Dugaan tersebut muncul setelah Sekwan tidak mampu memberikan jawaban yang pasti terkait kerusakan pintu kamar mandi yang diduga terjadi akibat kesalahan pengukuran. Pintu baru yang dibeli menggunakan anggaran daerah terlihat tidak sesuai dengan ukuran kusen, sehingga diduga dipotong agar dapat dipasang.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan, hingga potensi kerugian terhadap barang yang telah dibeli menggunakan uang rakyat.

Saat dikonfirmasi Asatupro.com, Roy Susanto Siagian ditanya apakah tukang yang mengerjakan akan menanggung kerugian atas pintu yang terpaksa dipotong tersebut. Namun, jawaban yang disampaikan justru dinilai tidak memberikan kepastian.

"Nanti akan kita perbaiki. Bisa diganti, bisa diperbaiki sesuai ini nanti," jawab Roy Susanto Siagian saat ditemui di Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (1/7/2026).

Pernyataan itu dinilai terkesan asal bunyi karena tidak menjelaskan secara tegas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan pintu tersebut, apakah akan diganti dengan yang baru atau hanya diperbaiki. Padahal, pekerjaan tersebut menggunakan anggaran daerah yang semestinya dikelola secara cermat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan terhadap proyek ini juga semakin menguat mengingat pekerjaan pemeliharaan gedung tersebut sebelumnya direncanakan melalui mekanisme penyedia, namun kemudian dialihkan menjadi swakelola.

Perubahan metode pelaksanaan itu dinilai harus disertai alasan yang jelas serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penggunaan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pengawasan Aset dan Keuangan Negara (LPAKN) Kota Padangsidimpuan, Akhirson Karo Karo, mengingatkan agar perubahan metode pengadaan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Perubahan dari penyedia menjadi swakelola bukan persoalan sederhana. Jangan sampai alasan kebutuhan mendesak justru menjadi celah untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegas Akhirson, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam proyek pemerintah wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, diawasi secara optimal, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah. (MN)

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Deli Serdang, Kombes Pol. Dr. Josua Tampubolon, S.H., M.H., tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Pasca pelaksanaan operasi, dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum (APH) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas tindakan yang dinilai sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, Selasa, (7/7/2026).

Mereka berharap operasi serupa tidak berhenti pada satu lokasi, melainkan dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh tempat hiburan malam maupun lokasi lain yang diduga berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.

Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Para tokoh masyarakat juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan komitmen pemberantasan narkotika di Kabupaten Deli Serdang semakin kuat dan mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif, sekaligus menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

(Red/Tim)

Personel Koramil 13/Buntu Pane (BP) melaksanakan nobar bersama masyarakat menyaksikan pertandingan babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menampilkan permainan terbaiknya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Portugal dan memastikan langkah ke babak berikutnya.

Sementara itu, personel Koramil 14/Bandar Pasir Mandoge (BPM) juga menggelar nobar bersama masyarakat dengan menyaksikan laga antara Amerika Serikat menghadapi Belgia. Dalam pertandingan tersebut, Belgia tampil dominan dan berhasil menundukkan Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 4-1, sekaligus mengamankan tiket menuju perempat final.

Kegiatan nobar yang dilaksanakan di berbagai Koramil jajaran Kodim 0208/Asahan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak menikmati jalannya pertandingan sembari menjalin kebersamaan dengan para prajurit TNI.

Komandan Kodim 0208/Asahan menegaskan bahwa kegiatan nobar merupakan salah satu sarana komunikasi sosial yang efektif dalam mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui momen olahraga dunia seperti FIFA World Cup 2026, diharapkan tercipta suasana yang harmonis, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kebersamaan antara TNI dan masyarakat di wilayah teritorial Kodim 0208/Asahan.

Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Selasa (7/7/2026), beras kualitas bawah I diperdagangkan rata-rata Rp14.700 per kilogram, sedangkan kualitas bawah II berada di kisaran Rp14.500 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas medium I tercatat Rp16.350 per kilogram dan medium II Rp16.150 per kilogram.

Untuk kategori premium, beras kualitas super I dijual sekitar Rp17.650 per kilogram, sedangkan super II mencapai Rp17.150 per kilogram.

Pengamat pangan menilai stabilnya harga beras mencerminkan pasokan yang masih terjaga di berbagai daerah.

"Ketersediaan stok yang cukup dan distribusi yang berjalan lancar menjadi faktor penting dalam menjaga harga beras tetap stabil," ujarnya.

Berbeda dengan beras, komoditas cabai masih menjadi penyumbang harga tertinggi di kelompok pangan segar.

Cabai rawit merah tercatat mencapai Rp62.150 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp50.900 per kilogram dan cabai merah besar sekitar Rp50.050 per kilogram.

Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, harga bawang merah berada di level Rp46.900 per kilogram, sementara bawang putih dipasarkan sekitar Rp44.000 per kilogram.

Di sektor protein hewani, telur ayam ras dijual rata-rata Rp29.100 per kilogram, daging ayam ras segar Rp36.700 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp150.400 per kilogram.

Adapun harga gula pasir premium tercatat Rp20.300 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.050 per kilogram.

Sementara minyak goreng curah dipasarkan sekitar Rp20.550 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan masih berada di kisaran Rp23.400 hingga Rp24.250 per liter.

Pelaku pasar memperkirakan harga beras masih berpotensi stabil dalam beberapa waktu ke depan selama pasokan dari sentra produksi tetap terjaga.

Namun, komoditas hortikultura seperti cabai diprediksi masih berfluktuasi mengikuti kondisi cuaca, hasil panen, dan kelancaran distribusi antarwilayah.

Masyarakat diimbau menjadikan harga rata-rata nasional sebagai acuan, karena harga di setiap daerah dapat berbeda sesuai kondisi pasokan dan biaya distribusi.

Pantauan awak media Senin (6/7/2026) sepanjang jalan SM Raja Medan ada puluhan pohon ditebang habis sehingga tak terlihat lagi pemandangan hijau dari daun – daun yang menyejukkan jalanan.

Apakah penebangan pohon diduga secara masal ini merupakan program pemerintah atau adanya kepentingan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan? Pasalnya ada beberapa pohon ditebang tepat didepan lahan kosong dan juga didepan toko.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Melvi Marlabayana, ST, M.Si saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait banyaknya pohon sehat dan segar ditebang tidak memberikan jawaban, meski terlihat centang dua diponselnya.

Tak hanya konfirmasi melalui pesan WA, awak media juga mencoba konfirmasi melalui sambungan seluler, lagi – lagi ibu Kadis tidak mengangkat ponselnya. Seolah tutup mata dan tidak memberi respon sedikitpun atas konfirmasi yang ditujukan kepadanya.

Jalan SM Raja Medan yang tadinya sejuk dengan adanya pohon – pohon rindang dipinggir jalan, kini yang tampak seperti kota yang semrawut.

Dimohon kepada bapak Wali Kota MedanRico Tri Putra Bayu Waas agar mengevaluasi kinerja Kadis yang membidangi Lingkungan Hidup Kota Medan

Menurut Nezar, kehadiran UAS ke Kutai Barat semata-mata untuk memenuhi undangan menyampaikan ceramah keagamaan kepada umat Islam. Karena itu, aksi penghadangan dinilai tidak mencerminkan semangat toleransi, penghormatan terhadap tamu, serta kebebasan menjalankan kegiatan keagamaan yang dijamin konstitusi.

"Kami meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka atas peristiwa ini. UAS datang sebagai tamu untuk memenuhi undangan menyampaikan ceramah kepada umat Islam. Namun mengapa justru ada pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengganggu kegiatan tersebut," ujar Nezar, Senin (6/7/2026).

Ia mempertanyakan alasan sekelompok massa melakukan penghadangan terhadap seorang ulama yang datang atas undangan masyarakat. Menurutnya, apabila terdapat keberatan terhadap penyelenggaraan kegiatan, hal tersebut seharusnya disampaikan kepada panitia, bukan kepada penceramah yang diundang.

"Kalau memang ada keberatan terhadap kegiatan itu, seharusnya disampaikan kepada panitia penyelenggara, bukan kepada ulama yang hanya memenuhi undangan. Terlepas dari perbedaan apa pun, setiap tamu harus dihormati," tegasnya.

Nezar juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyelenggaraan kegiatan keagamaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Selain itu, ia menyesalkan dugaan tindakan sejumlah oknum organisasi masyarakat yang dinilai menghalangi warga negara menjalankan aktivitas keagamaan.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada pihak yang menghalangi hak tersebut, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, rombongan Ustaz Abdul Somad mendapat aksi penolakan saat tiba di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat, sebelum menghadiri Tabligh Akbar.

Kepala Seksi Humas Polres Kutai Barat, Iptu Sukoco, membenarkan adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Dayak.

"Benar ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga Kutai Barat menyampaikan penolakan terhadap kehadiran UAS. Jumlahnya sekitar 20 hingga 25 orang," ujar Sukoco kepada wartawan.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah orang menghadang iring-iringan kendaraan rombongan UAS. Beberapa di antaranya bahkan terlihat naik ke atas kendaraan pengawal. Meski demikian, aparat gabungan Polri dan TNI berhasil mengendalikan situasi sehingga kondisi tetap aman dan kondusif.

Sukoco menjelaskan, aparat telah menerapkan strategi pengamanan dengan mengubah susunan iring-iringan kendaraan. Kendaraan yang dihentikan massa bukan kendaraan yang ditumpangi UAS, melainkan mobil pengawal.

"Seolah-olah UAS berada di mobil itu, padahal beliau sudah berada di kendaraan lain dan lebih dahulu melintas. Saat mereka memeriksa kendaraan tersebut, ternyata UAS tidak berada di dalamnya," jelasnya.

Meski sempat terjadi aksi penolakan, kegiatan Tabligh Akbar yang dihadiri Ustaz Abdul Somad tetap berlangsung sesuai jadwal dengan pengamanan aparat keamanan.

Di balik gemerlap lampu dan dentuman musik, keresahan masyarakat kembali mencuat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut, pada Minggu (5/7/2026).

Sejumlah warga mendesak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, S.I.K., M.H., beserta jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut agar turun langsung melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan peredaran narkotika yang disebut-sebut masih terjadi di tempat hiburan malam tersebut.

Salah seorang warga bermarga Pangaribuan, yang mengaku pernah berkecimpung di dunia hiburan malam, menyampaikan dugaan bahwa peredaran pil ekstasi masih berlangsung di lokasi itu. Ia bahkan menyebut adanya sejumlah pihak yang diduga mengetahui aktivitas tersebut.

"Kami berharap apabila memang terdapat pelanggaran hukum, aparat penegak hukum mengusutnya secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran," ujarnya, Minggu malam (5/7/2026).

Sorotan masyarakat dinilai bukan tanpa alasan. Pada tahun 2024, mantan pengelola Koin Bar berinisial 'H' alias 'M' pernah menjalani proses hukum terkait dugaan peredaran pil ekstasi. Dalam persidangan juga sempat muncul keterangan mengenai seseorang berinisial 'BS' yang disebut berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hingga kini, warga mengaku belum mengetahui perkembangan resmi terkait pencarian terhadap yang bersangkutan.

Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah aparat kepolisian pada tahun 2025 kembali mengungkap perkara narkotika di wilayah Pematangsiantar dengan barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi.

Menanggapi informasi yang disampaikan masyarakat, Kasat Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, AKP Irwanta Sembiring SH MH, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Akan kami lidik dan tindak tegas. Terima kasih informasinya," ujar AKP Irwanta Sembiring melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.

Masyarakat berharap komitmen tersebut segera diwujudkan melalui langkah-langkah penyelidikan dan penegakan hukum yang profesional.

Warga juga meminta apabila tidak ditemukan adanya tindak pidana, hasil penyelidikan dapat disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, masyarakat berharap proses penegakan hukum dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Koin Bar belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi atas berbagai dugaan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. (Red/Tim)

Wakil Ketua PD Al Washliyah Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, mengatakan regulasi tersebut merupakan langkah tepat di tengah keresahan yang dirasakan banyak orang tua terhadap semakin maraknya fenomena perilaku penyimpangan seksual sejenis di lingkungan masyarakat, termasuk di Kota Medan.

"Selama ini banyak orang tua yang mengeluhkan kepada kami, resah melihat perilaku menyimpang ini semakin terang-terangan dipertontonkan, baik di media sosial maupun di ruang publik. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 ini menegaskan bahwa negara memandang serius persoalan ini, karena dampaknya bukan hanya pada moral, tapi juga pada ketahanan sosial dan masa depan generasi bangsa," ujar Mulia, Minggu (5/7/2026).

Mulia menjelaskan, dalam perspektif Al Washliyah sebagai organisasi Islam yang sejak awal berkhidmat pada dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, penyimpangan orientasi seksual sejenis bukan sekadar pilihan personal yang harus dibiarkan atas nama kebebasan individu, melainkan persoalan yang menyentuh fitrah, akidah, dan tatanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

"Islam mengajarkan bahwa pernikahan dan keluarga dibangun di atas fitrah laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi. Ketika penyimpangan ini dibiarkan menyebar tanpa kendali, yang terancam bukan hanya nilai agama, tapi juga struktur sosial, institusi keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan mental generasi muda," katanya.

Ia menambahkan, Perpres 111/2025 memberi ruang dan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan turunan yang mendukung ketahanan sosial dan budaya di wilayahnya masing-masing.

"Karena itu, kami dari Al Washliyah Kota Medan mendorong Pemerintah Kota Medan bersama DPRD untuk berinisiatif melahirkan Peraturan Daerah yang secara tegas melarang segala bentuk aktivitas dan propaganda LGBT di Kota Medan. Ini bukan soal mendiskriminasi seseorang secara personal, tapi soal melindungi ruang publik, anak-anak, dan generasi muda kita dari normalisasi perilaku yang bertentangan dengan agama, Pancasila, dan norma kesusilaan," tegas Mulia.

Lebih jauh, Mulia mengimbau agar keluarga dan sekolah memperkuat fungsi pengawasan, terutama terhadap penggunaan gawai dan konten digital anak, serta mendorong Majelis Pendidikan dan lembaga dakwah Al Washliyah untuk aktif memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola komunikasi dan pengasuhan yang sehat.

"Al Washliyah akan terus berada di garis depan bersama ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan Kota Medan menjadi kota yang ramah keluarga dan berpegang pada nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal," pungkasnya.

Lokasi penimbunan BBM ilegal tersebut berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) milil PTPN 2 Kebun Sampali.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, aktivitas di dalam gudang tersebut hanya terlihat pada malam hari.

"Sering terlihat mobil keluar masuk ke dalam gudang, terutama malam hari. Kami tahu itu gudang tempat penampungan BBM Ilegal, diduga pemiliknya Napitupulu alias Napit dan Dugong atau Bambang Anto, kata warga, Minggu (05/07/2026).

Warga juga menambahkan bahwa mobil tangki besar berwarna putih biru kerap masuk ke dalam gudang secara berkala. Aktivitas ini berlangsung rutin dan terkesan tanpa pengawasan hukum.

Akses menuju lokasi penimbunan BBM ilegal tersebut dijaga oleh sejumlah preman dengan portal yang sengaja dipasang di jalan masuk areal gudang, seolah harus ada ijin.

Salah seorang sumber yang namanya tak mau di sebut mengungkapkan. Dugong sendiri dikenal sebagai pemain lama dalam bisnis BBM ilegal. Ia sempat memiliki gudang di Jalan H. Aniv namun tutup kemudian memilih bekerjasama dengan Napit yang diketahui pemilik gudang sekaligus bertugas memasarkan BBM ilegal tersebut ke berbagai industri.

"Napit ini dikenal di kawasan industri bang!!. Ia bekerja di salah satu perusahaan jasa transportir pengangkut BBM. Jadi kadang mobil truk tangki biru putih milik perusahaan itu yang jemput solar untuk dijual ke industri. "Kata sumber kepada media.

Aktivitas penimbunan BBM ilegal ini melanggar hukum dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda hingga Rp60 miliar.

Fenomena penimbunan BBM ilegal seperti ini merugikan negara dari sisi kerugian pajak dan distribusi energi, serta mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Ironisnya, meski keberadaan lokasi tersebut diketahui beroperasi secara terang terangan, namun upaya dari aparat kepolisian Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, hingga kini belum melakukan penindakan apapun.

Bahkan, awak media berulang menyampaikan kepada Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumut melalui pesan WhatsApp.

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Aek Tampang, Lingkungan VI, Gang Alaman Bolak, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Minggu (5/7/2026), disambut antusias oleh warga setempat. Dalam suasana penuh kekeluargaan, bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia Boby Nasution.

Selain menyapa warga, Aspiadi Nasution juga menyempatkan diri bertemu dan berbagi dengan para abang-abang pengemudi becak bermotor. Kehadiran para pengemudi becak dinilai memiliki peran penting sebagai ikon transportasi lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Padangsidimpuan.

Aspiadi Nasution mengatakan, peringatan ulang tahun Boby Nasution tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

"Semangat yang selalu ditunjukkan Pak Boby Nasution dalam mengabdi kepada masyarakat menjadi inspirasi bagi kami untuk terus hadir dan berbagi. Kami juga ingin menyapa para abang becak yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut kehidupan Kota Padangsidimpuan. Semoga di usia ke-35 tahun ini, Pak Boby senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam memimpin serta membawa Sumatera Utara semakin maju," ujar Aspiadi.

Dalam kegiatan tersebut, Aspiadi didampingi tokoh pergerakan pemberantasan narkoba di Kota Padangsidimpuan, Saut Harahap, serta Pengurus Relawan Boby Nasution Kota Padangsidimpuan, Rahmat Saleh Nasution.

Saut Harahap mengapresiasi kegiatan sosial yang dilaksanakan Relawan Boby Lovers Pusat. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat kecil, termasuk para pengemudi becak bermotor, merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang harus terus dipelihara.

"Abang-abang becak adalah bagian dari wajah Kota Padangsidimpuan. Mereka setiap hari melayani masyarakat dan mencari nafkah dengan penuh semangat. Sudah sepantasnya mereka juga mendapat perhatian dalam kegiatan sosial seperti ini," katanya.

Sementara itu, Rahmat Saleh Nasution menyampaikan bahwa Relawan Boby Nasution Kota Padangsidimpuan akan terus mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan yang membawa manfaat nyata bagi warga.

Warga dan para pengemudi becak bermotor yang menerima bantuan mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka berharap kegiatan berbagi seperti ini terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas ulang tahun ke-35 Boby Nasution, disertai harapan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah demi kemajuan Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat. (MN)

Masyarakat menganggap aktivitas tersebut dapat mencoreng nama baik wilayah mereka sebab aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu masyarakat Desa Air Joman Baru menyampaikan bahwa aktivitas tersebut dapat menjatuhkan martabat masyarakat disana karena kegiatan tersebut ditentang oleh Pemerintah.

Hal tersebut bukan hanya dikarenakan aktivitasnya yang merupakan kegiatan ilegal, tetapi resiko daripada aktivitas tersebut juga dapat membahayakan keselematan jiwa para calon PMI yang akan berangkat.

Akomodasi yang digunakan jauh sekali dari kata layak, dan sama sekali tidak memikirkan faktor keselamatan. Warga tersebut juga mengatakan apabila hendak menjadi PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) hendaklah yang sesuai prosedur dan mengikut aturan yang berlaku, sebab kegiatan tersebut dilindungi oleh negara yang artinya tidak beresiko untuk keselamatan jiwa para calon pekerja.

Salah satu Kadus di Desa Air Joman Baru juga menambahkan bahwa ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sulitnya melakukan pengurusan permit di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab mengapa masih banyak masyarakat yang memilih menjadi PMI secara Ilegal.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyentuh hingga ke akar-akarnya, termasuk para pihak yang ikut menikmati aliran dana.

"Kami meminta APH, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian, untuk bergerak cepat. Jangan hanya berhenti pada pelaku utama, tetapi tangkap juga oknum-oknum yang menerima aliran dana dari kasus ini. Siapa pun mereka, jika terbukti bersalah, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum," ujar Aminullah dalam keterangan persnya di Jakarta.

Menurut Aminullah, pengusutan yang transparan dan menyeluruh sangat penting untuk menjaga integritas instansi penegak hukum dan kementerian terkait, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.

Duduk Perkara Kasus Wamen Imipas Silmy Karim
Kasus yang menimpa Silmy Karim, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Fokus penyelidikan APH mengarah pada dugaan penyelewengan anggaran dan penerimaan gratifikasi atau suap yang melibatkan sejumlah proyek pengadaan serta kebijakan strategis saat sang pejabat mengemban tugas di sektor terkait.

Fakta persidangan dan hasil penyelidikan awal dari APH mengindikasikan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang mengalir ke beberapa pihak, termasuk sejumlah oknum pejabat dan fasilitator yang diduga ikut memuluskan transaksi ilegal tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Aparat Penegak Hukum terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti digital serta dokumen keuangan. Di sisi lain, pihak penasihat hukum Silmy Karim menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

PP GP Al Washliyah menyatakan akan terus mengawal jalannya kasus ini agar proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Terpantau, Mobil Truk box warna Kuning terlihat sedang antri mengisi BBM jenis Solar di SPBU Letda Sujono Titi Sewa, Jumat (3/7/2026).

Diketahui kendaraan tersebut sering mengisi BBM Solar atau yang dikatakan lansir nantinya dikumpulkan di gudang penimbunan BBM Ilegal, dan ini menjadi saksi dan bukti, benar mafia migas melakukan hal yang melanggar peraturan negeri ini alias ilegal.

Wadow! Hal yang lebih miris lagi, diduga petugas SPBU sudah terima uang suap, alias "uang cor" dari mafia migas tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian negara dan memperkaya/menguntungkan pribadi mafia migas tersebut.

Sementara, awak media ini, Sabtu (4/7/2026), mengkonfirmasi Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, S.H., M.H, terkait hal itu. "Terima kasih infonya, kami tindak lanjuti," ujarnya, Minggu subuh, (5/7/2026).

Begitu juga halnya, awak media ini mengkonfirmasi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvjin Simanjuntak, S.I.K., M.H, dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K, sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan, belum mendapat jawaban sama sekali.

Penegasan tersebut disampaikan Akhmad Munir saat menghadiri kegiatan Family GatheringPWI Sumatera Utara di Jona Garden, Kabupaten, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, PWI memiliki komitmen kuat menjaga marwah organisasi sekaligus mendukung penuh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberantas peredaran narkotika dan praktik perjudian yang dinilai merusak kehidupan masyarakat.

"Kita berkomitmen menjaga marwah PWI di mana pun berada. Saya ingatkan wartawan jangan sampai bekerja sama atau membekingi, apalagi menghalangi petugas dalam memberantas narkoba dan judi, maupun melindungi pengedar serta pemakainya. Justru kita harus mendorong agar bisnis haram itu diberantas," tegas Akhmad Munir.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua PWI Sumatera Utara , Ketua Panitia Family Gathering Amrizal, Sekretaris Panitia Fahkrur Rozi, anggota Dewan Kehormatan PWI Sumut Anton Panggabean, Agus Safaruddin Lubis, Surya Lubis, serta para pengurus PWI kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Munir kembali mengingatkan bahwa anggota PWI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun aktivitas perjudian, baik sebagai pengguna, pemain, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

Ia menilai Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi ancaman serius dari peredaran narkoba sehingga insan pers dituntut menjadi bagian dari solusi melalui karya jurnalistik yang profesional, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan publik.

"Sumut rentan terhadap ancaman bahaya narkoba. Jangan sampai ada kerja sama, apalagi terlibat. Mari kita jaga profesi jurnalistik dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan amanah Undang-Undang Pers," ujarnya.

Selain itu, Akhmad Munir mengapresiasi pelaksanaan Family GatheringPWI Sumut yang secara konsisten digelar setiap tahun sebagai sarana memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan kekompakan antarsesama wartawan.

Menurutnya, kekuatan organisasi harus dibangun melalui persaudaraan yang kokoh sehingga mampu melahirkan wartawan yang profesional, independen, dan menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

"PWI harus tetap solid dan kompak. Kita harus menjaga profesi wartawan yang bermartabat serta terus menghadirkan pemberitaan yang berkualitas bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Munir juga mengungkapkan bahwa PWI Pusat akan melakukan konsolidasi organisasi melalui sidang paripurna, sekaligus memperkuat pembinaan terhadap seluruh anggota agar memahami Kode Etik Jurnalistik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Ia juga mengumumkan kebijakan pemutihan kartu anggota PWI yang masa berlakunya telah habis.

"Kartu anggota PWI yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang paling lambat Desember 2026. Bagi wartawan yang masa berlaku kartunya habis sebelum tahun 2012 diberikan dispensasi tanpa kewajiban mengikuti UKW. Kebijakan ini akan kami tetapkan melalui konsolidasi paripurna," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, menegaskan bahwa Family Gathering akan terus dipertahankan sebagai agenda tahunan organisasi guna mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kekompakan seluruh anggota PWI di Sumatera Utara.

"Insya Allah kegiatan Family Gathering akan terus kita laksanakan setiap tahun. Nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan solidaritas antarsesama anggota harus terus kita jaga selamanya," ujar Farianda.

Kepada wartawan, Jum'at (3/7/2026) yang lalu, Josua menegaskan dirinya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

"Tidak benar saya melakukan penganiayaan. Saya datang untuk klarifikasi," tegas Kombes Pol Josua.

Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya melakukan penganiayaan di Gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Menurutnya, kehadirannya saat itu semata-mata untuk memberikan klarifikasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Josua menegaskan, laporan yang diajukan kuasa hukum Samuel merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia memastikan seluruh tuduhan tersebut tidak benar dan siap dibuktikan melalui proses hukum.

Menurut Josua, Samuel diamankan bersama tiga orang lainnya karena diduga ikut memprovokasi massa serta menghalangi petugas yang sedang melaksanakan operasi penindakan terhadap dugaan peredaran narkotika di lokasi hiburan malam tersebut.

Di tengah polemik yang berkembang, Josua menegaskan bahwa BNNK Deli Serdang tidak akan mundur dalam memerangi peredaran narkotika, meski menghadapi berbagai bentuk perlawanan di lapangan.

Sementara itu, ibu Samuel Hutasoit, Lince Manalu (65), didampingi tim kuasa hukumnya, melaporkan dugaan pengeroyokan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dan dugaan penganiayaan oleh seorang pejabat BNN berinisial JT ke Polda Sumatera Utara. Laporan tersebut telah diterima melalui dua laporan polisi yang terdaftar di SPKT Polda Sumut.

Kuasa hukum Samuel menyatakan kliennya mengalami sejumlah luka fisik, mulai dari memar di bagian wajah, hidung berdarah, hingga nyeri pada dada yang diduga akibat tindakan kekerasan saat penangkapan maupun ketika berada di Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka juga meminta penyidik mengamankan rekaman CCTV untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Tatar Nugraha, sebelumnya menjelaskan bahwa razia gabungan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat mengenai dugaan maraknya peredaran narkotika di sebuah tempat hiburan malam di Desa Patumbak I.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis ekstasi serta mendapati 25 pengunjung dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan urine.

BNN menyebut proses evakuasi para pengunjung sempat diwarnai aksi penghadangan, provokasi, dan dugaan perusakan terhadap kendaraan petugas oleh sekelompok massa. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polrestabes Medan dan berujung pada penahanan empat orang yang diduga terlibat.

Terpisah, Pimpinan Umum Media Siber Nusantara ID (MSN ID), Joe Sidjabat, menyatakan keprihatinannya apabila terdapat oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan untuk membekingi aktivitas yang diduga melanggar hukum. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang sah, tindakan tersebut telah mencoreng marwah profesi jurnalistik.

Joe menegaskan bahwa wartawan memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, bukan menjadi pelindung aktivitas ilegal. Karena itu, ia meminta seluruh aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, baik terhadap dugaan tindak pidana narkotika, perintangan petugas, maupun dugaan kekerasan yang dilaporkan, pada Sabtu 4 Juli 2026.

Ia berharap seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara objektif sehingga memberikan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Kegiatan survei ini merupakan tindak lanjut dari visitasi yang telah dilakukan sebelumnya ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II selaku pemegang hak terakhir atas lokasi lahan seluas kurang lebih 1.242 hektare.

Dalam arahannya, Kadis Perkimtan Yetty Sembiring menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah.

Program strategis ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang untuk memenuhi kebutuhan hunian layak, serta mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Kadis Perkimtan berharap melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat segera terwujud.

Selain itu, Pemerintah kabupaten Deli Serdang juga terus mendorong percepatan realisasi program BSPS Kementerian PKP yang dikolaborasikan dengan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dana APBD Provinsi dan Kabupaten.

Di akhir diskusi, Kadis Perkimtan juga menyampaikan usulan agar Kementerian PKP dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam mewujudkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) di wilayah Kabupaten Deli Serdang ke depan.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Balai P3PKP Sumatera II Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., MT. Mendampingi Dirjend.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media dua hari terakhir bahwa Bupati Langkat, Syah Afandin, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2 Juli 2026 kemaren.

Ia diduga terlibat dalam berbagai kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur serta penerimaan gratifikasi terkait mutasi jabatan dan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Terjaringnya Syah Afandin oleh KPK telah menambah sederetan berbagai Kepala Daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi dan gratifikasi di seluruh Wilayah Indonesia. Peristiwa ini berlangsung sepanjang tahun yang sebenarnya semakin buruk pasca pemerintahan reformasi.

Dalam siaran pers PB MABMI yang diterima, Sabtu (4/7/2026), disebutkan peristiwa ini sebenarnya bukanlah berdiri sendiri. Peristiwa ini semakin menyeruak di tengah-tengah sistem politik, sistem ekonomi dan sistem hukum serta sistem sosial budaya yang belum mendukung untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan negara sesuai dengan cita-cita Proklamasi.

Peristiwa ini hendaklah dipandang sebagai sebuah peristiwa yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membenahinya. Sistem politik yang melahirkan berbagai aturan terkait penyelenggaraan pemilu saat ini di mana untuk pemilihan Kepala Daerah menggunakan model one man one vote, melahirkan sistem demokrasi yang rawan dengan money politics.

Buahnya adalah ketika seseorang menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah, mereka harus "Menutupi" kembali dana-dana yang terpakai selama kampanye dan berujung pada terjadi gratifikasi dan pemotongan sebagian dari anggaran proyek.

Mungkin ini perlu dijadikan sebagai bahan kajian akademis, untuk menemukan format sistem politik dan sistem hukum terkait penyelenggaraan pemilu. Keadaan yang dihadapi oleh Kepala Daerah saat ini tak bisa dihindari. Kepala Daerah "Terjebak" dalam pusaran itu.

Ketika saya menulis disertasi Doctor Ilmu hukum (2013), saya menemukan bahwa hampir sebagian Besar Kepala Daerah di Indonesia melakukan perbuatan gratifikasi dan korupsi, tapi tak semua dapat "Dijaring" oleh Lembaga anti Rasuah ini. Mereka-mereka yang terjaring adalah mereka-mereka yang bernasib sial" saja.

Tapi bagaimanapun juga sebagai negara hukum, hukum harus ditegakkan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.

Kepada masyarakat khususnya anggota MABMI jangan saling menghujat, apalagi menghubungkannya dengan berbagai peristiwa masa lalu.

Kita tidak sedang melakukan riset untuk mencari kebenaran dan tidak juga sedang mencari dukungan atau simpati massa. Kita serahkan sepenuhnya kepercayaan untuk menilai berbagai kasus yang terjadi saat ini kepada aparat penegak hukum.

Saya ingin mengingatkan, "Janganlah satu kelompok mengolok-olok atau memburuk-burukkan kelompok lain dan janganlah para Wanita mengolok-olok atau memburuk-burukkan Wanita lain, karena boleh jadi orang yang kamu olok-olok itu, jauh lebih baik dari kamu (Qur'an Surat Al Hujarat 13).

Marilah kita doakan semoga Syah Afandin dan keluarga diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan ini.**

Kegiatan tahunan yang menjadi etalase pembangunan, investasi, pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil GubernurSumatera Utara, H. Surya.

Perhelatan emas PRSU yang memasuki usia ke-50 ini dihadiri para kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta warga masyarakat yang memadati arena pembukaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Dairi hadir didampingi Staf ahli TP PKK Kabupaten Dairi, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala, Sekda Dairi Surung Charles Bantjin, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Kadis Kominfo Desi Sianturi, Kadis Disperindagkop Fatimah Boang Manalu, Kadis Pertanian Kesti Angka, Kadis PMD Simon Tonny Malau, Kadis Pariwisata Iwan Taruna Berutu, Kadis Perpustakaan Abdimar Tamba, dan yang lainnya.

Membuka secara resmi PRSU ke-50, Wakil GubernurSumatera Utara, H. Surya menyampaikan bahwa PRSU bukan sekadar agenda tahunan, tetapi telah menjadi simbol kebersamaan dan wadah strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan yang dimiliki kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ruang kolaborasi, promosi, dan penguatan ekonomi daerah melalui pameran produk unggulan, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi.

"Selama lima dekade, PRSU telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Sumatera Utara. Momentum ini harus terus dijaga sebagai ruang mempererat sinergi antar daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkenalkan kekayaan potensi yang dimiliki Sumatera Utara kepada masyarakat luas maupun para investor," ujar Suryadi.

Sementara itu, Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, yang ditemui usai acara menyambut baik penyelenggaraan PRSU ke-50 yang dinilainya sebagai salah satu ajang promosi paling efektif bagi seluruh daerah di Sumatera Utara.

Menurutnya, keikutsertaan pemerintah kabupaten dan kota dalam PRSU menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan potensi unggulan masing-masing daerah, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga peluang investasi.

"PRSU merupakan kegiatan tahunan yang selalu dinantikan masyarakat. Lebih dari sekadar pameran, ini adalah langkah promosi terbaik bagi setiap daerah untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki. Kabupaten Dairi tentu memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan berbagai keunggulan daerah, sekaligus membuka peluang kerja sama dan investasi yang lebih luas," ujar Wahyu Daniel Sagala.

Ia berharap PRSU ke-50 semakin memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam membangun Sumatera Utara yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PRSU ke-50 dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, menghadirkan berbagai pameran pembangunan, promosi produk UMKM, pertunjukan seni dan budaya, hiburan rakyat, serta beragam kegiatan yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.