Kedatangan pengurus dan anggota forum disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Sumut Dr. H Zulkifli Sitorus didampingi H. Alfian Pinem selaku Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) di ruang kerjanya.

Audiensi ini menjadi pertemuan pertama forum dengan pimpinan Kanwil Kemenhaj Sumut di tahun 2027. Tujuannya untuk membangun sinergi dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akurat, cepat dan berimbang kepada masyarakat.

Ketua Forum Wartawan Kementerian Haji dan Umrah Sumut Abdul Haris Nasution bersama jajaran dalam sambutannya menyampaikan komitmen forum untuk menjadi mitra strategis Kamenhaj Sumut.

"Kami hadir bukan hanya sebagai peliput. Kami ingin menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait pelayanan haji dan umrah. Ke depan kami siap mendukung program-program Kanwil melalui pemberitaan yang edukatif," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi menjelang pemberangkatan calon jemaah haji 2027. Mulai dari tahapan pelunasan, bimbingan manasik, hingga kesiapan embarkasi.

Jurnalis Mitra Strategis Kemenhaj

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumut Zulkifli Sitorus mengapresiasi inisiatif Forum Wartawan Kemenhaj Sumut. Ia menyebut wartawan memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan dan pelayanan publik.

"Jurnalis adalah mitra strategis Kemenhaj Sumut. Informasi yang benar dan cepat dari teman-teman wartawan akan sangat membantu masyarakat memahami proses haji dan umrah, sekaligus menangkal hoaks," kata Zulkifli.

Ia menegaskan Kanwil Kemenhaj Sumut terbuka untuk berkolaborasi. Termasuk menyediakan akses data resmi, narasumber, serta memfasilitasi peliputan kegiatan bimbingan manasik dan pelepasan jemaah.

"Kami berharap forum ini bisa membantu menghadirkan informasi yang menyejukkan. Sampaikan apa yang benar terjadi di lapangan, agar masyarakat tidak resah dan semakin yakin dengan pelayanan yang kita berikan," ujarnya.

Pada kesempatan itu Zulkufli juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan wartawan bila mana ada kekurangan dalam mempasilitasi selama pelaksanaan mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan jamaah haji tahun 2026.

"Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada kawan-kawan dalam memfasilitasi mulai dari pelaksanaan pemberangkatan hingga pemulangan jamaah haji. Ini yang pertama kalinya Kemenhaj sebagai pelaksana ibadah haji setelah terpisah dengan Kemenag," pinta Zulkifli.

Sepakat Bentuk Desk Informasi Haji

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat membentuk "Desk Informasi Haji dan Umrah Sumut". Desk ini akan menjadi kanal komunikasi cepat antara Kanwil Kemenhaj Sumut dan forumwartawan.

Audiensi ditutup dengan foto bersama. Pengurus forum berharap sinergi ini dapat terus terjaga hingga pelaksanaan ibadah haji 1448 H / 2027 M mendatang.**
]]> https://www.asatupro.com/medan/3355/dr-h-zulkifli-sitorus-terima-audiensi-forum-wartawan-kementerian-haji-dan-umrah-sumut-bahas-penguatan-informasi-haji-2027/ Demi Regenerasi Digital Perkebunan Indonesia, mySAP365 PT LAT Trisakti Dukung Proses Magang Mahasiswa ITSI Tue, 14 Jul 2026 18:48:00 +0700+0700 Medan, asatupro.com - Demi menguatkan regenerasi digital di industri perkebunan nasional, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit, mySAP365 PT LAT Trisakti siap mendukung proses magang sejumlah mahasiswa dari kampus Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Medan.</p> <p>Proses magang para mahasiswa Itsi Medan itu, kata Syaiful Bahri selaku founder teknologi mySap365 kepada para wartawan di Medan, Selasa (14/7/2025), dapat dilihat dalam rangkaian kegiatan TPOMI4 (The Palm Oil Mill International Conference) yang berlangsung di Medan beberapa hari yang lalu.</p> <p>"Sejumlah mahasiswa ITSI Medan penerima beasiswa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut berperan aktif mendukung jalannya acara," kata Syaiful Bahri. </p> <p>Dengan nada hari dia menyebutkan kehadiran mereka menjadi bukti nyata komitmen generasi muda dalam mendukung transformasi industri kelapa sawit menuju era digital.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menyampaikan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, setiap gangguan dalam distribusi BBM harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Ombudsman menerima berbagai informasi mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada aspek pelayanan yang perlu segera ditangani. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkepastian, termasuk dalam memperoleh akses terhadap BBM," ujar Herdensi.

Pertamina parta niaga regional sumbagut memang telah melakukan upaya percepatan distribusi BBM, termasuk optimalisasi operasional terminal BBM dan penambahan armada distribusi.

Namun demikian, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan dilapangan, dan bisa memicu panik buying. Oleh karena itu Ombudsman meminta Pertamina Parta Niaga Regional Sumbagut untuk mengambil langkah-langkah yang lebih optimal dalam menyelesaikan persoalan antrian BBM di SPBU, kegagalan menyelesaikan adalah indikasi buruknya tata keloh distribusi BMM.

Selain itu, Ombudsman meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan berkala kepada masyarakat mengenai penyebab kendala distribusi, wilayah yang terdampak, serta target waktu normalisasi pasokan. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu pembelian BBM secara berlebihan (panic buying) dan berpotensi memperburuk kondisi distribusi.

Ombudsman juga mengimbau seluruh SPBU agar tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan perlu dilakukan penguatan dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen selama proses pemulihan distribusi berlangsung.

Ombudsman akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan distribusi BBM di Sumatera Utara. Apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan meminta tindakan korektif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Red/Tim)

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PW MIO Sumut, Fajar Trihatya, S.E., didampingi Sekretaris Rusli, S.E., S.H., M.H., CPTT, C.Neg., serta menghadirkan Ketua Departemen Hukum, Advokasi dan Etika Pers PW MIO Sumut, Adv. Ir. Naga Raya Sinaga, S.T., S.H., M.T., M.H., yang memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek hukum yang perlu dipahami perusahaan pers dan wartawan.

Dalam arahannya, Ketua PW MIO Sumut, Fajar Trihatya, menegaskan bahwa profesionalisme media tidak hanya diukur dari kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.

"Media harus mampu menghasilkan karya jurnalistik yang cepat, akurat, berimbang, serta memiliki landasan hukum yang kuat. Melalui rapat ini, kami ingin membangun budaya kepatuhan hukum agar seluruh anggota MIO Sumut semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik," ujar Fajar.

Fokus pada Hak Jawab dan Hak Koreksi

Salah satu materi utama dalam rapat adalah penguatan pemahaman mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Departemen Hukum menekankan pentingnya setiap perusahaan pers memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik di ruang digital, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat bersinggungan dengan aktivitas pemberitaan apabila tidak dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adv. Naga Raya Sinaga menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan sengketa pers maupun persoalan hukum lainnya.

Program Edukasi Hukum Internal

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati sejumlah program penguatan kapasitas bagi seluruh anggota PW MIO Sumut, antara lain:

Pelatihan berkala mengenai Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, serta aspek hukum pemberitaan digital.

Sosialisasi mengenai pemahaman dan penerapan Hak Tolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan media informasi internal sebagai sarana berbagi perkembangan regulasi dan pembelajaran dari berbagai kasus pers.

Pembentukan mekanisme konsultasi hukum bagi wartawan dan editor sebelum menerbitkan berita yang memiliki potensi risiko hukum.

Sekretaris PW MIO Sumut, Rusli, menyampaikan bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi sekaligus memberikan perlindungan hukum melalui peningkatan kompetensi.

"Kami ingin seluruh anggota MIO Sumut memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab profesinya sehingga setiap karya jurnalistik yang dihasilkan tetap menjunjung tinggi kode etik, berimbang, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Rusli.

Melalui langkah tersebut, PW MIO Sumut berharap dapat terus mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional, independen, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara optimal dalam menghadapi dinamika perkembangan media digital.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Kapolrestabes Medan pada Senin (13/7/2026), aksi dimulai setiap hari pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Pancur Batu. Massa kemudian akan bergerak menuju Polrestabes Medan, Rumah Dinas Wakapolda Sumatera Utara, hingga Polda Sumatera Utara. Sekitar 50 peserta diperkirakan mengikuti aksi tersebut.

Aliansi menilai penanganan perkara tersebut menyisakan berbagai kejanggalan. Mereka mengklaim korban pencurian yang sebelumnya diminta dan didampingi aparat untuk menangkap terduga pelaku, justru berakhir berstatus tersangka bahkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), sementara terduga pelaku pencurian telah memperoleh putusan pengadilan dengan salah satu pertimbangannya adalah adanya surat perdamaian.

Tujuh Tuntutan Massa Aksi

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tujuh tuntutan kepada Presiden RI, Kapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kabid Propam Polda Sumut, serta pimpinan DPR dan MPR RI, yaitu:

1. Menghentikan proses hukum serta status tersangka dan DPO terhadap korban pencurian yang menurut mereka telah berdamai dengan pihak pelaku.
2. Memproses laporan terhadap orang tua terpidana pencurian atas dugaan penipuan di Polda Sumut dan dugaan fitnah di Polsek Pancur Batu.
3. Mengevaluasi dan mencopot Kapolrestabes Medan, Kasat Intelkam Polrestabes Medan, serta Kapolsek Pancur Batu.
4. Mengusut dugaan keterlibatan Brigadir Shinto Zelmana Sembiring yang disebut memerintahkan korban untuk menangkap pelaku pencurian.
5. Mengusut dugaan saksi palsu serta dugaan pemalsuan surat serah terima tersangka dalam perkara tersebut.
6. Menindak penyebar informasi yang dinilai sebagai berita bohong dan fitnah terhadap korban.
7. Meminta Komisi III DPR RI segera membahas perkara tersebut dalam rapat resmi.

Koordinator aksi, Nia Br. Sihotang, menegaskan aksi akan berlangsung damai melalui penyampaian orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta penyerahan dokumen tuntutan kepada instansi terkait.

Desak Kapolri Turun Langsung

Selain tujuh tuntutan tersebut, Nia mengatakan pihaknya juga mendesak Kapolri turun langsung ke Polrestabes Medan untuk mengevaluasi penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, keluarga korban pernah dipanggil bertemu Kapolrestabes Medan pada Februari 2026 setelah perkara itu menjadi perhatian publik dan memperoleh atensi dari Ketua Komisi III DPR RI.

Dalam pertemuan itu, kata Nia, Kapolrestabes Medan disebut meminta keluarga membuat video serta menjanjikan penyelesaian perkara dalam waktu satu hingga dua minggu.

"Kami diminta bersabar dan meredam pemberitaan agar persoalan lebih mudah diselesaikan. Bahkan disampaikan apabila mediasi dengan pihak lawan tidak berhasil, ada cara lain untuk menyelesaikannya. Namun sampai sekarang, menurut kami, janji tersebut belum terealisasi," ujar Nia.

Klaim Perdamaian Tak Ditindaklanjuti

Nia menjelaskan, kesepakatan damai telah ditandatangani pada 3 Desember 2025. Dalam kesepakatan tersebut, kata dia, pihak keluarga pelaku berjanji akan mencabut laporan di Polrestabes Medan.

Namun, menurutnya, pencabutan laporan tersebut tidak pernah dilakukan. Sebaliknya, surat perdamaian justru digunakan dalam persidangan sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman terhadap pelaku pencurian.

Atas dasar itu, pihaknya mengaku melaporkan orang tua pelaku ke Polda Sumut atas dugaan penipuan. Meski telah berjalan sekitar enam bulan, mereka menyebut belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan laporan tersebut.

Klaim Diminta Menunda Aksi

Nia juga mengungkapkan bahwa rencana aksi demonstrasi sebelumnya sempat beberapa kali ditunda setelah adanya permintaan dari seorang ketua umum organisasi kemasyarakatan.

Menurut pengakuannya, tokoh ormas tersebut menyampaikan bahwa dirinya diminta membantu menyelesaikan persoalan atas permintaan Kapolrestabes Medan. Namun setelah proses berjalan sekitar satu bulan, lanjut Nia, tokoh tersebut mengaku kebingungan karena justru muncul permintaan agar orang yang ikut menangkap pelaku pencurian diproses hukum.

Selain itu, Nia menyebut pihaknya telah dua kali menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kapolrestabes Medan guna meminta penyelesaian perkara sekaligus mempertanyakan perkembangan laporan yang telah mereka buat. Namun hingga kini, menurutnya, surat tersebut belum memperoleh tanggapan.

Hingga pers rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara terkait seluruh tudingan dan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Anti Kriminalisasi & Anti Harapan Palsu. Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan klaim dari pihak penyelenggara aksi dan menunggu klarifikasi dari pihak kepolisian.

Program tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas, mutu produk, dan daya saing usaha jamu berbahan baku rimpang melalui penerapan teknologi serta pendampingan kepada pelaku usaha.

Selama ini, UMKM Djamoe Ala Mbo Dek memproduksi sekitar 50–100 liter jamu per hari dengan waktu produksi mencapai sekitar enam jam. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah proses pencacahan rimpang yang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar.

Melalui penerapan alat pencacah basah dan alat pencacah kering, proses pencacahan yang sebelumnya memerlukan waktu sekitar 15 menit kini dapat diselesaikan hanya dalam sekitar satu menit. Inovasi tersebut mampu memangkas waktu kerja lebih dari 80 persen, sehingga proses produksi menjadi jauh lebih efisien dan beban kerja pelaku UMKM berkurang secara signifikan.

Program ini dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Dhyana Pura yang berasal dari Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Gizi. Tim dipimpin oleh Putu Wida Gunawan, S.Si., M.Cs., dengan anggota I Gusti Ayu Wita Kusumawati, S.Si., M.Sc., serta Dr. nat. techn. Ida Bagus Agung Yogeswara, S.TP., M.Sc. Dibantu mahasiswa Edo Karisma, Reineldis Nini Salu, dan Yadi Kabukut Pangga Leo.

Kolaborasi lintas disiplin tersebut memadukan pemanfaatan teknologi, aspek keamanan pangan, dan pengembangan usaha agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat.

Ketua tim PKM, Putu Wida Gunawan, menjelaskan bahwa teknologi yang diberikan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata mitra sehingga dapat langsung dimanfaatkan dalam aktivitas produksi sehari-hari.

"Tujuan kami bukan hanya memberikan peralatan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mitra dalam memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan proses produksi yang lebih efisien, produk yang lebih berkualitas, dan usaha yang semakin berdaya saing," ujarnya.

Selain menyerahkan berbagai peralatan berupa alat pencacah basah, alat pencacah kering, alat penyaring, alat pengkodean produk, dan showcase, tim PKM juga memberikan pelatihan mengenai higiene dan sanitasi pengolahan pangan, pelabelan produk, penyimpanan yang baik, hingga strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar.

Pemilik UMKM Djamoe Ala Mbo Dek, Ni Wayan Eka Sulisia Dewi, mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Menurutnya, penggunaan alat pencacah membuat proses persiapan bahan baku menjadi jauh lebih cepat sehingga pekerjaan lebih ringan dan alur produksi semakin efisien.

Ia juga menyebut pendampingan mengenai higiene sanitasi, pelabelan, penyimpanan produk, dan pemasaran digital memberikan wawasan baru yang sangat bermanfaat bagi pengembangan usahanya.

"Terima kasih kami sampaikan kepada DPPM yang telah memberikan bantuan alat-alat melalui tim PKMUniversitas Dhyana Pura, sehingga dapat mempercepat proses produksi kami," kata Eka.

Melalui Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat ini, Universitas Dhyana Pura berharap sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku UMKM dapat terus melahirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penerapan teknologi tepat guna diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat kualitas dan keamanan produk, serta meningkatkan daya saing jamu tradisional sebagai produk unggulan berbasis kearifan lokal.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Kontrak Induk Nomor 211/C3/DT.05.00/PM/2026 dan Kontrak Turunan Nomor 690/DST/LL8/DT.05.00/2026.

Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen DPC GMNI Jakarta Timur dalam melahirkan kader-kader yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional.

Pelantikan Pengurus DPC GMNI Jakarta Timur periode 2025-2027 dan Orasi Kebangsaan mengusung tema "Menciptakan Generasi Anti Kemiskinan Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan Hidup untuk Menghasilkan Kader Produktif dalam Menyambut Bonus Demografi".

Tema ini menegaskan komitmen GMNI untuk mendorong peran generasi muda dalam menciptakan solusi atas persoalan kemiskinan melalui inovasi, ekonomi kreatif dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat banyak terutama kaum marhaen namun tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar sekaligus melantik Pengurus DPC GMNI Jakarta Timur Periode 2025-2027 juga memberikan kata sambutan. Walikota Jakarta Timur yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Bambang Pangestu Aldryan dan akademisi Marthin Siregar turut memberikan kata sambutan.

Setelah itu dilanjutkan oleh orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Chico Hakim yang merupakan Staff Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Komunikasi Publik juga Jaringan Komunikasi Sosial Jakarta yang menyampaikan Orasi Kebangsaan mengenai "Peran Generasi Muda Yang Berorientasi Kepada Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan Hidup Dalam Menyambut Bonus Demografi Untuk Mendukung Jakarta Sebagai Kota Global".

Juga Rommy Jiwaperwira yang juga alumni GMNI serta Sekretaris DPC PA GMNI Jakarta Timur yang menyampaikan orasi "Menuju GMNI yang anti kemiskinan serta mampu menjadi pilar penting kekuatan nasional". Acara pelantikan sekaligus orasi kebangsaan ditutup oleh Ade Reza Hariyadi yang merupakan Ketua DPP PA GMNI memberikan motivasi kepada seluruh kader-kader DPC GMNI Jakarta Timur.

Dalam kepengurusan DPC GMNI Jakarta Timur periode 2025-2027 yang dilantik sebagai berikut :
- Ketua : Jansen Henry Kurniawan
- Sekretaris : Feronika Nurlat Latbual
- Bendahara : Jeremy Andsent
- Wakabid Organisasi dan Disiplin Ideologi : Lorens Lanalo
- Wakabid Kaderisasi dan Analisa Kajian Strategis : Mufty Arya Dwitama
- Wakabid Kesarinahan dan Pergerakan Perempuan : Margaretha Hutagalung
- Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga : Dzakwan Falih
- Wakabid Ekonomi Kerakyatan dan UMKM : Bima Sadiropa Sijabat
- Wakabid Advokasi dan Bantuan Hukum : Stevent Parhusip

Jansen Henry Kurniawan selaku Ketua DPC GMNI Jakarta Timur dengan cita-cita besar mewujudkan Jakarta Timur Rumah Marhaenis yang baru saja dilantik ini mengingatkan bahwa Indonesia dipastikan akan memasuki bonus demografi sekitar 2030-2035 harus menjadi perhatian serius terutama pada aspek ekonomi kreatif berbasis lingkungan hidup untuk menciptakan generasi anti kemiskinan.

Sehingga tema pelantikan dan orasi kebangsaan ini dipilih bukan tanpa alasan, sebab dalam memasuki bonus demografi nanti jangan sampai hanya menciptakan banyak usia produktif namun kontra produktif tetapi harus mampu menciptakan usia produktif yang memang produktif dengan spirit anti kemiskinan sesuai awalan lirik lagu mars GMNI "Mahasiswa Indonesia bersatulah segera, didalam satu barisan anti kemiskinan".

Kota Jakarta Timur harus mampu menjadi role modelnya sebab Kota Jakarta Timur adalah kota paling banyak penduduknya diDKI Jakarta menurut data BPS 2026 sebanyak 3,2 jt yang mencakup 30% dari wilayah metropolitan Jakarta sehingga Kota Jakarta Timur harus mampu menjadi role model.

Akhir kata Jansen mengingatkan bahwasanya GMNI adalah intelektual movement yang harus menjalankan fungsinya sebagai mitra kritis dan sinergi terhadap kebijakan publik apapun yang berkaitan dengan orang banyak terutama kaum marhaen.

Generasi muda harus berani bersikap dalam memberikan kritik yang membangun baik dalam kajian akademis, mimbar bebas bahkan aksi masa apabila ada kekeliruan stakeholder kebijakan dalam mengambil kebijakan.

Tetapi mahasiswa harus mampu bersinergi dalam menyukseskan kebijakan publik yang memang berpihak bagi masyarakat terutama kaum marhaen. Namun baik kritik maupun sinergi dengan kebijakan publik harus dilakukan dengan analisa terukur dengan perspektif objektif.

Hal itu disampaikan Muhammad Fajar Dalimunthe ketika dikonfirmasi mengenai kapan dirinya akan melaksanakan rekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPRD, Kamis (9/7/2026), usai rapat paripurna secara tertutup dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025. Di tengah wawancara, Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariany Tambunan turut menimpali dengan menyatakan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal DPRD.

"Kalau berdasarkan rekomendasi yang Abang sampaikan, rekomendasinya menurut saya ngapain dilaksanakan, karena rekomendasi. Yang pertama kejadiannya di internal (rapat paripurna), seharusnya apa hubungannya ke publik Bang enggak ada hubungan. Yang penting Bang rekomendasi itu mau dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan boleh," terang Fajar.

Menimpali pernyataan tersebut, Hj. Taty Ariany Tambunan menyebut Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang menangani persoalan internal lembaga.

"Satu lagi adinda, BK (Badan Kehormatan) Dewan itu kan internal lembaga, dia tidak harus keluar dari lingkup di DPRD, kecuali yang menyangkut pidana diserahkan kepada kejaksaan atau kepolisian. Ini kan masih lingkup di DPRD internal kami ini, kenapa Adinda harus kejar peristiwa tersebut ke publik," terang Hj. Taty Ariany Tambunan.

Sebelumnya, pada waancara Asatupro.com 23 Desember 2025, Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan telah mengeluarkan rekomendasi terhadap Muhammad Fajar Dalimunthe atas insiden "Amplop Terbang" yang terjadi dalam rapat paripurna. Dalam rekomendasinya, BK meminta Muhammad Fajar Dalimunthe menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Padangsidimpuan, melalui media massa cetak maupun media online.

Selain itu, BK juga menyarankan kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan agar melakukan evaluasi terhadap jabatan Muhammad Fajar Dalimunthe di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

BK turut menegaskan bahwa apabila di kemudian hari Muhammad Fajar Dalimunthe kembali mengulangi perbuatan yang melanggar Kode Etik DPRD, maka Badan Kehormatan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD yang berlaku.

Kemudian, saat dikonfirmasi kembali pada Rabu (8/7/2026), Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Padangsidimpuan, Ahmad Maulana Harahap, menegaskan surat rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Fraksi PDIP pada 23 Desember 2025.

"Surat rekomendasi sudah kita sampaikan ke Fraksi PDIP tanggal 23 Desember 2025. Surat itu diterima oleh staf di Fraksi atas nama Bob," ujar Ahmad Maulana Harahap.

Namun, pernyataan Ketua BK tersebut dibantah Muhammad Fajar Dalimunthe. Ia mengaku hingga kini belum pernah menerima surat rekomendasi dimaksud.

"Sampai hari ini saya belum menerima surat rekomendasi itu. Jadi apa yang mau saya laksanakan atas rekomendasi BK itu," kata Fajar.

Sikap Muhammad Fajar Dalimunthe yang menyatakan rekomendasi Badan Kehormatan boleh dilaksanakan ataupun tidak dengan alasan persoalan tersebut merupakan urusan internal DPRD, berbanding terbalik dengan isi rekomendasi BK yang justru memerintahkan dirinya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa.

Ditambah lagi, perbedaan keterangan mengenai penyampaian surat rekomendasi antara Ketua BK dan Fajar semakin memunculkan tanda tanya di tengah publik, apakah rekomendasi Badan Kehormatan benar-benar dihormati dan dijalankan atau justru diabaikan?.

(MN)

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.

Menurut Anang, pengunduran diri Febrie Adriansyah merupakan keputusan pribadi yang diambil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, di tengah adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kejaksaan menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum," demikian substansi penjelasan yang disampaikan pihak Kejaksaan.

Pengunduran diri seorang pejabat setingkat Jampidsus tentu menjadi perhatian publik mengingat posisi tersebut memiliki peran strategis dalam penanganan berbagai perkara tindak pidana khusus, termasuk kasus-kasus korupsi berskala besar yang selama ini menjadi sorotan nasional.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum mengumumkan siapa pejabat yang akan ditunjuk sebagai pengganti Febrie Adriansyah maupun langkah lanjutan terkait pengisian jabatan Jampidsus.

Perkembangan ini diperkirakan akan menjadi perhatian berbagai kalangan, mengingat kesinambungan penanganan perkara-perkara strategis di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. (Red/Tim)

Dalam arahannya, Presiden secara terbuka mengingatkan adanya potensi oknum yang berupaya menyusup ke dalam pelaksanaan program demi meraup keuntungan pribadi.

"Kita mengerti, dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," tegas Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun berbagai modus yang berpotensi menggerus anggaran Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program strategis nasional yang menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia.

Program MBG tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan negara harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Pengawasan Harus Nyata, Bukan Sekadar Administrasi

Presiden memerintahkan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa, untuk turun langsung mengawasi operasional Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Pengawasan, menurut Presiden, tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, hingga ketepatan distribusi benar-benar berjalan sesuai standar.

Namun demikian, arahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai ruang bagi siapa pun untuk bertindak di luar kewenangan. Pengawasan wajib dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan Tidak Boleh Berubah Menjadi Ajang Pungli dan Intervensi

Semangat pengawasan yang ditekankan Presiden juga harus dibarengi dengan integritas aparat maupun pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.

Tidak boleh ada praktik pungutan liar, permintaan fasilitas, jamuan, hadiah, maupun keuntungan pribadi dengan dalih melakukan inspeksi. Pengawasan juga tidak boleh disalahgunakan untuk menitipkan keluarga, kerabat, ataupun pihak tertentu agar diterima bekerja di lingkungan SPPG di luar mekanisme resmi.

Program MBG harus steril dari konflik kepentingan serta segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, para mitra penyelenggara SPPG juga berhak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan selama menjalankan tugas secara profesional. Mereka berkewajiban membuka akses pemeriksaan sesuai prosedur, memberikan data yang dibutuhkan, serta menerima evaluasi secara objektif.

Sebaliknya, mitra tidak sepatutnya dibebani permintaan yang tidak memiliki dasar hukum maupun kewajiban di luar ketentuan resmi. Pengawasan yang sehat adalah pengawasan yang memperbaiki sistem, bukan menciptakan beban baru bagi pelaksana yang bekerja secara jujur.

Dugaan Pelanggaran Diminta Segera Dilaporkan

Presiden juga meminta agar setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan informasi, termasuk melalui media sosial, agar dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan Program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem kontrol publik.

Menjaga Program Strategis Demi Indonesia Emas 2045

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperkuat sistem pengawasan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap operasional SPPG, peningkatan standar keamanan pangan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, serta kepatuhan terhadap prosedur pelayanan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara dalam membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan merupakan ancaman terhadap tujuan mulia program tersebut dan harus ditindak tegas sesuai hukum.

Arahan Presiden Prabowo mengandung pesan yang jelas: pengawasan harus menjadi instrumen menjaga integritas, bukan alat mencari keuntungan pribadi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas, penyelenggara SPPG, serta masyarakat harus menjadi mata dan telinga bersama untuk memastikan program berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan pengawasan yang profesional, bebas pungutan liar, bebas intervensi, serta menjunjung tinggi integritas, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh mitra SPPG yang bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. (Red/Tim)

Dalam siaran pers yang diterima media ini, Jumat (10/7/2026), Lamsiang mengucapkan terima kasih kepada jajaran Direktorat Siber Polda Sumut yang dinilai telah bertindak cepat dalam menindaklanjuti laporan terkait dugaan penghinaan terhadap Suku Batak.

"Kami dari DPP Horas Bangso Batak mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Siber Polda Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah menetapkan tersangka dan menahan seseorang yang diduga menghina Suku Batak atas nama AS," ujar Lamsiang.

Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan oleh Haryanto Sinaga selaku kuasa hukum Perkumpulan Horas Bangso Batak. Menurut Lamsiang, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, AS diduga telah berulang kali menyampaikan pernyataan yang menghina Suku Batak.

"Kami melihat yang bersangkutan bersama kelompoknya sudah cukup lama dan berulang kali menghina Suku Batak," kata advokat tersebut.

Lamsiang mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap menjaga sikap saling menghormati antarsuku, agama, ras, dan golongan. Menurutnya, tindakan menghina identitas kelompok lain tidak hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial serta berujung pada proses hukum.

"Kami mengingatkan kepada siapa pun agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk menghina suku maupun agama orang lain. Perbuatan seperti itu dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyoroti sikap AS setelah laporan polisi dibuat. Menurutnya, berbagai pihak telah meminta klarifikasi, namun yang bersangkutan dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf.

"Banyak yang meminta klarifikasi, tetapi yang terjadi justru muncul ancaman dan kesan menantang. Karena itu, kami menilai proses hukum yang berjalan sudah tepat," ujarnya.

Meski demikian, Lamsiang menegaskan bahwa proses hukum terhadap AS tidak boleh dikaitkan dengan suku tertentu. Ia meyakini masyarakat Karo pada umumnya tidak sependapat dengan tindakan yang dilakukan oleh AS.

"Kami yakin tidak semua masyarakat Karo mendukung atau sependapat dengan yang bersangkutan. Bahkan banyak sahabat-sahabat kami dari Karo yang merasa malu karena nama sukunya dibawa-bawa dalam pernyataan yang tidak pantas," katanya.

Menutup keterangannya, Lamsiang kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk penghinaan terhadap suku maupun agama. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga kerukunan.

"Jika masih ada yang terus menghina dan menjelekkan suku atau agama orang lain, tentu ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Kami juga berharap perkara ini segera dilimpahkan ke penuntut umum agar seluruh fakta dapat terungkap di persidangan dan diputus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Horas!" pungkasnya.(Red)

Dalam peresmian lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), Presiden secara spontan menunjuk seorang jaksa yang hadir di lokasi dan mengingatkan bahwa setiap simbol kehormatan yang dikenakan merupakan amanah rakyat.

"Anda jaksa? Pakai bintang juga. Kau milik rakyat!" tegas Presiden Prabowo di hadapan para tamu undangan.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh aparatur negara, tanpa terkecuali, harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Jabatan, pangkat, dan tanda kehormatan bukanlah simbol kekuasaan, melainkan bentuk kepercayaan yang diberikan negara untuk melayani rakyat.

Seruan Introspeksi bagi Seluruh Aparatur Negara

Sebelum menyampaikan pernyataan tersebut, Presiden Prabowo lebih dahulu mengajak seluruh aparatur negara melakukan introspeksi diri.

Pesan itu ditujukan kepada birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jajaran Kejaksaan agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Menurut Presiden, setiap pejabat negara harus menyadari bahwa kewenangan yang dimiliki berasal dari mandat rakyat.

Karena itu, setiap tindakan harus berorientasi pada pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kepentingan bangsa dan negara.

Jabatan Bukan Hak Istimewa, Melainkan Amanah

Pesan Presiden dipandang sebagai pengingat moral bagi seluruh institusi negara bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama pemerintahan yang bersih. Pangkat dan atribut kebesaran negara tidak boleh dijadikan alat untuk mencari keuntungan pribadi ataupun menyalahgunakan kewenangan.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan jabatan, pernyataan Presiden menjadi dorongan agar seluruh aparat memperkuat integritas, disiplin, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menjaga Kepercayaan Publik

Pemerintah terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penguatan pengawasan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, pesan Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program yang dijalankan, tetapi juga oleh integritas aparat yang melaksanakannya.

Dengan menegaskan bahwa "Bintang yang dipakai adalah milik rakyat", Presiden mengingatkan seluruh aparatur negara bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kepercayaan rakyat harus dijaga melalui pelayanan yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta komitmen untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Laporan tersebut telah diterima polisi dan teregister dengan Nomor:LP/B/1107/VII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 10 Juli 2026 pukul 14.20 WIB. Atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan yaitu Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berkaitan dengan Penggelapan Dalam Jabatan dengan Ancaman Hukuman Penjara Paling Lama 5 Tahun dan atau Pidana Denda Paling banyak Kategori V jo Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berkaitan dengan Pemalsuan Surat dengan Ancaman Hukuman Paling Lama 6 Tahun atau Pidana Denda paling banyak Kategori VI.

Dalam laporannya, Yulkarnaini Siregar, S.H., M.Hum. melalui Penasehat Hukumnya, Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H. didampingi, Debrery Irfansyah Sembiring, S.H., M.H. pada wartawan, Jumat (10/7/2026) menjelaskan, dua orang sebagai terlapor, yakni, NR dan IK yang keduanya diketahui merupakan mantan Ketua Pengurus dan Mantan Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Kebangsaan (Yapensa) Sumatera Utara yang telah diberhentikan pada tanggal 09 Maret 2026 dan 06 April 2026.

Dr Khomaini juga menyampaikan bahwa NR ini juga merupakan istri dari Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara yang juga berprofesi sebagai ASN, dan saat ini menjabat sebagai salah satu Kabid di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemko Medan. Ia berharap kepada Kapoldasu melalui Ditreskrimum Poldasu segera melakukan penyelidikan dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan ketika sudah menemukan minimal 2 alat bukti agar selanjutnya kedua Terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami yakin dan percaya Poldasu dibawah kepemimpinan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. dapat bekerja secara Profesional dan Transparan sesuai dengan tag line Polri Presisi," ungkapnya.

Lebih jauh, peristiwa ini bermula ketika pada 29 April 2026 pelapor menerima tiga berkas laporan kompilasi praktisi atas laporan keuangan yayasan untuk periode 30 Juni 2024, 30 Juni 2025, dan 31 Desember 2025 yang dikelurkan oleh Kantor Jasa Akuntan Publik Muhammad Fahmi, dimana dalam laporan tersebut disebutkan bahwa yayasan mengalami defisit keuangan sebesar lebih dari Rp3,4 miliar.

Menurut pelapor, kedua mantan pengurus yayasan itu menyatakan telah menanggulangi kekurangan dana tersebut saat masih menjabat dan kemudian meminta agar pihak yayasan mengganti dana yang diklaim telah mereka keluarkan. Selanjutnya, pada 14 Mei 2026, salah satu terlapor juga mengirimkan surat yang meminta pelapor segera melakukan pembayaran atas dugaan utang tersebut.

Merasa terdapat kejanggalan, pelapor kemudian menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kuncara Budi Santosa & Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan kedua terlapor. Hasil audit tersebut, menurut Auditor hasilya adalah Disclaimer, maknanya Auditor menolak memberikan Opini atas laporan keuangan Entitas, dikarenakan audit tidak mendapatkan bukti-bukti yang cukup atas Laporan yang disajikan oleh Yayasan.

Berdasarkan hasil audit itu, pelapor menduga justru telah terjadi penggelapan dalam jabatan atas keuangan yayasan dengan nilai sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kedua terlapor. Dugaan tersebut dinilai telah mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara secara menyeluruh.

Atas dasar itu, Yulkarnaini melaporkan kasus tersebut ke Poldasu dan meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami memohon kepada Poldasu agar segera memanggil dan memeriksa kedua terlapor," pungkas Yulkarnaini. (Red Team)

Selama tiga hari berturut-turut, sejak Rabu (8/7/2026) hingga Jumat (10/7/2026), para pengurus dan anggota F.SPTI–K.SPSI bersama perangkat desa melaksanakan aksi gotong royong memperbaiki ruas Jalan Bunturaja, Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu.

Kegiatan sosial tersebut mencakup penimbunan bahu jalan menggunakan material batu sirtu serta pembersihan badan jalan yang melintasi Dusun Habeakan, Dusun Sosor Sihombing, hingga Dusun Hutaimbaru II. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak tujuh mobil dump truck batu sirtu digunakan untuk menunjang pekerjaan. Dari jumlah tersebut, dua mobil merupakan bantuan dari UD Beres sebagai bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung kepentingan masyarakat.

Pekerjaan di lapangan dilakukan secara bergotong royong oleh tiga orang dari F.SPTI–K.SPSI bersama empat orang perangkat Desa Hutaimbaru, sehingga proses penataan dan pemerataan material dapat berjalan dengan baik.

Wakil Sekretaris PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu, Solo Aritonang, yang memimpin langsung kegiatan bersama anggota Otto Simanullang, mengatakan bahwa aksi sosial tersebut lahir dari kesadaran bersama untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Dairi sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program Pemerintah Kabupaten Dairi. Kepedulian terhadap lingkungan tidak harus menunggu perintah, tetapi lahir dari kesadaran bersama. Kami berharap apa yang kami lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujar Solo Aritonang.

Ia menegaskan bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi prioritas para pengurus dan anggota PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu dalam menjalankan arahan organisasi, sekaligus membangun citra positif serikat pekerja melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

Meski kegiatan gotong royong tersebut tidak mendapat dukungan dari Ketua PUK F.SPTI Kecamatan Siempat Nempu, para pengurus tetap berkomitmen menjalankan arahan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) K.SPSI dan Pimpinan Cabang (PC) F.SPTI Kabupaten Dairi.

Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sebagai upaya membangun citra positif organisasi serta mengubah stigma yang selama ini masih melekat terhadap F.SPTI. Bagi para pengurus, kehadiran organisasi di tengah masyarakat harus tercermin melalui aksi nyata, semangat gotong royong, dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua DPC K.SPSI Kabupaten Dairi, Jefrat Manik, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi serikat pekerja hadir bukan hanya memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga mampu menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Jefrat menegaskan bahwa DPC K.SPSI dan PC F.SPTI Kabupaten Dairi selalu mendorong seluruh PUK untuk mengedepankan kerja sama yang harmonis, dinamis, serta berkeadilan, bukan tindakan yang bersifat anarkis.

"PUK Siempat Nempu telah menunjukkan bahwa kerja nyata lebih bermakna daripada sekadar retorika. Kami tidak pernah mengarahkan anggota melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, kami mendorong setiap PUK untuk hadir melalui kegiatan sosial yang bermanfaat dan mendukung pembangunan daerah," kata Jefrat Manik.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu yang telah mengorbankan waktu dan tenaga demi kepentingan masyarakat.

"Atas nama DPC K.SPSI dan PC F.SPTI Kabupaten Dairi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PUK Siempat Nempu yang telah berkontribusi dalam mendukung program gotong royong Pemerintah Kabupaten Dairi. Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial seperti ini terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi organisasi lainnya," tutup Jefrat Manik.

Kegiatan gotong royong tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara organisasi pekerja, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan umum serta memperkuat budaya gotong royong sebagai nilai luhur yang terus dijaga di Kabupaten Dairi.

Kedua unit QCC dan empat unit RTG tiba di Terminal Belawan menggunakan kapal Hai Teng 007. Setelah tiba, seluruh peralatan akan melalui proses instalasi, pengujian, dan integrasi sistem sebelum digunakan dalam kegiatan operasional terminal.

"Terminal Belawan kini memiliki total delapan unit QCC dan 16 unit RTG. Penambahan peralatan ini menambah kapasitas alat bongkar muat yang tersedia untuk melayani kegiatan sandar kapal dan penanganan petikemas di terminal. Pengadaan alat baru merupakan bagian dari program PT Pelindo Terminal Petikemas yang difokuskan padapenguatan kapasitas operasional terminal." ucap Corporate secretary PT Prima Multi Terminal, Ritim Karo Sekali kepada Medan Pos, Kamis (09/07/2026).

Penambahan QCC dan RTG dilakukan, ucapnya lebih lanjut, seiring meningkatnya volume arus petikemas yang ditangani Terminal Belawan. Sepanjang tahun 2025, PMT Terminal Belawan mencatat arus petikemas sebesar 634.858 TEUs atau meningkat sekitar 9 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 581.399 TEUs.

Pertumbuhan tersebut diikuti dengan penambahan kapasitas peralatan bongkar muat guna mendukung kelancaran proses operasional di terminal. Peralatan tersebut tiba di Terminal Belawan pada Selasa (30/6/2026) lalu. Setelah kapal sandar, tim teknis melaksanakan proses rolling-off atau penurunan crane menuju area dermaga sebagai tahapan awal sebelum pemasangan.

Sebelum dioperasikan, seluruh peralatan akan menjalani serangkaian tahapan, meliputi instalasi sistem, uji beban (Commissioning Test), serta integrasi dengan Terminal Operating System (TOS).

"Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses persiapan operasional agar peralatan dapat terhubung dengan sistem terminaldan digunakan sesuai prosedur operasional yang berlaku. Penambahan dua unit QCC dan empat unit RTG menambah dukungan peralatan bongkar muat di TerminalBelawan dalam menangani aktivitas pelayanan kapal dan arus petikemas yang terus bertumbuh. " pungkasnya.

Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu Dansatrol Kodaeral I dari Kolonel Laut (P) Valentino Pasalbessy, S.E., M.Tr.Opsla., kepada Letkol Laut (P) Soni Wibisono, S.E., M.A.P., M.Tr.Opsla.; Dansathantai dari Kolonel Laut (P) Alamsyah Putra Tanjung, M.Tr.Opsla., kepada Letkol Laut (P) Ahyari Muslim Akbar, M.Tr.Opsla. Danlanal Dumai dari Kolonel Laut (P) Abdul Haris, S.E., M.M.D.S., kepada Kolonel Laut (P) Agung Nugroho Kusumaji; Danlanal Tanjung Balai Asahan dari Kolonel Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari, M.Tr.Opsla., C.T.M.P., kepada Kolonel Laut (P) Sigit Riyanto, C.T.M.P., C.R.M.P.; serta Danlanal Simeulue dari Letkol Laut (P) Wisnu Pryangga N., S.T., M.Tr.Opsla., kepada Letkol Laut (P) Rony Andrian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan personel dan regenerasi kepemimpinan yang terus dilaksanakan TNI Angkatan Laut untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Upacara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri para Pejabat Utama, Komandan Satuan, serta Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja di jajaran Kodaeral I.

Momentum sertijab menjadi wujud kepercayaan pimpinan kepada para pejabat baru untuk mengemban amanah serta melanjutkan berbagai program yang telah dirintis pejabat sebelumnya. Regenerasi kepemimpinan diharapkan mampu menghadirkan energi baru, memperkuat sinergi antarsatuan, serta meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks.

Dalam amanatnya, Dankodaeral I menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menghadirkan penyegaran, inovasi, dan semangat baru demi meningkatkan kinerja satuan. Kepada pejabat lama disampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas, sementara kepada pejabat baru diharapkan segera beradaptasi, membangun kolaborasi, dan terus memperkuat soliditas organisasi agar Kodaeral I senantiasa siap menjawab setiap tantangan tugas demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.