Sejumlah warga binaan tampak menunjukkan kemampuan bermusik mereka dengan memainkan berbagai alat musik, mulai dari gitar akustik dan bass. Penampilan tersebut semakin meriah dengan lantunan lagu yang dibawakan secara bersama-sama.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan waktu positif bagi warga binaan sekaligus wadah untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni musik.

Melalui kegiatan bermusik, warga binaan diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, membangun rasa percaya diri, serta mempererat kebersamaan.

Kehadiran band akustik tersebut juga memberikan hiburan tersendiri bagi para pengunjung. Suasana yang biasanya identik dengan aktivitas kunjungan pun terasa lebih santai dan penuh keakraban.

Kegiatan ini mencerminkan bahwa pembinaan di dalam Rutan tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif dan produktif.

Rohani mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar Agustus lalu. Saat itu, sekitar pukul 03.00 WIB, seorang penyidik bernama Aipda Fariij bersama tiga personel lainnya dan pihak pelapor mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaannya guna menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP).

Namun, saat itu Rohani tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Kedatangan rombongan tersebut diterima anaknya, Indrawan Sitepu.

Rohani menuturkan, ketika dirinya kembali ke rumah sekitar pukul 18.00 WIB, para penyidik masih berada di lokasi. Sebelumnya, petugas juga telah mengantarkan surat panggilan pemeriksaan ke rumahnya.

Ia mengaku keberatan dengan cara penyampaian petugas yang dinilainya bernada intimidasi. Bahkan, dirinya disebut-sebut akan dipenjara apabila tidak memberikan keterangan secara jujur.

"Saya jawab tidak takut karena saya tidak pernah berbohong. Tanah itu merupakan milik orangtua saya yang dijual kepada ayah Muhammad Nur Azaddin," ungkap Rohani dalam keterangannya.

Rohani juga mempertanyakan keterlibatan pihak pelapor saat pengantaran surat panggilan yang turut mendatangi rumahnya bersama sejumlah personel kepolisian menggunakan mobil Mitsubishi Xpander putih bernomor polisi BL 1358 ZN.

Menurutnya, meskipun berstatus sebagai saksi, perlakuan yang diterimanya justru seperti seorang tersangka. Kondisi tersebut membuat dirinya merasa tertekan dan tidak mendapatkan perlindungan.

Dampak kejadian itu juga dirasakan anaknya yang masih berusia 12 tahun. Rohani menyebut anaknya mengalami ketakutan hingga jatuh sakit setelah menyaksikan kedatangan sejumlah personel kepolisian ke rumah mereka.

Tak hanya dirinya, Rohani turut mengaku bahwa saudara kandungnya juga mengalami intimidasi dari oknum yang sama.

Atas kejadian tersebut, Rohani memohon perhatian dan perlindungan Kapolri serta Kadiv Propam Polri agar dugaan intimidasi yang dialaminya dapat ditindaklanjuti.

Ia berharap institusi kepolisian dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya warga kecil yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.

"Saya mohon kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kadiv Propam agar memberikan perlindungan. Motto Bapak Kapolri adalah polisi bersama masyarakat. Masyarakat yang mana, Pak? Saya ini orang susah, tetapi sampai sekarang masih merasa diintimidasi," ujarnya.

Rohani berharap ada pemeriksaan terhadap tindakan oknum penyidik tersebut sehingga proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Sementara, pemilik tanah, Muhammad Nur Azadin menambahkan, pada 24 Oktober 2026, penyidik yang bernama Fariz beserta anggota datang ke rumahnya. Saat itu, dia tidak berada di rumah karena sedang berada di luar kota.

Fariz berbicara kepada tetangga saya bahwa saya tidak pernah datang ke Polrestabes Medan dan selalu mangkir, ungkap Fariz. Saya merasa keberatan karena saya sudah selesai di-BAP oleh Fariz.

"Saya kan di sini pembeli tanah. Lagian pula, saya sudah menyurati permohonan penundaan pemeriksaan saksi tanggal 3 bulan 9 tahun 2026, dikarenakan dalam proses di Pengadilan Negeri Medan.

Saya merasa dikriminalisasi oleh penyidik dalam pembelian ini, yang merupakan kelanjutan dari orang tua saya, almarhum Haji Nurdin, selaku pengurus PWI Sumut dan wartawan senior,"pungkasnya.

Yang anehnya lokasi tanah wilayah hukum nya polres pelabuhan Belawan kenapa Polrestabes menerima laporan mereka ada apa ini "

Saya merasa di kriminalisasi oleh penyelidik, masalah ini saya akan buat pengaduan ke Propam hingga ke Mabes , mencarian kebenaran, saya di tuduh membuat surat palsu namun surat bukan saya buat , periksa aja orang kelurahannya ,saya pembeli tanah .

Yang palsu itu surat mereka dan sebelum mereka buat pengaduan saya sudah buat pengaduan ke Polda namun kasusnya jalan di ditempat , rencana akan buat pengaduan ke Propam.

Sekadar informasi, kasus sengketa tanah ini bermula saat M Nur Azaddin yang sebagai pemilik lahan berdasarkan dokumen legalisasi pelepasan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor:68/PPGGR/PTTSDBT/22/11/2023 tanggal 20 November 2023, mengetahui bahwa tanah miliknya tiba-tiba menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor: 10/Eks/2019/251/Pdt.G/2011/PN Mdn.

Setelah melakukan penelusuran, ia menemukan bahwa lahan yang disengketakan dikaitkan dengan Grant Sultan Deli Nomor 1657 tahun 1916 dan 1906. Namun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 24.19/IM-SD/2024, diketahui bahwa lokasi yang disebutkan dalam Grant Sultan tersebut sebenarnya berada di atas tanah konsesi milik Deli Cultuur Maatschappij (Kebun Maryland), berdasarkan perjanjian antara Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alam dengan T.H. Muntinga pada 23 Maret 1869.

Dengan demikian, menurut pelapor dan kuasa hukumnya, Grant Sultan atas tanah tersebut tidak pernah diterbitkan secara sah di atas lahan yang kini disengketakan. Hal ini menjadi dasar pelapor melaporkan kasus ini sebagai dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Sumut.

"Surat keterangan Sultan Deli yang kami miliki mempertegas bahwa Grant Sultan Nomor 1657 tidak pernah diterbitkan untuk lahan tersebut. Maka itu, kami menilai ini adalah bentuk pemalsuan yang merugikan hak kepemilikan klien kami,"jelas M Azadin belum lama ini.

Ia berharap kasus ini segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (Red/Tim)

Sikap diam pimpinan daerah semakin memperkeruh suasana dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang.

​1. Terbengkalainya Dokumen dan Aset Negara

​Di lingkungan Kantor Kecamatan Tanjung Morawa, ditemukan indikasi lemahnya pengawasan dan pengamanan dokumen publik.

Arsip penting berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) dari seluruh desa se-Kecamatan Tanjung Morawa diduga ditelantarkan begitu saja.

Selain arsip, sejumlah aset daerah berupa material kusen dan rangka baja juga terlihat terbengkalai tanpa perawatan.

​2. PHK Sepihak yang Kontradiktif

​Kasus PHK sepihak menimpa Suherman, seorang Buruh Harian Lepas (BHL) kebersihan yang telah mengabdi selama 10 tahun.

Berdasarkan Surat Pemberhentian Sementara tertanggal 12 September 2026 yang ditandatangani Camat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan, Suherman diberhentikan dengan tuduhan kerap absen dalam kegiatan gotong royong dan rapat koordinasi.

​Namun, tuduhan tersebut berbanding terbalik dengan data digital. Rekam jejak absensi pada aplikasi resmi Deli Serdang Sehat mencatat bahwa Suherman selalu hadir dengan status "Tepat Waktu", bahkan tetap bekerja aktif hingga 15 September 2026, tiga hari setelah surat pemecatan diterbitkan. Pemecatan tanpa prosedur evaluasi yang jelas ini dinilai cacat hukum dan sewenang-wenang.

​3. Rekrutmen BHL Baru Menabrak Regulasi Nasional

​Di tengah pemecatan pekerja lama, Camat Tanjung Morawa justru merekrut tenaga BHL baru. Kebijakan ini dinilai menabrak sejumlah regulasi nasional terkait moratorium penataan pegawai non-ASN, antara lain:

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (Pasal 66): Melarang secara tegas instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau sejenisnya.
2. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
3. Instruksi Mendagri: Terkait pembatasan belanja pegawai APBD agar tidak melebihi ambang batas 30%.

​Selain menabrak aturan, para pekerja BHL baru tersebut disinyalir tidak menjalankan fungsinya secara optimal di lapangan, seperti peran sebagai mandor kebersihan.

​4. Pengabaian Upah Minimum (UMK)

​Para pekerja BHL di Kecamatan Tanjung Morawa juga dilaporkan menerima honorarium di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang.

Praktik pengupahan ini mengangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara tegas melarang pemberi kerja membayar upah lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan pemerintah daerah.

​5. Maraknya Pungli Retribusi Sampah

​Beban masyarakat dan pelaku usaha makin bertambah akibat dugaan pungli retribusi sampah. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, tarif retribusi kebersihan resmi ditetapkan sebesar Rp10.000 per bulan (sebagaimana tertera pada karcis resmi).

​Namun di lapangan, masyarakat dan pengusaha dipungut biaya berkisar antara Rp30.000 hingga jutaan rupiah per bulan tanpa dasar hukum yang sah.

​Sorotan Kepemimpinan dan Desakan Pengusutan

​Warga menyayangkan sikap Bupati Deli Serdang yang memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait rentetan masalah ini. Aksi inspeksi mendadak (sidak) yang kerap dilakukan Bupati kini dinilai publik hanya sebatas pencitraan tanpa diiringi langkah konkret untuk menindak tegas pejabat bawahan yang bermasalah.

​Masyarakat bersama pihak-pihak yang dirugikan mendesak Inspektorat Daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk segera turun tangan mengusut tuntas seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang di Kecamatan Tanjung Morawa.

Nezar menilai, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari aspek terpenuhi atau tidaknya spesifikasi teknis dan prosedur lelang. Menurutnya, prinsip kepatutan harga, efisiensi anggaran, serta perbandingan antara kualitas barang dan nilai pengadaan juga harus menjadi perhatian utama.

"Ini menjadi catatan serius. Kami melihat adanya indikasi persoalan yang harus diusut secara menyeluruh. Jangan sampai praktik pengadaan seperti ini menjadi kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif apabila memang ditemukan unsur kesengajaan dan persekongkolan," tegas Nezar.

Ia mempertanyakan alasan pemilihan barang dengan harga mahal apabila tersedia produk alternatif yang lebih ekonomis, tetapi memiliki standar mutu dan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik.

Menurutnya, pemerintah saat ini justru sedang mendorong efisiensi belanja daerah. Karena itu, setiap rupiah uang perusahaan daerah yang bersumber dari pengelolaan pelayanan publik harus digunakan secara rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan hanya karena barang yang dibeli memenuhi spesifikasi, kemudian harga pengadaannya dianggap otomatis wajar. Harus diuji apakah harga tersebut benar-benar patut, kompetitif, dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan maupun masyarakat," ujarnya.

Nezar juga mengingatkan bahwa beban pembiayaan pengelolaan PDAM pada akhirnya berpotensi berdampak terhadap masyarakat sebagai pelanggan air bersih. Karena itu, ia meminta manajemen Tirtanadi lebih memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan distribusi pipa agar pelayanan air bersih menjangkau rumah-rumah warga secara optimal, bukan semata-mata berfokus pada pengadaan meteran.

Lebih jauh, Nezar mempertanyakan urgensi pengadaan puluhan ribu unit meteran baru di tengah informasi masih adanya persediaan meteran dari pengadaan sebelumnya yang tersimpan di gudang.

Ia meminta manajemen melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap stok lama, termasuk memastikan kesesuaian standar mutu, kelayakan penggunaan, serta alasan barang tersebut belum dimanfaatkan.

"Jangan sampai pengadaan baru terus dilakukan, sementara stok pengadaan sebelumnya masih menumpuk di gudang. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Ada persoalan perencanaan kebutuhan, pengelolaan persediaan, dan potensi pemborosan anggaran yang harus ditelusuri," katanya.

Atas persoalan tersebut, DPP HARI mendesak Kejati Sumatera Utara dan Kepolisian melakukan penelusuran terhadap perencanaan kebutuhan, penyusunan HPS, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga satuan, spesifikasi teknis, hingga realisasi distribusi dan pemasangan 41.816 unit water meter tersebut.

Nezar juga meminta agar hasil pemeriksaan BPK, apabila telah tersedia, dijadikan salah satu bahan pendalaman oleh aparat penegak hukum. Namun, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada administrasi dan kesesuaian spesifikasi semata, melainkan harus menjawab apakah terdapat indikasi penggelembungan harga, konflik kepentingan, atau persekongkolan dalam pengadaan.

"Kami meminta keputusan pemenang pengadaan dievaluasi kembali berdasarkan prinsip transparansi dan kepatutan. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi perkara hukum yang mencoreng wajah perusahaan daerah, terlebih setelah perubahan bentuk kelembagaan menjadi Perumda," tegasnya.

Ia menegaskan, pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban bukan hanya sebatas pelaksana teknis apabila nantinya ditemukan penyimpangan, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga penetapan pemenang pengadaan.

Jangan sampai uang perusahaan daerah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih justru menjadi ladang pemborosan. Jika ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum," pungkas Nezar.

Keberatan itu disampaikan Maria Ulfa boru Manurung, warga yang rumahnya berhadapan langsung dengan lokasi pembangunan. Ia menilai keberadaan bangunan tersebut berpotensi menghilangkan akses utama menuju rumahnya sekaligus menghambat sirkulasi udara.

"Kita meminta agar Dinas Perhubungan Kota Medan menghentikan pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai CCTV Center Kecamatan Belawan. Karena bangunan tersebut persis di depan rumah saya," kata Maria kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Perempuan berusia 40 tahun itu berharap Pemko Medan tidak mengabaikan dampak pembangunan terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar keberatan terhadap pembangunan fasilitas pemerintah, melainkan menyangkut hak dasar penghuni rumah untuk memperoleh akses keluar-masuk dan lingkungan tempat tinggal yang layak.

"Kalau bangunan tersebut terus berlanjut dan nantinya difungsikan, maka saya tidak mempunyai akses keluar dan masuk rumah serta tidak ada sirkulasi udara yang masuk ke rumah saya," ujarnya.

Maria mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 Oktober 2026. Pertemuan itu dihadiri pihak Kecamatan Medan Belawan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Koramil, kepolisian, serta masyarakat.

Pertemuan tersebut digelar untuk mencari jalan keluar atas keberatan warga terhadap pembangunan gedung di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Namun, menurut Maria, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan maupun solusi konkret bagi warga yang terdampak.

"Pada pertemuan pertama, pihak kecamatan berjanji akan mengadakan pertemuan kedua karena belum ada solusi. Namun, sampai sekarang tidak ada pertemuan lanjutan. Justru pembangunan tersebut terus berjalan," ungkapnya.

Terkait ukuran bangunan, Maria mengaku tidak mengetahui secara pasti luas lahan yang digunakan. Namun, berdasarkan perkiraannya, area pembangunan tersebut mencapai sekitar 8 x 20 meter dan berada tepat di depan rumahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa lokasi tersebut sebelumnya merupakan terminal bus milik CV Setiabudi. Akan tetapi, terminal itu sudah bertahun-tahun tidak beroperasi sebelum kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas CCTV Center Kecamatan Belawan.

"Dulu di situ merupakan terminal bus dari CV Setiabudi. Namun, terminal tersebut sudah tahunan tidak berfungsi dan sekarang tanpa ada pemberitahuan dibangun untuk pusat CCTV Kecamatan Belawan," katanya.

Warga Desak DPRD Medan Turun Tangan

Selain meminta Pemko Medan dan Dishub menghentikan pembangunan, warga juga mendesak DPRD Kota Medan agar turun tangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek tersebut.

Warga meminta DPRD Medan mendorong penghentian sementara pembangunan gedung CCTV Center hingga pemerintah memberikan penjelasan dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak.

Menurut warga, pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tanpa mempertimbangkan hak serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Penghentian sementara pembangunan dinilai penting untuk memberikan ruang bagi pemerintah, DPRD, dan warga melakukan dialog serta mencari penyelesaian yang adil, terutama menyangkut akses keluar-masuk rumah dan sirkulasi udara.

Warga berharap DPRD Kota Medan tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sebab, pembangunan fasilitas publik semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi warga yang terdampak langsung.

Hingga berita ini diterbitkan, pembangunan gedung tersebut disebut masih terus berlangsung. Di sisi lain, Maria mengaku belum memperoleh kepastian mengenai penyelesaian keberatan yang telah disampaikan bersama warga terdampak.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Medan maupun Kecamatan Medan Belawan belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan warga tersebut, termasuk mengenai status lahan, dasar dan perizinan pembangunan gedung CCTV Center, serta langkah penyelesaian atas persoalan akses rumah dan sirkulasi udara yang dikeluhkan.

Media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak Dishub Kota Medan maupun Kecamatan Medan Belawan guna memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang. (Red)

Kasus peretasan dan penyadapan pejabat negara ini dinilai sebagai salah satu skandal serta kejahatan terbesar sepanjang sejarah kepolisian Republik Indonesia.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan menohok terkait penetapan tersangka tersebut. Mahfud mengaku terperanjat dan geram dengan aksi nekat yang dilakukan oleh eks pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara bersama beberapa perwira tinggi lainnya.

​Mahfud MD: "Kejahatan Biadab dan Berindikasi Makar"

​Mahfud MD menilai tindakan penyadapan komunikasi yang mengincar Presiden dan Sekretaris Kabinet (Seskab) bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan tindakan yang sudah melampaui batas.

​"Saya tidak pernah membayangkan seorang Kapolri aktif nekat melakukan penyadapan, dan yang disadap adalah Presidennya sendiri. Rakyat Indonesia tersinggung dan marah. Ini adalah suatu kejahatan yang sangat biadab terhadap negara," tegas Mahfud MD.

​Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan indikasi kuat bahwa aksi penyadapan terselubung ini tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi internal, tetapi memiliki tujuan yang mengarah pada tindakan makar.

"Berdasarkan diskusi dengan sejumlah ahli, penyadapan ini diduga kuat mengarah pada upaya makar. Jika terbukti makar, ancaman hukumannya bisa sampai hukuman mati," tambah Mahfud.

​Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka

Menurut kronologi yang dibeberkan oleh Mahfud MD, penanganan kasus ini dimulai sejak penangkapan sejumlah perwira menengah dan tinggi Kepolisian pada awal pekan.

​Penangkapan Awal Perwira: Pada Minggu (1/11/2026), tim khusus menangkap setidaknya enam perwira berpangkat Irjen dan Kombes. Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap keenamnya, terungkap pengakuan bahwa aksi penyadapan dilakukan atas perintah langsung dari pimpinan tertinggi Polri saat itu.

​Penjemputan Eks Kapolri: Menindaklanjuti pengakuan tersebut, pada Senin (2/11/2026) tengah malam, Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat bersama Kabareskrim Komjen Asep Safrudin turun langsung memimpin penjemputan terhadap Listyo Sigit Prabowo.

Penetapan Tersangka: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan mendalam, Dittipidsiber Bareskrim Polri resmi menetapkan Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi lainnya Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

​Penyitaan Barang Bukti Digital Forensik

​Bareskrim Polri telah mengamankan sejumlah barang bukti penting hasil penggeledahan dan analisis digital forensik. Di antara barang bukti yang disita meliputi:

1. Barang Bukti ​11 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk merekam dan mentransmisikan data penyadapan.
2. Barang Bukti ​1 unit iPad.
3. Barang Bukti ​4 buah flashdisk berisi dokumen rekaman dan log data komunikasi.

​Penyidik mensinyalir bahwa aktivitas penyadapan tanpa prosedur resmi ini sudah berlangsung secara berkala sejak periode 2025 hingga 2026.

​Imbauan dan Penegakan Hukum

Mahfud MD mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dan tim jajaran kepolisian yang tidak pandang bulu dalam menindak oknum penyalahguna kekuasaan.

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran keras bagi seluruh pejabat publik agar tidak mengkhianati kepercayaan negara dan masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu.

​Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih terus bergulir di Bareskrim Polri guna mendalami motif utama serta mengidentifikasi apakah terdapat aktor intelektual lain di balik skandal penyadapan ini.

​Isu ini mencuat ke publik setelah muncul laporan mengenai peretasan massal yang menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga instansi pemerintah.

Tanggapan Yusril Ihza Mahendra

​Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, akhirnya buka suara menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu penyadapan terhadap Gibran.

Yusril menegaskan bahwa tindakan penyadapan atau peretasan tanpa izin terhadap siapa pun—terlebih terhadap pejabat atau calon pimpinan negara—merupakan pelanggaran hukum berat.

​"Peretasan dan penyadapan secara ilegal adalah tindak pidana serius yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk menelusuri asal-usul serangan ini serta memastikan perlindungan data para pejabat publik terjaga dengan ketat," ujar Yusril dalam keterangannya kepada media.

​Yusril juga meminta publik untuk tidak berspekulasi berlebihan sebelum ada hasil investigasi digital forensik resmi dari pihak berwenang seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kepolisian.

​Bareskrim Ungkap Ada Sasaran Lain

Sementara itu, Dittipidsiber Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan peretasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, pihak Bareskrim mengungkapkan bahwa sasaran serangan siber ini tidak hanya berfokus pada satu figur, melainkan menyasar sejumlah pihak dan instansi lainnya.

Pihak Bareskrim menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan kasus ini:

Pengumpulan Bukti Forensik: Tim Siber Bareskrim bekerja sama dengan BSSN sedang menganalisis jejak digital dan log server untuk mengidentifikasi peretas serta metode yang digunakan.

​Adanya Target Lain:Bareskrim membenarkan bahwa peretasan ini bersifat luas dan menyasar beberapa pejabat publik lainnya serta institusi strategis negara.

Imbauan Keamanan Siber: Kepolisian mengimbau seluruh instansi pemerintah dan pejabat publik untuk memperketat protokol keamanan siber serta melakukan pembaruan sistem secara berkala guna mencegah kebocoran data lebih lanjut.

​Hingga saat ini, proses investigasi masih terus berjalan. Pihak kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan secara transparan kepada publik begitu bukti-bukti konkret dan identitas pelaku berhasil diungkap.

​Dalam persidangan perkara Nomor 1013/Pdt.G/2026/PN Medan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (3/11/2026), agenda pembacaan gugatan terpaksa ditunda hingga Selasa (10/11/2026) mendatang akibat absennya pihak Tergugat.

Jalurnya Persidangan dan Penundaan

​Persidangan yang awalnya dijadwalkan dibuka pada pukul 12.30 WIB sempat mengalami penundaan (skor) hingga pukul 14.00 WIB. Penundaan awal tersebut dilakukan Majelis Hakim guna memberikan waktu bagi pihak Tergugat untuk melengkapi berkas administrasi serta persetujuan persidangan secara elektronik (e-Court).

​Namun, hingga tenggat waktu pukul 17.00 WIB, Tergugat tak kunjung hadir di ruang sidang maupun menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi tersebut. Mempertimbangkan ketidakhadiran tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda jalannya sidang dan akan melayangkan surat pemanggilan ulang secara resmi kepada Tergugat.

​Implikasi Hukum dan Tanggapan para Pihak

​Sesuai aturan hukum acara perdata yang berlaku, pemanggilan ulang merupakan prosedur wajib yang harus dilalui oleh Majelis Hakim untuk menjamin hak-hak para pihak sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya.

Jika pemanggilan patut telah dilakukan secara berulang namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah, persidangan berpotensi dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

​Menanggapi penundaan ini, tim Kuasa Hukum Penggugat menegaskan komitmen mereka untuk menuntaskan perkara di jalur hukum:

​Egbertus Jiwa Budiman, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan pihaknya siap menguji secara tuntas seluruh dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam tindakan pengosongan serta pembongkaran fisik gedung gereja tersebut.

​Adv. Anesty Natal Ive Singarimbun, S.H., menambahkan dan menegaskan bahwa fisik bangunan gedung gereja beserta seluruh inventaris di dalamnya merupakan milik sah jemaat, dan bukan merupakan bagian dari aset Universitas Sumatera Utara (USU).

​Dorongan Upaya Mediasi

​Di sisi lain, persoalan ini turut mendapat perhatian dari kalangan organisasi keagamaan. Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara, Dedy Mauritz Simanjuntak, menyayangkan ketidakjelasan jalannya persidangan akibat absennya Tergugat.

Ia menilai bahwa perkara sensitif yang menyangkut rumah ibadah ini semestinya dapat didorong dan diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang iktikad baik dari kedua belah pihak demi mencapai solusi yang berkeadilan.

​Majelis Hakim dijadwalkan akan membuka kembali persidangan perkara ini pada Selasa, 10 November 2026, dengan agenda pemanggilan ulang pihak Tergugat.

MAKAR menegaskan perlunya pertanggungjawaban korporasi secara langsung kepada publik. Hal ini mencakup transparansi terkait pengelolaan keuangan, kebijakan investasi, pembagian dividen, pembayaran komisi, kewajiban kepada perbankan, hingga keputusan strategis yang diambil oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

​Kontras Kinerja Keuangan: Dari Laba Menuju Ekuitas Negatif

​Berdasarkan publikasi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, kondisi keuangan PT Asuransi Bangun Askrida mengalami fluktuasi yang drastis:

1. ​Tahun 2021: Aset tercatat Rp3,67 triliun, liabilitas Rp2,72 triliun, ekuitas Rp952,95 miliar, dan laba tahun berjalan Rp72,55 miliar.
2. Tahun 2022: Aset meningkat menjadi Rp4,23 triliun dengan laba sekitar Rp95,78 miliar.
3. Tahun 2023: Aset mencapai Rp4,89 triliun dengan laba sekitar Rp116,14 miliar.
4. Tahun 2024: Aset melonjak menjadi sekitar Rp7,57 triliun, namun liabilitas membengkak hingga Rp29,11 triliun, mengakibatkan ekuitas negatif sekitar Rp21,53 triliun serta kerugian tahun berjalan sekitar Rp5,65 triliun.

​Lonjakan dan penurunan drastis tersebut memerlukan rekonsiliasi resmi dengan laporan keuangan perusahaan serta penjelasan mendasar dari manajemen. Angka-angka ini bersumber dari publikasi pemerintah daerah dan tetap memerlukan verifikasi hukum lebih lanjut.

​Sorotan Distribusi Komisi dan Kewajiban Perbankan

Selain kondisi keuangan, publik juga menyoroti laporan Indonesian Audit Watch (IAW)—seperti yang diberitakan Monitor Indonesia pada 22 April dan 7 Juli 2024—mengenai dugaan distribusi komisi periode 2018–2022 dengan total sekitar Rp4,4 triliun. Rinciannya meliputi Rp849,72 miliar (2018), Rp819,75 miliar (2019), Rp718,28 miliar (2020), Rp941,59 miliar (2021), dan Rp1,075 triliun (2022).

​MAKAR menekankan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan dari pelapor dan temuan media, bukan fakta hukum yang telah berkekuatan tetap (inkracht). Kendati demikian, nilai fantastis tersebut menuntut kejelasan mengenai mekanisme pembayaran, pihak penerima, persetujuan manajemen, serta dasar hukum transaksinya.

​Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan kewajiban keuangan kepada sektor perbankan. Berdasarkan pemberitaan Monitor Indonesia tertanggal 5 Agustus 2024 yang mengutip IAW, terdapat tunggakan macet mencapai total Rp2,3 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp1,5 triliun kepada Bank Mandiri dan sekitar Rp800 miliar kepada Bank Mandiri Taspen. Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus, sebelumnya juga mempertanyakan status tunggakan yang disebut belum terselesaikan sejak 2018 serta pencatatannya dalam laporan keuangan perusahaan.

​MAKAR menilai ada kontradiksi besar ketika perusahaan menggelontorkan dana triliun rupiah untuk pembayaran komisi, sementara di sisi lain terdapat kewajiban finansial bernilai triliunan rupiah kepada lembaga perbankan yang mangkrak.

​Tata Kelola dan Tuntutan Korporasi

​Sebagai entitas bisnis yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan BUMD, PT Asuransi Bangun Askrida wajib menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG) yang transparan, akuntabel, independen, dan bertanggung jawab.

​MAKAR menegaskan bahwa proses hukum di lembaga penegak hukum dan pertanggungjawaban korporasi adalah dua hal yang berjalan beriringan. Penyelidikan hukum tidak boleh dijadikan tameng bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk lepas tangan dari kewajiban memberikan klarifikasi publik.

​Lima Tuntutan Aksi MAKAR

​Dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, MAKAR akan menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Desakan Klarifikasi Terbuka: Mendesak Direksi dan Dewan KomisarisPT Asuransi Bangun Askrida untuk memberikan pertanggungjawaban langsung kepada publik, khususnya terkait status kewajiban kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri Taspen.
2. ​Transparansi Finansial Komprehensif: Menuntut keterbukaan laporan keuangan, data pembayaran komisi, pembagian dividen, transaksi investasi, serta status penyelesaian utang kepada Bank Mandiri (±Rp1,5 triliun) dan Bank Mandiri Taspen (±Rp800 miliar).
3. ​Audit Investigatif Independen: Meminta agar dilakukan audit independen secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan, kebijakan investasi, transaksi terafiliasi, serta pencatatan kewajiban perusahaan.
4. ​Penguatan Peran Pemegang Saham: Meminta para pemegang saham aktif menjalankan fungsi pengawasan dan meminta pertanggungjawaban manajemen atas keputusan korporasi yang berpotensi merugikan perusahaan.
5. ​Pemulihan Keuangan dan Perlindungan Pemegang Polis: Menuntut penyampaian langkah konkret pemulihan kondisi keuangan perusahaan serta jaminan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang polis dan seluruh pemangku kepentingan.

​MAKAR menegaskan bahwa pertanggungjawaban harus dimulai dari internal perusahaan—dari pihak yang mengelola, mengawasi, hingga yang memegang kewenangan mengambil keputusan—agar publik tidak lagi diselimuti ketidakpastian atas pengelolaan dana di perusahaan asuransi milik daerah tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Selain mantan Kapolri, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus yang sama.

​Daftar Tersangka

1. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)
2. ​Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
3. ​Irjen Pol. Eko Hadi Santoso

​Modus Operandi dan Kronologi Kejadian

​Berdasarkan hasil penyidikan, penyadapan tanpa prosedur ini berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

​Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan yang menyalahi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Modus yang digunakan meliputi:

​Input Nomor Tanpa Verifikasi: Sejumlah nomor telepon pejabat dan tokoh dimasukkan secara sepihak ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui mekanisme audit dan verifikasi legal yang sah.

​Di Luar Prosedur Hukum: Tindakan penyadapan dilakukan bukan dalam rangka proses penegakan hukum yang valid (penyelidikan maupun penyidikan sah).

​Akses dan Penghapusan Data: Para tersangka juga menyalahgunakan wewenang untuk melakukan akses ilegal serta menghapus jejak dan data elektronik terkait.

Target Penyadapan

​Kabareskrim mengungkapkan bahwa penelusuran nomor telepon yang menjadi objek penyadapan ilegal ini mencakup figur-figur strategis negara, antara lain:

1. Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)
2. ​Pejabat Tinggi Negara & Tokoh Politik
3. ​Tokoh Ormas & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
4. ​Pengusaha dan Media Massa

​Ancaman Hukum

​Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait penyadapan ilegal dan akses tanpa izin (illegal access) sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP. Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal hingga 10 tahun.

Perhatian utama publik dan para pemerhati hukum kini mengerucut pada tiga sosok krusial yang terekam dalam jejak digital (video amatir) di arena yang santer diduga dikelola oleh bandar berinisial "Lindung". Ketiga sosok tersebut diduga kuat adalah oknum kepolisian berinisial Edi alias Son (yang diduga menjabat Kanit Intelkam Polsek Pancur Batu), diduga anggotanya berinisial Edo alias Ginting, serta sosok yang diduga sebagai oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial Juna, yang santer disebut menjabat sebagai Kepala Perpas Pasar Tanjung Morawa.

Sejak video amatir pria bermasker putih yang diduga oknum aparat tersebut mencuat ke publik dan viral, hingga detik ini, ketiga nama yang diduga terlibat itu seolah memiliki "kekebalan hukum" dan sama sekali belum tersentuh oleh sanksi disiplin maupun pemeriksaan transparan.

Jejak Kejanggalan: Dari Laporan 'Nihil' hingga Isu Perwankeu Perjalanan dugaan kasus ini dipenuhi dengan berbagai anomali yang menciderai akal sehat publik. Saat awal video beredar, pihak Polsek Kutalimbaru dengan cepat mengeluarkan laporan 'nihil' aktivitas perjudian. Namun, langkah ini justru memicu polemik ketika publik menemukan dugaan ketidakcocokan drastis antara foto lokasi versi polisi (warung terbuka) dengan bukti video viral (diduga ruangan tertutup berornamen khusus).

Anomali berlanjut dengan mencuatnya isu sensitif mengenai Perwankeu (Perawatan dan Keuangan). Dugaan kehadiran oknum aparat di arena judi tersebut santer dikaitkan oleh masyarakat dengan desas-desus belum tersalurkannya hak-hak keuangan anggota di tingkat Polsek, sebuah isu internal yang butuh klarifikasi namun dibiarkan mengambang menjadi bola salju.

Skandal ini melibatkan oknum aparat unit Intelkam berinisial Edi alias Son bersama anggotanya Edo, serta seorang oknum yang diduga menjabat sebagai Kepala Pasar Perpas (Perpas) Tanjung Morawa berinisial Juna. Kehadiran dan dugaan keterlibatan figur-figur penting di balik operasional gelap tersebut membuat publik mempertanyakan integritas institusi pengayom masyarakat.

Janji "Masih Proses" Paminal yang Diduga Jalan di Tempat Harapan publik sempat tertuju pada Unit Pengamanan Internal (Paminal) Sipropam Polrestabes Medan. Pada pertengahan Oktober 2026, Panit 1 Unit Paminal, Ipda Joko Nuansa Sembiring, sempat merespons konfirmasi redaksi dengan kalimat, "Ijin abgku... masih proses ya bang".

Namun, janji pemrosesan itu kini terkesan layu sebelum berkembang. Janji transparansi tersebut seolah menguap dan diduga hanya menjadi instrumen penunda waktu (buying time). Sosok-sosok yang diduga sebagai Edi alias Son, Edo, dan Juna terkesan tetap melenggang bebas tanpa ada pengumuman resmi mengenai hasil pemeriksaan Propam maupun Inspektorat Pemkab Deli Serdang.

Misteri 'Pelindung' Kuat: Mengapa Pejabat Kompak Bungkam? Kebuntuan hukum terhadap dugaan keterlibatan Edi alias Son, Edo, dan Juna ini memunculkan satu pertanyaan besar dan mendasar di tengah masyarakat: Siapakah sosok yang diduga menjadi 'pelindung' atau backing tak kasat mata di belakang mereka?

Dugaan adanya intervensi kekuatan besar ini bukan tanpa alasan. Hal ini tercermin dari sikap bungkam massal yang ditunjukkan oleh para pucuk pimpinan di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Pemkab Deli Serdang. Redaksi Asatupro.com telah berulang kali melayangkan konfirmasi tertulis secara resmi, terstruktur, dan profesional kepada:

1. Kapolrestabes Medan (Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.)
2. Wakil Bupati Deli Serdang (Lom Lom Suwondo, S.S.)
3. Kasat Intelkam Polrestabes Medan (Kompol Lengkap Suherman Siregar, S.H., M.H.)
4. Kasi Propam Polrestabes Medan (Kompol Ras Maju Tarigan)
5. Kapolsek Pancur Batu (Kompol Junaidi, S.H.)
6. Panit 1 Unit Paminal Sipropam Polrestabes Medan (Ipda Joko Nuansa Sembiring)

Namun, sangat disayangkan seluruh pejabat tersebut kompak tidak merespons. Pesan konfirmasi jurnalistik yang dilayangkan hanya berujung pada status "centang biru" tanpa balasan. Sikap terkesan tutup mata dan telinga dari para pemangku kebijakan ini justru mempertebal opini liar di masyarakat, bahwa diduga ada pihak superior yang melarang kasus ini untuk diusut tuntas.

​Kronologi dan Awal Mula Skandal Namorindang

​Kasus ini bermula dari investigasi dan laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas perjudian (diduga judi dadu dan sabung ayam) berkedok tempat tertutup di kawasan Namorindang, Kutalimbaru. Berdasarkan temuan di lapangan serta rekaman visual yang beredar luas, lokasi tersebut beroperasi secara terang-terangan dan dikelola secara sistematis.

Temuan Lapangan dan Kontradiksi Laporan Polsek, Ketika video dugaan praktik ilegal tersebut viral di tengah masyarakat, respons cepat sempat ditunggu dari kepolisian sektor setempat. Namun, langkah awal yang dikeluarkan oleh jajaran Polsek Kutalimbaru sempat menuai kontroversi tajam setelah merilis keterangan "nihil" atau tidak ditemukan aktivitas mencurigakan. Hal ini memicu ketidakpercayaan publik lantaran bukti visual menunjukkan lokasi tertutup dengan fasilitas khusus yang diduga kuat sengaja dilindungi.

Keterlibatan Nama Oknum Aparat dan ASN, Dalam penelusuran lebih lanjut, sorotan mengarah kepada oknum Intelkam Edi alias Son bersama anggotanya Edo, serta oknum ASN berinisial Juna yang disebut-sebut sebagai Kepala Pasar PerpasTanjung Morawa. Kehadiran serta keterkaitannya dengan lingkaran aktivitas ilegal di Namorindang membuat kasus ini naik ke tingkat yang lebih sensitif, mengingat posisi mereka yang seharusnya menegakkan aturan atau memberikan pelayanan publik yang bersih.

Respons Internal yang Dianggap Lamban, Publik sempat menaruh harapan pada Unit Pengamanan Internal (Paminal) Sipropam Polrestabes Medan untuk membersihkan institusi dari dugaan keterlibatan oknum-oknum nakal. Meskipun sempat ada respons normatif dari pejabat terkait, seperti pernyataan bahwa penanganan "masih dalam proses", hingga kini tindakan tegas terbuka yang dinanti-nantikan masyarakat belum juga membuahkan hasil signifikan.

​Misteri "Bekingan" Kuat dan Desakan Pengambilalihan Kasus

Lambannya penanganan insiden ini memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat bahwa hukum seolah "kalah cepat" dan tumpul ke atas. Muncul pertanyaan besar di kalangan pengamat sosial dan masyarakat Sumut mengenai siapa sosok "pelindung" di balik ketiganya, sehingga roda penegakan hukum terkesan berjalan di tempat.

​Tuntutan Terhadap Petinggi Polri: Berbagai elemen masyarakat dan lembaga pemerhati hukum mendesak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., beserta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, untuk segera turun tangan langsung mengambil alih penyelidikan. Langkah ini dinilai krusial demi memulihkan marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

​Desakan Sanksi Tegas bagi ASN: Selain sorotan terhadap oknum di lingkup kepolisian, Bupati Deli Serdang juga didesak untuk bersikap tegas terhadap oknum Juna selaku ASN yang diduga mencoreng citra birokrasi pemerintahan daerah.

​Kasus Skandal Namorindang kini menjadi ujian nyata bagi komitmen bersih-bersih institusi penegak hukum dan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Publik terus memantau apakah ketegasan hukum benar-benar akan ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru tenggelam di bawah bayang-bayang kekuatan "bekingan" oknum tertentu.

Pernyataan Resmi dari oknum yang Diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial Juna

Pernyataan resmi (hak jawab / klarifikasi) yang berdasarkan poin-poin setelah di konfirmasi Awak Media Asatupro.com Kepada Juna melalui WhatsApp:

​Pernyataan Klarifikasi / Hak Jawab, ​Terkait dengan pemberitaan atau isu yang beredar mengenai keterlibatan dalam aktivitas perjudian di wilayah Namorindang, saya yang namanya disematkan dalam pemberitaan memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi sebagai berikut:

​Bukan Gelanggang Khusus: Tempat yang dimaksudkan dalam pemberitaan sebenarnya adalah sebuah kedai kopi biasa, dan sama sekali bukan merupakan gelanggang atau lokasi khusus perjudian.

​Hanya Kebetulan Ngopi: Keberadaan saya di lokasi tersebut murni sedang menikmati kopi secara kebetulan, di mana pada saat itu tanpa sengaja saya melihat beberapa orang sedang bermain dadu. Perlu saya tegaskan secara tegas bahwa saya sama sekali tidak ikut bermain.

​Tidak Mengetahui Panitia: Terkait siapa pihak yang menjadi penyelenggara atau panitia dari permainan tersebut, saya sama sekali tidak tahu-menahu dan tidak pernah ikut campur dalam aktivitas permainan dadu tersebut.

​Demikian pernyataan ini saya sampaikan agar dapat dimengerti dan meluruskan berbagai informasi yang keliru di tengah masyarakat.

​Terima kasih 🙏🙏

​Poin-Poin Klarifikasi Juna vs Perspektif dan Tanggapan Media

Berikut adalah tanggapan atau analisis media terkait pernyataan resmi/hak jawab yang disampaikan oleh oknum berinisial Juna (yang disebut-sebut sebagai ASN/Kepala Perpas Pasar Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) mengenai polemik lokasi perjudian di kawasan Namorindang, Kutalimbaru:

1. ​Bukan Gelanggang Khusus (Klaim: Hanya Kedai Kopi Biasa)

​Pernyataan Juna: Lokasi tersebut adalah kedai kopi biasa dan bukan arena/lokasi khusus judi.

​Tanggapan/Sorotan Media: Temuan investigasi lapangan dan bukti visual/video yang dikantongi awak media menunjukkan narasi yang berbeda. Media menyoroti adanya dugaan operasional tempat tertutup atau praktik perjudian (seperti dadu putar) yang dikelola secara terstruktur, sehingga klaim bahwa itu murni sekadar "kedai kopi biasa" dinilai sebagai upaya pengaburan fakta atas maraknya praktik ilegal di wilayah tersebut.

2. ​Hanya Kebetulan Ngopi dan Tidak Ikut Main (Klaim: Tanpa Sengaja Melihat)

​Pernyataan Juna: Keberadaannya murni kebetulan sedang ngopi, melihat orang main dadu, dan menegaskan tidak ikut bermain.

​Tanggapan/Sorotan Media: Dengan pernyataan diatas secara langsung menyatakan dan mebenarkan bahwa Lokasi Perjudian di Namorindang memang Benar Benar Ada. Namun keberadaan seorang pejabat publik atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah lokasi yang diduga kuat sebagai sarang perjudian aktif memicu kecaman etis. Media bersama elemen publik mempertanyakan kepatutan moral seorang abdi negara yang santai berada di lokasi maksiat tanpa ada upaya pelaporan atau pencegahan, yang kemudian memunculkan isu adanya jejaring "bekingan" (oknum pelindung) di balik operasional tempat tersebut.

3. ​Tidak Mengetahui Panitia/Penyelenggara

​Pernyataan Juna: Tidak tahu-menahu siapa panitia atau pihak yang menyelenggarakan permainan dadu tersebut.

​Tanggapan/Sorotan Media: Alasan "tidak tahu" dinilai sebagai pembelaan klasik untuk menghindar dari tanggung jawab hukum maupun sanksi etik birokrasi. Media dan publik mendesak agar penegak hukum (seperti Propam Polda/Polrestabes Medan) serta instansi terkait di Pemkab Deli Serdang tidak begitu saja percaya, melainkan melakukan pemeriksaan mendalam secara transparan guna menguji kebenaran alibi tersebut.

​Kesimpulan Sikap Media

​Media memandang hak jawab ini sebagai bentuk pemenuhan ruang demokratis dan asas cover both sides sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Kendati demikian, redaksi dan publik tetap menempatkan klarifikasi ini dalam koridor skeptis, serta mendesak instansi berwenang, baik aparat penegak hukum maupun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, untuk melakukan investigasi independen, objektif, dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran etik maupun hukum yang mencoreng institusi.

Deklarasi yang berlangsung di Cafe Kembar, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026), bukan sekadar penegasan pencalonan petahana. Momentum tersebut sekaligus memperlihatkan dukungan sejumlah tokoh pers terhadap keberlanjutan kepemimpinan organisasi wartawan terbesar di Indonesia itu.

Sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, pemilik media, serta pimpinan organisasi perusahaan pers tampak hadir.

Di antaranya Anton Panggabean, Proklamasi Naibaho, Khairul Muslim, Rizal Rudi Surya, Agus Syafaruddin Lubis, H. Roni Simon, Zulfikar Tanjung, Eris Napitupulu, Rianto atau Anto Genk, Ngatirin, Abdul Haris Nasution, dan Idrus Pasaribu.

Di tengah dukungan tersebut, Farianda justru menyampaikan pesan yang menarik. Ia menyebut kesiapannya kembali memimpin PWI Sumut bukan semata-mata untuk mempertahankan jabatan, melainkan melanjutkan pengabdian.

"Saya akan maju lagi. Saya maju karena PWI Sumut ini rumah besar kita yang harus kita jaga dan kita bawa lebih baik lagi. Jabatan ini sebagai amanah dan siap memposisikan saya sebagai Parhobas," ujarnya.

Istilah Parhobas dalam tradisi Batak memiliki makna pelayan atau orang yang mengabdikan diri. Filosofi tersebut menjadi pesan bahwa seorang pemimpin organisasi seharusnya hadir untuk melayani, bukan dilayani.

Bagi Farianda, perjalanan kepemimpinan selama periode 2021–2026 telah meletakkan sejumlah fondasi organisasi. Namun, ia menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, terutama penguatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, serta menjaga marwah profesi di tengah perubahan ekosistem media.

"Saya ingin PWI Sumut ini semakin baik. Masih banyak yang harus kita benahi bersama," katanya.

Dukungan yang disampaikan sejumlah tokoh pers juga memberikan warna tersendiri dalam deklarasi tersebut.

Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu menilai Farianda memiliki kapasitas kepemimpinan untuk masa depan PWI Sumut.

Sementara Ketua JMSI Sumut Rianto atau Anto Genk menyampaikan bahwa kepemimpinannya tidak diragukan dan layak diberikan kesempatan kedua.

Wartawan senior H. Roni Simon menyatakan dukungan karena menilai Farianda telah banyak berbuat bagi kemajuan PWI Sumut.

Namun, di tengah menghangatnya dinamika menjelang konferensi, Farianda mengingatkan seluruh insan pers agar tidak menjadikan kompetisi organisasi sebagai alasan merusak persaudaraan.

"Boleh berisik, tetapi tetap jaga persatuan dan jangan memfitnah. Jauhkan itu. Pesta demokrasi hanya satu hari. Jangan gara-gara satu hari lalu kita bermusuhan. Kita harus tetap kompak," pesannya.

Farianda memastikan akan mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia konferensi pada Jumat (6/11/2026). Konferensi PWI Sumut sendiri dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Ia berharap proses demokrasi organisasi berjalan elegan, bermartabat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kandidat sesuai ketentuan organisasi.

Pada akhirnya, dukungan yang mengemuka dalam deklarasi tersebut akan diuji melalui mekanisme konferensi. Sebab, kepemimpinan organisasi bukan hanya tentang siapa yang memperoleh dukungan paling ramai, tetapi siapa yang mendapatkan kepercayaan anggota untuk mengemban amanah lima tahun berikutnya.

Penahanan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) Kota Sibolga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

Langkah tegas aparat kepolisian ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan intensif, pengumpulan bukti, serta penetapan status tersangka terhadap pihak-pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

​Kronologi Kasus dan Peran Para Tersangka

​Kasus dugaan korupsi ini bermula ketika Pemerintah Kota Sibolga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur strategis berupa Pasar Ikan Modern (PIM) yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan dan pedagang lokal.

1. Perencanaan dan Penganggaran yang Menyimpang, Pada tahap perencanaan dan penganggaran, diduga telah terjadi persekongkolan dan manipulasi spesifikasi teknis serta estimasi biaya (HPS) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mantan Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, disinyalir menyalahgunakan kewenangannya untuk mengintervensi proses penyusunan anggaran dan pemenangan pihak kontraktor tertentu.
   
2. Pelaksanaan Proyek dan Ketidaksesuaian Spesifikasi, Saat pengerjaan fisik proyek berlangsung, pihak kontraktor pelaksana bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga kuat melakukan pengurangan kualitas fisik bangunan (downgrade spesifikasi) dan mark-up anggaran. Hasil pembangunan fisik ditemukan jauh dari kriteria teknis yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan dan fungsi bangunan.
3. ​Pemeriksaan Administrasi dan Pencairan Anggaran, Meskipun pengerjaan di lapangan tidak memenuhi standar dan mengalami overpaid (kelebihan pembayaran), proses serah terima pekerjaan tetap disetujui dan pembayaran dilunaskan 100 persen. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif pejabat dinas terkait dan pelaksana proyek.
4. ​Temuan Audit Kerugian Negara dan Penetapan Tersangka, Tim Ditreskrimsus Polda Sumutyang berkoordinasi dengan tim auditor independen/BPK menemukan indikasi kuat kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik menetapkan 4 orang tersangka, yakni:

1. Jamaluddin Pohan (Eks Wali Kota Sibolga)
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek pembangunan
3. Direktur Utama / Kontraktor Pelaksana kegiatan
4. ​Konsultan Pengawas proyek

​Proses Penahanan dan Penyelidikan Lanjutan

​Keputusan penahanan dilakukan penyidik dengan pertimbangan objektif dan subjektif, termasuk kekhawatiran para tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya.

Seluruh tersangka kini dititipkan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan (P-21).

Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan kasus ini secara transparan dan profesional tanpa pandang bulu. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

​Pihak Kejagung membantah keras narasi tersebut dan memastikan bahwa informasi yang beredar adalah kabar bohong atau hoax.

Penjelasan Resmi Kejaksaan Agung

​Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta pada Selasa (3/11/2026), Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung menegaskan bahwa tidak ada operasi penangkapan, pengamanan, maupun penahanan yang dilakukan penyidik kejaksaan terhadap perwira tinggi Polri seperti yang dispekulasikan.

​"Isu yang menyatakan adanya pejabat utama atau petinggi Polri yang diamankan oleh Kejagung adalah tidak benar. Kami meminta publik untuk bijak dan tidak terpengaruh oleh rumor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar perwakilan Kejagung.

​Kejagung juga menambahkan bahwa hingga saat ini sinergi dan koordinasi antara institusi Kejaksaan Agung dan Polri dalam penegakan hukum tetap berjalan kondusif, profesional, dan solid.

​Himbauan kepada Masyarakat

​Menanggapi maraknya informasi simpang siur di platform media sosial, pemerintah dan pihak penegak hukum menghimbau masyarakat untuk:

​Memverifikasi Informasi: Selalu mengecek kebenaran berita melalui saluran komunikasi resmi instansi pemerintah atau media massa terpercaya.

​Tidak Menyebarkan Rumor: Menghindari membagikan konten yang belum terverifikasi guna mencegah kepanikan dan kegaduhan publik.

​Mewaspadai Narasi Provokatif: Melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang berpotensi memecah belah keharmonisan antarinstitusi negara.

​Dengan adanya klarifikasi resmi ini, Kejagung berharap spekulasi liar yang berkembang di tengah publik dapat segera mereda dan proses penegakan hukum di Indonesia terus berjalan secara transparan dan berkeadilan.

Penyampaian Apresiasi di sampaikan Kapolresta Deliserdang di saat mengikuti kegiatan doorstop dan memberikan keterangan kepada awak media, terkait hal keberhasilan Sat Narkoba dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika lintas provinsi dengan barang bukti mencapai kurang lebih 15 kilogram sabu.

Keberhasilan pengungkapan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yang di pimpin Kasat Resnarkoba Kompol Ferry Kusnadi, S.H., M.H., berhasil mengamankan tiga pria berinisial " S, T, dan I " pada hari Minggu 01 Nov 2026 sekira jam 04.00 Wib di kawasan pintu Tol Berandan, Kabupaten Langkat - Sumatera Utara.

Saat penangkapan dari tangan para tersangka, petugas menyita 15 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat diperkirakan mencapai 15 kilogram dan satu unit mobil minibus yang digunakan untuk mengangkut barang haram tersebut ke rencana tujuan.

Dari hasil penyelidikan, para tersangka diduga membawa sabu dari wilayah Aceh menuju Lampung, (Antar Provinsi).

Saat penangkapan para tersangaka berusaha mengelabui petugas, narkotika tersebut disembunyikan di dalam kompartemen khusus pada bagian belakang jok mobil yang digunakan.

Petugas tetap berusaha mengungkap dan berkat kerja keras, ketelitian, serta strategi penyelidikan akhirnya sebelum barang haram itu dibawa lebih jauh menuju Lampung, upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan personil Sat Narkoba.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel Satresnarkoba atas keberhasilan tersebut.

Yang mana pengungkapan kasus ini merupakan bukti keseriusan dan konsistensi Polresta Deli Serdangl dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

"Saya mengapresiasi kinerja Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yang kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar.

Ini merupakan hasil kerja keras, kesigapan, dan komitmen seluruh personel dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba," tegas Kapolresta.

Dengan tegas Kapolresta Deli Serdang menegaskan, "Bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para bandar maupun jaringan pengedar narkotika yang berupaya merusak generasi bangsa."

Sambung Kapolresta, bahwa dalam pengungkapkan kasus, ketiga tersangka diduga dijanjikan imbalan uang tunai sebesar Rp300 juta untuk menjalankan aksinya.

"Jangan pernah berpikir bahwa wilayah hukum Polresta Deli Serdang bisa dijadikan tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkotika.

Tegasnya kembali,,,

"Kami akan terus melakukan penindakan secara tegas dan tanpa kompromi. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Beri semangat ke personil, Kapolresta juga meminta jajarannya untuk tidak berhenti sampai pada penangkapan para tersangka.

Diharapkan adanya Pengembangan kasus yang harus terus dilakukan guna mengungkap asal-usul barang haram tersebut, jalur distribusi, serta kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas provinsi.

Akibat kejahatannya saat ini ketiga tersangka berikut barang bukti 15 kilogram sabu dan kendaraan mobil yang digunakan telah diamankan di Mapolresta Deli Serdang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. (Red/Tim)

​Penangkapan dilakukan di kediaman terduga pelaku di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada Senin (2/11/2026) malam.

​Kasus ini terungkap berkat laporan dari pihak keluarga korban yang didampingi orang tua. Keluarga memilih untuk menempuh jalur hukum di Polres Siak setelah upaya penyelesaian secara musyawarah di tingkat desa tidak menemui kesepakatan.

​Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup, termasuk hasil pemeriksaan saksi-saksi, visum, serta alat bukti lainnya.

​"Setelah menerima laporan, personel Unit IV PPA langsung melakukan penyelidikan secara profesional dan mendalam. Dari hasil pemeriksaan medis dan alat bukti yang bersesuaian, kami menetapkan HP sebagai tersangka," ujar AKP Raja Kosmos, Selasa (3/11/2026).

​Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga melakukan perbuatannya di kediamannya saat kondisi rumah sedang sepi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka juga menggunakan sarana komunikasi genggam untuk memengaruhi korban.

​Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban serta satu unit telepon genggam.

​Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta ketentuan dalam KUHP yang berlaku.

​Kasat Reskrim Polres Siak menegaskan komitmen jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Pihaknya juga mengimbau para orang tua untuk senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak guna mencegah kejadian serupa terulang.

​"Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak. Apabila mengetahui atau mengalami dugaan kekerasan terhadap anak, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani secara cepat dan tepat," pungkasnya.

​Pihak kepolisian memastikan bahwa proses penanganan perkara ini tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak anak, kerahasiaan identitas korban, serta asas praduga tak bersalah.

Rapat dipimpin Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekretaris Daerah, Surung Charles Bantjin, dan diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Rapat tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pendapatan daerah sekaligus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Mengawali rapat, Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang, menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin menggali potensi PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh pihak.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kepala desa, perangkat desa, dan camat untuk mengoptimalkan potensi pendapatan hingga ke tingkat desa. Selain itu, seluruh OPD terkait juga diharapkan semakin aktif dan terpacu dalam meningkatkan kontribusi PAD sesuai tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala memberikan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti. Salah satu perhatian utama adalah pembenahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), khususnya terhadap data ganda, termasuk wajib pajak yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam sistem.

Wabup meminta agar inventarisasi dan pembenahan data SPPT ganda tersebut diselesaikan paling lama dalam dua minggu ke depan sehingga pendataan wajib pajak menjadi lebih akurat.

Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan perubahan subjek maupun objek pajak diberikan kesempatan hingga 30 Maret 2027. Ia juga meminta dukungan para camat, kepala desa, dan perangkat desa untuk membantu pendataan serta pendaftaran aset di wilayah masing-masing.

"Ini membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar potensi pajak daerah dapat terdata dengan baik dan ditindaklanjuti secara optimal," tegas Wahyu.

Hal senada juga disampaikan Sekda Charles Bantjin. Ia menyampaikan perlu dilakukan kajian bahwa capaian realisasi TA 2027 menjadi bagian dari sasaran kinerja pegawai (SKP) pengelola retribusi sebagai bagian dari upaya mendorong kinerja dan pencapaian target pendapatan daerah.

Sekda juga berharap dilakukan pemutakhiran PBB-P2 untuk menghindari data ganda dan data tidak ditemukan, selain itu juga diharapkan pendataan wajib retribusi persampahan lebih maksimal dilakukan dan perluasan area retribusi parkir serta pajak air tanah.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Dairi berharap pengelolaan pajak dan retribusi semakin tertata, pendataan potensi pendapatan semakin akurat, serta sinergi seluruh jajaran pemerintah dapat memperkuat pencapaian target PAD Tahun 2027.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Dapot Tamba, para kepala OPD dan perwakilannya, serta seluruh camat se-Kabupaten Dairi.

Berdasarkan laporan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dairi, Erwin Sitorus, ST., MT., Senin (2/11/2026), hujan deras mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Debit air Sungai Lau Mbelin kemudian meningkat dan meluap sekitar pukul 14.00 WIB hingga menyebabkan banjir bandang.

Arus deras disertai material batu dan kayu menerjang kawasan permukiman hingga sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum akhirnya berangsur surut.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, sebanyak 16 rumah warga yang berada di pinggiran sungai terdampak, dengan satu rumah dilaporkan mengalami kerusakan," ujar Erwin Sitorus.

Informasi dari masyarakat, banjir serupa telah berulang kali terjadi setiap musim penghujan. Selain tingginya curah hujan yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air, kondisi lingkungan di sekitar kawasan tersebut juga menjadi perhatian serius.

Alih fungsi lahan dari tanaman keras seperti kemiri dan durian menjadi tanaman jagung, bahkan hingga ke kawasan perbukitan, dinilai turut berpotensi memengaruhi kondisi daerah aliran sungai. Selain itu, keberadaan rumah warga yang dibangun di bantaran sungai juga meningkatkan risiko terdampak ketika debit air meningkat.

Mengetahui kejadian tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga langsung menginstruksikan Satgas BPBD untuk segera turun ke lokasi melakukan peninjauan dan menginventarisasi seluruh dampak yang ditimbulkan.

Bupati juga menekankan perlunya kajian menyeluruh terhadap keberadaan rumah-rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Lau Mbelin. Mengingat banjir telah berulang kali terjadi di lokasi yang sama, perlu dikaji kemungkinan relokasi bagi rumah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana.

"Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang. Saya sudah instruksikan BPBD turun langsung dan kaji kemungkinan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Keselamatan warga adalah prioritas," tegas Bupati Vickner Sinaga.

Bupati juga mendorong keterlibatan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, unsur Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta DPMPPTSPK, dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) untuk bersama-sama mengidentifikasi faktor penyebab dan melakukan upaya mitigasi guna mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang.

Hingga saat ini, BPBD Dairi masih melakukan pendataan dan membantu pembersihan material banjir di rumah warga terdampak.

Formulir tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana (OC) Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sumut, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris Steering Committee (SC), Riza Mulyadi.

​Rifki menjelaskan bahwa tahapan dan persyaratan calon Ketua DKP telah disesuaikan dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI serta hasil keputusan panitia.

​Berikut adalah tahapan pelaksanaan KonferprovPWI Sumut:

1. ​2–6 November 2026: Masa pendaftaran bakal calon
2. ​7–8 November 2026: Perbaikan berkas dan pengumuman pendaftaran bakal calon
3. ​10 November 2026: Pengiriman daftar nama bakal calon ke PWI Pusat
4. ​21 November 2026: Pelaksanaan Konferprov di Medan

​Persyaratan Bakal Calon

​Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon Ketua DKP meliputi:

1. Merupakan Anggota Biasa PWI Sumut sekurang-kurangnya selama 5 tahun.
2. Berusia minimal 40 tahun.
3. Memiliki sertifikat kompetensi wartawan tingkat utama.
4. Pernah menjadi pengurus PWI di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
5. Melampirkan surat keterangan sehat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
6. ​Menyampaikan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik (parpol) maupun organisasi yang terafiliasi dengan parpol.
7. ​Tidak merangkap sebagai anggota atau pengurus organisasi wartawan lain berbadan hukum di tingkat nasional maupun daerah.
8. ​Menyerahkan surat pernyataan fakta integritas yang menyatakan siap menerima hasil KonferprovPWI Sumut.
9. ​Menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Ketua DKP.
10. ​Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pasfoto ukuran 4x6, daftar riwayat hidup, serta rekam jejak keorganisasian di PWI.

​Rifki menambahkan, bakal calon Ketua DKP juga wajib melampirkan fisik Kartu PWI sebanyak 10 persen dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bagi Anggota Biasa yang kartunya sedang dalam proses perpanjangan (masuk dalam DPS), dapat memberikan dukungan kepada bakal calon dengan menandatangani formulir dukungan resmi.

​Komitmen Khairul Muslim

​Khairul Muslim, yang lahir di Batubara, menyatakan saat ini tengah mempersiapkan seluruh berkas persyaratan untuk pencalonannya.

​"Insya Allah, kawan-kawan memberikan dukungan kepada pencalonan saya di lembaga pengawal dan penegak etik serta moral ini," ujar Khairul.

​Ia menegaskan pentingnya menjaga komitmen terhadap demokrasi di tubuh PWI—tentunya demokrasi yang berintegritas—mengingat DKP memiliki fungsi vital sebagai penegak moral dan penjaga Kode Etik Jurnalistik.

​Rekam Jejak Organisasi dan Profesi

​Khairul Muslim memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik dan keorganisasian, di antaranya:

1. Anggota Biasa PWI Sumut (No. Kartu: 02.00.8758.98B, Media Membaranews.com)
2. Pimpinan Redaksi Media Bisanews.id dan Asatupro.com
3. Redaktur Harian Medan Pos (1990–2015)
4. ​Sertifikat Utama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI-Dewan Pers (No: 9497-PWI/WU/DP/VIII/2015/04/10/66)
5. ​Penguji UKW PWI-Dewan Pers
6. ​Penerima Penghargaan Press Card Number One dari PWI Pusat
7. ​Wakil Sekretaris PWI Sumut (2005–2010)
8. ​Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut (2010–2015 & 2015–2020)
9. ​Dewan Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan (2024–2029)
10. ​Ketua Koordinator Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2000–2020)
11. ​Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (FWP) (2025–2028).