Upacara dipimpin Karoops Polda Aceh Brigjen Pol. Heri Heriyandi, S.I.K., selaku inspektur upacara, sekaligus membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Harkitnas bukan hanya momentum mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebangkitan bangsa di tengah tantangan era digital.

Mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", peringatan tahun ini menekankan pentingnya membina generasi muda agar memiliki karakter kebangsaan, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Pemerintah juga terus memperkuat pembangunan SDM melalui berbagai program strategis, termasuk perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS.

Melalui peringatan Harkitnas ke-118, Polda Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, memperkuat kepedulian terhadap generasi muda, serta bersama menjaga stabilitas kamtibmas demi Indonesia yang maju dan berdaulat.

Diduga perbuatan Pencabulan tersebut atas dasar suka sama suka dan bahkan difaktakan dengan bukti bukti chat yang ada di persidangan, bahwa Korban yang sering meminta hubungan badan duluan kepada Terdakwa.

Vonis itu dijatuhkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan Ruang Cakra 7, oleh Majelis Hakim Vera Yetti Magdalena, SH., MH, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vina Monika SH, meyakini perbuatan GG terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 6 Huruf C Undang-Undang (UU) 12/2022 tentang TPKS.

Sementara itu Kantor Hukum A.B.S Law Office & Partner merasa sangat kecewa dari putusan Vonis Hakim hari ini.

Penasehat Hukum Terdakwa dan Pihak Keluarga juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, serta mendorong agar Ketua Komisi III DPR RI, Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Komnas HAM RI, dan Kompolnas RI untuk melakukan pengawasan dan investigasi atas perkara yang terkesan dipaksakan tersebut.

"Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat kecewa dengan putusan majelis hakim, oleh karena segala alibi dan alasan yg kami sampaikan pada pledoi, duplik dan juga seluruh bukti-bukti yang telah kami sampaikan "di kesampingkan oleh majelis hakim", jelas Syukur.

"Seluruh isi pertimbangan dengan jelas hanya menyadari dari BAP dan bukan berdasarkan fakta persidangan Karena sudah jelas fakta dan bukti yang kami sampaikan untuk membela klien kami", ucapnya lagi.

"Jika benar klien kami bersalah, dimana letak keadilan?, Klien kami maaih tergolong sangat muda baru berumur 19 tahun, jika dia menjalani hukuman selama 6 tahun sesuai putusan hakim, bukan tidak mungkin nantinya klien kami sudah pasti akan mengalami trauma yang sangat mendalam", ucapnya lagi.

"Alangkah lucunya jaksa penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa hanya berdasarkan bukti yang kurang jelas!", tegasnya lagi.

Diketahui disaat Jaksa penuntut umum diminta untuk menghadirkan saksi korban, saksi verbal lisan dan juga saksi ahli dokter yg mengeluarkan visum et repertum, namun jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkannya, padahal ada kewenangan jaksa untuk memamnggil kembali orang yg dimintai hakim untuk dihadirkan.

Publik pun menjadi sangat heran, Apakah jaksa emang tidak mampu,? Atau apakah ada dugaan "sesuatu" di balik semua ini?.

Dari Vonis Hakim tersebut kuasa Hukum Abdul Syukur Siregar, S.H., M.H, Rizky Sinurat, S.H, Erick Alpredo Sianipar, S.H yang berkantor dri A.B.S Law Office & Partner menyatakan pikir-pikir dulu untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut, agar mendapatkan keadilan yg sebenarnya.

Dengan Harapan dari Pihak Kuasa Hukum Keluarga Terdakwa agar Jaksa Penuntut Umum bisa untuk introspeksi diri, dan berfikir bagaimana jika kondisi seperti ini dirasakan langsung oleh keluarga JPU itu sendiri. (Red/Tim)

Keberhasilan perhelatan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Dairi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dairi menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas suksesnya acara, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan usulan strategis kepada pimpinan daerah.

Wahyu Daniel Sagala juga menyampaikan bahwa selaku pemerintah, pihaknya telah mengusulkan pembangunan serta penyediaan peralatan untuk gedung MTQ dengan harapan besar agar rencana tersebut dapat segera terealisasikan demi keberlanjutan fasilitas keagamaan di Kabupaten Dairi.

Selain itu, Wakil Bupati Dairi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada para donatur atas sumbangan yang diberikan demi menyukseskan MTQ ke-51. Penghargaan tinggi juga diberikan kepada orang tua serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual yang luar biasa dari awal hingga akhir acara.

Di akhir acara, Wakil Bupati Dairi juga menyampaikan kiranya momentum pembubaran panitia ini dimanfaatkan sebagai wadah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepanitiaan. Ditambahkan, meski tugas kepanitiaan telah selesai, semangat syiar Al-Qur'an diharapkan tetap hidup dan tertanam kuat di hati seluruh masyarakat Dairi.
]]> https://www.asatupro.com/daerah/2960/kepanitiaan-mtq-ke51-kabupaten-dairi-resmi-dibubarkan/ Inspektur Upacara Harkitnas ke-118, Wakil Bupati Sampaikan Progres Program Prioritas Pemkab Dairi Wed, 20 May 2026 14:14:00 +0700+0700 Dairi,asatupro.com-Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala membacakan amanat Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, Rabu (20/5/2026). Dalam amanatnya menyampaikan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengangkat tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara." Tema ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjaga, membina, dan mempersiapkan generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga menyampaikan secara bertahap berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi mulai menunjukkan hasil nyata di tengah masyarakat. Pemerintah terus berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi harus dapat dirasakan sampai ke desa dan pelosok kecamatan.

"Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah perbaikan jalan. Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Dairi melaksanakan program perbaikan jalan di seluruh 15 kecamatan dengan penanganan kurang lebih 6 kilometer di setiap kecamatan. Program ini ditargetkan selesai sebelum tanggal 17 Agustus 2026. Perbaikan jalan ini bukan hanya soal pembangunan fisik semata, tetapi tentang membuka akses pendidikan bagi anak-anak kita, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendukung pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya," Ucapnya.

Selanjutnya, Kabupaten Dairi juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian penurunan tingkat pengangguran, yang disertai dana apresiasi sebesar Rp1 miliar. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dana apresiasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat melalui pola swakelola dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Melalui program tersebut, pemerintah melaksanakan 15 unit pekerjaan swakelola yang tersebar di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, dan Sidikalang. Program ini sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan skala lingkungan di daerah masing-masing," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan perbaikan jalan lingkungan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan kebutuhan pelayanan sosial kemasyarakatan. Pemerintah memahami bahwa akses jalan lingkungan yang baik akan mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan keagamaan. Pemerintah Kabupaten Dairi juga melaksanakan pembangunan di kawasan Lae Ambat dan SD Sitinjo melalui limpahan pekerjaan dari paket eks Parongil, sehingga anggaran yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.

"Tidak hanya itu, melalui program CSR Bupati Dairi, pemerintah turut memberikan dukungan bagi kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat berupa 12 paket bantuan bagi rumah ibadah, baik gereja maupun mesjid. Ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kehidupan sosial dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Dairi," ujarnya.

Selain itu, Wahyu Daniel Sagala, juga membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Viada Hafid.

Upacara Harkitnas turut dihadiri oleh Forkopimda Dairi, Sekda Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, para camat, staf ahli PKK, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala. Bhayangkari, Persit, Dharma wanita. tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jajaran ASN Pemkab Dairi, Mewakili Mahasiswa/i STEKPI, Poltekes Medan, Prodi Keperawatan, mewakili siswa/i Kab.Dairi, serta masyarakat.

Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi antara tim awak media dengan BNN Kota Binjai dalam mendukung Kota Binjai bebas dari narkoba, Rabu (20/05/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia memaparkan berbagai langkah dan programnya dalam memberantas narkoba di Sumut maupun Kota Binjai.

Pada kesempatan itu Kepala BNN Kota Binjai Ucok Ferry mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut.

Pertemuan tersebut diisi dengan perbincangan santai guna terjalin silaturahmi yang semakin kompak dan solid antara BNN Kota Binjai dan Tim Awak Media khususnya dalam pemberitaan yang baik terkait Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kota Binjai.

"BNN Kota Binjai tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan rekan-rekan media terutama dalam memberikan informasi kepada BNN Kota Binjai terkait peredaran Narkotika di wilayah kami", ungkapnya.

Sementara itu, mewakili Wartawan Provinsi Sumatera Utara yang hadir, Bung Joe Sidjabat Pimpinan Umum MSN ID mengungkapkan, narkoba merupakan masalah yang serius bagi masyarakat di Sumatera Utara khususnya Kota Binjai.

Oleh sebab itu dirinya meminta BNN untuk dapat bekerja sama dalam penanggulangan permasalahan narkoba disana dengan melakukan operasi terpadu terhadap kafe-kafe liar dan Kost-kostan bebas yang berada di Kota Binjai dan sekitarnya.

Bung Joe memberikan apresiasi atas penerimaan kunjungan kerja para awak media. Ia berharap BNN Kota Binjai dapat terus bersinergi serta berkolaborasi dalam menangani permasalahan Narkoba yang sudah semakin menjamur saat ini. (Red/Tim)

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, SH., S.I.K., M.H. akan hadir sebagai Juri Tamu Wawasan Anti Narkoba. Kehadiran Kapolres menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi serta menanamkan kesadaran kepada generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kehadiran Kapolres Pematangsiantar dalam ajang tersebut menjadi bentuk nyata sinergitas Polri dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap ancaman narkoba. Melalui sesi wawasan anti narkoba, para peserta tidak hanya diuji kemampuan akademik dan intelektual, namun juga dibekali pemahaman tentang bahaya narkotika yang dapat merusak masa depan pelajar dan generasi penerus bangsa.

Panitia LCC KPKM RI Tahun V 2026 menilai keterlibatan AKBP Sah Udur Sitinjak sebagai Juri Tamu memiliki nilai strategis dalam memperkuat edukasi sejak dini kepada kalangan pelajar. Di tengah tantangan perkembangan zaman, pendidikan tidak hanya fokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter serta benteng moral generasi muda.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret mempererat hubungan antara Polri dan dunia pendidikan, khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Melalui pendekatan edukatif, diharapkan para siswa memiliki pemahaman lebih luas mengenai dampak hukum, sosial, hingga kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika.

Kehadiran Kapolres Pematangsiantar sebagai Juri Tamu Wawasan Anti Narkoba diharapkan tidak hanya menjadi simbol dukungan terhadap kegiatan akademik, tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan moral agar generasi muda mampu menjaga diri dari pengaruh negatif narkoba.

Melalui LCC KPKM RI Tahun V 2026, semangat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan diharapkan semakin kuat dalam menciptakan generasi yang unggul, berprestasi, berintegritas, serta menjadi pelopor dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Laporan : Bobby sihite

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan MBG sekaligus langkah perbaikan di lapangan.

Menurut Dudung, Kantor Staf Presiden (KSP) akan turun langsung mengawal implementasi program, termasuk memastikan tidak ada praktik jual beli titik dapur atau manipulasi distribusi dalam pelaksanaan layanan makan bergizi.

"KSP akan mengawasi ketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk mencari keuntungan pribadi," ujar Dudung dalam konferensi pers.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Karena cakupan program terus diperluas di berbagai daerah, pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar distribusi makanan tetap sesuai standar dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Dudung menyebut pihak BGN juga meminta dukungan pengawasan karena jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah ingin memastikan seluruh rantai distribusi berjalan transparan dan profesional.

Selain membahas pengawasan, Dudung mengaku sebelumnya juga dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membicarakan langkah penyempurnaan program MBG.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah pakar gizi hingga ahli pengelolaan dapur agar pelaksanaan program semakin efektif dan berkualitas.

"Perbaikan terus dilakukan supaya manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi lebih baik," katanya.

Ia menilai MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat dan produktif.

Karena itu, pemerintah menegaskan seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik percaloan maupun permainan proyek.

Dudung juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak Indonesia di masa mendatang.

"Program ini sangat penting bagi masa depan bangsa sehingga pengawasannya tidak boleh longgar," tegasnya.

Peninjauan dilakukan Wali KotaMedan, Rico Waas, pada Selasa 19 Mei 2026, yang mengungkapkan optimismenya bahwa Stadion Teladan akan mendapat lampu hijau dari otoritas sepak bola Asia Tenggara tersebut. Dalam peninjauannya, Rico Waas menyebutkan bahwa sejumlah fasilitas utama Stadion Teladan sebenarnya sudah berada dalam kondisi prima.

"Area lapangan, kualitas rumput, lampu stadion, hingga bench pemain dinilai telah memenuhi standar yang diharapkan," ucap Rico Waas.

Menariknya, Rico memberikan instruksi khusus terkait kapasitas tribun penonton. Jika awalnya kursi penonton hanya ditargetkan terpasang setengah dari kapasitas, ia meminta agar seluruh fasilitas tempat duduk diselesaikan secara penuh (full).

"Pertama kursi ditargetkan itu mungkin masih setengah, tapi saya minta full kan. Saya minta biar kelihatan bagaimana kondisi Teladan secara menyeluruh, karena memang ini bisa jadi stadion kebanggaan kita," ujar Rico Waas.

Rico menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan aspek keselamatan (safety) dan kelayakan area-area vital yang menjadi syarat mutlak dari AFF terpenuhi dengan baik.

Tidak hanya fokus pada stadion utama, Pemko Medan juga bergerak cepat memastikan kesiapan infrastruktur penunjang. Dua lapangan latihan legendaris, yakni Lapangan Cadika dan Lapangan Kebun Bunga, telah disiapkan untuk menyambut tim-tim yang bertanding.

"Lapangan Cadika, kondisinya saat ini sudah sangat maksimal. Kualitas rumput dinilai mumpuni dan fasilitas esensial seperti kamar mandi pemain sudah siap digunakan (ready). Pemko Medan tinggal melakukan sedikit perapian estetika pada bagian luar lapangan agar terlihat lebih cantik," terang Rico Waas.

Sementara, Lapangan Kebun Bunga, kata Wali Kota saat ini sedang memasuki tahap akhir (finishing) perawatan rumput. Dalam waktu dekat, lapangan ini dipastikan sudah clear dan siap pakai.

"Kesiapan Pemko Medan harus maksimal, harus maksimal," tegas Rico mengenai komitmen jajarannya.

Rico Waas mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Medan untuk bersiap menyambut momentum besar ini. Jika Stadion Teladan resmi dipilih oleh AFF, ia berharap warga Medan dapat memadati stadion dan menunjukkan animo serta kecintaan yang tinggi terhadap sepak bola.

Menurutnya, kesuksesan Piala AFF yang akan menjadi kaga Timnas Indonesia di Medan akan menjadi batu loncatan besar bagi iklim olahraga di masa depan.

"Ayo kita ramaikan, kita tunjukkan bagaimana animo kita suka sama pertandingan bola ini. Kalau support bola kita di Medan ini menggaung kuat, harapannya ke depan akan makin banyak lagi event-event internasional serupa digelar di Stadion Teladan," pungkasnya.

Asahan, asatupro.com– Komandan Kodim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P. mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke 118 Tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/05/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, TNI-Polri, ASN, serta perwakilan elemen masyarakat.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H. M.A.P. selaku inspektur upacara. Momentum peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", dengan semangat persatuan dan kebangkitan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0208/Asahan menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan serta meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Semangat kebangkitan nasional harus terus kita pelihara melalui kerja nyata, disiplin serta sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan daerah maupun bangsa," ujar Dandim.

Kegiatan upacara berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam membangkitkan semangat persatuan bangsa Indonesia.

Laporan tersebut disampaikan oleh MW (inisial), yang identitasnya masih dirahasiakan demi alasan keamanan, melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) DPR Aceh,Senin 18 Mei 2026 pukul 14.20 WIB. Dalam proses penyampaian laporan, MW didampingi kuasa hukumnya, Fauzan, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Fauzan, SH & Partners.

Pengaduan itu telah diterima secara resmi dengan tanda terima surat dari staf Sekwan. Surat pengaduan ditujukan kepada Pimpinan DPR Aceh dengan tembusan kepada BKD DPR Aceh.

"Pada dasarnya kami ingin menyerahkan langsung pengaduan tertulis ini kepada pimpinan DPR Aceh. Namun, berdasarkan informasi dari Sekwan, pimpinan tidak berada di tempat, sehingga pengaduan kami serahkan melalui Sekwan untuk diteruskan kepada pimpinan dan BKD," ujar Fauzan.

Kuasa hukum MW menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah tindakan yang diduga melanggar kode etik dewan serta Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR Aceh. Dugaan itu meliputi sikap dan pola komunikasi dalam forum resmi, pernyataan yang memicu polemik di ruang publik, hingga pelaksanaan sejumlah forum rapat yang dinilai tidak sesuai tata tertib DPR Aceh.

Fauzan menegaskan, laporan yang diajukan kliennya masih sebatas dugaan dan disampaikan melalui mekanisme hukum yang sah sesuai aturan internal DPR Aceh.

"Kami tegaskan, ini masih berupa pengaduan. Langkah ini adalah bentuk penyampaian aspirasi dan hak warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta lembaga publik. Semua yang kami sampaikan masih dalam konteks dugaan dan perlu diuji melalui mekanisme BKD," katanya.

Dalam pengaduan tersebut, pihak pelapor turut melampirkan sedikitnya 14 alat bukti, berupa dokumentasi video, pemberitaan media online, tangkapan layar, surat resmi, hingga dokumen pendukung lainnya.

Menurut Fauzan, langkah hukum ini bukan bertujuan menggiring opini publik ataupun menyerang pihak teradu secara pribadi. Ia menekankan bahwa laporan tersebut diajukan agar dilakukan pemeriksaan secara objektif melalui mekanisme etik yang memang dibentuk untuk tujuan tersebut.

"Kami sangat menghormati proses hukum dan prinsip due process of law, yakni seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi atau dianggap bersalah sebelum melalui proses yang berlaku. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada BKD untuk memeriksa laporan ini sesuai mekanisme yang ada," tegasnya.

Sementara itu, MW berharap BKD DPR Aceh dapat menindaklanjuti laporannya secara profesional, terbuka, dan independen demi menjaga marwah lembaga legislatif.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menggiring opini maupun melakukan penghakiman di ruang publik sebelum adanya keputusan resmi dari BKD DPR Aceh.

"Saya berharap pengaduan ini diproses secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Saya percaya BKD memiliki kewenangan dan kebijaksanaan untuk memeriksa laporan ini secara objektif. Saya juga berharap masyarakat tidak membawa persoalan ini ke arah negatif. Saya melapor karena peduli terhadap DPR Aceh," tutup MW.rel.

Kegiatan tersebut menandai penguatan kapasitas pertahanan udara nasional melalui penambahan sejumlah Alutsista berupa pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 MRTT, Falcon 8X, Radar Ground Control Intercept (GCI), Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia secara simbolis menyerahkan kunci pesawat kepada Panglima TNI yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) sebagai bagian dari proses penguatan operasional TNI AU.

Selain prosesi penyerahan, Presiden RI juga melaksanakan peninjauan langsung terhadap alutsista yang baru diterima guna memastikan kesiapan sistem pertahanan udara tersebut.

Presiden RI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang penguatan pertahanan sebagai deterrent.

"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri," ujar Presiden RI.

Kehadiran Panglima TNI merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapan operasional pertahanan negara.

Penambahan Alutsista ini merupakan hasil dari perencanaan strategis jangka panjang yang telah diinisiasi sebelumnya, dengan tujuan memastikan TNI memiliki kemampuan yang unggul, modern, dan mampu menghadapi spektrum ancaman masa depan.

Dairi,asatupro.com-Bawa Dana Aspirasi, Luhut Kunjungi Desa Bintang Mersada Penuhi Harapan Warga Dairi, di dampingi DPRD kabupaten Dairi Abdul Gapur Simatupang S.Pd.I dari Fraksi Gerindra, Selasa (19-05-2026).

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan kabar gembira terkait realisasi dana aspirasi untuk tahun 2026. Ia menegaskan bahwa akan ada pembangunan dan perbaikan empat jaringan irigasi serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang tersebar di wilayah Kabupaten Dairi. Program ini disiapkan untuk memperlancar akses pertanian dan meningkatkan hasil tani masyarakat.

"Selain pembangunan fisik, kami juga menyalurkan bantuan bibit unggul. Kali ini kami serahkan Bibit Jagung, kopi, dan kakao kepada tiga Kelompok Tani yaitu: Barokah, MBuah Page, dan Merandal. Bantuan ini diperuntukkan bagi kelompok yang memiliki lahan sah dan telah memegang Akta Notaris, sertifikat dari Kepala Desa serta Dinas Pertanian," ujar Luhut di hadapan warga.

Sementara itu, Kepala Desa Bintang Marsada, Uswatun Bintang, menyampaikan permohonan dukungan khususnya untuk perbaikan jaringan irigasi di desanya. Hal ini dinilai sangat penting untuk menunjang keberhasilan program budidaya ikan dan lahan persawahan yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar warga. "Kami sangat berharap perbaikan irigasi segera terealisasi agar pertanian dan perikanan kami semakin maju dan produktif," ungkapnya.

Kepala Desa dan warga Desa Bintang Marsada pun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran dan perhatian nyata yang diberikan Luhut Simanjuntak. Bagi masyarakat, kegiatan reses menjadi wadah penting untuk menyampaikan harapan, kebutuhan, saran, maupun keluhan agar dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui wakil rakyat yang mereka pilih.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, berbagai tokoh dan pejabat, antara lain Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, Kesti Rusda Angkat; Anggota DPRD Dairi dari Fraksi Gerindra, Abdul Gafur Simatupang; Kepala Desa Bintang Marsada, Uswatun Bintang; Babinkamtibmas, jajaran pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Suasana berlangsung sangat meriah, terlihat jelas kebahagiaan dan harapan warga atas kehadiran serta rencana pembangunan yang disampaikan.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh KapolresPematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, SH., S.IK., MH., didampingi Kasat Intelkam AKP Hary Isdyanto, SH., MH.

Sementara dari pihak DPP BARA HATI INDONESIA hadir Ketua Umum Rikkot Damanik, Sekretaris Umum Hunter D Samosir, Bendahara Umum Ricardo Lumbanraja, serta Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Bobby Sihite.

Dalam pertemuan tersebut, DPP BARA HATI INDONESIA menyampaikan dukungan terhadap kinerja Polres Pematangsiantar di bawah kepemimpinan AKBP Sah Udur Sitinjak dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah.

Ketua Umum DPP BARA HATI INDONESIA, Rikkot Damanik, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan AKBP Sah Udur Sitinjak, Kota Pematangsiantar dinilai semakin kondusif dan kehidupan demokrasi berjalan dengan baik.

"Kami melihat situasi Kota Pematangsiantar semakin kondusif. Stabilitas keamanan terjaga dan ruang demokrasi berjalan baik. Ini harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat," ujar Rikkot Damanik.

KapolresPematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak menyampaikan apresiasi terhadap sikap BARA HATI INDONESIA yang ikut mendukung terciptanya situasi aman dan kondusif di Kota Pematangsiantar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan narkoba.

"Walaupun bandar besar narkoba belum berhasil kami temukan, tetapi kami tidak pernah berhenti sampai di situ. Kritik masyarakat kami pahami sebagai bentuk kepedulian dan motivasi agar kami bekerja lebih profesional. Percayalah, kami akan terus berusaha menembus jaringan bandar besar narkoba di Kota Pematangsiantar dengan dukungan masyarakat luas, termasuk BARA HATI INDONESIA," tegas AKBP Sah Udur Sitinjak.

Dalam sesi diskusi, Sekretaris Umum DPP BARA HATI INDONESIA Hunter D Samosir mempertanyakan langkah preventif Polres dalam mencegah peredaran narkoba di dunia pendidikan.

Menjawab hal tersebut, Kapolres menjelaskan pihaknya intens melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

"Saat ini Polres aktif melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah sebagai inspektur upacara, sekaligus memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai bahaya narkoba. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba," jelasnya.

Di akhir audiensi, keluarga besar DPP BARA HATI INDONESIA menyerahkan piagam penghargaan kepada AKBP Sah Udur Sitinjak, SH., S.IK., MH., sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas komitmen menjaga keamanan daerah dan pemberantasan narkoba.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara Polres Pematangsiantar dan BARA HATI INDONESIA dalam menjaga keamanan, stabilitas daerah, dan masa depan generasi muda.

Laporan : Bobby Sihite

"Proses penyaluran awal yang dilakukan BULOG Sumut mulai Selasa (19/5/2026) ini sebanyak 66 ton jagung kepada enam peternak di Sumut," kata Pimpinan Wilayah Pimwil Perum BULOG Sumut, Budi Cahyanto, kepada para wartawan di Medan.

Budi Cahyanto menyampaikan bahwa proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan seluruh mekanismenya mengacu pada data resmi penerima yang telah ditetapkan pemerintah.

"Dan hal itu sesuai dengan surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) nomor : 494/TS.02.02/B/04/2026 tanggal 21 April 2026 perihal pelaksanaan penyaluran SPHPJagung Tahun 2026" bebernya

Dia memastikan kalau proses penyaluran dilaksanakan sesuai dengan data peternak melalui Koperasi PPN (Petelur Pinsar Nasional), cabang Sumut sesuai besaran alokasi masing-masing penerima SPHP jagung Tahun 2026.

"Kami tinggal menghubungi para penerima yang namanya telah terdaftar dalam keputusan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran," ujar Budi Cahyanto.

Melalui program ini, sambungnya lagi, diharapkan para peternak ayam petelur dapat memperoleh akses jagung dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dengan demikian hal ini dapat menjaga keberlangsungan usaha peternakan serta mendukung stabilitas harga telur ayam di tingkat konsumen," harap Budi Cahyanto.

Terkait harga, Budi Cahyanto menegaskan, pemerintah melalui Bapanas telah menetapkan harga jual jagung dalam program ini sebesar Rp 5.000 per kilogram (Kg) yang transaksinya dilakukan di depan gudang BULOG.

"Dengan harga maksimal Rp 5.500 per Kg di tingkat peternak. Penetapan harga ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian harga yang terjangkau bagi peternak sekaligus menjaga distribusi yang efisien," tegas Budi Cahyanto.

BULOG Sumut, kata dia, sangat berkeinginan agar program ini diharapkan mampu membantu meringankan beban biaya produksi peternak ayam petelur,.

"Khususnya dalam memenuhi kebutuhan pakan, sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung stabilitas ekonomi sektor peternakan di Sumatera Utara," tutup Budi Cahyanto.

Tak lama berselang, air mulai meluap ke permukiman warga. Potongan kayu, lumpur, dan bebatuan besar ikut terbawa arus deras yang datang tanpa ampun.

Di tengah kepanikan warga menyelamatkan diri, Ismail hanya bisa terpaku menyaksikan sebuah bangunan kedai yang juga dijadikan tempat tinggal perlahan bergeser sebelum akhirnya hanyut di depan matanya.

"Sore itu air naik sangat cepat. Tidak sampai lama, bangunan itu langsung hanyut dibawa arus," ujar Ismail kepada awak media, Kamis (14/5/2026), mengenang detik-detik banjir bandang tersebut.

Dalam situasi mencekam itu, Ismail bahkan sempat mengabadikan peristiwa tersebut menggunakan telepon genggamnya. Video yang direkamnya memperlihatkan bangunan yang hanyut diterjang arus deras bercampur lumpur dan kayu dari arah hulu sungai.

Namun, setelah banjir berlalu dan perhatian publik perlahan mereda, perjuangan warga untuk bangkit justru baru dimulai.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebelumnya telah melakukan verifikasi terhadap rumah warga terdampak banjir melalui "Tabel Rekapitulasi Hasil Verifikasi Rumah Usulan Ke II Kabupaten Tapanuli Selatan". Dalam data tersebut, Kecamatan Muara Batang Toru tercatat menjadi wilayah dengan jumlah usulan terbanyak.

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil verifikasi rumah usulan tahap II, Kecamatan Muara Batang Toru tercatat memiliki total 841 usulan rumah terdampak bencana. Dari jumlah itu, 83 rumah masuk kategori rusak ringan, 19 rusak sedang, 4 rusak berat, dan 735 lainnya tidak masuk kategori atau TMK /TAK 0–19 persen.

Di tengah proses verifikasi tersebut, Ismail Syahputera Harahap masih berharap dirinya dapat memperoleh bantuan rumah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui usulan tahap II tersebut.

Hingga kini, Ismail mengaku belum memperoleh bantuan pemerintah yang diharapkannya. Hal serupa juga disampaikan warga lainnya seperti Derliana Manalu dan Boru Dalimunthe yang sama-sama mengaku masih berusaha memulihkan kehidupan pasca bencana.

Bagi Ismail, bantuan rumah bukan sekadar soal bangunan, melainkan harapan untuk kembali memulai hidup yang sempat porak-poranda diterjang banjir bandang.

"Harapan kami semoga pemerintah bisa memperhatikan lagi warga yang benar-benar terdampak banjir," katanya lirih.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi terkait warga korban banjir yang disebut belum menerima bantuan, Sekcam Muara Batang Toru, Jasinaloan Nasution, menyebut hal tersebut berdasarkan hasil verifikasi tim.

"Terkait chat nami Pak, namarsapa do ia tu au jadi ujelaskon disia ima hasil na sina tim verifikasi (Terkait chat kami Pak, Ismail, yang bertanya kepada saya. Jadi saya jelaskan sama dia itulah hasil dari tim verifikasi)," tulis Sekcam Muara Batang Toru melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Namun ketika kembali ditanya mengenai siapa tim verifikasi yang dimaksud, termasuk alasan Ismail Syahputera Harahap yang merupakan warga Kecamatan Muara Batang Toru disebut tidak menerima bantuan, serta apakah pihak kecamatan telah mengupayakan bantuan kepada warga korban banjir, Sekcam belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait proses pendataan dan hasil survei terhadap rumah warga terdampak banjir bandang di Kelurahan Muara Ampolu, Rahmat Batubara yang diketahui sebagai petugas survei bantuan rumah pasca bencana belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Di tepian Batang Toru, lumpur memang perlahan mengering. Namun bagi Ismail dan warga lainnya, harapan untuk mendapat perhatian dan bantuan pemerintah tidak mengalir ketika derasnya sungai yang pernah merenggut tempat tinggal mereka. (MN)

Pembayaran non pajak tunai mulai disosialisasikan Bapenda kepada wajib pajak di kantor Bapenda , Senin (18/5/2026). Wajib pajak yang hadir dalam kegiatan tersebut mulai melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang di Saksikan oleh Kepala Bapenda Robot Simanullang setelah mendapatkan petunjuk cara pembayaran dengan QRIS dari petugas yang melakukan pelayanan.

"Untuk tahap pertama akan dilakukan sosialisasi kepada 150 orang wajib pajak. Nantinya akan diberikan souvenir langsung dari BI apabila wajib pajak sudah membayarkan pajak melalui QRIS," ucap Kepala Bapenda . Robot Simanullang mengatakan kegiatan diadakan untuk meningkatkan literasi keuangan digital serta untuk mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. "Mari para wajib pajak bayarlah pajak anda untuk membangun Dairi Tangguh," kata Kepala Bapenda Robot Simanullang.

Salah satu wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak dengan QRIS, menyambut dengan baik program yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Pemkab Dairi. Dengan hadirnya program ini, mereka sampaikan pembayaran pajak akan lebih mudah dan efektif. "Bayar pajak lewat QRIS akan semakin memudahkan kita menjadi wajib pajak. Lebih efektif tentunya di era digitalisasi saat ini. Jadi mari kita manfaatkan dengan baik program ini," ucap salah satu wajib pajak.

Sekadar informasi, program Pajak Berkah QRIS Tahun 2026 di Dairi akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 29 Mei 2026, sehingga diharapkan kepada seluruh wajib pajak agar memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Setiap wajib pajak yang telah membayar pajak menggunakan QRIS akan menerima souvenir yang disediakan oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk mendesak pengusutan dugaan peredaran narkotika, penipuan online, serta berbagai praktik ilegal lainnya yang disebut masih berlangsung didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan.

Namun aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai disebut memanas setelah massa aksi unjuk rasa dari mahasiswa mengaku mengalami intimidasi, ancaman verbal, hingga dugaan tindakan represif saat menyampaikan aspirasi.

Menurut keterangan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (BEM Sumut), mahasiswa hanya ingin berdialog langsung dengan Kepala Lapas Kelas I Medan, Yudi Suseno terkait tuntutan yang mereka bawa. Namun massa mengaku justru dibubarkan secara paksa di tengah situasi yang memanas.

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (BEM Sumut), Ilham Syah Putra, disebut menjadi salah satu pihak yang terdampak dalam insiden tersebut. Sementara Koordinator Aksi Hamsar Hasibuan dan Koordinator Lapangan Qobul Harahap terlihat berupaya menenangkan situasi saat terjadi dorong-dorongan.

Dalam keterangannya, massa aksi unjuk rasa juga menyoroti adanya sejumlah orang yang disebut tidak diketahui identitas resminya ikut berada di lokasi dan diduga melakukan intimidasi terhadap peserta aksi unjuk.

Kericuhan disebut mulai terjadi saat Kepala Lapas Kelas I Medan, Yudi Suseno datang bersama sejumlah petugas. Massa aksi unjuk mengklaim spanduk tuntutan yang berisi desakan pemberantasan narkoba sempat dirobek di tengah ketegangan.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (BEM Sumut) menilai tindakan tersebut sebagai bentuk respons yang tidak proporsional terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara, dan Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan praktik ilegal didalam Lapas Kelas I Medan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (BEM Sumut) juga menyebut sejumlah nama yang beredar dipublik terkait dugaan aktivitas ilegal tersebut. Namun mereka menegaskan seluruh nama yang disebut masih bersifat dugaan dan wajib dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas I Medan terkait tudingan.

Menurut Bobby, rangkaian peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) agar tidak menimbulkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.

"Kami meminta Bapak Kakanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, agar melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar yang belakangan menjadi sorotan publik. Ketika berbagai persoalan terus berkembang, langkah evaluasi menjadi penting agar semuanya terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," tegas Bobby Sihite.

Menurut Bobby, isu yang berkembang di Lapas Narkotika Pematangsiantar, mulai dari dugaan keberadaan "Parengkol", isu penggunaan HP di dalam lapas, hingga berbagai informasi lain yang beredar di masyarakat, perlu dijawab dengan penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi.

Ia juga menyoroti pernyataan pihak lapas yang sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi lapas bersih dari narkoba dan HP serta melakukan razia rutin dua kali dalam seminggu.

"Kalau memang pengawasan berjalan ketat dan razia dilakukan rutin dua kali seminggu, tentu masyarakat berharap hasilnya juga terlihat nyata. Jangan sampai muncul kesenjangan antara pernyataan dan fakta yang berkembang di lapangan," ujarnya.

Selain itu, Bobby juga menyoroti dugaan teror penembakan rumah pegawai Lapas Tebing Tinggi yang terjadi setelah adanya dinamika di lingkungan lapas, termasuk razia dan temuan barang yang diduga narkotika.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memastikan apakah terdapat kaitan dengan aktivitas atau tugas kedinasan korban.

"Kami mengecam segala bentuk teror maupun intimidasi terhadap aparat negara yang sedang menjalankan tugas. Jika benar ada pesan atau ancaman tertentu di balik peristiwa ini, maka negara tidak boleh kalah oleh tindakan intimidasi," tegas Bobby.

Meski demikian, Bobby meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menyerahkan proses hukum kepada aparat kepolisian agar penyelidikan berjalan objektif.

Dalam aspek regulasi, Bobby menilai penguatan pengawasan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan pentingnya keamanan, ketertiban, pembinaan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Bobby menegaskan bahwa dukungannya terhadap program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, bukan berarti menutup ruang kritik.

"Kami mendukung penuh program Menteri Imipas. Tetapi jika program reformasi ini serius dijalankan, maka evaluasi dan pembenahan harus dilakukan secara nyata hingga ke tingkat pelaksanaan. Jangan sampai semangat pembenahan di pusat justru terganggu karena lemahnya pengawasan di lapangan," katanya.

Di akhir pernyataannya, Bobby meminta seluruh pihak menjadikan evaluasi sebagai langkah penguatan institusi, bukan untuk mencari kambing hitam.

"Tujuan kita sama, menjaga marwah pemasyarakatan agar tetap bersih, profesional, dan mendapat kepercayaan masyarakat," tutup Bobby Sihite. (Read/Tim).

Diketahui dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2026 sebesar Rp4.335.198 naik 8% dari tahun sebelumnya dan UMP Rp.3.228.971 naik 7,9% dari tahun 2025, UMSK sekitar Rp.4.378.392 - Rp.4.508.606 naik 5-9%, tetapi tidak sesuai dari hasil temuan awak media di lapangan saat melakukan investigasi kepada salah satu Perusahaan Lakban PT. Easter Pigeon Industry (EPI), yang berada di JL. Medan Raya Binjai KM 14 No. 61, Kelurahan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada Senin, (18/5/26).

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja.

Sesuai PP tersebut, formula kenaikan UMP 2026 adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan rentang Alfa 0,5–0,9.

Adapun alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya variabel ini, besaran kenaikan upah minimum di setiap daerah dipastikan tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution pernah merespon soal masih banyaknya perusahaan swasta ataupun pihak outsouring yang memberikan upah dibawah Upah Minimum Rakyat (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Bobby Nasution mengatakan, pihaknya akan meminta Dinas Ketenagakerjaan untuk mengumpulkan perusahaan dan pihak outsouring untuk membahas UMR tersebut. Diakui Bobby Nasution, pihaknya sudah sering mendiskusikan soal ini dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan. Dan hasilnya kurangnya pengawasan.

Sejatinya kenaikan upah Buruh tiap tahunnya sangat penting karena itulah yang diharapkan setiap pekerja atau buruh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Akan tetapi, kepatuhan perusahaan dalam menjalankan besaran upah sesuai UMK, UMP, UMSK, dinilai jauh lebih penting.

Hal ini mengingat, masalah pengawasan terhadap perusahaan berada ditangan Pemerintah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Sumut, dan agar segera melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh perusahaan yang ada di Kota Medan dan sekitarnya terkait penerapan upah buruh yang merata. (Red/Tim)

Kegiatan yang berlangsung sekira pukul 19.00 WIB tersebut dilaksanakan di Desa Benteng, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ops Polres Batu Bara KOMPOL Zulham, S.H., M.H., Kabag Ren AKP Darwin Pane, S.H., Kasat Intelkam AKP T. L. Simamora, S.H., M.H. serta Kasi Humas Polres Batu Bara AKP P. Tamba.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Batu Bara bersama jajaran memberikan dukungan moril kepada keluarga agar tetap semangat dan tabah dalam menghadapi ujian sakit yang dialami orang tua dari jurnalis mitra Polres Batu Bara tersebut.

Selain memberikan semangat dan motivasi, Kapolres Batu Bara juga menyerahkan tali asih sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada keluarga.

Kegiatan Minggu Kasih tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Polres Batu Bara kepada masyarakat maupun mitra kerja, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan insan pers di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Sekira pukul 20.00 WIB kegiatan selesai dilaksanakan dan selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.