Kegiatan donor darah tersebut merupakan bagian dari aksi kemanusiaan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh lingkungan Holding Perkebunan Nusantara, Head Office PalmCo, Head Office SupportingCo, Sinergi Gula Nusantara, serta seluruh regional PTPN Group dengan mengusung tema "Blood Heroes".

Aksi donor darah serentak ini dibuka langsung melalui zoom oleh Direktur SDM dan Umum Holding PTPN III (Persero), A. Miftahuddin Amin.

Pelaksana Tugas (Plt.) Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman yang membuka kegiatan donor darah di Kantor Regional 1 menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan budaya perusahaan yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kepedulian dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama. Setetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali, serta disosialisasikan kepada keluarga dan tetangga karyawan agar manfaatnya semakin luas," ujar Wispramono.

Menurutnya, kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat solidaritas dan kebersamaan di kalangan karyawan PTPN I (Persero) Regional 1.

Pihak PMI Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa donor darah memiliki manfaat besar bagi penerima maupun pendonor. Ketersediaan darah sangat dibutuhkan untuk membantu pasien yang menjalani perawatan medis, tindakan operasi, maupun kondisi darurat lainnya. Sementara bagi pendonor, donor darah yang dilakukan sesuai prosedur medis dapat memberikan manfaat kesehatan, sekaligus menumbuhkan kepuasan psikologis karena telah berkontribusi dalam membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan sejumlah pimpinan dan karyawan di lingkungan PTPN I (Persero) Regional 1 serta berbagai perusahaan dan institusi yang turut berpartisipasi. Di antaranya Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Regional 1, IKBI Regional 1, PT NDP, PT NDB, PT LNK, Agrinas Palma Nusantara Region Officer Sumut-Aceh, dan Dapenbun.

Dari 149 orang yang mendaftarkan diri, tim PMI Kabupaten Deli Serdang berhasil mengumpulkan sebanyak 90 kantong darah. Capaian ini menjadi bukti tingginya semangat kepedulian dan partisipasi insan PTPN Group dalam mendukung kegiatan kemanusiaan.

Melalui kegiatan ini, PTPN I (Persero) Regional 1 berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, tidak hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga di tengah masyarakat. Donor darah diharapkan menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat nyata bagi sesama serta memperkuat komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial. (Red/Tim)

Aksi ini digelar untuk mendesak penegak hukum dan Ditjenpas mengusut tuntas dugaan pengendalian jaringan peredaran gelap narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari balik jeruji besi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, yang diduga melibatkan warga binaan bernama Choiruddin Panjaitan alias Rudy RZ.

Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, secara tegas meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan RukuDr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum, beserta jajarannya untuk bersikap kooperatif, transparan, dan tidak mencoba melindungi oknum warga binaan yang terindikasi melakukan tindak pidana.

​"Kami meminta dengan tegas kepada Kalapas Labuhan Ruku agar tidak pasang badan atau melindungi siapapun. Jika dugaan pengendalian narkoba oleh Rudy RZ ini terbukti, maka ada indikasi pembiaran atau bahkan kelalaian serius dalam prosedur pengawasan. Lapas harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat pembinaan, bukan markas aman untuk mengendalikan bisnis haram," ujar Rini Puspita Sari di sela-sela aksi di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

​Landasan Hukum dan Urgensi Penyelidikan

​Pengurus DPP PPP RI, Farhan Sucipto, menjelaskan bahwa tindakan hukum tegas harus diambil berdasarkan regulasi pidana dan pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia:

​Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009): Pengendalian narkotika dari dalam Lapas melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Aturan ini mengancam pelaku pemufakatan jahat dan peredaran narkotika golongan I dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun.

​Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (UU No. 8 Tahun 2010): PPP RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta penyidik penegak hukum menelusuri lonjakan harta kekayaan Rudy RZ selama masa pemidanaan. Hal ini merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terkait dugaan penyembunyian, pentransferan, atau pengalihan aset dari hasil tindak pidana.

​Sistem Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022): Berdasarkan Pasal 71 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan ketat. Pembiaran terhadap pelanggaran akses komunikasi dan operasional bisnis haram di dalam Lapas merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat serta tindak pidana.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 94 Tahun 2021): Kelalaian atau pembiaran oleh pejabat publik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di lingkungan kerja dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

​Empat Tuntutan Utama Aksi PPP RI Hari Ini

​Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini, PPP RI menyampaikan empat tuntutan utama kepada Ditjenpas dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan:

​Copot Kalapas Labuhan Ruku: Desakan pencopotan segera terhadap Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan RukuDr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum. beserta pejabat terkait yang diduga lalai atau membiarkan terjadinya pengendalian bisnis narkoba dari dalam Lapas.

​Audit Menyeluruh & Penindakan Hukum: Evaluasi total dan pemeriksaan independen terhadap seluruh jajaran pegawai Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang.

​Penelusuran & Penyitaan Aset (Asset Recovery): Pengusutan alur keuangan serta penyitaan aset milik Rudy RZ yang terindikasi hasil TPPU oleh aparat penegak hukum dan PPATK.

​Pemindahan ke Super Maximum Security Nusakambangan: Peminandahan segera Rudy RZ ke Lapas High/Super Maximum Security di Nusakambangan guna memutus total akses komunikasi (zero communication policy) dan meminimalkan interaksi yang tidak sah.

"Pemindahan ke Nusakambangan adalah langkah krusial untuk memutus total akses komunikasi yang bersangkutan (zero communication policy). Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan interaksi yang tidak sah di dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku," tegas Rini Puspita Sari.

​Praduga Tak Bersalah & Konfirmasi Pihak Terkait

​Meskipun menyampaikan tuntutan keras, PPP RI menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pihak berwenang.

​Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi telah berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Humas Ditjenpas maupun Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku terkait tuntutan dan perimbangan informasi tersebut, namun belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi akan segera memuat tanggapan pihak-pihak terkait sesaat setelah keterangan resmi diperoleh.

Merespons sikap tertutup dan belum adanya langkah konkret dari pihak berwenang terkait dugaan pengendalian jaringan peredaran gelap narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh warga binaan Choiruddin Panjaitan alias Rudy RZ dari balik jeruji besi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II.

​"Negara tidak boleh kalah oleh sindikat narkoba yang mengendalikan bisnis haramnya dari dalam hotel prodeo. Jika Ditjenpas terus bungkam dan melindungi oknum-oknum yang mencoreng institusi pemasyarakatan, maka kami pastikan aksi jilid II akan digelar dengan eskalasi yang lebih besar demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan generasi bangsa," tegas Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

​DPP PPP RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa institusi pemasyarakatan kembali berfungsi sebagaimana mestinya, bersih dari praktik kotor peredaran narkotika.

Ketua Umum BAPEMNUS, Jansen Henry Kurniawan, S.H., menilai persoalan yang mencuat tidak boleh dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai urusan administratif internal perusahaan semata. Dugaan pelanggaran ini menyangkut hak ekonomi, kepastian hubungan kemitraan, keselamatan kerja, transparansi pengelolaan pendapatan, hingga perlindungan martabat para pengemudi.

Berawal dari Pengaduan Mantan Pekerja

​Isu ini mencuat setelah seorang mantan pekerja berinisial PLT menyampaikan sejumlah keterangan kepada BAPEMNUS mengenai dugaan penyimpangan dalam sistem operasional dan praktik kemitraan di Pool Kalibata.

PLT juga menyebutkan bahwa ada pekerja lain yang enggan menyampaikan keluhan karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Menurut Jansen, apabila keterangan tersebut terbukti benar, kondisi ini merupakan masalah serius yang membutuhkan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Setiap pengemudi berhak menyampaikan pengaduan tanpa intimidasi, tekanan, maupun ancaman pembalasan.

​Rincian Dugaan Pelanggaran di Pool Kalibata

​BAPEMNUS menyoroti beberapa poin krusial yang perlu segera diusut tuntas, antara lain:

​Ketidakterbukaan Kontrak Kemitraan: Calon pengemudi yang lolos uji mengemudi diduga tidak mendapat penjelasan transparan mengenai pola kerja sama, termasuk kerja sama PT Bluebird dengan platform PT Gojek dan PT Grab.

​Potongan Pendapatan yang Tidak Transparan: Terdapat keterangan mengenai dugaan pemotongan pendapatan sebesar 23 persen serta tambahan pemotongan sebesar 60 persen. Perusahaan didesak membuka dasar perhitungan, komponen biaya, pihak penerima potongan, serta persetujuan pengemudi melalui audit independen.

​Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas: Pengemudi yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian pihak lain diduga diarahkan untuk tidak membuat laporan kepolisian apabila kendaraan masih bisa dikendarai ke pool. Selain itu, ada dugaan pembesaran biaya perbaikan jika pihak penabrak bersedia bertanggung jawab.

​Pungutan dan Akses Akun Sepihak: Muncul dugaan pungutan tidak resmi, akses tanpa izin ke akun dan saldo pengemudi, serta pembekuan dana akibat kekurangan setoran tanpa mekanisme autentikasi yang jelas.

​Ketidakadilan Fasilitas dan Perlindungan: Adanya dugaan diskriminasi pembagian kendaraan BBG dan BBM bagi pengemudi baru, serta dugaan pembiaran terhadap tindakan tidak senonoh penumpang terhadap pengemudi.

​Pungutan Seragam, Iuran, dan Sistem Bonus: Mulai dari biaya pembelian seragam saat rekrutmen, penarikan uang iuran serikat, penahanan sebagian pendapatan berkedok "jaminan kerja", hingga sistem target bonus bulanan yang dinilai terlalu tinggi dan memicu kelelahan serta risiko keselamatan berkendara.

​Status Hubungan Kemitraan Harus Jelas

​Jansen Henry Kurniawan menegaskan bahwa penggunaan label "kemitraan" tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum. Penilaian hubungan hukum antara perusahaan dan pengemudi harus dilihat dari fakta pelaksanaannya di lapangan.

​Apabila hubungan tersebut memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah, maka ketentuan ketenagakerjaan wajib diperhatikan. Sebaliknya, jika murni kemitraan, hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap harus dijalankan secara transparan dan proporsional.

​5 Tuntutan Resmi BAPEMNUS

​Sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab memperjuangkan hak-hak pekerja transportasi, BAPEMNUS menyampaikan lima tuntutan tegas kepada manajemen PT Bluebird Group:

1. Memberhentikan Kepala Pool Kalibata beserta jajaran yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran.
2. Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap aturan serta sistem operasional di Pool Kalibata agar berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, keterbukaan, dan keselamatan kerja.
3. ​Mengembalikan Seluruh Kerugian Materiil maupun Imateriil yang dialami pengemudi mitra, serta mengaudit potongan pendapatan, pungutan, dan dana jaminan kerja yang tidak memiliki dasar hukum sah.
4. ​Membuka Audit Independen untuk mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran—mulai dari kontrak kemitraan, kerja sama aplikator, pemotongan dana, hingga sistem bonus.
5. ​Menjamin Perlindungan Hukum dan Keamanan bagi seluruh pengemudi yang berani menyampaikan pengaduan atau memberikan kesaksian.

​BAPEMNUS menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Perusahaan sebesar PT Bluebird Group, yang memiliki reputasi baik di mata publik, diminta untuk membuktikan bahwa profesionalisme pelayanan kepada konsumen berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak pengemudinya di lapangan.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum yang kuat, BAPEMNUS akan mendorong langkah hukum lebih lanjut melalui instansi berwenang.

Menurut Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, bantuan program TJSL dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di masing-masing daerah. Bantuan yang diberikan pun bermacam-macam, mulai dari sarana ibadah, pendidikan, penghijauan, ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyaluran bantuan ini, kata Ridho, merupakan bagian dari kontribusi Perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Melalui program TJSL, PTPN IV Regional 2 berupaya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kemitraan.

"Program TJSL merupakan salah satu upaya PTPN IV Regional 2 untuk tumbuh bersama masyarakat. Kita ingin bantuan yang disalurkan memiliki relevansi dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dukungan tidak terpusat pada satu sektor tertentu," kata Ridho kepada awak media, Kamis (5/11/2026).

Dari Rp7,82 miliar bantuan TJSL yang telah disalurkan PTPN IV Regional 2 hingga Kuartal III 2026, Kabupaten Simalungun menerima alokasi senilai Rp2,8 miliar, Kabupaten Langkat senilai Rp1,6 miliar dan Kota Medan senilai Rp936 juta. Selanjutnya untuk Kabupaten Asahan senilai Rp274 juta, Kabupaten Batu Bara Rp106 juta, Kabupaten Deli Serdang Rp96 juta, Kabupaten Karo Rp45 juta, Kota Pematangsiantar Rp401 juta, Kabupaten Labuhanbatu Rp287 juta, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp75 juta.

Penyaluran bantuan juga menjangkau Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp350 juta, Kabupaten Padang Lawas Rp49 juta, Kabupaten Padang Lawas Utara Rp15 juta Kabupaten Pasaman Barat Rp241 juta, Kabupaten Rokan Hilir Rp49 juta, serta Kabupaten Serdang Bedagai Rp331 juta.

Selain program TJSL, kata Ridho, kontribusi PTPN IV Regional 2 di tengah masyarakat juga hadir melalui aktivitas perekonomian lokal serta lapangan kerja bagi warga setempat. Semua ini melengkapi fungsi PTPN IV Regional 2 sebagai katalisator ekonomi nasional.

"Perusahaan sadar masa depan usaha berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi lingkungan di sekitarnya. Karena itulah PTPN IV Regional 2 selalu ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk masyarakat," ujar Ridho.

Hal senada juga disampaikan Corporate Communication PTPN IV Regional 2, Maktal Kunto Aji. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Aji, PTPN IV Regional 2 punya tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha secara produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kehadiran PTPN IV Regional 2 diharap dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Melalui TJSL, kami mendukung kebutuhan sosial yang beragam. Di sisi lain, kegiatan operasional Perusahaan juga memberi ruang bagi masyarakat setempat untuk terlibat, baik sebagai tenaga kerja maupun berbagai usaha," kata Aji.

Aji mengatakan, hubungan harmonis PTPN IV Regional 2 dengan masyarakat selama ini dirajut melalui partisipasi dan kepercayaan yang dibangun dalam jangka panjang. PTPN IV Regional 2 terus berupaya menjaga komunikasi serta memastikan pelaksanaan program sosial berjalan efektif.

Melalui semua upaya itu, lanjut Aji, PTPN IV Regional 2 berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Komitmen itu sejalan dengan peran Perusahaan dalam mengelola sumber daya perkebunan secara bertanggung jawab guna memberikan kontribusi kepada negara yang berujung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"PTPN IV Regional 2 memohon doa dan dukungan dari semua kalangan untuk bisa berkontribusi dan bermanfaat lebih besar lagi untuk bangsa dan negara," ujar Aji mengakhiri. (Red/Tim)

Rektor Universitas Battuta, Dr. Evri Ekadiansyah, M.Kom., menerima kunjungan pengurus MIO Sumut di ruang kerjanya di Medan, Kamis (5/11/2026). Hadir dalam pertemuan itu Ketua MIO Sumut Fajar Trihatya, S.E., Sekretaris Jenderal Rusli, S.E., S.H., M.H., C.Neg., serta H. Risvande Lubis selaku Bendahara Umum.

Fajar mengatakan, kerja sama yang dijajaki tidak hanya mencakup komunikasi kelembagaan. MIO Sumut juga menyatakan kesiapan untuk membantu menyosialisasikan Universitas Battuta serta mendukung pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa.

Menurut Fajar, pelatihan jurnalistik dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan mengolah informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Di tengah derasnya arus berita dan konten digital, mahasiswa perlu mampu memilah fakta, mengenali informasi keliru, serta menyampaikan gagasan dengan jelas.

Ia menambahkan, jurnalistik bukan sekadar menulis berita, melainkan mencakup proses mencari, memeriksa, dan menyajikan informasi secara akurat, berimbang, serta beretika. Keterampilan tersebut dinilai relevan bagi mahasiswa dari berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, penelitian, aktivitas sosial, dan kewirausahaan.

Rektor Evri menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menyampaikan bahwa Universitas Battuta telah beroperasi sejak 2019 dan kini memiliki hampir 2.000 mahasiswa. Kampus itu juga tengah membangun gedung sembilan lantai yang dirancang untuk mendukung fasilitas dan kenyamanan kegiatan akademik.

Dalam pertemuan tersebut, Rusli menyatakan kesediaannya untuk mengajar di Universitas Battuta sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Rencana kerja sama antara kedua pihak selanjutnya akan dibahas dan dituangkan dalam MoU. (***)

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama antara Polda Riau dan jajaran intelijen Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Kasus tersebut bermula dari kegiatan patroli dan monitoring wilayah yang dilakukan personel intelijen Kodam di kawasan Simpang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pada 2 Oktober 2026.

Saat melakukan patroli, petugas menemukan satu unit truk yang mengangkut pupuk yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu. Temuan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian pada 3 Oktober 2026 untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa setelah menerima temuan tersebut, penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap pupuk guna memastikan kesesuaian kandungan dengan mutu dan kualitas yang tertera pada kemasan.

"Kami mengambil sebanyak 15 sampel dari berbagai merek pupuk yang diamankan untuk dilakukan pengujian laboratorium. Berdasarkan hasil pengujian yang kami terima melalui surat Nomor F-2899 Tahun 2026 tanggal 20 Oktober 2026, delapan sampel yang hasilnya telah keluar menunjukkan kandungan yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas sebagaimana tercantum pada kemasan," jelas Ade dalam konferensi pers di Perkantoran Ring Road, Jalan Lintas Sumatera, Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Kamis (5/11/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Riau AKBP Rudi A. Samosir, S.E., M.Si., Kasubdit I DitreskrimsusPolda Riau Kompol I Komang Aswatama serta Danden Inteldam Kodam XIX/Tuanku Tambusai Letkol Arh Soni Bolin Steven Simanjuntak.

Setelah memperoleh hasil pengujian laboratorium, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada 31 Oktober 2026. Saksi-saksi tersebut di antaranya pihak yang menyerahkan barang bukti, sopir truk, serta kernet kendaraan.

Polisi kemudian melakukan pemanggilan terhadap AM yang diketahui sebagai pemilik pupuk tersebut. Namun, setelah dua kali dipanggil, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik dan diketahui sudah tidak berada di kediamannya di wilayah Gambir.

Tim kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan AM. Hasilnya, tersangka berhasil diamankan di rumah keluarganya yang berada di Kecamatan Tapung Timur, Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tersangka dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa tersangka memperoleh berbagai jenis pupuk dari sejumlah daerah, di antaranya Payakumbuh dan Medan. Transaksi pembelian dilakukan dengan menghubungi sejumlah orang yang dikenalnya melalui media sosial maupun marketplace.

Pupuk tersebut kemudian dijual kembali dengan harga bervariasi, berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per karung. Aktivitas penjualan pupuk yang diduga tidak memenuhi standar mutu tersebut diketahui telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan.

Adapun berbagai merek pupuk yang diamankan antara lain CSP Daun Sawit, Mahkota Fertilizer, Mahkota warna hitam, NPK, DG, Mitra Urea, Fertilizer, serta Mutiara warna putih dan biru.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 906 karung pupuk berkemasan 50 kilogram dan 20 karung berkemasan 25 kilogram. Dengan demikian, total barang bukti mencapai 926 karung atau sekitar 45,8 ton.

Ade menegaskan, pengungkapan perkara ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya para petani, dari peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan standar mutu dan kualitas.

Atas perbuatannya, tersangka AM disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Saat ini, penyidik masih mendalami asal-usul pupuk yang diperoleh tersangka, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan dan distribusi pupuk tersebut.

Polda Riau memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum, mulai dari penerimaan informasi, pengujian laboratorium, pemeriksaan saksi hingga pengamanan tersangka. Masyarakat juga diimbau agar lebih teliti dalam membeli pupuk serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan dugaan peredaran pupuk yang tidak sesuai standar.

Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri yang dirilis pada 3 November 2026, terungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung sejak kurun waktu 2025 hingga 2026.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri. Dalam pengungkapan itu, Bareskrim menetapkan tiga orang tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN/AHN), dan Eko Hadi Santoso (EH).

Ketiganya diduga terlibat dalam aksi penyadapan tanpa prosedur resmi terhadap Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lainnya, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Guna kepentingan penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang ahli, serta menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum PP IPA, Mhd. Amril Harahap, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam membongkar upaya yang dinilainya sebagai bentuk makar.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Polri yang saat ini dipimpin oleh Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam membongkar upaya makar terhadap Bapak Prabowo. Hari ini kita dapat melihat bahwa Polri sangat serius dalam membersihkan diri, berbenah, dan menjaga marwah instansi," ujar Amril di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bukti nyata komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap petinggi yang pernah menjabat di lingkungan internal Polri sekalipun. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata bahwa Polri senantiasa bersama masyarakat.

Amril menegaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan pelanggaran berat dan bentuk makar yang tidak dapat ditoleransi.

"Presiden adalah marwah bangsa kita. Maka, sudah menjadi tanggung jawab kita seluruhnya untuk menjaga Presiden yang saat ini telah kita beri mandat, yaitu Bapak Prabowo," tambahnya.

Ia juga menilai keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari ketegasan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjamin kedaulatan hukum yang berlaku tanpa intervensi. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Presiden yang tetap memerintahkan penegakan hukum secara adil, meskipun kasus tersebut menyeret nama-nama yang berada di dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.

Amril meyakini, apabila langkah penegakan hukum yang tegas dan transparan ini terus konsisten dilakukan, hal tersebut akan membawa perubahan besar bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Langkah ini juga diyakini mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam menjaga stabilitas nasional.

"Kami tetap bersama Presiden dan Polri. Mari kita jaga kedaulatan bangsa," pungkasnya. (Red/Tim)

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 sekaligus sebagai bentuk komitmen jajaran Lapas Pasir Pangarayan dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi P Purba, menjelaskan bahwa kebersihan lingkungan kerja menjadi salah satu perhatian utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan sehari-hari.

Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata rapi akan menciptakan suasana kerja yang nyaman serta meningkatkan semangat dan produktivitas pegawai.

"Gotong royong ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026. Kami selalu mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa memperhatikan kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Dengan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman, tentu kita akan lebih semangat dalam bekerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Efendi.

Ia juga menegaskan bahwa budaya gotong royong perlu terus dipelihara sebagai bentuk kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab seluruh pegawai terhadap lingkungan kerja.

Melalui kegiatan ini, Lapas Pasir Pangarayan berharap semangat Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 dapat diwujudkan melalui kegiatan positif yang bermanfaat, sekaligus memperkuat budaya kerja yang bersih, sehat, dan harmonis di lingkungan pemasyarakatan.

Fenomena tersebut kerap ditemukan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, terutama pada produk kebutuhan pokok, makanan dan minuman, pakaian, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan harga yang berlaku saat ini, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan perubahan harga pada masa mendatang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspektasi harga memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi dan menentukan keputusan masyarakat dalam berbelanja.

Ekspektasi Harga Mengubah Perilaku Konsumen

Ekspektasi kenaikan harga merupakan perkiraan atau harapan konsumen terhadap kemungkinan meningkatnya harga suatu produk pada masa mendatang. Persepsi tersebut dapat terbentuk melalui pemberitaan media massa, informasi di media sosial, pengalaman berbelanja, maupun perkembangan kondisi ekonomi.

Ketika muncul perkiraan bahwa harga barang akan naik, sebagian konsumen cenderung melakukan pembelian lebih awal. Bahkan, ada yang memilih membeli dalam jumlah lebih banyak untuk mengantisipasi kebutuhan pada periode berikutnya.

Namun, respons konsumen tidak selalu sama. Sebagian memilih menambah persediaan barang, sementara lainnya tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Ada pula konsumen yang menunda pembelian karena harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Dengan demikian, ekspektasi kenaikan harga dapat memunculkan perubahan perilaku belanja yang berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan, tingkat pendapatan, dan kemampuan keuangan masing-masing konsumen.

Dampak terhadap Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan proses ketika seseorang menentukan pilihan untuk membeli suatu produk berdasarkan kebutuhan, harga, kualitas, manfaat, serta kemampuan finansial.

Ekspektasi kenaikan harga dapat memengaruhi beberapa aspek penting dalam keputusan pembelian.

Pertama, waktu pembelian. Konsumen cenderung mempercepat transaksi sebelum harga benar-benar mengalami kenaikan.

Kedua, jumlah pembelian. Kekhawatiran terhadap kenaikan harga dapat mendorong masyarakat membeli produk dalam jumlah lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mendatang.

Ketiga, pemilihan produk. Konsumen berpotensi beralih ke merek atau produk alternatif yang menawarkan harga lebih terjangkau dengan kualitas yang tetap sesuai kebutuhan.

Keempat, pengelolaan anggaran. Ketidakpastian harga membuat masyarakat semakin selektif dalam mengatur pengeluaran dan menentukan prioritas belanja.

Kelima, loyalitas terhadap merek. Perubahan harga dapat memengaruhi kesetiaan konsumen. Ketika harga suatu produk dinilai semakin tidak terjangkau, konsumen dapat mempertimbangkan produk pesaing sebagai alternatif.

Tantangan bagi Pelaku Usaha Ritel

Perubahan ekspektasi harga juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, khususnya sektor perdagangan dan ritel.

Peningkatan pembelian akibat kekhawatiran kenaikan harga berpotensi mendongkrak permintaan dalam jangka pendek. Namun, kondisi tersebut juga dapat diikuti penurunan daya beli apabila harga barang terus meningkat sementara kemampuan keuangan masyarakat tidak mampu mengimbanginya.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu lebih cermat membaca perkembangan pasar dan memahami perubahan kebutuhan konsumen.

Sejumlah strategi dapat diterapkan, mulai dari menjaga kestabilan harga, memberikan informasi secara transparan, menyediakan pilihan produk dengan berbagai tingkatan harga, hingga menghadirkan program promosi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan persediaan barang harus dilakukan secara efektif agar perubahan permintaan tidak mengganggu ketersediaan produk di pasaran.

Kepercayaan konsumen menjadi faktor penting yang harus dijaga. Pelaku usaha yang mampu memberikan harga kompetitif, kualitas produk yang baik, serta pelayanan konsisten memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan pelanggan di tengah persaingan bisnis.

Memahami Perilaku Konsumen Menjadi Kunci

Ekspektasi kenaikan harga menunjukkan bahwa keputusan pembelian masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh harga yang berlaku saat ini. Perkiraan terhadap kondisi pasar pada masa mendatang juga memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi.

Bagi pelaku usaha, memahami perubahan perilaku konsumen merupakan bagian penting dalam menyusun strategi pemasaran, menentukan kebijakan harga, serta mengelola keberlangsungan bisnis.

Sementara itu, konsumen perlu tetap rasional dalam mengambil keputusan pembelian. Memperkirakan kenaikan harga memang dapat menjadi pertimbangan, tetapi pembelian tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan agar tidak menimbulkan pemborosan.

Pada akhirnya, kemampuan memahami ekspektasi harga dan perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu kunci dalam menghadapi dinamika pasar. Keseimbangan antara kepentingan bisnis, daya beli masyarakat, dan kestabilan harga diperlukan untuk menciptakan aktivitas perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

Sejumlah warga binaan tampak menunjukkan kemampuan bermusik mereka dengan memainkan berbagai alat musik, mulai dari gitar akustik dan bass. Penampilan tersebut semakin meriah dengan lantunan lagu yang dibawakan secara bersama-sama.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan waktu positif bagi warga binaan sekaligus wadah untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni musik.

Melalui kegiatan bermusik, warga binaan diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, membangun rasa percaya diri, serta mempererat kebersamaan.

Kehadiran band akustik tersebut juga memberikan hiburan tersendiri bagi para pengunjung. Suasana yang biasanya identik dengan aktivitas kunjungan pun terasa lebih santai dan penuh keakraban.

Kegiatan ini mencerminkan bahwa pembinaan di dalam Rutan tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif dan produktif.

Rohani mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar Agustus lalu. Saat itu, sekitar pukul 03.00 WIB, seorang penyidik bernama Aipda Fariij bersama tiga personel lainnya dan pihak pelapor mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaannya guna menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP).

Namun, saat itu Rohani tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Kedatangan rombongan tersebut diterima anaknya, Indrawan Sitepu.

Rohani menuturkan, ketika dirinya kembali ke rumah sekitar pukul 18.00 WIB, para penyidik masih berada di lokasi. Sebelumnya, petugas juga telah mengantarkan surat panggilan pemeriksaan ke rumahnya.

Ia mengaku keberatan dengan cara penyampaian petugas yang dinilainya bernada intimidasi. Bahkan, dirinya disebut-sebut akan dipenjara apabila tidak memberikan keterangan secara jujur.

"Saya jawab tidak takut karena saya tidak pernah berbohong. Tanah itu merupakan milik orangtua saya yang dijual kepada ayah Muhammad Nur Azaddin," ungkap Rohani dalam keterangannya.

Rohani juga mempertanyakan keterlibatan pihak pelapor saat pengantaran surat panggilan yang turut mendatangi rumahnya bersama sejumlah personel kepolisian menggunakan mobil Mitsubishi Xpander putih bernomor polisi BL 1358 ZN.

Menurutnya, meskipun berstatus sebagai saksi, perlakuan yang diterimanya justru seperti seorang tersangka. Kondisi tersebut membuat dirinya merasa tertekan dan tidak mendapatkan perlindungan.

Dampak kejadian itu juga dirasakan anaknya yang masih berusia 12 tahun. Rohani menyebut anaknya mengalami ketakutan hingga jatuh sakit setelah menyaksikan kedatangan sejumlah personel kepolisian ke rumah mereka.

Tak hanya dirinya, Rohani turut mengaku bahwa saudara kandungnya juga mengalami intimidasi dari oknum yang sama.

Atas kejadian tersebut, Rohani memohon perhatian dan perlindungan Kapolri serta Kadiv Propam Polri agar dugaan intimidasi yang dialaminya dapat ditindaklanjuti.

Ia berharap institusi kepolisian dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya warga kecil yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.

"Saya mohon kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kadiv Propam agar memberikan perlindungan. Motto Bapak Kapolri adalah polisi bersama masyarakat. Masyarakat yang mana, Pak? Saya ini orang susah, tetapi sampai sekarang masih merasa diintimidasi," ujarnya.

Rohani berharap ada pemeriksaan terhadap tindakan oknum penyidik tersebut sehingga proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Sementara, pemilik tanah, Muhammad Nur Azadin menambahkan, pada 24 Oktober 2026, penyidik yang bernama Fariz beserta anggota datang ke rumahnya. Saat itu, dia tidak berada di rumah karena sedang berada di luar kota.

Fariz berbicara kepada tetangga saya bahwa saya tidak pernah datang ke Polrestabes Medan dan selalu mangkir, ungkap Fariz. Saya merasa keberatan karena saya sudah selesai di-BAP oleh Fariz.

"Saya kan di sini pembeli tanah. Lagian pula, saya sudah menyurati permohonan penundaan pemeriksaan saksi tanggal 3 bulan 9 tahun 2026, dikarenakan dalam proses di Pengadilan Negeri Medan.

Saya merasa dikriminalisasi oleh penyidik dalam pembelian ini, yang merupakan kelanjutan dari orang tua saya, almarhum Haji Nurdin, selaku pengurus PWI Sumut dan wartawan senior,"pungkasnya.

Yang anehnya lokasi tanah wilayah hukum nya polres pelabuhan Belawan kenapa Polrestabes menerima laporan mereka ada apa ini "

Saya merasa di kriminalisasi oleh penyelidik, masalah ini saya akan buat pengaduan ke Propam hingga ke Mabes , mencarian kebenaran, saya di tuduh membuat surat palsu namun surat bukan saya buat , periksa aja orang kelurahannya ,saya pembeli tanah .

Yang palsu itu surat mereka dan sebelum mereka buat pengaduan saya sudah buat pengaduan ke Polda namun kasusnya jalan di ditempat , rencana akan buat pengaduan ke Propam.

Sekadar informasi, kasus sengketa tanah ini bermula saat M Nur Azaddin yang sebagai pemilik lahan berdasarkan dokumen legalisasi pelepasan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor:68/PPGGR/PTTSDBT/22/11/2023 tanggal 20 November 2023, mengetahui bahwa tanah miliknya tiba-tiba menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor: 10/Eks/2019/251/Pdt.G/2011/PN Mdn.

Setelah melakukan penelusuran, ia menemukan bahwa lahan yang disengketakan dikaitkan dengan Grant Sultan Deli Nomor 1657 tahun 1916 dan 1906. Namun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 24.19/IM-SD/2024, diketahui bahwa lokasi yang disebutkan dalam Grant Sultan tersebut sebenarnya berada di atas tanah konsesi milik Deli Cultuur Maatschappij (Kebun Maryland), berdasarkan perjanjian antara Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alam dengan T.H. Muntinga pada 23 Maret 1869.

Dengan demikian, menurut pelapor dan kuasa hukumnya, Grant Sultan atas tanah tersebut tidak pernah diterbitkan secara sah di atas lahan yang kini disengketakan. Hal ini menjadi dasar pelapor melaporkan kasus ini sebagai dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Sumut.

"Surat keterangan Sultan Deli yang kami miliki mempertegas bahwa Grant Sultan Nomor 1657 tidak pernah diterbitkan untuk lahan tersebut. Maka itu, kami menilai ini adalah bentuk pemalsuan yang merugikan hak kepemilikan klien kami,"jelas M Azadin belum lama ini.

Ia berharap kasus ini segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (Red/Tim)

Sikap diam pimpinan daerah semakin memperkeruh suasana dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang.

​1. Terbengkalainya Dokumen dan Aset Negara

​Di lingkungan Kantor Kecamatan Tanjung Morawa, ditemukan indikasi lemahnya pengawasan dan pengamanan dokumen publik.

Arsip penting berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) dari seluruh desa se-Kecamatan Tanjung Morawa diduga ditelantarkan begitu saja.

Selain arsip, sejumlah aset daerah berupa material kusen dan rangka baja juga terlihat terbengkalai tanpa perawatan.

​2. PHK Sepihak yang Kontradiktif

​Kasus PHK sepihak menimpa Suherman, seorang Buruh Harian Lepas (BHL) kebersihan yang telah mengabdi selama 10 tahun.

Berdasarkan Surat Pemberhentian Sementara tertanggal 12 September 2026 yang ditandatangani Camat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan, Suherman diberhentikan dengan tuduhan kerap absen dalam kegiatan gotong royong dan rapat koordinasi.

​Namun, tuduhan tersebut berbanding terbalik dengan data digital. Rekam jejak absensi pada aplikasi resmi Deli Serdang Sehat mencatat bahwa Suherman selalu hadir dengan status "Tepat Waktu", bahkan tetap bekerja aktif hingga 15 September 2026, tiga hari setelah surat pemecatan diterbitkan. Pemecatan tanpa prosedur evaluasi yang jelas ini dinilai cacat hukum dan sewenang-wenang.

​3. Rekrutmen BHL Baru Menabrak Regulasi Nasional

​Di tengah pemecatan pekerja lama, Camat Tanjung Morawa justru merekrut tenaga BHL baru. Kebijakan ini dinilai menabrak sejumlah regulasi nasional terkait moratorium penataan pegawai non-ASN, antara lain:

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (Pasal 66): Melarang secara tegas instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau sejenisnya.
2. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
3. Instruksi Mendagri: Terkait pembatasan belanja pegawai APBD agar tidak melebihi ambang batas 30%.

​Selain menabrak aturan, para pekerja BHL baru tersebut disinyalir tidak menjalankan fungsinya secara optimal di lapangan, seperti peran sebagai mandor kebersihan.

​4. Pengabaian Upah Minimum (UMK)

​Para pekerja BHL di Kecamatan Tanjung Morawa juga dilaporkan menerima honorarium di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang.

Praktik pengupahan ini mengangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara tegas melarang pemberi kerja membayar upah lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan pemerintah daerah.

​5. Maraknya Pungli Retribusi Sampah

​Beban masyarakat dan pelaku usaha makin bertambah akibat dugaan pungli retribusi sampah. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, tarif retribusi kebersihan resmi ditetapkan sebesar Rp10.000 per bulan (sebagaimana tertera pada karcis resmi).

​Namun di lapangan, masyarakat dan pengusaha dipungut biaya berkisar antara Rp30.000 hingga jutaan rupiah per bulan tanpa dasar hukum yang sah.

​Sorotan Kepemimpinan dan Desakan Pengusutan

​Warga menyayangkan sikap Bupati Deli Serdang yang memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait rentetan masalah ini. Aksi inspeksi mendadak (sidak) yang kerap dilakukan Bupati kini dinilai publik hanya sebatas pencitraan tanpa diiringi langkah konkret untuk menindak tegas pejabat bawahan yang bermasalah.

​Masyarakat bersama pihak-pihak yang dirugikan mendesak Inspektorat Daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk segera turun tangan mengusut tuntas seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang di Kecamatan Tanjung Morawa.

Nezar menilai, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari aspek terpenuhi atau tidaknya spesifikasi teknis dan prosedur lelang. Menurutnya, prinsip kepatutan harga, efisiensi anggaran, serta perbandingan antara kualitas barang dan nilai pengadaan juga harus menjadi perhatian utama.

"Ini menjadi catatan serius. Kami melihat adanya indikasi persoalan yang harus diusut secara menyeluruh. Jangan sampai praktik pengadaan seperti ini menjadi kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif apabila memang ditemukan unsur kesengajaan dan persekongkolan," tegas Nezar.

Ia mempertanyakan alasan pemilihan barang dengan harga mahal apabila tersedia produk alternatif yang lebih ekonomis, tetapi memiliki standar mutu dan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik.

Menurutnya, pemerintah saat ini justru sedang mendorong efisiensi belanja daerah. Karena itu, setiap rupiah uang perusahaan daerah yang bersumber dari pengelolaan pelayanan publik harus digunakan secara rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan hanya karena barang yang dibeli memenuhi spesifikasi, kemudian harga pengadaannya dianggap otomatis wajar. Harus diuji apakah harga tersebut benar-benar patut, kompetitif, dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan maupun masyarakat," ujarnya.

Nezar juga mengingatkan bahwa beban pembiayaan pengelolaan PDAM pada akhirnya berpotensi berdampak terhadap masyarakat sebagai pelanggan air bersih. Karena itu, ia meminta manajemen Tirtanadi lebih memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan distribusi pipa agar pelayanan air bersih menjangkau rumah-rumah warga secara optimal, bukan semata-mata berfokus pada pengadaan meteran.

Lebih jauh, Nezar mempertanyakan urgensi pengadaan puluhan ribu unit meteran baru di tengah informasi masih adanya persediaan meteran dari pengadaan sebelumnya yang tersimpan di gudang.

Ia meminta manajemen melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap stok lama, termasuk memastikan kesesuaian standar mutu, kelayakan penggunaan, serta alasan barang tersebut belum dimanfaatkan.

"Jangan sampai pengadaan baru terus dilakukan, sementara stok pengadaan sebelumnya masih menumpuk di gudang. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Ada persoalan perencanaan kebutuhan, pengelolaan persediaan, dan potensi pemborosan anggaran yang harus ditelusuri," katanya.

Atas persoalan tersebut, DPP HARI mendesak Kejati Sumatera Utara dan Kepolisian melakukan penelusuran terhadap perencanaan kebutuhan, penyusunan HPS, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga satuan, spesifikasi teknis, hingga realisasi distribusi dan pemasangan 41.816 unit water meter tersebut.

Nezar juga meminta agar hasil pemeriksaan BPK, apabila telah tersedia, dijadikan salah satu bahan pendalaman oleh aparat penegak hukum. Namun, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada administrasi dan kesesuaian spesifikasi semata, melainkan harus menjawab apakah terdapat indikasi penggelembungan harga, konflik kepentingan, atau persekongkolan dalam pengadaan.

"Kami meminta keputusan pemenang pengadaan dievaluasi kembali berdasarkan prinsip transparansi dan kepatutan. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi perkara hukum yang mencoreng wajah perusahaan daerah, terlebih setelah perubahan bentuk kelembagaan menjadi Perumda," tegasnya.

Ia menegaskan, pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban bukan hanya sebatas pelaksana teknis apabila nantinya ditemukan penyimpangan, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga penetapan pemenang pengadaan.

Jangan sampai uang perusahaan daerah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih justru menjadi ladang pemborosan. Jika ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum," pungkas Nezar.

Keberatan itu disampaikan Maria Ulfa boru Manurung, warga yang rumahnya berhadapan langsung dengan lokasi pembangunan. Ia menilai keberadaan bangunan tersebut berpotensi menghilangkan akses utama menuju rumahnya sekaligus menghambat sirkulasi udara.

"Kita meminta agar Dinas Perhubungan Kota Medan menghentikan pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai CCTV Center Kecamatan Belawan. Karena bangunan tersebut persis di depan rumah saya," kata Maria kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Perempuan berusia 40 tahun itu berharap Pemko Medan tidak mengabaikan dampak pembangunan terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar keberatan terhadap pembangunan fasilitas pemerintah, melainkan menyangkut hak dasar penghuni rumah untuk memperoleh akses keluar-masuk dan lingkungan tempat tinggal yang layak.

"Kalau bangunan tersebut terus berlanjut dan nantinya difungsikan, maka saya tidak mempunyai akses keluar dan masuk rumah serta tidak ada sirkulasi udara yang masuk ke rumah saya," ujarnya.

Maria mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 Oktober 2026. Pertemuan itu dihadiri pihak Kecamatan Medan Belawan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Koramil, kepolisian, serta masyarakat.

Pertemuan tersebut digelar untuk mencari jalan keluar atas keberatan warga terhadap pembangunan gedung di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Namun, menurut Maria, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan maupun solusi konkret bagi warga yang terdampak.

"Pada pertemuan pertama, pihak kecamatan berjanji akan mengadakan pertemuan kedua karena belum ada solusi. Namun, sampai sekarang tidak ada pertemuan lanjutan. Justru pembangunan tersebut terus berjalan," ungkapnya.

Terkait ukuran bangunan, Maria mengaku tidak mengetahui secara pasti luas lahan yang digunakan. Namun, berdasarkan perkiraannya, area pembangunan tersebut mencapai sekitar 8 x 20 meter dan berada tepat di depan rumahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa lokasi tersebut sebelumnya merupakan terminal bus milik CV Setiabudi. Akan tetapi, terminal itu sudah bertahun-tahun tidak beroperasi sebelum kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas CCTV Center Kecamatan Belawan.

"Dulu di situ merupakan terminal bus dari CV Setiabudi. Namun, terminal tersebut sudah tahunan tidak berfungsi dan sekarang tanpa ada pemberitahuan dibangun untuk pusat CCTV Kecamatan Belawan," katanya.

Warga Desak DPRD Medan Turun Tangan

Selain meminta Pemko Medan dan Dishub menghentikan pembangunan, warga juga mendesak DPRD Kota Medan agar turun tangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek tersebut.

Warga meminta DPRD Medan mendorong penghentian sementara pembangunan gedung CCTV Center hingga pemerintah memberikan penjelasan dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak.

Menurut warga, pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tanpa mempertimbangkan hak serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Penghentian sementara pembangunan dinilai penting untuk memberikan ruang bagi pemerintah, DPRD, dan warga melakukan dialog serta mencari penyelesaian yang adil, terutama menyangkut akses keluar-masuk rumah dan sirkulasi udara.

Warga berharap DPRD Kota Medan tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sebab, pembangunan fasilitas publik semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi warga yang terdampak langsung.

Hingga berita ini diterbitkan, pembangunan gedung tersebut disebut masih terus berlangsung. Di sisi lain, Maria mengaku belum memperoleh kepastian mengenai penyelesaian keberatan yang telah disampaikan bersama warga terdampak.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Medan maupun Kecamatan Medan Belawan belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan warga tersebut, termasuk mengenai status lahan, dasar dan perizinan pembangunan gedung CCTV Center, serta langkah penyelesaian atas persoalan akses rumah dan sirkulasi udara yang dikeluhkan.

Media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak Dishub Kota Medan maupun Kecamatan Medan Belawan guna memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang. (Red)

Kasus peretasan dan penyadapan pejabat negara ini dinilai sebagai salah satu skandal serta kejahatan terbesar sepanjang sejarah kepolisian Republik Indonesia.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan menohok terkait penetapan tersangka tersebut. Mahfud mengaku terperanjat dan geram dengan aksi nekat yang dilakukan oleh eks pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara bersama beberapa perwira tinggi lainnya.

​Mahfud MD: "Kejahatan Biadab dan Berindikasi Makar"

​Mahfud MD menilai tindakan penyadapan komunikasi yang mengincar Presiden dan Sekretaris Kabinet (Seskab) bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan tindakan yang sudah melampaui batas.

​"Saya tidak pernah membayangkan seorang Kapolri aktif nekat melakukan penyadapan, dan yang disadap adalah Presidennya sendiri. Rakyat Indonesia tersinggung dan marah. Ini adalah suatu kejahatan yang sangat biadab terhadap negara," tegas Mahfud MD.

​Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan indikasi kuat bahwa aksi penyadapan terselubung ini tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi internal, tetapi memiliki tujuan yang mengarah pada tindakan makar.

"Berdasarkan diskusi dengan sejumlah ahli, penyadapan ini diduga kuat mengarah pada upaya makar. Jika terbukti makar, ancaman hukumannya bisa sampai hukuman mati," tambah Mahfud.

​Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka

Menurut kronologi yang dibeberkan oleh Mahfud MD, penanganan kasus ini dimulai sejak penangkapan sejumlah perwira menengah dan tinggi Kepolisian pada awal pekan.

​Penangkapan Awal Perwira: Pada Minggu (1/11/2026), tim khusus menangkap setidaknya enam perwira berpangkat Irjen dan Kombes. Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap keenamnya, terungkap pengakuan bahwa aksi penyadapan dilakukan atas perintah langsung dari pimpinan tertinggi Polri saat itu.

​Penjemputan Eks Kapolri: Menindaklanjuti pengakuan tersebut, pada Senin (2/11/2026) tengah malam, Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat bersama Kabareskrim Komjen Asep Safrudin turun langsung memimpin penjemputan terhadap Listyo Sigit Prabowo.

Penetapan Tersangka: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan mendalam, Dittipidsiber Bareskrim Polri resmi menetapkan Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi lainnya Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

​Penyitaan Barang Bukti Digital Forensik

​Bareskrim Polri telah mengamankan sejumlah barang bukti penting hasil penggeledahan dan analisis digital forensik. Di antara barang bukti yang disita meliputi:

1. Barang Bukti ​11 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk merekam dan mentransmisikan data penyadapan.
2. Barang Bukti ​1 unit iPad.
3. Barang Bukti ​4 buah flashdisk berisi dokumen rekaman dan log data komunikasi.

​Penyidik mensinyalir bahwa aktivitas penyadapan tanpa prosedur resmi ini sudah berlangsung secara berkala sejak periode 2025 hingga 2026.

​Imbauan dan Penegakan Hukum

Mahfud MD mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dan tim jajaran kepolisian yang tidak pandang bulu dalam menindak oknum penyalahguna kekuasaan.

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran keras bagi seluruh pejabat publik agar tidak mengkhianati kepercayaan negara dan masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu.

​Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih terus bergulir di Bareskrim Polri guna mendalami motif utama serta mengidentifikasi apakah terdapat aktor intelektual lain di balik skandal penyadapan ini.

​Isu ini mencuat ke publik setelah muncul laporan mengenai peretasan massal yang menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga instansi pemerintah.

Tanggapan Yusril Ihza Mahendra

​Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, akhirnya buka suara menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu penyadapan terhadap Gibran.

Yusril menegaskan bahwa tindakan penyadapan atau peretasan tanpa izin terhadap siapa pun—terlebih terhadap pejabat atau calon pimpinan negara—merupakan pelanggaran hukum berat.

​"Peretasan dan penyadapan secara ilegal adalah tindak pidana serius yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk menelusuri asal-usul serangan ini serta memastikan perlindungan data para pejabat publik terjaga dengan ketat," ujar Yusril dalam keterangannya kepada media.

​Yusril juga meminta publik untuk tidak berspekulasi berlebihan sebelum ada hasil investigasi digital forensik resmi dari pihak berwenang seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kepolisian.

​Bareskrim Ungkap Ada Sasaran Lain

Sementara itu, Dittipidsiber Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan peretasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, pihak Bareskrim mengungkapkan bahwa sasaran serangan siber ini tidak hanya berfokus pada satu figur, melainkan menyasar sejumlah pihak dan instansi lainnya.

Pihak Bareskrim menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan kasus ini:

Pengumpulan Bukti Forensik: Tim Siber Bareskrim bekerja sama dengan BSSN sedang menganalisis jejak digital dan log server untuk mengidentifikasi peretas serta metode yang digunakan.

​Adanya Target Lain:Bareskrim membenarkan bahwa peretasan ini bersifat luas dan menyasar beberapa pejabat publik lainnya serta institusi strategis negara.

Imbauan Keamanan Siber: Kepolisian mengimbau seluruh instansi pemerintah dan pejabat publik untuk memperketat protokol keamanan siber serta melakukan pembaruan sistem secara berkala guna mencegah kebocoran data lebih lanjut.

​Hingga saat ini, proses investigasi masih terus berjalan. Pihak kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan secara transparan kepada publik begitu bukti-bukti konkret dan identitas pelaku berhasil diungkap.