Almarhum meninggal dunia pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 08.30 WIB di RSUD Djasamen Saragih karena kecelakaan lalu lintas. Peltu Muhammad Khoirul Anam meninggalkan seorang istri dan dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan.

Peltu Muhammad Khoirul Anam lahir pada tahun 1973 dan mengenyam pendidikan umum hingga SMA tahun 1992. Karier militernya dimulai lewat Secaba Milsuk tahun 1993. Selama berdinas, almarhum mengabdi di Denpom I/1 Pematangsiantar sebagai Batiopslat Situud. Atas dedikasinya, almarhum menerima Tanda Jasa SL Kesetiaan VIII Tahun, SL Kesetiaan XVI Tahun, dan SL Kesetiaan XXIV Tahun.

Turut hadir dalam persemayaman dan pemakaman antara lain: Danpomdam I/BB Kolonel Cpm Henry S.P. Simanjuntak, S.H., M.Hum., Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.IP, M.IP., Wadanpomdam I/BB Letkol CPM Sundoro, dan Dandenpom I/5 Medan Letkol Cpm Atep.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Letkol Cpm Haru Prabowo, SH, MH, M.PM., Perwira Upacara Lettu Cpm Johan Gultom, Komandan Upacara Lettu Cpm M. Yamin, dan Pembawa Acara Serka Idi Yulianto Batipers Dim 0207/Sml.

Dalam amanatnya, Letkol Cpm Haru Prabowo menyampaikan duka mendalam.

"Kita kehilangan prajurit terbaik yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun. Loyalitas dan dedikasi almarhum patut menjadi teladan. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga diberi ketabahan," ujarnya.

Rangkaian upacara persemayaman dan pemakaman dilakukan secara militer meliputi acara persiapan, acara pokok, dan acara penutup.

Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibalut Sang Merah Putih diturunkan ke liang lahat diiringi tembakan salvo.

Prosesi ditutup dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Irup kepada ahli waris.

Kepergian Peltu Muhammad Khoirul Anam merupakan kehilangan besar bagi keluarga besar Denpom I/1 Pematangsiantar. Dharma bakti dan pengabdian almarhum selama berdinas menjadi teladan bagi prajurit.

Laporan : Bobby sihite

Persidangan dipimpin hakim tunggal Pinta Uli Br Tarigan SH. Dalam sidang tersebut, pihak Polrestabes Medan menghadirkan dua orang saksi ahli dan empat saksi umum, termasuk Marnitta Silaban, Yoga Alfiansyah, Leo Sihombing, dan Putri Mutiara Sembiring yang perkara pokoknya juga sedang bergulir di PN Medan.

Sorotan tajam muncul saat hakim mencecar keterangan saksi ahli forensik terkait hasil visum dan luka yang dialami korban. Beberapa jawaban dinilai tidak tegas dan cenderung melenceng dari substansi pertanyaan, terutama mengenai posisi luka lebam di area pipi dan mata, luka bocor di kepala, hingga bibir pecah.

Keanehan lain juga mencuat terkait surat perdamaian yang sebelumnya disebut tidak sah oleh pihak Polrestabes Medan dengan alasan tidak dilakukan di hadapan penyidik. Padahal, pihak keluarga pemohon mengaku telah membuat surat damai tertulis di atas materai Rp10 ribu yang bahkan telah dibubuhi stempel Polrestabes Medan.

Namun, secara mengejutkan, surat perdamaian tersebut disebut dibatalkan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak pemohon. Kondisi ini memicu dugaan adanya ketidakberesan dalam penanganan perkara dan semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.

Tim kuasa hukum pemohon, Ramses Butarbutar SH dan Syahputra Ambarita SH, menegaskan pentingnya kejujuran seluruh pihak dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dalam sidang praperadilan tersebut.

"Kami dalam hal ini menganggap keterangan para saksi yoga dan putri mutiara memberikan keterangan palsu, sebab Pemohon dan Termohon sudah menyaksikan video bersama sama bahwa tidak ada terjadinya pemukulan secara brutal dan sudah menjadi barang bukti di dalam persidangan, serta yang paling fatal hasil visum tidak ada mengatakan kepala bocor terhadap maling tersebut", tegas Ramses.

Sementara itu, Ketua Umum Front Mahasiswa Pejuang Reformasi'99 (FROMPER) yang turut hadir dalam persidangan menyebut banyak kejanggalan dalam kasus yang menjerat salah satu wartawan di Kota Medan.

"Saya sangat menyayangkan kenapa seorang wartawan bisa dijadikan tersangka oleh APH dan terdakwa oleh pengadilan. Padahal saya menilai korban sebenarnya adalah Persadaan Putra Sembiring. Namun begitu jelas tampak adanya pengkondisian terhadap yang bersangkutan terkait kasus saling lapor tersebut," tegasnya usai sidang.

Kasus ini pun memantik perhatian luas publik dan insan pers. Banyak pihak berharap sidang praperadilan tersebut mampu mengungkap fakta secara terang-benderang dan menghadirkan putusan yang benar-benar berkeadilan.

Publik kini menanti, apakah proses hukum ini akan mampu berdiri tegak tanpa intervensi dan tekanan, atau justru semakin memperlihatkan dugaan kriminalisasi terhadap insan pers di Kota Medan. (Red/Tim)

Korban yang sehari-hari bertugas TL (Tugas Luar) itu mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna merah Nopol BK 2364 AHR dari arah Sinaksak menuju Kota Pematangsiantar.

Menurut keterangan saksi mata di lokasi, korban diserempet mobil angkot yang melaju searah dari arah belakang. Benturan keras membuat korban terjatuh dan mengalami luka fatal dibagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Djasamen Saragih untuk dilakukan visum. Sementara sepeda motor Suzuki GSX BK 2364 AHR mengalami kerusakan cukup parah di bagian bodi samping dan depan.

Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Pematangsiantar, Iptu Friska Susana, membenarkan kejadian tersebut.

"Iya benar," ujar Iptu Susana

Aparat kepolisian masih melakukan olah TKP dan memburu pengemudi angkot yang diduga melarikan diri usai kejadian. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Sat Lantas Polres Pematangsiantar.

Simpang Mesjid Jln. Medan dikenal sebagai titik rawan laka lantas. Pengguna jalan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rambu lalu lintas.

Laporan : Bobby sihite

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU MEDAN) telah mewisudawankan sebanyak 1.592 lulusan pada wisuda yang ke 88 yang dilaksanakan di Aula Mahasiswa Sutomo. Kamis, (07/05/26).

1.592 lulusan diantaranya 29 orang dari program Pascasarjana, 649 orang dari FITK, 203 orang dari FEBI, 46 orang dari FKM, 243 orang dari FSH, 81 orang dari FIS, 61 orang dari FDK, 84 orang dari FUSI, 196 orang dari FST.

Sehari sebelum pelaksanaan Wisuda Panitia sudah melaksanakan Gladi Resik acara, termasuk tempat duduk para wisudawan dan waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah dibagikan ke semua wisudawan yang dimulai Pukul 07.00 Wib.

Akan tetapi pada pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di agendakan. Bahkan karena pihak UINSU Medan tidak menepati waktu sehingga beberapa dari wisudawan Program Dokter meninggalkan acara Wisuda. Dikarenakan menganggap giliran prosesi wisudanya masih sangat lama. Menurut informasi dari salah satu wisudawan.

Wisudawan yang ikut gladi resik diketahui bahwa jadwal acara dimulai jam 07.00 Wib, Oleh sebab itu dirinya sudah hadir di Aula Mahasiswa Sutomo UINSU Medan. acara sebelum jam 07.00 Wib, Bahkan mayoritas wisudawan sepertinya belum sarapan pagi.

"Masa sih sekelas UINSU Medan yang mempunyai banyak Guru besar sekelas memanage waktu aja tidak mumpuni ?, Waktu adalah pedang, tapi kenyataannya hanya sebatas ucapan saja. Jadi ya jujur kecewa lah... Belum lagi menurut info dari beberapa wisudawan ijazah S3 juga belum semuanya didaftarkan di LLDIKTI. Bagaimana Lulusan nya mau unggul kalau menyelenggarakan sekelas wisuda aja gak becus." ungkap salah satu Wisudawan Program Doktor.

"Gimana mau UINSU Medan Maju Kayak gini, Dari pihak rektorat aja tidak bisa bertanggung jawab atas berlangsungnya acara wisuda hari ini, UINSU Medan Harus merubah menset itu, kalau buat acara ya sesuai dengan waktu dan tepat waktu, jangan tidak sesuai. Pasti Mahasiswa yang Kuliah di Program Doktor banyak agenda agenda yang sudah direncakan," tambahnya.

Saat Acara Wisuda UINSU Medan Ke-88 Turut hadir bersama Rektor pada wisuda ke 88 UINSU, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang AUPK Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Katimin, M.A Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag, Kepala Biro AAKK, Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag, Kepala Biro AUPK Dr. Ibnu Sa'dan, M.Pd, para guru besar UINSU, Dekan dan Wakil Dekan lingkungan UINSU, Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi lingkungan UINSU.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen Bank Aceh sebagai mitra masyarakat Aceh dalam layanan perbankan syariah, termasuk mendukung perjalanan ibadah haji dengan pendekatan spiritual dan kearifan lokal.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, mengatakan Bank Aceh tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendampingi jamaah sejak proses persiapan hingga keberangkatan.

"Bank Aceh berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji dengan menghadirkan dukungan yang menyeluruh serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Aceh," ujar Fadhil.

Sebanyak 1.624 jamaah yang dilayani terdiri dari 706 pria dan 918 wanita yang melakukan penyetoran biaya haji melalui Bank Aceh. Layanan tersebut didukung jaringan 25 kantor cabang Bank Aceh yang tersebar dari Sabang hingga Jakarta.

Prosesi peusijuk menjadi simbol doa dan harapan agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dan kembali sebagai haji mabrur.

Melalui kegiatan ini, Bank Aceh kembali menunjukkan kesiapan dan perannya dalam menghadirkan layanan syariah yang terintegrasi, inklusif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat Aceh.rel.

Program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan tahap awal implementasi di sejumlah kota besar di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi konkret transisi energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

"Tahun ini kita mulai. Persiapannya sudah berjalan, termasuk dari sisi teknis dan distribusi," ujar Laode dalam sebuah forum energi di Jakarta.

Fokus Pada Keamanan dan Teknologi

Berbeda dengan LPG yang selama ini digunakan masyarakat, CNG memiliki karakteristik tekanan yang jauh lebih tinggi. Jika LPG berada pada kisaran 5 hingga 10 bar, CNG dapat mencapai tekanan hingga 250 bar.

Perbedaan signifikan ini membuat pemerintah tidak bisa sembarangan dalam menyiapkan infrastruktur, khususnya tabung penyimpanan. Desain dan material tabung harus memenuhi standar keamanan yang jauh lebih ketat.

Menurut Laode, seluruh proses pengujian dilakukan secara berlapis, melibatkan lembaga teknis seperti Lemigas guna memastikan keamanan maksimal sebelum didistribusikan ke masyarakat.

"Setiap tahapan uji kami lakukan secara detail, mulai dari tekanan hingga ketahanan material. Ini faktor paling krusial," jelasnya.

Distribusi Bertahap, Dimulai dari Jawa

Selain aspek teknis, pemerintah juga tengah mematangkan skema distribusi CNG untuk rumah tangga. Implementasi tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap dengan prioritas wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur pendukung lebih siap.

Pulau Jawa dipilih sebagai titik awal karena tingkat konsumsi energi rumah tangga yang tinggi serta jaringan distribusi yang relatif lebih matang dibanding wilayah lain.

"Penerapannya bertahap, dimulai dari kota besar di Jawa, kemudian akan diperluas ke daerah lain," kata Laode.

Strategi Kurangi Beban Impor

Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk menekan impor LPG yang selama ini membebani neraca energi nasional. Dengan memanfaatkan gas bumi domestik melalui CNG, pemerintah berharap dapat meningkatkan kemandirian energi sekaligus menjaga stabilitas anggaran subsidi.

Selain itu, penggunaan CNG juga dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dibanding LPG.

Meski menjanjikan, implementasi CNG sebagai pengganti LPG 3 kg bukan tanpa tantangan. Selain kesiapan infrastruktur, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting agar transisi ini berjalan lancar.

Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami cara penggunaan, keamanan, hingga manfaat dari CNG agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan.

Dengan berbagai persiapan yang tengah dikebut, tahun 2026 akan menjadi titik awal perubahan besar dalam pola konsumsi energi rumah tangga di Indonesia.

Jika berhasil, langkah ini bukan hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membuka jalan menuju sistem energi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah semakin serius menggeser peta energi rumah tangga nasional. Usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memaparkan arah baru kebijakan energi berbasis gas bumi melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).

Menurutnya, CNG bukanlah teknologi baru di Indonesia. Selama ini, energi berbasis gas bertekanan tersebut telah digunakan secara terbatas di sektor komersial seperti perhotelan, restoran, hingga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemanfaatannya sudah ada, tapi memang masih dalam skala besar. Sekarang kita dorong agar bisa masuk ke rumah tangga," ujarnya.

Dari Tabung Besar ke Skala Rumah Tangga

Selama ini, penggunaan CNG identik dengan tabung berkapasitas besar, berkisar di atas 10 hingga 20 kilogram. Tantangan berikutnya adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diadaptasi menjadi lebih praktis dan aman untuk kebutuhan dapur rumah tangga.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil uji teknis sebelum memutuskan implementasi luas. Jika dinyatakan layak, skema konversi dari LPG ke CNG akan dilakukan secara bertahap.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menata ulang konsumsi energi domestik yang selama ini masih bergantung pada impor LPG.

Kekuatan Ada di Dalam Negeri

Salah satu alasan utama dorongan penggunaan CNG adalah ketersediaan sumber daya yang melimpah di dalam negeri. Indonesia memiliki cadangan gas alam yang cukup besar, bahkan baru-baru ini ditemukan potensi baru di wilayah Kalimantan Timur.

Cadangan tersebut diproyeksikan dapat memperkuat pasokan energi domestik, sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara akibat impor energi.

"Bahan bakunya kita punya. Tinggal bagaimana kita optimalkan untuk kebutuhan rakyat," kata Bahlil.

Skema Subsidi Masih Digodok

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji model subsidi yang paling tepat untuk CNG. Meski belum final, opsi pemberian subsidi tetap terbuka sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

Yang menarik, proyeksi awal menunjukkan bahwa beban subsidi CNG berpotensi lebih ringan dibanding LPG. Perhitungannya bahkan menunjukkan efisiensi hingga sekitar 30 persen lebih hemat.

Momentum in menjadi kesempatan untuk Delipark Mall Medan kembali menghadirkan rangkaian program belanja yang berbeda dari sebelumnya dengan membagikan voucher treatment, hadiah langsung, hingga program kuliner dengan harga spesial.

Marcomm Manager Delipark Mall Medan, Gumi mengatakan, para pengunjung yang datang dan hanya dengan menjadi member DPX Club serta mengikuti ketentuan program pengunjung bisa mengikuti program belanja menarik ini.

Ada Beberapa Program, di antaranya

LUXE LAYERS BY ADELLE (01 – 24 MEI 2026). Program khusus untuk bagi para member DeliparkDPX Club dan masuk dalam kategori 5 top spenders di Delipark Mall, sebagai bentuk apresiasi Delipark akan memberikan voucher belanja dari Adelle Jewellery senilai Rp2.000.000 yang bisa langsung digunakan.

PROGRAM REDEMPTION – EXCLUSIVE TOTE BAG (01 – 31 MEI 2026). Nantinya, pengunjung yang telah mengumpulkan poin DPX Club, waktu yang tepat untuk menukar 800 poin member DPX Club dan dapatkan tote bag limited edition.

Selain itu, program A CUP OF PASSION (01 – 02 MEI 2026). Program khusus untuk pengunjung para pekerja kantoran yang datang berbelanja ke Delipark.

"Kami juga menghadirkan program FRESH TO GO (08 MEI 2026). Ini berlaku hanya 1 hari saja, dan pengunjung yang berbelanja dengan minimum Rp750.000 akan mendapatkan hadiah langsung berupa Tote Bag dan Delipark Tumbler. Terbatas untuk 25 member/hari," ujar Gumi, Rabu (6/5/2026).

Gumi menjelaskan, pihaknya juga menghadirkan program WRITE REWARDS (11 – 12 MEI 2026). Cukup dengan berbelanja minimum Rp500.000 akan mendapatkan kesempatan untuk menerima hadia langsung berupa 1 set stationary. Terbatas untuk 50 member/hari.

Terakhir, program MAYTREATZ 35K (18 – 21 MEI 2026). Program kuliner ini yang selalu dinantikan, dan sekarang hadir kembali.

"Hadirnya rangkaian program ini dibuat untuk menarik perhatian pegunjung buat berbelanja menjadi lebih spesial, serta meningkatkan antusiasme pengunjung dalam berbelanja," jelas Gumi.

Kini, kasus tersebut memasuki babak krusial dalam sidang praperadilan lanjutan di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan.

Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 37/Pid.Pra/2026/PN Mdn resmi diajukan, menggugat Polrestabes Medan atas dugaan cacat prosedur dalam penetapan tersangka terhadap persadaan putra sembiring, Leo Sembiring dan pihak terkait.

Kuasa hukum korban, Ramses Butarbutar SH dan Syahputra Ambarita SH, mengungkap fakta yang dinilai janggal dan mencederai logika hukum. Klien mereka, yang semula membantu aparat dalam menangkap pelaku pencurian atas arahan penyidik Polsek Pancur Batu, justru berujung dijerat sebagai tersangka penganiayaan.

"Ini bukan sekadar janggal, ini absurd! Klien kami korban, membantu aparat, tapi malah dijadikan tersangka. Bahkan perkara ini sudah berdamai, tapi tetap dipaksakan berjalan. Ada apa sebenarnya?", tegas kuasa hukum dengan nada keras usai persidangan.

Kasus ini langsung menyulut perhatian publik. Banyak pihak menilai peristiwa ini sebagai bentuk nyata ketidakprofesionalan aparat, bahkan berpotensi menjadi preseden buruk bagi perlindungan korban kejahatan di Indonesia.

Hingga saat ini, Polrestabes Medan belum memberikan penjelasan resmi, memicu spekulasi dan kecurigaan publik terhadap transparansi penanganan perkara ini.

Dalam sidang, turut dihadirkan saksi ahli pidana umum, Prof. Dr. Maidin Gultom SH, M.Hum, yang secara tegas mengkritik dasar hukum yang digunakan.

"Pasal yang diterapkan tidak relevan dan cenderung prematur. Penggunaan Pasal 170 junto 351 KUHP junto 55 tidak tepat, bahkan unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara jelas. Secara hukum, kasus ini lemah dan layak dihentikan," ungkapnya lugas di hadapan awak media.

Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Medan melalui Humas, Soniady Drajat Sadarisman, menyatakan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum memasuki putusan.

Kasus ini kini menjadi simbol kegelisahan publik terhadap potensi penyimpangan proses hukum.

Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum tidak bermain-main dengan keadilan, terlebih terhadap korban yang seharusnya dilindungi, bukan malah dikorbankan.

Sorotan publik kian tajam: apakah hukum masih berpihak pada kebenaran, atau justru menjadi alat yang bisa dibolak-balik?

Harapan pun menguat—agar keadilan tidak sekadar slogan, melainkan benar-benar ditegakkan.

Dan bagi mereka yang tidak bersalah, sudah seharusnya dibebaskan dari jerat hukum yang dipaksakan oleh Penegak Hukum. (Red/Tim)

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 0203/Langkat memang belum genap sebulan berjalan. Dimulai sejak 22 April 2026 dan dijadwalkan berakhir 21 Mei 2026, kegiatan ini menargetkan 20 sasaran fisik pembangunan.

Namun di sela pekerjaan itu, ada momen-momen seperti ini—makan bersama—yang justru memperlihatkan wajah lain TMMD.

Sebanyak 150 personel gabungan TNI tiga matra, Polri, serta unsur pemerintah daerah tinggal di rumah warga sebagai keluarga asuh. Mereka tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari bersama warga.

Di rumah Muliana S (46), suasana makan bersama seperti itu kerap terjadi. Seusai bekerja, para prajurit berkumpul di teras, duduk di atas ambal, dan makan dalam satu lingkaran.

"Sudah seperti keluarga sendiri," ujar Muliana.

Makan bersama menjadi ruang paling sederhana, sekaligus paling jujur. Di situlah percakapan mengalir tanpa beban. Tawa muncul tanpa dibuat-buat. Seragam loreng kehilangan jaraknya.

Tema "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa" terasa konkret di momen itu. Bukan di papan proyek, melainkan di atas ambal—saat prajurit dan warga duduk setara, berbagi makanan yang sama.

Program ini masih berjalan. Pembangunan fisik terus dikerjakan. Tetapi di Pasar Rawa, TMMD juga sedang membangun hal lain—kedekatan yang lahir dari kebersamaan sederhana dan semuanya dimulai dari satu hal yang paling dasar makan bersama.

Dalam audiensi tersebut, tim advokat BARA HATI Indonesia yang terdiri dari Pondang Hasibuan SH MH, Erni Juniria Harefa SH MH, dan Ruth Angelia Gusar SH secara tegas mendesak Bea Cukai agar tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi menunjukkan tindakan nyata dalam pemberantasan jaringan ilegal.

Advokat DPP BARA HATI Indonesia, Pondang Hasibuan SH MH, menegaskan bahwa Bea Cukai tidak boleh kalah dengan bandar maupun pelaku peredaran ilegal yang selama ini masih leluasa beroperasi di lapangan.

"Bea Cukai tidak boleh kalah dengan bandar. Negara memiliki aparat, kewenangan, dan instrumen hukum. Jadi tidak boleh ada kesan bahwa pelaku ilegal lebih kuat daripada pengawasan negara," tegas Pondang Hasibuan SH MH.

Ia juga menegaskan bahwa BARA HATI Indonesia memberikan tekanan moral agar dalam waktu maksimal tiga minggu pasca audiensi terdapat langkah nyata dan tindakan tegas dari Bea CukaiPematangsiantar.

"Kami ingin ada aksi nyata. Jangan hanya sebatas penjelasan atau laporan administratif. Dalam tiga minggu harus ada langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Advokat Erni Juniria Harefa SH MH menyoroti sisi kesehatan masyarakat dari maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki kejelasan kandungan maupun zat adiktif di dalamnya.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi generasi muda dan anak-anak.

"Sebagai orangtua yang memiliki anak, saya sangat kecewa melihat maraknya peredaran rokok ilegal. Masyarakat tidak pernah benar-benar mengetahui kandungan dan zat adiktif apa yang terdapat di dalam produk tersebut karena beredar tanpa pengawasan yang jelas," ujar Erni Juniria Harefa SH MH.

Ia menegaskan bahwa langkah penegakan hukum tidak cukup hanya bersifat represif, namun harus diperkuat dengan tindakan prevensi dan preventif secara serius.

"Tindakan prevensi dan preventif harus ditegakkan. Jangan menunggu persoalan semakin besar baru bertindak," tegasnya.

Di sisi lain, Ruth Angelia Gusar SH juga menyoroti pola pengawasan Bea Cukai yang dinilai tidak boleh hanya terpaku pada laporan semata.

Menurutnya, penguatan intelijen dan sosialisasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan barang ilegal.

"Bea Cukai jangan hanya fokus pada laporan. Intelijen harus diperkuat dalam membongkar jaringan peredaran ilegal hingga ke akar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat sebagai bentuk edukasi," ujar Ruth Angelia Gusar SH.

Tim Advokat DPP BARA HATI Indonesia menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap rokok ilegal dan barang ilegal lainnya dapat berdampak langsung terhadap kerugian negara sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Karena itu, BARA HATI Indonesia menegaskan akan terus melakukan kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap langkah-langkah yang dilakukan Bea CukaiPematangsiantar pasca audiensi tersebut.

Kini, kasus tersebut memasuki babak krusial dalam sidang praperadilan lanjutan di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan.

Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 37/Pid.Pra/2026/PN Mdn resmi diajukan, menggugat Polrestabes Medan atas dugaan cacat prosedur dalam penetapan tersangka terhadap Persadaan Putra Sembiring dan pihak terkait.

Kuasa hukum korban, Ramses Butarbutar SH dan Syahputra Ambarita SH, mengungkap fakta yang dinilai janggal dan mencederai logika hukum. Klien mereka, yang semula membantu aparat dalam menangkap pelaku pencurian atas arahan penyidik Polsek Pancur Batu, justru berujung dijerat sebagai tersangka penganiayaan.

"Ini bukan sekadar janggal, ini absurd! Klien kami korban, membantu aparat, tapi malah dijadikan tersangka. Bahkan perkara ini sudah berdamai, tapi tetap dipaksakan berjalan. Ada apa sebenarnya?", tegas kuasa hukum dengan nada keras usai persidangan.

Kasus ini langsung menyulut perhatian publik. Banyak pihak menilai peristiwa ini sebagai bentuk nyata ketidakprofesionalan aparat, bahkan berpotensi menjadi preseden buruk bagi perlindungan korban kejahatan di Indonesia.

Hingga saat ini, Polrestabes Medan belum memberikan penjelasan resmi, memicu spekulasi dan kecurigaan publik terhadap transparansi penanganan perkara ini.

Dalam sidang, turut dihadirkan saksi ahli pidana umum, Prof. Dr. Maidin Gultom SH, M.Hum, yang secara tegas mengkritik dasar hukum yang digunakan.

"Pasal yang diterapkan tidak relevan dan cenderung prematur. Penggunaan Pasal 170 junto 351 KUHP junto 55 tidak tepat, bahkan unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara jelas. Secara hukum, kasus ini lemah dan layak dihentikan," ungkapnya lugas di hadapan awak media.

Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Medan melalui Humas, Soniady Drajat Sadarisman, menyatakan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum memasuki putusan.

Kasus ini kini menjadi simbol kegelisahan publik terhadap potensi penyimpangan proses hukum.

Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum tidak bermain-main dengan keadilan, terlebih terhadap korban yang seharusnya dilindungi, bukan malah dikorbankan.

Sorotan publik kian tajam: apakah hukum masih berpihak pada kebenaran, atau justru menjadi alat yang bisa dibolak-balik?

Harapan pun menguat—agar keadilan tidak sekadar slogan, melainkan benar-benar ditegakkan.

Dan bagi mereka yang tidak bersalah, sudah seharusnya dibebaskan dari jerat hukum yang dipaksakan oleh Penegak Hukum. (Red/Tim)

Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPR RI, Komisi VII, Bane Raja Manalu. Direktur Utama PT. Bank Sumut, diwakili oleh Direktur IT dan Operasional, Sandhy Sofian. Perwakilan Kementerian UMKM RI. Sekda Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin. Anggota DPRD Dairi. Pimpinan Bank Sumut Cabang Sidikalang, Edy Primsa Brahmana. Pimpinan Bank BRI, Rio Ponco. Manajer Pegadaian, Boy Ginting. Bank Mandiri, Jogi Hutahaen, Bank BNI, Gunanta Tarigan. Dan Pimpinan OPD Pemkab Dairi.

Wahyu dalam sambutannya menyampaikan, sektor UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian kita. Di Kabupaten Dairi, potensi usaha masyarakat cukup besar, seperti sektor pertanian, dan perdagangan. UMKM aktif di Kabupaten Dairi, bergerak dibidang pertanian, kopi, kerajinan, kuliner, hingga pariwisata Danau Toba. Namun, kita menyadari bahwa salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah masalah permodalan.

"Komitmen Pemkab dalam upaya mendukung UMKM bukanlah hal baru. Sejak Tahun 2016, Pemkab Dairi telah berhasil menyalurkan KUR sebesar 416 Milliar kepada 4.371 pelaku UMKM. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti nyata bahwa akses permodalan telah menyentuh ribuan rumah tangga dan unit usaha di daerah kita," ujarnya.

Selanjutnya disampikan, Pemkab Dairi terus berkomitmen untuk memberikan solusi nyata, melalui kebijakan pemberian bunga 0% bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah ingin memastikan bahwa modal usaha bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kehadiran program KUR dengan modal 0% ini adalah bentuk keberpihakan pemkab kepada Bapak/Ibu sekalian. Kami ingin masyarakat Dairi berani melangkah, berani berinovasi dan berani memperluas usahanya tanpa harus khawatir dengan bunga pinjaman yang memberatkan," tuturnya.

Selanjutnya, Sandhy Sofian dalam sambutannya memyampaikan Tantangan para pelaku UMKM memang terkait dengan permodalan, pendampingan dan keterbatasan pasar. Untuk itu, Bank Sumut hadir bekerjasama dengan Pemkab Dairi untuk memberikan akses dan peluang kepada masyarakat Dairi.

"Program strategis nasional seperti KUR ini, manfaatnya akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dimana dengan bungan 0% ini, masyarakat Dairi sudah bisa mendapatkan akses permodalan. Kami akan lakukan pendampingan terhadap bapak/ibu, sehingga perekonomian masyarakat Dairi bisa semakin maju," tuturnya.

Selanjutnya, Bane Raja Manalu dalam kesempatan tersebut menyampaikan UMKM Kabupaten Dairi harus bertumbuh, berkembang dan naik kelas.

"Kita berharap UMKM Dairi ini akan semakin bertumbuh. Untuk itu, teruslah tingkatkan kualitas produk. Modal saja tidak cukup tanpa inovasi dan kerja keras. Perbaiki kemasan, jaga mutu, manfaatkan digitalisasi untuk pemasaran. Saya yakin, dengan modal yang cukup dan semangat pantang menyerah, UMKM Dairi bisa naik kelas dan bersaing dipasar yang lebih luas, bahkan sampai keluar daerah," ucapnya.