Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Narkoba AKP Benny Apriyandi Siregar, SH, MH menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di Kecamatan Tualang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal SatresnarkobaPolres Siak bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan.

Aksi penindakan diawali pada Senin (12/10/2026) sekira pukul 23.30 WIB. Petugas berhasil menyergap seorang pria bertato/karyawan swasta berinisial DA alias Dedi (31) di pinggir Jalan Sederhana RT 006 RW 002, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang.

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan 2 paket sabu di genggaman tersangka. Penggeledahan berlanjut ke kendaraan tersangka, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BM 2684 YO. Di dalam dasbor motor, polisi menemukan botol bekas permen Happydent yang berisi 14 paket sabu siap edar. Total barang bukti sabu yang disita dari tersangka DA mencapai berat kotor 3 gram.

Dari hasil interogasi awal, DA mengaku bahwa barang haram tersebut ia peroleh dari dua nama lain, yakni AP alias Adit dan WK alias Windah. Hasil tes urine terhadap DA menunjukkan hasil positif mengonsumsi Amphetamine dan Metamfetamina.

Tidak berhenti pada tersangka DA, Tim Opsnal Polres Siak langsung melakukan pengembangan besar-besaran pada Selasa (13/10/2026) siang sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pipa Caltex Km. 4 RT 002 RW 001, Kelurahan Perawang.

Dalam penggerebekan di sebuah rumah kosong, petugas berhasil mencokok AP alias Adit (25), seorang oknum mahasiswa yang disinyalir kuat berperan sebagai bandar utama. Dari lokasi rumah kosong tersebut, ditemukan 13 paket sabu dan 2 butir pil ekstasi seberat 0,8 gram yang tergeletak di lantai.

Di lokasi yang berdekatan, tim juga mengamankan dua wanita berinisial RS alias S (32) dan WK alias W (28). Saat penggerebekan terjadi, tersangka RS terlihat panik dan berusaha membuang kantong plastik bening ke dalam kamar milik WK. Petugas yang sigap berhasil mengamankan kantong tersebut, yang ternyata berisi 9 paket sabu.

Secara keseluruhan, dari penggerebekan kedua ini polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu dengan berat kotor mencapai 43,6 gram dan 2 butir pil ekstasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap AP dan WK, keduanya mengakui bahwa seluruh pasokan narkotika tersebut didapat dari seorang pemasok berinisial AR, yang saat ini resmi ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Siak.

Adapun dari hasil pemeriksaan tes urine terhadap ketiga tersangka penangkapan kedua:

AP alias Adit: Positif Amphetamine, Metamfetamina, dan THC (Ganja).

WK alias Windah: Positif Amphetamine.

RS alias Sari: Negatif Amphetamine dan Metamfetamina (peran menguasai/membantu menyembunyikan barang bukti).

Atas perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Mapolres Siak guna proses hukum lebih lanjut.

Tersangka DA dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) sebagaimana diubah dengan UU RI No. 1 Tahun 2026. Sementara itu, kelompok tersangka AP, WK, dan RS dijerat pasal yang lebih berat, yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, bersama jajaran petugas pemasyarakatan dan disaksikan oleh unsur TNI dan Polri sebagai bentuk sinergi serta dukungan terhadap upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan handphone sitaan ke dalam akuarium berisi air garam sebagai langkah untuk memastikan perangkat tersebut tidak dapat digunakan kembali. Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan lapas.

Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud keseriusan jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban.

"Pemusnahan handphone hasil razia ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh aturan di lingkungan lapas dilaksanakan dengan baik. Kami akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif, pengawasan yang konsisten, serta sinergi dengan aparat penegak hukum demi mewujudkan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berintegritas," tegas Kalapas.

Sementara itu, perwakilan TNI dan Polri yang hadir menyaksikan kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas upaya penguatan keamanan yang dilakukan oleh jajaran Lapas Kelas IIA Bangkinang.

"Kami mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Sinergi dan koordinasi yang baik antara Lapas, TNI, dan Polri sangat penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kami berharap kerja sama ini terus terjaga dan semakin kuat ke depannya," ungkap perwakilan TNI dan Polri.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sinergi lintas instansi, serta mewujudkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, memberikan edukasi dengan mengusung pesan "Kenali Hukum, Pahami Konsekuensi, Lindungi Masa Depan." Dalam arahannya, Kalapas mengajak para pelajar untuk menaati aturan, menghormati hak orang lain, berpikir sebelum bertindak, bijak memilih pergaulan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Materi edukasi turut mengangkat tiga pesan penting, yaitu Stop Bullying, Stop Narkoba, dan Stop Pergaulan Bebas. Para pelajar diajak menumbuhkan empati, menjaga tutur kata dan sikap, menghargai sesama, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta membangun pergaulan yang sehat dengan menjunjung tinggi nilai moral dan tanggung jawab.

"Adik-adik adalah generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk meraih masa depan yang gemilang. Karena itu, kenali hukum, pahami konsekuensi dari setiap tindakan, hormati sesama, dan bijaklah dalam memilih pergaulan. Jadikan setiap keputusan sebagai langkah untuk terus belajar, berkembang, dan meraih cita-cita," pesan Alexander Lisman Putra.

Usai penyampaian materi, Kalapas mengajak para siswa berkeliling untuk mengenal lingkungan Lapas Kelas IIA Bangkinang serta berbagai program pembinaan yang dilaksanakan. Salah satunya adalah budi daya ikan lele, yang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian untuk mengembangkan keterampilan dan potensi warga binaan sebagai bekal agar dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat.

Melalui kunjungan langsung tersebut, para pelajar memperoleh pengalaman belajar yang memperkaya pemahaman tentang hukum, fungsi pemasyarakatan, serta pentingnya pembinaan dan pengembangan keterampilan. Kalapas juga menyampaikan apresiasi kepada para guru pendamping SMKN 1 Bangkinang Kota atas dukungan dalam menghadirkan pengalaman edukatif yang bermakna bagi para siswa.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus mendukung penanaman kesadaran hukum dan pembentukan karakter generasi muda. Dengan semangat Kenali Hukum, Pahami Konsekuensi, Lindungi Masa Depan, para pelajar diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, bijak dalam bertindak, menghargai sesama, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

​Di tengah klaim rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan utama yang unggul, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Pasien mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, salah satunya adalah fasilitas pendingin ruangan (Air Conditioner / AC) di ruang rawat inap yang sama sekali tidak berfungsi dengan baik atau tidak dingin, sehingga membuat pasien dan keluarga merasa tidak nyaman selama proses pemulihan.

​Keluhan ini memicu pertanyaan serius mengenai komitmen manajemen rumah sakit dalam menjaga standar mutu pelayanan publik, khususnya hak pasien untuk mendapatkan kenyamanan dan fasilitas yang layak sesuai dengan biaya atau jaminan kesehatan yang digunakan.

​Kronologi Keluhan Pasien (JS)

​Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pasien berinisial JS masuk ke RSUP H. Adam Malik untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Namun, alih-alih mendapatkan pemulihan di lingkungan yang higienis, sejuk, dan mendukung proses penyembuhan, JS justru dihadapkan pada ketidaknyamanan fasilitas ruangan.

​AC Tidak Berfungsi / Tidak Dingin: Suhu ruangan rawat inap dirasakan sangat panas dan pengap karena AC tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini tentu sangat menyiksa bagi pasien yang sedang dalam kondisi lemah atau rentan terhadap suhu panas.

​Keluhan Diabaikan: Pihak keluarga dilaporkan telah mencoba menyampaikan keluhan tersebut kepada petugas atau tenaga medis yang bertugas di ruangan, namun penanganan atau respons yang diberikan dinilai lambat dan tidak memberikan solusi yang memadai.

​Kondisi seperti ini mencerminkan adanya celah dalam pemeliharaan fasilitas (maintenance) sarana prasarana rumah sakit, yang seharusnya menjadi prioritas utama demi keselamatan dan kenyamanan pasien.

​Landasan Hukum: Hak Pasien dan Kewajiban Rumah Sakit

​Buruknya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele. Ada payung hukum yang tegas mengatur kewajiban pihak rumah sakit serta hak-hak mutlak yang harus didapatkan oleh setiap pasien.

​Berikut adalah undang-undang dan regulasi yang dilanggar apabila fasilitas rumah sakit diabaikan:

Pertama​, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 177 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

​Pasal 184 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang layak.

​Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

​Pasien pada dasarnya juga merupakan konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4 huruf a: Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

​Pasal 4 huruf c: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

​Pasal 7 huruf d: Kewajiban pelaku usaha (dalam hal ini manajemen rumah sakit) adalah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

​Pasal 4 huruf f: Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keprofesionalan.

Pasal 15 huruf c: Penyelenggara (rumah sakit pemerintah) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

​Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Terkait Standar Akreditasi Rumah Sakit

​Rumah sakit diwajibkan untuk menjamin fasilitas fisik, termasuk tata udara, kebersihan, dan fungsi sarana pendukung (seperti AC, tempat tidur, kamar mandi) selalu dalam kondisi siap pakai dan terpelihara dengan baik demi mencegah infeksi serta menjaga kenyamanan pasien.

​Tuntutan Tegas dan Evaluasi Menyeluruh

​Kasus yang dialami oleh pasien berinisial JS ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi Direktur Utama RSUP H. Adam MalikMedan beserta jajaran manajemen terkait. Rumah sakit rujukan nasional seharusnya menjadi contoh teladan dalam tata kelola fasilitas, bukan justru memicu kekecewaan publik akibat standar pelayanan yang diabaikan.

Masyarakat mendesak agar:

​Manajemen RSUP H. Adam Malik segera turun tangan melakukan perbaikan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas pendingin ruangan di ruang rawat inap.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dewan Pengawas RSUP H. Adam Malik memberikan sanksi administratif dan melakukan audit pelayanan terhadap unit-unit yang dikeluhkan.

​Pihak rumah sakit menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pasien berinisial JS dan keluarganya, serta menjamin kejadian serupa tidak terulang kembali kepada pasien lainnya.

​Pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional rakyat. Tidak boleh ada kompromi terhadap fasilitas yang tidak layak, terlebih di rumah sakit yang mengemban misi kemanusiaan dan pelayanan publik tingkat tinggi.

​Tim Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu hak jawab serta tindak lanjut resmi dari pihak manajemen RSUP H. Adam Malik Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asrendam XIX/TT, Kolonel Arh Antonius Andre Wira K., S.A.P., M.Si. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pemahaman dan pedoman teknis kepada satuan Yonif TP dalam melaksanakan program pembinaan di bidang peternakan dan pertanian sesuai dengan ketentuan serta kebijakan TNI AD khususnya dalam mengoptimalkan peran satuan di bidang ketahanan pangan.

Dalam sambutannya, Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo. S.A.P., M.M., CHRMP. Yang diwakili oleh Asrendam XIX/TT menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki arti penting bagi seluruh Yonif TP jajaran Kodam XIX/TT. Menurutnya, setiap satuan perlu memahami secara menyeluruh doktrin dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh TNI AD agar program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai sasaran, tujuan, dan ketentuan yang berlaku.

Beliau juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap Juknis Peternakan dan Juknis Pertanian sangat diperlukan agar setiap satuan dapat melaksanakan program-program yang telah ditetapkan secara terarah, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan optimal, dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tertib, pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan serta memberikan manfaat nyata bagi satuan dan masyarakat di wilayah binaan.

Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan dan kemampuan satuan Yonif TP, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional.

Melalui pengelolaan sektor pertanian dan peternakan yang terencana dan berkelanjutan, satuan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, sosialisasi ini diharapkan menjadi landasan bagi masing-masing Yonif TP dalam menindaklanjuti materi yang telah diterima melalui penyusunan rencana kegiatan, penyiapan sumber daya, pelaksanaan program sesuai petunjuk teknis, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Langkah tersebut penting agar pelaksanaan program tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kodam XIX/TT menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan TNI AD melalui penguatan kapasitas satuan Yonif TP di bidang pertanian dan peternakan.

Diharapkan seluruh satuan mampu mengimplementasikan doktrin dan petunjuk teknis secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD sekaligus berkontribusi dalam menyukseskan program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai — Bersama Rakyat, Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional (Pendam19)

Putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara, dengan Majelis Komisi menyimpulkan bahwa bukti yang diperiksa tidak cukup untuk membuktikan dugaan persekongkolan tender. Dengan demikian, para Terlapor dinyatakantidakterbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan dibacakan pada Selasa (13/10) di Ruang Sidang Erwin Syahril, Kantor KPPU, Jakarta. Majelis Komisi dipimpin oleh Eugenia Mardanugraha selaku Ketua Majelis, dengan anggota Hilman Pujana dan Mohammad Reza.**

Apresiasi tersebut disampaikan Adv Johanes silaen, yang menilai bahwa kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan lingkungan.

"Saya adv johanes silaen memberikan apresiasi terhadap langkah dan kehadiran jajaran kepolisian dalam merespons persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan konsisten dalam menegakkan hukum," ujar Adv Johanes Silaen.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, jajaran kepolisian di tingkat kewilayahan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk penyakit masyarakat yang memiliki unsur pelanggaran hukum.

Secara khusus, Adv johanes silaen memberikan perhatian terhadap peran Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan serta Kanit Jatanras Ipda B. Situngkir, S.H., bersama tim, dalam kegiatan di lokasi tersebut.

"Kami melihat bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat merupakan modal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, langkah-langkah kepolisian dalam menangani dugaan perjudian patut mendapatkan dukungan, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas johanes.

Ia menambahkan, pemberantasan perjudian tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penindakan sesaat. Diperlukan konsistensi, tindak lanjut, serta langkah pencegahan agar aktivitas serupa tidak kembali berkembang dan meresahkan masyarakat.

Sebagai organisasi yang mendorong pengawasan publik dan penegakan hukum, johanes silaen juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat melalui saluran resmi apabila mengetahui dugaan praktik perjudian di lingkungannya.

Menurut johanes, masyarakat tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga aparat dapat melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah hukum berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

"Kami mendukung penuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Namun, dukungan masyarakat juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Johanes menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan bukan sekadar bentuk pujian kepada institusi kepolisian, melainkan juga dorongan agar pelayanan dan penegakan hukum terus ditingkatkan.

Kepercayaan publik akan semakin kuat ketika masyarakat melihat bahwa laporan dan persoalan di lingkungannya ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Johanes berharap Polres Simalungun beserta seluruh jajaran terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan, mencegah penyakit masyarakat, dan menindak dugaan tindak pidana secara profesional.

"Bagi kami, polisi yang hadir bersama masyarakat adalah bagian penting dari terciptanya rasa aman. Kami mendukung langkah positif kepolisian dan berharap komitmen ini terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat luas," tutup johanes.

Johanes menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan konsisten demi terwujudnya Simalungun yang aman, tertib, serta kondusif. (Red/Tim)

Apresiasi tersebut disampaikan melalui Bobby Sihite, Koordinator Bidang Investigasi dan Intelijen KPKM RI, yang menilai bahwa kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan lingkungan.

"Kami dari KPKM RI memberikan apresiasi terhadap langkah dan kehadiran jajaran kepolisian dalam merespons persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan konsisten dalam menegakkan hukum," ujar Bobby Sihite.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, jajaran kepolisian di tingkat kewilayahan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk penyakit masyarakat yang memiliki unsur pelanggaran hukum.

Secara khusus, KPKM RI memberikan perhatian terhadap peran Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan serta Kanit Jatanras Ipda B. Situngkir, S.H., bersama tim, dalam kegiatan di lokasi tersebut.

"Kami melihat bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat merupakan modal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, langkah-langkah kepolisian dalam menangani dugaan perjudian patut mendapatkan dukungan, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Bobby.

Ia menambahkan, pemberantasan perjudian tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penindakan sesaat. Diperlukan konsistensi, tindak lanjut, serta langkah pencegahan agar aktivitas serupa tidak kembali berkembang dan meresahkan masyarakat.

Sebagai organisasi yang mendorong pengawasan publik dan penegakan hukum, KPKM RI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat melalui saluran resmi apabila mengetahui dugaan praktik perjudian di lingkungannya.

Menurut Bobby, masyarakat tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga aparat dapat melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah hukum berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

"Kami mendukung penuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Namun, dukungan masyarakat juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Bobby menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan KPKM RI bukan sekadar bentuk pujian kepada institusi kepolisian, melainkan juga dorongan agar pelayanan dan penegakan hukum terus ditingkatkan. Kepercayaan publik akan semakin kuat ketika masyarakat melihat bahwa laporan dan persoalan di lingkungannya ditangani secara serius dan berkelanjutan.

KPKM RI berharap Polres Simalungun beserta seluruh jajaran terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan, mencegah penyakit masyarakat, dan menindak dugaan tindak pidana secara profesional.

"Bagi kami, polisi yang hadir bersama masyarakat adalah bagian penting dari terciptanya rasa aman. Kami mendukung langkah positif kepolisian dan berharap komitmen ini terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat luas," tutup Bobby Sihite.

KPKM RI menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan konsisten demi terwujudnya Simalungun yang aman, tertib, serta kondusif. (Red/Tim)

Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat. Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri, memperkuat komitmen, serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

"Selamat atas kenaikan pangkat yang diraih. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam bekerja. Jadikan amanah ini sebagai penyemangat untuk terus belajar, berkembang, serta memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Alexander Lisman Putra.

Menurut Kalapas, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang semakin profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, kenaikan pangkat diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian merupakan kesempatan untuk terus bertumbuh, memperkuat semangat kebersamaan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi.

Keluarga besar Lapas Kelas IIA Bangkinang mengucapkan selamat dan sukses atas kenaikan pangkat yang diraih. Semoga senantiasa amanah, terus berprestasi, dan semakin bersemangat dalam mengukir pengabdian terbaik bagi Pemasyarakatan.

Dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis, kegiatan ini menjadi sarana bagi para santri untuk membiasakan diri menjalankan ibadah sunah sekaligus mempererat tali silaturahmi dalam suasana yang penuh kekhusyukan.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Kelas IIA Bangkinang, Arian Adibowo, turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan.

Arian Adibowo menyampaikan bahwa pembiasaan ibadah memiliki peran penting dalam menumbuhkan keimanan, kesabaran, kedisiplinan, serta membentuk pribadi yang semakin baik.

"Melalui kegiatan puasa sunah Senin-Kamis dan buka puasa bersama ini, kami berharap para santri dapat terus memperkuat keimanan dan ketakwaan, menumbuhkan rasa syukur, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembinaan ini menjadi bekal berharga untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus berkomitmen menghadirkan pembinaan keagamaan yang humanis, religius, dan bermakna. Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat semakin memperkuat semangat para santri dalam menjalankan ibadah, memperdalam pemahaman agama, serta mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman kembali ini menjadi bagian dari upaya RutanDumai menjaga produktivitas lahan SAE secara berkelanjutan. WBP turut dilibatkan dalam proses pengelolaan lahan, mulai dari persiapan, penanaman, perawatan hingga nantinya memasuki masa panen.

Melalui keterlibatan tersebut, kegiatan pertanian tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi WBP dalam mengembangkan keterampilan dan etos kerja. Bekal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Kepala RutanDumai, Enang Iskandi mengatakan keberlanjutan program pertanian di lahan SAE merupakan bentuk komitmen RutanDumai dalam mengembangkan pembinaan yang produktif dan memberikan manfaat nyata.

"Lahan SAE akan terus kami optimalkan sebagai ruang pembinaan yang produktif. Penanaman Kembali ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan kepada WBP agar mereka memiliki bekal yang dapat dikembangkan setelah kembali ke masyarakat," ujar Enang.

Dengan kembali ditanaminya lahan SAE, RutanDumai memastikan siklus pemanfaatan lahan tetap berjalan. Program pertanian ini juga menjadi bagian dari langkah Lapas untuk mendorong pembinaan kemandirian yang berkelanjutan sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

Tak hanya soal pengupahan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan ini juga dinilai belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber di lapangan, pekerja di perusahaan tersebut menerima upah bulanan yang berada di bawah angka UMK Deli Serdang yang telah ditetapkan sebesar Rp4.041.543 per bulan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/908/KPTS/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Selain masalah upah, tersampaikan pula kekhawatiran terkait belum optimalnya penerapan K3 di lingkungan kerja perusahaan, termasuk ketersediaan fasilitas pelindung diri, prosedur keselamatan, serta pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar

A. Terkait Pengupahan

PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023) — Pasal 23 ayat (3):
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum."

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) — Pasal 88 ayat (1):
"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU — menguatkan ketentuan bahwa upah minimum adalah batas terendah yang wajib dipatuhi setiap perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Upah: Berdasarkan UU No. 13/2003 Pasal 185, pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, hingga denda paling banyak Rp100.000.000,-.

B. Terkait Penerapan K3

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja — Pasal 3:

"Pengusaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menyediakan alat pelindung diri yang sesuai."

PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) — mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 yang terencana, terukur, dan dievaluasi secara berkala.

Permenaker No. 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) — mewajibkan perusahaan membentuk P2K3 sebagai wadah kerja sama pengusaha dan pekerja dalam upaya peningkatan K3 di tempat kerja.

UU No. 13/2003 Pasal 86 ayat (1):

"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas:

(a) Keselamatan dan kesehatan kerja;"

Sanksi Pelanggaran K3: Berdasarkan UU No. 1/1970 Pasal 16, pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-.

Penggerebekan dipimpin Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H. Petugas menyita empat paket kecil sabu dengan berat bruto 0,61 gram, satu pipa pirex, dan dua alat isap bong.

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial P (48), S (33), IT (35), dan S (39). Seluruhnya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut disebut diperoleh dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan Amok. Petugas telah melakukan pencarian di sekitar lokasi, tetapi yang bersangkutan belum ditemukan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan di lokasi yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberantas narkoba dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkotika," ujar Fery Kusnadi.

Usai penggerebekan, petugas turut memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat bersama tim pemberantasan BNNK Deli Serdang dan Sekretaris Desa Emplasmen Kualanamu. Warga setempat menyambut positif penindakan tersebut.

Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan Amok. Keempat pria yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti. (Red/Tim)

Berdasarkan informasi yang diterima awak media, kegiatan parkir di lokasi tersebut diduga direkomendasikan oleh Manager Mr. DIY William Iskandar, Mujib Kurniawan, dan disebut mendapat persetujuan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang dipimpin Dr. M. Agha Novrian S., S.TP., M.Si. Namun, dasar perizinan, bentuk persetujuan, serta kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan parkir tersebut masih perlu diklarifikasi.

Persoalan ini menjadi penting karena trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Apabila area tersebut digunakan untuk parkir kendaraan hingga menghalangi jalur pedestrian, masyarakat berpotensi kehilangan akses yang aman dan terpaksa berjalan di badan jalan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Diduga Ganggu Fungsi Trotoar dan Drainase

Penggunaan area di atas parit yang ditutup beton sebagai tempat parkir juga perlu ditinjau dari aspek fungsi drainase, akses pemeliharaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang jalan. Penutupan saluran tidak serta-merta menjadikan area tersebut bebas dimanfaatkan untuk kepentingan parkir.

Secara regulasi, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Sementara itu, Pasal 275 ayat (1) mengatur sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Penerapan ketentuan tersebut terhadap kondisi di lokasi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian otoritas berwenang. Selain itu, penggunaan ruang milik jalan dan area drainase perlu diperiksa berdasarkan ketentuan teknis serta peraturan daerah yang berlaku.

BapendaMedan Diminta Buka Dasar Pengelolaan Parkir

Keberadaan kegiatan parkir di kawasan usaha tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan lokasi, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta mekanisme penetapan dan pemungutan retribusi atau pajak yang relevan.

Bapenda Kota Medan perlu memberikan penjelasan mengenai apakah terdapat persetujuan atau rekomendasi resmi terkait kegiatan tersebut, apa dasar hukumnya, dan apakah lokasi parkir telah melalui pemeriksaan instansi teknis yang berwenang.

Klarifikasi ini penting agar tidak muncul dugaan bahwa fasilitas publik dapat dialihfungsikan untuk kepentingan usaha tanpa prosedur dan pengawasan yang jelas.

Konfirmasi Belum Mendapat Tanggapan

Pada 10 Oktober 2026, awak media mengaku telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, serta Kepala Bapenda Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian S., S.TP., M.Si., terkait dugaan penggunaan trotoar dan area di atas parit sebagai tempat parkir tersebut.

Hingga berita ini disusun, menurut keterangan awak media, kedua pihak belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan. Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang diberitakan.

Awak media juga perlu meminta penjelasan langsung dari Mujib Kurniawan selaku Manager Mr. DIY William Iskandar mengenai dugaan rekomendasi penggunaan lokasi parkir, termasuk dasar pertimbangan dan perizinan yang dimiliki.

Publik menunggu penjelasan terbuka dari pihak Mr. DIY, Bapenda Kota Medan, dan instansi teknis terkait. Pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan area tersebut sesuai aturan, tidak mengganggu fungsi drainase, serta tetap menjamin hak dan keselamatan pejalan kaki.

Berita ini disusun sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya meminta transparansi atas penggunaan fasilitas publik. Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebutkan tetap terbuka untuk dimuat sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang. (Red/Tim)

Dalam tausiahnya, Alexander Lisman Putra menyampaikan bahwa keimanan tidak hanya tercermin melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap, tutur kata, kesabaran, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi landasan dalam membangun kepribadian yang berakhlak mulia.

Kalapas juga mengajak warga binaan untuk memanfaatkan masa menjalani pidana sebagai momentum memperkuat hubungan dengan Tuhan, memperdalam pemahaman agama, serta menumbuhkan kesadaran untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Menurutnya, setiap kesempatan dapat menjadi langkah bermakna untuk membangun masa depan yang lebih baik.

"Jadikan masa pembinaan ini sebagai kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memperkuat keimanan, dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Teruslah belajar, menjaga sikap, menumbuhkan kesabaran, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, ketika kembali ke tengah keluarga dan masyarakat nanti, saudara-saudara dapat menjadi pribadi yang lebih matang, berakhlak baik, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar," pesan Alexander Lisman Putra.

Lebih lanjut, Kalapas menekankan pentingnya menjaga semangat dan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan. Perubahan positif dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membiasakan diri beribadah, menghormati sesama, menjaga perkataan, serta membangun sikap yang bertanggung jawab.

Melalui pesan tersebut, warga binaan diharapkan semakin termotivasi untuk menjadikan pembinaan sebagai ruang pengembangan diri, penguatan spiritual, dan pembentukan karakter. Bekal keimanan dan kepribadian yang baik diharapkan dapat menjadi pegangan dalam menata kehidupan serta membangun hubungan yang harmonis bersama keluarga dan masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

Lapas Kelas IIA Bangkinang terus berkomitmen menghadirkan pembinaan yang humanis dan berkelanjutan guna mendukung terbentuknya warga binaan yang beriman, berakhlak mulia, berkepribadian positif, serta siap kembali ke tengah masyarakat dan berkontribusi dalam lingkungan sosial.

Perkuat Iman, Bangun Kepribadian, Tebarkan Kebaikan untuk Masa Depan.

Kapolsek Kepenuhan IPTU Jonnes, S.H., bersama Puskesmas Kepenuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap 16 peserta binaan pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di Aula Bhayangkari Mako Polsek Kepenuhan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Puskesmas Kepenuhan H. Faisal, S.K.M., M.M., serta para Kanit Polsek Kepenuhan. Pemeriksaan juga menyasar personel Polsek Kepenuhan.

Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, triple eliminasi, screening kesehatan jiwa, pemeriksaan sputum, gula darah, profil lipid LDL dan HDL, serta asam urat.

Kapolsek Kepenuhan IPTU Jonnes mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari pembinaan menyeluruh untuk mendukung proses pemulihan para peserta binaan.

"Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk perhatian dan pendampingan. Kita ingin memastikan para peserta binaan mendapatkan pembinaan secara menyeluruh, termasuk dari aspek kesehatan," ujar IPTU Jonnes.

Selain pemeriksaan medis, peserta binaan juga diberikan edukasi mengenai pola hidup sehat serta pentingnya menjauhi kembali penyalahgunaan narkoba.

Pemeriksaan kesehatan tersebut akan dilakukan secara berkala melalui kerja sama Polsek Kepenuhan dan Puskesmas Kepenuhan.

Program pembinaan Kapolsek Kepenuhan mengedepankan pendekatan humanis, keagamaan, kekeluargaan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga serta tenaga kesehatan.

Melalui program tersebut, Polsek Kepenuhan berupaya membantu para peserta binaan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, mandiri, produktif serta kembali berperan positif di tengah masyarakat. (Humas Polres Rohul)

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ideologi, membangun karakter pejuang serta menyatukan simpul-simpul mahasiswa diwilayah Jakarta Timur. Mengusung tema "Menciptakan Anggota GMNI yang Berideologi dan Bermental Pejuang dalam Era Digitalisasi untuk Menjawab Tantangan Zaman".

Kegiatan ini diarahkan untuk mencetak anggota yang memiliki pemahaman ideologi yang kuat, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan zaman melalui gerakan intelektual juga perjuangan yang berpihak kepada rakyat terutama kaum marhaen. PPAB Raya ini juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman anggota baru terhadap sejarah, ideologi, nilai perjuangan, serta mekanisme organisasi GMNI.

Ditengah perkembangan era digitalisasi, kader GMNI dituntut tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan tetapi juga memiliki ketajaman berpikir kritis, kepekaan sosial dan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, PPAB RayaGMNI se-Kota Jakarta Timur menghadirkan sejumlah pemateri yang membawakan materi ideologis, organisatoris, hingga teknis gerakan. Materi-materi tersebut disusun untuk membangun fondasi kaderisasi yang komprehensif bagi anggota baru. Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut meliputi:

1. Ke-GMNI-an, disampaikan oleh Dzakwan Falih (Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC GMNIJakarta Timur).
2. Kesarinahan, disampaikan oleh Feronika Nurlat Latbual (Sekretaris DPC GMNIJakarta Timur).
3. Marhaenisme dan Nasionalisme, disampaikan oleh Luhut Situmorang (Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional DPP GMNI).
4. Manajemen Aksi, disampaikan oleh Batara Budiono Siburian (Demisioner Sekretaris DPC GMNIJakarta Timur).
5. Muatan Lokal, disampaikan oleh Jeremy Andsent (Bendahara DPC GMNIJakarta Timur).
6. Manajemen Organisasi, disampaikan oleh Jansen Henry Kurniawan (Ketua DPC GMNIJakarta Timur).

Rangkaian materi tersebut menjadi bekal bagi anggota baru untuk memahami GMNI bukan sekadar sebagai organisasi kemahasiswaan melainkan sebagai wadah pembentukan karakter, penguatan ideologi, dan pengembangan kapasitas intelektual dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan nasional serta keadilan sosial.

Dalam sambutan penutupan, La Ode Muhammad Firmansyah selaku Ketua Panitia Pelaksana menegaskan bahwa PPAB RayaGMNI se-Kota Jakarta Timur merupakan bentuk itikad baik dari Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) se-Kota Jakarta Timur untuk membersamai DPC GMNIJakarta Timur dalam membesarkan organisasi. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari semangat kebersamaan dan dukungan berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam menyukseskan seluruh rangkaian acara.

"PPAB Raya se-Kota Jakarta Timur ini merupakan itikad baik dari DPK-DPK se-Kota Jakarta Timur untuk membersamai DPC GMNIJakarta Timur dalam membesarkan panji-panji GMNI di Kota Jakarta Timur. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan ini". Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut harus terus dirawat dan ditransformasikan menjadi kerja-kerja organisasi yang nyata. Kaderisasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi harus dilanjutkan melalui pendampingan, pengembangan kapasitas anggota, serta penguatan organisasi di setiap komisariat.

Sementara itu, Ketua DPC GMNIJakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan dalam sambutan penutupan menyampaikan bahwa PPAB Raya merupakan salah satu langkah strategis untuk menyatukan simpul-simpul gerakan dari berbagai kampus di Jakarta Timur.

Ia mengajak seluruh anggota DPC GMNIJakarta Timur untuk menghidupkan semangat samenbundeling van alle revolutionaire krachten, yakni penghimpunan atau penyatuan seluruh kekuatan revolusioner sebagai landasan untuk membangun persatuan gerakan dan memperkuat perjuangan bersama.

PPAB Raya se-Kota Jakarta Timur ini merupakan langkah DPC GMNIJakarta Timur untuk menyatukan simpul-simpul gerakan dari tiap kampus. Kita harus mampu merapatkan barisan, memperkuat konsolidasi, dan membangun kekuatan bersama melalui semangat samenbundeling van alle revolutionaire krachten.

Kembali mengingatkan bahwa GMNI harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, memiliki kualitas intelektual, berkarakter, serta mempunyai orientasi perjuangan yang jelas. Menurutnya, organisasi tidak boleh justru menghasilkan kader yang kontraproduktif, kehilangan arah, atau berhenti berkembang setelah menjadi anggota.

Ia menegaskan bahwa setiap anggota baru harus menjadikan GMNI sebagai ruang untuk terus belajar, menempa diri, memperluas wawasan, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan maupun kemampuan berpikir kritis. Jangan sampai GMNI justru menghasilkan kader yang kontraproduktif dan tidak tahu arah, saya mengajak seluruh anggota baru untuk benar-benar berproses di GMNI dan terus meng-upgrading diri.

Sebab sia-sia ber-GMNI kalau tidak ada kualitas diri yang dibangun karena GMNI itu laboratorium berproses untuk menciptakan intelektual movement yang punya arah jelas bukan kerumunan gerombolan tanpa arah. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kaderisasi GMNI harus berorientasi pada pembentukan manusia merdeka yang memiliki kesadaran ideologis, kecakapan intelektual, serta keberpihakan terhadap kaum Marhaen. Keanggotaan tidak cukup dimaknai sebagai identitas formal, melainkan harus diwujudkan melalui proses belajar, pengabdian, dan perjuangan yang berkelanjutan.

Setelah rangkaian sambutan penutupan, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan anggota baru GMNI. Prosesi ini menjadi penanda dimulainya tanggung jawab baru bagi para anggota untuk menghidupi nilai-nilai organisasi, memperdalam ideologi Marhaenisme serta berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja perjuangan GMNI.

Melalui PPAB Raya se-Kota Jakarta Timur lahir anggota yang tidak hanya memahami ideologi secara konseptual tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Ditengah tantangan digitalisasi diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana memperluas pengetahuan, memperkuat gerakan dan menjawab persoalan sosial secara kritis serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan PPAB Raya ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun kesamaan orientasi perjuangan di lingkungan DPC GMNIJakarta Timur. Dengan demikian semangat kaderisasi tidak berhenti pada penerimaan anggota baru tetapi berlanjut menjadi proses pembentukan kader yang konsisten, produktif, dan memiliki komitmen terhadap perjuangan rakyat.

Bahwa membesarkan organisasi tidak hanya membutuhkan lebih dari sekadar penambahan jumlah anggota tetapi dibutuhkan kualitas anggota, kedisiplinan berorganisasi, keteguhan ideologi serta persatuan gerakan agar GMNI tetap menjadi ruang pembentukan intelektual dan pengabdian bagi bangsa.

Dalam tausiah yang disampaikan, Kalapas mengajak warga binaan untuk menjadikan masa menjalani pidana sebagai momentum introspeksi dan memperbaiki diri. Menurutnya, berada di dalam Lapas bukan berarti berakhirnya kesempatan untuk berubah, melainkan dapat menjadi waktu untuk belajar, mengevaluasi kesalahan, dan mempersiapkan diri kembali ke tengah keluarga serta masyarakat.

"Jadikan masa di dalam Lapas ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan hanya melihat apa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya," pesan Eko Ari Wibowo.

Kalapas juga mengingatkan pentingnya memperkuat keimanan, memperbanyak ibadah, menjaga kesabaran, serta membangun hubungan yang baik dengan sesama. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan dalam menjalani proses pembinaan sekaligus mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke masyarakat.

Kegiatan tausiah berlangsung dengan tertib dan penuh perhatian. Warga binaan mengikuti penyampaian materi keagamaan dengan antusias, mencerminkan adanya kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan.

Melalui kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Kelas IIA Pekanbaru terus berkomitmen menghadirkan proses pemasyarakatan yang tidak hanya menekankan pelaksanaan pidana, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, pembentukan karakter, serta kesiapan warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.