Dalam pertemuan tersebut, rombongan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Ferdinand J. Laihad selaku Ketua Tim Penilaian Eliminasi Malaria menjelaskan bahwa kunjungan tim Kementerian Kesehatan memiliki tujuan khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria, terutama di daerah yang telah berhasil mencapai status eliminasi malaria.

Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keberhasilan tersebut. Melalui forum komunikasi bersama pemerintah daerah, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengantisipasi berbagai potensi yang dapat menyebabkan munculnya kembali kasus malaria.

"Kedatangan kami bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui forum komunikasi pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan status eliminasi malaria. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kapasitas pemerintah daerah maupun tenaga kesehatan dalam sistem kewaspadaan malaria," ujar Ferdinand.

Ia menambahkan, tim Kementerian Kesehatan juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi malaria di wilayah yang telah mencapai eliminasi. Langkah tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang berpotensi memicu terjadinya penularan kembali malaria.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan malaria secara berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh unsur pemerintah daerah dapat terus menjaga komitmen bersama sehingga status eliminasi malaria yang telah dicapai dapat dipertahankan melalui sistem kewaspadaan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor yang efektif," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Dairi, Vickner Sinaga, menyambut baik kehadiran Tim Kementerian Kesehatan dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap upaya pencegahan malaria di Kabupaten Dairi.

Bupati berharap kunjungan tersebut memberikan dampak positif dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan malaria serta semakin meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi munculnya kembali penyakit tersebut.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Kementerian Kesehatan. Semoga kehadiran tim membawa dampak yang positif bagi upaya pencegahan malaria di Kabupaten Dairi serta semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Vickner Sinaga.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Kesehatan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan terus memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan serta pengendalian malaria.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut diharapkan seluruh pihak telah bekerja sesuai dengan posisi dan tugas masing-masing, sehingga berbagai upaya yang dilakukan sudah berada pada tahapan pencegahan.

"Kita berharap seluruh pihak sudah menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing dan saat ini kita berada pada tataran pencegahan. Harapan kita tentu status eliminasi bisa dipertahankan di Kabupaten Dairi," katanya.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan status eliminasi malaria bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat.

"Semua ini akan bisa dilakukan apabila kita terus berkolaborasi dan bekerja sama. Dengan komitmen bersama, saya optimistis Kabupaten Dairi mampu mempertahankan status eliminasi malaria sekaligus memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat," tutup Bupati.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kewaspadaan malaria di Kabupaten Dairi, sekaligus mempererat koordinasi lintas sektor untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan malaria berjalan secara berkesinambungan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Dairi diharapkan mampu mempertahankan capaian eliminasi malaria serta mencegah terjadinya penularan kembali di masa mendatang.

Menurut Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ, bahwa memang jika dicermati ada indikasi kuat yang terkait penggelapan uang.

"Namun dengan dilakukannya penyiksaan dan penyekapan, meskipun pihak karyawan tersebut telah mengembalikan uang yang dicuri, merupakan indikasi dilakukannya perbuatan negatif demi uang," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Diketahui pada bulan Juli 2026 ini ada peristiwa heboh, di mana seorang pimpinan Perusahaan percetakan menjadi otak penyekapan anak buahnya karena mereka dituduh telah melakukan pencurian harta Perusahaan.

Alih-alih melapor ke Polisi, mereka berusaha mencari solusi sendiri agar sang tertuduh mau mengganti kerugian, melalui penyekapan dan penekanan.Kasus penyekapan di perusahaan percetakan ini pun menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo yang menegaskan harus diusut tuntas. Penyekapan ini disertai permintaan pengembalian uang yang dicuri. Akan tetapi setelah diberikan ganti rugi lebih besar dari uang yang dicuri, nyatanya karyawan tersebut tetap tidak dibebaskan.

Dijelaskan Mintarsih, tindakan penyekapan sesungguhnya juga pernah terjadi, yakni demi merebut kekayaan berupa saham pada Perusahaan taksi terbesar di Indonesia, dimana direkturnya yaitu Purnomo tega menyekap direktur yang merangkap sebagai pemegang saham, padahal merupakan kakak kandung dari Purnomo.

"Hal ini terjadi pada tahun 2015. Berikut kronologinya Direktur Purnomo yang pada usia remajanya pernah ditahan di Polsek Menteng, dan pada kesempatan lain ditahan di Polres Jaksel. Dengan bangganya hal itu diutarakan pada Buku Sang Burung Biru," ungkapnya.

Kebanggaan ini menggambarkan sifat Purnomo yang bangga dengan perbuatan kriminalnya. Dari rangkuman keterangan Mintarsih dan sumber terpercaya serta penelusuran jejak digital, pada usia dewasa Purnomo mengatur siasat dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah diabaikannya selama puluhan tahun.

Sasarannya adalah saham kakak kandungnya yaitu Mintarsih, yang telah berbakti sebagai direktur selama puluhan tahun dan mengorbankan kariernya sebagai dokter demi rayuan dari Purnomo juga sebagai pemegang saham yang sampai saat ini dividennya masih digelapkan dengan janji akan dibayarkan jika perusahaannya menjadi besar.

Selain itu, yang juga menjadi sasaran adalah saham dari keluarga Surjo Wibowo sebagai pemegang saham lainnya, yang tidak ada hubungan keluarga namun telah menyumbang keahlian dan uang dalam membesarkan Perusahaan taksi terbesar tersebut.

Jauh sebelumnya, masih di Perusahaan yang sama, pada tahun 1983, Direktur Purnomo telah menyingkirkan pemegang saham lain yang merangkap sebagai Direktur Teknik dan Komisaris yaitu Teguh Budiwan dan Jusuf Ilham.

Tak lama sepeninggalnya Ibunda (Siti Fatimah) pada 10 Juni tahun 2000, semakin nyata adanya upaya untuk pengambilalihan saham-saham dari saudara kandungnya yaitu Mintarsih dan pemegang saham keluarga Surjo Wibowo, yaitu Ny Janti Wirjanto, Elliana Wibowo serta Lani Wibowo.

Selanjutnya, terjadi penganiayaan oleh keluarga Direktur Purnomo, yang dilakukan oleh Purnomo bersama istri yaitu Endang Basuki, dan putrinya yaitu Noni Purnomo, dengan disaksikan oleh mantan suami Noni Purnomo, dr. Indra Marki Sp.PD. Visum et Repertum dan gugatan, yang dilakukan oleh Elliana Wibowo tidak membawa hasil.

Sayangnya naik banding ditolak walaupun naik banding itu sudah disahkan di pengadilan. Alasannya hanya karena saat pendaftaran naik banding berhasil disahkan, namun pembayaran naik banding telah tutup lebih cepat dari tutupnya pendaftaran baik banding, sehingga pembayaran baru berhasil masuk di hari berikutnya. Inilah keanehan yang terjadi.

Bulan berikutnya, terhadap Mintarsih dan orang lain dari pihak keluarga Surjo Wibowo dilakukan upaya penculikan yang disertai upaya untuk menabrak jika ada kesempatan baik. Korban dari pihak keluarga Surjo Wibowo akhirnya meninggal dunia akibat tabrak lari yang diduga dilakukan oleh sekelompok penculik.

Tim penculik tersebut terdiri dari 14 orang, yang rencananya, jika penculikan berhasil akan dialihkan ke tim 4 yang dalam pengakuan Purnomo melibatkan aparat.

Sistim penculikan ini ternyata masuk dalam notulen rapat. Hal ini diakui sendiri oleh tim penculik yang terdiri dari 14 orang, yang oleh para penculik kemudian dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juga ada bukti-bukti dari para penculik yang disahkan di Notaris (affidavit) dan pernyataan-pernyataan di atas materai.

Lantaran gagal dalam upaya sebelumnya, dan tidak sabar menunggu hasil penculikan terhadap saudara kandungnya, pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2000, dilakukanlah penggelapan saham warisan yang juga gagal lewat hukum.

Dengan gagalnya penggelapan saham ini, maka siasat berganti menjadi upaya penangkapan dan menyeret saudara kandungnya dengan surat ke Kepolisian tentang penangkapan dan membawa Mintarsih sebagai tersangka untuk ditahan di Kepolisian sampai proses penyelidikan selesai hanya cukup dengan pasal karet. Alasannya-pun aneh yaitu "perbuatan tidak menyenangkan", yang sempat tersebar dalam berita-berita utama televisi.

Pewarta mencoba meminta keterangan lebih lengkap, dan selanjutnya Mintarsih menerangkan bahwa sembari menggerogoti asset Perusahaan, pada tahun 2015 Purnomo mengundang semua pemegang saham untuk mengikuti RUPS yang Kembali diselenggarakan, setelah puluhan tahun tidak diadakan. Yang ditargetkan adalah saham-saham dari keluarga pemegang saham Surjo Wibowo dan Mintarsih.

MANIPULASI NOTULEN RAPAT

Meskipun diliputi rasa was-was, Mintarsih tetap memberanikan diri untuk hadir. Namun kenyataannya, Mintarsih malah disekap di ruang gelap sampai RUPS hampir selesai. Dan di saat itulah harta Mintarsih dirampas, dengan manipulasi notulen rapat yang memuat pengakuan atas nama Mintarsih, padahal Mintarsih sendiri tidak tahu menahu karena sedang disekap di ruang gelap.

Ada kejanggalan lainnya, di mana Notaris mencantumkan nama Mintarsih, walaupun pada saat rapat, Mintarsih berada di ruang penyekapan dan baru dilepas beberapa saat sebelum rapat selesai. Akibatnya, hilanglah hampir seluruh saham Mintarsih dan keluarga Surjo Wibowo di perusahaan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penyekapan di perusahaan raksasa dapat dilakukan juga untuk merampas saham. Sehingga akhirnya, saham Perusahaan besar tersebut hanya dikuasai oleh Purnomo, Chandra (seorang Brigjen Polisi), dan putra putri mereka. Maka dengan modal terbatas, hampir semua saham dapat beralih ke Purnomo Prawiro dan alm. Brigjen Chandra dan putra putri mereka.

Dugaan tersebut muncul setelah Sekwan tidak mampu memberikan jawaban yang pasti terkait kerusakan pintu kamar mandi yang diduga terjadi akibat kesalahan pengukuran. Pintu baru yang dibeli menggunakan anggaran daerah terlihat tidak sesuai dengan ukuran kusen, sehingga diduga dipotong agar dapat dipasang.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan, hingga potensi kerugian terhadap barang yang telah dibeli menggunakan uang rakyat.

Saat dikonfirmasi Asatupro.com, Roy Susanto Siagian ditanya apakah tukang yang mengerjakan akan menanggung kerugian atas pintu yang terpaksa dipotong tersebut. Namun, jawaban yang disampaikan justru dinilai tidak memberikan kepastian.

"Nanti akan kita perbaiki. Bisa diganti, bisa diperbaiki sesuai ini nanti," jawab Roy Susanto Siagian saat ditemui di Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (1/7/2026).

Pernyataan itu dinilai terkesan asal bunyi karena tidak menjelaskan secara tegas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan pintu tersebut, apakah akan diganti dengan yang baru atau hanya diperbaiki. Padahal, pekerjaan tersebut menggunakan anggaran daerah yang semestinya dikelola secara cermat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan terhadap proyek ini juga semakin menguat mengingat pekerjaan pemeliharaan gedung tersebut sebelumnya direncanakan melalui mekanisme penyedia, namun kemudian dialihkan menjadi swakelola.

Perubahan metode pelaksanaan itu dinilai harus disertai alasan yang jelas serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penggunaan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pengawasan Aset dan Keuangan Negara (LPAKN) Kota Padangsidimpuan, Akhirson Karo Karo, mengingatkan agar perubahan metode pengadaan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Perubahan dari penyedia menjadi swakelola bukan persoalan sederhana. Jangan sampai alasan kebutuhan mendesak justru menjadi celah untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegas Akhirson, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam proyek pemerintah wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, diawasi secara optimal, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah. (MN)

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Deli Serdang, Kombes Pol. Dr. Josua Tampubolon, S.H., M.H., tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Pasca pelaksanaan operasi, dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum (APH) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas tindakan yang dinilai sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, Selasa, (7/7/2026).

Mereka berharap operasi serupa tidak berhenti pada satu lokasi, melainkan dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh tempat hiburan malam maupun lokasi lain yang diduga berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.

Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Para tokoh masyarakat juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan komitmen pemberantasan narkotika di Kabupaten Deli Serdang semakin kuat dan mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif, sekaligus menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

(Red/Tim)

Personel Koramil 13/Buntu Pane (BP) melaksanakan nobar bersama masyarakat menyaksikan pertandingan babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menampilkan permainan terbaiknya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Portugal dan memastikan langkah ke babak berikutnya.

Sementara itu, personel Koramil 14/Bandar Pasir Mandoge (BPM) juga menggelar nobar bersama masyarakat dengan menyaksikan laga antara Amerika Serikat menghadapi Belgia. Dalam pertandingan tersebut, Belgia tampil dominan dan berhasil menundukkan Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 4-1, sekaligus mengamankan tiket menuju perempat final.

Kegiatan nobar yang dilaksanakan di berbagai Koramil jajaran Kodim 0208/Asahan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak menikmati jalannya pertandingan sembari menjalin kebersamaan dengan para prajurit TNI.

Komandan Kodim 0208/Asahan menegaskan bahwa kegiatan nobar merupakan salah satu sarana komunikasi sosial yang efektif dalam mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui momen olahraga dunia seperti FIFA World Cup 2026, diharapkan tercipta suasana yang harmonis, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kebersamaan antara TNI dan masyarakat di wilayah teritorial Kodim 0208/Asahan.

Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Selasa (7/7/2026), beras kualitas bawah I diperdagangkan rata-rata Rp14.700 per kilogram, sedangkan kualitas bawah II berada di kisaran Rp14.500 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas medium I tercatat Rp16.350 per kilogram dan medium II Rp16.150 per kilogram.

Untuk kategori premium, beras kualitas super I dijual sekitar Rp17.650 per kilogram, sedangkan super II mencapai Rp17.150 per kilogram.

Pengamat pangan menilai stabilnya harga beras mencerminkan pasokan yang masih terjaga di berbagai daerah.

"Ketersediaan stok yang cukup dan distribusi yang berjalan lancar menjadi faktor penting dalam menjaga harga beras tetap stabil," ujarnya.

Berbeda dengan beras, komoditas cabai masih menjadi penyumbang harga tertinggi di kelompok pangan segar.

Cabai rawit merah tercatat mencapai Rp62.150 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp50.900 per kilogram dan cabai merah besar sekitar Rp50.050 per kilogram.

Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, harga bawang merah berada di level Rp46.900 per kilogram, sementara bawang putih dipasarkan sekitar Rp44.000 per kilogram.

Di sektor protein hewani, telur ayam ras dijual rata-rata Rp29.100 per kilogram, daging ayam ras segar Rp36.700 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp150.400 per kilogram.

Adapun harga gula pasir premium tercatat Rp20.300 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.050 per kilogram.

Sementara minyak goreng curah dipasarkan sekitar Rp20.550 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan masih berada di kisaran Rp23.400 hingga Rp24.250 per liter.

Pelaku pasar memperkirakan harga beras masih berpotensi stabil dalam beberapa waktu ke depan selama pasokan dari sentra produksi tetap terjaga.

Namun, komoditas hortikultura seperti cabai diprediksi masih berfluktuasi mengikuti kondisi cuaca, hasil panen, dan kelancaran distribusi antarwilayah.

Masyarakat diimbau menjadikan harga rata-rata nasional sebagai acuan, karena harga di setiap daerah dapat berbeda sesuai kondisi pasokan dan biaya distribusi.

Pria tersebut diamanakan oleh Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang berinisial AS,(46) warga Jl. Sei Belumai Hilir, Dusun 1, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang beserta barang bukti 1 plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, uang tunai Rp. 150.000, 3 plastik klip transparan berisikan sabu berat bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 timbangan elektrik warna hitam, 1 tas selempang warna hitam, 1 blok pastik klip transparan serta 1 alat hisap shabu atau bong.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si melalui Kasat Res Narkoba Kompol Dr. Ferry Kusnadi, SH. MH dalam konfirmasinya menyampaikan bahwa Sat Res Narkoba telah berhasil melakukan penangkapan pelaku peredaran narkoba jenis sabu melalui infomasi dari masyarakat.

"Kami mendapat infomasi dari masyarakat bahwa ada pria di Jalan Sei Blumei yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu kemudian personil langsung menuju tempat yang telah di infomasikan masyarakat setelah sampai di lokasi personil langsung mengamankan pelaku dan barang bukti narkoba jenis sabu dan langsung membawa pelaku ke Mapolresta Deli Serdang untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut" terang Kasat Narkoba.

"Kepada Pelaku kita jerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 ttg Narkotika juncto Pasal 609 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 2023 ttg KUHP jo UU nomor 1 tahun 2026 ttg Penyesuaian Pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun" ungkapnya.

Pantauan awak media Senin (6/7/2026) sepanjang jalan SM Raja Medan ada puluhan pohon ditebang habis sehingga tak terlihat lagi pemandangan hijau dari daun – daun yang menyejukkan jalanan.

Apakah penebangan pohon diduga secara masal ini merupakan program pemerintah atau adanya kepentingan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan? Pasalnya ada beberapa pohon ditebang tepat didepan lahan kosong dan juga didepan toko.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Melvi Marlabayana, ST, M.Si saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait banyaknya pohon sehat dan segar ditebang tidak memberikan jawaban, meski terlihat centang dua diponselnya.

Tak hanya konfirmasi melalui pesan WA, awak media juga mencoba konfirmasi melalui sambungan seluler, lagi – lagi ibu Kadis tidak mengangkat ponselnya. Seolah tutup mata dan tidak memberi respon sedikitpun atas konfirmasi yang ditujukan kepadanya.

Jalan SM Raja Medan yang tadinya sejuk dengan adanya pohon – pohon rindang dipinggir jalan, kini yang tampak seperti kota yang semrawut.

Dimohon kepada bapak Wali Kota MedanRico Tri Putra Bayu Waas agar mengevaluasi kinerja Kadis yang membidangi Lingkungan Hidup Kota Medan

Menurut Nezar, kehadiran UAS ke Kutai Barat semata-mata untuk memenuhi undangan menyampaikan ceramah keagamaan kepada umat Islam. Karena itu, aksi penghadangan dinilai tidak mencerminkan semangat toleransi, penghormatan terhadap tamu, serta kebebasan menjalankan kegiatan keagamaan yang dijamin konstitusi.

"Kami meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka atas peristiwa ini. UAS datang sebagai tamu untuk memenuhi undangan menyampaikan ceramah kepada umat Islam. Namun mengapa justru ada pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengganggu kegiatan tersebut," ujar Nezar, Senin (6/7/2026).

Ia mempertanyakan alasan sekelompok massa melakukan penghadangan terhadap seorang ulama yang datang atas undangan masyarakat. Menurutnya, apabila terdapat keberatan terhadap penyelenggaraan kegiatan, hal tersebut seharusnya disampaikan kepada panitia, bukan kepada penceramah yang diundang.

"Kalau memang ada keberatan terhadap kegiatan itu, seharusnya disampaikan kepada panitia penyelenggara, bukan kepada ulama yang hanya memenuhi undangan. Terlepas dari perbedaan apa pun, setiap tamu harus dihormati," tegasnya.

Nezar juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyelenggaraan kegiatan keagamaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Selain itu, ia menyesalkan dugaan tindakan sejumlah oknum organisasi masyarakat yang dinilai menghalangi warga negara menjalankan aktivitas keagamaan.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada pihak yang menghalangi hak tersebut, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, rombongan Ustaz Abdul Somad mendapat aksi penolakan saat tiba di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat, sebelum menghadiri Tabligh Akbar.

Kepala Seksi Humas Polres Kutai Barat, Iptu Sukoco, membenarkan adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Dayak.

"Benar ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga Kutai Barat menyampaikan penolakan terhadap kehadiran UAS. Jumlahnya sekitar 20 hingga 25 orang," ujar Sukoco kepada wartawan.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah orang menghadang iring-iringan kendaraan rombongan UAS. Beberapa di antaranya bahkan terlihat naik ke atas kendaraan pengawal. Meski demikian, aparat gabungan Polri dan TNI berhasil mengendalikan situasi sehingga kondisi tetap aman dan kondusif.

Sukoco menjelaskan, aparat telah menerapkan strategi pengamanan dengan mengubah susunan iring-iringan kendaraan. Kendaraan yang dihentikan massa bukan kendaraan yang ditumpangi UAS, melainkan mobil pengawal.

"Seolah-olah UAS berada di mobil itu, padahal beliau sudah berada di kendaraan lain dan lebih dahulu melintas. Saat mereka memeriksa kendaraan tersebut, ternyata UAS tidak berada di dalamnya," jelasnya.

Meski sempat terjadi aksi penolakan, kegiatan Tabligh Akbar yang dihadiri Ustaz Abdul Somad tetap berlangsung sesuai jadwal dengan pengamanan aparat keamanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, aktivitas perjudian tersebut berlangsung hampir setiap hari dan disebut mulai beroperasi sejak siang hingga dini hari. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena lokasi permainan berada tidak jauh dari permukiman warga.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku aktivitas perjudian itu sudah berlangsung cukup lama dan dikunjungi pemain dari berbagai daerah.

"Sekitar pukul 14.00 WIB permainan sudah mulai. Banyak orang berdatangan menuju lokasi. Kami heran karena aktivitas itu berlangsung terang-terangan," ujar sumber kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026).

Warga juga menyebut nama seorang pria berinisial "Mada Sebayang " yang diduga berperan sebagai pengelola atau bandar dalam aktivitas tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan maupun klarifikasi dari pihak yang bersangkutan terkait informasi tersebut.

Tak hanya dadu, judi tembak ikan dan warga juga menduga kawasan itu turut menjadi lokasi peredaran narkotika jenis sabu. Dugaan tersebut, menurut warga, semakin menambah kekhawatiran masyarakat karena lokasi berada di tengah permukiman.

"Kami khawatir dampaknya terhadap anak-anak dan generasi muda. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak lingkungan kami terutama anak-anak yang masih bersekolah," kata warga lainnya.

Maraknya dugaan praktik perjudian tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas penegakan hukum. Warga berharap aparat penegak hukum, khususnya Polsek Tiga Binanga, Polres Tanah Karo, hingga Polda Sumatera Utara segera turun melakukan penyelidikan dan penindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

Masyarakat menilai perjudian yang berlangsung secara terbuka berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta memicu tindak pidana lainnya.

Di balik gemerlap lampu dan dentuman musik, keresahan masyarakat kembali mencuat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut, pada Minggu (5/7/2026).

Sejumlah warga mendesak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, S.I.K., M.H., beserta jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut agar turun langsung melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan peredaran narkotika yang disebut-sebut masih terjadi di tempat hiburan malam tersebut.

Salah seorang warga bermarga Pangaribuan, yang mengaku pernah berkecimpung di dunia hiburan malam, menyampaikan dugaan bahwa peredaran pil ekstasi masih berlangsung di lokasi itu. Ia bahkan menyebut adanya sejumlah pihak yang diduga mengetahui aktivitas tersebut.

"Kami berharap apabila memang terdapat pelanggaran hukum, aparat penegak hukum mengusutnya secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran," ujarnya, Minggu malam (5/7/2026).

Sorotan masyarakat dinilai bukan tanpa alasan. Pada tahun 2024, mantan pengelola Koin Bar berinisial 'H' alias 'M' pernah menjalani proses hukum terkait dugaan peredaran pil ekstasi. Dalam persidangan juga sempat muncul keterangan mengenai seseorang berinisial 'BS' yang disebut berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hingga kini, warga mengaku belum mengetahui perkembangan resmi terkait pencarian terhadap yang bersangkutan.

Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah aparat kepolisian pada tahun 2025 kembali mengungkap perkara narkotika di wilayah Pematangsiantar dengan barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi.

Menanggapi informasi yang disampaikan masyarakat, Kasat Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, AKP Irwanta Sembiring SH MH, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Akan kami lidik dan tindak tegas. Terima kasih informasinya," ujar AKP Irwanta Sembiring melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.

Masyarakat berharap komitmen tersebut segera diwujudkan melalui langkah-langkah penyelidikan dan penegakan hukum yang profesional.

Warga juga meminta apabila tidak ditemukan adanya tindak pidana, hasil penyelidikan dapat disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, masyarakat berharap proses penegakan hukum dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Koin Bar belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi atas berbagai dugaan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. (Red/Tim)

Wakil Ketua PD Al Washliyah Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, mengatakan regulasi tersebut merupakan langkah tepat di tengah keresahan yang dirasakan banyak orang tua terhadap semakin maraknya fenomena perilaku penyimpangan seksual sejenis di lingkungan masyarakat, termasuk di Kota Medan.

"Selama ini banyak orang tua yang mengeluhkan kepada kami, resah melihat perilaku menyimpang ini semakin terang-terangan dipertontonkan, baik di media sosial maupun di ruang publik. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 ini menegaskan bahwa negara memandang serius persoalan ini, karena dampaknya bukan hanya pada moral, tapi juga pada ketahanan sosial dan masa depan generasi bangsa," ujar Mulia, Minggu (5/7/2026).

Mulia menjelaskan, dalam perspektif Al Washliyah sebagai organisasi Islam yang sejak awal berkhidmat pada dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, penyimpangan orientasi seksual sejenis bukan sekadar pilihan personal yang harus dibiarkan atas nama kebebasan individu, melainkan persoalan yang menyentuh fitrah, akidah, dan tatanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

"Islam mengajarkan bahwa pernikahan dan keluarga dibangun di atas fitrah laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi. Ketika penyimpangan ini dibiarkan menyebar tanpa kendali, yang terancam bukan hanya nilai agama, tapi juga struktur sosial, institusi keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan mental generasi muda," katanya.

Ia menambahkan, Perpres 111/2025 memberi ruang dan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan turunan yang mendukung ketahanan sosial dan budaya di wilayahnya masing-masing.

"Karena itu, kami dari Al Washliyah Kota Medan mendorong Pemerintah Kota Medan bersama DPRD untuk berinisiatif melahirkan Peraturan Daerah yang secara tegas melarang segala bentuk aktivitas dan propaganda LGBT di Kota Medan. Ini bukan soal mendiskriminasi seseorang secara personal, tapi soal melindungi ruang publik, anak-anak, dan generasi muda kita dari normalisasi perilaku yang bertentangan dengan agama, Pancasila, dan norma kesusilaan," tegas Mulia.

Lebih jauh, Mulia mengimbau agar keluarga dan sekolah memperkuat fungsi pengawasan, terutama terhadap penggunaan gawai dan konten digital anak, serta mendorong Majelis Pendidikan dan lembaga dakwah Al Washliyah untuk aktif memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola komunikasi dan pengasuhan yang sehat.

"Al Washliyah akan terus berada di garis depan bersama ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan Kota Medan menjadi kota yang ramah keluarga dan berpegang pada nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal," pungkasnya.

Lokasi penimbunan BBM ilegal tersebut berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) milil PTPN 2 Kebun Sampali.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, aktivitas di dalam gudang tersebut hanya terlihat pada malam hari.

"Sering terlihat mobil keluar masuk ke dalam gudang, terutama malam hari. Kami tahu itu gudang tempat penampungan BBM Ilegal, diduga pemiliknya Napitupulu alias Napit dan Dugong atau Bambang Anto, kata warga, Minggu (05/07/2026).

Warga juga menambahkan bahwa mobil tangki besar berwarna putih biru kerap masuk ke dalam gudang secara berkala. Aktivitas ini berlangsung rutin dan terkesan tanpa pengawasan hukum.

Akses menuju lokasi penimbunan BBM ilegal tersebut dijaga oleh sejumlah preman dengan portal yang sengaja dipasang di jalan masuk areal gudang, seolah harus ada ijin.

Salah seorang sumber yang namanya tak mau di sebut mengungkapkan. Dugong sendiri dikenal sebagai pemain lama dalam bisnis BBM ilegal. Ia sempat memiliki gudang di Jalan H. Aniv namun tutup kemudian memilih bekerjasama dengan Napit yang diketahui pemilik gudang sekaligus bertugas memasarkan BBM ilegal tersebut ke berbagai industri.

"Napit ini dikenal di kawasan industri bang!!. Ia bekerja di salah satu perusahaan jasa transportir pengangkut BBM. Jadi kadang mobil truk tangki biru putih milik perusahaan itu yang jemput solar untuk dijual ke industri. "Kata sumber kepada media.

Aktivitas penimbunan BBM ilegal ini melanggar hukum dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda hingga Rp60 miliar.

Fenomena penimbunan BBM ilegal seperti ini merugikan negara dari sisi kerugian pajak dan distribusi energi, serta mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Ironisnya, meski keberadaan lokasi tersebut diketahui beroperasi secara terang terangan, namun upaya dari aparat kepolisian Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, hingga kini belum melakukan penindakan apapun.

Bahkan, awak media berulang menyampaikan kepada Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumut melalui pesan WhatsApp.

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Aek Tampang, Lingkungan VI, Gang Alaman Bolak, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Minggu (5/7/2026), disambut antusias oleh warga setempat. Dalam suasana penuh kekeluargaan, bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia Boby Nasution.

Selain menyapa warga, Aspiadi Nasution juga menyempatkan diri bertemu dan berbagi dengan para abang-abang pengemudi becak bermotor. Kehadiran para pengemudi becak dinilai memiliki peran penting sebagai ikon transportasi lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Padangsidimpuan.

Aspiadi Nasution mengatakan, peringatan ulang tahun Boby Nasution tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

"Semangat yang selalu ditunjukkan Pak Boby Nasution dalam mengabdi kepada masyarakat menjadi inspirasi bagi kami untuk terus hadir dan berbagi. Kami juga ingin menyapa para abang becak yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut kehidupan Kota Padangsidimpuan. Semoga di usia ke-35 tahun ini, Pak Boby senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam memimpin serta membawa Sumatera Utara semakin maju," ujar Aspiadi.

Dalam kegiatan tersebut, Aspiadi didampingi tokoh pergerakan pemberantasan narkoba di Kota Padangsidimpuan, Saut Harahap, serta Pengurus Relawan Boby Nasution Kota Padangsidimpuan, Rahmat Saleh Nasution.

Saut Harahap mengapresiasi kegiatan sosial yang dilaksanakan Relawan Boby Lovers Pusat. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat kecil, termasuk para pengemudi becak bermotor, merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang harus terus dipelihara.

"Abang-abang becak adalah bagian dari wajah Kota Padangsidimpuan. Mereka setiap hari melayani masyarakat dan mencari nafkah dengan penuh semangat. Sudah sepantasnya mereka juga mendapat perhatian dalam kegiatan sosial seperti ini," katanya.

Sementara itu, Rahmat Saleh Nasution menyampaikan bahwa Relawan Boby Nasution Kota Padangsidimpuan akan terus mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan yang membawa manfaat nyata bagi warga.

Warga dan para pengemudi becak bermotor yang menerima bantuan mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka berharap kegiatan berbagi seperti ini terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas ulang tahun ke-35 Boby Nasution, disertai harapan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah demi kemajuan Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat. (MN)

Masyarakat menganggap aktivitas tersebut dapat mencoreng nama baik wilayah mereka sebab aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu masyarakat Desa Air Joman Baru menyampaikan bahwa aktivitas tersebut dapat menjatuhkan martabat masyarakat disana karena kegiatan tersebut ditentang oleh Pemerintah.

Hal tersebut bukan hanya dikarenakan aktivitasnya yang merupakan kegiatan ilegal, tetapi resiko daripada aktivitas tersebut juga dapat membahayakan keselematan jiwa para calon PMI yang akan berangkat.

Akomodasi yang digunakan jauh sekali dari kata layak, dan sama sekali tidak memikirkan faktor keselamatan. Warga tersebut juga mengatakan apabila hendak menjadi PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) hendaklah yang sesuai prosedur dan mengikut aturan yang berlaku, sebab kegiatan tersebut dilindungi oleh negara yang artinya tidak beresiko untuk keselamatan jiwa para calon pekerja.

Salah satu Kadus di Desa Air Joman Baru juga menambahkan bahwa ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sulitnya melakukan pengurusan permit di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masih banyak masyarakat yang memilih menjadi PMI secara Ilegal.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyentuh hingga ke akar-akarnya, termasuk para pihak yang ikut menikmati aliran dana.

"Kami meminta APH, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian, untuk bergerak cepat. Jangan hanya berhenti pada pelaku utama, tetapi tangkap juga oknum-oknum yang menerima aliran dana dari kasus ini. Siapa pun mereka, jika terbukti bersalah, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum," ujar Aminullah dalam keterangan persnya di Jakarta.

Menurut Aminullah, pengusutan yang transparan dan menyeluruh sangat penting untuk menjaga integritas instansi penegak hukum dan kementerian terkait, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.

Duduk Perkara Kasus Wamen Imipas Silmy Karim
Kasus yang menimpa Silmy Karim, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Fokus penyelidikan APH mengarah pada dugaan penyelewengan anggaran dan penerimaan gratifikasi atau suap yang melibatkan sejumlah proyek pengadaan serta kebijakan strategis saat sang pejabat mengemban tugas di sektor terkait.

Fakta persidangan dan hasil penyelidikan awal dari APH mengindikasikan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang mengalir ke beberapa pihak, termasuk sejumlah oknum pejabat dan fasilitator yang diduga ikut memuluskan transaksi ilegal tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Aparat Penegak Hukum terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti digital serta dokumen keuangan. Di sisi lain, pihak penasihat hukum Silmy Karim menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

PP GP Al Washliyah menyatakan akan terus mengawal jalannya kasus ini agar proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Terpantau, Mobil Truk box warna Kuning terlihat sedang antri mengisi BBM jenis Solar di SPBU Letda Sujono Titi Sewa, Jumat (3/7/2026).

Diketahui kendaraan tersebut sering mengisi BBM Solar atau yang dikatakan lansir nantinya dikumpulkan di gudang penimbunan BBM Ilegal, dan ini menjadi saksi dan bukti, benar mafia migas melakukan hal yang melanggar peraturan negeri ini alias ilegal.

Wadow! Hal yang lebih miris lagi, diduga petugas SPBU sudah terima uang suap, alias "uang cor" dari mafia migas tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian negara dan memperkaya/menguntungkan pribadi mafia migas tersebut.

Sementara, awak media ini, Sabtu (4/7/2026), mengkonfirmasi Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, S.H., M.H, terkait hal itu. "Terima kasih infonya, kami tindak lanjuti," ujarnya, Minggu subuh, (5/7/2026).

Begitu juga halnya, awak media ini mengkonfirmasi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvjin Simanjuntak, S.I.K., M.H, dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K, sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan, belum mendapat jawaban sama sekali.