Dalam keterangannya, IPTU Ivan Roni Purba menjelaskan bahwa pelaksanaan KRYD merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Polres SimalungunPolda Sumatera Utara berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat. Melalui KRYD ini, kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mencegah dan memberantas berbagai penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban," ujar IPTU Ivan Roni Purba.

Ia mengungkapkan, sasaran utama dalam kegiatan KRYD tersebut meliputi berbagai bentuk penyakit masyarakat yang selama ini dinilai meresahkan warga. Di antaranya adalah premanisme, perjudian, peredaran minuman keras ilegal, prostitusi, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kepemilikan senjata tajam tanpa hak, balap liar, geng motor, hingga tindak kriminal lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun.

Menurut IPTU Ivan, langkah tersebut diambil karena berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan itu memiliki dampak langsung terhadap rasa aman warga. Karena itu, Polres Simalungun tidak hanya hadir untuk melakukan penindakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak memberi ruang terhadap premanisme dan aksi pemerasan, tidak terlibat dalam perjudian baik secara langsung maupun daring, serta menjauhi penyalahgunaan dan peredaran narkoba," ucapnya.

Lebih lanjut, IPTU Ivan juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah munculnya gangguan kamtibmas, khususnya yang melibatkan kalangan remaja.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap pergaulan anak perlu diperkuat agar mereka tidak terjerumus ke dalam aktivitas geng motor, balap liar, maupun bentuk kenakalan remaja lainnya yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras ilegal serta menghindari kepemilikan senjata tajam tanpa hak.

"Peran masyarakat sangat penting. Kami berharap warga ikut peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan Kepolisian 110. Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, potensi gangguan keamanan bisa dicegah sejak dini," ungkap IPTU Ivan.

Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Simalungun untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan situasi wilayah yang kondusif. Di tengah tantangan gangguan keamanan yang semakin beragam, pendekatan preventif dan persuasif dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Namun demikian, Sat Reskrim Polres Simalungun memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang terbukti meresahkan masyarakat.

IPTU Ivan menegaskan, Sat Reskrim Polres Simalungun berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan humanis demi terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan semangat Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang terus dipegang dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui kegiatan KRYD, Polres Simalungun ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang siap menjaga ketertiban di setiap lini kehidupan warga.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian kolektif, Polres Simalungun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menciptakan Simalungun yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari penyakit masyarakat.

Keputusan itu diambil setelah Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada wartawan dan seluruh insan pers melalui video yang diunggah di akun Instagram @hotmanparisofficial, Senin (20/7/2026).

Sebelumnya, MIO Indonesia berencana menyampaikan Dumas ke Polda Metro Jaya pada Senin malam sekitar pukul 20.00 WIB. Langkah tersebut disiapkan menyusul pernyataan Hotman Paris saat konferensi pers yang dinilai merendahkan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Namun, sebelum rencana pengaduan tersebut dilakukan, Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf.

"Pernyataan maaf dari saya, Hotman Paris. Sehubungan dengan pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampidsus yang mengatakan, 'Lo punya otak enggak sih?'," kata Hotman.

Hotman juga menjelaskan, pernyataan tersebut terlontar ketika dirinya berada dalam kondisi emosi setelah menerima dua pertanyaan secara beruntun dari wartawan.

Permintaan maaf tersebut kemudian mendapat respons dari Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie. Ia menilai sikap terbuka Hotman Paris merupakan langkah yang patut dihargai.

"Rencananya hari ini, Senin (20/7/2026), sekitar pukul 20.00 WIB kami dari organisasi MIO Indonesia akan membuat Dumas ke Polda Metro Jaya. Namun, sebelum Dumas dilakukan, dia (Hotman Paris Hutapea) telah meminta maaf secara terbuka di media," kata Prayogie.

Atas dasar itu, MIO Indonesia memastikan tidak melanjutkan rencana Dumas.

"Kami menghormati apa yang telah dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea dengan menyampaikan permohonan maaf," ujarnya.

Meski demikian, Prayogie menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut tidak menghapus pelajaran penting dari polemik tersebut. Menurut dia, setiap orang, tanpa memandang jabatan, kekayaan, profesi, maupun status sosial, tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Kesetaraan hukum tidak ada kasta. Tidak ada yang istimewa karena seseorang merasa sebagai pejabat, pengacara kondang, atau karena merasa kaya dan hebat dari yang lain sehingga merasa harus mendapat layanan istimewa," tegas Prayogie.

Ia menambahkan, hukum harus berlaku kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran tanpa membedakan status sosial yang melekat pada dirinya.

"Sejatinya hukum hanya akan berlaku efektif kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan, terlepas dari status sosial yang melekat pada seseorang, tanpa pilih bulu," katanya.

Ada Perbedaan antara Menolak Menjawab dan Merendahkan

MIO Indonesia sebelumnya menilai, respons Hotman Paris terhadap pertanyaan wartawan telah melewati batas kepatutan dalam berkomunikasi dengan insan pers.

Namun, Prayogie menegaskan, MIO Indonesia tidak pernah mempersoalkan hak narasumber untuk tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut dia, persoalannya terletak pada cara merespons pertanyaan tersebut.

"Bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi sekaligus menggali keterangan dari narasumber agar mendapatkan data yang valid. Itu merupakan bagian dari proses kerja jurnalistik dan penerapan prinsip disiplin verifikasi yang profesional serta dilindungi hukum," ujarnya.

Ia mengingatkan, wartawan memiliki fungsi kontrol sosial dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan publik atas informasi yang valid.

Karena itu, terdapat perbedaan antara menolak menjawab pertanyaan dengan merendahkan wartawan yang sedang menjalankan tugas.

"Menolak menjawab adalah hak narasumber. Namun, merendahkan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan persoalan yang berbeda," kata Prayogie.

Ia juga mengingatkan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

MIO Indonesia Pilih Menghormati Permintaan Maaf

MIO Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi lebih dari 700 perusahaan media berbasis online di berbagai wilayah Indonesia dan terintegrasi dengan sekitar 3.000 wartawan.

Sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media dan wartawan, MIO Indonesia menyatakan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik.

Namun, menurut Prayogie, penyelesaian persoalan tidak selalu harus berujung pada proses hukum apabila pihak yang bersangkutan telah menunjukkan itikad baik.

"Permintaan maaf secara terbuka merupakan bentuk tanggung jawab moral yang patut dihargai. Karena itu, rencana Dumas kami batalkan," ujarnya.

Prayogie berharap, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar senantiasa menghormati wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut dia, kemerdekaan pers bukan berarti setiap narasumber wajib menjawab semua pertanyaan wartawan.

Namun, hak untuk tidak menjawab tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan profesi wartawan.

"Menjaga kemerdekaan pers bukan berarti setiap narasumber wajib menjawab semua pertanyaan wartawan. Namun, setiap orang tetap harus menghormati profesi wartawan dan tidak merendahkan mereka yang sedang menjalankan tugas jurnalistik," ujar Prayogie.

Dengan adanya permintaan maaf terbuka dari Hotman Paris, MIO Indonesia memilih menghentikan rencana Dumas ke Polda Metro Jaya.

Polemik tersebut pun berakhir dengan pesan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat, hak untuk bertanya, serta hak untuk tidak menjawab harus tetap berjalan dalam koridor saling menghormati dan menjunjung kesetaraan di hadapan hukum.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh sekaligus investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

"Keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Aceh. Kami berharap mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kembali mengabdikan ilmunya untuk daerah," ujar Fadhlullah.

Empat pelajar penerima beasiswa tersebut adalah Enver Maula Aufasyah Putra dari SMAN 3 Banda Aceh, Maxalmina Mughayatsyah dari MAS Jeumala Amal Lueng Putu, Kabupaten Pidie Jaya, serta Muhammad Izyan Azhar dan Muhammad Badawi Fadillah dari SMKN 2 Banda Aceh.

Sebelum berangkat ke Tiongkok, mereka akan mengikuti pelatihan intensif Bahasa Mandarin selama tiga bulan di Morowali, Sulawesi Tengah. Pelatihan tersebut menjadi bekal sebelum memulai perkuliahan pada September 2026.

Menurut Fadhlullah, Aceh membutuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi global dan siap mengambil peran dalam pengembangan industri serta hilirisasi sumber daya alam di daerah.

"Putra-putri Aceh jangan hanya menjadi penonton dalam proses hilirisasi. Mereka harus menjadi pelaku utama yang mampu mengelola, mengembangkan, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan industri di daerah sendiri," tegasnya.

Keberangkatan para penerima beasiswa dilepas oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (19/7/2026).

Marthunis berharap para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik Aceh dan Indonesia, serta kembali membawa ilmu dan pengalaman untuk mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah Aceh meyakini program beasiswa ini akan melahirkan generasi muda yang unggul, berwawasan global, dan mampu menjadi penggerak pembangunan Aceh, khususnya dalam mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi di masa depan. (Rel)

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh untuk memperkuat sinergi dengan ulama dan lembaga pendidikan dayah sebagai mitra strategis dalam membangun Aceh yang islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menghadiri Haul Abuya Syekh H. Adnan Mahmud (Nek Abu), Tgk. Syaikh H. Baidhawi Adnan (Abati), dan Tgk. Syaikh H. Marhaban Adnan (Waled) di Dayah Ashhabul Yamin, Keude Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, yang dipimpin Tgk. H. Ibnu Aqil Baidhawi (Abu Muda).

Haul tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri para ulama, santri, alumni, serta masyarakat yang mengikuti rangkaian khataman Al-Qur'an, samadiah, doa bersama, dan kenduri.

Usai menghadiri haul, Wakil Gubernur melanjutkan silaturahmi ke Dayah Himmatul 'Amal di Gampong Pasie Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, yang dipimpin Tgk. Muhibbut Thibri.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Dayah Madinatuddiniyah Babussa'adah di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja, yang dipimpin Tgk. H. Erly Safriza, Lc.

Rangkaian safari silaturahmi kemudian ditutup dengan kunjungan ke Dayah Darul Ihsan Al-Waliyah di Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang dipimpin Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi.

Dalam setiap kunjungan tersebut, Wakil Gubernur berdialog dengan para pimpinan dayah, para santri, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.

Selain mempererat silaturahmi antara umara dan ulama, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait penguatan pendidikan dayah, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut menyerahkan bantuan berupa sarung, mukena, peci, sajadah, dan baju koko kepada sejumlah dayah yang dikunjungi.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ibadah serta proses pendidikan para santri, sekaligus menjadi wujud perhatian Pemerintah Aceh terhadap pengembangan pendidikan dayah.

Safari silaturahmi ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat kemitraan dengan ulama dan lembaga pendidikan dayah sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia.

Melalui sinergi yang erat antara umara dan ulama, Pemerintah Aceh berharap nilai-nilai syariat Islam, pendidikan, serta pembinaan akhlak generasi muda dapat terus terjaga dan berkembang seiring dengan pembangunan daerah.

Turut mendampingi Wakil Gubernur dalam rangkaian safari silaturahmi tersebut Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP., M.Si.rel.

Ketua LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., menyatakan bahwa peredaran narkotika oleh jaringan kecil hingga jaringan internasional merupakan "alarm keras" bagi seluruh elemen bangsa. "Penyebaran narkotika oleh sindikat jaringan internasional adalah alarm keras bagi kita sebagai bangsa. Ini menunjukkan betapa masif dan kuatnya upaya mereka merusak generasi muda dan masa depan negeri ini. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu memutus mata rantai kejahatan narkotika," tegasnya.

LPA Deli Serdang menilai pengungkapan kasus besar di Pintu Tol Lubuk Pakam sebagai prestasi luar biasa. Dalam operasi tersebut, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan barang bukti berupa 53,2 kilogram sabu, 9.112 butir ekstasi, 3.249 unit liquid vape narkotika, dan 350 sachet Happy Water. Nilai ekonomis barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp57.222.900.000 dan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 250.772 jiwa, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Selain kasus di gerbang tol, Satresnarkoba juga berhasil menangkap seorang bandar sabu di area sekolah di Kecamatan Pagar Merbau. Penangkapan ini semakin menegaskan komitmen aparat dalam melindungi lingkungan pendidikan dari ancaman narkoba.

Junaidi Malik menyoroti semakin nekatnya para pelaku kejahatan narkoba yang kini memanfaatkan anak-anak sebagai kurir, bahkan berpotensi menjadikan mereka sebagai bandar. "Kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime yang tidak boleh ditoleransi. Kita harus memutus mata rantai kejahatan ini hingga ke akar-akarnya untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba," jelasnya.

Atas berbagai prestasi tersebut, LPA Deli Serdang menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Satresnarkoba Polresta Deli Serdang. "Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak. Ratusan ribu anak terselamatkan berkat kerja keras rekan-rekan Polri. Bravo Polri! Melindungi anak-anak sama artinya dengan membela masa depan bangsa," ungkap Junaidi Malik.

Kasatresnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan. "Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib kita jaga bersama. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Apabila narkoba mengancam masa depan generasi bangsa, Satresnarkoba akan selalu berada di garda terdepan, tanpa kompromi," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum sekaligus memperkuat pencegahan melalui edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, demi mewujudkan Deli Serdang yang bersih dari narkoba.

(Red/Tim)

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, polisi mengamankan pelaku berinisial MZ (28) beserta barang bukti, termasuk satu pucuk senjata api yang diduga digunakan saat beraksi. MZ diketahui merupakan oknum anggota Polri dan kini menjalani pemeriksaan intensif.

Penanganan perkara telah diambil alih Polda Aceh. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya dengan motif diduga karena tekanan ekonomi. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Polda Aceh menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kepolisian juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta memastikan pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Rel)

Penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Sumut Nomor Print-60/L.2/Fd.2/12/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Namun, hingga kini perkara masih berada pada tahap penyelidikan sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Pengamat sosial dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, menilai penanganan perkara tersebut belum menunjukkan keseriusan yang diharapkan publik.

Menurutnya, proses yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan spekulasi dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Kepastian hukum sangat dibutuhkan. Jika proses penanganan perkara terus berlarut-larut tanpa kejelasan, masyarakat tentu akan mempertanyakan perkembangan kasus ini," ujar Rahim.

Ia membandingkan penanganan perkara tersebut dengan langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di Kabupaten Langkat, termasuk operasi tangkap tangan hingga penetapan tersangka terhadap Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin.

Rahim menilai, apabila penyelidikan masih terkendala keterangan ahli, Kejati Sumut sebaiknya segera menghadirkan ahli yang diperlukan agar proses hukum tidak terus tertunda.

"Jangan ditunda-tunda lagi. Semakin lama prosesnya, masyarakat bisa berpikir macam-macam dan mempertanyakan apakah ada sesuatu di balik lambannya penanganan perkara ini," katanya.

Lawan Institute Sumut juga meminta Kejati Sumut menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi dengan mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

"Kejati Sumut harus mampu menunjukkan kinerja yang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang terus digaungkan pemerintah. Aparat penegak hukum perlu berlomba memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang merugikan keuangan negara," tegasnya.

Rahim menambahkan, masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Diduga Mirip Perkara Smartboard

Perkara pengadaan meubelir ini menjadi perhatian karena salah satu perusahaan pelaksana proyek merupakan perusahaan yang direktur utamanya telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard.

Perusahaan tersebut adalah PT Bismacindo Perkasa, yang mengerjakan paket pengadaan meubelir SMP senilai Rp26,7 miliar. Direktur utamanya, Bambang Pranoto Saputra, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard yang ditangani Kejaksaan Negeri Langkat bersama Kejati Sumut.

Berdasarkan hasil audit yang beredar, pola pengadaan proyek meubelir disebut memiliki kemiripan dengan perkara smartboard. Selain sama-sama menggunakan mekanisme e-katalog, proses pengadaannya berlangsung dalam waktu sangat singkat dan dilakukan di luar jam kerja pemerintahan.

Pada paket pengadaan meubelir SMP, misalnya, proses pembuatan paket di e-katalog dimulai pada 20 Februari 2025 pukul 18.28 WIB. Negosiasi berlangsung hingga pukul 02.15 WIB sebelum disetujui.

Sementara itu, paket pengadaan meubelir SD yang dikerjakan PT Dharma Adji Sejahtera juga berlangsung dengan pola serupa. Paket dibuat pada 21 Februari 2025 pukul 02.21 WIB dan seluruh proses negosiasi hingga persetujuan selesai pada pukul 06.01 WIB.

Seluruh tahapan tersebut disebut berlangsung di luar jam kerja pemerintahan dan terjadi tidak lama setelah pelantikan Syah Afandin dan Tiorita Br Surbakti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Dalam temuan auditor, proyek pengadaan meubelir juga diduga mengandung indikasi penggelembungan harga (mark-up) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Selain itu, auditor juga menyoroti posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut dijabat Supriadi, yang saat ini berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024.

Proyek pengadaan meubelir Tahun Anggaran 2025 tersebut dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk memenuhi kebutuhan meubelir sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Nilai keseluruhan proyek mencapai Rp48,4 miliar, terdiri atas paket pengadaan meubelir SD senilai Rp21,6 miliar yang dikerjakan PT Dharma Adji Sejahtera dan paket pengadaan meubelir SMP senilai Rp26,7 miliar oleh PT Bismacindo Perkasa. Pelaksanaan proyek berlangsung selama empat bulan, mulai Februari hingga Juni 2025.

Berdasarkan hasil audit, potensi kerugian negara pada paket pengadaan SD diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,5 miliar, sedangkan pada paket pengadaan SMP disebut melebihi Rp4,5 miliar.

Hingga berita ini ditulis, proses penanganan perkara di Kejati Sumut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan meubelir tersebut.

Bupati Dairi, melalui Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, didampingi Camat Siempat Nempu Hulu, Koko Angkat, dan Kepala Desa Bakkal Julu, Sahala Boimer Situmorang, melayat ke rumah duka keluarga korban di Desa Bakkal Julu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Sabtu (18/7/2026).

Kehadiran jajaranan Pemkab Dairi merupakan bentuk empati dan dukungan moril kepada keluarga yang tengah berduka atas kepergian orang-orang tercinta. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas musibah yang terjadi.

"Atas nama pribadi, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Dairi, kami menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat terbaik bagi para korban, serta memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga dengan anggota Keluarga yang saat ini sedang dalam perawatan medis, Semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan," ujar Wahyu Daniel Sagala.

Diketahuiduadari korban meninggal dunia merupakan pasangan suami istri, yakni Heppi Sitinjak (60) dan Diana Manik (60), warga Desa Bakkal Julu, Dusun Lau Gunung, Kecamatan Siempat Nempu Hulu dan anak dari abang Heppi Sitinjak yaitu Samsir Sitinjak (30) yang juga meninggal dunia.

Menurut informasi, Selain Pasangan Suami istri yang meninggal dunia, masih ada sejumlah anggota Keluarga (anak), yakni Rinto Sitinjak (23), Gabe Roida Sitinjak (18), Five Sitinjak (11) yang pada saat ini masih menjalani perawatan di IGD RSUP H. Adam Malik Medan, dan ada warga Dairi lainnya yang juga mengalami luka-luka yang saat ini berada di beberapa fasilitas kesehatan.

Peristiwa tragis tersebut diduga terjadi akibat sebuah truk yang membawa air mineral mengalami rem blong hingga menabrak sejumlah kendaraan di depan Green Hill, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Pemkab Dairi berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini serta mendoakan seluruh korban luka segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga.

Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan kritik terhadap media merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merendahkan, menghina, atau melecehkan profesi wartawan secara keseluruhan.

"Kalau ada pemberitaan yang dianggap salah, silakan gunakan mekanisme yang tersedia. Ada hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa pers. Tetapi merendahkan profesi wartawan bukanlah cara yang dapat dibenarkan," ujar AYS Prayogie di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Menurut AYS, wartawan bekerja berdasarkan fungsi jurnalistik yang memiliki landasan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan fungsi penyampaian informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.

Karena itu, kata dia, profesi wartawan tidak boleh dipandang sebagai profesi rendahan yang dapat dihina atau dilecehkan sesuka hati.

"Wartawan bukan jongos. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Mereka mencari informasi, melakukan verifikasi, menyampaikan fakta, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Kalau ada wartawan yang melakukan kesalahan, orangnya yang dikritik dan pemberitaannya yang dikoreksi. Jangan seluruh profesinya yang direndahkan," tegasnya.

AYS menilai, pernyataan yang merendahkan profesi wartawan, terlebih disampaikan oleh figur publik yang memiliki pengaruh luas, dapat menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat mengenai kerja jurnalistik.

Menurutnya, pers yang kritis memang dapat membuat pihak tertentu merasa tidak nyaman. Namun, ketidaknyamanan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerang martabat profesi wartawan.

"Pers tidak boleh hanya dipuji ketika memberitakan hal-hal yang menyenangkan. Ketika pers melakukan kontrol dan mengajukan pertanyaan kritis, jangan kemudian wartawannya dihina," ujar AYS.

MIO Indonesia juga mengingatkan bahwa profesi wartawan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi. Pers berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi salah satu instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Atas dasar itu, MIO Indonesia meminta Hotman Paris untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers Indonesia apabila pernyataannya telah menyinggung dan merendahkan profesi wartawan.

AYS menegaskan, permintaan maaf tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi pers, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi jurnalistik dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh informasi.

"MIO Indonesia meminta yang bersangkutan segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kami berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Namun, apabila penghinaan terhadap profesi wartawan terus dibiarkan, MIO Indonesia bersama jaringan media online di berbagai daerah akan menentukan sikap organisasi," katanya.

Ia menambahkan, MIO Indonesia tidak anti terhadap kritik. Sebaliknya, kritik terhadap pers merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi media maupun wartawan.

Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi penghinaan terhadap profesi.

"Yang kami lawan bukan kritik. Yang kami tolak adalah sikap yang merendahkan profesi wartawan. Kritik silakan. Koreksi silakan. Hak jawab silakan. Tetapi jangan menggeneralisasi dan menghina seluruh wartawan," ujar AYS.

MIO Indonesia menegaskan bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab serta penghormatan terhadap hukum dan martabat profesi.

"Jangan karena memiliki popularitas, kekayaan, atau panggung publik, seseorang merasa memiliki hak untuk menginjak-injak profesi orang lain. Wartawan adalah bagian dari masyarakat yang bekerja untuk kepentingan publik. Mengkritik pers adalah hak, tetapi merendahkan profesi wartawan tidak dapat dibenarkan," pungkas AYS Prayogie.

Kehadiran para tokoh TOGA Pandiangan merupakan bentuk dukungan dan penghormatan terhadap pelaksanaan Pesta Budaya Mengratahi Sulang Marga Solin, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar marga serta memperkuat komitmen dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta budaya Batak dan Pakpak.

Tokoh-tokoh TOGA Pandiangan yang hadir di antaranya:

Dr. Lindung Pandiangan, Ketua Umum TOGA Pandiangan Sedunia.

Bona Pandiangan, Ketua Umum Raja Humirtap Pandiangan.

Dr. Tuangkus Harianja, M.M., M.H., Sekretaris Jenderal Raja Sonang Sedunia sekaligus Sekretaris Panitia Munas, Silaturahmi Nasional, dan Pesta Budaya TOGA Pandiangan Sedunia 2026.

Turut hadir Dr. H. Mutshuhito Solin, M.Pd., Wakil Bupati Pakpak Bharat sekaligus Mantan Ketua Umum Marga Solin, Mawari Gultom, Ketua Parhutala Siantar-Simalungun, Raja Lembing Selian dari Kota Cane, Aceh Tenggara, Jaliher Sitinjak, Ketua Umum Raja Sonang Sedunia, St. Kostan Sitinjak, Ketua TOGA Sitinjak Sumatera Utara, serta seluruh keluarga besar keturunan Marga Solin, boru, bere, dan ibebere dari berbagai daerah.

Momentum ini menjadi simbol kuatnya solidaritas antar organisasi adat dan marga dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya, memperkokoh persatuan, serta mendukung setiap kegiatan pelestarian adat yang menjadi warisan leluhur.

Di akhir kegiatan, keluarga besar Marga Solin juga menyampaikan dukungan dan doa agar Munas, Silaturahmi Nasional, dan Pesta Budaya TOGA Pandiangan Sedunia Tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Urat, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dapat berlangsung dengan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi seluruh keturunan TOGA Pandiangan.

Njuah-juah... Horas!

Hunter D Samosir (Bidang Media dan Publikasi Toga Pandiangan-Redaksi)

Laporan : Bobby sihite

Hal tersebut disampaikan DPC PERMAHI Siantar–Simalungun pada Sabtu (18/7/2026) pukul 17.30 WIB, sebagai tindak lanjut terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/482/X/2025/SPKT/POLRES PEMATANG SIANTAR/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 20 Oktober 2025 pukul 15.36 WIB, dengan pelapor Risa Noventa Sitepu.

Ketua DPC PERMAHI Siantar–Simalungun, James Steven Gultom, menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga korban, hingga kini terduga pelaku belum dilakukan penangkapan.

"Kami mendesak Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., agar memberikan atensi khusus terhadap perkara ini serta segera mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa keadilan, khususnya bagi anak sebagai korban," ujar James.

PERMAHI menilai bahwa perlindungan terhadap anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana modern, proses penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan (utility) sebagaimana tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh filsuf hukum Gustav Radbruch. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Lebih lanjut, James menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari orang tua korban, terdapat dugaan bahwa penanganan perkara tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari orang tua korban, kami menduga terdapat pengabaian dalam penanganan perkara ini oleh Polres Pematangsiantar. Dugaan tersebut tentu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan surat resmi kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kapolri agar dilakukan supervisi terhadap proses penanganan perkara ini sehingga dapat dipastikan berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel," tegas James.

Sebagai bentuk pengawalan terhadap proses hukum, DPC PERMAHI Siantar–Simalungun menyatakan dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kapolri. Surat tersebut dimaksudkan untuk memohon perhatian, supervisi, serta evaluasi terhadap perkembangan penanganan perkara dimaksud.

Meskipun demikian, PERMAHI tetap menyatakan penghormatan terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Kami meyakini dan percaya bahwa Polres Pematangsiantar di bawah kepemimpinan AKBP Sah Udur Sitinjak memiliki komitmen untuk menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Besar harapan kami agar perkara ini segera memperoleh kepastian hukum sehingga hak-hak korban dapat terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga," tutup James.

DPC PERMAHI Siantar–Simalungun menegaskan bahwa pengawalan terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai korban merupakan bagian dari peran organisasi dalam mengawal supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip due process of law, tanpa mengabaikan hak korban maupun hak pihak yang sedang menjalani proses hukum.

Laporan : Bobby sihite

Mubes dihadiri Ketua Umum DPP PSSABIndonesia, Sudung Situmorang, SH, MH, beserta Nila Panjaitan, SE, para tokoh adat, tokoh pemuda-pemudi Situmorang, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai provinsi.

Pelaksanaan Mubes dipimpin oleh Ketua Panitia Binsar Situmorang, didampingi Sekretaris Panitia Anton L. Situmorang dan Bendahara Panitia Jhonson H. Timbul Situmorang, SH. Forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program kerja PSSAB untuk lima tahun ke depan.

Mewakili panitia pelaksana, Jhonson H. Timbul Situmorang, SH menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Mubes yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan.

"Puji Tuhan, pembukaan hingga seluruh rangkaian Mubes Ke-V PSSAB se-Indonesia berjalan dengan lancar dan sukses. Antusiasme peserta sangat tinggi sehingga kami berharap seluruh agenda yang telah disusun mampu menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi," ujarnya kepada awak media.

Ia menjelaskan, agenda utama Mubes meliputi pembahasan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyampaian saran dan masukan dari seluruh peserta sebagai bahan evaluasi organisasi, serta penyusunan program kerja strategis untuk memperkuat eksistensi PSSABIndonesia di masa mendatang.

Selain itu, forum juga melaksanakan pemilihan Ketua Umum DPP PSSABIndonesia secara terbuka, demokratis, dan mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat demi menjaga persatuan dan soliditas seluruh keluarga besar PSSAB.

Melalui Rapat Paripurna dan proses musyawarah yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan, peserta Mubes kembali memberikan kepercayaan kepada Sudung Situmorang, SH, MH untuk memimpin DPP PSSABIndonesia sebagai Ketua Umum masa bakti 2026–2031. Dalam kesempatan yang sama, Ir. JB Siringoringo juga ditetapkan sebagai Dewan Penasehat DPP PSSABIndonesia periode 2026–2031.

Keputusan tersebut disambut dengan semangat persatuan oleh seluruh peserta Mubes sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus memperkuat organisasi, menjaga nilai-nilai budaya, mempererat tali persaudaraan, serta meningkatkan kontribusi keluarga besar Situmorang bagi pembangunan bangsa.

Mengusung motto "Salam Jabi-Jabi Sisangapon", PSSABIndonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan kekompakan seluruh keluarga besar Situmorang di seluruh Indonesia selama masa bakti 2026–2031.

(Tim redaksi)

Insiden tersebut melibatkan seorang warga bernama Irfandi Sinaga dengan GMG yang disebut-sebut sebagai Panitera di Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar.

Menurut keterangan Irfandi Sinaga, peristiwa bermula saat ia hendak pulang ke rumah dan membuka pagar pada pukul 00:20 WIB, tiba-tiba GMG yang juga tetangga nya datang menghampiri nya melontarkan kata kasar dan meludahi pelapor.

Seketika Irfandi Sinaga terkejut hingga terjadi cekcok. Irfandi mengaku di cekik dan sempat berupaya melakukan perlawanan.

"Pada saat dicekik, aku hampir kehilangan napas. Jadi ku gigit jarinya biar lepas cekikan dia di leherku," kata Irfandi.

Disela keributan, Irfandi sempat merekam kejadian menggunakan ponsel miliknya, karena GMG dinilai telah bertindak anarkis. Namun saat merekam, ia mengaku kembali dipukul. Pelaku juga diduga mengeluarkan ucapan penghinaan terhadap istri Irfandi.

Keributan tersebut mengundang perhatian warga kompleks. Pihak pengembang perumahan Gold Residence atau developer yang saat itu datang ke lokasi dengan tujuan ingin melerai justru ikut menjadi sasaran kearoganan GMG.

"Bahkan developer dan istrinya juga dipukul hingga ditunjang," ujar Irfandi.

Selanjutnya, merasa tidak terima atas perlakuan GMG, Irfandi secara resmi telah melaporkan GMG ke Polsek Dolok Batu Nanggar atas dugaan tindak pidana penganiayaan Undang Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 UU 1/2023.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Dolok Batu Nanggar, Iptu. Ridho Pakpahan membenarkan kejadian tersebut dan sudah menerima laporan dari pelapor Irfandi, berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/242/VII/2026/SPKT/POLSEK DOLOK BATU NANGGAR/Polres Simalungun/Polda Sumut tanggal 18 Juli 2026 pukul 02:53 WIB.

"Pelaku di duga ASN di Pengadilan, namun soal jabatan dan lain sebagainya belum di dalami kesana. Karena masih tahap pelapor membuatkan laporannya tadi subuh. Nanti akan kami dalami lagi dari si pelapor sendiri," ujar Iptu Ridho Pakpahan.

Dibalik peristiwa ini, publik menyoroti sikap arogan seorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru menjadi sebuah ancaman bagi warga.

Hingga berita ini diturunkan, Polisi masih mendalami kasus ini. Masyarakat berharap agar kepolisian memproses secara objektif hingga korban mendapat keadilan.

Laporan : Bobby sihite

Kegiatan internal pengurus yang mengusung tema "Karmanye Vadiraste Mafalesu Kadatjana" ini diselenggarakan pada Sabtu, 18 Juli 2026 mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai yang bertempat di Wisma Sangkrini, Rawamangun.

Tema ini menjadi pengingat bagi seluruh pengurus agar senantiasa bekerja juga mengabdi dengan penuh tanggung jawab tanpa berhitung-hitung untung dan rugi. Dihadiri oleh pengurus DPC GMNI Jakarta Timur sebagai berikut,

Ketua : Jansen Henry Kurniawan
Sekretaris : Feronika Nurlat Latbual
Bendahara : Jeremy Andsent
Wakabid Organisasi dan Disiplin Ideologi : Lorens Lanalo
Wakabid Kaderisasi dan Aikastrad : Mufty Arya Dwitama
Wakabid Kesarinahan dan Pergerakan Perempuan : Margaretha Hutagalung
Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga : Dzakwan Falih
Wakabid Ekonomi Kerakyatan dan UMKM : Bima Sadiropa Sijabat
Wakabid Advokasi dan Bantuan Hukum : Stevent Parhusip

Upgrading menghadirkan dua materi utama, yaitu Kesadaran Berorganisasi yang disampaikan oleh Luhut Situmorang selaku Ketua DPP GMNI Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Analisa Sosial yang dibawakan oleh Zulfikar selaku Pemerhati Jakarta.

Kedua materi tersebut diharapkan mampu memperkuat karakter pengurus DPC GMNI Jakarta Timur yang memiliki integritas, daya analisis, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Dalam sesi pertama, Luhut Situmorang menyampaikan materi Kesadaran Berorganisasi. Ia menekankan bahwa setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas sebagai arah perjuangan.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kesamaan visi dan mimpi seluruh pengurus dalam mencapai tujuan bersama. Dengan semangat yang sama, setiap pengurus diharapkan mampu membangun kekompakan, saling menguatkan, dan menjaga komitmen terhadap cita-cita organisasi.

Sementara itu, pada materi Analisa Sosial, Zulfikar menegaskan bahwa pengurus organisasi yang berlandaskan gerakan mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat secara objektif dan komprehensif.

Pengurus tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi yang konstruktif terhadap berbagai isu strategis. Ia juga menekankan pentingnya memposisikan diri sebagai mitra kritis yang tetap mampu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan demi kepentingan masyarakat luas.

Setelah upgrading, pengurus DPC GMNI Jakarta Timur langsung melakukan rakercab secara internal dan tertutup untuk merumuskan arah gerak dan juang, rakercab juga menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja seluruh bidang kepengurusan DPC GMNI Jakarta Timur Periode 2025–2027.

Program-program yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Ketua DPC GMNI Jakarta Timur Jansen Henry Kurniawan ketika Konfercab yaitu "Jakarta Timur Rumah Marhaenis" melalui gerakan yang ideologis, progresif, dan berpihak kepada rakyat.

Melalui Upgrading dan rakercab ini, DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan komitmen pengurus yang memiliki integritas, kemampuan analisis yang kuat, serta mampu menghadirkan gagasan dan aksi nyata bagi kemajuan masyarakat.

Semangat kebersamaan, kesamaan tujuan, dan keberanian menawarkan solusi diharapkan menjadi fondasi organisasi dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara terutama dalam menyelesaikan pengabdian sebagai pengurus DPC GMNI Jakarta Timur dengan sebaik-baiknya.

Pembukaan Mubes dilaksanakan pada Jumat (17/7/2026) dan dihadiri Ketua Umum PSSAB, Sudung Situmorang, SH., M.H., didampingi istri Nila Panjaitan, S.E., serta diikuti para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tokoh adat, sesepuh, dan perwakilan keluarga besar Situmorang Sipitu Ama dohot Boruna dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebelum pelaksanaan Mubes, Pengurus Pusat bersama panitia telah menggelar rapat koordinasi di Restoran Belut Garing Helvetia, Medan. Rapat tersebut dipimpin jajaran panitia yang terdiri dari Ketua Panitia Binsar Situmorang, Sekretaris Anton L. Situmorang, dan Bendahara Jhonson HT Situmorang, S.H., bersama sejumlah tokoh adat guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.

Koordinasi tersebut membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari kesiapan peserta, mekanisme persidangan, hingga tahapan registrasi yang telah dipersiapkan sejak awal tahun 2026.

Mewakili Panitia Pelaksana, Jhonson HT Situmorang, S.H., menyampaikan bahwa Mubes ke-V bukan sekadar agenda organisasi, tetapi juga menjadi wadah mempererat tali persaudaraan seluruh keturunan Situmorang Sipitu Ama dohot Boruna yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami berharap Musyawarah Besar ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi, memperkuat persatuan, serta menjadi momentum untuk meningkatkan kebersamaan seluruh keluarga besar PSSAB di Indonesia," ujarnya.

Selain membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan, Mubes V PSSAB juga dijadwalkan membahas berbagai program strategis organisasi, AD/ART, penyempurnaan kebijakan internal, serta pemilihan kepengurusan untuk periode berikutnya sesuai mekanisme organisasi.

Melalui Musyawarah Besar ini, PSSAB diharapkan semakin memperkokoh perannya sebagai organisasi kekerabatan yang mampu menjaga nilai-nilai budaya, mempererat silaturahmi antarmarga, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.(Red/Tim)

Menepis tuduhan itu, Yuenchi akhirnya buka suara. Ia merilis video klarifikasi sekaligus surat resmi tertanggal 13 Juli 2026.

"Sumpah Demi Allah, Saya Bukan Simpanan dan Tidak Terima Uang Miliaran"

Dalam video yang diunggah di media sosialnya, Yuenchi membantah telak seluruh tuduhan.

"Assalammualaikum, saya Yuenchi Arwindi advokat yang tergabung di Peradi ingin menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang beredar selama satu hingga dua hari terakhir melalui akun medsos, media online yang tidak memiliki kredibilitas," ujarnya.

Ia bahkan berani bersumpah atas nama Tuhan.

"Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, sumpah demi Allah Swt, demi Tuhan Yang Maha Esa terkait tuduhan yang mengatakan saya sebagai simpanan, ani-ani, serta penyimpanan aset atau menerima uang miliaran adalah tidak benar dan tidak berdasar," tegasnya.

Yuenchi memastikan tidak pernah bertemu dengan Febrie Adriansyah selama yang bersangkutan menjabat sebagai Jampidsus.

Selain itu melalui surat klarifikasinya, Yuenchi merinci riwayat kerja untuk meluruskan dugaan.

Ia mengaku pernah bekerja di Bima Sena Law Firm/Bima Sena Law Firm, periode Februari – September 2025. Kantor itu beralamat di sekitar Kejaksaan Agung. Ia menduga itu alasan namanya diseret.

Selain sebagai advokat, ia juga merangkap general affairs dan mengelola petty cash operasional.

"Bahwa dana petty cash yang berada dalam pengelolaan saya setiap bulannya hanya berkisar antara Rp5.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 dan seluruh penggunaannya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional kantor, bukan merupakan penerimaan pribadi maupun dana yang berasal dari pihak lain," tulisnya.

Ia juga meluruskan isu pemanggilan Mabes Polri pada Agustus 2025. Surat memang dikirim ke alamat Bima Sena, namun tidak pernah ia terima langsung.

"Sehingga saya tidak mengetahui adanya panggilan dimaksud dan karenanya tidak dapat memenuhi panggilan tersebut," jelasnya.

Sejak 5 Oktober 2025, Yuenchi tercatat sebagai advokat di Husendro & Partners Law Firm.

Yuenchi menegaskan tidak pernah menerima dana "fantastis" maupun terlibat perbuatan melawan hukum terkait Febrie.

"Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dengan ini saya menegaskan bahwa pemberitaan yang menyatakan atau mengesankan bahwa saya telah menerima dana dalam jumlah fantastis dari Mantan Jampidsus adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," tegasnya.

Ia menyatakan selama berprofesi selalu patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia.

"Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tukasnya.

Yuenchi juga menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia dan tim tengah mendata akun-akun yang menyebar fitnah.

"Terhadap pihak-pihak tersebut saya akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Juli 2026, tim kuasa hukum menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga seluruh pihak diminta menghormati proses hukum dan tidak membentuk kesimpulan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Jum'at.(17/7/26).

Menurut kuasa hukum, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, due process of law, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, serta asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence).

Tim kuasa hukum menyatakan kliennya menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan Penyidik Polrestabes Medan dan berkomitmen bersikap kooperatif dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Antonius Devolis Tumanggor disebut telah memenuhi panggilan penyidik pada 16 Juli 2026 dan memberikan keterangan terkait peristiwa yang dilaporkan.

"Klien kami telah memberikan penjelasan secara jujur mengenai kronologi yang diketahuinya dan siap menghadirkan saksi maupun alat bukti lain apabila diperlukan oleh penyidik," demikian disampaikan dalam pernyataan resmi tim kuasa hukum.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa kliennya membantah tuduhan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana berkembang di ruang publik. Menurut mereka, seluruh fakta akan disampaikan melalui mekanisme pemeriksaan resmi di hadapan penyidik, bukan melalui polemik di media.

Mereka menilai keberadaan laporan pidana tidak dapat diartikan sebagai bukti seseorang telah bersalah, melainkan merupakan awal dari proses pencarian fakta dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, tim kuasa hukum mengajak masyarakat untuk tidak menyimpulkan perkara hanya berdasarkan satu versi informasi yang beredar.

Mereka juga mengimbau media massa agar tetap mengedepankan prinsip cover both sides, menjaga akurasi, keberimbangan pemberitaan, serta memedomani Kode Etik Jurnalistik dalam meliput perkara yang masih berproses.

Kuasa hukum menegaskan bahwa perkara yang sedang ditangani merupakan persoalan hukum yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan yang dijalankan Antonius Devolis Tumanggor sebagai Anggota DPRD Kota Medan.

Di akhir pernyataannya, tim kuasa hukum berharap seluruh pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional, independen, objektif, dan bebas dari intervensi maupun penghakiman di ruang publik, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini merupakan keterangan resmi dari Tim Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor. Dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan masih dalam proses hukum dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red/Tim)

Peristiwa nahas tersebut melibatkan sembilan kendaraan, terdiri dari satu truk Fuso, dua truk Colt Diesel, lima minibus, dan satu sepeda motor.

Akibat kecelakaan beruntun itu, 12 orang menjadi korban, dengan rincian empat orang meninggal dunia dan delapan orang mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia masing-masing:

1. Heppi Sitinjak (60), warga Sidikalang.

2. Dinaria Manik (60), warga Sidikalang.

3. Samsir Sitinjak (30), warga Sidikalang.

4. Anton Simorangkir.

Sementara dua korban luka dirawat di Puskesmas, yakni Siti Mawan (61) dan Pebrianto Siburian (31). Enam korban lainnya dirujuk ke RSUP H. Adam Malik Medan, yaitu Rafika Lince (41), Harta Ulina (50), Seventri Amandasari Manihuruk (27), Five Sitinjak (11), Gabe Roida Sitinjak (18), dan Rinto Sitinjak (23).

Berdasarkan informasi awal, truk Fuso yang dikemudikan Ilham (50) melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Saat melintasi lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga mengalami rem blong sehingga kehilangan kendali dan menghantam delapan kendaraan di depannya.

Seluruh korban telah dievakuasi oleh petugas gabungan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara pengemudi truk Fuso telah diamankan di Polsek Pancur Batu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas juga berhasil mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat sehingga arus lalu lintas di jalur Medan-Berastagi kembali normal dan dapat dilalui dari kedua arah.

Pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dugaan rem blong masih akan didalami melalui pemeriksaan kendaraan, keterangan saksi, serta hasil penyelidikan petugas.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan barang, khususnya sistem pengereman, mengingat jalur Medan-Berastagi merupakan kawasan dengan medan menurun dan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan, Kapolda yang tiba sekitar pukul 17.20 WIB disambut Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, S.I.K., M.H., didampingi Wadirlantas AKBP Sabri, S.E., M.M., serta para pejabat utama Ditlantas.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda berdialog dengan jajaran Ditlantas sekaligus memberikan arahan agar seluruh personel terus meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas, disiplin, dan integritas dalam pelaksanaan tugas agar kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi untuk mempererat komunikasi antara pimpinan dan jajaran Ditlantas, sekaligus memotivasi personel agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Joko. (Rel)

Kepada awak media, Kamis (16/7/2026), AMT tersebut menyatakan dirinya heran dengan langkah pemerintah yang mengerahkan bantuan personel TNI-Polri serta mendatangkan AMT dari Aceh. Menurutnya, para awak mobil tangki di Sumatera Utara dalam kondisi siap bekerja dan tidak terjadi mogok kerja secara massal.

"AMT ready semua. Nggak ada yang mogok kerja. Bahkan sampai AMT dari Aceh dipanggil, tapi di sini kadang hanya duduk-duduk di kantin," ujarnya.

Lebih jauh, narasumber tersebut menduga kelangkaan BBM bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya kebijakan pembatasan distribusi ke sejumlah SPBU. Ia mengklaim permintaan Pertalite dari SPBU tidak dipenuhi secara penuh sehingga stok cepat habis di lapangan.

Menurut pengakuannya, terdapat SPBU yang mengajukan permintaan hingga 24 ribu liter Pertalite, namun hanya menerima sekitar 8 ribu liter. Ia menduga kondisi tersebut membuat masyarakat akhirnya beralih membeli Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi.

"SPBU minta 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Jadi masyarakat akhirnya membeli Pertamax. Ini yang kami duga menjadi permainan," ungkapnya.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi dari PT Pertamina terkait klaim tersebut.

Narasumber juga mengklaim stok BBM di depot sebenarnya mencukupi dan ratusan mobil tangki siap melakukan distribusi. Menurutnya, persoalan justru berada pada mekanisme penyaluran ke SPBU.

Selain distribusi, AMT tersebut turut menyinggung dugaan praktik penyalahgunaan Solar subsidi. Ia menduga terdapat pelangsir yang memanfaatkan barcode kendaraan untuk membeli Solar bersubsidi, kemudian menjualnya kembali kepada sektor industri dengan harga lebih tinggi.

"Mobil-mobil pelangsir antre isi Solar penuh. Diduga minyak itu kemudian dijual lagi ke industri," katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap dugaan adanya praktik penyimpangan saat proses pembongkaran BBM di SPBU. Menurutnya, terdapat oknum yang diduga mengurangi volume BBM saat pembongkaran, namun kekurangan tersebut justru dibebankan kepada sopir tangki.

Di sisi internal perusahaan, narasumber mengaku para awak mobil tangki juga menghadapi persoalan kesejahteraan. Ia menyebut adanya dugaan perbedaan gaji antarpekerja dengan beban kerja yang sama, serta mengaku khawatir mendapat sanksi apabila menyampaikan protes kepada manajemen.

Ia berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas, serta manajemen PT Pertamina melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan mulai dari tingkat depot, distribusi hingga SPBU.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Pertamina belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai dugaan yang disampaikan narasumber tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari PT Pertamina maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red/Tim)