Hal tersebut dibuktikan dengan sangat senangnya warga saat menerima pembangunan sumur bor lima titik. Kini terdengar percikan suara air mulai mengalir dari sumur bor yang baru selesai dibangun. Di sampingnya berdiri fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang selama ini hanya menjadi harapan bagi sebagian warga desa.

Bangunannya memang sederhana. Namun bagi masyarakat Pasar Rawa, itulah tanda perubahan yang benar-benar mereka rasakan.

Bertahun-tahun, warga hidup dengan keterbatasan sanitasi dan air bersih. Sebagian masih memakai kamar mandi seadanya. Ada yang harus berbagi fasilitas dengan beberapa keluarga lain. Saat musim kemarau datang, kebutuhan air bersih sering menjadi persoalan yang tak pernah benar-benar selesai.

Kini, keadaan perlahan berubah sejak Satgas TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat hadir di desa itu. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), prajurit TNI bersama warga membangun fasilitas MCK lengkap dengan lima titik sumur bor untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat pesisir Gebang.

Sejak pagi, personel Satgas terlihat masih merapikan area pembangunan. Warga ikut membantu membersihkan lokasi dan memastikan saluran air berfungsi dengan baik.

Di bawah panas matahari pesisir, seragam loreng bercampur dengan pakaian sederhana warga desa. Mereka bekerja tanpa sekat.

Pemandangan itu menghadirkan pesan sederhana yang kini ramai diucapkan warga: prajurit datang, masalah kelar. Namun TMMD di Pasar Rawa bukan hanya tentang MCK dan sumur bor.

Sedikitnya 20 sasaran fisik dikerjakan Satgas TMMD bersama Pemerintah Kabupaten Langkat. Mulai dari pengerasan jalan sepanjang 1.500 meter yang menghubungkan Dusun I, II, dan III, pembangunan jembatan, normalisasi parit, gorong-gorong, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)

Jalan yang sebelumnya berlumpur saat hujan kini mulai dipadatkan. Jembatan yang dibangun perlahan membuka akses antarwilayah desa.

Pasiter Kodim 0203/Langkat Kapten Inf Supriadi mengatakan TMMD hadir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"TMMD bukan sekadar pembangunan fisik. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," ujar Supriadi.

Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, hingga program ketahanan pangan dan bantuan makanan tambahan bagi anak stunting.

Bagi warga Pasar Rawa, pembangunan itu bukan lagi sekadar proyek tahunan. Dari jalan yang mulai terbuka, jembatan yang berdiri, hingga air bersih yang kini mengalir di MCK desa, masyarakat mulai merasakan satu hal yang lama mereka tunggu: perhatian yang nyata

Menurut Irwansyah, langkah hukum yang ditempuh puluhan organisasi masyarakat (ormas) Islam merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi dan harus dipandang sebagai proses hukum semata.

"Sah sah saja, pelaporan yang mengatasnamakan 40 ormas Islam adalah hal biasa karena negara kita adalah negara hukum," ujar Irwansyah dalam keterangannya, Kamis, (14/5/2026).

Ia menegaskan pelaporan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan sentimen keagamaan yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.

"Pelaporan ini jangan disangkutpautkan dengan agama, karena ini murni terkait hukum," tegasnya.

Irwansyah juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama, khususnya di Sumatera Utara yang dikenal sebagai daerah majemuk dengan keberagaman suku dan agama.

"Masyarakat Indonesia, khususnya Sumut, adalah masyarakat yang majemuk dan memiliki toleransi antarumat beragama," katanya.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu provokatif yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Agar masyarakat khususnya Sumut tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif dari media sosial, karena semuanya belum tentu benar," ujarnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan tabayun dan tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan yang berkembang di ruang publik.

"Setiap masalah ada baiknya kita sama-sama tabayun, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah," ucapnya.

Lanjut Irwansyah, video yang beredar belum tentu benar atau sebaliknya. Biarlah proses hukum berjalan.

Ditambah sekarang ini, dunia digital media sosial sangat mudah diprovokasi dengan potongan potongan video.

"Penyidik pasti akan memfaktakan, apakah cukup alat buktinya. Apakah benar videonya.? Tunggu saja hasilnya," tegas Irwansyah yang biasa disapa ibey.

Sebelumnya, sekitar 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat melaporkan pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, dan politisi Grace Natalie ke Bareskrim Polri terkait unggahan potongan video ceramah JK.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, menyebut laporan itu berkaitan dengan dugaan penghasutan melalui media elektronik.

Sementara Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Gurun Arisastra, mengatakan pihaknya mempersoalkan unggahan video ceramah JK yang dinilai tidak utuh dan berpotensi memunculkan keresahan antarumat beragama.

Video yang menjadi sorotan itu merupakan ceramah JK di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026 terkait kesalahpahaman mengenai makna mati syahid. Dalam ceramahnya, JK menegaskan tidak ada ajaran agama yang membenarkan pembunuhan terhadap orang tidak bersalah.

Hal tersebut dibuktikan dengan sangat senangnya warga saat menerima pembangunan sumur bor lima titik. Kini terdengar percikan suara air mulai mengalir dari sumur bor yang baru selesai dibangun. Di sampingnya berdiri fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang selama ini hanya menjadi harapan bagi sebagian warga desa.

Bangunannya memang sederhana. Namun bagi masyarakat Pasar Rawa, itulah tanda perubahan yang benar-benar mereka rasakan.

Bertahun-tahun, warga hidup dengan keterbatasan sanitasi dan air bersih. Sebagian masih memakai kamar mandi seadanya. Ada yang harus berbagi fasilitas dengan beberapa keluarga lain. Saat musim kemarau datang, kebutuhan air bersih sering menjadi persoalan yang tak pernah benar-benar selesai.

Kini, keadaan perlahan berubah sejak Satgas TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat hadir di desa itu. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), prajurit TNI bersama warga membangun fasilitas MCK lengkap dengan lima titik sumur bor untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat pesisir Gebang.

Sejak pagi, personel Satgas terlihat masih merapikan area pembangunan. Warga ikut membantu membersihkan lokasi dan memastikan saluran air berfungsi dengan baik.

Di bawah panas matahari pesisir, seragam loreng bercampur dengan pakaian sederhana warga desa. Mereka bekerja tanpa sekat.

Pemandangan itu menghadirkan pesan sederhana yang kini ramai diucapkan warga: prajurit datang, masalah kelar.

Namun TMMD di Pasar Rawa bukan hanya tentang MCK dan sumur bor. Sedikitnya 20 sasaran fisik dikerjakan Satgas TMMD bersama Pemerintah Kabupaten Langkat. Mulai dari pengerasan jalan sepanjang 1.500 meter yang menghubungkan Dusun I, II, dan III, pembangunan jembatan, normalisasi parit, gorong-gorong, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Jalan yang sebelumnya berlumpur saat hujan kini mulai dipadatkan. Jembatan yang dibangun perlahan membuka akses antarwilayah desa.

Pasiter Kodim 0203/Langkat Kapten Inf Supriadi mengatakan TMMD hadir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"TMMD bukan sekadar pembangunan fisik. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," ujar Supriadi.

Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, hingga program ketahanan pangan dan bantuan makanan tambahan bagi anak stunting.

Bagi warga Pasar Rawa, pembangunan itu bukan lagi sekadar proyek tahunan. Dari jalan yang mulai terbuka, jembatan yang berdiri, hingga air bersih yang kini mengalir di MCK desa, masyarakat mulai merasakan satu hal yang lama mereka tunggu: perhatian yang nyata.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergitas antara Polda Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue serta unsur Forkopimda di wilayah kepulauan yang berada di Samudera Hindia dan terpisah dari daratan utama Pulau Sumatera.

Penyambutan berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di Bandara Lasikin, Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah. Rombongan Kapolda Aceh tiba menggunakan pesawat dari Bandara Alas Leuser.

Turut hadir menyambut kedatangan Kapolda Aceh, Bupati Simeulue M. Nasrun Mikaris, Sekda Simeulue Asludin, Ketua DPRK Simeulue Rasmanudin H. Rahimin, Kapolres Simeulue Hendry Ferdinand Kennedy, Dandim 0115/Simeulue Letkol Amr Qomarus Zaman, Danlanal Simeulue Letkol Laut (P) Wisnu Pryangga, unsur Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, serta jajaran Forkopimda dan pejabat utama Polres Simeulue.

Dalam rombongan Kapolda Aceh turut hadir Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Dir Airud Polda Aceh Brigjen Pol. Wahyu Priatmaka, Karo SDM Polda Aceh Kombes Pol. Ricky Purnama Kertapati, Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza, Ketua Bhayangkari Polda Aceh Ny. Ira Marzuki Ali Basyah, serta anggota Bhayangkari Polda Aceh.

Usai penyambutan di bandara, Kapolda Aceh dan rombongan melanjutkan kegiatan ke Pendopo Bupati Simeulue untuk mengikuti ramah tamah dan prosesi peusijuk bersama Forkopimda serta tokoh masyarakat setempat.

Sekitar pukul 16.40 WIB, rombongan bergerak menuju Mapolres Simeulue. Setibanya di lokasi pada pukul 17.00 WIB, Kapolda Aceh disambut jajaran personel Polres Simeulue di Joglo Polres Simeulue.

Pada kesempatan itu, Kapolres Simeulue AKBP Hendry Ferdinand Kennedy memaparkan laporan satuan terkait situasi kamtibmas, kondisi geografis wilayah, serta pelaksanaan tugas kepolisian di Kabupaten Simeulue.

Kapolda Aceh kemudian memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Simeulue. Ia mengapresiasi dedikasi dan semangat anggota yang bertugas di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis cukup berat.

Menurutnya, kondisi Simeulue yang terpisah dari daratan utama Aceh tidak boleh mengurangi semangat pengabdian personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kabupaten Simeulue memiliki tantangan geografis tersendiri karena berada di wilayah kepulauan yang jauh dari daratan utama Aceh. Namun saya berharap hal tersebut tidak mengurangi semangat personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tetap jaga soliditas, loyalitas, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kapolda Aceh.

Selain itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan bahwa sebelumnya Polda Aceh telah memberikan dukungan sarana dan prasarana operasional kepada Polres Simeulue berupa 15 unit kendaraan roda dua dan lima unit kendaraan roda empat untuk menunjang mobilitas personel dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah tersebut.

Kegiatan kunjungan kerja di Polres Simeulue berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Rel.

Dalam keterangannya kepada Awaq Media, Bobby menegaskan bahwa semangat perubahan yang digaungkan Kementerian Imipas tidak boleh berhenti pada slogan ataupun narasi di tingkat pusat, tetapi harus mampu menyentuh persoalan-persoalan yang berkembang di lapangan.

"Kami mendukung penuh program Menteri Imipas. Tetapi jika program itu memang serius dijalankan, maka setiap dugaan persoalan yang berkembang, termasuk di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar, harus dibongkar secara terbuka dan dievaluasi secara menyeluruh," tegas Bobby Sihite.

Menurut Bobby, publik belakangan mendengar berbagai isu yang berkembang terkait kondisi di lingkungan lapas. Mulai dari isu keberadaan "parengkol", dugaan penggunaan alat komunikasi ilegal, hingga kabar yang baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat terkait penangkapan anak magang di lingkungan lapas.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, Lapas Narkotika memiliki fungsi strategis dalam pembinaan warga binaan dan pemberantasan peredaran narkotika, sehingga setiap informasi yang berkembang perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Bobby juga menyoroti pernyataan Kalapas yang menyebut bahwa pihaknya secara rutin melakukan razia dua kali dalam seminggu sebagai bentuk pengawasan dan penegakan ketertiban. Namun menurutnya, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru.

"Kalau razia benar dilakukan rutin dua kali dalam seminggu, maka masyarakat tentu berharap hasilnya terlihat nyata. Jangan sampai kegiatan pengawasan hanya sebatas rutinitas administratif, sementara isu-isu di lapangan terus berkembang," ujarnya.

Dalam aspek regulasi, pengawasan dan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana melalui sistem pembinaan yang menjunjung keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Selain itu, penguatan pengawasan internal juga menjadi bagian penting dari arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah masuknya barang terlarang, penggunaan alat komunikasi ilegal, serta potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lapas.

Bobby menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah bukan berarti menutup ruang kritik. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi agar tujuan reformasi benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Kami mendukung Menteri Imipas karena kami ingin sistem ini menjadi lebih baik. Justru karena mendukung, kami berharap pengawasan diperkuat dan setiap persoalan dibuka secara terang. Jangan sampai semangat reformasi rusak karena lemahnya pengawasan di tingkat pelaksanaan," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Bobby mengajak seluruh pihak agar bersama-sama menjaga marwah lembaga pemasyarakatan serta mendukung upaya pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah.

"Tujuan akhirnya bukan mencari siapa salah dan siapa benar. Tujuan kita adalah memastikan lembaga pemasyarakatan benar-benar bersih, berintegritas, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat," tutup Bobby Sihite. (Red/Tim)

Salah satu dewan juri yang dipercaya dalam pelaksanaan LCCKPKM RI Tahun V 2026 adalah Tomson Sabungan Silalahi, M.Pd. Beliau lahir di Siantar pada 20 Maret 1988. Menempuh pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Simalungun dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta.

Saat ini Tomson Sabungan Silalahi berprofesi sebagai Guru Tetap di SMP Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar. Dengan pengalaman sebagai tenaga pendidik Bahasa Inggris, beliau dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman dalam bidang pendidikan yang akan mendukung proses penilaian secara objektif.

Dewan juri berikutnya adalah Donni Andreas Nainggolan, M.Pd. yang lahir di Tebing Tinggi pada 10 Desember 1997. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Matematika dan Magister (S2) Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan.

Saat ini Donni Andreas Nainggolan merupakan Dosen Tetap Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar pada Program Studi Matematika FMIPA. Selain aktif di dunia akademik, ia juga memiliki pengalaman sebagai guru, tutor, serta pengelola kelas privat pendidikan.

Selain kedua nama tersebut, panitia juga mempercayakan posisi dewan juri kepada Dr. Asister Fernando Siagian, M.Pd. yang lahir di Siboras pada 15 Maret 1985. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang sains dan pendidikan.

Dr. Asister Fernando Siagian menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Fisika di Universitas HKBP Nommensen, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Medan. Tidak berhenti sampai di sana, beliau berhasil meraih gelar Doktor (S3) Pendidikan Sains dari Universitas Negeri Surabaya.

Saat ini Dr. Asister Fernando Siagian menjabat sebagai Dosen Tetap Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar pada Program Studi Pendidikan IPA. Dengan pengalaman akademik hingga jenjang doktoral serta kiprah di dunia pendidikan tinggi, kehadirannya diharapkan mampu memperkuat kualitas penilaian dan menjaga profesionalitas selama kompetisi berlangsung.

Panitia LCCKPKM RI Tahun V 2026 menyampaikan bahwa penunjukan dewan juri dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak di bidang pendidikan. Kehadiran dewan juri yang berasal dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat menciptakan sistem penilaian yang profesional, objektif, transparan, dan berkualitas.

Melalui kompetisi ini, KPKM RI tidak hanya menghadirkan ruang persaingan akademik, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, kritis, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi dalam dunia pendidikan.

Laporan : Bobby sihite

Sabung ayam adalah aktivitas ilegal yang melanggar hukum pidana (KUHP Pasal 303) dan diharamkan, dengan ancaman penjara hingga 10 tahun atau denda Rp 25 juta. Dengan ketentuan itu minta Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson H H Nainggolan, SH., MH agar menindak tegas dan memerintahkan personil untuk membubarkan kegiatan ilegal tersebut.

Dalam memberantas praktik judi yang merusak ekonomi dan ketertiban lingkungan ini masyarakat diajak proaktif menciptakan lingkungan bersih dari perjudian dengan tidak terlibat dan melaporkan segala bentuk praktik tersebut, nyatanya dilapangan ada terlihat kami menduga ada oknum prangkat Desa di kecamatan Seibalai yang terlibat dan ikut mensukseskan kelangsungan kegiatan sabung ayam.

Selain perjudian sabung ayam, kami melihat ada perjudian lain beroperasi di tempat yang sama, seperti Dadu Koplo yang merasa bebas melakukan aktivitas nya persoalannya diduga penanggung jawab judi Dadu Kopio menyetor biaya administrasi pengamanan disetor oleh APH yang di kuatkan oleh pengelolah lokasi inisial (E).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi tegas untuk memberantas segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, dan menindak tegas anggota Polri yang terlibat. Arahan ini menekankan tindakan hukum tanpa pandang bulu, menanggapi laporan maraknya judi sabung ayam yang meresahkan masyarakat.

Jelas di sana, Kapolri memerintahkan pengusutan tuntas kasus judi sabung ayam, termasuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.

Di minta kepada Satreskrim di berbagai wilayah, diperintahkan untuk segera menggerebek lokasi yang dilaporkan sebagai arena sabung ayam. Selain itu mengutip ketegasan Panglima TNI sangat tegas, termasuk sanksi pemecatan, terhadap prajurit yang terlibat dalam perjudian sabung ayam.

Prajurit yang terbukti melanggar hukum, baik sebagai pengelola maupun pelindung arena judi, akan dihukum seberat-beratnya hingga pemecatan. Panglima TNI bersama Kapolri mengawal investigasi kasus judi sabung ayam, khususnya terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam pengelolaan arena judi. Dalam investigasi TIM DPP Forwakum Tipikor.

"Jelas Tim menduga pengelolah lokasi yang berinisial (E) tidak merasa takut untuk di proses, pasalnya beliau kuat menyebutkan Uda setor sama APH, apa hebatnya wartawan dan LSM tadi ada delapan (8) orang udah kami usir" ucapnya ketika berhadapan TIM.

Dengan kejadian ini, kami minta kepada Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H dan Kodam I Sumut Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa dalam tembusan Kapolres Batubara dan Dandim 0208/Asahan agar melakukan investigasi dilapangan dan di tutup kegiatan ilegal tersebut.

Apabila hal ini tetap di abaikan kami akan menindak lanjuti hingga ke Mabes POlRI dan Mabes TNI Jagan hari ini ada perlakuan pembiaran perusakan moral generasi bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Unsur Forkopimda Dairi, Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik serta Pimpinan OPD. Dari hasil pelaksanaan MTQ tersebut, juara umum III diraih oleh 3 kecamatan, yakni Sitinjo, Sumbul dan Tanah Pinem. Untuk juara umum II diraih oleh Pondok Pesantren Dairi dan juara umum I diraih oleh Kecamatan Sidikalang.

Bupati Dairi Vickner Sinaga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, dewan hakim serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-51 ini sejak awal hingga penutupan hari ini. Rasa bangga dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta dari 17 kafilah yang telah mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, disiplin, dan sportivitas.

"Kehadiran saudara-saudari sekalian menjadi bukti bahwa semangat mencintai, mempelajari, dan mengamalkan Alquran terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Dairi. Pelaksanaan MTQ bukan hanya tentang meraih juara dan prestasi, tetapi lebih dari itu merupakan sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan bermasyarakat," ucap Bupati Vickner Sinaga.

Bupati Vickner Sinaga berharap seluruh rangkaian kegiatan MTQ ini dapat meninggalkan jejak kebaikan bagi seluruh peserta khususnya dan lahir generasi Qur'ani yang tidak hanya fasih membaca Alquran, tetapi juga mampu memahami dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Dairi ia sampaikan berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang mampu membangun karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan penuh toleransi.

"Kami meyakini bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat apabila diiringi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakatnya. Semoga hasil MTQ ke-51 ini benar-benar menghasilkan qari dan qariah terbaik yang dapat menjadi duta Kabupaten Dairi ke jenjang yang lebih tinggi," kata Bupati Dairi mengakhiri sambutannya.

Turut hadir juga dalam penutupan MTQ ke-51 yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Dairi H. Riswan Gajah, Ketua LPTQ Dairi Jono Pasi, Ketua MUI Dairi Wahlin Munthe, Ketua Panitia Selamat Bahagia Maha, para Camat, para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan.

Dalam keterangannya kepada Awaq Media, Bobby mempertanyakan keyakinan penuh yang disampaikan Kalapas terkait kondisi lapas yang diklaim steril dari peredaran barang terlarang dan alat komunikasi ilegal.

"Apakah benar Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar benar-benar bersih dari peredaran narkoba dan HP? Pernyataan seperti ini jangan hanya menjadi narasi formal, tetapi harus dapat dibuktikan melalui fakta dan kondisi nyata di lapangan," tegas Bobby Sihite.

Bobby juga menyoroti pernyataan Kalapas yang menyampaikan bahwa pihak lapas rutin melakukan razia sebanyak dua kali dalam seminggu sebagai langkah pengawasan dan penegakan ketertiban. Namun menurutnya, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.

Menurut Bobby, klaim razia rutin dua kali seminggu menjadi sebuah anomali di tengah maraknya isu terkait keberadaan "parengkol" di lingkungan lapas. Ditambah lagi, baru-baru ini muncul kabar mengenai penangkapan seorang anak magang yang disebut terjadi di dalam lapas dan menjadi perhatian publik.

"Jika razia benar dilakukan rutin dua kali seminggu, mengapa masih muncul berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat? Ini yang harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai pengawasan hanya sebatas rutinitas administratif tanpa hasil yang benar-benar dirasakan," ujarnya.

Bobby menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut pelanggaran internal, tetapi juga menyentuh persoalan integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataan seorang pimpinan lembaga negara memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar apabila nantinya ditemukan fakta berbeda.

"Kalau Kalapas menyatakan dengan tegas tidak ada peredaran narkoba dan HP di dalam lapas yang dipimpinnya, maka publik juga berhak bertanya: jika suatu saat terbukti ada, siapkah mundur atau siap dicopot dari jabatannya?" tegas Bobby.

Pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya keamanan, ketertiban, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan lapas.

Selain itu, penguatan pengawasan internal di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjadi bagian penting dalam mencegah peredaran barang terlarang serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Di akhir pernyataannya, Bobby menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar klaim dan pernyataan normatif.

"Publik membutuhkan bukti dan keterbukaan. Karena kepercayaan dibangun dari fakta, bukan hanya pernyataan," tutupnya. (Red/Tim)

Kasat Lantas Polres Dairi, IPTU Rotua Sipayung, SH bersama sejumlah personel Sat Lantas terlihat duduk santai sambil menikmati kopi bersama para wartawan yang tengah melakukan peliputan kegiatan MTQ.

Momen sederhana itu justru mencuri perhatian. Tidak ada formalitas sekat, tidak ada jarak antara aparat dan insan pers. Yang terlihat hanyalah obrolan santai penuh canda, diskusi ringan, serta pertukaran gagasan mengenai situasi lalu lintas, pelayanan kepolisian, hingga dinamika masyarakat selama pelaksanaan MTQ berlangsung.

Kehadiran IPTU Rotua Sipayung di tengah para wartawan menunjukkan pendekatan humanis yang kini semakin melekat dalam tubuh Polri. Sosok Polwan yang dikenal ramah tersebut tidak hanya menjalankan tugas pengamanan dan pengaturan arus kendaraan di sekitar lokasi acara, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka dengan berbagai elemen masyarakat.

Sebagai Polwan kedua yang dipercaya menjabat Kasat Lantas di Polres Dairi, IPTU Rotua dinilai membawa nuansa baru dalam pelayanan kepolisian. Pendekatannya yang komunikatif dan bersahabat membuat banyak masyarakat merasa lebih dekat dengan aparat kepolisian.

Dalam perbincangan itu, IPTU Rotua juga mengingatkan pentingnya budaya tertib lalu lintas, terutama saat kegiatan besar yang menghadirkan ribuan masyarakat seperti MTQ. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga kenyamanan, dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

Menurutnya, keselamatan di jalan raya bukan hanya soal aturan, tetapi tentang kesadaran bersama dalam menjaga nyawa dan kenyamanan orang lain.

Momen ngopi bersama itu pun menjadi gambaran bahwa tugas kepolisian hari ini tidak sekadar menjaga keamanan, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat dan media sebagai mitra informasi.

Di tengah padatnya agenda pengamanan, secangkir kopi dan percakapan sederhana di lokasi MTQ Desa Bintang menjadi simbol bahwa kedekatan dan komunikasi yang baik mampu menciptakan suasana yang lebih harmonis antara polisi, wartawan, dan masyarakat.