Penangkapan tersebut berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026, sekitar pukul 16.30 WIB, setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan transaksi dan peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Unit I Subnit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang melakukan penyelidikan. Petugas kemudian berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MFM alias Samino (34), warga Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, yang bekerja sebagai buruh harian lepas, serta WTS alias Wibi (29), warga Kecamatan Lubuk Pakam, yang bekerja sebagai wiraswasta.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., didampingi Kanit Idik 1 Iptu Dani J. Kurniawan, S.H., M.M., menyampaikan bahwa dari hasil penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti. Kamis (20/8/2026).

Barang bukti yang diamankan berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20,35 gram, satu potong plastik asoy berwarna hitam, serta satu unit telepon seluler merek Samsung warna ungu.

"Setelah diamankan, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ujar Fery.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredarannya.

Kasat Resnarkoba juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Ia sekaligus memberikan peringatan keras kepada para pelaku maupun pihak yang masih nekat terlibat dalam bisnis narkotika.

"Berhentilah sebelum gelang besi mengunci pergelangan tangan. Jangan pertaruhkan masa depan demi keuntungan sesaat dari narkotika," tegasnya.

Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. (Red/Tim)

Amek Hsb menilai, keputusan tersebut merupakan langkah yang cerdas, terutama karena Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, saat ini sedang membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) senior, yang memiliki pengalaman birokrasi dan memahami tata kelola pemerintahan daerah.

"Menurut kami, Pak GubernurBobby Nasution membutuhkan sosok-sosok ASN senior yang berpengalaman dan memiliki integritas. Karena itu, kami melihat perpindahan Pak Benny Sinomba Siregar ke Pemprov Sumut sebagai langkah yang baik, untuk mendukung kepemimpinan Pak Bobby," ujar Amek Hsb kepada wartawan di Medan, Kamis, 20/8/2026.

Menurut Amek Hsb, pengalaman Benny dalam sejumlah posisi strategis di pemerintahan Kota Medan, dapat menjadi modal penting untuk membantu memperkuat birokrasi Pemprov Sumut.

"Kami bahkan siap mendukung Pak Benny Sinomba Siregar, apabila nantinya dipercaya dan memenuhi seluruh ketentuan untuk mengikuti proses sebagai calon Sekda definitif Pemprov Sumatera Utara. Kelayakan jabatan dan pengalaman sudah pantas, pak Benny menjadi Sekda Provinsi," katanya.

Sebelumnya diberitakan juga bahwa sampai berita ini terbit, Pemprov Sumut belum memiliki sekda definitif, masih memiliki Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov), yakni Timur Tumanggor, yang dilantik GubernurBobby Nasution pada 14 Agustus 2026 menggantikan Sulaiman Harahap. (*)

Program ini tidak hanya menghadirkan sosialisasi dan pelatihan teknis, tetapi juga menyerahkan hibah peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) guna membantu petani memproduksi pupuk organik secara mandiri dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat dalam Program Pengabdian Masyarakat Pemula Tahun Anggaran 2026.

Melalui program ini, Universitas Udayana berupaya memperkuat implementasi sistem pertanian organik yang telah dikembangkan para petani di Subak Timbul. Para peserta mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk organik, baik kompos padat maupun pupuk organik cair (POC), dengan pendampingan langsung dari narasumber ahli pertanian, Dr. Dewa Gede Wiryangga Selangga, S.P., M.Si.

Dalam sesi praktik, petani diajarkan mengolah limbah organik yang tersedia di sekitar kawasan subak menjadi pupuk bernilai guna. Mereka mempelajari cara mengoperasikan mesin pencacah sampah organik, mencampur bahan baku dengan dedak bekatul dan bio-aktivator EM4, hingga melakukan pengujian kualitas kompos yang dihasilkan.

Untuk mendukung proses budidaya yang lebih modern, tim pengabdi juga memperkenalkan penggunaan soil sensor 8 in 1, sebuah perangkat digital yang mampu mengukur berbagai parameter penting kualitas tanah dan kompos secara cepat dan akurat di lapangan.

Selain pendampingan teknis, Tim PkM Universitas Udayanaturut menyerahkan sejumlah peralatan Teknologi Tepat Guna kepada Kelompok Subak Timbul, meliputi mesin pencacah sampah organik, drum komposter berkapasitas 200 liter, soil sensor 8 in 1, timbangan, drum penampung, terpal, bio-aktivator EM4, serta dedak bekatul sebagai bahan pendukung produksi pupuk organik.

Ketua Tim Pengabdian Universitas Udayana, Wafa' Nur Hanifah, S.P., M.P., menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk membangun kemandirian petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik sekaligus menekan biaya produksi pertanian.

"Tujuan pengabdian ini adalah mendukung petani agar mampu menyediakan kebutuhan pupuk secara mandiri sehingga sistem pertanian organik di Subak Timbul semakin kuat. Ke depan, kami akan terus melakukan pendampingan berkala untuk memantau kualitas pupuk yang dihasilkan," ujar Wafa'.

Penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penyerahan simbolis peralatan hibah dari Ketua Tim Pengabdian kepada Ketua Subak Timbul, I Ketut Supatya, yang disaksikan oleh dosen, mahasiswa Universitas Udayana, serta para petani setempat.

Ketua Subak Timbul, I Ketut Supatya, mengapresiasi dukungan yang diberikan Universitas Udayana. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi dorongan besar bagi kelompok tani dalam mengembangkan pertanian organik secara mandiri.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan alat dan pendampingan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang sedang mengembangkan pertanian organik. Dengan adanya peralatan ini, kami berharap para petani mampu memproduksi pupuk sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar," katanya.

Melalui sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan dukungan Kemendiktisaintek, program Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya kemandirian pupuk organik di Subak Timbul, meningkatkan efisiensi biaya budidaya, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Gianyar.

Kegiatan bertajuk "Penguatan Pembelajaran Pupuk Organik Cair Limbah Pertanian di P4S Kadek Organic Farm" yang berlangsung pada Minggu (2/8/2026) tersebut diikuti 35 peserta yang terdiri atas petani muda, petani, anggota P4S, mahasiswa, serta masyarakat.

Program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan pembuatan pupuk organik cair, tetapi juga memperkuat sistem pembelajaran di P4S agar proses edukasi mengenai pengolahan limbah pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ketua Tim Pengabdian Universitas Udayana, Restiana Maulinda, menjelaskan bahwa selama ini pembelajaran pembuatan POC masih dilakukan secara sederhana sehingga diperlukan dukungan sarana pembelajaran yang lebih memadai.

"Pembelajaran pembuatan POC sebelumnya masih dilakukan secara sederhana dan belum didukung sarana pembelajaran yang memadai. Karena itu, kegiatan ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga memperkuat sarana pembelajaran, menyediakan perangkat praktik, serta menyiapkan modul dan SOP agar proses pembelajaran dapat terus dikembangkan di P4S," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, tim pengabdian menyerahkan sejumlah peralatan edukasi kepada P4S Kadek Organic Farm, yakni satu unit mesin pencacah hijauan, komposter berkapasitas 200 liter dan 160 liter, timbangan digital 150 kilogram, soil sensor multifungsi 8 in 1, serta water quality tester multifungsi 5 in 1.

Peralatan tersebut difungsikan sebagai media pembelajaran dan demonstrasi sehingga peserta dapat mempraktikkan langsung setiap tahapan pengolahan limbah organik menjadi pupuk cair.

"Peralatan ini kami tempatkan sebagai bagian dari sarana edukasi. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi dapat melihat dan mempraktikkan langsung penggunaan alat serta tahapan pengolahan bahan untuk pembuatan POC," kata Restiana.

Selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, agar memandang limbah pertanian sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi keberlanjutan pertanian.

Menurut Restiana, limbah pertanian tidak seharusnya dianggap sebagai sisa yang tidak berguna, melainkan dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang mendukung produktivitas lahan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti diskusi mengenai jenis limbah yang dapat diolah menjadi POC, tahapan fermentasi, teknik pengolahan, hingga cara pemanfaatannya di lahan pertanian. Mereka juga memperoleh pengalaman langsung menggunakan mesin pencacah, komposter, dan berbagai alat ukur sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pengabdian melaksanakan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai bahan baku POC, tahapan pembuatannya, serta kemampuan menggunakan peralatan yang telah disediakan.

Tak hanya menyediakan peralatan, Universitas Udayana juga tengah menyusun modul pembelajaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan pupuk organik cair yang nantinya akan menjadi pedoman dalam setiap pelatihan di P4S Kadek Organic Farm.

Dengan dukungan sarana dan perangkat pembelajaran tersebut, P4S diharapkan mampu terus mengembangkan pelatihan secara mandiri sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"P4S memiliki peran penting sebagai tempat belajar. Kami berharap sarana pembelajaran yang diberikan serta modul dan SOP yang disiapkan dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan pelatihan pertanian organik, termasuk bagi petani muda dan masyarakat yang ingin belajar memanfaatkan limbah pertanian," tutur Restiana.

Program "Penguatan Pembelajaran Pupuk Organik Cair Limbah Pertanian di P4S Kadek Organic Farm" merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) pada ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP) Tahun Pendanaan 2026.

Kegiatan ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek) Tahun Pendanaan 2026 sebagai upaya memperkuat penerapan pertanian organik berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan limbah pertanian yang berkelanjutan.

Keberadaan arena judi yang diduga berada di kawasan fasilitas milik negara tersebut memantik pertanyaan besar mengenai pengawasan serta komitmen pemberantasan penyakit masyarakat. Jika informasi tersebut terbukti benar, maka kondisi itu dinilai bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik institusi TNI di mata masyarakat.

Sumber yang diterima redaksi mengungkapkan, mesin judi tembak ikan tersebut masih beroperasi setiap hari dan ramai didatangi pemain. Bahkan, perputaran uang dari aktivitas yang diduga ilegal itu diklaim mencapai puluhan juta rupiah per hari. Namun demikian, besaran omzet tersebut masih memerlukan pembuktian dan verifikasi oleh aparat penegak hukum.

Ironisnya, beberapa waktu lalu sejumlah media lokal memberitakan bahwa lokasi tersebut telah bersih dari praktik perjudian. Akan tetapi, berdasarkan informasi terbaru yang diterima redaksi, kondisi di lapangan disebut belum berubah sehingga memunculkan dugaan bahwa penindakan belum dilakukan secara maksimal.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), serta Pangdam I/Bukit Barisan segera melakukan inspeksi dan investigasi menyeluruh. Penindakan tegas dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara serta menjaga marwah institusi TNI yang selama ini dipercaya masyarakat.

Selain itu, aparat kepolisian khususnya polres tanah karo juga didorong untuk mengusut siapa pihak yang diduga mengelola maupun membekingi aktivitas perjudian tersebut apabila terbukti melanggar hukum. Pasalnya, perjudian merupakan tindak pidana yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masyarakat juga diimbau tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya praktik perjudian kepada aparat penegak hukum maupun pimpinan TNI. Partisipasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan perjudian di Kabupaten Karo.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Komandan Batalyon 125/Simbisa, Kapendam I/Bukit Barisan, Pangdam I/Bukit Barisan, serta Polres Tanah Karo. Demi menjunjung asas keberimbangan, setiap klarifikasi atau hak jawab dari pihak terkait akan dimuat pada pemberitaan berikutnya.

Temuan ini kembali disuarakan langsung oleh putra daerah Tanah Pinem, Pedro Aditya Pinem, S.kep., Ners yang akrab disapa "Si Matek Kuta". Ia menyoroti pembiaran terhadap aktivitas 3 perusahaan yang beroperasi di lahan seluas 19,76 Ha tersebut.

Berdasarkan dokumen IUP OP yang beredar, izin tambang dolomit di Desa Pamah diterbitkan oleh BPPTSU atas nama Jefta Willis Safari Ginting dengan nomor 671/125/BPPTSU/2/X1.6/IV/2016 tanggal 5 April 2016.

Dalam keputusan tersebut jelas disebutkan, "Jangka Waktu berlaku IUP OP 5 (lima) tahun. Ditetapkan di Medan tanggal 20 Oktober 2016". Artinya, izin tersebut secara hukum berakhir pada 20 Oktober 2021.

Faktanya di lapangan berbeda. Pantauan dan dokumentasi di lokasi menunjukkan aktivitas tambang masih berlangsung masif. Terpantau sedikitnya 7 unit ekskavator milik PT. Teratai Jaya Stone, Toko Kuta Manik, dan UD. Juma Liang hilir mudik melakukan pengerukan dan pemuatan material ke truk.

Dilokasi terlihat eskavator merek CAT dan HITACHI mengeruk tebing, memuat dolomit ke dalam truk, di atas lahan yang kondisinya sudah gundul dan rawan longsor.

Pedro Aditya Pinem menegaskan keberatannya sebagai putra daerah. Ia menilai aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Izinnya sudah lama mati. 2016 terbit, 5 tahun berarti 2021 sudah habis. Tapi sampai sekarang masih beroperasi. Ada sekitar 7 ekskavator di sana. Ini apa? Pembiaran atau memang sengaja dilegalkan?" tegas Pedro.

Ia mendesak aparat penegak hukum, Pemkab Dairi, dan Dinas ESDM Sumut untuk segera turun dan menindak tegas.

"Kalau dibiarkan, ini preseden buruk. Berarti siapa saja bisa menambang tanpa izin. Tolong, negara jangan kalah dengan pengusaha. Tanah Pinem bukan tempat untuk merusak," ujarnya.

Warga Desa Pamah resah dengan debu, jalan rusak akibat lalu lalang truk, dan ancaman longsor akibat pembukaan lahan di lereng bukit. Padahal di bawah lokasi tambang terdapat pemukiman warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT. Teratai Jaya Stone, Toko Kuta Manik, dan UD. Juma Liang belum dapat dimintai keterangan. Begitu juga Camat Tanah Pinem dan Kepala Desa Pamah.

AsatuPro.com akan terus melakukan konfirmasi kepada Dinas ESDM Provinsi Sumut dan APH terkait legalitas dan tindakan hukum terhadap aktivitas tambang yang diduga ilegal ini.

Negara melalui UU Minerba No. 3 Tahun 2020 jelas mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP. Pertanyaannya, siapa yang akan bertindak?

​Ajang bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tamu undangan, dan pegiat olahraga setempat.

Ajang Cetak Bibit Unggul Sepak Bola Daerah

Turnamen U-15 ini dirancang sebagai wadah strategis untuk menjaring, membina, dan mengembangkan bakat-bakat muda di bidang sepak bola. Lebih dari sekadar kompetisi, ajang ini juga bertujuan menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja sama tim, sekaligus mempererat silaturahmi antar-pelajar dari berbagai wilayah di Kabupaten Asahan.

​Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0208/Asahan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kejuaraan ini. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk melahirkan atlet masa depan yang membanggakan.

​"Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Semoga melalui turnamen ini lahir atlet-atlet muda berbakat yang nantinya dapat mengharumkan nama Kabupaten Asahan, baik di tingkat daerah maupun nasional," ujar Letkol Inf Edy Syahputra.

​Pesan Sportivitas untuk Generasi Muda

​Selain dukungan moril, Dandim juga berpesan kepada seluruh peserta agar bertanding secara fair play. Ia berharap momentum kompetisi ini mampu membentuk karakter generasi muda Asahan yang tangguh, bermental juara, dan berintegritas tinggi.

​Acara pembukaan berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat dari para suporter. Rangkaian kegiatan resmi dimulai dengan kick-off perdana yang menandai bergulirnya persaingan ketat antar-tim muda terbaik di Kabupaten Asahan.

Aksi ini menjadi penanda dimulainya era baru pertanian kopi Dairi yang tidak hanya untuk pasar lokal, tapi juga menatap pasar ekspor dunia.

Kehadiran NT Corps merupakan buah dari pertemuan intens Bupati Dairi Vickner Sinaga dengan Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Dairi memilih strategi menghadirkan investor untuk menggerakkan roda pembangunan.

Tanam perdana ini dihadiri langsung Bupati Dairi Vickner Sinaga, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Direktur NT Corps Grace Tampubolon, Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Sekda Surung Charles Bantjin, dan Anggota DPRD Dairi Batara Sinaga.

Dalam sambutannya, Bupati Vickner menegaskan investasi ini harus berdampak langsung ke masyarakat.

"Tanaman kopi ini sempat ditinggalkan petani. Kini kita tanam kembali untuk membangkitkan kejayaan Kopi Sidikalang," ujar Vickner.

Ia meminta NT Corps memaksimalkan SDM lokal dengan target serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat hingga 10 persen. Lebih dari itu, Bupati juga mendorong NT Corps mendirikan "Akademi Kopi" sebagai pusat pelatihan untuk menghasilkan biji kopi dengan kualitas terbaik secara berkelanjutan.

"Kopi Dairi nantinya tidak hanya untuk konsumsi lokal, tapi juga untuk ekspor. Dengan hadirnya investor, ekonomi Dairi harus naik kelas dan angkatan kerja terserap. Saya jamin investor aman, masyarakat dilibatkan penuh," tegasnya.

Direktur NT Corps Grace Tampubolon menyebut tanam perdana ini sebagai komitmen serius perusahaan untuk bertumbuh bersama Dairi.

"Kami sangat bangga bisa berinvestasi di Dairi. Daerah ini diberkati Tuhan dengan SDA dan SDM luar biasa. Tugas kami memaksimalkan potensi itu, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan," kata Grace.

Target NT Corps jelas, membawa kopi Dairi ke skala internasional.

"Investasi bukan hanya soal modal. Ini tentang menjadikan potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi nyata. Kita jaga, kita kembangkan, kita bawa ke tempat yang lebih tinggi. Kualitas produk harus ditingkatkan dan nilai tambah harus terus diciptakan," tambahnya.

Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani mengapresiasi langkah Pemkab menggandeng investor. Ia menyebut ini sebagai angin segar bagi masyarakat Parbuluan dan Dairi secara umum.

"Daerah tidak akan maju tanpa investasi. Kepada para Kepala Desa, mari dukung. Kami di DPRD mendukung penuh NT Corporation untuk berinvestasi di Kabupaten Dairi," ujarnya.

Turut hadir Kadis Pertanian Kesti Angkat, Kadis Kominfo Desi Sianturi, Camat Parbuluan Landong Napitu, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Parbuluan.

Dengan iklim sejuk dan tanah vulkanik khas dataran tinggi, 118 hektare di Parbuluan IV ini diharapkan menjadi embrio kebangkitan kopi arabika Dairi. Dari sini, "Kopi Sidikalang" diharapkan kembali harum hingga ke pasar dunia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nasional yang dilaksanakan serentak di 17 provinsi di Indonesia. Mengusung tema "Mendukung Percepatan Swasembada Bawang Putih Nasional", gerakan ini menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah pusat dalam menekan ketergantungan impor komoditas bawang putih.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan memimpin langsung kegiatan di lapangan. Ia menegaskan bahwa penanaman ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Sinergi antara pemerintah, kepolisian, petani dan seluruh pihak terkait sangat penting agar program ini berjalan berkelanjutan," ujar Otniel.

Ia menekankan, keberhasilan program tidak cukup berhenti pada hari penanaman. Tahap krusial justru ada setelahnya.

"Harus dilanjutkan dengan pemeliharaan, pendampingan dan pengawasan hingga masa panen. Harapannya kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani," katanya.

Mewakili Bupati Dairi, Asisten Perekonomian Junihardi Siregar hadir dan mengapresiasi inisiasi Polri tersebut. Ia menyebut Kabupaten Dairi memiliki potensi besar di sektor pertanian dataran tinggi yang harus terus dikembangkan.

"Penanaman serentak ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat swasembada bawang putih nasional sekaligus memperkuat kontribusi Dairi terhadap ketahanan pangan," ucap Junihardi.

Menurutnya, kunci keberhasilan ada pada semangat gotong royong. Pemerintah daerah akan terus mendukung dengan penyediaan sarana, pembinaan kelompok tani, dan penguatan pemasaran hasil panen.

1Gerakan ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan daerah. Tampak Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Kadis Pertanian Kesti Angkat, Kadis PMD Simon Tonny Malau, Camat Parbuluan Landong Napitu, para Kepala Desa, jajaran Polres Dairi serta kelompok tani setempat.

Dengan tanah yang subur dan iklim sejuk khas dataran tinggi, Dairi dinilai sangat cocok untuk pengembangan bawang putih. Jika dikelola serius dan berkelanjutan, hasil panennya bisa menjadi penyangga kebutuhan Sumut bahkan nasional.

Melalui gerakan ini, Dairi menegaskan komitmennya, dari hulu pertanian hingga ketahanan pangan, semua pihak harus jalan bersama.

Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin dan Syafrida Rachmawati Rasahan, serta jajaran terkait pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki mandat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya menjadi bagian yang dapat diawasi oleh Ombudsman.

"Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan menggunakan uang negara. Karena itu, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," ujar Fikri.

Gubernur Sumut Tekankan Mutu, Keamanan Pangan, dan Akuntabilitas

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Gubernur Sumatera Utara juga menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh SPPG. Pertama, memperkuat komitmen terhadap mutu dan keamanan pangan. Dalam hal ini, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus menjadi standar minimal yang tidak dapat ditawar.

Selain itu, kebersihan juru masak dan keamanan air harus dipastikan, serta sanitarian puskesmas perlu dilibatkan sebagai mitra dalam melakukan pengawasan secara rutin.

Kedua, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait agar proses distribusi maupun pengawasan Program MBG dapat berjalan secara optimal.

Ketiga, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka ruang bagi pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman dan DPRD. Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Keempat, memperhatikan kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG agar makanan yang disajikan sesuai dengan karakteristik daerah sekaligus dapat diterima dan disukai oleh anak-anak.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Kepala KPPG Medan yang membawahi Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium provinsi, pemeriksaan terhadap sampel dilakukan dari aspek kimia dan mikrobiologi.

Untuk pemeriksaan kimia, hasil pemeriksaan menunjukkan negatif. Sementara itu, pada pemeriksaan bakteri ditemukan dua sampel yang menunjukkan adanya bakteri, yakni sampel dari dapur dan sekolah.

Disampaikan pula bahwa biaya penanganan korban ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan rujukan ke RS Haji menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC).

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Andi Kusmawan menjelaskan bahwa pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap dua aspek, yakni kimia dan mikrobiologi.

Pada pemeriksaan kimia, sampel yang diperiksa antara lain ikan dencis botan, tahu goreng saus, sayur kol dan wortel, serta melon. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif terhadap parameter formalin, boraks, arsen, sianida, dan nitrit.

Untuk pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan pada 16 Agustus 2026 dengan menggunakan sampel makanan sisa dan muntahan, ditemukan beberapa hasil positif.

Pada sampel nasi putih ditemukan bakteri Bacillus cereus, sementara pada ikan dencis ditemukan Staphylococcus aureus. Pada sampel buah melon ditemukan E. coli, sedangkan sampel muntahan menunjukkan adanya Staphylococcus aureus.

Dari pemeriksaan tersebut, pada sampel lainnya tidak ditemukan penyebab keracunan makanan. Kejadian Berulang

Ombudsman menilai kejadian gangguan kesehatan dalam pelaksanaan Program MBG perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi kembali terjadi apabila pola kerja dan tata kelola tidak segera diperbaiki.

Berdasarkan data peristiwa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kejadian serupa telah terjadi satu kali pada 2025 dan empat kali pada 2026, dengan jumlah korban secara keseluruhan mencapai kurang lebih 800 orang.

Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang melakukan pelanggaran berat, termasuk merekomendasikan penutupan SPPG yang terbukti melakukan kesalahan serius.

Hal tersebut, menurutnya, telah didiskusikan dengan Kepala BGN. "Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," tegas Fikri.

Dorong KPPG dan Pemerintah Daerah Berkolaborasi

Selain persoalan keamanan pangan, Ombudsman juga menyoroti koordinasi antara KPPG dengan pemerintah daerah.

Fikri Yasin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPPG di tingkat lokal belum secara optimal berkoordinasi maupun melibatkan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti jumlah SPPG maupun lokasi SPPG yang berada di wilayahnya.

Kedepan, Fikri meminta KPPG dan Kantor Regional untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut" tegas Fikri Yasin.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting karena ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan MBG, pemerintah daerah pada akhirnya turut terlibat dalam penanganannya.

Masih Ada SPPG yang Belum Memiliki SLHS

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kantor Regional dan KPPG. Menurutnya, kedua pihak memiliki mandat dari BGN, tetapi berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat kondisi di mana koordinasi dan kolaborasi belum berjalan optimal.

Syafrida juga menyoroti masih adanya sekitar 200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), meskipun sebagian SPPG telah beroperasi hampir satu tahun. Beberapa di antaranya, menurut keterangan yang disampaikan dalam kegiatan, berada di wilayah Medan Johor dan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus didukung bersama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Herdensi, SPPG sebagai bagian dari pelaksana program harus memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan yang justru mengganggu pencapaian tujuan program.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," ujar Herdensi.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antara SPPG, KPPG, Kantor Regional, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan Program MBG terlaksana secara aman, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan publik. (Red/Tim)

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Asahan.

​Dalam suasana penuh keakraban, Dandim 0208/Asahan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kapolres Asahan beserta jajaran. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kodim 0208/Asahan dan Polres Asahan merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

​Pernyataan Dandim: "Silaturahmi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergitas TNI-Polri. Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, tentunya kita dapat bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat serta menjaga kondusivitas wilayah."

Lebih lanjut, Dandim menegaskan bahwa Kodim 0208/Asahan siap terus bersinergi dengan Polres Asahan dalam berbagai kegiatan. Fokus utamanya meliputi penjagaan keamanan, membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, serta mendukung program-program pemerintah daerah.

Sementara itu, Kapolres Asahan turut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Dandim 0208/Asahan. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin erat antara TNI dan Polri dapat terus ditingkatkan demi terciptanya rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

​Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Hal ini mencerminkan kuatnya soliditas serta komitmen bersama antara TNI dan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ironisnya, di tengah maraknya praktik ilegal ini, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan oknum TNI yang bertindak sebagai pelindung atau backing kegiatan haram tersebut. Kendati demikian, klaim keterlibatan oknum aparat ini masih memerlukan pembuktian serta investigasi mendalam.

​Jaringan Pengelola dan Titik Lokasi Perjudian

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat yang enggan disebutkan namanya, praktik perjudian ini diduga dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu.

Seorang pria yang dikenal dengan panggilan Asen disebut-sebut sebagai pihak yang menguasai sejumlah titik mesin ketangkasan, sementara seorang wanita bernama Cici berperan dalam pengaturan distribusi mesin serta koordinasi di lapangan.

​"Semua orang tahu lokasi perjudian ketangkasan tembak ikan di kawasan Medan Utara. Kalau hukum benar-benar ditegakkan, tidak mungkin tempat-tempat itu masih beroperasi," ungkap salah seorang warga dengan nada geram.

​Berdasarkan penelusuran, aktivitas ilegal ini diduga tersebar di berbagai titik rawan di Medan Utara, di antaranya:

1. Marelan Point: 2 titik
2. ​Jalan Jala: 1 titik
3. ​Kota Bangun: 3 titik
4. ​Mabar: 2 titik
   
5. Martubung (sekitar depan SPBU): 1 titik
6. ​Pasar 10 Helvetia (Gang Bima): 2 titik
7. ​Pasar 9 Helvetia (sekitar Cafe Lestari): 1 titik
8. ​Pasar 2 Timur (sekitar pabrik udang): 1 titik

​Uji Integritas Penegak Hukum

Keberadaan praktik perjudian yang dibiarkan berlangsung secara terbuka ini menjadi preseden buruk bagi kredibilitas institusi penegak hukum. Publik mempertanyakan komitmen kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat, khususnya jika terbukti ada oknum internal yang ikut membekingi bisnis ilegal ini.

​Dugaan keterlibatan oknum aparat tidak boleh dianggap angin lalu. Langkah penyelidikan yang transparan, objektif, dan tanpa kompromi harus segera dilakukan.

Jika terbukti ada keterlibatan oknum aparat, sanksi pemecatan hingga proses pidana harus dijatuhkan tanpa pandang bulu untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebaliknya, pihak-pihak yang namanya diseret dalam lingkaran hitam ini juga memiliki hak jawab untuk memberikan klarifikasi resmi.

​Bungkamnya Pihak Kepolisian

​Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada pejabat tinggi kepolisian melalui pesan singkat WhatsApp yakni Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak, serta Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, M.S.I.K. belum mendapatkan respons resmi.

​Sikap bungkam dari para petinggi kepolisian ini dikhawatirkan akan semakin mengikis kepercayaan masyarakat dan memicu kecurigaan adanya pembiaran terhadap sindikat perjudian di Medan Utara. Publik mendesak tindakan nyata, bukan sekadar janji manis pemberantasan penyakit masyarakat.

Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak kepolisian masih diperlukan untuk memastikan apakah informasi mengenai lokasi perjudian tersebut benar adanya, langkah penindakan yang telah dilakukan, serta ada atau tidaknya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas perjudian di kawasan Medan Utara.

Nilai tagihan tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah. Pihak vendor berharap perusahaan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai pekerjaan dan layanan yang telah diberikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Asatupro.com, PT PSSD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut, keagenan kapal, pengiriman logistik, serta ekspedisi muatan. Perusahaan tersebut melayani pengiriman kontainer domestik maupun internasional dan memiliki cabang operasional di Batam.

​Kantor pusat PT PSSD tercatat beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok G No. 5, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dan beralamat cabang Batam di Komp. Bumi Ayu Lestari, Jl. Raja Ali H, Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau.

​Terkait persoalan pembayaran tersebut, Kepala Cabang Batam PT PSSD, Harahap, mengatakan persyaratan administrasi dari pihak vendor disebut telah dipenuhi. Namun, menurutnya, kewenangan pembayaran berada pada manajemen perusahaan di Singapura.

​"Kendalanya tidak, persyaratan sudah memenuhi, namun saya tidak berwenang untuk pembayaran itu karena manajemennya di Singapura. Sudah ditanya dan jawaban dari sana sedang pengecekan," ujar Harahap saat dikonfirmasi.

​Sementara itu, pihak PT BUT mengaku kecewa karena tagihan yang diajukan belum juga mendapatkan penyelesaian meski telah beberapa kali mendatangi kantor PT PSSD di Batam.

​Perwakilan PT BUT, Jumatan, menyebut pembayaran tersebut telah tertunda sekitar empat bulan. Ia berharap persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa harus menempuh jalur hukum.

​"Sudah berjalan empat bulan belum ada pembayaran. Kami sudah tiga kali datang ke kantor, namun belum memberikan solusi dan selalu ada alasan yang sama. Kami hanya menuntut hak kami," kata Jumatan.

​Menurut Jumatan, apabila tidak terdapat penyelesaian dalam waktu dekat, pihaknya mempertimbangkan melayangkan somasi kepada PT PSSD. Jika langkah tersebut juga tidak mendapatkan respons, pihak vendor menyatakan akan mempertimbangkan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

​Ia juga mempertanyakan alasan kewenangan pembayaran yang disebut berada di manajemen Singapura, sementara pekerjaan dan kegiatan operasional perusahaan berlangsung di Batam.

​"Beroperasi di Batam, tapi kok disuruh nagih di Singapura, itu tidak masuk akal," ujarnya.

​Dalam pertemuan mediasi, pihak PT BUT masih memberikan kesempatan kepada PT PSSD untuk mengambil kebijakan dan menyelesaikan pembayaran dalam beberapa hari ke depan.

​Persoalan ini pada dasarnya merupakan sengketa pembayaran antara dua pihak yang memiliki hubungan kerja sama. Karena itu, penyelesaian melalui komunikasi, pemeriksaan dokumen kontrak, invoice, serta pemenuhan kewajiban masing-masing pihak menjadi langkah yang penting sebelum menempuh proses hukum.

​Hingga berita ini diterbitkan, Asatupro.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT PSSD maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan pembayaran tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik...

Misrayani, yang kini menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sebelumnya merasa dizalimi dan dikriminalisasi atas tudingan kasus pengadaan seragam sekolah di SMKN 1 Lubuk Pakam.

Ia menilai kasus tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Desi Novanda, oknum staf Tata Usaha di sekolah tersebut.

​"Saya tidak pernah menjanjikan atau melakukan kerja sama dengan oknum Dwi yang berdomisili di Tebing Tinggi berkaitan dengan penyediaan pakaian seragam sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam," ujar Misrayani kepada awak media di Medan, Minggu (16/8/2026).

​Perjuangan hingga ke Mabes Polri

​Demi memulihkan nama baiknya, Misrayani menempuh jalan panjang hingga mengadu langsung ke Mabes Polri di Jakarta sebanyak dua kali pada Februari 2026. Berkat atensi dari Bareskrim Polri melalui mekanisme teleconference bersama penyidik Polda Sumut, kebenaran akhirnya menemukan titik terang.

​Polda Sumatera Utara kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor: S.Tap/Henti/Sidik/358.b/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum untuk Misrayani serta kakaknya, Mis Iriawati.
​Dalam keterangannya, Misrayani menegaskan bahwa pengadaan seragam sekolah tersebut sama sekali bukan inisiatifnya, sebab ia menyadari tindakan tersebut melanggar hukum.

​"Coba tanyakan kepada staf Tata Usaha, Desi Novanda alias Nova, apakah saya sebagai kepala sekolah pernah menginstruksikan pengadaan baju seragam sekolah tersebut. Kemudian tanyakan juga kepada Dwi, apakah saya yang menyuruhnya menyiapkan baju seragam itu," tegasnya.

​Ia mengaku terkejut saat dilaporkan ke Polda Sumut, padahal dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Lubuk Pakam sejak 3 Agustus 2023. Terkait tudingan penggelapan atas sisa pembayaran seragam senilai lebih dari Rp200 juta, Misrayani memastikan hal itu tidak ada kaitannya dengan dirinya karena seluruh proses pengadaan berjalan di luar sepengetahuannya.

​Tempuh Jalur Hukum Balik

​Sebagai langkah perlawanan atas pencemaran nama baik, Misrayani melalui kuasa hukumnya, Farid Faturrahman, telah melaporkan Desi Novanda dkk ke Polres Deli Serdang. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/275/III/2026/SPKT/Polres Deli Serdang Polda Sumatera Utara tertanggal 12 Maret 2026, atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

​Selain itu, Misrayani juga menyesalkan tindakan sejumlah pihak yang telah memvonis dirinya sebagai narapidana di ruang publik padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Tindakan tersebut dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter.

​Dalam waktu dekat, Misrayani juga berencana melaporkan oknum-oknum yang telah mencemarkan nama baiknya melalui media sosial ke Polda Sumut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tokoh Masyarakat Desa Laut Dendang, Jinton Rumapea pada wartawan, Selasa (18/8/2026) mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Polrestabes Medan yang telah membantu warga sehingga terlaksana berbagai perlombaan menyemarakkan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di desa tersebut.

"Sudah 18 tahun lebih, baru kali ini kami bisa menyelenggarakan perlombaan untuk warga. Sebelum mengadakan lomba paginya warga melaksanakan upacara bendera dengan sangat sederhana, Adapun lomba yang terselenggara, panjat pinang, joget jeruk kaum ibu, estafet tepung kaum ibu, tarik tambang ibu-ibunya, joget bangku ibu-ibu dan berbagai perlombaan untuk anak-anak," urainya.

Selain bantuan dari Polrestabes Medan, panitia juga menerima bantuan dari Pengurus Ranting PBB Desa Laut Dendang.

Salah seorang warga yang juga peserta lomba, Ida Manullang menambahkan, dengan terselenggaranya berbagai perlombaan semarak HUT Ke-81 RI ini semakin meningkatkan solidaritas dan kerukunan antarwarga. Dia berharap, semoga setiap tahun acara ini bisa terus berlangsung.

"Terimakasih bantuannya bapak Kapolrestabes Medan, semoga bapak diberkati dan semoga setiap tahun kami bisa menyelenggarakan perlombaan untuk warga," pintanya.

Warga juga berharap kepada pemerintah agar mereka lebih diperhatikan soal penyaluran bantuan dan masalah pembebasan lahan. (Red/Tim)

AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar pada Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Upacara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus wujud sinergitas antarinstansi dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif," ujar AKP Verry Purba.

Kegiatan tersebut digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta surat undangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Nomor WP.2PAS.6.UM.01.01.2442 perihal acara Pisah Sambut Kepala Lapas.

Ia menjelaskan, acara serah terima jabatan tersebut berlangsung dari Kalapas lama, Davy Bartian, Bc.IP., S.Sos., M.M., kepada Kalapas baru, Sangapta Surbakti, S.Pd., M.H. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Imipas, pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, penayangan video kilas balik, pesan dan kesan Kalapas lama, hiburan, perkenalan Kalapas baru, kesan dan pesan mewakili pegawai, sambutan dan arahan oleh Kakanwil Ditjenpas Sumut, kesan dan pesan mewakili Forkopimda, hingga penyerahan kenang-kenangan.

"Acara berlangsung tertib dan lancar, dihadiri oleh unsur Forkopimda serta instansi vertikal yang ada di wilayah Pematang Siantar dan Simalungun," ucap AKP Verry Purba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabagtum mewakili Kakanwil Ditjenpas Sumut Bejo, A.Md.IP., S.H., M.H.; Ketua DPRD Simalungun Sugiyarto, S.E.; Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.I.K., M.M.; Kapolres Pematang Siantar AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H.; Kalapas Kelas IIA Pancur Batu Tri Bowo, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.; Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Erika Sari E. Ginting, S.H., M.H.; Kasrem 022/PT Letkol Inf Binsar Junianto Simanjuntak, S.I.P. mewakili Dandrem; Dandenpom I/1 Pematang Siantar Letkol CPM Haru Prabowo; Kajari Pematang Siantar Erwin Purba, S.H.; Kasipidum mewakili Kajari Simalungun Ardyansyah, S.H., M.H.; Asisten Administrasi Umum mewakili Wali Kota Pematang Siantar Dedi R.; perwakilan Kakan Kemenag Siantar Armansyah Pasaribu; Pimpinan Cabang BRI Pematangsiantar Alvin Nur Muhammad; serta Danki 2 Brimob Batalyon B Pematang Siantar AKP Rafles Manurung, S.Trk., S.I.K.

Kegiatan Pisah Sambut Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar tersebut berakhir pukul 11.15 WIB dalam keadaan aman dan berjalan baik.

"Kehadiran unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, TNI, Polri, perbankan, serta instansi vertikal lainnya menunjukkan hubungan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dengan seluruh stakeholder di wilayah Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, pihaknya memperkirakan situasi di lingkungan Lapas Kelas IIA Pematang Siantar akan tetap aman dan kondusif seiring proses adaptasi Kalapas baru terhadap personel, warga binaan, dan para pemangku kepentingan terkait. Kalapas baru juga diperkirakan akan melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas, sistem pengamanan, pembinaan warga binaan, serta administrasi sebagai langkah awal masa kepemimpinannya.

"Kami akan terus meningkatkan monitoring terhadap situasi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar pascapergantian pimpinan, serta membangun koordinasi dan komunikasi aktif dengan Lapas dan unsur Forkopimda lainnya," pungkas AKP Verry Purba.

Laporan : Bobby Sihite

Aksi tersebut diwujudkan melalui pembentangan 1.000 spanduk boikot yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Sumatera Utara. Gerakan itu disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam operasional hotel tersebut.

Ketua Umum AMPDT, Rico Nainggolan, mengatakan aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama yang menurutnya harus segera mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Gerakan aksi bentang 1.000 spanduk ini merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap hotel milik BUMN, Khas Hotel Parapat," ujar Rico.

Menurut Rico, tiga persoalan utama yang menjadi sorotan adalah dugaan pelanggaran pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, dugaan penggelapan pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta dugaan tidak dibayarkannya hak-hak pekerja, khususnya upah lembur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam aksi ini kami membawa tiga tuntutan utama, yakni dugaan pelanggaran pengelolaan IPAL, dugaan penggelapan pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta dugaan pembayaran upah karyawan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina AMPDT, Jhony Barimbing, menilai semangat kemerdekaan tidak akan memiliki makna apabila perusahaan milik negara masih diduga mengabaikan hak-hak masyarakat, lingkungan hidup, dan pekerja.

"Tidak ada kata merdeka bagi rakyat dan buruh selama Khas Hotel Parapat beroperasi bagaikan penjajah lokal yang diduga merusak lingkungan, tidak membayar pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta tidak memenuhi hak-hak pekerja. Jangan berlindung di balik status sebagai BUMN apabila benar terjadi pelanggaran," tegas Jhony.

Aksi bentang 1.000 spanduk tersebut dilaksanakan serentak di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Karo, serta Kota Medan dan Kota Pematangsiantar. Gerakan itu juga diklaim mendapat dukungan dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya Gemapedes, Milenial Tanah Karo, AMK Humbahas, Literacy Coffee, GEMPAR, Aliansi Gerakan Pemuda/Mahasiswa Samosir, PMKRI Cabang Medan, dan IMAIBANA.

Koordinator Wilayah AMPDT Kabupaten Simalungun, Choky Simarmata, menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk para pekerja, memperoleh hak-haknya secara adil.

"Semangat kemerdekaan harus dirasakan seluruh rakyat dan pekerja, bukan justru ternoda oleh praktik bisnis yang diduga mengabaikan kelestarian lingkungan serta hak-hak buruh," katanya.

AMPDT mendesak Kepala Danantara, BP BUMN, manajemen InJourney Hospitality, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasional Khas Hotel Parapat. Mereka juga meminta dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam aksi tersebut.

AMPDT menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Organisasi itu bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Khas Hotel Parapat maupun InJourney Hospitality belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tuduhan yang disampaikan AMPDT. Demi asas keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi apabila pihak terkait bersedia memberikan penjelasan.