Dalam rekaman yang beredar di akun @cakapviral.id Andy diduga berupaya membujuk korban agar tidak menempuh jalur hukum dengan menyampaikan pernyataan yang mengesankan adanya biaya tidak resmi dalam proses penanganan perkara di kepolisian.

"Kalau ke polisi yang pertama itu otomatis diambil keterangan para pelakunya. Setelah itu barbut (barang bukti) mobilnya digeret ke kantor polisi. Setelah ada penyelesaian di kantor polisi, mengambil di kantor polisi 25 juta," ujar Andy dalam rekaman tersebut.

Pernyataan itu memicu reaksi publik karena dinilai berpotensi mendiskreditkan institusi Polri dengan menggambarkan seolah-olah terdapat pungutan sebesar Rp25 juta dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Tak hanya itu, Andy juga diduga berusaha menghindari tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami korban. Padahal, nilai kerusakan akibat kecelakaan tersebut disebut mencapai sekitar Rp43 juta.

Akibat insiden tersebut, seorang sopir Grab yang menggantungkan hidup dari kendaraan yang dikemudikannya kini kehilangan mata pencaharian karena mobil yang digunakan untuk bekerja mengalami kerusakan berat dan tidak dapat beroperasi.

"Kondisi sopir Grab saat ini sangat memprihatinkan karena kehilangan sumber pendapatan utama untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, pihak terduga pelaku justru sibuk mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab ganti rugi," ujar Lailan Syavina.

Lebih jauh, Andy juga diduga membawa-bawa nama organisasi relawan Bobby Lovers dalam percakapan tersebut. Ia bahkan mengklaim posisinya di organisasi itu dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

"Saya orang Bobby Lovers tentunya lebih gampang dapat kemudahan. Makanya jangan ke polisi, kasian Grab itu," ucap Andy dalam rekaman yang beredar.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik atau jaringan relawan untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Sejumlah warganet bahkan menyoroti keberanian Andy melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan institusi Polri. Kecurigaan publik mengarah pada dugaan adanya rasa percaya diri berlebihan karena kedekatannya dengan sejumlah tokoh di lingkungan Bobby Lovers.

Nama Aspiadi yang diketahui menjabat sebagai Ketua Pusat Bobby Lovers turut menjadi perbincangan setelah sejumlah pihak mengaitkannya dengan klaim-klaim kedekatan terhadap lingkaran kekuasaan di Sumatera Utara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan adanya biaya Rp25 juta sebagaimana disebutkan Andy dalam rekaman tersebut.

Sementara itu, desakan agar aparat mengusut tuntas persoalan ini terus menguat, baik untuk mengklarifikasi dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri maupun untuk memastikan korban kecelakaan memperoleh keadilan dan ganti rugi yang layak.

Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada pihak yang menggunakan pengaruh organisasi, kedekatan politik, maupun narasi menyesatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI), H.M. Nezar Djoeli ST, meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia mengikuti langkah tegas Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan mafia MBG, khususnya yang berkaitan dengan penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penunjukan pihak tertentu, hingga dugaan permainan proyek di daerah.

"Keberanian jajaran petinggi Kejaksaan Agung dalam membongkar mafia MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan kinerja nyata kepada Presiden Prabowo Subianto. Prestasi tersebut harus menjadi contoh bagi seluruh Kejati dan Kejari di Indonesia untuk membongkar berbagai dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke daerah," kata Nezar, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, Jaksa Agung harus segera menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap berbagai laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di daerah.

Nezar menilai, apabila praktik-praktik koruptif tersebut tidak segera diputus, maka program unggulan Presiden Prabowo berpotensi menjadi ladang korupsi baru yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Presiden harus tegas memberantas korupsi yang terjadi di BGN. Mata rantai permainan ini harus diputus sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jika tidak, dikhawatirkan akan lahir model korupsi gaya baru yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat," tegasnya.

HARI juga berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para koordinator wilayah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program MBG di lapangan.

Menurut Nezar, banyak laporan yang menyebut adanya dugaan praktik monopoli pemasok bahan baku dan dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan dapur-dapur MBG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup akses pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang seharusnya menjadi bagian dari rantai ekonomi program tersebut.

"Jangan sampai program MBG hanya memperkaya segelintir orang melalui praktik kolusi dan monopoli pemasok. Jika UKM lokal tidak dilibatkan, maka ekonomi daerah tidak bergerak. Padahal tujuan program ini seharusnya menciptakan pemerataan manfaat ekonomi dan membantu pelaku usaha kecil menengah," ujarnya.

Ia mendesak BGN melakukan mutasi besar-besaran terhadap koordinator wilayah yang dinilai terlalu dominan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

"Koordinator wilayah harus dievaluasi total. Jangan sampai kewenangan mereka terlalu besar sehingga membuka ruang kolusi dan praktik rente. Jika tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dan transparan, lebih baik dicopot atau diberhentikan," pungkasnya.

HARI menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan program tersebut bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh tingkatan pelaksanaannya.

Kunjungan dilaksanakan dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan sinergitas, serta memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Resimen Arhanud 1 Pasgat dengan instansi pemerintah di wilayah Medan.

Kedatangan Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat beserta rombongan disambut dengan Kepala KPPBC bapak Dede Mulyana, didampingi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Musliadi, serta Kepala Subbagian Umum Kurnia Hidayat.

Tipe Madya Pabean Medan Polonia beserta jajaran pejabat dan staf Bea Cukai Medan. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan mewarnai kegiatan silaturahmi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pandangan terkait pelaksanaan tugas masing-masing serta pentingnya menjaga koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung kepentingan nasional.

Sebagai bentuk apresiasi dan simbol terjalinnya hubungan baik antarinstansi, Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat menyerahkan cendera mata kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan Polonia.

Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Resimen Arhanud 1 Pasgat dan Bea Cukai Medan dapat semakin erat, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara secara optimal.

Kepada wartawan, Senin (8/6/2026) malam, Deddy mempertanyakan permintaan kompensasi yang disampaikan Bobby kepada PLN.

"Saya memang belum lihat beritanya. Tapi memang kan selalu Gubernur Sumut itu datang sebagai 'penguasa', bukan sebagai kepala daerah. Gubernur tidak bisa memaksa PLN membayar kompensasi pada pelanggan, ada aturannya soal itu. Sama seperti gak mungkin maksa gubernur bayar kompensasi karena rakyat mobilnya rusak karena jalan provinsi berlubang-lubang. Itu jelas untuk keperluan panggung dan pencitraan atau memang Gubernurnya gak paham," ujar Deddy.

Deddy yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyingung narasi sidak yang disampaikan media soal kedatangan Gubsu ke PLN.

"PLN bukan dalam rentang kewenangan Gubernur, jadi istilah sidak sebaiknya tidak digunakan. PLN itu bukan OPD atau BLUD atau BUMD. Istilah sidak itu dari siapa, gubernur/unsur pemprov atau dari media/publik? Yang tepat itu harusnya berkomunikasi atau koordinasi," kata Deddy.

Dikatakannya, Gubernur tidak punya kewenangan apapun dalam konteks tupoksi dan kewenangan untuk memberikan solusi. Kecuali, masalah pemadaman atau kendala PLN itu berada dalam yurisdiksi kewenangan gubernur.

"Jika ada kelalaian dari pihak PLN, Gubernur sebaiknya bersurat kepada PLN atau Menteri ESDM. Jika sifatnya sangat tekhnis seperti kerusakan gardu atau jaringan, itu pertanggung jawaban PLN, jika penyebabnya pasokan energi itu urusannya dengan ESDM," tukas Deddy.

"FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi bangsa khususnya Kota Medan hari ini. Menciptakan ruang publik yang aman dari aksi begal dan premanisme adalah tujuan dan tanggungjawab kita bersama. Sebagai tindaklanjut dari FGD ini nantinya kita bakal turun langsung ke masyarakat mengedukasi agar tidak memberi ruang untuk para pelaku begal dan premanisme," ungkap Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang dan para kader GMNI saat memberikan keterangan di sela-sela FGD, Senin (8/6/2026).

Dikatakan, DPD GMNI Sumut, mendukung penuh pihak Kepolisian dalam hal ini Poldasu dan jajarannya untuk memberantas para pelaku kriminal dan premanisme. Jangan ragu untuk memberikan tindakan tegas dan terukur jika itu membahayakan, mengancam keselamatan, jiwa, raga dan harta benda karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

"Apa yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini sudah cukup baik. Untuk itu, kami juga sebagai organisasi kemahasiswaan perlu memberi dukungan moral untuk aparat penegak hukum agar jangan ragu dalam menindak para pelaku kriminal dan premanisme," ungkapnya.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang mengatakan, GMNI sebagai elemen masyarakat sipil juga ingin turut andil dalam memberantas aksi kriminalitas dan premanisme sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai mahasiswa. Rencananya hasil FGD ini nantinya bakal disimpulkan untuk dijadikan rekomendasi semacam policy paper yang nantinya akan diserahkan kepada stakeholder atau kepada aparat penegak hukum terkait variabel-variabel yang menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas dan premanisme.

"Karena kita tahu kita semua baik itu masyarakat, mahasiswa dan aparat penegak hukum punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, kami GMNI akan terus membersamai aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kriminalitas dan premanisme," sebutnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Bidang Kristianus Dachi menambahkan, faktor yang menjadi pemicu tindak kriminalitas biasanya disebabkan oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung dan faktor ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat kepolisian telah memberikan perhatian khusus. Namun, tindak kriminal dan premanisme masih saja terjadi.

"Untuk itu, sebagai mahasiswa kita punya peran untuk terus-menerus memberi penyadaran pada para pelaku tindak kriminal dan premanisme bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Kalau alasannya pencarian jati diri, masih banyak cara-cara positif yang bisa dilakukan untuk mencari jati diri," tegasnya. (Red/Tim)

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Tgk. Putroe Sari Awan Ratna Keumala, yang merupakan cucu kandung Sulthan Aceh terakhir. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya mempererat kembali hubungan keluarga keturunan Kesultanan Aceh sekaligus membahas pelestarian tradisi Adat Kerajaan Aceh.

Dari tujuh orang cucu Sulthan, yang hadir dalam pertemuan pertama ini yaitu; Cut Putroe Sari Awan Ratna Keumala (cucu), Tgk. Putroe Sukmawati (cucu), Tengku Putroe Gamba Gadeng (Cucu), Nasrumi(cicit), dan Cut Nurlaili (cicit).

Dari pihak ICPBA hadir Cut Sawadi, selaku Ketua ICPBA, bersama Dr.Cut Nur Ikhsan, Cut Mutia, Cut Salwa, Cut Fathia Luthan.

Dalam pertemuan tersebut, Cut Nasrumi yang mewakili keluarga Sulthan menyampaikan bahwa selama ini banyak pihak menganggap keturunan Sulthan Aceh sudah tidak ada lagi.

"Sebelumnya kami dari keluarga Sulthan dianggap sudah tidak ada lagi. Namun hari ini kami berkumpul dan bersatu untuk menyatukan pemikiran demi Aceh yang lebih baik, terutama dalam bidang Tradisi Adat Kerajaan Aceh ," ujarnya.

Sementara itu, Ketua ICPBA Cut Sawadi yang juga Sarjana Sejarah ini mengatakan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan gagasan untuk menghidupkan kembali Meuligo Kesulthanan Aceh sebagai wadah pelestarian tradisi adat, sejarah dan kebudayaan Kerajaan Aceh.

Menurutnya, berbagai bukti sejarah dan peninggalan Kesultanan Aceh harus dijaga serta dilestarikan agar tidak hilang ditelan zaman. Karena itu, ICPBA berinisiatif mengumpulkan kembali keluarga besar keturunan Sulthan Aceh dalam satu wadah yang bertujuan menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai tradisi adat dan budaya Kerajaan Aceh, karena ahli waris yang sah adalah cucu Sulthan ungkapnya.

"Kami berupaya mengumpulkan kembali keluarga Sulthan dengan tujuan yang mulia, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Selain itu, keluarga Sulthan juga masih memiliki hak-hak historis yang selama ini kurang mendapat perhatian," kata Cut Sawadi.

Ia menambahkan, ke depan akan dibentuk sebuah yayasan yang melibatkan langsung keluarga keturunan Sulthan Aceh. Yayasan tersebut diharapkan menjadi lembaga yang berperan dalam menjaga tradisi adat, nilai-nilai sejarah, warisan budaya, serta kebesaran Kerajaan Aceh di masa lalu.

Melalui pembentukan wadah tersebut, keluarga besar keturunan Kesultanan Aceh diharapkan dapat kembali bersatu setelah sekian lama terpisah, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat dan melestarikan tradisi adat serta budaya Kerajaan Aceh untuk generasi mendatang.**

Sky Cross di lokasi gang sempit milik umum, dan terlihat jelas dari belakang yang diketahui sudah berdiri sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 tanpa izin dari pemerintahan dan diduga terjadi kebocoran PAD Pemerintah Kota Medan.

Menurutnya, bangunan Sky Cross yang menghubungkan antar dua bangunan RSIA Rosiva dengan ruko yang berhadapan di depan jalan pandan tersebut tidak memiliki Rolennya ke gang itu. Maka dia menengarai hal itu terjadi akibat lemahnya bidang pengawasan dinas PKPCKTR dan Satpol-PP Kota Medan.

"Kalau lemahnya pengawasan dinas terkait, maka dapat menyebabkan PAD Kota Medan minim atau jauh dari yang diharapkan," tegas Ketua Umum FROMPER Zulhamdani Napitupulu, M.Kom.

Sementara, salah satu warga GG. Kebakaran yang tidak mau disebutkan namanya ketika dikonfirmasi terkait perizinan bangunan Sky Cross itu mengatakan, "Bangunan berdiri sudah sejak tahun 2023 Bg, dan itu terhubung ke bangunan ruko yang mana sering dilalu lalang oleh warga sekitar serta para pekerjanya", ungkapnya kepada awak media yang bertugas.

"Jadi kalo saya rasa kalau izin bangunan, maaf ya tidak mungkin tidak ada. Kami hanya tau itu sudah berdiri saja tanpa ada sosialisasi kepada warga sekitar bg," ungkapnya lagi.

Hingga berita ini ditulis, pihak RSIA Rosiva maupun instansi terkait yang berwenang menerbitkan PBG belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan sky cross tersebut. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan secara berimbang. (Red/Tim)

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan truk pengangkut material hingga truk mixer (Molen) bertonase besar terlihat hilir mudik melintasi jalan yang berada di dekat permukiman warga dan kawasan perkebunan PT Socfindo. Aktivitas tersebut disebut menimbulkan debu tebal yang mengganggu pengguna jalan serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Tidak hanya persoalan debu, warga juga mengkhawatirkan kondisi jalan yang semakin rusak akibat terus-menerus dilalui kendaraan bermuatan berat. Jalan tersebut diketahui menjadi akses penting bagi masyarakat yang melintas dari kawasan Lima Puluh menuju Perdagangan dan sebaliknya.

"Setiap hari debu berterbangan. Kalau musim panas sangat mengganggu pengendara dan warga sekitar. Kami juga khawatir jalan cepat rusak karena terus dilalui truk-truk berat," ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Yang menjadi sorotan, warga menduga PT Tunas Pilar Sejahtera belum mengantongi izin untuk menggunakan jalan perkebunan milik PT Socfindo sebagai jalur operasional kendaraan pengangkut material dan beton siap pakai (Ready Mix).

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan akses jalan yang setiap hari dilintasi armada perusahaan.

Menurut informasi yang dihimpun, batching plant tersebut saat ini memasok kebutuhan beton untuk proyek pembangunan di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun. Aktivitas produksi dan distribusi beton disebut berlangsung hampir tanpa henti guna memenuhi kebutuhan proyek.

Kondisi ini membuat masyarakat mendesak pihak PT Socfindo untuk mengambil langkah tegas terhadap kendaraan perusahaan yang menggunakan jalan perkebunan tersebut.

Warga menilai penggunaan jalan secara intensif oleh kendaraan berat berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur dan mengancam kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap operasional batching plant tersebut, termasuk menelusuri kelengkapan perizinan penggunaan jalan, dampak lingkungan, dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.

"Jangan sampai kepentingan bisnis mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Jika memang ada izin, tunjukkan secara terbuka. Jika tidak ada, pemerintah harus bertindak tegas," tegas warga.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Tunas Pilar Sejahtera maupun PT Socfindo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan jalan perkebunan tersebut serta keluhan masyarakat mengenai debu dan potensi kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan operasional perusahaan.

Patroli mandiri dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu, S.H., melibatkan 25 personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Poldasi. Kegiatan menyasar sejumlah ruas jalan utama serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya aksi kriminalitas dan gangguan keamanan pada malam hingga dini hari.

Selain patroli mobile, personel melaksanakan patroli dialogis dan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus menyerap informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan sekitar.

Keberhasilan patroli ini bermula saat personel menerima laporan masyarakat mengenai adanya aksi tawuran melibatkan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Meteorologi, Kecamatan Medan Tembung.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi dan melakukan tindakan kepolisian secara profesional.

Dari hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran serta menyita dua bilah senjata tajam jenis kelewang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya para terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam patroli tersebut, personel juga mendapati beberapa titik jalan yang minim penerangan dan berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut akan menjadi bahan pemetaan dan evaluasi guna mendukung langkah-langkah pencegahan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Medan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan keberhasilan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.

"Patroli yang dilaksanakan personel Brimob merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Respons cepat terhadap laporan masyarakat berhasil mencegah terjadinya aksi tawuran yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun keresahan di tengah masyarakat," ujar Ferry.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya pada malam hari guna menghindari keterlibatan dalam aksi tawuran maupun tindak kriminal lainnya.

"Polda Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat," tambahnya.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Satuan Brimob Polda Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kehadiran personel secara aktif di lapangan. Polda Sumut memastikan patroli rutin akan terus ditingkatkan sebagai upaya menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Atas laporan korban Tim Cobra Satreskrim Polres Binjai bersama Unit Reskrim Polsek Sei Bingai melakukan pengejaran terhadap pekaku, tiga orang pelaku begal masing-masing berinisial MR (25), JG (24), dan NS (26) diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menegaskan peristiwa tersebut bermula Jumat (5/6/2026) pukul 12.45 WIB ketika korban SAG (21), seorang perempuan, melintas di Simpang Liang Lebah, Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai. Saat berada di TKP, korban dipepet mobil jenis Calya warna silver BK 1650 SW. Dua pria keluar dari kendaraan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban membawa kabur sepeda motor korban jenis Dtacker BK 5106 RBE.

Atas kejadian tersebut, korban didampingi warga membuat laporan ke Polsek Sei Bingai. Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Kapolsek Sei Bingai AKP Endramawan Sitepu, S.H., bersama Tim Cobra Satreskrim Polres Binjai melakukan serangkaian penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku.

Berdasarkan hasil analisis, pengumpulan informasi, serta kerja lapangan yang intensif, petugas berhasil mengamankan MR dan JG di Desa Emplasemen, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, pada Sabtu (6/6/2026) pukul 01.35 WIB. Selanjutnya, hasil pengembangan mengarah kepada pelaku lainnya, NS, ditangkap di wilayah Kecamatan Binjai Barat Minggu (7/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., menjelaskan saat proses penangkapan, dua pelaku berupaya melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur berlaku.

"Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan Polres Binjai dalam merespons setiap laporan masyarakat serta menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang dapat mengganggu rasa aman masyarakat," tegas AKP Hizkia.

Ketiga pelaku kini telah diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dipersangkakan dengan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Binjai juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan informasi kepada kepolisian sehingga pengungkapan kasus dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dan tidak ragu melaporkan setiap tindak kejahatan melalui layanan Call Center 110. Polres Binjai akan terus hadir, bertindak cepat, dan berkomitmen menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Binjai dan sekitarnya," tegas AKBP Mirzal Maulana.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Binjai tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan serta akan terus melakukan langkah preventif maupun represif guna menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat., ucap Kapolres Binjai.

Diketahui bahwa lapak perjudian ini seolah tak tersentuh dengan hukum dan tidak takut hukum sama sekali, bahkan disaat awak media yang bertugas mencoba mengkonfirmasi langsung Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si, beserta Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, yang sampai saat ini masih juga bungkam, hal ini menimbulkan banyak kecurigaan dan dugaan kuat terkait Pembiaran lokasi haram tersebut masih tetap berjalan mulus.

Disaat pula tim investigasi awak media yang bertugas terjun kelapangan, ternyata masih tampak aktifitas judi tersebut ramai banyak pemain mayoritas penduduk sekitar, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kemudian awak media mewawancarai salah satu warga berinisial 'AD' (43), ia mengatakan bahwa dulu lapak itu milik 'AK' tapi sekarang sudah di gantikan sama Berinisial 'Ahing' dengan memakai nama samaran.

"Sebenarnya tempat seperti ini sangat meresahkankan pak, anak bahkan saudara kami ribut karena adanya tempat ini, dulu ada penggerebekan tapi bukan judinya yang digerebek malah narkoba.., ada sih salah satu warga anak gadisnya dibawa ke polsek katanya positif narkoba, aneh kan?, harusnya tempat ini ditutup karena sudah ada satu yang positif, saya pun curiga ini pak mungkin sudah ada setoran sama polda atau pun polres, tah la pak heran kali aku pak yang kek gini kok di pelihara", ujar warga yang sudah kesal.

Lebih lanjut, saat awak media mengkonfirmasi "Ahing" di nomor WhatsApp +62 821-xxxx-7007, ternyata sang pemilik terkait lapak ini juga malah bungkam dan tak mengatakan satu patah kata pun.

'Ahing' ini ternyata nama samaran diduga juga ahing ini merupakan pemain lama yang exsis di wilayah medan utara, dan dugaan kuat muncul terhadap Ahing yang rupanya telah menyetor upetinya kepada kapolres deli serdang demi memuluskan usaha haramnya jika ini benar maka bisa di jerat UUD 303.

Perlu diketahui bersama bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Menjerat siapa saja yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda hingga Rp25 juta.Pasal 303 bis KUHP: Menjerat pemain atau peserta judi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda hingga Rp10 juta Dan juga dikenakan pasal UUD ITE.

Jika perjudian difasilitasi atau disebarkan secara online, oknum tersebut juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2) dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 Miliar.

Semoga bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan beserta Jajarannya untuk dapat mengevaluasi dan menindak lanjuti oknum - oknum yang terlibat secara menyeluruh yang melindungi atau membekingi dan menerima aliran dana dari perjudian ini segerala menindak secara tegas. (Red/Tim)

Pengamanan dilakukan secara terpadu melibatkan personel PoldasuTNI, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan Poldasu menyiapkan pola pengamanan maksimal baik di area stadion, jalur kedatangan tamu VVIP dan VIP, lokasi parkir, hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar venue pertandingan.

"Pengamanan dilakukan secara terpadu dan berlapis untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan ASEAN U-19 Boys Championship 2026. Kami memastikan para pemain, official, tamu undangan, dan masyarakat yang hadir dapat menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman," ujar Ferry.

Menurutnya, pertandingan Indonesia melawan Vietnam menjadi salah satu laga yang mendapatkan perhatian khusus karena diperkirakan akan dihadiri ribuan penonton serta sejumlah pejabat negara dan daerah.

Selain itu, berdasarkan informasi panitia penyelenggara, pertandingan dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. H. Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo, Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda Sumut, serta tamu undangan lainnya.

"Polda Sumut mengimbau seluruh suporter dan masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan agar mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi terciptanya situasi yang kondusif selama pertandingan berlangsung," tambahnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (6/6/2026) malam, pertandingan antara Kamboja melawan Filipina yang berlangsung di Stadion Madya berakhir dengan kemenangan Kamboja 3-0. Pertandingan berlangsung aman dan lancar di bawah pengamanan aparat gabungan.

Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys Championship 2026 di Sumatera Utara sebagai ajang sepak bola internasional yang tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di tingkat regional.

Peresmian ini merupakan langkah strategis dan menjawab akan tingginya minat masyarakat Medan terhadap produk audio untuk olahraga dan aktivitas sehari-hari ini.

"Kami melihat pasar di Kota Medan sangat baik, bahkan banyak yang ingin menikmati experience dengan produk-produk Shokz. Kota ini memiliki komunitas lari yang sangat aktif. Harapan kami, kehadiran Shokz dapat menjembatani kebutuhan para pegiat olahraga," ujar Direktur Erajaya Active Lifestyle, Andre Tan, Minggu (7/6/2026).

Andre menuturkan, pemilihan Medan sebagai lokasi toko ke-5 di Indonesia didasarkan pada potensi pasar yang besar dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari.

"Shokz sudah hadir di dua lokasi Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kami melihat market Medan sangat besar. Saat berdiskusi dengan pihak Sun Plaza, kami mengetahui bahwa banyak pegiat olahraga lari di kota ini, termasuk manajemen Sun Plaza sendiri. Ini menjadi indikator kuat bahwa Medan adalah lokasi yang tepat bagi Shokz," jelas Andre.

Selain itu, Sun Plaza dipilih karena posisinya yang strategis dan dekat dengan komunitas pelari. Ke depan, Shokz akan terus berekspansi ke kota-kota lain yang memiliki komunitas olahraga lari aktif, sesuai dengan DNA brand.

Andre menuturkan, Shokz pertama kali dikenal melalui teknologi bone conduction (konduksi tulang), yang memungkinkan pengguna tetap mendengar suara lingkungan sekitar saat berolahraga. Inovasi ini dirancang, untuk menjawab tantangan keamanan penggunaan earbuds konvensional yang menutup telinga.

"Pada awalnya Shokz menyasar customer yang memang pelari atau berolahraga. Karena earbuds tertutup itu berbahaya, mengganggu keseimbangan dan kewaspadaan terhadap sekitar. Karena itu kami kembangkan bone conduction agar pengguna tetap bisa menikmati musik sekaligus waspada," ujar Andre.

Seiring perkembangan kebutuhan, Shokz kemudian menghadirkan lini produk lifestyle seperti Open Fit dan Open Dot. Produk ini dirancang nyaman untuk penggunaan sehari-hari, meeting online, hingga bekerja, tanpa menutup telinga namun tetap menghasilkan suara jernih.

"Pada grand opening kali ini, kami tidak hanya menghadirkan produk sport. Kami juga membawa produk lifestyle seperti Open Fit Pro yang baru kami launching bulan lalu. Produk ini cocok untuk running, daily use, maupun kegiatan perkantoran dan meeting online," tambah perwakilan Shokz.

Saat ini Shokz memiliki 3 seri Open Fit: Open Fit 1, Open Fit 2, dan Open Fit Pro. Untuk lini Open Dot terdapat Open Dot 1 dan Open Dot 2 yang desainnya menyerupai anting dan populer di pasar seperti Thailand.

Untuk merayakan pembukaan gerai di Medan, Shokz memberikan promo khusus. 50 pembeli pertama Open Fit 2 berhak mendapatkan diskon 50 persen khusus selama acara grand opening.

"Produk Shokz merupakan brand internasional yang sudah hadir di Eropa dan Amerika. Produksi dilakukan di China sesuai standar global. Kami berharap kehadiran Shokz di Medan dapat meningkatkan semangat olahraga masyarakat, sekaligus memungkinkan mereka menikmati musik sehari-hari dengan tetap waspada terhadap lingkungan namun tetap stylish," pungkas Andre.

Shokz sendiri merupakan brand audio open-ear global yang menggunakan teknologi bone conduction dan air conduction. Brand ini dikenal sebagai pelopor headphone olahraga yang aman dan nyaman, serta terus berinovasi menghadirkan produk lifestyle untuk kebutuhan digital sehari-hari.

Saat melaksanakan patroli, personel menerima laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok geng motor yang melakukan balap liar di kawasan Jalan Gajah Mada. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi dan langsung melakukan tindakan tegas dengan membubarkan aktivitas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan serta berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Tidak lama berselang, saat patroli kembali dilanjutkan di kawasan yang sama, personel kembali menemukan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi balap liar. Berkat kesigapan dan kehadiran personel Brimob Sumut di lapangan, aktivitas tersebut berhasil dicegah sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar.

Dari hasil patroli dan penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan 18 orang beserta 12 unit sepeda motor yang diduga terlibat dalam aktivitas balap liar. Selanjutnya, seluruh yang diamankan diserahkan kepada Polsek Medan Baru untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan penindakan, patroli juga menghasilkan pemetaan terhadap sejumlah ruas jalan yang masih minim penerangan dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Melalui patroli rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan kesiapsiagaannya sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kehadiran personel di lapangan menjadi bukti nyata bahwa Brimob Sumut selalu hadir untuk memberikan rasa aman serta memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman dan kondusif.

Perayaan ulang tahun ini dirayakan sangat sederhana dengan mengundang anak yatim piatu, dan para sahabat-sahabat.

Turut hadir H Hamdani Syahputra, S.Sos., M.H selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Dr. Misnan Al Jawi, S.H., M.H selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Acara diawali pada Jumat (5/6/2026) pukul 23.00 wib, Junaidi SH bersama keluarga dan pengurus MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang merayakan HUT di Pasaraya Kuphie.

Suasana gembira dan senang terlihat saat Junaidi SH meniup lilin ulang tahun didampingi istri dan anak-anak.

Momen perayaan ulang tahun biasanya diadakan sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta dan sahabat saat berbagi kebahagiaan, dan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Lalu pria yang akrab dipanggil Jhon ini pun mendapat ucapan selamat dari keluarga dan sahabat-sahabatnya.

"Selamat ulang tahun! Semoga hari istimewa ini membawa berkah, kebahagiaan yang tak terhingga, dan semua impianmu segera terwujud." ujar H Fuadi Hasibuan selaku Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang.

Pria yang akrab Adi Godang ini menambahkan dengan perayaan HUT ini, Junaidi SH semakin sehat, bahagia, dan semua impiannya tahun ini bisa terwujud.

Dan Sabtu (6/6/2026), perayaan HUT dilanjutkan di kediamannya di Komplek Mutiara Palace, Jalan Selamet Ketaren.

Junaidi dan keluarga memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.

Ketua PAC PP Kecamatan Batangkuis, Suharto 'Bagong' dan pengurus lainnya juga turut hadir.

"Selamat ulang tahun bagi Ketua kami, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian untuk rakyat dan daerah tercinta," ujar Suharto.

Pria yang akrab disapa Bagong ini berharap Junaidi SH yang juga Ketua MPC PP Kabupaten Deli Serdang menjadi pejuang aspirasi dan panutan bagi masyarakat.

Junaidi SH mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan dan doa yang luar biasa di hari ulang tahunnya. "Semoga ucapan dan doa rekan-rekan membawa berkah bagi saya dan keluarga," ujarnya.

Junaidi SH berharap santunan yang diberikan kepada anak yatim piatu dapat bermanfaat bagi mereka. (Red/Tim)

Proyek yang disebut-sebut terkait dengan pengembang besar PT Agung Sedayu Group itu kini menghadapi gelombang pertanyaan dari masyarakat terkait legalitas perizinan dan status lahan yang digunakan. Sorotan utama mengarah pada dugaan masuknya fasilitas umum berupa badan Jalan Haji Anif ke dalam peta bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikuasai PT GMC.

Tokoh masyarakat yang dikenal vokal, Bung Kamiso, secara terbuka mempertanyakan kelengkapan dan keabsahan berbagai dokumen proyek, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga dokumen pertanahan yang menjadi dasar pembangunan kawasan tersebut.

Menurut Kamiso, dugaan masuknya badan jalan yang selama ini digunakan masyarakat ke dalam peta bidang HGB menimbulkan tanda tanya besar dan berpotensi memicu konflik agraria di tengah masyarakat.

"Kami meminta Bupati Deli Serdang dan Kejati Sumut segera turun tangan. Jika tidak ada langkah konkret, kami siap menggelar aksi di Kejati Sumut sebagai bentuk perjuangan mencari keadilan bagi masyarakat yang merasa hak-haknya diduga telah diambil," tegas Kamiso.

Kades Sampali Mengaku Tidak Pernah Dilibatkan

Pernyataan yang tak kalah mengejutkan datang dari Kepala Desa Sampali, Muhammad Ruslan. Ia mengaku tidak pernah mengetahui maupun dilibatkan dalam proses penerbitan maupun pembaruan HGB yang kini menjadi polemik.

Menurut Ruslan, HGB tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2007, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Namun yang menjadi pertanyaan, saat dilakukan pendataan dan penataan ulang pada Juni 2025 hingga terbit kembali pada Januari 2026, pihak Pemerintah Desa Sampali tetap tidak pernah dilibatkan.

"Saya selaku Kepala Desa Sampali tidak pernah mengetahui proses penerbitan HGB tersebut. Saat pembaruan dan pendataan kembali juga pihak desa tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran maupun pengecekan luasan bidang tanah yang dimaksud," ungkap Ruslan, Sabtu (6/6/2026).

Ruslan juga mempertanyakan keberadaan peta bidang HGB yang diduga mencakup bibir Jalan Haji Anif.

Padahal, berdasarkan informasi yang diketahui masyarakat dan pemerintah desa, jalan tersebut sebelumnya telah dihibahkan oleh almarhum Haji Anif untuk kepentingan umum sebagai fasilitas sosial dan akses jalan masyarakat.

"Yang kami tahu, jalan itu telah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat. Namun mengapa sekarang diduga bisa masuk dalam peta bidang HGB perusahaan? Ini yang menjadi pertanyaan besar dan harus dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Atas dasar itu, Pemerintah Desa Sampali berencana meminta klarifikasi langsung kepada PT GMC maupun Kantor BPN Deli Serdang terkait dasar hukum dan proses penerbitan HGB yang menjadi polemik tersebut.

FORMAPPEL'RI Desak Transparansi Total

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP LSM FORMAPPEL'RI, R. Anggi Syaputra, turut mempertanyakan legalitas dan transparansi proyek yang sedang berjalan.

Ia mendesak agar seluruh dokumen perizinan, mulai dari dokumen lingkungan, KKPR, PBG hingga dokumen pertanahan dibuka kepada publik guna menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Anggi, apabila dugaan masuknya fasilitas umum ke dalam sertifikat perusahaan benar terjadi, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut administrasi pertanahan.

"Jika benar badan Jalan Haji Anif masuk dalam batas sertifikat maupun pagar eksisting perusahaan, maka ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hak publik yang wajib dilindungi negara. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan membuka fakta yang sebenarnya kepada masyarakat," tegas Anggi.

Publik Menunggu Jawaban

Kini sorotan masyarakat tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kantor BPN Deli Serdang, PT GMC, serta aparat penegak hukum.

Pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat adalah: bagaimana mungkin jalan yang selama puluhan tahun digunakan sebagai akses umum dapat diduga masuk ke dalam peta bidang HGB tanpa sepengetahuan pemerintah desa dan masyarakat sekitar?

Hingga saat ini, pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Masyarakat berharap polemik ini tidak berhenti pada perdebatan semata, melainkan diusut secara menyeluruh demi memastikan hak-hak publik tetap terlindungi dan kepastian hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Hingga Berita ini diterbitkan Salah satu pihak PT GMC yaitu pak Hendrik saat dikonfirmasi melalui whatshap oleh awak media belom memberikan Tanggapan nya mengenai Polemik yang Terjadi. (Red/Tim)

Produk-produk tersebut diketahui dipasarkan melalui program promosi bertajuk "beli 1 gratis 1" yang disebut sebagai upaya penghabisan stok oleh pihak penjual. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme distribusi serta pengawasan terhadap produk pangan yang masa simpannya relatif singkat sebelum mencapai tanggal kedaluwarsa.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan pada Selasa (26/5/2026) yang lalu, sejumlah produk tersebut dilaporkan dijual secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui jalur toko maupun jaringan ritel yang lazim digunakan dalam distribusi produk konsumsi.

Informasi awal diperoleh dari laporan warga yang mempertanyakan adanya penjualan produk makanan kemasan dengan pola promosi yang tidak biasa. Beberapa konsumen mengaku baru mengetahui bahwa produk yang dibeli memiliki masa berlaku yang sudah mendekati tanggal kedaluwarsa.

Saat dikonfirmasi awak media, pihak yang disebut bertanggung jawab atas penjualan menjelaskan bahwa program tersebut merupakan strategi promosi untuk menghabiskan stok produk yang masa berlakunya sudah mendekati batas akhir.

"Ini program diskon beli satu gratis satu untuk menghabiskan stok yang masa kedaluwarsanya sudah dekat dan dijual langsung kepada konsumen," ujarnya.

Sementara itu, seorang pemilik gudang berinisial K mengaku hanya menjalankan kebijakan yang disebut berasal dari pihak lain. Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media melalui pesan WhatsApp.

"Saya hanya menjalankan arahan. Informasinya memang ada program seperti itu dari pihak pabrik," katanya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai sistem pengawasan distribusi produk, termasuk sejauh mana prosedur pengendalian mutu (quality control) diterapkan terhadap barang yang dipasarkan menjelang berakhirnya masa konsumsi.

Seorang warga Genuk yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir apabila produk dengan sisa masa simpan yang relatif pendek beredar secara luas tanpa adanya informasi yang disampaikan secara jelas kepada konsumen.

"Kalau memang masih layak konsumsi tentu tidak masalah. Namun konsumen berhak mengetahui kondisi produk secara terbuka agar bisa menentukan pilihan dengan tepat," ujarnya.

Praktisi perlindungan konsumen di Semarang, Budi Santoso, menilai bahwa penjualan produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa tidak serta-merta melanggar ketentuan selama produk masih aman dan layak dikonsumsi. Namun demikian, transparansi informasi kepada masyarakat tetap menjadi aspek yang harus dipenuhi.

"Produk yang mendekati kedaluwarsa belum tentu melanggar aturan apabila masih memenuhi standar keamanan pangan. Namun pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan memastikan distribusi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Menurutnya, program promosi untuk menghabiskan stok menjelang kedaluwarsa harus tetap berada dalam pengawasan ketat agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran.

Hingga berita ini ditulis, pihak "mayoraindah.co.id" (https://reference-url-citation.invalid/1) belum memberikan keterangan resmi terkait sisa masa berlaku produk yang dipasarkan dalam program tersebut, termasuk mengenai mekanisme pengawasan internal, pengendalian mutu, maupun prosedur distribusi yang diterapkan.

Masyarakat berharap perusahaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka guna memastikan bahwa seluruh produk yang beredar tetap memenuhi standar keamanan pangan. Di sisi lain, pengawasan dari instansi terkait juga dinilai penting untuk menjaga perlindungan konsumen serta menjamin keterbukaan informasi dalam distribusi produk pangan di tengah masyarakat. (Red/Tim)