Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nasional yang dilaksanakan serentak di 17 provinsi di Indonesia. Mengusung tema "Mendukung Percepatan Swasembada Bawang Putih Nasional", gerakan ini menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah pusat dalam menekan ketergantungan impor komoditas bawang putih.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan memimpin langsung kegiatan di lapangan. Ia menegaskan bahwa penanaman ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Sinergi antara pemerintah, kepolisian, petani dan seluruh pihak terkait sangat penting agar program ini berjalan berkelanjutan," ujar Otniel.

Ia menekankan, keberhasilan program tidak cukup berhenti pada hari penanaman. Tahap krusial justru ada setelahnya.

"Harus dilanjutkan dengan pemeliharaan, pendampingan dan pengawasan hingga masa panen. Harapannya kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani," katanya.

Mewakili Bupati Dairi, Asisten Perekonomian Junihardi Siregar hadir dan mengapresiasi inisiasi Polri tersebut. Ia menyebut Kabupaten Dairi memiliki potensi besar di sektor pertanian dataran tinggi yang harus terus dikembangkan.

"Penanaman serentak ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat swasembada bawang putih nasional sekaligus memperkuat kontribusi Dairi terhadap ketahanan pangan," ucap Junihardi.

Menurutnya, kunci keberhasilan ada pada semangat gotong royong. Pemerintah daerah akan terus mendukung dengan penyediaan sarana, pembinaan kelompok tani, dan penguatan pemasaran hasil panen.

1Gerakan ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan daerah. Tampak Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Kadis Pertanian Kesti Angkat, Kadis PMD Simon Tonny Malau, Camat Parbuluan Landong Napitu, para Kepala Desa, jajaran Polres Dairi serta kelompok tani setempat.

Dengan tanah yang subur dan iklim sejuk khas dataran tinggi, Dairi dinilai sangat cocok untuk pengembangan bawang putih. Jika dikelola serius dan berkelanjutan, hasil panennya bisa menjadi penyangga kebutuhan Sumut bahkan nasional.

Melalui gerakan ini, Dairi menegaskan komitmennya, dari hulu pertanian hingga ketahanan pangan, semua pihak harus jalan bersama.

Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin dan Syafrida Rachmawati Rasahan, serta jajaran terkait pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki mandat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya menjadi bagian yang dapat diawasi oleh Ombudsman.

"Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan menggunakan uang negara. Karena itu, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," ujar Fikri.

Gubernur Sumut Tekankan Mutu, Keamanan Pangan, dan Akuntabilitas

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Gubernur Sumatera Utara juga menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh SPPG. Pertama, memperkuat komitmen terhadap mutu dan keamanan pangan. Dalam hal ini, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus menjadi standar minimal yang tidak dapat ditawar.

Selain itu, kebersihan juru masak dan keamanan air harus dipastikan, serta sanitarian puskesmas perlu dilibatkan sebagai mitra dalam melakukan pengawasan secara rutin.

Kedua, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait agar proses distribusi maupun pengawasan Program MBG dapat berjalan secara optimal.

Ketiga, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka ruang bagi pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman dan DPRD. Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Keempat, memperhatikan kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG agar makanan yang disajikan sesuai dengan karakteristik daerah sekaligus dapat diterima dan disukai oleh anak-anak.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Kepala KPPG Medan yang membawahi Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium provinsi, pemeriksaan terhadap sampel dilakukan dari aspek kimia dan mikrobiologi.

Untuk pemeriksaan kimia, hasil pemeriksaan menunjukkan negatif. Sementara itu, pada pemeriksaan bakteri ditemukan dua sampel yang menunjukkan adanya bakteri, yakni sampel dari dapur dan sekolah.

Disampaikan pula bahwa biaya penanganan korban ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan rujukan ke RS Haji menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC).

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Andi Kusmawan menjelaskan bahwa pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap dua aspek, yakni kimia dan mikrobiologi.

Pada pemeriksaan kimia, sampel yang diperiksa antara lain ikan dencis botan, tahu goreng saus, sayur kol dan wortel, serta melon. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif terhadap parameter formalin, boraks, arsen, sianida, dan nitrit.

Untuk pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan pada 16 Agustus 2026 dengan menggunakan sampel makanan sisa dan muntahan, ditemukan beberapa hasil positif.

Pada sampel nasi putih ditemukan bakteri Bacillus cereus, sementara pada ikan dencis ditemukan Staphylococcus aureus. Pada sampel buah melon ditemukan E. coli, sedangkan sampel muntahan menunjukkan adanya Staphylococcus aureus.

Dari pemeriksaan tersebut, pada sampel lainnya tidak ditemukan penyebab keracunan makanan. Kejadian Berulang

Ombudsman menilai kejadian gangguan kesehatan dalam pelaksanaan Program MBG perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi kembali terjadi apabila pola kerja dan tata kelola tidak segera diperbaiki.

Berdasarkan data peristiwa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kejadian serupa telah terjadi satu kali pada 2025 dan empat kali pada 2026, dengan jumlah korban secara keseluruhan mencapai kurang lebih 800 orang.

Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang melakukan pelanggaran berat, termasuk merekomendasikan penutupan SPPG yang terbukti melakukan kesalahan serius.

Hal tersebut, menurutnya, telah didiskusikan dengan Kepala BGN. "Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," tegas Fikri.

Dorong KPPG dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi

Selain persoalan keamanan pangan, Ombudsman juga menyoroti koordinasi antara KPPG dengan pemerintah daerah.

Fikri Yasin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPPG di tingkat lokal belum secara optimal berkoordinasi maupun melibatkan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti jumlah SPPG maupun lokasi SPPG yang berada di wilayahnya.

Kedepan, Fikri meminta KPPG dan Kantor Regional untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut" tegas Fikri Yasin.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting karena ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan MBG, pemerintah daerah pada akhirnya turut terlibat dalam penanganannya.

Masih Ada SPPG yang Belum Memiliki SLHS

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kantor Regional dan KPPG. Menurutnya, kedua pihak memiliki mandat dari BGN, tetapi berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat kondisi di mana koordinasi dan kolaborasi belum berjalan optimal.

Syafrida juga menyoroti masih adanya sekitar 200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), meskipun sebagian SPPG telah beroperasi hampir satu tahun. Beberapa di antaranya, menurut keterangan yang disampaikan dalam kegiatan, berada di wilayah Medan Johor dan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus didukung bersama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Herdensi, SPPG sebagai bagian dari pelaksana program harus memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan yang justru mengganggu pencapaian tujuan program.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," ujar Herdensi.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antara SPPG, KPPG, Kantor Regional, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan Program MBG terlaksana secara aman, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan publik. (Red/Tim)

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Asahan.

​Dalam suasana penuh keakraban, Dandim 0208/Asahan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kapolres Asahan beserta jajaran. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kodim 0208/Asahan dan Polres Asahan merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

​Pernyataan Dandim: "Silaturahmi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergitas TNI-Polri. Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, tentunya kita dapat bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat serta menjaga kondusivitas wilayah."

Lebih lanjut, Dandim menegaskan bahwa Kodim 0208/Asahan siap terus bersinergi dengan Polres Asahan dalam berbagai kegiatan. Fokus utamanya meliputi penjagaan keamanan, membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, serta mendukung program-program pemerintah daerah.

Sementara itu, Kapolres Asahan turut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Dandim 0208/Asahan. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin erat antara TNI dan Polri dapat terus ditingkatkan demi terciptanya rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

​Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Hal ini mencerminkan kuatnya soliditas serta komitmen bersama antara TNI dan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ironisnya, di tengah maraknya praktik ilegal ini, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan oknum TNI yang bertindak sebagai pelindung atau backing kegiatan haram tersebut. Kendati demikian, klaim keterlibatan oknum aparat ini masih memerlukan pembuktian serta investigasi mendalam.

​Jaringan Pengelola dan Titik Lokasi Perjudian

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat yang enggan disebutkan namanya, praktik perjudian ini diduga dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu.

Seorang pria yang dikenal dengan panggilan Asen disebut-sebut sebagai pihak yang menguasai sejumlah titik mesin ketangkasan, sementara seorang wanita bernama Cici berperan dalam pengaturan distribusi mesin serta koordinasi di lapangan.

​"Semua orang tahu lokasi perjudian ketangkasan tembak ikan di kawasan Medan Utara. Kalau hukum benar-benar ditegakkan, tidak mungkin tempat-tempat itu masih beroperasi," ungkap salah seorang warga dengan nada geram.

​Berdasarkan penelusuran, aktivitas ilegal ini diduga tersebar di berbagai titik rawan di Medan Utara, di antaranya:

1. Marelan Point: 2 titik
2. ​Jalan Jala: 1 titik
3. ​Kota Bangun: 3 titik
4. ​Mabar: 2 titik
   
5. Martubung (sekitar depan SPBU): 1 titik
6. ​Pasar 10 Helvetia (Gang Bima): 2 titik
7. ​Pasar 9 Helvetia (sekitar Cafe Lestari): 1 titik
8. ​Pasar 2 Timur (sekitar pabrik udang): 1 titik

​Uji Integritas Penegak Hukum

Keberadaan praktik perjudian yang dibiarkan berlangsung secara terbuka ini menjadi preseden buruk bagi kredibilitas institusi penegak hukum. Publik mempertanyakan komitmen kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat, khususnya jika terbukti ada oknum internal yang ikut membekingi bisnis ilegal ini.

​Dugaan keterlibatan oknum aparat tidak boleh dianggap angin lalu. Langkah penyelidikan yang transparan, objektif, dan tanpa kompromi harus segera dilakukan.

Jika terbukti ada keterlibatan oknum aparat, sanksi pemecatan hingga proses pidana harus dijatuhkan tanpa pandang bulu untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebaliknya, pihak-pihak yang namanya diseret dalam lingkaran hitam ini juga memiliki hak jawab untuk memberikan klarifikasi resmi.

​Bungkamnya Pihak Kepolisian

​Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada pejabat tinggi kepolisian melalui pesan singkat WhatsApp yakni Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak, serta Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M.S.I.K. belum mendapatkan respons resmi.

​Sikap bungkam dari para petinggi kepolisian ini dikhawatirkan akan semakin mengikis kepercayaan masyarakat dan memicu kecurigaan adanya pembiaran terhadap sindikat perjudian di Medan Utara. Publik mendesak tindakan nyata, bukan sekadar janji manis pemberantasan penyakit masyarakat.

Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak kepolisian masih diperlukan untuk memastikan apakah informasi mengenai lokasi perjudian tersebut benar adanya, langkah penindakan yang telah dilakukan, serta ada atau tidaknya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas perjudian di kawasan Medan Utara.

Nilai tagihan tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah. Pihak vendor berharap perusahaan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai pekerjaan dan layanan yang telah diberikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Asatupro.com, PT PSSD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut, keagenan kapal, pengiriman logistik, serta ekspedisi muatan. Perusahaan tersebut melayani pengiriman kontainer domestik maupun internasional dan memiliki cabang operasional di Batam.

​Kantor pusat PT PSSD tercatat beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok G No. 5, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dan beralamat cabang Batam di Komp. Bumi Ayu Lestari, Jl. Raja Ali H, Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau.

​Terkait persoalan pembayaran tersebut, Kepala Cabang Batam PT PSSD, Harahap, mengatakan persyaratan administrasi dari pihak vendor disebut telah dipenuhi. Namun, menurutnya, kewenangan pembayaran berada pada manajemen perusahaan di Singapura.

​"Kendalanya tidak, persyaratan sudah memenuhi, namun saya tidak berwenang untuk pembayaran itu karena manajemennya di Singapura. Sudah ditanya dan jawaban dari sana sedang pengecekan," ujar Harahap saat dikonfirmasi.

​Sementara itu, pihak PT BUT mengaku kecewa karena tagihan yang diajukan belum juga mendapatkan penyelesaian meski telah beberapa kali mendatangi kantor PT PSSD di Batam.

​Perwakilan PT BUT, Jumatan, menyebut pembayaran tersebut telah tertunda sekitar empat bulan. Ia berharap persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa harus menempuh jalur hukum.

​"Sudah berjalan empat bulan belum ada pembayaran. Kami sudah tiga kali datang ke kantor, namun belum memberikan solusi dan selalu ada alasan yang sama. Kami hanya menuntut hak kami," kata Jumatan.

​Menurut Jumatan, apabila tidak terdapat penyelesaian dalam waktu dekat, pihaknya mempertimbangkan melayangkan somasi kepada PT PSSD. Jika langkah tersebut juga tidak mendapatkan respons, pihak vendor menyatakan akan mempertimbangkan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

​Ia juga mempertanyakan alasan kewenangan pembayaran yang disebut berada di manajemen Singapura, sementara pekerjaan dan kegiatan operasional perusahaan berlangsung di Batam.

​"Beroperasi di Batam, tapi kok disuruh nagih di Singapura, itu tidak masuk akal," ujarnya.

​Dalam pertemuan mediasi, pihak PT BUT masih memberikan kesempatan kepada PT PSSD untuk mengambil kebijakan dan menyelesaikan pembayaran dalam beberapa hari ke depan.

​Persoalan ini pada dasarnya merupakan sengketa pembayaran antara dua pihak yang memiliki hubungan kerja sama. Karena itu, penyelesaian melalui komunikasi, pemeriksaan dokumen kontrak, invoice, serta pemenuhan kewajiban masing-masing pihak menjadi langkah yang penting sebelum menempuh proses hukum.

​Hingga berita ini diterbitkan, Asatupro.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT PSSD maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan pembayaran tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik...

Misrayani, yang kini menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sebelumnya merasa dizalimi dan dikriminalisasi atas tudingan kasus pengadaan seragam sekolah di SMKN 1 Lubuk Pakam.

Ia menilai kasus tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Desi Novanda, oknum staf Tata Usaha di sekolah tersebut.

​"Saya tidak pernah menjanjikan atau melakukan kerja sama dengan oknum Dwi yang berdomisili di Tebing Tinggi berkaitan dengan penyediaan pakaian seragam sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam," ujar Misrayani kepada awak media di Medan, Minggu (16/8/2026).

​Perjuangan hingga ke Mabes Polri

​Demi memulihkan nama baiknya, Misrayani menempuh jalan panjang hingga mengadu langsung ke Mabes Polri di Jakarta sebanyak dua kali pada Februari 2026. Berkat atensi dari Bareskrim Polri melalui mekanisme teleconference bersama penyidik Polda Sumut, kebenaran akhirnya menemukan titik terang.

​Polda Sumatera Utara kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor: S.Tap/Henti/Sidik/358.b/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum untuk Misrayani serta kakaknya, Mis Iriawati.
​Dalam keterangannya, Misrayani menegaskan bahwa pengadaan seragam sekolah tersebut sama sekali bukan inisiatifnya, sebab ia menyadari tindakan tersebut melanggar hukum.

​"Coba tanyakan kepada staf Tata Usaha, Desi Novanda alias Nova, apakah saya sebagai kepala sekolah pernah menginstruksikan pengadaan baju seragam sekolah tersebut. Kemudian tanyakan juga kepada Dwi, apakah saya yang menyuruhnya menyiapkan baju seragam itu," tegasnya.

​Ia mengaku terkejut saat dilaporkan ke Polda Sumut, padahal dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Lubuk Pakam sejak 3 Agustus 2023. Terkait tudingan penggelapan atas sisa pembayaran seragam senilai lebih dari Rp200 juta, Misrayani memastikan hal itu tidak ada kaitannya dengan dirinya karena seluruh proses pengadaan berjalan di luar sepengetahuannya.

​Tempuh Jalur Hukum Balik

​Sebagai langkah perlawanan atas pencemaran nama baik, Misrayani melalui kuasa hukumnya, Farid Faturrahman, telah melaporkan Desi Novanda dkk ke Polres Deli Serdang. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/275/III/2026/SPKT/Polres Deli Serdang Polda Sumatera Utara tertanggal 12 Maret 2026, atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

​Selain itu, Misrayani juga menyesalkan tindakan sejumlah pihak yang telah memvonis dirinya sebagai narapidana di ruang publik padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Tindakan tersebut dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter.

​Dalam waktu dekat, Misrayani juga berencana melaporkan oknum-oknum yang telah mencemarkan nama baiknya melalui media sosial ke Polda Sumut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tokoh Masyarakat Desa Laut Dendang, Jinton Rumapea pada wartawan, Selasa (18/8/2026) mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Polrestabes Medan yang telah membantu warga sehingga terlaksana berbagai perlombaan menyemarakkan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di desa tersebut.

"Sudah 18 tahun lebih, baru kali ini kami bisa menyelenggarakan perlombaan untuk warga. Sebelum mengadakan lomba paginya warga melaksanakan upacara bendera dengan sangat sederhana, Adapun lomba yang terselenggara, panjat pinang, joget jeruk kaum ibu, estafet tepung kaum ibu, tarik tambang ibu-ibunya, joget bangku ibu-ibu dan berbagai perlombaan untuk anak-anak," urainya.

Selain bantuan dari Polrestabes Medan, panitia juga menerima bantuan dari Pengurus Ranting PBB Desa Laut Dendang.

Salah seorang warga yang juga peserta lomba, Ida Manullang menambahkan, dengan terselenggaranya berbagai perlombaan semarak HUT Ke-81 RI ini semakin meningkatkan solidaritas dan kerukunan antarwarga. Dia berharap, semoga setiap tahun acara ini bisa terus berlangsung.

"Terimakasih bantuannya bapak Kapolrestabes Medan, semoga bapak diberkati dan semoga setiap tahun kami bisa menyelenggarakan perlombaan untuk warga," pintanya.

Warga juga berharap kepada pemerintah agar mereka lebih diperhatikan soal penyaluran bantuan dan masalah pembebasan lahan. (Red/Tim)

AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar pada Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Upacara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus wujud sinergitas antarinstansi dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif," ujar AKP Verry Purba.

Kegiatan tersebut digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta surat undangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Nomor WP.2PAS.6.UM.01.01.2442 perihal acara Pisah Sambut Kepala Lapas.

Ia menjelaskan, acara serah terima jabatan tersebut berlangsung dari Kalapas lama, Davy Bartian, Bc.IP., S.Sos., M.M., kepada Kalapas baru, Sangapta Surbakti, S.Pd., M.H. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Imipas, pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, penayangan video kilas balik, pesan dan kesan Kalapas lama, hiburan, perkenalan Kalapas baru, kesan dan pesan mewakili pegawai, sambutan dan arahan oleh Kakanwil Ditjenpas Sumut, kesan dan pesan mewakili Forkopimda, hingga penyerahan kenang-kenangan.

"Acara berlangsung tertib dan lancar, dihadiri oleh unsur Forkopimda serta instansi vertikal yang ada di wilayah Pematang Siantar dan Simalungun," ucap AKP Verry Purba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabagtum mewakili Kakanwil Ditjenpas Sumut Bejo, A.Md.IP., S.H., M.H.; Ketua DPRD Simalungun Sugiyarto, S.E.; Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.I.K., M.M.; Kapolres Pematang Siantar AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H.; Kalapas Kelas IIA Pancur Batu Tri Bowo, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.; Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Erika Sari E. Ginting, S.H., M.H.; Kasrem 022/PT Letkol Inf Binsar Junianto Simanjuntak, S.I.P. mewakili Dandrem; Dandenpom I/1 Pematang Siantar Letkol CPM Haru Prabowo; Kajari Pematang Siantar Erwin Purba, S.H.; Kasipidum mewakili Kajari Simalungun Ardyansyah, S.H., M.H.; Asisten Administrasi Umum mewakili Wali Kota Pematang Siantar Dedi R.; perwakilan Kakan Kemenag Siantar Armansyah Pasaribu; Pimpinan Cabang BRI Pematangsiantar Alvin Nur Muhammad; serta Danki 2 Brimob Batalyon B Pematang Siantar AKP Rafles Manurung, S.Trk., S.I.K.

Kegiatan Pisah Sambut Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar tersebut berakhir pukul 11.15 WIB dalam keadaan aman dan berjalan baik.

"Kehadiran unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, TNI, Polri, perbankan, serta instansi vertikal lainnya menunjukkan hubungan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dengan seluruh stakeholder di wilayah Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, pihaknya memperkirakan situasi di lingkungan Lapas Kelas IIA Pematang Siantar akan tetap aman dan kondusif seiring proses adaptasi Kalapas baru terhadap personel, warga binaan, dan para pemangku kepentingan terkait. Kalapas baru juga diperkirakan akan melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas, sistem pengamanan, pembinaan warga binaan, serta administrasi sebagai langkah awal masa kepemimpinannya.

"Kami akan terus meningkatkan monitoring terhadap situasi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar pascapergantian pimpinan, serta membangun koordinasi dan komunikasi aktif dengan Lapas dan unsur Forkopimda lainnya," pungkas AKP Verry Purba.

Laporan : Bobby Sihite

Aksi tersebut diwujudkan melalui pembentangan 1.000 spanduk boikot yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Sumatera Utara. Gerakan itu disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam operasional hotel tersebut.

Ketua Umum AMPDT, Rico Nainggolan, mengatakan aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama yang menurutnya harus segera mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Gerakan aksi bentang 1.000 spanduk ini merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap hotel milik BUMN, Khas Hotel Parapat," ujar Rico.

Menurut Rico, tiga persoalan utama yang menjadi sorotan adalah dugaan pelanggaran pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, dugaan penggelapan pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta dugaan tidak dibayarkannya hak-hak pekerja, khususnya upah lembur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam aksi ini kami membawa tiga tuntutan utama, yakni dugaan pelanggaran pengelolaan IPAL, dugaan penggelapan pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta dugaan pembayaran upah karyawan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina AMPDT, Jhony Barimbing, menilai semangat kemerdekaan tidak akan memiliki makna apabila perusahaan milik negara masih diduga mengabaikan hak-hak masyarakat, lingkungan hidup, dan pekerja.

"Tidak ada kata merdeka bagi rakyat dan buruh selama Khas Hotel Parapat beroperasi bagaikan penjajah lokal yang diduga merusak lingkungan, tidak membayar pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta tidak memenuhi hak-hak pekerja. Jangan berlindung di balik status sebagai BUMN apabila benar terjadi pelanggaran," tegas Jhony.

Aksi bentang 1.000 spanduk tersebut dilaksanakan serentak di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Karo, serta Kota Medan dan Kota Pematangsiantar. Gerakan itu juga diklaim mendapat dukungan dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya Gemapedes, Milenial Tanah Karo, AMK Humbahas, Literacy Coffee, GEMPAR, Aliansi Gerakan Pemuda/Mahasiswa Samosir, PMKRI Cabang Medan, dan IMAIBANA.

Koordinator Wilayah AMPDT Kabupaten Simalungun, Choky Simarmata, menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk para pekerja, memperoleh hak-haknya secara adil.

"Semangat kemerdekaan harus dirasakan seluruh rakyat dan pekerja, bukan justru ternoda oleh praktik bisnis yang diduga mengabaikan kelestarian lingkungan serta hak-hak buruh," katanya.

AMPDT mendesak Kepala Danantara, BP BUMN, manajemen InJourney Hospitality, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasional Khas Hotel Parapat. Mereka juga meminta dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam aksi tersebut.

AMPDT menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Organisasi itu bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Khas Hotel Parapat maupun InJourney Hospitality belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tuduhan yang disampaikan AMPDT. Demi asas keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi apabila pihak terkait bersedia memberikan penjelasan.

"Ada, ada (evaluasi). Jadi keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik dari bau, rasa, atau dicicipi, ya. Dari bau tidak ada masalah, dicicipi juga tidak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," kata Sudaryono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Setelah insiden keracunan MBG tersebut, BGN mempertimbangkan adanya chemical test. Tes ini meniru metode dari SPPG yang dikelola oleh Polri.

"Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi chemical untuk mengecek apakah ada arsenik, basi, atau bahan berbahaya lainnya," ucap Sudaryono.

"Kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG-salah satunya yang dikelola oleh Bhayangkari dari Polri-menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu pun kasus keracunan. Kita tidak ingin ada yang keracunan lagi," lanjutnya.

Sudaryono menyampaikan pihaknya menargetkan kasus keracunan MBG menjadi nol kasus (zero case). Namun, ia mengingatkan adanya satu kasus di SPPG bukan berarti seluruh program MBG salah.

"Dari 27 ribu dapur, alhamdulillah sebagian besar bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus bertambah baik. Kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Bagi personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau pecat status ASN PPPK-nya. Itu kira-kira," ucapnya.

Sudaryono mengungkapkan BGN sudah menutup 1.300 SPPG selama tiga minggu terakhir. Ia ingin menjaga SPPG yang pengelolaannya sudah baik agar kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

"Manakala masih ada yang belum dan tidak mau diperbaiki, ya mohon maaf, demi nyawa seseorang, demi kesehatan seseorang, demi pemenuhan gizi seluruh anak-anak kita, demi primanya program ini-maksudnya baik, tujuannya baik, tetapi pelaksanaannya tidak bisa diikuti-terpaksa harus ditutup permanen," tegas Sudaryono.

"Saya tidak peduli SPPG itu milik siapa, saya tidak melihat itu, saya melihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira," imbuhnya.

Kemerdekaan adalah proyek sejarah yang belum pernah selesai karena belum sepenuhnya cita-cita menuju negara yang berdaulat, demokratis, adil, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat bisa terealisasi secara nyata.

Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan setelah rangkaian panjang perjuangan melawan kolonialisme maupun imperialisme. Tetapi Proklamasi bukanlah titik akhir perjuangan, setelah itu bangsa Indonesia masih menghadapi perang mempertahankan kemerdekaan maupun agresi militer Belanda serta pasca kemerdekaan yaitu persoalan ekonomi, pergulatan politik, hingga berbagai krisis kenegaraan.

Dengan demikian sejarah Indonesia menunjukkan satu pelajaran penting yaitu kemerdekaan selalu harus dipertahankan dan diisi melalui perjuangan politik, ekonomi, hukum dan demokrasi.

Hari ini setelah 81 tahun merdeka, pertanyaan yang sama kembali relevan yaitu untuk siapa negara ini dibangun dan kepada siapa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap arah pemerintahannya.

Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya sekaligus agenda pembangunan nasional dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pemerintah sendiri mengangkat tema kemerdekaan 2026, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur." Bagi kami, tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan "Berdaulat, adil dan makmur" harus diuji melalui kenyataan kehidupan rakyat.

Sejarah kolonialisme maupun imperialisme diIndonesia memberikan pelajaran bahwa kekuasaan yang tidak diawasi maka dapat berubah menjadi alat dominasi. Karena itu para pendiri republik menempatkan hukum dan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Artinya, tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum, tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pemeriksaan, tidak boleh ada institusi yang kehilangan kontrol demokratis dan tidak boleh ada kepentingan politik yang mengalahkan kepentingan rakyat. Atas dasar itulah kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sebagai tindakan anti-pemerintah. Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara, justru kritik yang membangun adalah salah satu bentuk kecintaan terhadap negeri ini.

GMNI Jakarta Timur sebagai organisasi kader yang berbasis gerakan intelektual mahasiswa menyampaikan catatan kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dari GMNI Jakarta Timur yang menjadi tuntutan dan harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, adapun tuntutan ini diberikan "Tuntutan 08" juga tuntutan ini pernah disampaikan GMNI Jakarta Timur yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Merdeka. Karena 08 identik dengan Presiden Republik IndonesiaPrabowo Subianto yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia juga 08 sangat identik dengan Prabowo Subianto bahkan ketika yang bersangkutan masih aktif dimiliter

Adapun Tuntutan 08 ialah Sebagai Berikut :

1. Periksa oknum-oknum yang diduga terlibat menerima aliran dana dalam dugaan tindak pidana korupsi MBG.
2. Militer jangan terlibat dalam mengkapitalisasi program KDMP dan kembali ke barak.
3. Meminta negara melakukan permohonan maaf atas kematian pejuang demokrasi Affan Kurniawan.
4. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mereshuffle menteri yang bermasalah dalam kabinet Merah Putih.
5. Kembalikan dana pendidikan yang telah digunakan program Makan Bergizi Gratis secepatnya.
6. Periksa oknum-oknum yang diduga terlibat dalam melindungi dugaan tindak pidana korupsi Febrie Adriansyah.
7. Segera sahkan UU Perampasan Aset untuk menyikapi tingginya angka korupsi di Indonesia.
8. Meminta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman untuk mengundurkan diri dari posisinya karena tidak mampu menjaga polemik dalam tubuh Polri dan Kejaksaan dalam fungsi pengawasannya.

Jansen Henry Kurniawa selaku Ketua GMNI Jakarta Timur yang juga Jenderal Lapangan dalam Aliansi Cipayung Merdeka yang melakukan aksi masa pada tanggal 14 Agustus 2026 diKawasan Silang Monas Selatan yang dekat dengan istana negara mengingatkan bahwasanya tuntutan 08 ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bangsa Indonesia terutama bentuk kritik yang membangun terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam peringatan hari kemerdekaan ini meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan tuntutan 08 ini secara serius juga bersungguh-sungguh sebagai komitmen pemerintah terhadap rakyatnya. Apabila tuntutan 08 ini tidak segera diselesaikan maka jangan salahkan rakyat akan bereaksi bahkan menggeruduk istana negara maupun gedung parlemen sebagai bentuk tanggungjawab moral pewaris api kemerdekaan Indonesia.

Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti seluruh prosesi upacara. Parade Senja yang rutin dilaksanakan setiap perayaan hari kemerdekaan ini bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme, mempererat tali persaudaraan, serta memperkuat ingatan kolektif masyarakat terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih berlangsung tertib dan penuh presisi. Langkah tegap para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta penghormatan sempurna dari seluruh peserta upacara mencerminkan bentuk penghargaan tinggi terhadap simbol kedaulatan negara.

​Kehadiran jajaran Kodim 0208/Asahan dan Persit KCK dalam momen bersejarah ini menegaskan soliditas antara TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Sinergitas tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam merawat kondusivitas wilayah serta mengakselerasi pembangunan daerah.

Melalui momentum HUT ke-81 RI ini, semangat perjuangan para pendahulu diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial semata. Lebih dari itu, jiwa kemerdekaan perlu diaktualisasikan secara konsisten melalui pengabdian profesi, penguatan persatuan nasional, dan kontribusi nyata demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Medan,asatupro.com-Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, S.STP., MAP.

Penghargaan dari pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Rico Waas saat bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, Medan, Senin (17/8/2026).

​Upacara penurunan bendera yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, para Anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Ny. Martinijal Zakiyuddin, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta segenap pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.

​Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TK/Tahun 2025 tertanggal 11 November 2025.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kadis Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, atas dedikasi dan pengabdiannya selama 20 tahun kepada negara.

​Sebagai informasi, Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama masa kerja 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.

​Selain Arrahmaan Pane, penganugerahan Satyalancana Karya Satya pada momen tersebut juga diberikan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan rincian masa pengabdian sebagai berikut:

Masa Pengabdian 30 Tahun:

1. Baginda P. Siregar, S.AP., M.Si. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
2. ​Sri Inderarayu, S.S., S.Sos., M.Si. (Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah)
3. ​Hendra Ridho Gunawan Siregar, S.AP., M.Si. (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan)

1. Arrahmaan Pane, S.STP., MAP. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
2. Mahdarina Harahap, S.STP., M.N. (Analis Kebijakan Muda pada Sekretariat DPRD Medan)

Masa Pengabdian 10 Tahun:

1. Arafat Syam, S.STP. (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
2. dr. Iman Surya, M.Ked. (Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Pirngadi)
3. Darmaji Dwi Ilham, S.ST., M.Si. (Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai BKPSDM)
4. Muhammad Iqbal, S.STP. (Lurah Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan)

Upacara penurunan Bendera Merah Putih berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah kecamatan, TNI-Polri, perangkat kelurahan dan nagori, guru sekolah, serta para tamu undangan.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor, S.H., M.H., hadir sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada IPDA J. Panggabean dan Komandan Upacara AIPTU Sagimun.

Dalam pelaksanaan upacara, turut hadir Serka Dedi Andika, Camat Pematang Bandar Pahot H. Siregar, S.Sos., Lurah Pematang Bandar Jhon Gerhad Sinaga, Lurah Kerasaan Drs. Sumarno, para Pangulu se-Kecamatan Pematang Bandar, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor mengatakan, kehadiran personel Polri dalam kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat sekaligus bentuk komitmen menjaga setiap kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan tertib.

"Pengamanan kegiatan upacara ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat sehingga masyarakat dapat memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan penuh rasa nasionalisme," ujar IPTU Patar.

Ia mengungkapkan, rangkaian upacara diawali dengan persiapan pasukan yang memasuki lapangan dan menempati posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya Komandan Upacara mengambil alih komando, kemudian dilanjutkan dengan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara.

Memasuki acara pokok, seluruh peserta memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penurunan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera. Seluruh rangkaian berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap simbol negara.

"Momentum HUT RI ke-81 ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan melalui pengabdian, kerja sama, dan kepedulian terhadap bangsa serta masyarakat," ucapnya.

Selain memastikan kelancaran jalannya upacara, personel Polsek Bandar Huluan juga melaksanakan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas serta memastikan seluruh peserta dan tamu undangan dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

Menurut IPTU Patar, sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah kecamatan, perangkat nagori, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang aman dan kondusif.

"Keamanan kegiatan tidak terlepas dari dukungan seluruh unsur yang terlibat. Sinergitas yang baik menjadi kekuatan bersama dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus menyukseskan setiap kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan lapangan dan kegiatan ditutup dengan laporan Perwira Upacara. Upacara Penurunan Bendera Merah Putih berakhir sekitar pukul 17.45 WIB.

Dari hasil pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan berjalan aman, tertib, lancar, dan penuh khidmat. Pengamanan yang dilakukan personel Polsek Bandar Huluan turut memastikan situasi kamtibmas selama kegiatan tetap kondusif.

Melalui pengamanan tersebut, Polsek Bandar Huluan kembali menunjukkan Kegiatan Profesional Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personel di tengah berbagai kegiatan masyarakat menjadi bagian dari komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara untuk terus hadir secara berintegritas dan humanis dalam menjaga keamanan serta mendukung setiap momentum kebangsaan di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.

Laporan : Bobby sihite

Sekali lagi, Paskibraka Kabupaten Dairi membuktikan kualitasnya. Setelah sukses mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara detik-detik Proklamasi pagi hari, sore ini mereka kembali menjalankan tugas menurunkan bendera dengan sempurna.

Komando pasukan dipimpin oleh Danton Paskibraka Obed Siburian dari SMA Negeri 2 Sidikalang. Dengan langkah tegap dan gerakan yang kompak, Sang Merah Putih diturunkan perlahan tepat waktu, diiringi lagu kebangsaan dan penghormatan seluruh peserta.

Bertugas sebagai pembawa baki dalam penurunan kali ini adalah dua pelajar putri terbaik Dairi, Inayah Isenia Angkat dari SMA Negeri 2 Sidikalang dan Rahel Yehuda Nathama Panggabean dari SMA Negeri 1 Sidikalang.

Upacara penurunan bendera ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan daerah. Tampak hadir Unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Jajaran Pimpinan OPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, personel Kodim 0206/Dairi, Polres Dairi, serta seluruh ASN Pemkab Dairi juga mengikuti upacara dengan khidmat.

Kehadiran lengkap ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah untuk menghormati dan memaknai kemerdekaan.

Upacara penurunan bendera bukan sekadar seremoni penutup. Ini menjadi simbol evaluasi atas perjalanan bangsa dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala mengajak seluruh masyarakat Dairi untuk menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi membangun daerah.

"Jika pagi tadi kita menaikkan bendera dengan semangat, maka sore ini kita menurunkannya dengan tekad. Tekad untuk bekerja lebih keras, melayani lebih baik, dan menjaga persatuan demi Dairi yang maju," pesannya.

Dengan berakhirnya upacara penurunan bendera, seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Dairi resmi ditutup. Dari AKRS tengah malam, upacara pengibaran, hingga penurunan sore hari, semuanya berjalan lancar dan penuh makna.

Mengusung semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap Indonesia, Delipark menghadirkan berbagai kegiatan menarik mulai dari perlombaan tradisional, pertunjukan tari Nusantara, program belanja spesial kemerdekaan, hingga dekorasi bernuansa budaya Betawi yang menjadi daya tarik utama tahun ini.

Marcomm Manager Delipark Mall, Gumi mengatakan, melalui "Inspirited Indonesia", pihaknya tidak hanya menghadirkan kemeriahan dalam menyambut Hari Kemerdekaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk kembali mengenal dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat urban.

"Pada perayaan tahun ini, Delipark mengangkat konsep dekorasi 'Urban Betawi' yang merepresentasikan perpaduan antara kekayaan budaya Betawi dengan karakter masyarakat urban di kota metropolitan," kata Gumi, Senin (17/8/2026).

Gumi menuturkan, berdiri ditengah Rivapark dekorasi utama panggung yang dihiasi ornamen batik khas Betawi, yang memiliki perpaduan pengaruh budaya Tionghoa, Jawa, Arab, dan Sunda.

Di atas panggung, terdapat totem ondel-ondel dan kembang kelapa yang menjadi elemen ikonik budaya Betawi sekaligus memperkuat nuansa tradisional dalam dekorasi. Unsur budaya tersebut kemudian dipadukan dengan latar belakang panggung yang menampilkan siluet gedung-gedung perkotaan.

"Perpaduan ini menggambarkan kehidupan masyarakat urban di tengah perkembangan kota besar, tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi identitas bangsa," ujarnya.

Keseruan dimulai dengan Perlombaan Tari Tradisional Nusantara tingkat pelajar dan mahasiswa pada 14 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Delipark dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kemeriahan berlanjut melalui Pesta Rakyat pada 15 – 17 Agustus 2026 yang berlangsung di area Rivapark.

"Para pengunjung dapat ikut merasakan keseruan khas perayaan 17 Agustus dengan berpartisipasi secara langsung dalam berbagai permainan tradisional, seperti makan kerupuk, estafet kelereng, terompah, balap karung, menggiring bola, hingga lomba menggendong istri," jelas Gumi.

Para pengunjung yang berhasil menang akan mendapatkan hadiah langsung berupa Cash Voucher Delipar. Selain rangkaian kegiatan dan hiburan, Delipark juga melengkapi perayaan HUT RI ke-81 dengan berbagai program belanja spesial yang memberikan nilai tambah bagi pengunjung.

Melalui program ISF – Indonesia Shopping Festival, collect stamp dari APPBI Sumatera Utara,17 celebration, Meal Treatz, serta Merdeka Surprize, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran menarik dari tenant-tenant Delipark Mall selama periode perayaan kemerdekaan.

Gumi mengungkapkan, Hari Kemerdekaan menjadi wujud komitmen Delipark Mall untuk senantiasa berperan aktif dalam memperingati dan menghormati HUT Republik Indonesia setiap tahunnya.

"Momen ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para pengunjung melalui dekorasi budaya Indonesia yang berbeda setiap tahunnya, serta beragam penampilan spesial yang menampilkan keindahan budaya tradisional tanah air," pungkas Gumi.

Tema tersebut menjadi semangat dalam memperingati momentum kemerdekaan sekaligus mengajak seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat kebersamaan, profesionalisme, dan kontribusi dalam mendukung kemajuan bangsa.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Serda Muhammad Riski Ananda dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Upacara dihadiri Operation Head Regional 1 Ganda Wiatmaja, seluruh Kepala Bagian, pengurus Serikat Pekerja, Pengurus P3RI Cabang Regional 1, Pengurus IKBI, Direktur PT Nusa Dua Bekala, serta jajaran karyawan Regional 1.

Selain jajaran manajemen dan karyawan PTPN I Regional 1, kegiatan tersebut turut diikuti Chief Region Officer Sumut–Aceh beserta pimpinan dan karyawan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kehadiran bersama tersebut menjadi bagian dari semangat memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi.

Penghargaan Masa Dinas

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan masa dinas kepada karyawan PTPN I Regional 1 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di perusahaan.

Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah mencapai masa dinas 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan perusahaan terhadap karyawan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya selama puluhan tahun. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus bekerja dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi terbaik.

Semarak HUT ke-81 RI

Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan PTPN I Regional 1 tidak berhenti pada pelaksanaan upacara. Dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan, jajaran manajemen Regional 1 juga melaksanakan berbagai perlombaan yang melibatkan karyawan Regional 1, IKBI, serta pelaku UMKM Regional 1.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan perusahaan.

Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", PTPN I Regional 1 berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong seluruh insan perusahaan agar memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia. (Red/Tim)