Apresiasi tersebut disampaikan GEMADOR pada Sabtu sore, 17 Oktober 2026, dalam keterangan yang disampaikan di Warkop Pak Haji. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah positif dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi para pelajar yang selama ini menghadapi kendala jarak dan transportasi untuk menjangkau sekolah.

GEMADOR menilai bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, bantuan enam unit bus perintis sekolah gratis tersebut diharapkan menjadi solusi nyata bagi pelajar di Kecamatan Dolok agar dapat menempuh pendidikan dengan lebih mudah, aman, dan terjangkau.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bantuan enam unit bus perintis sekolah gratis ini merupakan langkah konkret untuk membantu pelajar yang selama ini menghadapi kendala transportasi," demikian pernyataan GEMADOR.

Penyerahan atau pemusatan enam unit bus perintis sekolah gratis tersebut di berikan pada 15 Oktober 2026 di halaman SMA Negeri 1 Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menurut GEMADOR, kebijakan ini tidak semata-mata dipandang sebagai bantuan sarana transportasi, tetapi juga sebagai bentuk investasi sosial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, keterbatasan akses transportasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak.

GEMADOR juga berharap agar program tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan, dengan memperhatikan rute pelayanan, jadwal operasional, keselamatan penumpang, serta pemerataan manfaat bagi para pelajar yang membutuhkan.

Selain itu, GEMADOR mendorong pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan enam unit bus tersebut benar-benar beroperasi sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Bagi GEMADOR, pembangunan pendidikan harus dimulai dengan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi, jarak geografis, maupun keterbatasan fasilitas transportasi.

"Harapan kami, bantuan ini tidak berhenti sebagai seremoni penyerahan semata, tetapi benar-benar menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendidikan adalah fondasi masa depan daerah, sehingga setiap kebijakan yang membuka akses pendidikan patut didukung sekaligus dikawal pelaksanaannya," tegas GEMADOR.

GEMADOR menegaskan bahwa apresiasi terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari peran kritis mahasiswa dan pemuda dalam mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dukungan tersebut akan terus berjalan seiring dengan komitmen untuk mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan hadirnya enam unit bus perintis sekolah gratis ini.

GEMADOR berharap akses pendidikan di Kecamatan Dolok semakin terbuka dan tidak ada lagi pelajar yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena terkendala jarak dan transportasi.

GEMADOR: Pendidikan adalah hak setiap anak, dan jarak tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih masa depan.

Pesan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut jelas, sebab proses persidangan harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permintaan tegas tersebut disampaikan dalam persidangan perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Medan yang kembali digelar di Ruang Cakra 5 PN Medan. Dari total 30 pihak tergugat dalam perkara ini, kehadiran para pihak yang diharapkan mengikuti persidangan belum sepenuhnya terpenuhi.

Absen Dalam Persidangan Bukan Berarti Perkara Berhenti

Majelis hakim meminta agar tergugat nomor 12 sampai dengan tergugat nomor 29 dihadirkan pada sidang mendatang. Hakim juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila pihak tergugat kembali tidak hadir, terutama menyangkut kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sikap majelis hakim ini menjadi perhatian serius dalam jalannya perkara. Sebab, kehadiran para pihak merupakan bagian penting dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya. Ketika persidangan berlanjut, setiap pihak harus memperhatikan panggilan pengadilan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sidang Berikutnya Jadi Momen Penting

Persidangan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 November 2026, di Ruang Cakra 5 PN Medan.

Publik kini menanti apakah para tergugat nomor 12 hingga nomor 29 akan memenuhi panggilan dan hadir dalam persidangan berikutnya, ataukah majelis hakim kembali harus menghadapi persoalan ketidakhadiran sejumlpersoala.

Perkembangan pada sidang mendatang patut dicermati karena dapat memengaruhi tahapan pemeriksaan perkara. Namun, konsekuensi hukum atas ketidakhadiran tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, bukan sekadar asumsi.

Gugatan Masih Harus Dibuktikan Siapa Bertanggung Jawab Akan Diuji Dalam Persidangan

Gugatan PMH yang diajukan PT TSI terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak terkait masih berada dalam proses pemeriksaan. Seluruh dalil penggugat harus diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana proses persidangan berjalan, bagaimana para pihak memenuhi kewajibannya, dan bagaimana majelis hakim menindaklanjuti perkara sesuai hukum yang berlaku.

Pernyataan keras tersebut ditegaskan Kapolri dalam pengarahan resminya terkait komitmen penegakan hukum dan pembenahan internal institusi Polri, dalam siaran pers Divisi Humas Polri, dikutip Senin (19/10/2026).

​Fokus Utama Penindakan Hukum

Jenderal Suyudi menekankan bahwa kepolisian akan bertindak tajam dan tanpa pandang bulu terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang meresahkan dan merugikan negara. Penindakan diprioritaskan pada sejumlah sektor kejahatan krusial:

​Peredaran Gelap Narkotika: Penindakan tegas terhadap jaringan pengedar dan mafia obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda.

​Aktivitas Tambang dan Pembalakan Ilegal (Illegal Mining & Logging): Penertiban penambangan serta penebangan liar yang merusak ekosistem dan merugikan pendapatan negara.

Kejahatan Siber dan Judi Online: Penumpasan sindikat penipuan digital dan perjudian online hingga ke akar-akarnya.

​Tindak Pidana Perjudian & Premanisme: Pemberantasan aksi premanisme dan segala bentuk praktik perjudian konvensional di masyarakat.

​Peringatan Keras untuk Internal dan Oknum "Beking"

Secara khusus, Kapolri memberikan peringatan ketat kepada oknum aparat maupun pihak luar yang nekat membentengi atau memberikan perlindungan (back-up) kepada para pelaku kejahatan.

​"Sikap ramah dan mengayomi masyarakat tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran hukum. Tidak ada tawar-menawar maupun kompromi bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk bagi oknum yang menjadi beking tindak kejahatan. Tindakan tegas akan dijatuhkan secara adil tanpa pandang bulu," tegas Kapolri.

​Sinergi dan Pendekatan "Pangkas Jarak" dengan Masyarakat

​Selain mengedepankan tindakan represif yang terukur terhadap pelaku kejahatan, Jenderal Suyudi mendorong perubahan kultur pelayanan di tubuh Polri. Pendekatan baru ini berfokus pada tiga prinsip kerja utama:

1. Memahami (Understanding): Anggota Polri di lapangan diminta aktif mendengarkan dan memetakan masalah serta kebutuhan nyata warga.
2. ​Bekerja (Action): Menjalankan tugas penegakan hukum dan pengayoman secara tepat sasaran tanpa membebankan masyarakat.
3. ​Menyelesaikan (Resolution): Memastikan setiap aduan dan persoalan hukum warga terselesaikan hingga tuntas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

​Langkah ini juga diselaraskan dengan peningkatan kolaborasi ketat antara TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu juga disampaikan Suyudi dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Beberapa pembahasan secara eksplisit meliputi pertambangan ilegal, peredaran narkotika, hingga kejahatan transnasional yang memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan. Dalam hal ini, Suyudi menyinggung modus peredaran narkotika, termasuk penggunaan vape untuk mengedarkan narkotika cair.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya," ujar dia. Selain narkotika, TNI dan Polri juga membahas pemberantasan pertambangan ilegal melalui pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu.

Satgas tersebut ditujukan untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal sekaligus melindungi kekayaan alam negara. Suyudi juga menekankan pentingnya memberantas premanisme dan pemalakan yang meresahkan masyarakat serta mengganggu kegiatan ekonomi.

Di bidang keamanan digital, Suyudi menyoroti ancaman serangan siber dan penyalahgunaan identitas di ruang digital.

Menurut dia, penguatan kemampuan siber dan pengembangan sistem identitas digital yang terverifikasi diperlukan untuk mencegah kejahatan.

"Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan," ujar dia.

"Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah," lanjut Suyudi.

Sementara itu, Agus mengapresiasi kunjungan Suyudi bersama jajaran pejabat utama Polri.

Agus menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.

Ia juga mengingatkan kedua institusi agar mewaspadai dinamika strategis global dan potensi gangguan keamanan di dalam negeri.

Selain itu, TNI dan Polri diharapkan mendukung program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Inspektur Jenderal Angkatan Darat Letjen TNI Erwin Djatniko, serta jajaran pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.

Kepala Lapas (Kalapas) Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, hadir langsung mengikuti kegiatan tersebut, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja), Andi Rahman, serta Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Registrasi dan Bimkemas), Ega Saputra.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan supervisi asesor, khususnya terkait asesmen risiko dan kebutuhan sasaran pemasyarakatan.

Selain itu, sosialisasi pembekalan bagi petugas Pos Bapas yang bertugas di Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi serta mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara optimal.

Asesmen risiko dan kebutuhan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan program pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing warga binaan. Sementara itu, pembekalan bagi petugas Pos Bapas diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi jajaran pemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas serta menyelaraskan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap petugas semakin memahami pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan warga binaan secara tepat dan terukur. Selain itu, sosialisasi pembekalan bagi petugas Pos Bapas juga penting untuk memastikan pelaksanaan tugas di Lapas, Rutan, maupun LPKA berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Efendi P. Purba.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan sinergi antarpetugas merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan, baik dalam aspek pembinaan warga binaan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antarunit pemasyarakatan, serta mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembinaan serta reintegrasi sosial warga binaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia #2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kepribadian, khususnya dalam bidang kerohanian, bagi warga binaan yang beragama Katolik. Melalui kegiatan ibadah bersama, warga binaan diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah, memperkuat iman, serta memperoleh dukungan spiritual selama menjalani masa pembinaan di RutanDumai.

Pelaksanaan ibadah berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh warga binaan yang beragama Katolik. Kehadiran pihak Posbakumadin Fota bersama perwakilan Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius Dumai menjadi bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual warga binaan.

Kegiatan kunjungan kerohanian ini juga menjadi wujud sinergi antara RutanDumai dengan pihak eksternal dalam mendukung program pembinaan yang berkesinambungan. Pembinaan keagamaan diharapkan dapat membantu warga binaan memperbaiki diri, menumbuhkan nilai-nilai moral, serta membangun sikap dan perilaku yang lebih baik.

Rutan Kelas IIB Dumai terus berkomitmen memberikan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada perubahan positif bagi warga binaan. Melalui kegiatan keagamaan seperti ini, diharapkan warga binaan dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik serta memiliki bekal spiritual dan moral ketika kembali ke tengah masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, RutanDumai berharap program pembinaan kerohanian dapat terus berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemasyarakatan yang semakin baik.

Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Penyematan tanda kenaikan pangkat kepada dua orang pegawai merupakan bentuk penghargaan atas perjalanan karier dan tanggung jawab yang diemban. Kenaikan pangkat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pemberian penghargaan kepada pegawai teladan bulan September dan ruangan terbersih merupakan upaya mendorong terciptanya budaya kerja yang positif, disiplin, tertib, dan peduli terhadap kebersihan lingkungan kerja.

Dalam amanatnya, KalapasPasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat dan pemberian penghargaan bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.

"Selamat kepada pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat dan penghargaan. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam bekerja. Bagi seluruh pegawai, mari kita jadikan prestasi rekan-rekan kita sebagai inspirasi untuk memberikan kinerja terbaik bagi organisasi," ujar Efendi P. Purba.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja sebagai bagian dari budaya disiplin serta upaya menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

Melalui kegiatan apel pagi ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berharap seluruh pegawai semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja, menjaga kekompakan, serta memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Adapun Pegawai Teladan Bulan September 2026 adalah Hendra Lesmana dan Ruangan terbersih ruang Kasubag Tata Usaha.

@kemenimipas #2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., bersama Kabag SDM Polres Rohul KOMPOL S. Sinaga, S.H., Kasat Lantas AKP Denny Maulana Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., Kasi Humas AKP Yohanes Sitindoan, S.H., Kanit Patroli IPDA Abdul Muhammad S.M., Bhabin kamtibmas Desa Koto Tinggi Nasrul Jamil, serta personel Sat Lantas dan Polsek Rambah.

Penyaluran bantuan sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan warga. Melalui kegiatan tersebut, Polri berharap dapat hadir secara langsung untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial dalam rangka HUT Humas Polri ke-75 merupakan wujud kepedulian dan komitmen Polri untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun komunikasi yang baik, memperkuat hubungan silaturahmi, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif. Melalui penyaluran bantuan sosial tersebut, Polres Rokan Hulu berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin erat serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam amanatnya, Alexander Lisman Putra mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga kedisiplinan, melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta senantiasa mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang terarah, efektif, dan berkualitas.

"Saya mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga kedisiplinan, bekerja sesuai dengan SOP, dan melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan dengan mengedepankan sikap profesional, humanis, santun, dan penuh kepedulian. Mari kita terus menjaga kekompakan serta memberikan kontribusi terbaik melalui tugas dan pengabdian kita," ujar Alexander Lisman Putra.

Lebih lanjut, Kalapas berharap semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik dapat terus terpelihara dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, setiap jajaran memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis serta mendukung terselenggaranya pelayanan pemasyarakatan yang optimal.

Apel pagi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan menyelaraskan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan menjunjung tinggi kedisiplinan, profesionalisme, serta sikap saling mendukung, pelaksanaan tugas diharapkan senantiasa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun warga binaan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus meneguhkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang prima, humanis, dan berkualitas. Semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh jajaran diharapkan menjadi landasan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional serta berorientasi pada pelayanan terbaik.

​Aktivitas ilegal yang disinyalir memanfaatkan atau berada di sekitar lingkungan fasilitas negara ini memicu kemarahan serta keprihatinan mendalam dari warga. Keberadaannya tidak hanya dinilai melanggar hukum, tetapi juga berpotensi besar mencoreng marwah serta nama baik institusi TNI di mata publik.

Sempat Diklaim Tutup, Realisasi Lapangan Berbanding Terbalik

​Sebelumnya, sejumlah media massa lokal sempat memberitakan bahwa arena perjudian di lokasi tersebut telah ditutup dan dibersihkan dari aktivitas ilegal. Namun, berdasarkan informasi terbaru dan hasil penelusuran mendalam yang diterima redaksi, klaim penutupan tersebut disinyalir hanya formalitas belaka.

​Di lapangan, mesin perjudian tembak ikan dikabarkan tetap beroperasi setiap hari dan dipadati oleh para pemain. Dari aktivitas haram ini, perputaran uang (omzet) diduga mencapai puluhan juta rupiah per hari.

​"Katanya kemarin sudah ditutup, tapi kenyataannya sampai sekarang masih buka dan ramai pemain tiap hari. Ini seperti ada pembiaran atau pura-pura tidak tahu," ungkap seorang sumber warga lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

​Diduga Langgar Pasal 303 KUHP dan Coreng Marwah TNI

​Aktivitas perjudian merupakan tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan lokasi judi di area yang berhubungan dengan markas militer memperkuat urgensi pengawasan ketat dari pimpinan tertinggi militer.

​Keberadaan arena ini memunculkan pertanyaan besar dari publik: Apakah ada pihak atau oknum tertentu yang diduga membekingi pengelola bisnis judi tersebut?

​Warga Desak Panglima TNI, KSAD, dan Pangdam I/BB Lakukan Audit Investigatif

​Atas temuan ini, elemen masyarakat Kabupaten Karo secara tegas mendesak para pimpinan TNI dan Kepolisian untuk segera mengambil langkah nyata dan tidak menutup mata:

1. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan Pangdam I/Bukit Barisan didesak segera menerjunkan tim khusus (Pomdam I/BB / Sidik) untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan Audit Investigatif menyeluruh di lokasi Pos 3 Batalyon 125/Simbisa.
2. ​Polres Tanah Karo dan Polda Sumut didorong untuk berkoordinasi secara ketat guna mengusut serta memproses hukum pengelola sipil maupun pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan bisnis judi ini.
3. ​Menindak tegas siapapun oknum yang terbukti membekingi atau menerima keuntungan dari operasional perjudian tersebut tanpa tebang pilih.

​Upaya Konfirmasi dan Asas Berimbangan
​Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi dan meminta klarifikasi kepada:

1. Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 125/Simbisa
2. ​Kapendam I/Bukit Barisan
3. ​Pangdam I/Bukit Barisan
4. ​Kapolres Tanah Karo

​Demi menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan asas keberimbangan berita (cover both sides), ruang hak jawab serta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait akan dimuat penuh pada pemberitaan selanjutnya.

​Berdasarkan keterangan warga setempat, lokasi tersebut berada di satu titik di Jalan Siantar, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe. Secara fisik, bangunan tersebut merupakan sebuah kedai kopi sederhana berukuran sekitar 10×6 meter dengan dinding papan, atap seng, dan lantai semen.

Sediakan 5 Unit Mesin Judi dan Beroperasi Aman Selama 3 Tahun

​Di balik tampilan luar yang tampak seperti warung kopi biasa, tempat tersebut ternyata menyediakan sedikitnya 5 unit mesin judi tembak ikan yang beroperasi secara bebas setiap harinya.

​Pengoperasian judi ketangkasan di lokasi ini disebut-sebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa pernah tersentuh tindakan hukum dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum setempat.

​Kondisi tersebut membuat tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit para penggemar judi mesin tembak ikan di Tanah Karo. Para pemain dapat berkunjung dan melakukan aktivitas perjudian dengan aman serta nyaman tanpa rasa khawatir akan digerebek.

​Publik Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Judi di Tanah Karo

​Bebasnya aktivitas perjudian yang beroperasi bertahun-tahun di pemukiman warga ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Warga menilai aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Tanah Karo, perlu memberikan perhatian serius dan tindakan nyata terhadap lokasi-lokasi perjudian yang terkesan dibiarkan tersebut.

​Masyarakat berharap pihak kepolisian segera turun ke lapangan untuk melakukan penggerebekan, menyita barang bukti mesin perjudian, serta memproses hukum pemilik tempat maupun pengelola perjudian demi menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayah Kabupaten Karo.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, praktik perjudian tersebut dikelola oleh seorang oknum berinisial SS dan telah beroperasi secara bebas selama kurang lebih dua minggu.

​"Sudah dua minggu ini lokasi judi yang dikelola SS beroperasi, bang. Untuk omzetnya setiap bulan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah," ungkap seorang sumber warga lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Kapolres Mengaku Sudah Perintahkan Cek Lokasi

Menanggapi informasi yang beredar, Kapolres Tanah Karo, AKBP Andi Halolo, saat dikonfirmasi oleh awak media menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Kapolsek setempat untuk menindaklanjuti dan mengecek langsung lokasi perjudian tersebut.

​Namun, dari hasil pengecekan awal yang dilaporkan Kapolsek, keberadaan lokasi judi tersebut dinyatakan tidak ditemukan.

​"Terima kasih informasinya. Saya sudah perintahkan Kapolsek untuk mengecek lokasi judinya dan disampaikan lokasinya tidak ada," ujar AKBP Andi Halolo.

​"Coba dicek pak. Kalau ada tolong dilaporkan lokasi judinya agar kami tindak," tegas Kapolres mengimbau publik.

​Desakan Tegas: Tangkap Panitia atau Lapor ke Mabes Polri!

​Pernyataan jajaran kepolisian yang menyebut lokasi judi "tidak ditemukan" memicu reaksi keras dari warga dan elemen masyarakat sipil. Masyarakat menilai penanganan di tingkat lokal terkesan lambat dan kurang serius dalam memberantas praktik judi yang sudah terang-terangan beroperasi.

​Masyarakat secara TEGAS mendesak Kapolres Tanah Karo beserta jajaran jajaran Tipidter dan Satreskrim Polres Tanah Karo untuk tidak sekadar menerima laporan formalitas di atas kertas, melainkan turun langsung melakukan penggerebekan serta menangkap pengelola/panitia perjudian berinisial SS.

​Jika aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Tanah Karo dinilai lamban atau tidak mampu memberantas praktik perjudian di Kecamatan Barus Jahe tersebut, masyarakat siap melayangkan laporan resmi beserta bukti-bukti lapangan secara langsung ke Polda Sumatera Utara hingga Mabes Polri di Jakarta.

​Masyarakat berharap komitmen jajaran kepolisian dalam memberantas segala bentuk perjudian di Tanah Karo dapat dibuktikan secara nyata di lapangan.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WIB tersebut melibatkan personel Satresnarkoba Polres Siak, Polsek Kandis, serta Tim Raga Polres Siak. Razia dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Siak, AKP Benny Afriandi Siregar, S.H., M.H., dengan sasaran pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus mengantisipasi kepemilikan senjata api maupun senjata tajam.

Tiga tempat hiburan malam menjadi sasaran pemeriksaan, yakni Cafe Bintang di Jalan Lintas Libo Lama KM 73, Cafe Pujasera di Jalan Libo Baru KM 82, serta Cafe AEON di Jalan Raya KM 72, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Dalam pelaksanaannya, personel gabungan melakukan pengecekan terhadap para pengunjung, memeriksa perizinan tempat hiburan, serta menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun aktivitas lain yang melanggar hukum.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kandis Kompol Bagus Nagara Baranacita, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus mencegah narkoba merusak generasi bangsa.

"Razia ini merupakan langkah preventif untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan," demikian penegasan dalam keterangan tersebut.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam mengawasi aktivitas di tempat hiburan malam agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menjadi celah bagi tindak pidana.

Polres Siak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui kegiatan kepolisian yang terukur dan berkelanjutan.

"Pulihkan Pengguna, Berantas Mata Rantai Bandar Narkoba, Polisi Bersama Masyarakat."

Melalui seruan bertajuk "Gerakan Sigap Tolak Medsos Menyesatkan dan Merusak Pola Pikir Generasi Emas 2045", Dr. H. Harun Lubis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyampaikan kritik dan pandangan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, mengedepankan fakta, serta menggunakan bahasa yang santun dan tidak merendahkan pihak lain.

"Bagi kami, pemberitaan yang menyesatkan dan narasi yang tidak didasarkan pada fakta dapat menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, berpengetahuan, kritis, kreatif, inovatif, serta memiliki karakter dan akhlak mulia," demikian pesan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Ia menegaskan, generasi masa depan tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, serta menghormati perbedaan pendapat.

Karena itu, ia mengingatkan para penggiat media sosial maupun insan pers agar tidak menjadikan ruang publik sebagai tempat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, memelintir fakta, membangun kebencian, atau melontarkan kata-kata kasar yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Kami tidak melarang kritik kepada pemerintah. Kritik yang sehat justru sangat diperlukan untuk memperbaiki program dan pelayanan publik. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan melalui pemelintiran informasi, provokasi, maupun narasi yang menyesatkan," menjadi pesan utama dalam seruan tersebut.

Kritik Harus Membangun, Bukan Mengadu Domba

Dr. H. Harun Lubis menilai, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda yang sedang berada dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter.

Informasi yang dikonsumsi setiap hari dapat memengaruhi cara pandang, sikap, serta perilaku generasi muda. Oleh sebab itu, diperlukan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan kritik yang konstruktif, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan memperkeruh suasana di Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap pemerintah maupun suatu kebijakan merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, perbedaan tersebut hendaknya disikapi dengan kedewasaan, dialog, dan semangat mencari solusi demi kepentingan masyarakat luas.

Kedepankan Tabayun dan Kesantunan

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri melakukan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kesantunan yang menjadi bagian dari karakter masyarakat Indonesia.

"Sebagai orang Timur, kita diajarkan untuk saling menghormati dan tidak saling merendahkan. Penggunaan bahasa yang baik dan santun merupakan bagian dari karakter yang harus kita jaga bersama demi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan religius," demikian pesan dalam pernyataan tersebut.

Ia menegaskan bahwa gagasan, kritik, dan pemberitaan melalui media sosial maupun media massa tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Namun, penyampaiannya harus berlandaskan kebenaran, menggunakan bahasa yang beretika, serta berorientasi pada perbaikan.

Melalui gerakan ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah, memperkuat budaya literasi digital, dan menciptakan ruang informasi yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak serta generasi muda.

"Mari kita kedepankan tabayun, jaga etika dalam bermedia sosial, dan utamakan kepentingan masyarakat. Perbedaan pendapat tidak harus berujung pada permusuhan. Kritik yang bertanggung jawab akan menjadi kekuatan untuk membangun Deli Serdang yang lebih baik sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045," menjadi pesan penutup seruan tersebut.

Deli Serdang membutuhkan masyarakat yang kritis, bukan saling membenci; masyarakat yang berani menyampaikan kebenaran, bukan menyebarkan kesesatan; serta generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. (Red/Tim)

Parlemen kini dituntut bersikap: membuka penyelidikan transparan atau memilih menjaga stabilitas politik pemerintah.

Dinamika Parlemen dan Desakan Hak Angket

​Pasca-putusan MK yang menolak gugatan diskualifikasi, bola responsif kini berpindah ke Parlemen. Sejumlah pengamat politik dan praktisi hukum menilai MK hanya berwenang pada ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sementara fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang sepenuhnya melekat pada DPR RI.

​Tim Advokasi Penegak Etika dan Pakar Hukum: Advokat Ahmad Khozinuddin mendorong DPR RI untuk tidak ragu menggunakan hak konstitusionalnya. Menurutnya, parlemen perlu mengambil langkah konkret baik melalui Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menguji secara terang benderang dokumen administrasi yang dipersyaratkan undang-undang.

​Sorotan Pengamat Politik: Pengamat politik Ray Rangkuti dan Pangi Syarwi Chaniago menilai parlemen sebaiknya membatu memfasilitasi klarifikasi secara terbuka. Membuka proses pembuktian di Senayan dipandang sebagai langkah penting agar spekulasi publik tidak menjadi beban politik berkelanjutan bagi pemerintahan.

​Sikap Pimpinan DPR dan Komisi Terkait

​Di sisi lain, jajaran pimpinan dan Komisi DPR RI menunjukkan kehati-hatian tinggi dalam merespons perkembangan ini:

​Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI): Tegas menyatakan menghormati putusan MK yang menolak gugatan diskualifikasi tersebut. Pihaknya enggan berspekulasi lebih jauh mengenai detail pertimbangan amar putusan dan memilih untuk mempelajari dokumen keputusan secara utuh terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lembaga.

​Lalu Hadrian Irfani (Wakil Ketua Komisi X DPR RI): Menjelaskan bahwa polemik ini juga menyentuh celah regulasi nasional terkait mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri. Komisi X mencatat belum adanya aturan yang rigid mengenai kesetaraan pendidikan formal tingkat menengah atas dari lembaga luar negeri tertentu, sehingga penanganan kasus ini memerlukan kajian mendalam lintas kementerian.

​Pertimbangan Stabilitas Politik dan Dilema Etik
​Analis politik dari Citra Institute, Efriza, menilai lambannya respons parlemen tidak lepas dari kalkulasi peta koalisi. Dengan mayoritas fraksi di DPR berada di dalam barisan koalisi pendukung pemerintah, terdapat kecenderungan kuat untuk memprioritaskan stabilitas politik dan keharmonisan hubungan eksekutif-legislatif.

​Namun, publik dan kalangan akademisi mengingatkan bahwa DPR tidak boleh membiarkan ketidakpastian hukum ini menggantung. Ketegasan parlemen dalam memeriksa proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pendidikan pada masa pencalonan dipandang sebagai ujian krusial bagi penegakan integritas dan tata kelola hukum bernegara.

Langkah penyelesaian secara kekeluargaan ini tercapai setelah jajaran Polda Sumatera Utara bersama Polres Labuhanbatu turun tangan mengedepankan pendekatan restorative justice serta mediasi yang melibatkan korban, manajemen perusahaan, dan unsur masyarakat setempat.

Korban konflik tersebut, Rahmat Alfian, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan kinerja jajaran kepolisian yang telah memfasilitasi proses mediasi hingga melahirkan kesepakatan tertulis untuk tidak saling menuntut di kemudian hari.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sumatera Utara, khususnya Polres Labuhanbatu, yang telah memediasi permasalahan ini hingga tercapai kesepakatan damai antara saya, pihak PT Milano, dan masyarakat Panai Tengah," ujar Rahmat Alfian dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Selain menyampaikan rasa terima kasih, Rahmat Alfian juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu atas kegaduhan yang sempat terjadi akibat peristiwa pada awal Oktober 2026 tersebut.

Ia berharap momentum perdamaian ini dapat mengembalikan suasana aman dan kondusif di wilayah Panai Tengah serta Kabupaten Labuhanbatu secara umum.

"Saya berharap Kabupaten Labuhanbatu, khususnya Kecamatan Panai Tengah, senantiasa aman dan kondusif. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada," pungkasnya.

Dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepakatan damai ini, situasi keamanan di Kecamatan Panai Tengah dipastikan telah kembali kondusif. Pihak kepolisian juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat merusak keharmonisan di daerah tersebut. (Red/Tim)

Penegasan itu disampaikan Zulkarnaen saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (17/10/2026).

"Layanan kesehatan ini merupakan masalah sentral dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Layanan kesehatan di Kota Medan harus semakin baik," ujar Zulkarnaen di hadapan seribuan masyarakat dari wilayah Medan Timur, Medan Deli, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan yang menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Plt. Camat Medan Timur Gorby Bakara, Lurah Pulo Brayan Bengkel Efendi Gurusinga, Plt. Direktur Utama RSUD dr. Pirngadi Medan dr. Mardohar Tambunan, M.Kes., perwakilan RSUD Bachtiar Djafar dr. Alimsyah Siregar, serta perwakilan BPJS Kesehatan Imamualim Nasution itu, Zulkarnaen menyebutkan bahwa Pemko Medan setiap tahun mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

"Ratusan miliar rupiah kita anggarkan di APBD Kota Medan setiap tahunnya agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat terjamin layanan kesehatannya melalui program Universal Health Coverage (UHC) atau program berobat hanya dengan menunjukkan KTP Kota Medan," ungkap pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Zulkarnaen menegaskan, masyarakat Kota Medan tidak boleh mengalami penolakan ketika mengakses layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit, baik milik pemerintah maupun rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetapi menolak memberikan pelayanan kepada pasien.

"Bila ada puskesmas ataupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan namun menolak Bapak/Ibu untuk berobat, silakan laporkan kepada saya. Nanti saya akan hubungi rumah sakit tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama RSUD dr. Pirngadi Medan, dr. Mardohar Tambunan, mengatakan bahwa Pemko Medan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.

"Melalui RS Pirngadi dan seluruh puskesmas dan pustu di Kota Medan, Pemko Medan akan terus bekerja untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat," tuturnya.

Mardohar menjelaskan, RSUD dr. Pirngadi Medan saat ini terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai rumah sakit tipe B milik Pemko Medan, RSUD dr. Pirngadi memiliki kemampuan memberikan pelayanan melalui dokter spesialis dan subspesialis yang dimilikinya.

Ia pun mengajak masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

"Jangan ragu berobat ke RS Pirngadi. Saat ini RS Pirngadi terus berkembang, terus berbenah, dan terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati," pungkasnya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui perwakilannya, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja), Andi Rahman.

Kehadiran perwakilan Lapas Pasir Pangarayan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu.

Andi Rahman menyampaikan bahwa pelaksanaan Job Fair 2026 diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama para pencari kerja yang membutuhkan informasi mengenai peluang kerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

"Melalui kegiatan Job Fair 2026 ini, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah menyelenggarakan kegiatan positif ini dalam rangka memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Rokan Hulu," ujar Andi Rahman.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Partisipasi Lapas Pasir Pangarayan dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud dukungan terhadap sinergi antara instansi pemerintah dalam mendorong kemajuan Kabupaten Rokan Hulu.

Melalui momentum peringatan HUT ke-27 ini, diharapkan berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya daerah yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia #2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa