Adapun SB/SP yang mendeklarasikan KABSU tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, DPP Serikat Buruh Medan Independen (SBMI) Sumut, dan DPD Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sumut.

"Deklarasi KABSU pada 28 Oktober ini bukan tanpa sebab. Momentum peringatan Sumpah Pemuda menjadi pengingat dan pengikat bagi kami untuk memperjuangkan nasib buruh perkebunan kelapa sawit di Sumut," kata Herwin Nasution, Ketua Umum DPP F-SERBUNDO, kepada para wartawan.

Saat itu, pria yang akrab disapa Masdon dan sudah puluhan tahun mendampingi buruh perkebunan ini didampingi oleh Lorent Aritonang (Sekjen F-SERBUNDO), Mince Simatupang (SPN), Ahmadsyah (GSBI), Suhib Nurido (SBMI), dan sejumlah aktivis buruh lainnya.

Masdon bercerita, industri sawit nasional diawali dari Sumut, sudah berjalan lebih 100 tahun, dan dalam belasan tahun terakhir mampu menyumbangkan puluhan miliar Dolar AS atau ratusan triliun rupiah untuk devisa negara.

"Namun di sinilah letak ironisnya industri sawit nasional: gemerlap dan berkontribusi besar bagi ekonomi nasional, tetapi di saat yang sama kondisi buruh sawit terus diabaikan," urai Masdon

Mirisnya, ujar alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas HKBP Nomensen (UHN) ini, ketertindasan buruh perkebunan sawit ini berlangsung sejak era kolonialisme Belanda dan hingga saat ini.

"Apa problem buruh kebun yang ada sejak ratusan tahun lalu hingga saat ini? Soal gaji, soal tekanan premi, isu pelecehan buruh perempuan, isu pekerja anak, soal keselamatan kerja," timpal Ahmadsyah yang duduk di sebelah Masdon.

"Banyak lagi kalau mau kita sebutkan satu per satu. Tapi semua itu terus berlangsung hingga saat ini," sambung Ahmadsyah lagi dengan nada geram.

Sementara itu Suhib Nurido bilang, kondisi buruk para buruh sawit itulah yang membuat KABSU hadir, termasuk dengan mengadvokasi melalui pendekatan legalistik ke negara.

"Dalam hal ini ke pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumut, melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) mengenai buruh sawit," kata dia.

Harapannya, sambung dia lagi, perda mengenai buruh sawit di tingkat provinsi akan menjadi pendorong bagi pembentukan perda sejenis di tingkat kabupaten sentra sawit di Sumut.

"Serta diharapkan menular ke provinsi sentra sawit lainnya, untuk kemudian berujung pada perubahan UU Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kita ketahui lebih banyak berbicara tentang buruh manufaktur," harap Suhib Nurido.

Dia menyebutkan, apa yang mereka beberkan soal buruh perkebunan berdasarkan hasil advokasi, pendampingan, kajian, riset, atau pun seminar yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam upacara tersebut, Wabup membacakan sambutan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir.

Dalam sambutan Menpora yang dibacakan Wabup, disampaikan bahwa 98 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan sebuah janji yang menyatukan perbedaan, menguatkan perjuangan, dan melahirkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa: Indonesia.

"Hari ini, semangat itu harus terus hidup. Bukan hanya dalam ingatan kita, tetapi dalam karakter setiap generasi penerus bangsa," ujar Wahyu membacakan sambutan Menpora.

Menpora menegaskan, untuk membangun Indonesia yang maju, kemajuan sejati tidak hanya diukur dari gedung yang menjulang tinggi, teknologi yang canggih, atau kekayaan yang berlimpah. Kemajuan sejati dimulai dari manusia, dari karakter, dari hati yang mencintai tanah air, dari jiwa yang tidak menyerah, dan dari kepedulian terhadap sesama.

"Karena itu, kita harus membentuk generasi masa depan yang patriotik, gigih, dan berempati," lanjutnya.

Patriotik artinya mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengabdian dan tindakan nyata. Gigih yaitu tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, tidak runtuh ketika mengalami kegagalan, dan tidak berhenti berjuang sebelum memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sementara berempati yaitu tidak hanya memikirkan keberhasilan diri sendiri, tetapi juga merasakan kesulitan saudaranya.

"Sebab patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya, kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," tegasnya.

Di akhir sambutan, Menpora berpesan kepada para pemuda Indonesia untuk bermimpi setinggi langit dan bekerja sekeras mungkin.

"Jadilah manusia yang kuat, tetapi jangan kehilangan kelembutan hati. Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani. Generasi yang mampu berdiri tegak untuk bangsanya, sekaligus mengulurkan tangan kepada sesamanya," pesannya.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan: Selamat Hari Sumpah Pemudake-98 Tahun 2026! Mari kita bangun generasi yang patriotik dalam pengabdian, gigih dalam perjuangan, dan berempati dalam kemanusiaan. Sebab masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui. Masa depan adalah sesuatu yang sedang kita bangun bersama. Salam Pemuda!" tutup sambutan Menpora yang dibacakan Wabup.

Upacara berlangsung khidmat dengan nuansa keberagaman budaya. Sejumlah pelajar tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia, serta pembacaan naskah Sumpah Pemuda oleh pemuda Dairi.

Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, Forkopimda Kabupaten Dairi, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, serta jajaran ASN Pemkab Dairi dan pelajar.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, tersebut merupakan upaya Polda Riau untuk meningkatkan disiplin pengguna jalan, menekan angka kecelakaan, serta mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan.

Pada Rabu (28/10/2026), personel Direktorat Lalu Lintas Polda Riau terus mengintensifkan pengawasan dan pelayanan di sejumlah ruas jalan. Kegiatan meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, edukasi keselamatan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pengawasan diprioritaskan pada titik rawan kecelakaan (black spot), lokasi rawan gangguan lalu lintas (trouble spot), kawasan sekolah, persimpangan, pasar, serta jalan arteri yang berpotensi mengalami kemacetan maupun kecelakaan.

Berdasarkan data penindakan, jumlah tilang meningkat dari 370 kali pada periode yang sama tahun 2025 menjadi 541 kali pada 2026. Angka tersebut bertambah 171 penindakan atau sekitar 46 persen. Sementara itu, jumlah teguran naik dari 650 menjadi 881, bertambah 231 penindakan atau sekitar 36 persen.

Peningkatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Ditlantas Polda Riau untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Penegakan hukum tetap dilaksanakan secara profesional dan proporsional, dengan mengedepankan pencegahan serta edukasi kepada pengguna jalan.

Selain penindakan, petugas juga melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi pengemudi angkutan orang dan barang, khususnya terkait kelelahan, konsentrasi, dan kebugaran. Pemeriksaan visual kendaraan serta ramp check bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait turut dilakukan untuk memastikan kelayakan kendaraan dan pemenuhan standar keselamatan.

Upaya pencegahan kecelakaan diperkuat melalui pembinaan kepada perusahaan otobus, operator angkutan dan logistik, serta mitra transportasi. Ditlantas Polda Riau juga memutakhirkan pemetaan lokasi rawan kecelakaan dan gangguan lalu lintas dengan memanfaatkan data IRSMS, hasil observasi, dan temuan di lapangan.

Pemeriksaan turut mencakup kondisi infrastruktur jalan, mulai dari rambu, marka, penerangan, genangan air, lubang jalan, hingga perlintasan. Hasil pemantauan menjadi dasar penyampaian rekomendasi penanganan kepada instansi berwenang.

Di sisi lain, petugas melakukan penanganan terhadap hambatan arus lalu lintas, seperti kendaraan mogok, parkir yang mengganggu, dan genangan air. Apabila diperlukan, penataan maupun rekayasa lalu lintas sementara dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pemantauan melalui K3I, RTMC, dan e-Turjawali juga dioptimalkan untuk mendukung deteksi dini, mempercepat respons terhadap gangguan lalu lintas, serta memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi.

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol. Gathut Bowo Supriyono, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berkendara.

"Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun, tujuan yang lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami terus mengedepankan edukasi, pencegahan, dan penindakan secara profesional untuk menekan angka kecelakaan serta fatalitas korban di wilayah Riau," tegasnya.

Gathut juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas sejak dini. Menurutnya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi anak-anak, baik di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal.

"Kami berharap para orang tua aktif mengingatkan anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Pastikan mereka menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara sepeda motor, tidak mengendarai kendaraan sebelum memenuhi persyaratan usia dan memiliki SIM, serta memahami risiko dari perilaku berkendara yang tidak aman," ujarnya.

Ia menambahkan, keteladanan orang tua dan kepedulian masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran, khususnya yang melibatkan anak-anak dan remaja. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu membangun kebiasaan berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab.

Melalui Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Ditlantas Polda Riau berkomitmen mengintegrasikan pengawasan, edukasi, pencegahan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

Polisi Bersama Masyarakat, Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan. (***)

Dalam upacara tersebut, Alexander Lisman Putra membacakan naskah sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia." Sambutan tersebut menegaskan pentingnya melanjutkan semangat perjuangan para pemuda yang telah mengikrarkan persatuan pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan untuk bersama-sama membangun Indonesia yang maju.

Melalui sambutan tersebut, seluruh peserta diajak untuk memahami bahwa kemajuan bangsa berawal dari karakter, semangat pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama.

Nilai patriotik diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air dan kontribusi nyata, kegigihan tercermin dalam semangat untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik, sedangkan empati menjadi landasan dalam membangun kebersamaan serta mempererat persaudaraan.

Sejalan dengan pesan tersebut, Alexander mengajak seluruh petugas, peserta magang Kemnaker, dan warga binaan untuk menjadikan nilai-nilai Sumpah Pemuda sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kepada peserta magang, ia berpesan agar terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, dan membangun integritas sebagai bekal untuk meraih masa depan serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Kepada seluruh petugas, ia mengajak untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Sementara itu, warga binaan didorong untuk terus mengembangkan diri, mengikuti program pembinaan dengan semangat, serta menumbuhkan optimisme dalam mempersiapkan masa depan.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi pengingat bahwa semangat kebangsaan dapat diwujudkan oleh setiap individu melalui tindakan nyata, kerja keras, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Lapas Kelas IIA Bangkinang berkomitmen untuk terus menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan serta pembinaan yang berorientasi pada perubahan positif.

Patriotik dalam pengabdian, gigih dalam berkarya, dan berempati dalam kebersamaan. Bersama, kita kuatkan persatuan untuk Indonesia yang lebih maju!

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Melangkah dengan Harapan yang Kokoh" (Amsal 23:18).

Dalam sambutannya mewakili Bupati Dairi, Wabup Wahyu Daniel Sagala mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan baru DPC PIKI Dairi. Ia menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar pengukuhan kepengurusan, melainkan awal dari tanggung jawab dan pengabdian untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

"PIKI merupakan wadah yang memiliki potensi besar dalam menghimpun pemikiran, pengetahuan, serta kepedulian para cendekiawan Kristen untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa," ujar Wahyu.

Wahyu mengajak PIKI untuk menyatukan potensi, gagasan dan kepedulian guna mewujudkan Kabupaten Dairi yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, serta pembangunan yang berkelanjutan.

"Kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik, saya berpesan agar menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Bangun kepengurusan yang solid, terbuka terhadap gagasan baru, dan mampu menghadirkan program kerja yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Jadikan masa bakti 2026-2031 sebagai periode yang meninggalkan karya dan kontribusi, bukan sekadar catatan kepengurusan saja," pintanya.

Sementara itu, Ketua DPC PIKI Dairi terpilih, Delphi Masdiana Ujung, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan titik awal untuk menghadirkan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. PIKI, katanya, harus mampu mengambil peran sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Dairi, TNI-Polri, lembaga adat, dan pimpinan gereja.

"Keberhasilan dan keberlanjutan karya PIKI di Kabupaten Dairi ada di tangan kita bersama. Mari kita melangkah bersama, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat sesuai visi, misi, dan platform organisasi," ujar Delphi.

Delphi memaparkan tiga agenda prioritas kepengurusan baru PIKI Dairi 2026-2031, yakni: Pertama, mendukung pemberantasan narkoba dan judi online (judol). Kedua, mendorong pemberdayaan UMKM yang inklusif. Ketiga, memperkuat ekonomi dan investasi daerah.

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Sekretaris DPD PIKI Sumatera Utara, Pdt. L. Stevenson Kumenit, didampingi Bendahara DPD PIKI Sumut, Bertha M. Silalahi.

Dalam struktur kepengurusan periode 2026–2031, Delphi Masdiana Ujung dipercaya sebagai Ketua, Freddy Sinaga sebagai Sekretaris, dan Rosianty Pasaribu sebagai Bendahara.

Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, mewakili Kadis Perindag Sumut Ika Dora Florentina Ginting, mewakili Kapolres Dairi Iptu Kornel Situmorang, mewakili Kajari Dairi Ade Sinaga, Ketua Dewan Penasehat PIKIKabupaten Dairi Ir. Parlemen Sinaga, Kadis Kominfo Dairi Desi Sianturi, serta pemateri seminar umum Ir. Yualiani Siregar, Dr. Abdul Roni Angkat (via zoom), Dr. Rustam Effendy Nainggolan (via zoom) dan Fatimah Boangmanalu.

AS, yang disebut merupakan kerabat almarhum Doni Pacek, diduga menjadi korban penyerangan brutal setelah berupaya menolong Doni Pacek yang sebelumnya mengalami penembakan dan membawanya ke Rumah Sakit Mitra Sehat.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak keluarga, AS diduga diserang ketika hendak meninggalkan rumah sakit. Dalam peristiwa tersebut, AS dilaporkan mengalami luka tembak dengan tujuh proyektil yang disebut bersarang di tubuhnya, serta luka akibat senjata tajam.

Tujuh peluru dan luka bacokan bukan perkara sepele. Ini adalah peristiwa serius yang harus diusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan.

KELUARGA KORBAN MENUNTUT KEADILAN

Pihak keluarga AS, melalui istrinya yang berinisial IS, telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara. Dalam laporan itu, keluarga menduga adanya tindak pidana serius, termasuk dugaan pembunuhan berencana. Dugaan tersebut harus diuji melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Keluarga mengaku terpukul atas kejadian yang menimpa AS. Niat untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis semestinya tidak berakhir dengan penderitaan dan ancaman terhadap keselamatan jiwa.

Atas kejadian tersebut, keluarga meminta Polda Sumatera Utara tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa, para pelaku ditangkap apabila bukti telah mencukupi, serta siapa pun yang diduga menjadi pengendali atau otak di balik penyerangan itu diungkap berdasarkan hasil penyidikan.

"Kami meminta keadilan untuk AS. Dia berusaha menolong kerabatnya yang menjadi korban penembakan, tetapi justru dirinya sendiri mengalami serangan yang sangat serius. Kami ingin perkara ini diusut sampai tuntas. Jangan hanya pelaku di lapangan yang dicari, tetapi siapa pun yang terbukti merencanakan, memerintahkan, atau terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," demikian tuntutan yang ingin disuarakan pihak keluarga.

PH KORBAN: JANGAN BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN

Sidik S.H. M.H dan Faisal S.H yang merupakan Penasihat hukum (PH) korban bersama keluarga mendesak Polda Sumatera Utara untuk menangani perkara ini secara serius, objektif, dan tanpa pandang bulu.

Menurut pihak korban, penyidik perlu mendalami seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penembakan terhadap almarhum Doni Pacek, tindakan AS ketika membawa korban ke rumah sakit, hingga dugaan penyerangan terhadap AS setelah berada di rumah sakit.

Keterangan saksi, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, hasil pemeriksaan medis, barang bukti proyektil, serta bukti lain yang relevan perlu ditelusuri untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja yang bertanggung jawab.

Pihak korban juga meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan kelompok yang disebut dalam keterangan keluarga, termasuk dugaan yang diarahkan kepada seseorang berinisial FA dan pihak-pihak lain. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan sebelum ada hasil penyidikan yang sah.

"Kami mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai pihak yang merencanakan, menyuruh, membantu, atau turut serta dalam tindak pidana ini, seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," demikian sikap tegas yang dapat disampaikan PH korban.

POLDA SUMUT HARUS MENJAWAB TUNTUTAN KEADILAN

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan antara pihak-pihak yang saling mengenal. Ketika seseorang mengalami serangan bersenjata yang mengakibatkan luka serius, negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban memastikan perkara tersebut ditangani secara sungguh-sungguh.

Keluarga korban membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar janji. Mereka membutuhkan penyelidikan yang transparan, perlindungan bagi korban dan saksi, serta perkembangan penanganan perkara yang jelas sesuai ketentuan hukum.

Polda Sumatera Utara diharapkan segera mendalami laporan tersebut, mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat berdasarkan alat bukti, dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana.

Jangan sampai keberanian seseorang untuk menolong sesama justru membuat keluarganya harus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian.

Keadilan harus ditegakkan. Fakta harus diungkap. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Keluarga dan penasihat hukum AS menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan meminta agar kasus ini mendapat perhatian serius dari Polda Sumatera Utara.

HUKUM HARUS BERDIRI TEGAK. KEKERASAN TIDAK BOLEH DIBIARKAN. DAN KEADILAN BAGI KORBAN TIDAK BOLEH DIABAIKAN. (Red/Tim)

Kegiatan audit yang berlangsung di Lapas Pasir Pangarayan tersebut dipimpin oleh Pengendali Teknis R. Eri Irawan dan Ketua Tim Firman Septa Firdaus bersama anggota tim Inspektorat Jenderal.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyambut baik kedatangan tim audit dan menyatakan kesiapan jajaran Lapas Pasir Pangarayan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, audit kinerja merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan, khususnya dalam penanganan permasalahan kapasitas hunian yang menjadi tantangan di berbagai lapas dan rumah tahanan.

"Kami menyambut baik pelaksanaan audit kinerja ini sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Kami berharap melalui kegiatan ini, dapat diperoleh masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan penanganan overcapacity dan overcrowding di Lapas Pasir Pangarayan," ujar Efendi P. Purba.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan audit kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi terhadap langkah-langkah penanganan overcapacity dan overcrowding sekaligus mendorong peningkatan efektivitas tata kelola pemasyarakatan.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Pasir Pangarayan terus berupaya memperkuat komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Pendaftaran telah dibuka sejak 1 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 Januari 2027. Proses pendaftaran dapat diakses secara daring (online) maupun langsung (offline).

Informasi ini menjadi peluang besar bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin meniti karier sebagai prajurit TNI AD. Namun, calon peserta diimbau memperhatikan tahapan dan batas waktu pendaftaran agar tidak kehilangan kesempatan.

Berdasarkan informasi resmi, proses penerimaan diawali dengan pendaftaran online maupun offline mulai 1 Oktober 2026 hingga 13 Januari 2027.

Setelah mendaftar, calon peserta wajib mengikuti tahapan validasi yang berlangsung sampai 15 Januari 2027. Sementara itu, pelaksanaan seleksi dijadwalkan mulai 15 Oktober 2026 hingga 22 Januari 2027.

Bagi masyarakat Sumatera Utara yang memilih mendaftar secara langsung, panitia menyediakan tujuh lokasi pelayanan, yakni:

1. Ajendam I/Bukit Barisan di Medan
2. Kodim 0205/Tanah Karo
3. Ajenrem 023/Kawal Samudera di Sibolga
4. Ajenrem 022/Pantai Timur di Pematangsiantar
5. Kodim 0209/Labuhan Batu di Rantauprapat
6. Kodim 0212/Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
7. Kodim 0213/Nias di Gunungsitoli

Calon peserta juga dapat memperoleh informasi melalui Babinsa di wilayah masing-masing atau menghubungi Call Center Spersdam di nomor 08217810062.

Untuk pendaftaran daring, masyarakat dapat mengakses situs resmi rekrutmen TNI AD melalui https://ad.rekrutmen-tni.mil.id.

Salah satu poin penting yang perlu menjadi perhatian calon peserta adalah ketentuan biaya. Panitia menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan tidak dipungut biaya apapun.

"Pendaftaran penerimaan Bintara PK TNI AD Gelombang I Tahun Anggaran 2027 gratis atau tanpa dipungut biaya," demikian penegasan dalam informasi penerimaan tersebut.

Selain itu, ada kabar baik bagi calon peserta dari luar daerah. Pendaftar tidak dibatasi berdasarkan wilayah penerbitan KTP. Artinya, pendaftar dapat menggunakan KTP dari wilayah mana saja, sehingga kesempatan ini terbuka luas bagi masyarakat dari berbagai daerah.

Meski jadwal pendaftaran masih cukup panjang, calon peserta diminta tidak menunda. Pasalnya, pendaftaran online maupun offline serta validasi dapat ditutup sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila kuota telah terpenuhi.

Oleh karena itu, calon peserta disarankan segera memeriksa persyaratan resmi dan menyelesaikan proses administrasi melalui jalur resmi untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen TNI AD. (Red/Tim)

​Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh AKBP Dr. Winarko, M.Psi., bersama jajaran tim psikologi Polda Riau, yaitu Pembina Artha Riana N, S.Psi., M.M. (Psikolog), Iptu Oki Mahendra, S.Psi., Iptu Dony Prasetya, M.Psi., dan Brigadir M. Ravi Khan, S.Psi. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kapolsek Sungai Apit, AKP Albert Suryadi Sitompul, S.H.

​Kedatangan rombongan disambut hangat oleh pihak keluarga korban, di antaranya H. Khairani selaku abang kandung korban, serta Wayan Rona dan Rosmela yang merupakan anak-anak dari almarhumah Sdri. Farida Hanum.

​AKBP Dr. Winarko menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan psychological first aid (penanganan awal psikologis) serta pendampingan moral dan emosional kepada keluarga yang ditinggalkan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan trauma dan beban emosional keluarga dalam menghadapi masa-masa sulit pascakejadian tragis tersebut.

​"Kami hadir untuk memberikan dukungan moral dan pendampingan psikologis agar pihak keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan dalam melewati masa duka ini," ujar perwakilan tim di lokasi.

​Rangkaian kegiatan pendampingan psikologis ini berlangsung hingga pukul 17.15 WIB. Seluruh proses kunjungan berjalan dengan aman, lancar, dan penuh suasana kondusif.

Peristiwa tragis ini pertama kali terungkap ketika seorang saksi, Afrina Ramayana Daulay, merasa curiga setelah terduga pelaku keluar rumah sekitar pukul 06.30 WIB. Saat itu, WP sempat mengatakan kepada saksi bahwa ibunya sedang "tidur dengan nyaman", lalu langsung pergi meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa.

​Sebelum kabur, WP sempat mendatangi tetangga untuk meminta uang tunai dan meminta tolong diantarkan ke kawasan Pasar Sungai Apit.

​Rasa curiga yang mendalam membuat saksi dan warga sekitar memberanikan diri untuk memeriksa kondisi di dalam rumah korban. Karena pintu tidak terkunci, saksi masuk dan menemukan korban yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tak bernyawa dalam kondisi telungkup di atas kasur ruang televisi dengan ceceran darah di sekitar tubuh dan pakaiannya.

​Penangkapan Cepat dan Barang Bukti

​Warga setempat segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Apit. Personel kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat melakukan pengamanan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

​Tak butuh waktu lama, sekira pukul 07.30 WIB, polisi mendapat informasi dari seorang sopir travel mengenai keberadaan WP di sekitar Jalan Hang Tuah, Kelurahan Sungai Apit. Petugas langsung melakukan penangkapan dan membawanya ke Mapolsek Sungai Apit.

​Dari olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya:

1. 1 bilah pisau berbercak darah dengan gagang berwarna hijau.
2. ​1 bilah pisau lipat berbercak darah.
3. ​1 buah tas ransel warna hitam dan 1 buah tas tangan merek Aidebam.
4. ​Perhiasan milik korban berupa 1 buah gelang emas dan sepasang anting emas.

​Proses Hukum dan Observasi Kejiwaan

​Saat ini, jajaran kepolisian telah menyelesaikan olah TKP, mengautopsi jenazah korban, serta mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik (Labfor). Sementara itu, terduga pelaku WP telah dikirim ke Biddokkes untuk menjalani observasi kejiwaan mengingat status perawatannya sebelumnya.

​Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 458 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pembunuhan. Kasus ini kini dalam penanganan penuh oleh Polres Siak dan Polsek Sungai Apit.

Nekatnya para pengelola membuka kembali lokasi maksiat ini di radius yang sangat dekat dengan lingkungan sekolah memicu kemerahan publik. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terang-terangan terhadap norma agama, hukum, dan masa depan generasi bangsa.

Berdasarkan informasi, perjudian ini diduga kuat dikendalikan atau dimiliki oleh oknum TNI berinisial/panggilan "Danru" selaku pengendali utama.

Peran "Yepta" disebut-sebut berperan sebagai kaki tangan sipil sekaligus koordinator lapangan yang mengatur operasional harian di lokasi.

​Tantangan Terbuka Bagi APH dan Pemerintah

​Meskipun sempat menjadi sorotan publik dan menuai kecaman luas, para pengelola perjudian tersebut tampaknya tidak memiliki rasa gentar sedikit pun terhadap hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

​Ancaman Nyata bagi Generasi Muda: Beroperasinya lokasi perjudian di sebelah sekolah berpotensi besar merusak mental dan moral para pelajar Yapim Situngaling yang setiap hari berlalu-lalang di sekitar lokasi.

​Dugaan Pembiaran: Kembali beroperasinya tempat ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah ada oknum-oknum tertentu yang membekingi bisnis ilegal ini sehingga merasa kebal hukum?

​Peringatan Keras dan Konsekuensi Hukum

​Kepada para pemilik, pengelola, dan siapapun yang terlibat di balik operasional perjudian tembak ikan Yepta, aparat penegak hukum (APH) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) didesak untuk tidak tinggal diam.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:

​Pasal 303 KUHP tentang Perjudian: Jelas mengancam para pelaku penyelenggara perjudian dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda jutaan rupiah.

​Undang-Undang Perlindungan Anak: Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak ke dalam situasi yang membahayakan moral dan mental (seperti lingkungan perjudian) dapat dijerat pidana berat.

​Desakan Tindakan Tegas Tanpa Kompromi

​Masyarakat Karo dan para pemerhati pendidikan mendesak agar:

​Kapolres Tanah Karo dan jajarannya segera turun tangan menggerebek dan menutup secara permanen lokasi perjudian tersebut tanpa tebang pilih.

​Pemerintah Kabupaten Karo melalui Satpol PP bertindak tegas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) ketertiban umum dan perlindungan anak.

​Segala bentuk bentuk bekingan atau pelindungan oknum terhadap tempat perjudian ini harus dibongkar dan diproses secara hukum secara transparan.

​Jika aparat penegak hukum terus bersikap lamban, maka masyarakat bersama elemen mahasiswa dan tokoh adat tidak akan tinggal diam untuk mengambil langkah-langkah konstitusional demi menyelamatkan masa depan anak-anak Karo dari pengaruh buruk perjudian.

Desakan Keras: Masyarakat Minta Pomdam I/BB dan Polda Sumut Bertindak!

​Mengingat adanya dugaan keterlibatan oknum aparat militer dalam melindungi atau mengendalikan bisnis ilegal ini, masyarakat mendesak agar Pomdam I/Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara segera turun tangan secara langsung.

​Publik menilai pembiaran ini sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan tatanan sosial di Kabupaten Karo. Aparat berwenang dituntut tidak pandang bulu untuk segera menggerebek, menutup permanen, dan menyeret seluruh pihak, baik oknum militer berinisial "Danru" maupun koordinator lapangan bernama "Yepta" ke meja hijau demi tegaknya hukum dan keadilan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, diwakili oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib), Moch. Subhan Zakaria, untuk mengikuti kegiatan apel tersebut.

Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 dalam rangka mendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Kehadiran perwakilan LapasPasir Pangarayan merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi antarinstansi, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi di Kabupaten Rokan Hulu.

Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, melalui Kasi Adm. Kamtib Moch. Subhan Zakaria, menyampaikan bahwa koordinasi dan sinergi antarinstansi merupakan hal penting dalam mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap sinergi dan koordinasi antarinstansi semakin kuat. LapasPasir Pangarayan mendukung upaya bersama dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas," ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait demi mendukung terciptanya kondisi wilayah Rokan Hulu yang aman dan kondusif.

Kehadiran arena judi yang beroperasi bebas dari siang hingga malam hari ini telah memicu keputusasaan di tengah masyarakat. Perjudian tersebut tidak hanya menjerat usia produktif, tetapi juga kaum ibu hingga warga lanjut usia (lansia) di Tanah Karo.

​"Sudah dilaporkan berkali-kali, bahkan sudah pernah dibuat aksi demonstrasi, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Rasanya percuma lapor ke polisi kalau malah makin ramai begini," cetus warga bermarga Ginting dan Tarigan dengan nada kecewa saat diwawancarai wartawan, Senin (26/10/2026).

Diduga Milik Oknum TNI, Dijalankan Kaki Tangan Sipil

​Informasi yang dihimpun di lapangan mengungkapkan bahwa jaringan bisnis mesin judi tembak ikan ini diduga kuat dibackup dan dimiliki oleh oknum anggota TNI berinisial AT.

​Namun, guna mengelabui hukum dan menyamarkan operasional harian di lapangan, bisnis judi tersebut dijalankan oleh sejumlah warga sipil yang bertindak sebagai kaki tangan dan koordinator lokasi, yakni Yepta, Deni S, dan Rivan.

​Pola pengoperasian yang memanfaatkan warga sipil sebagai 'tameng' ini disinyalir sengaja diterapkan agar bisnis haram tersebut tetap berjalan mulus tanpa tersentuh tindakan tegas aparat penegak hukum.

​Dampak Sosial Mengkhawatirkan: Resahkan Ibu-Ibu dan Lansia

​Praktik perjudian ini tidak lagi bersembunyi. Berdasarkan rekaman video yang beredar, arena judi berlokasi di tempat-tempat yang sangat mudah diakses publik. Terlihat sejumlah lansia perempuan (nini-nini dan nande-nande) ikut duduk berjam-jam memutarkan uang mereka di meja judi tembak ikan.

​Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terkait kehancuran ekonomi tingkat rumah tangga serta merosotnya moral masyarakat akar rumput di Tanah Karo akibat lilitan utang judi.

​Aparat Penegak Hukum Masih Bungkam

​Meskipun bukti video aktivitas perjudian yang memperlihatkan keterlibatan lansia hingga dugaan nama-nama pengelolanya telah beredar luas, pihak Polres Tanah Karo belum juga mengambil langkah konkret.

​Hingga berita kedua ini diturunkan, jajaran Polres Tanah Karo belum memberikan keterangan resmi maupun respons saat dikonfirmasi awak media terkait maraknya lokasi perjudian tersebut.

Redaksi masih membuka ruang klarifikasi bagi Kapolres Tanah Karo dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan guna melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

​Masyarakat kini mendesak pimpinan yang lebih tinggi, baik Polda Sumatera Utara maupun Kodam I/Bukit Barisan (Pomdam I/BB), untuk turun langsung memberantas mafia perjudian di Tanah Karo dan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat, baik dari unsur aparat maupun kaki tangan sipilnya.

Pertemuan itu membahas penguatan sinergi masyarakat dan aparat dalam mencegah serta memberantas perjudian dan peredaran narkoba.

Fernando mendorong AJUDAN memperluas sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh judi dan narkoba. Ia juga berharap AJUDAN menjadi wadah aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut.

Ketua Umum AJUDAN Jefri H. Manik mengatakan organisasinya dibentuk oleh masyarakat dan berkomitmen mendorong pemberantasan judi serta narkoba. Menurut dia, kedua persoalan itu dapat merusak generasi muda, kehidupan, dan ketahanan keluarga.

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat, aparat pertahanan, dan penegak hukum untuk mempersempit peredaran narkoba serta praktik perjudian.

Rombongan AJUDAN dipimpin Jefri H. Manik, didampingi Sekretaris Jenderal Jhon Merdeka, Wakil Ketua Umum Shandy Hutapea, S.H., Ketua Serikandi DPP Bunda Erni, dan sejumlah pengurus.

AJUDAN mengundang Dandim 0201 Medan untuk memberikan arahan dalam deklarasi organisasi yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Kodim 0201 Medan juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pertama kepada DPP AJUDAN. Organisasi itu diharapkan terus berperan dalam mendukung pemberantasan perjudian dan narkoba.

AJUDAN mengusung semangat "Medan Bersih, Indonesia Bermartabat dan Bermoral" untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan melindungi generasi penerus bangsa.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua orang tersangka, yakni DS selaku manajer SPBU dan H selaku supervisor SPBU. Berdasarkan penyidikan, DS diduga memerintahkan H untuk merusak segel mesin pompa BBM, sementara H bertindak sebagai eksekutor yang merusak segel guna mengubah serta mengurangi takaran pengisian kepada konsumen.

​Kronologi Pengungkapan dan Modus Operandi

​Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol. Irfan Rifai, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat penyelidikan gabungan antara tim penyidik Unit 2 Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut dan UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa (20/10/2026) sore.

​Saat melakukan sidak di lokasi, petugas mendapati tersangka H sedang membongkar mesin pompa BBM. Setelah diperiksa secara teliti, ditemukan bahwa segel atau locis pada tiga mesin pompa dalam kondisi rusak.

Petugas kemudian melakukan pengujian takaran menggunakan bejana ukur bersama pihak metrologi. Hasilnya sangat mencengangkan karena volume BBM yang keluar tidak sesuai dengan indikator 20 liter pada mesin:

1. Biosolar: Ditemukan kekurangan sebanyak 510 mililiter.
2. ​Pertalite: Ditemukan kekurangan sebanyak 440 mililiter.
3. ​Pertamax: Ditemukan kekurangan sebanyak 460 mililiter.

​"Modusnya, alat tera diubah sedemikian rupa untuk mengurangi takaran BBM. Kami menguji tiga pompa di SPBU tersebut dengan masing-masing 20 liter, namun BBM yang keluar tidak mencapai angka tersebut," ujar Kombes Irfan saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Senin (26/10/2026). Selisih takaran tersebut mencapai hampir setengah liter untuk setiap pengujian 20 liter BBM.

​Beroperasi Selama 7 Tahun dengan Keuntungan Ratusan Juta Rupiah

​Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan berita acara pemeriksaan (BAP), praktik curang perusakan segel mesin pompa BBM ini ternyata telah berlangsung sekitar tujuh tahun.

​Dari hasil penghitungan sementara berdasarkan data penjualan pada totalisator SPBU serta pengukuran selisih takaran oleh petugas metrologi selama periode Juni hingga Oktober 2026, kerugian atau keuntungan tidak sah yang diraup pelaku diperkirakan mencapai Rp595.321.508,90.

​Adapun rincian selisih volume BBM dalam kurun waktu tersebut meliputi:

1. Biosolar: 32.768,3 liter
2. ​Pertalite: 34.681,1 liter
3. ​Pertamax: 1.575,8 liter

​Barang Bukti dan Langkah Pengembangan

​Sementara itu, Plt. Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Marbintang, mengungkapkan bahwa petugas turut mengamankan uang tunai senilai Rp77.425.000 di lokasi kejadian yang diduga merupakan hasil penjualan harian.

​Selain uang tunai, barang bukti yang disita meliputi satu buah tang, satu buah obeng, dokumen pendukung, rekaman CCTV dalam flash disk, tiga unit telepon genggam, serta tiga mesin pompa dispenser BBM yang kini telah dipasangi garis polisi (police line).

​Kombes Irfan menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pihaknya juga menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

​Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf c juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pemeriksaan ulang ini ditujukan kepada mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Sumut, Dicky Erlangga.

Dicky merupakan satu-satunya tersangka dari delapan tersangka baru yang belum ditahan oleh tim penyidik lantaran mangkir pada agenda penahanan sebelumnya.

​"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka DE (Dicky Erlangga) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Juru Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2026).

​Mangkir dari Agenda Penahanan Massal

Pemanggilan ulang ini dilakukan setelah Dicky Erlangga tidak hadir pada pemeriksaan Jumat lalu. Pada kesempatan yang sama, KPK telah menahan 7 dari 8 tersangka baru hasil pengembangan perkara tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Tujuh tersangka lain yang sudah ditahan sejak 22 Oktober 2026 tersebut meliputi:

1. Stanley Cicero Haggard Taupattinaja (Eks Kepala BBPJN Sumut periode Sep 2024–Juni 2025)
2. T. Rahmatsyah Putra (Mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut)
3. ​Manaek Manalu (Mantan PPK Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut)
4. Munson Ponter Paulus Hutauruk (Mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut)
5. ​Rahmad Parulian (Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut)
6. ​Faisal (PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I)
7. ​Heri Handoko (PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I)

Duduk Perkara dan Skema Commitment Fee

Pengembangan kasus korupsi proyek jalan di Sumut ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penetapan 5 tersangka awal, termasuk eks Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Total tersangka dalam perkara ini kini mencapai 13 orang.

Dari penyidikan lanjutan, KPK menemukan adanya praktik penetapan commitment fee proyek penanganan jalan nasional dengan patokan persentase berjenjang:

1. Kepala BBPJN Sumut: 4%
2. ​Kasatker PJN Sumut: 4%
3. ​Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1% – 1,5%
4. ​Bendahara dan Pokja BBPJN Sumut: Masing-masing 0,5%

​Tersangka Dicky Erlangga diduga menerima fee proyek sebesar Rp1,77 miliar semasa menjabat. Apabila penyedia atau kontraktor menolak memberikan commitment fee, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) pada pengadaan proyek-proyek berikutnya.

KPK mengimbau agar tersangka kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk mempermudah proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam amanatnya, Sonny menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian atau instansi tertentu.

"Tanggung jawab dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab salah satu institusi," tegasnya.

Menurut Sonny, risiko kecelakaan lalu lintas dapat dialami siapa saja tanpa memandang profesi, usia, maupun golongan.

Karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Sumatera Utara.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung operasi tersebut dengan meningkatkan disiplin, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menghormati sesama pengguna jalan.

Ia menegaskan, kepatuhan berlalu lintas bukan sekadar untuk menghindari pelanggaran dan sanksi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

"Mari sama-sama kita wujudkan lalu lintas jalan raya Sumatera Utara ini yang aman, tertib, dan berkeselamatan," ujarnya.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, Polda Sumut berharap kesadaran dan disiplin masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas serta jalan raya yang lebih aman bagi seluruh pengguna jalan.