Kedua persoalan ini—yakni dugaan penyimpangan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat, serta peristiwa kebakaran PT Evyap Sabun Indonesia yang menewaskan tiga pekerja—kami nilai tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan cermin dari lemahnya tata kelola, pengawasan, dan kepatuhan terhadap keselamatan kerja di kawasan strategis nasional tersebut. Karena itu, kami menyatukan kedua tuntutan ini dalam satu pernyataan terpadu.

Pertama, mengenai dugaan penyimpangan ekonomi. Berdasarkan informasi yang kami himpun, terdapat indikasi kuat bahwa sebagian pengelolaan di KEK Sei Mangkei tidak berjalan transparan dan akuntabel. Kawasan yang seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan penyerap ribuan tenaga kerja ini justru kami duga dimanfaatkan untuk praktik profit shifting, pelanggaran operasional, hingga potensi kebocoran pendapatan negara.

Dengan nilai investasi yang mencapai puluhan triliun rupiah, sudah seharusnya KEK Sei Mangkei dikelola secara profesional, tetapi fakta di lapangan menunjukkan adanya celah-celah yang merugikan kepentingan rakyat dan daerah.

Kedua, peristiwa kebakaran PT Evyap Sabun Indonesia pada Kamis, 3 September 2026, yang menewaskan tiga pekerja—Nasri Efendi (43), Muhammad Rifaldi (26), dan Sumadi (39)—merupakan bukti nyata bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah diabaikan. Ketiga korban yang baru empat hari bekerja sebagai helper las dari vendor konstruksi ini tewas setelah terjatuh atau melompat dari lantai enam pabrik saat kepanikan terjadi.

Kebakaran yang melahap hampir seluruh bangunan pabrik ini terjadi hanya dua bulan setelah PT Evyap resmi beroperasi dengan nilai investasi 130 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,3 triliun. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: bagaimana mungkin fasilitas sekelas ini, dengan standar internasional yang seharusnya, mengalami kebakaran hebat di awal masa operasinya

Kami menilai bahwa dua persoalan ini saling berkaitan erat. Lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi di KEK Sei Mangkei telah menciptakan lingkungan di mana kepentingan investasi ditempatkan di atas kepentingan keselamatan pekerja dan kepatuhan hukum. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan pendapatan, sementara nyawa pekerja menjadi taruhan. Inilah yang kami sebut sebagai kegagalan sistemik.

Oleh karena itu, kami menyampaikan tuntutan terpadu sebagai berikut:

1. Mengusut tuntas dugaan penyimpangan ekonomi di KEK Sei Mangkei, termasuk praktik transfer pricing, pelanggaran perpajakan, dan segala bentuk kebocoran negara. Proses hukum harus berjalan profesional, independen, dan transparan tanpa pandang bulu.
2. Mengusut tuntas penyebab kebakaran PT Evyap Sabun Indonesia, termasuk audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan kerja, prosedur tanggap darurat, dan kepatuhan terhadap standar K3. Tentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan kenakan sanksi tegas apabila terbukti ada kelalaian.
3. Memerintahkan penghentian sementara operasional PT Evyap hingga audit keselamatan dan investigasi hukum selesai dilakukan, guna memastikan tidak ada lagi risiko yang mengancam pekerja dan lingkungan sekitar.
4. Memperkuat pengawasan terhadap seluruh kawasan industri di Sumatera Utara, baik oleh Pemerintah Provinsi, kepolisian, maupun kementerian terkait, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
5. Memberikan kompensasi dan jaminan hak-hak korban dan keluarganya secara layak, baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas hilangnya nyawa tiga pencari nafkah.

Kami mengapresiasi langkah Polda Sumatera Utara yang telah bergerak cepat dengan menerjunkan tim Labfor dan menyelidiki lokasi kejadian. Namun, kami mengingatkan bahwa ini bukan sekadar kasus kebakaran biasa. Ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Sumatera Utara.

Kami mendesak Kapolda Sumut untuk mengambil alih penanganan secara penuh, membentuk tim khusus yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan ahli independen, serta memastikan tidak ada pihak yang dilindungi apabila terbukti bersalah.

Pemuda Muhammadiyah Sumut, dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar, akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, LSM, organisasi buruh, dan insan pers untuk bersama-sama mengawasi agar kekayaan alam Sumatera Utara tidak dijarah, keselamatan pekerja tidak dikorbankan, dan keadilan benar-benar ditegakkan.

Kami juga meminta perhatian serius dari Komisi III dan Komisi XIII DPR RI serta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk turun langsung memastikan kepatuhan seluruh pelaku usaha di KEK Sei Mangkei terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Kami tegaskan: tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan pekerja. Tidak boleh ada kompromi terhadap kerugian negara. Tidak boleh ada kompromi terhadap keadilan.

Akhir kata, kami menyatakan sikap bahwa jika dalam waktu 14 hari tidak ada perkembangan penyelidikan yang signifikan dan transparan, Pemuda Muhammadiyah Sumut akan menggelar aksi damai dan melaporkan temuan kami kepada Komisi Pemberantasan Korupsi serta Ombudsman RI. Keadilan harus ditegakkan, sekarang juga.

Seragam putih yang mereka kenakan bukan sekadar pakaian. Itu simbol ketulusan, persatuan, sekaligus bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mereka nilai mencekik, penyesuaian tarif normalisasi Iuran Layanan Pasar (ILP) oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dairi.

Aksi damai ini dipicu kebijakan PD Pasar Dairi yang menaikkan ILP tanpa kompromi. Di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk, para pedagang menilai kebijakan itu sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Kami minta pemerintah dan DPRD meninjau ulang kebijakan ILP. Besaran kenaikan harus dikaji kembali dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pedagang dan kondisi pasar Sidikalang yang saat ini sedang terpuruk," tegas pernyataan sikap massa yang dibacakan di tengah aksi.

P3S juga menyorot minimnya fasilitas. Kenaikan tarif, kata mereka, tidak logis jika tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan.

Di hadapan anggota dewan dan perwakilan pemerintah, Ketua P3S Harry Sitanggang bersama Sekretaris Ferdinand Sihaloho menyampaikan tuntutan inti:

1. Evaluasi total kebijakan kenaikan ILP dengan melibatkan pedagang,
2. Transparansi dasar hukum, rincian perhitungan, formula kenaikan, dan laporan penggunaan anggaran PD Pasar Dairi,
3. Pelibatan pedagang dalam setiap pengambilan keputusan terkait tarif,
4. Peningkatan pelayanan: kebersihan, keamanan, kamar mandi, parkir, dan ketertiban pasar,
5. Jaminan tidak ada intimidasi terhadap pedagang yang menyampaikan pendapat.

"DPRD wajib mengawal aspirasi pedagang. Kami juga meminta agar seluruh hasil kesepakatan dalam pertemuan hari ini dituangkan dalam berita acara resmi yang mengikat secara hukum," ujar Harry Sitanggang lantang.

"Kami berhak tahu kemana saja uang iuran kami dipergunakan," sahut massa, disambut yel-yel dan tepuk tangan.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan P3S masih melakukan audiensi dan mediasi intensif bersama anggota DPRD Dairi dan perwakilan Pemkab Dairi.

Spanduk besar bertuliskan "KAMI PERSATUAN PEDAGANG PASAR SIDIKALANG (P3S) MENOLAK Sosialisasi ILP yang telah disampaikan PD. Pasar. Kondisi ekonomi saat ini lagi sulit" terus dikibarkan. Pengamanan ketat dari Polres Dairi dan Kodim 0206/Dairi mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.

Para pedagang menegaskan tidak akan mundur. Mereka mengancam akan terus mengawal tuntutan ini sampai pemerintah mengambil keputusan yang berpihak pada keberlangsungan hidup pedagang Pasar Sidikalang.

Sorotan tersebut terutama menyangkut kejelasan proses hukum terhadap ketiga pria itu serta keberadaan barang bukti yang disebut diamankan dalam rangkaian penanganan perkara.

Muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya praktik "tangkap lepas". Namun, isu tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian.

Hingga kini, status hukum RA, SDC dan R, termasuk apakah ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dipulangkan, atau menjalani proses hukum lainnya, masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak penyidik.

Demikian pula dengan barang bukti yang disebut diamankan dalam penanganan kasus tersebut. Keberadaan dan status barang bukti menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan kepada publik untuk memastikan proses hukum berjalan transparan.

Kapolsek hingga Penyidik Belum Memberikan Penjelasan

Untuk memperoleh konfirmasi, awak media menghubungi Kapolsek Batang Kuis AKP Surahman, Kanit Reskrim Ipda Tabi'ul Hidayat serta penyidik Topan Lubis melalui pesan WhatsApp.

Pertanyaan yang disampaikan antara lain mengenai keberadaan tiga pria yang disebut terlibat dalam kasus curanmor tersebut serta apakah barang bukti masih berada dan diamankan di Polsek Batang Kuis.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban atau penjelasan substantif dari pihak-pihak tersebut.

Kondisi ini menimbulkan ruang pertanyaan lebih besar di tengah masyarakat. Terlebih, perkara menyangkut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang proses penanganannya seharusnya dapat dijelaskan secara terang berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Muncul Isu Dugaan Uang Rp15 Juta.

Di tengah minimnya penjelasan tersebut, awak media juga memperoleh informasi berupa isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan adanya pemberian uang sebesar Rp15 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan penanganan perkara ketiga pria tersebut.

Informasi itu bahkan mengarah pada dugaan adanya praktik "86" yang melibatkan oknum aparat.

Namun, dugaan tersebut belum terverifikasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Kapolsek Batang Kuis menerima uang sebagaimana isu yang beredar.

Karena itu, diperlukan klarifikasi langsung dari pihak kepolisian maupun pemeriksaan oleh institusi yang berwenang apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Publik Menunggu Transparansi

Masyarakat berharap Polresta Deli Serdang maupun Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan mengenai kronologi penanganan perkara tersebut, status hukum ketiga orang yang diamankan, serta keberadaan barang bukti.

Jika memang seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur, penjelasan terbuka dinilai penting untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.

Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau pidana oleh oknum anggota, masyarakat tentu berharap dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Publik juga meminta agar setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak dibiarkan menjadi isu tanpa kejelasan. Sebab, transparansi dalam penanganan perkara bukan hanya menyangkut kepastian hukum bagi pihak yang diperiksa, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolsek Batang Kuis AKP Surahman, Kanit Reskrim Ipda Tabi'ul Hidayat dan penyidik Topan Lubis belum memberikan klarifikasi terkait status ketiga pria tersebut, keberadaan barang bukti maupun isu dugaan pemberian uang Rp15 juta. Berita ini akan diperbarui setelah pihak terkait memberikan penjelasan.

Pasalnya, melalui postingan Facebook Diskominfo Kota Padangsidimpuan pada 28 Juli 2026, masyarakat disebut telah siap menikmati layanan internet gratis. Namun, belum genap dua bulan sejak layanan tersebut diperkenalkan kepada masyarakat, Wifi publik di kawasan Alun-Alun Padangsidimpuan sudah mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan secara normal.

Kondisi tersebut ditemukan di kawasan Alun-Alun yang berada di lokasi bekas Rumah Sakit Mata Padangsidimpuan. Jaringan Wifi dapat terdeteksi dan tersambung pada perangkat pengguna, namun akses internet tidak dapat digunakan atau muncul keterangan tersambung tanpa internet.

Pertanyaannya, jika layanan internet gratis tersebut sebelumnya diumumkan siap untuk dinikmati masyarakat, mengapa dalam waktu yang relatif singkat jaringan tersebut sudah mengalami gangguan?

Wartawan Asatupro.com kemudian melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan, Jhonny Parulian Situmeang, Senin (7/9/2026).

Dalam konfirmasi yang disampaikan melalui Whatsaap sekitar pukul 15.13 WIB, wartawan mempertanyakan apakah terdapat jam tertentu untuk mengakses Wifi Kominfo Mantap, apakah layanan tersebut memang belum bisa digunakan masyarakat, serta apa penyebab jaringan internet tidak dapat diakses.

Johnny Situmeang menjelaskan bahwa layanan internet publik tersebut pada prinsipnya tidak memiliki pembatasan waktu dan dalam kondisi normal dapat digunakan masyarakat.

"Terkait layanan Jaringan Internet Publik Kominfo Mantap di kawasan Alun-Alun/Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan, pada prinsipnya layanan tersebut tidak memiliki pembatasan jam akses dan dalam kondisi normal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar John Situmeang.

Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi gangguan massal pada jaringan internet yang berasal dari pihak provider.

"Namun, saat ini sedang terjadi gangguan massal pada jaringan internet dari pihak provider, yang berdasarkan informasi teknis yang kami terima disebabkan oleh gangguan pada Link Upstream-PSP yang berdampak pada kondisi Link Down," jelasnya.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada Asatupro.com, John Situmeang memang beberapa kali menyebut adanya gangguan dari "pihak provider" dan "provider utama", namun belum menyebutkan secara spesifik nama perusahaan penyedia layanan internet yang dimaksud.

Informasi mengenai siapa provider tersebut menjadi penting untuk diketahui publik. Sebab, layanan Wifi Kominfo Mantap telah diperkenalkan sebagai fasilitas internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sementara ketika terjadi gangguan, Diskominfo menyatakan sumber persoalan berada pada jaringan provider utama.

Johnny Situmeang membenarkan bahwa lokasi tersebut berada dalam jalur jaringan yang sama antara Alun Alun Padangsidimpuan dengan Alaman Bolak.

"Iya sama Pak Mahmud, karna itu 1 jalur," jawabnya.

Diskominfo menyebut tim teknis bersama pihak provider sedang melakukan penanganan dan pemulihan jaringan agar layanan internet publik tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal.

"Saat ini, tim teknis bersama pihak provider sedang berada di lapangan dan melakukan penanganan serta pemulihan jaringan, agar layanan internet publik tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal," katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki gangguan tersebut, Diskominfo belum dapat memberikan kepastian.

John mengatakan, estimasi penyelesaian masih bergantung pada koordinasi dengan provider utama.

"Karena trouble nya berada di pihak provider utama, tim masih terus berkoordinasi dengan mereka untuk estimasi penyelesaian. Mohon bersabar ya pak," ujar John.

Dengan belum adanya kepastian kapan gangguan akan selesai, masyarakat yang sebelumnya diinformasikan siap menikmati fasilitas internet gratis kini harus menunggu jaringan tersebut kembali normal.

Sementara itu, satu hal yang juga patut mendapat penjelasan lebih lanjut adalah siapa provider utama yang dimaksud Diskominfo, serta bagaimana sistem kerja sama dan tanggung jawab penyedia jaringan dalam menjamin layanan Wifi gratis Kominfo Mantap tetap dapat diakses masyarakat.

Sebab, program internet gratis bukan hanya soal mengumumkan bahwa masyarakat telah siap menikmati layanan, tetapi juga memastikan jaringan yang disediakan benar-benar stabil, dapat diakses, dan memiliki kejelasan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi gangguan. (MN)

Di hadapan Pemimpin Umum Erucakra, Wakil Pemimpin Redaksi H Sofyan Harahap, para redaktur, asisten redaktur serta sejumlah wartawan Harian Waspada dan Waspada Online di Medan sekitarnya, Austin resmi menyatakan kesiapannya mengikuti kontestasi perebutan kursi Ketua PWISumut periode 2026-2031.

Pada kesempatan itu, Austin sekaligus meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran dan keluarga besar perusahaan media tersebut untuk menghadapi proses konferensi yang dijadwalkan akhir November mendatang.

Austin mengatakan keputusan untuk maju bukan semata-mata ambisi pribadi, melainkan bagian dari ikhtiar untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan organisasi profesi wartawan di Sumatera Utara tersebut.

"Saya memohon dukungan dari seluruh keluarga besar Waspada Group. Dukungan ini sangat berarti bagi saya dalam mengikuti proses pencalonan sebagai Ketua PWISumut nanti," ujar Austin di Gedung Bumi Warta Waspada, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, PWI sebagai organisasi profesi memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan marwah dan profesionalisme wartawan sekaligus menjadi wadah yang mampu menjawab berbagai tantangan dunia pers yang terus berkembang.

Wakabid Media Siber dan Multimedia PWISumut itu menilai dinamika industri media dan perubahan teknologi digital membuat wartawan dituntut tidak hanya mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, tetapi juga memahami perkembangan zaman tanpa mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan pedoman pemberitaan lainnya.

"Ke depan, tantangan wartawan semakin kompleks. Karena itu, organisasi profesi harus mampu menjadi rumah bersama bagi wartawan, tempat untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme sekaligus menjaga independensi dan integritas pers," katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan dalam konferensi nantinya tidak dapat dicapai seorang diri. Diakui, soliditas internal serta kerja sama dengan berbagai pihak menjadi modal penting untuk menghadapi seluruh tahapan pemilihan.

"Bagi saya, soliditas dan kerja sama adalah kunci. Tidak ada perjuangan yang bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan dukungan, komunikasi, dan kebersamaan dari berbagai pihak, agar apa yang kita cita-citakan dapat memberikan hasil maksimal," ungkapnya.

Austin juga menegaskan bahwa pencalonannya akan diarahkan untuk memperkuat kebersamaan di kalangan wartawan. Ia berharap perbedaan pilihan dalam konferensi tidak menjadi alasan terjadinya perpecahan, tetapi justru bagian dari proses demokrasi organisasi.

Dalam deklarasi tersebut, Austin turut menyampaikan harapannya agar keluarga besar Waspada Group dapat memberikan dukungan secara penuh terhadap langkah yang diambilnya sekaligus melanjutkan cita-cita perjuangan almh Hj Ani Idrus yang turut andil mendirikan PWI di Sumut.

"Saya berharap dukungan dari keluarga besar Waspada Group bukan hanya secara moral, tetapi juga menjadi energi bagi saya untuk menjalankan proses ini dengan sungguh-sungguh. Apapun hasilnya nanti, saya ingin proses ini dijalani dengan cara yang fair, bermartabat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme," katanya. (***)

Penyerahan kartu tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas Kojira.

Kepala Kantor Cabang BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kecamatan Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi, mengatakan program tersebut diawali dengan penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis kepada 24 Anggota Kojira di Kabupaten Deli Serdang.

Iuran Ditanggung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengambil alih pembayaran iuran BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online (Ojol) sebesar Rp. 16.800 per orang setiap bulan.

Dengan demikian, iuran yang sebelumnya dibayarkan atau dipotong secara mandiri melalui aplikasi kini sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. Skema tersebut disamakan dengan pola perlindungan sosial yang diberikan kepada kelompok pekerja rentan lainnya di Kabupaten Deli Serdang.

Dapat Perlindungan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian.

Program perlindungan ini mencakup dua program utama BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pengemudi yang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaannya mendapatkan pembiayaan pengobatan sesuai ketentuan program hingga dinyatakan sembuh.

Sementara melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM), peserta mendapatkan santunan apabila meninggal dunia. Program tersebut juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak peserta yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja fatal, dengan total nilai beasiswa yang disebut mencapai Rp. 174 juta.

Kepesertaan Ojek Online Akan Diperluas.

Penyerahan kartu kepada 24 Anggota Kojira menjadi tahap awal komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi ojek online (Ojol).

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menanggung iuran BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi lebih dari 26.000 pekerja rentan. Ke depan, kepesertaan pengemudi ojek online (Ojol) direncanakan diperluas secara bertahap, mulai dari sekitar 100 hingga 1.000 pengemudi.

Kojira Apresiasi Perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kojira, Rudi Zulham Hasibuan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang serta BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas perhatian terhadap perlindungan para pengemudi ojek online (ojol).

Menurutnya, jaminan sosial tersebut memberikan rasa aman bagi pengemudi yang setiap hari bekerja dan beraktivitas di jalan raya.

Rudi juga menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sejalan dengan perhatian Pemerintah Pusat terhadap kesejahteraan pengemudi ojek online (Ojol), termasuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pengemudi ojek online (Ojol).

"Kebijakan daerah ini sejalan dengan perhatian Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan komisi platform aplikasi dari 20–30 persen menjadi 8 persen, sehingga semakin mendongkrak kesejahteraan serta keselamatan kerja para pengemudi ojek online (ojol)," ujar Rudi, Senin (07/09/2026).

Ia berharap 24 pengemudi yang telah menerima kartu BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat menjadi pemantik bagi pengemudi ojek online (Ojol) lainnya untuk ikut dalam program perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

"Ke depan, Komando Ojek Online Indonesia Raya berencana membentuk kepengurusan Kojira di Kabupaten Deli Serdang untuk mengoordinasikan sekaligus mengajak pengemudi ojol lainnya mengikuti program ini," pungkasnya. (***)

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diberitakan sejumlah media, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan banding Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 pada 20 Agustus 2026. Dalam putusan tersebut, hukuman Serda Edi Sudarko dikurangi dari tiga tahun menjadi dua tahun enam bulan penjara. Sementara hukuman Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dikurangi dari dua tahun enam bulan menjadi dua tahun penjara.

Putusan banding tersebut juga membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap kedua terdakwa. Sementara itu, hukuman terhadap dua terdakwa lainnya, yakni Kapten Nandala Dwi Prasetya selama dua tahun penjara dan Lettu Sami Lakka selama satu tahun enam bulan penjara, tetap sebagaimana putusan tingkat pertama.

Perubahan putusan tersebut merupakan fakta hukum yang harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme peradilan. Namun, penghormatan terhadap putusan pengadilan tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk bertanya, mengkritisi, dan meminta pertanggungjawaban secara terbuka atas dasar pertimbangan hukum yang digunakan.

Justru dalam negara demokrasi, ketika suatu perkara memiliki dampak terhadap kebebasan sipil dan perlindungan pembela HAM, transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting. Publik perlu mengingat kembali bahwa perkara ini bermula dari serangan serius terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di kawasan Jalan Salemba I–Talang, Jakarta Pusat.

Berdasarkan keterangan KontraS, serangan terjadi sekitar pukul 23.37 WIB, ketika Andrie sedang mengendarai sepeda motor. Dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor menghampiri korban dan salah seorang di antaranya menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah tubuh korban.

Serangan tersebut menyebabkan luka bakar pada sejumlah bagian tubuh Andrie, termasuk wajah, dada, kedua tangan, serta area mata. Data medis awal yang disampaikan KontraS menyebutkan bahwa korban mengalami luka bakar sekitar 24 persen. Pada tahap awal penanganan, Andrie harus mendapatkan perawatan dari sejumlah dokter dengan berbagai spesialisasi, termasuk mata, THT, saraf, tulang, thorax, organ dalam, dan kulit.

Peristiwa tersebut juga terjadi setelah Andrie menjalankan aktivitas advokasi dan diskusi yang berkaitan dengan isu demokrasi serta kebijakan pertahanan dan keamanan. Sebelum serangan, Andrie diketahui mengikuti kegiatan di CELIOS dan kemudian melakukan perekaman podcast di kantor YLBHI dengan tema "Remiliterisme dan Judicial Review UU TNI".

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kasus ini tidak dapat dilihat hanya sebagai perkara kriminal biasa. Ada konteks kebebasan sipil dan kerja-kerja pembela HAM yang harus menjadi perhatian negara. KontraS sejak awal menilai serangan tersebut sebagai bentuk kekerasan serius terhadap pembela HAM dan mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 10 Juni 2026 menjatuhkan putusan terhadap empat personel TNI. Serda Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara dan pemecatan dari dinas militer. Sementara Kapten Nandala Dwi Prasetya dijatuhi hukuman dua tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka satu tahun enam bulan penjara. Kedua nama terakhir tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan.

Dalam persidangan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. ANTARA melaporkan bahwa keempat personel tersebut terbukti melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyiraman air keras terhadap Andrie dengan tujuan memberikan "pelajaran" dan "efek jera" agar korban tidak menjelek-jelekkan institusi TNI.

Pada titik inilah muncul pertanyaan publik yang menurut saya penting untuk dijawab. Jika pada tingkat pertama dua prajurit dinilai layak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, apa dasar pertimbangan hukum pada tingkat banding sehingga pidana tambahan tersebut dibatalkan? Pertanyaan tersebut bukanlah bentuk intervensi terhadap hakim. Ini merupakan bentuk kontrol publik terhadap proses penegakan hukum.

Menurut saya, persoalan utama dalam kasus Andrie Yunus bukan semata-mata mengenai berat atau ringannya hukuman. Persoalan utamanya adalah pesan yang diberikan negara kepada masyarakat ketika seorang pembela HAM menjadi korban kekerasan yang melibatkan aparat atau personel institusi negara. Apabila kekerasan terhadap pembela HAM terjadi, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Negara juga harus memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi mampu menjawab pertanyaan mengenai motif, rantai perencanaan, serta konteks yang melatarbelakangi serangan.

Keadilan bagi korban tidak semata-mata dapat diukur dari lamanya hukuman penjara tetapi juga harus mencakup hak korban atas perlindungan, pemulihan, kepastian hukum, dan jaminan bahwa tindakan serupa tidak kembali terjadi.

Karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan banding perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, khususnya mengenai alasan pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan dari dinas militer. Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak membangun persepsi bahwa hukum memberikan perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang institusional seseorang.

Bahwa demokrasi tidak hanya berbicara mengenai kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga berbicara mengenai jaminan keamanan bagi mereka yang menggunakan kebebasan tersebut. Pembela HAM, aktivis mahasiswa, jurnalis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kritis lainnya merupakan bagian dari ekosistem demokrasi. Mereka menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

Karena itu, ketika seorang pembela HAM menjadi korban kekerasan, negara harus menunjukkan bahwa hukum mampu memberikan perlindungan yang nyata. Jangan sampai muncul pesan bahwa keberanian mengkritik institusi negara justru membuat seseorang menghadapi ancaman terhadap keselamatan dirinya.

Hal tersebut akan sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Kebebasan sipil hanya akan bermakna apabila negara memberikan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menggunakan kebebasan tersebut.

Sebagai Ketua DPK GMNI STIE Indonesia Jakarta saya menghormati proses hukum dan kewenangan lembaga peradilan dalam memutus perkara. Namun saya juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan setiap proses hukum yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu kami mendorong:

1. Pertimbangan hukum dalam putusan banding perkara Andrie Yunus dapat diakses dan dijelaskan secara transparan kepada publik.
2. Negara memastikan hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum benar-benar terpenuhi.
3. Seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan serangan dapat dipastikan melalui proses hukum yang objektif dan akuntabel.
4. Institusi negara melakukan evaluasi internal secara serius sehingga kekerasan terhadap warga negara dan pembela HAM tidak kembali terjadi.
5. Perlindungan terhadap pembela HAM menjadi bagian nyata dari komitmen negara dalam menjaga demokrasi dan kebebasan sipil.

Kami tidak menginginkan proses hukum yang dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan dari pihak mana pun. Yang kami kehendaki adalah hukum yang bekerja secara objektif, transparan, dan memberikan rasa keadilan kepada korban serta masyarakat luas.

Sebagai gerakan mahasiswa, GMNI memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal persoalan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Kami percaya bahwa kritik terhadap lembaga negara bukanlah ancaman terhadap negara. Kritik justru merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Kasus Andrie Yunus harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM sekaligus memperbaiki sistem akuntabilitas aparat negara. Keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku.

Keadilan juga berarti memastikan korban mendapatkan haknya dan masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum bekerja secara adil, transparan, dan setara. Institusi negara harus menjadi bagian dari solusi dalam menghadirkan keadilan bukan justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.

Tim investigasi awak media menemukan dugaan aktivitas pertama di gudang di Jalan Pasar Lama, Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Dari sekitar lokasi tercium aroma menyengat yang diduga berasal dari bahan bakar minyak. Sebuah Toyota Rush putih juga terlihat berada di sekitar gudang.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku gudang tersebut telah beroperasi bertahun-tahun.

"Tahun 2021 sempat berhenti, tapi tahun 2023 buka lagi. Tahun 2025 juga sempat digerebek karena kabar pembuangan limbah ke parit," ungkap warga tersebut.

Warga juga menyampaikan dugaan adanya setoran kepada oknum aparat. Namun, tudingan tersebut masih sebatas keterangan sumber dan belum disertai bukti independen maupun keterangan resmi aparat penegak hukum.

Gudang Pasar 10 Veteran Juga Disorot

Lokasi lain di kawasan Pasar 10 Veteran turut menjadi perhatian. Warga mengaku kerap melihat kendaraan, termasuk truk biru-putih bertuliskan "Transporter", keluar-masuk gudang yang disebut-sebut berkaitan dengan Mafia Migas Andre Sinaga.

Aktivitas kendaraan tersebut dilaporkan berlangsung sejak pagi hingga malam.

Pertanyaan publik kini sederhana: jika aktivitas tersebut legal, mengapa status dan perizinannya belum dijelaskan secara terbuka? Jika ilegal, mengapa masih dapat beroperasi?.

Dua Gudang Aktif, Pengawasan Dipertanyakan

Dugaan tetap beroperasinya dua lokasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Medan Utara.

Lebih jauh, muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya perlindungan atau pembiaran oleh oknum tertentu. Namun, sampai saat ini belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan institusi atau personel aparat tertentu.

Karena itu, Mabes Polri, Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan didesak melakukan pemeriksaan menyeluruh, bukan hanya terhadap gudangnya, tetapi juga terhadap asal-usul BBM, legalitas penyimpanan, jalur distribusi, kendaraan kapal pengangkut, dokumen pengangkutan, serta dugaan aliran dana jika memang ditemukan bukti.

Publik berhak mendapatkan jawaban: siapa pemasoknya, ke mana BBM tersebut didistribusikan, siapa yang mengawasi, dan apakah ada pihak yang sengaja membiarkan aktivitas tersebut berlangsung?.

Jika seluruh aktivitas ternyata legal, aparat perlu menjelaskannya secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Hukum tidak boleh tajam kepada pelaku kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemain besar.

(Tim Redaksi)

Hari kedua ini menjadi puncak sekaligus penentuan. 15 peserta finalis terbaik dari 6 kabupaten tampil satu persatu di hadapan dewan juri dan ratusan penonton yang memadati Gedung Djauli Manik sidikalang. Mereka tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mengukir sejarah baru dalam upaya pelestarian bahasa dan musik Pakpak.

Total hadiah Rp25 Juta yang diperebutkan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PB-LKP Drs. R. Juhry Bintang.

Babak grand final menampilkan karya-karya orisinal yang mengangkat kearifan lokal, cinta tanah air, hingga kehidupan sosial masyarakat Pakpak.

Berikut daftar 15 besar peserta beserta judul lagunya:

1.Muslim Boangmanalu - Ikan Lae Gundur

2.Febri Limbong - Mi Tanoh Pakpak

3.Yulira Boangmanalu & Beatrice - Eta Merdembas

4.Gonong Samosir & Hendri Berutu - Pembangunen

5.James Siburian - Rama-rama roh tarap pentu

6.Arman Bintang - Bakune Lebuhta

7.Dirman Situmorang - Ku Embah Calon Permaen Mi Nenge

8.Rahma Pasaribu - Ginaru Pote

9.Rita Sihotang - Tading Melumang

10. Hepron Padang - Posmo Atemu Turang

11. Fitri Tobing - Roh Ke Karina

12. Pindah Agustinus Munte - Mbue Deng Lako Pekadenta

13. Elma Kristina Berutu - Kuta Ketubuhen

14. Sahmin Solin - Nteddoh Anak Siampunen

15. Aidah Kasea Bintang - Tanoh Dairi Meriah

Sebelum peserta terakhir tampil, suasana semakin hangat dengan penampilan pembawa acara yang membawakan lagu Lebbuh Kekelengan, sebuah karya cipta Ketua PB-LKP Juhry Bintang bersama Bupati Dairi.

Penjurian berlangsung ketat dan profesional oleh Delphi Masdiana Ujung, Suhemi Manik, dan Samuel Pinem.

Setelah dewan juri bermusyawarah, akhirnya diputuskan pemenang Festival Lomba Cipta Lagu Pakpak 2026.

Juara 1: James Siburian - Rama-rama roh tarap pentu dengan Nilai 282

Juara 2: Febri Limbong - Mi Tanoh Pakpak dengan Nilai 275

Juara 3: Dirman Situmorang - Ku Embah Calon Permaen Mi Nenge dengan Nilai 270

Harapan 1: Fitri Tobing - Roh Ke Karina | Nilai 268

Harapan 2: Gonong Samosir & Hendri Berutu - Pembangunen | Nilai 267

Harapan 3: Yulira Boangmanalu & Beatrice - Eta Merdembas | Nilai 265

Antusiasme penonton juga diapresiasi melalui Lagu Favorit Pilihan Penonton yang jatuh kepada nomor: 10, 9, 1, 15, 12, dan 14.

Momen penyerahan trofi, piagam, dan uang pembinaan berlangsung haru. Para pemenang tampak bangga mengenakan pakaian adat Pakpak saat menerima penghargaan dari para tokoh dan sponsor.

Kemeriahan acara penutupan turut dihadiri unsur pemerintah dan tokoh masyarakat. Hadir Sekretaris Dinas Pariwisata Dairi Provet Sitanggang mewakili Wakil Bupati Dairi, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pakpak Bharat Maringan Bancin, ST., MT, Kapolsek Kota Iptu Tobok Panggabean, S.E mewakili Kapolres Dairi, serta Owner Lestari Bakery & Cake Shop Azhar Bintang.

Suksesnya festival ini tidak terlepas dari dukungan besar para sponsor dan mitra, Pemkab Dairi, DPRD Dairi, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri Dairi, PDAM Dairi, HIMPAK, Polres Dairi, Kodim 0206/Dairi, Generasi Muda Sipitu Marga, PPI Silima Suak, Bank BRI, Bank Sumut, Bank Mandiri, Bank Mandiri Taspen, BNI, PT DPM, KORMI Dairi, FORKALA, CV Cahaya Enkita Sejahtera, Kiki Bintang Market Subulussalam, dan lainnya.

Kemeriahan juga dimeriahkan 2 sesi lucky draw berhadiah menarik. Lucky draw pertama diserahkan Ketua PB-LKP Juhry Bintang, dan sesi kedua oleh Selamat Bahagia Maha, Owner Rindu Kopi.

Dalam pidato penutupnya, Ketua PB-LKP Juhry Bintang atau yang akrab disapa Zuhri, menyampaikan rasa syukur yang mendalam.

"Kami bersyukur atas keberhasilan Festival Lomba Cipta Lagu Pakpak 2026 ini. Semoga apa yang kita perbuat hari ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT," ucap Zuhri diiringi tepuk tangan hadirin.

Ia menegaskan, festival ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi tentang menjaga identitas. "Kami berharap karya-karya yang lahir dari panggung ini dapat terus menggema, dinyanyikan, dan menjadi warisan berharga bagi generasi Pakpak mendatang," tutupnya.

Acara ditutup dengan foto bersama seluruh peserta, juri, panitia, dan tamu undangan di atas panggung yang dihiasi ornamen khas Pakpak. Sorak sorai dan nyanyian bersama menandai berakhirnya festival, namun menjadi awal baru bagi kebangkitan musik Pakpak.

Namun, pemerintah diminta tidak melupakan guru swasta yang selama ini juga menjadi bagian penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Hal itu disampaikan Ismail Saleh Nasution, Kaprodi PGSD FKIP UMSU sekaligus Wakil Ketua Bidang Pendidikan PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara.

Menurut Ismail, kebijakan penataan guru harus dibangun atas semangat keadilan. Guru yang mengabdi di sekolah swasta, terutama yang telah memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman mengajar, juga layak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN, minimal melalui jalur PPPK.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah dalam memperbaiki status dan kesejahteraan guru PPPK. Tetapi jangan sampai guru swasta yang telah bersertifikasi dan bertahun-tahun mengabdi justru terabaikan. Mereka juga pahlawan pendidikan dan memiliki jasa besar dalam mencerdaskan anak bangsa," ujar Ismail.

Ia menegaskan, tidak seharusnya ada dikotomi antara guru negeri dan guru swasta dalam hal penghargaan terhadap pengabdian.

"Guru adalah guru. Yang membedakan tempat mengabdi, bukan pengabdiannya kepada bangsa. Karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi guru swasta yang memenuhi persyaratan," katanya.

Ismail yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PD. Muhammadiyah Medan berharap momentum penataan guru PPPK menuju 2027 tidak hanya menjadi solusi bagi guru PPPK, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan guru non-ASN, khususnya guru swasta yang telah memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat pendidik.

Menurutnya, sertifikasi, kompetensi, pengalaman mengajar, dan rekam jejak pengabdian perlu menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan afirmasi bagi guru.

"Kita ingin pemerintah hadir untuk semua guru. Jangan ada kesan guru swasta dianaktirikan. Mereka telah mengabdi ketika negara membutuhkan tenaga pendidik untuk melayani masyarakat. Sudah saatnya pengabdian mereka juga mendapatkan perhatian dan penghargaan yang layak," tegasnya.

Ia pun mengajak semua pihak menyambut positif kebijakan pemerintah sekaligus mendorong agar kebijakan tersebut semakin berkeadilan.

"Dukung pemerintah, tetapi dorong agar keadilan bagi seluruh guru menjadi prioritas. Karena masa depan pendidikan Indonesia dibangun oleh guru negeri dan guru swasta bersama-sama," pungkasnya.

Wakil Ketua FMPS, Dava Alvaraja, menyampaikan pernyataan tersebut kepada awak media dalam keterangan pers pada Minggu, 6 September 2026.

Dava mengatakan, apabila informasi mengenai aktivitas PETI tersebut benar, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian aparat penegak hukum. Selain berpotensi melanggar ketentuan hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin juga dikhawatirkan dapat berdampak terhadap lingkungan dan ekosistem sungai.

"Kapolda Sumut harus memberikan perhatian serius terhadap informasi dugaan aktivitas PETI yang berada di wilayah hukum Polsek Kotanopan. Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa aktivitas ilegal tersebut dibiarkan," ujar Dava.

Menurut Dava, sejumlah lokasi yang disebut menjadi sorotan antara lain kawasan Simpang Tolang Julu, sepanjang aliran Sungai Kotanopan, serta wilayah Tolang Julu. Namun, FMPS menekankan bahwa informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dan investigasi resmi oleh aparat berwenang.

Atas dasar itu, FMPS meminta Kapolda Sumut mempertimbangkan pembentukan tim untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, diperlukan untuk mengetahui apakah benar terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin serta siapa saja yang apabila terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

FMPS juga meminta aparat menelusuri informasi mengenai dugaan adanya aliran uang atau setoran dari pemilik maupun pengelola tambang kepada oknum tertentu. Dava menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menuduh pihak tertentu, melainkan meminta agar informasi tersebut diperiksa secara objektif.

"Kalau memang ditemukan dugaan aliran setoran atau uang kepada oknum aparat, itu harus diusut secara terang. Jangan ada pihak yang kebal hukum. Kami meminta pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan," tegasnya.

Dava menambahkan, persoalan dugaan PETI tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam di sekitarnya.

Menurutnya, upaya penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin juga perlu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan nasional.

FMPS berharap Kapolda Sumut dapat merespons informasi dan keresahan yang disampaikan tersebut dengan melakukan pengecekan di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti terlibat diminta diproses sesuai ketentuan hukum.

"Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta aparat melakukan pemeriksaan dan pembuktian. Jika benar ada aktivitas PETI dan dugaan setoran kepada oknum, maka harus ditindak sesuai hukum. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak terbukti, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik," pungkas Dava.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polsek Kotanopan dan Polres Madina, maupun Polda Sumatera Utara terkait informasi dugaan aktivitas PETI tersebut maupun desakan evaluasi terhadap jajaran Polsek Kotanopan. (Red)

Penarikan itu disebut terjadi pada 2 September 2026. Sejumlah pedagang mengaku didatangi oknum yang meminta uang dengan alasan untuk biaya rapat pembentukan paguyuban baru.

Dua oknum pedagang berinisial MM dan ML disebut melakukan penarikan tersebut. Para pedagang mempertanyakan dasar pungutan, legalitas organisasi, serta penggunaan dana yang dihimpun.

"Kami dimintai uang, katanya untuk bikin paguyuban baru. Tapi kami cek, SK dari Pemkab saja tidak ada. Ini paguyuban yang mana? Uangnya untuk apa?" ujar seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sejumlah pedagang mengaku membayar karena khawatir penolakan dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan tempat mereka berjualan.

Dasar, Transparansi, dan Kerelaan

Praktik tersebut mendapat perhatian Daeng Lukman Wijaya, SH, yang selama ini aktif mendampingi dan membina pelaku UMKM.

Menurut Lukman, penarikan iuran oleh paguyuban tidak otomatis dilarang hanya karena organisasi belum berbadan hukum. Namun, pungutan harus memiliki dasar yang jelas, disepakati anggota, dilakukan secara sukarela, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Penarikan uang tidak otomatis dibenarkan hanya karena mengatasnamakan paguyuban atau pedagang. Dasarnya harus jelas, transparan, dan dilakukan secara sukarela," kata Lukman.

Ia mengingatkan, pihak yang mengatasnamakan seluruh pedagang harus memiliki mandat yang jelas. Terlebih apabila pungutan dilakukan secara sepihak atau disertai tekanan.

"Kalau ada unsur pemaksaan atau ancaman, itu sudah menjadi persoalan serius dan dapat berimplikasi hukum," ujarnya.

Lukman juga menegaskan perbedaan antara iuran paguyuban dan retribusi resmi pemerintah. Retribusi daerah harus memiliki dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah.

Pemkab Diminta Klarifikasi

Polemik tersebut kini menuntut kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Belitung, terutama mengenai status organisasi yang disebut-sebut dalam penarikan uang tersebut.

Pemkab juga diharapkan menjelaskan apakah pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait Paguyuban Pedagang Gedung Nasional.

Pedagang meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan klarifikasi apabila ditemukan indikasi pungutan paksa, ancaman, atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.

Namun, tudingan terhadap MM dan ML masih perlu diklarifikasi kepada pihak yang bersangkutan dan diverifikasi oleh aparat berwenang.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut uang yang diminta dari pedagang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang memiliki mandat, apa dasar pungutannya, ke mana dana tersebut mengalir, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan resmi dari Pemkab Belitung maupun MM dan ML belum diperoleh.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Putra Ginting, mengatakan pengelolaan program CSR memiliki landasan hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hingga Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, serta diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Karo 2025–2029.

"Forum CSR ini sudah ada sejak Januari 2020. Keputusan terkait pengelolaan CSR diambil melalui rapat Forum TJSL pada 14 Mei 2025 yang dituangkan dalam berita acara. Salah satu sasaran strategis yang disepakati adalah pemberian beasiswa pendidikan," kata Gelora saat memberikan keterangan kepada media, Sabtu (05/09/2026) didampingi Ka. Bappeda Litbang Abel Tarwai Tarigan dan Kadis Kominfo Hesti Maria Br Tarigan.

Ia menjelaskan, program beasiswa tersebut merupakan hasil pembahasan Forum CSR dan tidak menggunakan dana APBD. Pemkab Karo juga tidak menerima, menghimpun, menyimpan, ataupun mengelola dana CSR perusahaan.

Menurut dia, pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan dunia usaha serta menyampaikan informasi program kepada calon penerima manfaat.

Keputusan mengenai perusahaan yang berpartisipasi, besaran bantuan, mekanisme penyaluran, serta sasaran program menjadi kewenangan perusahaan melalui Forum CSR sesuai kebijakan masing-masing.

Menjawab isu mengenai penunjukan SMA Unggul Bina Kasih Nusantara sebagai penerima program, Gelora meluruskan bahwa Pemkab Karo dan Forum CSR tidak hanya menyasar satu sekolah.

Pihaknya telah melayangkan surat penawaran kerjasama beasiswa kepada sejumlah sekolah unggulan, di antaranya SMA Taruna Nusantara, SMA Unggul Del, dan SMA Unggul Bina Kasih Nusantara.

Namun, dari hasil korespondensi, SMA Taruna Nusantara melalui surat resmi nomor B/215/VIII/2025 dan SMA Unggul Del melalui surat nomor 309/SUD/KS/ADM/V/2025 menyatakan telah menutup proses pendaftaran siswa baru.

"Sementara itu, SMA Unggul Bina Kasih memberikan surat balasan yang menyatakan masih menyanggupi dan menerima siswa. Oleh karena itu, forum menindaklanjuti kerja sama tersebut. Jadi sama sekali tidak ada kepentingan atau penunjukan sepihak," tegasnya.

Gelora menambahkan, pelaksanaan program melibatkan tiga unsur dengan fungsi yang terpisah, yakni pemerintah daerah sebagai fasilitator, Forum CSR sebagai koordinator, serta perusahaan sebagai pihak yang menentukan dan menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat.

Penyaluran dana dilakukan secara langsung antara perusahaan penyalur CSR dan yayasan pengelola sekolah. Dengan mekanisme tersebut, tidak terdapat aliran dana CSR yang masuk, mengendap, ataupun dikelola melalui rekening Pemerintah Kabupaten Karo.

"Fungsi surat yang dikeluarkan Pemkab Karo (Nomor 050/179) murni merupakan fungsi fasilitasi agar program tepat sasaran kepada siswa berprestasi yang berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Karo. Pemerintah tidak mengintervensi, apalagi mengelola dananya," lanjut Gelora.

Terkait munculnya isu konflik kepentingan karena sekolah penerima beasiswa berada di bawah yayasan yang disebut memiliki hubungan dengan Bupati Karo, Gelora menegaskan hubungan tersebut tidak memengaruhi mekanisme pengambilan keputusan maupun pengelolaan dana CSR.

Ia juga menjelaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan perusahaan mengeluarkan dana CSR ataupun memberikan sanksi kepada perusahaan yang memilih tidak berpartisipasi.

Selain itu, pelaksanaan TJSL perusahaan tidak semata-mata terbatas pada wilayah tempat perusahaan beroperasi. Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012, kegiatan TJSL dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Karena itu, menurut Gelora, lokasi sekolah penerima beasiswa yang berada di luar Kabupaten Karo tidak berarti manfaat program berpindah kepada daerah lain. Manfaat utama tetap diterima siswa asal Kabupaten Karo melalui peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas.

Pada kesempatan itu, Sekda Karo menyayangkan munculnya isu spekulatif yang berpotensi membuat perusahaan merasa terintimidasi untuk menyalurkan bantuan sosial.

Ia mengimbau masyarakat melihat mekanisme program secara utuh dan berdasarkan fakta, sehingga kontribusi sosial dunia usaha bagi masyarakat Kabupaten Karo, baik di bidang pendidikan, cagar budaya maupun pembangunan, dapat terus berjalan secara maksimal.

Pemkab Karo menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Laporan masyarakat bernomor LP/B/160/III/2025/SPKT/POLSEK PATUMBAK/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA terkait kasus penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) hingga kini jalan di tempat tanpa kejelasan hukum. Padahal, penanganan perkara ini telah melewati masa kepemimpinan tiga Kapolsek, dua Kapolrestabes Medan, dan dua Kanit Reskrim yang berganti tampuk jabatan.

Penyidik Disorot, SP2HP Terhenti di Bulan Juni

Korban yang menanti keadilan justru dihadapkan pada tembok tebal ketidakpastian. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir yang diterima korban tercatat pada 10 Juni 2025. Sejak saat itu, informasi mengenai penanganan kasus tersebut mendadak gelap gulita.

Dugaan penyimpangan kian menguat lantaran oknum penyidik yang menangani perkara, AIPDA Hotman S. Bancin, S.H., terkesan enggan melanjutkan proses hukum. Muncul tuduhan serius dari pihak korban bahwa oknum penyidik tersebut diduga sengaja pasang badan dan melindungi para pelaku penganiayaan.

"Sampai hari ini penyidik tidak dapat dihubungi Pihak Korban dan tidak memberikan hak korban untuk mengetahui sejauh mana perkembangan laporan tersebut ," tegas sumber yang mengetahui pasti jalannya perkara ini.

Abaikan Atensi Kapolrestabes Medan

Sikap abai yang ditunjukkan oknum penyidik Polsek Patumbak ini kian memicu keheranan publik. Pada Agustus 2025, kasus ini sebenarnya telah mendapat atensi langsung dari Kapolrestabes Medan. Namun, arahan pimpinan tersebut disinyalir tak digubris oleh oknum di lapangan yang terkesan kebal hukum dan tidak peduli terhadap nasib korban.

Kini, di bawah kepemimpinan Kapolsek Patumbak yang baru, AKP M. Tommy Franata, S.T.K., S.I.K., M.H., M.T., ketegasan pimpinan diuji. Publik dan korban mendesak adanya evaluasi total terhadap penyidik yang menangani perkara ini serta penuntasan kasus secara transparan sesuai dengan semangat kepolisian yang presisi.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak Polsek Patumbak dan Polrestabes Medan guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait mandeknya penanganan laporan polisi tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang kami terima, terdapat 3 orang korban dan 4 orang karyawan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat terkait.

Kami juga mempertanyakan aspek administrasi dan keselamatan kerja dalam operasional perusahaan. Jika benar terdapat aktivitas atau fasilitas dengan ketinggian sekitar 50 meter, maka perlu dipastikan apakah seluruh prosedur keselamatan kerja, izin operasional, inspeksi, serta standar K3 telah dipenuhi.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah informasi bahwa titik ledakan berada di bagian tengah fasilitas. Apabila informasi tersebut benar, aparat harus melakukan pemeriksaan teknis dan forensik untuk mengetahui sumber ledakan, material yang terlibat, sistem pengamanan, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam pengoperasian fasilitas.

Pertanyaan penting lainnya adalah: di mana posisi dan tanggung jawab operator saat kejadian berlangsung? Apabila fasilitas tersebut memang dioperasikan oleh tenaga khusus, maka keberadaan operator, kompetensi, prosedur kerja, sistem pengawasan, dan rekaman aktivitas sebelum kejadian harus diperiksa secara objektif.

Tuntutan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara

Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta:

Pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap aspek administrasi, perizinan, dan K3 perusahaan. Agar jumlah korban dapat dipastikan.

Aparat penegak hukum melakukan investigasi independen untuk memastikan penyebab kebakaran dan ledakan, termasuk memeriksa kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan.

Status empat karyawan yang hilang kontak harus segera dipastikan, termasuk melalui proses pencarian, identifikasi, dan pendataan resmi terhadap seluruh pekerja yang berada di lokasi saat kejadian.

Pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh hak-hak mereka, termasuk bantuan, santunan, layanan kesehatan, serta hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Posisi dan tanggung jawab manajemen perusahaan harus diperiksa, termasuk apakah prosedur keadaan darurat telah dijalankan ketika kejadian berlangsung.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran serius terhadap perizinan, keselamatan kerja, atau ketentuan hukum, pemerintah harus memberikan sanksi tegas, termasuk evaluasi dan, apabila memenuhi dasar hukum, pencabutan izin PT EVYAP.

Kami meminta seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Komisi XIII DPR RI Harus Turun Tangan

Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara juga meminta Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus ini, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran hak pekerja, aspek perlindungan hukum, maupun persoalan yang berkaitan dengan keselamatan dan tanggung jawab perusahaan.

Kami menilai kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penanganan kebakaran. Yang harus dijawab adalah mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, apakah seluruh prosedur K3 telah dipenuhi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah perusahaan telah menjalankan seluruh kewajiban hukumnya terhadap pekerja.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dairi Daniel Wahyu Sagala melalui prosesi adat pemukulan genderang Pakpak yang menggema di lokasi kegiatan.

Festival ini diinisiasi PB-LKP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Juhry Bintang atau yang akrab disapa Zuhri. Ajang bergengsi ini berhasil menarik antusiasme para komposer, musisi, dan seniman dari berbagai wilayah tanah ulayat Pakpak.

Sebanyak 28 peserta ambil bagian dalam kompetisi ini. Menariknya, 27 di antaranya berasal dari luar Dairi, yakni Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

"Kehadiran para peserta dari luar Dairi ini membuktikan bahwa kecintaan terhadap lagu dan musik Pakpak melintasi batas administratif. Ini adalah momentum emas untuk menyatukan visi pelestarian budaya kita," ujar Juhry Bintang.

Festival tahun ini dikemas lebih meriah dan multimedia. Selain lomba cipta lagu, pembukaan juga dihentak dengan fashion show pakaian adat modifikasi khas Pakpak.

Panggung hiburan turut dimeriahkan penampilan energik artis-artis lokal yang membawakan tembang-tembang hits Pakpak, mengundang gemuruh tepuk tangan penonton.

Kemeriahan semakin lengkap dengan adanya sesi lucky draw berhadiah menarik. Dukungan sponsorship datang dari pelaku usaha dan perbankan terkemuka seperti Bank Mandiri, BRI, dan Bank Sumut.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Dairi Daniel Wahyu Sagala menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PB-LKP.

Pemkab Dairi berharap melalui kompetisi ini akan lahir karya-karya musik Pakpak modern yang berkualitas, namun tetap mempertahankan jati diri tradisionalnya, sehingga mampu bersaing di industri musik nasional.

Dengan dipukulnya genderang pusaka oleh Wakil Bupati, kompetisi resmi dimulai. Para peserta kini bersiap menyajikan karya terbaik di hadapan dewan juri demi memperebutkan gelar Cipta Lagu Pakpak Terbaik 2026.

Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial CMA dan MM. Sedangkan BA telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam pengejaran polisi.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol. Bayu Wicaksono mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penelusuran terhadap aktivitas penipuan yang menggunakan iklan digital sebagai sarana mencari calon korban.

"Dalam perkara ini, kami telah mengamankan dua orang tersangka. Satu orang lainnya masih dalam pencarian dan telah ditetapkan sebagai DPO," ujar Bayu dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (3/9/2026).

Dalam menjalankan aksinya, CMA diduga bertugas menarik calon korban melalui iklan berbayar di Facebook dan Instagram menggunakan Meta Ads. Pengguna yang tertarik kemudian diarahkan bergabung ke grup Telegram.

Di dalam grup tersebut, MM berperan sebagai admin yang memberikan berbagai instruksi kepada anggota untuk menyelesaikan sejumlah misi. Salah satu misi yang ditawarkan adalah menonton cuplikan film dengan iming-iming bonus mulai Rp100 ribu hingga puluhan juta rupiah.

Polisi menemukan bahwa tawaran misi tersebut digunakan untuk membangun kepercayaan korban sebelum mereka diarahkan melakukan deposit.

"Korban diyakinkan bahwa semakin banyak tugas yang diselesaikan dan saldo yang ditambahkan, maka bonus yang diperoleh akan semakin besar," jelas Bayu.

Setelah korban menyelesaikan sejumlah tugas dan melihat saldo serta bonus dalam akun, mereka kemudian diarahkan melakukan pencairan. Namun, uang tersebut tidak dapat ditarik.

Pelaku selanjutnya memberikan berbagai alasan kepada korban dan meminta mereka kembali melakukan transfer dengan dalih harus memenuhi persyaratan deposit tertentu.

Pola tersebut terus dilakukan hingga korban mengalami kerugian. BA yang kini berstatus DPO diduga turut berperan meyakinkan korban agar kembali melakukan transfer setelah deposit awal dilakukan.

Dari hasil penyidikan, polisi mengidentifikasi tiga korban yang berada di tiga provinsi. Nurul Fitri asal Kabupaten Pidie, Aceh, mengalami kerugian Rp15,25 juta.

Kemudian Ahmad Aryo Sanjaya dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengalami kerugian Rp2,27 juta. Sementara Amida dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, juga mengalami kerugian Rp2,27 juta.

Total kerugian ketiga korban mencapai sedikitnya Rp19,79 juta.

Polda Sumut kemudian melakukan penindakan di sebuah rumah kos di Jalan Luku I, Gang Muttaqien, Kecamatan Medan Johor. Dalam penggerebekan tersebut, penyidik mengamankan dua unit komputer dan enam unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana menjalankan aksi penipuan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan melalui platform digital.

Ia mengatakan, modus penipuan semacam itu umumnya dilakukan secara bertahap. Korban terlebih dahulu diberikan iming-iming keuntungan, kemudian diarahkan melakukan deposit dan kembali diminta mengirimkan uang dengan alasan tertentu.

"Modus seperti ini biasanya dibangun secara bertahap untuk meyakinkan korban. Awalnya diberikan janji keuntungan, kemudian korban diarahkan melakukan deposit dan setelah itu kembali diminta menambah uang dengan berbagai alasan," ujar Ferry.

CMA dan MM telah ditahan dan dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keduanya terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori V.

Polda Sumut memastikan proses penyidikan masih berlanjut. Polisi juga terus memburu BA yang telah ditetapkan sebagai DPO.

Selain penindakan hukum, Polda Sumut mengedepankan edukasi dan literasi digital untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan media sosial dan platform komunikasi daring.

Penandatanganan dilakukan di Sidang Paripurna DPRD Dairi, Jumat (4/9/2026). Nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama Wakil Ketua I DPRD Dairi Halvensius Tondang.

Turut menyaksikan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekda Surung Charles Bantjin, Sekwan Bahagia Ginting, serta Anggota DPRD Dairi. Hadir juga Unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD.

Dalam Sambutannya, Bupati Vickner Sinaga menjelaskan bahwa PerubahanKUA-PPAS yang telah disepakati menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun PerubahanRKA-SKPD.

"Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kesepakatan ini menjadi acuan utama kita ke depan," ujar Vickner.

Bupati menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas kerja keras selama pembahasan Rancangan PerubahanKUA-PPAS. Ia menyadari perbedaan pendapat dalam pembahasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Mungkin adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dengan Bapak/Ibu Dewan Yang Terhormat, semuanya itu muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dairi," ucap Vickner.

Ia berharap dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, proses pembahasan PerubahanAPBD 2026 dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Penandatanganan KUA-PPAS ini menjadi langkah penting bagi Pemkab Dairi untuk menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di sisa tahun 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah awal komunitas yang anggotanya tersebar di 8 perguruan tinggi di Medan untuk memperkuat peran mahasiswa Dairi di rantau. Kampus-kampus tersebut meliputi USU, UNPRI, UNIMED, Unika Santo Thomas, UMI, UHN, UMA, dan POLMED.

Hadir dalam pertemuan Ketua Parsidikalang Berhands Bancin bersama Pembina Kidung Agung Ujung dan sejumlah pengurus. Mereka menyampaikan tiga poin penting kepada Bupati.

Pertama, terkait legalitas organisasi. Parsidikalang memohon arahan dan fasilitasi Pemkab Dairi dalam proses administrasi dan legal standing komunitas.

Kedua, harapan adanya dukungan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi mahasiswa Dairi di perantauan.

Ketiga, permohonan agar Mess Pemkab Dairi di Medan dapat dimanfaatkan sementara sebagai sekretariat dan ruang kegiatan mahasiswa Dairi.

Bupati Dairi Vickner Sinaga menyambut baik kehadiran Parsidikalang. Ia mengapresiasi gagasan membangun kebersamaan mahasiswa Dairi di Medan.

"Gagasan-gagasan yang baik saya ikut mendukung," ujar Vickner.

Ia juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar berani bermimpi besar dan terus berjuang.

"Apa yang saya capai tidak sulit untuk kalian mencapainya. Saya senang saya tidak kehilangan generasi penerus dengan kehadiran kalian hari ini," kata Vickner.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, Bupati meminta Parsidikalang segera berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dairi.

Lebih lanjut, Vickner mengajak mahasiswa tidak hanya berkumpul, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan Dairi.

"Mari berkontribusi bagi kemajuan Dairi. Ingat, orang pintar akan kalah dengan orang yang gigih," pesannya.

Bagi Parsidikalang, audiensi ini menjadi pintu masuk untuk membangun wadah komunikasi yang solid dan memperkuat sinergi generasi muda dengan pemerintah daerah.

Seorang pria berinisial SAL alias AL (50) diamankan saat hendak berangkat menuju Jakarta. Barang haram tersebut diduga disembunyikan dengan cara diselipkan di bagian selangkangan, menggunakan modus pengiriman secara estafet.

Pengungkapan bermula sekitar pukul 04.30 WIB, ketika personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman sabu melalui Bandara Kualanamu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 05.00 WIB petugas berkoordinasi dengan petugas Aviation Security (Avsec) dan melakukan pengawasan di area pintu masuk bandara.

Petugas kemudian mencurigai seorang pria yang identitasnya sesuai dengan data pada boarding pass. Setelah dilakukan pemeriksaan, SAL mengakui membawa sembilan bungkus plastik bening berukuran besar diduga narkotika jenis sabu dengan berat 928 gram bruto yang diselipkan di selangkangannya.

Dari hasil pemeriksaan awal, SAL mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang belum diketahui identitasnya atas arahan AMI, yang saat ini masih dalam penyelidikan. Barang disebut diserahkan di kawasan underpass Jalan Ring Road.

SAL diduga dijanjikan upah Rp30 juta untuk membawa paket tersebut dari Sumatera Utara menuju Jakarta.

Modus estafet ini kini menjadi perhatian serius aparat. Polisi tidak hanya memburu kurir yang tertangkap, tetapi juga melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak yang mengendalikan dan memasok narkotika tersebut.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya akan terus memperkuat pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami mengapresiasi informasi dari masyarakat yang telah membantu Polri dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran gelap narkotika," tegasnya.

Menurutnya, penangkapan seorang kurir bukan akhir dari pengungkapan. Polisi akan terus melakukan pendalaman untuk membongkar jaringan yang berada di balik pengiriman tersebut.

"Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika," ujarnya.

Kompol Fery juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak tergiur menjadi kurir narkotika hanya karena imbalan besar.

"Jangan sampai besarnya imbalan menghancurkan masa depan, karena kehancuran itu saya pastikan nyata," tegasnya.

SAL bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengungkapan ini menjadi bukti bahwa Bandara Kualanamu bukan jalur bebas bagi jaringan narkotika. Berbekal informasi masyarakat dan koordinasi petugas, upaya pengiriman hampir satu kilogram sabu menuju Jakarta berhasil digagalkan sebelum paket tersebut melanjutkan perjalanan. (Red/Tim)