Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak segera turun tangan memerintahkan Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus menangkap bos besar mafia Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Madina - Provinsi Sumatera Utara berinisial "PWG", menyusul viralnya video pamer alat berat jenis ekskavator yang secara arogan melakukan aktivitas illegal PETI secara terang-terangan di media sosial. Aktor tersebut diduga kuat merupakan anak kandung dari PWG berinisial P*tra.

"Hukum seakan lumpuh dan tak berdaya di Kabupaten Madina. Maraknya aktivitas PETI di sejumlah titik di Kabupaten Madina, nyaris tidak ada penindakan hukum sama sekali. Kita mengecam aksi pembiaran ini seolah ada pihak tertentu yang kebal hukum dan diduga dibekingi oleh oknum aparat" tegas Ketua Presidim SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai Nasution kepada pers di depan Kantor DPRD Kabupaten Madina (29/06/2026).

Ahmad Rifai saat itu bersama Direktur Eksekutif TMGI {The Madina Green Institute), Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah) Hanafi Lubis, Ketua JAM NU Hendra, Presidum MPR-Madina Ahmad Rangkuti, Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-Sr) Dahler Lubis dan sejumlah aktivis lainnya mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaan kelompok masyarakat dan aliansi aktivis terhadap kinerja institusi penegak hukum yang terkesan "Tutup Mata" dan tak berani bertindak tegas menyikat para pelaku dan mafia tambang PETI serta menertibkan aktivitas illegal tersebut.

Hal ini kemudian diperparah dengan kinerja aparat yang dinilai lamban dan terkesan tidak serius dalam penanganan kasus hukum terkait video viral aktifitas PETI yang telah menghebohkan tanah air "Bukti visual berupa video live aktor/ pelaku PETI udah lama tersebar ke publik. Hal itu sudah menjadi dasar yang kuat bagi aparat untuk bertindak tegas. Segera proses hukum dan tangkap pelaku video viral tersebut karna telah nyata melakukan pelanggaran hukum secara serius berupa tindak pidana kejahatan lingkungan dengan aktivitas illegal" tegas mereka.

Mereka meminta aparat bisa lebih profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini secara adil, demi mengembalikan kredibilitas dan marwah kepolisian di mata rakyat. "Aparat kita minta jangan berlindung dibalik kata sedang proses, masih tahap penyelidikan. Tapi proses dan finishing hasil penyelidikan tersebut tak pernah diungkap ke publik" tegas mereka.

Lemahnya kinerja aparat, menurut anasa mereka mengindikasikan adanya kekuatan besar di balik operasional tambang ilegal tersebut. Gurita bisnis ilegal di Kotanopan dan sejumlah titik lainnya diduga kuat berjalan mulus dan seolah kebal hukum karena mendapat perlindungan atau bekingan dari oknum aparat penegak hukum.

"Jika tingkat Polres saha tidak berani menyentuh para mafia tambang seperti 'PWG, G**da' dan sindikat mafia lainnya, kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut segera mengambil alih kasus ini. Hukum tidak boleh tunduk pada sindikat yang diduga merangkul oknum aparat demi merusak alam Kotanopan dan ekosistem lingkungan Kabupaten Madina secara keseluruhan. Kasus pamer video viral ini merupakan puncak arogansi yang melukai komitmen Polri Presisi dan telah menantang wibawa hukum serta memicu kemarahan publik" tegas mereka.

Sementara Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) Sutan Paruhuman menegaskan, sikap pasif dan lamban Kapolres Madina telah memicu rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang bertepatan dengan momentum menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Aliansi aktivis akan mendatangi Mapolres Madina untuk menyerahkan kado berupa "Rapor Merah" sebagai simbol kegagalan total kepolisian setempat dalam memberangus praktik PETI yang sebenarnya telah menjadi atensi khusus Kapolri.

"Jika jaringan penambang ilegal ini tetap dibiarkan eksis dan merasa kebal hukum, maka kredibilitas institusi kepolisian di mata publik dipertaruhkan dan berada di titik terendah yang memalukan." tutupnya

Dalam peninjauan jalan tersebut, Bupati Vickner Sinaga di dampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Masaraya Berutu, Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi, Camat Parbuluan Landong Napitu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rafael Siringo-ringo, serta Kepala Desa.

Bupati Dairi Vickner Sinaga mengatakan ruas jalan yang diperbaiki ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan perbaikan jalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah daerah akan selalu berupaya memperbaiki infrastruktur jalan guna mendukung aktivitas masyarakat," ujar Bupati Vickner Sinaga.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Masaraya Berutu mengatakan perbaikan jalan yang akan dilakukan sepanjang kurang lebih 407 meter. Ia katakan pekerjaan pemeliharaan jalan akan selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat lewat akses jalan yang baik.

Lebih lanjut disampaikan Masaraya Berutu, Bupati Dairi menginginkan satu kecamatan minimal 2 jalan yang dapat diperbaiki dan menjadi prioritas. "Untuk kecamatan Parbuluan, satu lagi ada di Siarung-arung yang sedang dalam pengerjaan pemeliharaan. Sebanyak 30 paket pemeliharaan jalan sudah berkontrak dan telah masuk proses pengerjaan," tambahnya.

Dairi,asatupro.com-Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) merupakan momentum penting untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi dalam mencetak Generasi Emas Indonesia. Melalui kampanye ini, pemerintah daerah dan instansi terkait di seluruh Indonesia turut mengadakan berbagai kegiatan, seperti Safari KB gratis dan edukasi pola asuh anak.

Pemkab Dairi memperingati Harganas ke-33 Tahun dengan mengadakan upacara dan Mengenakan Pakaian Adat Pakpak di kantor Bupati, Senin (29/6/2026). Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili oleh Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menjadi inspektur upacara dalam kegiatan tersebut dimana tema yang di ambil yaitu "Ayah Wajib Hadir" pada peringatan Harganas ke-33 Tahun.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dairi membacakan amanat dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga/BKKBN) Wihaji, yang menyampaikan hari ini tantangan ekonomi makro, disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai-nilai sosial, hingga ancaman siber, masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita.

Jika hubungan dan interaksi dalam keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus.

Oleh karena itu, Wihaji menegaskan bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.

Masih kata Menteri Wihaji, kita bisa memperbaiki kualitas SDM demi mengapitalisasi Bonus Demografi, kuncinya ada pada tiga pilar utama pembangunan keluarga: Kesehatan, Pendidikan Karakter, dan Ketahanan Mental.

"Upaya perbaikan kualitas SDM dan penguatan karakter ini mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di atas pundak para ibu sendirian," Oleh karena itu pada momentum Hari Keluarga Nasional yang sangat berharga ini, saya ingin mengetuk hati dan kesadaran para kepala keluarga di seluruh pelosok negeri ini.

Saya juga ingin menyampaikan pesan yang sangat mendalam dan serius kepada para Ayah di seluruh Indonesia.

"Ayah, peran Anda di dalam rumah tangga bukan sekadar sebagai mesin pencari nafkah materi. Keterlibatan aktif, kehadiran fisik, dan kedekatan emosional seorang Ayah dalam proses pengasuhan anak juga adalah faktor determinan bagi pembentukan struktur kepribadian dan kestabilan emosi anak-anak kita," ujar Menteri Wihaji mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam upacara para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD serta Para Camat, Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili oleh Staf Ahli I Sri Dewi Manik bersama Anggota TP PKK Kabupaten.

Berbagai data menunjukkan bahwa praktik kekerasan aparat masih menjadi persoalan serius. Komnas HAM mencatat pada 2023 terdapat 2.753 pengaduan HAM, dengan 771 pengaduan ditujukan kepada Polri, menjadikannya institusi yang paling banyak diadukan masyarakat. Selain itu, sepanjang 1 Januari 2020–24 Juni 2024, Komnas HAM menerima 282 laporan dugaan penyiksaan, di mana 176 kasus (sekitar 62%) diduga dilakukan oleh anggota Polri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan wewenang belum terselesaikan secara sistemik.

Temuan organisasi masyarakat sipil juga memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. KontraS mencatat selama Juli 2023–Juni 2024 terjadi 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri dengan 754 korban luka dan 38 korban meninggal dunia.

Pada periode Juli 2024–Juni 2025, KontraS kembali mencatat 602 peristiwa kekerasan, meliputi penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa aksi, hingga dugaan extrajudicial killing yang menyebabkan 40 korban meninggal dunia. Bahkan hingga Mei 2026, Komnas HAM masih menerima 151 aduan dugaan penyiksaan, yang menunjukkan bahwa praktik kekerasan aparat belum mengalami perbaikan yang signifikan.

Ditengah tingginya catatan pelanggaran tersebut, UU Nomor 5 Tahun 2026 yang baru saja disahkan pada 17 Juni 2026 justru memunculkan persoalan baru. Sejumlah ketentuan dinilai memperluas kewenangan Polri seperti bertambahnya ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil, perluasan tugas dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, serta kenaikan batas usia pensiun yang dinilai belum didasarkan pada kajian yang terbuka mengenai kebutuhan organisasi dan reformasi kelembagaan.

Kebijakan tersebut berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan, mempersempit ruang promosi bagi personel muda, serta mengalihkan fokus reformasi dari peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas menuju perluasan kewenangan institusi.

Sebagaimana Bung Karno mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus diabdikan kepada rakyat, maka kekuatan POLRI tidak boleh diukur dari luasnya kewenangan ataupun panjangnya masa jabatan, melainkan dari tingkat kepercayaan publik yang dibangun melalui penegakan hukum yang adil, profesional, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri merupakan kebutuhan mendesak demi mewujudkan kepolisian yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Atas kesadaran ideologis, dalam melihat situasi maupun kondisi dalam Analisa yang objektif maka kami DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Tolak UU No.5 Tahun 2026 yang sarat kepentingan untuk memuluskan abuse of power bagi oknum-oknum kepolisian.
2. Mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pemimpin tertinggi institusi POLRI untuk bertanggungjawab secara moral dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri.
3. Lakukan penegakan hukum dan kode etik secara tegas, transparan juga tanpa impunitas terhadap setiap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyiksaan, tindakan represif, penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, intimidasi, maupun pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan independen guna mewujudkan Polri yang profesional, humanis, demokratis, dan benar-benar menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 17 Juni 2026, di depan rumah korban di Lingkungan III Lopo Baru, Kelurahan Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru. Dalam laporannya, korban menyebut dugaan penganiayaan dilakukan oleh seorang pria berinisial RDP.

Menurut keterangan korban, pelaku diduga memukulnya dengan keras. Korban berusaha menangkis menggunakan tangan, namun tetap terpental hingga terjatuh ke lantai semen. Setelah itu, korban mengaku diludahi hingga mengenai kacamata yang dikenakannya.

Tidak berhenti di situ, pelaku juga disebut melemparkan kursi plastik, sapu lidi, serta sebungkus rokok beserta mancis ke arah korban, meski lemparan tersebut tidak mengenainya.

Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami trauma berat dan hingga kini belum berani kembali menjalankan usahanya sebagai pedagang karena masih dihantui rasa takut.

Usai kejadian, korban bersama keluarganya mendatangi Polsek Batang Toru untuk membuat laporan polisi. Namun, menurut pihak korban, laporan tersebut diduga tidak diterima tanpa alasan yang jelas. Atas kondisi itu, korban kemudian memberikan kuasa kepada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Anak Bangsa Tabagsel untuk mendampingi proses hukum yang ditempuh.

Ketua Umum PBH Anak Bangsa Tabagsel, RHa Hasibuan, menyayangkan dugaan tidak diterimanya laporan korban di Polsek Batang Toru. Menurutnya, setiap laporan masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan, wajib diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau benar laporan masyarakat sempat ditolak tanpa dasar hukum yang jelas, itu merupakan preseden buruk dalam pelayanan kepolisian. Fungsi Polsek adalah menjadi garda terdepan menerima pengaduan masyarakat, bukan justru menutup pintu bagi pencari keadilan. Jangan sampai masyarakat dipaksa berkeliling mencari kantor polisi yang mau menerima laporannya," tegas RHa Hasibuan, Minggu (28/6/2026).

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 20.45 WIB, laporan korban akhirnya diterima di SPKT Polres Tapanuli Selatan dengan Nomor: LP/B/246/VI/2026/SPKT/POLRES TAPSEL/POLDA SUMUT, tertanggal 17 Juni 2026, atas nama pelapor Rosliana Daulay.

Menurut RHa Hasibuan, diterimanya laporan yang sama di Polres justru menimbulkan pertanyaan besar terhadap pelayanan di tingkat Polsek.

"Kalau laporan itu akhirnya diterima di Polres pada hari yang sama, berarti secara administrasi maupun substansi tidak ada alasan untuk menolak laporan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Polsek Batang Toru tidak dapat memberikan pelayanan yang sama? Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada institusi kepolisian hanya karena buruknya pelayanan di tingkat bawah," ujarnya.

RHa menegaskan, pelayanan kepolisian merupakan wajah pertama penegakan hukum. Oleh karena itu, dugaan penolakan laporan tidak boleh dianggap persoalan sepele.

"Polri hari ini mengusung slogan Presisi dan Polri Untuk Masyarakat. Slogan itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kalau masyarakat datang sebagai korban malah dipersulit, lalu di mana letak perlindungan negara terhadap warga yang mencari keadilan? Kami meminta Kapolres Tapanuli Selatan mengevaluasi dugaan pelayanan tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun kode etik, harus ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Sementara itu, menanggapi konfirmasi Asatupro.com mengenai perkembangan penanganan perkara, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, AKP Bontor Desmon, menyampaikan bahwa laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"LP-nya sudah kami terima dan saat ini masih proses mengundang saksi-saksi dan mengumpulkan bukti lainnya. Demikian Bang," ujar AKP Bontor Desmon melalui pesan WhatsApp, Minggu (28/6/2026). (MN)

Penelusuran tersebut dilakukan setelah dikabarkan bahwa Polres Simalungun dan jajaran sebelumnya melaksanakan penyisiran ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi arena perjudian pada pekan yang lalu.

Informasi yang beredar bahwa Operasi yang dipimpin Satreskrim Polres Simalungun, dilakukan menyusul laporan masyarakat serta pemberitaan media mengenai dugaan aktivitas perjudian di Desa Pokan Baru, hingga Tim awak media mengkonfirmasi langsung Ke Kasi Humas Polres Simalungun Bapak VJ Purba tapi masih belum membuahkan hasil jawaban yang pasti.

Namun, berdasarkan hasil investigasi lapangan, tim media menemukan sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh penjelasan. Menurut informasi yang diperoleh, aparat mengamankan meja mesin tembak ikan, sementara belum terlihat adanya penangkapan terhadap pihak yang diduga berperan sebagai pengelola, penjaga (anak koin), maupun pemain bahkan Terduga Bandar Togel "FG" (Keluarganya JG).

Tim investigasi kemudian mendatangi lokasi yang sebelumnya diduga menjadi arena perjudian berkedok warung di pemukiman warga, termasuk melakukan penelusuran ke Polsek Tanah Jawa dan Polres Simalungun secara menyeluruh. Dari hasil penelusuran tersebut, tim mengaku belum memperoleh informasi mengenai keberadaan barang bukti maupun perkembangan penanganan perkara tersebut.

"Kami ingin mengetahui di mana barang bukti itu disimpan. Kemudian apakah ada tersangka yang telah diamankan, termasuk penjaga mesin maupun pihak yang diduga mengelolanya. Sampai saat ini informasi tersebut belum kami peroleh," ujar salah seorang anggota tim investigasi berinisial Silalahi (40).

Perwakilan tim investigasi dari Pimpinan Media Siber Nusantara ID, Bung Joe, menilai keterbukaan informasi kepada publik (KIP) sangat diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Selain menelusuri dugaan praktik perjudian, tim investigasi juga menerima sejumlah informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa oleh oknum Kepala Desa Pokan Baru berinisial 'JG'.

Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan audit oleh aparat yang berwenang.

Saat melakukan peninjauan terhadap salah satu pembangunan jalan rabat beton di sekitar kantor desa, beberapa warga mengeluhkan kondisi fisik proyek yang menurut mereka telah mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan.

"Jalan yang dibuat si Jepri Gultom ini belum sampai satu tahun sudah retak dan rusak. Ketebalannya juga tidak merata," ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Temuan tersebut mendorong tim investigasi untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan fisik serta penggunaan anggaran desa apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Di sisi lain, beredar pula berbagai dugaan mengenai adanya hubungan antara sejumlah pihak dengan aktivitas perjudian di wilayah tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang belum terbukti di pengadilan.

Tim investigasi mendesak Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang SH, agar memastikan penanganan dugaan perjudian dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu apabila ditemukan keterlibatan pihak mana pun. Selain itu, Bapak Kajari Simalungun Munawal Hadi juga diharapkan menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa apabila terdapat bukti permulaan yang cukup.

Tim investigasi gabungan ini menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bentuk fungsi kontrol sosial media serta mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, tanpa ada Dikriminalisasi atas karya jurnalistik yang fakta di lapangan.

(TIM REDAKSI)

Secara teoretis, perhelatan berskala nasional ini menjadi instrumen nyata dari konsep wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang berfungsi sebagai stimulan percepatan arus perputaran modal di tingkat daerah.

Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pelaksanaan Rakernas Apeksi 2026 memegang fungsi krusial dalam melakukan rebranding terhadap citra ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini.

Narasi publik mengenai Kota Medan yang selama ini kerap diidentikkan dengan stigma negatif, seperti isu ketidakamanan atau julukan "Gotham City," berpotensi diubah secara fundamental lewat kesuksesan pengelolaan acara ini.

Efek Domino Ekonomi dan Industri MICE

Keberhasilan Medan yang sebelumnya sukses mengelola ajang besar seperti turnamen AFF menjadi bukti bahwa stabilitas keamanan adalah modal utama dalam membangun kepercayaan investor (investor confidence).

Ketika kenyamanan kota terjamin, Medan akan semakin diminati sebagai destinasi investasi jangka panjang serta pariwisata alternatif.

Secara ilmiah, industri MICE memiliki karakteristik daya dampak luas melalui multiplier effect (efek pengganda).

Pengeluaran para delegasi dari berbagai pemerintah kota di Indonesia selama acara berlangsung akan langsung mengalir ke berbagai sektor hilir, mulai dari transportasi, akomodasi perhotelan, industri kuliner, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang mendapatkan akses perluasan pasar.

Pemko Medan Harus Jamin Keamanan dan Kenyamanan

Menyikapi momentum besar ini, Tokoh Pemuda Sumatera Utara yang juga eks Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut periode 2018-2021, Alwi Hasbi Silalahi, memberikan pandangan kritis sekaligus optimistis. Ia menegaskan bahwa perhelatan ini adalah panggung pembuktian bagi Kota Medan di mata nasional.

Menurut Alwi, kelompok kepemudaan siap bersinergi mendukung kesuksesan acara, namun Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan aparat penegak hukum harus memberikan jaminan penuh terhadap stabilitas wilayah selama rangkaian Rakernas berlangsung.

"Penunjukan Medan sebagai tuan rumah Rakernas Apeksi 2026 ini harus dimanfaatkan secara total. Ini bukan sekadar acara seremonial kumpul-kumpul wali kota, melainkan momentum emas untuk menghapus stigma negatif 'Gotham City' yang selama ini merugikan citra kita di luar daerah. Pemko Medan harus memastikan infrastruktur siap, dan yang terpenting, jamin keamanan serta kenyamanan para tamu," ujar Alwi Hasbi Silalahi dalam keterangannya di Medan, Minggu (28/6/2026).

Mantan pimpinan HMI di Sumut ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan langsung sektor UMKM lokal agar dampak ekonomi dari kunjungan delegasi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar atau hotel berbintang semata.

"Para delegasi yang datang ini adalah kelompok high-yield atau berdaya beli tinggi. Sektor UMKM dan kerajinan lokal khas Medan harus diberi ruang prioritas sebagai etalase utama di lokasi acara. Pemuda Sumatera Utara akan mengawal agar momentum ini benar-benar membawa berkah ekonomi yang merata bagi masyarakat arus bawah," tegas Alwi menutup pernyataannya.

Rentetan kasus hukum yang menjerat MS bukanlah hal baru. Berdasarkan data yang dihimpun, sepak terjang kontroversial MS sudah tercatat sejak satu dekade lalu. Tahun 2016 (Kasus Penipuan & Penggelapan): MS dilaporkan oleh Adin Purba ke Polres Labuhanbatu atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini tidak berhenti di kepolisian, melainkan menggelinding hingga ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Labuhanbatu, Rantauprapat, Sumatera Utara.

Terkait laporan ini MS di jatuhi hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara oleh pengadilan negeri Labuhan Batu, Rantau Prapat, dengan nomor putusan 1020/Pld.B /2018/PN Rap.

Tahun 2018 (Kasus Pengrusakan Lahan) MS kembali dilaporkan ke Polres Labuhanbatu, kali ini oleh Hetty br Simanjuntak. MS diduga melakukan pengrusakan lahan dan tanaman di atas tanah yang diklaim sepihak sebagai miliknya, padahal hak atas tanah tersebut sah milik Hetty. Akibat tindakan arogan ini, Polres Labuhanbatu menetapkan MS sebagai tersangka.

Aksi paling ekstrem yang dilakukan MS baru-baru ini adalah dugaan penyebaran provokasi dan isu hoaks di media sosial. MS mengklaim 16 ekor lembu milik Jefrey Agustono Ariska sebagai miliknya. Bersama komplotannya, MS membuat video viral yang melemparkan tuduhan serius bahwa "Aparat TNI terlibat dalam pencurian lembu miliknya".

Padahal, fakta hukum berbicara sebaliknya. Peristiwa ini justru bermula ketika anak MS yang berinisial AR Hutabarat dilaporkan oleh Jefrey ke Polres Labuhanbatu dengan nomor laporan STTLP / B / 491 / IV / 2026 / SPKT / POLRES LABUHANBATU / POLDA SUMUT atas dugaan pencurian lembu milik Jefrey. Setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik, AR terbukti bersalah dan resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Diduga kuat, karena tidak terima anaknya menyandang status tersangka, MS nekat memainkan narasi provokatif di media sosial demi menggiring opini publik dan menekan penegak hukum.

Kuasa hukum Jefrey, Muhammad Rifqi Maulana, S.H., memberikan respons menohok terkait manuver licik yang diduga dilakukan oleh MS.

"Kami menduga karena tidak terima anaknya dilaporkan ke polisi, maka MS sengaja membuat video viral yang mengatasnamakan aparat TNI mencuri lembu. Bagaimana mungkin klien kami yang punya lembu dan mengambil dari lahan kami sendiri dibilang mencuri?" tegas Rifqi Maulana.

Rifqi juga mengimbau agar kepolisian dan masyarakat luas tidak terkecoh oleh video yang sengaja diviralkan demi memutarbalikkan fakta tersebut.

"Hukum harus tegak lurus, katakan salah jika benar terbukti bersalah. Jangan karena ada isi video viral maka masyarakat dan polisi tidak berani menetapkan yang bersalah menjadi terdakwa," pungkasnya secara tajam.

Masyarakat kini mendesak agar Polres Labuhanbatu bertindak tegas, tanpa pandu bulu, dan tidak tunduk pada intimidasi ataupun tekanan opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak yang gemar membuat keonaran. (Red/Tim).

Jefrey menegaskan bahwa narasi dalam video tersebut adalah berita bohong (hoaks) yang dimanipulasi secara sengaja untuk menciptakan kegaduhan publik serta merusak citra institusi TNI.

Sebagai bentuk tindakan tegas, Jefrey Agutono Ariska di dampingi kuasa hukumnya Muhammad Rifqi Maulana,S.H dari kantor hukum RFM & Associates telah resmi melaporkan akun-akun media sosial penyebar hoaks tersebut ke pihak kepolisian Polda Sumatera Utara dengan nomor ; STTLP / B / 1030 / VI / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA dengan jeratan Pasal 263 KUHP (UU No. 1/2023) dan/atau Pasal 441 Subsider Pasal 433, pada hari jumat 26 juni 2026.

Langkah hukum ini diambil karena berita tersebut disebarkan secara liar tanpa konfirmasi, yang secara nyata melanggar asas jurnalisme dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta menjurus pada fitnah dan pencemaran nama baik.

Jefrey membeberkan fakta sebenarnya yang sengaja ditutupi oleh para oknum provokator di lapangan. Ia kehilangan hewan ternak pada April 2026, Jefrey mendapati jumlah lembunya menyusut drastis, dari semula 32 ekor hanya tersisa 16 ekor.

Berdasarkan kesaksian anggotanya yang bernama Sadra, pada bulan Februari seorang pria bernama Arisan Hutabarat ( AH )diduga kuat telah mengambil lembu di lahan Blok A 24 milik Jefrey. Saat ditegur, AR justru melakukan ancaman pembunuhan kepada Sadra.

AR Hutabarat sendiri dikenal sebagai preman arogan dan sadis yang saat ini diduga kuat berstatus Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Setempat (DPS) di Polres Labuhanbatu atas kasus pembacokan terhadap adik kandungnya sendiri.

Ketahui AR Hutabarat merupakan anak dari Martogi Sinaga ( MA) yang diduga menjadi otak pelaku pencurian lembu milik Jefrey, yang sudah di laporkan di Polres Labuhan batu dengan nomor ; STTLP / B / 491 / IV / 2026 / SPKT / POLRES LABUHAN BATU / POLDA SUMATERA UTARA, yang saat ini melarikan diri (buron).

Diduga karena tidak senang anaknya dilaporkan ke polisi, MA Sinaga dan komplotannya bekerja sama untuk berusaha mengklaim lembu yang tersisa di lahan milik Jefrey sebanyak 16 ekor menjadi milik nya dengan cara setiap Jefrey mengeluarkan lembu dari lahannya sendiri ia membawa komplotan dalam jumlah besar ke lahan jefrey agar jefrey takut dan mundur.

Sakit hati karena aksi penjarahannya gagal, MA Sinaga dan komplotannya sengaja merekam video dan menyebarkannya dengan narasi palsu yang menuduh "Oknum TNI mencuri lembu janda Boru Sinaga".

Jefrey menjelaskan kepada awak media , terkait ada segerombolan orang yang sedang melintas di jalan umum, "saya tidak mengetahui kalau mereka aparat atau masyarakat biasa. Karena jalan tersebut merupakan jalan umum yang menuju pasir Limau Kapas," pungkasnya.

Jefrey menilai, MA Sinaga yang dikenal licik dan seorang residivis yang memiliki rekam jejak banyak laporan polisi di Polres Labuhanbatu diduga sengaja melempar isu provokatif yang menyeret institusi negara demi membungkam kasus-kasus kriminal yang saat ini sedang menjerat dirinya dan keluarganya.

Melalui klarifikasi resmi ini, Jefrey Agustono Ariska menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, meminta dengan sangat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh potongan video viral yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Ia memastikan 100% bahwa tuduhan TNI mencuri lembu adalah Fitnah Keji.

Jefrey secara terbuka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan khususnya kepada Panglima TNI bapak Jenderal TNI Agus Subiyanto, S, E., M. Si , dan Panglima Kodam I Bukit Barisn Mayjen TNI Hendy Antariksa atas video yang beredar tanpa jelas narasi dan faktanya. Jefrey menyayangkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyeret nama TNI ke dalam konflik eksternal yang sama sekali tidak melibatkan mereka.

Jefrey menaruh harapan besar kepada Polda Sumatera Utara agar dapat bekerja secara maksimal, cepat, dan transparan untuk mengusut tuntas laporannya, sehingga aktor intelektual di balik penyebaran hoaks dan pencurian ini segera ditangkap.

"Saya berharap distorsi informasi dan berita hoaks yang merusak tatanan sosial seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Biarkan hukum yang berbicara dengan seadil-adilnya," tutup Jefrey. (Red/Tim).

Tetapi ada hal lain yang dilakukan oleh BNN Kota Binjai ditahun ini, bila ditahun kemarin BNN Kota Binjai melaksanakan kegiatan di pendopo Umar Baki dengan kegiatan syukuran namun kali ini BNN Kota Binjai yang dipimpin oleh Ucok Ferry M.H melakukan kegiatan di Lapangan Merdeka bersama anak - anak.

Acara yang dimaksud ialah lomba mewarnai tingkat TK - SD - SMP hingga SMA dan Bazaar UMKM ini dibuka langsung oleh Kepala BNN Kota Binjai Ucok Ferry M.H dan dihadiri oleh sejumlah stakeholder serta pemangku kebijakan di Kota Binjai. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini akan berakhir di hari Minggu besok.

Tampak hadir diacara HANI tersebut sejumlah undangan antara lain :

- Kepala BNNP Sumut yang diwakili oleh Soritua Sihombing.
- Sekda Kota Binjai.
- Anggota DPRD Sumut Meriahta Sitepu.
- Danmen Brimob Kombes Pol. M. Zulfikar.
- Kapolres Binjai AKBP. Mirzal Maulana.
- Dandim 0203/Lkt Letkol Inf. Medwin Sangkakala.
- Kalapas Kelas IIA Binjai Mohammad Mokaffi.
- Kajari Binjai.
- Kepala PN Binjai.
- Kepala PA Binjai.
- Danyon Arhanud 11/WBY.
- Danyonif 100/PS.
- Dansubdenpom Binjai.
- Ketua DPW PW FRN Sumut Roy Nasution.

Dalam pembukaan acara lomba mewarnai tersebut, Kepala BNN Kota Binjai berpesan agar adik - adik yang mengikuti acara itu dapat berlaga secara sportif. Kegiatan lomba ini dilakukan agar anak - anak bisa terhindar dari bahaya narkoba, apalagi kegiatan seperti ini jarang sekali dilakukan.

Kepala BNN Kota Binjai Ucok Ferry M.H dalam kata sambutannya juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara Nomor 1 dalam peredaran narkoba. Untuk itu, dirinya meminta agar Kita bersama dapat mencegah bahaya narkoba dimulai dari lingkungan kita sendiri.

Apalagi di Kota Binjai ini, narkoba sudah memasuki fase mengkhawatirkan. Untuk itu sudah saatnya kita bersatu untuk mencegah peredarannya, apabila masyarakat melihat adanya pengedar dan pemakai narkoba di lingkungannya untuk jangan ragu atau takut melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Sebab dengan adanya informasi itu dapat mencegah narkoba beredar di masyarakat, ujarnya. Diakhir rangkaian kegiatan Kepala BNN Kota Binjai pun melakukan photo bersama dengan seluruh tamu yang hadir.

Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk "Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Medan, Jumat (26/6/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah menguatnya dinamika politik nasional yang diwarnai kritik dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, Lintas 98 Sumut menilai pemerintahan saat ini mulai merealisasikan sebagian cita-cita Reformasi 1998, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan.

Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik, melainkan menyampaikan pandangan berdasarkan perkembangan yang mereka amati.

"Kami mencoba menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita Reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Turman.

Meski memberikan dukungan, Turman menegaskan bahwa para aktivis Reformasi tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

"Kami akan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik. Namun di sisi lain, kami juga akan tetap memberikan kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade.

Menurutnya, demokrasi politik selama ini belum sepenuhnya berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dinilai belum merata meskipun ruang kebebasan politik telah terbuka.

"Selama 28 tahun reformasi masih terdapat kekurangan. Jika demokrasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi hanya demokrasi semu. Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai segelintir kelompok, maka demokrasi politik akan kehilangan makna bagi kesejahteraan rakyat," katanya.

Edison menilai Indonesia perlu memperkuat konsep sosio-demokrasi, yakni demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh rakyat.

Delapan Sikap Politik

Melalui pernyataan politik tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik, yaitu:

1. Mendukung langkah pemerintah memberantas korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
2. Mendukung pemberantasan korupsi dari sektor pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran penerimaan negara.
3. Mendukung penertiban kawasan hutan serta redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat.
4. Mengawal semangat antikorupsi dan efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan.
5. Mendukung restrukturisasi APBN untuk memperkuat program-program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi tata kelolanya.
6. Menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan program MBG.
7. Mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program-program strategis nasional.
8. Mendorong persatuan nasional menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

Edison menegaskan dukungan yang diberikan bukanlah cek kosong bagi pemerintah. Sebaliknya, gerakan Reformasi akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada rakyat serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, yakni Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.

Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, sekaligus tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.

(Red/Tim)

Berdasarkan data RUP, paket pertama memiliki Kode RUP 67173721 dengan nama paket Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja–Bangunan Gedung Kantor dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp74.259.400. Sementara paket kedua memiliki Kode RUP 65989916 dengan nama paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp60.900.000.

Hal itu disampaikan sekretaris DPRD Kota Padangsidimpuan, Roy Susanto Siagian, kepada awak media terkait perubahan mekanisme tersebut. Menurutnya, keputusan swakelola diambil karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki sejumlah kerusakan gedung menjelang rapat paripurna serta peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

"Itu swakelola karena kebutuhan mendesak. Kan itu sudah masuk media, bocor semua. Sudah kita perbaiki. Memang ada anggarannya. Karena mau menyambut 17 Agustus nanti datang tamu dan akan ada rapat lagi. Beberapa OPD juga nanti menggunakan ruangan di atas (ruang komisi), tidak mungkin dalam keadaan bocor," ujar Roy kepada awak media, Kamis (25/6/2026).

Roy juga menegaskan bahwa perubahan metode pelaksanaan pekerjaan dari penyedia menjadi swakelola tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

"Aku melaksanakan ini dengan mengundang Kabag Umum, Kabag PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), staf teknis, serta meminta pendampingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum," jelasnya.

Namun, hasil pekerjaan di lapangan justru memunculkan pertanyaan. Pantauan awak media usai wawancara menunjukkan sejumlah pekerjaan dinilai tidak mencerminkan kualitas pemeliharaan yang baik.

Salah satunya terlihat pada pemasangan pintu kamar mandi berbahan fiber (plastik) produksi pabrik yang diduga dipaksakan agar sesuai dengan ukuran kusen. Pintu tersebut tampak dipotong menggunakan gergaji sehingga hasil akhirnya terlihat kurang rapi dan mengurangi nilai estetika bangunan.

Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa proses pengerjaan dilakukan tanpa perencanaan dan pengukuran yang matang sejak tahap pemesanan material.

Tak hanya itu, di ruang Komisi DPRD yang menjadi lokasi rapat, hasil pengecatan juga tampak tidak seragam. Awak media menemukan penggunaan jenis cat yang berbeda dalam satu ruangan, di mana sebagian kusen jendela dicat menggunakan cat minyak, sementara beberapa daun pintu menggunakan cat berbahan dasar air. Perbedaan tersebut membuat tampilan ruangan terlihat belang dan terkesan dikerjakan tanpa standar penyelesaian yang sama.

Temuan-temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan swakelola, terutama menyangkut aspek perencanaan, pengawasan, serta mutu hasil pekerjaan yang dibiayai dari anggaran pemerintah. (MN)

Permohonan telaah, pengumpulan data (Puldata), pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), dan pemeriksaan tersebut secara resmi telah disampaikan DPW HARI Sumut sebagai bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Ketua DPW HARI Sumut, M. Khairuddin Hasibuan, ST menegaskan bahwa organisasinya tidak serta-merta melayangkan laporan tanpa lebih dahulu meminta penjelasan kepada pihak terkait. Menurutnya, upaya klarifikasi telah dilakukan pada 12 Mei 2026 melalui pesan WhatsApp, namun hingga kini tidak diperoleh jawaban resmi.

"Prinsip keberimbangan kami junjung tinggi. Kami sudah meminta penjelasan terlebih dahulu, tetapi tidak mendapat respons. Karena itu kami menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum agar seluruh prosesnya diuji secara objektif dan profesional," ujarnya.

Soroti Pencantuman Merek dalam Dokumen Pengadaan

Salah satu poin yang menjadi perhatian DPW HARI Sumut adalah proyek Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SPAM Regional Mebidang di Kecamatan Sunggal Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp5.240.950.900.

Berdasarkan penelusuran terhadap Dokumen Pemilihan Nomor 001.03/T-POKJA 3/DCKTR.66862158/IV.2026 tertanggal 8 Mei 2026, penyedia diwajibkan melampirkan surat dukungan pabrikan untuk material pipa HDPE yang disebutkan menggunakan merek tertentu, yakni Rucika, Maspion, dan Urbana.

Tidak hanya itu, dalam dokumen spesifikasi teknis yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran pada 11 April 2026, disebutkan bahwa material pipa HDPE yang dapat digunakan berasal dari merek-merek tersebut, sementara untuk material water meter disebutkan hanya merek Linflow dengan kewajiban melampirkan surat dukungan.

Menurut DPW HARI Sumut, kondisi tersebut layak ditelaah lebih lanjut untuk memastikan apakah penyusunannya memiliki dasar teknis yang objektif atau justru berpotensi membatasi persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kami mempertanyakan dasar teknis dan dasar hukumnya. Jika produk lain memiliki spesifikasi, mutu, dan sertifikasi yang setara, maka semestinya juga memperoleh kesempatan yang sama untuk bersaing," kata Khairuddin.

Temuan BPk Rp.35 miliar atas Serah terima pekerjaan belum jelas.

Pemkab Deli Serdang mengelompokkan persediaan untuk diserahkan ke dalam tiga kelompok diantaranya persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan dokumen BPK saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 pada Dinas CKTR sebesar Rp35.247.246.060,00.

Atas nilai tersebut sebagian masih belum diserahterimakan sebesar Rp33.541.375.060,00 karena belum ditemukan BAST-nya, sedangkan sebagian lagi masih belum jelas status serah terimanya sebesar Rp1.706.051.000,00. Atas barang persediaan yang belum jelas statusnya tersebut merupakan pekerjaan Tahun 2022 s.d 2023.

Atas temuan BPK tersebut, DPW HARI Sumut meminta Kejati Sumut menelaah persoalan administrasi persediaan pada Dinas CKTR Kabupaten Deli Serdang dengan nilai mencapai Rp35.541.375.060 tersebut, sebagaimana tercantum dalam hasil laporan hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan.

Menurut organisasi anti korupsi tersebut, angka yang sangat besar tersebut perlu diverifikasi untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan administrasi, keberadaan fisik barang, serta dokumen pendukungnya yang tidak dapat ditemukan.

"Uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Jika seluruh administrasi telah sesuai ketentuan, tentu hal itu baik bagi publik. Namun apabila ditemukan penyimpangan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Dugaan Kekurangan Volume Pekerjaan Juga Diminta Diperiksa

DPW HARI Sumut turut meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan kekurangan volume pekerjaan pada proyek Rehabilitasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 guna memastikan tidak terjadi pembayaran yang melebihi realisasi pekerjaan di lapangan.

Khairuddin menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, bukan vonis terhadap pihak tertentu.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan pendalaman secara profesional dan independen. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Namun apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu," tegasnya.

Hingga berita ini disusun, pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang belum memberikan tanggapan resmi terkait substansi dugaan yang disampaikan DPW HARI Sumut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah jurnalistik.

Pesta rakyat dan syukuran ini setelah adanya Kolaborasi antara Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Peduli Keutuhan Dan Kelestrian Bantaran Sungai Ular Sumatera Utara (PMPKKBSUSU) Nersama Satgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem, DPC Papera Deli Serdang, Forkopimda Deli Serdang dan Penegak Hukum (PH) Deli Serdang pihak Denpom Lubuk Pakam dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) II Medan dalam penertiban Lokasi Galian C atau Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Bantaran sungai ular ini membuahkan hasil dan dalam beberpa bulan terakhir seluruh aktifitas Galian C ditertibkan secara total.

Pihak PMPKKBSUSU dan Satgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem dan DPC Papera Deli Serdang merasa Kerusakan Lingkungan di Bantaran sungai ular akibat Galian C atau Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan Keuntungan pribadi dalam beberapa tahun ini benar-benar menjadi sorotan masyarakat karena mengancam kehidupan masyarakat akan banjir besar bilamana bantaran sungai ular tetsebut jebol.

Sehingga atas keluhan masyarakat itu jadi konsentrasi Pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berusaha Menindak dan menertibkan Pelaku Galian C dalam beberapa bulan terakhir sehingga seluruh galian C di bantaran sungai Ular ditindak dan ditertibkan secara total.

Hadir dalam acara syukuran dan pesta rakyat tersebut, Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan diwakilkan Kepala Dinas Sosial Yusnaldi, Kepala Balai BBWSS II Medan Feriyanto Pawenrusi, ST, MT Beserta rombongan, Kapolresta deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana S.IK, M.Si, yang diwakili Wakapolsek Beringin Iptu Kurnia, Perwakilan Denpom I/1-3 Lubuk Pakam, Perwakilan Dandim 0204/DS, Ketua DPD Papera Sumut Suratman.

Sebelum masuk ke lokasi acara, seluruh tamu undangan disambut dengan tarian reok dan wayang orang sebagai wujud pelestarian budaya jawa yang ada di desa tersebut, sekaligus seluruh tamu undangan mendapat kalungan bunga penghormatan dari Ketua PMPKKBSUSU Naryo dan Dansatgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem Jaiman Supnur alias Okky yang juga sebagai Penasehat PMPKKBSUSU, serta siraman bunga tepung tawar dari para ibu pengajian di desa setempat.

Dalam Acara tersebut Jaiman Supnur selaku Dansatgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem yang juga penasehat PMPKKBSUSU Memabawa Doa syukuran dalam pesta rakyat Penutupan Lokasi Galian C yang sekaligus dirangkai dengan penyanyunan 350 anak yatim.

Selanjutnya Jaiman Supnur juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bupati Deli Serdang dan Forkopimda lainnya yang telah melakukan penutupan lokasi galian C bersama masyarakat yang tergabung dalam PMPKKBSUSU dan Ormas Papera Deli Serdang yang selama ini terus berkoordinasi dan menbuat pengaduan secara tertulis dan lisan sehingga terwujudla penutupan lokasi Galian C tersebut.

"Saat ini saya selaku penasehat PMPKKBSUSU dan juga selaku Dansatgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem menggaransi bahwa tidak ada lagi Galian C di bantaran Sungai Ular di wilayah 5 kecamatan, masing-masing, Kecamatan Beringin, Galang, Pagar Merbau, Lubuk Pakam dan Pantai Labu, sebab setelah penutupan PMPKKBSUSU terus melakukan pengawasan," ujar Jaiman Supnur.

Sementara dalam Kata sambutan Kepala BBWSS II Medan Feriyanto Pawenrusi,ST, MT sangat mengapresiasi acara pesta rakyat dan syukuran yang dirangkai dengan menyantuni 350 anak yatim serta mengundang pegiat seni jawa penampilan reok ponorogo dan wayang orang.

"Saya seumur hidup baru kali ini disambut dengan seni Reok dan wayang orang serta dikalungi rangkaian bunga sebagai tanda penghormatan, sangat luar biasa masyarakat yang tergabung dalam PMPKKBSUSU," ujar Feriyanto.

Selain itu Feriyanto juga menegaskan bahwa wilayah bantaran sungai ini merupakan pengawasan mereka, sehingga pihak BBWSS II Medan berencana akan mempetbaiki Bantaran sungai yang rusak akibat galian C drai pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Diperkirakan ada 12 titik bnayaran sungainular yang rusak di wilayah kabupaten deli serdang dengan panjang 40 kilometer, sehingga perbaikan ini sudah dianggarkan tahun 2026 hingga Tahun 2027 mendatang, langkah tegas masyarakat dari PMPKKBSUSU ini petlu di contoh oleh masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga kerusakan Bantaran Sungai Ular dapat teratasi," tegas Feriyanto.

Sedangkan Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan yang diwakilkan Kepala Dinas Sosial Yusnaldi menyampaikan Permohonan maaf karena tidak dapat hadir karena danya kegiatan pelnatikan 76 Kepala Desa se deli serdang, Bupati sangat ingin berhadir dalam pesta rakyat dan syukuran ini, namun berbenturan dengan acara pelantikan kades tersebut.

"Bupati deli serdang menyampaikan Pesan bahwa sangat mengapresiasi masayarkat PMPKKBSUSU yang sangat peduli akan lingkungan dan berani mengadu dan bertindak bersama pihak Forkopimda serta penegak Hukum di deli serdang untuk menutup lokasi galian C illegal tersebut," ujar Yusnaldi.

Yusnaldi juga megaskan setelah penutupan lokasi galian C ini, pihak Forkopimda dan masyarakat selalu bergantian melakukan patroli, memastikan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kembali melakukan praktik galian C itu.

Usai kata sambutan, Secara simbolis puluhan anak yatim mendapatkan santuan berupa sembako dan uang tunai yang betepatan dengan tanggal 10 Muharram 1448 Hijriyah yang meruapkan Hari Rayanya anak Yatim.

Kegiatan Pesta Rakyat ini juga digelar makan bersama dengan menggunkaan daun pisang yang diatasnya diletakkan nasi serta laukknya yang akan disantap bersama-sama sebagai wujud kebersamaan. (Red/Tim)

Tersangka berinisial PN (29), warga Marihat Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, diamankan sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya dugaan transaksi narkoba di lingkungan mereka.

Komandan Kodim 0207/SML, Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P., menjelaskan kronologi penangkapan.

"Pukul 07.00 WIB kami terima laporan warga soal dugaan aktivitas jual beli sabu di Simpang Dosin. Personel Unit Intel langsung kami kerahkan untuk pemantauan dan pengintaian guna memastikan kebenaran informasi," ungkap Letkol Agus saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Setelah dua jam melakukan observasi, pukul 09.40 WIB personel di lapangan melaporkan bahwa informasi masyarakat terindikasi benar. Laporan itu langsung diteruskan Dan Unit Intel kepada Dandim.

"Tidak menunggu lama, pukul 10.00 WIB saya perintahkan Dan Unit Intel untuk melakukan penindakan dan penangkapan. Keselamatan personel dan warga jadi prioritas, makanya kita lakukan briefing singkat dulu pukul 10.10 WIB sebelum bergerak," tambahnya.

Tepat pukul 10.30 WIB, tim Unit Intel Kodim 0207/SML mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar. Saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa dua bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu dengan berat bruto 2,69 gram dan satu unit telepon seluler merek OPPO warna hitam.

Penindakan tersebut langsung dilaporkan kepada Gamot Huta V Nagori Marihat Bandar, Denny Iswanto, sebagai bentuk transparansi kepada perangkat desa.

Selanjutnya, pukul 11.00 WIB tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Unit Intel Kodim 0207/SML di Jalan Asahan KM 5,5, Kecamatan Siantar, untuk dimintai keterangan awal dan pengamanan sementara.

Setelah pendataan dan pemeriksaan awal selesai, pukul 12.30 WIB tersangka PN beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun di Jalan Jhon Horailam Saragih, Kecamatan Raya.

"Penyerahan ke Polres sesuai prosedur. TNI tidak punya kewenangan penyidikan narkotika. Tugas kami membantu menciptakan kondisi wilayah yang aman dari narkoba. Proses hukum selanjutnya jadi ranah kepolisian," tegas Letkol Agus.

Atas perbuatannya, PN diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman untuk pengedar sabu di bawah 5 gram adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp1 miliar.

Kasat Resnarkoba Polres Simalungun yang dikonfirmasi terpisah membenarkan telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kodim 0207/SML.

"Sudah kami terima. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk pengembangan jaringan di atasnya," ujar Kasat.

Laporan : Bobby sihite

Anak korban, Lukas, mengaku masih berupaya mencari keadilan atas kematian ayahnya yang dinilai penuh tanda tanya. Selain mempertanyakan tindakan pihak yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut, keluarga juga menyoroti proses penerimaan korban di RSU Sufina Aziz, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia.

Menurut keluarga, korban diterima di rumah sakit pada Jumat, 5 Juni 2026 sekitar pukul 02.20 WIB dini hari tanpa adanya identitas jelas dari pihak yang mengantarkan korban.

Atas peristiwa tersebut, keluarga telah membuat laporan polisi dengan Nomor: LP/B/2594/VI/2026/SPKT LANTAS/Polrestabes Medan/Polda Sumut tertanggal 17 Juni 2026 yang diterima oleh Aipda Taufik H. Rambe, SH.

Dari hasil penelusuran dan rekaman CCTV rumah sakit, keluarga memperoleh sejumlah foto yang memperlihatkan sosok seorang pria dan dua wanita yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Namun hingga saat ini identitas mereka masih belum diketahui.

Kronologi Menurut Keterangan Keluarga

Lukas menjelaskan bahwa pada Jumat, 5 Juni 2026 sekitar pukul 01.30 WIB, keluarga menerima kabar dari pihak RSU Sufina Aziz bahwa ayah mereka berada di rumah sakit tersebut.

Setelah salah seorang anggota keluarga tiba di rumah sakit, korban diketahui telah meninggal dunia. Berdasarkan informasi awal yang diterima keluarga, korban diantar menggunakan sebuah mobil yang diduga terkait dengan kecelakaan tersebut bersama dua orang wanita.

"Saya sempat bertanya kepada petugas rumah sakit siapa yang mengantarkan ayah saya. Petugas menjawab ada dua orang wanita yang datang menggunakan taksi online. Namun ketika saya menanyakan apakah mereka meninggalkan identitas, petugas mengatakan tidak ada," ujar Lukas.

Menurutnya, alasan yang disampaikan petugas bahwa kedua wanita tersebut terburu-buru berangkat bekerja ke Tanjung Morawa pada tengah malam menimbulkan tanda tanya bagi pihak keluarga.

Keluarga kemudian melakukan penelusuran ke lokasi kejadian dan memperoleh informasi bahwa kecelakaan diduga terjadi pada Kamis malam, 4 Juni 2026 sekitar pukul 21.23 WIB.

Sementara itu, korban baru dibawa ke rumah sakit beberapa jam kemudian.

"Yang menjadi pertanyaan besar bagi kami, selama rentang waktu sekitar tiga jam itu ke mana ayah kami dibawa oleh pihak yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut," kata Lukas.

Selain itu, keluarga juga mempertanyakan kondisi luka yang ditemukan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, disebutkan tidak terlihat adanya luka robek pada bagian belakang kepala korban.

Namun saat jenazah diterima keluarga, ditemukan luka robek cukup besar pada bagian tersebut.

Sekitar pukul 03.30 WIB dini hari, keluarga membawa jenazah almarhum ke rumah duka dan kemudian dimakamkan pada siang harinya.

Harapan Keluarga

Keluarga berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini dan segera mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, keluarga juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi, rekaman CCTV, atau mengetahui identitas pria dan dua wanita yang terekam kamera pengawas RSU Sufina Aziz untuk memberikan informasi kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan kasus.

"Kami hanya ingin mendapatkan kejelasan dan keadilan atas kematian orang tua kami. Kami berharap siapa pun yang mengetahui informasi terkait kejadian ini dapat membantu agar kasus ini segera terungkap," tutup Lukas.(Red/Tim)

‎Publik dibuat geram dengan fakta bahwa TM, yang diduga kuat sebagai pemasok bahan baku etomidate untuk "pod getar", bebas keluar masuk Indonesia sejak tahun 2025. Bagaimana mungkin seorang WNA dengan mobilitas tinggi dan aktivitas mencurigakan bisa lolos dari radar pemantauan pihak imigrasi?

‎Alih-alih memberikan penjelasan transparan, Kanwil Imigrasi Sumut justru terkesan menutup-nutupi masalah ini.

‎Alih-alih menggelar konferensi pers terbuka untuk menjelaskan kegagalan sistem pengawasan mereka, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan Nainggolan, hanya mengeluarkan pernyataan normative soal koordinasi dengan kepolisian.

‎"Penanganan kasus tindak pidana narkotika berada di ranah kepolisian. Kami masih berkoordinasi dengan Polrestabes Medan untuk mendukung proses penyidikan," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).

Pernyataan ini dinilai publik sebagai upaya cuci tangan, mengingat kewenangan penindakan narkoba memang ada pada polisi, namun kegagalan pengawasan orang asing mutlak merupakan tanggung jawab imigrasi.

‎Di tengah desakan publik untuk transparansi, Kanwil Imigrasi Sumut justru menggelar kegiatan yang sangat mencurigakan. Sejak Senin (22/6/2026) hingga Selasa (23/6/2026), sebuah kegiatan tertutup bertajuk "Media Tour" digelar di Hotel Aryaduta Medan, salah satu hotel termewah di kota ini. Gambar spanduk yang terpasang di lokasi acara bertuliskan "Selamat Datang Peserta Kegiatan Media Tour Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Medan, 22-23 Juni 2026,".

Ironisnya, spanduk yang "menyambut" media ini justru dipasang di lokasi yang terbatas dan tidak melibatkan mayoritas media di Sumut.
‎
‎Indikasi pembungkaman semakin kuat. Berdasarkan informasi, kegiatan "Media Tour" ini hanya dihadiri oleh segelintir wartawan yang "dipilih" secara khusus oleh pihak imigrasi. Tidak ada sosialisasi terbuka mengenai acara ini, dan media-media independen yang kritis tidak diundang.
‎
‎Kecurigaan semakin bertambah ketika Humas Kanwil Imigrasi Sumut, Fiqih, enggan memberikan keterangan lebih lanjut saat dikonfirmasi mengenai kriteria pemilihan wartawan dan materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Saat ditemui di Hotel Aryaduta, Fiqih hanya melontarkan jawaban singkat yang semakin memicu spekulasi: "Wartawannya juga nggak banyak."
‎
‎Narasi pun bergeser. Alih-alih "kunjungan media" yang edukatif, kegiatan ini lebih terlihat seperti upaya Kanwil Imigrasi Sumut untuk "membeli" kesetiaan media-media "terpilih" agar pemberitaan mengenai kasus kecolongan ini meredup. Dijejali dengan kemewahan fasilitas hotel dan akses eksklusif, wartawan-wartawan ini diduga diarahkan untuk menyajikan berita yang "aman" dan menguntungkan pihak imigrasi.
‎
‎Upaya pembungkaman ini merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan. Di tengah krisis kepercayaan publik, Kanwil Imigrasi Sumut seharusnya lebih transparan dan akuntabel, bukan malah menggelar acara tertutup yang penuh tanda tanya.
‎
‎Kasus vape narkoba di Medan bukan hanya tentang kegagalan penegakan hukum terhadap narkoba, tetapi juga tentang potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di lembaga yang seharusnya melindungi perbatasan negara. Publik kini menuntut penyelidikan mendalam tidak hanya terhadap jaringan narkoba, tetapi juga terhadap kemungkinan adanya oknum imigrasi yang terlibat atau setidaknya melakukan pembiaran.
‎
‎Terkuaknya kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk reformasi total di Kanwil Imigrasi Sumut. Namun, alih-alih melakukan pembenahan, mereka justru menggelar acara "media tour" yang tertutup, seolah ingin berkata, "Jangan ada yang berani bertanya."
‎
‎Masyarakat Sumut menantikan jawaban yang jujur dari Kanwil Imigrasi Sumut. Apakah "kunjungan media" di hotel mewah ini adalah bentuk tanggung jawab, ataukah hanya sekadar akal-akalan untuk meredam kritik dan menyembunyikan kebenaran di balik "mewahnya pembungkaman"?

Menyambut periode spesial ini, Delipark kembali menghadirkan rangkaian program bertema Holidaze sebuah konsep liburan yang dikemas secara menarik dengan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan untuk anak-anak serta keluarga.

Sebagai salah satu Mall yang konsisten menghadirkan pengalaman berkesan bagi pengunjung, Delipark menghadirkan beragam aktivitas mulai dari Kids Competition, Kids School Performance, hingga berbagai pameran menarik yang siap mengisi waktu libur dengan pengalaman baru yang menyenangkan.

Tahun ini, Delipark bekerja sama dengan Toys Kingdom menghadirkan Mattel School Holiday yang berlangsung pada tanggal 17 Juni hingga 5 Juli 2026 di Laguna Atrium.

Mattel, sebagai salah satu perusahaan mainan dan hiburan anak multinasional terbesar asal Amerika Serikat, menghadirkan pameran interaktif dengan berbagai karakter populer yang digemari anak-anak, di antaranya Barbie, Disney Frozen, Disney Princess, Thomas & Friends, Minecraft, Hot Wheels, Jurasic World, dan masih banyak lagi.

Selain itu anak-anak bisa mengikuti kegiatan seru pada setiap weekend, mulai dari Uno Challenge di tanggal 20 Jun 2026, Hot Wheels Let's Race tanggal 27 Jun 2026, Barbie Mix & Tag Workshop tanggal 28 Jun 2026, Thomas & Friends Assemble Challenge tanggal 4 Jul 2026.

Rangkaian kegiatan semakin meriah dengan berbagai kompetisi anak, seperti Sempoa Competition, Lomba Mewarnai, serta Kids Fashion Show yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 & 5 Juli 2026.

Selain itu, penampilan dari sekolah-sekolah dalam Music School Performance juga akan hadir pada tanggal 23, 26, 29 Juni serta 5 dan 10 Juli 2026, memberikan hiburan tambahan bagi seluruh pengunjung.

Pada momen libur ini, turut hadir event pameran buku terbesar Big Bad Wolf (BBW) dari tanggal 22 Jun – 05 Juli 2026, disini pengunjung Delipark dapat menemukan beragam jenis buku dari beragam genre dan kategori dan pastinya ditambah dengan harga spesial Gumi, selaku Marcomm Manager Delipark, menyampaikan, pihaknya sangat antusias dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan selama libur sekolah ini, dengan fokus utama menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak.

"Momen libur panjang ini kami harapkan dapat menjadi pilihan utama keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Selain itu, dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kota Medan, kami juga menghadirkan program Late Night Sale pada tanggal 4 Juli 2026, dengan berbagai penawaran spesial, hadiah belanja menarik, serta mall yang buka hingga pukul 23.00," katanya.

Melalui rangkaian program Holidaze, Delipark berharap dapat menjadi destinasi utama bagi keluarga dalam menikmati liburan sekolah yang penuh keceriaan, pengalaman baru, dan momen tak terlupakan bersama orang-orang tercinta.

Kematian dua peserta SPPI dalam rangkaian pelatihan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah telah menjalankan sebuah kebijakan yang sejak awal bermasalah secara konseptual maupun administratif.

Korban pertama, Anisa Muyassaroh, mengalami gangguan kesehatan saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan pada 18 Juni 2026 dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban kedua, Yonanda Muhammad Taufiq, mengalami penurunan kondisi kesehatan saat mengikuti pelatihan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja pada 17 Juni 2026 dan kemudian meninggal dunia setelah menjalani penanganan medis. Peristiwa yang dikonfirmasi Kementerian Pertahanan pada 23 Juni 2026 tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang sejak awal menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi, dasar hukum, dan relevansinya terhadap tugas-tugas manajerial yang akan dijalankan peserta.

Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP GMNI, Luhut Situmorang , menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan dasar pemikiran Kementerian Pertahanan yang menjadikan pelatihan militer sebagai syarat bagi jabatan yang secara substansi merupakan jabatan sipil dan manajerial.

"Kami mempertanyakan apa hubungan latihan dasar kemiliteran dengan tugas mengelola koperasi desa dan kampung nelayan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah manajer yang menguasai tata kelola usaha, keuangan, logistik, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan pelatihan militer."

Menurutnya, tragedi meninggalnya dua peserta tidak boleh disederhanakan sebagai persoalan teknis semata. Peristiwa tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah kebijakan yang patut dipertanyakan urgensi dan rasionalitasnya.

"Jika tujuan program ini adalah membangun ekonomi desa dan memperkuat kesejahteraan nelayan, mengapa pendekatan yang digunakan justru pendekatan militeristik? Di mana kajian akademiknya? Di mana dasar kebijakannya? Dan berapa anggaran negara yang telah dihabiskan untuk program tersebut?"

GMNI menilai pemerintah gagal menjelaskan secara terbuka hubungan antara latihan dasar kemiliteran dengan peningkatan kapasitas manajerial peserta. Hingga saat ini publik juga belum memperoleh transparansi mengenai efektivitas program maupun ukuran keberhasilannya.

Lebih jauh, GMNI mengingatkan bahwa kecenderungan memasukkan pendekatan militer ke dalam berbagai sektor sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan fungsi pembangunan masyarakat.

"Pembangunan ekonomi rakyat tidak boleh dijalankan dengan paradigma militeristik. Negara harus berhenti memaksakan pendekatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat."

DPP GMNI mendesak Menteri Pertahanan sjafrie sjamsoeddin untuk:

1. Bertanggung jawab secara politik atas meninggalnya dua peserta SPPI selama pelatihan.
2. Membuka kepada publik seluruh dasar hukum, dasar akademik, dan evaluasi program Latsarmil bagi calon pengelola KDMKP dan KNMP.
3. Mengumumkan secara transparan penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program tersebut.
4. Menghentikan kewajiban Latihan Dasar Kemiliteran bagi jabatan-jabatan sipil yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara.
5. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program SPPI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

GMNI menegaskan bahwa keselamatan warga negara tidak boleh menjadi korban dari eksperimen kebijakan yang tidak memiliki urgensi yang jelas. Tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap praktik perluasan pendekatan militer ke dalam ruang-ruang sipil yang semestinya dikelola melalui pendekatan profesional dan demokratis.