"FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi bangsa khususnya Kota Medan hari ini. Menciptakan ruang publik yang aman dari aksi begal dan premanisme adalah tujuan dan tanggungjawab kita bersama. Sebagai tindaklanjut dari FGD ini nantinya kita bakal turun langsung ke masyarakat mengedukasi agar tidak memberi ruang untuk para pelaku begal dan premanisme," ungkap Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang dan para kader GMNI saat memberikan keterangan di sela-sela FGD, Senin (8/6/2026).

Dikatakan, DPD GMNI Sumut, mendukung penuh pihak Kepolisian dalam hal ini Poldasu dan jajarannya untuk memberantas para pelaku kriminal dan premanisme. Jangan ragu untuk memberikan tindakan tegas dan terukur jika itu membahayakan, mengancam keselamatan, jiwa, raga dan harta benda karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

"Apa yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini sudah cukup baik. Untuk itu, kami juga sebagai organisasi kemahasiswaan perlu memberi dukungan moral untuk aparat penegak hukum agar jangan ragu dalam menindak para pelaku kriminal dan premanisme," ungkapnya.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang mengatakan, GMNI sebagai elemen masyarakat sipil juga ingin turut andil dalam memberantas aksi kriminalitas dan premanisme sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai mahasiswa. Rencananya hasil FGD ini nantinya bakal disimpulkan untuk dijadikan rekomendasi semacam policy paper yang nantinya akan diserahkan kepada stakeholder atau kepada aparat penegak hukum terkait variabel-variabel yang menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas dan premanisme.

"Karena kita tahu kita semua baik itu masyarakat, mahasiswa dan aparat penegak hukum punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, kami GMNI akan terus membersamai aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kriminalitas dan premanisme," sebutnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Bidang Kristianus Dachi menambahkan, faktor yang menjadi pemicu tindak kriminalitas biasanya disebabkan oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung dan faktor ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat kepolisian telah memberikan perhatian khusus. Namun, tindak kriminal dan premanisme masih saja terjadi.

"Untuk itu, sebagai mahasiswa kita punya peran untuk terus-menerus memberi penyadaran pada para pelaku tindak kriminal dan premanisme bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Kalau alasannya pencarian jati diri, masih banyak cara-cara positif yang bisa dilakukan untuk mencari jati diri," tegasnya. (Red/Tim)

Sky Cross di lokasi gang sempit milik umum, dan terlihat jelas dari belakang yang diketahui sudah berdiri sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 tanpa izin dari pemerintahan dan diduga terjadi kebocoran PAD Pemerintah Kota Medan.

Menurutnya, bangunan Sky Cross yang menghubungkan antar dua bangunan RSIA Rosiva dengan ruko yang berhadapan di depan jalan pandan tersebut tidak memiliki Rolennya ke gang itu. Maka dia menengarai hal itu terjadi akibat lemahnya bidang pengawasan dinas PKPCKTR dan Satpol-PP Kota Medan.

"Kalau lemahnya pengawasan dinas terkait, maka dapat menyebabkan PAD Kota Medan minim atau jauh dari yang diharapkan," tegas Ketua Umum FROMPER Zulhamdani Napitupulu, M.Kom.

Sementara, salah satu warga GG. Kebakaran yang tidak mau disebutkan namanya ketika dikonfirmasi terkait perizinan bangunan Sky Cross itu mengatakan, "Bangunan berdiri sudah sejak tahun 2023 Bg, dan itu terhubung ke bangunan ruko yang mana sering dilalu lalang oleh warga sekitar serta para pekerjanya", ungkapnya kepada awak media yang bertugas.

"Jadi kalo saya rasa kalau izin bangunan, maaf ya tidak mungkin tidak ada. Kami hanya tau itu sudah berdiri saja tanpa ada sosialisasi kepada warga sekitar bg," ungkapnya lagi.

Hingga berita ini ditulis, pihak RSIA Rosiva maupun instansi terkait yang berwenang menerbitkan PBG belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan sky cross tersebut. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan secara berimbang. (Red/Tim)

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan truk pengangkut material hingga truk mixer (*molen*) bertonase besar terlihat hilir mudik melintasi jalan yang berada di dekat permukiman warga dan kawasan perkebunan PT Socfindo. Aktivitas tersebut disebut menimbulkan debu tebal yang mengganggu pengguna jalan serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Tidak hanya persoalan debu, warga juga mengkhawatirkan kondisi jalan yang semakin rusak akibat terus-menerus dilalui kendaraan bermuatan berat. Jalan tersebut diketahui menjadi akses penting bagi masyarakat yang melintas dari kawasan Lima Puluh menuju Perdagangan dan sebaliknya.

"Setiap hari debu berterbangan. Kalau musim panas sangat mengganggu pengendara dan warga sekitar. Kami juga khawatir jalan cepat rusak karena terus dilalui truk-truk berat," ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Yang menjadi sorotan, warga menduga PT Tunas Pilar Sejahtera belum mengantongi izin untuk menggunakan jalan perkebunan milik PT Socfindo sebagai jalur operasional kendaraan pengangkut material dan beton siap pakai (ready mix).

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan akses jalan yang setiap hari dilintasi armada perusahaan.

Menurut informasi yang dihimpun, batching plant tersebut saat ini memasok kebutuhan beton untuk proyek pembangunan di kawasan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei**, Kabupaten Simalungun. Aktivitas produksi dan distribusi beton disebut berlangsung hampir tanpa henti guna memenuhi kebutuhan proyek.

Kondisi ini membuat masyarakat mendesak pihak PT Socfindo untuk mengambil langkah tegas terhadap kendaraan perusahaan yang menggunakan jalan perkebunan tersebut.

Warga menilai penggunaan jalan secara intensif oleh kendaraan berat berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur dan mengancam kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap operasional batching plant tersebut, termasuk menelusuri kelengkapan perizinan penggunaan jalan, dampak lingkungan, dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.

"Jangan sampai kepentingan bisnis mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Jika memang ada izin, tunjukkan secara terbuka. Jika tidak ada, pemerintah harus bertindak tegas," tegas warga.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Tunas Pilar Sejahtera maupun PT Socfindo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan jalan perkebunan tersebut serta keluhan masyarakat mengenai debu dan potensi kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan operasional perusahaan.

Patroli mandiri dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu, S.H., melibatkan 25 personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Poldasi. Kegiatan menyasar sejumlah ruas jalan utama serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya aksi kriminalitas dan gangguan keamanan pada malam hingga dini hari.

Selain patroli mobile, personel melaksanakan patroli dialogis dan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus menyerap informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan sekitar.

Keberhasilan patroli ini bermula saat personel menerima laporan masyarakat mengenai adanya aksi tawuran melibatkan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Meteorologi, Kecamatan Medan Tembung.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi dan melakukan tindakan kepolisian secara profesional.

Dari hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran serta menyita dua bilah senjata tajam jenis kelewang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya para terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam patroli tersebut, personel juga mendapati beberapa titik jalan yang minim penerangan dan berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut akan menjadi bahan pemetaan dan evaluasi guna mendukung langkah-langkah pencegahan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Medan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan keberhasilan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.

"Patroli yang dilaksanakan personel Brimob merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Respons cepat terhadap laporan masyarakat berhasil mencegah terjadinya aksi tawuran yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun keresahan di tengah masyarakat," ujar Ferry.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya pada malam hari guna menghindari keterlibatan dalam aksi tawuran maupun tindak kriminal lainnya.

"Polda Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat," tambahnya.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Satuan Brimob Polda Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kehadiran personel secara aktif di lapangan. Polda Sumut memastikan patroli rutin akan terus ditingkatkan sebagai upaya menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Diketahui bahwa lapak perjudian ini seolah tak tersentuh dengan hukum dan tidak takut hukum sama sekali, bahkan disaat awak media yang bertugas mencoba mengkonfirmasi langsung Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si, beserta Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, yang sampai saat ini masih juga bungkam, hal ini menimbulkan banyak kecurigaan dan dugaan kuat terkait Pembiaran lokasi haram tersebut masih tetap berjalan mulus.

Disaat pula tim investigasi awak media yang bertugas terjun kelapangan, ternyata masih tampak aktifitas judi tersebut ramai banyak pemain mayoritas penduduk sekitar, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kemudian awak media mewawancarai salah satu warga berinisial 'AD' (43), ia mengatakan bahwa dulu lapak itu milik 'AK' tapi sekarang sudah di gantikan sama Berinisial 'Ahing' dengan memakai nama samaran.

"Sebenarnya tempat seperti ini sangat meresahkankan pak, anak bahkan saudara kami ribut karena adanya tempat ini, dulu ada penggerebekan tapi bukan judinya yang digerebek malah narkoba.., ada sih salah satu warga anak gadisnya dibawa ke polsek katanya positif narkoba, aneh kan?, harusnya tempat ini ditutup karena sudah ada satu yang positif, saya pun curiga ini pak mungkin sudah ada setoran sama polda atau pun polres, tah la pak heran kali aku pak yang kek gini kok di pelihara", ujar warga yang sudah kesal.

Lebih lanjut, saat awak media mengkonfirmasi "Ahing" di nomor WhatsApp +62 821-xxxx-7007, ternyata sang pemilik terkait lapak ini juga malah bungkam dan tak mengatakan satu patah kata pun.

'Ahing' ini ternyata nama samaran diduga juga ahing ini merupakan pemain lama yang exsis di wilayah medan utara, dan dugaan kuat muncul terhadap Ahing yang rupanya telah menyetor upetinya kepada kapolres deli serdang demi memuluskan usaha haramnya jika ini benar maka bisa di jerat UUD 303.

Perlu diketahui bersama bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Menjerat siapa saja yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda hingga Rp25 juta.Pasal 303 bis KUHP: Menjerat pemain atau peserta judi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda hingga Rp10 juta Dan juga dikenakan pasal UUD ITE.

Jika perjudian difasilitasi atau disebarkan secara online, oknum tersebut juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2) dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 Miliar.

Semoga bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan beserta Jajarannya untuk dapat mengevaluasi dan menindak lanjuti oknum - oknum yang terlibat secara menyeluruh yang melindungi atau membekingi dan menerima aliran dana dari perjudian ini segerala menindak secara tegas. (Red/Tim)

Peresmian ini merupakan langkah strategis dan menjawab akan tingginya minat masyarakat Medan terhadap produk audio untuk olahraga dan aktivitas sehari-hari ini.

"Kami melihat pasar di Kota Medan sangat baik, bahkan banyak yang ingin menikmati experience dengan produk-produk Shokz. Kota ini memiliki komunitas lari yang sangat aktif. Harapan kami, kehadiran Shokz dapat menjembatani kebutuhan para pegiat olahraga," ujar Direktur Erajaya Active Lifestyle, Andre Tan, Minggu (7/6/2026).

Andre menuturkan, pemilihan Medan sebagai lokasi toko ke-5 di Indonesia didasarkan pada potensi pasar yang besar dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari.

"Shokz sudah hadir di dua lokasi Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kami melihat market Medan sangat besar. Saat berdiskusi dengan pihak Sun Plaza, kami mengetahui bahwa banyak pegiat olahraga lari di kota ini, termasuk manajemen Sun Plaza sendiri. Ini menjadi indikator kuat bahwa Medan adalah lokasi yang tepat bagi Shokz," jelas Andre.

Selain itu, Sun Plaza dipilih karena posisinya yang strategis dan dekat dengan komunitas pelari. Ke depan, Shokz akan terus berekspansi ke kota-kota lain yang memiliki komunitas olahraga lari aktif, sesuai dengan DNA brand.

Andre menuturkan, Shokz pertama kali dikenal melalui teknologi bone conduction (konduksi tulang), yang memungkinkan pengguna tetap mendengar suara lingkungan sekitar saat berolahraga. Inovasi ini dirancang, untuk menjawab tantangan keamanan penggunaan earbuds konvensional yang menutup telinga.

"Pada awalnya Shokz menyasar customer yang memang pelari atau berolahraga. Karena earbuds tertutup itu berbahaya, mengganggu keseimbangan dan kewaspadaan terhadap sekitar. Karena itu kami kembangkan bone conduction agar pengguna tetap bisa menikmati musik sekaligus waspada," ujar Andre.

Seiring perkembangan kebutuhan, Shokz kemudian menghadirkan lini produk lifestyle seperti Open Fit dan Open Dot. Produk ini dirancang nyaman untuk penggunaan sehari-hari, meeting online, hingga bekerja, tanpa menutup telinga namun tetap menghasilkan suara jernih.

"Pada grand opening kali ini, kami tidak hanya menghadirkan produk sport. Kami juga membawa produk lifestyle seperti Open Fit Pro yang baru kami launching bulan lalu. Produk ini cocok untuk running, daily use, maupun kegiatan perkantoran dan meeting online," tambah perwakilan Shokz.

Saat ini Shokz memiliki 3 seri Open Fit: Open Fit 1, Open Fit 2, dan Open Fit Pro. Untuk lini Open Dot terdapat Open Dot 1 dan Open Dot 2 yang desainnya menyerupai anting dan populer di pasar seperti Thailand.

Untuk merayakan pembukaan gerai di Medan, Shokz memberikan promo khusus. 50 pembeli pertama Open Fit 2 berhak mendapatkan diskon 50 persen khusus selama acara grand opening.

"Produk Shokz merupakan brand internasional yang sudah hadir di Eropa dan Amerika. Produksi dilakukan di China sesuai standar global. Kami berharap kehadiran Shokz di Medan dapat meningkatkan semangat olahraga masyarakat, sekaligus memungkinkan mereka menikmati musik sehari-hari dengan tetap waspada terhadap lingkungan namun tetap stylish," pungkas Andre.

Shokz sendiri merupakan brand audio open-ear global yang menggunakan teknologi bone conduction dan air conduction. Brand ini dikenal sebagai pelopor headphone olahraga yang aman dan nyaman, serta terus berinovasi menghadirkan produk lifestyle untuk kebutuhan digital sehari-hari.

Saat melaksanakan patroli, personel menerima laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok geng motor yang melakukan balap liar di kawasan Jalan Gajah Mada. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi dan langsung melakukan tindakan tegas dengan membubarkan aktivitas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan serta berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Tidak lama berselang, saat patroli kembali dilanjutkan di kawasan yang sama, personel kembali menemukan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi balap liar. Berkat kesigapan dan kehadiran personel Brimob Sumut di lapangan, aktivitas tersebut berhasil dicegah sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar.

Dari hasil patroli dan penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan 18 orang beserta 12 unit sepeda motor yang diduga terlibat dalam aktivitas balap liar. Selanjutnya, seluruh yang diamankan diserahkan kepada Polsek Medan Baru untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan penindakan, patroli juga menghasilkan pemetaan terhadap sejumlah ruas jalan yang masih minim penerangan dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Melalui patroli rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan kesiapsiagaannya sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kehadiran personel di lapangan menjadi bukti nyata bahwa Brimob Sumut selalu hadir untuk memberikan rasa aman serta memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman dan kondusif.

Perayaan ulang tahun ini dirayakan sangat sederhana dengan mengundang anak yatim piatu, dan para sahabat-sahabat.

Turut hadir H Hamdani Syahputra, S.Sos., M.H selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Dr. Misnan Al Jawi, S.H., M.H selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Acara diawali pada Jumat (5/6/2026) pukul 23.00 wib, Junaidi SH bersama keluarga dan pengurus MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang merayakan HUT di Pasaraya Kuphie.

Suasana gembira dan senang terlihat saat Junaidi SH meniup lilin ulang tahun didampingi istri dan anak-anak.

Momen perayaan ulang tahun biasanya diadakan sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta dan sahabat saat berbagi kebahagiaan, dan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Lalu pria yang akrab dipanggil Jhon ini pun mendapat ucapan selamat dari keluarga dan sahabat-sahabatnya.

"Selamat ulang tahun! Semoga hari istimewa ini membawa berkah, kebahagiaan yang tak terhingga, dan semua impianmu segera terwujud." ujar H Fuadi Hasibuan selaku Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang.

Pria yang akrab Adi Godang ini menambahkan dengan perayaan HUT ini, Junaidi SH semakin sehat, bahagia, dan semua impiannya tahun ini bisa terwujud.

Dan Sabtu (6/6/2026), perayaan HUT dilanjutkan di kediamannya di Komplek Mutiara Palace, Jalan Selamet Ketaren.

Junaidi dan keluarga memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.

Ketua PAC PP Kecamatan Batangkuis, Suharto 'Bagong' dan pengurus lainnya juga turut hadir.

"Selamat ulang tahun bagi Ketua kami, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian untuk rakyat dan daerah tercinta," ujar Suharto.

Pria yang akrab disapa Bagong ini berharap Junaidi SH yang juga Ketua MPC PP Kabupaten Deli Serdang menjadi pejuang aspirasi dan panutan bagi masyarakat.

Junaidi SH mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan dan doa yang luar biasa di hari ulang tahunnya. "Semoga ucapan dan doa rekan-rekan membawa berkah bagi saya dan keluarga," ujarnya.

Junaidi SH berharap santunan yang diberikan kepada anak yatim piatu dapat bermanfaat bagi mereka. (Red/Tim)

Proyek yang disebut-sebut terkait dengan pengembang besar PT Agung Sedayu Group itu kini menghadapi gelombang pertanyaan dari masyarakat terkait legalitas perizinan dan status lahan yang digunakan. Sorotan utama mengarah pada dugaan masuknya fasilitas umum berupa badan Jalan Haji Anif ke dalam peta bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikuasai PT GMC.

Tokoh masyarakat yang dikenal vokal, Bung Kamiso, secara terbuka mempertanyakan kelengkapan dan keabsahan berbagai dokumen proyek, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga dokumen pertanahan yang menjadi dasar pembangunan kawasan tersebut.

Menurut Kamiso, dugaan masuknya badan jalan yang selama ini digunakan masyarakat ke dalam peta bidang HGB menimbulkan tanda tanya besar dan berpotensi memicu konflik agraria di tengah masyarakat.

"Kami meminta Bupati Deli Serdang dan Kejati Sumut segera turun tangan. Jika tidak ada langkah konkret, kami siap menggelar aksi di Kejati Sumut sebagai bentuk perjuangan mencari keadilan bagi masyarakat yang merasa hak-haknya diduga telah diambil," tegas Kamiso.

Kades Sampali Mengaku Tidak Pernah Dilibatkan

Pernyataan yang tak kalah mengejutkan datang dari Kepala Desa Sampali, Muhammad Ruslan. Ia mengaku tidak pernah mengetahui maupun dilibatkan dalam proses penerbitan maupun pembaruan HGB yang kini menjadi polemik.

Menurut Ruslan, HGB tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2007, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Namun yang menjadi pertanyaan, saat dilakukan pendataan dan penataan ulang pada Juni 2025 hingga terbit kembali pada Januari 2026, pihak Pemerintah Desa Sampali tetap tidak pernah dilibatkan.

"Saya selaku Kepala Desa Sampali tidak pernah mengetahui proses penerbitan HGB tersebut. Saat pembaruan dan pendataan kembali juga pihak desa tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran maupun pengecekan luasan bidang tanah yang dimaksud," ungkap Ruslan, Sabtu (6/6/2026).

Ruslan juga mempertanyakan keberadaan peta bidang HGB yang diduga mencakup bibir Jalan Haji Anif.

Padahal, berdasarkan informasi yang diketahui masyarakat dan pemerintah desa, jalan tersebut sebelumnya telah dihibahkan oleh almarhum Haji Anif untuk kepentingan umum sebagai fasilitas sosial dan akses jalan masyarakat.

"Yang kami tahu, jalan itu telah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat. Namun mengapa sekarang diduga bisa masuk dalam peta bidang HGB perusahaan? Ini yang menjadi pertanyaan besar dan harus dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Atas dasar itu, Pemerintah Desa Sampali berencana meminta klarifikasi langsung kepada PT GMC maupun Kantor BPN Deli Serdang terkait dasar hukum dan proses penerbitan HGB yang menjadi polemik tersebut.

FORMAPPEL'RI Desak Transparansi Total

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP LSM FORMAPPEL'RI, R. Anggi Syaputra, turut mempertanyakan legalitas dan transparansi proyek yang sedang berjalan.

Ia mendesak agar seluruh dokumen perizinan, mulai dari dokumen lingkungan, KKPR, PBG hingga dokumen pertanahan dibuka kepada publik guna menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Anggi, apabila dugaan masuknya fasilitas umum ke dalam sertifikat perusahaan benar terjadi, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut administrasi pertanahan.

"Jika benar badan Jalan Haji Anif masuk dalam batas sertifikat maupun pagar eksisting perusahaan, maka ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hak publik yang wajib dilindungi negara. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan membuka fakta yang sebenarnya kepada masyarakat," tegas Anggi.

Publik Menunggu Jawaban

Kini sorotan masyarakat tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kantor BPN Deli Serdang, PT GMC, serta aparat penegak hukum.

Pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat adalah: bagaimana mungkin jalan yang selama puluhan tahun digunakan sebagai akses umum dapat diduga masuk ke dalam peta bidang HGB tanpa sepengetahuan pemerintah desa dan masyarakat sekitar?

Hingga saat ini, pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Masyarakat berharap polemik ini tidak berhenti pada perdebatan semata, melainkan diusut secara menyeluruh demi memastikan hak-hak publik tetap terlindungi dan kepastian hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Hingga Berita ini diterbitkan Salah satu pihak PT GMC yaitu pak Hendrik saat dikonfirmasi melalui whatshap oleh awak media belom memberikan Tanggapan nya mengenai Polemik yang Terjadi. (Red/Tim)

Produk-produk tersebut diketahui dipasarkan melalui program promosi bertajuk "beli 1 gratis 1" yang disebut sebagai upaya penghabisan stok oleh pihak penjual. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme distribusi serta pengawasan terhadap produk pangan yang masa simpannya relatif singkat sebelum mencapai tanggal kedaluwarsa.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan pada Selasa (26/5/2026) yang lalu, sejumlah produk tersebut dilaporkan dijual secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui jalur toko maupun jaringan ritel yang lazim digunakan dalam distribusi produk konsumsi.

Informasi awal diperoleh dari laporan warga yang mempertanyakan adanya penjualan produk makanan kemasan dengan pola promosi yang tidak biasa. Beberapa konsumen mengaku baru mengetahui bahwa produk yang dibeli memiliki masa berlaku yang sudah mendekati tanggal kedaluwarsa.

Saat dikonfirmasi awak media, pihak yang disebut bertanggung jawab atas penjualan menjelaskan bahwa program tersebut merupakan strategi promosi untuk menghabiskan stok produk yang masa berlakunya sudah mendekati batas akhir.

"Ini program diskon beli satu gratis satu untuk menghabiskan stok yang masa kedaluwarsanya sudah dekat dan dijual langsung kepada konsumen," ujarnya.

Sementara itu, seorang pemilik gudang berinisial K mengaku hanya menjalankan kebijakan yang disebut berasal dari pihak lain. Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media melalui pesan WhatsApp.

"Saya hanya menjalankan arahan. Informasinya memang ada program seperti itu dari pihak pabrik," katanya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai sistem pengawasan distribusi produk, termasuk sejauh mana prosedur pengendalian mutu (quality control) diterapkan terhadap barang yang dipasarkan menjelang berakhirnya masa konsumsi.

Seorang warga Genuk yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku khawatir apabila produk dengan sisa masa simpan yang relatif pendek beredar secara luas tanpa adanya informasi yang disampaikan secara jelas kepada konsumen.

"Kalau memang masih layak konsumsi tentu tidak masalah. Namun konsumen berhak mengetahui kondisi produk secara terbuka agar bisa menentukan pilihan dengan tepat," ujarnya.

Praktisi perlindungan konsumen di Semarang, Budi Santoso, menilai bahwa penjualan produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa tidak serta-merta melanggar ketentuan selama produk masih aman dan layak dikonsumsi. Namun demikian, transparansi informasi kepada masyarakat tetap menjadi aspek yang harus dipenuhi.

"Produk yang mendekati kedaluwarsa belum tentu melanggar aturan apabila masih memenuhi standar keamanan pangan. Namun pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan memastikan distribusi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Menurutnya, program promosi untuk menghabiskan stok menjelang kedaluwarsa harus tetap berada dalam pengawasan ketat agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran.

Hingga berita ini ditulis, pihak "mayoraindah.co.id" (https://reference-url-citation.invalid/1) belum memberikan keterangan resmi terkait sisa masa berlaku produk yang dipasarkan dalam program tersebut, termasuk mengenai mekanisme pengawasan internal, pengendalian mutu, maupun prosedur distribusi yang diterapkan.

Masyarakat berharap perusahaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka guna memastikan bahwa seluruh produk yang beredar tetap memenuhi standar keamanan pangan. Di sisi lain, pengawasan dari instansi terkait juga dinilai penting untuk menjaga perlindungan konsumen serta menjamin keterbukaan informasi dalam distribusi produk pangan di tengah masyarakat. (Red/Tim)

Keberadaan lokasi tersebut kini menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga melanggar hukum itu masih terus berjalan tanpa adanya tindakan tegas dari aparat berwenang terkhusus bagi Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana beserta Jajarannya, meski keberadaannya disebut telah diketahui oleh banyak pihak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, lokasi perjudian tersebut berada di samping sebuah toko perlengkapan sembahyang. Di dalamnya diduga tersedia berbagai jenis permainan judi, mulai dari mesin tembak ikan, roulette hingga permainan dadu yang disebut beroperasi hampir setiap hari dan menarik pemain dari berbagai daerah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Di saat aparat di berbagai daerah gencar melakukan penggerebekan dan penindakan terhadap lokasi perjudian, tempat yang diduga dikelola Ahing tersebut justru disebut masih beroperasi tanpa hambatan, kok bisa?.

Situasi itu memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Sejumlah warga bahkan menduga lokasi tersebut seolah memiliki perlindungan tertentu atau diduga sudah memberikan stabil sehingga sulit tersentuh proses penegakan hukum.

Lebih dari sekadar persoalan hukum, warga juga menilai keberadaan praktik perjudian tersebut telah membawa dampak sosial yang serius. Sejumlah keluarga disebut mengalami tekanan keresahan ekonomi akibat anggota keluarganya terjerat kebiasaan berjudi.

Menurut keterangan warga, tidak sedikit pemain yang diduga rela menjual barang-barang berharga, menggadaikan perhiasan, hingga melepas peralatan elektronik rumah tangga demi memperoleh modal untuk kembali bermain.

"Yang menjadi korban bukan hanya pemainnya, tetapi juga istri dan anak-anak mereka. Ada yang sampai menjual barang rumah tangga dan menggadaikan elektronik demi bisa kembali berjudi," ungkap seorang warga etnis Tionghoa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga kembali berharap agar Jajaran Polresta Deli Serdang dapat segera melakukan penyelidikan dan pengecekan langsung terhadap aktivitas di lokasi haram yang sudah meresahkan masyarakat tersebut.

Apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana perjudian, masyarakat meminta agar dilakukan penindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu dan tangkap para pelaku yang terlibat.

Perjudian dalam berbagai bentuk, termasuk yang menggunakan perangkat elektronik seperti mesin tembak ikan, merupakan aktivitas yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Karena itu, masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk menjawab keresahan yang berkembang sekaligus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola lokasi yang disebut warga maupun dari aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut. (Red/Tim)

Kegiatan ini diadakan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata bekerja sama dengan Pemprov Sumut dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, bertempat di Merdeka Walk, Lapangan Merdeka Medan Jl. Balai kota Kel Kesawan Kec Medan Barat Kota Medan, Minggu (7/6/2026) pagi.

Kehadiran Dandim bersama jajaran TNI/POLRI, Pemprovsu dan Pemkot Medan ini menjadi simbol kuatnya dukungan militer terhadap gerakan kebersihan lingkungan dan kampanye gaya hidup sehat di Kota Medan.

Run For Garbage 2026 ini menjadi wadah kolaborasi antara olahraga, komunitas, dan aksi sosial, dengan atmosfer fun run 5K yang penuh semangat kebersamaan. Selain berlari, peserta juga diajak menjadi bagian dari gerakan kecil yang dapat membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar.

Turut menghadiri acara Run For Garbage 2026, Danyon Kav Letkol Kav Adzan Marjohan Nasution SH.MM, Wadanyon Kav Kapten Kav Aria Pandu Bijaksana, Perwira Batalyon Kavaleri 6/NK, Para Peserta Fun Run Garbage.

Pendim Medan

Pada laga final berlangsung sengit hingga 120 menit, Polres Toba berhasil keluar sebagai juara setelah menundukkan Sat Brimob Polda Sumut melalui drama adu penalti dengan skor 4-2, Jumat (5/6/2026).

Pertandingan berlangsung di hadapan para Pejabat Utama Polda Sumut tersebut turut disaksikan Irwasda Polda Sumut, Karo Ops Polda Sumut, Dansat Brimob Polda Sumut, Karo Rena Polda Sumut, Kabid TIK Polda Sumut, Dir Intelkam Polda Sumut, Dir Polairud Polda Sumut, serta personel dari berbagai satuan kerja dan jajaran kewilayahan.

Sejak menit awal, kedua tim tampil agresif dan menyuguhkan permainan berkelas. Polres Toba membuka keunggulan menit ke-8 melalui gol Supriadi Nababan yang sukses memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin menarik. Polres Toba kembali memimpin melalui gol Andrew Harianja menit ke-58. Namun hanya berselang empat menit, Sat Brimob kembali menunjukkan mental juara dengan mencetak gol balasan yang membuat skor kembali imbang 2-2.

Kedua tim terus saling menyerang hingga berakhirnya waktu normal. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak tambahan waktu selama 2x15 menit. Meski sejumlah peluang emas tercipta dari kedua kubu, disiplin lini pertahanan serta gemilangnya penampilan para penjaga gawang membuat skor tidak berubah.

Pemenang akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti. Dalam situasi penuh tekanan tersebut, para eksekutor Polres Toba tampil lebih tenang dan efektif. Mereka sukses mengonversi peluang menjadi gol dan memastikan kemenangan dengan skor 4-2.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan final sepak bola POR Polda Sumut bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah memperkuat soliditas dan kebersamaan seluruh personel dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

"Melalui Pekan Olahraga dan Rohani ini, Polda Sumut terus membangun semangat kebersamaan, jiwa korsa, dan soliditas antarsatuan. Nilai-nilai sportivitas yang ditunjukkan para peserta selama pertandingan mencerminkan semangat Bhayangkara Presisi yang senantiasa mengedepankan profesionalisme, integritas, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas," ujar Ferry.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Rohani merupakan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan, kesehatan jasmani dan rohani, serta semangat pengabdian seluruh personel Polri menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Menurutnya, semangat persaudaraan dan sportivitas yang terbangun selama pelaksanaan POR diharapkan menjadi energi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Final sepak bola yang berlangsung kompetitif dan penuh semangat tersebut menjadi penutup yang berkesan dalam rangkaian POR Polda Sumut 2026. Lebih dari sekadar perebutan gelar juara, ajang ini menjadi simbol kuatnya soliditas keluarga besar Polda Sumut dalam mewujudkan Polri yang semakin Presisi, profesional, dan dicintai masyarakat.

Temuan tersebut diperoleh melalui razia gabungan yang melibatkan aparat kepolisian, TNI, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dan pihak lapas.

OmbudsmanSumatera Utara menilai bahwa lapas/rutan merupakan tempat pembinaan terhadap para terpidana untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat jika masa hukumannya telah selesai.

Lapas/rutan seharus menjadi tempat steril dari potensi tindakan pidana baru, termasuk peredaran narkotika. Apa yang terjadi pada Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan adalah bukti nyata bahwa kalapas dan jajarannya gagal mengawasi, mengendalikan, dan memastikan sirkulasi barang dan orang masuk kedalam lapas.

Semestinya ada pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh lapas terhadap sirkulasi orang dan barang yang akan masuk dan keluar lapas.

Temuan 6,8 kilogram narkotika jenis ganja didalam lapas menujukan adanya standar operasional prosedur yang diabaikan oleh petugas, dan ini adalah cermin buruk tatakelola Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan.

Oleh karena itu Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara meminta Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan dan seluruh jajaranya.

Mengambill tindakan tegas terhadap semua oknum yang terlibat. Melakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan terhadap mobilitas orang dan barang kedalam dan keluar lapas, sehinggal peristiwa yang tidak kembali terulang. (Red/Tim)

Menurut Muhri, program yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administrasi atau pengurusan sertifikat semata. Lebih dari itu, program wajib halal merupakan upaya melindungi umat Islam agar dapat menjalankan syariat secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

"Jangan sampai sosialisasi yang dilakukan hanya menitikberatkan pada kewajiban sertifikasi halal. Esensi utamanya adalah melindungi umat Islam agar terjaga hubungan ibadahnya kepada Allah SWT melalui konsumsi produk yang benar-benar halal," ujar Muhri kepada wartawan di Medan, Jumat (5/6/2026).

Muhri menilai, pelaksanaan program wajib halal berpotensi kehilangan makna apabila hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah sertifikat tanpa memperhatikan substansi kehalalan yang sesungguhnya.

Ia mengingatkan bahwa konsep halal tidak hanya menyangkut bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup proses produksi, tempat pengolahan, wadah penyimpanan hingga lingkungan yang mendukung terjaganya standar halal sesuai syariat Islam.

"Jangan semua ditoleransi hanya demi mengejar target. Ketentuan halal bukan sekadar legalisasi administrasi. Bahan harus halal, prosesnya harus halal, tempatnya harus halal, bahkan lingkungan yang mendukungnya juga harus diperhatikan," tegasnya.

Muhri mengaku khawatir apabila implementasi program wajib halal tidak dikawal secara serius oleh masyarakat, khususnya umat Islam yang menjadi pihak paling berkepentingan.

Menurutnya, pemahaman yang keliru dapat membuat program tersebut kehilangan tujuan utama yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelaku usaha, organisasi keagamaan, akademisi hingga pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait standar halal yang benar.

"Saya berharap umat Islam kompak dan memiliki pemahaman yang sama tentang apa saja yang harus dipenuhi dalam program wajib halal Oktober 2026. Ini bukan hanya soal aturan negara, tetapi juga soal menjaga nilai-nilai ibadah dan kepercayaan umat," pungkasnya.

Tim Unit Polsatwa K-9 Dit Samapta Polda Sumut yang dipimpin Kasubsatgas Kompol Cahyandi melaksanakan patroli serta pengawasan di sejumlah titik strategis stadion sejak sebelum pertandingan dimulai. Seekor satwa K-9 spesialis deteksi narkotika bernama Cyrila turut diterjunkan untuk membantu mendeteksi potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya turnamen internasional tersebut.

Patroli dilakukan secara menyeluruh di area stadion dan lingkungan sekitarnya menjelang pertandingan Brunei Darussalam melawan Malaysia pada sore hari. Pengamanan kemudian dilanjutkan hingga laga malam yang mempertemukan Singapura kontra Thailand.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengerahan Unit K-9 merupakan bagian dari strategi pengamanan berlapis yang diterapkan Polda Sumut dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 2026 di Kota Medan.

Menurutnya, kehadiran Unit K-9 tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pengamanan, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menciptakan rasa aman bagi pemain, ofisial, panitia, maupun masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan.

"Polda Sumut berkomitmen memastikan setiap pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran Unit K-9 merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman kepada seluruh peserta dan penonton," ujarnya.

Ferry menambahkan, hingga pelaksanaan pengamanan berlangsung, situasi di Stadion Teladan dan sekitarnya terpantau aman, tertib, dan terkendali. Seluruh personel pengamanan akan terus bersiaga selama rangkaian turnamen berlangsung.

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menjunjung tinggi sportivitas, serta mendukung jalannya turnamen dengan semangat persaudaraan. Dengan kolaborasi semua pihak, Piala AFF U-19 2026 dapat berjalan sukses dan menjadi kebanggaan bagi Sumatera Utara," pungkasnya.

Pengamanan yang melibatkan Unit K-9 ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumut dalam menghadirkan rasa aman selama perhelatan sepak bola tingkat ASEAN tersebut, sekaligus memastikan Stadion Teladan menjadi venue yang nyaman bagi seluruh peserta dan penonton.