Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang digelar secara daring pada Selasa, 26 Mei 2026.

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Pimpinan Ombudsman RI, Nuzran Joher dan Syafrida R. Rasahan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan pengawasan, di antaranya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dan Cabang Dinas Pendidikan se-Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Nuzran Joher menyampaikan bahwa pengawasan pelaksanaan SPMB dilakukan Ombudsman melalui pendekatan pencegahan serta penyelesaian laporan masyarakat.

"Sebagai salah satu upaya Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelaksanaan SPMB adalah dengan pendekatan pencegahan dan penyelesaian laporan," ujar Nuzran.

Sementara itu, Syafrida R. Rasahan memberikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas berbagai potensi permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan SPMB, seperti kurangnya transparansi informasi, dugaan praktik titipan, pungutan liar, manipulasi data, hingga ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh pihak juga didorong untuk memperkuat pengawasan internal guna memastikan pelaksanaan SPMB berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif.

Sebagai bentuk pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru, baik pada jenjang TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA.

Dalam posko pengaduan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Whatsapp Center (0811 945 3737), Call Center (137), Email Pengaduan (pengaduan.sumut@ombudsman.go.id), Website Ombudsman (ombudsman.go.id) dan dating langsung ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara (Jl. Asrama No. 18, Kec. Medan Helvetia).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menegaskan bahwa SPMB merupakan layanan publik yang harus dilaksanakan sesuai asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Pelaksanaan SPMB harus memberikan keadilan dan kepastian layanan kepada masyarakat. Seluruh penyelenggara pendidikan diharapkan dapat menjalankan proses penerimaan murid baru secara transparan, profesional, dan bebas dari maladministrasi," ujar Herdensi.

Melalui sinergi dan kolaborasi ini, ombudsman berharap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat. (Red/Tim)

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam memperkuat perlindungan sosial serta meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama bagi warga yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perhatian pemerintah secara langsung.

Dalam kegiatan itu, jajaran Kecamatan Medan Helvetia turut didampingi Ketua LPM Kecamatan Medan Helvetia Bapak Arya Syahputra saat mengunjungi seorang lansia di Jalan Nusa Indah VI Lingkungan 18 serta balita yang mengalami gizi buruk di Jalan Gaperta Gang Mandor Lingkungan 1, Kelurahan Helvetia Tengah.

Program SAGU KITA menjadi salah satu langkah nyata kepedulian sosial pemerintah kecamatan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Program ini difokuskan kepada anak-anak dengan kondisi kekurangan gizi serta lansia kurang mampu yang telah terdata di wilayah Kecamatan Medan Helvetia.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa makanan bergizi dan kebutuhan pokok, seperti susu, roti, vitamin, buah-buahan, sereal, serta bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesehatan, pemenuhan gizi, dan daya tahan tubuh para penerima manfaat.

Seluruh bantuan tersebut berasal dari donasi yang dihimpun melalui Program SAGU KITA sebagai bentuk semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian bersama terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Program ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan warga di wilayah Kecamatan Medan Helvetia. (Red/Tim)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Mei 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Jalan Flores Nomor 60, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara.

Dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Binjai, AKP Christin Mahalayati, S.S, M.H., kegiatan ini juga dihadiri oleh Kanit Bhabinkamtibmas Aiptu Bahal Ambarita, Ps. Kanit Binpolmas Aiptu Lilik Heriana, serta personel Sat Binmas Briptu M. Rizki Surbakti dan Bripda M. Ramdana.

Kedatangan pihak kepolisian disambut baik oleh jajaran perangkat Kecamatan Binjai Utara. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan mendalam mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi saat ini, serta berbagai permasalahan yang berkembang di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

"Kami hadir di sini untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus melakukan koordinasi guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi kamtibmas di wilayah ini. Sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam menjaga keamanan dan kedamaian bersama," ujar AKP Christin Mahalayati saat memimpin kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang diwakili oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk bersatu padu menjaga keamanan lingkungan. Secara khusus, disampaikan himbauan agar seluruh Pos Kamling yang telah tersedia di masing-masing lingkungan dan kelurahan kembali diaktifkan fungsinya sebagai garda terdepan pengamanan lingkungan.

Tidak hanya itu, petugas juga mengingatkan, apabila di tengah masyarakat ditemukan adanya permasalahan, gangguan keamanan, maupun hal-hal yang meresahkan, warga tidak perlu ragu dan tidak segan-segan untuk segera menghubungi Call Center 110. Layanan ini disediakan secara resmi oleh Kepolisian dan dapat diakses kapan saja dengan fasilitas bebas pulsa, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya (berita bohong/hoaks) serta ucapan-ucapan yang mengandung kebencian atau ujaran kebencian. Hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan, perpecahan, atau ketidakadilan, terutama terhadap kelompok minoritas maupun penyandang disabilitas.

Sebagai bentuk langkah strategis ke depan, telah direncanakan pelaksanaan kegiatan bersama yang melibatkan unsur Kecamatan, Polsek, dan Koramil dengan nama "Safari Kamtibmas". Kegiatan ini nantinya akan berisi penyuluhan dan arahan langsung kepada warga masyarakat agar semakin sadar dan berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Hasil yang diperoleh dari pertemuan ini sangat positif dan membangun. Terjalin hubungan kerja sama yang semakin erat dan harmonis antara aparat kepolisian dengan pemerintah kecamatan. Diinformasikan pula bahwa hingga saat ini, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Binjai Utara berjalan aman, tertib, dan kondusif. Selain itu, permintaan agar Pos Kamling diaktifkan kembali juga sudah mendapat tanggapan nyata dan telah dilaksanakan.

Pihak Kecamatan dan Kelurahan pun menyambut baik seluruh saran, masukan, dan himbauan yang disampaikan oleh petugas kepolisian, serta berharap kerja sama ini terus berlanjut demi terciptanya Kota Binjai yang semakin aman, damai, dan sejahtera.

Hebatnya lagi, Alarick menjadi satu-satunya atlit kelas KATA Perorangan dari perguruan Wadokai mewakili provinsi Sumatera Utara dan berhasil keluar sebagai juara pertama di tengah persaingan dengan karateka dari berbagai daerah di Indonesia.

Prestasi tersebut menjadi bukti nyata kerja keras, disiplin, dan semangat juang tinggi yang terus ditanamkan kepada Alarick sejak usia dini. Meski baru berusia 8 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar, kemampuan Alarick di dunia karate khususnya KATA Perorangan sudah membuat banyak orang kagum.

Tak hanya sekali, sepanjang tahun 2025 dan 2026 Alarick telah mengoleksi total 17 medali dari berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Dan pada tahun 2026 pun ia berhasil menorehkan medali emas di ajang Kejurnas Wadokai Karate-Do Indonesia.

Putra pertama pasangan dr. Moh Ramadhani Soeroso, Sp.P(K)-Onk dan Pujiyani itu mulai diperkenalkan dengan dunia karate sejak usia 5 tahun pada 2024. Meski berasal dari keluarga berkecukupan, sang ayah yang berprofesi sebagai dokter spesialis paru tersebut tetap mendidik Alarick dengan disiplin tinggi dan tidak memanjakannya.

"Alhamdulillah, berkat kemauan dan latihan keras, Alarick selalu mampu meraih juara. Tahun 2026 ini Alarick berhasil menjadi juara 1 dan meraih medali emas pada Kejuaraan Nasional Wadokai Karate-Do Indonesia 2026," ujar dr. Moh Ramadhani Soeroso, Sp.P(K)-Onk di sela kesibukannya melayani masyarakat.

Saat ini Alarick bernaung di Dojo SOEROSO WADO KARATE INDONESIA, dojo yang didirikan sang ayah pada 13 Oktober 2025. Di bawah bimbingan Sensei Eddy Darwan, kemampuan Alarick terus berkembang pesat hingga menjadi salah satu karateka cilik potensial asal Medan.

Dalam kategori KATA Perorangan yang digelutinya, Alarick dituntut menampilkan keindahan teknik, ketepatan gerakan, keseimbangan, serta seni jurus karate dengan penuh konsentrasi dan disiplin tinggi — bukan sekadar pertarungan fisik.

Keberhasilan Alarick kini menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di Sumatera Utara bahwa usia muda bukan halangan untuk berprestasi di tingkat nasional.

Dugaan kuat mengarah pada adanya praktik "mencuring" dan kerja sama antara oknum internal SPBU dengan mafia BBM subsidi.

Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan, sejumlah kendaraan yang diduga telah dimodifikasi terlihat keluar-masuk SPBU secara berulang kali untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite.

Aktivitas tersebut berlangsung dengan pola yang dinilai tidak wajar dan diduga dilakukan secara terorganisir. Beberapa kendaraan yang terpantau antara lain mobil box, Mitsubishi Kuda, grenmex,hingga Toyota Avanza yang diduga menggunakan pelat nomor berganti-ganti.

Kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM subsidi dalam durasi lama dan berulang, memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan maupun penyaluran ilegal BBM subsidi, pada Senin.(25/5/2026).

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan bahwa aktivitas para pengepul BBM subsidi di SPBU tersebut sudah berlangsung lama dan bukan lagi menjadi rahasia umum. Warga menduga adanya pembiaran bahkan kerja sama dari oknum tertentu di SPBU.

Salah seorang warga berinisial DR (45) mengaku heran karena aktivitas yang diduga melanggar hukum itu seolah bebas beroperasi tanpa tindakan tegas aparat penegak hukum.

"Para mafia BBM datang dan beraksi bebas di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia. Akibatnya, kuota BBM subsidi untuk masyarakat jadi berkurang karena disalahgunakan," ujarnya.

Ia juga mengaku kerap melihat pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite ke kendaraan tertentu dengan waktu pengisian yang tidak normal.

"Ada keanehan pada pelat nomor kendaraan yang digunakan untuk melangsir BBM subsidi. Kami curiga nomor polisi yang dipakai bukan pelat asli," ungkapnya.

Saat tim investigasi melakukan pemantauan langsung di lokasi, ditemukan sebuah mobil Toyota Avanza yang mondar-mandir melakukan pengisian pertalite bersubsidi. Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi sopir kendaraan tersebut, yang bersangkutan tampak gugup dan memilih pergi meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan.

"Punya siapa ini, Pak?" tanya wartawan. "Bapak dari mana?" jawab sopir.

"Saya dari media, mohon informasinya, Pak," ujar wartawan. Namun sopir tersebut langsung meninggalkan lokasi tanpa berani keluar dari kendaraan.

Peristiwa itu semakin memperkuat dugaan adanya praktik ilegal penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga melibatkan jaringan mafia BBM. Tim media juga menduga adanya keterlibatan oknum pengawas maupun koordinator lapangan dalam melancarkan aktivitas tersebut.

Sementara itu, pihak pengawas SPBU berinisial HZ dan koordinator lapangan berinisial WN yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga kini belum memberikan penjelasan maupun keterangan resmi. Sampai berita ini diterbitkan, keduanya masih bungkam di duga juga pemilik spbu tersebut anak menantu dari petinggi bahkan mantan orag berpengaruh di sumut inisial (AMB).

Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Polres Pelabuhan Belawan, Pertamina, dan BPH Migas untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia.

Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana serius yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 hingga Pasal 58.

Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Selain pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha hingga pencabutan izin operasional. (Red/Tim).

Program ini digagas oleh Mercy Corps Indonesia sebagai langkah memperkuat ketahanan petani kopi menghadapi risiko perubahan iklim, sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat tani.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, mengatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Dairi yang memiliki 161 desa dan 8 kelurahan di 15 Kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 333.335 jiwa.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Dairi mendukung penuh Program ROOTS (Resilience Oriented Solutions for Thriving Smallholders) yang menyasar 1.000 petani kopi di enam desa di Kecamatan Sumbul dan Parbuluan. Program tersebut melibatkan 60 persen petani perempuan dan 40 persen petani laki-laki.

Melalui produk asuransi ini, diharapkan petani kopi akan beralih dari manajemen krisis reaktif ke pembangunan ketahanan proaktif, mengamankan mata pencaharian mereka dan masa depan pertanian kopi berkelanjutan di Kabupaten Dairi.

Enam desa penerima manfaat program ROOTS yakni Desa Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, dan Desa Perjuangan di Kecamatan Sumbul, serta Desa Parbuluan III dan Parbuluan IV di Kecamatan Parbuluan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan petani terhadap risiko tersebut, Program ROOTS berkolaborasi dengan Bank Sumut dan Zurich Syariah Indonesia telah memfasilitasi pelatihan literasi keuangan, edukasi produk asuransi parametrik indeks cuaca, serta akses terhadap layanan keuangan bagi petani kopi di Kabupaten Dairi.

Asuransi parametrik indeks cuaca merupakan solusi inovatif yang memberikan perlindungan berbasis data cuaca sebagai parameter utama dalam pencairan klaim. Dengan mekanisme ini, proses klaim dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa memerlukan survei lapangan.

Bupati juga meminta camat dan kepala desa aktif mengawal keberlangsungan program serta memotivasi petani agar mengikuti seluruh kegiatan yang dijalankan Mercy Corps Indonesia.

Di akhir sambutannya, Vickner menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung program, khususnya The Starbucks Foundation atas kontribusinya dalam pengembangan ketahanan petani kopi di Kabupaten Dairi.

Senada dengan bupati, Kepala Bappeda Kabupaten Dairi Romedi Bangun, menyebut Program ROOTS (Resilience Oriented Solutions for Thriving Smallholders) menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan petani kopi di Kabupaten Dairi menghadapi dampak perubahan iklim.

Selain itu, program ini juga memperkuat ketahanan finansial petani melalui literasi keuangan, akses tabungan, pembayaran digital, hingga asuransi parametrik berbasis cuaca.

Romedi juga memaparkan keberhasilan Program BENTANI Light yang dijalankan sejak Juni 2024 hingga Januari 2026 di 10 desa pada lima kecamatan di Kabupaten Dairi. Program tersebut berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesehatan, literasi keuangan, dan pengembangan bisnis kepada 3.700 orang petani kopi perempuan, istri petani kopi dan anak perempuan di lingkungan pertanian kopi.

Romedi berharap berbagai program tersebut mampu menciptakan masyarakat petani kopi yang lebih tangguh, sehat, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung keberlanjutan sektor kopi di Kabupaten Dairi.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Bantjin. Hadir juga mewakili Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Fatma,

Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr. drh. Purwanta, M.Kes, Para Pimpinan OPD, Camat Sumbul dan Camat Parbuluan, Executive Director Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis, Pimpinan Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) Bramantyo Yogireinanto, FSC Starbucks Berastagi, Robert Hastoaji, BMKG Wilayah I Sumatera Utara, Direktur Utama PT. Bank Sumut , Kepala Desa lokasi intervensi Program ROOTS.

Patroli difokuskan untuk mencegah berbagai tindak kejahatan jalanan yang kerap meresahkan, seperti aksi pembegalan, keberadaan geng motor, balap liar, hingga pencurian dengan kekerasan dan tindak kriminal lainnya. Sasaran utama pengawasan adalah titik-titik lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Binjai.

Bersama seluruh personel Timsus Anti Begal yang telah dibentuk khusus, AKBP Mirzal Maulana hadir di lapangan memastikan kehadiran aparat keamanan benar-benar terasa nyata oleh warga.

"Kegiatan patroli ini merupakan langkah nyata dan upaya pencegahan dini. Tujuan utamanya memberikan rasa aman dan tenang bagi seluruh masyarakat Binjai, serta menekan angka kriminalitas agar tetap terkendali," tegas Kapolres Binjai saat memimpin kegiatan.

Tidak hanya berkeliling mengawasi, petugas juga aktif melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan maupun orang yang dianggap mencurigakan. Selain itu, para personel juga menyampaikan pesan-pesan penting serta himbauan kamtibmas secara langsung kepada warga, khususnya kepada para remaja yang masih beraktivitas di luar rumah pada jam-jam rawan. Warga pun diingatkan agar tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan meresahkan lingkungan.

Pembentukan Tim Khusus Anti Begal ini sendiri merupakan langkah strategis yang diambil langsung oleh Kapolres Binjai. Kehadiran tim ini diharapkan mampu menjaga situasi dan kondisi keamanan di Kota Binjai tetap aman, damai, dan kondusif setiap saat.

Pihak kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam, melainkan turut serta berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Bagi warga yang melihat atau mengalami gangguan keamanan, Polres Binjai telah menyiapkan jalur pelaporan cepat melalui Call Center 110 yang dapat dihubungi kapan saja.

Dalam kesempatan ini, Kapolres juga meluangkan waktu berdialog langsung dengan warga yang ditemui di jalan maupun di tempat keramaian. Ia menjelaskan bahwa tim khusus ini bertugas siaga setiap waktu, terutama saat malam hari di mana potensi gangguan keamanan sering terjadi.

"Kami akan terus meningkatkan dan memperkuat kegiatan seperti ini secara berkelanjutan. Komitmen kami tegas: kami ingin memastikan setiap warga Kota Binjai merasa aman dan nyaman, baik saat sedang beraktivitas di siang hari maupun saat beristirahat di malam hari," pungkas AKBP Mirzal Maulana.

Jika melihat riwayat pengalaman dan prestasi kerja yang diraih Hisar P. Rumapea, SH. maka tidak diragukan lagi kepatutan, kelayakan untuk kejenjang berikutnya yang sudah memiliki Riwayat Pengalaman, Trek Record dan Jejak Rekam yang sudah mumpuni.

Yang diketahui bahwa Wewenang dari Hisar P. Rumapea, S.H. selaku Kasih Penegakan Hukum di Kantor UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wil II, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah

1. Sebagai Pemeriksaan Norma Kerja dengan Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran upah minimum, jam kerja, dan pesangon.
2. Sebagai Pengawasan K3 dengan Memastikan kelayakan alat pelindung diri (APD), pencegahan kecelakaan kerja, dan kelayakan lingkungan kerja.
3. Sebagai Penyidikan dengan Menindaklanjuti dugaan pelanggaran atau tindak pidana ketenagakerjaan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan.
   

Sosok Hisar P. Rumapea, SH merupakan sosok yang sangat peduli, sederhana dan rendah hati terhadap seluruh ASN yang bekerja di UPT Wilayah II Kabupaten Deli Serdang.

Apapun penilaiannya terhadap sosok Kasi Penegakan Hukum UPT Wilayah II Kabupaten Deli SerdangHisar P. Rumapea, SH yang juga selalu pro aktif dalam inovasi dalam membangun inteligent kepada seluruh awak media dan Stakeholder perusahaan serta masif dalam pemberitaan di media-media mengenai Tenaga Kerja.

Hisar P. Rumapea, S.H. selaku Kasih Penegakan Hukum di Kantor UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wil II, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan agar para pekerja bagaimana Cara Membuat Pengaduan.

Jika Anda memiliki sengketa terkait ketenagakerjaan di wilayah kerja UPT II (Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi), Anda dapat melakukan langkah berikut:

1. Datang Langsung: Kunjungi kantor pada jam operasional (Senin-Kamis pukul 07.30–16.00 WIB, Jumat pukul 07.30–15.30 WIB) dengan membawa bukti-bukti pendukung (seperti slip gaji, kontrak kerja, atau ID card).
2. Pelaporan Daring: Anda juga dapat mengajukan pengaduan resmi melalui kanal pemerintah seperti LAPOR! atau memantau informasi operasional melalui Instagram Disnaker Sumut.
   

Dugaan kuat mengarah pada adanya praktik "mencuring" dan kerja sama antara oknum internal SPBU dengan mafia BBM subsidi.

Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan, sejumlah kendaraan yang diduga telah dimodifikasi terlihat keluar-masuk SPBU secara berulang kali untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite.

Aktivitas tersebut berlangsung dengan pola yang dinilai tidak wajar dan diduga dilakukan secara terorganisir. Beberapa kendaraan yang terpantau antara lain Mobil Grand Max, Mitsubishi Kuda, Mobil Fuso Warna Kuning hingga Toyota Avanza yang diduga menggunakan pelat nomor berganti-ganti.

Kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM subsidi dalam durasi lama dan berulang, memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan maupun penyaluran ilegal BBM subsidi, pada Senin, (25/05/2026).

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan bahwa aktivitas para pengepul BBM subsidi di SPBU tersebut sudah berlangsung lama dan bukan lagi menjadi rahasia umum. Warga menduga adanya pembiaran bahkan kerja sama dari oknum tertentu di SPBU.

Salah seorang warga berinisial DR (45) mengaku heran karena aktivitas yang diduga melanggar hukum itu seolah bebas beroperasi tanpa tindakan tegas aparat penegak hukum.

"Para mafia BBM datang dan beraksi bebas di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia. Akibatnya, kuota BBM subsidi untuk masyarakat jadi berkurang karena disalahgunakan," ujarnya.

Ia juga mengaku kerap melihat pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite ke kendaraan tertentu dengan waktu pengisian yang tidak normal.

"Ada keanehan pada pelat nomor kendaraan yang digunakan untuk melangsir BBM subsidi. Kami curiga nomor polisi yang dipakai bukan pelat asli," ungkapnya.

Saat tim investigasi melakukan pemantauan langsung di lokasi, ditemukan sebuah mobil Toyota Avanza yang mondar-mandir melakukan pengisian pertalite bersubsidi. Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi sopir kendaraan tersebut, yang bersangkutan tampak gugup dan memilih pergi meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan.

"Punya siapa ini, Pak?" tanya wartawan. "Bapak dari mana?" jawab sopir.

"Saya dari media, mohon informasinya, Pak," ujar wartawan. Namun sopir tersebut langsung meninggalkan lokasi tanpa berani keluar dari kendaraan.

Peristiwa itu semakin memperkuat dugaan adanya praktik ilegal penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga melibatkan jaringan mafia BBM. Tim media juga menduga adanya keterlibatan oknum pengawas maupun koordinator lapangan dalam melancarkan aktivitas tersebut.

Sementara itu, pihak pengawas SPBU berinisial HZ dan koordinator lapangan berinisial WN yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga kini belum memberikan penjelasan maupun keterangan resmi. Sampai berita ini diterbitkan, keduanya masih bungkam.

Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Polres Pelabuhan Belawan, Pertamina, dan BPH Migas untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia.

Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana serius yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 hingga Pasal 58.

Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Selain pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha hingga pencabutan izin operasional. (Red/Tim)

Menurut Bobby, di tengah belum tuntasnya perhatian publik terhadap penangkapan anak magang yang sempat menjadi sorotan, serta berkembangnya isu dugaan keberadaan HP dan narkoba di dalam lapas, kini muncul lagi pertanyaan terkait penganggaran kebutuhan lauk pauk warga binaan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, anggaran kebutuhan lauk pauk disebut disusun untuk kurang lebih 1.019 warga binaan, sementara data yang disampaikan pihak lapas menunjukkan jumlah penghuni sekitar 945 warga binaan.

Bagi Bobby, kondisi tersebut menjadi tanda tanya besar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Belum selesai satu persoalan, muncul lagi persoalan baru. Publik sebelumnya menyoroti persoalan anak magang, berkembang isu dugaan HP dan narkoba, sekarang muncul pertanyaan terkait anggaran. Tentu masyarakat bertanya, ada apa sebenarnya di Lapas Narkotika Pematangsiantar?" tegas Bobby Sihite.

Ia menegaskan dirinya tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan ataupun menuduh adanya penyimpangan. Namun menurutnya, jika rentetan persoalan terus bermunculan dalam satu institusi, maka kondisi tersebut sudah layak menjadi perhatian serius.

"Kalau satu persoalan muncul mungkin masih dianggap dinamika. Tapi kalau persoalan demi persoalan terus berkembang dan muncul ke ruang publik, ini tidak boleh dianggap biasa. Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang tidak beres karena semuanya seolah muncul bersamaan," ujarnya.

Bobby juga mempertanyakan dasar perhitungan anggaran yang disebut dibuat untuk kurang lebih 1.019 orang, sementara jumlah warga binaan sekitar 945 orang.

"Ini anggaran negara, uang rakyat. Pertanyaannya sederhana, dasar perhitungannya apa? Karena selisih itu bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui agar tidak menimbulkan persepsi negatif," katanya.

Menurut Bobby, pengelolaan keuangan negara harus mengacu pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bobby turut meminta Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara agar tidak menunggu persoalan semakin besar dan segera melakukan evaluasi menyeluruh.

"Kami meminta Kanwil turun melakukan evaluasi. Karena jika persoalan terus bermunculan, jangan sampai kepercayaan publik terhadap lembaga ikut terganggu. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan, tetapi memperbaiki," tegasnya.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap program reformasi yang dijalankan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, namun menurutnya semangat pembenahan harus benar-benar dirasakan hingga tingkat pelaksanaan.

"Kami mendukung program Menteri Imipas. Tetapi kalau program pembenahan ini serius, maka semua dugaan persoalan harus dibuka terang. Jangan sampai reformasi hanya kuat dalam slogan tetapi lemah dalam pengawasan," tutup Bobby Sihite. (Red/Tim).

Langkah ini dilakukan menyusul viralnya berbagai informasi di media sosial dan media elektronik terkait dugaan persoalan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, khususnya menyangkut mekanisme rekrutmen dan pembayaran upah pekerja.

Pengawasan tersebut dinilai sebagai tindak lanjut serius atas desakan publik agar pemerintah turun tangan memeriksa dugaan pembayaran upah buruh yang dinilai belum sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Yuliani Siregar, melalui Kasi Penegakan Hukum UPT Wilayah II Kabupaten Deli Serdang, Hisar P. Rumapea SH, disebut telah merespons laporan hasil investigasi lapangan yang disampaikan awak media.

Dalam tindak lanjut tersebut, Disnaker Sumut juga telah memberikan peringatan tegas kepada salah satu pimpinan PT EPI, Lian Giang, agar segera melakukan pembenahan terhadap sistem manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.

Saat ditemui sejumlah awak media di Lubuk Pakam, pada Senin (25/5/2026), Hisar Rumapea menegaskan bahwa seluruh perusahaan wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan, data pengupahan karyawan, hingga mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri sebagaimana diatur dalam Perpres dan Permenaker.

Ia juga menyampaikan bahwa PT EPI telah diperiksa langsung oleh pengawas ketenagakerjaan sebagai bagian dari evaluasi atas janji perusahaan pada April lalu terkait perbaikan upah pekerja.

"Kemarin telah dilakukan pemeriksaan kepada manajemen PT EPI oleh pengawas, termasuk saya sebagai Kasi Penegakan Hukum, terkait tindak lanjut dari pernyataan PT EPI pada bulan April yang menyatakan akan memperbaiki upah pekerja. Dari hasil pemeriksaan, pihak manajemen kembali menyampaikan komitmennya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan upah," ungkap Hisar Rumapea.

Lebih lanjut, Hisar mengatakan pihak UPT Wilayah II Deli Serdang berencana memanggil para pekerja PT EPI pada awal Juni mendatang guna memastikan apakah perbaikan upah benar-benar telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami akan meminta keterangan langsung dari para pekerja untuk memastikan apakah janji perbaikan upah itu benar-benar direalisasikan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Gabungan Awak Media, Bung Joe Sidjabat, mengapresiasi langkah cepat Disnaker Sumut melalui UPT Wilayah II Deli Serdang dalam merespons laporan investigasi di lapangan.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Hisar Rumapea menunjukkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan masih dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara serius dan konsisten.

"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Kasi Penegakan Hukum UPT Wilayah II Deli Serdang. Jika pengawasan dilaksanakan secara inovatif dan maksimal, tentu akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberi rasa aman bagi para pekerja," ujarnya.

Meski demikian, Bung Joe Sidjabat yang juga mantan aktivis Buruh SBSI Sumut meminta kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan yang ada di wilayah Sumatera Utara untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pengawasan di setiap perusahaan.

Ia menilai, kasus PT EPI dapat menjadi contoh penting bahwa pengawasan yang aktif dan responsif sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan ketenagakerjaan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan, diharapkan para pekerja atau buruh di Sumatera Utara tidak lagi merasa takut menyampaikan keluhan maupun memperjuangkan hak-haknya sesuai aturan yang berlaku.(Red/Tim)

Kegiatan sosial tersebut merupakan inisiatif sekaligus bentuk kepedulian anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Eko Afrianta Sitepu, kepada masyarakat.

Selama hampir setahun, kader-kader Hanura secara rutin ditugaskan membantu kelancaran penyebrangan jemaat, khususnya anak-anak dan lansia.

Hardi, salah seorang kader Hanura yang bertugas di lokasi, mengatakan bahwa inisiatif tersebut lahir dari kepedulian langsung Eko Afrianta Sitepu terhadap keselamatan masyarakat.

"Ini bentuk perhatian yang sangat baik. Kami membantu jemaat agar lebih aman saat menyebrang jalan, sekaligus mengurangi kemacetan di sekitar gereja. Anak-anak dan lansia jadi lebih nyaman," ujarnya.

Menurut Hardi, sebagai kader partai, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, terlebih kegiatan itu merupakan arahan langsung dari Eko Afrianta Sitepu.

Ia menilai keberadaan kader di lokasi membuat para jemaat khusus nya lansia dan anak anak merasa lebih tenang ketika hendak berangkat maupun pulang dari ibadah.

"Jemaat sangat senang karena merasa lebih aman dan tidak khawatir saat menyebrang jalan. Hal sederhana seperti ini ternyata sangat membantu masyarakat," katanya.

Bagi warga Medan Tuntungan, sosok Eko Afrianta Sitepu dikenal dekat dengan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Kehadirannya dinilai bukan hanya saat kegiatan formal, tetapi juga dalam aktivitas sosial sehari-hari.

"Beliau orangnya ramah, tidak sombong, dan sering membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepeduliannya terasa langsung oleh warga," ungkap Hendi.

Warga juga menilai sifat tersebut merupakan warisan dari almarhum ayahnya, Rajendra Sitepu (Ajen Sitepu), yang semasa hidup dikenal memiliki jiwa sosial tinggi dan dekat dengan masyarakat.

Di tengah kehidupan kota yang semakin sibuk, sebagai wakil rakyat, aksi sederhana membantu warga menyebrang jalan itu menjadi pengingat bahwa kepedulian sosial masih hidup dan nyata di tengah masyarakat.

Patroli yang dipimpin Danki 1 Batalyon A Pelopor, Iptu Rafles Manurung, S.Tr.K., S.I.K., bergerak dari kawasan Citra Land Helvetia hingga Simpang Marelan sebagai langkah preventif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif pada jam-jam rawan.

Kewaspadaan serta kejelian personel di lapangan membuahkan hasil. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, tim berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian kabel tembaga yang tertanam di sekitar Kantor Desa Helvetia.

Dengan respons cepat, tegas, dan terukur, personel segera mengamankan terduga pelaku berikut barang bukti, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan profesional tersebut menjadi wujud komitmen Brimob Polda Sumut dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang humanis namun tetap tegas dan berwibawa.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan bahwa peningkatan patroli pada jam-jam rawan merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi keamanan masyarakat tetap terjaga, terlebih saat kondisi tertentu yang membutuhkan peningkatan kewaspadaan personel di lapangan.

"Patroli rutin yang ditingkatkan merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mencegah potensi tindak kriminalitas. Keberhasilan personel mengamankan terduga pelaku ini menunjukkan bahwa anggota tetap siaga dan responsif dalam menjaga situasi kamtibmas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujar Ferry.

Keberhasilan patroli menjelang fajar ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan serta dedikasi personel Polda Sumut dalam menjaga keamanan masyarakat.

Melalui kehadiran personel di lapangan, upaya pencegahan terhadap tindak kriminalitas terus diperkuat guna memastikan rasa aman tetap terjaga, bahkan saat sebagian besar masyarakat masih beristirahat.

Terpantau Mobil yang sudah dimodifikasi serta Djerigen berjejer untuk mengisi solar subsidi, pihak SPBU Batang Toru diduga kuat 'bermain' dengan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Terlihat operator di SPBU tersebut nekad menjual solar subsidi pemerintah secara terang-terangan."

Pantauan awak media, sejumlah Mobil sudah dimodifikasi, dan diperkirakan mampu menampung 2000 liter solar subsidi.

SPBU nakal ini berada di Jalan Batang Toru-Sibolga (Aek Pining), Kecamatan Batang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Modus operandi para Pelaku biasanya berkerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk melakukan pembelian berulang mengunakan kendaraan yang di modifikasi, menimbun stok, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi kepihak Industri atau pengecer.

Akibat Dampak kerugian Praktik ini diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan menyebabkan kelangkaan serta anteran panjang bagi masyarakat yang berhak.

Peran Penegak Hukum diduga kuat masih Lemah dalam pengawasan pendistribusi BBM Bersubsidi kepada Masyarakat, Penegak hukum yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajarannya.

Sebelumnya sejumlah awak Media tergabung Organisasi Pers (MOSI) gencar meminta pertanggung jawaban Kapolres Tapanuli Selatan terkait maraknya Praktik Mafia BBM Bersubsidi di wilayah Hukum Polres Tapanuli Selatan (PALUTA), Awak Media meduga ketidak profesional Kapolres AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., dalam mencegah para mafia BBM bersubsidi, yang nyata telah merugikan negara serta menghambat dalam roda perekonomian masyarakat.

Besar harapan masyarakat Kecamatan Batang Toru kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., serta PT Pertamina Putra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terkait banyaknya Praktik Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU 14.227.331 Batang Toru.

"Salah satu masyarakat menyampaikan baru dua hari ini" ada team audit datang menyidak SPBU ini, tetapi Praktik Penjualan Kepada Para Mafia BBM Bersubsidi kembali terjadi. ungkap masayarakat kepada Media.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa percepatan penyaluran anggaran desa harus segera direalisasikan agar pembangunan di tingkat desa dapat berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Bupati Dairi untuk menghadirkan capaian pembangunan yang nyata menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

"Seluruh pihak harus bergerak cepat dan bekerja ekstra agar proses penyaluran dana desa dapat segera tuntas," tegasnya di hadapan para peserta rapat.

Ia juga meminta para camat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif memantau sekaligus mendampingi pemerintah desa, khususnya dalam melengkapi dokumen persyaratan penyaluran. Disebut, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi program pembangunan di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Charles Bantjin menyampaikan bahwa batas akhir pengumpulan berkas ditetapkan paling lambat 10 Juni 2026 pukul 13.59 WIB. Tenggat waktu tersebut diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pihak agar proses administrasi tidak mengalami keterlambatan.

Di kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit juga meminta para camat terus membimbing aparatur desa di wilayah masing-masing, terutama dalam menindaklanjuti berbagai catatan dan penyesuaian yang diperlukan. Ia menekankan pentingnya akselerasi agar penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Rakor berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara pemerintah kabupaten dan para camat. Forum tersebut dimanfaatkan untuk memetakan berbagai kendala di lapangan sekaligus mencari solusi percepatan penyaluran anggaran desa demi mendukung kesejahteraan masyarakat Dairi.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Simon Tonny Malau, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rahmat Syah Munthe, serta para camat se-Kabupaten Dairi.

Ketua Satgas Percepatan Program MBG Dairi dalam kesempatan tersebut mengatakan program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan dan higienitas menjadi hal yang sangat penting, sehingga percepatan penerbitan SLHS harus menjadi perhatian bersama.

SLHS dikatakan Ketua Satgas bukan hanya dokumen administrasi, melainkan bentuk jaminan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Oleh karena itu, Wahyu Daniel Sagala mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga penerbitan SLHS bagi penyelenggara program MBG.

"Tantangan ke depan tidak hanya pada legalitas dan standar layanan, tetapi juga pada peningkatan cakupan penerima manfaat, khususnya Kelompok 3B SPPG. Untuk itu diperlukan strategi yang terintegrasi, kolaboratif, dan tepat sasaran," kata Ketua Satgas Percepatan Program MBG yang juga sebagai Wakil Bupati Dairi.

Atas hal tersebut, Ketua Satgas menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama diantaranya
memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, puskesmas, sekolah, pemerintah desa, dan pengelola SPPG. Memastikan validitas dan pemutakhiran data penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran.

Pendampingan dan pemenuhan persyaratan SLHS bagi seluruh penyelenggara MBG secara berkelanjutan.
Mendorong inovasi pelayanan dan optimalisasi potensi lokal dalam penyediaan bahan pangan pada program MBG sehingga meningkat perekonomian di Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dalam kegiatan tersebut menyampaikan jumlah SLHS yang terbit hingga hari ini sebanyak 10 SPPG dari 36 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Dairi termasuk 1 SPPG yang sedang disuspend. Sementara itu jumlah penerima manfaat, yang datanya di himpun dari SPPG se Kabupaten Dairi, diperoleh total penerima manfaat sebanyak 72.913 orang, terdiri dari 69.086 orang kelompok anak sekolah dan 3.827 orang kelompok 3B.

Selain itu, Henry Manik mengatakan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium makanan, minuman, dan peralatan makanan terhadap 18 SPPG, sedangkan untuk yang 8 SPPG pemeriksaannya direncanakan minggu depan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas jumlah sasaran kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, Balita), Ibu hamil sebanyak 1.630 orang, Ibu menyusui sebanyak 4.458 orang, dan Balita yang tidak sekolah PAUD sebanyak 16.948 orang.

Selanjutnya, kelompok 3B yang terlayani program MBG di Dairi, Ibu hamil sebanyak 303 orang (18,59%), Ibu menyusui sebanyak 707 orang (15,86%), Balita yang tidak sekolah PAUD sebanyak sebanyak 2.817 orang (16,62%).

Adapun 10 SPPG yang sudah terbit SLHS, yakni SPPG Bulu Duri, SPPG Tanah Pinem Desa Harapan, SPPG Dairi Lau Sireme, SPPG Tigalingga Tigalingga, SPPG Dairi Batang Beruh 2, SPPG Dairi Huta Rakyat, SPPG Dairi Lae Nuaha, SPPG Dairi Sidikalang 3, SPPG Dairi Tanah Pinem Kutabuluh, SPPG Dairi Lau Bagot.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Karo pukul 23.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kapolres Karo Pebriandi Haloho. Patroli melibatkan personel lintas fungsi Polres Karo bersama unsur TNI dan pemerintah daerah sebagai bentuk sinergi dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan.

Peserta kegiatan terdiri dari Pejabat Utama Polres Karo, personel Sat Samapta, Sat Pam Obvit, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, personel gabungan staf, unsur Kodim 0205/Tanah Karo, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.

"Patroli skala besar ini kita laksanakan untuk mengetahui situasi yang berkembang di lapangan, terlebih saat ini terdapat pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah. Kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk upaya preventif untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, termasuk aksi balap liar, tawuran maupun tindak kejahatan jalanan lainnya," ujar AKBP Pebriandi Haloho.

Ia juga menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita ingin masyarakat merasakan kehadiran negara melalui aparat keamanan. Laksanakan patroli dengan mengedepankan sikap humanis, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan terlindungi," lanjutnya.

Patroli dibagi menjadi dua tim yang menyisir sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Karo, mulai dari kawasan Berastagi, Kecamatan Simpang Empat, Barusjahe, Tigapanah hingga kawasan Kota Kabanjahe.

Selain patroli terpusat, Polsek jajaran Polres Karo juga turut melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) bersama unsur Forkopimca yang dipimpin oleh masing-masing Kapolsek.

Dari hasil patroli yang berlangsung hingga pukul 01.15 WIB, petugas tidak menemukan adanya aksi tawuran maupun balap liar. Situasi di wilayah hukum Polres Karo secara umum terpantau aman, tertib dan kondusif.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polres Karo dalam memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah kondisi pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.

Hal itu disampaikan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan usai melakukan pengecekan Apel Besar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Polrestabes Medan dan peninjauan ke SPBU Putri Hijau, Sabtu (23/5/2026) malam.

Dalam keterangannya kepada awak media, Sonny menjelaskan bahwa Polda Sumut terus berkomunikasi dengan PLN guna memperoleh perkembangan terbaru terkait pemulihan jaringan listrik di wilayah Sumatera Utara.

Menurutnya, perkembangan pemulihan saat ini menunjukkan tren yang cukup baik.

"Hasil komunikasi kami dengan pihak PLN, untuk wilayah Sumatera Utara pemulihan aktivitas atau nyala listrik telah mencapai sekitar 71,8 persen," ujar Sonny.

Sementara untuk wilayah Kota Medan sendiri, proses pemulihan disebut sudah mencapai sekitar 76,8 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan pasokan listrik telah mulai kembali beroperasi secara bertahap.

Meski demikian, Polda Sumut tetap meningkatkan kesiapsiagaan personel guna mengantisipasi potensi gangguan yang mungkin timbul selama proses pemulihan berlangsung.

Sejak awal terjadinya gangguan listrik, Polda Sumut bersama jajaran Polres di wilayah Sumatera Utara diketahui telah melaksanakan berbagai langkah mitigasi, mulai dari deteksi dini, patroli hingga pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan.

Sonny berharap proses pemulihan jaringan listrik dapat segera berjalan maksimal sehingga seluruh aktivitas masyarakat dapat kembali berlangsung normal.

"Mudah-mudahan besok sudah dapat mencapai 100 persen," katanya.

Selain memastikan situasi keamanan tetap terkendali, Polda Sumut juga menegaskan akan terus melakukan koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan penanganan dampak blackout di wilayah Sumatera Utara.