Terpantau Mobil yang sudah dimodifikasi serta Djerigen berjejer untuk mengisi solar subsidi, pihak SPBU Batang Toru diduga kuat 'bermain' dengan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Terlihat operator di SPBU tersebut nekad menjual solar subsidi pemerintah secara terang-terangan."

Pantauan awak media, sejumlah Mobil sudah dimodifikasi, dan diperkirakan mampu menampung 2000 liter solar subsidi.

SPBU nakal ini berada di Jalan Batang Toru-Sibolga (Aek Pining), Kecamatan Batang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Modus operandi para Pelaku biasanya berkerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk melakukan pembelian berulang mengunakan kendaraan yang di modifikasi, menimbun stok, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi kepihak Industri atau pengecer.

Akibat Dampak kerugian Praktik ini diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan menyebabkan kelangkaan serta anteran panjang bagi masyarakat yang berhak.

Peran Penegak Hukum diduga kuat masih Lemah dalam pengawasan pendistribusi BBM Bersubsidi kepada Masyarakat, Penegak hukum yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajarannya.

Sebelumnya sejumlah awak Media tergabung Organisasi Pers (MOSI) gencar meminta pertanggung jawaban Kapolres Tapanuli Selatan terkait maraknya Praktik Mafia BBM Bersubsidi di wilayah Hukum Polres Tapanuli Selatan (PALUTA), Awak Media meduga ketidak profesional Kapolres AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., dalam mencegah para mafia BBM bersubsidi, yang nyata telah merugikan negara serta menghambat dalam roda perekonomian masyarakat.

Besar harapan masyarakat Kecamatan Batang Toru kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., serta PT Pertamina Putra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terkait banyaknya Praktik Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU 14.227.331 Batang Toru.

"Salah satu masyarakat menyampaikan baru dua hari ini" ada team audit datang menyidak SPBU ini, tetapi Praktik Penjualan Kepada Para Mafia BBM Bersubsidi kembali terjadi. ungkap masayarakat kepada Media.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa percepatan penyaluran anggaran desa harus segera direalisasikan agar pembangunan di tingkat desa dapat berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Bupati Dairi untuk menghadirkan capaian pembangunan yang nyata menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

"Seluruh pihak harus bergerak cepat dan bekerja ekstra agar proses penyaluran dana desa dapat segera tuntas," tegasnya di hadapan para peserta rapat.

Ia juga meminta para camat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif memantau sekaligus mendampingi pemerintah desa, khususnya dalam melengkapi dokumen persyaratan penyaluran. Disebut, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi program pembangunan di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Charles Bantjin menyampaikan bahwa batas akhir pengumpulan berkas ditetapkan paling lambat 10 Juni 2026 pukul 13.59 WIB. Tenggat waktu tersebut diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pihak agar proses administrasi tidak mengalami keterlambatan.

Di kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit juga meminta para camat terus membimbing aparatur desa di wilayah masing-masing, terutama dalam menindaklanjuti berbagai catatan dan penyesuaian yang diperlukan. Ia menekankan pentingnya akselerasi agar penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Rakor berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara pemerintah kabupaten dan para camat. Forum tersebut dimanfaatkan untuk memetakan berbagai kendala di lapangan sekaligus mencari solusi percepatan penyaluran anggaran desa demi mendukung kesejahteraan masyarakat Dairi.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Simon Tonny Malau, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rahmat Syah Munthe, serta para camat se-Kabupaten Dairi.

Ketua Satgas Percepatan Program MBG Dairi dalam kesempatan tersebut mengatakan program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan dan higienitas menjadi hal yang sangat penting, sehingga percepatan penerbitan SLHS harus menjadi perhatian bersama.

SLHS dikatakan Ketua Satgas bukan hanya dokumen administrasi, melainkan bentuk jaminan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Oleh karena itu, Wahyu Daniel Sagala mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga penerbitan SLHS bagi penyelenggara program MBG.

"Tantangan ke depan tidak hanya pada legalitas dan standar layanan, tetapi juga pada peningkatan cakupan penerima manfaat, khususnya Kelompok 3B SPPG. Untuk itu diperlukan strategi yang terintegrasi, kolaboratif, dan tepat sasaran," kata Ketua Satgas Percepatan Program MBG yang juga sebagai Wakil Bupati Dairi.

Atas hal tersebut, Ketua Satgas menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama diantaranya
memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, puskesmas, sekolah, pemerintah desa, dan pengelola SPPG. Memastikan validitas dan pemutakhiran data penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran.

Pendampingan dan pemenuhan persyaratan SLHS bagi seluruh penyelenggara MBG secara berkelanjutan.
Mendorong inovasi pelayanan dan optimalisasi potensi lokal dalam penyediaan bahan pangan pada program MBG sehingga meningkat perekonomian di Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dalam kegiatan tersebut menyampaikan jumlah SLHS yang terbit hingga hari ini sebanyak 10 SPPG dari 36 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Dairi termasuk 1 SPPG yang sedang disuspend. Sementara itu jumlah penerima manfaat, yang datanya di himpun dari SPPG se Kabupaten Dairi, diperoleh total penerima manfaat sebanyak 72.913 orang, terdiri dari 69.086 orang kelompok anak sekolah dan 3.827 orang kelompok 3B.

Selain itu, Henry Manik mengatakan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium makanan, minuman, dan peralatan makanan terhadap 18 SPPG, sedangkan untuk yang 8 SPPG pemeriksaannya direncanakan minggu depan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas jumlah sasaran kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, Balita), Ibu hamil sebanyak 1.630 orang, Ibu menyusui sebanyak 4.458 orang, dan Balita yang tidak sekolah PAUD sebanyak 16.948 orang.

Selanjutnya, kelompok 3B yang terlayani program MBG di Dairi, Ibu hamil sebanyak 303 orang (18,59%), Ibu menyusui sebanyak 707 orang (15,86%), Balita yang tidak sekolah PAUD sebanyak sebanyak 2.817 orang (16,62%).

Adapun 10 SPPG yang sudah terbit SLHS, yakni SPPG Bulu Duri, SPPG Tanah Pinem Desa Harapan, SPPG Dairi Lau Sireme, SPPG Tigalingga Tigalingga, SPPG Dairi Batang Beruh 2, SPPG Dairi Huta Rakyat, SPPG Dairi Lae Nuaha, SPPG Dairi Sidikalang 3, SPPG Dairi Tanah Pinem Kutabuluh, SPPG Dairi Lau Bagot.

Dalam permohonan Praperadilan tersebut, Irma Nasution yang didampingi kuasa hukumnya dari PBH Anak Bangsa Tabagsel, yakni RHa Hasibuan, Malinton Oloan Daulay dan Habib Lutfi Siregar, meminta agar permohonan praperadilan mereka diterima dan dikabulkan.

Sebagaimana diketahui, sidang Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Psp diajukan Irma Nasution bersama kuasa hukumnya dari PBH Anak Bangsa Tabagsel lantaran Polres Padangsidimpuan menghentikan penyelidikan terhadap laporan dugaan pembakaran rumah yang terjadi pada 15 Agustus 2025 lalu.

RHa Hasibuan usai agenda sidang pemeriksaan bukti surat, Rabu (20/5/2026), menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan bagian daripada penyidikan.

"Penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan. Bukan saya yang bilang itu, ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," jelas RHa Hasibuan.

Tidak hanya itu, kata RHa Hasibuan, dalam perkara tersebut Polres Padangsidimpuan diduga bersikap pasif dalam melakukan penyelidikan laporan pemohon selaku pelapor. Hal itu ditandai dengan sikap menunggu adanya saksi dari pihak pelapor atau pemohon, padahal menurutnya kepolisian memiliki kewenangan yang diberikan undang-undang untuk mengerahkan kemampuan dalam mengungkap peristiwa pidana.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan guna menghindari adanya peristiwa pidana susulan yang nantinya dapat merugikan pemohon dan keluarganya.

"Sebagai penegak hukum, penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan, siapa pun itu. Kami berharap hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, artinya tegak luruslah memberikan keadilan sesuai aturan," ujarnya.

Ia juga berharap majelis hakim yang menangani perkara tersebut dapat mengambil keputusan secara bijaksana dan profesional sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, suasana haru mewarnai ruang sidang saat agenda pemeriksaan saksi pada Kamis (21/5/2026). Orang tua pemohon, Suriaty Selian (60), yang hadir sebagai saksi mengaku masih mengalami trauma pasca peristiwa dugaan pembakaran rumah tersebut.

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Suriaty mengungkapkan dirinya masih merasa takut meninggalkan rumah, bahkan untuk melaksanakan ibadah salat ke masjid.

Pengakuan itu membuat suasana sidang sempat hening ketika Suriaty menceritakan ketakutan yang masih membayangi dirinya dan keluarga sejak peristiwa tersebut terjadi.

Adapun pada Jumat (22/5/2026), sidang dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak. Sementara agenda pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/5/2026) di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. (MN)

Publik kini menyoroti kinerja KapolresTapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara SH SIK MH, karena perkembangan penanganan perkara dinilai tertutup dan sulit dikonfirmasi.

Diketahui, dua orang terduga pelaku pelangsiran BBM subsidi jenis Bio Solar diamankan bersama satu unit mobil L300 BK 8415 CG pada Kamis, 14 Mei 2026.

Kendaraan tersebut diduga digunakan mengangkut solar menggunakan baby tank di Jalan Lintas Langga Payung–Gunung Tua, Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penangkapan itu terjadi hanya dua hari setelah aksi unjuk rasa Forum Masyarakat Markas Brigade Garda Kamtibmas Indonesia (MB-GKI) Kabupaten Padang Lawas Utara di depan Mapolres Tapsel, 12 Mei 2026.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat kepolisian membongkar praktik mafia BBM subsidi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Namun hingga kini, yang diproses hukum hanya sopir dan kurir lapangan. Sementara pihak yang diduga menjadi pemasok utama BBM subsidi ilegal, termasuk oknum pengelola SPBU, belum tersentuh penindakan.

Perwakilan forum masyarakat, Ongku Permohonan Harahap, mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali menyampaikan laporan resmi melalui Dumas Polres Tapsel terkait dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik distribusi ilegal BBM subsidi.

"Kami sudah serahkan data enam SPBU yang diduga terlibat sejak Maret 2026 dengan nomor 010/LAP/MB-GKI/III/2026. Tapi yang ditangkap hanya pembeli. Penyuplai besarnya aman. Ada apa?", tegas Ongku, pada Sabtu.(23/5/2026).

Enam SPBU yang dilaporkan tersebut antara lain:

- SPBU 14.229.329 Sitada-tada
- SPBU 14.227.259 Simpang Aek Milas
- SPBU 14.227.339 Hutaim Baru
- SPBU 12.229.319 Jalan SM Raja Paluta
- SPBU 15.227.054 Aek Suhat Tano Panggol Paluta
- SPBU 14.227.337 Aek Nauli/Aek Godang Paluta

Tim media juga mengaku mengalami kebuntuan saat mencoba meminta konfirmasi kepada Unit Tipiter Polres Tapsel. Dua kali kunjungan langsung tidak memperoleh jawaban resmi.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada penyidik hingga Kapolres juga disebut tidak mendapat respons.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Kasat Reskrim maupun KapolresTapanuli Selatan terkait perkembangan penyidikan maupun tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.

Sikap tertutup aparat penegak hukum tersebut memicu spekulasi publik mengenai dugaan adanya upaya melindungi jaringan mafia BBM subsidi yang beroperasi di wilayah Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara.

Padahal, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Forum masyarakat menyatakan akan segera melayangkan surat permohonan konfirmasi resmi kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Propam Polda Sumut, serta pihak Pertamina Regional Sumbagut guna meminta pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus tersebut.

"Kami minta Kapolres Tapsel tidak tinggal diam. Usut sampai ke hulu. Jika ada anggota yang tidak profesional atau sengaja menutupi, tindak tegas. BBM subsidi adalah hak rakyat miskin, bukan bancakan mafia," tutup Ongku.(Red/Tim)

"Pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, sekitar pukul 03.25 WIB, tim gabungan telah melakukan penindakan di tempat hiburan malam New Zone yang berlokasi di Kota Medan," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Kasus diungkap merupakan hasil kerja sama tim gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dipimpin Kombes Handik Zusen dan Satgas NIC yang dipimpin oleh Kombes Kevin Leleury. Dalam operasi tersebut, sebanyak 34 orang diamankan, terdiri atas pihak manajemen hingga pengunjung.

"Sebanyak 34 orang diamankan, terdiri dari owner (pemilik), manajer, staf, pengunjung dewasa, dan pengunjung anak di bawah umur," kata Brigjen Eko.

Selain itu, tim menyita sejumlah barang bukti narkoba dari lokasi kejadian. Namun Eko belum memerinci secara detil jenis dan jumlah narkotika yang ditemukan di kelab malam tersebut.

Seusai penggerebekan, petugas langsung melakukan tes urine terhadap seluruh orang yang diamankan. Hasilnya, sebagian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

"Terhadap 34 orang yang diamankan telah dilakukan cek urine, dan sebagian orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba," ungkap Eko.

Saat ini, 34 orang tersebut telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing pihak dalam peredaran atau penggunaan narkoba di lokasi tersebut.

"Selanjutnya terhadap para pihak yang diamankan tersebut dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

Acara tersebut diikuti oleh 12 sekolah tingkat SMA, yakni SMA Negeri 2 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Raya, SMA Swasta Teladan Pematangsiantar, SMA Swasta Metodist Pematangsiantar, SMA Plus Raya, SMA Swasta Asisi Siantar, SMA Swasta HKBP, SMA Negeri 1 Bandar, SMA Swasta Bintang Timur, SMA Negeri 4 Pematangsiantar, dan SMA Negeri 5 Pematangsiantar. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan yang menguji wawasan akademik dan pengetahuan umum.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Pematangsiantar beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan dari Polres Pematangsiantar, Polres Simalungun, Kodim Simalungun, BNNK Simalungun, serta BNNK Pematangsiantar. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan penuh terhadap kegiatan positif bagi generasi muda.

Selain itu, pihak Bank Indonesia juga turut hadir memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan pembinaan karakter pelajar. Para guru pendamping dari masing-masing sekolah juga terlihat aktif memberikan semangat kepada para siswa yang berlomba.

Ketua panitia dalam sambutannya menyampaikan bahwa lomba ini tidak hanya sekadar kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi siswa untuk berpikir kritis, cepat, dan tepat dalam menjawab berbagai pertanyaan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, penasehat KPKMRI bersama tim konsultan hukum juga memberikan edukasi singkat mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Materi tersebut disampaikan agar para pelajar memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Selama perlombaan berlangsung, suasana aula dipenuhi semangat dan ketegangan saat para peserta saling beradu cepat dalam menjawab pertanyaan. Dukungan dari para guru dan rekan satu sekolah turut menambah semarak jalannya acara.

Di akhir kegiatan, panitia berharap lomba cerdas cermat ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus meningkatkan prestasi serta menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Laporan : Bobby sihite

Darmawan mengatakan, gangguan sistem kelistrikan terjadi sejak tadi malam (Jumat 23/5/2026) dan berdampak pada sejumlah daerah seperti Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Kami atas nama PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh karena adanya gangguan sistem kelistrikan sejak tadi malam," kata Darmawan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Darmawan menjelaskan gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB. Setelah insiden itu terjadi, PLN langsung melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

"Gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB. Di saat itu kami langsung melaporkan kondisi ini kepada Kementerian ESDM melalui bapak Dirjen Ketenagalistrikan. Dan ini Kementerian ESDM selaku regulator sistem ketenagalistrikan," tuturnya.

Penyebab Listrik Padam Berjam-jam

Darmawan menjelaskan, indikasi awal gangguan kelistrikan massal di Sumatera dipicu gangguan cuaca pada ruas transmisi 275 KV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan itu membuat sistem transmisi keluar dari sistem kelistrikan Sumatera.

Akibatnya, terjadi guncangan pada sejumlah pembangkit listrik PLN. Di beberapa wilayah terjadi kelebihan pasokan listrik atau oversupply karena beban hilang secara tiba-tiba. Kondisi itu membuat frekuensi dan tegangan listrik naik sehingga pembangkit otomatis keluar dari sistem atau padam.

Namun di wilayah lain justru terjadi defisit daya akibat berkurangnya pembangkit. Frekuensi dan tegangan turun sehingga membebani pembangkit lain dan membuat sistem kelistrikan ikut lepas dari jaringan.

"Dan kami menyampaikan kondisi ini ternyata berlaku domino sehingga terjadi gangguan sistem ketenangan kelistikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara sampai ke Aceh. Dan ini adalah gangguan kelistikan yang cukup luas di wilayah Sumatera," jelas Darmawan.

Usai kejadian, PLN langsung mengerahkan seluruh tim untuk melakukan asesmen terhadap gardu induk dan sistem transmisi. Dalam waktu sekitar dua jam, sistem gardu induk dan transmisi disebut berhasil dipulihkan.

Darmawan menegaskan kondisi kali ini berbeda dengan gangguan kelistrikan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik seperti tower transmisi roboh dan jaringan terputus.

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menyalakan kembali pembangkit yang padam akibat efek domino tersebut. Prosesnya dimulai dari menyalakan pembangkit, menyambungkannya ke sistem transmisi melalui gardu induk, hingga melakukan sinkronisasi sistem.

PLN mengakui proses pemulihan tiap jenis pembangkit berbeda. Untuk pembangkit hidro dan gas, proses penyalaan dan sinkronisasi bisa dilakukan lebih cepat, yakni sekitar 5 hingga 15 jam.

Sementara itu, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara membutuhkan waktu lebih lama karena harus memanaskan air hingga menjadi uap sebelum sistem bisa dijalankan kembali secara bertahap.

Darmawan mengatakan sejak tadi malam PLN mulai menyalakan pembangkit hidro dan gas secara sistematis. Hasilnya, sejumlah wilayah di Sumatera bagian selatan, tengah, hingga utara mulai kembali mendapatkan aliran listrik.

"Sehingga kita melihat sebagian sistem di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, baik Sumatera utara maupun Aceh, mulai dari tadinya padang total, mulai muncul titik-titik di mana listrik sudah mulai menyala," tuturnya.

Meski begitu, pemulihan penuh masih membutuhkan waktu lantaran sebagian PLTU batu bara masih dalam proses persiapan untuk dinyalakan kembali dan disinkronkan dengan sistem kelistrikan Sumatera.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Anggaran LLDikti Wilayah I Tahun 2026 yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026.

Predikat Full CMS menjadi penanda bahwa LLDikti Wilayah I telah berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan kas negara secara menyeluruh, konsisten, dan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.

CMS (Cash Management System) sendiri merupakan sistem pengelolaan kas negara yang dirancang untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan satuan kerja pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran lembaga.

"Penghargaan ini bukan sekadar piagam. Ini adalah bukti nyata bahwa seluruh keluarga besar LLDikti Wilayah I bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi dalam mengelola keuangan negara. Amanah besar dalam melayani ratusan perguruan tinggi di Sumatera Utara harus dijawab dengan tata kelola yang bersih, tertib, dan akuntabel," ujarnya.

Ia menambahkan, apresiasi dari Kementerian Keuangan RI menjadi validasi bahwa LLDikti Wilayah I berada pada jalur tata kelola yang benar dan profesional.

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran LLDikti Wilayah I, Gunung Nasution, mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari proses panjang reformasi sistem keuangan internal.

"Sejak pertengahan 2023 kami mulai menerapkan sistem cashless, meski saat itu belum berjalan optimal. Berkat dukungan penuh pimpinan, Tim Perencanaan dan Keuangan, serta seluruh pegawai, pengelolaan kas kini jauh lebih tertib dan modern. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa usaha tidak mengkhianati hasil," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah I, Ahmad Subhan, yang menekankan pentingnya soliditas internal untuk mempertahankan prestasi tersebut.

"Kinerja keuangan yang baik tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kekompakan seluruh lini agar capaian ini terus terjaga menghadapi tantangan ke depan," ujarnya.

Di sisi lain, Narahubung Bidang Perencanaan dan Keuangan LLDikti Wilayah I, Muhammad Yamani, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem monitoring internal, serta budaya kerja berbasis data dan perencanaan jangka panjang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh sivitas LLDikti Wilayah I untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara demi mendukung pelayanan pendidikan tinggi yang lebih profesional, transparan, dan berkualitas di Sumatera Utara.

Menutup kegiatan tersebut, Prof. Saiful kembali menegaskan komitmennya agar LLDikti Wilayah I dapat menjadi percontohan nasional dalam tata kelola keuangan satuan kerja pemerintah.

"Saya bangga dan berterima kasih kepada seluruh tim, mulai dari perencanaan, keuangan, bendahara, hingga staf administrasi. Prestasi ini bukan akhir, tetapi tanggung jawab lebih besar untuk mempertahankan bahkan meningkatkan standar kita ke depan," tutupnya.

Percakapan yang viral di media sosial itu diduga mengarah pada upaya meminta akses khusus agar seorang siswa dapat diterima di SMA Negeri 3 Medan. Sosok yang disebut dalam percakapan tersebut diketahui menggunakan identitas sebagai Ketua Umum DPP Bobby Lovers.

Dalam tangkapan layar yang beredar, komunikasi awal dibuka dengan dalih silaturahmi kepada pejabat di lingkungan Dinas PendidikanSumatera Utara. Namun setelah tidak mendapat respons, percakapan berubah menjadi permintaan langsung terkait akses menuju pejabat bidang SMA.

"Mintak no kabig SMA la adinda. Anak saya mau masuk SMA 3. Anak saya yg no dua cwek," demikian isi pesan yang kini menjadi sorotan publik.

Kasus ini memicu kemarahan masyarakat karena dianggap mencederai prinsip keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru. Di saat ribuan siswa harus bersaing melalui jalur resmi dengan nilai dan persyaratan yang ketat, muncul dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik untuk membuka "jalur belakang".

Tak hanya itu, isu ini juga menyeret nama seorang figur berinisial RPS yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran keluarga gubernur serta pernah berada dalam Tim Eksistensi kepala daerah. Informasi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik patronase politik yang mencoba masuk ke wilayah birokrasi pendidikan.

Publik menilai, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar urusan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Lebih dari itu, kasus ini mencerminkan gejala rusaknya etika birokrasi, di mana akses kekuasaan diduga digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik.

"Ketika kedekatan politik dipakai untuk menekan birokrasi pendidikan, maka yang dirampas bukan hanya kursi sekolah, tetapi juga rasa keadilan masyarakat," ujar seorang aktivis pendidikan di Medan.

Publik kini menunggu sikap tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan proses penerimaan siswa baru tetap berjalan transparan dan bebas intervensi.

Desakan juga mengarah kepada aparat penegak hukum agar menelusuri dugaan penyalahgunaan pengaruh dalam proses pelayanan publik. Sebab jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan daerah dikhawatirkan akan semakin runtuh.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam percakapan yang beredar tersebut.

Menurut Ketua Umum DPP Fromper saat disampaikan kebeberapa wartawan pada Sabtu, (23/05/2026) banyaknya penduduk warga Medan Utara yang merasah resah atas maraknya perjudian yang megatasnamakan permainan ketangkasan judi tembak ikan yang dari hari semakin menjamur di wilayah Medan Utara dengan merek GBM99.

Ketua Umum DPP Fromper juga menyampaikan bahwa menjamurnya perjudian tembak ikan dengan merek GBM99 yang dikabarkan milik warga keturunan yang beranama "ASEN" dan dikelola oleh seorang wanita bernama "CICI", seakan bebas beroperasi sehingga menimbulkan kesan ada nya pembiaran terhadap aktivitas perjudian tersebut di tengah warga masyarakat Medan Utara.

Lanjutnya menurut Ketua Umum DPP Fromper menuturkan bahwa apa pun bentuk perjudian jelas akan menjurus kepada tindak kriminal lainnya, baik narkoba, pencurian maupun bentuk kejahatan lainnya.

"Makanya perjudian mesin tembak ikan harus dibubarkan dan diberantas habis oleh aparat penegak hukum. Inilah bentuk penyakit masyarakat yang membuat angka kriminalitas meningkat. Penegak hukum jangan hanya diam dan mebiarkan, harus cepat bertindak. Jangan sampai aparat terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran, karena hal ini akan membuat citra aparat terutama kepolisian dinilai buruk oleh masyarakat Medan Utara" ungkapnya.

Mengakhiri pernyataan dari Ketua Umum DPP Fromper seharusnya tidak ada lagi perjudian yang menjamur dan meresahkan masyarakat Kota Medan khususnya wilayah Medan Utara. Kami juga meminta jangan tebang pilih.

Sebelumnya diketahui bahwa aktivitas judi mesin tembak ikan di jumlah lokasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan kian hari kian menjamur. Fenomena yang dinilai dapat merusak generasi tersebut, sehingga membuat masyarakat berharap aparat dapat mengeber dan gerak cepat langkah dari penegak hukum.

Salah satu warga berinisial "MI" yang identitasnya tidak mau disebutkan menyampaikan kepada wartawan pada hari Jumat (22/05/2026), jika dilokasi tempat tinggalnya di Desa Helvetia, Pasar II, Judi Mesin Tembak Ikan bebas beraktivitas dan seakan tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Dia menyampaikan, Setiap hari judi tembak ikan tersebut selalu ramai pengunjung yang datang untuk bermain, Dengan adanya aktivitas tersebut membuat dirinya dan warga sekitarnya tidak lagi mendapatkan kenyamanan dilingkungan tempat tinggal.

"Saya dan warga disini berharap aparat penegak hukum segera dapat melakukan tindakan, Tolong kami Pak Kapolda di lingkungan tempat tinggal kami sudah tidak lagi mendapatkan kenyamanan" ungkap warga.

Dilokasi terpisah, Warga jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan berinisial "BD" mengeluhkan bebasnya aktifitas mesin judi tembak ikan dilingkungan tempat tinggal nya. Ia menyampaikan bahwa setiap hari dari siang sampai malam hari ramai di kunjungi pemain.

Meskipun warga resa atas aktivitas itu, namun tidak ada yang berani menutup lokasi perjudian tersebut, karena dikabarkan pemilik usaha judi tersebut merupakan sosok sangat yang dikenal luas.

"Warga disini tidak berani bg, sebab katanya pemilik usaha masin judi tembak ikan itu milik seorang ternama kalau tidak salah namanya Bos ASEN dan tangan kanan nya bernama CICI. Itulah bang saya berharap melalui media dapat menyampaikan keluhan kami warga disini yang sudah sangat meresahakan dengan aktivitas judi tembak ikan. Kami berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan datang dan segera menutup lokasi judi itu," harapnya.

Dari hasil investigasi DPP Fromper, Ternyata banyak menemukan sejumlah titik lokasi meja judi tembak ikan merek GMB99 diantaranya berada di Jalan Utama Gang Sawit Helvetia Pasar 8, Pasar 9 Lahan Garapan, Jalan Beringin Garapan Pasar 10, Simpang Martubung depan SPBU Pintu Warna Hijau, Jalan M. Basir Pasar 5, Jalan Serantai, Jalan Toucit, Jalan Benteng/Terjun Jembatan, Jalan inspeksi pinggir sungai ruko cat warna Orange, Jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan, Tanjung Mulia depan RS Mitra Medika, Jalan Simpang Kayu Putih berada diruko, Jalan Kebon Bunder Pasar V dan Jalan M. Basir Komplek Marelan Point.

Dirkrimum Polda Sumut Kombes Ricko Taruna Mauruh ketika dikonfirmasi melalui WhatssApp, Jumat (22/05/2026), hingga saat ini belum ada respon dan komentar. (Red/Tim).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan temuan pertama adalah mekanisme bantuan pemerintah di MBG. Dalam hal ini, BGN memandang tanggung jawab keuangan mereka selesai usai mengalirkan dana bantuan pemerintah ke yayasan.

"Padahal dalam praktiknya yayasan itu nanti harus dropping data lagi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur nanti juga harus membeli sumber untuk menjadi bahan baku dari para vendor dan pemasok," ujar Aminudin kepada awak media, dikutip Kamis (21/05/2026).

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan mekanisme banper ini membuat pergerakan di yayasan tidak terpantau. Terlebih, proses MBG tidak hanya berhenti usai penyaluran dana, melainkan terdapat penyiapan hingga distribusi makanan.

Hal ini juga yang kemudian diduga memicu munculnya praktik jual beli titik SPPG. Menurut KPK, BGN seharusnya memiliki mekanisme terkait dengan penyebaran dapur di wilayah yang nantinya menentukan jumlah kebutuhan dan titik keberadaan SPPG.

"Tapi tidak punya mereka BGN. Akhirnya yang terjadi itu banyak yayasan yang mendaftar itu berebut di wilayah-wilayah yang bagus, terutama di perkotaan gitu," kata Aida.

"Sementara di wilayah di kabupaten bahkan di 3T itu tidak ada gitu, tidak ada yang bersedia membangun di sana."

Dia juga mengatakan sudah membahas hasil kajian mengenai banper tersebut dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam pembahasan itu, KPK menyebutkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan mengkaji kembali mekanisme yang tengah berjalan.

"Kalau regulasi banper harusnya diberikan sekali kepada yayasan. Namun faktanya, kalau kita lihat model anggarannya MBG itu kan diberikannya reguler gitu, tiap 10 hari sekali," ujar Aida.

Selanjutnya, KPK menilai celah lainnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk mengelola SPPG yang terindikasi tidak transparan dan tidak berbasis pada meritokrasi. Mereka menduga rekrutmen ini didasarkan pada relasi hubungan atau kepentingan tertentu.

"Minimal satu SPPG itu ada kepala SPPG-nya, ada ahli gizinya, ada bagian keuangannya. Jadi minimal ada tiga atau empat. Proses rekrutmennya ini yang kami lihat tidak transparan dan ini tidak berdasar pada merit sistem," ujar dia.

Ketiga, praktik subkontraktor yayasan. Aida menjelaskan yayasan selaku mitra pemerintah tak selalu memiliki SPPG. Dalam hal ini, KPK melihat SPPG merupakan subkontraktor dari yayasan. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik lancung berupa jual beli titik SPPG, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman beberapa waktu lalu.

"Jadi yayasannya itu adalah yayasan A kemudian dia cari yang menawarkan katering-katering atau usaha-usaha rumah tangga untuk kemudian menjadikan mitranya untuk membangun dapur di sana. Itu mungkin bentuk jual beli titiknya di sana," ujar dia.

Konsultan Hukum KPKM-RI, Mindo Nainggolan, SH, menilai tindakan Pangulu Nagori Sejahtera tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) pemerintahan desa. Menurutnya, desa wajib mendukung kemajuan dan mengedepankan aturan administrasi yang berlaku.

"Kepala desa memiliki kewajiban mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk jaringan internet. Namun pelaksanaannya harus lewat koordinasi yang baik dan tidak menghambat kepentingan umum," tegas Mindo, Jumat (22/5/2026).

Mindo menjelaskan, jaringan wifi dan internet kini sangat dibutuhkan masyarakat untuk pendidikan, usaha, pelayanan publik, dan akses informasi digital. Karena itu, setiap program infrastruktur telekomunikasi harus didukung selama memenuhi ketentuan hukum dan administrasi.

Ia menegaskan, kepala desa tidak boleh bertindak sepihak tanpa dasar aturan yang jelas. Jika ada keberatan terhadap proyek, seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan koordinasi dengan perusahaan maupun instansi terkait.

"Pemerintah desa wajib menjaga iklim investasi dan pembangunan. Hambatan terhadap proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan desa," ujarnya.

Mindo meminta pihak terkait segera mengevaluasi kebijakan Pangulu Nagori Sejahtera. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan hukum.

Menurutnya, kepala desa sebagai pejabat publik harus memahami tugas dan fungsi sesuai SOP. Semua tindakan harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

"Jabatan kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan daerah. Diperlukan sikap bijaksana dan profesional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum," kata Mindo.

Di akhir pernyataannya, Mindo berharap pemasangan tiang optik PT Link Net di Nagori Sejahtera segera menemukan solusi terbaik. Ia menegaskan infrastruktur digital harus didukung demi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red/Tim)

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya memengaruhi pasar keuangan nasional, tetapi juga mulai berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat dan sektor usaha kecil menengah di Indonesia.

"Situasi pelemahan rupiah hari ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia. Ketika dolar AS terus menguat dan mata uang regional seperti ringgit Malaysia ikut mengalami penguatan, maka posisi rupiah semakin tertekan. Dampaknya bukan hanya dirasakan investor, tetapi langsung menyentuh rakyat kecil, pelaku UMKM, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok," ujar Bima Sadiropa Sijabat.

Berdasarkan perkembangan pasar keuangan terbaru pada perdagangan 21 Mei 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.652 hingga Rp17.738 per dolar AS. Bahkan dalam beberapa hari terakhir rupiah sempat menyentuh level Rp17.706 per dolar AS dan menjadi salah satu titik pelemahan terdalam sepanjang sejarah perdagangan rupiah.

Sementara itu, berdasarkan data kurs perbankan nasional terbaru, nilai tukar ringgit Malaysia berada di kisaran Rp4.388 hingga Rp4.618 per 1 ringgit Malaysia. Penguatan ringgit tersebut memperlihatkan adanya tekanan regional terhadap mata uang Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan signifikan. Pada pembukaan perdagangan 21 Mei 2026, IHSG tercatat melemah hingga 1,82 persen ke level 6.203 dan bahkan sempat bergerak turun lebih dalam ke area 6.181.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah ikut memengaruhi sentimen investor di pasar saham nasional.

Menurut Bima, pelemahan rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya tensi geopolitik dunia, serta perpindahan modal investor ke aset berbasis dolar menjadi penyebab utama penguatan dolar AS secara global. Sementara dari sisi domestik, tingginya kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan keluarnya arus modal asing membuat rupiah semakin rentan mengalami tekanan.

"Ketika investor global lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar AS, maka negara berkembang seperti Indonesia akan menghadapi tekanan besar terhadap nilai tukarnya. Ini yang sedang terjadi hari ini," jelasnya.

Ia menilai Bank Indonesia sejauh ini telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang, yakni menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah BI menaikkan suku bunga acuan, melakukan intervensi di pasar valuta asing, memperkuat transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga menjaga cadangan devisa merupakan kebijakan yang tepat untuk menahan tekanan terhadap rupiah.

Namun demikian, Bima menegaskan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia semata. Pemerintah pusat harus memperkuat sektor riil dan ekonomi domestik agar Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap faktor eksternal.

Menurutnya, terdapat beberapa langkah konkret yang perlu segera dilakukan agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam, antara lain:

1. Memperkuat produksi dan industri nasional agar ketergantungan impor berkurang.
2. Menjaga devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri. Memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional.
3. Mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
4. Meningkatkan kepercayaan investor melalui kepastian hukum dan stabilitas politik nasional.
5. Memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal antarnegara guna mengurangi dominasi dolar AS.

Bima juga mengingatkan bahwa apabila dolar AS terus mengalami kenaikan dan rupiah semakin melemah, maka dampaknya akan sangat luas terhadap masyarakat Indonesia. Harga barang impor akan meningkat, biaya produksi industri naik, harga BBM berpotensi terdorong, utang luar negeri pemerintah dan swasta membengkak, serta inflasi dapat semakin tinggi.

"Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Ketika bahan baku naik, ongkos produksi naik, tetapi daya beli masyarakat melemah, maka ekonomi rakyat akan mengalami tekanan berlapis. Ini yang harus diantisipasi sejak sekarang," katanya.

Ia menambahkan bahwa kondisi pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan penurunan IHSG menunjukkan adanya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan terukur agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

"Indonesia harus memperkuat fondasi ekonominya sendiri. Ketahanan pangan, energi, industri nasional, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas utama agar ekonomi nasional tidak mudah terguncang hanya karena tekanan mata uang asing. Negara tidak boleh hanya fokus menjaga angka pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan rakyat tetap mampu bertahan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu," tutup Bima Sadiropa Sijabat selaku Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan dan UMKM GMNI Jakarta Timur.

Penindakan dilakukan menggunakan kamera statis maupun perangkat ETLE Mobile Handheld yang dibawa langsung oleh petugas di lapangan, pada Jum'at.(22/05/2026).

Setiap pelanggaran yang terekam akan menjadi dasar penindakan tanpa harus menunggu razia konvensional di jalan raya.

Kasat Lantas Sri Lestari Widodo menegaskan bahwa surat konfirmasi tilang beserta bukti foto pelanggaran nantinya akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan.

"Surat konfirmasi tilang beserta bukti foto pelanggaran nantinya akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan," ungkapnya.

Penerapan ETLE ini menjadi sinyal bahwa aparat tidak lagi memberi ruang terhadap pengendara yang abai terhadap aturan lalu lintas.

Penggunaan helm, kelengkapan surat kendaraan, kepatuhan terhadap rambu, hingga larangan parkir sembarangan kini berada dalam pengawasan ketat sistem elektronik.

Masyarakat diminta tidak menganggap remeh kebijakan ini. Selain demi ketertiban kota, disiplin berlalu lintas juga menjadi faktor utama dalam menekan angka kecelakaan dan kemacetan di wilayah Kota Medan.(Red/Tim)

Kesatuan Aksi Mahasiswa Nusantara yang di ketuai oleh Khairuzzaman "Menilai bahwa praktik pungli bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, bahkan dapat dikategorikan sebagai pemerasan." tegasnya.

Khairuzzaman juga menambahkan "Bahasa Sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Lebih jauh lagi, pelaku pungli juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun Hukum Online Ombudsman Republik Indonesia." tambahnya

"Ironisnya, praktik seperti ini terjadi dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya bebas dari pungutan, khususnya pada institusi pendidikan negeri yang secara tegas dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat .Fakta ini menunjukkan adanya dugaan kuat pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memiliki kewenangan." terang Khairuzzaman

Kami menegaskan bahwa jika benar terjadi praktik pungli dalam proses pelantikan kepala sekolah, maka hal tersebut bukan hanya mencederai dunia pendidikan, tetapi juga mengkhianati amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bersih, adil, dan bermartabat.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Nusantara tidak akan tinggal diam. Kami menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, mengusut tuntas, dan menangkap siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik kotor yang merusak masa depan generasi bangsa.

Jika hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka mahasiswa akan berdiri di garis terdepan sebagai kontrol sosial. Kami akan terus mengawal, menyuarakan, dan melawan segala bentuk ketidakadilan di negeri ini.

Tangkap dan penjarakan mafia pendidikan!

Bersihkan dunia pendidikan dari praktik pungli!

"Mengacu pada hal diatas Kesatuan Aksi Mahasiswa Nusantara akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jum'at, 22 Mei 2026, dan pemberitahuan kegiatan tersebut telah secara resmi disampaikan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." tutup nya.

"Kami berharap apabila terdapat informasi maupun temuan terkait peredaran narkotika yang pengembangannya berasal dari wilayah lapas dan rutan, termasuk jika ada keterlibatan oknum pegawai, agar segera disampaikan kepada kami. Informasi tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi dan penindakan. Terima kasih atas dukungan dan perhatian semua pihak," demikian disampaikan dalam pernyataan resmi.

Saat ini pemerintah juga menegaskan bahwa prioritas utama adalah melakukan penertiban terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, baik di dalam maupun di luar lapas. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terus melakukan monitoring terhadap perkembangan dan pemberitaan terkait pemberantasan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Sebagai langkah konkret, sebanyak 2.284 narapidana kategori bandar narkotika dan warga binaan berisiko tinggi telah dipindahkan ke lapas dengan sistem pengamanan super maximum security. Penempatan dilakukan melalui pola one man one cell maupun three men one cell guna memutus jalur komunikasi serta jaringan peredaran narkotika yang diduga masih dikendalikan dari dalam lapas dan rutan.

Kehadiran berbagai pihak dalam agenda tersebut juga disebut menjadi bagian dari penguatan silaturahmi dan komitmen bersama agar masyarakat semakin yakin tidak ada pembiaran terhadap praktik peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah tersebut diharapkan menjadi pengingat bersama agar seluruh pihak terus menjaga integritas dan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Advokasi Jaguar, Bobby Sihite, menyampaikan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam melakukan pembenahan dan penindakan terhadap jaringan narkotika yang masih dikendalikan dari dalam lapas. Namun menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya menyasar warga binaan, melainkan juga sistem pengawasan internal secara menyeluruh.

Bobby menilai, mencuatnya penangkapan seorang anak magang yang menyeret nama lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar menjadi perhatian serius yang perlu didalami secara menyeluruh. Menurutnya, apabila terdapat keterkaitan dengan aktivitas di lingkungan lapas, maka hal itu dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap sistem pengamanan dan pengawasan.

"Kalapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, Pujiono, sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan terhadap situasi yang terjadi di lingkungan yang dipimpinnya. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus terulang," tegas Bobby.

Ia juga menyoroti persoalan telepon genggam ilegal yang selama ini kerap menjadi perhatian publik. Menurutnya, keberadaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas sering dikaitkan dengan dugaan pengendalian jaringan tertentu dari dalam.

"Peredaran narkotika dan telepon genggam ilegal di dalam lapas selama ini terus menjadi sorotan publik. Jangan sampai handphone masih menjadi primadona yang digunakan untuk mengelabui masyarakat dan dimanfaatkan sebagai alat komunikasi jaringan dari dalam lapas. Pengawasan harus diperkuat," ujarnya.

Bobby menambahkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan harus menjamin keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Bobby meminta Kementerian Imipas bersama pihak terkait melakukan evaluasi secara transparan terhadap sistem pengawasan, tata kelola, serta langkah pengamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar agar kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan tetap terjaga. (Red/Tim).

Hal inilah yang dialami Hasudungan Siahaan, warga Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, yang mempertahankan lahan milik udaknya (pamannya), Maju Siahaan, dari aktivitas alat berat jenis excavator yang diduga hendak merusak tanaman sawit di kebun tersebut.

Peristiwa itu berujung dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Hasudungan mengalami luka robek dan lebam di bagian bibir.

Didampingi penasihat hukumnya dari Law Office Yeesrel Gunadi Hutagalung, RHa Hasibuan menjelaskan, kliennya saat itu sedang menjaga kebun milik pamannya sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (20/5/2026).

Saat berada di lokasi, kata dia, datang beberapa orang ke kebun yang dijaga Hasudungan. Kedatangan mereka diduga berkaitan dengan aktivitas alat berat di lahan tersebut.

"Klien kami berusaha mempertahankan kebun milik pamannya agar tidak dirusak. Namun situasi justru berujung keributan," ujar RHa Hasibuan.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/208/V/2026/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, Hasudungan melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan ke Polres Tapanuli Selatan.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, awalnya pelapor menjaga kebun milik Maju Siahaan. Sekitar pukul 09.00 WIB, terlapor bersama beberapa orang mendatangi lokasi kebun.

Selanjutnya, pelapor disebut berusaha mengusir para terlapor dengan cara mendorong. Namun situasi berubah menjadi pertengkaran hingga berujung dugaan pengeroyokan.

Dalam laporan itu, salah seorang terlapor disebut mencekik pelapor sambil menampar wajah korban dan meninju bagian rahang. Tidak hanya itu, korban juga disebut mendapat sundulan dan sikutan ke arah badan sebelum para terlapor meninggalkan lokasi.

Akibat kejadian tersebut, Hasudungan mengalami luka robek di bagian bibir atas serta merasakan sakit di bagian tubuh lainnya.

Pihak kuasa hukum meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan pengeroyokan tersebut sekaligus menelusuri akar konflik lahan yang terjadi di kawasan transmigrasi Muara Manompas.

Menurut mereka, konflik lahan sawit di kawasan transmigrasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Kami berharap kepolisian bertindak profesional dan segera memanggil seluruh pihak yang terlibat agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar, yang berujung pertumpahan darah" tegasnya. (MN)

Upacara dipimpin Karoops Polda Aceh Brigjen Pol. Heri Heriyandi, S.I.K., selaku inspektur upacara, sekaligus membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Harkitnas bukan hanya momentum mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebangkitan bangsa di tengah tantangan era digital.

Mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", peringatan tahun ini menekankan pentingnya membina generasi muda agar memiliki karakter kebangsaan, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Pemerintah juga terus memperkuat pembangunan SDM melalui berbagai program strategis, termasuk perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS.

Melalui peringatan Harkitnas ke-118, Polda Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, memperkuat kepedulian terhadap generasi muda, serta bersama menjaga stabilitas kamtibmas demi Indonesia yang maju dan berdaulat.