Musyawarah dan proses penetapan kepengurusan baru kembali digelar di Grand Aston City Hall Lantai 2, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan agenda utama menetapkan struktur kepengurusan DPP PSSAB se-Indonesia untuk periode 2026–2031.

Pergantian kepengurusan ini bukan sekadar pergantian nama dan jabatan. Tantangan terbesar justru berada di depan mata: bagaimana kepengurusan baru mampu menerjemahkan semangat persatuan menjadi program nyata yang menyentuh seluruh keluarga besar PSSAB.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SKEP/001/DPP-PSSAB/VIII/2026 tertanggal 15 Agustus 2026, ditetapkan struktur kepengurusan DPP PSSAB se-Indonesia periode 2026–2031.

Dalam struktur tersebut, Sudung Situmorang, SH., MH. dipercaya sebagai Ketua Umum DPP PSSAB se-Indonesia.

STRUKTUR DPP PSSAB SE-INDONESIA PERIODE 2026–2031

Ketua Umum:
Sudung Situmorang, SH., MH.

Wakil Ketua Umum:
1. Dr. Ir. Binsar Situmorang, SE.
2. JF Hasudungan Situmorang, SE.
3. Lekanor Sitohang, SE.

Sekretaris Umum:
Dr. Alamson Situmorang, MA.

Sekretaris:
1. Aston L. Situmorang, SE., M.Si.
2. Krisman Irwandi Situmorang, SE., M.Si.

Bendahara Umum:
Josdi Situmorang, SE.

Bendahara:
1. Sihar Situmorang, SE.
2. Erwin Nooiter Situmorang, SE., M.IP.

Ketua Bidang:
1. Dr. Hantor Situmorang, SH., MH.
2. Drs. Partoguan Situmorang, Ak.
3. Mathias Situmorang, SH.
4. Jadiaman Situmorang.
5. Andareas Sitohang.
6. Lasman Sitohang.
7. Paris Sitohang.

TIM KERJA DPP PSSAB

1. Brigjen Polsan Situmorang
2. Drs. Anggiat Situmorang, Ak.
3. Pdt. Dr. Kasten Situmorang, SH., M.Kn.
4. Kolonel Mangasa Situmorang
5. M. Dayan Situmorang
6. Dr. Hendri Praja Situmorang, S.STP., M.Si.
7. Maruahal Situmorang, SE., MAP.
8. Parbada Situmorang, SH., MH.
9. Jhonson HT Situmorang, SH.
10. Letkol Bomen Situmorang, S.Pd., MH.
11. Sulta D Sitohang, SH., MH.
12. Niko Nixon Situmorang, SH., MH.
13. Chrisvon Tua Situmorang, SH., M.Kn.
14. Armend Situmorang, SH.
15. Samuel Situmorang, SH.
16. Drs. James Situmorang, Ak., MBA., MM., CA.
17. Wanseptember Situmorang, SH.
18. Dr. Gerhard Reinaldi Situmorang, SpU-K., PhD.
19. Hermanto Situmorang, ST.
20. Enro Situmorang, SE., MM., Ak., CA.
21. Ir. Lambas Situmorang
22. Parlindungan Situmorang, SH.
23. Ottom R. Situmorang
24. Tulus Budi Utama Situmorang, SE.
25. Charles Situmorang, SE.
26. Drs. Jannes Siringoringo
27. Drs. Jaolo Situmorang
28. Drs. Janes Sitohang
29. Toni Sitohang
30. Drs. Edward Sihombing
31. Salon Manik, SH.
32. Dr. Stevano Lucianto Sipahutar
33. Ridwan Kindo Sitohang
34. Pahala Sihite
35. Wanjen Barita Tua Situmorang, SM.
36. Antonius Sitohang
37. Alexander Situmorang, SE.
38. Jonny Situmorang
39. Juniasi Ridwan Situmorang
40. Parlindungan Siringoringo, SH.
41. Eben BM. Situmorang, SH., MH.
42. Erwin Situmorang
43. Indra Siringoringo, SH.
44. Sedekia Situmorang
45. Tonni Sitohang

BUKAN SEKADAR STRUKTUR, TETAPI TANGGUNG JAWAB

Kepengurusan baru DPP PSSAB se-Indonesia periode 2026–2031 diharapkan mampu menjalankan program jangka pendek maupun jangka panjang organisasi dengan orientasi yang jelas.

Di antaranya memperkuat persatuan seluruh keturunan Ompu Tuan Situmorang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemberdayaan keluarga besar, serta melakukan penataan di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Tak kalah penting, PSSAB juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melakukan kajian terhadap adat istiadat di lingkungan keluarga besar PSSAB agar nilai-nilai budaya tidak sekadar menjadi simbol, tetapi tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

Dengan komposisi kepengurusan yang melibatkan berbagai latar belakang profesi dan pengalaman, publik keluarga besar PSSAB tentu akan menunggu sejauh mana struktur baru ini mampu bekerja secara konkret.

Sebab, ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada panjangnya daftar kepengurusan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan anggota dan keluarga besar yang diwakilinya.

APRESIASI UNTUK DUKUNGAN SELAMA MUBES DAN PELANTIKAN

Jajaran pengurus, anggota, serta Tim Kerja proses Musyawarah Besar (Mubes) dan pelantikan DPP PSSAB se-Indonesia turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Handoko Hardjono dari Channel88 Advertising yang telah memberikan dukungan berupa reklame di sejumlah titik di Kota Medan selama rangkaian proses Mubes dan pelantikan berlangsung.

Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian dari kontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan organisasi.

Kini, setelah kepengurusan periode 2026–2031 ditetapkan, tantangan berikutnya adalah memastikan semangat kebersamaan tersebut tidak berhenti di ruang Mubes dan seremoni pelantikan.

PSSAB membutuhkan kerja nyata, konsolidasi yang kuat, serta kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh keluarga besar Ompu Tuan Situmorang.

Periode baru telah dimulai. Saatnya struktur kepengurusan membuktikan bahwa mandat organisasi benar-benar diterjemahkan menjadi pengabdian.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., didampingi Kepala Bagian Umum Ahmad Subhan, S.E., dan Ketua Tim Kerja Akademik Kemahasiswaan, MBKM, dan PPKS Irawan Sukma, S.E.

Saiful menegaskan, penentuan kuota KIP Kuliah tidak didasarkan pada kedekatan dengan pimpinan perguruan tinggi, kepentingan tertentu, maupun lobi-lobi, melainkan berdasarkan parameter dan statistik yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau berdasarkan statistik memang kampusnya bagus, tentu bisa mendapatkan kuota lebih besar. Tetapi kalau berdasarkan statistiknya biasa saja, ya kuotanya juga menyesuaikan," ujarnya.

Menurut Saiful, indikator yang menjadi dasar penilaian antara lain akreditasi institusi, akreditasi program studi, prestasi perguruan tinggi, capaian hibah penelitian dosen, hingga prestasi mahasiswa di berbagai bidang.

Ia mencontohkan, meskipun sebuah PTS memiliki ratusan calon mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima KIP Kuliah, jumlah penerima tetap dibatasi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

"Misalnya UMSU ada 500 mahasiswa dari keluarga miskin yang mengajukan, tetapi kuotanya 88. Maka kampus memilih dari 500 itu siapa yang mendapatkan KIP Kuliah," jelasnya.

Saiful menegaskan, kuota tersebut bukan menjadi hak kampus untuk dibagikan secara bebas. Mahasiswa wajib mendaftar melalui sistem KIP Kuliah, kemudian perguruan tinggi melakukan seleksi sesuai ketentuan dan jumlah kuota yang diberikan.

Sejalan dengan itu, LLDIKTI Wilayah I menerbitkan surat edaran kepada seluruh PTS yang menegaskan bahwa seluruh proses pengalokasian kuota KIP Kuliah Tahun Anggaran 2026 gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.

Melalui surat tersebut, LLDIKTI meminta seluruh perguruan tinggi menolak setiap penawaran kuota KIP Kuliah yang disertai permintaan uang, komitmen pembayaran, hadiah, komisi maupun bentuk imbalan finansial lainnya. PTS juga diminta tidak melayani pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau menambah kuota dengan meminta sejumlah uang.

Apabila ditemukan indikasi pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau praktik jual beli kuota, LLDIKTI meminta agar segera dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui kanal pengaduan resmi, kepada LLDIKTI Wilayah I, maupun kepada aparat penegak hukum apabila terdapat unsur tindak pidana.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bahwa kuota KIP Kuliah bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Seluruh proses distribusi dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah dan tidak dapat dipengaruhi oleh kedekatan personal maupun transaksi finansial.

Untuk Tahun Anggaran 2026, kuota KIP Kuliah bagi perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara berjumlah sekitar 3.751 mahasiswa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 4.200 mahasiswa. Meski demikian, peluang penambahan kuota masih terbuka apabila pemerintah pusat memberikan alokasi tambahan.

Saiful juga memastikan LLDIKTI terus melakukan pengawasan agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar diterima mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan. Verifikasi kondisi sosial ekonomi tetap menjadi salah satu syarat utama, termasuk membuka ruang perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

"Kalau datanya salah, misalnya kondisi orang tuanya memang kurang mampu tetapi kuartil datanya tidak sesuai, itu harus dikoreksi melalui mekanisme yang ada," katanya.

Di akhir keterangannya, Saiful kembali menegaskan bahwa prinsip utama penyaluran KIP Kuliah adalah keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kuota diberikan berdasarkan indikator objektif pemerintah, bukan karena kedekatan, intervensi, maupun praktik transaksional. Dengan penegasan tersebut, LLDIKTI Wilayah I berharap seluruh PTS ikut menjaga integritas pelaksanaan Program KIP Kuliah agar tetap bersih, tepat sasaran, dan bebas dari pungutan liar.

Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

"Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat," kata Fadhlullah.

Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang.

"Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang," ujarnya.

Fadhlullah mengatakan, 21 tahun lalu, tepatnya 1 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai.

Kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka masa depan Aceh yang lebih baik.

Dalam momentum tersebut, Fadhlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator dan tim perunding di Helsinki, Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam perjalanan perdamaian.

600 Hektare untuk Pengembanfan Ekonomi.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai ikut berperan dalam menjaga dan merawat perdamaian Aceh.

Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Tanah tersebut nantinya akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki.

Fadhlullah berharap berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.

"Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat," ujarnya.rel.

Kunjungan tersebut dilakukan Dahnil sebelum mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, setelah mendapat laporan mengenai kondisi pasangan tersebut. Ferdi dan Bella Annisa diketahui terdata sebagai keluarga kurang mampu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS.

Setibanya di kediaman pasangan tersebut, Dahnil melihat langsung kondisi Bella Annisa yang tengah mengandung sembilan bulan dan mengalami keluhan kesehatan berupa hemoroid atau ambeien. Prihatin dengan kondisi tersebut, Dahnil kemudian berkoordinasi dengan pihak RSUD Drs. H. Amri Tambunan agar Bella segera mendapatkan pemeriksaan medis.

Bella selanjutnya dibawa ke RSUD Drs. H. Amri Tambunan untuk menjalani pemeriksaan. Dokter Desi Handayani, SpOG, spesialis kandungan RSUD Amri Tambunan, melakukan pemeriksaan USG dan memastikan kondisi bayi yang dikandung Bella dalam keadaan sehat. Kondisi ibu juga dinyatakan cukup baik dan apabila tidak ada kendala, persalinan melalui operasi direncanakan dilakukan pada Sabtu (15/8/2026).

Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda, mengatakan pihak rumah sakit terus berkomitmen mendukung program Deli Serdang Sehat, salah satunya melalui peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD Amri Tambunan saat ini telah memiliki sejumlah fasilitas medis modern, termasuk layanan DSA dan Coiling. Selain itu, kebersihan ruangan dan kenyamanan pasien juga menjadi perhatian pihak rumah sakit.

"Warga yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan dapat dimasukkan ke dalam program Paspula," ujar dr. Erlinda saat menjenguk pasien dari keluarga kurang mampu di ruang IGD, Jumat (14/8/2026).

Ia menjelaskan, data pasien selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan kepesertaan BPJS PBI sehingga masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

RSUD Amri Tambunan juga menerapkan program Pas Jempol yang mengintegrasikan data pasien sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui pemindaian sidik jari.

"Untuk masyarakat Deli Serdang, mari sama-sama mendukung Bapak Bupati untuk Deli Serdang Sehat. Kami dari rumah sakit umum menyediakan fasilitas pelayanan yang sudah lengkap," katanya.

Sementara itu, Muhammad Dahnil Ginting mengapresiasi respons cepat jajaran RSUD Amri Tambunan dalam menangani masyarakat kurang mampu.

"Kita sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini RSUD Amri Tambunan. Direktur RSUD sangat sigap dalam melayani warga yang tidak mampu," ujar Dahnil.

Selain pelayanan medis, Dahnil juga memberikan apresiasi terhadap kebersihan dan ketertiban di lingkungan RSUD Amri Tambunan. Menurutnya, pembatasan jumlah pengunjung pasien merupakan langkah positif untuk menjaga kenyamanan serta kesehatan pasien.

"Kalau satu pasien dijaga sampai sepuluh orang, pasien tidak bisa istirahat. Rumah sakit harus menjaga ketertiban, kebersihan dan kebisingan," katanya.

Dahnil berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu dan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

Atas perhatian dan bantuan tersebut, Ferdi, keluarga pasien, menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Dahnil Ginting beserta jajaran RSUD Amri Tambunan atas kepedulian dan pelayanan yang dinilai ramah.

Keluarga tersebut juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui program Paspula yang membantu pembiayaan perawatan mereka. (Red/Tim)

Apel tersebut digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif, sekaligus memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan Polda Aceh menyiagakan 75 personel, sementara TNI melibatkan 94 personel dalam pengamanan.

"Seluruh personel ditempatkan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar," ujar Joko.

Apel dipimpin Kompol Saiful Hadi, S.H., M.H., selaku Perwira Pengendali (Padal) sekaligus Kasat Samapta Polresta Banda Aceh.

Joko juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian selama rangkaian peringatan Hari Damai Aceh.

"Momentum ini diharapkan semakin memperkuat persatuan, keharmonisan, dan semangat menjaga perdamaian yang telah terbangun di Aceh," pungkasnya.rel.

Sejak awal acara, suasana sudah dipenuhi antusiasme. Para finalis yang berhasil melaju ke babak puncak tampil penuh percaya diri dan memberikan penampilan terbaik mereka. Tak hanya mengandalkan kualitas vokal, para peserta juga menunjukkan penguasaan panggung, ekspresi, penghayatan lagu hingga aksi yang membuat para pengunjung ikut bernyanyi dan bergoyang.

Menariknya, seluruh 15 finalis wajib membawakan dua lagu, yakni satu lagu nasional dan satu lagu bebas kategori pop Indonesia.

Penampilan para finalis yang nyaris tanpa cela membuat dewan juri harus bekerja ekstra keras. Perbedaan nilai yang sangat tipis membuat proses menentukan enam pemenang menjadi salah satu momen paling menegangkan malam itu.

🏆 INILAH PARA PEMENANG

Setelah melalui penilaian yang ketat, akhirnya dewan juri menetapkan:

🥇 Juara 1 — Dira Samosir
Hadiah Rp2.000.000

🥈 Juara 2 — Benyamin Netanya Adu
Hadiah Rp1.500.000

🥉 Juara 3 — Lolita Amanda Siregar
Hadiah Rp1.000.000

🏅 Harapan 1 — Sari Silangit
Hadiah Rp500.000

🏅 Harapan 2 — Rikardo Sirait
Hadiah Rp300.000

🏅 Harapan 3 — Ahmad Syahputra Parinduri
Hadiah Rp150.000

Tidak hanya menerima uang tunai, khusus Juara 1, 2 dan 3 juga mendapatkan **trofi, piagam penghargaan serta voucher makan gratis bersama keluarga di Aero Brew.

🎁 GIVEAWAY UNTUK PENGUNJUNG DAN KONTESTAN

Kemasan acara semakin menarik dengan adanya giveaway bagi kontestan terheboh yang dipilih langsung oleh para pengunjung Aero Brew.

Kontestan yang dinilai paling mampu menghidupkan suasana dan menghibur penonton mendapatkan apresiasi khusus. Selain itu, sejumlah pengunjung yang hadir juga beruntung mendapatkan berbagai hadiah giveaway.

Dengan konsep tersebut, malam final bukan hanya menjadi ajang kompetisi bagi para penyanyi, tetapi juga menjadi malam hiburan dan kebersamaan bagi seluruh pengunjung Aero Brew.

AS TANJUNG: TAHUN DEPAN HARUS LEBIH BESAR

AS Tanjung, Ketua Prabu Centre 08 Sumut, yang juga menjadi bagian dari Owner Aero Brew, mengaku sangat puas melihat antusiasme peserta dan masyarakat terhadap festival karaoke tersebut.

"Saya sangat puas melihat penampilan seluruh peserta malam ini. Mereka tampil luar biasa dan memberikan hiburan yang sangat baik kepada masyarakat. Bahkan dewan juri juga cukup kesulitan menentukan pemenangnya karena kualitas para finalis sangat bagus," ujar AS Tanjung.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan tahun ini menjadi motivasi untuk menghadirkan kegiatan serupa dengan konsep yang lebih besar pada tahun mendatang.

"Insyaallah tahun depan kita buat lagi. Tentunya harus lebih seru, lebih meriah dan lebih besar. Hadiahnya juga akan kita upayakan lebih besar lagi. Kita ingin Aero Brew menjadi tempat berkumpul, berkreasi dan menyalurkan bakat masyarakat," katanya.

IMAM RITONGA: AERO BREW TERBUKA UNTUK BAKAT MASYARAKAT

Sementara itu, Imam Ritonga, Owner Aero Brew, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta, panitia, juri dan pengunjung yang telah menyukseskan Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut berkompetisi dan memberikan penampilan terbaik. Bagi kami, semuanya adalah pemenang karena sudah berani tampil dan menunjukkan bakat di atas panggung," ujar Imam.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat bernyanyi sekaligus mempererat silaturahmi.

"Aero Brew bukan hanya tempat untuk menikmati makanan dan minuman, tetapi kami ingin menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berkarya dan menunjukkan kreativitas. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan," tambahnya.

RIO S LUBIS: INI BUKAN SEKADAR LOMBA

Sementara itu, Rio S Lubis, selaku panitia sekaligus Ketua IWO Deli Serdang, mengatakan bahwa Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026 sejak awal memang dirancang bukan sekadar sebagai perlombaan.

"Ini bukan sekadar lomba mencari siapa yang menjadi juara. Kami ingin memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya para pecinta musik dan penyanyi berbakat, untuk tampil, berkompetisi secara sehat dan mendapatkan pengalaman," kata Rio.

Rio menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat hingga babak final.

"Dari seluruh peserta yang mengikuti kompetisi, akhirnya terpilih 15 finalis. Malam ini mereka tampil luar biasa. Dua lagu yang dibawakan masing-masing finalis membuat suasana semakin menarik, apalagi ketika lagu-lagu nasional dinyanyikan. Semangat kemerdekaan benar-benar terasa," ujarnya.

Menurut Rio, suksesnya acara tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh panitia.

"Saya tidak bekerja sendiri. Ada **Iman Nur Rambe, Heru Winarto, Siti, dan Ahmad Husein Pasaribu** yang bersama-sama membantu sejak persiapan hingga acara selesai. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan," ungkapnya.

Ia berharap Festival Karaoke Pop Aero Brew dapat menjadi agenda rutin tahunan.

"Tahun ini sudah pecah, tahun depan harus lebih pecah lagi. Kalau tahun ini pesertanya luar biasa, mudah-mudahan tahun depan pesertanya semakin banyak, konsepnya semakin besar dan hadiah yang diperebutkan juga semakin menarik," kata Rio.

🎶 MALAM PENUH MUSIK, KEBERSAMAAN DAN SEMANGAT KEMERDEKAAN

Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026 akhirnya menjadi salah satu malam yang meninggalkan kesan bagi para peserta dan pengunjung.

Dari penampilan 15 finalis, persaingan ketat di atas panggung, aksi para kontestan, teriakan dukungan penonton hingga pembagian hadiah dan giveaway, semuanya berpadu menjadi sebuah pesta musik yang penuh kegembiraan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari semarak menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, dengan membawa pesan bahwa semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui kreativitas, seni, persahabatan dan kebersamaan.

Aero Brew, Prabu Centre 08 Sumut dan IWO Deli Serdang pun berkomitmen untuk terus memberikan ruang bagi masyarakat dan generasi muda untuk berkarya.

Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026 telah selesai. Para juara telah lahir. Namun satu hal yang pasti: tahun depan, panggungnya harus lebih besar, pesertanya lebih hebat dan hadiahnya lebih dahsyat! 🎤🏆🇮🇩. (Red/Tim)

Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom menilai komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul fungsi pengawasan baik dari legislatif maupun elemen masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang demokratis sekaligus berorientasi pada hasil nyata (result-oriented).

​"Kritik dan pengawasan adalah vitamin bagi demokrasi, namun percepatan kerja pemerintah adalah kebutuhan mutlak bagi rakyat. FROMPER melihat Presiden Prabowo mampu menyeimbangkan keduanya dengan sangat baik melalui sinergi yang solid bersama DPR RI," ujar Zulhamdani.

​Lebih lanjut, DPP FROMPER memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif pemerintah dalam mengamankan kekayaan sumber daya alam nasional. Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang direncanakan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sebagai tonggak sejarah penting untuk mengakhiri ketimpangan ekonomi masa lalu.

​Menurut Zulhamdani, kebijakan hilirisasi melalui sistem ekspor satu pintu dan pembentukan bursa komoditas ini merupakan bukti nyata keberpihakan negara agar kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat, bukan segelintir golongan

Kedaulatan Ekonomi: Kebijakan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global sekaligus menghadirkan harga referensi komoditas ekspor yang transparan dan berkeadilan.

​Pengawasan Ketat: Keterlibatan OJK dalam mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis memberikan jaminan tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.

​"Sebagai bagian dari elemen pemuda dan mahasiswa, FROMPER siap mengawal dan berdiri di garis terdepan untuk mendukung setiap kebijakan strategis pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan sumber daya alam dan kemakmuran rakyat Indonesia," tutup Zulhamdani.

Ia mengatakan pemerintahan dan DPR hari ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo berterima kasih atas itu.

"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026)

Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan senantiasa bekerja dengan optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Ia mencontohkan misalnya adalah penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menurutnya selama ini tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dirasakan segelintir orang belaka.

Salah satunya, ia menargetkan Indonesia mulai mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia.

"Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.

Keberatan itu bukan tanpa dasar. Berdasarkan data IUP yang beredar, izin tambang tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 5 tahun lalu, namun hingga hari ini aktivitas alat berat dan pengangkutan material dolomit masih terlihat beroperasi di lokas, Jumat (14/8/2026).

Dari dokumen yang dihimpun Asatupro.com, IUP Eksplorasi tersebut diterbitkan dengan nomor 671/125/BPPTSU/2/X1.6/IV/2016 tanggal 5 April 2016. Izin itu berlaku selama 5 tahun dan ditetapkan di Medan pada 20 Oktober 2016.

Artinya, secara hukum izin tersebut telah kedaluwarsa sejak 5 April 2021.

Berikut rincian data IUP yang dimaksud:

1. Penanggung Jawab : Jefta Willis Safari Ginting
2. Jenis Usaha/Kegiatan : Penambangan Dolomit
3. Alamat : Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kabupaten Dairi Prov. Sumatera Utara
4. NPWP : 37.784.352.9-117.000
5. NIK : 1211062302760001
6. Komoditas Tambang : Dolomit
7. IUP Eksplorasi : No. 671/125/BPPTSU/2/X1.6/IV/2016 Tanggal 5 April 2016
8. Kode WIUP : 21 1211 4 28 2016 001
9. Luas IUP OP : 19,76 Ha
10. Target Produksi : 57.600 m³/tahun
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara
12. Jangka Waktu : 5 (lima) tahun

Namun fakta di lapangan berbeda. Berdasarkan pantauan dan informasi warga, saat ini terdapat 3 perusahaan yang beroperasi di area tersebut, yaitu PT. Teratai Jaya Stone, Toko Kuta Manik, dan UD. Juma Liang. Sekitar 7 unit ekskavator dilaporkan masih aktif melakukan pengerukan di Desa Pamah.

Pedro Aditya Pinem, sebagai si matek kuta, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Baginya, tanah di Desa Pamah bukan sekadar lahan tambang, melainkan bagian dari sejarah dan identitas Suku Karo.

"Kami keberatan. Izinnya sudah mati sejak 2021. Tapi sampai sekarang ekskavator masih bekerja, truk masih hilir mudik. Ini meresahkan masyarakat. Apalagi ini wilayah kami, wilayah adat," ujar Pedro saat dikonfirmasi Asatupro.com, Jumat (14/8/2026).

Ia mempertanyakan, atas dasar apa kegiatan pertambangan itu masih berjalan. Menurutnya, jika ingin beroperasi kembali maka perusahaan wajib mengurus perpanjangan izin dan melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat dan pemerintah desa.

"Jangan sampai karena tambang, lingkungan rusak, jalan desa hancur, dan masyarakat yang dirugikan. Kami butuh kepastian hukum," tegasnya.

Warga Desa Pamah mengaku khawatir dengan dampak jangka panjang. Debu, kebisingan, dan kerusakan jalan menjadi keluhan yang sering muncul. Belum lagi potensi kerusakan lingkungan akibat pengerukan tanpa pengawasan ketat.

Hingga berita ini ditulis, AsatuPro.com masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak perusahaan, PT. Teratai Jaya Stone, Toko Kuta Manik, dan UD. Juma Liang, serta kepada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara terkait status hukum aktivitas tersebut.

Pemerintah Desa Pamah melalui Kepala Desa Daniel Wilser A.I. Sagala juga telah dimintai konfirmasi oleh AsatuPro.com untuk menjelaskan sejauh mana pengawasan dan koordinasi yang dilakukan terhadap kegiatan ini.

Kasus di Desa Pamah ini menjadi sorotan karena menyangkut penegakan hukum di sektor pertambangan. Jika IUP sudah habis namun aktivitas tetap berjalan, maka hal itu berpotensi melanggar UU Minerba.

Masyarakat dan tokoh adat seperti Pedro Aditya Pinem hanya meminta satu hal, kepastian dan keadilan. Bahwa setiap kegiatan usaha harus taat aturan, dan tanah leluhur harus dijaga untuk anak cucu.

"Kami tidak anti investasi. Tapi harus sesuai aturan. Kalau izin mati, ya berhenti dulu. Urus yang benar. Itu saja," tutup Pedro.

Dhanil mengungkapkan, kunjungan tersebut bermula dari informasi yang diterimanya dari Eko mengenai kondisi pasangan pasien yang membutuhkan perawatan medis.

​"Dua hari yang lalu Eko telepon saya. Dia bilang ada yang sakit. Kita coba ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Jangan cuma sedikit, kita juga mau lihat, bersih tidak di sana," ujar Dhanil saat berada di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

​Ia mengaku sengaja datang langsung guna melihat kondisi rumah sakit sekaligus memastikan pelayanan terhadap pasien berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil peninjauannya, Dhanil menilai kondisi rumah sakit cukup bersih dengan pelayanan tenaga kesehatan yang ramah.

​"Saya lihat rumah sakitnya bersih. Ibu-ibu semua cakep dan ramah. Jadi hari ini saya merasa puas sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra," katanya.

​Dalam kesempatan itu, Dhanil turut menyoroti aturan pembatasan jumlah pengunjung pasien. Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah bentuk ketidakramahan pihak rumah sakit, melainkan bagian dari upaya menjaga kenyamanan pasien selama menjalani pemulihan. Ia menilai pembatasan pengunjung penting agar pasien dapat beristirahat dengan baik, sekaligus menjaga kebersihan, ketertiban, serta mengendalikan tingkat kebisingan di ruang perawatan.

​"Kalau satu pasien dijaga sampai sepuluh orang, pasien tidak bisa istirahat. Rumah sakit harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan kebisingan. Ini bukan berarti rumah sakit marah kepada keluarga pasien," tegasnya.

​Dhanil berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah daerah selama memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

​"Kalau ada kekurangan, kita sama-sama dukung untuk diperbaiki. Kalau mau sempurna itu milik Allah SWT. Tidak ada manusia yang sempurna," ujarnya.

​Selain pelayanan rumah sakit, Dhanil menyoroti pentingnya pemerataan akses fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, luas wilayah Deli Serdang yang mencakup 22 kecamatan dan belasan kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan yang merata. Ia berharap ke depan akses kesehatan semakin dekat dengan masyarakat, khususnya warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas kesehatan.

​Penanganan Cepat bagi Keluarga Kurang Mampu

​Sementara itu, Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani, menjelaskan bahwa pasien yang menjadi perhatian Dhanil merupakan pasangan suami istri dari keluarga kurang mampu. Keduanya masuk ke rumah sakit sekitar pukul 22.00 WIB dan langsung mendapatkan penanganan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

​"Suaminya mengalami patah tulang paha, sedangkan istrinya mengalami kelemahan pada anggota gerak tubuh. Besok paginya langsung dilakukan tindakan operasi untuk suaminya," jelas Erlinda.

​Pasien tersebut adalah Rianto Agus Salim (47), warga Jalan Irian Barat, Pasar 7 Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, beserta istrinya, Rini Andria Ningsi (37), yang turut mendapatkan perawatan medis di rumah sakit tersebut.

​Erlinda menegaskan, masyarakat Deli Serdang dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyiapkan program bantuan kesehatan khusus bagi warga kurang mampu.

​Pasangan suami istri tersebut mendapatkan pelayanan melalui program Paspula yang diperuntukkan bagi warga Deli Serdang kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya, data pasien akan diproses untuk mendapatkan kepesertaan BPJS PBI.

​"Untuk orang tidak mampu di Kabupaten Deli Serdang, ada program dari Bapak Bupati namanya Paspula. Warga yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan dapat dimasukkan ke program tersebut," terangnya.

​Selain Paspula, rumah sakit juga menerapkan program Pas Jempol. Melalui program ini, identitas dan data pasien telah terintegrasi sehingga masyarakat cukup melakukan pemindaian sidik jari saat mengakses pelayanan kesehatan.

​"Semua sudah direkam jempolnya. Jadi pasien yang berobat ke rumah sakit maupun puskesmas cukup membawa jempolnya. Dipindai, kemudian muncul data-data pasien," jelas Erlinda.

​Erlinda mengajak masyarakat Deli Serdang agar tidak ragu mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan, seraya memastikan fasilitas dan layanan medis di rumah sakit tersebut terus dikembangkan.

​"Untuk masyarakat Deli Serdang, mari sama-sama mendukung Bapak Bupati untuk Deli Serdang sehat. Kami dari rumah sakit umum menyediakan fasilitas pelayanan yang sudah lengkap," ujarnya.

​Ia menyebutkan bahwa sejumlah layanan telah tersedia, mulai dari pelayanan penyakit dalam, bedah, mata, hingga berbagai layanan spesialis lainnya. Bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, tersedia pula sejumlah skema bantuan dari pemerintah.

​Di sisi lain, Rianto dan Rini menyampaikan rasa terima kasih kepada M. Dhanil Ginting yang telah membantu mereka mendapatkan penanganan medis, serta kepada jajaran RSUD Drs. H. Amri Tambunan atas pelayanan yang dinilai ramah dan baik. Mereka juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas bantuan melalui program Paspula sehingga seluruh biaya perawatan selama menjalani pengobatan dapat ditanggung.

​Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, legislatif, dan fasilitas pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh akses pengobatan yang layak dan manusiawi.

​(Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Prana Jaya, S.Kep.)

Ucapan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal SEKBER FAHMI, Bung Joe Sidjabat, di sela-sela menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan, Kamis (13/8/2026).

"Kami segenap keluarga besar SEKBER FAHMI mengucapkan selamat atas amanah baru yang diemban Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Utara. Semoga amanah dan sukses dalam menjalankan tugas," ujar Bung Joe kepada awak media.

Menurut Bung Joe, jabatan baru tersebut bukan sekadar sebuah posisi strategis, tetapi juga membawa tanggung jawab besar di tengah kompleksitas ancaman narkotika di Sumatera Utara.

Pengalaman Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dalam penanganan persoalan narkotika diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, serta pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika.

"Sumatera Utara membutuhkan kerja pemberantasan narkotika yang kuat, profesional, terukur dan berbasis informasi. Fungsi pemberantasan dan intelijen memiliki posisi yang sangat penting dalam membaca pola peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan di baliknya," tegasnya.

SEKBER FAHMI juga berharap Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dapat memperkuat sinergi antara BNNP Sumut dengan Polri, TNI, Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, insan pers serta seluruh elemen masyarakat.

Sinergi tersebut dinilai penting agar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan.

"Kami siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah positif BNNP Sumut sepanjang semuanya diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan perang terhadap narkotika. Pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan sekaligus memberikan informasi yang faktual kepada publik," kata Bung Joe.

Bukan Sekadar Menangkap, Tetapi Membongkar Jaringan

SEKBER FAHMI menilai tantangan pemberantasan narkotika saat ini semakin kompleks. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya barang bukti atau jumlah tersangka yang diamankan.

Lebih jauh, publik membutuhkan pengungkapan menyeluruh mengenai dari mana narkotika masuk, siapa pengendalinya, bagaimana jaringan bekerja, serta ke mana aliran peredarannya bergerak.

Dengan demikian, fungsi pemberantasan dan intelijen diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam memutus mata rantai peredaran narkotika secara berkelanjutan.

"Kami berharap tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Kalau memang ditemukan jaringan yang lebih besar, maka harus ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Prinsipnya jelas: bongkar jaringan, lindungi masyarakat, dan jangan tebang pilih," tegas Bung Joe.

Berbekal Pengalaman di BNNK Deli Serdang

Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon diketahui memiliki pengalaman dalam penanganan persoalan narkotika. Sebelum dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, ia pernah menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal dalam memahami karakteristik persoalan narkotika di wilayah Sumatera Utara, termasuk dinamika jaringan peredaran dan berbagai modus yang digunakan para pelaku.

SEKBER FAHMI berharap pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi strategi pemberantasan yang semakin tajam, terukur dan berbasis intelijen.

"Selamat bertugas, Abangda Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah. Kami berharap kehadiran Abangda membawa energi baru bagi pemberantasan narkotika di Sumatera Utara," ujar Bung Joe.

Ia menambahkan, SEKBER FAHMI akan terus mengambil posisi sebagai bagian dari elemen masyarakat dan insan media yang mengawal, mengkritisi, sekaligus mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum secara proporsional.

"Kami tidak ingin pers hanya hadir ketika ada persoalan. Ketika aparat bekerja baik, tentu wajib diapresiasi. Ketika ada persoalan yang perlu dikritisi, pers juga harus berani menyampaikan. Semua harus berdasarkan fakta, data dan kepentingan publik," pungkasnya.

SEKBER FAHMI — Bersinergi Untuk Keadilan.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kormi Sumatera Utara, Mhd. Daffasya Adnan Sinik, SH. Hizkia Reinhard Matondang resmi dikukuhkan sebagai Ketua Kormi Kabupaten Dairi bersama seluruh jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Wahyu menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan peran penting Kormi berbeda dengan organisasi olahraga prestasi.

"Kormi adalah organisasi keolahragaan nasional yang menjadi satu-satunya wadah berhimpun berbagai Induk Organisasi Olahraga (INORGA) kemasyarakatan Indonesia yang berstatus mandiri," ujar Wahyu.

Pemkab Dairi, kata Wahyu, berharap besar Kormi Dairi mampu menjadi motor penggerak budaya hidup sehat di tengah masyarakat.

"Jika olahraga berfokus pada medali dan kompetisi, maka Kormi hadir untuk membudayakan olahraga ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Olahraga yang mengedepankan kebersamaan, kegembiraan dan kebugaran," lanjutnya.

Wakil Bupati Wahyu kemudian memberikan 3 pesan utama kepada pengurus baru. Pertama, menggelorakan semangat olahraga hingga ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Kedua, melestarikan olahraga tradisional sebagai sarana merawat budaya dan kearifan lokal Dairi. Ketiga, membangun solidaritas, komunikasi dan kerja tim yang solid di internal organisasi.

"Buatlah program-program rekreasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadikan olahraga rekreasi sebagai sarana merawat kebudayaan dan kearifan lokal Dairi. Dan jaga solidaritas, bangun komitmen, komunikasi dan kerja tim yang solid di internal organisasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Dairi terpilih Hizkia Reinhard Matondang mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia meminta dukungan penuh dari Pemkab Dairi agar visi misi Kormi dapat berjalan.

"Terima kasih buat amanah yang baru saja kami emban. Mohon doa dan dukungannya agar semua visi misi untuk mengibarkan panji-panji Kormi di Kabupaten Dairi dapat terlaksana dengan baik," ucap Hizkia.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, Kormi Dairi ditargetkan menjadi wadah strategis dalam membumikan olahraga rekreasi, dari desa hingga ke pusat kota.

Penandatanganan dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Dairi, Kamis (13/8/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani dan didampingi Wakil Ketua I Halvensius Tondang serta Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang.

Penandatanganan ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD 2027. Dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati akan menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

"Setelah melalui seluruh rangkaian tahapan persidangan Masa Sidang ke III, hari ini secara bersama kita lakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Bupati Vickner Sinaga dalam sambutannya.

Bupati menegaskan, KUA-PPAS 2027 disusun mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini nantinya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Dairi 2027.

Dalam pidatonya, Bupati Vickner juga menyoroti dinamika pembahasan yang terjadi. Ia menilai perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif merupakan hal wajar dalam demokrasi.

"Kami menyadari pada Masa Sidang ke-III ini kemungkinan adanya perbedaan pendapat pada saat pembahasan. Semuanya itu merupakan dinamika kehidupan berdemokrasi dan muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi," tegasnya.

Orang nomor satu di Dairi itu juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras selama pembahasan.

"Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat atas saran, perhatian dan kerja kerasnya selama pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027," ucapnya.

Sidang paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, perwakilan Forkopimda Dairi, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, para Asisten, Staf Ahli Bupati serta seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Dairi.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS, Pemkab Dairi dan DPRD kini memasuki tahap selanjutnya yaitu pembahasan Rancangan APBD 2027 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Dairi.

​Seorang warga berinisial RS yang tengah mengurus perpanjangan SIM C pada Kamis (13/8/2026) mengungkapkan keterkejutannya. Menurutnya, setelah merampungkan sejumlah tahapan mulai dari pengambilan formulir hingga melengkapi syarat administratif, ia mendapati biaya tes psikologi menembus angka seratus ribu rupiah.

"Terkejut juga, biaya tes psikologinya Rp100.000," keluh RS.

​Atas temuan ini, RS bersama masyarakat lainnya mendesak pihak berwenang untuk membuka rincian tarif serta memperjelas dasar hukum penetapan biaya tersebut agar tercipta transparansi bagi publik.

​Respons Kasat Lantas Polrestabes Medan

​Menanggapi keluhan tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, S.E., M.H.

​Ia menegaskan bahwa persoalan tarif tes psikologi berada di luar kendali dan campur tangan pihak kepolisian, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyelenggara layanan psikologi terkait.

​"Kalau biaya silakan dengan orang psikologinya dan saya tidak mencampuri itu, Bang," tegas Sri Lestari.

​Publik Tuntut Transparansi Tarif dan Prosedur Resmi

Meskipun tes psikologi merupakan salah satu syarat wajib dalam prosedur perpanjangan SIM, ketidakjelasan komponen harga memicu kebingungan di tengah masyarakat.

​Publik berharap instansi terkait dapat memberikan kejelasan menyeluruh mengenai:

1. Rincian komponen pembayaran yang dibebankan kepada pemohon.
2. ​Dasar hukum dan regulasi resmi yang mengatur besaran tarif tes psikologi.
3. ​Standar operasional prosedur (SOP) penyedia layanan di sekitar area Satpas.

​Transparansi ini dinilai krusial guna menghindari spekulasi negatif serta menjamin kepastian biaya bagi masyarakat yang ingin taat hukum dalam mengurus administrasi berkendara. ​(Red/Tim)

Isu tersebut mencuat setelah tim media mendatangi lokasi perusahaan untuk meminta konfirmasi terkait aktivitas operasional dan pengelolaan limbah. Namun, upaya konfirmasi tersebut terkendala lantaran petugas keamanan (satpam) tidak memberikan akses masuk bagi tim media.

​Kendati demikian, penolakan akses oleh petugas di lapangan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran, termasuk dalam hal pengelolaan limbah. Seluruh dugaan tersebut memerlukan verifikasi, audit, serta pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.

​Selain perizinan dan limbah, tim media juga menyoroti sejumlah atribut di area perusahaan. Berdasarkan pantauan, tidak tampak pemasangan Bendera Merah Putih di lokasi tersebut, sementara pada papan nama perusahaan terdapat logo yang menyerupai simbol aparat penegak hukum atau Polisi Militer (PM).

​Keberadaan atribut ini memicu pertanyaan dari masyarakat mengenai status dan keterkaitannya dengan operasional perusahaan. Klarifikasi resmi dari manajemen sangat diperlukan guna menghindari persepsi maupun kesimpulan keliru di tengah publik.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, instansi berwenang diharapkan segera melakukan penelusuran secara objektif. Pemeriksaan ini mencakup peninjauan legalitas operasional, kelengkapan dokumen perizinan, serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

​Langkah pemeriksaan oleh pihak berwenang menjadi krusial untuk memastikan kebenaran informasi serta mendeteksi ada tidaknya pelanggaran administratif maupun substantif.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Yutelnews.com masih berupaya membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT Hang Fung Metal Indonesia serta pihak-pihak terkait. Keterangan berimbang dari pihak perusahaan sangat dibutuhkan agar pemberitaan ini memenuhi prinsip akurasi dan Kode Etik Jurnalistik.

Pemberitaan ini disajikan secara objektif dan tidak dimaksudkan untuk memvonis adanya pelanggaran, sebelum ada hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari lembaga yang berwenang.