Hadir dalam kegiatan ini Ketua Perbakin AKP Irwan Doni, Sekretaris Perbakin Aiptu Ikhsan Kurniawan, Bendahara Perbakin Aiptu Ardion A. Nara Sumber dari Kauryan Satintelkam Polres Sijunjung Aipda Jeki Mirazando Serta Pengurus Club menembak terdaftar di Perbakin Pengda Kabupaten Sijunjung

Turut Hadir juga dalam rapat Koordinasi ini dari Timpeh Shoting Comunity (TSC) Timpeh Nagari Kamang Kamang Baru, Bagus Budi Antoro, Bejo Utomo, Suyoko, Edi Sutopo.

AKP Irwan Doni Ketua di wakili oleh Aiptu Ardion A, membuka acara Rapat koordinasi menyampaikan Rapat koordinasi bersama Club untuk kosolidasi, Koordinasi, serta pembinaan Atlit tembak yang dapat mengikuti even di Club Antar kabupaten, Provinsi serta Nasional

"Kedepan dengan Rapat koordinasi ini diharapkan dapat di hasilkan Perencanaan matang untuk mempersiapkan personal pengurus dan atlit tembak prestasi yang dapat dipertandingkan di tingkat daerah Provinsi dan Nasional." ujar Ardion

Sementara dari Satuan Intelkam Polres Sijunjung memaparkan tentang mekanisme ijin keramaian dan ijin Penggunaan Senjata Api yang disampaikan oleh Kaur Yanmin Polres Sijunjung Aipda Jekhie Mirazando.

Usai Pemaparan Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing tentang mekanisme pengurusan izin serta pengecekan Lapangan Tembak indoor Perbakin Kabupaten Sijunjung.

Akibat masih terus beroperasinya praktik ilegal ini, kinerja aparat penegak hukum—khususnya jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) setempat—kini mendapat sorotan tajam dari warga dan berbagai elemen masyarakat.

Dua Lokasi Utama yang Menjadi Sorotan

​Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga sekitar, aktivitas perjudian di kawasan tersebut terpusat di dua lokasi berbeda, yakni:

Warkop Loning, Desa Lau Solu, Kecamatan Mardingding: Dilaporkan menjadi arena praktik perjudian jenis dadu.

​Desa Perbulan, Kecamatan Laubaleng: Dilaporkan menjadi titik operasi permainan judi menggunakan mesin tembak ikan.

​Keberlangsungan aktivitas perjudian di kedua lokasi ini diduga tidak terlepas dari latar belakang pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan pengaruhnya, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat militer aktif yang bertugas di satuan Brigif Tanah Karo.

Jika terbukti benar, persoalan ini telah bergeser menjadi pelanggaran hukum serius terkait penyalahgunaan wewenang dan pengaruh militer untuk melindungi bisnis ilegal.

​Keresahan Warga: Perjudian Merusak Masa Depan Generasi Muda

​Warga mengaku sangat khawatir karena maraknya perjudian berdampak buruk terhadap masa depan generasi muda serta berpotensi memicu peningkatan angka kriminalitas di desa-desa sekitar.

​"Kami sudah sangat resah dengan aktivitas perjudian ini. Bukannya tutup, tempat-tempat itu malah terkesan bebas beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Padahal dampaknya sangat merusak moral anak-anak muda kami," ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (31/10/2026).

​Konfirmasi Kapolsek dan Pertanyaan Publik

​Sorotan utama turut diarahkan kepada Kapolsek Mardingding, AKP A. Nainggolan, S.H.. Informasi mengenai aktivitas perjudian ini sejatinya telah berulang kali disampaikan kepada pihak kepolisian, baik melalui pemberitaan maupun komunikasi langsung.

​Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat WhatsApp, Kapolsek menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi tersebut. Namun, hingga Sabtu (31/10/2026), fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas perjudian tersebut dilaporkan masih tetap beroperasi.

​Kondisi ini membuat publik mempertanyakan profesionalisme dan keseriusan aparat dalam merespons laporan masyarakat. Warga mempertanyakan apakah pihak kepolisian benar-benar telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi, atau justru ada kendala lain yang menghambat penindakan.

​Desakan Penindakan Tegas dan Evaluasi Menyeluruh

Masyarakat di Mardingding dan Laubaleng kini mendesak adanya langkah nyata dan gerak cepat dari unsur penegak hukum gabungan, baik dari Kepolisian maupun Polisi Militer (PM), untuk mengambil tindakan sebagai berikut:

​Menutup Seluruh Lokasi Perjudian: Membubarkan dan menyita seluruh fasilitas perjudian (dadu dan mesin tembak ikan) di Desa Lau Solu dan Desa Perbulan secara permanen tanpa pandang bulu.

​Pemeriksaan Militer: Meminta POM TNI/Kodim setempat untuk memeriksa dan mengusut tuntas oknum Serda Brm Ginting guna memastikan tegaknya kedisiplinan serta netralitas TNI.

​Evaluasi Kinerja Kapolsek: Mendesak Kapolres Tanah Karo agar mengevaluasi kinerja Kapolsek Mardingding karena dinilai lamban dan gagal menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dari penyakit masyarakat.

​Warga menegaskan, apabila aparat penegak hukum setempat tetap bersikap pasif, mereka tidak segan-segan untuk meneruskan laporan ini secara langsung kepada Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I/Bukit Barisan.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat maupun perwakilan dari unsur TNI masih belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait tuntutan dan sorotan publik tersebut.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan. Tim Opsnal yang dipimpin KBO Resnarkoba IPDA Ardiansyah, S.H., kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan tersangka.

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, petugas menemukan empat paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,05 gram.

Selain sabu, polisi turut menyita tiga lembar plastik klip bening, satu bungkus plastik klip, satu dompet hitam, satu sendok plastik, satu kaca pirex, satu alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, serta satu unit telepon genggam merek OPPO warna biru.

Saat diinterogasi, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari seseorang berinisial L yang berada di Kecamatan Rambah. Hasil pemeriksaan urine terhadap tersangka juga menunjukkan positif metamfetamina.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., S.H., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba Polres Rohul IPTU Dendy Gusrianto, S.H menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat sekaligus bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum dan pengembangan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Humas Polres Rohul)

Lebih mengejutkan, muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas perjudian tersebut. Bahkan, dua nama oknum anggota TNI berinisial Brem dan B Ginting, yang disebut bertugas di satuan Brigif, ikut terseret dalam informasi yang disampaikan sumber masyarakat.

Berdasarkan keterangan salah seorang sumber masyarakat, aktivitas judi dadu diduga berlangsung di sebuah warung kopi (warkop) Loning, Desa Lau Solu, Kecamatan Mardingding. Sementara itu, aktivitas mesin tembak ikan disebut berada di Desa Perbulan.

Sumber tersebut menduga kedua lokasi perjudian itu mendapatkan dukungan atau perlindungan dari oknum berinisial Brem dan B Ginting.

Namun demikian, dugaan keterlibatan maupun pemberian perlindungan oleh kedua oknum tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.

Maraknya aktivitas perjudian ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Mardingding.

Jika aktivitas tersebut benar berlangsung secara terbuka dan berulang, masyarakat tentu berhak mempertanyakan sejauh mana langkah kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Jangan sampai praktik perjudian yang berpotensi merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat justru berkembang karena lemahnya pengawasan atau adanya dugaan perlindungan dari pihak-pihak tertentu.

Aparat penegak hukum, khususnya Polres Tanah Karo dan Polda Sumatera Utara, didesak segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri dugaan aktivitas perjudian di Desa Lau Solu dan Desa Perbulan.

Selain itu, institusi TNI melalui satuan terkait juga perlu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila terdapat dugaan keterlibatan anggotanya sebagaimana informasi yang disampaikan masyarakat.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat, memfasilitasi, ataupun melindungi praktik perjudian harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen tersebut ditandai lewat pertemuan koordinasi Pemkab Dairi dengan Prosper Global Indonesia di Aula Bappeda Dairi, Jumat (30/10/2026).

Pertemuan ini fokus pada penguatan tiga pilar utama: pengembangan pertanian kopi berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan literasi keuangan bagi petani.

Dalam sambutan Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga yang dibacakan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Pemkab menyampaikan apresiasi atas berbagai program Prosper Global Indonesia yang telah dan sedang berjalan di Kabupaten Dairi selama dua tahun terakhir.

Wabup menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga petani kopi.

"Program ini diharapkan mampu melahirkan petani kopi yang terampil, inovatif dan mandiri, memperkuat sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus memperluas literasi dan akses layanan keuangan bagi petani," ujar Wahyu.

Secara khusus, Wabup mengajak seluruh pihak membangun pola pikir bersama untuk mengembalikan kejayaan dan nama besar KopiSidikalang yang pernah tersohor di kancah nasional dan internasional.

"Kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk Dairi? Ya, salah satunya melalui kopi. Kita tentu tidak ingin daerah kita memiliki kopi, tetapi daerah lain yang justru dikenal karena kopinya. Dengan kehadiran Prosper Global Indonesia dan Starbucks, ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan bersama untuk mengangkat kembali nama besar KopiSidikalang," tegas Wahyu di hadapan peserta rapat.

Wahyu juga meminta para kepala desa yang menjadi lokasi intervensi Program DIGITANI dan BENTANI DAIRI agar memberikan dukungan penuh sehingga pelaksanaan program berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Executive Director Prosper Global Indonesia, Ade Soekadis, menjelaskan komitmen pihaknya untuk mendorong kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi.

Ia menyebutkan, sejumlah program telah berjalan di Dairi, di antaranya Program ROOTS yang berfokus pada pengurangan risiko bencana dan asuransi parametrik, Program DIGITANI melalui pemanfaatan teknologi pertanian digital, serta Program BENTANI yang mencakup pemenuhan gizi, akses air bersih dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian.

Kehadiran Starbucks dalam kolaborasi ini diharapkan membuka akses pasar global bagi KopiSidikalang, sehingga petani tidak hanya produktif, tetapi juga mendapatkan harga yang adil dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Dairi Surung Charles Bantjin, Kepala Bappeda Romedi Bangun, Kadis PMD Simon Tonny Malau, Kadis Kominfo Desi Sianturi, Plt. Kalaksa BPBD Erwin Sitorus, Kadis Perindagkop Fatimah Boang Manalu, Kadis Sosial Tumpal Pasaribu, perwakilan OPD, Farmer Support Center Berastagi Ucu Sumirat, Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Sidikalang Edy Primsa Brahmana, serta para kepala desa lokasi intervensi program Prosper Global Indonesia.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi secara daring (Zoom Meeting) yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, Jumat (30/10/2026).

Bupati Dairi Vickner Sinaga diwakili Asisten Pemerintahan Agel Siregar, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUTR Bister Naibaho, serta unsur terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa program TORA merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria yang bertujuan memberikan legalitas dan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan.

Usai mengikuti rapat, Asisten Pemerintahan Agel Siregar menyampaikan kabar baik bahwa usulan Kabupaten Dairi terkait penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah disetujui seluas kurang lebih 2.935,54 hektare yang tersebar di 10 kecamatan.

Persetujuan usulan tersebut akan ditindaklanjuti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berpeluang menerbitkan sekitar 1.400 sertifikat tanah gratis bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurut Agel, upaya ini merupakan bagian dari perjuangan dan permohonan Bupati Dairi Vickner Sinaga yang telah lama didorong pemerintah daerah.

Persetujuan atas usulan tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan legalitas kepemilikan tanah.

"Ini adalah perjuangan panjang Pemkab Dairi untuk memperjuangkan hak masyarakat. Dengan disetujuinya 2.935 hektare ini, masyarakat yang selama ini menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan hutan akhirnya bisa mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikat resmi," ujar Agel.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut Surat Menteri Kehutanan Nomor S.219/MENHUT/SETJEN.02/09/2026 tanggal 3 September 2026 tentang persetujuan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, rapat juga menindaklanjuti Memorandum Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor M.121/PLA.KUH.PLA.02.02/B/09/2026 terkait PPTPKH Provinsi Sumatera Utara, yang di dalamnya mencakup pola penyelesaian melalui perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Dairi.

Pemkab Dairi berharap proses penyelesaian melalui program TORA ini dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan untuk pertanian dan permukiman.

Zoom meeting tersebut turut diikuti Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan DLHK Provinsi Sumatera Utara, Normalia Zubair, S.STP., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, Marulam Siahaan, S.SiT., M.M., serta para camat dari 10 kecamatan yang wilayahnya masuk dalam usulan penyelesaian TORA.

​Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, secara tegas meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum. beserta jajarannya untuk bersikap kooperatif, transparan, dan tidak sekali-kali mencoba melindungi oknum warga binaan yang terindikasi melakukan tindak pidana di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

​"Kami meminta dengan tegas kepada Kalapas Labuhan Ruku agar tidak pasang badan atau melindungi siapapun. Jika dugaan pengendalian narkoba oleh Rudy RZ ini terbukti, maka ada indikasi pembiaran atau bahkan kelalaian serius dalam prosedur pengawasan. Lapas harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat pembinaan, bukan markas aman untuk mengendalikan bisnis haram," ujar Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, dalam keterangannya di Jakarta.

​Dasar Hukum dan Urgensi Penyelidikan

​Rini Puspita Sari menjelaskan bahwa tindakan hukum tegas harus diambil berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia:

​Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009):Pengendalian narkotika dari dalam Lapas melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang mengancam pelaku pemufakatan jahat dan peredaran narkotika golongan I dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun.

​Pencucian Uang / TPPU (UU No. 8 Tahun 2010):PPP RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan penyidik penegak hukum untuk menelusuri lonjakan harta kekayaan Rudy RZ selama masa pemidanaan. Hal ini merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan penyembunyian atau pentransferan aset yang berasal dari tindak pidana.

​Sistem Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022):Berdasarkan Pasal 71 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan ketat. Pembiaran terhadap pelanggaran akses komunikasi dan tindak pidana di dalam Lapas merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat dan hukum pidana.

​Desak Pemindahan ke Super Maximum Security Nusakambangan

​Apabila hasil penyelidikan objektif membuktikan adanya keterlibatan Rudy RZ, PPP RI mendesak Ditjenpas segera menyetujui pemindahan yang bersangkutan ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

"Pemindahan ke Nusakambangan adalah langkah krusial untuk memutus total akses komunikasi yang bersangkutan (zero communication policy). Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan interaksi yang tidak sah di dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku," tegas Rini Puspita Sari.

​Rencana Aksi Unjuk Rasa di Ditjenpas

​Sebagai bentuk pengawalan terhadap penegakan hukum dan efektivitas pengawasan pemasyarakatan, DPP PPP RI dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, pada 6 November 2026.​

Dalam aksi mendatang, PPP RI membawa tiga tuntutan utama:

1. Desakan audit menyeluruh dan penindakan tegas terhadap jajaran Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku jika ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran.
2. Penelusuran dan penyitaan aset (asset recovery) milik Rudy RZ yang terindikasi hasil TPPU.
3. ​Rekomendasi pemindahan segera Rudy RZ ke Lapas High/Super Maximum Security Nusakambangan.

​PPP RI menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh aparat penegak hukum.

​Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi telah berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Humas Ditjenpas maupun Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, namun belum memberikan tanggapan. Redaksi akan segera memuat tanggapan resmi sesaat setelah keterangan dari pihak-pihak terkait diterima.

​Dalam pengungkapan kasus besar ini, petugas mengamankan 12 orang bandar, 9 orang pengedar, dan 36 orang pengguna. Barang bukti yang disita pun tergolong fantastis, yakni narkotika jenis sabu seberat 23 kilogram serta daun ganja kering seberat 23,5 kilogram.

Konferensi Pers dan Komitmen Tegas Kepolisian

​Keberhasilan penindakan ini dirilis secara resmi dalam kegiatan press release yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, Kasat Resnarkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, Kepala BNNK Deliserdang, Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratulana, Plt Manager Avsec Bandara Kualanamu, Suprianto, Asisten Perekonomian, Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deliserdang, Hendra Wijaya, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat menghadiri press release Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Aula Terbuka Mapolresta Deliserdang, Jumat (30/10/2026).

​Dalam keterangannya di hadapan awak media, Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkotika yang merusak generasi bangsa.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BNN Kabupaten Deliserdang, petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu, dan jajaran TNI atas dukungan dalam pelaksanaan operasi tersebut.

​"Operasi ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam memberantas peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti di sini; penegakan hukum yang tegas akan terus kami lakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa, khususnya di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegas Kombes Pol Muhammad.

"Atas pengungkapan dilakukan, kami berharap kedepan dapat terus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Karena pemberantasan narkoba harus dilakukan bersama semua komponen yang ada, tidak bisa hanya Polisi tapi seluruh masyarakat harus turut mendukung pemberantasan dan peredarannya ditengah masyarakat," pungkasnya.

​Rincian Penindakan dan Barang Bukti

​Berdasarkan data dari satuan reserse narkoba, operasi penindakan ini menyasar sejumlah lokasi yang terindikasi menjadi sarang peredaran narkotika. Dari total 57 tersangka yang berhasil diamankan, peran mereka terbagi menjadi:

1. Bandar / Pengendali: 12 orang
2. ​Pengedar / Kurir: 9 orang
3. Pengguna / Konsumen: 36 orang

​Sementara itu, barang bukti utama yang berhasil diamankan dari tangan para tersangka meliputi: sabu seberat 23.010,24 gram atau sekitar 23 kilogram, ganja seberat 23.517,86 gram atau sekitar 23,5 kilogram, serta 42 butir ekstasi.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan barang bukti pendukung seperti alat komunikasi, timbangan digital, serta uang tunai yang diduga hasil dari transaksi barang haram tersebut.

​Langkah Hukum dan Himbauan kepada Masyarakat

​Saat ini, seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Deli Serdang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Para bandar dan pengedar dijerat dengan undang-undang yang berlaku dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati, mengingat skala barang bukti yang masif.

​Pihak Polresta Deli Serdang juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif memberikan informasi apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

​Mari dukung penuh langkah tegas aparat penegak hukum demi menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari ancaman narkotika.

Kuasa Hukum PB Al Washliyah, Ade Zaenab Taher dan Mhd. Hatta menyampaikan apresiasi kepada pihak Pengadilan Negeri dan aparat keamanan yang telah bekerja secara profesional dengan mengedepankan pendekatan humanis. Penundaan yang terjadi akibat adanya perlawanan dari pihak penggarap dipahami sebagai bagian dari dinamika lapangan untuk menghindari potensi pertumpahan darah di atas tanah milik organisasi Islam tersebut.

"Kami sangat memahami situasi di lapangan dan tidak ingin ada pertumpahan darah di atas tanah PB Al Washliyah," ujar mereka.

Pihak kuasa hukum kembali menegaskan kepada publik bahwa lahan seluas 32 hektar tersebut merupakan milik sah Al Washliyah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan status tersebut, tidak ada lagi perdebatan terkait kepemilikan lahan, sementara pihak penggarap dinilai tidak memiliki alas hak yang sah.

Terkait tertundanya pelaksanaan hari ini, kuasa hukum memandangnya bukan sebagai sebuah kekalahan, melainkan sebagai langkah awal penegakan hukum yang lebih tegas ke depannya. Peringatan keras juga disampaikan kepada seluruh penggarap liar di aset lahan Al Washliyah agar tidak menambah bangunan baru, memperluas garapan, maupun melakukan transaksi jual beli di atas lahan tersebut.

"Hari ini negara telah hadir dan menunjukkan bahwa negara mengakui hak Al Washliyah. Eksekusi hanya soal waktu," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut atas penundaan eksekusi hari ini, tim kuasa hukum PB Al Washliyah akan segera mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Memohon penjadwalan ulang eksekusi kepada aparat penegak hukum dengan dukungan pengamanan yang lebih komprehensif dan pengerahan personel yang lebih besar.
2. Melaporkan dugaan tindak pidana penghalangan eksekusi (Pasal 212 & 216 KUHP) serta penyerobotan tanah (Pasal 385 KUHP) terhadap oknum-oknum provokator.
3. Melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap semua pihak yang membangun atau menduduki lahan tersebut.

PB Al Washliyah berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini hingga hak atas tanah tersebut dapat dieksekusi secara penuh demi kepentingan organisasi dan umat. (Red/Tim)

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Menyongsong Seabad Sumpah Pemuda dan Tantangan Ruang Gema: Polarisasi Pemuda dan Merawat Persatuan di Era Algoritma" di Medan, yang dipandu Rafael Sinaga, SH, dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan aktivis kepemudaan antara lain, Akademisi A. Fattah Lubis, S.Sos, MIP, Komda PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, SH, Ketua Agitasi dan Diplomasi Politik Viva Voce, Kristoporus Simamora, S.Sos dan Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, S.Sos,

Akademisi USU, A. Fattah Lubis, S.Sos, MIP dalam pemaparannya menjelaskan, Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran generasi muda untuk mengesampingkan perbedaan latar belakang dan bersatu memperjuangkan cita-cita kebangsaan.

Namun, menurutnya, tantangan pemuda saat ini berbeda. Ketergantungan pada gawai dan media sosial dinilai perlu diimbangi dengan kebiasaan membaca, kepekaan sosial, serta kemampuan menindaklanjuti gagasan menjadi tindakan nyata.

"Jangan sampai kita hanya menyalahkan instansi dan pemerintah tanpa merefleksikan diri sendiri. Pemuda harus mampu menindaklanjuti gagasan yang dimiliki," ujarnya. Ia juga mengingatkan generasi muda agar selektif menggunakan media sosial.

Senada, Komda PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, SH, menegaskan persatuan menjadi landasan utama lahirnya Sumpah Pemuda. Semangat tersebut perlu terus dijaga, terutama dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperkuat pemuda dalam menghadapi perkembangan zaman, yakni kesadaran diri, keberanian, dan kemampuan melahirkan karya nyata.

"Persatuan harus dibangun dari perasaan, keresahan, dan penderitaan yang sama. Sebagai generasi muda, kita juga harus menghadirkan tindakan konkret untuk memperjuangkan keadilan," katanya.

Sirdo turut mengajak pemuda mengambil peran di tengah masyarakat dan bergandengan tangan menyukseskan berbagai program kepemudaan, termasuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PMKRI Sanctus Thomas Aquinas yang akan digelar di Medan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua Agitasi Diplomasi Politik Viva Voce, Kristoporus, S.Sos, menyoroti pengaruh algoritma terhadap dinamika politik dan pembentukan opini publik. Menurutnya, penguasaan data dan kemampuan mengendalikan arus informasi dapat memengaruhi arah kekuasaan.

Ia menjelaskan, fenomena yang dikenal sebagai algokrasi memperlihatkan bagaimana algoritma semakin berperan dalam mengatur distribusi informasi dan membentuk perhatian publik. Dalam situasi tersebut, konten menjadi salah satu instrumen aktor politik untuk membangun citra dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Karena itu, Kristoporus mendorong perluasan ruang diskusi agar pemuda memiliki perspektif lebih luas dan tidak mudah menerima informasi secara mentah. "Jadikan media sosial sebagai teman yang baik agar kita tetap kritis," ujarnya.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, S.Sos, menambahkan bahwa paparan informasi di media sosial berpotensi memperlebar perpecahan di tengah masyarakat. Untuk itu, mahasiswa harus terus merawat nasionalisme dan menghidupkan kembali nilai-nilai Sumpah Pemuda.

Ia menilai peringatan Sumpah Pemuda tidak semestinya berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi harus menjadi momentum refleksi untuk memperkuat persatuan. Terutama, dalam mencapai nilai "Bonum Communae" sebuah kebaikan bersama yang harus digagas dan diimplementasikan secara bersama.

Nicola juga mengajak organisasi kepemudaan melakukan evaluasi internal serta memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi. Ia menegaskan jangan sampai sebuah gagasan dan perwujudannya berhenti pada sekat-sekat perbedaan.

Diskusi tersebut berlangsung interaktif dengan munculnya pertanyaan dari dua orang peserta, Luis dan Ardiansyah yang menanyakan, mengenai cara mewujudkan persatuan di kalangan mahasiswa dan langkah konkret untuk memperoleh keadilan.

Para narasumber menekankan bahwa persatuan membutuhkan lebih dari sekadar seruan. Generasi muda perlu memperkuat literasi digital, menjaga solidaritas, berani menyampaikan gagasan, serta menghadirkan karya dan tindakan nyata bagi masyarakat. (Red/Tim)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, hasil uji petik terhadap 10 wajib retribusi (WR) di Kecamatan Medan Belawan menunjukkan bahwa kuitansi pembayaran tidak selalu diberikan, terutama kepada warga penghuni rumah tinggal. Bukti pembayaran disebut hanya diberikan apabila diminta oleh wajib retribusi.

Kondisi ini membuka celah penyimpangan. Jika uang retribusi dipungut tanpa bukti resmi, bagaimana masyarakat dapat memastikan uang tersebut benar-benar disetorkan ke kas daerah, bukan disalahgunakan oleh oknum?

Lemahnya tertib administrasi tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memunculkan dugaan pungutan liar.

Bahkan, dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun manipulasi data wajib retribusi perlu ditelusuri lebih dalam oleh aparat penegak hukum.

Temuan BPK ini tidak boleh dianggap sekadar persoalan teknis. Pemerintah Kota Medan melalui DLH dan aparat pengawasan internal harus menelusuri kesesuaian antara uang yang dipungut petugas, bukti pembayaran, catatan penerimaan, dan setoran ke kas daerah.

Jika ditemukan selisih atau aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, aparat penegak hukum patut melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Publik berhak mengetahui apakah persoalan ini sebatas kelemahan administrasi atau terdapat praktik penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.

Dugaan pungli dan KKN harus dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh, bukan dibiarkan menjadi celah yang berpotensi merugikan masyarakat dan PAD Kota Medan.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Medan, Erfin Fachrur Razi, yang dikonfirmasi terkait temuan tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. Hal serupa juga dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, yang belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan. Keduanya kompak bungkam atas pertanyaan temuan BPK tersebut.

Adapun SB/SP yang mendeklarasikan KABSU tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, DPP Serikat Buruh Medan Independen (SBMI) Sumut, dan DPD Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sumut.

"Deklarasi KABSU pada 28 Oktober ini bukan tanpa sebab. Momentum peringatan Sumpah Pemuda menjadi pengingat dan pengikat bagi kami untuk memperjuangkan nasib buruh perkebunan kelapa sawit di Sumut," kata Herwin Nasution, Ketua Umum DPP F-SERBUNDO, kepada para wartawan.

Saat itu, pria yang akrab disapa Masdon dan sudah puluhan tahun mendampingi buruh perkebunan ini didampingi oleh Lorent Aritonang (Sekjen F-SERBUNDO), Mince Simatupang (SPN), Ahmadsyah (GSBI), Suhib Nurido (SBMI), dan sejumlah aktivis buruh lainnya.

Masdon bercerita, industri sawit nasional diawali dari Sumut, sudah berjalan lebih 100 tahun, dan dalam belasan tahun terakhir mampu menyumbangkan puluhan miliar Dolar AS atau ratusan triliun rupiah untuk devisa negara.

"Namun di sinilah letak ironisnya industri sawit nasional: gemerlap dan berkontribusi besar bagi ekonomi nasional, tetapi di saat yang sama kondisi buruh sawit terus diabaikan," urai Masdon

Mirisnya, ujar alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas HKBP Nomensen (UHN) ini, ketertindasan buruh perkebunan sawit ini berlangsung sejak era kolonialisme Belanda dan hingga saat ini.

"Apa problem buruh kebun yang ada sejak ratusan tahun lalu hingga saat ini? Soal gaji, soal tekanan premi, isu pelecehan buruh perempuan, isu pekerja anak, soal keselamatan kerja," timpal Ahmadsyah yang duduk di sebelah Masdon.

"Banyak lagi kalau mau kita sebutkan satu per satu. Tapi semua itu terus berlangsung hingga saat ini," sambung Ahmadsyah lagi dengan nada geram.

Sementara itu Suhib Nurido bilang, kondisi buruk para buruh sawit itulah yang membuat KABSU hadir, termasuk dengan mengadvokasi melalui pendekatan legalistik ke negara.

"Dalam hal ini ke pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumut, melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) mengenai buruh sawit," kata dia.

Harapannya, sambung dia lagi, perda mengenai buruh sawit di tingkat provinsi akan menjadi pendorong bagi pembentukan perda sejenis di tingkat kabupaten sentra sawit di Sumut.

"Serta diharapkan menular ke provinsi sentra sawit lainnya, untuk kemudian berujung pada perubahan UU Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kita ketahui lebih banyak berbicara tentang buruh manufaktur," harap Suhib Nurido.

Dia menyebutkan, apa yang mereka beberkan soal buruh perkebunan berdasarkan hasil advokasi, pendampingan, kajian, riset, atau pun seminar yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Polisi mengungkapkan, perbuatan tersebut diduga dilatarbelakangi kekecewaan tersangka terhadap kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Selain itu, RDLG disebut kecewa karena tidak lagi eksis sebagai konten kreator di media sosial.

RDLG ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (27/10/2026), setelah ditangkap di rumahnya di Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sekitar pukul 01.30 WIB.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan terhadap aktivitas akun TikTok milik RDLG, yakni j@ritmandarwin29.

"Ancaman hukumannya lima tahun penjara," kata Bayu dalam konferensi pers di Polda Sumut, Rabu (28/10/2026).

RDLG disangkakan melanggar Pasal 301 ayat (1) atau Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan perbuatan yang bersifat permusuhan, ujaran kebencian, atau diskriminasi terhadap agama atau kelompok.

Penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 27 Oktober 2026.

Berawal dari Patroli Siber

Bayu menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah tim Ditressiber Polda Sumut melakukan patroli siber dan menemukan aktivitas siaran langsung pada akun TikTok milik tersangka.

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga polisi mendatangi kediaman RDLG untuk melakukan penangkapan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah menyampaikan perkataan yang dinilai tidak pantas dan diduga menistakan agama ketika melakukan siaran langsung melalui akun pribadinya.

"Yang bersangkutan memang mengakui menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, yang menista suatu agama tertentu. Menyebut nama yang seharusnya kita agungkan, tetapi malah dinistakan," ujar Bayu.

Diduga Dilatarbelakangi Kekecewaan Ekonomi

Polisi menyebut persoalan ekonomi menjadi salah satu latar belakang tindakan yang dilakukan RDLG. Menurut Bayu, tersangka mengaku kecewa karena kesulitan ekonomi yang dialaminya tidak kunjung terselesaikan.

Di sisi lain, RDLG yang sebelumnya beraktivitas sebagai konten kreator disebut tidak lagi memiliki eksistensi seperti sebelumnya. Kekecewaan tersebut kemudian disampaikan melalui media sosial.

"RDLG menyampaikan kekecewaan karena masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai. Kebetulan dia juga tadinya seorang konten kreator, tetapi sudah tidak eksis lagi. Kekecewaan itu kemudian disampaikan di media sosial TikTok," tutur Bayu.

Menurut polisi, tersangka melakukan siaran langsung menggunakan telepon genggam yang dipasang pada tripod di depan rumahnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, tripod, serta pakaian yang dikenakan tersangka ketika membuat konten tersebut.

"Dalam penyelidikan, kami juga menemukan beberapa barang bukti, yakni handphone, tripod, dan pakaian yang digunakan saat membuat konten," imbuh Bayu.

Polisi Sebut Tidak Ada Indikasi Gangguan Kejiwaan

Bayu juga menjelaskan bahwa selama menjalani pemeriksaan, RDLG dinilai dapat menjawab pertanyaan penyidik dengan lancar. Polisi turut meminta keterangan dari masyarakat di sekitar tempat tinggal tersangka.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Bayu menyatakan pihaknya tidak menemukan indikasi gangguan kejiwaan pada RDLG.

"Selama kami melakukan pemeriksaan, kondisinya normal. Tanya jawab dijawab dengan lancar. Wawancara kami dengan masyarakat sekitar juga menunjukkan hal yang sama. Jadi, tidak ada indikasi kelainan jiwa," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan pihak kepolisian berdasarkan pemeriksaan yang mereka lakukan.

Permintaan Maaf Tidak Menghentikan Proses Hukum

Terkait video klarifikasi dan permintaan maaf yang telah dibuat RDLG, Bayu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak tersangka. Namun, menurutnya, permintaan maaf tidak serta-merta menghapus proses hukum apabila unsur tindak pidana dinilai telah terpenuhi.

"Kami melakukan penyelidikan dan unsur perbuatannya terpenuhi. Terkait permintaan maaf, itu haknya. Namun, secara perbuatan, dugaan penistaan agama tersebut dinilai telah memenuhi unsur," jelas Bayu.

Bayu menambahkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, tersangka menganut agama yang sama dengan agama yang diduga dihina dalam siaran langsung tersebut. Polisi menyebut tindakan itu berkaitan dengan kekecewaan tersangka terhadap persoalan ekonomi yang dihadapinya.

Kasus Sempat Viral di Media Sosial

Sebelum penetapan tersangka, pemilik akun TikTok Ritman Marbun telah diamankan oleh tim Ditressiber Polda Sumut pada Senin (26/10/2026) malam.

Aksi siaran langsung yang diduga memuat penghinaan terhadap Yesus tersebut sebelumnya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, RDLG juga disebut menyatakan tidak takut dipenjara atas perkataannya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, sebelumnya membenarkan bahwa pemilik akun tersebut telah diamankan untuk menjalani proses hukum terkait dugaan penistaan agama.

"Untuk proses hukumnya, saat ini yang bersangkutan diamankan atau diproses di Direktorat Siber Polda Sumatera Utara," ujar Ferry, Selasa (27/10/2026).

Dengan penetapan tersangka dan penahanan tersebut, proses hukum terhadap RDLG kini berlanjut. Penyidik masih menangani perkara berdasarkan dugaan tindak pidana yang disangkakan, sementara pembuktian lebih lanjut akan mengikuti proses hukum yang berlaku. (Red)

Dalam upacara tersebut, Wabup membacakan sambutan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir.

Dalam sambutan Menpora yang dibacakan Wabup, disampaikan bahwa 98 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan sebuah janji yang menyatukan perbedaan, menguatkan perjuangan, dan melahirkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa: Indonesia.

"Hari ini, semangat itu harus terus hidup. Bukan hanya dalam ingatan kita, tetapi dalam karakter setiap generasi penerus bangsa," ujar Wahyu membacakan sambutan Menpora.

Menpora menegaskan, untuk membangun Indonesia yang maju, kemajuan sejati tidak hanya diukur dari gedung yang menjulang tinggi, teknologi yang canggih, atau kekayaan yang berlimpah. Kemajuan sejati dimulai dari manusia, dari karakter, dari hati yang mencintai tanah air, dari jiwa yang tidak menyerah, dan dari kepedulian terhadap sesama.

"Karena itu, kita harus membentuk generasi masa depan yang patriotik, gigih, dan berempati," lanjutnya.

Patriotik artinya mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengabdian dan tindakan nyata. Gigih yaitu tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, tidak runtuh ketika mengalami kegagalan, dan tidak berhenti berjuang sebelum memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sementara berempati yaitu tidak hanya memikirkan keberhasilan diri sendiri, tetapi juga merasakan kesulitan saudaranya.

"Sebab patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya, kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," tegasnya.

Di akhir sambutan, Menpora berpesan kepada para pemuda Indonesia untuk bermimpi setinggi langit dan bekerja sekeras mungkin.

"Jadilah manusia yang kuat, tetapi jangan kehilangan kelembutan hati. Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani. Generasi yang mampu berdiri tegak untuk bangsanya, sekaligus mengulurkan tangan kepada sesamanya," pesannya.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan: Selamat Hari Sumpah Pemudake-98 Tahun 2026! Mari kita bangun generasi yang patriotik dalam pengabdian, gigih dalam perjuangan, dan berempati dalam kemanusiaan. Sebab masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui. Masa depan adalah sesuatu yang sedang kita bangun bersama. Salam Pemuda!" tutup sambutan Menpora yang dibacakan Wabup.

Upacara berlangsung khidmat dengan nuansa keberagaman budaya. Sejumlah pelajar tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia, serta pembacaan naskah Sumpah Pemuda oleh pemuda Dairi.

Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, Forkopimda Kabupaten Dairi, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, serta jajaran ASN Pemkab Dairi dan pelajar.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, tersebut merupakan upaya Polda Riau untuk meningkatkan disiplin pengguna jalan, menekan angka kecelakaan, serta mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan.

Pada Rabu (28/10/2026), personel Direktorat Lalu Lintas Polda Riau terus mengintensifkan pengawasan dan pelayanan di sejumlah ruas jalan. Kegiatan meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, edukasi keselamatan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pengawasan diprioritaskan pada titik rawan kecelakaan (black spot), lokasi rawan gangguan lalu lintas (trouble spot), kawasan sekolah, persimpangan, pasar, serta jalan arteri yang berpotensi mengalami kemacetan maupun kecelakaan.

Berdasarkan data penindakan, jumlah tilang meningkat dari 370 kali pada periode yang sama tahun 2025 menjadi 541 kali pada 2026. Angka tersebut bertambah 171 penindakan atau sekitar 46 persen. Sementara itu, jumlah teguran naik dari 650 menjadi 881, bertambah 231 penindakan atau sekitar 36 persen.

Peningkatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Ditlantas Polda Riau untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Penegakan hukum tetap dilaksanakan secara profesional dan proporsional, dengan mengedepankan pencegahan serta edukasi kepada pengguna jalan.

Selain penindakan, petugas juga melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi pengemudi angkutan orang dan barang, khususnya terkait kelelahan, konsentrasi, dan kebugaran. Pemeriksaan visual kendaraan serta ramp check bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait turut dilakukan untuk memastikan kelayakan kendaraan dan pemenuhan standar keselamatan.

Upaya pencegahan kecelakaan diperkuat melalui pembinaan kepada perusahaan otobus, operator angkutan dan logistik, serta mitra transportasi. Ditlantas Polda Riau juga memutakhirkan pemetaan lokasi rawan kecelakaan dan gangguan lalu lintas dengan memanfaatkan data IRSMS, hasil observasi, dan temuan di lapangan.

Pemeriksaan turut mencakup kondisi infrastruktur jalan, mulai dari rambu, marka, penerangan, genangan air, lubang jalan, hingga perlintasan. Hasil pemantauan menjadi dasar penyampaian rekomendasi penanganan kepada instansi berwenang.

Di sisi lain, petugas melakukan penanganan terhadap hambatan arus lalu lintas, seperti kendaraan mogok, parkir yang mengganggu, dan genangan air. Apabila diperlukan, penataan maupun rekayasa lalu lintas sementara dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pemantauan melalui K3I, RTMC, dan e-Turjawali juga dioptimalkan untuk mendukung deteksi dini, mempercepat respons terhadap gangguan lalu lintas, serta memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi.

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol. Gathut Bowo Supriyono, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berkendara.

"Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun, tujuan yang lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami terus mengedepankan edukasi, pencegahan, dan penindakan secara profesional untuk menekan angka kecelakaan serta fatalitas korban di wilayah Riau," tegasnya.

Gathut juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas sejak dini. Menurutnya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi anak-anak, baik di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal.

"Kami berharap para orang tua aktif mengingatkan anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Pastikan mereka menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara sepeda motor, tidak mengendarai kendaraan sebelum memenuhi persyaratan usia dan memiliki SIM, serta memahami risiko dari perilaku berkendara yang tidak aman," ujarnya.

Ia menambahkan, keteladanan orang tua dan kepedulian masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran, khususnya yang melibatkan anak-anak dan remaja. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu membangun kebiasaan berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab.

Melalui Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Ditlantas Polda Riau berkomitmen mengintegrasikan pengawasan, edukasi, pencegahan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

Polisi Bersama Masyarakat, Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan. (***)

Dalam upacara tersebut, Alexander Lisman Putra membacakan naskah sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia." Sambutan tersebut menegaskan pentingnya melanjutkan semangat perjuangan para pemuda yang telah mengikrarkan persatuan pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan untuk bersama-sama membangun Indonesia yang maju.

Melalui sambutan tersebut, seluruh peserta diajak untuk memahami bahwa kemajuan bangsa berawal dari karakter, semangat pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama.

Nilai patriotik diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air dan kontribusi nyata, kegigihan tercermin dalam semangat untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik, sedangkan empati menjadi landasan dalam membangun kebersamaan serta mempererat persaudaraan.

Sejalan dengan pesan tersebut, Alexander mengajak seluruh petugas, peserta magang Kemnaker, dan warga binaan untuk menjadikan nilai-nilai Sumpah Pemuda sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kepada peserta magang, ia berpesan agar terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, dan membangun integritas sebagai bekal untuk meraih masa depan serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Kepada seluruh petugas, ia mengajak untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Sementara itu, warga binaan didorong untuk terus mengembangkan diri, mengikuti program pembinaan dengan semangat, serta menumbuhkan optimisme dalam mempersiapkan masa depan.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi pengingat bahwa semangat kebangsaan dapat diwujudkan oleh setiap individu melalui tindakan nyata, kerja keras, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Lapas Kelas IIA Bangkinang berkomitmen untuk terus menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan serta pembinaan yang berorientasi pada perubahan positif.

Patriotik dalam pengabdian, gigih dalam berkarya, dan berempati dalam kebersamaan. Bersama, kita kuatkan persatuan untuk Indonesia yang lebih maju!

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Melangkah dengan Harapan yang Kokoh" (Amsal 23:18).

Dalam sambutannya mewakili Bupati Dairi, Wabup Wahyu Daniel Sagala mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan baru DPC PIKI Dairi. Ia menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar pengukuhan kepengurusan, melainkan awal dari tanggung jawab dan pengabdian untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

"PIKI merupakan wadah yang memiliki potensi besar dalam menghimpun pemikiran, pengetahuan, serta kepedulian para cendekiawan Kristen untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa," ujar Wahyu.

Wahyu mengajak PIKI untuk menyatukan potensi, gagasan dan kepedulian guna mewujudkan Kabupaten Dairi yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, serta pembangunan yang berkelanjutan.

"Kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik, saya berpesan agar menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Bangun kepengurusan yang solid, terbuka terhadap gagasan baru, dan mampu menghadirkan program kerja yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Jadikan masa bakti 2026-2031 sebagai periode yang meninggalkan karya dan kontribusi, bukan sekadar catatan kepengurusan saja," pintanya.

Sementara itu, Ketua DPC PIKI Dairi terpilih, Delphi Masdiana Ujung, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan titik awal untuk menghadirkan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. PIKI, katanya, harus mampu mengambil peran sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Dairi, TNI-Polri, lembaga adat, dan pimpinan gereja.

"Keberhasilan dan keberlanjutan karya PIKI di Kabupaten Dairi ada di tangan kita bersama. Mari kita melangkah bersama, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat sesuai visi, misi, dan platform organisasi," ujar Delphi.

Delphi memaparkan tiga agenda prioritas kepengurusan baru PIKI Dairi 2026-2031, yakni: Pertama, mendukung pemberantasan narkoba dan judi online (judol). Kedua, mendorong pemberdayaan UMKM yang inklusif. Ketiga, memperkuat ekonomi dan investasi daerah.

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Sekretaris DPD PIKI Sumatera Utara, Pdt. L. Stevenson Kumenit, didampingi Bendahara DPD PIKI Sumut, Bertha M. Silalahi.

Dalam struktur kepengurusan periode 2026–2031, Delphi Masdiana Ujung dipercaya sebagai Ketua, Freddy Sinaga sebagai Sekretaris, dan Rosianty Pasaribu sebagai Bendahara.

Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, mewakili Kadis Perindag Sumut Ika Dora Florentina Ginting, mewakili Kapolres Dairi Iptu Kornel Situmorang, mewakili Kajari Dairi Ade Sinaga, Ketua Dewan Penasehat PIKIKabupaten Dairi Ir. Parlemen Sinaga, Kadis Kominfo Dairi Desi Sianturi, serta pemateri seminar umum Ir. Yualiani Siregar, Dr. Abdul Roni Angkat (via zoom), Dr. Rustam Effendy Nainggolan (via zoom) dan Fatimah Boangmanalu.