<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        
        <title></title>
        
        <link>https://www.asatupro.com/</link>
        <description>situs berita akurat dari sumber terpercaya</description>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 16:37:32 +0700+0700</lastBuildDate>
        <language>id-ID</language>

            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dugaan Perambahan Hutan Langkat&ndash;Karo, Satgas Inti Prabowo Minta Polisi Bertindak Tegas</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dugaan Perambahan Hutan Langkat–Karo, Satgas Inti Prabowo Minta Polisi Bertindak Tegas]]></title>
            <description><![CDATA[Dugaan Perambahan Hutan Langkat&ampndashKaro, Satgas Inti Prabowo Minta Polisi Bertindak Tegas]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Kerusakan kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (<a href="https://www.asatupro.com/tag/tahura/" target="_blank">Tahura</a>) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">Bukit Barisan</a> di wilayah Kabupaten Karo hingga jalur tembus <a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a>&ndash;Karo, <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>, menjadi perhatian serius. Lebih dari 1.000 hektare kawasan hutan dilaporkan mengalami perubahan fungsi menjadi perkebunan dan permukiman ilegal.</p><p>Informasi tersebut sebagaimana diberitakan Kantor Berita <a href="https://www.asatupro.com/tag/antara/" target="_blank">ANTARA Sumatera Utar</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">a</a> pada Sabtu (21/11/2026), yang menyoroti tekanan terhadap kawasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tahura/" target="_blank">Tahura</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">Bukit Barisan</a>, termasuk aktivitas perambahan di sekitar Desa Kuta Rakyat hingga sepanjang jalur tembus Karo&ndash;<a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a>.</p><p>Pemberitaan <a href="https://www.asatupro.com/tag/antara/" target="_blank">ANTARA</a> tersebut menjadi peringatan penting mengenai kondisi kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis bagi kehidupan masyarakat <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Sementara itu, informasi yang berkembang di masyarakat menyebut luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 1.800 hektare. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi resmi melalui pemetaan, pemeriksaan lapangan, dan data dari instansi kehutanan.</p><p>Tahura Bukit Barisan merupakan kawasan konservasi dengan luas sekitar 51.600 hektare. Kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sumber air, mempertahankan keseimbangan ekosistem, serta menjadi daerah penyangga lingkungan di kawasan pegunungan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p><b>HUTAN HULU TERANCAM, MASYARAKAT HILIR IKUT MENANGGUNG RISIKO</b></p><p>Kerusakan hutan di kawasan hulu tidak dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan yang berdiri sendiri. Hilangnya tutupan vegetasi dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air hujan, meningkatkan limpasan permukaan, memperbesar potensi erosi, serta mempercepat sedimentasi sungai.</p><p>Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu dan daerah aliran sungai.</p><p>Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Harian <a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a>, Suria Depari, menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan alam dan lingkungan hidup, termasuk ancaman terhadap keberlangsungan habitat satwa liar.</p><p>"Kami sangat prihatin atas kerusakan alam dan lingkungan hidup. Satwa liar juga harus mendapat perhatian dari kementerian terkait," ujarnya.</p><p>Senada dengan itu, Sekretaris <a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a> turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan hutan yang dinilai tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e_IMG-20261122-WA0069.jpg">Menurutnya, hutan merupakan bagian penting dari paru-paru dunia yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.</p><p>"Kerusakan hutan tidak bisa ditoleransi. Hutan merupakan salah satu paru-paru dunia yang harus kita rawat dan jaga untuk anak cucu kita," tegasnya.</p><p>Pihaknya juga meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan perusakan kawasan hutan.</p><p>"Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apabila terbukti melakukan perusakan hutan," pungkasnya.</p><p><b>BANJIR DI WILAYAH HILIR JADI PERHATIAN</b></p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, dan Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a> merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan daerah aliran sungai serta perlindungan kawasan hulu.</p><p>Masyarakat menilai kerusakan hutan di kawasan Karo&ndash;<a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a> harus segera ditelusuri secara menyeluruh karena dikhawatirkan turut memperburuk persoalan banjir di wilayah hilir.</p><p>Hutan memiliki fungsi penting dalam mengatur tata air. Apabila tutupan hutan berkurang, kemampuan kawasan dalam menahan dan menyerap air hujan juga dapat terganggu.</p><p>Meski demikian, kontribusi kerusakan hutan tersebut terhadap banjir di masing-masing wilayah harus dipastikan melalui kajian hidrologi, pemetaan daerah aliran sungai, dan penelitian ilmiah.</p><p><b>APARAT DAN PEMERINTAH DIMINTA SEGERA MELAKUKAN PENGUSUTAN</b></p><p>Mencermati informasi kerusakan hutan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pendataan administratif.</p><p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a>) <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>, pengelola <a href="https://www.asatupro.com/tag/tahura/" target="_blank">Tahura Bukit Barisan</a>, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kawasan yang diduga mengalami perambahan.</p><p>Pengusutan harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa pihak yang membuka kawasan hutan, siapa yang menguasai lahan, apakah terdapat aktivitas pembalakan atau perkebunan tanpa izin, serta bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung di dalam kawasan konservasi.</p><p>Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan adanya pembiaran atau kelemahan pengawasan. Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Selain penindakan, pemerintah perlu melakukan pemetaan menggunakan citra satelit, audit ekologis, identifikasi kawasan yang mengalami kerusakan, serta menyusun program rehabilitasi hutan.</p><p><b>PENYELAMATAN TAHURA BUKIT BARISAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA</b></p><p>Kawasan hutan di wilayah Karo dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a> bukan hanya kekayaan alam daerah, melainkan bagian penting dari bentang alam Pegunungan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">Bukit Barisan</a> yang memiliki fungsi ekologis bagi kehidupan masyarakat.</p><p>Jika kerusakan terus berlangsung tanpa penanganan serius, dampaknya berpotensi dirasakan oleh generasi mendatang, mulai dari menurunnya kualitas lingkungan, terganggunya sumber air, kerusakan habitat satwa, hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi.</p><p>Karena itu, penyelamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tahura/" target="_blank">Tahura Bukit Barisa</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">n</a> harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dituntut transparan menyampaikan hasil pemeriksaan, memastikan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, serta memulihkan kawasan yang telah rusak.</p><p>Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya menjadi pelindung kehidupan justru kehilangan fungsinya akibat aktivitas yang tidak terkendali.</p><p>Hutan yang terjaga bukan hanya warisan alam, tetapi juga perlindungan bagi keselamatan masyarakat <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>. (Red/Tim)</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6332_Dugaan-Perambahan-Hutan-Langkat-ndash-Karo--Satgas-Inti-Prabowo-Minta-Polisi-Bertindak-Tegas.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4188/dugaan-perambahan-hutan-langkatndashkaro-satgas-inti-prabowo-minta-polisi-bertindak-tegas/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka]]></title>
            <description><![CDATA[Pengembangan Kasus Penembakan di Deli Serdang, Polda Sumut Kembali Amankan Tujuh Tersangka]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Tim Pagar Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (<a href="https://www.asatupro.com/tag/ditreskrimum/" target="_blank">Ditreskrimum</a>) Polda <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> kembali mengamankan tujuh orang tersangka baru terkait kasus penembakan yang menewaskan Doni Pacek di <a href="https://www.asatupro.com/tag/kabupaten-deli-serdang/" target="_blank">Kabupaten Deli Serdang</a>.</p><p>Dilansir dari laporan <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a> Pos Online pada Sabtu (21/11/2026), penangkapan ketujuh terduga pelaku tersebut merupakan hasil pengembangan dari keterangan para tersangka yang telah diamankan kepolisian sebelumnya. Salah satu tersangka yang turut diamankan dalam operasi ini diketahui berinisial HS alias HT.</p><p>Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subdirektorat (<a href="https://www.asatupro.com/tag/kasubdit/" target="_blank">Kasubdit</a>) III Jatanras <a href="https://www.asatupro.com/tag/ditreskrimum/" target="_blank">Ditreskrimum Polda Sumut</a>, Kompol Jama Purba, bersama sejumlah personel di lapangan.</p><p>"Para tersangka ini ditangkap hasil pengembangan dari penangkapan para tersangka sebelumnya yang menewaskan korban Doni Pacek. Mohon doanya, tim masih bekerja," ujar Kompol Jama Purba, seperti dikutip dari <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a> Pos Online, Sabtu (21/11/2026).</p><p>Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Sumut telah lebih dahulu menangkap dua orang yang diduga berperan sebagai eksekutor dalam peristiwa tersebut, serta mengamankan empat rekan korban yang berada di dalam satu mobil saat kejadian berlangsung. Seluruh tersangka yang telah diamankan kini menjalani penahanan di <a href="https://www.asatupro.com/tag/mapolda-sumut/" target="_blank">Mapolda Sumut</a> guna kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.</p><p>Sebagai informasi, peristiwa penembakan ini bermula ketika korban, Doni Pacek, yang menjabat sebagai Ketua Koti Pemuda Pancasila (PP) <a href="https://www.asatupro.com/tag/kabupaten-deli-serdang/" target="_blank">Kabupaten Deli Serdang</a>, sedang dalam perjalanan menggunakan mobil bersama beberapa rekannya untuk memenuhi panggilan seorang teman.</p><p>Di tengah perjalanan, mobil yang dikemudikan korban ditembak oleh pengendara sepeda motor hingga peluru mengenai bagian leher korban. Akibat insiden tersebut, kendaraan korban sempat oleng dan menabrak pengendara sepeda motor lain. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_3321_Pengembangan-Kasus-Penembakan-di-Deli-Serdang--Polda-Sumut-Kembali-Amankan-Tujuh-Tersangka.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4187/pengembangan-kasus-penembakan-di-deli-serdang-polda-sumut-kembali-amankan-tujuh-tersangka/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Terima Kasih Kapolda Sumut! Masyarakat Tanjung Morawa Berharap Kasus Penembakan Diungkap Tuntas</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Terima Kasih Kapolda Sumut! Masyarakat Tanjung Morawa Berharap Kasus Penembakan Diungkap Tuntas]]></title>
            <description><![CDATA[Terima Kasih Kapolda Sumut! Masyarakat Tanjung Morawa Berharap Kasus Penembakan Diungkap Tuntas]]></description>
            <content><![CDATA[<p></p><p><a href="http://asatupro.com" target="_blank">Tanjung Morawa, asatupro.com</a>-Kami masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Bapak Cornelis Mangarahon Simanjuntak, S.I.K., M.Han., serta Kasubdit III Jatanras, Bapak Kompol Jama Kita Purba, S.H., M.H., beserta seluruh personel Ditreskrimum Polda Sumut.</p><p>Apresiasi ini kami sampaikan atas keberhasilan pihak kepolisian mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus penembakan di Kabupaten Deli Serdang, termasuk seorang berinisial HS alias HT bersama enam rekannya.</p><p>Penangkapan ini menjadi kabar yang memberikan harapan dan ketenangan bagi masyarakat Tanjung Morawa yang selama ini merasa resah akibat berbagai peristiwa penembakan dan gangguan keamanan yang terjadi.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68_IMG-20261121-WA0005.jpg">Kami berharap pengamanan para terduga pelaku ini menjadi langkah penting dalam mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, serta mengungkap siapa pun yang berada di balik kejadian tersebut apabila memang terbukti.</p><p>Kami masyarakat Tanjung Morawa menginginkan satu hal: KECAMATAN TANJUNG MORAWA HARUS KEMBALI AMAN DAN KONDUSIF!</p><p>Kami percaya Polri mampu bekerja secara profesional, transparan, dan tuntas dalam menegakkan hukum. Jangan sampai ada ruang bagi siapa pun yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat</p><p>Terakhir, kami mendoakan semoga Bapak Kapolda Sumut, Bapak Dirreskrimum, Bapak Kasubdit III Jatanras, dan seluruh personel yang bertugas senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta&#039;ala dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.</p><p>Terima kasih, Bapak Kapolda Sumut. Masyarakat Tanjung Morawa mendukung penegakan hukum demi keamanan dan keadilan. (Red/Tim)</p><p><b>TANJUNG MORAWA AMAN, MASYARAKAT TENANG!</b></p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_4436_Terima-Kasih-Kapolda-Sumut--Masyarakat-Tanjung-Morawa-Berharap-Kasus-Penembakan-Diungkap-Tuntas.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/3675/terima-kasih-kapolda-sumut-masyarakat-tanjung-morawa-berharap-kasus-penembakan-diungkap-tuntas/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Silaturahmi Tim DPS dan DPSS Kampar Utara di Dusun Tanjung Desa Sawah, Dalam mempererat Kebersamaan dan Solidaritas IP 555</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 15:15:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Silaturahmi Tim DPS dan DPSS Kampar Utara di Dusun Tanjung Desa Sawah, Dalam mempererat Kebersamaan dan Solidaritas IP 555]]></title>
            <description><![CDATA[Silaturahmi Tim DPS dan DPSS Kampar Utara di Dusun Tanjung Desa Sawah, Dalam mempererat Kebersamaan dan Solidaritas IP 555]]></description>
            <content><![CDATA[<p><p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Kapar Utara</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan mewarnai kegiatan silaturahmi antara Tim DPS dan DPSS Kampar Utara yang dilaksanakan di Dusun Tanjung, Desa Sawah, pada hari Sabtu Tanggal 21 November 2026.</p><p>Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan, memperkuat komunikasi, serta membangun kebersamaan dan solidaritas antaranggota DPS dan DPSS di wilayah Kampar Utara.</p><p>Dalam kegiatan tersebut, Tim DPS turut dihadiri Fitra Madani, Penasehat Bapak Fahrudin, S.Pd., Bendahara Ibu Suci, Wakil Bendahara Ibu Yusriyani, Seksi Usaha Ibu Parmiati, Seksi Seni dan Budaya Ibu Yuni Saraswati, Seksi OKK Ibu Leni, serta sejumlah anggota lainnya.</p><p>Sementara itu, dari Tim DPSS turut hadir sejumlah perwakilan desa, di antaranya:</p>1. Ketua Desa Tonang, Ibu Siti Rojiah.<br>2. Ketua Desa Muara Jalai, Ibu Susilawati.<br>3. Ketua Desa Sungai Jalau, Ibu Yunizarti.<br>4. Sekretaris Desa Kayu Aro, Ibu Misdarwati.<br>5. Ketua Desa Sawah, Ibu Rita Al Susana.<br>6. Ketua Desa Sendayan, Ibu Bismawati.<br>7. Ketua Desa Kampung Panjang, Ibu Mardalena.<br>8. Ketua Desa Naga Beralih, Ibu Asnizar.</p><p>Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri rekan-rekan lainnya yang turut memberikan dukungan dan memeriahkan suasana silaturahmi.</p><p>Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara Tim DPS dan DPSS semakin erat, serta mampu meningkatkan kekompakan, kerja sama, dan semangat kebersamaan dalam menjalankan berbagai kegiatan ke depannya.</p><p>Silaturahmi ini bukan sekadar ajang pertemuan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat persatuan dan menjaga hubungan kekeluargaan antaranggota.</p><p>Dengan semangat kebersamaan, DPS dan DPSS Kampar Utara diharapkan terus solid, kompak, dan saling mendukung.</p><p><p></p><p></p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_8460_Silaturahmi-Tim-DPS-dan-DPSS-Kampar-Utara-di-Dusun-Tanjung-Desa-Sawah--Dalam-mempererat-Kebersamaan-dan-Solidaritas-IP-555.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4177/silaturahmi-tim-dps-dan-dpss-kampar-utara-di-dusun-tanjung-desa-sawah-dalam-mempererat-kebersamaan-dan-solidaritas-ip-555/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">PAD Rp5,24 Miliar Hilang! BPK Bongkar Carut-Marut Retribusi Pasar Oleh Disperindag Karo Kejari Diminta Turun Tangan</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 13:13:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[PAD Rp5,24 Miliar Hilang! BPK Bongkar Carut-Marut Retribusi Pasar Oleh Disperindag Karo Kejari Diminta Turun Tangan]]></title>
            <description><![CDATA[PAD Rp5,24 Miliar Hilang! BPK Bongkar CarutMarut Retribusi Pasar Oleh Disperindag Karo Kejari Diminta Turun Tangan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a>) dari sektor retribusi pelayanan pasar di Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> menjadi sorotan serius. Badan Pemeriksa Keuangan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkap adanya potensi penerimaan daerah minimal sebesar Rp5.248.870.530 yang tidak tergarap sepanjang Tahun Anggaran 2025.</p><p>Temuan tersebut mengindikasikan lemahnya tata kelola pemungutan retribusi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a>) Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut rendahnya realisasi pendapatan, melainkan juga ketidakpatuhan terhadap ketentuan tarif, lemahnya pembaruan data pedagang hingga tidak optimalnya pengawasan terhadap aset pasar milik pemerintah daerah.</p><p>Dalam hasil pemeriksaannya, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> mencatat <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> menganggarkan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp3.238.641.000. Namun, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp2.415.443.100 atau 74,58 persen dari target anggaran.</p><p>Lebih jauh, berdasarkan analisis ketentuan tarif, data penerimaan, data penghuni kios, serta hasil wawancara dengan pihak terkait, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> menyimpulkan terdapat potensi penerimaan retribusi yang tidak dipungut sesuai ketentuan minimal Rp5.248.870.530.</p><p>Angka tersebut terdiri dari potensi kekurangan penerimaan retribusi kios sebesar Rp4.121.430.530, retribusi los Rp389.870.000, serta retribusi pelataran Rp737.570.000.</p><p><b>Kios Jadi Penyumbang Terbesar Kekurangan Potensi <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a></b></p><p>Temuan terbesar berasal dari sektor pemakaian kios. Dari total proyeksi penerimaan sebesar Rp4.892.418.830, realisasi yang tercatat hanya Rp770.988.300. Artinya, terdapat selisih potensi penerimaan mencapai Rp4,12 miliar.</p><p>Sementara sektor los memiliki proyeksi penerimaan Rp937.813.000 dengan realisasi Rp547.943.000. Adapun sektor pelataran diproyeksikan menghasilkan Rp1.263.557.000, tetapi realisasinya hanya Rp525.987.000.</p><p>Kondisi tersebut memperlihatkan masih besarnya potensi pendapatan pasar yang belum berhasil dioptimalkan pemerintah daerah.</p><p><b>Data Kios Tidak Diperbarui, Pemungutan Retribusi Bermasalah</b></p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> juga menemukan persoalan mendasar dalam administrasi pengelolaan pasar. <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> diketahui masih menggunakan data penghuni kios terakhir yang diperbarui secara lengkap pada 2023.</p><p>Padahal, pada 30 Juni 2025, Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> telah menerbitkan surat Nomor 800.1.11/1162/<a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a>/2025 untuk melakukan pendaftaran ulang kartu hak sewa kios dan los kepada pedagang di seluruh pasar kecamatan se-Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>.</p><p>Namun, hingga 60 hari setelah surat diterbitkan, proses pembaruan data tersebut belum selesai. Akibatnya, data yang dimiliki <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> belum menggambarkan kondisi riil penghuni kios di lapangan.</p><p>Persoalan lainnya, pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sempat mendapat penolakan dari pedagang.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> mengungkap, sejak terbitnya perda tersebut hingga 30 Juni 2024, <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> tidak dapat melakukan pemungutan retribusi secara menyeluruh di seluruh pasar karena adanya demonstrasi pedagang yang menolak penerapan tarif baru.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> kemudian tetap menerima pembayaran retribusi kios menggunakan tarif lama. Kebijakan tersebut dilakukan agar tetap ada penerimaan daerah, meskipun tarif yang digunakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.</p><p><b>449 Kios Terbakar di Pasar Kabanjahe Tak Dipungut Retribusi</b></p><p>Temuan lain yang tak kalah menarik adalah keberadaan 449 kios di Pasar Kabanjahe yang terbakar sekitar 2009.<p>Hingga pemeriksaan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>, pemerintah daerah belum melakukan perbaikan terhadap kios-kios tersebut. Meski demikian, masih terdapat pedagang yang menggunakan kios dengan melakukan perbaikan secara mandiri.</p><p>Ironisnya, atas penggunaan kios tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> tidak pernah melakukan pemungutan retribusi sampai pemeriksaan dilakukan.</p><p>Kebijakan tersebut berpedoman pada surat pengumuman Kepala UPT Kecamatan Kabanjahe Nomor 81/UPTD/2009 tanggal 10 Januari 2009 yang menyatakan pedagang korban kebakaran tidak diperbolehkan membangun atau merombak kios tanpa izin pemerintah daerah dan diminta tidak menempati kios atau stan yang sudah terbakar.</p><p>Namun, fakta masih adanya pedagang yang menggunakan bangunan tersebut tanpa pemungutan retribusi menjadi persoalan yang perlu dievaluasi.</p><p><b>Kesepakatan Lisan Menabrak Ketentuan Pemungutan</b></p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> turut menyoroti praktik pemungutan retribusi kios yang dilakukan berdasarkan hari pedagang berjualan, bukan setiap hari sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p><p>Kesepakatan tersebut dilakukan antara <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> dan pedagang, tetapi tidak dituangkan dalam notulen maupun berita acara resmi.</p><p>Kebijakan itu disebut muncul karena adanya protes pedagang yang tetap menolak sistem pemungutan setiap hari, meskipun pemerintah telah menetapkan penurunan tarif melalui Perbup Nomor 25 Tahun 2025.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/peraturan-bupati/" target="_blank">Peraturan Bupati</a> tersebut mengubah tarif pemakaian kios dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp300 per meter persegi per hari. Namun, penerapan tarif baru baru dapat dilakukan mulai 5 Januari 2026.</p><p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/aph/" target="_blank">APH</a> Perlu Cermati Temuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a></b></p><p>Besarnya potensi penerimaan yang tidak tergarap ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>, khususnya pimpinan <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar.</p><p>Sebab, retribusi pasar merupakan salah satu sumber <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> yang seharusnya dikelola secara tertib, transparan dan akuntabel. Lemahnya pembaruan data, ketidaksesuaian tarif serta kebijakan pemungutan yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pengendalian internal.</p><p>Aparat pengawas internal pemerintah perlu menelusuri penyebab tidak optimalnya pemungutan tersebut. Aparat Penegak Hukum (<a href="https://www.asatupro.com/tag/aph/" target="_blank">APH</a>) juga patut mencermati temuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian dalam pengelolaan pendapatan daerah.</p><p>Perlu ditegaskan, angka Rp5,24 miliar dalam laporan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> merupakan potensi kekurangan penerimaan.</p><p>Kini, publik menunggu penjelasan Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindag/" target="_blank">Disperindag</a> Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>. Mengapa potensi <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> miliaran rupiah dari aktivitas pasar tidak dapat dipungut secara optimal? Siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pendataan dan pengawasan tersebut?</p><p>Jangan sampai potensi pendapatan daerah yang seharusnya masuk ke kas pemerintah justru terus menguap akibat buruknya tata kelola.</p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_5184_PAD-Rp5-24-Miliar-Hilang--BPK-Bongkar-Carut-Marut-Retribusi-Pasar-Oleh-Disperindag-Karo-Kejari-Diminta-Turun-Tangan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4185/pad-rp524-miliar-hilang-bpk-bongkar-carutmarut-retribusi-pasar-oleh-disperindag-karo-kejari-diminta-turun-tangan/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">APKASINDO Perjuangan Gelar Pelatihan Pengolahan Biomassa Sawit</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:27:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[APKASINDO Perjuangan Gelar Pelatihan Pengolahan Biomassa Sawit]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com  DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan menggelar pelatihan intensif pengolahan biomassa ata]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> - DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan menggelar pelatihan intensif pengolahan biomassa atau limbah sawit menjadi biomaterial bernilai tinggi selama dua hari di Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut).<p></p><p>Pelatihan yang didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bpdp/" target="_blank">BPDP</a>) itu berlangsung di <a href="https://www.asatupro.com/tag/hotel-madani/" target="_blank">Hotel Madani</a>, Jl. Sisingamangaraja, mulai Kamis - Jumat (20-21 November 2026) dan diikuti oleh puluhan petani sawit swadaya dari berbagai kabupaten sentra perkebunan kelapa sawit.</p><p>Didampingi H. Subangun Berutu selaku Ketua DPW <a href="https://www.asatupro.com/tag/apkasindo-perjuangan/" target="_blank">APKASINDO Perjuangan</a> Sumut, pelatihan itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP <a href="https://www.asatupro.com/tag/apkasindo-perjuangan/" target="_blank">APKASINDO Perjuangan</a>, Drs Sulaiman H. Andi Loeloe MM, yang merupakan seorang petani sawit swadaya asal Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).</p><p>Sejumlah tokoh penting juga menghadiri pelatihan itu seperti Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahmi Peranginangin, H. Syarifuddin Sirait SP selaku Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat Aspek-PIR Indonesia, dan Arfi Thahar dari <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpdp/" target="_blank">BPDP</a> yang hadir secara daring melalui aplikasi zoom.</p><p>Dua pakar nasional menjadi pelatih dalam kegiatan pelatihan tersebut, yakni Prof. Andi Khairunnisa yang merupakan Wakil Rektor Universitas Pakuan Bogor sekaligus pakar IT, serta Dr Sri Wahyuni, juga dari Universitas Pakuan Bogor (IPB)..</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_4283_.jpg"><br><p></p><br><a href="https://www.asatupro.com/tag/sulaiman-andi-loeloe/" target="_blank">Sulaiman Andi Loeloe</a> dalam kata sambutannya menegaskan bahwa pelatihan digelar untuk membantu para pekebun meningkatkan taraf hidupnya melalui kemampuan mengolah limbah sawit menjadi sesuatu yang berharga tinggi.<br><p></p><hr><br>"Bahkan, perlu diketahui, limbah sawit yang sudah diolah dengan baik itu bisa lebih mahal dari harga tandan buah segar (TBS) itu sendiri," kata Andi Loeloe.<p></p><p>Di samping itu, sambungnya lagi, pelatihan ini juga digelar sebagai salah satu cara untuk membuktikan kalau perkebunan kelapa sawit itu sesungguhnya memiliki banyak manfaat, bari dari sisi buahnya maupun biomassa atau limbah sawit itu sendiri.</p><p>"Nah, Sumatera Utara ini sendiri dipilih sebagai tuan rumah acara karena provinsi ini kita ketahui menjadi salah satu sentra sawit dan pelopor industri sawit berskala nasional," sebut <a href="https://www.asatupro.com/tag/sulaiman-andi-loeloe/" target="_blank">Sulaiman Andi Loeloe</a> kembali. </p><p>"Sudah sangat maju industri sawit di Sumut ini. Namun kita ingin fokus membangun perekonomian petani sawitnya agar mampu mengolah limbah sawit menjadi sesuatu yang bernilai tinggi sehingga ekonomi petani jadi membaik," ucap <a href="https://www.asatupro.com/tag/sulaiman-andi-loeloe/" target="_blank">Sulaiman Andi Loeloe</a>.</p><p>Sementara itu Yusfahmi Peranginangin mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) Sumut mengakui kalau petani sawit memiliki potensi yang besar, namun minim intervensi berupa teknologi dan kebijakan dari berbagai pihak terkait.</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_5082_.jpg"><br><p></p><br>"Bayangkan saja, statistik resmi mencatat bahwa PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan NTP (Nilai Tukar Petani) Sumatera Utara mayoritas ditopang oleh perkebunan kelapa sawit," kata Yusfahmi Peranginangin selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.<br><p></p><hr><br>Terakhir, Arfie Thahar dari <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpdp/" target="_blank">BPDP</a> menegaskan kalau <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpdp/" target="_blank">BPDP</a> mendukung penuh kegiatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/apkasindo-perjuangan/" target="_blank">APKASINDO Perjuangan</a> serta organisasi petani sawit lainnya yang memiliki upaya untuk pengolahan limbah sawit.<p></p><p>"<a href="https://www.asatupro.com/tag/bpdp/" target="_blank">BPDP</a> sendiri sudah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan penelitian biomassa sawit agar bisa bernilai tinggi dan mampu menopang ekonomi petani sawit itu sendiri," ucap Arfie Thahar.</p><p>"Kalau di <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpdp/" target="_blank">BPDP</a>, kegiatan seperti ini ditopang oleh program hilirisasi yang memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM sawit untuk bermitra dan dibantu oleh para petani sawit," tegas Arfie Thahar.</p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6998_APKASINDO-Perjuangan-Gelar-Pelatihan-Pengolahan-Biomassa-Sawit.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/perkebunan/4183/apkasindo-perjuangan-gelar-pelatihan-pengolahan-biomassa-sawit/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dugaan Perusakan Hutan Gunung Sibayak, Suria Depari Minta Bobby Nasution Turun Tangan</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:10:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dugaan Perusakan Hutan Gunung Sibayak, Suria Depari Minta Bobby Nasution Turun Tangan]]></title>
            <description><![CDATA[Dugaan Perusakan Hutan Gunung Sibayak, Suria Depari Minta Bobby Nasution Turun Tangan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, <a href="https://www.asatupro.com/tag/suria-depari/" target="_blank">Suria Depari</a>, menyesalkan dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/gunung-sibayak/" target="_blank">Gunung Sibayak</a>, Kabupaten Karo, <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>. Ia meminta <a href="https://www.asatupro.com/tag/gubernur-sumatera-utara-bobby-nasution/" target="_blank">Gubernur </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, serta Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">Bukit Barisan</a> bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Sabtu (21/11/2026).</p><p>Menurut Suria, persoalan kerusakan kawasan hutan <a href="https://www.asatupro.com/tag/gunung-sibayak/" target="_blank">Gunung Sibayak</a> tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi harus menjelaskan bagaimana aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat dapat berlangsung hingga memasuki kawasan hutan konservasi.</p><p>Sorotan terhadap persoalan ini mencuat setelah beredarnya informasi dan dokumentasi penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk membuka jalur di kawasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/gunung-sibayak/" target="_blank">Gunung Sibayak</a>.</p><p>Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 November 2026, pembukaan jalur evakuasi baru tersebut diketahui memasuki kawasan hutan konservasi dengan lebar sekitar lima meter.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/gubernur-sumatera-utara-bobby-nasution/" target="_blank">Gubernur </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution sebelumnya telah meninjau langsung lokasi pada Rabu (18/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bobby meminta agar jalur yang dinilai tidak tepat ditutup serta vegetasi yang mengalami kerusakan dipulihkan melalui penanaman kembali.</p><p>Tidak berhenti di situ, pada Jumat (20/11/2026), Bobby juga meminta Inspektorat <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> memeriksa Kepala UPTD Tahura <a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">Bukit Barisan</a>, Faisal Simangunsong, untuk mendalami proses dan kewenangan pembukaan jalur tersebut.</p><p>Sementara itu, pihak UPTD Tahura <a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">Bukit Barisan</a> melalui Faisal Simangunsong memberikan penjelasan bahwa penggunaan ekskavator merupakan bagian dari peningkatan aksesibilitas dan penyediaan jalur evakuasi, bukan kegiatan yang berkaitan dengan acara motor trail.<p>Menanggapi perkembangan tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/suria-depari/" target="_blank">Suria Depari</a> menilai pemeriksaan terhadap pejabat teknis perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada satu pihak saja.</p><p>Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sebuah badan usaha dalam persoalan tersebut. Suria menyebut salah seorang komisaris perusahaan yang dimaksud diduga memiliki kedekatan dengan Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Atas informasi tersebut, Suria meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait secara profesional dan transparan. Dugaan hubungan antara komisaris perusahaan dengan pejabat pemerintah maupun keterlibatan perusahaan dalam kerusakan kawasan hutan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen yang sah.</p><p>"Kami meminta Bobby Nasution, Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/dinas-lhk/" target="_blank">Dinas LHK</a>, dan UPT Tahura bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis, sementara seluruh proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diperiksa secara menyeluruh," tegas Suria.</p><p>Suria juga meminta Kapolda <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Jika ditemukan indikasi tindak pidana kehutanan maupun lingkungan hidup, ia mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.</p><p>Menurutnya, kawasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/gunung-sibayak/" target="_blank">Gunung Sibayak</a> merupakan salah satu kekayaan alam <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> yang memiliki nilai ekologis dan harus dijaga kelestariannya. Setiap kegiatan pembangunan fasilitas, termasuk pembukaan akses dan jalur evakuasi, wajib memperhatikan ketentuan perlindungan kawasan hutan konservasi.</p><p>Ia menegaskan, alasan pembangunan jalur evakuasi tidak boleh mengabaikan aturan perlindungan lingkungan. Keselamatan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.</p><p>"Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru mengalami kerusakan akibat kepentingan tertentu. Kami meminta semua pihak diperiksa secara terbuka. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujarnya.</p><p>Suria berharap <a href="https://www.asatupro.com/tag/inspektorat-sumut/" target="_blank">Inspektorat Sumut</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/dinas-lhk/" target="_blank">Dinas LHK</a>, UPTD Tahura <a href="https://www.asatupro.com/tag/bukit-barisan/" target="_blank">Bukit Barisan</a>, serta aparat penegak hukum segera menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.</p><p>Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pembukaan jalur tersebut dapat terjadi, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana status perizinannya, berapa luas vegetasi yang terdampak, serta langkah konkret pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.</p><p>Kasus <a href="https://www.asatupro.com/tag/gunung-sibayak/" target="_blank">Gunung Sibayak</a> menjadi perhatian penting bagi perlindungan lingkungan hidup di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>. Transparansi pemeriksaan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan hutan menjadi langkah yang dinantikan masyarakat agar kelestarian <a href="https://www.asatupro.com/tag/gunung-sibayak/" target="_blank">Gunung Sibayak</a> tetap terjaga. (Red/Tim)</p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_8671_Dugaan-Perusakan-Hutan-Gunung-Sibayak--Suria-Depari-Minta-Bobby-Nasution-Turun-Tangan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4184/dugaan-perusakan-hutan-gunung-sibayak-suria-depari-minta-bobby-nasution-turun-tangan/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H.: Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:21:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H.: Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam]]></title>
            <description><![CDATA[Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H. Dikonfirmasi soal Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Bungkam]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan. Setelah video percakapan terkait dugaan pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> tanpa melalui ujian dengan biaya Rp800 ribu beredar di media sosial, kini muncul pengakuan korban yang mengaku mendapat tekanan dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Propam Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>.</p><p>Korban yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan mengaku dihubungi melalui telepon dan pesan <a href="https://www.asatupro.com/tag/whatsapp/" target="_blank">WhatsApp</a> oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Propam Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>.</p><p>Menurut pengakuan korban, orang tersebut meminta dirinya membuat video klarifikasi terkait video dugaan pungli pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> yang sebelumnya viral melalui akun TikTok MedanTalk sekitar 15 November 2026.</p><p>Tidak hanya menghubungi korban, orang tersebut juga disebut mendatangi rumah orang tua korban. Bahkan, ibu kandung korban dikabarkan turut menjadi sasaran pemotretan ketika orang tersebut berada di lokasi.</p><p>Peristiwa tersebut membuat korban mengaku merasa tertekan dan khawatir. Persoalan yang semula berkaitan dengan pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> kini turut menyeret anggota keluarganya.</p><p>Munculnya pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai identitas, tujuan, dan dasar tindakan orang yang mengaku sebagai anggota Propam tersebut.</p><p>Apakah permintaan video klarifikasi itu merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan resmi atau terdapat tindakan lain yang perlu dievaluasi?</p><p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/ampuh/" target="_blank">AMPUH</a>: Dugaan Pungli Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran Etik Semata</b></p><p>Ketua Umum DPP <a href="https://www.asatupro.com/tag/ampuh/" target="_blank">AMPUH</a> (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Muhammad Suzali, S.H., yang juga praktisi hukum, menilai dugaan praktik pungutan liar dalam penerbitan SIM merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara hukum.</p><p>Menurut Suzali, apabila aparat penegak hukum terbukti memperdagangkan kewenangan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran etik kedinasan.</p><p>Ia menyebut dugaan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi, bergantung pada unsur perbuatan dan alat bukti yang ditemukan.</p><p>Dalam pandangan hukumnya, Suzali menyinggung Pasal 423 KUHP serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang perlu diperhatikan.</p><p>Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus didasarkan pada unsur hukum, alat bukti, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang berwenang.</p><p><b>Kapolres dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kasat-lantas/" target="_blank">Kasat Lantas Binja</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">i</a> Belum Berikan Tanggapan</b></p><p>Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a> dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kasat-lantas/" target="_blank">Kasat Lantas</a> Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a> melalui pesan <a href="https://www.asatupro.com/tag/whatsapp/" target="_blank">WhatsApp</a> pada Rabu (18/11/2026) malam.</p><p>Konfirmasi tersebut disampaikan melalui nomor <a href="https://www.asatupro.com/tag/whatsapp/" target="_blank">WhatsApp</a> yang ditujukan kepada masing-masing pihak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban atas pertanyaan yang disampaikan redaksi.</p><p>Suzali menyayangkan belum adanya tanggapan atas persoalan yang dipertanyakan. Ia menilai penjelasan dari pihak kepolisian diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.</p><p>Sebagai tindak lanjut, DPP <a href="https://www.asatupro.com/tag/ampuh/" target="_blank">AMPUH</a> menyatakan akan menggelar aksi damai di depan Kantor Satpas Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar dugaan pungli dalam pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> dan pengakuan korban terkait pihak yang mengaku sebagai anggota Propam mendapat perhatian serius.</p><p>Suzali menegaskan, pihaknya ingin seluruh persoalan tersebut diselesaikan secara transparan dan diungkap hingga terang benderang sehingga tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/ampuh/" target="_blank">AMPUH</a> juga meminta Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a> memberikan penjelasan resmi, termasuk mengenai dugaan pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> tanpa ujian, biaya Rp800 ribu yang dipersoalkan, serta identitas dan tujuan pihak yang mendatangi keluarga korban.</p><p>Publik kini menantikan langkah konkret dan penjelasan resmi dari Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>, termasuk perkembangan pemeriksaan internal terhadap dugaan tersebut.</p><p>Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kapolres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/kasat-lantas/" target="_blank">Kasat Lantas</a>, Propam Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/binjai/" target="_blank">Binjai</a>, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_3026_Ketum-DPP-AMPUH-M--Suzali--S-H---Dikonfirmasi-soal-Dugaan-Pungli-SIM-C-Rp800-Ribu--Kapolres-dan-Kasat-Lantas-Binjai-Bungkam.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4182/ketum-dpp-ampuh-m-suzali-sh-dikonfirmasi-soal-dugaan-pungli-sim-c-rp800-ribu-kapolres-dan-kasat-lantas-binjai-bungkam/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Ketua KPPU dan Gubernur Jawa Barat Perkuat Sinergi Persaingan Usaha, Dukung Investasi Berkualitas</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 20:40:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Ketua KPPU dan Gubernur Jawa Barat Perkuat Sinergi Persaingan Usaha, Dukung Investasi Berkualitas]]></title>
            <description><![CDATA[Bandung,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim pe]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Bandung,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Komisi Pengawas <a href="https://www.asatupro.com/tag/persaingan/" target="_blank">Persaingan</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/usaha/" target="_blank">Usaha</a> (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mengawasi pelaksanaan kemitraan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang <a href="https://www.asatupro.com/tag/sinergi/" target="_blank">Sinergi</a>tas Bidang <a href="https://www.asatupro.com/tag/persaingan/" target="_blank">Persaingan</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/usaha/" target="_blank">Usaha</a> dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Barat. </p><p>Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani <a href="https://www.asatupro.com/tag/ketua-kppu/" target="_blank">Ketua KPPU</a> Gopprera Panggabean dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kegiatan pembukaan The 8th West Java Investment Forum 2026 di Bandung, Kamis, 19 November 2026.Penandatanganan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang setara.</p><p> Terlebih, forum tersebut mempertemukan investor global dengan pelaku usaha lokal Jawa Barat, sehingga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa persaingan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan ekonomi daerah.Dalam sambutannya pada forum tersebut, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. </p><p>Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, dan pariwisata. Seluruh agenda tersebut diarahkan agar investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.</p><p>Arah pembangunan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat. <a href="https://www.asatupro.com/tag/ketua-kppu/" target="_blank">Ketua KPPU</a> menjelaskan eratnya keterkaitan investasi dan persaingan usaha. </p><p>"Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka. Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM. Di sinilah pentingnya sinergi KPPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar kebijakan pembangunan dan investasi tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat", jelas <a href="https://www.asatupro.com/tag/ketua-kppu/" target="_blank">Ketua KPPU</a> menanggapi sambutan Gubernur.</p><p>Melalui Nota Kesepahaman ini, KPPU dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat kolaborasi dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu asistensi dan harmonisasi kebijakan; sosialisasi dan advokasi; serta pertukaran data dan/atau informasi. </p><p>Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan aspek persaingan usaha dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, sekaligus memperkuat pengawasan kemitraan agar hubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM berlangsung secara adil dan saling menguntungkan.Komitmen tersebut sejalan dengan perkembangan iklim persaingan usaha di Jawa Barat. </p><p>Berdasarkan Indeks <a href="https://www.asatupro.com/tag/persaingan/" target="_blank">Persaingan</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/usaha/" target="_blank">Usaha</a> (IPU) tahun 2025, Jawa Barat mencatatkan nilai 5,76, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,01. Capaian ini menjadi modal positif bagi Jawa Barat untuk terus memperkuat kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam menjalankan fungsi advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. </p><p>Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah, dan lainnya.Di sisi pengawasan, sejak berdirinya Kantor Wilayah III KPPU pada 14 Mei 2019 yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, tercatat sebanyak 63 laporan telah diterima. </p><p>Khusus sepanjang tahun 2026, terdapat 20 laporan yang terdiri atas 19 laporan terkait persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan. Data ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi persaingan usaha, sekaligus menjadi dasar bagi KPPU untuk memperkuat pengawasan di wilayah kerjanya.</p><p>KPPU memandang bahwa investasi berkualitas membutuhkan ekosistem usaha yang memberikan kepastian, keterbukaan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Karena itu, pembangunan industri, penguatan infrastruktur, pengembangan sektor pangan dan logistik, serta peningkatan peran UMKM perlu berjalan seiring dengan terpeliharanya persaingan usaha yang sehat.</p><p>Penandatanganan Nota Kesepahaman di hadapan komunitas investor dalam forum WJIF 2026 menjadi penegasan komitmen KPPU dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa pertumbuhan investasi harus disertai perhatian terhadap kualitas persaingan di pasar. Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga menjadi daerah dengan iklim usaha yang kompetitif, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.**<br>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_9709_Ketua-KPPU-dan-Gubernut-Jawa-Barat-Perkuat-Sinergi-Persaingan-Usaha--Dukung-Investasi-Berkualitas.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4179/ketua-kppu-dan-gubernur-jawa-barat-perkuat-sinergi-persaingan-usaha-dukung-investasi-berkualitas/</link>
            <author><![CDATA[lase]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">20 Hari Ditahan, Bertahun-tahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang Disorot!</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[20 Hari Ditahan, Bertahun-tahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang Disorot!]]></title>
            <description><![CDATA[20 Hari Ditahan, Bertahuntahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Perjuangan mencari keadilan yang tak kunjung menemukan titik terang membuat Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, kembali melayangkan Pengaduan Masyarakat (<a href="https://www.asatupro.com/tag/dumas/" target="_blank">Dumas</a>) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.</p><p>&lrm;Setelah bertahun-tahun memperjuangkan haknya, Afif kini kembali mempertanyakan keseriusan penanganan pengaduannya. Ia berharap kepemimpinan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolda-sumut/" target="_blank">Kapolda Sumut</a> yang baru mampu membuka kembali persoalan yang menurutnya menyimpan sejumlah kejanggalan serius dalam proses penegakan hukum di lingkungan Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>.</p><p>&lrm;Persoalan ini bukan sekadar keberatan terhadap penghentian penyidikan. Afif justru mempertanyakan bagaimana sebuah perkara dapat dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a>) dengan dasar keadilan restoratif atau <a href="https://www.asatupro.com/tag/restorative-justice/" target="_blank">Restorative Justice</a>, sementara dirinya mengaku tidak pernah ikut berdamai dengan pelapor maupun menandatangani surat perdamaian tersebut.</p><p>&lrm;Pertanyaan mendasarnya: Jika Afif tidak pernah berdamai, siapa yang berdamai dan bagaimana kesepakatan itu bisa menjadi dasar penghentian penyidikan terhadap dirinya?</p><p>&lrm;Persoalan ini menjadi semakin penting karena Afif mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan dan pengaduan, tetapi hingga kini belum mendapatkan penjelasan yang menurutnya memadai.</p><p>&lrm;Dalam <a href="https://www.asatupro.com/tag/dumas/" target="_blank">Dumas</a> terbarunya, ia juga meminta agar pengaduan sebelumnya tertanggal 26 Juni 2026 yang diklaim belum memperoleh kepastian ditindaklanjuti secara serius.</p><hr><p>&lrm;<b>PERNAH DITANGKAP DAN DITAHAN 20 HARI, AFIF PERTANYAKAN DASAR PENYIDIKAN</b></p><p>&lrm;Afif mengungkapkan dirinya pernah ditangkap dan menjalani penahanan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024.</p><p>&lrm;Penangkapan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring melalui LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024.</p><p>&lrm;Namun, Afif mengklaim terdapat sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang justru membantah tuduhan tersebut.</p><p>&lrm;Ia menyebut beberapa orang yang berada di lokasi kejadian telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap Salmon. Bahkan, menurut pengakuannya, ia justru berupaya menyelamatkan Salmon dari amukan massa.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/8f85517967795eeef66c225f7883bdcb_IMG-20261121-WA0007.jpg">&lrm;Lebih jauh, Afif menyebut Salmon Sembiring selaku pelapor juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Afif tidak melakukan penganiayaan.</p><p>&lrm;Dua saksi lainnya, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, masing-masing disebut membuat surat pernyataan pada 4 dan 5 Maret 2025 yang turut membantah keterlibatan Afif.</p><p>&lrm;Rangkaian dokumen tersebut menjadi dasar Afif meminta penyidik dan pengawas internal melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penanganan perkara sejak awal.</p><p>&lrm;<b><a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a> BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE, TETAPI AFIF MENGAKU TAK PERNAH BERDAMAI!</b></p><p>&lrm;Sorotan paling tajam tertuju pada penerbitan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a> Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025.</p><p>&lrm;Afif mempertanyakan penggunaan alasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/restorative-justice/" target="_blank">Restorative Justice</a> dalam penghentian penyidikan tersebut.</p><p>&lrm;Menurutnya, dirinya tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring. Ia juga mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perdamaian atas namanya.</p><p>&lrm;Sebaliknya, berdasarkan dokumen yang diklaim dimilikinya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah.</p><p>&lrm;Afif juga menyebut adanya surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang menerangkan bahwa perdamaian tersebut dilakukan antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.</p><p>&lrm;Keduanya, menurut Afif, bukan tersangka dalam perkara yang menjerat dirinya.</p><p>&lrm;Di sinilah letak persoalan yang meminta penjelasan terbuka dari pihak kepolisian.</p><p>&lrm;Apakah penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada pencabutan laporan, hasil gelar perkara, atau mekanisme <a href="https://www.asatupro.com/tag/restorative-justice/" target="_blank">Restorative Justice</a>? Bagaimana kedudukan Afif dalam proses tersebut? Apakah seluruh persyaratan dan prosedur telah dipenuhi?</p><p>&lrm;Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan penjelasan singkat. Dokumen, kronologi, serta dasar hukum penerbitan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a> perlu diperiksa secara objektif agar tidak menyisakan keraguan di tengah masyarakat.</p><hr><p>&lrm;<b>PENGADUAN PROPAM SEJAK FEBRUARI 2025, AFIF MENGAKU BELUM MENDAPAT KEPASTIAN</b></p><p>&lrm;Tak hanya mempersoalkan proses penyidikan, Afif juga menyoroti penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumut.</p><p>&lrm;Ia mengaku telah menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025.</p><p>&lrm;Pengaduan tersebut kemudian disebut dilimpahkan ke Biro Pengamanan Internal Divpropam <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a> berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.</p><p>&lrm;Menurut Afif, pengaduan tersebut selanjutnya ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut yaitu Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution yang sampai saat ini sudah 1(satu) tahun lebih hingga <a href="https://www.asatupro.com/tag/dumas/" target="_blank">Dumas</a> terbaru disampaikan, ia mengaku belum mendapatkan kepastian perkembangan penanganannya.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b_IMG-20261121-WA0009.jpg">&lrm;Miris nya lagi, Afif mengklaim telah berulang kali mencoba menghubungi petugas yang menangani pengaduannya yaitu Brigadir Edi Syahputra Nasution melalui telepon maupun pesan <a href="https://www.asatupro.com/tag/whatsapp/" target="_blank">WhatsApp</a>, tetapi tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkannya.</p><p>&lrm;Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelayanan pengaduan masyarakat.</p><p>&lrm;Jangan sampai masyarakat yang mencari perlindungan hukum justru harus berulang kali mengetuk pintu institusi yang sama tanpa memperoleh kejelasan.</p><p>&lrm;Slogan Kapolri tentang "<a href="https://www.asatupro.com/tag/polisi-bersama-masyarakat/" target="_blank">Polisi Bersama Masyarakat</a>" semestinya tercermin dalam pelayanan yang responsif, terbuka, dan memberikan kepastian kepada setiap warga yang menyampaikan pengaduan.</p><p>&lrm;Lebih aneh nya lagi, Afif mengungkapkan kekecewaannya meskipun telah membuat <a href="https://www.asatupro.com/tag/dumas/" target="_blank">Dumas</a> tertanggal <br>&lrm;26 Juni 2026 ke <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolda-sumut/" target="_blank">Kapolda Sumut</a> yang pada saat itu di komandoi oleh Irjen <br>&lrm;Polisi Whisnu Hermawan Februanto SIK, MH, bukan nya mendapat keadilan, Afif justru dikejutkan dengan mantan Kasat Reskrim Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> Kompol Risqi Akbar mendapat promosi &lrm;pendidikan Sespimmen dan mantan Kanit Pidum Reskrim Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> Iptu Jimmi E.Depari mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi AKP, luar biasa!</p><hr><p>&lrm;<b>KAPOLDA SUMUT DIMINTA PERIKSA MANTAN KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM</b></p><p>&lrm;Melalui <a href="https://www.asatupro.com/tag/dumas/" target="_blank">Dumas</a> terbarunya, Afif secara khusus meminta <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolda-sumut/" target="_blank">Kapolda Sumut</a> melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kasat Reskrim Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, Kompol Risqi Akbar, dan mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari.</p><p>&lrm;Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan, penerbitan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a>, serta penanganan pengaduan etik diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.</p><p>&lrm;Afif juga meminta evaluasi terhadap Bidpropam Polda Sumut agar pengaduan yang disampaikannya tidak terkesan berjalan tanpa kepastian.</p><p>&lrm;"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a> hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolda-sumut/" target="_blank">Kapolda Sumut</a> yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya. Saya yakin Kapolda yang baru ini dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan &#039;<a href="https://www.asatupro.com/tag/polisi-bersama-masyarakat/" target="_blank">Polisi Bersama Masyarakat</a>&#039; benar-benar diwujudkan," ungkap Afif di hadapan sejumlah awak media, Jumat (20/11/2026).</p><p>&lrm;Afif turut meminta agar pengaduannya mendapat perhatian Kapolri, Kadiv Propam <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a>, Komisi III DPR RI, Ombudsman, hingga Presiden Republik Indonesia.</p><p>&lrm;<b>JAWABAN MANTAN KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM: <a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a> DISEBUT BERDASARKAN PENCABUTAN LAPORAN</b></p><p>&lrm;Saat dikonfirmasi terkait berbagai keberatan Afif, mantan Kasat Reskrim Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, Kompol Risqi Akbar, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan dan terkesan bungkam.</p><p>&lrm;Berbeda dengan Jimmi E. Depari. Mantan Kanit Pidum Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> tersebut memberikan penjelasan melalui pesan <a href="https://www.asatupro.com/tag/whatsapp/" target="_blank">WhatsApp</a> ketika ditanya mengenai penerbitan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a> yang dipersoalkan Afif.</p><p>&lrm;Secara khusus, Jimmi ditanya mengapa penyidikan dihentikan dengan alasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/restorative-justice/" target="_blank">Restorative Justice</a>, sementara Afif mengaku tidak pernah melakukan perdamaian dengan siapa pun.</p><p>&lrm;Jimmi menjawab bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pihak pelapor serta hasil gelar perkara.</p><p>&lrm;"Izin bg. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a> bg. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg," ujar Jimmi E. Depari melalui pesan <a href="https://www.asatupro.com/tag/whatsapp/" target="_blank">WhatsApp</a>.</p><p>&lrm;Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab secara terang.</p><p>&lrm;Jika dasar penghentian penyidikan adalah pencabutan laporan oleh pelapor, bagaimana kedudukan Afif sebagai pihak yang pernah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah pencabutan laporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menghentikan penyidikan? Lalu, bagaimana keterkaitannya dengan alasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/restorative-justice/" target="_blank">Restorative Justice</a> yang tercantum dalam dokumen <a href="https://www.asatupro.com/tag/sp3/" target="_blank">SP3</a>?</p><p>&lrm;Apalagi, Jimmi sendiri menyatakan masih perlu melakukan pengecekan kembali kepada bagian Pidum pada hari Senin.</p><p>&lrm;Karena itu, penjelasan resmi dari penyidik maupun pejabat berwenang sangat diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.</p><hr><p>&lrm;<b>JANGAN BIARKAN PERTANYAAN MASYARAKAT MENGGANTUNG!</b></p><p>&lrm;Persoalan Afif bukan sekadar persoalan seseorang yang mempertanyakan penghentian penyidikan. Ada sejumlah dokumen, keterangan pihak-pihak terkait, serta pengaduan internal yang menurutnya belum memperoleh penjelasan tuntas.</p><p>&lrm;<a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolda-sumut/" target="_blank">Kapolda Sumut</a> diharapkan dapat memastikan seluruh keberatan tersebut diperiksa secara profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.</p><p>&lrm;Jika ditemukan kekeliruan prosedur, pelanggaran etik, atau penyalahgunaan kewenangan, mekanisme penindakan harus dijalankan sesuai aturan.</p><p>&lrm;Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui slogan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui transparansi, keberanian melakukan evaluasi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.</p><p>&lrm;Kini publik menunggu: apakah <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolda-sumut/" target="_blank">Kapolda Sumut</a> akan membuka ruang pemeriksaan secara menyeluruh, atau pertanyaan Afif kembali berlarut-larut tanpa kepastian. (Red/Tim)<br></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6260_20-Hari-Ditahan--Bertahun-tahun-Mencari-Keadilan--Afif-Pertanyakan-SP3-Diduga-Janggal--Promosi-Mantan-Pejabat-Reskrim-Polresta-Deli-Serdang-Disorot-.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4186/20-hari-ditahan-bertahuntahun-mencari-keadilan-afif-pertanyakan-sp3-diduga-janggal-promosi-mantan-pejabat-reskrim-polresta-deli-serdang-disorot/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027]]></title>
            <description><![CDATA[TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027]]></description>
            <content><![CDATA[<p>Dairi/SIEMPAT NEMPU HULU,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>&mdash;Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/tp-pkk-dairi/" target="_blank">TP PKK Dairi</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/rita-puspita-vickner-sinaga/" target="_blank">Rita Puspita Vickner Sinaga</a>, yang diwakili Staf Ahli TP PKK I, <a href="https://www.asatupro.com/tag/sri-dewi-manik/" target="_blank">Sri Dewi Manik</a>, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) <a href="https://www.asatupro.com/tag/tertib-administrasi-pkk/" target="_blank">Tertib Administrasi PKK</a> kepada Ketua dan Sekretaris TP PKK Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Jumat (20/11/2026) di Aula Kantor Kecamatan Siempat Nempu Hulu.</p><p>Turut hadir Camat Siempat Nempu Hulu, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ahmad-sukri/" target="_blank">Ahmad Sukri</a>, Ketua TP PKK Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Susiana <a href="https://www.asatupro.com/tag/ahmad-sukri/" target="_blank">Ahmad Sukri</a>, serta pengurus TP PKK Kabupaten Dairi.</p><p>Dalam sambutannya, Staf Ahli I menyampaikan pesan Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/tp-pkk-dairi/" target="_blank">TP PKK Dairi</a>, bahwa administrasi memiliki peran penting, bukan hanya sekadar mencatat, mengarsipkan, dan menyusun laporan.</p><p>Administrasi merupakan bagian dari tata kelola organisasi yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pertanggungjawaban setiap kegiatan PKK.</p><p>Oleh karena itu, Staf Ahli I mengimbau agar PKK kecamatan dan desa membuka dan mengaktifkan kembali kegiatan PKK. Hal itu disampaikan agar pada tahun 2026, PKK desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu sudah diusulkan sebagai desa binaan untuk dilakukan pembinaan pada tahun 2027.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/fc221309746013ac554571fbd180e1c8_1000110571.jpg"><br></p><p>"Walaupun nanti ada usulan dari Siempat Nempu Hulu, yang kita minta hanya dua desa sebagai desa binaan. Tetapi kita berharap dari 12 desa ini sudah tertib di bidang administrasi. Kami berharap nanti buku petunjuk teknis itu dapat kita laksanakan di masing-masing desa sehingga tidak ada lagi desa yang tidak memiliki SK PKK, tidak ada lagi desa yang belum membuat papan struktur organisasi di kantor desa," ucap <a href="https://www.asatupro.com/tag/sri-dewi-manik/" target="_blank">Sri Dewi Manik</a>.</p><p>Staf Ahli I mengatakan, bimtek ini diadakan sekaligus untuk mengenali potensi-potensi PKK mana yang akan diusulkan kecamatan terkait desa binaan. PKK kabupaten juga nantinya akan mengarahkan OPD pembina untuk mengalokasikan anggaran kepada desa yang menjadi fokus desa binaan di tahun 2027.</p><p>"Pembinaan yang dilakukan kita harapkan akan masuk dalam nominasi di tingkat provinsi. Karena kita sudah fokus sehingga dari 5 nominasi yang diperlombakan di tingkat provinsi diharapkan paling tidak satu nominasi agar kita raih untuk Kabupaten Dairi," ucap <a href="https://www.asatupro.com/tag/sri-dewi-manik/" target="_blank">Sri Dewi Manik</a>.</p><p>Dalam bimtek tersebut, Staf Ahli I turut menjadi narasumber menyampaikan materi tentang tertib administrasi PKK sesuai hasil Rakernas X Tahun 2025.</p><p>Materi yang disampaikan meliputi struktur kepengurusan PKK kecamatan dan desa/kelurahan serta ketentuan yang terkait dengan lembaga PKK. Selain itu, disampaikan juga tentang tugas dan fungsi PKK kecamatan, desa/kelurahan.</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_11_TP-PKK-Dairi-Gaspol-Benahi-Administrasi--12-Desa-di-Siempat-Nempu-Hulu-Ditarget-Tertib-dan-Siap-Jadi-Desa-Binaan-2027.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4180/tp-pkk-dairi-gaspol-benahi-administrasi-12-desa-di-siempat-nempu-hulu-ditarget-tertib-dan-siap-jadi-desa-binaan-2027/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden]]></title>
            <description><![CDATA[Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Aktivis muda <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> yang juga Sekretaris Jenderal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pmii/" target="_blank">PMII</a>) Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ricky-dalimunthe/" target="_blank">Ricky Dalimunthe</a>, secara resmi merilis pernyataan sikap menolak wacana pengusungan maupun penunjukan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco-ahmad/" target="_blank">Sufmi Dasco Ahmad</a> sebagai <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a>. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini, dengan bertumpu pada argumentasi hukum tata negara serta kajian akademis ketatanegaraan.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/ricky-dalimunthe/" target="_blank">Ricky Dalimunthe</a> menegaskan bahwa sikap penolakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap keutuhan sistem presidensial, kepastian hukum, dan kesehatan demokrasi konstitusional di Indonesia, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek.</p><p>​Dalam rilisnya, Ricky menggarisbawahi bahwa jabatan Presiden dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a> merupakan mandat langsung rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a> telah ditetapkan secara limitatif melalui Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.</p><p>​"Konstitusi kita telah merancang batas dan prosedur yang jelas terkait pengisian jabatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a>. Segala wacana atau dorongan yang menggeser mekanisme konstitusional atau mengesankan pengisian jabatan strategis di luar koridor baku demokrasi elektoral maupun ketentuan kekosongan jabatan yang sah berpotensi mencederai kepastian hukum serta menciptakan preseden ketatanegaraan yang rapuh," ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya di <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>.</p><p>​Dari kacamata ilmu politik dan hukum tata negara, Ricky menyoroti implikasi struktural apabila figur pimpinan DPR RI ditarik ke dalam pucuk kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka sistem presidensial, pemisahan dan pembagian kekuasaan dimaksudkan agar lembaga legislatif tetap memiliki jarak kritis dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan (<i>oversight</i>) terhadap pemerintah.</p><p>​"Secara akademis, demokrasi presidensial membutuhkan checks and balances yang tegas antara eksekutif dan legislatif. <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco-ahmad/" target="_blank">Sufmi Dasco Ahmad</a> memiliki posisi penting di lingkup parlemen. Jika arus politik justru mengarahkan tokoh kunci legislatif ke tampuk eksekutif, ada risiko pelemahan daya kontrol parlemen dan penumpukan pengaruh politik yang dapat mengurangi objektivitas pengawasan publik terhadap kebijakan negara," jelasnya.</p><p>​Berdasarkan pertimbangan hukum dan akademis tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ricky-dalimunthe/" target="_blank">Ricky Dalimunthe</a> menyampaikan tiga poin utama:</p><ol><li>​<b>Menolak wacana <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco-ahmad/" target="_blank">Sufmi Dasco Ahmad</a> sebagai <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a></b> demi menjaga marwah konstitusi, kepastian hukum, dan keseimbangan sistem presidensial.</li><li><b>Mendorong penguatan fungsi pengawasan DPR RI</b> agar tetap independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk aspirasi dari daerah seperti <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</li><li><b>Mengajak civitas akademika, pakar hukum, dan gerakan mahasiswa</b> untuk mengawal setiap pergeseran wacana politik nasional agar tetap tunduk pada prinsip negara hukum (<i>rechtstaat</i>) dan etika demokrasi.<p></p></li></ol>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_265_Sekjen-PMII-Kota-Medan-Ricky-Dalimunthe-Tolak-Wacana-Sufmi-Dasco-Ahmad-sebagai-Wakil-Presiden.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4178/sekjen-pmii-kota-medan-ricky-dalimunthe-tolak-wacana-sufmi-dasco-ahmad-sebagai-wakil-presiden/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Rapat Paripurna APBD 2027 DPRD Padangsidimpuan Molor hingga Tengah Malam, Pidato Wali Kota Dipotong Ketua DPRD</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 13:13:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Rapat Paripurna APBD 2027 DPRD Padangsidimpuan Molor hingga Tengah Malam, Pidato Wali Kota Dipotong Ketua DPRD]]></title>
            <description><![CDATA[Padangsidimpuan, Asatupro.com  Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan, asaturpro.com</a></b>&ndash; Rapat Paripurna DPRD Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan</a> dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berlangsung hingga larut malam, Kamis (19/11/2026). Bahkan, jalannya rapat terkesan tidak memiliki pengaturan waktu yang efektif.</p><p>Pasalnya, rapat paripurna yang sempat diskorsing tersebut baru kembali dilanjutkan sekitar pukul 23.30 WIB. Namun, situasi menjadi perhatian ketika Wali Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan</a>,<a href="https://www.asatupro.com/tag/-letnan-dalimunthe/" target="_blank"> Letnan Dalimunthe</a>, mendapat giliran membacakan Nota Pengantar Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027.</p><p>Belum selesai Wali Kota menyampaikan nota pengantarnya, Ketua DPRD Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan</a>,<a href="https://www.asatupro.com/tag/-sri-fitrah-munawaroh/" target="_blank"> Sri Fitrah Munawaroh</a> Nasution, tiba-tiba memotong penyampaian pidato tersebut.</p><p>Sri Fitrah meminta agar kesepakatan terlebih dahulu dilakukan sebelum Wali Kota melanjutkan pembacaan nota pengantar keuangan. Alasan yang disampaikan, waktu telah menunjukkan pukul 00.00 WIB.</p><p>Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan waktu dalam pelaksanaan rapat paripurna, mengingat pembahasan APBD merupakan salah satu agenda penting yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.</p><p>Terhentinya pembacaan nota pengantar Wali Kota sebelum selesai juga menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut.</p><p>Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai alasan keterlambatan dimulainya kembali rapat maupun mekanismenya. (MN)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_5878_Rapat-Paripurna-APBD-2027-DPRD-Padangsidimpuan-Molor-hingga-Tengah-Malam--Pidato-Wali-Kota-Dipotong-Ketua-DPRD.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4176/rapat-paripurna-apbd-2027-dprd-padangsidimpuan-molor-hingga-tengah-malam-pidato-wali-kota-dipotong-ketua-dprd/</link>
            <author><![CDATA[mahmud]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Diduga Kebal Hukum dan Tantang Komitmen Polri, Arena Perjudian Sabung Ayam Berskala Besar di Tanjung Morawa Beroperasi Bebas Tanpa Sentuhan Aparat</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:10:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Diduga Kebal Hukum dan Tantang Komitmen Polri, Arena Perjudian Sabung Ayam Berskala Besar di Tanjung Morawa Beroperasi Bebas Tanpa Sentuhan Aparat]]></title>
            <description><![CDATA[Diduga Kebal Hukum dan Tantang Komitmen Polri, Arena Perjudian Sabung Ayam Berskala Besar di Tanjung Morawa Beroperasi Bebas Tanpa Sentuhan ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Praktik penyakit masyarakat berupa perjudian jenis sabung ayam berskala besar diduga beroperasi secara terang-terangan dan tanpa hambatan di kawasan Gang Bilal, perbatasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-bangun-sari/" target="_blank">Desa Bangun Sari</a> dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-buntu-bedimbar/" target="_blank">Desa Buntu Bedimbar</a>, Kecamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>. Aktivitas ilegal tersebut dilaporkan berjalan rutin setiap hari, dengan intensitas dan perputaran uang yang melonjak tajam setiap akhir pekan, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu.</p><p>Berdasarkan hasil penelusuran serta keterangan sejumlah warga setempat, arena perjudian tersebut kerap dipadati puluhan hingga ratusan pemain yang datang tidak hanya dari wilayah Kecamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, melainkan juga dari luar daerah.</p><p>​Deretan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat yang terparkir memadati akses masuk gang menjadi pemandangan mencolok setiap akhir pekan tiba. Ironisnya, lokasi ini bukan kali pertama beroperasi. Warga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 lalu, gelanggang perjudian tersebut sempat menjadi sorotan dan viral di tengah masyarakat hingga tutup sementara. Namun, alih-alih ditindak permanen, aktivitas tersebut justru kembali dibuka secara terbuka seolah menantang wibawa hukum.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/8f85517967795eeef66c225f7883bdcb_IMG-20261120-WA0003.jpg">​Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi faktor keselamatan mengungkapkan bahwa keberadaan arena sabung ayam tersebut telah lama mengusik ketenteraman dan rasa aman lingkungan.</p><p>​"Aktivitasnya jalan setiap hari, tetapi kalau hari Sabtu dan Minggu itu puncaknya, ramai sekali. Mulai siang sampai sore suara keramaian dan sorak-sorai terdengar jelas. Kami sebagai warga sangat resah karena khawatir berdampak buruk pada keamanan lingkungan dan memicu tindak kriminalitas lain, apalagi orang luar bebas keluar masuk wilayah kami," tegasnya saat ditemui, Kamis (19/11/2026).</p><p>​<b>Tanda Tanya Besar Terhadap Pengawasan Aparat</b></p><p>Beroperasinya praktik perjudian berskala besar secara terbuka dan berulang kali memicu tanda tanya besar serta sorotan tajam di tengah masyarakat terkait fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a> dan Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>.</p><p>Masyarakat menilai pembiaran yang terjadi berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52_IMG-20261120-WA0002.jpg">​Masyarakat <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-bangun-sari/" target="_blank">Desa Bangun Sari</a> dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-buntu-bedimbar/" target="_blank">Desa Buntu Bedimbar</a> mendesak jajaran Polsek <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, hingga <a href="https://www.asatupro.com/tag/polda-sumatera-utara/" target="_blank">Polda Sumatera Utara</a> untuk tidak tutup mata dan segera turun melakukan penggerebekan, penyegelan lokasi, serta menangkap para pelaku maupun pihak pengelola/bandar yang membekingi aktivitas tersebut.</p><p>​<b>Tinjauan Hukum dan Ancaman Pidana Tegas</b></p><p>​Secara hukum, praktik perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana murni yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia serta instruksi tegas Kapolri terkait pemberantasan segala bentuk perjudian dan penyakit masyarakat (pekat). Adapun landasan hukum dan ancaman pidana bagi para pelaku meliputi:</p><p>​<b>Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Baru):</b> Mengatur secara tegas sanksi pidana bagi siapa saja yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (hingga Rp2 miliar).</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/140f6969d5213fd0ece03148e62e461e_IMG-20261120-WA0000.jpg">​<b>Pasal 427 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Baru (UU No. 1 Tahun 2023): </b>Mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain/penjudi) yang diadakan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p><p>​<b>Pasal 303 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Lama (jo. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian): </b>Menegaskan bahwa segala bentuk tindak pidana perjudian adalah kejahatan berat yang mengancam ketertiban umum dan moralitas masyarakat.</p><p>​<b>Pasal 302 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Lama / Pasal 337 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Baru tentang Penganiayaan Hewan:</b> Praktik sabung ayam yang mengadu hewan hingga terluka parah atau mati juga mengandung unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.</p><p>​<b>Upaya Konfirmasi Redaksi</b></p><p>​Guna memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides) sesuai Kode Etik Jurnalistik, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi resmi melalui pesan WhatsApp kepada <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolsek-tanjung-morawa/" target="_blank">Kapolsek </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, AKP Jonni Harianto Damanik, S.H., M.H., serta Kanit Reskrim Polsek <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, IPTU Hotman Barus, S.H. Namun, hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat kepolisian tersebut belum memberikan jawaban maupun keterangan resmi terkait langkah penindakan yang akan diambil.</p><p>​Masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berharap aparat penegak hukum segera membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar penertiban seremonial yang berujung pada beroperasinya kembali arena perjudian tersebut. (Red/Tim)</p><p></p><p></p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_989_Diduga-Kebal-Hukum-dan-Tantang-Komitmen-Polri--Arena-Perjudian-Sabung-Ayam-Berskala-Besar-di-Tanjung-Morawa-Beroperasi-Bebas-Tanpa-Sentuhan-Aparat.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4175/diduga-kebal-hukum-dan-tantang-komitmen-polri-arena-perjudian-sabung-ayam-berskala-besar-di-tanjung-morawa-beroperasi-bebas-tanpa-sentuhan-aparat/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">KPUD Rata Desa PIR ADB Langkat Putuskan Gabung Aspek-PIR Sumut</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:09:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[KPUD Rata Desa PIR ADB Langkat Putuskan Gabung Aspek-PIR Sumut]]></title>
            <description><![CDATA[Besitang, asatupro.com  Ribuan petani sawit plasma yang tergabung dalam Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Rahmat Tani (Rata) yang terletak]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Besitang, asatupro.com</b> - Ribuan petani sawit plasma yang tergabung dalam Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Rahmat Tani (Rata) yang terletak di <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-pir-adb/" target="_blank">Desa PIR ADB</a>, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, memutuskan untuk bergabung ke dalam DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia Cabang Provinsi Sumatera Utara (Sumut).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kepastian bergabungnya rekan-rekan petani sawit plasma itu diperoleh setelah digelarnya pertemuan antara pengurus kedua belah pihak di kantor <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> di <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-pir-adb/" target="_blank">Desa PIR ADB</a>, Kamis (19/11/2026)," kata H. <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> SP kepada sejumlah media di Medan, Jumat (20/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> mengatakan, dalam pertemuan itu <a href="https://www.asatupro.com/tag/darwin-tarigan/" target="_blank">Darwin Tarigan</a> selaku Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> dan didampingi sejumlah pengurus meerima kedatangan langsung para pengurus <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a> dan Aspek-PIR Langkat yang dipimpin oleh H. Sahnan Solin.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Saya juga tidak datang sendirian saat itu, melainkan didampingi oleh sejumlah pengurus seperti Salman Sirait dan Zakaria Rambe yang merupakan ahli hukum di <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a>," sambung Ketua Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan ini.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<b>Problem Kawasan Hutan</b><br>Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah masalah yang banyak dihadapi oleh para petani sawit di Indonesia saat ini, termasuk di antaranya adalah persoalan klaim kebun sawit berada di kawasan hutan.<br></p><hr><br><a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> menyebutkan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/darwin-tarigan/" target="_blank">Darwin Tarigan</a> saat ini menyampaikan ada sekitar 1.000 hektar (HA) kebun sawit milik petani anggota. kPUD Rata yang dituding masuk ke dalam kawasan hutan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Padahal, kata <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> mengutip pernyataan <a href="https://www.asatupro.com/tag/darwin-tarigan/" target="_blank">Darwin Tarigan</a>, kebun sawit milik petani <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> merupakan bagian dari Program PIR Asian Development Bank (ADB) di era kepemimpinan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Padahal lahan sawit mereka pun sudah punya SHM, tapi sekarang dinyatakan sebagai lahan yang masuk dalam kawasan hutan," lanjut <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> kembali.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dia bilang, semua problem yang dihadapi para petani sawit yang menjadi anggota <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a> bakal menjadi pembahasan dan akan dicarikan solusinya bersama pihak pemangku kepentingan yang terkait.</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_3773_.jpg"><br></p><br>"Apalagi yang dialami oleh teman-teman <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> Langkat juga dialami oleh para petani sawit plasma lainnya yang jadi anggota <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a>. Kami harap problem ini bisa diatasi di kemudian hari," tegas <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a>.<br></p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6823_KPUD-Rata-Desa-PIR-ADB-Langkat-Putuskan-Gabung-Aspek-PIR-Sumut.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/perkebunan/4171/kpud-rata-desa-pir-adb-langkat-putuskan-gabung-aspekpir-sumut/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 19:19:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks]]></title>
            <description><![CDATA[M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a>) Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/m--faisal/" target="_blank">M. Faisal</a> B. IRKH, M.H., mengecam beredarnya informasi yang dinilainya sebagai fitnah dan berita bohong terhadap Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a>, di media sosial.</p><p>Faisal menilai, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta tersebut berpotensi membentuk opini menyesatkan, merusak reputasi seseorang, serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.</p><p>Hal itu disampaikan Faisal kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (19/11/2026).</p><p>Menurut Faisal, setiap informasi yang beredar di ruang publik harus didasarkan pada fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja membangun narasi negatif melalui informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.</p><p>"<a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a> telah difitnah secara keji melalui informasi hoaks yang beredar di media sosial. Kami mengecam keras penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk membangun opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat," tegas Faisal.</p><p>Ia menambahkan, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan etika, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>"Jangan sampai perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan. Kita harus bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta menghormati proses demokrasi," ujarnya.</p><p>Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa <a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a> selama ini turut mendukung dan mengawal berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (<a href="https://www.asatupro.com/tag/mbg/" target="_blank">MBG</a>), <a href="https://www.asatupro.com/tag/sekolah-rakyat/" target="_blank">Sekolah Rakyat</a>, serta berbagai program pembangunan lainnya.</p><p>Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan sinergi, dukungan, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.</p><p>Faisal juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia meminta setiap informasi yang diterima diperiksa terlebih dahulu kebenaran dan sumbernya sebelum dibagikan kepada orang lain.</p><p>"Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan berita bohong, karena dampaknya bisa merugikan banyak pihak dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat," tambahnya.</p><p>Diakhir keterangannya, Faisal berharap Tim Hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a> dapat mengkaji secara serius persoalan tersebut serta mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum.</p><p>"Tim Hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a> diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara cermat dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan hukum. Menurutnya hal ini sangat penting,  bagi para pihak penyebar berita hoaks agar  bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Kita harus menjaga ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan ," pungkas Faisal. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_8226_M--Faisal-Tegaskan-Isu-Zulkifli-Hasan-Penyebaran-Berita-Hoaks.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/politik/4170/m-faisal-ketua-pan-kota-medan-tegaskan-isu-zulkifli-hasan-penyebaran-berita-hoaks/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa: Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa: Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!]]></title>
            <description><![CDATA[Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/stabat/" target="_blank">Stabat</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Ketidakhadiran pihak Termohon, <a href="https://www.asatupro.com/tag/polres-langkat/" target="_blank">Polres Langkat</a>, dalam sidang praperadilan di <a href="https://www.asatupro.com/tag/pengadilan-negeri/" target="_blank">Pengadilan Negeri</a> (PN) <a href="https://www.asatupro.com/tag/stabat/" target="_blank">Stabat</a> menuai kekecewaan dari tim kuasa hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a>. Pihak kepolisian diketahui tidak hadir dalam persidangan perkara Nomor 10/Pid.Pra/2026/PN.Stb, Senin (16/11/2026), tanpa keterangan yang jelas.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan sikap yang patut dipertanyakan, terlebih praperadilan itu diajukan untuk menguji legalitas tindakan penyidik <a href="https://www.asatupro.com/tag/polres-langkat/" target="_blank">Polres Langkat</a> dalam perkara dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a>.</p><p>Melalui permohonan praperadilan tersebut, tim hukum meminta hakim menguji keabsahan penetapan tersangka, tindakan membawa dan memeriksa pemohon, penahanan, hingga penguasaan atau penyitaan tiga kendaraan milik klien mereka, yakni <a href="https://www.asatupro.com/tag/toyota-veloz/" target="_blank">Toyota Veloz</a> BK 1357 RAA, Honda PCX BK 2507 RBN, dan Kawasaki Ninja 250 BK 5528 XAN.</p><p>Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural yang harus dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar penetapan tersangka, pemeriksaan yang berlangsung sejak malam hingga dini hari, pemenuhan hak-hak pemohon, dasar hukum penahanan, hingga prosedur penguasaan dan penyitaan kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.</p><p>"Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga wajib menjunjung tinggi due process of law, asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai prosedur," tegas tim kuasa hukum.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> menegaskan, praperadilan bukanlah upaya menghalangi proses penegakan hukum, melainkan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan kewenangan penyidik tidak dijalankan secara sewenang-wenang.</p><p>Dalam permohonannya, tim hukum meminta hakim menyatakan tindakan penyidik tidak sah apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum, sekaligus memulihkan hak-hak pemohon, termasuk pengembalian ketiga kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.</p><p>Mangkirnya pihak Termohon dalam persidangan ini pun menjadi sorotan. <a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> berharap proses praperadilan berjalan transparan dan memberikan ruang bagi pengujian hukum secara objektif.</p><p>Sebab, aparat penegak hukum bukan hanya dituntut menegakkan hukum, tetapi juga wajib tunduk pada hukum. Jangan sampai kewenangan penegakan hukum justru mengabaikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_9401_Polres-Langkat-Mangkir-Sidang-Praperadilan--LBH-Parsaoran-Kecewa--Uji-Sah-atau-Tidaknya-Tindakan-Penyidik-.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4169/polres-langkat-mangkir-sidang-praperadilan-lbh-parsaoran-kecewa-uji-sah-atau-tidaknya-tindakan-penyidik/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Jalan Amblas di Tanah Pinem, BPBD Dairi Gerak Cepat! Gorong-Gorong Raksasa 7 Meter Dipasang, Warga Bisa Beraktivitas Lagi</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Jalan Amblas di Tanah Pinem, BPBD Dairi Gerak Cepat! Gorong-Gorong Raksasa 7 Meter Dipasang, Warga Bisa Beraktivitas Lagi]]></title>
            <description><![CDATA[Jalan Amblas di Tanah Pinem, BPBD Dairi Gerak Cepat! GorongGorong Raksasa 7 Meter Dipasang, Warga Bisa Beraktivitas Lagi]]></description>
            <content><![CDATA[<p>Dairi/TANAH PINEM,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>&mdash;Pemkab Dairi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menangani badan jalan amblas di Dusun <a href="https://www.asatupro.com/tag/lau-sungsang/" target="_blank">Lau Sungsang</a>, Desa <a href="https://www.asatupro.com/tag/lau-primbon/" target="_blank">Lau Primbon</a>, Kecamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanah-pinem/" target="_blank">Tanah Pinem</a>.</p><p>Penanganan dilakukan dengan penimbunan badan jalan dan pemasangan gorong-gorong sepanjang 7 meter, diameter 1,8 meter, yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 16-18 November 2026.</p><p>Kepala Pelaksana <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpbd-dairi/" target="_blank">BPBD Dairi</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/saut-marganda-sinaga/" target="_blank">Saut Marganda Sinaga</a>, mengatakan penimbunan badan jalan yang rusak dilakukan akibat curah hujan yang sangat tinggi.</p><p>"Selain penimbunan badan jalan, juga dilakukan pembuatan parit serta pembersihan badan jalan. Tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengerjaan mulai dari tanggal 16-18 November, dengan menggunakan alat berat becho loader satu unit dan akan dilanjutkan pada hari ini Kamis, 19 November 2026," ujar <a href="https://www.asatupro.com/tag/saut-marganda-sinaga/" target="_blank">Saut Marganda Sinaga</a>.</p><p>Pelaksanaan penanganan tersebut atas arahan dan instruksi langsung Bupati Dairi, <a href="https://www.asatupro.com/tag/vickner-sinaga/" target="_blank">Vickner Sinaga</a>, kepada BPBD untuk melakukan penanganan cepat setelah mendapatkan laporan dari Kepala Desa <a href="https://www.asatupro.com/tag/lau-primbon/" target="_blank">Lau Primbon</a>.</p><p>"Pengerjaan badan jalan amblas akan kita upayakan secepatnya dapat selesai sehingga masyarakat setempat bisa kembali melakukan aktivitas dengan lancar seperti biasa," kata Kepala Pelaksana BPBD.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_242_Jalan-Amblas-di-Tanah-Pinem--BPBD-Dairi-Gerak-Cepat--Gorong-Gorong-Raksasa-7-Meter-Dipasang--Warga-Bisa-Beraktivitas-Lagi.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4181/jalan-amblas-di-tanah-pinem-bpbd-dairi-gerak-cepat-goronggorong-raksasa-7-meter-dipasang-warga-bisa-beraktivitas-lagi/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan]]></title>
            <description><![CDATA[Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Jaringan independen pemuda indonesia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a>) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>) <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> terkait mekanisme pemungutan retribusi di sejumlah destinasi wisata Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>, berpotensi terhadap kebocoran <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya.</p><p>Penggunaan rekening pribadi petugas untuk menampung transaksi serta tidak diterbitkannya karcis resmi kepada pengunjung dinilai sebagai persoalan serius dalam tata kelola penerimaan asli pendapatan daerah. Praktik tersebut dinilai berpotensi membuka celah penyimpangan, manipulasi penerimaan hingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a>).</p><p>Atas temuan tersebut <a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a> mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> agar memeriksa dan memanggil Kepala Dinas  Disbudporapar beserta kordinator atau petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap kutipan retribusi tersebut.</p><p>Menurut Ketua Umum  <a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a>, Denni Siregar  mengatakan penggunaan rekening pribadi dalam mekanisme transaksi penerimaan retribusi daerah merupakan prosedur yang patut dipertanyakan karena berpotensi membuka ruang atau celah terjadinya dugaan KKN, karena rekening pribadi bukanlah pembayaran yang di syaratkan dalam kutipan retribusi wisata tersebut.</p><p>"Penggunaan rekening pribadi untuk penampungan dana retribusi daerah merupakan pelanggaran prosedur yang serius karena membuka ruang manipulasi. Kami mendorong Kejaksaan untuk memeriksa seluruh pihak terkait, mulai dari jajaran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata (Budporapar) <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> hingga petugas di lapangan," katanya  kepada media.</p><p>Menurutnya, alasan keterbatasan sarana digital yang disampaikan pengelola destinasi wisata harus diuji dan didalami. Jangan sampai persoalan fasilitas dijadikan alasan pembenar atas mekanisme pemungutan yang tidak sesuai ketentuan.</p><p>Aparat penegak hukum yakni Kejaksaan harus menelusuri sejumlah dokumen penting untuk mengungkap alur penerimaan retribusi sekaligus menghitung kemungkinan kerugian keuangan daerah.<p>Beberapa dokumen yang dinilai perlu diperiksa antara lain. Rekening Koran Petugas, Transaksi Rekening Penampung, dokumen Karcis dan Pengadaan, SOP dan Surat Perintah Kerja (SPK).</p><p>Deni juga menegaskan, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> Nomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pemerintah Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3,12 miliar dari target Rp3,41 miliar.</p><p>Namun, di balik capaian penerimaan tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> menemukan mekanisme pemungutan retribusi di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur operasional.</p><p>Dalam uji petik <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>, temuan terjadi di objek wisata Air Terjun Sipiso-piso, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> menemukan petugas lapangan menampung uang tunai dari pengunjung yang tidak memiliki fasilitas pembayaran perbankan digital.</p><p>Selanjutnya, petugas tersebut menalangi pembayaran menggunakan aplikasi mobile banking pribadi untuk melakukan transaksi ke kode QRIS Rekening Penampung Penerimaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bkad/" target="_blank">BKAD</a>).</p><p>Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengendalian internal, transparansi transaksi, serta pertanggungjawaban penerimaan retribusi di lapangan.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a> berharap Kejari <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> segera mendalami temuan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak terkait dan menelusuri seluruh aliran transaksi.</p><p>Sebab, retribusi yang dipungut dari masyarakat merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai potensi kebocoran <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> justru tersembunyi di balik lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pemungutan retribusi wisata.</p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_998_Dugaan-Penyimpangan-Retribusi-Wisata-Karo-Mengemuka--Aktivis-Minta-Kejaksaan-Periksa-Kadis-hingga-Petugas-Lapangan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4168/dugaan-penyimpangan-retribusi-wisata-karo-mengemuka-aktivis-minta-kejaksaan-periksa-kadis-hingga-petugas-lapangan/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Pembelian Jagung Petani oleh BULOG Sumut Capai 75,33 Persen</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:56:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Pembelian Jagung Petani oleh BULOG Sumut Capai 75,33 Persen]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com  Pembelian jagung produksi petani oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) kantor wilayah (Kanwil) hi]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> - Pembelian jagung produksi petani oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) kantor wilayah (Kanwil) hingga Rabu (18/11/2026) telah mencapai 75,33 persen atau setara dengan 6.883,09 ton.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung kebijakan pemerintah yang ingin melindungi harga hasil panen petani melalui penyerapan jagung dalam negeri sesuai harga pembelian pemerintah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a>)," ujar Pemimpin Wilayah (Pimwil) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bulog-sumut/" target="_blank">BULOG Sumut</a>, R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam sebuah keterangan resmi yang diterima media di Medan, Kamis (19/11/2026),  Darma Wijaya mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani, serta memperkuat penyerapan hasil produksi pertanian dalam negeri," sambung Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026, dia mengungkapkan bahwa BULOG Kanwil Sumut mendapatkan target prognosa dari pemerintah untuk pembelian Jagung <a href="https://www.asatupro.com/tag/petani/" target="_blank">Petani</a> sebesar 9.137 ton. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berdasarkan data per 18 November 2026, Darma Wijaya bilang, realisasi pengadaan jagung telah mencapai 6.883,09 ton atau sebesar 75,33 persen dari prognosa yang ditetapkan. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurut dia, pencapaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bulog-sumut/" target="_blank">BULOG Sumut</a> dalam mengoptimalkan penyerapan jagung petani di berbagai wilayah Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pengadaan jagung tersebut dilaksanakan melalui jaringan operasional BULOG yang tersebar di delapan kantor cabang, meliputi KC Medan, KC Pematang Siantar, KC Asahan, KC Padang Sidempuan, KC Labuhan Batu, KC Nias, KC Karo, dan KC Sibolga. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Optimalisasi pengadaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama petani, kelompok tani, mitra kerja, serta pemerintah daerah guna memperluas jangkauan penyerapan hasil panen jagung di wilayah Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kata R. Darma Wijaya, penyerapan jagung merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani, khususnya dalam menjaga harga hasil panen agar tetap sesuai dengan ketentuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a> yang telah ditetapkan pemerintah.<br></p><hr><br>Menurutnya, BULOG Sumatera Utara terus mendorong seluruh jajaran kantor cabang untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan jagung dengan meningkatkan koordinasi dan memperluas kerja sama bersama para petani maupun kelompok tani di daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Pengadaan jagung ini merupakan salah satu bentuk komitmen BULOG dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen," kata dia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami terus mengoptimalkan penyerapan jagung di seluruh wilayah Sumatera Utara agar hasil panen petani dapat terserap dengan baik dan memberikan kepastian pasar sesuai ketentuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a> yang berlaku,&quot; ujar R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lebih lanjut, R. Darma Wijaya menegaskan bahwa pencapaian target pengadaan jagung membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga para pelaku usaha di sektor pertanian. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Oleh karena itu, BULOG Sumatera Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyerapan jagung petani.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Upaya pengadaan ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan adanya pembelian jagung oleh BULOG sesuai ketentuan pemerintah, petani memiliki alternatif pasar untuk menjual hasil panennya sehingga dapat mengurangi risiko penurunan harga saat musim panen dan mendukung keberlanjutan usaha pertanian.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan realisasi pengadaan jagung melalui optimalisasi seluruh kantor cabang dan penguatan kemitraan dengan petani serta kelompok tani," kata dia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami berharap sinergi yang terbangun dapat semakin memperluas penyerapan hasil produksi jagung di Sumatera Utara, sehingga memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,&quot; tambah R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui target prognosa pengadaan jagung sebesar 9.137 ton pada tahun 2026, BULOG Kanwil Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penyerapan hasil produksi dalam negeri , menjaga stabilitas harga pangan, serta mendukung kesejahteraan petani. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan memperkuat sinergi bersama Bapanas, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, BULOG akan terus menjalankan perannya sebagai operator pangan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional sepanjang tahun 2026.</p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_1495_Pembelian-Jagung-Petani-oleh-BULOG-Sumut-Capai-75-33-Persen.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/ekonomi/4166/pembelian-jagung-petani-oleh-bulog-sumut-capai-7533-persen/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
        </channel>
</rss>