Kasus yang dilaporkan sejak Februari 2024 oleh korban bernama Erick itu disebut telah melalui serangkaian proses hukum yang sah. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan sebelumnya tidak membuahkan hasil, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pihak kepolisian juga menekankan bahwa penetapan tersangka terhadap Marlina bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan telah memenuhi unsur minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Bahkan, tersangka melalui kuasa hukumnya telah dua kali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun seluruh permohonan tersebut ditolak hakim.

Penolakan dua kali gugatan praperadilan itu menjadi bukti bahwa langkah hukum yang diambil penyidik telah tepat dan sesuai mekanisme. Selain itu, Marlina juga dinilai tidak kooperatif karena dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka, hingga akhirnya penyidik menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasihumas Polresta Deli Serdang, Iptu JM Gabe Napitupulu, menegaskan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan penyidik merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Tidak benar adanya kriminalisasi. Semua proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk penetapan tersangka dan tindakan penyidikan lainnya," tegasnya, Kamis (16/4/2026).

Saat ini, penyidik tengah merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang agar kasus tersebut dapat segera disidangkan.

Dengan demikian, Polresta Deli Serdang memastikan bahwa penanganan perkara ini murni berdasarkan fakta hukum dan alat bukti, bukan atas dasar kepentingan tertentu sebagaimana yang ditudingkan.

Kuasa hukum Marlina dari Law Firm Pencarah, menegaskan, perkara yang menjerat kliennya sejatinya merupakan sengketa perdata terkait utang piutang dalam transaksi jual beli pakan ayam dengan seorang pihak bernama Erick Wu.

"Klien kami telah melakukan pembayaran secara mencicil. Persoalan ini sejak awal adalah perkara perdata, bukan pidana," tegas tim penasihat hukum yakni Benito Asdhie Kodiyat MS, SH., MH, bersama Abdul Rizal, SH dan Usman, SH, kepada media. (Kamis,16/04/2026)

Persoalan tersebut bahkan telah bergulir ke jalur hukum perdata. Gugatan yang diajukan Erick Wu di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1109/Pdt.G/2023/PN.Mdn telah diputus pada 22 Mei 2024 dengan hasil menolak gugatan penggugat. Putusan itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor 392/PDT/2024/PT.Mdn tertanggal 12 Agustus 2024, yang juga menolak permohonan banding.

"Dua putusan pengadilan sudah sangat jelas menyatakan perkara ini bukan ranah pidana. Namun anehnya, klien kami justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ungkap Benito.

Kuasa hukum menilai, penyidik seharusnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara. Terlebih, klien mereka merupakan seorang lansia berusia lebih dari 60 tahun.

Lebih jauh, mereka menduga kuat adanya intervensi pihak tertentu dalam proses hukum tersebut.

"Kami mencium adanya indikasi pesanan untuk menjatuhkan reputasi klien kami. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi berpotensi menjadi praktik kriminalisasi," tegasnya.

Tim kuasa hukum juga menyoroti tindakan penahanan terhadap Marlina yang dinilai tidak proporsional dan mencederai rasa keadilan. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai preseden buruk dalam penegakan hukum, khususnya di wilayah hukum Polres Deli Serdang.

Dalam pernyataannya, mereka mendesak aparat penegak hukum agar bekerja secara profesional, objektif, dan transparan, serta segera menghentikan proses hukum yang dinilai dipaksakan tersebut.

"Kami mengingatkan bahwa Polri memiliki komitmen PRESISI. Jangan sampai slogan itu hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata di lapangan," tutupnya.

Rekrutmen ini dibuka bagi lulusan SMK dengan jurusan relevan, di antaranya broadcasting atau perfilman, desain komunikasi visual (DKV), teknik komputer dan jaringan (TKJ), rekayasa perangkat lunak (RPL), hingga animasi.

Selain latar belakang pendidikan, calon peserta diharapkan memiliki kemampuan dasar di bidang pendukung penerangan, seperti pengolahan foto dan video, desain grafis, fotografi dan videografi, serta penulisan naskah, baik secara teori maupun praktik.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian tahun 2025 sekaligus menyelaraskan arah kebijakan dan implementasi program tahun 2026 di seluruh kabupaten/kota.

Pra-Rakorda diikuti oleh jajaran ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Kepala OPD KB/DP3AKB kabupaten/kota, mitra strategis lintas sektor, serta turut berhadir juga Bupati Aceh Tenggara, H. Muhammad Salim Fakhry, S.E., M.M. yang didampingi anggota DPRK Aceh Tenggara.

Rangkaian kegiatan meliputi evaluasi program Bangga Kencana tahun 2025, pemaparan overview program 2026, penyerahan penghargaan, pengukuhan kelembagaan, hingga diskusi teknis lintas daerah.

Sebelum sesi diskusi, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh bersama seluruh Kepala OPD KB se-Aceh.

Safrina Salim, S.K.M., M.Kes., dalam sambutan dan arahannya, ia turut memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan pengelola program Bangga Kencana terbaik tingkat kabupaten/kota, baik kategori individu maupun organisasi. Ia juga menyoroti capaian generasi muda Aceh melalui program GenRe yang berhasil meraih Juara 1 Duta GenRe Nasional selama dua tahun berturut-turut.

"Prestasi ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk dipertahankan. Kita harus terus meningkatkan target capaian dan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting benar-benar berdampak luas bagi masyarakat," ujar Safrina.

Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Ihya, S.E., M.M. dalam paparannya menegaskan bahwa capaian kinerja program menunjukkan tren positif, khususnya pada pelaporan fasilitas kesehatan yang secara umum telah melampaui 90 persen di seluruh lini layanan. Namun demikian, sejumlah indikator strategis masih memerlukan penguatan, terutama pada pelayanan KB baru, KB pasca persalinan, serta metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

"Capaian yang kita raih hari ini adalah hasil kerja kolektif. Namun ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk memperkuat intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama di wilayah dengan capaian yang masih rendah," tegasnya.

Data evaluasi menunjukkan bahwa meskipun capaian pelaporan dan partisipasi program relatif tinggi, masih terdapat disparitas antarwilayah yang menjadi fokus intervensi pada tahun 2026. Selain itu, program pembangunan keluarga seperti BKB, BKR, BKL, UPPKA, hingga pemanfaatan aplikasi ELSIMIL terus diperkuat sebagai bagian dari strategi hulu dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas keluarga.

Melalui Pra-Rakorda ini, BKKBN Aceh juga menegaskan pentingnya penguatan program prioritas nasional, seperti Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan Lansia Berdaya (SIDAYA), yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan TP-PKK, Kementerian Agama, serta berbagai mitra strategis lainnya. Selanjutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh capaian angka, tetapi juga oleh konsistensi implementasi, kualitas layanan, dan kekuatan kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.rel.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar S.Tr.K. S.I.K. M.H menyampaikan KDRT terjadi di Jalan Asrama Martoba Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Kamis 26 Maret 2026 pukul 14.00 Wib.

Awalnya Kamis 26 Maret 2026 pukul 14.00 Wib korban inisial YA (28) dihubungi kakak kandungnya inisial RS untuk menjemput anak anak korban. Selanjutnya korban langsung datang ke rumah orangtuanya yang mana kakak korban tinggal bersama orangtuanya di Jalan Asrama Martoba Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Setiba di halaman rumah orangtuanya, korban langsung dihampiri anaknya dan memeluk. Kemudian korbanmasuk ke ruang tamu yang mana ada abang ipar korban inisial AS dan ketiga anak korban Saat itu korban juga melihat kakak kandung korban inisial RS keluar dari dalam kamar dan duduk diteras rumah.

Lalu korban duduk di sofa dan anak korban mengatakan "aku mau ikut mamak aja". Tiba-tiba terduga pelaku A masuk kedalam rumah ke ruang tamu dan mengatakan "gak perlu ikut mamak kek dia" sembari menyeret kedua anak mereka keluar rumah. Tapi kedua anak itu berlari kembali kearah korban sambil menangis dan minta ikut tinggal dengan korban.

Terduga pelaku pun pergi dan tidak berapa lama terduga pelaku kembali masuk kedalam rumah langsung menyerang korban dengan cara menyayat wajah korban berulang kali menggunakan 2 buah pisau karter. Korban berteriak meminta tolong, lalu adik korban inisial ALEkeluar dari dalam kamar sehingga terduga pelaku pergi bersama dengan adik kandungnya, yang mana adik kandung terduga pelaku mengatakan "ayok kabur kabur" sambil membawa anak mereka yang paling kecil.

Adik kandung korban inisial ALE menghampiri dan memeluk korban sambil meminta tolong. Tidak terima kejadian itu adik kandung korban inisial ALE membuat laporan pengaduan ke Mako Polres Pematangsiantar dengan Laporan Polisi (LP) No. LP/B/167/III/2026/SPKT/POLRES PEMATANGSIANTAR/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 26 Maret 2026.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Senin 13 April 42026 pukul 12.30 Wib Kanit PPA Sat Reskrim Ipda Darwin P. Siregar, SH bersama Tim Opsnal mengamankan terduga pelaku A di depan Alfimidi Jalan M.H. Sitorus Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Diinterogasi terduga pelaku A mengakui perbuatannya melakukan KDRT terhadap korban sehingga terduga pelaku A diboyong ke ruangan pemeriksaan Unit PPA Sat ReskrimPolres Pematangsiantar.

"Sampai saat ini terduga pelaku A sudah diamankan guna dilakukan pemeriksan untuk diproses melakuan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1),(2) UU RI no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga," Pungkas AKP Sandi. (Humas P. Siantar).

Kapolseķ Siantar Martoba AKP Martua Manik SH menjelasalan penggelapan mobil diketahui Jum'at 10 April 2026 pukul 01.00 Wib di Jalan Medan Simpang Pertamina Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Awalnya Senin 6 April 2026 pukul 10.00 Wib terduga pelaku mendatangi rumah pelapor/ korban inisial RS (56) di Jalan Medan Simpang Pertamin belakang SPBU Kelurahan Pondok Sayur. Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar meminjam mobil Toyota Avanza No. Pol BK 1930 DU warna Silver tahun 2017.

Terjadi kesepakatan antara pelapor dengan terduga pelaku waktu peminjaman mobil selama 2 hari dikembalikan Rabu 8 April 2026. Namun saat itu kendaraan dipakai saksi LS sehingga pelapor bersama terduga pelaku mengambil mobil tersebut berada di Jalan Sisingamangaraja dekat kantor Bea Cukai Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya pukul 15.00 wib setiba dirumahnya, pelapor menyerahkan mobil tersebut kepada terduga pelaku. Setelah 2 hari pelapor menerima kabar mengaku sebagai teman terduga pelaku mobil dilarikan dan posisinya berada di kota Medan.

Jumat 10 April 2206 pukul 01.00 Wib terduga pelaku menemui pelapor dirumahnya menyampaikan mobil pelapor telah digadaikannya kepada seseorang baru dikenalnya ke Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Mendengar itu pelapor berinisiatif mendatangi Polsek Siantar Martoba untuk memberitahukan terduga pelaku sedang berada dirumahnya. Selanjutnya Kanit Reskrim IPDA Juhandya Malau SH bersama Tim Opsnal respon cepat mengamankan terduga pelaku di rumah pelapor.

Diinterogasi terduga pelaku mengakui perbuatannya melakukan penipuan dan penggelapan mobil pelapor tersebut dan mobil tersebut sudah digadaikan melalui temannya kepada seseorang yang baru dikenalnya ke Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Hanya saja tidak diketahui berapa harga gadaian mobil pelapor tersebut.

Adanya pengakuannya itu terduga pelaku diboyong ke Mako Polsek Siantar Martoba dan mobil masih tetap dalam pencarian "Tersangka ARP sudah ditahan guna diproses melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan atau Pasal 486 UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHPidana," Pungkas AKP Martua. (Humas P. Siantar).

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut antara lain Ian Rizkian Milyardin dan Herry Afandi beserta tim. Selain itu, Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol. Dwi Agung Setyono, bersama personel Bidang Propam turut membantu jalannya pemeriksaan, mulai dari pengecekan administrasi hingga kondisi fisik senjata api serta kelayakan personel pemegang senpi di jajaran Polda Sumut.

Dalam arahannya, Beny menegaskan bahwa kesadaran individu menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ia mengingatkan bahwa setiap anggota Polri memikul tanggung jawab besar, tidak hanya kepada institusi, tetapi juga kepada negara dan masyarakat.

"Senjata api yang dipercayakan kepada anggota Polri merupakan bentuk kewenangan dari negara yang harus digunakan secara tepat, yakni untuk menjaga keamanan serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, tidak boleh ada penyalahgunaan dalam kondisi apa pun," ujarnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan dan pengawasan secara berkala menjadi langkah krusial untuk memastikan kelayakan penggunaan senpi, baik dari sisi teknis maupun kesiapan personel. Langkah ini dinilai penting guna menjamin keselamatan anggota Polri sekaligus menjaga keamanan masyarakat secara luas.

Kegiatan tersebut juga mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 terkait implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam tugas kepolisian.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, seluruh personel diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, proporsional, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Dari hasil pemeriksaan, secara umum kondisi senjata api maupun kesiapan personel di jajaran Polda Sumatera Utara dinyatakan dalam keadaan baik. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam memperkuat pengawasan internal serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Mediasi dihadiri Kasat Lantas AKP Friska Susana, SH, Kanit Gakkum IPDA Syah Edi Suranta Purba, SH serta penyidik pembantu Brigadir Candra Sihombing dan Briptu Anju Purba, S.H.

Pelaksanaan mediasi tersebut menindaklanjuti Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/A/64/IV/2026/SPKT.SATLANTAS/POLRES PEMATANG SIANTAR/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 1 April 2026.

Laka Lantas tersebut terjadi Selasa 31 Maret 2026 malam pukul 23.10 Wib di Jalan Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar antara Mobil Penumpang Toyota Kijang Innova No.Pol BK 1305 AYA dikemudikan ASS bertabrakan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BK 2553 WAE dikendarai ODP berboncengan dengan GWS.

Akibat tabrakan tersebut satu orang Meninggal Dunia (MD) GWS merupakan penumpang Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BK 2553 dikendarai ODP dan pengendara mengalami Luka Ringan (LR).

Kegiatan mediasi tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan ketiga belah pihak terlibat laka lantas memahami bahwa kecelakaan mereka alami merupakan suatu musibah ketiga belah pihak tidak menginginkannya.

Hasil dari mediasi ketiga belah pihak sepakat menyelesaikan kejadian Laka Lantas tersebut secara kekeluargaan.

Tidak Sampai disitu kasus tersebut dilanjutkan gelar perkara oleh satuan lalu lintas Senin 13 April 2026 dihadiri IPTU Syawaluddin, S.H, KBO Sat Lantas, IPDA M.TT Simanungkalit S.H, KBO Sat Reskrim, IPDA Syah Edi Suranta Purba, S.H, Kanit Gakkum Sat Lantas, IPDA Sunandar, S.H, Kanit Propos, Personil Sikum, Siwas dan Unit Gakkum Polres Pematangsiantar.

Setelah dilakukan gelar perkara penyidik menyimpulkan beberapa point adanya Notulen Gelar Perkara, Nota Ajuan Kasat Lantas Tentang Penghentian Penyidikan, SP2LID/ penetapan Penghentian Penyelidikan Dan melengkapi 3 Poin ini sehingga perkara laka lantas tersebut dihentikan. (Humas P. Siantar)

Seorang perempuan berinisial MPS harus menghadapi kenyataan pahit dalam perjalanan hidupnya. Setelah ditinggal wafat oleh suami pertamanya, almarhum inisial MRN, ia berusaha bangkit dan melanjutkan hidup demi ketiga anaknya.

Namun keputusan untuk kembali membangun rumah tangga justru membawa persoalan baru. Ia kemudian menikah dengan inisial IA yang merupakan adik kandung dari suami pertamanya. Pernikahan keduanya diketahui berlangsung pada 20 Juli 2023.

Hubungan yang diharapkan menjadi pelindung dan penguat bagi keluarga justru berubah menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Menghadapi permasalahan tersebut, MPS akhirnya memutuskan untuk mendapatkan pendampingan hukum dari Law Office RHa Hasibuan atas persoalan yang Ia hadapi.

Ketegangan pun sempat terjadi ketika tim kuasa hukum MPS mendatangi lokasi pihak-pihak yang menguasai harta bersama milik kliennya.

"Jelas semua harta itu, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, merupakan milik klien kami," tegas RHa Hasibuan, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, setelah suami pertama kliennya meninggal dunia, hubungan dengan keluarga pihak suami mulai menunjukkan kerenggangan. Bahkan, menurutnya, sikap ketidaksukaan terhadap kliennya dan anak-anak sudah mulai terlihat sejak beberapa bulan terakhir.

Puncak konflik terjadi pada Maret 2026, ketika keluarga dari pihak suami menginginkan, bahkan cenderung memaksakan kehendak agar seluruh harta yang ada dibaliknamakan menjadi atas nama mereka.

Situasi tersebut semakin memperkeruh hubungan keluarga yang sebelumnya terjalin dekat. Persoalan harta yang semestinya menjadi penopang kehidupan bagi "MSP" dan anak-anaknya, justru berubah menjadi sumber sengketa yang kini berujung pada langkah hukum. (MN)

Faktanya, hingga laporan tersebut disampaikan ke publik melalui media, tidak terlihat adanya partisipasi luas dari masyarakat umum, termasuk umat Kristen Protestan maupun Katolik di akar rumput. Tidak ada gelombang laporan serupa dari warga biasa di tingkat Polsek, Polres, Polda, maupun Mabes Polri.

Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan pelaporan tersebut lebih bersifat elitis dan sarat muatan politik, bukan representasi aspirasi umat atau rakyat secara luas.

Di tengah polemik tersebut, masyarakat justru menghadapi persoalan yang jauh lebih mendesak, yakni tekanan ekonomi akibat dinamika global. Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.105 per dolar AS pada penutupan pasar spot, Senin (13/04/2026), menjadi kekhawatiran nyata dibandingkan polemik potongan video ceramah yang dipolitisasi.

Selain itu, ketegangan geopolitik global seperti konflik antara Iran dengan Israel serta keterlibatan Amerika Serikat turut berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan bahan turunan seperti plastik. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, peran elit ormas seharusnya diarahkan untuk membantu pemerintah dan mem¹perkuat solidaritas nasional, bukan memperkeruh suasana melalui langkah-langkah yang berpotensi memecah perhatian publik.

Sebagai warga negara Indonesia beragama Kristen Protestan, ditegaskan bahwa tidak ada satu pun ormas yang berhak mengatasnamakan seluruh umat dalam menyampaikan sikap, terlebih dalam isu yang telah dipolitisasi. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan sikap secara pribadi tanpa membawa nama organisasi atau komunitas secara sepihak.

Oleh karena itu, pimpinan ormas diharapkan lebih bijak dan tidak gegabah dalam mengambil langkah, serta memastikan setiap sikap organisasi didasarkan pada keputusan bersama, bukan kepentingan sesaat atau kelompok tertentu.

Sudah saatnya menghentikan klaim sepihak atas nama umat. Aspirasi masyarakat harus disampaikan secara jujur, proporsional, dan bertanggung jawab, demi menjaga persatuan dan stabilitas bangsa.

Desakan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat yang diduga telah dirugikan oleh aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan kronologi yang ada, keluarga besar Nurlatu Kakunusa telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut secara resmi. Namun hingga saat ini, terhitung kurang lebih dua bulan sejak laporan diajukan belum terdapat kejelasan maupun langkah konkret dari pihak Polres Buru Selatan.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan serta pertanyaan besar mengenai keseriusan aparat dalam menangani aduan masyarakat, khususnya yang menyangkut hak-hak masyarakat adat.

JAGAD menilai bahwa lambannya penanganan laporan ini mencerminkan lemahnya respons aparat penegak hukum. Situasi ini tidak hanya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, tetapi juga membuka ruang munculnya dugaan praktik penanganan perkara yang tidak profesional akibat minimnya transparansi.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata yang menunjukkan komitmen penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran.

Atas dasar tersebut, JAGAD mendesak Polres Buru Selatan untuk segera menindaklanjuti laporan secara serius, profesional, dan transparan.

Selain itu, JAGAD juga meminta adanya penjelasan resmi terkait perkembangan laporan yang telah berjalan selama dua bulan, serta menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun. JAGAD juga mendorong agar institusi kepolisian di tingkat yang lebih tinggi turut melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Polres Buru Selatan.

Feronika Nurlatu/Latbual menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi ketidakjelasan ini. Penegakan hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan tertentu.

Apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas, JAGAD menyatakan siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk perjuangan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi.

Dalam pernyataan resminya, Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

"Tanpa etika, kebebasan pers dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan," demikian pernyataan Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara.

Sorotan keras juga disampaikan Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu. Ia menilai cover Majalah Tempo tersebut tidak mencerminkan praktik jurnalistik yang beretika.

"Majalah Tempo sangat tidak beretika dalam menampilkan bapak Ketua Umum kami, Surya Paloh. Kami mengecam keras dan meminta Tempo untuk menarik edisi tersebut serta menyampaikan permintaan maaf kepada Partai NasDem," tegas Zulhamdani Napitupulu.

Menurut Zulhamdani Napitupulu, desain cover yang ditampilkan tidak sekadar kritik, melainkan dinilai telah melampaui batas dengan kecenderungan merendahkan martabat seorang tokoh publik. Mereka bahkan menyebut publikasi tersebut sebagai bentuk "pembunuhan karakter".

Kader Liga Mahasiswa NasDem di Provinsi Sumatera Utara juga mengaku tersinggung dan menilai produk jurnalistik tersebut tidak berimbang, cenderung provokatif, serta tidak memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Komite Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara berencana melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu, bersama jajaran pengurus mengimbau seluruh kader dan simpatisan untuk tetap tenang dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menekankan agar setiap bentuk keberatan disampaikan secara santun, konstitusional, dan melalui mekanisme yang berlaku.

Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara juga mengingatkan kader Mahasiswa NasDem untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dinilai belum menyajikan fakta secara utuh.