"Kami juga berharap sebagai Mitra dapat terus saling berkordinasi demi menjaga keseimbangan gizi anak-anak atau para siswa," ungkap Bayu Pratomo di sela-sela acara Baksos di SDN 060877, Rabu (10/6/2026).

Dengan adanya program strategis nasional MBG ini, kata Bayu, sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak melalui pemberian gizi yang seimbang.

"Saya juga berterima kasih terkhusus kepada Kepala Sekolah, Hj, Wirda Hasibuan, SPd., M.Pd serta para guru SDN 060877 yang turut serta memberikan edukasi tentang gizi seimbang buat anak-anak sekolah," ungkapnya.

Baksos yang digelar bersamaan dengan acara perpisahan itu berlangsung meriah itu, Bayu menaruh rasa bangga pada para siswa SDN 060877 yang sukses menampilkan acara pentas seni dengan baik. Dia juga menyaksikan langsung bagaimana pembentukan karakter anak usia dini berlangsung dengan baik di sekolah ini.

"Dengan SDM yang profesional dari setiap guru, wali kelas terampil mengajarkan kebudayaan Indonesia," ungkapnya.

Dalam acara tersebut para siswa menampilkan tarian dari berbagai macam daerah seperti, Sumatera Utara dengan ciri khasnya tarian Karo dan Simalungun, tarian Kalimantan dan Bali.

Minyak sawit merah, khususnya virgin palm oil (VPO) dan virgin palm olein (VPOI), mengandung vitamin E yang didominasi oleh tokotrienol, dengan proporsi sekitar 60–80 persen dari total vitamin E.

Di samping itu, minyak sawit merah juga merupakan sumber beta-karoten terlarut lemak terbesar di dunia.

Melalui teknologi ekstraksi suhu rendah tanpa bahan kimia, kandungan fitonutrien alaminya dapat dipertahankan secara optimal, sehingga VPOI mampu mengandung beta-karoten minimum 1.500 ppm dan pada kondisi tertentu dapat melebihi 2.000 ppm.

Keunggulan Indonesia tidak hanya terletak pada besarnya volume produksi minyak sawit, tetapi juga pada kemampuannya menyediakan fitonutrien alami dalam jumlah besar dan berkelanjutan bagi dunia.

Kombinasi tokotrienol, tocopherol, beta-karoten, CoQ10, fitosterol, dan berbagai karotenoid alami menjadikan VPOI sebagai salah satu sumber nutrisi berbasis tumbuhan paling lengkap yang tersedia secara alami.

Ketersediaan bahan baku yang melimpah, dukungan iklim tropis, serta kapasitas industri yang besar memberikan Indonesia keunggulan yang sulit ditandingi oleh negara lain.

Jalur biologis ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengangkut berbagai nutrisi larut lemak sehingga dapat didistribusikan secara efisien ke berbagai jaringan.

Beta-karoten berfungsi sebagai provitamin A alami yang dikonversi menjadi vitamin A sesuai kebutuhan tubuh. Proses ini dikendalikan oleh enzim Beta-Carotene Oxygenase 1 (BCO1) yang aktivitasnya dipengaruhi oleh status vitamin A tubuh, kebutuhan fisiologis, kondisi hormonal, dan status nutrisi seseorang.

Ketika cadangan vitamin A tubuh sudah mencukupi, konversi akan menurun secara alami. Sebaliknya, ketika tubuh membutuhkan lebih banyak vitamin A, konversi akan meningkat.

Mekanisme ini menjadikan beta-karoten dikenal sebagai safe vitamin A precursor, yaitu sumber vitamin A yang bekerja secara cerdas, fisiologis, dan terkendali.

Sementara itu, tokotrienol merupakan bentuk unggul vitamin E yang memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tokotrienol berperan dalam membantu melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif, mendukung kesehatan sistem kardiovaskular, menjaga fungsi saraf dan otak, serta membantu mempertahankan keseimbangan metabolisme tubuh.

Minyak sawit merah merupakan sistem nutrisi alami yang membawa kombinasi unik antara energi, antioksidan, dan fitonutrien esensial.

Dengan keunggulan sumber daya yang dimiliki, Indonesia layak dipandang bukan hanya sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi juga sebagai pusat produksi tokotrienol dan beta-karoten alami terbesar di dunia.

Dan ini tentu saja berpotensi memberikan kontribusi penting bagi kesehatan masyarakat global dan pengembangan industri nutrisi masa depan.

Penulis: Dr. Darmono Taniwiryono (Pakar sekaligus Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia/MAKSI)

Kejadian tersebut sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari publik usai korban, WG yang mengaku dibegal oleh 3 orang, dan mengalami kerugian mencapai Rp 300 juta.

Akan tetapi, kasus tersebut ternyata merupakan hasil rekayasa dari WG. Dirinya ternyata bukan korban begal, melainkan pelaku penggelapan uang.

Dalam konferensi pers, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan mengatakan bahwa WG ternyata menggelapkan uang milik perusahaan tempatnya bekerja sebesar Rp 297 juta, dan menggunakannya untuk bermain judi online.

"Tersangka mendapat arahan dari pimpinannya untuk membayar pajak bumi bangunan PT tempatnya bekerja, namun uang tersebut ternyata digunakan bermain judi online, " ujar Kapolres Dairi. Rabu (10/06/2026).

Awalnya WG mengaku sudah dibegal oleh 3 orang, dan sempat melakukan pemukulan dengan balok kayu ke arah wajahnya. Sejumlah harta benda milik WG dibawa kabur oleh 3 pelaku fiktif tersebut.

WG mengklaim para pelaku membawa kabur uang perusahaan sebesar Rp297 juta yang disimpan dalam tas bersama laptop dan telepon genggam miliknya.

Tak hanya itu, WG juga melaporkan sejumlah barang berharga lain turut hilang, antara lain buku tabungan, telepon seluler, dompet berisi uang tunai, dokumen pribadi, hingga perhiasan emas. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp343 juta.

Namun, dalam hasil penyelidikan pihak Kepolisian menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya terdapat bercak darah di sebuah batu. Bahkan, petugas juga menemukan tas milik WG di aliran sungai Lae Renun.

"Tas yang awalnya disebut dirampok oleh pelaku, namun berhasil ditemukan di aliran Sungai Lae Renun yang berisikan 1 buah laptop, dan beberapa handphone, " kata Kapolres.

Tim gabungan dari Sat Reskrim Polres Dairi dan Polsek Tigalingga juga menemukan adanya kejanggalan pada aliran transaksi bank milik WG.

Uang ratusan juta tersebut ternyata sudah ditransfer oleh WG ke beberapa bank miliknya, dimana uang tersebut ternyata berasal dari atasan WG diperusahaan, yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Drama perampokan tersebut akhirnya terbongkar, dan WG pun mengakui perbuatannya. Dirinya mengaku bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk membayar judi voucher, setelah admin judi voucher di Facebook undian Berhadiah88.

"Tersangka kemudian menggunakan kembali uang tersebut untuk bermain judi online, dan berharap bisa meraup keuntungan kembali, " kata Kapolres.

Karena uang tersebut sudah habis tak bersisa, WG pun memutuskan untuk pergi kerumah orangtuanya. Namun, dalam perjalanan WG menabrak sebuah gubuk, dan menyebabkan kerusakan pada sepeda motor dan mengalami luka pada bagian wajah.

Usai kecelakaan, timbul niat WG untuk memanipulasi bahwa seolah - olah dirinya menjadi korban begal agar perbuatannya tidak diketahui. Bahkan, WG sempat memukul wajahnya dengan kayu agar terlihat seperti korban pembegalan.

Atas perbuatannya, WG kini harus mendekam di sel tahanan Polres Dairi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres pun meminta kepada masyarakat untuk tidak mencoba bermain judi online, meskipun dengan iming - iming mendapat keuntungan yang besar.

"Ini menjadi pengingat kita semua bahwa judi online dapat merusak hidup bahkan lingkungan sekitar kita. Jangan mudah tergiur untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat," tutup Kapolres.

Bangunan penghubung (Sky Cross) yang disebut telah berdiri sejak tahun 2023 itu kini menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di berbagai media sosial dan media elektronik. Pasalnya, hingga Juni 2026, status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas konstruksi tersebut masih menjadi tanda tanya.

Dari hasil penelusuran awak media di lapangan, Sky Cross tersebut berdiri melintasi gang yang digunakan masyarakat umum dan menghubungkan bangunan utama rumah sakit dengan bangunan ruko yang berada di seberangnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pembangunan, kesesuaian tata ruang, serta potensi dampaknya terhadap hak akses masyarakat.

Pemerhati pembangunan daerah, Bung Joe, menilai apabila benar bangunan tersebut tidak mengantongi PBG, maka hal itu menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari instansi terkait mulai dari Kelurahan GG. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Dinas PKPCKTR dan Satpol-PP Kota Medan.

"Jika pengawasan berjalan optimal, tentu keberadaan bangunan yang sudah berdiri bertahun-tahun tidak akan luput dari perhatian. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila terdapat kewajiban perizinan yang tidak dipenuhi," ujarnya.

Keterangan serupa juga disampaikan salah seorang warga Gang Kebakaran yang meminta identitasnya dirahasiakan.

"Bangunan itu sudah berdiri sejak lama, sekitar tahun 2023. Kami sering melihat aktivitas pekerja dan lalu lalang orang melalui bangunan tersebut. Namun setahu kami tidak pernah ada sosialisasi kepada warga terkait pembangunan itu," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi mengenai legalitas bangunan tersebut, pihak Kelurahan Buntu kepada Lurah Saiful Bahri dan Camat Medan Timur Fernanda Nasution mengaku masih melakukan penelusuran.

Bahkan, masing-masing instansi disebut telah menugaskan personel ketenteraman dan ketertiban (Trantib) untuk mengecek langsung ke lapangan.

Namun hingga berita ini disusun, belum ada dokumen resmi yang dapat ditunjukkan kepada awak media terkait keberadaan PBG maupun surat peringatan atau rekomendasi yang pernah diterbitkan kepada pihak Rumah Sakit Rosiva Murni Teguh.

Di sisi lain, pihak RSIA Rosiva Murni Teguһ melalui bagian Administrasi Umum dan Humas, Bapak Erick Yeovin, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan awak media melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp di nomor 085359028xxx.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan pembangunan di Kota Medan. Pasalnya, bangunan yang diduga berdiri tanpa kejelasan status perizinan PBG tersebut telah beroperasi selama kurang lebih tiga (3) tahun tanpa adanya penjelasan resmi kepada masyarakat.

Publik kini menanti langkah tegas Pemerintah Kota Medan untuk membuka secara transparan status legalitas Sky Cross tersebut dan pembangunan rehab gedung yang sedang berjalan hingga saat ini.

Apabila seluruh perizinan telah terpenuhi, pemerintah diharapkan dapat menjelaskannya kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penegakan aturan harus dilakukan secara terbuka dan tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.

(Red/Tim)

Penandatanganan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Kadis Kominfo Desi Sianturi, serta para petugas Sensus yang akan mengikuti pelatihan.

Charles Bantjin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk menyediakan data dasar menyeluruh mengenai seluruh kegiatan usaha dan sektor ekonomi di Indonesia (di luar sektor pertanian). Data akurat ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi pasar dan peluang investasi.

"Sensus ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, untuk itu mari bekerjasama untuk menyukseskan Sensus 2026 ini. Keberhasilan Sensus ini juga tidak terlepas kepada petugas sensus, untuk itu, kepada petugas bagaimana nanti pelatihan ini agar dapat dipahami dan diterapkan pada saat dilapangan," ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, Roy Perangin-angin, mengatakan sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan, terhitung 15 Juni 2026-31 Agustus 2026 mendatang, dengan jumlah petugas Sensus sebanyak 395 orang.

"Sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan. Untuk itu, kepada seluruh petugas untuk melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, karena Sensus ini bukan hanya punya BPS namun tanggung jawab kita semua untuk negara," ucapnya.

Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Jalan Saribu Dolok, Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Piagam Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, S.IP., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Simalungun. Sementara itu,

Kapolres Simalungun diwakili oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba), AKP Charles Hartono Nababan, S.H., didampingi KBO Sat Narkoba IPDA Juli Master Saragih, S.H., M.H., Kanit I IPDA Alek Arisandi Sidabutar, S.H., Kanit II IPDA Horas Butar-Butar, S.H., Kaurmintu AIPDA Tumpal Pangaribuan, serta Kasie Humas Polres Simalungun AKP V.J. Purba, S.H.

Rangkaian acara dibuka dengan sambutan Bupati Simalungun yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Simalungun. Dalam kesempatan itu, Mixnon Andreas Simamora menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Polres Simalungun.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Simalungun atas komitmen, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa dalam memberantas berbagai kasus penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Simalungun, khususnya selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026," ujarnya.

Selanjutnya, giliran Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Charles Hartono Nababan, S.H., yang menyampaikan sambutan mewakili Kapolres Simalungun. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

"Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan nyata dan motivasi besar bagi kami, khususnya Satuan Reserse Narkoba, untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba," ucap AKP Charles Hartono Nababan.

Ia pun menegaskan bahwa apresiasi dari Pemkab Simalungun ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel. "Apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun akan semakin memacu semangat seluruh personel Polres Simalungun untuk terus berkomitmen dalam memerangi peredaran gelap narkotika serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba," ungkapnya dengan tegas.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan piagam penghargaan secara simbolis, sesi foto bersama, serta penyampaian testimoni oleh Sekda Kabupaten Simalungun terkait sinergitas yang telah terjalin erat antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Polres Simalungun dalam upaya pemberantasan narkotika di daerah tersebut.

Saat dikonfirmasi pada Selasa, 09 Juni 2026 sekira pukul 17.22 WIB, Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata Polri dalam mewujudkan institusi yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

"Penghargaan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Polres Simalungun dan Pemerintah Daerah dalam bersama-sama menjaga Kabupaten Simalungun agar bebas dari peredaran gelap narkotika," ujar AKP Verry Purba.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Polres Simalungun di bawah jajaran Polda Sumatera Utara terus berkomitmen untuk hadir sebagai institusi keamanan yang profesional, berintegritas, dan selalu berpihak kepada kepentingan serta keselamatan masyarakat.

Laporan : Bobby sihite

Sikap diam dan "alergi wartawan" yang ditunjukkan oleh pucuk pimpinan Polresta Deli Serdang dan Polsek Tanjung Morawa tampaknya dimanfaatkan betul oleh sindikat ini untuk melancarkan ekspansi massifnya. Publik kini disuguhkan tontonan ironis: hukum yang seakan lumpuh di hadapan para bandar judi.

Dua Titik Baru Terbongkar: Jurtul 'Yudi' dan 'Manis' Beroperasi Bebas

Hasil investigasi lanjutan tim redaksi di lapangan kembali membongkar fakta baru yang kian memprihatinkan. Jaringan Jackson Situmorang kini secara terang-terangan membuka lapak rekapitulasi nomor judi di dua lokasi strategis yang padat penduduk.

1. Berdasarkan pantauan terbaru, berikut adalah dua titik baru yang kini dikuasai oleh kaki tangan Rudi Morang:Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa: Di wilayah ini, praktik perjudian dikendalikan oleh seorang Juru Tulis (Jurtul) berinisial Yudi. Transaksi haram ini berjalan mulus di tengah pemukiman warga tanpa ada kekhawatiran sedikit pun akan digerebek aparat.
2. Perumnas Tanjung Morawa: Tidak tanggung-tanggung, sindikat ini juga merangsek masuk ke kawasan perumahan padat. Di titik ini, perputaran uang judi togel dipegang oleh seorang Jurtul berinisial Manis. Praktik ini dibiarkan meracuni tatanan sosial masyarakat sekitar.

Penambahan dua titik baru ini melengkapi daftar panjang lapak togel Jackson Situmorang yang sebelumnya telah eksis, seperti di Warkop Angga (Jln. Karya Darma), Desa Naga Timbul yang dikendalikan mantan Kades 'Yungli', hingga Gang Cempokak Desa Naga Rejo oleh Jurtul 'Enjong'.

Polisi Terus Bungkam: Slogan Presisi Dipertanyakan

Menjamurnya titik-titik baru judi togel ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Deli Serdang. Sangat tidak masuk akal jika aktivitas ilegal yang beroperasi secara vulgar dan rapi ini tidak terendus oleh radar intelijen dan Satreskrim Polresta Deli Serdang maupun Polsek Tanjung Morawa.

Hingga berita lanjutan ini diturunkan, jajaran petinggi kepolisian setempat masih mempertahankan sikap "kompak bungkam". Konfirmasi resmi yang diajukan redaksi tetap tidak mendapat tanggapan dari empat pejabat kunci penegak hukum di wilayah tersebut, yakni:

1. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si.
2. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Binnes Saragih.
3. Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Joni H. Damanik.
4. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa, Iptu Hotman Barus.

Sikap apatis dan menghindar dari awak media ini tidak hanya mencederai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga semakin memperkuat kecurigaan publik: Apakah benar ada "upeti" yang membungkam mulut dan menutup mata aparat?

Desakan Kepada Kapolda Sumut

Tokoh masyarakat dan warga yang resah kini tak lagi menaruh harapan pada kepolisian di tingkat Resor dan Sektor. Kegagalan Polresta Deli Serdang dalam memberantas penyakit masyarakat ini harus segera dievaluasi.

Publik kini mendesak dengan keras agar Kapolda Sumatera Utara segera turun tangan mengambil alih penindakan. Kapolda Sumut diminta untuk segera menurunkan tim khusus dari Ditreskrimum Polda Sumut untuk menyapu bersih sindikat Jackson Situmorang, sekaligus mengevaluasi dan mencopot oknum-oknum perwira di Polresta Deli Serdang dan Polsek Tanjung Morawa yang terbukti melakukan pembiaran terhadap kejahatan di wilayah hukumnya. (Red/Tim)

Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Ini Merupakan Wujud Komitmen Polres Pematangsiantar mendukung Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dalam penanganan perkara narkotika.

Kapolres Pematangsiantar menyampaikan pemusnahan barang bukti berasal dari 8 Laporan Polisi (LP) dengan 9 Orang Tersangka, barang bukti terdiri dari narkotika jenis ganja dan Sabu yang telah memperoleh ketetapan hukum dan sudah dilakukan penyisihan barang bukti.

"Hingga total barang bukti narkotika Jenis Ganja Sebanyak 77.836.92 Gram dan Jenis Shabu Sebanyak 1.122.69 Gram. Berdasarkan estimasi yang berlaku jumlah barang bukti yang diamankan tersebut diperkirakan menyelamatkan kurang lebih 236.349 jiwa masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu keberhasilan Aparat Penegak Hukum dalam memberantas peredaran narkoba," kata AKBP Sah Udur Sitinjak.

"Melalui Kesempatan Ini, Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terhadap Bahaya Narkoba, Segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing sehingga generasi muda kita dapat terhindar dari ancaman narkoba," tegasnya.

Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disaksikan langsung seluruh pihak yang hadir.

(Humas Polres Pematang Siantar).

Dalam rekaman yang beredar di akun @cakapviral.id Andy diduga berupaya membujuk korban agar tidak menempuh jalur hukum dengan menyampaikan pernyataan yang mengesankan adanya biaya tidak resmi dalam proses penanganan perkara di kepolisian.

"Kalau ke polisi yang pertama itu otomatis diambil keterangan para pelakunya. Setelah itu barbut (barang bukti) mobilnya digeret ke kantor polisi. Setelah ada penyelesaian di kantor polisi, mengambil di kantor polisi 25 juta," ujar Andy dalam rekaman tersebut.

Pernyataan itu memicu reaksi publik karena dinilai berpotensi mendiskreditkan institusi Polri dengan menggambarkan seolah-olah terdapat pungutan sebesar Rp25 juta dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Tak hanya itu, Andy juga diduga berusaha menghindari tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami korban. Padahal, nilai kerusakan akibat kecelakaan tersebut disebut mencapai sekitar Rp43 juta.

Akibat insiden tersebut, seorang sopir Grab yang menggantungkan hidup dari kendaraan yang dikemudikannya kini kehilangan mata pencaharian karena mobil yang digunakan untuk bekerja mengalami kerusakan berat dan tidak dapat beroperasi.

"Kondisi sopir Grab saat ini sangat memprihatinkan karena kehilangan sumber pendapatan utama untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, pihak terduga pelaku justru sibuk mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab ganti rugi," ujar Lailan Syavina.

Lebih jauh, Andy juga diduga membawa-bawa nama organisasi relawan Bobby Lovers dalam percakapan tersebut. Ia bahkan mengklaim posisinya di organisasi itu dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

"Saya orang Bobby Lovers tentunya lebih gampang dapat kemudahan. Makanya jangan ke polisi, kasian Grab itu," ucap Andy dalam rekaman yang beredar.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik atau jaringan relawan untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Sejumlah warganet bahkan menyoroti keberanian Andy melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan institusi Polri. Kecurigaan publik mengarah pada dugaan adanya rasa percaya diri berlebihan karena kedekatannya dengan sejumlah tokoh di lingkungan Bobby Lovers.

Nama Aspiadi yang diketahui menjabat sebagai Ketua Pusat Bobby Lovers turut menjadi perbincangan setelah sejumlah pihak mengaitkannya dengan klaim-klaim kedekatan terhadap lingkaran kekuasaan di Sumatera Utara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan adanya biaya Rp25 juta sebagaimana disebutkan Andy dalam rekaman tersebut.

Sementara itu, desakan agar aparat mengusut tuntas persoalan ini terus menguat, baik untuk mengklarifikasi dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri maupun untuk memastikan korban kecelakaan memperoleh keadilan dan ganti rugi yang layak.

Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada pihak yang menggunakan pengaruh organisasi, kedekatan politik, maupun narasi menyesatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI), H.M. Nezar Djoeli ST, meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia mengikuti langkah tegas Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan mafia MBG, khususnya yang berkaitan dengan penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penunjukan pihak tertentu, hingga dugaan permainan proyek di daerah.

"Keberanian jajaran petinggi Kejaksaan Agung dalam membongkar mafia MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan kinerja nyata kepada Presiden Prabowo Subianto. Prestasi tersebut harus menjadi contoh bagi seluruh Kejati dan Kejari di Indonesia untuk membongkar berbagai dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke daerah," kata Nezar, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, Jaksa Agung harus segera menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap berbagai laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di daerah.

Nezar menilai, apabila praktik-praktik koruptif tersebut tidak segera diputus, maka program unggulan Presiden Prabowo berpotensi menjadi ladang korupsi baru yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Presiden harus tegas memberantas korupsi yang terjadi di BGN. Mata rantai permainan ini harus diputus sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jika tidak, dikhawatirkan akan lahir model korupsi gaya baru yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat," tegasnya.

HARI juga berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para koordinator wilayah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program MBG di lapangan.

Menurut Nezar, banyak laporan yang menyebut adanya dugaan praktik monopoli pemasok bahan baku dan dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan dapur-dapur MBG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup akses pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang seharusnya menjadi bagian dari rantai ekonomi program tersebut.

"Jangan sampai program MBG hanya memperkaya segelintir orang melalui praktik kolusi dan monopoli pemasok. Jika UKM lokal tidak dilibatkan, maka ekonomi daerah tidak bergerak. Padahal tujuan program ini seharusnya menciptakan pemerataan manfaat ekonomi dan membantu pelaku usaha kecil menengah," ujarnya.

Ia mendesak BGN melakukan mutasi besar-besaran terhadap koordinator wilayah yang dinilai terlalu dominan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

"Koordinator wilayah harus dievaluasi total. Jangan sampai kewenangan mereka terlalu besar sehingga membuka ruang kolusi dan praktik rente. Jika tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dan transparan, lebih baik dicopot atau diberhentikan," pungkasnya.

HARI menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan program tersebut bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh tingkatan pelaksanaannya.

Kunjungan dilaksanakan dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan sinergitas, serta memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Resimen Arhanud 1 Pasgat dengan instansi pemerintah di wilayah Medan.

Kedatangan Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat beserta rombongan disambut dengan Kepala KPPBC bapak Dede Mulyana, didampingi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Musliadi, serta Kepala Subbagian Umum Kurnia Hidayat.

Tipe Madya Pabean Medan Polonia beserta jajaran pejabat dan staf Bea Cukai Medan. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan mewarnai kegiatan silaturahmi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pandangan terkait pelaksanaan tugas masing-masing serta pentingnya menjaga koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung kepentingan nasional.

Sebagai bentuk apresiasi dan simbol terjalinnya hubungan baik antarinstansi, Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat menyerahkan cendera mata kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan Polonia.

Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Resimen Arhanud 1 Pasgat dan Bea Cukai Medan dapat semakin erat, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara secara optimal.

Kepada wartawan, Senin (8/6/2026) malam, Deddy mempertanyakan permintaan kompensasi yang disampaikan Bobby kepada PLN.

"Saya memang belum lihat beritanya. Tapi memang kan selalu Gubernur Sumut itu datang sebagai 'penguasa', bukan sebagai kepala daerah. Gubernur tidak bisa memaksa PLN membayar kompensasi pada pelanggan, ada aturannya soal itu. Sama seperti gak mungkin maksa gubernur bayar kompensasi karena rakyat mobilnya rusak karena jalan provinsi berlubang-lubang. Itu jelas untuk keperluan panggung dan pencitraan atau memang Gubernurnya gak paham," ujar Deddy.

Deddy yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyingung narasi sidak yang disampaikan media soal kedatangan Gubsu ke PLN.

"PLN bukan dalam rentang kewenangan Gubernur, jadi istilah sidak sebaiknya tidak digunakan. PLN itu bukan OPD atau BLUD atau BUMD. Istilah sidak itu dari siapa, gubernur/unsur pemprov atau dari media/publik? Yang tepat itu harusnya berkomunikasi atau koordinasi," kata Deddy.

Dikatakannya, Gubernur tidak punya kewenangan apapun dalam konteks tupoksi dan kewenangan untuk memberikan solusi. Kecuali, masalah pemadaman atau kendala PLN itu berada dalam yurisdiksi kewenangan gubernur.

"Jika ada kelalaian dari pihak PLN, Gubernur sebaiknya bersurat kepada PLN atau Menteri ESDM. Jika sifatnya sangat tekhnis seperti kerusakan gardu atau jaringan, itu pertanggung jawaban PLN, jika penyebabnya pasokan energi itu urusannya dengan ESDM," tukas Deddy.

"Selain menjadi ajang silaturahmi antarmahasiswa, turnamen olahraga ini juga diharapkan dapat membentuk jiwa-jiwa sportif yang senantiasa jauh dari tindak kriminalitas dan aksi premanisme. Sebab, menjaga dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggung jawab semua elemen termasuk mahasiswa. Jadi, semua elemen harus berkolaborasi dalam menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif," ungkap salah seorang mahasisa Papua senior (yang dituakan) di Kota Medan, Silvester Kosamah didampingi Wakil Ketua IMP Sumut Aris Toteles dan para anggota IMP Sumut saat memberikan keterangan di sela-sela kegiatan turnamen olahraga Volley dan Futsal, Senin (8/6/2026).

Lebih jauh, Ikatan mahasiswa Papua Sumut, berkomitmen mendukung penuh pihak Kepolisian dalam hal ini Poldasu dan jajarannya dalam upaya memberantas para pelaku tindak kriminal jalanan dan premanisme. IMP Sumut juga siap memberi dukungan moral untuk Poldasu agar jangan ragu untuk memberikan tindakan tegas dan terukur jika itu membahayakan, mengancam keselamatan, jiwa, raga dan harta benda karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

"Apa yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini sudah cukup baik. Untuk itu, kami sebagai mahasiswa mengajak masyarkat Sumut khususnya Kota Medan untuk sama-sama mendukung Poldasu dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Sumut," jelasnya.

IMP Sumut sebagai elemen mahasiswa juga punya tanggungjawab yang sama dengan warga Sumut dalam menciptakan situasi yang kondusif. Untuk itu, harus ada upaya-upaya kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua elemen agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif.

"Karena kita tahu semua baik itu masyarakat, mahasiswa dan aparat penegak hukum punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara. Untuk itu, kami IMP Sumut akan terus membersamai aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kriminalitas dan premanisme," sebutnya.

Sebagai mahasiswa, sambung Silvester, kita punya peran untuk terus-menerus memberi penyadaran pada para pelaku tindak kriminal dan premanisme bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Kalau alasannya pencarian jati diri, masih banyak cara-cara positif yang bisa dilakukan untuk mencari jati diri. (Red/Tim)

"FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi bangsa khususnya Kota Medan hari ini. Menciptakan ruang publik yang aman dari aksi begal dan premanisme adalah tujuan dan tanggungjawab kita bersama. Sebagai tindaklanjut dari FGD ini nantinya kita bakal turun langsung ke masyarakat mengedukasi agar tidak memberi ruang untuk para pelaku begal dan premanisme," ungkap Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang dan para kader GMNI saat memberikan keterangan di sela-sela FGD, Senin (8/6/2026).

Dikatakan, DPD GMNI Sumut, mendukung penuh pihak Kepolisian dalam hal ini Poldasu dan jajarannya untuk memberantas para pelaku kriminal dan premanisme. Jangan ragu untuk memberikan tindakan tegas dan terukur jika itu membahayakan, mengancam keselamatan, jiwa, raga dan harta benda karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

"Apa yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini sudah cukup baik. Untuk itu, kami juga sebagai organisasi kemahasiswaan perlu memberi dukungan moral untuk aparat penegak hukum agar jangan ragu dalam menindak para pelaku kriminal dan premanisme," ungkapnya.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang mengatakan, GMNI sebagai elemen masyarakat sipil juga ingin turut andil dalam memberantas aksi kriminalitas dan premanisme sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai mahasiswa. Rencananya hasil FGD ini nantinya bakal disimpulkan untuk dijadikan rekomendasi semacam policy paper yang nantinya akan diserahkan kepada stakeholder atau kepada aparat penegak hukum terkait variabel-variabel yang menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas dan premanisme.

"Karena kita tahu kita semua baik itu masyarakat, mahasiswa dan aparat penegak hukum punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, kami GMNI akan terus membersamai aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kriminalitas dan premanisme," sebutnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Bidang Kristianus Dachi menambahkan, faktor yang menjadi pemicu tindak kriminalitas biasanya disebabkan oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung dan faktor ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat kepolisian telah memberikan perhatian khusus. Namun, tindak kriminal dan premanisme masih saja terjadi.

"Untuk itu, sebagai mahasiswa kita punya peran untuk terus-menerus memberi penyadaran pada para pelaku tindak kriminal dan premanisme bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Kalau alasannya pencarian jati diri, masih banyak cara-cara positif yang bisa dilakukan untuk mencari jati diri," tegasnya. (Red/Tim)

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Tgk. Putroe Sari Awan Ratna Keumala, yang merupakan cucu kandung Sulthan Aceh terakhir. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya mempererat kembali hubungan keluarga keturunan Kesultanan Aceh sekaligus membahas pelestarian tradisi Adat Kerajaan Aceh.

Dari tujuh orang cucu Sulthan, yang hadir dalam pertemuan pertama ini yaitu; Cut Putroe Sari Awan Ratna Keumala (cucu), Tgk. Putroe Sukmawati (cucu), Tengku Putroe Gamba Gadeng (Cucu), Nasrumi(cicit), dan Cut Nurlaili (cicit).

Dari pihak ICPBA hadir Cut Sawadi, selaku Ketua ICPBA, bersama Dr.Cut Nur Ikhsan, Cut Mutia, Cut Salwa, Cut Fathia Luthan.

Dalam pertemuan tersebut, Cut Nasrumi yang mewakili keluarga Sulthan menyampaikan bahwa selama ini banyak pihak menganggap keturunan Sulthan Aceh sudah tidak ada lagi.

"Sebelumnya kami dari keluarga Sulthan dianggap sudah tidak ada lagi. Namun hari ini kami berkumpul dan bersatu untuk menyatukan pemikiran demi Aceh yang lebih baik, terutama dalam bidang Tradisi Adat Kerajaan Aceh ," ujarnya.

Sementara itu, Ketua ICPBA Cut Sawadi yang juga Sarjana Sejarah ini mengatakan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan gagasan untuk menghidupkan kembali Meuligo Kesulthanan Aceh sebagai wadah pelestarian tradisi adat, sejarah dan kebudayaan Kerajaan Aceh.

Menurutnya, berbagai bukti sejarah dan peninggalan Kesultanan Aceh harus dijaga serta dilestarikan agar tidak hilang ditelan zaman. Karena itu, ICPBA berinisiatif mengumpulkan kembali keluarga besar keturunan Sulthan Aceh dalam satu wadah yang bertujuan menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai tradisi adat dan budaya Kerajaan Aceh, karena ahli waris yang sah adalah cucu Sulthan ungkapnya.

"Kami berupaya mengumpulkan kembali keluarga Sulthan dengan tujuan yang mulia, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Selain itu, keluarga Sulthan juga masih memiliki hak-hak historis yang selama ini kurang mendapat perhatian," kata Cut Sawadi.

Ia menambahkan, ke depan akan dibentuk sebuah yayasan yang melibatkan langsung keluarga keturunan Sulthan Aceh. Yayasan tersebut diharapkan menjadi lembaga yang berperan dalam menjaga tradisi adat, nilai-nilai sejarah, warisan budaya, serta kebesaran Kerajaan Aceh di masa lalu.

Melalui pembentukan wadah tersebut, keluarga besar keturunan Kesultanan Aceh diharapkan dapat kembali bersatu setelah sekian lama terpisah, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat dan melestarikan tradisi adat serta budaya Kerajaan Aceh untuk generasi mendatang.**

Sky Cross di lokasi gang sempit milik umum, dan terlihat jelas dari belakang yang diketahui sudah berdiri sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 tanpa izin dari pemerintahan dan diduga terjadi kebocoran PAD Pemerintah Kota Medan.

Menurutnya, bangunan Sky Cross yang menghubungkan antar dua bangunan RSIA Rosiva dengan ruko yang berhadapan di depan jalan pandan tersebut tidak memiliki Rolennya ke gang itu. Maka dia menengarai hal itu terjadi akibat lemahnya bidang pengawasan dinas PKPCKTR dan Satpol-PP Kota Medan.

"Kalau lemahnya pengawasan dinas terkait, maka dapat menyebabkan PAD Kota Medan minim atau jauh dari yang diharapkan," tegas Ketua Umum FROMPER Zulhamdani Napitupulu, M.Kom.

Sementara, salah satu warga GG. Kebakaran yang tidak mau disebutkan namanya ketika dikonfirmasi terkait perizinan bangunan Sky Cross itu mengatakan, "Bangunan berdiri sudah sejak tahun 2023 Bg, dan itu terhubung ke bangunan ruko yang mana sering dilalu lalang oleh warga sekitar serta para pekerjanya", ungkapnya kepada awak media yang bertugas.

"Jadi kalo saya rasa kalau izin bangunan, maaf ya tidak mungkin tidak ada. Kami hanya tau itu sudah berdiri saja tanpa ada sosialisasi kepada warga sekitar bg," ungkapnya lagi.

Hingga berita ini ditulis, pihak RSIA Rosiva maupun instansi terkait yang berwenang menerbitkan PBG belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan sky cross tersebut. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan secara berimbang. (Red/Tim)

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan truk pengangkut material hingga truk mixer (Molen) bertonase besar terlihat hilir mudik melintasi jalan yang berada di dekat permukiman warga dan kawasan perkebunan PT Socfindo. Aktivitas tersebut disebut menimbulkan debu tebal yang mengganggu pengguna jalan serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Tidak hanya persoalan debu, warga juga mengkhawatirkan kondisi jalan yang semakin rusak akibat terus-menerus dilalui kendaraan bermuatan berat. Jalan tersebut diketahui menjadi akses penting bagi masyarakat yang melintas dari kawasan Lima Puluh menuju Perdagangan dan sebaliknya.

"Setiap hari debu berterbangan. Kalau musim panas sangat mengganggu pengendara dan warga sekitar. Kami juga khawatir jalan cepat rusak karena terus dilalui truk-truk berat," ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Yang menjadi sorotan, warga menduga PT Tunas Pilar Sejahtera belum mengantongi izin untuk menggunakan jalan perkebunan milik PT Socfindo sebagai jalur operasional kendaraan pengangkut material dan beton siap pakai (Ready Mix).

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan akses jalan yang setiap hari dilintasi armada perusahaan.

Menurut informasi yang dihimpun, batching plant tersebut saat ini memasok kebutuhan beton untuk proyek pembangunan di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun. Aktivitas produksi dan distribusi beton disebut berlangsung hampir tanpa henti guna memenuhi kebutuhan proyek.

Kondisi ini membuat masyarakat mendesak pihak PT Socfindo untuk mengambil langkah tegas terhadap kendaraan perusahaan yang menggunakan jalan perkebunan tersebut.

Warga menilai penggunaan jalan secara intensif oleh kendaraan berat berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur dan mengancam kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap operasional batching plant tersebut, termasuk menelusuri kelengkapan perizinan penggunaan jalan, dampak lingkungan, dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.

"Jangan sampai kepentingan bisnis mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Jika memang ada izin, tunjukkan secara terbuka. Jika tidak ada, pemerintah harus bertindak tegas," tegas warga.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Tunas Pilar Sejahtera maupun PT Socfindo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan jalan perkebunan tersebut serta keluhan masyarakat mengenai debu dan potensi kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan operasional perusahaan.

Patroli mandiri dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu, S.H., melibatkan 25 personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Poldasi. Kegiatan menyasar sejumlah ruas jalan utama serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya aksi kriminalitas dan gangguan keamanan pada malam hingga dini hari.

Selain patroli mobile, personel melaksanakan patroli dialogis dan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus menyerap informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan sekitar.

Keberhasilan patroli ini bermula saat personel menerima laporan masyarakat mengenai adanya aksi tawuran melibatkan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Meteorologi, Kecamatan Medan Tembung.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi dan melakukan tindakan kepolisian secara profesional.

Dari hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran serta menyita dua bilah senjata tajam jenis kelewang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya para terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam patroli tersebut, personel juga mendapati beberapa titik jalan yang minim penerangan dan berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut akan menjadi bahan pemetaan dan evaluasi guna mendukung langkah-langkah pencegahan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Medan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan keberhasilan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.

"Patroli yang dilaksanakan personel Brimob merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Respons cepat terhadap laporan masyarakat berhasil mencegah terjadinya aksi tawuran yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun keresahan di tengah masyarakat," ujar Ferry.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya pada malam hari guna menghindari keterlibatan dalam aksi tawuran maupun tindak kriminal lainnya.

"Polda Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat," tambahnya.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Satuan Brimob Polda Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kehadiran personel secara aktif di lapangan. Polda Sumut memastikan patroli rutin akan terus ditingkatkan sebagai upaya menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.