Tim investigasi media menelusuri sejumlah titik pekerjaan, termasuk proyek pembangunan jalan rabat beton yang menjadi perhatian masyarakat. Dari hasil penelusuran lapangan, ditemukan kondisi fisik pekerjaan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan. Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran desa yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp1,35 miliar.

Kecurigaan publik bukan tanpa dasar. Sebelumnya, DPP LSM Gempur telah menyampaikan laporan masyarakat melalui surat Nomor 051/DPP/GEMPUR/V/2026 kepada Kejaksaan Negeri Simalungun, Camat Huta Bayu Raja, dan Kepala Desa Pokan Baru. Laporan itu meminta adanya penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Namun hingga kini, belum terlihat adanya penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai substansi laporan tersebut maupun hasil klarifikasi atas berbagai pertanyaan yang berkembang.

Alih-alih membuka ruang dialog dan memberikan akses informasi kepada wartawan, Kepala Desa Pokan Baru berinisial JG justru disebut memilih menyampaikan pernyataan melalui video yang ditujukan kepada Bupati Simalungun. Dalam video tersebut, masyarakat diajak agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar terkait laporan dugaan penyimpangan.

Langkah tersebut memunculkan pertanyaan baru. Mengapa klarifikasi tidak disampaikan secara terbuka melalui forum yang dapat diakses publik? Mengapa permintaan konfirmasi dari wartawan tidak dijawab secara langsung? Pertanyaan-pertanyaan itu hingga kini masih belum memperoleh jawaban.

Situasi semakin berkembang ketika Kepala Desa JG melaporkan sejumlah wartawan ke SPKT Polres Simalungun melalui Laporan Polisi Nomor B/290/VI/2026/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tertanggal 22 Juni 2026 dengan dugaan pencemaran nama baik.

Pelaporan tersebut memicu reaksi dari kalangan insan pers. Mereka menilai langkah pidana terhadap produk jurnalistik berpotensi mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam praktiknya, sengketa pemberitaan pada umumnya diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme penilaian oleh Dewan Pers.

Di sisi lain, penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang melekat pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Karena itu, setiap pertanyaan mengenai penggunaan anggaran pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat dan kerja jurnalistik.

Hingga berita investigasi ini disusun, belum terdapat putusan atau hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Pokan Baru. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas yang berwenang.

Tim investigasi akan terus menelusuri dokumen anggaran, volume pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta meminta konfirmasi dari seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Desa Pokan Baru, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Inspektorat, Kejaksaan Negeri Simalungun, dan Polres Simalungun.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai penggunaan setiap rupiah Dana Desa. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan menjalankan proses secara profesional, objektif, dan menghormati kemerdekaan pers sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Sorotan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diteruskan oleh DPP LSM Gempur melalui surat Nomor: 051/DPP/GEMPUR/V/2026 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Simalungun, Camat Huta Bayu Raja, dan Kepala Desa Pokan Baru. Hingga kini, tindak lanjut maupun klarifikasi atas laporan tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi lapangan yang dilakukan sejumlah wartawan, ditemukan dugaan adanya ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan kondisi fisik pekerjaan rabat beton. Temuan tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai Dana Desa.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik, Kepala Desa Pokan Baru berinisial JG disebut memilih menyampaikan bantahan melalui video yang ditujukan kepada Bupati Simalungun serta mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai laporan yang disampaikan DPP LSM Gempur.

Sikap tersebut memunculkan kritik dari kalangan pemerhati keterbukaan informasi. Mereka menilai pejabat publik semestinya mengedepankan transparansi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlebih ketika penggunaan anggaran negara menjadi objek pengawasan publik.

Wartawan Dilaporkan ke Polisi

Di tengah bergulirnya polemik tersebut, Kepala Desa JG diketahui melaporkan sejumlah wartawan ke SPKT Polres Simalungun melalui Laporan Polisi Nomor B/290/VI/2026/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, tertanggal 22 Juni 2026 pukul 15.07 WIB, dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pelaporan terhadap wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial itu memicu perdebatan di kalangan insan pers. Sejumlah jurnalis menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik apabila pemberitaan yang dipersoalkan merupakan produk pers yang dibuat sesuai mekanisme dan Kode Etik Jurnalistik.

Meski demikian, dugaan adanya "permainan" antara pihak tertentu dengan aparat penegak hukum belum dapat dipastikan kebenarannya dan memerlukan pembuktian berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Sengketa Pers Memiliki Mekanisme Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, penyelesaian sengketa pemberitaan pada prinsipnya memiliki mekanisme khusus melalui Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan dan pedoman yang telah disepakati bersama komunitas pers nasional. Mekanisme tersebut mengedepankan hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers terhadap apakah suatu perkara merupakan sengketa pers.

Atas dasar itu, sejumlah insan pers mempertanyakan dasar hukum pelaporan pidana terhadap wartawan dalam perkara ini dan berharap aparat penegak hukum menjalankan proses secara profesional, objektif, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pers dan nota kesepahaman yang berlaku mengenai penanganan sengketa pers.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua kepentingan yang sama pentingnya, yakni pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Masyarakat menantikan adanya klarifikasi yang terbuka dari seluruh pihak serta proses hukum yang berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

Dalam Persidangan Tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. RIZQI DERMAWAN SH, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu (1) tahun berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: PDM-149/T/Eku.2/12/2025.

Berdasarkan uraian dalam surat tuntutan, perkara bermula dari perjanjian pembiayaan antara terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas satu unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2022 berwarna putih mutiara dengan nomor polisi BK 1637 ADA.

Dalam persidangan disebutkan bahwa terdakwa telah membayar angsuran selama 18 bulan, namun kemudian mengalami tunggakan. JPU mendalilkan bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia telah dialihkan atau dipindah tangankan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan, sehingga menimbulkan kerugian materiel yang disebut mencapai Rp466.919.559.

Atas dasar tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun, usai persidangan, FSG membantah telah menggelapkan kendaraan sebagaimana didakwakan. Ia menegaskan bahwa mobil tersebut masih berada dalam penguasaannya dan tidak pernah dihilangkan ataupun dijual.

"Saya sudah mengikuti prosedur pembayaran dengan etikad baik melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dan mobil tidak pernah saya gelapkan. Memang saya pernah menunggak karena kondisi ekonomi sedang sulit. Saya juga sudah berniat membayar tunggakan tersebut, tetapi saya justru dilaporkan ke kepolisian," ujar FSG kepada awak media usai sidang.

FSG juga mengaku sempat menandatangani surat pernyataan setelah didatangi petugas penagihan dari pihak perusahaan pembiayaan. Menurutnya, saat itu dirinya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan yang terjadi.

Dalam keterangannya, FSG menyampaikan telah memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk niatnya untuk melanjutkan pembayaran angsuran.

"Saya sudah berniat melunasi pembiayaan kredit tersebut dan jika dihitung uang saya sudah banyak yang masuk. Namun menurut saya, pihak leasing menolak pembayaran dan tetap melaporkan saya kepada aparat penegak hukum tanpa komunikasi yang baik selanjutnya", katanya.

Saya juga sudah berniat untuk melaksanakan "Restrukturisasi dan ReschedulingKredit" yang mana merupakan Pembayaran Lunas cicilan atau menyesesuaikan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran kredit". ungkapnya.

Perkara ini menjadi perhatian karena adanya perbedaan pandangan antara dakwaan penuntut umum dengan pembelaan terdakwa. Di satu sisi, JPU menilai telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di sisi lain, terdakwa membantah adanya penggelapan dan menyatakan kendaraan masih berada dalam penguasaannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dijadwalkan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Hingga putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, terdakwa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence). (Tim Redaksi)

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Utara untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah. Perbedaan pandangan hendaknya disampaikan melalui cara-cara yang bermartabat, menghormati hukum, dan mengedepankan dialog sebagai budaya demokrasi," ungkap Hasan Basri.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change, social control, sekaligus mitra kritis yang konstruktif bagi seluruh lembaga negara.

Hal tersebut harus diwujudkan melalui kolaborasi dalam pendidikan kebangsaan, literasi hukum, pencegahan radikalisme, pemberantasan narkoba, serta penguatan karakter generasi muda.

Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: Prin-187/L.2.10/Fd.2/06/2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Kejaksaan Negeri Medan menyatakan, hasil penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa di lingkungan RSUD Dr. Pirngadi Medan. Dugaan tersebut melibatkan pihak-pihak di lingkungan rumah sakit yang diduga berperan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti, tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen serta barang bukti yang dinilai berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD tahun anggaran 2023 dan 2024.

Kejaksaan menegaskan, perkara ini kini memasuki fase intensifikasi penyidikan. Fokus penyidik diarahkan pada penguatan alat bukti, pendalaman peran masing-masing pihak yang diduga terlibat, serta pengamanan barang bukti strategis yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Medan belum mengumumkan adanya penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab serta potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Di halaman Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (1/7/2026), Bupati Asri Ludin Tambunan menyerahkan penghargaan kepada Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., dan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, SH., MH.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., memperoleh penghargaan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui pengamanan dan pendekatan humanis Polresta kepada masyarakat.

Selanjutnya, Apresiasi juga diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kinerja Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran narkotika.

Penghargaan yang diterima Kompol Dr. Fery Kusnadi juga sejalan dengan capaian kinerja Satres Narkoba Polresta Deli Serdang sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam periode tersebut, polisi menangani laporan polisi terkait tindak pidana narkotika, dengan 230 kasus berhasil di ungkap melalui mekanisme penindakan.

Dari penindakan itu, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang mengamankan 284 tersangka, terdiri dari 277 laki-laki dan 7 perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya intensitas penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Tak hanya itu, barang bukti yang berhasil disita juga terbilang sangat fantastis. Polisi mengamankan sekitar 90,8 kilogram sabu, 4,49 kilogram ganja, 41 batang pohon ganja, 9.667,5 butir ekstasi, 0,67 gram serbuk ekstasi, 3.250 buah Pod getar (liquid etomidate) , serta 350 sachet happy water.

Data tersebut memperkuat alasan Bupati Deli Serdang memberikan penghargaan kepada Kompol Dr. Fery Kusnadi pada momentum HUT Bhayangkara ke-80. Capaian itu dinilai menjadi bukti nyata komitmen Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dalam menyelamatkan ribuan nyawa masyarakat serta generasi muda.

Menanggapi penghargaan tersebut, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang sekaligus menjadikannya sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bisa bekerja lebih baik lagi demi masa depan anak-anak Deli Serdang yang bebas dari narkoba," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Polresta Deli serdang juga memberikan tali asih dan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum yang profesional, terukur, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas capaian Polda Sumut dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan di wilayah Sumatera Utara.

Menurut Sonny, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., tidak mengikuti upacara Hari Bhayangkara di Mapolda Sumut karena menghadiri undangan di Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut dari Presiden RI.

"Hari ini Bapak Kapolda tidak bisa hadir karena beliau diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden, yaitu Nugraha Sakanti," ujar Sonny usai upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Sumut.

Ia menjelaskan, sebelum penghargaan diberikan, tim dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) telah melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap berbagai program serta capaian Polda Sumut pada Juni 2026.

Sonny mengungkapkan terdapat lima indikator utama yang menjadi dasar pemberian penghargaan tersebut.

Pertama, keberhasilan Polda Sumut dalam penanggulangan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada November 2025.

Menurutnya, dari tiga provinsi yang terdampak, Polda Sumut dinilai paling cepat dalam melakukan penanganan, mulai dari proses evakuasi hingga pemulihan pascabencana.

"Di antara tiga provinsi yang terdampak, Polda Sumatera Utara termasuk yang paling cepat dalam penanganan bencana alam, mulai dari evakuasi sampai pemulihan," katanya.

Kedua, kontribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Polda Sumut dalam membantu masyarakat saat bencana. Saat banjir melanda wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, SPPGPolda Sumut menyalurkan sekitar 326.000 paket nasi bungkus kepada warga terdampak.

"SPPG yang dimiliki Polda Sumatera Utara dimanfaatkan saat penanganan bencana alam. Sebanyak 326.000 nasi bungkus dibagikan kepada masyarakat yang terdampak," jelasnya.

Ketiga, keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika. Sejak 2024 hingga 2026, Polda Sumut telah menangani sekitar 17.000 kasus narkoba dengan barang bukti dalam jumlah sangat besar yang diklaim mampu menyelamatkan jutaan jiwa dari penyalahgunaan narkotika.

"Ada sekitar 17.000 kasus yang telah ditangani. Barang bukti narkotika yang diamankan jumlahnya sangat besar dan diperkirakan setara dengan upaya penyelamatan sekitar 26 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika," ungkap Sonny.

Keempat, pembangunan sarana pelayanan publik berupa 20 gedung baru dan renovasi sembilan gedung untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, di antaranya gedung SPKT, Samsat, dan pelayanan SKCK.

Kelima, keberhasilan Polda Sumut dalam mengamankan berbagai agenda nasional maupun internasional, termasuk ajang F1 Powerboat di Danau Toba, pertandingan sepak bola, serta pengamanan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025.

"Contohnya pengamanan F1 Powerboat, pertandingan sepak bola, hingga penanganan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025. Saat di daerah lain terjadi aksi anarkis, di Sumatera Utara situasi tetap kondusif dan tidak terjadi aksi anarkisme," tutup Sonny.

Pesan itu disampaikan Presiden dalam amanat Hari Bhayangkara ke-80 yang dibacakan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. saat memimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. tidak dapat menghadiri upacara karena memenuhi undangan Presiden di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara tingkat nasional.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengorbanan menjaga stabilitas keamanan nasional selama 80 tahun pengabdian kepada bangsa dan negara.

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Presiden menegaskan bahwa seluruh tugas kepolisian harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang," demikian amanat Presiden yang dibacakan Brigjen Pol. Sonny Irawan.

Presiden menekankan bahwa tugas Polri saat ini tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun serta mempertahankan kepercayaan publik.

Menurutnya, legitimasi Polri dalam negara demokrasi tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, melainkan juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Kepercayaan ini adalah modal paling berharga yang harus dijaga dengan kinerja nyata, bukan retorika semata," tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kewajiban institusi, tetapi merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan berintegritas.

Di akhir amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan setiap tugas sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai kehormatan, serta menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai alasan utama mengenakan seragam Polri.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sumut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumut, unsur Forkopimda Sumut, Ketua DPRD Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara.

"Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju," tutup Brigjen Pol Sonny membacakan amanat Presiden.

Hasil Kajian Cepat (Rapid Assessment) mengenai Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Peristiwa Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur menemukan bahwa risiko keselamatan pada Perlintasan Sebidang Ampera (JPL 86) sebenarnya telah lama diketahui, namun belum diikuti dengan langkah mitigasi yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya tindak lanjut dalam pengelolaan keselamatan perlintasan.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers pada Rabu (1/7/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prinsip tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Penyelenggaraan transportasi harus menganut prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Oleh karenanya, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran harus menempatkan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sebagai tujuan utama," tegasnya.

Kajian Cepat Ombudsman RI disusun melalui observasi lapangan, permintaan keterangan kepada instansi terkait, wawancara dengan korban dan keluarga korban, telaah regulasi, serta pencocokan data dengan berbagai sumber independen.

Ombudsman RI menelaah penyelenggaraan pelayanan publik pada tiga fase sekaligus, yaitu pra-kejadian, saat kejadian, dan pascakejadian, untuk menilai sejauh mana penyelenggara pelayanan publik menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin keselamatan masyarakat, merespons keadaan darurat, memulihkan layanan, serta memenuhi hak-hak korban dan pengguna jasa.

Hasil kajian menunjukkan bahwa akar persoalan utama kecelakaan berada pada fase pra-kejadian, khususnya terkait tata kelola keselamatan Perlintasan Sebidang Ampera. Meskipun berstatus sebagai perlintasan resmi dan telah lama digunakan secara intensif oleh masyarakat, hingga saat kecelakaan terjadi perlintasan tersebut belum dilengkapi palang pintu maupun penjaga resmi.

Pengamanan masih dilakukan secara swadaya oleh warga sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara status resmi perlintasan dengan tingkat perlindungan keselamatan yang tersedia bagi masyarakat pengguna.

Ombudsman RI menemukan bahwa kebutuhan peningkatan keselamatan pada Perlintasan Ampera sesungguhnya telah lama diketahui oleh berbagai pemangku kepentingan.

Namun, kebutuhan tersebut belum ditindaklanjuti secara efektif. Kajian mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, keterbatasan serta prioritas pembiayaan, dan kompleksitas sosial yang berkaitan dengan kebutuhan akses dan mobilitas masyarakat.

Kajian ini juga menemukan bahwa persoalan yang terjadi di Bekasi Timur bukanlah kasus yang berdiri sendiri (kasuistis).

Pola permasalahan yang ditemukan memiliki kesamaan dengan hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2017 mengenai Perlintasan Sebidang Kereta Api di Pulau Jawa. Berbagai persoalan yang sebelumnya telah diidentifikasi, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, lambatnya tindak lanjut terhadap lokasi berisiko tinggi, belum optimalnya pengawasan, serta belum terintegrasinya perencanaan keselamatan dengan pengambilan keputusan dan penganggaran, masih kembali ditemukan dalam peristiwa ini.

Dengan demikian, sejumlah rekomendasi perbaikan yang telah lama tersedia belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Ombudsman RI juga menemukan bahwa kendala keselamatan tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Dalam banyak kasus, persoalan yang lebih mendasar adalah belum ditempatkannya keselamatan sebagai prioritas utama dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Padahal berbagai langkah mitigasi risiko yang relatif sederhana, seperti pemasangan palang pintu,

penyediaan penjaga resmi, pembangunan pos jaga, serta perlengkapan keselamatan lainnya, dapat dilaksanakan sebelum pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover atau underpass direalisasikan.

Di sisi lain, Ombudsman RI memahami tingginya ketergantungan masyarakat terhadap Perlintasan Ampera sebagai jalur mobilitas harian dan aktivitas ekonomi lokal. Namun, kebutuhan mobilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan kondisi perlintasan yang belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan.

Sementara itu, pada fase saat kejadian dan pascakejadian, Ombudsman RI menilai respons yang dilakukan PT KAI, KAI Commuter, Basarnas, Kepolisian, TNI, tenaga kesehatan, Jasa Raharja, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait berjalan relatif baik.

Proses evakuasi korban berlangsung cepat, layanan kesehatan dan santunan kepada korban dapat diberikan, operasional perjalanan kereta api dipulihkan secara bertahap, serta mekanisme pengembalian dana dan penanganan barang hilang juga terlaksana.

Berdasarkan hasil kajian, Ombudsman RI tidak menemukan potensi maladministrasi yang signifikan dalam penanganan keadaan darurat maupun pemenuhan hak-hak korban setelah kecelakaan terjadi.

Meski demikian, Ombudsman RI menilai masih diperlukan penguatan sistem evaluasi pascakejadian, perlindungan terhadap pengguna jasa yang terdampak, komunikasi publik pada masa krisis, serta mekanisme pembelajaran institusional agar setiap kecelakaan menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh fakta dan analisis yang diperoleh, Ombudsman RI berpendapat bahwa akuntabilitas pelayanan publik dalam penanganan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur tergolong baik pada aspek respons darurat dan pemulihan layanan, namun belum memadai pada aspek pencegahan dan mitigasi risiko.

Selanjutnya, Ombudsman RI melihat adanya potensi maladministrasi yang signifikan pada fase pra-kejadian berupa pengabaian kewajiban peningkatan keselamatan, tidak memberikan pelayanan yang semestinya, serta penundaan berlarut dalam penanganan perlintasan sebidang berisiko tinggi.

Peristiwa kecelakaan di Bekasi Timur menunjukkan bahwa risiko keselamatan telah dikenali sejak lama, tetapi belum diikuti dengan langkah mitigasi yang memadai. Oleh karena itu, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keselamatan perlintasan sebidang melalui koordinasi yang lebih efektif, perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada keselamatan, serta implementasi yang konsisten terhadap berbagai rekomendasi perbaikan yang telah tersedia.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan lima saran perbaikan utama. Pertama, mempercepat perbaikan keselamatan perlintasan sebidang berisiko tinggi dengan melakukan evaluasi bersama dan mengambil langkah konkrit perbaikan termasuk rekonsiliasi data, penguatan SDM penjagaan, penataan aset, yang dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan keselamatan sebidang secara nasional.

Kedua, memperkuat tata kelola dan transparansi pengawasan melalui pengembangan basis data nasional terintegrasi, pemetaan resiko berkala, sistem pemantauan dan pelaporan. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah daerah agar menangani perlintasan sebidang, serta mempercepat penyelesaian persoalan keselamatan perlintasan sebidang melalui perumusan regulasi dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan pendelegasian kewenangan pengelolaan perlintasan kepada PT KAI.

Ketiga, membangun sistem evaluasi dan pembelajaran keselamatan yang terintegrasi sehingga setiap peristiwa kecelakaan menjadi dasar pembelajaran dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Keempat, memperkuat responsifitas komunikasi publik pada masa kritis dengan mengintegrasikan kanal informasi digital, penyediaan pembaruan informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat dan mudah di akses.

Kelima, mengimplementasikan hasil rapid assessment secara terpadu dan mengintegrasikan pelaksanaan saran perbaikan ke dalam rencana aksi bersama.

Ombudsman RI menegaskan bahwa keselamatan transportasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang aman, berkualitas, dan akuntabel.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi.

Diketahui, Hasil Kajian Sistemik ini telah disampaikan secara langsung kepada Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya pada Selasa (30/6/2026) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Polri dinilai tidak lagi cukup bekerja secara reaktif, tetapi harus mampu mengantisipasi setiap ancaman melalui pendekatan yang prediktif dan adaptif.

Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam amanat Hari Bhayangkara ke-80 yang dibacakan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. saat memimpin upacara di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu (1/7/2026).

Dalam amanatnya, Presiden menyoroti perubahan lingkungan strategis dunia yang dipengaruhi rivalitas geopolitik, perang siber, kejahatan lintas negara, hingga ketidakpastian ekonomi global. Situasi tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan nasional.

Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran Polri meningkatkan kemampuan membaca setiap perkembangan situasi serta merespons secara cepat setiap potensi ancaman yang muncul.

"Polri tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus mampu bergerak secara prediktif dan adaptif dalam merespons dampak dinamika global serta menjawab setiap tuntutan publik," demikian amanat Presiden yang dibacakan Brigjen Pol Sonny.

Presiden menegaskan bahwa transformasi Polri harus diwujudkan melalui lima langkah strategis, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Presiden juga meminta Polri memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang lebih terbuka.

Menurut Presiden, tantangan keamanan di era digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Polri mampu menghadapi ancaman multidimensional, mulai dari kejahatan siber hingga kejahatan transnasional.

Presiden menegaskan, Polri masa depan harus menjadi institusi yang berbasis data, adaptif terhadap perubahan, kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sumut berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumut, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Sumut, pejabat utama Polda Sumut, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan.

Menutup amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin berat. Namun dengan terus berbenah, memperkuat integritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat, Polri diyakini mampu menjadi institusi yang semakin profesional dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan maju.

Kronologi dugaan penipuan. Bulan september 2024 tetangga seorang polisi tugas di Polresta Deli Serdang datang kerumah bersama saudara EP. Kemudian dia ada perlu pakai duit 2jt dalam sebulan aja dengan jaminan ATM remon. Sudah dapat sebulan dia bayar bunganya aja. Kemudian lanjut lagi dia tambah 2jt dengan jaminan kereta. Selang beberapa minggu dia minta tolong pakai kereta dengan alasan susah kerja, dibilangnya gak mungkin saya tipu lae karena istri saya semarga sama lae.

Pada bulan november dia nambah lagi dengan alasan untuk istri dan anaknya. Selang beberapa bulan dia masalah dikostannya, kemudian dia bilang saya kos tempat lae kan masih ada uang remonku, ya udah saya krn ada sisa remonnya selalu saya transfer ke dia.

Kemudian bulan maret 2026 saya ke ATM untuk mentransfer tapi tidak bisa padahal beberapa hari sebelumnya dia minta tolong tfkan buat anak dan ongkos karena dia dikampung. Saya hubungi dan chat gak aktif lagi kemudian saya jumpai kanit provam polresta Deli Serdang untuk menghubunginya tapi tidak hadir. Kemudian seminggunya saya buat dumas dan ditangani Bapak Aipda Purba.

Tindakan dari pihak Propam. Merespon aduan masyarakat benar sudah memanggil saudara EP,dan berjanji menyelesaikan tgl 20 juni kemudian diundur akhir bulan tapi kenyataan tidak ada.

Di momen berbahagia polri saya kecewa dengan seorang oknun polisi ini karena menipu saya dengan membuat ATM baru serta tidak mrmbayar kost sejak dari awal ditempati, asal ditagih janji-janji hingga akhir dia pergi dengan meninggalkan pakaian bertulis atribut polri dan juga sepatu polri.

Saya Juan Simanjuntak sebagai Ketua Garda Kamtibmas Sumut dan Kepala Pengamanan Khusus Sumut di BN Kementerian Pertahanan serta Wakil Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Sumut supaya oknum seperti ini dihukum penjara karena sudah mencoreng nama baik institusi. (Red/Tim)

Seorang advokat diharamkan menjadi "pisau bermata dua" atau penghianat buat kliennya atau berdiri di dua kaki dengan mengeruk keuntungan dari klien sekaligus menerima suap dari pihak lawan.

Namun ironisnya, keluhuran profesi ini justru dirusak dan dicoreng oleh ulah sebagian oknum advokat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.

Modus Janji Manis dan "Peras" Dua Arah Salah seorang oknum pengacara di Medan yang kerap mengatasnamakan diri sebagai "Pengacara Masyarakat" dan bernaung di bawah organisasi advokat terkemuka, diduga kuat telah melakukan praktik culas yang menodai dunia peradilan. Oknum ini dikenal lihai bersilat lidah demi meyakinkan korbannya agar merogoh kocek sedalam-dalamnya.

Seorang korban (Mantan Klien Oknum Tersebut) yang meminta identitasnya dirahasiakan, membongkar habis modus operandi pelaku,

"Saya terlalu banyak dijanjikan, dan uang yang dia ambil sudah terlalu banyak, tapi hasil pekerjaannya sama sekali tidak sesuai perkataan. Sebelum tanda tangan kuasa, dia mengumbar janji manis dan memberikan kepastian hukum.

Begitu uang diserahkan, ceritanya langsung berubah total," ungkap korban dengan nada kecewa.

Tidak sampai di situ, kebejatan moral oknum ini juga menyasar pihak lawan. Berdasarkan pengakuan dari pihak lawan perkara, oknum pengacara tersebut kerap bermain di belakang layar untuk memerasnya.

"Saya selalu dimintai sejumlah uang oleh oknum tersebut dengan alasan untuk membantu agar perkara saya tidak dinaikkan ke tingkat selanjutnya," beber pihak lawan.

Melihat fenomena yang memalukan ini, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) selaku organisasi advokat terkemuka tempat oknum tersebut bernaung, didesak untuk segera mengambil tindakan tegas. PERADI harus memperketat pengawasan dan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Jangan sampai karena ulah segelintir oknum nakal, nama besar organisasi tercoreng di mata publik.

Himbauan Keras untuk Masyarakat Medan Masyarakat Kota Medan diminta untuk ekstra waspada dan tidak mudah terkecoh dalam memilih penasihat hukum. Jangan sampai uang habis digerus oleh oknum serakah, sementara masalah hukum yang dihadapi justru tak kunjung selesai atau bahkan kian semrawut.

Masyarakat juga diimbau keras untuk tidak terpancing oleh oknum pengacara yang kerap pamer atau tampil berlebihan di berbagai media sosial. Penampilan tersebut ditengarai sengaja dirancang sebagai umpan pencitraan untuk menggiring korban-korban baru masuk ke dalam perangkap komersialisasi hukum mereka. (Red/Tim)

Pelatihan tersebut, berdasarkan keterangan resmi yang diterima media, Selasa (30/6/2026), diadakan pada hari Senin (22/6/2026) lalu oleh PT Citra Widya Education (CWE).

Pelatihan tersebut juga didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan).

Kegiatan pembukaan dihadiri oleh Direktur PT CWEStefanus Nugroho Kristono, pejabat dari Kabupaten Pasangkayu seperti Sekretaris Daerah M. Zain Machmud SSos MSi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dr H Abidin SPd MSi.

Hadir juga secara daring perwakilan Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Mula Putera SE MSc daring melalui aplikasi zoom meeting.

Dalam sambutannya, Stefanus Nugroho Kristono, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi para petani sebagai ujung tombak pembangunan perkebunan nasional.

Ia menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian atau profesionalisme petani sawit dalam mengelola kebun agar semakin memenuhi prinsip tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, seluruh narasumber yang dihadirkan merupakan praktisi berpengalaman yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai di bidangnya.

Abidin selaku Kadisbunnak Pasangkayu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPDP dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengembangan SDM perkebunan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan yang diikuti oleh 127 peserta ini membahas dua topik utama, yaitu teknis budidaya kelapa sawit serta panen dan pascapanen Kelapa Sawit.

Kata dia, kedua materi itu dinilai sangat penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola perkebunan mulai dari proses budidaya hingga penanganan hasil panen secara optimal.

Sementara itu, Mula Putera bilang, peningkatan kompetensi SDM merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional.

Menurutnya, dari total 127 peserta yang mengikuti pelatihan, sebanyak 59 peserta mengikuti Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit, sedangkan 68 peserta mengikuti Pelatihan Teknis Panen dan Pascapanen Kelapa Sawit.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pekebun dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan perkebunan.

"Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun demikian, produktivitas perkebunan rakyat masih berada pada kisaran 3,3 ton per hektare per tahun," ucap Mila Putra.

"Sementara potensinya dapat mencapai 5 hingga 6 ton per hektare per tahun. Salah satu faktor yang perlu terus diperkuat adalah kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai tantangan seperti pemeliharaan tanaman yang belum optimal, pengendalian organisme pengganggu tanaman, keterbatasan permodalan.

Kedua, kepada peserta agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh dan membagikan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya.

Ketiga, kepada pemerintah daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan ilmu yang diperoleh peserta benar-benar diterapkan di lapangan.

Mewakili Bupati Pasangkayu, Sekretaris Daerah Muhammad Muh. Zain Machmud sekaligus membuka kegiatan pelatihan secara resmi.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu daerah dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas di Sulawesi Barat sehingga peningkatan kapasitas petani menjadi kebutuhan yang sangat penting.

"Saya berharap pelatihan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan hendaknya dapat dikolaborasikan dengan pengalaman yang telah dimiliki," kata Sekda

Dengan demikian, tambah Sekda, petani sawit mampu meningkatkan kualitas budidaya, panen, dan pascapanen kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu.

Sekda juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap peserta setelah pelatihan selesai dilaksanakan, sebagaimana harapan yang disampaikan oleh pemerintah pusat.

Melalui Pelatihan Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2026 ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Pengakuan tersebut tidak hanya didasarkan pada besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada model pemberdayaan yang selama ini dijalankan PNM kepada jutaan perempuan pengusaha ultra mikro. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), perusahaan yang tergabung sebagai Holding Ultra Mikro itu telah menjangkau kelompok masyarakat prasejahtera yang sulit mengakses layanan keuangan formal.

Hingga kini, PNM telah melayani lebih dari 23 juta nasabah aktif yang seluruhnya merupakan perempuan prasejahtera. Skala layanan tersebut menjadikan PNM sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro berbasis kelompok terbesar di dunia.

Wakil Direktur Utama PNM Sunar Basuki menyebutkan pembeda PNM dengan perusahaan pembiayaan lainnya terletak pada pendekatan yang tidak berhenti pada penyaluran modal usaha.

"Di balik pembiayaan yang diberikan, terdapat proses pendampingan dan pemberdayaan rutin melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan nasabah untuk meningkatkan literasi keuangan, berbagi pengalaman usaha, hingga memperkuat jejaring sosial di antara sesama nasabah," ujar Sunar dalam keterangannya, Selasa 30 Juni 2026.

Selain akses pembiayaan tanpa agunan, para nasabah juga memperoleh pelatihan pengembangan usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi PNM Digi hingga memfasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat daya saing perempuan pengusaha ultra mikro.

Penghargaan ini juga mencerminkan besarnya kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi keluarga. Sebagian besar nasabah Mekaar merupakan ibu rumah tangga yang memulai usaha dalam skala sangat kecil, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, hingga jasa rumahan.

Dengan meningkatnya kapasitas usaha, mereka tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi kelompok usaha ultra mikro, model pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan peningkatan kapasitas dinilai menjadi pendekatan yang semakin relevan. Karena itu, apresiasi sebagai Top Company in Ultra Micro Finance for Women Empowerment dipandang bukan semata sebagai pengakuan atas besarnya bisnis yang dijalankan PNM, melainkan atas kontribusinya dalam membangun kemandirian jutaan perempuan Indonesia dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dari level akar rumput.

Jumlah kecil itu justru semakin membuka kemungkinan keanehan lain penggunaan dana BOS yang lebih besar.

Data yang diperoleh media ini menyebutkan tahun 2025 SD 030285 Sidikalang melaporkan penggunaan dana BOS tahun 2025 untuk kegiatan ekstrakulikuler dengan jumlah siswa 310 tahap I Rp. 125.000 dan Tahap II Rp. 375. 000. Keanehannya justru terletak pada jumlahnya yang sangat kecil ini. Laporan ini justru melahirkan dugaan laporan asal ada bahkan kuat dugaan fiktif.

Sebelumnya tahun 2024 pengelolaan keuangan BOS sekolah ini untuk item kegiatan ekstrakulikuler dengan jumlah siswa 307 sebesar Rp. 4.950.000 dan tahun 2023 dengan jumlah siswa 314 sebesar Rp. 4.111.000 Sementara anggaran kegiatan ekstrakulikuler tahun 2025 hanya Rp.500.000. Penurunan drastis inilah awal mula yang menguatkan Dugaan adanya indikasi tidak beres pada pengelolaan sekolah.

Bukan hanya itu dalam LPJ BOS SD 030285 Sidikalang tahun 2024 juga diduga kuat bermasalah terkait dalam Laporan Penggunaan sekolah. Dalam item Pengembangan Profesi guru tenaga kependidikan Tahap I Rp. 6.050.000 dan Tahap II Rp. 8.450.000 Sementara untuk tahun 2025 pengembangan propesi Guru dan tenaga kependidikan tahap l Rp. 7.224.000 dan tahap II Rp. 6.738.000.

Dugaan kuat penggunaan anggaran untuk Pengembangan Profesi guru tenaga kependidikan disekolah ini tidak pernah dilakukan namun dalam pertanggung jawabannya selalu disertakan sekitar Rp.14 pertahunnya.

Kejanggalan lain yang ditemukan adalah alokasi anggaran untuk Pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 79.044.200 pada Tahun 2024 dan Rp. 63.851.600 di Tahun 2025. Demikian pembayaran honorer guru dan tenaga kependidikan juga masih menjadi bahan pertanyaan. Biaya perawatan sarana dan prasarana sekolah di SD ini cukup tinggi setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 51.773.900 pada Tahun 2024 dan Rp. 37.388.700 di Tahun 2025.

Ini menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat dan aktivis anti-korupsi di Dairi. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran di SD 030285 sidikalang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak segera turun tangan memerintahkan Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus menangkap bos besar mafia Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Madina - Provinsi Sumatera Utara berinisial "PWG", menyusul viralnya video pamer alat berat jenis ekskavator yang secara arogan melakukan aktivitas illegal PETI secara terang-terangan di media sosial. Aktor tersebut diduga kuat merupakan anak kandung dari PWG berinisial P*tra.

"Hukum seakan lumpuh dan tak berdaya di Kabupaten Madina. Maraknya aktivitas PETI di sejumlah titik di Kabupaten Madina, nyaris tidak ada penindakan hukum sama sekali. Kita mengecam aksi pembiaran ini seolah ada pihak tertentu yang kebal hukum dan diduga dibekingi oleh oknum aparat" tegas Ketua Presidim SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai Nasution kepada pers di depan Kantor DPRD Kabupaten Madina (29/06/2026).

Ahmad Rifai saat itu bersama Direktur Eksekutif TMGI {The Madina Green Institute), Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah) Hanafi Lubis, Ketua JAM NU Hendra, Presidum MPR-Madina Ahmad Rangkuti, Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-Sr) Dahler Lubis dan sejumlah aktivis lainnya mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaan kelompok masyarakat dan aliansi aktivis terhadap kinerja institusi penegak hukum yang terkesan "Tutup Mata" dan tak berani bertindak tegas menyikat para pelaku dan mafia tambang PETI serta menertibkan aktivitas illegal tersebut.

Hal ini kemudian diperparah dengan kinerja aparat yang dinilai lamban dan terkesan tidak serius dalam penanganan kasus hukum terkait video viral aktifitas PETI yang telah menghebohkan tanah air "Bukti visual berupa video live aktor/ pelaku PETI udah lama tersebar ke publik. Hal itu sudah menjadi dasar yang kuat bagi aparat untuk bertindak tegas. Segera proses hukum dan tangkap pelaku video viral tersebut karna telah nyata melakukan pelanggaran hukum secara serius berupa tindak pidana kejahatan lingkungan dengan aktivitas illegal" tegas mereka.

Mereka meminta aparat bisa lebih profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini secara adil, demi mengembalikan kredibilitas dan marwah kepolisian di mata rakyat. "Aparat kita minta jangan berlindung dibalik kata sedang proses, masih tahap penyelidikan. Tapi proses dan finishing hasil penyelidikan tersebut tak pernah diungkap ke publik" tegas mereka.

Lemahnya kinerja aparat, menurut anasa mereka mengindikasikan adanya kekuatan besar di balik operasional tambang ilegal tersebut. Gurita bisnis ilegal di Kotanopan dan sejumlah titik lainnya diduga kuat berjalan mulus dan seolah kebal hukum karena mendapat perlindungan atau bekingan dari oknum aparat penegak hukum.

"Jika tingkat Polres saha tidak berani menyentuh para mafia tambang seperti 'PWG, G**da' dan sindikat mafia lainnya, kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut segera mengambil alih kasus ini. Hukum tidak boleh tunduk pada sindikat yang diduga merangkul oknum aparat demi merusak alam Kotanopan dan ekosistem lingkungan Kabupaten Madina secara keseluruhan. Kasus pamer video viral ini merupakan puncak arogansi yang melukai komitmen Polri Presisi dan telah menantang wibawa hukum serta memicu kemarahan publik" tegas mereka.

Sementara Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) Sutan Paruhuman menegaskan, sikap pasif dan lamban Kapolres Madina telah memicu rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang bertepatan dengan momentum menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Aliansi aktivis akan mendatangi Mapolres Madina untuk menyerahkan kado berupa "Rapor Merah" sebagai simbol kegagalan total kepolisian setempat dalam memberangus praktik PETI yang sebenarnya telah menjadi atensi khusus Kapolri.

"Jika jaringan penambang ilegal ini tetap dibiarkan eksis dan merasa kebal hukum, maka kredibilitas institusi kepolisian di mata publik dipertaruhkan dan berada di titik terendah yang memalukan." tutupnya