP PMKRI Periode 2026–2028, Aldoni dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperkuat hubungan antara cabang dan pusat, menjaga agar persoalan lokal tetap terhubung dengan agenda nasional, serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan PMKRI melalui kerja nyata kader.

Resmi Diumumkan, Ini Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2026–2031

zulham — Wed, 30 Sep 2026 16:16:00 +0700+0700

Jakarta,asatupro.com-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 resmi diumumkan dengan jumlah pengurus mencapai 210 orang. Jumlah tersebut bertambah 21 orang dibandingkan susunan kepengurusan hasil Muktamar NU di Lampung yang berjumlah 189 orang.

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan, penambahan jumlah pengurus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan dalam struktur organisasi, baik berdasarkan generasi maupun keterwakilan unsur organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pengumuman susunan pengurus tersebut disampaikan di Kantor Pusat PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

"Sehingga secara keseluruhan, hasil Muktamar di Lampung seluruh jajaran pengurus PBNU 189 orang dan yang sekarang total semuanya 210 orang, dengan mengalami kenaikan sebesar 21 orang," ucap Gus Kikin di Kantor Pusat PBNU.

Menurut Gus Kikin, penambahan tersebut bukan sekadar memperbesar struktur kepengurusan, tetapi ditujukan untuk menciptakan pemerataan antargenerasi.

"Ini dimaksudkan kita ingin ada pemerataan. Pemerataan dari semua jajaran, dari generasi-generasi yang awal sampai akhir," ungkapnya.

Pemerataan juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai unsur organisasi yang berada di lingkungan NU. Di antaranya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Gerakan Pemuda Ansor.

"Kemudian dari seluruh jajaran lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, itu ada IPNU, PMII, maupun Ansor, itu kita seimbangkan," ujarnya.

Susunan tersebut diumumkan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh.

Sejumlah tokoh masuk dalam jajaran kepengurusan baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tercantum sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara itu, mantan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla masuk dalam jajaran Mustasyar.

Berikut susunan lengkap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031:

MUSTASYAR
1. KH. Ahmad Mustofa Bisri
2. Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
3. H. M. Jusuf Kalla
4. KH. M. Anwar Manshur
5. TGK. KH. Nuruzzahir Yahya
6. AGH. Dr. Baharuddin HS, MA.
7. TGH. LM Turmudzi Badaruddin
8. KH. Taufiqurrahman Subki
9. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.
10. Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid
11. Nyai Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
12. dr. KH. Umar Wahid
13. KH. Abd. Matin Djawaher
14. KH. Fuad Nurhasan
15. KH. Muhtadi Dimyathi
16. KH. Ulin Nuha Arwani
17. Dr. KH. Irfan Yusuf
18. KH. Idris Hamid
19. KH. Abdul Ghofur
20. KH. Wildan Salman
21. KH. Jirjis Ali Maksum
22. KH. As'ad Said Ali
23. KH. Ali Akbar Marbun
24. Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
25. AGH Habib Abdurrahim Assegaf
26. KH. Muhammad Nuh Ad-Dawami
27. KH. Abdullah Ubab Maimoen
28. KH. Zakky Mubarok
29. KH. Mustafa Bakri Nasution
30. Dr. Muhammad A.S Hikam, MA., APU.
31. Prof. Dr. KH. Masykuri Abdillah
32. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
33. Nyai Hj. Hizbiyah Rochim, M.A.

A'WAN
1. Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir
2. Ny. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MA.
3. Habib Ahmad Edrus Al Habsyi
4. KH. Fatahillah, S.Pd.I
5. KH. Yusuf Chudori
6. Dr. KH. Mu'tashim Billah, M.Pd.I.
7. KH. Abdussalam Shohib
8. Dr. KH. Nur Taufiq Sanusi, MA.
9. Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA.
10. Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal
11. H. Nusron Wahid, S.S., M.Si.
12. KH. Ahmad Ma'sum Abror, M.Pd.I.
13. H. Masduki Baidlowi
14. H. Misbahul Ulum, SE.
15. KH. Abdul Muhaimin
16. H. Herman Deru
17. H. Agustiar Sabran, S.Ikom.
18. KH. Hambali Ilyas
19. Dr. H. Ahmad Roziqi
20. H. Sahribin Noor
21. H. Hilmi Ali Yafie
22. KH. Masyhur Syilab
23. Dr. KH. Muhajirin Yanis
24. Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., M.T.
25. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
26. Prof. Dr. H. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M. Fin.
27. Dr. H. Endin A.J. Soefihara
28. KH. Musyaffa' Fauzi, SH
29. H. Nasyirul Falah Amru
30. H. Andi Sahibuddin
31. H. Robikin Emhas
32. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
33. Prof. Dr. Asasriwarni, SH., M.H.
34. H. Adib Fuad, SH.

RAIS AAM DAN JAJARAN SYURIAH
Rais Aam
KH. Miftachul Akhyar

Wakil Rais Aam
1. KH. Nurul Huda Jazuli
2. KH. Anwar Iskandar
3. KH. Afifuddin Muhajir
4. KH. Muhammad Musthofa Aqiel Sirodj
5. KH. Bahauddin Nur Salim (Gus Baha)

Rais
1. KH. Aniq Muhammadun
2. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.
3. KH. Ubaidillah Faqih
4. KH. Mudatsir Badruddin
5. KH. Ahmad Sadid Jauhari
6. KH. Abun Bunyamin
7. KH. Abdullah Kafabihi Mahrus
8. Prof. Dr. KH. Machasin
9. Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA.
10. Prof. Dr. KH. Zainal Abidin
11. KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D.
12. Dr. (H.C.) KH. Zulfa Mustofa
13. KH. Mahfudz Asirun
14. KH. Ahmad Azaim Ibrohimy, Ph.D.
15. KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
16. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA.
17. Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa
18. KH. Ubaidillah Ruhiyat
19. KH. Imam Buchori Cholil
20. KH. Thontowi Djauhari Musaddad, Lc., MA
21. KH. Ahmad Tajul Mafakhir
22. KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid
23. Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
24. KH. Abdul Wahid Zamas
25. KH. Abdurrahman Al-Kautsar
26. Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc., MA.
27. Habib Ibrahim Luthfi bin Ahmad Al-Attas
28. Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi
29. KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.
30. Prof. H. Nadirsyah Hosen, Ph.D.
31. KH. Moch. Chozien Adenan

Katib Aam
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.

Katib
1. KH. Sarmidi Husna, M.A.
2. Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin
3. KH. Taj Yasin Maimoen
4. KH. Hilmy Muhammad, MA.
5. KH. Subhan Makmun
6. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., MA.
7. KH. Hasan Nuri Hidayatullah
8. Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH.
9. KH. Abdurrozaq Sholeh
10. Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin
11. KH. Kholid Dawam Anwar, Lc., MA.
12. Dr. KH. Muhammad Adnan, Lc., MA.
13. KH. Zuhrul Anam Hisyam
14. KH. Jejen Zarnuji
15. KH. Fahim Royani
16. KH. Abdul Latif Malik, Lc.
17. KH. Ahmad Sudrajat, Lc., MA.
18. KH. Moh. Abdullah Rif'an Nashir, Lc., M.Pd.I.
19. Dr. H. Ismail Cawidu, M.Si.
20. Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si.
21. Dr. KH. Mujib Qulyubi, S.Ag., M.H.
22. KH. Syarif Chumas Asy-Syawali
23. KH. Mas Achmad Sa'dullah Abdul Alim
24. KH. Mujiburrohman Ma'mun
25. KH. Mahbub Ma'afi Ramdlan, M.Hum.
26. Dr. H. Mohsen Alaydrus, M.M.
27. KH. Salman Fuad Zain
28. KH. Muhammad Yusron Siddiq, Lc., M.Ag.
29. KH. Atok Romli Mustofha, M.Si.
30. Dr. Ahmad Ubaidy Hasbillah, S.Th.I, M.A.
31. K. Khairuddin Habziz, M.HI.

KETUA UMUM DAN JAJARAN TANFIDZIYAH

Ketua Umum
KH. Kikin Abdul Hakim Mahfudz

Wakil Ketua Umum
1. Drs. H. Saifullah Yusuf
2. Dr. KH. Muhammad Faiz Syukron
3. Prof. H. Ganefri, Ph.D.
4. Dr. Ir. H. Muhammad Lukman Edy
5. KH. Abdul Ghoffar Rozin
6. H. Irfan Asy'ari Sudirman Wahid (Gus Ipang)
7. H. Juri Ardiantoro

Ketua
1. KH. Hasib Wahab Chasbullah
2. KH. Ma'shum Faqih
3. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag.
4. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
5. H. Umarsyah, S.IP.
6. KH. Miftah Maulana Habiburrahman
7. H. Ahmad Rafiuddin
8. Dr. H. Puji Raharjo
9. Prof. Dr. KH. Noor Achmad
10. Dr. H. Imron Rosyadi Hamid, SE., M.Si.
11. Dr. KH. Syamsul Ma'arif, M.A.
12. Prof. Dr. KH. Zaidi Abdad, M.Ag.
13. Dr. H. Eman Suryaman, SE., MM.
14. H. Abdullah Azwar Anas, M.Si.
15. Dr. dr. H. Chamim, Sp.OG.
16. Prof. H. Kacung Marijan, Ph.D.
17. Dr. H. Basnang Said, M.Ag.
18. KH. Lukman Harits Dimyathi
19. H. Iskandar Zulkarnanen, S.E., M.Si., Ph.D
20. Dr. KH. Khoirul Huda Basyir, Lc., S.Ag., M.S.i
21. H. Teguh Dartanto, Ph.D
22. Drs. Gufroni Sakaril, M.M.
23. Dr.rer.pol. H.M. Faishal Aminuddin
24. KH. M. Syarbani Haira, M.Si.
25. H. Moch Choirur Rofiq
26. H. A. Saifullah Naji

Sekretaris Jenderal
H. Gudfan Arif, S.IP.

Wakil Sekretaris Jenderal
1. H. Nur Hidayat
2. H. M. Silahuddin, MH.
3. H. S. Suleman Tanjung, M.Pd.
4. H. A. Syarif Munawi, ME., M.Sc.
5. Drs. H. Lukman Khakim, M.Si.
6. KH. Muhyidin Thohir, M.Pd.I.
7. H. Lukman Umafagur, S.Hut., M.Si.
8. Hari Usmayadi, M.Kom.
9. H. Saiful Munir, S.H., M.Kn.
10. H. Abdul Malik Haramain, M.Si.
11. Dr. KH. Muhammad Shalahuddin A. Warits
12. H. Faisal Saimima, S.E.
13. Muhammad Khoironi, S.H., M.H.
14. Dr. Itkonul Hakim
15. Dr. KH. Muhammad Nur Hayid
16. H. Fathurrohman Taufiq
17. Dr. KH. Najiburrahman Wahid, M.A.
18. Wahyudi Djafar, SH.
19. H. Ali Yusuf, M.Si.
20. KH. Zainul Umam Nur Salim
21. H. Aminuddin Ma'ruf
22. Dr. Ahmad Ali Fahmi, S.H., M.H.
23. H. Idy Muzayyad, M.Si.
24. Drs. H. Abdullah Latopada, MA.
25. Dr. Bahrul Fuad, M.A.
26. H. Ghozi Al-Fatih
27. H. Shofwan Erce
28. H. Abdur Rohim Hasan
29. H. Iwan Alamsyah, S.E.
30. Aditya Wardhana
31. H. Moh. Arwani Thomafi

Bendahara Umum
Prof. Dr. H. Ainun Naim

Bendahara
1. Dr. H. Agus Rofiudin
2. Kawendra Lukistian
3. dr. H. Dimas Wibowo
4. Dr. H. Faisal Ali Hasyim, SE.
5. Dr. H. Rahmat Hidayat
6. Aris Ariyanto, S.T
7. TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I.

Polda Aceh Perkuat Sinergi Pulihkan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang

kasmanudin — Wed, 30 Sep 2026 07:07:00 +0700+0700

Kota Jantho,asatupro.com — Polda Aceh bersama BNN RI dan pemangku kepentingan terkait memperkuat sinergi dalam menangani kawasan rawan tanaman terlarang di Aceh Besar. Upaya dilakukan melalui pencegahan, edukasi, serta pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang legal dan produktif.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Sinergi Program Stakeholder pada Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Aula BGTK Provinsi Aceh, Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (29/9/2026).

Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo hadir bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, serta unsur TNI dan OPD terkait.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, penanganan kawasan rawan tanaman terlarang tidak cukup melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan mata pencaharian alternatif.

"Polda Aceh siap bersinergi melalui pendekatan yang humanis, terukur, dan berkelanjutan. Penanganannya harus dibarengi pemberdayaan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan produktif," ujar Joko.

Sementara itu, Deputi BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar penanganan kawasan rawan berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Ia berharap rapat kerja tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mendorong pemulihan kawasan rawan serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.rel.

Respons Aspirasi DPRD, Wabup Dairi Wahyu Daniel Sagala Kumpulkan Seluruh Penyuluh Pertanian Se-Kabupaten Dairi

tumpal — Tue, 29 Sep 2026 17:17:00 +0700+0700

Dairi,asatupro.com—Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergitas Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Dairi yang digelar di Aula Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Selasa (29/09/2026).

Rakor ini menjadi jawaban dan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam membangun ketahanan pangan, pasca adanya aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi yang menyoroti kurang optimalnya pendampingan dan penyuluhan kepada petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumut Dr. Khadijah El Ramija Lubis, S.Pi, MP, Sekretaris Daerah Surung Charles L. Bantjin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kesti Rusda Angkat, para penyuluh dan tim verpal.

Dalam sambutannya, Wabup Wahyu Sagala menegaskan bahwa kehadiran seluruh penyuluh pada kesempatan tersebut merupakan wujud komitmen nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun ketahanan pangan serta pengelolaan pangan di Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyuluh pertanian kepada masyarakat.

"Kehadiran kita pada kesempatan ini merupakan wujud komitmen nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun ketahanan pangan serta pengelolaan pangan di Kabupaten Dairi sesuai tupoksi, penyuluh pertanian kepada masyarakat," kata Wabup Wahyu Sagala sebelum membuka rakor tersebut.

Ia menyampaikan tiga arahan penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, penguatan peran penyuluh pertanian yang sejak 01 Januari 2026 secara resmi ditarik ke Kementerian Pertanian berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2026. Di era modern ini, penyuluh dituntut menjadi agen transformasi dan inovasi pertanian.

Wahyu menekankan, penyuluh harus bersinergi dalam hal keakuratan data yang terintegrasi. Data yang akurat di lapangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan program pertanian, bantuan, hingga peningkatan produksi.

"Penyuluh harus menjadi agent of change, yaitu agen perubahan yang menguasai teknologi modern, mekanisasi pertanian, pemanfaatan data, hingga digitalisasi pertanian," tegasnya.

Isu kedua yang menjadi sorotan tajam adalah pupuk subsidi. Wakil Bupati memastikan bahwa penyusunan kebutuhan dan penyalurannya benar-benar berdasarkan data serta kebutuhan riil petani di lapangan.

Ia tidak ingin ada ketimpangan distribusi di beberapa wilayah. Pupuk harus merata dan tersalurkan tepat waktu.

Wabup berharap dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seluruh penyuluh pertanian dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan yang intensif.

"Kepentingan utama kita adalah memastikan petani mendapatkan pupuk bersubsidi dan sarana pertanian lainnya sesuai yang dibutuhkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Hal ketiga adalah memperkuat kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung program strategis Nasional untuk peningkatan swasembada pangan.

Para penyuluh pertanian diharapkan berada di barisan paling depan untuk mengawal pembangunan sektor pangan, sehingga pengelolaan lahan produktif dapat berjalan optimal dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Menurut Wahyu, koordinasi, kolaborasi dan sinergi lintas sektor merupakan kunci agar setiap program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Wahyu memberikan penekanan keras agar rakor ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata.

"Saya sangat berharap agar rakor tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Rakor ini harus mampu menghasilkan rencana aksi yang konkret, terukur, dan operasional serta dapat dilaksanakan di lapangan! Mari kita samakan langkah, rapatkan barisan, dan perkuat koordinasi dan sinergitas. Mari kita buktikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan," tutupnya dengan semangat.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemaparan materi terkait modernisasi pertanian oleh narasumber dari BRMP Sumut.

Upaya "Cerai" PT PSU vs Petani Sawit Madina Bikin Bingung KPPU

hendrik — Tue, 29 Sep 2026 16:06:00 +0700+0700

Medan, asatupro.com - Upaya "perceraian"
antara PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) dengan para petani sawit plasma yang menjadi mitra di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bikin bingung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) Medan.

Pasalnya, KPPU Kanwil Medan yang memiliki wilayah kerja di kawasan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang mencakup lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri) itu justru ingin memperbaiki hubungan yang ada.

"Kami ingin memperbaiki kemitraan antara petani sawit dengan PT PSU," kata Ridho Pamungkas selaku Kepala KPPU Kanwil Medan kepada para wartawan di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara (GKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wilayah Sumut, Selasa (29/9/2026) pagi.

Saat itu Ridho Pamungkas didampingi sejumlah pejabat terkait di KPPU Kanwil Medan seperti Hardianto sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum, Kabid Kajian dan Advokasi Shobi Kurnia, Dewi Sibarani dari Kehumasan, dan lainnya.

Ridho Pamungkas menjelaskan, pihak petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah Lestari sudah berupaya keras ingin berpisah dari program kemitraan dengan pihak PT PSU.

"Untuk kemudian menjalin kemitraan dengan perusahaan sawit lainnya. Upaya "cerai" ini karena petani sawit merasa kecewa dengan PT PSU yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan kemitraan," ujar Ridho Pamungkas lagi.

Di sisi lainnya, Ridho bilang ada persoalan lain yang membuat kedua belah pihak bertikai, yakni soal siapa hutang-piutang ke Bank Mandiri dan siapa yang paling bertanggungjawab terhadap hal itu.

KPPU Kanwil Medan, ujar Ridho Pamungkas, berupaya mendalami konflik tersebut dan akan mencari solusi agar program kemitraan tetap bisa berjalan dengan sehat.

"Kalau pun program kemitraan di antara kedua belah pihak harus berakhir, diupayakan ada penyelesaian bersama seperti yang pernah kita lakukan terhadap petani sawit di Madina dengan perusahaan sawit swasta beberapa tahun yang lalu," ucap Ridho Pamungkas.

Perlu diketahui bahwa PT PSU adalah salah satu dari beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

BUMD ini sudah beberapa kali harus bersentuhan dengan kasus hukum, baik yang terkait pengelolaan perkebunan maupun dugaan praktik korupsi.

Sekadar mengingatkan, penyelesaian kemitraan beberapa waktu lalu yang dimaksud Ridho Pamungkas adalah konflik antara petani sawit di Madina yang tergabung dalam sebuah koperasi dengan PT Sago Nauli.

Kemitraan di antara keduanya harus berakhir dengan konflik dan akhirnya dibantuselesaikan oleh KPPU, termasuk ditangani langsung oleh Komisioner KPPU Pusat, di kantor Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut.

Kodim 0212/TS : Jembatan Simadihon Dibangun, Akses Warga di Dolok Sigompulon Segera Lebih Mudah

zulham — Tue, 29 Sep 2026 15:15:00 +0700+0700

Padang Lawas Utara,asatupro.com-Pembangunan jembatan beton di Desa Simadihon, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, terus dikebut. Memasuki hari keempat, Selasa (29/9/2026), pekerjaan difokuskan pada pengecoran pondasi di sisi kiri dan kanan jembatan.

Hingga hari ini, progres pembangunan telah mencapai 14,5 persen. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan bersama masyarakat.

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih mudah bagi warga. Selama ini, kondisi akses menjadi salah satu kendala masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mobilitas dan pengangkutan hasil pertanian.

Kapendam I/BB Kol Inf Sandy S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan akses transportasi dan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan jembatan ini untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam melintasi akses yang selama ini menjadi kendala. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya dari sisi akses, tetapi juga terhadap aktivitas sosial dan perekonomian warga.

Dengan selesainya jembatan ini dibangun, masyarakat dapat lebih mudah beraktivitas, baik untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat.

Pembangunan akan terus dilanjutkan sesuai tahapan pekerjaan hingga jembatan rampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Simadihon serta warga di wilayah sekitarnya.

Disnaker Labura Didesak Verifikasi Dugaan Iuran BPJS Pekerja PT Umada

zulham — Tue, 29 Sep 2026 14:14:00 +0700+0700

Lqbuhanbatu Utara,asatupro.com-Dugaan belum dibayarkannya iuran BPJS pekerja di PT Umada, Perkebunan Pernantian, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, diminta segera diverifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Desakan tersebut disampaikan Kuasa Hukum Pekerja, Saddam Husein Ritonga, S.H., Selasa (29/09/2026). Ia meminta Disnaker Labura menggunakan kewenangannya untuk memeriksa administrasi perusahaan serta memastikan status pembayaran iuran BPJS para pekerja.

"Kami selaku Kuasa Hukum Pekerja mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya terhadap PT Umada atas dugaan tidak dibayarkannya atau tidak disetorkannya iuran BPJS pekerja sebagaimana mestinya," ujar Saddam.

Menurut Saddam, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial sehingga perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi.

"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan menyetorkan iuran BPJS sesuai ketentuan, maka harus ada tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Minta Administrasi dan Pembayaran Iuran Diperiksa

Saddam meminta Disnaker Labura tidak hanya memeriksa status kepesertaan pekerja, tetapi juga menelusuri administrasi serta bukti pembayaran iuran BPJS.

Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan adanya iuran yang telah dipotong dari upah pekerja, namun diduga belum disetorkan kepada BPJS.

Adapun tuntutan yang disampaikan kepada Disnaker Labura meliputi:

Segera memanggil dan memeriksa pihak PT Umada;
Memeriksa administrasi dan bukti pembayaran iuran BPJS pekerja;
Memastikan status kepesertaan dan pembayaran iuran para pekerja;
Memeriksa apakah terdapat iuran yang telah dipotong dari upah pekerja tetapi belum disetorkan kepada BPJS;
Memeriksa jumlah dan periode apabila ditemukan tunggakan;
Meminta perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya apabila ditemukan pelanggaran; dan
Mengambil tindakan sesuai kewenangan serta meneruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Singgung Ketentuan Pidana UU BPJS

Saddam juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran dan penyetoran iuran BPJS.

Ia menjelaskan, Pasal 55 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

"Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting agar kewajiban pembayaran dan penyetoran iuran BPJS tidak diabaikan oleh pemberi kerja," katanya.

Selain meminta pemeriksaan kepada Disnaker, Saddam juga meminta pihak BPJS terkait memberikan klarifikasi mengenai status pembayaran iuran pekerja berdasarkan data resmi.

Kuasa Hukum: Dugaan Harus Diverifikasi

Saddam menegaskan, persoalan tersebut masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak mendahului kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Namun, apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran, kami meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak pekerja atas jaminan sosial harus dilindungi dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja harus dipenuhi," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Umada belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. (Red/Tim)

Pakai Mobil Patroli Satpol PP, Puluhan Anak TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kunjungi Mako Damkarmat Medan

zulham — Tue, 29 Sep 2026 13:13:00 +0700+0700

Medan,asatupro.com-Suasana ceria terlihat di Markas Komando (Mako) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan, Selasa (29/9/2026). Puluhan anak TK Aisyiyah Bustanul Athfal diajak outing class/ belajar diluar kelas. menggunakan mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan.

Program Satpol PP Peduli Pendidikan ini kembali digelar untuk memberikan edukasi kebencanaan sejak usia dini.

Rombongan anak TK yang berseragam itu dijemput langsung dari sekolah di Jalan Raya Menteng Gg. Rahayu No.65, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, dan dikawal personel Satpol PP menuju Mako Damkarmat di Jalan Candi Borobudur No.2 Medan.

Satpol PP Humanis, Sahabat Anak Kasat Pol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan ini merupakan inovasi Satpol PP untuk lebih dekat dengan dunia pendidikan.

"Satpol PP tidak hanya sebagai penegak Perda. Kami juga punya peran sosial dan edukasi. Hari ini kami fasilitasi anak-anak naik mobil patroli Satpol PP untuk belajar tentang kebencanaan di Kantor Damkarmat. Biar mereka tahu, Satpol PP itu humanis dan sahabat anak," ujar Yunus.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyebut edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak mengenal tugas Damkarmat bukan hanya memadamkan api, tapi juga penyelamatan.

Setibanya di Mako, puluhan anak disambut langsung personel Satpol PP dan Damkarmat. Mereka dikenalkan dengan tugas pokok Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, serta tugas Damkarmat dalam penyelamatan dan penanggulangan kebakaran.

Anak-Anak Antusias Coba Semprot Air

Momen paling seru saat anak-anak diajak berkeliling melihat armada pemadam, mencoba baju pelindung tahan panas, dan belajar menyemprotkan air menggunakan selang Damkarmat.

"Senang kali bisa naik mobil pemadam kebakaran. Tadi diajarin semprot air, seru!" teriak salah satu siswa sambil tertawa lepas, disambut gelak tawa guru dan petugas.

Selain itu, personel juga memberikan edukasi ringan tentang menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan pentingnya tertib di sekolah.

Kepsek Apresiasi Satpol PP dan Damkarmat

Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Cici Wahyuni, yang turut mendampingi mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Anak-anak sangat senang. Ini pengalaman pertama mereka diantar pakai mobil patroli Satpol PP. Pembelajaran di luar kelas seperti ini jauh lebih melekat dibanding hanya di kelas. Kami berharap kegiatan Satpol PP dan Damkarmat Peduli Pendidikan bisa terus berlanjut," ujar Cici.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama personel Satpol PP dan Damkarmat di depan mobil pemadam.

"Satpol PP Humanis, Damkar Tangguh, Anak Medan Cerdas!" pekik anak-anak bersama petugas. (Red/Tim)

Ketimpangan Harga TBS di Pessel Sumbar Dipantau KPPU

hendrik — Tue, 29 Sep 2026 13:01:00 +0700+0700

Medan, asatupro.com - Ketimpangan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), diperhatikan dan dipantau secara seksama oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) Medan.

Perlu diketahui bahwa KPPU Kanwil Medan memiliki wilayah kerja di kawasan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang mencakup lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri).

"Harga pembelian TBS di Pessel juh lebih rendah bila dibandingkan di kabupaten lain di Sumbar," kata Ridho Pamungkas selaku Kepala KPPU Kanwil Medan kepada para wartawan di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara (GKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wilayah Sumut, Selasa (29/9/2026) pagi.

Kata Ridho Pamungkas, ketimpangan harga pembelian TBS yang terjadi di Pessel dimulai dari tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) dan merembet ke petani sawit selaku produsen.

"Berdasarkan data yang kami dapatkan dari laporan masyarakat, ada enam PKS di Pessel dan menampung buah sawit dari petani," sambung Ridho Pamungkas kembali.

Tetapi dirinya belum mendapatkan informasi apakah PKS yang ada di Pessel membeli TBS langsung dari petani sawit atau kah melalui middle man atau pedagang perantara.

Pihaknya belum bisa mengambil keputusan apapun karena sejauh ini KPPU Kanwil Medan masih membutuhkan pendalaman agar memiliki informasi yang cukup untuk memutuskan kasus ini nantinya.

Sumatera Utara
Disinggung tentang situasi yang sama terjadi di Provinsi Sumut, Ridho Pamungkas bilang tidak menutup kemungkinan mengenai hal itu.

Tetapi dirinya mengaku sejauh ini belum ada laporan apapun dari masyarakat, khususnya petani sawit, mengenai praktek curang terkait pembelian harga TBS dari PKS yang beroperasi.

"Kami belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini di dari masyarakat. Sejauh ini tidak ada laporan soal kecurangan harga pembelian TBS di berbagai kabupaten sentra sawit di Sumut," bebernya

Sekedar mengingatkan, beberapa bulan yang lalu pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, berkali-kali mengingatkan industri sawit untuk tidak bersikap curang dalam pembelian harga TBS parani.

Apalagi, kata dia, di saat yang sama harga penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia di pasar global naik secara signifikan, dan sudah seharusnya hal itu mampu mendongkrak harga pembelian TBS petani di PKS

Sepanjang 2026, KPPU Kanwil I Catat 21 Laporan Masuk, Pengadaan Pemerintah Masih Jadi Perhatian

lase — Tue, 29 Sep 2026 12:29:00 +0700+0700

Medan,asatupro.com-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mencatat sebanyak 21 laporan masuk sepanjang tahun 2026, yang terdiri atas 20 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan 1 laporan terkait kemitraan.

Laporan tersebut berasal dari lima wilayah kerja KPPU Kanwil I, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Isu yang dilaporkan cukup beragam, mulai dari dugaan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dugaan kartel harga komoditas, praktik monopoli, hingga perjanjian tertutup dalam pemasaran produk telekomunikasi.

Dari 20 laporan persaingan usaha tersebut, 14 laporan berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender, sementara dua laporan terkait dugaan kartel harga, dua laporan dugaan praktik monopoli, dan dua laporan dugaan penyalahgunaan posisi dominan.

"Laporan yang masuk menunjukkan bahwa persoalan persaingan usaha di wilayah kerja Kanwil I cukup beragam. Namun, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi salah satu area yang banyak mendapat perhatian masyarakat," ujar Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, Selasa (29/9/2026) di Medan.

Penegakan Hukum Tetap Menjadi Fokus

Dalam penanganan perkara, KPPU Kanwil I mencatat 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan. berdasarkan posisi Semester 12026. Perkara-perkara tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja Kanwil I.

Selain pengadaan, laporan yang diterima KPPU juga mencakup sejumlah isu strategis, antara lain dugaan kesepakatan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pesisir Selatan, dugaan praktik monopoli jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai, serta dugaan perjanjian tertutup dalam pemasaran produktelekomunikasi di Aceh dan Sumatera Utara.

"KPPU tidak hanya melihat ada atau tidaknya laporan, tetapi juga bagaimana laporan tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum persaingan usaha. Karena itu, setiap laporan perlu melalui proses penanganan sesuai ketentuan," jelas Ridho.

Kajian untuk Membaca Persoalan Persaingan di Wilayah

Selain penegakan hukum, KPPU Kanwil I sepanjang 2026 juga melaksanakan empat kajian yang mencakup wilayah kerja Kanwil I. Kajian tersebut antara lain mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan, struktur pasar jasa transportasi distribusi BBM regional Sumbagut, struktur pasar distribusi semen di Sumatera Utara, serta kebijakan terkait kewajiban dukungan galian C di Aceh Tenggara.

Kajian dilakukan untuk memberikan masukan kebijakan berbasis analisis pasar dan mendorong terciptanya pasar yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkeadilan.

KPPU Kawal Persaingan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah

KPPU Kanwil I juga menjalankan fungsi advokasi dan pemberian saran serta pertimbangan kepada pemerintah. Salah satunya melalui pengawalan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah kerja Kanwil I.

Langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Presiden RI Nomor 99/K/S/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026 mengenai KDKMP. KPPU mendorong agar pengembangan KDKMP tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif, termasuk dengan memberikan ruang bagi UMKM dan koperasi yang telah ada.

"Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif sekaligus tetap memberikan kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha. Ini yang akan terus kami kawal di tingkat wilayah," tambah Ridho.

Monitoring Pasar untuk Menjaga Persaingan yang Sehat

Di sektor pangan, KPPU Kanwil I juga melakukan monitoring harga dan ketersediaan komoditas serta sidak pasar di sejumlah wilayah. Pada September 2026, monitoring antara lain dilakukan terkait kenaikan harga daging ayam potong dan kelangkaan beras premium.

Monitoring tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi pasar sekaligus. mengidentifikasi potensi persoalan persaingan dalam rantai pasok dan distribusi komoditas.

"KPPU Kanwil I akan terus hadir di wilayah untuk memastikan persaingan usaha yang sehat. Kami membutuhkan dukungan media untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai persoalan persaingan usaha yang terjadi di lapangan," tutup Ridho.**

Dugaan Praktik Perjudian Milik Kopral HB dan KSM Masih Eksis di Tanah Karo, DPP Fromper Desak Penindakan Tegas dan Menyeluruh

zulham — Tue, 29 Sep 2026 10:10:00 +0700+0700

Karo,asatupro.com-Meskipun aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara sebelumnya telah melakukan penggerebekan terhadap arena perjudian di Jalan Letnan Mumah Purba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan menetapkan sejumlah tersangka, sejumlah lokasi perjudian lain di wilayah hukum Kabupaten Karo dilaporkan masih beroperasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu titik perjudian skala besar yang diduga masih eksis berlokasi di Jalan Lintas Simpang Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munthe. Lokasi tersebut dikabarkan menyediakan permainan jenis dadu dan tembak ikan dengan perputaran omzet yang masif.

Praktik serupa juga dilaporkan masih ditemukan di beberapa kecamatan lainnya, seperti Tiganderket dan Kutabuluh. Kondisi ini memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga yang khawatir aktivitas ilegal tersebut berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga dan masa depan generasi muda.

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Jatanras Polda Sumut, Kompol Jama Kita Purba, menegaskan komitmen pihak kepolisian untuk memberantas segala bentuk penyakit masyarakat. "Terima kasih informasinya, segera kami lidik," ujarnya singkat.

Tanggapan Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER)

Menyikapi maraknya dugaan praktik perjudian yang masih meresahkan masyarakat di Kabupaten Karo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP Fromper) menyampaikan pernyataan sikap dan desakan tegas kepada aparat penegak hukum.

"Kami dari DPP Fromper mengecam keras segala bentuk praktik perjudian yang masih beroperasi secara bebas di Tanah Karo. Judi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi racun sosial yang merusak sendi-sendi moral masyarakat dan memiskinkan keluarga. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih; penggerebekan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, siapapun yang memelengi atau membekinginya.

Kami mendesak Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres Tanah Karo untuk segera turun tangan menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan operasional judi di Kecamatan Munthe, Tiganderket, dan Kutabuluh. Jika aparat penegak hukum terus bungkam atau lamban bertindak, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepolisian akan merosot tajam. Fromper akan terus mengawal persoalan ini demi terciptanya ketertiban dan kemurnian sosial di bumi Karo."

Polresta Deli Serdang Tangkap Dua Pengedar Sabu di Pantai Labu

zulham — Mon, 28 Sep 2026 14:14:00 +0700+0700

Deli Serdang,asatupro.com-Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polresta Deli Serdang mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (19/9/2026) sore. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang pria berinisial RP (37) dan IZ (48).

Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 12 plastik klip transparan kecil berisi sabu dengan berat kotor 31,60 gram, satu blok plastik kantong (asoy) warna merah, serta satu plastik transparan ukuran sedang dalam kondisi kosong.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, mewakili Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, personel langsung melakukan penyelidikan ke lokasi," ujar Kompol Ferry Kusnadi, Sabtu (26/9/2026).

Sekira pukul 17.00 WIB, tim tiba di lokasi dan mencurigai dua orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor. Petugas kemudian melakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap kedua pria tersebut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 31,60 gram yang disembunyikan oleh pelaku. Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Mapolresta Deli Serdang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Proses Hukum dan Pengembangan

Hingga Senin (28/9/2026), penyidik Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang masih mendalami kasus ini. Langkah-langkah penyidikan yang tengah dilakukan meliputi:

Pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi dan kedua terduga pelaku.
Pengujian awal barang bukti menggunakan test kit.
Penimbangan dan pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik.
Pengembangan jaringan untuk melacak pemasok utama berdasarkan keterangan pelaku.

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PalmCo Manfaatkan Fasilitas Layanan Ekspor dari InaExport Kemendag

hendrik — Mon, 28 Sep 2026 11:16:00 +0700+0700

Jakarta, asatupro.com - PTPN IV PalmCo bakal memaafkan dengan maksimal fasilitas pelayanan ekspor yang dikembangkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui platform digital InaExport dari portal informasi perdagangan.

Perlu diketahui bahwa selama ini platform tersebut sebelumnya diposisikan sebagai portal informasi saja, namun kemudian dikembangkan menjadi ekosistem layanan ekspor.

Tujuan pengembangan fasilitas digital ini adalah untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli dari pasar internasional.

Pengembangan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 19 mitra yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, dan asosiasi industri di Jakarta, Selasa, lalu.

Salah satu mitra yang terlibat adalah PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo). Kerjasama itu diarahkan untuk memperluas akses pasar ekspor bagi pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan perkebunan berskala besar.

InaExport yang selama ini lebih banyak menjadi sumber informasi perdagangan dikembangkan sebagai fasilitator transaksi bisnis ke bisnis (B2B).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha Indonesia bukan semata-mata kemampuan menghasilkan produk, melainkan menemukan pasar yang sesuai di luar negeri.

"Kita mempunyai banyak produk yang bagus, tetapi kita perlu etalase untuk mempromosikannya," kata Budi dalam acara soft launching InaExport di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Menurut dia, pengembangan InaExport mengadopsi konsep discovery commerce, yakni pemanfaatan teknologi digital untuk mempertemukan produk dengan calon pelanggan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pasar.

"Melalui InaExport, kita menerapkan konsep discovery commerce, yaitu bagaimana produk-produk lokal kitalah yang secara aktif mencari pelanggan melalui algoritma digital," ujarnya.

Perluas Pasar Komoditas Perkebunan
Bagi PTPN IV PalmCo, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dituangkan dalam kesepakatan mengenai sinergi pengembangan ekspor produk perkebunan.

Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan dan perluasan pasar ekspor sejumlah komoditas perkebunan yang dikelola perusahaan, antara lain kelapa sawit, teh, kopi, karet, dan gambir. Kerja sama juga mencakup kegiatan promosi dagang bersama.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, akses terhadap jaringan pasar internasional menjadi salah satu kebutuhan penting bagi perusahaan perkebunan yang berorientasi ekspor.

"Kesepakatan bersama Ditjen PEN Kemendag ini memberikan kami akses terintegrasi ke ekosistem InaExport," kata Jatmiko, Sabtu (26/09/2026).

Menurut dia, integrasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan komoditas perkebunan dengan calon pembeli internasional yang telah terverifikasi.

PTPN IV PalmCo juga akan memanfaatkan kerja sama promosi dagang dengan Kemendag untuk memperluas pasar ekspor.

"Kami berharap komoditas andalan seperti kelapa sawit, teh, maupun kopi bisa terhubung dengan buyer internasional yang terverifikasi secara lebih efisien," ujarnya.

PTPN IV merupakan entitas yang bertahan (surviving entity) setelah penggabungan sejumlah anak usaha di lingkungan PTPN Group.

Lima layanan InaExport
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi mengatakan, transformasi InaExport mencakup lima layanan utama.

Layanan tersebut meliputi asesmen kesiapan ekspor melalui fitur Cek Ekspor, sandbox dan chatbot simulasi biaya melalui kalkulator ekspor, serta layanan inquiry untuk mempertemukan permintaan pembeli dengan eksportir.

Selain itu, platform tersebut menyediakan dashboard intelijen pasar serta integrasi dengan sejumlah layanan pendukung, seperti logistik dan pembiayaan.

Fajarini mengatakan penggunaan InaExport menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.

Hingga September 2026, jumlah pengakses platform tersebut disebut mencapai 866.000.

Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun anggota yang telah terverifikasi mencapai sekitar 15.000.

"Penandatanganan hari ini dengan 19 mitra bertujuan agar data informasi, program pembinaan, serta fasilitas promosi dari berbagai institusi dapat terhubung dalam satu pintu," kata Fajarini.

Kemendag menargetkan InaExport dapat beroperasi secara penuh atau go live pada 5 Oktober 2026.

Pengembangan platform tersebut diharapkan dapat membantu eksportir mengatasi sejumlah persoalan dalam pengembangan pasar luar negeri, seperti keterbatasan informasi pasar, pemenuhan regulasi, serta akses terhadap calon pembeli internasional.

Bagi perusahaan perkebunan seperti PTPN IV PalmCo, integrasi layanan perdagangan dan promosi dalam satu ekosistem digital menjadi salah satu saluran yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring pasar bagi komoditas perkebunan Indonesia.

Semarak HUT ke-81 TNI, Ratusan Peserta Ikuti Open Turnamen Domino ORADO 101 Piala Panglima TNI di Siantar

zulham — Sun, 27 Sep 2026 17:17:00 +0700+0700

Pematangsiantar,asatupro.com-Suasana penuh keakraban mewarnai Open Turnamen Domino ORADO 101 Piala Panglima TNI yang digelar Kodim 0207/Simalungun bersama Korem 022/Pantai Timur, Minggu (27/9/2026).

Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI ini dipusatkan di Pematangsiantar dan diikuti 106 pasangan peserta dari berbagai kalangan.

Acara pembukaan berlangsung khidmat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tampak hadir Ketua Patua Maujana Simalungun, Kapolres Simalungun, Ketua DPRD Simalungun, perwakilan Wali Kota Pematangsiantar dan Bupati Simalungun, perwakilan Polres Pematangsiantar, Dandim 0207/Simalungun, Danrem 022/Pantai Timur, serta Ketua KONI Pematangsiantar dan Simalungun.

Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, SE, M.I.P menegaskan turnamen ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antara TNI dengan rakyat dan Forkopimda.

"Teman-teman yang mengikuti turnamen ikuti saja peraturannya, jangan terbawa emosi. Junjung tinggi sportivitas," tegasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak.

"Terima kasih kepada Pemko Siantar yang mendukung kami melaksanakan acara ini, serta seluruh instansi lembaga yang turut serta mendukung," ucapnya.

Menariknya, panitia menyiapkan hadiah fantastis dengan total ratusan juta rupiah dan doorprize utama berupa DP rumah dari Mentari Land senilai Rp100 juta. Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara ini juga dirangkai dengan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tak lupa, Dandim mengingatkan seluruh peserta dan pengunjung untuk menjaga kebersihan.

"Saya meminta kepada seluruhnya agar menjaga kebersihan bersama, buang sampah pada tempatnya," pesannya.

Sementara itu, sistem pertandingan dilakukan secara acak. Para peserta yang terdiri dari anggota TNI, unsur Forkopimda, dan insan pers akan bertanding di fase grup, dan pemenang dari tiap grup akan diadu kembali ke babak selanjutnya hingga menemukan juara utama.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Acara berlangsung aman, kondusif, dan penuh keakraban.

Laporan : Bobby sihite

Pangdam I/BB Buka Turnamen Golf HUT ke-81 TNI, Perkuat Sinergi Lintas Instansi di Sumatera Utara

zulham — Sun, 27 Sep 2026 16:16:00 +0700+0700

Deli Serdang,asatupro.com-Pangdam I/Bukit Barisan (I/BB), Mayjen TNI Hendy Antariksa, secara resmi membuka Turnamen Golf Panglima TNI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026.

Digelar di Bukit Barisan Golf Course, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ajang ini tidak sekadar menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana strategis untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas lintas instansi.

Pembukaan turnamen ditandai dengan pemukulan bola tee off menggunakan bola asap oleh Pangdam I/BB bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan, Minggu (27/9/2026). Sejak pagi, para peserta tampak antusias memadati lokasi acara.

Peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, mulai dari unsur TNI-Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, kepala daerah, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalangan pengusaha, komunitas golf, hingga mitra strategis.

Olahraga sebagai Ruang Kebersamaan

Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan bahwa olahraga dipilih sebagai wadah efektif untuk membangun kebersamaan. Melalui suasana yang santai namun kompetitif, turnamen golf ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antar-elemen yang selama ini bahu-membahu menjalankan tugas di wilayah Sumatera Utara.

"Kegiatan turnamen golf ini kita selenggarakan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI, Forkopimda, instansi pemerintah, BUMN, serta seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara," ujar Pangdam I/BB.

Usung Semangat Kebersamaan untuk Indonesia Berdaulat

Mengusung tema HUT ke-81 TNI, yaitu "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur," rangkaian acara diterjemahkan melalui kegiatan yang mengedepankan kebugaran, sportivitas, dan kekompakan tim.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini diisi dengan pertandingan persahabatan, sesi ramah tamah, hingga pembagian berbagai doorprize menarik bagi para peserta yang hadir.