Keberatan itu bukan tanpa dasar. Berdasarkan data IUP yang beredar, izin tambang tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 5 tahun lalu, namun hingga hari ini aktivitas alat berat dan pengangkutan material dolomit masih terlihat beroperasi di lokas, Jumat (14/8/2026).

Dari dokumen yang dihimpun Asatupro.com, IUP Eksplorasi tersebut diterbitkan dengan nomor 671/125/BPPTSU/2/X1.6/IV/2016 tanggal 5 April 2016. Izin itu berlaku selama 5 tahun dan ditetapkan di Medan pada 20 Oktober 2016.

Artinya, secara hukum izin tersebut telah kedaluwarsa sejak 5 April 2021.

Berikut rincian data IUP yang dimaksud:

1. Penanggung Jawab : Jefta Willis Safari Ginting
2. Jenis Usaha/Kegiatan : Penambangan Dolomit
3. Alamat : Desa Pamah Kec. Tanah Pinem Kabupaten Dairi Prov. Sumatera Utara
4. NPWP : 37.784.352.9-117.000
5. NIK : 1211062302760001
6. Komoditas Tambang : Dolomit
7. IUP Eksplorasi : No. 671/125/BPPTSU/2/X1.6/IV/2016 Tanggal 5 April 2016
8. Kode WIUP : 21 1211 4 28 2016 001
9. Luas IUP OP : 19,76 Ha
10. Target Produksi : 57.600 m³/tahun
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara
12. Jangka Waktu : 5 (lima) tahun

Namun fakta di lapangan berbeda. Berdasarkan pantauan dan informasi warga, saat ini terdapat 3 perusahaan yang beroperasi di area tersebut, yaitu PT. Teratai Jaya Stone, Toko Kuta Manik, dan UD. Juma Liang. Sekitar 7 unit ekskavator dilaporkan masih aktif melakukan pengerukan di Desa Pamah.

Pedro Aditya Pinem, sebagai si matek kuta, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Baginya, tanah di Desa Pamah bukan sekadar lahan tambang, melainkan bagian dari sejarah dan identitas Suku Karo.

"Kami keberatan. Izinnya sudah mati sejak 2021. Tapi sampai sekarang ekskavator masih bekerja, truk masih hilir mudik. Ini meresahkan masyarakat. Apalagi ini wilayah kami, wilayah adat," ujar Pedro saat dikonfirmasi Asatupro.com, Jumat (14/8/2026).

Ia mempertanyakan, atas dasar apa kegiatan pertambangan itu masih berjalan. Menurutnya, jika ingin beroperasi kembali maka perusahaan wajib mengurus perpanjangan izin dan melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat dan pemerintah desa.

"Jangan sampai karena tambang, lingkungan rusak, jalan desa hancur, dan masyarakat yang dirugikan. Kami butuh kepastian hukum," tegasnya.

Warga Desa Pamah mengaku khawatir dengan dampak jangka panjang. Debu, kebisingan, dan kerusakan jalan menjadi keluhan yang sering muncul. Belum lagi potensi kerusakan lingkungan akibat pengerukan tanpa pengawasan ketat.

Hingga berita ini ditulis, AsatuPro.com masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak perusahaan, PT. Teratai Jaya Stone, Toko Kuta Manik, dan UD. Juma Liang, serta kepada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara terkait status hukum aktivitas tersebut.

Pemerintah Desa Pamah melalui Kepala Desa Daniel Wilser A.I. Sagala juga telah dimintai konfirmasi oleh AsatuPro.com untuk menjelaskan sejauh mana pengawasan dan koordinasi yang dilakukan terhadap kegiatan ini.

Kasus di Desa Pamah ini menjadi sorotan karena menyangkut penegakan hukum di sektor pertambangan. Jika IUP sudah habis namun aktivitas tetap berjalan, maka hal itu berpotensi melanggar UU Minerba.

Masyarakat dan tokoh adat seperti Pedro Aditya Pinem hanya meminta satu hal, kepastian dan keadilan. Bahwa setiap kegiatan usaha harus taat aturan, dan tanah leluhur harus dijaga untuk anak cucu.

"Kami tidak anti investasi. Tapi harus sesuai aturan. Kalau izin mati, ya berhenti dulu. Urus yang benar. Itu saja," tutup Pedro.

Dhanil mengungkapkan, kunjungan tersebut bermula dari informasi yang diterimanya dari Eko mengenai kondisi pasangan pasien yang membutuhkan perawatan medis.

​"Dua hari yang lalu Eko telepon saya. Dia bilang ada yang sakit. Kita coba ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Jangan cuma sedikit, kita juga mau lihat, bersih tidak di sana," ujar Dhanil saat berada di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

​Ia mengaku sengaja datang langsung guna melihat kondisi rumah sakit sekaligus memastikan pelayanan terhadap pasien berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil peninjauannya, Dhanil menilai kondisi rumah sakit cukup bersih dengan pelayanan tenaga kesehatan yang ramah.

​"Saya lihat rumah sakitnya bersih. Ibu-ibu semua cakep dan ramah. Jadi hari ini saya merasa puas sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra," katanya.

​Dalam kesempatan itu, Dhanil turut menyoroti aturan pembatasan jumlah pengunjung pasien. Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah bentuk ketidakramahan pihak rumah sakit, melainkan bagian dari upaya menjaga kenyamanan pasien selama menjalani pemulihan. Ia menilai pembatasan pengunjung penting agar pasien dapat beristirahat dengan baik, sekaligus menjaga kebersihan, ketertiban, serta mengendalikan tingkat kebisingan di ruang perawatan.

​"Kalau satu pasien dijaga sampai sepuluh orang, pasien tidak bisa istirahat. Rumah sakit harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan kebisingan. Ini bukan berarti rumah sakit marah kepada keluarga pasien," tegasnya.

​Dhanil berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah daerah selama memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

​"Kalau ada kekurangan, kita sama-sama dukung untuk diperbaiki. Kalau mau sempurna itu milik Allah SWT. Tidak ada manusia yang sempurna," ujarnya.

​Selain pelayanan rumah sakit, Dhanil menyoroti pentingnya pemerataan akses fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, luas wilayah Deli Serdang yang mencakup 22 kecamatan dan belasan kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan yang merata. Ia berharap ke depan akses kesehatan semakin dekat dengan masyarakat, khususnya warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas kesehatan.

​Penanganan Cepat bagi Keluarga Kurang Mampu

​Sementara itu, Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani, menjelaskan bahwa pasien yang menjadi perhatian Dhanil merupakan pasangan suami istri dari keluarga kurang mampu. Keduanya masuk ke rumah sakit sekitar pukul 22.00 WIB dan langsung mendapatkan penanganan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

​"Suaminya mengalami patah tulang paha, sedangkan istrinya mengalami kelemahan pada anggota gerak tubuh. Besok paginya langsung dilakukan tindakan operasi untuk suaminya," jelas Erlinda.

​Pasien tersebut adalah Rianto Agus Salim (47), warga Jalan Irian Barat, Pasar 7 Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, beserta istrinya, Rini Andria Ningsi (37), yang turut mendapatkan perawatan medis di rumah sakit tersebut.

​Erlinda menegaskan, masyarakat Deli Serdang dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyiapkan program bantuan kesehatan khusus bagi warga kurang mampu.

​Pasangan suami istri tersebut mendapatkan pelayanan melalui program Paspula yang diperuntukkan bagi warga Deli Serdang kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya, data pasien akan diproses untuk mendapatkan kepesertaan BPJS PBI.

​"Untuk orang tidak mampu di Kabupaten Deli Serdang, ada program dari Bapak Bupati namanya Paspula. Warga yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan dapat dimasukkan ke program tersebut," terangnya.

​Selain Paspula, rumah sakit juga menerapkan program Pas Jempol. Melalui program ini, identitas dan data pasien telah terintegrasi sehingga masyarakat cukup melakukan pemindaian sidik jari saat mengakses pelayanan kesehatan.

​"Semua sudah direkam jempolnya. Jadi pasien yang berobat ke rumah sakit maupun puskesmas cukup membawa jempolnya. Dipindai, kemudian muncul data-data pasien," jelas Erlinda.

​Erlinda mengajak masyarakat Deli Serdang agar tidak ragu mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan, seraya memastikan fasilitas dan layanan medis di rumah sakit tersebut terus dikembangkan.

​"Untuk masyarakat Deli Serdang, mari sama-sama mendukung Bapak Bupati untuk Deli Serdang sehat. Kami dari rumah sakit umum menyediakan fasilitas pelayanan yang sudah lengkap," ujarnya.

​Ia menyebutkan bahwa sejumlah layanan telah tersedia, mulai dari pelayanan penyakit dalam, bedah, mata, hingga berbagai layanan spesialis lainnya. Bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, tersedia pula sejumlah skema bantuan dari pemerintah.

​Di sisi lain, Rianto dan Rini menyampaikan rasa terima kasih kepada M. Dhanil Ginting yang telah membantu mereka mendapatkan penanganan medis, serta kepada jajaran RSUD Drs. H. Amri Tambunan atas pelayanan yang dinilai ramah dan baik. Mereka juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas bantuan melalui program Paspula sehingga seluruh biaya perawatan selama menjalani pengobatan dapat ditanggung.

​Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, legislatif, dan fasilitas pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh akses pengobatan yang layak dan manusiawi.

​(Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Prana Jaya, S.Kep.)

Ucapan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal SEKBER FAHMI, Bung Joe Sidjabat, di sela-sela menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan, Kamis (13/8/2026).

"Kami segenap keluarga besar SEKBER FAHMI mengucapkan selamat atas amanah baru yang diemban Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Utara. Semoga amanah dan sukses dalam menjalankan tugas," ujar Bung Joe kepada awak media.

Menurut Bung Joe, jabatan baru tersebut bukan sekadar sebuah posisi strategis, tetapi juga membawa tanggung jawab besar di tengah kompleksitas ancaman narkotika di Sumatera Utara.

Pengalaman Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dalam penanganan persoalan narkotika diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, serta pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika.

"Sumatera Utara membutuhkan kerja pemberantasan narkotika yang kuat, profesional, terukur dan berbasis informasi. Fungsi pemberantasan dan intelijen memiliki posisi yang sangat penting dalam membaca pola peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan di baliknya," tegasnya.

SEKBER FAHMI juga berharap Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dapat memperkuat sinergi antara BNNP Sumut dengan Polri, TNI, Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, insan pers serta seluruh elemen masyarakat.

Sinergi tersebut dinilai penting agar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan.

"Kami siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah positif BNNP Sumut sepanjang semuanya diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan perang terhadap narkotika. Pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan sekaligus memberikan informasi yang faktual kepada publik," kata Bung Joe.

Bukan Sekadar Menangkap, Tetapi Membongkar Jaringan

SEKBER FAHMI menilai tantangan pemberantasan narkotika saat ini semakin kompleks. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya barang bukti atau jumlah tersangka yang diamankan.

Lebih jauh, publik membutuhkan pengungkapan menyeluruh mengenai dari mana narkotika masuk, siapa pengendalinya, bagaimana jaringan bekerja, serta ke mana aliran peredarannya bergerak.

Dengan demikian, fungsi pemberantasan dan intelijen diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam memutus mata rantai peredaran narkotika secara berkelanjutan.

"Kami berharap tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Kalau memang ditemukan jaringan yang lebih besar, maka harus ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Prinsipnya jelas: bongkar jaringan, lindungi masyarakat, dan jangan tebang pilih," tegas Bung Joe.

Berbekal Pengalaman di BNNK Deli Serdang

Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon diketahui memiliki pengalaman dalam penanganan persoalan narkotika. Sebelum dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, ia pernah menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal dalam memahami karakteristik persoalan narkotika di wilayah Sumatera Utara, termasuk dinamika jaringan peredaran dan berbagai modus yang digunakan para pelaku.

SEKBER FAHMI berharap pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi strategi pemberantasan yang semakin tajam, terukur dan berbasis intelijen.

"Selamat bertugas, Abangda Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah. Kami berharap kehadiran Abangda membawa energi baru bagi pemberantasan narkotika di Sumatera Utara," ujar Bung Joe.

Ia menambahkan, SEKBER FAHMI akan terus mengambil posisi sebagai bagian dari elemen masyarakat dan insan media yang mengawal, mengkritisi, sekaligus mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum secara proporsional.

"Kami tidak ingin pers hanya hadir ketika ada persoalan. Ketika aparat bekerja baik, tentu wajib diapresiasi. Ketika ada persoalan yang perlu dikritisi, pers juga harus berani menyampaikan. Semua harus berdasarkan fakta, data dan kepentingan publik," pungkasnya.

SEKBER FAHMI — Bersinergi Untuk Keadilan.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kormi Sumatera Utara, Mhd. Daffasya Adnan Sinik, SH. Hizkia Reinhard Matondang resmi dikukuhkan sebagai Ketua Kormi Kabupaten Dairi bersama seluruh jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Wahyu menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan peran penting Kormi berbeda dengan organisasi olahraga prestasi.

"Kormi adalah organisasi keolahragaan nasional yang menjadi satu-satunya wadah berhimpun berbagai Induk Organisasi Olahraga (INORGA) kemasyarakatan Indonesia yang berstatus mandiri," ujar Wahyu.

Pemkab Dairi, kata Wahyu, berharap besar Kormi Dairi mampu menjadi motor penggerak budaya hidup sehat di tengah masyarakat.

"Jika olahraga berfokus pada medali dan kompetisi, maka Kormi hadir untuk membudayakan olahraga ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Olahraga yang mengedepankan kebersamaan, kegembiraan dan kebugaran," lanjutnya.

Wakil Bupati Wahyu kemudian memberikan 3 pesan utama kepada pengurus baru. Pertama, menggelorakan semangat olahraga hingga ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Kedua, melestarikan olahraga tradisional sebagai sarana merawat budaya dan kearifan lokal Dairi. Ketiga, membangun solidaritas, komunikasi dan kerja tim yang solid di internal organisasi.

"Buatlah program-program rekreasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadikan olahraga rekreasi sebagai sarana merawat kebudayaan dan kearifan lokal Dairi. Dan jaga solidaritas, bangun komitmen, komunikasi dan kerja tim yang solid di internal organisasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Dairi terpilih Hizkia Reinhard Matondang mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia meminta dukungan penuh dari Pemkab Dairi agar visi misi Kormi dapat berjalan.

"Terima kasih buat amanah yang baru saja kami emban. Mohon doa dan dukungannya agar semua visi misi untuk mengibarkan panji-panji Kormi di Kabupaten Dairi dapat terlaksana dengan baik," ucap Hizkia.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, Kormi Dairi ditargetkan menjadi wadah strategis dalam membumikan olahraga rekreasi, dari desa hingga ke pusat kota.

Penandatanganan dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Dairi, Kamis (13/8/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani dan didampingi Wakil Ketua I Halvensius Tondang serta Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang.

Penandatanganan ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD 2027. Dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati akan menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

"Setelah melalui seluruh rangkaian tahapan persidangan Masa Sidang ke III, hari ini secara bersama kita lakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Bupati Vickner Sinaga dalam sambutannya.

Bupati menegaskan, KUA-PPAS 2027 disusun mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini nantinya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Dairi 2027.

Dalam pidatonya, Bupati Vickner juga menyoroti dinamika pembahasan yang terjadi. Ia menilai perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif merupakan hal wajar dalam demokrasi.

"Kami menyadari pada Masa Sidang ke-III ini kemungkinan adanya perbedaan pendapat pada saat pembahasan. Semuanya itu merupakan dinamika kehidupan berdemokrasi dan muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi," tegasnya.

Orang nomor satu di Dairi itu juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras selama pembahasan.

"Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat atas saran, perhatian dan kerja kerasnya selama pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027," ucapnya.

Sidang paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, perwakilan Forkopimda Dairi, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, para Asisten, Staf Ahli Bupati serta seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Dairi.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS, Pemkab Dairi dan DPRD kini memasuki tahap selanjutnya yaitu pembahasan Rancangan APBD 2027 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Dairi.

​Seorang warga berinisial RS yang tengah mengurus perpanjangan SIM C pada Kamis (13/8/2026) mengungkapkan keterkejutannya. Menurutnya, setelah merampungkan sejumlah tahapan mulai dari pengambilan formulir hingga melengkapi syarat administratif, ia mendapati biaya tes psikologi menembus angka seratus ribu rupiah.

"Terkejut juga, biaya tes psikologinya Rp100.000," keluh RS.

​Atas temuan ini, RS bersama masyarakat lainnya mendesak pihak berwenang untuk membuka rincian tarif serta memperjelas dasar hukum penetapan biaya tersebut agar tercipta transparansi bagi publik.

​Respons Kasat Lantas Polrestabes Medan

​Menanggapi keluhan tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, S.E., M.H.

​Ia menegaskan bahwa persoalan tarif tes psikologi berada di luar kendali dan campur tangan pihak kepolisian, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyelenggara layanan psikologi terkait.

​"Kalau biaya silakan dengan orang psikologinya dan saya tidak mencampuri itu, Bang," tegas Sri Lestari.

​Publik Tuntut Transparansi Tarif dan Prosedur Resmi

Meskipun tes psikologi merupakan salah satu syarat wajib dalam prosedur perpanjangan SIM, ketidakjelasan komponen harga memicu kebingungan di tengah masyarakat.

​Publik berharap instansi terkait dapat memberikan kejelasan menyeluruh mengenai:

1. Rincian komponen pembayaran yang dibebankan kepada pemohon.
2. ​Dasar hukum dan regulasi resmi yang mengatur besaran tarif tes psikologi.
3. ​Standar operasional prosedur (SOP) penyedia layanan di sekitar area Satpas.

​Transparansi ini dinilai krusial guna menghindari spekulasi negatif serta menjamin kepastian biaya bagi masyarakat yang ingin taat hukum dalam mengurus administrasi berkendara. ​(Red/Tim)

Isu tersebut mencuat setelah tim media mendatangi lokasi perusahaan untuk meminta konfirmasi terkait aktivitas operasional dan pengelolaan limbah. Namun, upaya konfirmasi tersebut terkendala lantaran petugas keamanan (satpam) tidak memberikan akses masuk bagi tim media.

​Kendati demikian, penolakan akses oleh petugas di lapangan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran, termasuk dalam hal pengelolaan limbah. Seluruh dugaan tersebut memerlukan verifikasi, audit, serta pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.

​Selain perizinan dan limbah, tim media juga menyoroti sejumlah atribut di area perusahaan. Berdasarkan pantauan, tidak tampak pemasangan Bendera Merah Putih di lokasi tersebut, sementara pada papan nama perusahaan terdapat logo yang menyerupai simbol aparat penegak hukum atau Polisi Militer (PM).

​Keberadaan atribut ini memicu pertanyaan dari masyarakat mengenai status dan keterkaitannya dengan operasional perusahaan. Klarifikasi resmi dari manajemen sangat diperlukan guna menghindari persepsi maupun kesimpulan keliru di tengah publik.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, instansi berwenang diharapkan segera melakukan penelusuran secara objektif. Pemeriksaan ini mencakup peninjauan legalitas operasional, kelengkapan dokumen perizinan, serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

​Langkah pemeriksaan oleh pihak berwenang menjadi krusial untuk memastikan kebenaran informasi serta mendeteksi ada tidaknya pelanggaran administratif maupun substantif.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Yutelnews.com masih berupaya membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT Hang Fung Metal Indonesia serta pihak-pihak terkait. Keterangan berimbang dari pihak perusahaan sangat dibutuhkan agar pemberitaan ini memenuhi prinsip akurasi dan Kode Etik Jurnalistik.

Pemberitaan ini disajikan secara objektif dan tidak dimaksudkan untuk memvonis adanya pelanggaran, sebelum ada hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari lembaga yang berwenang.

Yang terbaru adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelegent (AI) Sovereign Vision AI mySAP365 AIX yang diusung PT LAT Trisakti di kegiatan JIEXPO Kemayoran mulai 11-13 Agustus 2026.

Advisor AI PT LAT Trisakti, Syarifarudin Afa, dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima asatupro.com, Rabu (12/8/2026), bilang bahwa penggunaan mySAP365 AIX sebagai mesin pembelajaran (machine learning) yang berjalan tepat sasaran (on-premises) dan bisa menjaga kedaulatan data penuh bagi pekebun kelapa sawit.

Tidak hanya itu, Syarifarudin Afa juga bilang penggunaan mySAP365 AIX berpotensi membuat seluruh biaya kepemilikan (total cost of ownership) lebih rendah, serta garis pandang yang tak terputus dari bibit hingga panen.

"Dan hal itu bisa dilakukan tanpa token dan tanpa perlu subscription (berlangganan -red)," kata Syarifarudin Afa lebih lanjut.

Pada gelaran teknologi tahun ini di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pihaknya melihat sebuah pergeseran yang tenang namun berdampak besar dalam komputasi perkebunan tengah dipamerkan.

Teknologi mySAP365 AIX, bebernya, hadir dengan proposisi yang berlawanan arah dengan arus AI berbasis cloud yang serba terukur atau termeter.

Ini adalah sebuah platform visi pembelajaran mesin (machine learning vision) AI dan model bahasa besar yang berdaulat atau sovereign large language model (LLM).

"Yang, dalam kata-kata perusahaan ini disebut "truly independent, without tokens or subscriptions," sambung Syarifarudin Afa lagi.

Bagi industri yang menghasilkan volume citra lapangan dan catatan produksi yang sangat besar, pilihan arsitektur ini menyusun ulang makna dari "mengadopsi AI": berapa biayanya, dan siapa yang pada akhirnya mengendalikannya.

Satu pipeline, dari bibitan hingga panen
Inti dari demonstrasi ini adalah sebuah pipeline image processing Vision AI yang mengikuti tanaman kelapa sawit sepanjang siklus hidupnya.

Alih-alih memperlakukan computer vision sebagai solusi titik tunggal yang hanya dipasang di pabrik, mySAP365 AIX menerapkannya sebagai benang inspeksi dan pengukuran yang berkesinambungan, dari pembibitan hingga panen.

Dia menjelaskan, ada sejumlah tahapan berjalan yakni tahap 1 pembibitan (bibitan); tahap 2 pembangunan tanaman di lapangan (immature); tahap 3 tajuk dewasa dan kesehatan tanaman; tahap 4 peramalan pra-panen; dan tahap 5 panen.

Syarifarudin Afa merinci, tahap 1 berlokasi di pre-nursery dan main nursery, Vision AI menginspeksi dari kecambah dalam skala besar.

Model menghitung jumlah seleksi tanaman pre-nursery maupun main nursery, menilai warna daun dan kesehatan tajuk.

"Serta menandai bibit yang abnormal atau off-type seperti bibit kerdil, tanaman etiolasi, dan cacat morfologi maupun double tone yang seharusnya di-culling sebelum dipindahkan ke lapangan," ujarnya.

Otomasi grading nursery ini menjaga kualitas genetik dan mencegah biaya tersembunyi yang terus menumpuk sepanjang tahun akibat menanam bibit lemah di ribuan hektar.

Misalnya sejumlah tegakan, mendeteksi gap tanam dan tanaman mati, serta melacak perkembangan tajuk secara dini sehingga penyediaan bibit sisipan dan penyulaman dapat dijadwalkan secara presisi, bukan sekadar perkiraan kasar.

Pada tahap 3, saat tanaman mencapai kematangan, model beralih ke surveilans kesehatan: penghitungan pelepah, tanda-tanda stres nutrisi dan stres air pada tajuk, tekanan gulma.

"Serta penanda visual dini serangan hama dan penyakit seperti basal stem rot atau penyakit busuk pangkal batang," tambahnya lagi.

Mendeteksi sinyal-sinyal ini secara dini mengubah intervensi yang tadinya reaktif dan menyeluruh menjadi tindakan yang tepat sasaran pada tingkat blok.

Di tahap 4, menjelang panen, platform mySAP365 AIX ini menerapkan 2 disiplin estimasi yang sudah lama dipercaya oleh tim lapangan, kini terotomasi.

Metode black bunch count (BBC), yang memproyeksikan produksi mendatang dengan menghitung tandan hitam yang sedang matang di pohon, dan angka kerapatan panen (AKP), keduanya diturunkan langsung dari citra.

Hasilnya adalah pembacaan yang objektif dan dapat diulang mengenai berapa banyak buah yang akan datang serta kapan.

Terakhir, Adi tahap 5 pada titik pemotongan dan pengumpulan, Vision AI melakukan grading terhadap tandan buah segar (TBS).

Karena setiap tahap menulis ke dalam sistem yang sama, perkebunan memperoleh sesuatu yang langka: satu jejak data digital yang berkesinambungan, menghubungkan grade awal sebutir bibit kecambah dengan kualitas tandan yang akhirnya dihasilkannya.

Dari perhitungan menuju rolling forecast
Pekerjaan peramalan tidak berhenti pada satu estimasi panen. mySAP365 AIX mengalirkan output BBC dan AKP-nya ke dalam rolling forecasting budget.

"Yaitu proyeksi produksi dan keuangan yang diperbarui secara berkelanjutan, bukan rencana statis yang hanya disusun sekali setahun," ujarnya.

Dalam praktiknya, ini berarti budget ikut "bernapas" seiring dengan tanaman. Ketika citra terbaru memperbarui angka BBC dan AKP pada setiap siklus, ramalan untuk minggu dan bulan ke depan direvisi secara otomatis.

Juga anggaran terkait, mencakup tenaga kerja, transportasi, throughput pabrik, serta ekspektasi pendapatan, ikut bergerak.

Manajemen tidak lagi bekerja berdasarkan rencana yang hanya akurat pada hari ia ditandatangani, lalu menyimpang terus-menerus.

Sebaliknya, keputusan mengenai rotasi panen, alokasi tenaga kerja, dan arus kas bertumpu pada angka yang mencerminkan apa yang benar-benar sedang dibawa oleh pohon hari ini.

Menggulirkan ramalan ke depan berdasarkan data nyata hasil model inilah yang membuat pipeline Vision AI berhenti menjadi sekadar alat inspeksi dan berubah menjadi mesin perencanaan.

Pemrosesan dokumen, pelaporan operasional, dan analisis menjadi lebih cepat karena model dan catatan yang mereka informasikan berada dalam satu lingkungan yang sama.

Lapisan LLM dirancang untuk memunculkan pengecualian, yaitu laporan yang menyajikan cerita yang tidak normal, dan mendorongnya kepada pengambil keputusan, alih-alih menunggu untuk ditanya.

Keterpaduan yang erat ini menopang Single Source of Truth (SSOT) untuk enterprise AI, dengan data dan proses yang tetap berada di bawah kendali perusahaan, dari lapangan hingga pembukuan.

Argumen untuk kedaulatan, di sekitar pipeline itu, mySAP365 AIX mengajukan enam argumen inti untuk pendekatan on-premises.

Yang pertama adalah kedaulatan penuh. Tanpa ketergantungan pada token atau subscription LLM eksternal dan dengan seluruh model berjalan on-premises, data dan proses tetap berada di bawah kendali perusahaan, sehingga menjadi fondasi bagi SSOT AI yang tepercaya.

Yang kedua adalah efisiensi biaya. Hilangnya biaya langganan bulanan dan tahunan menurunkan total cost of ownership (TCO), sebuah keunggulan yang semakin terasa pada skala operasional yang lebih besar.

Yang ketiga adalah integrasi ERP. Workflow bisnis terhubung langsung dengan Vision AI dan LLM, mempercepat otomasi dokumen, laporan, dan analisis operasional, termasuk pelaporan yang secara aktif menandai hal-hal yang tidak normal.

Yang keempat adalah Vision AI yang sesuai dengan industri. Fondasi computer vision yang sama cocok untuk perkebunan, manufaktur, dan logistik; khusus untuk kelapa sawit, ia mendukung deteksi kualitas TBS (AKP) dan inspeksi otomatis BBC.

Yang kelima adalah privasi dan keamanan data. Karena tidak ada data yang keluar ke public cloud, risiko kebocoran informasi sensitif menurun drastis.

Melampaui keunggulan utama
Para perancang platform menunjuk empat manfaat lanjutan yang muncul karena komputasi tetap berjalan secara lokal.

Latency rendah, karena inferensi berjalan tanpa perjalanan bolak-balik ke server eksternal, sehingga hasil hampir seketika.

Kustomisasi penuh, karena model dapat dilatih ulang sesuai domain bisnis tertentu seperti grading kelapa sawit, workflow ERP, dan seterusnya.

Kemandirian teknologi, selaras dengan visi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada vendor asing.

Serta kompatibilitas multiplatform yang memungkinkan integrasi dengan sistem lain, termasuk IoT, GIS aero-mapping, hingga operasi lapangan berbantuan exoskeleton.

Tawaran yang berbeda bagi kebun
Secara keseluruhan, mySAP365 AIX mengajak pekebun untuk mempertimbangkan tawaran yang berbeda dari yang biasa ditawarkan pasar cloud AI.

Alih-alih menyewa kecerdasan per token dan mengirim data lapangan ke luar, sebuah kebun dapat memiliki modelnya sendiri sepenuhnya, menjaga datanya tetap di dalam pagarnya.

"Dan menjalankan pipeline inspeksi dan peramalan yang tak pernah kehilangan langkah dari bangku pembibitan hingga ramp panen," ucap Syafaruddin Afa.

Turut mendampingi Bupati, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani bersama jajaran Forkopimda. Kehadiran investor nasional ini disambut antusias Pemkab Dairi sebagai sinyal positif pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Grace Tampubolon menjelaskan tujuan kedatangannya ke Dairi adalah untuk melakukan peninjauan langsung. NT Corp melirik dua sektor utama di Dairi.

"Kami datang untuk melihat langsung berbagai opsi yang bisa digunakan untuk rencana investasi di sektor energi melalui PLTA dan PLTM. Selain energi, kami juga melihat potensi besar Dairi di bidang pertanian dan perkebunan," ujar Grace.

Direktur NT Corp itu menilai Dairi memiliki kekayaan sumber daya alam yang belum tergarap maksimal.

"Kalau kami lihat sendiri, Dairi ini cukup besar potensi komoditasnya dan layak untuk dikembangkan. Intinya bagaimana NT Corp ini bisa bersinergi dengan Pemkab Dairi untuk membangun Dairi sehingga masyarakat lebih sejahtera dan tentunya pendapatan daerah bisa meningkat juga," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh stakeholder di Dairi untuk berkolaborasi. Tujuannya jelas, menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun PAD.

Merespons hal itu, Bupati Vickner Sinaga menyambut baik rencana investasi NT Corp. Ia menegaskan Pemkab Dairi terbuka bagi setiap investor yang membawa dampak positif.

"Kami mendukung penuh program yang akan dilakukan NT Corp di Dairi. Harapan kami, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan masyarakat dapat membawa hasil yang baik dan memajukan Kabupaten Dairi," kata Vickner.

Bupati juga menekankan pentingnya investasi yang berpihak pada rakyat. "Kami ingin investasi ini tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat Dairi," tambahnya.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani menyatakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap masuknya NT Corp. Dukungan DPRD ini penting agar setiap proses investasi berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rencana investasi NT Corp di sektor PLTA, PLTM, pertanian dan perkebunan ini diharapkan menjadi angin segar bagi Dairi. Selain mengejar target peningkatan PAD, kehadiran investor juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memajukan komoditas unggulan Dairi.

Dengan potensi alam dan dukungan penuh pemerintah daerah, Dairi optimis bisa menjadi salah satu pusat investasi baru di Sumatera Utara.

​Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat luas menjelang perayaan hari kemerdekaan.

​Ketua Umum GPMI, M. Fadil, S.H., bersama jajaran pengurus turun langsung membagikan bendera kepada para pengendara yang melintas. Suasana keakraban tampak menyelimuti lokasi kegiatan, di mana para pengguna jalan menyambut pembagian bendera tersebut dengan senyuman dan antusiasme tinggi.

​Aksi simpatik ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara menilai kegiatan ini sarat makna karena mampu membangkitkan kembali semangat kebangsaan di ruang publik.

​Menurut M. Fadil, pembagian 1.000 bendera ini merupakan wujud nyata kepedulian GPMI dalam mengajak masyarakat ikut serta memeriahkan HUT RI ke-81.

​"Kami ingin mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Bendera Merah Putih bukan hanya sekadar simbol negara, tetapi juga simbol perjuangan dan persatuan bangsa," ujar M. Fadil.

​Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan aparat kepolisian merupakan langkah strategis untuk memperkuat persatuan sekaligus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

​Melalui momentum ini, GPMI berharap kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat, serta menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan kolektif yang harus terus dijaga bersama.

​Menutup kegiatan tersebut, GPMI mengimbau seluruh masyarakat untuk turut mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing dengan penuh kebanggaan demi menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Romantis, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (12/8/2026).

Ijeck mengatakan, sebanyak 500 pohon ditanam langsung di kawasan Pantai Romantis. Sementara 1.500 pohon lainnya akan dibagikan kepada tiga Majelis Pimpinan Cabang (MPC), masing-masing 500 pohon untuk MPC Kota Medan, MPC Deli Serdang, dan MPC Serdang Bedagai.

"Hari ini kita melaksanakan penanaman pohon di Pantai Romantis sebanyak 500 pohon. Kemudian 1.500 pohon akan dibagikan kepada MPC Kota Medan, MPC Deli Serdang dan MPC Serdang Bedagai, masing-masing 500 pohon," ujar Ijeck.

Anggota DPR RI tersebut menegaskan, penanaman pohon tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta seluruh jajaran PP Sumut menjadikan gerakan penghijauan sebagai kegiatan berkelanjutan hingga tingkat basis desa.

"Kami berharap dari seluruh kader Pemuda Pancasila Sumut, acara penanaman pohon ini bukan hanya momentum seremoni. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan dengan penanaman pohon ke seluruh jajaran MPC sampai tingkat basis desa," katanya.

Ijeck juga mengingatkan kader PP untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi belakangan menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan harus mendapat perhatian serius.

"Kejadian bencana alam yang belum lama ini terjadi mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Bencana alam ini bukan terjadi begitu saja. Pastinya ada kerusakan alam yang disebabkan juga karena ulah manusia," ungkapnya.

Ia menilai dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi penyebabnya, tetapi dapat meluas dan menimpa masyarakat yang tidak ikut melakukan perusakan.

Karena itu, Ijeck mendorong seluruh kader Pemuda Pancasila mengambil peran nyata dalam menjaga lingkungan melalui penghijauan dan kegiatan pelestarian alam secara berkelanjutan.

"Dampaknya kepada orang-orang seluruhnya, termasuk mereka yang tidak ikut berbuat. Karena itu, lingkungan harus kita jaga bersama," tegasnya.

Kedatangan Wakil Bupati disambut meriah oleh Sanggar Tari Nauli Dancer. Dengan iringan musik khas Pakpak, rombongan memasuki area pameran yang telah dipadati ratusan pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat Dairi.

Turut mendampingi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Fatimah Boang Manalu, S.Pd., M.Si, Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM Manarsar Marisi Halomoan Siburian, S.E., M.M., Perwakilan Dandim 0206/Dairi, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Sumut, serta tamu undangan lainnya.

Acara dibuka dengan laporan dari Kepala UPT PLUT KUMKM Dairi, Manarsar Marisi Halomoan Siburian. Ia menyampaikan bahwa Pesta Rakyat UMKM tahun ini menjadi wadah mempertemukan produsen, konsumen, dan lembaga pembina.

Dilanjutkan sambutan Kepala DisperindagkopUKM Fatimah Boang Manalu. Dalam sambutannya ia menegaskan keunikan penyelenggaraan tahun ini.

"Acara ini tidak bersumber dari anggaran dinas. Ini murni dari UMKM untuk UMKM. Kita ingin membuktikan bahwa pelaku usaha di Dairi sudah mampu bergerak mandiri dan saling menguatkan," ujar Fatimah.

Menurutnya, 12 hari ke depan akan menjadi momentum penting bagi UMKM Dairi untuk memperluas pasar, membangun jejaring, dan naik kelas.

Puncak pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Didampingi Perwakilan Dandim 0206/Dairi, Forkopimda dan kepala OPD, gong dibunyikan sebagai tanda Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026 resmi dimulai.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar pameran.

"Kegiatan ini bukan hanya tentang UMKM, tapi untuk menggerakkan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Kita ingin produk lokal Dairi bukan hanya laku di Dairi, tapi bisa tembus ke luar daerah bahkan ekspor," kata Wahyu.

Ia juga mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditunjukkan para pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Dairi, lanjutnya, akan terus hadir melalui pendampingan, pelatihan, akses permodalan bersama Bank Sumut, serta perluasan akses pasar digital.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Kalau UMKM kuat, maka Dairi akan kuat," tegasnya.

Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026 diikuti ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor. Mulai dari kuliner khas Dairi, kerajinan tangan, fashion, produk pertanian olahan, hingga ekonomi kreatif.

Suasana Tamrek Sidikalang tampak hidup. Tenda-tenda UMKM berjejer rapi dengan latar Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Dairi yang menjadi ikon lokasi. Anak-anak juga tampak antusias dengan wahana permainan yang disediakan panitia.

Perwakilan Bank Sumut yang hadir juga membuka layanan konsultasi permodalan dan digitalisasi UMKM. Diharapkan ini menjadi jembatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah.

Kegiatan yang berlangsung selama 12 hari ini tidak hanya berisi pameran. Panitia juga menyiapkan rangkaian workshop, business matching, talkshow ekonomi kreatif, hingga hiburan rakyat setiap malam.

Kepala DisperindagkopUKM berharap masyarakat Dairi memanfaatkan momentum ini. "Mari datang, belanja produk lokal, dan dukung UMKM kita. Karena setiap produk yang kita beli, adalah bentuk kita menghidupkan ekonomi tetangga kita sendiri," tutup Fatimah.

Dengan dibukanya Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026, Pemkab Dairi optimis pertumbuhan ekonomi kerakyatan akan semakin bergerak. Dari Sidikalang, produk-produk Dairi diharapkan mampu bersaing dan menjadi kebanggaan Sumatera Utara.

Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3, Medan, pada Rabu (12/8/2026).

​Ketua BawasluLabuhanbatu berinisial WD diadukan oleh istrinya sendiri, Ambar Lestari. Perkara ini terdaftar dengan nomor pengaduan 14-P/L-DKPP/VI/2026 dan teregistrasi dengan nomor perkara 14-PKE-DKPP/VII/2026. Dalam persidangan, Ambar didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri atas M. Fadli Nasution, Zulfikri Lubis, Ahmad Sandry Nasution, Sa'ban Husin Siregar, dan Raja Oloan Rambe.

​Lima Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan ke DKPP

​Kuasa hukum pengadu, M. Fadli Nasution, menjelaskan bahwa kliennya melaporkan WD atas lima poin dugaan pelanggaran, yaitu:

1. ​Penelantaran istri dan anak-anak.
2. Ancaman fisik dan mental kepada istri dan anak-anak.
3. ​Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anak-anak.
4. ​Perselingkuhan dan perzinaan dengan modus nikah siri.
5. ​Poligami diam-diam tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama.

​"Perbuatan tersebut diduga kuat melanggar kode etik penyelenggara pemilu," ujar Fadli usai persidangan.
​Diduga Langgar Undang-Undang Pemilu hingga KUHP
​Menurut Fadli, tindakan WD tidak hanya mencederai etika, tetapi juga diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat (2), Pasal 456, dan Pasal 457.
2. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 2, 3, 6, 7, 12, 15, dan 19.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4, 5, dan 9.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a.
5. ​Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 411 ayat (1).

"Alhamdulillah, sidang hari ini berjalan lancar. Kami telah menyerahkan 31 barang bukti serta menghadirkan empat orang saksi. Bukti dan fakta yang kami paparkan tidak dapat dibantah oleh Ketua BawasluLabuhanbatu," kata Fadli.

Tergugat Bungkam, DKPP Agendakan Rapat Pleno

​Saat dikonfirmasi oleh awak media usai keluar dari ruang sidang, Ketua BawasluLabuhanbatu berinisial WD memilih bungkam dan enggan memberikan tanggapan.

Sementara itu, pihak DKPP RI menjelaskan bahwa tahapan persidangan ini akan dilanjutkan dengan Rapat Pleno dalam waktu 7 hingga 10 hari ke depan. Pembacaan putusan dijadwalkan paling lama 40 hari setelah sidang pemeriksaan ini, dengan kemungkinan waktu yang dapat dipercepat.

​Kini, publik menantikan putusan resmi dari DKPP RI terkait kelanjutan sanksi etik atas kasus tersebut. (Red/Tim)

"Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan di ruang sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

"Menyatakan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ayat (1) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," lanjutnya.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan ketentuan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 menyatakan bahwa Ayat (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Sementara dalam norma Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang 1/2023 menyatakan "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dengan begitu, Mahkamah menilai ketentuan norma Pasal 220 membuka tafsir bahwa pihak yang dapat mengadukan tidak hanya Presiden atau Wapres karena frasa "dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden". Norma pasal tersebut juga menunjukkan bersifat pilihan yaitu pengaduan dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atau pihak lain.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai norma Pasal 220 itu baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan.

"Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," kata Guntur.

Dengan penegasan tersebut, maka pengaduan hanya dapat dilakukan oleh Presiden atau Wapres atau dilakukan dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Hal ini menegaskan bahwa pengaduan tidak bisa dilakukan oleh keluarga hingga relawan.

"Penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden," ungkap Guntur.

Sifat delik aduan absolut pada Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, semakin menegaskan bahwa penegakan hukum baru dapat dilakukan untuk dimulainya proses hukum, apabila Presiden atau wapres sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan melakukan pengaduan.