Sejak awal kegiatan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung memantau jalannya pengamanan di lapangan. Bersama personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, ia memastikan penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Massa KBMN tiba di depan Gedung DPRD Sumatera Utara setelah melakukan long march. Dalam aksinya, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi UU TNI dan UU Polri, stabilisasi ekonomi nasional, pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat, serta revitalisasi pendidikan nasional.

Dalam perjalanannya, situasi sempat mengalami peningkatan eskalasi ketika sebagian massa berupaya menerobos barikade, membakar ban, serta melempar botol air mineral ke arah area pengamanan. Meski demikian, aparat tetap bersikap tenang, tidak terpancing, dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Di tengah situasi tersebut, Kapolrestabes Medan kembali menegaskan arahan kepada seluruh personel agar tetap mengedepankan sikap humanis.

"Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum," tegasnya melalui pengeras suara.

Arahan itu menjadi pedoman penting bagi seluruh personel di lapangan. Pendekatan dialogis terus diutamakan meski situasi beberapa kali memanas akibat aksi dorong dan pelemparan.

Ketegangan kembali muncul saat massa mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen di dalam Gedung DPRD Sumut. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena sebelumnya permohonan penggunaan atribut kampus dalam aksi tidak disetujui pihak universitas.

Koordinator aksi, Mujijat Silalahi, menyampaikan bahwa pihaknya telah lebih dahulu mengajukan pemberitahuan serta permohonan izin penggunaan atribut kampus, namun ditolak dengan alasan aspirasi tersebut tidak mewakili seluruh mahasiswa.

Kekecewaan massa semakin meningkat ketika mengetahui adanya pertemuan antara pihak rektorat dan legislatif di dalam gedung, yang kemudian memicu kembali aksi protes di luar area pengamanan.

Di tengah dinamika tersebut, aparat kepolisian terus membuka ruang komunikasi dan mendorong terciptanya dialog antara mahasiswa dan DPRD Sumut. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika perwakilan DPRD akhirnya menerima massa aksi untuk berdialog.

Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H. Salman Alfarisi, Lc., M.A. dari Fraksi PKS serta Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum. dari Fraksi Partai Golkar. Pertemuan berlangsung terbuka dan diisi dengan penyampaian seluruh tuntutan mahasiswa.

Meski sebagian massa masih menyampaikan kekecewaan karena pimpinan DPRD tidak hadir langsung, aparat tetap menjaga suasana tetap kondusif dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pelayanan humanis.

Pada beberapa momen ketika terjadi aksi dorong dan pelemparan, petugas tetap bertindak terukur, profesional, dan tidak melakukan tindakan berlebihan.

Berkat kesabaran seluruh unsur pengamanan, komunikasi yang baik, serta pendekatan dialogis, situasi akhirnya dapat dikendalikan tanpa terjadi bentrokan. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke Universitas HKBP Nommensen.

Secara keseluruhan, pengamanan aksi melibatkan 644 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perhubungan. Aksi berlangsung aman dan kondusif, sekaligus mencerminkan komitmen aparat dalam mengawal kebebasan menyampaikan pendapat secara humanis, profesional, dan berkeadilan. (Red/Tim)

Ketentuan-ketentuan tersebut mulai dari penempatan anggota Polri aktif di jabatan luar institusi, perubahan usia pensiun, hingga peluang bagi penyandang disabilitas menjadi anggota kepolisian.

Dikutip dari laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Senin, 22 Juni 2026. Berdasarkan salinan UU yang disahkan oleh Presiden Parabowo Subianto pada 17 Juni 2026. Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 28A ayat 1 yang mengatur anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Ketentuan itu diperinci dalam ayat 2 yang menyebut jabatan tersebut dapat berada pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum.

Pasal 28A ayat 3 juga mengatur anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar institusi apabila terdapat permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki anggota Polri.

Sementara ayat 4 membuka kemungkinan penugasan anggota Polri di luar organisasi berdasarkan penugasan Presiden.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 30 ayat 5 yang mengatur batas usia pensiun anggota Polri berdasarkan jenjang kepangkatan. Huruf a menetapkan usia pensiun tamtama dan bintara paling tinggi 59 tahun, huruf b mengatur usia pensiun perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun, sedangkan huruf c mengatur perwira tinggi bintang empat dapat diperpanjang paling lama satu tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Selain itu, Pasal 30 ayat 7 memberikan ruang perpanjangan masa dinas paling lama satu tahun bagi anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan atau sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian.

UU tersebut juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 21 ayat 2 yang menyebut warga negara Indonesia penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi anggota Polri sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan institusi tersebut.

Dalam aspek tugas kepolisian, Pasal 14 ayat 1 huruf h menambahkan tugas Polri untuk melakukan penanggulangan tindak pidana siber serta berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Sementara huruf o mengatur tugas Polri melindungi dan mengamankan objek vital nasional yang mencakup instalasi penting, sumber daya alam strategis, serta kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional.

UU tersebut juga menambahkan Pasal 19A yang mengatur prinsip pelaksanaan tugas kepolisian. Pada ayat 1 ditegaskan anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Ayat 2 mengatur penyelenggaraan sistem pengawasan melalui fungsi inspektorat, pengawasan penyidikan, serta profesi dan pengamanan, sedangkan ayat 3 membuka pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam sistem pengawasan tersebut.

Dalam penjelasan UU disebutkan pemanfaatan teknologi tersebut antara lain berupa penggunaan kamera tubuh (body worn camera), kamera pengawas (CCTV), teknologi kecerdasan buatan, sistem pengaduan masyarakat, dan teknologi lainnya yang mendukung kepolisian modern.

Pada bidang pendidikan, Pasal 32A ayat 1 mewajibkan Polri menyusun kurikulum yang memuat materi perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan penerapan prinsip humanis dalam setiap tindakan kepolisian.

Ayat 2 mewajibkan Polri menyampaikan laporan terkait pengelolaan pendidikan, peningkatan integritas, dan budaya organisasi kepada Presiden dan DPR.

Perubahan lain dalam UU tersebut adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Berdasarkan Pasal 38 ayat 1, selain membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri, Kompolnas juga bertugas memberikan masukan terkait pembangunan budaya integritas, profesionalitas, budaya organisasi, dan kinerja Polri.

Pasal 38 ayat 2 juga menambah fungsi Kompolnas, antara lain menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri untuk disampaikan kepada Presiden dan Kapolri, memberikan masukan terkait kurikulum pendidikan kepolisian, serta memberikan pertimbangan terkait pembentukan kode etik profesi kepolisian.

Dalam penjelasan umum UU tersebut, pemerintah menyebut perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat, perkembangan paradigma penegakan hukum, serta mendorong modernisasi Polri yang lebih profesional, transparan, berintegritas, dan menjunjung perlindungan hak asasi manusia.

Untungnya api tak menyambar ke lain tempat. Menurut saksi mata, sebelum kebakaran terjadi, ada anak-anak yang berada di sana.

"Awalnya dapat informasi dari Tukang parkir. Katanya ada anak-anak tanggung, di atas ngetok-ngetok. Setelah melihat adanya api, datang tukang parkir menjerit, mereka ditegur. Terus lari ke kantor polisi (melaporkan)," kata Zulkifli Nasution, Kepala Lingkungan III Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota.

Sementara anak-anak yang dimaksud sudah melarikan diri. Zulkifli menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 WIB.

"Ada dua pemadam kebakaran yang tadi datang," jelasnya.

Sebelum pemadam datang, warga bersama Polsek Medan Kota melakukan pemadaman seadanya menggunakan selang. Hal ini untuk langkah pencegahan pertama agar api tak merembet ke mana-mana.

"Yang terbakar hanya pendopo rumah adat saja. Api pertama kecil, namanya kena jerami di atapnya kan cepat mudah terbakar. Namun api sudah terlanjur membesar," rincinya.

Monumen nasional Sisingamangaraja XII disebut Zulkifli sudah berdiri sejak tahun 1985. Bahkan monumen ini diresmikan oleh Presiden Soeharto kala itu.

"Ini lah menunggu konfirmasi dari pihak Camat dan pihak yayasan apakah akan ada renovasi," katanya.

"Perlu dipahami bahwa Rp 1,1 miliar itu adalah pagu anggaran, bukan realisasi belanja. Jika kebutuhan riil selama setahun hanya Rp 500 juta, maka sisanya tidak digunakan dan akan kembali ke kas daerah," kata Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan, Muhammad Ridho Siregar, Senin (22/6/2026).

Ridho menyebut, anggaran itu bukan hanya untuk Wali Kota Medan Rico Waas. Namun untuk kebutuhan air minum dalam berbagai agenda resmi pemerintahan, mulai dari rapat internal, pertemuan dengan tamu, kegiatan kedinasan di luar kantor, hingga kebutuhan operasional di rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

"Penggunaannya untuk seluruh kegiatan pemerintahan yang di fasilitasi Bagian Umum. Jadi bukan hanya untuk wali kota, tetapi untuk berbagai agenda resmi selama satu tahun anggaran," ujarnya.

Ridho mengatakan, pengadaan air mineral memang ditempatkan dalam pos anggaran tersendiri dan terpisah dari belanja makan dan minum. Pemisahan tersebut dilakukan sesuai klasifikasi belanja yang berlaku dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

Ia mengaku, Pemkot Medan tetap membuka ruang evaluasi guna menekan belanja operasional yang dinilai belum efisien. Langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait penghematan penggunaan anggaran.

"Kami berkomitmen melakukan efisiensi. Mudah-mudahan ke depan kebutuhan anggaran ini bisa ditekan sehingga nilainya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut data yang ada sama kami, alokasi anggaran tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020, dan kami hanya meneruskan apa yang sudah berjalan selama ini," kata Ridho.

Ia juga memastikan setiap penggunaan anggaran daerah akan melalui mekanisme pengawasan, verifikasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak ada niat menghamburkan uang negara. Ini murni kebutuhan operasional yang dihitung dalam bentuk pagu anggaran. Realisasinya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya," pungkas Ridho.

Sebelumnya, beredar di media sosial anggaran biaya air mineral Walikota Medan Rico Waas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2026.

Anggarannya terdaftar di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan, sebesar Rp1.179.825.000.

Menurut Han Aulia Nasution, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah fenomena kohabitasi atau yang dikenal di masyarakat sebagai "Kumpul Kebo", yakni hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Dalam perspektif hukum nasional, perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II.

Namun, penegakannya bersifat delik aduan, sehingga hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana ditentukan undang-undang.

Han menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami aturan hukum tersebut secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun tindakan main hakim sendiri. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial harus tetap mengedepankan mekanisme hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

"Budaya Dalihan Na Tolu yang diwariskan para leluhur mengajarkan penghormatan terhadap keluarga, menjaga martabat, serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini harus terus dirawat sebagai fondasi moral masyarakat Mandailing dan Angkola," ujar Han, kepada Asatupro.com, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, Dalihan Na Tolu bukan sekadar sistem kekerabatan, tetapi juga pedoman dalam menjaga hubungan antar sesama, menghormati orang tua, serta membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan norma agama dan adat.

Han Aulia Nasution menilai bahwa penguatan pendidikan keluarga, peran tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial di kalangan generasi muda. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri, keluarga, dan lingkungan sosial.

"Jangan sampai perkembangan zaman menggerus identitas budaya kita. Nilai-nilai Dalihan Na Tolu harus menjadi pegangan dalam membentuk generasi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan menghormati norma hukum maupun adat istiadat," katanya.

Ia berharap masyarakat Padangsidimpuan dan sekitarnya dapat terus mempertahankan kearifan lokal yang telah menjadi jati diri masyarakat Tabagsel, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya serta hukum yang berlaku di Indonesia. (MN)

Kegiatan dipimpin Kakor Sabhara Baharkam Polri, Irjenpol Mulia Hasudungan Ritonga, berlangsung di Warkop Apin di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Mulia Hasudungan Ritonga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan komunitas ojol dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan komunitas ojol, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara aparat kepolisian dengan warga. Menurutnya, interaksi langsung seperti dalam kegiatan "Ngopi Kamtibmas" menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pula edukasi hukum terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Irjen Pol. Mulia mengingatkan bahwa aspek kepemilikan menjadi salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerat kasus hukum.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Kakor Sabhara Baharkam Polri menyerahkan bantuan berupa 40 paket sembako kepada komunitas ojol serta 1 unit televisi untuk mendukung fasilitas di shelter ojol. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Antonius Devolis Tumanggor S.Sos, mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, yang kerap memunculkan berbagai tantangan terhadap persatuan bangsa.

"Sudah 81 Tahun Indonesia Merdeka, tetapi masih ada warga kita yang hadir disini masih juga belum tau apa itu isi PANCASILA dan maknanya, sebagai uraian bahwa itu harus diperkuat dengan menjalin kekompakan untuk persatuan", ungkapnya di hadapan ratusan masyarakat yang hadir.

Menurutnya, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bukan hanya kegiatan seremonial, tapi juga menjadi upaya nyata untuk memperkuat karakter kebangsaan masyarakat.

"Kami ingin generasi muda tetap memiliki jati diri, menjaga persatuan, serta mampu menyaring berbagai informasi yang dapat memecah belah bangsa," ujar Antonius Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan tersebut.

Kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan semakin kuat, sekaligus menjadi benteng dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, maupun perkembangan digital yang terus bergerak cepat. (Red/Tim).

Patroli dilaksanakan, Sabtu (20/6/2026) malam hingga Minggu (21/6/2026) pagi, dipimpin jajaran Polres Pelabuhan Belawan melibatkan puluhan personel gabungan. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Posko PAM Terpadu Depo PT JIU, Jalan Stasiun, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, dipimpin Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Dedy Dharma, S.H.

Dalam arahannya, personel diingatkan untuk melaksanakan tugas secara profesional, mengedepankan SOP dan buddy system, serta membangun komunikasi dengan masyarakat guna bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Selanjutnya, personel bergerak menyisir sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas seperti Jalan Yos Sudarso, Simpang Pajak Baru, Jalan Paus, Jalan Alu-Alu, Jalan Belanak, Jalan T.M. Pahlawan, Gudang Arang, Jalan Sumatera, Jalan Selebes, hingga kawasan Bagan Deli.

Sasaran patroli meliputi pencegahan aksi premanisme, pungutan liar, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor (3C), aksi begal, geng motor, penyalahgunaan narkoba, pelemparan terhadap kendaraan, hingga antisipasi tawuran serta upaya menjaga stabilitas keamanan pasca terjadinya bentrokan antarormas.

Selama pelaksanaan patroli, personel juga melakukan sambang dan dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga agar berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan di lingkungannya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan KRYD merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dan jajaran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menekan potensi gangguan kamtibmas, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Polda Sumut melalui Polres Pelabuhan Belawan bersama seluruh unsur yang terlibat terus melakukan langkah preventif melalui patroli rutin. Kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk nyata negara hadir untuk melindungi masyarakat dan memastikan situasi keamanan tetap terjaga," ujar Kombes Ferry.

Ia menambahkan, keberhasilan patroli bukan hanya diukur dari penindakan, tetapi juga dari kemampuan kepolisian mencegah terjadinya kejahatan melalui kehadiran personel dan sinergi dengan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan masing-masing. Apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat," tambahnya.

Hasil kegiatan menunjukkan situasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif. Selama patroli berlangsung, tidak ditemukan adanya aksi premanisme, pungli, kejahatan jalanan, pelemparan kendaraan, maupun aksi tawuran.

Polda Sumut menegaskan akan terus mengintensifkan patroli dan langkah-langkah preventif sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Patroli dilaksanakan Sabtu hingga minggu (20-21/6/2026) dini hari melibatkan satu SST Tim Patroli Batalyon C Pelopor Sat Brimob Poldasu dipimpin IPDA Rudy Kurniawan, S.H. Kegiatan diawali apel pengecekan personel di Mako Kompi E Pelopor (K.E Lumi) Medan sebelum bergerak menyisir sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas.

Sejumlah lokasi menjadi sasaran patroli antara lain kawasan Jalan Balai Kota Kesawan, Jalan Iskandar Muda, Jalan Gatot Subroto, Underpass Gatot Subroto, hingga Jalan H. Adam Malik. Personel melakukan patroli dialogis, pemantauan keramaian masyarakat, antisipasi tawuran, serta pengawasan terhadap potensi aksi balap liar.

Dalam kegiatan tersebut, personel Brimob bersama personel Polsek Medan Baru membubarkan aksi balap liar di Jalan Iskandar Muda. Langkah cepat ini dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminal yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan kegiatan patroli rutin merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, khususnya pada jam-jam rawan di malam hingga dini hari.

"Patroli dilaksanakan personel Brimob merupakan langkah preventif dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kehadiran anggota di lapangan juga menjadi wujud komitmen Polda Sumut dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kombes Ferry.

Ia menambahkan, Polda Sumut akan terus meningkatkan kegiatan patroli dengan menyasar lokasi yang berpotensi menjadi titik gangguan keamanan seperti balap liar, tawuran, maupun aktivitas lain yang meresahkan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan kamtibmas," pungkasnya.

Melalui kegiatan patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, Polda Sumut berharap tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Perhatian masyarakat mencuat setelah beredarnya sebuah foto yang dikabarkan diambil pada 11 Juni 2026, yang memperlihatkan sosok yang disebut-sebut sebagai JG bersama seorang pria berinisial FG (Francis Gultom) berada di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas judi tembak ikan dan penjualan Toto Gelap (Togel).

Foto tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial dan grup percakapan warga, memicu beragam reaksi dan pertanyaan di tengah masyarakat.

Sejumlah warga mengaku kecewa dan mempertanyakan integritas seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Sebagai pejabat publik, kepala desa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu perlu ada penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan," ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tidak hanya meminta klarifikasi dari pihak yang disebut dalam foto tersebut, masyarakat juga mendesak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto beserta jajaran untuk memberikan perhatian serius terhadap informasi yang berkembang.

Desakan yang sama juga diarahkan kepada Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H. agar segera melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

Menurut warga, langkah cepat aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah dugaan yang beredar memiliki dasar yang kuat atau justru hanya sebatas isu yang belum terbukti. Kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak yang disebut dalam laporan masyarakat belum memberikan keterangan resmi kepada publik. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya hasil penyelidikan maupun keputusan hukum dari pihak yang berwenang.

Masyarakat menegaskan bahwa apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, maka klarifikasi resmi juga diperlukan untuk menghentikan polemik yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Di sisi lain, muncul pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan warga Kabupaten Simalungun:

Mampukah Polres Simalungun mengusut tuntas dugaan praktik perjudian yang disebut-sebut melibatkan oknum pejabat desa dan keluarganya?

Pertanyaan tersebut kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian.

Kasus ini terus menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Simalungun yang berharap adanya kepastian hukum serta keterbukaan informasi dari seluruh pihak terkait. (Red/Tim)

Saat memasuki jalur di kawasan Simpang Invaliden, truk trado tersebut diduga kuat mengalami kendala fatal pada sistem pengereman (rem blong). Dengan kondisi jalanan yang menurun, kendaraan berat yang kehilangan kendali itu meluncur deras tanpa bisa dihentikan oleh sang sopir.

Tabrakan Beruntun Kendaraan di Jalan Raya Menurut kesaksian warga, Baron Matanari, truk trado yang melaju lepas kendali tersebut pertama kali menghantam sebuah mobil boks berwarna putih (Colt Diesel) yang berada tepat di depannya. Benturan keras yang tak terhindarkan membuat mobil boks putih itu terdorong ke depan dengan kecepatan tinggi.

Mobil boks tersebut kemudian menabrak mobil minibus Grandmax yang sedang membawa sejumlah penumpang. Akibat hantaman beruntun yang luar biasa keras, mobil Grandmax mengalami kerusakan parah hingga dilaporkan adanya korban yang tewas seketika di lokasi kejadian.

Daya dorong truk trado bermuatan besi puluhan ton itu tidak langsung berhenti setelah menghantam kendaraan di jalan. Truk terus melaju liar ke arah kiri jalan dan langsung menyeruduk deretan bangunan milik warga setempat.

Tercatat ada tiga unit rumah warga yang hancur akibat terjangan kendaraan berat ini, masing-masing adalah, Rumah Bapak P. Pasaribu, Rumah Bapak Lumbangaol, Rumah Bapak B. Pasaribu, Hantaman pada bangunan ini menimbulkan suara dentuman keras yang langsung membangunkan warga sekitar dari tidur mereka.

Warga yang menyaksikan dan berada di sekitar lokasi langsung berhamburan keluar untuk memberikan pertolongan pertama. Di dalam salah satu rumah yang tertabrak, yaitu keluarga Pasaribu, seorang ibu beserta anaknya mengalami luka-luka akibat runtuhnya material bangunan. Keduanya segera dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke Puskesmas Sumbul menggunakan kendaraan yang melintas untuk mendapatkan pertolongan medis darurat.

Kepala Puskesmas Sumbul, Edison Damanik, membenarkan adanya korban jiwa dan luka yang masuk ke fasilitas kesehatan tersebut. "Dua orang meninggal dunia dan tujuh orang menderita luka-luka. Saat ini, para pasien yang terluka masih dalam penanganan intensif oleh tim medis kami," ungkap Edison pada Minggu pagi.

Hingga berita ini diturunkan, identitas lengkap para korban tewas maupun luka masih dalam proses pendataan oleh pihak kepolisian. Aparat Satlantas Polres Dairi juga sudah turun ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kecelakaan maut ini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Satuan Tugas BPBD melalui UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Dairi melaksanakan kegiatan sosialisasi pengenalan, tata cara, dan teknis pengoperasian unit mobil pemadam kebakaran kepada personel Batalyon TP 908/Gaja Dompak, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pos Unit Pelayanan Damkar Sidikalang, diikuti sebanyak 45 personel Batalyon Yon TP 908/Gaja Dompak yang dipimpin langsung oleh Pasi Intel Yonif TP 908/GD Letnan Dua Inf Muhammad Reza. Dalam kegiatan tersebut, pihak batalyon juga menyertakan dua unit mobil pemadam kebakaran yang dimiliki satuan mereka.

Kepala BPBD, Dekman Sitopu bersama Kepala UPT Pemadam Kebakaran, Amudi Situmeang menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel dalam mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran, sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran di lapangan.

Selain sosialisasi teknis pengoperasian kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk merumuskan sistem koordinasi antara UPT Damkar Kabupaten Dairi dengan Batalyon Yon TP 908/Gaja Dompak. Sistem koordinasi yang disusun diharapkan dapat mempercepat respons serta memperkuat sinergi apabila terjadi peristiwa kebakaran yang membutuhkan penanganan bersama.

Menurut Dekman Sitopu, kolaborasi antar lembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penanganan kebakaran yang cepat, tepat, dan efektif. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai prosedur operasional dan mekanisme komunikasi, setiap unsur yang terlibat dapat bergerak secara terpadu saat situasi darurat terjadi.

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana, khususnya kebakaran, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat yang terus digaungkan Bupati Dairi, Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, agar seluruh pemangku kepentingan senantiasa siap siaga serta menjalin koordinasi yang baik, guna memastikan penanganan tanggap darurat bencana dapat berjalan secara optimal demi melindungi masyarakat.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi Sabtu, 20 Juni 2026, menjelaskan kegiatan Anjangsana ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 mengusung tema "80 Tahun Polri Untuk Masyarakat".

"Kegiatan Anjangsana ini adalah bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, tidak hanya kepada anggota internal yang sedang sakit, tetapi juga kepada anak-anak panti asuhan yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang," ujar AKP Verry Purba.

Kasi Humas mengungkapkan bahwa sebelum bergerak ke lokasi, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan di Kantor Sat Lantas Polres Simalungun, di mana dilakukan pembagian tugas dan penempatan personel sesuai lokasi yang telah ditentukan.

Kunjungan pertama dilakukan ke kediaman Penata Nining P di Desa Sionggang, Nagori Silo Malaha, Kecamatan Siantar, dilanjutkan ke kediaman Aipda Edy M. Sinaga di Desa Pardamean, Kecamatan Siantar. Kapolres Simalungun menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memberikan motivasi dan semangat kepada anggota yang sedang sakit.

"Hari ini kita melaksanakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun, di mana kami melaksanakan kegiatan anjangsana ke beberapa lokasi. Tadi sudah dua lokasi yang kita kunjungi, yaitu salah satu ASN Polres Simalungun dan satu anggota Polsek Sidamanik yang sedang mengalami sakit, sehingga kita memberikan motivasi dan semangat agar dapat kembali bekerja seperti sedia kala," ungkap AKBP Marganda Aritonang.

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Panti Asuhan Islamic Center di Jalan Asahan No. 22, Kecamatan Siantar, untuk menyalurkan bantuan sosial kepada anak-anak panti asuhan. Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk perhatian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan.

"Kami berada di Panti Asuhan Islamic Center dalam rangka melakukan kunjungan anjangsana dengan memberikan bantuan sosial kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk perhatian Polri kepada masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kedepannya Polri semakin dicintai masyarakat," ucap AKBP Marganda Aritonang.

Pengurus Panti Asuhan Islamic Center, Ibu Riri, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian rutin yang diberikan Polres Simalungun kepada anak-anak panti asuhan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Resor Simalungun yang rutin mengunjungi Panti Asuhan Islamic Center dan selalu memperhatikan serta menyalurkan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan. Selamat Hari Ulang Tahun kepada Kepolisian Republik Indonesia ke-80 tahun, semoga semakin sukses dan tetap dicintai masyarakat," ujar Ibu Riri.

Rombongan Kapolres beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun selanjutnya melanjutkan kunjungan ke Panti Asuhan Mamre di Jalan Hj. Ulakma Sinaga, Rambung Merah, Kecamatan Siantar, untuk melaksanakan kegiatan serupa.

Wakapolres Simalungun, Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., yang turut hadir di Panti Asuhan Mamre, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun, kami terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Kunjungan kami ke panti asuhan ini merupakan bentuk nyata bahwa Polri hadir untuk masyarakat, Polri tetap dekat kepada masyarakat dan tetap dicintai masyarakat. Mudah-mudahan kedatangan kami juga sebagai penghibur kepada semuanya, kita tetap berbagi, salam presisi," ungkap Kompol Imam Alriyuddin.

AKP Verry Purba menjelaskan bahwa tujuan utama dari seluruh rangkaian Anjangsana ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, mewujudkan kepedulian sosial, serta berbagi kebahagiaan dan kasih sayang dengan anak-anak yang membutuhkan, sekaligus memberikan dukungan moril, semangat, motivasi, dan hiburan bagi anggota Polri yang sedang sakit.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan internal anggota maupun sosial kemasyarakatan secara luas," jelas AKP Verry Purba.

Kegiatan Anjangsana ini turut dihadiri oleh Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang beserta seluruh Pejabat Utama dan personel Polres Simalungun, menunjukkan kekompakan dan kebersamaan seluruh jajaran dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80.

AKP Verry Purba menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai wujud komitmen Polres Simalungun dalam mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Semangat '80 Tahun Polri Untuk Masyarakat' bukan hanya slogan, tetapi terus kami implementasikan melalui aksi nyata seperti Anjangsana ini. Kami berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya dan semakin dicintai oleh seluruh masyarakat Simalungun," tegasnya.

Kegiatan diinisiasi Polres Langkat tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan sinergitas antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif di Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan bahwa kehadiran Kakorbinmas Polri di Kabupaten Langkat merupakan bentuk perhatian dan komitmen Polri dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat serta meningkatkan peran aktif seluruh elemen dalam menciptakan keamanan di lingkungan masing-masing.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Polri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat guna bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Langkat," ujar Kapolres.

Sementara itu, Kakorbinmas Polri Irjen Pol. Mardiyono dalam arahannya mengapresiasi dukungan masyarakat Kabupaten Langkat yang selama ini turut menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Ia menekankan pentingnya peran tiga pilar, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Lurah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat secara cepat, tepat, dan humanis.

Kakorbinmas Polri juga menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dioptimalkan melalui pendekatan preemtif dan preventif dengan mengedepankan edukasi, pembinaan, serta kemitraan yang kuat antara Polri dan masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, Kakorbinmas Polri turut melakukan pengecekan langsung terhadap layanan Call Center 110 Polres Langkat.

Hasilnya, panggilan diterima dan ditindaklanjuti secara cepat dan responsif oleh operator, yang menunjukkan kesiapsiagaan personel Polres Langkat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain dialog kamtibmas, kegiatan juga diisi dengan tausiyah keagamaan, pemberian santunan kepada anak yatim, foto bersama, penanaman pohon, serta pelepasan burung sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan dan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang hadir.

Pembukaan Mubes dilakukan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Utara, Harry, S.STP., M.Sc., yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.

Pelaksanaan Mubes XII dipimpin oleh Ketua Panitia Drs. H. Bulgani R. Arsyad dengan Sekretaris Panitia Dr. Saifuddin AW, S.H. Kegiatan ini menjadi forum penting bagi keluarga besar Aceh Sepakat untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menyusun arah kebijakan ke depan.

Wakil Ketua Panitia Mubes XII, H.M. Nezar Djoeli, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembukaan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan harapan panitia.

"Alhamdulillah, pembukaan Mubes XII berjalan lancar dan sukses. Antusiasme peserta sangat baik, sehingga diharapkan seluruh agenda yang telah disusun dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi," ujarnya.

Mubes tersebut dihadiri oleh para tokoh Aceh, tokoh pemuda, ulama, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pengurus dari 34 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Sepakat se-Sumatera Utara.

Menurut Nezar, agenda utama Mubes kali ini meliputi pembahasan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, penyampaian berbagai saran, pendapat, dan masukan dari peserta sebagai bahan evaluasi serta perumusan program kerja demi memperkuat peran Aceh Sepakat di masa mendatang.

Selain itu, forum juga akan melaksanakan pemilihan Ketua DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara yang baru. Proses pemilihan direncanakan berlangsung secara terbuka, transparan, dan demokratis, dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat serta menjaga persatuan seluruh anggota organisasi.

Melalui penyelenggaraan Mubes XII ini, diharapkan Aceh Sepakat semakin solid sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh di perantauan dan mampu terus berkontribusi dalam mempererat silaturahmi, melestarikan nilai-nilai budaya, serta mendukung pembangunan di Sumatera Utara.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui PS Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan kegiatan patroli bertujuan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dengan Sasaran penyakit masyarakat di Wilayah Hukum Polres Pematangsiantar diantaranya Premanisme, Geng Motor, Perjudian, Pornografi, Minuman Keras, Prostitusi, Balap Liar, Knalpot Brong dan Tawuran.

Awalnya Timsus Dayok Mirah mengikuti apel pembagian tugas di Mako Polres Pematangsiantar. Dilanjutkan Timsus Dayok Mirah melaksanakan patroli.

Dalam patroli tersebut, Timsus Dayok Mirah mendapati beberapa titik lokasi yang terdapat masyarakat masih berkumpul hingga larut malam. Selanjutnya, Timsus memberikan imbauan secara humanis agar masyarakat segera membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kemudian Timsus Dayok Mirah mengamankan tiga unit sepedamotor menggunakan knalpot Brong tidak sesuai standar yang berlaku, sehingga personil menyuruh agar membuka knalpot brong tersebut dan menghimbau agar tetap taat dalam berkendara dan mematuhi setiap peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Selama kegiatan patroli situasi secara umum terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali tanpa ditemukan adanya gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan di wilayah hukum Polres Pematangsiantar," pungkas IPTU Agustina./Humas P Siantar.

Kedua tersangka berinisial MI (22) dan WA (36) diamankan di Jalan Letjen Umar Baki, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, pada Kamis malam (18/6/2026) pukul 22.30 WIB.

Dari hasil penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu berat bruto 4,80 gram, dikemas dalam plastik klip transparan, satu unit handphone Android merk VIVO warna biru diduga digunakan untuk transaksi.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

KapolresBinjai AKBP Mirzal Maulana menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan jajaran Polres Binjai dalam menjaga masyarakat dari ancaman narkotika.

"Pemberantasan narkoba adalah prioritas kami. Tidak ada ruang bagi pelaku peredaran narkotika di Kota Binjai. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tegas Kapolres.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri.