Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, didesak segera turun ke lapangan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemeriksaan diperlukan guna memastikan transparansi anggaran, legalitas pemanfaatan material hasil galian, serta ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keberadaan papan informasi proyek. Aktivitas pengangkutan tanah hasil galian menggunakan kendaraan bertonase berat juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mengelola material tersebut, ke mana tanah diangkut, serta apakah pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen pekerjaan.

Jika tanah hasil galian proyek pemerintah benar-benar diperjualbelikan tanpa dasar kewenangan dan mekanisme yang sah, persoalan tersebut patut ditelusuri secara serius. Jangan sampai kegiatan yang dibiayai anggaran negara justru diduga menjadi sumber keuntungan bagi pihak-pihak tertentu tanpa kejelasan pertanggungjawaban.

Truk Bermuatan Berat Dikhawatirkan Merusak Jalan

Di tengah polemik tersebut, aktivitas truk pengangkut tanah yang disebut berlangsung dengan intensitas tinggi turut memicu keresahan masyarakat. Warga khawatir lalu lintas kendaraan berat akan mempercepat kerusakan badan jalan yang selama ini menjadi akses utama untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain berpotensi merusak infrastruktur, kendaraan yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Aktivitas pengangkutan tanah itu turut dikeluhkan karena dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar jalur yang dilalui.

"Kalau truk terus bolak-balik dengan muatan berat, jalan ini dikhawatirkan cepat rusak. Kami yang setiap hari melintas tentu akan merasakan dampaknya," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Warga lainnya menegaskan, pembangunan jalan di kawasan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun dan anggaran yang tidak sedikit. Mereka tidak ingin infrastruktur yang telah dibangun pemerintah kembali rusak akibat aktivitas pengangkutan material.

"Perbaikan jalan ini memakan waktu bertahun-tahun. Jangan sampai hanya karena aktivitas galian dengan truk bermuatan berat, jalan yang sudah bagus kembali rusak hanya demi keuntungan segelintir pihak," ujarnya.

Masyarakat meminta instansi terkait memeriksa kondisi jalan, kapasitas muatan kendaraan, dampak lingkungan, serta legalitas aktivitas pengangkutan tanah. Apabila ditemukan pelanggaran, warga mendesak agar tindakan tegas diambil sesuai ketentuan hukum.

Dugaan Penjualan Tanah Galian Harus Ditelusuri

Sorotan semakin menguat karena warga menduga aktivitas pengangkutan tanah berkaitan dengan pemanfaatan material hasil galian dari pekerjaan pemeliharaan berkala Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.) Kualuh tersebut.

Masyarakat mempertanyakan apakah pemanfaatan tanah galian telah diatur dalam kontrak, dokumen teknis, dan ketentuan yang berlaku. Kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas material itu menjadi penting agar tidak muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan ataupun praktik pungutan liar.

Namun, dugaan penjualan tanah galian maupun pungutan liar tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta penelusuran aliran uang apabila ditemukan transaksi.

Karena itu, Aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Penelusuran harus mencakup pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, pengelolaan material galian, serta kemungkinan kerugian negara apabila terdapat indikasi pelanggaran.

Warga Keluhkan Lurah Sulit Ditemui

Di tengah persoalan proyek tersebut, sejumlah warga Kelurahan Kampung Mesjid juga mengeluhkan pelayanan pemerintahan setempat. Mereka mengaku kesulitan menemui Lurah untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang mereka sampaikan.

Menurut warga, mereka telah berulang kali mendatangi kantor kelurahan, tetapi belum mendapatkan jawaban yang dianggap memadai. Mereka juga mengaku kerap gagal bertemu langsung dengan lurah karena yang bersangkutan disebut tidak berada di tempat.

"Kami sudah beberapa kali datang ke kelurahan, tapi tidak pernah bertemu lurahnya. Penjelasan yang kami tunggu-tunggu juga tidak kunjung diberikan," ujar T.AS, warga setempat.

Warga berharap lurah sebagai pejabat pelayanan publik dapat bersikap lebih terbuka dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Mereka menilai komunikasi yang jelas merupakan bagian penting dari tanggung jawab aparatur pemerintahan kepada warga.

Camat Berjanji Menindaklanjuti Keluhan

Hingga berita ini disusun, awak media telah berupaya menghubungi Lurah melalui pesan singkat dan telepon. Namun, belum diperoleh tanggapan.

Sementara itu, Camat Kualuh Hilir, Nasrun Hidayat Rambe, S.Pd., M.M., saat dikonfirmasi menyatakan akan menindaklanjuti keluhan warga dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

"Kami akan koordinasikan dengan kelurahan. Prinsipnya, pelayanan kepada warga harus tetap berjalan," katanya.

Pernyataan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai respons awal. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang nyata, baik dalam penyelesaian keluhan pelayanan publik maupun dalam memastikan persoalan aktivitas pengangkutan tanah galian ditangani oleh instansi yang berwenang.

Transparansi dan Pertanggungjawaban Tidak Boleh Diabaikan

Persoalan di Desa Kampung Mesjid kini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mulai dari kejelasan informasi pekerjaan, mekanisme pemanfaatan tanah galian, dampak kendaraan berat terhadap jalan dan lingkungan, hingga tindak lanjut atas keluhan masyarakat.

Pihak BBWS Sumatera II dan pelaksana pekerjaan perlu memberikan klarifikasi mengenai nilai anggaranruang lingkup pekerjaan, pengelolaan material hasil galian, serta dasar hukum apabila material tersebut dimanfaatkan atau dipindahkan ke lokasi lain..

Jangan sampai proyek pemeliharaan yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat justru menyisakan persoalan transparansi, kerusakan infrastruktur, dan dugaan keuntungan sepihak.

Aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara profesional dan berdasarkan bukti agar persoalan ini menjadi terang, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.

Paket sembako yang berisi kebutuhan pokok berupa beras, gula, dan minyak goreng tersebut disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok, sekaligus mempererat hubungan partai dengan basis massa di tingkat akar rumput.

​"Kami hadir bukan sekadar untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen nyata Partai Golkar kepada masyarakat. Paket sembako ini merupakan bentuk perhatian kami kepada kader, simpatisan, pengemudi ojek online, abang becak, kaum dhuafa, serta warga sekitar sekretariat," ujar Andar Amin Harahap saat memberikan sambutan.

Distribusi Tertib dan Aksi Donor Darah

​Pendistribusian bantuan berlangsung tertib dengan prioritas penerima dari keluarga prasejahtera dan pekerja sektor informal. Setiap paket diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga penerima untuk beberapa minggu ke depan.

​Selain pembagian sembako, DPD Golkar Sumut juga menggelar aksi sosial donor darah yang terbuka untuk umum. Aksi ini mendapat antusiasme tinggi dari kader maupun warga sekitar. Ketua Panitia, Mikail T. Parlindungan Purba, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah bertujuan untuk membantu menjaga stok darah bagi rumah sakit setempat sekaligus memupuk kepedulian sosial yang berkelanjutan.

​"Melalui kegiatan sederhana seperti pembagian sembako dan donor darah ini, kita ingin menunjukkan bahwa Golkar selalu hadir dan bergerak nyata di tengah masyarakat," ungkap Mikail.

​Soliditas Pengurus dan Harapan Penerima Manfaat

​Dalam kesempatan yang sama, pengurus teras Golkar Sumut, Viktor Silaen, menekankan pentingnya sinergi antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat dalam mengahadapi tantangan ekonomi. Ia berharap aksi sosial ini dapat memicu inisiatif serupa dari berbagai pihak untuk membantu kelompok masyarakat rentan.

​Kegiatan sosial ini turut dihadiri barisan pengurus dan tokoh DPD Golkar Sumut, di antaranya H. M. Yusuf, Boy Rangkuti, H. Aswin Parinduri, Ketua MPO Apri Budi, Rianto Ahgly (Anto Genk), Wakil Bendahara Yunie Piliang, dan Ely Seniawati.

​Rangkaian acara ditutup dengan foto bersama pengurus dan perwakilan penerima bantuan, dilanjutkan penyerahan simbolis paket sembako. Panitia memastikan seluruh data penerima telah tercatat dengan rapi guna menjaga transparansi dan pemerataan pada program-program bantuan selanjutnya. (ZN)

Perayaan hari jadi partai berlambang pohon beringin tersebut berlangsung semarak dengan mengusung konsep pesta rakyat yang menyatu bersama masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan jalan santai, senam sehat bersama, aksi donor darah, hingga pembagian ratusan doorprize.

​Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Andar Amin Harahap, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi luar biasa dari masyarakat. Menurut mantan Bupati Padang Lawas Utara ini, tingginya partisipasi warga menjadi bukti nyata masih kuatnya ikatan emosional dan kedekatan Partai Golkar dengan rakyat di Sumatera Utara.

​"Kehadiran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perayaan HUT ke-62 ini menjadi bukti bahwa Partai Golkar harus terus mendengar aspirasi dan berupaya memberikan manfaat konkrit bagi masyarakat Sumut," ujar Andar Amin Harahap di sela-sela acara.

​Andar menegaskan bahwa peringatan HUT tahun ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan wadah untuk mempererat tali silaturahmi, memperkokoh kebersamaan, dan meneguhkan kembali semangat pengabdian seluruh kader.

​"Dirgahayu Partai Golkar ke-62. Kita akan terus bergerak maju untuk rakyat yang sejahtera," tegasnya.

​Apresiasi Panitia dan Doorprize Utama

​Kemeriahan perayaan makin terasa saat memasuki sesi pengundian lucky draw. Antusiasme warga memuncak ketika hadiah utama berupa dua unit sepeda motor dan sejumlah sepeda listrik diundi. Hadiah utama sepeda motor tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Golkar Sumut Andar Amin Harahap bersama H. Syahrul Pasaribu kepada pemenang, salah satunya Rahmawati.

Wakil Bendahara Golkar Sumut sekaligus jajaran pengurus MPO, Yunie Piliang (Juni Delfiani Piliang), mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari pagi hingga selesai.

​"Rangkaian kegiatan seperti gerak jalan sehat, senam bersama, hingga donor darah ini kami adakan untuk membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi. Pembagian hadiah menarik ini merupakan bentuk apresiasi kami atas dukungan masyarakat Sumut selama ini," ungkap Yunie.

Ia menambahkan, momentum perayaan ini juga diharapkan membuat seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar Sumut semakin solid, dekat dengan rakyat, serta konsisten menyerap aspirasi di daerah.

Dihadiri Pejabat Daerah dan Tokoh Partai

​Kegiatan yang bersifat terbuka bagi umum ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan tokoh partai. Tampak hadir di antaranya Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, S.E., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Dr. Muliono, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sumut.

​Soliditas internal Golkar Sumut juga terlihat kuat dengan hadirnya panitia dan barisan pengurus teras. Di antaranya Ketua Panitia Mikail T. Parlindungan Purba, S.H.; penyelenggara acara jalan santai dan senam, Rosdiana (Adek Husein); Ketua MPO DPD Golkar Sumut, Apri Budi; Ucok Aang; Ketua AMPG Sumut, Chandra Lingga; serta tokoh-tokoh seperti Erni Ariyanti Sitorus, Viktor Silaen, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., H. Syahrul Pasaribu, Edi Surahman Sinuraya, H. Syaf Lubis, Suruhenta Sembiring, H.T. Bahrumsyah, Rianto (Anto Genk), dan H. Samsul Qomar.

​Selain itu, hadir pula jajaran anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, antara lain Aji Aswin Parinduri (Ketua Fraksi), Jiat Ananta, Palacheta Subies Subianto, dan Irham Buana Nasution, serta jajaran pengurus lainnya seperti Manaek Hutasoit, Isma Fadli Pulungan, Darma Putra Rangkuti, Ziad Ananta, dan Muchrid (Coki) Nasution.

​Ketua MPO Golkar Sumut, Apri Budi, menegaskan bahwa selain memperkuat konsolidasi internal dan kedekatan dengan rakyat, Golkar Sumut juga siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, dalam mendukung program-program pembangunan kerakyatan.

​"Perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Lapangan Merdeka ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wujud nyata konsolidasi kekuatan partai. Melalui konsep pesta rakyat yang melibatkan ribuan warga, kami ingin memastikan bahwa seluruh kader Golkar di Sumatera Utara senantiasa solid, bergerak seirama, dan tidak berjarak dengan masyarakat."

​"Partai Golkar Sumut di bawah kepemimpinan H. Andar Amin Harahap berkomitmen untuk terus merangkul seluruh elemen masyarakat. Kami juga siap membuka ruang sinergi yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak, termasuk mendukung penuh terciptanya penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan program-program kerakyatan yang pro-rakyat."

Kami optimis, dengan kedekatan yang terjalin erat hari ini bersama ribuan warga di Lapangan Merdeka, Partai Golkar akan terus menjadi partai terdepan di hati masyarakat Sumatera Utara. Sesuai dengan semangat HUT ke-62, Golkar akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat." pungkasnya.

​Ajang Evaluasi dan Komitmen Pembangunan

​Di penghujung acara, Andar Amin Harahap kembali mengingatkan bahwa peringatan HUT ke-62 ini dimaknai pula sebagai ajang evaluasi internal bagi Partai Golkar se-Sumatera Utara. Ia menginstruksikan seluruh kader untuk terus menajamkan program-program kerja yang berorientasi pada bantuan sosial, keberpihakan pada rakyat kecil, dan percepatan pembangunan daerah.

​Dengan suksesnya pesta rakyat ini, DPD Partai Golkar Sumut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan peran aktif dalam mengawal pembangunan di Sumatera Utara, memperkuat kepedulian sosial, serta menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.(ZN)

​Kehadiran Asatupro.com dalam kurun waktu dua tahun terakhir dinilai telah memberikan warna tersendiri bagi dunia jurnalistik, khususnya dalam menyajikan informasi yang objektif, kritis, serta konsisten mengawal berbagai isu sosial dan pembangunan di tengah masyarakat.

​Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, melalui keterangan resminya mengungkapkan rasa bangga atas konsistensi dan eksistensi Asatupro.com sebagai salah satu mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada publik.

​"Atas nama keluarga besar DPP FROMPER, kami mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-2 untuk Asatupro.com. Dua tahun adalah perjalanan penuh kerja keras yang membuktikan dedikasi rekan-rekan jurnalis dalam menyajikan karya-karya jurnalistik yang bermutu," ujar Andika Pratama.

Menurutnya, peran media siber seperti asatupro.com sangat krusial sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah, pemuda, dan masyarakat luas. Ia berharap di usianya yang kedua ini, Asatupro.com semakin tajam dalam pemberitaan, independen, serta terus menjadi pelopor informasi yang mencerdaskan bangsa.

​"Kami berharap kolaborasi dan sinergi positif antara DPP FROMPER dan Asatupro.com dapat terus terjalin erat ke depannya. Bersama-sama, kita wujudkan masyarakat yang lebih sadar informasi dan partisipatif dalam pembangunan daerah," tambahnya.

​Perayaan HUT kedua Asatupro.com ini menjadi momentum refleksi sekaligus loncatan baru bagi manajemen dan seluruh kru redaksi untuk terus menghadirkan inovasi di era digital, serta teguh berdiri di garis independensi demi kepentingan masyarakat luas.

​Sekali lagi, Sukses Selalu dan Jaya Terus Asatupro.com!

Survei visitasi akreditasi tahun 2026 ini berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu, 23-24 Oktober 2026, dengan metode telusur dokumen secara daring yang telah dimulai sejak 20 Oktober 2026 dan visitasi langsung ke lapangan.

Tim surveior LAFKI yang bertugas yakni drg. Arwita Mulyawati, MH.Kes., FIHFAA dan Ukurmin Br. Perangin-angin, S.Kep., Ners., MM. Kegiatan tersebut turut dihadiri Dewan Pengawas (Dewas) RSUDSidikalang Rahmat Syah Munthe, dr. Nitawaty Sitohang, serta mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Imelda Purba.

Direktur Utama UPT RSUDSidikalang, dr. Benny Purba, mengatakan selama proses survei, pihaknya menerima banyak masukan, catatan, dan pembelajaran berharga dari tim surveior sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit.

Menurutnya, akreditasi bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan sertifikat, melainkan cermin untuk melihat berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

"Selama dua hari survei, banyak masukan yang kami terima. Dari kunjungan ini, kami belajar bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki, baik dari sisi pelayanan kepada pasien, fasilitas, kondisi bangunan rumah sakit, SDM maupun aspek pendukung lainnya," ujar dr. Benny Purba , Sabtu (24/10/2026).

Ia menegaskan seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian serius bagi manajemen. Bersama seluruh jajaran, pihaknya berkomitmen memperjuangkan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sesuai kemampuan dan prioritas kebutuhan rumah sakit.

"Survei akreditasi ini tidak semata-mata proses penilaian untuk memenuhi standar, tetapi juga kesempatan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperkuat tata kelola, dan mendorong perbaikan secara berkelanjutan," tegasnya.

dr. Benny menambahkan, hasil evaluasi akreditasi diperkirakan akan keluar dalam waktu kurang lebih dua minggu ke depan. Ia berharap hasil tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi RSUDSidikalang untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, serta memperbaiki sarana dan prasarana.

"Kita berharap, melalui evaluasi dan tindak lanjut yang konsisten, RSUDSidikalang diharapkan terus berkembang menjadi rumah sakit yang lebih berkualitas, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Dairi," tutup dr. Benny.

Pantauan di lapangan, seluruh civitas RSUDSidikalang tampak antusias dan kompak mengikuti rangkaian survei, mulai dari presentasi, telusur lapangan, hingga sesi foto bersama dengan semangat optimisme meraih akreditasi paripurna.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pelayanan Umum, Ruspal Simarmata saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Parsadaan Pomparan Loho Raja se-Indonesia/se-Dunia periode 2026–2030 di pelataran Tugu Silalahi, Silahisabungan, Sabtu (24/10/2026).

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Ruspal, Pemkab Dairi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru di bawah kepemimpinan Riston Sihaloho sebagai Ketua Umum terpilih.

Bupati menegaskan pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum strategis untuk menyatukan potensi besar Pomparan Loho Raja demi kemajuan daerah.

"Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dan kemitraan strategis dari organisasi kemasyarakatan dan adat. Nilai luhur Dalihan Na Tolu serta semangat Au do Ho, Ho do Au harus menjadi fondasi utama untuk berkontribusi nyata," ujar Ruspal membacakan sambutan Bupati.

Pemkab Dairi secara khusus menyoroti tema pelantikan yakni "Au do Ho, Ho do Au" yang berarti Aku adalah Kamu, Kamu adalah Aku. Filosofi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi slogan seremonial, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata saling menguatkan, peduli, dan bergotong royong. Sejalan dengan itu, Bupati mengajak DPP Parsadaan Pomparan Loho Raja untuk membangun sinergi berkelanjutan dengan Pemkab Dairi, kecamatan hingga pemerintah desa.

Tak hanya soal adat dan pembangunan, Bupati juga menitipkan pesan penting terkait pariwisata. Menurutnya, keindahan alam Silahisabungan yang membentang di tepian Danau Toba adalah aset berharga yang harus dirawat bersama.

"Dengan menjaga kebersihan, kelestarian ekosistem, serta keasrian lingkungan, Silahisabungan akan semakin memikat dan nyaman bagi wisatawan. Ini pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal," imbuhnya.

Kepada Ketua Umum Riston Sihaloho dan pengurus, Bupati berharap agar senantiasa merawat persatuan, menjaga integritas, serta menyusun program kerja yang terukur dan berdampak langsung.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan. Tampak hadir Camat Silahisabungan Iwan Simarmata, Dewan Penasehat dari Jakarta PDT (EM) DR. Ir. Ramles M. Sihaloho, sesepuh Pomparan Loho Raja, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta pengurus wilayah dan cabang dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

Prosesi adat penyerahan tongkat kepemimpinan dan pengukuhan pengurus menjadi simbol estafet tanggung jawab untuk melanjutkan marwah pomparan di kancah nasional dan dunia.

Permintaan tersebut disampaikannya Sabtu (24/10/2026) sebagai bentuk dorongan agar komitmen pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat, tetapi juga disertai pengawasan internal yang konsisten di lingkungan kepolisian.

Dalam pernyataan sikapnya, Shandy menyebut usulan tes urine tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Kapolri terdahulu, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai bagian dari komitmen Program 100 Hari Pemberantasan Narkoba.

Menurut Shandy, pemeriksaan urine bagi seluruh anggota Polri dapat menjadi salah satu langkah pengawasan internal sekaligus upaya memperkuat integritas institusi dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika.

"Jika kepolisian menjalankan program pemberantasan narkoba kepada masyarakat, maka terlebih dahulu harus menunjukkan bahwa seluruh jajaran internal juga bebas dari penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan tes urine harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek hak privasi anggota Polri juga perlu diperhatikan agar pelaksanaan kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum.

DPP AJUDAN turut meminta pimpinan Polri menyusun jadwal pelaksanaan yang jelas serta mekanisme pelaporan kepada publik yang transparan dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.

Shandy menyatakan bahwa DPP AJUDAN siap mengambil bagian dalam pengawasan masyarakat untuk memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurutnya, pengawasan internal yang berjalan secara konsisten penting untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Hingga siaran pers DPP AJUDAN tersebut diterbitkan, menurut keterangan organisasi itu, belum ada tanggapan resmi dari Polri terkait permintaan pelaksanaan tes urine bagi seluruh anggota.

DPP AJUDAN berharap usulan tersebut mendapat perhatian pimpinan Polri dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Pelantikan ini menjadi puncak rangkaian acara setelah diselenggarakannya Musyawarah Besar (Mubes) I HBB. Dalam Mubes I tersebut, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H. kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin DPP Horas Bangso Batak selama lima tahun ke depan.

​Acara dihadiri oleh jajaran pengurus DPP terpilih, perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai daerah, tokoh masyarakat Batak, hingga perwakilan pemerintah daerah.

Kemuadian Acara dilanjutkan dengan Kata Sambutan dari Ketua Panitia Acara Pelantikan Tomson Marisi Parapat, S.H., mengucapkan selamat kepada Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB).

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Lamsiang Sitompul, HBB dapat membawa perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan dan mengangkat martabat masyarakat Batak di seluruh Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.

Selain itu, Tomson juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam menyukseskan acara pelantikan DPP HBB periode 2026–2031.

​Fokus Perkuat Persatuan dan Pengawalan Hukum

Dalam pidato kebangsaannya usai dilantik, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang kembali diamanahkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa HBB akan terus konsisten menjadi wadah pemersatu Bangso Batak tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, maupun sub-etnis.

​"HBB hadir bukan hanya sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan rumah bersama bagi Bangso Batak di mana pun berada. Fokus utama kita pada periode 2026–2031 ini adalah memperkuat solidaritas internal, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Batak, serta memberikan bantuan dan perlindungan hukum secara maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan," tegas Lamsiang Sitompul.

​Apresiasi dan Pesan Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan

Turut hadir memberikan dukungan moral, tokoh masyarakat Batak sekaligus Pembina/Penasihat, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya pelantikan kepengurusan DPP HBB periode 2026–2031.

Dalam pernyataannya, Maruli Siahaan menekankan pentingnya peran HBB sebagai mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan suasana kondusif serta mendorong kesejahteraan warga.

​"Selamat dan sukses atas pelantikan DPP Horas Bangso Batak periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Adinda Lamsiang Sitompul. Saya berharap HBB makin solid, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan antaretnis serta mengawal kemajuan Bangso Batak di kancah nasional maupun internasional," ujar Dr. Maruli Siahaan.

​Ia juga berpesan agar seluruh jajaran pengurus yang dilantik dapat menjaga integritas dan betul-betul menjalankan program kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan kemajuan generasi muda Batak.

Ucapan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Mewakili Gubernur Sumatera Utara

H. Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara mengucapkan, Selamat & Sukses atas Pelantikan Pengurus DPP Horas Bangso Batak (HBB) Periode 2026–2031.

"Horas! ​Syalom, Mejuah-juah! Njuah-njuah!" Selamat Sore untuk kita semua.

​Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh jajaran terkhususnya dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution, saya mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Bapak Lamsiang Sitompul, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum beserta seluruh jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB) Periode 2026–2031.

​Kehadiran Horas Bangso Batak selama ini telah memberikan warna dan kontribusi yang luar biasa dalam merawat kebhinekaan, melestarikan nilai-nilai luhur budaya, serta menjadi perekat silaturahmi di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara.

​Kami berharap kepengurusan yang baru ini dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pembangunan, memperkuat rasa persaudaraan, serta menjaga kondusivitas daerah.

​Semoga Pengurus DPP HBB senantiasa diberikan kekuatan, hikmat, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah organisasi ke depan. Horas!"

​Apresiasi dan Rangkaian Acara

​Rangkaian kegiatan pelantikan diakhiri dengan penyerahan ulos sebagai simbol penghormatan dan doa keberkahan, atraksi seni budaya khas Batak, serta sesi foto bersama seluruh jajaran pengurus DPP HBB dan tamu undangan.

Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan SK Kepengurusan, pengambilan sumpah jabatan, serta penyerahan pataka kebesaran Horas Bangso Batak kepada Ketua Umum terpilih.

​Sejumlah perwakilan daerah dan tokoh yang hadir turut menyampaikan apresiasi serta harapan agar kepengurusan DPP HBB periode 2026–2031 semakin solid, profesional, dan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga kondusivitas serta mendukung pembangunan daerah dan nasional.

​Rangkaian kegiatan pelantikan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya Batak, doa bersama, serta foto bersama seluruh jajaran pengurus dan tamu undangan.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kegiatan tersebut, historisitas Pancasila menjadi salah satu pokok pembahasan, meliputi proses kelahiran, perumusan, hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pembahasan ini penting untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan pemikiran, dialog, serta kesepakatan para pendiri bangsa demi menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan pandangan politik yang beragam.

Pancasila Lahir dari Kesepakatan Para Pendiri Bangsa

Sejarah Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan di tengah situasi politik dan geopolitik Perang Dunia II.

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menjadi salah satu momentum penting yang membuka ruang bagi para tokoh bangsa untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka.

Berbagai gagasan disampaikan melalui diskusi dan perdebatan yang konstruktif. Proses tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila selanjutnya ditetapkan sebagai dasar negara melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan terus menjadi landasan dalam menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Warga Pertanyakan Implementasi Sila Kelima

Dalam sesi pembahasan, persoalan keadilan sosial menjadi perhatian warga. Ibu Sahiapni, warga Gang Pelita II, bersama Azhari dan Afrizal, mempertanyakan penerapan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Pertanyaan tersebut menyoroti pentingnya memastikan bahwa nilai keadilan sosial tidak hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam dasar negara, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesempatan, akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesejahteraan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Aspirasi warga tersebut menjadi pengingat bahwa penerapan Pancasila perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Harus Berdampak Nyata

Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dialog antara masyarakat dan wakil rakyat juga menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat disampaikan dan menjadi bahan perhatian bagi pihak terkait.

Implementasi sila kelima Pancasila membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Prinsip keadilan sosial harus tercermin dalam pelayanan publik, kesempatan memperoleh kesejahteraan, serta kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman sejarah dasar negara, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilainya secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila bukan sekadar simbol atau hafalan, melainkan pedoman untuk membangun Indonesia yang bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sorotan tersebut mencuat setelah KPK mengumumkan penahanan tujuh pejabat dan mantan pejabat BBPJN Sumut pada awal pekan ini. Sebagian kalangan hukum dan aktivis antikorupsi mempertanyakan mengapa beberapa nama pejabat kunci lainnya yang disinyalir mengetahui dan menikmati alokasi fee proyek belum ikut terseret.

​Tudingan Tebang Pilih dan Desakan Pengusutan Tuntas

​Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menilai penanganan perkara proyek infrastruktur jalan di Sumut kerap berhenti pada tingkat pelaksana lapangan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), serta belum menyentuh pihak swasta pemenang tender bernilai ratusan miliar maupun oknum pengawas di tingkat pusat.

​"Pola pembagian fee terstruktur—mulai dari tingkatan Kepala Balai hingga Pokja—menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan sistemik. Jika KPK hanya berhenti pada tujuh atau delapan nama ini, wajar jika masyarakat menganggap ada sikap tebang pilih," tegas perwakilan koalisi dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

​Selain itu, publik juga mempertanyakan status satu tersangka lainnya yang belum ditahan serta belum tersentuhnya seluruh penyedia jasa (kontraktor) yang memberikan sumbangan suap secara berkala.

​Tanggapan KPK: Penyelidikan Berbasis Bukti, Tidak Ada Infiltrasi Politik

​Menanggapi tudingan tersebut, pihak KPK memberikan klarifikasi tegas. Juru Bicaranya menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan oleh tim penyidik murni berdasarkan kualifikasi kecukupan alat bukti (evidence-based investigation), bukan atas dasar tekanan politik atau tebang pilih.

​"KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Siapa pun yang terbukti terlibat dan didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pasti akan kita proses hukum. Penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap dan tidak berhenti di sini," tegas Juru Bicara KPK dalam keterangan resminya.

​Pihak KPK menambahkan bahwa penyidikan kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terdahulu. Penyidik saat ini masih terus mendalami aliran uang (follow the money) serta memeriksa saksi-saksi dari pihak swasta dan penyedia jasa yang terlibat dalam proyek jalan nasional di Sumatera Utara tersebut.

Konstruksi Perkara dan Aliran Dana

​Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan anggaran dan penarikan commitment fee proyek jalan nasional di Sumut. Kontraktor yang ingin memenangkan lelang diancam blacklist jika tidak menyetorkan persentase fee yang disepakati:

1. Kepala BBPJN Sumut: 4%
2. Kepala Satker PJN: 4%
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1% – 1,5%
4. Bendahara & Pokja Pemilihan: Masing-masing 0,5%

​KPK memastikan bahwa penyidik masih mengorektil bukti-bukti baru di lapangan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru seiring berkembangnya proses persidangan mendatang.

Menurut Ade Julhaidir, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara bijaksana, terbuka, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa DPR RI dan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendengar serta menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan justru membiarkan berkembangnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Jangan sampai suara masyarakat hanya menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial tanpa mendapatkan ruang penyampaian yang semestinya. DPR dan MPR harus hadir sebagai representasi rakyat, mendengar aspirasi, serta memastikan setiap persoalan kebangsaan mendapatkan perhatian secara proporsional," tegas Ade Julhaidir.

Ia juga meminta agar polemik terkait putusan MK dan persoalan ijazah Gibran tidak dijadikan alasan untuk saling menyerang atau membangun opini yang belum terverifikasi. Setiap tudingan maupun informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, transparansi, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

GERMAS UNGKAP MENDORONG DIALOG KONSTITUSIONAL

Ade Julhaidir menambahkan, GERMAS UNGKAP mendorong DPR RI dan MPR RI untuk memfasilitasi dialog konstitusional dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, pakar hukum tata negara, serta pihak-pihak terkait.

Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan memperoleh tanggapan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

"Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mempertanyakan kebijakan publik melalui jalur yang sah. Jangan alergi terhadap kritik, karena kritik yang konstruktif merupakan bagian dari kontrol demokrasi," ujarnya.

GERMAS UNGKAP menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, mengawal transparansi penyelenggaraan negara, serta menyuarakan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Ade Julhaidir berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, menghormati proses hukum, serta tidak mengabaikan suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas. (Red/Tim)

GERMAS UNGKAP – SUARAKAN KEBENARAN.

Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan terhadap siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, tanpa pandang bulu.

Dalam keterangannya, Ruddi memaparkan bahwa, sebagaimana telah disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto, kronologi pengungkapan laboratorium narkotika jaringan internasional di Kabupaten Pidie merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan selama beberapa bulan, menyusul terungkapnya kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair di perairan Batam.

Kasus tersebut bermula dari pengungkapan kapal Ocean Porter yang membawa 2,6 ton sabu cair. Jaringan ini diketahui melibatkan sejumlah pihak dari Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap anak buah kapal yang diamankan, diperoleh informasi bahwa masih terdapat jaringan lain yang beroperasi di Indonesia.

Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara BNN, Polri, Bea Cukai, dan NNCC Tiongkok, sebagaimana telah disampaikan Kapolri," ujar Ruddi di lokasi pengungkapan laboratorium narkotika di Desa Beureueh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Jumat, 23 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan mengembangkan penyelidikan hingga menemukan dugaan pengiriman narkotika ke Aceh. Sabu cair yang awalnya berwarna kuning itu diketahui berasal dari Thailand dan direncanakan dibawa ke Aceh menggunakan kapal Ocean Kardon.

"Tim memperoleh informasi mengenai sabu cair yang awalnya berwarna kuning dan diketahui berasal dari Thailand. Barang tersebut rencananya dibawa ke Aceh menggunakan kapal Ocean Kardon," jelasnya.

Pada Mei 2026, tim memperoleh informasi mengenai kedatangan dua warga negara Tiongkok di Banda Aceh. Keduanya dijemput oleh jaringan setempat dan selama sekitar 10 hari melakukan survei untuk mencari lokasi yang akan dijadikan laboratorium rahasia atau clandestine laboratory.

Pada Juli 2026, tim kembali memperoleh informasi bahwa sabu cair tersebut akan dikirim melalui skema ship-to-ship atau pemindahan muatan antarkapal di laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pengiriman itu berlangsung selama kurang lebih 10 minggu.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 15 Oktober 2026, ketika dua warga negara Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menjemput kedua warga negara Tiongkok tersebut. Dua hari kemudian, keduanya tiba di Aceh dan dijemput oleh jaringan setempat.

Setibanya di Banda Aceh, keduanya mencari ruko yang akan digunakan sebagai lokasi laboratorium narkotika, termasuk sebuah ruko di wilayah Jeunieb, Kabupaten Bireuen.

Pada 19 Oktober 2026, keberadaan laboratorium mulai terdeteksi. Sehari kemudian, tim gabungan berhasil mengungkap laboratorium narkotika tersebut di Kabupaten Pidie. Dalam rangkaian operasi yang menyasar lima lokasi, petugas mengamankan 11 tersangka, terdiri atas sembilan warga negara Indonesia asal Aceh dan dua warga negara Tiongkok berinisial LJ dan XM

"Dalam pengungkapan clandestine laboratory jaringan internasional ini, petugas mengamankan 11 tersangka, terdiri atas sembilan WNI dan dua WNA Tiongkok, serta barang bukti 1,2 ton sabu cair yang siap diolah dan didistribusikan," ujarnya.

Berkaca dari penemuan tersebut, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengajak masyarakat, khususnya para kepala desa atau geuchik, agar tidak takut melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kalau ada rumah kosong atau gudang kosong yang agak janggal, maka kepala desa atau keuchik informasikan. Kita pastikan akan cek, sehingga wilayah Aceh ini aman dan bisa zero narkoba," pungkasnya.rel.

Hal itu disampaikan Kasatgaswil Sumut Densus 88 Antiteror (AT) Polri melalui Katim Cegah Satgaswil Sumut Densus 88 AT Polri, Ipda Kunto Adi Wibowo, SH,MH dalam pemaparannya pada kegiatan Sosialisasi dan Launching Kolaborasi lintas sektoral dalam pencegahan radikal pada generasi muda di wilayah Sumut untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 di SMA Negeri 5, Jumat (23/10/2026).

"Pada tahun 2025 anak 112 anak yang masuk dalam grup radikal 70 diantaranya masuk dalam True Crime Community (TCC). Sedangkan di tahun 2026 ada 1011 anak masuk dalam Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC), 38 diantaranya di Sumut," ungkapnya.

Lebih jauh, perkembangan dunia digital memunculkan fenomena baru yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC).

NVE merupakan bentuk ekstremisme yang ditandai dengan kecenderungan melakukan kekerasan ekstrem tanpa motivasi ideologis atau politik yang jelas. Fenomena ini dapat didorong oleh pandangan yang membenci manusia serta keinginan untuk menghancurkan tatanan masyarakat.

Sementara itu, TCC merupakan komunitas daring yang membahas berbagai kasus kejahatan dan kekerasan. Dalam konteks pencegahan, paparan konten kekerasan secara berulang dapat menjadi perhatian apabila mendorong seseorang untuk meniru tindakan serupa.

Kunto mengatakan, anak-anak dan remaja berisiko terpapar konten kekerasan melalui berbagai saluran, mulai dari permainan daring, media sosial, lingkungan keluarga hingga lembaga pendidikan.

Mewakili Dir Intelkam Polda Sumut, Kabaganalis Dit Intelkam Polda Sumut, DR. AKBP Rudy Chandra, SH, MH mengatakan, upaya mencegah paham radikal merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Menurutnya, generasi muda, khususnya para pelajar, merupakan calon penerus bangsa yang perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang mengarah pada kekerasan.

"Adik-adik inilah yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Paham radikal dapat menghancurkan diri sendiri. Penyebarannya bisa berasal dari mana saja, termasuk media sosial," ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia dan Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga. Karena itu, kolaborasi antara aparat, sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari paparan paham yang mengarah pada kekerasan.

Sementara itu, Kasubdit IV Kamneg Dit Intelkam Polda Sumut, AKBP Pardamean Hutahean, SH, MH, mengingatkan para pelajar agar bijak memanfaatkan internet dan teknologi digital.

Menurutnya, teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan konten kekerasan dan merekrut anak muda ke dalam kelompok yang memiliki kecenderungan ekstrem.

AKBP Pardamean berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini tidak adanya lagi anak dibawah umur yang terapapar radikal di wilayah Sumut.

Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama (KAUB) MUI Sumut, Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., menilai ancaman radikalisme terhadap generasi muda harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, generasi muda perlu menjadi perhatian utama agar tidak mudah terpapar propaganda yang dapat memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku mereka.

Media sosial, kata Yafiz, menjadi salah satu jalur penyebaran propaganda yang perlu diwaspadai karena informasi dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, biaya relatif rendah, dan tanpa dibatasi wilayah geografis. Konten propaganda juga dapat dikemas secara menarik sehingga mudah diterima oleh kalangan muda.

Bahkan, proses perekrutan dapat berlangsung secara tertutup melalui ruang digital yang sulit terpantau apabila tidak disertai kewaspadaan dan pendampingan.

Yafiz menegaskan, pencegahan radikalisme tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga saja. Persoalan tersebut memiliki dimensi yang kompleks, meliputi ideologi, sosial, ekonomi, psikologis, dan digital.

"Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral agar deteksi dapat dilakukan lebih cepat dan upaya pencegahan menyentuh akar persoalan," demikian substansi pesan yang disampaikannya.

Ia juga mengingatkan bahwa agama terkadang digunakan sebagai instrumen pembenaran untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, pemahaman keagamaan yang baik, sikap kritis, serta penguatan kerukunan antarumat beragama menjadi bagian penting dalam membentengi generasi muda dari ajakan yang mengarah pada kekerasan. (Red/Tim)

Berdasarkan papan proyek di lokasi, kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan 138 hari, 20 Agustus s.d 31 Desember 2026. Lingkup pekerjaan meliputi rehab 6 ruang belajar dan pembangunan baru 4 bilik kamar mandi.

Saat wartawan meninjau lokasi, terlihat jelas pada bagian atap teras dan ruang kelas, rangka kayu yang digunakan masih merupakan kayu lama. Kondisi kayu tampak lapuk, berjamur, cat mengelupas, dan dimakan usia.

Tim di lapangan menduga kuat tidak ada penggantian usuk pada atap. Yang terlihat hanya penambahan reng baru karena atap menggunakan seng pendek (metal roof). Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian volume yang direncanakan dalam RAB dengan yang direalisasikan di lapangan.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Sekolah UPT SD Negeri 030344 Paropo menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua P2SP.

"Baik perbelanjaan bahan dan teknis kerja di lapangan dilaksanakan oleh ketua P2SP. Perbelanjaan bahan bangunan dilakukan di toko bangunan yang ada di Kecamatan Silahisabungan dan pasir dibelanjakan dari Merek, Kabupaten Tanah Karo," jelasnya.

Kepsek juga menegaskan dirinya hanya sebagai penanggung jawab dan pengawasan saja. Kejanggalan semakin terlihat saat ditanya soal pemahaman gambar teknis. Kepsek mengaku tidak mengerti.

Ketika ditanya apakah mengerti membaca gambar? Ia menjawab, "Tidak mengerti. Namun ada pengawas bermarga Simbolon yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi membantu saya."

Saat ditunjukkan temuan rangka atap yang masih menggunakan bahan bekas, Kepsek kembali berdalih, "Memang seperti itu pada gambar."

Wartawan kemudian melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Kepala Bidang SD, Viddon J.H. Rajagukguk, S.T., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan revitalisasi ini menggunakan skema Swakelola dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berasal dari Kementerian, bukan dari Dinas.

"Semua proses di sekolah Pak, kepsek mengangkat panitia dan perencana. Dana transfer dari Pusat (APBN) ke rekening panitia sekolah. Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah kepala sekolah langsung," ujar Viddon.

Namun, ketika ditanya siapa pengawas bermarga Simbolon yang disebut Kepsek ditunjuk Dinas, Kabid memilih diam dan tidak menjawab.

Begitu pula saat ditanya mengenai kelayakan penggunaan kayu bekas yang lapuk untuk bangunan sekolah, Viddon enggan berkomentar teknis.

"Ahli Konstruksi yang mengerti itu Pak. Samanya posisi kita Pak, monitoring kegiatan revitalisasi. Sakitnya kepalaku menghadapi Kepsek ini," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak P2SP UPT SD Negeri 030344 Paropo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak adanya penggantian usuk, penggunaan kayu bekas, serta selisih volume rencana dan realisasi.

Publik menanti transparansi RAB dan pengawasan ketat dari Inspektorat dan Dinas Pendidikan agar dana pendidikan hampir Rp800 juta ini benar-benar memberikan rasa aman dan layak bagi peserta didik.

Ketua Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) sekaligus Sekretaris Jenderal PMII Kabupaten Labuhanbatu, Idris Siregar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Polres Labuhanbatu atas langkah cepat dan responsif mereka dalam mengamankan situasi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya Polres Labuhanbatu, yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan menciptakan situasi kondusif pasca-peristiwa di PT Milano pada 9 Oktober lalu," ujar Idris Siregar dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Idris menegaskan pentingnya menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) demi kepentingan bersama. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Labuhanbatu agar tidak terprovokasi dan selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap perselisihan.

"Harapan kita ke depan, Labuhanbatu senantiasa menjadi wilayah yang aman dan damai. Setiap permasalahan hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin, mengutamakan dialog, serta menghormati hukum yang berlaku agar tidak memicu konflik yang merugikan masyarakat maupun pihak terkait," pungkasnya. (Red/Tim)

Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Kasat Lantas AKP Denny Maulana Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menggelar kegiatan "Ngopi Kamseltibcar Lantas" di Warung Kopi Pak Gondrong, kawasan Simpang Pasar Lama, Jalan Diponegoro, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, pada Jumat pagi (23/10/2026).

​Kegiatan santai yang menjadi sarana edukasi keselamatan berlalu lintas secara langsung ini turut melibatkan Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Toda), Tokoh Masyarakat (Tomas), serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beraktivitas di sekitar Kota Pasir Pengaraian.

​Imbauan Keselamatan dan Peran Pelaku UMKM

​Dalam kesempatan tersebut, AKP Denny mengimbau para pengemudi dan pengendara untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas saat beraktivitas sehari-hari.

​"Penggunaan perlengkapan keselamatan, kepatuhan terhadap rambu-rambu, serta sikap berhati-hati merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, kami juga mengingatkan para pengemudi agar selalu memastikan kondisi kendaraan layak jalan sebelum digunakan," ujar AKP Denny.

​Tak hanya kepada pengendara, Satlantas Polres Rohul juga mengajak para pelaku UMKM di sekitar persimpangan untuk turut menjaga ketertiban. Aktivitas usaha diharapkan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas agar tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya.

​AKP Denny menekankan bahwa terwujudnya Kamseltibcar Lantas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kesadaran penuh dari warga.

Pendekatan Humanis dan Program Subuh Keliling

​Melalui tradisi ngopi bersama ini, masyarakat mendapatkan ruang terbuka untuk berkomunikasi dan berdialog langsung dengan kepolisian. Warga dapat menyampaikan berbagai masukan maupun persoalan terkait kondisi lalu lintas dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

​Program Polisi Bersama Masyarakat menjadi wujud nyata pelayanan kepolisian yang mengedepankan pendekatan humanis. Edukasi keselamatan tidak lagi hanya dilakukan melalui forum formal, melainkan hadir langsung di tengah-tengah warga.

​Selain kegiatan tersebut, Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., juga menginstruksikan Satlantas Polres Rohul untuk menggiatkan kegiatan Subuh Keliling. Program ini bertujuan untuk semakin memperkuat pendekatan humanis Polri sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Robin, perjudian dan narkoba merupakan persoalan serius yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat, mengganggu ketenteraman lingkungan, serta mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, ia menilai upaya pemberantasannya membutuhkan komitmen kuat dari aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, dan keterlibatan berbagai elemen bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Robin saat berbincang dengan sejumlah wartawan di sebuah warung kopi (warkop) di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/10/2026) sore.

Dalam suasana santai sambil menikmati secangkir kopi dan makanan, Robin berdiskusi dengan rekan-rekan media mengenai tujuan, peran, serta komitmen AJUDAN dalam upaya memerangi perjudian dan narkoba.

Dalam perbincangan itu, Robin menjelaskan bahwa AJUDAN hadir dengan tujuan mendorong pemberantasan perjudian dan narkoba yang dinilai berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan sosial yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan perjudian dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

"Tujuan AJUDAN hadir di Indonesia adalah untuk ikut berjuang memberantas perjudian dan narkoba. Kami ingin generasi muda bangsa ini terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan mereka," ujar Robin.

Ajak Masyarakat Berperan Aktif

Robin menegaskan bahwa pemberantasan perjudian dan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Menurutnya, partisipasi masyarakat juga diperlukan agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih efektif.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis apabila menemukan dugaan aktivitas perjudian maupun peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi disampaikan melalui saluran pengaduan resmi dan tidak disertai tindakan main hakim sendiri.

Robin menilai, kepedulian masyarakat dapat membantu aparat memperoleh informasi awal mengenai dugaan aktivitas ilegal yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.

"Dukungan masyarakat sangat penting. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya perjudian dan peredaran narkoba. Masa depan anak-anak bangsa harus menjadi perhatian kita bersama," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan pencegahan, khususnya bagi kalangan remaja. Menurutnya, upaya melindungi generasi muda tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi perlu disertai pembinaan keluarga, pendidikan, sosialisasi bahaya narkoba, serta kegiatan positif di tengah masyarakat.

Minta Penegakan Hukum Dilakukan Secara Transparan

Lebih lanjut, Robin meminta kepolisian menunjukkan keseriusan dalam menangani setiap laporan masyarakat mengenai dugaan perjudian dan peredaran narkoba.

Ia berharap setiap laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi penanganan perkara, menurutnya, juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Robin menyatakan bahwa komitmen AJUDAN dalam memerangi perjudian dan narkoba sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana serta perlindungan masyarakat yang diharapkan publik dari aparat penegak hukum.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan perkara harus dilakukan sesuai prosedur hukum, tanpa tebang pilih, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Polisi harus benar-benar serius menangani perjudian dan narkoba. Jika ada laporan masyarakat, kami berharap laporan tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti secara terbuka sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum harus berjalan profesional dan tidak boleh pandang bulu," tegasnya.

AJUDAN Nyatakan Siap Mengawal Persoalan di Masyarakat

Robin juga menyampaikan bahwa AJUDAN siap mengambil peran sebagai bagian dari kontrol sosial dengan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dugaan praktik perjudian dan peredaran narkoba.

Ia mengatakan organisasinya akan mendorong pengungkapan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat melalui penyampaian informasi, pengaduan kepada instansi berwenang, serta langkah advokasi yang sesuai dengan hukum.

Menurut Robin, pengawasan masyarakat diperlukan agar persoalan yang meresahkan warga tidak dibiarkan tanpa kejelasan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui mekanisme yang sah.

"Kami dari DPP AJUDAN akan terus menyuarakan pemberantasan perjudian dan narkoba. Apabila menemukan dugaan praktik yang meresahkan masyarakat, kami siap mengumpulkan informasi dan menyampaikannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum," ujarnya.

Ia berharap kepolisian dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang baik sehingga upaya pencegahan dan penindakan terhadap perjudian serta narkoba dapat berjalan beriringan.

Robin menambahkan, pemberantasan kedua persoalan tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja sama berkelanjutan. Penindakan terhadap pelaku, pencegahan di lingkungan masyarakat, serta perlindungan generasi muda dinilai harus menjadi bagian dari upaya yang saling melengkapi.

Di akhir perbincangan, Robin kembali mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan perjudian dan narkoba dengan memberikan informasi yang benar kepada aparat berwenang serta menjaga lingkungan masing-masing.

Ia berharap komitmen seluruh pihak dapat diwujudkan melalui langkah nyata, sehingga masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman dan generasi muda Indonesia memiliki kesempatan tumbuh tanpa terjerat dampak buruk perjudian maupun narkoba.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak kepolisian yang dikutip dalam perbincangan tersebut mengenai tanggapan atas pernyataan Robin. (Red/Tim)

Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa penahanan ketujuh tersangka ini dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

​Daftar Tersangka yang Ditahan

​Tujuh pejabat dan mantan pejabat yang resmi mengenakan rompi oranye KPK di antaranya:

1. Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja – Mantan Kepala BBPJNSumatera Utara.
2. ​Rahmad Parulian – Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
3. ​T. Rahmatsyah Putra – Mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
4. ​Faisal – Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I.
5. ​Heri Handoko – Mantan PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
6. ​Manaek Manalu – Mantan PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II.
7. ​Munson Ponter Paulus Hutauruk – Mantan PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut.

​Sementara itu, satu tersangka lainnya, yakni Dicky Erlangga (Kasatker PJN Wilayah I Sumut), belum ditahan karena berhalangan hadir dan telah dijadwalkan ulang untuk pemanggilan kedua.

​Modus Operandi dan Skema Commitment Fee

​Penyidikan KPK mengungkap adanya praktik pemotongan komitmen anggaran secara terstruktur yang wajib disetorkan oleh kontraktor/penyedia jasa jika ingin memenangkan proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Jika kontraktor menolak menyetorkan uang, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) untuk proyek-proyek selanjutnya.

Pembagian persentase commitment fee tersebut disinyalir diatur berdasarkan jenjang jabatan:

1. Kepala BBPJN Sumut: 4%
2. ​Kepala Satker PJN: 4%
3. ​Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1% – 1,5%
4. ​Bendahara & Pokja Pemilihan: Masing-masing 0,5%

​Dari hasil penyidikan sementara, total aliran uang suap yang diterima para pejabat bervariasi hingga mencapai miliaran rupiah. T. Rahmatsyah Putra tercatat menerima aliran dana terbesar senilai Rp3,49 miliar, diikuti Manaek Manalu sebesar Rp1,25 miliar, serta tersangka lainnya yang menerima ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Pengembangan Perkara OTT

​Penetapan dan penahanan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya telah menjerat lima orang tersangka. Dengan bertambahnya tersangka baru ini, total pihak yang terseret dalam kasus korupsi proyek jalan Sumut menjadi 13 orang.

​Para tersangka disangkakan melanggar pasal-pasal terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.