"Karena itu, kita ini bermitra ya, hubungan erat di antara kita sebagai mitra, bukan yang lain," kata Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) I/Bukit Barisan (BB), Kolonel (Kol) Inf Sandy SIP, kepada para wartawan dalam acara Coffee Morning di Media Center Makodam I/BB, Kamis (4/6/2026).

Acara yang berlangsung santai tersebut diikuti oleh Wakapendam Letkol Parada Napitupulu, Wakil Asisten Teritorial (Wa. Aster) Letkol Restu P. Simbolon, dan jajaran Pendam I/BB lainnya.

"Teman-teman wartawan independen, bukan binaan. Kita bersahabat, bermitra. Istilah binaan kesannya agak gimana gitu," ucap Sandy lagi disambut gelak tawa para wartawan.

Sandy lalu bilang kalau dunia kewartawanan tidak asing bagi saya selama bertugas di berbagai tempat di Indonesia, termasuk ketika bertugas di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Di sisi lain, Wakapendam Letkol Parada Napitupulu menegaskan Kodam I/BB memastikan kalau para wartawan didukung untuk mengungkapkan dugaan pelanggan yang mungkin dilakukan prajurit TNI-AD yang ada di Kodam I/BB.

"Kalau ada prajurit TNI-AD yang ketahuan menyebarkan atau menggunakan narkoba, judi online, atau tindak kejahatan lainnya, kabarkan aja ke kami, pasti kami tindak," kata dia.

"Hal-hal yang menyaitkan bagi masyarakat yang dilakukan oleh prajurit pasti akan kami tindak. Saya saja, ini maaf ya, bukan mau sombong, selama bertugas di berbagai tempat di Indonesia, tidak pernah menyakiti masyarakat," ungkap Parada Napitupulu.

Wa-Aster Letkol Restu P. Simbolon juga berpendapat senada dan mempersilahkan para wartawan untuk menjalankan fungsinya dengan baik agar karya bakti TNI-AD bisa disampaikan ke masyarakat secara tepat sasaran melalui media tempat wartawan bernaung.

Dalam sesi dialog, sejumlah wartawan juga menyampaikan gagasan atau ide yang sederhana namun bisa diterapkan oleh pihak Kodam I/BB dengan baik nantinya

Dalam aksi tersebut, Koordinator Aksi Reza Aruan menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai adanya dugaan praktik pungli yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala sekolah. Menurutnya, jika informasi tersebut benar dan dibiarkan tanpa penindakan, maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.

"Kami meminta Polda Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan dan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungli yang terjadi dalam proses pelantikan kepala sekolah," tegas Reza Aruan di hadapan massa aksi.

Senada dengan itu, Ketua GPSU Sumut, Ahmad Karim Harahap menilai dugaan praktik tersebut berpotensi mencederai integritas dunia pendidikan. Ia menyebut pengisian jabatan kepala sekolah seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi dan aturan yang berlaku, bukan melalui praktik yang mengarah pada transaksi jabatan.

GPSU menduga adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menilai apabila dugaan jual beli jabatan atau pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah benar terjadi, maka hal tersebut tidak hanya merusak tata kelola pendidikan, tetapi juga mencederai moralitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Dalam orasinya, GPSU juga mengingatkan bahwa praktik pungli oleh penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tuntutan yang disampaikan GPSU kepada Polda Sumatera Utara meliputi:

1. Mendesak Polda Sumut segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Meminta pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi
3. Mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik pungli tersebut hingga tuntas.

Tak lama setelah aksi berlangsung, perwakilan Polda Sumatera Utara menemui massa aksi dan menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan. Pihak kepolisian juga meminta GPSU segera memasukkan pengaduan masyarakat (Dumas) beserta data pendukung agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat.

Menanggapi hal itu, Ahmad Karim Harahap menegaskan pihaknya akan mengawal proses tersebut hingga tuntas. Ia bahkan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum.

"Kami akan menunggu langkah Polda Sumut. Namun jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan kembali datang dengan massa yang lebih besar. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum hilang karena dugaan pungli di dunia pendidikan ini tidak ditangani secara serius," tegasnya.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Rabu (3/6/2026), menyusul serangkaian penyidikan terhadap pelaksanaan salah satu program prioritas nasional dengan nilai anggaran mencapai ratusan triliun rupiah.

Tiga tersangka yang telah ditahan tersebut masing-masing berinisial DH, mantan Kepala Badan Gizi Nasional; SS, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi; serta LP, Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna kepentingan penyidikan.

Dalam keterangannya, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan pada Januari 2025 didukung anggaran negara yang sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026.

Namun di balik besarnya anggaran tersebut, penyidik menemukan dugaan penyimpangan serius dalam tata kelola program.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penunjukan yayasan sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Sejumlah yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

Penyidik juga menduga adanya intervensi terhadap proses verifikasi melalui Portal Mitra BGN sehingga yayasan-yayasan tertentu dapat lolos dan ditetapkan sebagai mitra resmi program pemerintah.

Tak hanya itu, para tersangka diduga turut mengatur dan mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa yang berujung pada dugaan praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam sejumlah proyek pengadaan.

Beberapa pengadaan yang kini menjadi fokus penyidikan antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai lebih dari Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Besarnya jumlah dan nilai pengadaan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai relevansi dan urgensinya terhadap tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang semestinya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Kejaksaan Agung menyatakan dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar sekaligus mengganggu efektivitas pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Penyidik saat ini masih terus mendalami perkara dengan menelusuri aliran dana, hubungan para tersangka dengan pihak-pihak penerima manfaat, serta kemungkinan keterlibatan aktor lain baik dari internal maupun eksternal BGN.

Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar yang menyasar program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Publik kini menanti sejauh mana penyidikan akan mengungkap pihak-pihak yang diduga turut menikmati keuntungan dari pengelolaan anggaran negara bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.

Meski demikian, sesuai prinsip hukum yang berlaku, para tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red/Tim)

Dalam aksinya, mahasiswa menilai kasus tersebut bukan sekadar kredit macet biasa, melainkan mengandung indikasi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi nilai agunan (overvaluation), rekayasa administrasi kredit, hingga dugaan kolusi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Sorotan menguat karena perusahaan penerima kredit disebut tengah mengalami kemunduran usaha bahkan berstatus pailit, namun tetap memperoleh fasilitas kredit korporasi bernilai puluhan miliar rupiah. Sementara aset yang dijadikan agunan dikabarkan hanya memiliki nilai lelang sekitar Rp10 miliar.

BEM UMN Al-Washliyah menduga pencairan kredit sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan sejumlah pihak dalam proses analisis, penilaian agunan, rekomendasi, hingga persetujuan kredit.

Mahasiswa juga menyoroti informasi bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan oleh Polda Sumatera Utara setelah adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengungkap dugaan kerugian negara sekitar Rp30 miliar.

Melalui aksi tersebut, BEM UMN Al-Washliyah mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, memeriksa pejabat internal perbankan yang bertanggung jawab, serta membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.

"Jangan ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan penegakan hukum," tegas massa aksi.

Melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, Shandy Saragi, HMI menilai penetapan tiga tersangka belum cukup untuk mengungkap dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara menyeluruh.

Menurut HMI, penyidikan harus menjangkau seluruh Kepala Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI BGN di berbagai daerah karena dinilai memiliki pengetahuan langsung terkait pengelolaan titik SPPG dan penunjukan yayasan mitra.

Selain itu, HMI meminta Kejaksaan Agung bersama BPK dan BPKP melakukan audit forensik terhadap seluruh yayasan mitra BGN yang menerima dana program MBG sejak program tersebut berjalan. Audit dinilai penting untuk menelusuri penggunaan anggaran negara dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

HMI juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat aktif dalam proses penanganan perkara mengingat dugaan korupsi tersebut disebut memiliki dimensi sistemik dan berskala nasional.

"HMI mendukung langkah Kejaksaan Agung, namun penyidikan tidak boleh berhenti pada tiga tersangka. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa agar kasus ini terang-benderang," tegas Shandy Saragi.

HMI Deli Serdang menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sehingga setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh dan transparan.

Pencapaian tersebut terwujud berkat kolaborasi besar yang melibatkan lebih dari 100 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi dan komitmen bersama dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" menghadirkan berbagai cabang keilmuan, mulai dari Teknik, Kedokteran, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, hingga disiplin ilmu lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan ribu sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan seminar dilakukan secara hibrida dengan pusat kegiatan berada di Aula Kantor LLDIKTI Wilayah I Medan. Sementara itu, peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan secara daring melalui platform Zoom dan nonton bersama (nobar) yang diselenggarakan di kampus masing-masing.

Kepala LLDIKTiI Wilayah l Sumut, Prof Saiful Anwar Matondang menyebutkan, keberhasilan memecahkan rekor MURI ini menjadi momentum penting bagi LLDIKTI Wilayah I dalam memperkuat budaya akademik, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, serta mendorong kolaborasi antarkampus guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Menurutnya, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital yang mampu menjangkau peserta dalam skala besar secara serentak.

"Dengan capaian tersebut, LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara semakin siap menjadi sebagai salah satu motor penggerak kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia."Kata Prof Saiful Anwar Matondang.

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST menyatakan bahwa penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka menunjukkan komitmen aparat penegak hukum yakni Kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu.

"Langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung hari ini merupakan bentuk ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai institusi penegak hukum di Indonesia," kata Nezar Djoeli kepada media, Rabu (03/06/2026).

Menurutnya, publik dikejutkan dengan pemberitaan atas pergantian pimpinan BGN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Tidak lama setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN dan kemudian menetapkan tiga mantan pejabat tinggi BGN sebagai tersangka.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

DPP HARI menilai proses hukum yang berjalan harus dikawal secara transparan dan profesional agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, terlebih jika dugaan korupsi tersebut menyangkut program yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," tegas Nezar.

DPP HARI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung Kejagung pada Rabu (3/6/2026).

"Dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026. Tim penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Saudara DH kepala BGN, SS selaku wakil kepala BGN, dan LP wakil kepala BGN bidang Pengembangan organisasi dan kelembagaan. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup maka tim penyidik menetapkan DH, SS dan LP sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang.

Dugaan praktik jual beli titik SPPG terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Hingga kini, sedikitnya terdapat 20 laporan yang telah diterima aparat penegak hukum.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., didampingi Wakasat Narkoba AKP O.J. Samosir, S.H., Kanit Idik I Iptu Dani J. Kurniawan, S.H., M.M., dan Kasi Humas IPTU J.M. Gabe Napitupulu, S.H., menyampaikan bahwa selama bulan Mei 2026 pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 80 kasus tindak pidana narkotika dengan total 97 tersangka.

Secara khusus dalam pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap 65 kasus narkotika dengan mengamankan 78 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 963 gram sabu-sabu, 85 gram ganja kering, 40 batang tanaman ganja, tujuh butir pil ekstasi, serta satu botol liquid vape yang mengandung narkotika.

Kompol Fery Kusnadi menjelaskan bahwa Penindakan dilakukan di berbagai kecamatan, antara lain Lubuk Pakam, Pantai Labu, Beringin, Pagar Merbau, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Talun Kenas, Biru-Biru, Namorambe, Bangun Purba, hingga Galang.

"Modus operandi yang digunakan para pelaku umumnya masih menggunakan sistem jaringan berantai. Tidak sedikit pengguna yang kemudian beralih menjadi pengedar karena tergiur keuntungan, sehingga membentuk mata rantai peredaran yang cukup kompleks dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk memutuskannya," ujar Kompol Fery.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam proses penindakan, beberapa pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan. Namun berkat kesiapsiagaan personel serta dukungan masyarakat, seluruh rangkaian kegiatan penegakan hukum dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Terhadap para tersangka yang berperan sebagai pengedar maupun bandar, penyidik menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara bagi pengguna dan pecandu dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjalani asesmen terpadu bersama BNN guna menentukan langkah rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Polresta Deli Serdang menegaskan akan terus menggencarkan upaya pemberantasan narkoba melalui kegiatan preventif, preemtif, maupun represif guna menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba melalui Call Center 110. Perang terhadap narkoba membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat demi melindungi dan menyelamatkan generasi muda bangsa," tegas Kompol Fery.

Keberhasilan Operasi Antik Toba 2026 ini menjadi bukti nyata keseriusan Polresta Deli Serdang dalam memutus mata rantai peredaran narkotika serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. (Red/Tim).

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras personel Polres Binjai yang didukung sinergi lintas instansi serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Binjai.

Dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Binjai Kompol Sofyan, terungkap bahwa dari 28 tersangka yang diamankan, terdapat 6 orang residivis kasus narkoba. Selain itu, petugas juga berhasil menyita berbagai barang bukti berupa sabu 30,49 gram, ekstasi 24 butir, ganja 46,86 gram, 10 unit telepon seluler, 9 unit kendaraan bermotor, dan uang tunai Rp. 250.000,- yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, Polres Binjai juga mengedepankan langkah preventif dan preemtif melalui kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di sejumlah lokasi yang selama ini diduga menjadi tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menemukan berbagai barang bukti, 15 alat hisap sabu (bong), 46 buah mancis, 2 buah kaca pirex, 2 buah plastik transparan yang berisi sabu dengan berat 0,79 gram, 2 buah timbangan elektrik, 3 unit HP, 20 unit sepeda motor, 1 unit sepeda listrik, 15 unit mesin judi jackpot, 1 unit mesin judi tembak ikan, uang tunai Rp. 1.416.000,- serta 3 unit HT yang digunakan sebagai alat komunikasi.

Sebagai bentuk keseriusan memberantas peredaran narkoba hingga ke akarnya, bangunan yang dijadikan barak dan lokasi penyalahgunaan narkoba langsung dibongkar dan dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali. Langkah ini mendapat apresiasi masyarakat karena dinilai mampu menghilangkan ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika.

Polres Binjai juga memperkuat upaya pencegahan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama BNNK Binjai, Satpol PP, dan Subdenpom I/5-2 Binjai dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap sejumlah tempat hiburan malam. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi terpadu untuk mencegah potensi penyalahgunaan narkoba di lokasi-lokasi yang dianggap rawan.

Keberhasilan Operasi Antik Toba 2026 menunjukkan bahwa Polres Binjai tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga konsisten menjalankan langkah-langkah pencegahan, edukasi, dan pemberantasan secara menyeluruh guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Melalui Wakapolres Binjai, Kapolres Binjai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110. Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum diyakini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Binjai yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

"Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polres Binjai dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita wujudkan Binjai yang aman, sehat, dan bebas narkoba," tegas Wakapolres Binjai.

Kami menilai praktik ini bukan sekadar dugaan biasa, melainkan indikasi adanya permainan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi besar merugikan keuangan negara serta mengkhianati kepentingan masyarakat.

Dalam orasinya, Rahman menegaskan:

"Kami tidak akan diam! Ini adalah bentuk nyata pembusukan sistem pengadaan barang dan jasa. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata—jika hukum masih tegak, maka para pelaku harus ditangkap dan diadili!"

Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan kejanggalan serius dalam proses pengadaan melalui metode e-purchasing:

1. Pengadaan 10.000 ton Hotmix AC-WC kepada PT RA senilai Rp16.156.527.300.
2. Pengadaan 5.000 ton Hotmix HRS-WC kepada PT GD senilai Rp8.497.050.000.

Kedua paket pekerjaan tersebut diduga tidak melalui proses mini kompetisi. Padahal mekanisme e-purchasing mewajibkannya, mengingat banyaknya penyedia hotmix di wilayah Medan, Deli Serdang, dan Langkat.

Fakta ini memperkuat dugaan adanya pengondisian pemenang, monopoli terselubung, dan praktik bagi-bagi proyek. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip transparansi dan keadilan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta Spesifikasi Umum Bina Marga 2018.

Lebih dari itu, kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi penyakit kronis yang tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kami menantang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Muhibuddin, S.H., M.H., untuk membuktikan integritasnya:

"Apakah Kejaksaan berani mengusut? Atau justru memilih diam dan membiarkan praktik kotor ini terus berlangsung?"

Tuntutan SMK-SU:

1. MENDESAK & MENANTANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk SEGERA mengambil alih dan mengusut tuntas dugaan KKN di Dinas SDABMBK Kota Medan tanpa tebang pilih!
2. MENDESAK Kapolda Sumatera Utara untuk SEGERA MENETAPKAN TERSANGKA terhadap pihak-pihak yang terlibat, apabila alat bukti yang sah telah terpenuhi. Jangan lindungi pelaku kejahatan korupsi!
3. MEMINTA & MENDESAK Wali Kota Medan untuk SEGERA MENCOPOT Kepala Dinas SDABMBK apabila terbukti lalai atau terlibat dalam praktik ini.

Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum, maka SMK-SU akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat!

Ketua DPW HARI SUMUT, M. Khairuddin Hsb, ST atau yang akrab disapa Amek Hsb, mengatakan laporan tersebut disusun berdasarkan hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telaah terhadap sejumlah dokumen pemeriksaan dan dokumen pengadaan yang dinilai mengandung indikasi persoalan serius dalam penggunaan uang rakyat.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan persoalan administrasi persediaan dengan nilai fantastis mencapai Rp33.541.375.060 temuan BPK yang disebut diduga belum didukung dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Nilai tersebut dinilai terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

"Ketika aset dan persediaan senilai puluhan miliar rupiah tidak didukung dokumen yang memadai, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran itu dijalankan," tegas Amek Hsb.

Selain itu, DPW HARI SUMUT juga menyoroti pekerjaan Rehabilitasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1,46 miliar, serta 10 kegiatan lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan total nilai mencapai Rp1,7 miliar yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.

Tidak hanya soal penggunaan anggaran, DPW HARI SUMUT juga menemukan dugaan praktik yang berpotensi mengarah pada pembatasan persaingan usaha dalam proses tender proyek Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SPAM Regional MEBIDANG Kecamatan Sunggal Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp5,24 miliar.

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen pemilihan dan spesifikasi teknis proyek, ditemukan adanya dugaan persyaratan surat dukungan pabrikan yang menyebut merek tertentu untuk material pipa HDPE serta penyebutan merek tunggal water meter dalam dokumen teknis.

Menurut Amek Hsb, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dugaan adanya pengaturan pasar dan pembatasan ruang kompetisi yang dapat merugikan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Pengadaan pemerintah harus menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Ketika dokumen tender mengarah pada merek tertentu, maka wajar jika publik mempertanyakan apakah proses tersebut benar-benar terbuka dan kompetitif," ujarnya.

DPW HARI SUMUT menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi maupun menghakimi pihak tertentu. Namun berbagai temuan tersebut dinilai cukup kuat untuk menjadi dasar permintaan kepada aparat penegak hukum agar melakukan penelusuran dan pendalaman secara menyeluruh.

Laporan resmi beserta dokumen pendukung akan segera disampaikan kepada Kejati Sumut untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun proses pengadaan yang menggunakan dana publik.

"Uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Namun jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka proses hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Amek Hsb.

DPW HARI SUMUT berharap Kejati Sumut dapat mengusut seluruh dugaan tersebut secara profesional guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kasus ini pun berpotensi menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan praktik KKN di daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang selama ini kerap menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan anggaran negara.

Melalui komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, pihak DLH melalui Daniel Halomoan Silalahi AP, M.Si menyampaikan bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan memang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, Daniel Silalahi menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti Pemerintah Kabupaten Simalungun kehilangan hak dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Simalungun yang sumber daya alamnya dikelola dan dikeruk melalui aktivitas pertambangan.

"Kewenangan izin memang berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui ESDM, tetapi bukan berarti Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak memiliki hak melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayahnya sendiri," ujar Daniel Silalahi dalam komunikasi bersama KPKM RI.

Menurutnya, pengawasan terhadap dampak ekologis, kerusakan bentang alam, erosi, keselamatan masyarakat, serta kualitas lingkungan hidup tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan masyarakat.

KPKM RI menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi semata, melainkan wajib memperhatikan ketentuan hukum dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana amanat konstitusi negara.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Selain itu, aktivitas pertambangan juga wajib tunduk terhadap ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, menyampaikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di Kabupaten Simalungun harus memiliki legalitas yang sah dan tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan maupun hak masyarakat sekitar.

"Kami mendukung investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang legal, tetapi seluruh aktivitas pertambangan harus tunduk pada hukum, memiliki izin resmi, memperhatikan lingkungan hidup, dan tidak merugikan masyarakat maupun daerah," tegas Hunter D Samosir.

Sementara itu, Bobby Sihite selaku Bidang Intelijen dan Investigasi KPKM RI menyatakan pihaknya siap membangun koordinasi bersama masyarakat, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna memastikan aktivitas pertambangan di Kabupaten Simalungun berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"KPKM RI siap berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah agar seluruh pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Simalungun memiliki legalitas yang jelas dan sah di mata hukum serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan," ujar Bobby Sihite.

KPKM RI juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas Galian C sangat penting guna mencegah kerusakan lingkungan berkepanjangan, potensi bencana ekologis, serta dugaan kerugian terhadap pendapatan daerah.

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Simalungun dapat berjalan secara tertib, transparan, dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Red/Tim).

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi seluruh insan Bhayangkara untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumut merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat solidaritas, membangun sportivitas, sekaligus memprkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan Polda Sumut dan jajarannya.

Sebanyak 2.768 personel dari 32 satuan kerja Polda Sumut dan 29 Polres jajaran ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka akan mengikuti berbagai pertandingan dan perlombaan yang telah dipersiapkan panitia.

Lima cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi sepak bola, bola voli, tenis lapangan, bulu tangkis, dan uji kesamaptaan jasmani. Selain itu, juga digelar dua perlombaan di bidang rohani, yakni Tilawatil Qur'an dan Vocal Group Rohani.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Polda Sumut juga telah melakukan renovasi sejumlah sarana olahraga, antara lain lapangan sepak bola, GOR Bola Voli Brimo Presisi, GOR Bulutangkis Mandiri Presisi, Lapangan Tenis Tunggal Panaluan, serta jogging track dan fasilitas kebugaran.

Kapolda menegaskan bahwa pembenahan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendukung pembinaan fisik dan kesehatan personel. Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sekaligus menjaga dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab.

"Partisipasi aktif seluruh personel dalam berbagai cabang olahraga dan kegiatan rohani ini mencerminkan semangat untuk membangun keseimbangan antara ketangguhan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik kesatuan masing-masing," tegasnya.

Kapolda juga mengingatkan panitia, juri, dan wasit agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta menjunjung prinsip fair play demi terciptanya pertandingan yang tertib, aman dan lancar.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kapolda Sumut secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumatera Utara Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani personel, serta memperkuat soliditas jajaran Polda Sumut dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Kegiatan dipimpin Danki Satgas Batalyon C, AKP Antanius Tarigan, S.H., M.H., dengan melibatkan satu SSK personel yang ditempatkan pada beberapa titik strategis dan wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan.

Di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, personel dipimpin Ipda Leonardo Marbun melaksanakan patroli dan pemantauan di sejumlah lokasi, termasuk kantor-kantor desa serta titik-titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Personel juga melakukan pengecekan ke beberapa lokasi TPS bersama unsur pemerintah kecamatan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Selain melakukan pemantauan wilayah, personel turut merespons situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satunya saat terjadi perselisihan antarwarga di Desa Gunung Tinggi. Dengan pendekatan persuasif dan humanis, personel bersama unsur terkait berhasil meredam situasi sehingga kondisi kembali aman dan kondusif.

Sementara itu, di wilayah hukum Polsek Sunggal, personel dipimpin Iptu Nursaleh dan Ipda Jhones M. Marpaung melaksanakan patroli berkelanjutan serta pemantauan situasi keamanan di sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Patroli malam tidak hanya difokuskan pada pengamanan wilayah, tetapi juga sebagai bentuk kesiapsiagaan personel dalam menindaklanjuti setiap laporan maupun aduan masyarakat. Seluruh personel yang bertugas disiagakan dengan sistem on call sehingga dapat merespons secara cepat apabila dibutuhkan.

Melalui patroli rutin dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan, Brimob Polda Sumut terus memperkuat upaya pencegahan gangguan kamtibmas serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kehadiran yang aktif, responsif, dan humanis di tengah kehidupan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan yang kerap memanfaatkan waktu malam hingga dini hari untuk melancarkan aksinya. Dengan kesiapsiagaan personel dan kehadiran patroli berskala besar di lapangan, situasi keamanan di wilayah Kota Medan terus dipantau secara intensif guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dan beristirahat dengan tenang.

Patroli gabungan diawali dengan apel kesiapan personel sebelum bergabung bersama unsur Polrestabes Medan dalam pelaksanaan KRYD. Selanjutnya, tim bergerak menyusuri sejumlah kawasan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan terhadap aksi kriminalitas, mulai dari wilayah permukiman, jalur lintas masyarakat, hingga lokasi yang kerap menjadi perhatian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Regu 1 yang dipimpin IPDA M. Rajab Harahap, S.H. mendampingi Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H. melakukan patroli dan penelusuran di kawasan Tanjung Kusta. Sementara Regu 2 yang dipimpin AIPDA Wiko Gultom mendampingi Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom. menyisir wilayah Patumbak dan sekitarnya guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Tidak hanya melaksanakan patroli mobile, personel gabungan juga melakukan pemantauan dan pengecekan pada setiap titik yang dianggap rawan kejahatan jalanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat serta sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga.

Hasil patroli menunjukkan situasi kamtibmas di wilayah yang menjadi sasaran tetap aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan maupun gangguan keamanan yang dapat mengancam kenyamanan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga personel kembali ke Mako Sat Brimob Polda Sumut untuk melaksanakan apel konsolidasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Brimob Polda Sumut dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari aksi kriminalitas. Kehadiran personel di lapangan bukan hanya sebagai langkah penegakan keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi prioritas utama Polri.

Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han., menegaskan bahwa patroli KRYD merupakan langkah preventif yang terus dioptimalkan guna menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Keamanan masyarakat tidak mengenal waktu. Karena itu, personel Brimob Polda Sumut akan selalu hadir dan siap bergerak bersama satuan kewilayahan untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan kamtibmas, khususnya kejahatan jalanan yang dapat meresahkan masyarakat. Patroli KRYD ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Rantau Isnur Eka.

Lebih lanjut, Dansat Brimob Polda Sumut menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan merupakan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Melalui patroli yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, kami berharap dapat mencegah munculnya berbagai potensi kejahatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," tegasnya.

Dengan semangat Brimob Untuk Nusa dan Bangsa, Brimob Polda Sumut akan terus hadir di garis depan, menjaga keamanan, mengawal ketertiban, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, namun juga hadir memberikan perhatian, empati, dan solusi kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kunjungan itu, Kapolres Langkat didampingi Kapolsek Secanggang AKP Pamilu H. Hutagaol, SH, MH bersama Pejabat Utama Polres Langkat, personel Polres dan Polsek Secanggang, serta unsur pemerintah kelurahan setempat.

Kunjungan dilakukan menyusul viralnya video ibu Ginah di media sosial yang memohon bantuan kepada Kapolres Langkat terkait anaknya, Suparmin alias Wak Bes, yang sedang menjalani proses hukum dan merupakan tulang punggung keluarga sekaligus yang merawat dirinya sehari-hari.

Kapolres Langkat melalui Kasi Humas AKP Jackson Situmorang menyampaikan bahwa langkah cepat yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa institusi kepolisian selalu membuka ruang komunikasi dan menerima aspirasi warga.

"Kapolres Langkat hadir langsung untuk memastikan kondisi ibu Ginah serta memberikan dukungan moril dan bantuan sosial, ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri yang humanis dan peduli terhadap masyarakat," ujar Kasi Humas.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Langkat juga menyampaikan bahwa setiap proses hukum tetap dilaksanakan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.

Namun demikian, Polri tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dengan memperhatikan kondisi keluarga yang terdampak.

Melalui pendekatan persuasif dan humanis, Kapolres Langkat berupaya membantu proses pengajuan penangguhan penahanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ibu Ginah pun menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian serta kepedulian Kapolres Langkat yang telah datang langsung ke rumahnya dan memberikan bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-hari.

Warga masyarakat sekitar juga mengaku terharu dan menyampaikan apresiasi atas kepedulian Kapolres Langkat yang turun langsung menemui warga.
Kehadiran Kapolres dinilai mencerminkan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat serta mampu menghadirkan rasa empati dan kepedulian di tengah kehidupan warga.

Kapolres Langkat melalui Kasi Humas juga mengimbau masyarakat agar menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum maupun aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar tidak ragu menghubungi layanan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian, menyampaikan pengaduan, ataupun informasi terkait gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Langkat.

"Polri akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif," tutup Kasi Humas.

Rangkaian acara diawali sambutan Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat, Dalam sambutannya, Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota beserta keluarga yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat menegaskan bahwa kegiatan seperti ini memiliki nilai positif dalam mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta menumbuhkan kekompakan di lingkungan keluarga besar Resimen Arhanud 1 Pasgat.

Kegiatan selanjutnya sosialisasi kesehatan dibawakan narasumber dr. Isnaini Dakhrin, M.Kes. memberikan pemaparan mengenai bahaya, cara penularan, pencegahan, serta penanggulangan penyakit HIV. Selain itu, narasumber juga menyampaikan materi terkait berbagai dampak negatif perilaku seksual LGBT yang berisiko terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab berlangsung interaktif antara peserta dan narasumber. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dalam memberikan materi sosialisasi, Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Arhanud 1 Pasgat menyerahkan cendera mata kepada dr. Isnaini Dakhri, M.Kes. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga besar Resimen Arhanud 1 Pasgat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan.

Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Karena itu, Presiden melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan tata kelola lembaga tersebut.

"Hampir satu setengah tahun dilakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo Hadi.

Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya juga diganti.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi ketiganya yang dinilai telah membangun fondasi awal Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana program prioritas nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya dikenal sebagai Wakil Kepala BGN dan dinilai memahami berbagai tantangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan.

Untuk memperkuat kepemimpinan lembaga, Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Struktur baru BGN kini memadukan pengalaman birokrasi, pengawasan keuangan, dan kepemimpinan lapangan. Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperbaiki tata kelola organisasi.

Sementara Mayjen TNI Trenggono yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara diharapkan memperkuat koordinasi operasional dan distribusi program di berbagai daerah.

Prasetyo Hadi menegaskan, pimpinan baru harus segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar seluruh program BGN berjalan lebih efektif.

Pemerintah juga memastikan bahwa pergantian pimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Seluruh layanan kepada masyarakat diminta tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan.

Menurut Prasetyo, penguatan BGN di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu mempercepat pencapaian target peningkatan kualitas gizi masyarakat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sekaligus menjadikan program MBG sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kasus Keracunan Massal dan Pembekuan Ribuan Dapur MBG

Masa jabatan Dadan juga diwarnai dengan rentetan kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak sekolah. Hal ini berdampak fatal pada operasional di lapangan, di mana sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa dijatuhi sanksi pembekuan (suspend) karena masalah higienitas pangan.

Berdasarkan data, per Maret 2026 tercatat jumlah penerima program BGN ini menembus angka 61.239.097 orang, diantaranya 49.057.682 merupakan siswa sekolah.

Per 2 Juni 2026, BGN bahkan mulai memberlakukan aturan tegas dengan mencabut insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG yang tidak memprioritaskan kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita.

Alasan di Balik Pencopotan: SOP Lemah dan Kualitas Makanan Buruk

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pencopotan ini merupakan hasil monitoring ketat Presiden terhadap kinerja BGN,.

Beberapa poin krusial yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah:

1. Ketidakedisiplinan SOP: Ditemukan banyak pelanggaran terhadap standar operasional prosedur dalam pelaksanaan di lapangan.
   Masalah Tata Kelola: Manajemen internal BGN dianggap tidak berjalan efektif dan memiliki rapor merah.
2. Kualitas Makanan: Adanya temuan terkait rendahnya kualitas makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
3. Lemahnya Koordinasi: BGN di bawah kepemimpinan Dadan dinilai minim koordinasi lintas kementerian, sehingga menghambat eksekusi program nasional.

Terungkapnya 'Borok' Anggaran: Dari Kaos Kaki hingga Semir Sepatu

Di balik alasan teknis tersebut, publik sebelumnya sempat diguncang oleh kritik tajam mengenai alokasi anggaran BGN yang dinilai sangat tidak relevan dengan pemenuhan gizi. Pengamat politik Fernando Emas sempat menyoroti dugaan pemborosan anggaran fantastis yang dikelola Dadan, di antaranya:

1. Rp1,2 Triliun untuk pengadaan motor listrik.
2. Rp113 Miliar untuk sewa Event Organizer (EO).
3. Rp6,9 Miliar untuk belanja kaos kaki.
4. Rp1,5 Miliar untuk semir dan sikat semir sepatu.

Selain itu, etika kepemimpinan Dadan juga disorot setelah ia kedapatan bermain golf saat beberapa wilayah di Sumatera sedang dilanda bencana alam.