Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili oleh Staf Ahli I Sri Dewi Manik menghadiri Gerakan Aksi Bergizi di SMP Negeri 2Sidikalang pada Jumat (19/6/2026). Dalam gerakan aksi bergizi, Staf Ahli I membagikan tablet tambah darah serta senam bersama para siswa dan guru.

Ketua TP PKK Dairi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli I mengatakan kegiatan ini diharapkan akan berlangsung setiap hari Senin dalam rangka mendukung gerakan "I Love Monday" yang dirangkaikan juga dengan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Ia katakan generasi yang ada saat ini kita harapkan menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan khususnya di Dairi.

"Kegiatan ini kita laksanakan untuk mengingatkan kembali agar tablet tambah darah harus di konsumsi khususnya bagi remaja putri," kata Staf Ahli I dalam sambutannya.

Beberapa cara mengatasi masalah anemia pada remaja dikatakan Ketua TP PKK Dairi diantaranya adalah konsumsi makanan bergizi dan beragam. Makanlah sayur dan buah dan juga makanan tinggi protein seperti ikan dan telur yang dapat mendukung konsentrasi dan energi saat belajar.

Beraktivitas fisik setiap hari atau berolahraga, membudayakan kebiasaan bergerak dan berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh.

"Remaja putri agar mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sekali seminggu, jangan pernah lupa untuk selalu mengkonsumsi tablet. Para guru diharapkan agar selalu mengingatkan remaja putri kita dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sekali seminggu untuk mencegah anemia dan mempersiapkan kesehatan reproduksi," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Henry Manik yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Imelda Purba menyampaikan Indonesia menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan yakni masalah gizi. Masalah gizi ini terjadi khususnya pada perempuan terkait dengan anemia, tidak mengkonsumsi tablet tambah darah sehingga mengalami 5 L.

"Hari ini kita akan sampaikan penyuluhan terkait tablet tambah darah. Dari 10 orang putri, anemia bisa terjadi kepada 5 orang. Kami harapkan ke depannya, tablet tambah darah di konsumsi secara rutin," ujar Imelda Purba.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2Sidikalang Rianto Purba mengatakan jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 864 orang, namun siswa kelas 9 sudah tamat.

"Kami minta saran dan masukan untuk kemajuan sekolah SMP Negeri 2. Semoga tahun ini bisa menjadi nomor 2 di Dairi, ada siswa yang masuk SMA Kemala Bhayangkara Bogor, SMA Unggul Del, ini fakta yang berbicara," kata Kepala Sekolah.

Turut hadir dalam gerakan aksi bergizi tersebut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Luber Sianturi, Kepala Puskesmas Huta Rakyat Rudy Purba.

"Ayo sama-sama seluruh elemen masyarakat baik pemuda dan mahasiswa mari bersama-sama bersatu membangun persatuan untuk perdamaian agar negara kita bisa semakin baik," ungkap Irham Sadani Rambe pada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Irham Sadani Rambe, mengatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, menurutnya, setiap gerakan dan aksi penyampaian pendapat perlu dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab.

"Ruang demokrasi harus tetap hidup. Masyarakat, khususnya mahasiswa, memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan gagasan terhadap berbagai persoalan bangsa. Namun di sisi lain, kita juga harus memastikan setiap gerakan berjalan dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Ia menilai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat menjadi energi positif bagi perbaikan bangsa apabila disertai argumentasi yang kuat dan solusi yang konstruktif.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

"Kritik adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Kita ingin melihat Indonesia semakin baik, sehingga setiap aspirasi harus menjadi kekuatan perubahan, bukan menjadi pemicu perpecahan," katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Selain itu, Ketua PW KAMMI Sumut tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan semangat persatuan serta menjaga suasana yang aman dan kondusif di tengah perbedaan pandangan yang muncul dalam proses demokrasi.

Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Yang harus kita jaga bersama adalah persatuan, keamanan lingkungan, dan suasana kondusif di Sumatera Utara maupun Indonesia," tutup Irham. (Red/Tim).

Berdasarkan keterangan resmi, Kompol Dedi Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan melalui hasil uji forensik yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polda Sumut sebagai pengguna aktif narkoba. Fakta ini sudah cukup menjadi dasar kuat bagi penegakan aturan kedinasan yang berlaku di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu, nama dan integritas institusi Polri juga tercoreng parah akibat perbuatan yang melibatkan dirinya. Melalui rekaman video yang sempat viral di ruang publik, Kompol Dedi Kurniawan terlihat diduga sedang menggunakan vape getar bersama seorang wanita di salah satu rumah makan di Kota Medan.

Peristiwa itu bukan hanya menjadi tontonan memalukan, tetapi telah merusak kepercayaan masyarakat serta menodai citra bersih dan wibawa Polri yang selama ini dijaga dengan susah payah.

Menanggapi kabar bahwa Kompol Dedi Kurniawan mengajukan upaya banding ke Mabes Polri atas putusan hasil sidang etik di Bidang Propam Polda Sumut, DPW A-PPI Sumut menyatakan sikap tegas menolak permohonan tersebut. Kami berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti dengan konsisten dan menolak keras upaya banding itu.

Jangan sampai keputusan yang sudah tepat ini dibatalkan atau dilemahkan hanya karena proses hukum lanjutan. Jika dibiarkan, hal ini justru akan menimbulkan kesan bahwa pelanggaran berat dapat dimaafkan, dan membuka celah bagi oknum lain untuk mengulangi perbuatan serupa.

Masyarakat berharap Kapolri dapat bersikap tegas bagi siapa pun aparat, tanpa pandang pangkat, jika terbukti melanggar hukum dan kode etik profesi, harus bertanggung jawab penuh dan menerima konsekuensinya.

Polri harus terus membersihkan jajarannya dari unsur-unsur yang merusak, agar tetap dipercaya sebagai garda terdepan pelindung, pengayom, dan penegak hukum bagi seluruh rakyat Indonesia (Red/Tim)

Nilai tersebut berasal dari sejumlah bangunan usaha, bangunan pendidikan, hingga papan reklame yang disebut telah berdiri namun belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan belum dikenakan kewajiban retribusi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 16 bangunan tempat usaha yang telah beroperasi namun belum diterbitkan PBG dengan potensi retribusi sekitar Rp1.064.652.200. Selain itu, terdapat bangunan pendidikan dengan potensi retribusi sekitar Rp56.844.549, serta 12 bangunan papan reklame yang disebut belum memiliki PBG dengan potensi retribusi sekitar Rp115.500.000.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Padahal, kewajiban memiliki PBG telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap bangunan gedung yang dibangun wajib memenuhi persyaratan administrasi berupa Persetujuan Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan konstruksi.

Apabila bangunan tidak memenuhi ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, pembatasan kegiatan pemanfaatan bangunan, pembekuan hingga pencabutan persetujuan bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperoleh penjelasan yang berimbang, redaksi telah melayangkan Surat Konfirmasi dan Permohonan Klarifikasi kepada Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan. Surat tersebut diterima dan ditandatangani oleh salah seorang pegawai bernama M. Haris pada 10 Juni 2026.

Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan mengenai temuan BPK, mekanisme pengawasan bangunan, proses penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK), langkah tindak lanjut rekomendasi BPK, hingga evaluasi internal terhadap sistem pengawasan bangunan yang belum mengantongi PBG.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan, John Ester Lase, belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi kepada redaksi.

Sikap diam tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait bagaimana bangunan-bangunan tersebut dapat berdiri dan beroperasi tanpa adanya kepastian administrasi bangunan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejumlah pihak juga meminta agar Wali Kota Medan dan Inspektorat Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PKPCKTR Kota Medan beserta jajarannya, khususnya terkait fungsi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.

Menurut pengamat tata kelola pemerintahan, apabila temuan BPK tersebut tidak segera ditindaklanjuti, bukan hanya berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kepatuhan perizinan bangunan di Kota Medan.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Medan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sekaligus memastikan seluruh bangunan yang berdiri di wilayah Kota Medan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Wali Kota Medan dan Inspektorat Kota Medan diharapkan segera melakukan evaluasi serta audit internal terhadap sistem pengawasan PBG guna memastikan tidak terjadi kelalaian, pembiaran, maupun dugaan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan maupun pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 6th IMT-GT Working Group on Environment yang bertujuan memperkuat kolaborasi regional dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi sirkular, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara anggota.

Director Of IMT-GT Subregional Cooperation, Mr Amri Bukhairi Bakhtiar pada wartawan, Jumat (19/6/2026) mengatakan, kunjungan delegasi ke PT SDLi untuk, menyampaikan bahwa kunjungan ke SDLi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan limbah yang telah diterapkan perusahaan serta potensi pengembangannya sebagai salah satu referensi bagi negara-negara anggota IMT-GT.

"Kami ingin memahami bagaimana SDLi mengelola limbah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain aspek teknis pengelolaan limbah, kami juga melihat bagaimana perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," ujar Mr Amri.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ibu Andina, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja IMT-GT sektor lingkungan yang saat ini terus berjalan dan berkembang.

"SDLi terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan limbah melalui pengembangan fasilitas dan teknologi yang mendukung pengelolaan limbah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu rencana strategis yang dipaparkan adalah pengembangan pengelolaan sampah elektronik yang sejalan dengan kebutuhan dan tantangan lingkungan ke depan," jelas Ibu Andina.

Dalam kesempatan tersebut, manajemen SDLi memaparkan berbagai program dan rencana pengembangan perusahaan, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3 dan non-B3, penguatan teknologi pengolahan limbah, serta pengembangan fasilitas pengelolaan sampah elektronik (e-waste).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Legal and Compliance PT SDLi, Benny P. Sinaga, menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi IMT-GT dan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap penguatan kerja sama regional di bidang lingkungan.

"Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan delegasi IMT-GT di fasilitas SDLi. Forum ini menjadi wadah yang sangat baik untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring kerja sama, serta mendorong implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah di kawasan," ungkap Benny.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan berbagai gagasan dan peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pengembangan tata kelola limbah yang lebih baik, baik di Indonesia maupun di kawasan IMT-GT secara keseluruhan.

"Kami optimistis sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan di kawasan IMT-GT akan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pengelolaan limbah yang berkelanjutan serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat," tutupnya. (Red/Tim)

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat (19/6/2026), Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang AKP Marvel Stefanus Arantes Ansanay mendapat penugasan baru sebagai Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditressiber Polda Sumatera Utara.

Posisi Kasat Reskrim selanjutnya akan diisi oleh Kompol Muhammad Isral SIK MH, yang saat ini masih menjabat sebagai Kanit 4 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumut.

Sementara itu, Kapolsek Pagar Merbau AKP Ronald Sihite dimutasi sebagai Kanit Hartib 3 Subbid Provos Bidpropam Polda Sumut.

Jabatan Kapolsek Pagar Merbau akan diserahkan kepada Iptu Chalid Sitorus, yang sebelumnya bertugas sebagai Ps Kanit Hartib 2 Subbid Provos Bidpropam Polda Sumut.

Di jajaran Polsek Beringin, Iptu Muhammad Hafiz Ansari mendapat promosi tugas sebagai Kasatres Narkoba Polres Humbang Hasundutan (Humbahas). Penggantinya adalah Iptu Briyan Jaya Ginting, yang saat ini menjabat sebagai Ps Kanit 3 Sipammat Subdit Gasum Ditsamapta Polda Sumut.

Dikonfirmasi mengenai rotasi tersebut, Kasubag Humas Polresta Deli Serdang Iptu Jans MG Napitupulu SH membenarkan adanya mutasi pejabat di lingkungan Polresta Deli Serdang. Menurutnya, pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) masih menunggu jadwal resmi.

"Benar, ada mutasi Kasat Reskrim dan dua jabatan Kapolsek di jajaran Polresta Deli Serdang. Untuk pelaksanaan sertijab masih menunggu," ujar Iptu Jans MG Napitupulu.

Perempuan tersebut yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Bapak Hendra Gunawan Hutabarat, S.H., M.H., kini telah menyampaikan permohonan maaf kepada klien dari Kantor Firma Hukum Dragon Justice yang dipimpin oleh David Angdreas S.H., C.Par., CPL dan Tim atas kegaduhan yang ditimbulkan dari beredarnya video tersebar tersebut, terkait parkir mobil di depan halaman rumah dan bertetangga di Jl. Brigjen Zein Hamid GG.Pribadi, Kecamatan Medan Johor.

"Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gofranklin (30) dan keluarga atas polemik dan viralnya video tersebut," ujarnya, pada Jum'at pagi di Kembar Cafe Jalan Sakti Lubis Medan, pada Jum'at.(19/6/2026).

Ia menjelaskan, video yang beredar merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan atas kesalahannya atas perbuatan yang memparkirkan mobilnya di halaman rumah tetangga, "Sekali lagi Saya minta maaf karena sudah memviralkan di media sosial", katanya.

Menurutnya, video tersebut awalnya tidak pernah diperkirakan akan tersebar luas hingga memunculkan persepsi yang negatif di tengah-tengah masyarakat Kota Medan.

Guek Lang beserta keluarganya juga mengaku menyesali kegaduhan yang terjadi akibat viralnya video tersebut. Ia menyatakan siap melakukan introspeksi diri dan menerima segala konsekuensinya dari netizen.

"Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini, saya menyesali dan mudah-mudahan saya tidak akan melakukan perbuatan yang sama," pungkasnya kepada awak media yang bertugas.

Menanggapi hal tersebut Tim Kuasa Hukum mengapresiasi langkah upaya mediasi perdamaian dengan meminta maaf kepada pihak keluarga dari Bapak Gofranklin yang didampingi Pengacaranya Bapak David Angdreas S.H., C.Par., C.PL., Atas kekhilafan dan kesalahan yang terjadi berjalan dengan lancar dan tidak untuk melanjutkan kembali perkara ini.

Tim Kuasa Hukum yang diantaranya Bapak David Angdreas S.H., C.Par., C.PL, Eben Haezar Zebua S.H., M.H, Andika S.M., S.H., C.PL, Leonardus Laia S.H, menjelaskan bahwa, semua sudah berjalan sebagaimana mestinya dan bagi masyarakat pada umumnya jika terjadi permasalahan yang masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik tidak dengan langsung memviralkan video amatir, sehingga Polemik tersebut yang dapat menjerat dan dapat terkena Pelanggaran UU ITE untuk agar selalu tetap menjaga sikap perilaku masing-masing. (Red/Tim)

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si.,saat dimonfirmasi melalui Kapolsek BerastagiAKP Henry Tobing, S.H., menjelaskan kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan dua unit sepeda motor milik korban Anugrah Ramadhan Sembiring (28) dan M. Ari Pratama Hasibuan (26) hilang di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi.

Salah satu peristiwa terjadi, Kamis (28/5/2026) pukul 17.10 WIB. Saat hendak pulang dari kantor PT Bercakawan Sejati di Jalan Jamin Ginting, Desa Sempajaya, korban mendapati sepeda motor Honda Vario miliknya telah hilang dari lokasi parkir. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pria membawa kabur kendaraan tersebut ke arah Medan.

Berbekal informasi masyarakat, Selasa (16/6/2026) malam petugas bergerak ke wilayah Medan bergabung dengan Tim Resmob Polrestabes Medan dipimpin IPTU Ramadhani Bimo Setiadi. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku utama berinisial R.A.F. (17) dan T.S. (23) berhasil diamankan di sebuah bengkel di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Dari pemeriksaan, keduanya mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak dua kali di wilayah hukum Polsek Berastagi, termasuk di lokasi yang sama di Desa Sempajaya. Pengembangan kemudian mengarah kepada jaringan penadah, hingga polisi kembali mengamankan dua tersangka lainnya berinisial T.S. (23) dan P.S. (27) diduga berperan sebagai perantara sekaligus penadah hasil curian.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas menyita dua unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya, dua helm, kunci kontak telah dirusak, serta alat diduga digunakan untuk melakukan pencurian berupa kunci L dan dua batang besi runcing.

Sementara itu, dua unit sepeda motor milik korban diketahui telah dijual melalui jaringan penadah dan saat ini masih dalam proses penyelidikan serta pencarian oleh petugas.

Keempat tersangka kini telah diamankan di Polsek Berastagi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat 477 ayat 1 huruf f dan g, serta pasal 591 huruf a tentang tindak pidana pencurian dan penadahab dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor apabila menemukan tindak pidana di lingkungan sekitarnya," pungkas AKP Henry Tobing.

Menurutnya, MUBES XII bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan, memperkuat silaturahmi, dan meningkatkan kontribusi masyarakat Aceh dalam pembangunan Sumatera Utara.

HM Nezar Djoeli berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian terhadap masyarakat Aceh yang telah menetap di berbagai daerah di Sumatera Utara, khususnya dalam hal administrasi kependudukan.

Kemudahan dalam pengurusan perpindahan domisili, perubahan KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya dinilai penting agar masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan.

Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi persoalan kependudukan ganda di kalangan masyarakat Aceh yang telah menetap di Sumatera Utara. Dengan administrasi yang tertib, masyarakat diharapkan dapat menikmati hak dan pelayanan publik secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perkiraan, jumlah masyarakat Aceh yang tinggal di Sumatera Utara saat ini mencapai sekitar **1,5 hingga 2 juta jiwa** dan tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Potensi tersebut merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang baik dengan pemerintah setempat.

Dalam kesempatan itu, HM Nezar Djoeli juga menyampaikan bahwa semangat penyelenggaraan MUBES Aceh Sepakat mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana dikenal dalam tradisi dan ajaran Islam.

Menurutnya, proses pemilihan pemimpin di lingkungan Aceh Sepakat diharapkan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan persatuan dan kebersamaan.

Ia berharap setiap keputusan yang dihasilkan dalam MUBES nantinya dapat diterima dan dihormati oleh seluruh peserta sebagai bagian dari komitmen menjaga kekompakan organisasi. Perbedaan pandangan dalam musyawarah merupakan hal yang wajar, namun hasil akhirnya diharapkan menjadi keputusan bersama yang memperkuat persaudaraan.

Nezar menegaskan bahwa Aceh Sepakat merupakan organisasi sosial yang bersifat nonbudgeter, sehingga keberadaannya bertumpu pada semangat kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat Aceh di perantauan.

Karena itu, ia mengajak seluruh warga Aceh di Sumatera Utara untuk terus menjaga kekompakan, menjadikan organisasi ini sebagai wadah silaturahmi, saling membantu, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

"Mari kita sukseskan MUBES XII Aceh Sepakat sebagai ajang mempererat ukhuwah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan membangun Sumatera Utara bersama-sama. Persatuan adalah modal utama untuk melahirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," ujar HM Nezar Djoeli.

Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Bidang Perawatan keamanan dan kepatuhan Internal, Rindra dan jajaran.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan serta upaya yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara atas temuan 6,8 kilogram narkotika jenis ganja pada Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan.

Syafrida Rachmwati Rasahan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dan penguatan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Lapas/rutan merupakan tempat pembinaan bagi para terpidana sebelum kembali ke masyarakat sehingga perlu adanya pengetatan keamanan untuk menjamin proses pembinaan berjalan optimal. Hal ini akan mendukung keberhasilan dalam asimilasi maupun reintegrasi warga binaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi menekankan bahwa pentingnya transparansi dalam penanganan kasus temuan 6,8 kilogram narkotika jenis ganja di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan serta langkah pencegahan yang akan dilakukan ke depan.

"Kami meminta keterbukaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara terkait penyebab masuknya narkotika jenis ganja ke dalam lapas, termasuk upaya mitigasi dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," tegasnya.

Selain melakukan diskusi dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Ombudsman juga melakukan peninjauan langsung ke dalam lapas tanjung gusta.

Ombudsman meninjau beberapa titik layanan, mulai dari area pemeriksaan keamanan pengunjung, klinik kesehatan, hingga dapur penyediaan makanan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada warga binaan tetap berjalan sesuai standar serta memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.

Melalui kunjungan tersebut, Ombudsman RI berharap penguatan sistem pengamanan dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan dapat terus dilakukan guna menciptakan lapas dan rutan yang aman, tertib, serta mendukung keberhasilan proses pembinaan warga binaan. (Red/Tim)

Lebih dari 6 bulan terakhir, seperti rilis resmi yang diterima media, Kamis (18/6/2026), pendapatan mereka berkurang drastis akibat okupasi dan penjarahan. Tidak hanya itu, kebun negara tersebut juga merugi hingga miliaran.

Adalah Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6, yang kerap di okupasi paksa dan dijarah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai warga setempat. Kegiatan ini muncul akibat kebun negara tersebut akan segera berakhir masa HGU.

Penjarahan disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak September 2025 tersebut memberikan dampak langsung kepada pendapatan 2.400 orang pekerja berserta keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup disana.

Penjarahan Tandan Buah Segar itu tidak hanya menghilangkan hasil panen kebun, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka yang menggantungkan penghasilan pada produksinya.

Rusli Cut Ali, salah seorang pekerja kebun mengaku kepada awak media bahwa kondisi tersebut telah memberikan dampak yang sangat berat bagi keluarganya.

"Dulu insentif panen, yang kami sebut premi, menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nilainya Rp 2-5 juta perbulan. Sekarang sudah dari akhir tahun lalu kami tidak mendapatkannya," ungkap Rusli.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penjarahan termasuk dalam menyelesaikan proses pengurusan perpanjangan HGU yang menjadi akar permasalahan.

"Upaya-upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait telah kami lakukan. Laporan ke Polisi juga sudah berulang kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR," ujarnya.

"Upaya pengurusan perpanjangan HGU juga sudah dilakukan sesuai aturan. Namun aksi penjarahan di Kebun Cot Girek oleh warga pendatang ini malah terus berlarut-larut," tambahnya lagi.

Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami pekerja bersama keluarga serta masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup dari perkebunan sawit BUMN di negeri serambi Mekah tersebut.

"Kita tentu sangat prihatin. Sekali lagi, kita berharap konflik sosial antara pekerja yang merupakan warga cot girek selama puluhan tahun, dengan warga pendatang yang menjarah ini tidak sampai terjadi" ujar Yudi.

Untuk itu pihaknya terus berharap negara melalui seluruh pihak terkait dapat membantu penyelesaian atas tindakan kriminal yang telah berdampak signifikan tidak hanya bagi pekerja, namun juga menimbulkan kerugian bagi negara tersebut.</p> <p>

Untuk itu mereka sangat memohon bantuan seluruh pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Karena semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara dan yang terutama, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas perkebunan.

Yudi juga menambahkan manajemen PTPN akan terus berupaya guna memperjuangkan aset negara, hak-hak para pekerja sawit dan masyarakat yang bergantung di dalamnya.

"Kebijakan manajemen akan selalu tegak lurus dengan harapan seluruh pekerja dan masyarakat, yaitu permasalahan ini bisa diselesaikan," kata dia.

"Tidak perlu ada konflik fisik yang terjadi dan negara tidak perlu lagi menanggung rugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang kembali normal, sebab di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang ikut terampas," tutupnya.

Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan materi mengenai penguatan peran strategis Humas Polri dalam menghadapi perkembangan era digital yang semakin dinamis. Kamis (18/6/2026).

Dalam paparannya, Kombes Ferry menjelaskan humas bukan sebagai penyampai informasi, tetapi merupakan fungsi manajemen strategis bertugas membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan antara organisasi dengan publik melalui komunikasi yang efektif, terencana, serta dapat dipercaya.

"Keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan kinerja dilakukan, tetapi bagaimana organisasi mampu membangun komunikasi, menghadirkan transparansi, serta menciptakan kepercayaan publik," terang Kombes Ferry.

Ia menjelaskan, dalam perkembangan ilmu kehumasan, berbagai pemikiran dari tokoh seperti Ivy Lee hingga Edward Bernays menjadi dasar berkembangnya praktik humas modern. Humas saat ini dituntut mengedepankan keterbukaan, komunikasi dua arah, memahami opini publik, serta mampu mengelola isu secara profesional.

Menurutnya, seorang personel humas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan profesional, memiliki kecerdasan emosional, mampu menyampaikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami, serta mampu membangun kedekatan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Sumut menekankan bahwa di tengah masifnya penggunaan media sosial, humas harus mampu melakukan adaptasi dengan teknologi digital. Pemanfaatan platform digital menjadi sarana penting dalam mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan jangkauan komunikasi publik, sekaligus membangun citra positif institusi.

Selain penyebaran informasi, kemampuan manajemen krisis juga menjadi bagian penting dalam tugas kehumasan. Dalam menghadapi isu maupun pemberitaan negatif, humas dituntut untuk melakukan respons cepat, melakukan verifikasi fakta, menentukan strategi komunikasi yang tepat, serta menyampaikan informasi secara transparan, objektif, dan konsisten kepada masyarakat.

"Humas harus hadir sebagai solusi dalam setiap persoalan komunikasi. Kecepatan harus diimbangi dengan akurasi, karena kepercayaan publik dibangun dari informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Kombes Ferry juga mengingatkan bahwa hubungan yang baik dengan insan pers, komunitas digital, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Media dan masyarakat merupakan mitra strategis yang harus dirangkul melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

Melalui Rakernis Bidang Humas Polda Sumut 2026, diharapkan seluruh personel humas jajaran mampu menjadi Humas Polri yang profesional, modern, humanis, dan terpercaya, serta mampu mengoptimalkan teknologi digital untuk memperkuat citra positif Polri dan mendukung berbagai program pemerintah.

Dalam operasi, petugas mengamankan satu orang menyita sejumlah barang bukti diduga terkait aktivitas peredaran pengemasan ulang pot getar.

Pengungkapan kasus,Sabtu (6/6/2026) pukul 02.00 WIB di Jalan Banten Gang Buntu, Kecamatan Sunggal, Kota Medan.

Operasi dilakukan Tim 6 Subnit I Unit II Satresnarkoba Polrestabes Medan itu, berawal informasi diberikan masyarakat kepada Polisi, terkait aktivitas mencurigakan pelaku.

"Kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari di sekitar lokasi penangkapan, setelah mendapat informasi dari masyarakat. Pelaku R (26) warga Kec.Binjai Timur, Kota Binjai kami tangkap di rumah kost yang ditempatinya," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) pagi.

Rafli menambahkan, R bukan sekedar pelaku narkoba biasa. Sebab, R memproduksi sendiri narkoba yang ia jual, cara mencampurkan POD Getar dengan kandungan narkoba didapat dari bandar, ke Vape yang biasa dijual di pasaran.

Usai mencampur POD Getar dengan kandungan narkoba dengan vape biasa, pelaku mengemas kembali seluruh POD Getar, lalu menjualnya kepada para pembeli.

"Dari satu POD Getar dibeli pelaku dari bandar, ia mengemasnya kembali menjadi 3 POD Getar. Ini tujuannya untuk mendapat keuntungan berlipat ganda, tanpa memperdulikan faktor apapun bagi pemakai, ini melanggar Undang - Undang tentang Narkotika. Kami juga temukan beberapa alat untuk memproduksi ulang POD Getar, termasuk alat pres, jarum suntik, plastik klip, dan beberapa peralatan lain," tambah Rafli.

Selain menyita peralatan untuk membuat POD Getar, dalam kasus ini petugas juga menyita 17 POD Getar dari berbagai merk, 38 catridge kosong, 6 device vape, 3 botol liquid, mesin impulse sealer, dan sejumlah telepon genggam.

Petugas, kini juga tengah berkoordinasi dengan Labfor Polda Sumut, guna pengecekan seluruh barang bukti, sembari terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pelaku yang lebih besar.

"Kasus ini masih kami kembangkan, kami sedang mengejar bandar yang memasok POD Getar kepada pelaku dan sudah kami kantongi identitasnya. Untuk POD Getar yang dijual pelaku, hasil tes awal positif narkoba. Kami pastikan bagaimanapun pelaku narkoba bertransformasi, kami akan ungkap," pungkas Rafli.

Perhatian publik muncul setelah beredarnya foto yang disebut-sebut memperlihatkan oknum kepala desa berinisial "JG" alias Jepri Gultom bersama sejumlah orang lainnya Francis Gultom berada di lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas permainan judi tembak ikan & penjualan Toto Gelap (Togel). Foto tersebut dikabarkan diambil pada 11 Juni 2026 dan kemudian beredar luas melalui berbagai platform media sosial serta grup percakapan masyarakat.

Sejumlah warga mengaku kecewa atas beredarnya foto tersebut. Mereka berharap adanya klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat yang sudah sangat resah.

"Sebagai pejabat publik, Kades memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, perlu ada penjelasan yang terang benderang agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan," ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Selain meminta klarifikasi, masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum (APH) dalam Hal ini Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan beserta Jajarannya, untuk segera melakukan penyelidikan secara profesional dan objektif terhadap informasi yang beredar serta tegas.

Menurut warga, langkah tersebut penting untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang benar-benar dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang sudah sangat resah tersebut.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak terkait yang disebut dalam laporan masyarakat dikabarkan belum memberikan keterangan resmi. Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sampai terdapat hasil penyelidikan atau penetapan hukum dari pihak yang berwenang.

Masyarakat berharap apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, aparat penegak hukum dapat bertindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak terbukti, maka klarifikasi resmi juga diperlukan untuk mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

Warga menegaskan bahwa penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih menjadi harapan utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa maupun institusi penegak hukum tetap terjaga.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Kabupaten Simalungun dan masyarakat menunggu langkah resmi dari pihak terkait untuk memberikan kepastian atas informasi yang telah beredar luas. (Red/Tim)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak PLN terkait peristiwa blackout atau pemadaman listrik skala besar yang belum lama ini melanda Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara.

Dihadapan awak media, Syafrida Rachmawati Rasahan menjelaskan bahwa Ombudsman RI perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai penyebab terjadinya blackout, meskipun informasi awal telah disampaikan oleh pihak PLN dan banyak diberitakan oleh berbagai media.

"Berkenaan dengan blackout yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, kami ingin membuka dan mendalami informasi dari pihak PLNUIDSumatera Utara. Kira-kira apa kendalanya, apa yang menjadi penyebabnya. Walaupun sudah dipublikasikan di media, kami perlu mengetahui secara rinci penyebab kejadian tersebut, serta langkah-langkah yang telah dilakukan PLN agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan merugikan masyarakat," kata Syafrida.

Menurutnya, hasil pengumpulan informasi tersebut akan menjadi bahan bagi Ombudsman RI untuk memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan kepada PLN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di lokasi sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RISumatera Utara, Herdensi Adnin menegaskan, pihaknya juga akan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait blackout dan pemadaman bergilir yang terjadi setelahnya.

"Terkait laporan masyarakat, tentu akan kami tindak lanjuti. Kehadiran kami di PLNUID Sumut hari ini merupakan langkah awal untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman terhadap peristiwa blackout maupun pemadaman bergilir pascablackout. Selanjutnya, kami akan melakukan klarifikasi lanjutan kepada PLN agar dapat memperoleh kesimpulan yang objektif mengenai ada atau tidaknya unsur maladministrasi dalam peristiwa ini," kata Herdensi.

Diketahui, Ombudsman telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait dampak blackout yang terjadi di Sumatera Utara. Keluhan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelanggan rumah tangga hingga pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik.

Bahkan Ombudsman RI melalui Kepala Perwakilan Sumut yaitu Herdensi Adnin sempat memberi teguran atas kejadian (blackout) dan pasca blackout.

"Kami meminta PLN agar segera menyalakan listrik secara menyeluruh, jangan parsial atau sebagian-sebagian dalam waktu lama, karena kondisi ini sangat merugikan masyarakat," tegas Herdensi saat dikonfirmasi awak media, pada Sabtu (23/5/2026) lalu.

Laporan terbaru yang menjadi sorotan publik berasal dari sejumlah wartawan dan sempat menjadi perbincangan luas di berbagai platform media daring maupun media sosial.

Para pelapor itu, yaitu Bakhtiar Efendi Sirait dari media Kabardigital.com, Pujo wartawan bersertifikasi Internasional dari RT Academy Rusia, dan wartawan senior Fakhruddin Pohan atau Kocu.

Salah satu pernyataannya, dimana mereka menyinggung budaya lama yang dinilai terus hidup di Indonesia: rakyat selalu diminta maklum, sementara pelayanan publik kerap lolos dari evaluasi serius. Padahal dalam negara demokrasi, rakyat bukan pihak yang seharusnya terus-menerus mengalah, melainkan pemilik kedaulatan yang berhak mendapatkan pelayanan yang layak.

Melalui pertemuan ini, Ombudsman berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyebab blackout, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta upaya mitigasi yang disiapkan PLN guna mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang.

Terpisah, Manager Komunikasi dan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatra Utara, Dharma Syahputra, menjelaskan bahwa agenda kedatangan Ombudsman RI ke kantor PLN merupakan bagian dari koordinasi dan audiensi.

Menurutnya, rencana kunjungan tersebut juga telah disampaikan secara resmi melalui surat beberapa hari sebelumnya kepada pihak PLN.

Mirisnya, lokasi alun-alun ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari Kantor Camat Pancur Batu. Kedekatan jarak ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: Apakah Camat Pancur Batu, Feri Sepnanda Ginting, S.STP, M.A.P, sengaja menutup mata terhadap kerusakan fasilitas di wilayah kerjanya sendiri

Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun Anggaran 2025, proyek "Pembuatan Alun-Alun di Kecamatan Pancur Batu" ini menelan anggaran fantastis, yakni sebesar Rp 1.163.548.455,22. Namun, nilai kontrak bernilai miliaran tersebut berbanding terbalik dengan realitas di lapangan saat ini.

Dari pantauan visual di lokasi, bangunan yang seharusnya menjadi ikon kebanggaan warga tersebut tampak sama sekali tidak terawat. Terdapat genangan air di area lantai, beberapa bagian dinding dan partisi bangunan terlihat bolong serta rusak parah, ditambah sampah yang mulai berserakan. Tidak ada tanda-tanda perawatan harian yang dilakukan oleh pihak terkait.

Di Mana Letak Tanggung Jawab Camat?

Kondisi ini memicu kritik keras terkait fungsi pengawasan dan tata kelola di tingkat kecamatan. Sebagai pimpinan wilayah, Camat Pancur Batu sejatinya memiliki porsi tanggung jawab yang jelas terhadap pemeliharaan harian, kebersihan, dan pemanfaatan fasilitas di wilayahnya.

Jika Alun-Alun Pancur Batu tampak kotor, tergenang air, dipenuhi sampah, hingga berpotensi menjadi semrawut karena tidak adanya penataan (seperti antisipasi pedagang liar), maka Pemerintah Kecamatan tidak bisa lepas tangan. Sesuai dengan tupoksinya, pihak kecamatan memegang fungsi krusial dalam pengawasan wilayah, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (Trantib), serta menjadi motor penggerak kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan.

Sikap pembiaran ini sangat disayangkan. Alun-alun yang dibangun dengan dana Rp 1,1 miliar dan baru seumur jagung sejak peresmiannya pada 10 Maret 2026 ini, seharusnya dikelola dengan manajemen tata ruang yang baik agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bukan dibiarkan lapuk dan rusak mendahului usianya.

Sikap Resisten dan Pemblokiran Kontak Media

Sebagai upaya mematuhi kode etik jurnalistik dan asas keberimbangan informasi (cover both sides), tim redaksi telah berupaya meminta klarifikasi secara resmi. Namun ironisnya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor +62 821-6752-2xxx, Camat Pancur Batu Feri Sepnanda Ginting justru mengambil langkah yang mencederai keterbukaan informasi publik dengan memblokir nomor kontak wartawan.

Tindakan menutup akses komunikasi ini sangat disayangkan dan mencerminkan sikap resisten serta antikritik dari seorang pejabat publik. Alih-alih memberikan penjelasan yang edukatif dan transparan terkait nasib proyek uang rakyat, sang Camat seolah menunjukkan arogansi dan lari dari tanggung jawab.

Jarak 200 meter dari meja kerja Camat ke lokasi alun-alun seharusnya menjadi rentang yang sangat mudah dijangkau untuk sekadar melakukan kontrol harian. Publik kini menanti ketegasan dan tindakan nyata dari pimpinan wilayah di tingkat kabupaten. Apakah alun-alun ini akan dibiarkan hancur sebelum waktunya, dan sampai kapan sikap alergi transparansi dari seorang camat dibiarkan berlalu tanpa evaluasi?. (Red/Tim).

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST, menyebut dugaan penyimpangan dalam penyaluran kuota KIP Kuliah Aspirasi merupakan persoalan serius yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang semestinya menjadi penerima manfaat program tersebut.

"Apabila benar terdapat praktik jual beli kuota atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran KIP Kuliah Aspirasi, maka Kejaksaan Agung dan KPK harus bertindak tegas. Jangan hanya memeriksa oknum anggota DPR RI, tetapi juga telusuri seluruh pihak yang diduga terlibat khususnya para pejabat di lingkungan kampus," ujar Nezar.

Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perguruan tinggi yang menerima alokasi KIP Kuliah Aspirasi dari anggota DPR RI . Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah proses penyaluran telah berjalan sesuai ketentuan atau terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan lebih dari satu pihak.

"DPP HARI meminta agar kampus-kampus penerima kuota KIP Kuliah Aspirasi juga diperiksa secara menyeluruh. Jika ditemukan bukti adanya kerja sama yang melanggar hukum atau persekongkolan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Nezar menambahkan, program KIP Kuliah merupakan instrumen negara untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan harus diusut secara transparan agar tidak menghilangkan hak calon penerima yang berhak.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran kuota KIP Kuliah Aspirasi dan mempertimbangkan agar pengelolaannya dilakukan secara lebih terpusat oleh Kementerian Pendidikan guna meminimalkan potensi penyimpangan.

"Sebaiknya pemerintah segera menghapus jatah kuota KIPDPR RI dan dikembalikan saja penyalurannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemdiktisaintek) agar lebih transparan dan tepat sasaran," terangnya.

DPP HARI menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.

"Tepatnya mulai Jumat sampai Minggu, 19-21 Juni 2026," kata Danang Mandala Prihartono selaku Humas Lion Air Group kepada para wartawan di Le Polonia Hotel and Convention, Medan, Selasa (16/6/2026).

Didampingi oleh manajemen Lion Air Group yang beroperasi di Bandara Kualanamu seperti Juli Asmita, Sindi Basani Natalia Panjaitan, dan Robby, Danang Mandala Prihartono mengungkapkan banyak hal yang membuat BookCabin Travel Fair 2026 itu harus dipadati warga Medan dan sekitarnya.

Kata Danang, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya untuk memperoleh berbagai penawaran perjalanan dalam satu tempat.

"Sekaligus mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman, khususnya pada periode libur sekolah seperti saat ini," kata Danang lagi.

"BookCabin Travel Fair yang digelar oleh Online Travel Agent (OTA) sebagai bagian dari Lion Group bakal memberikan banyak bonus bagi masyarakat pengunjung acara ini," ungkap Danang Mandala Prihartono lagi.

"Serta berbagai penawaran eksklusif yang hanya tersedia selama acara berlangsung," tambah Danang Mandala Prihartono kembali.

Sementara itu, Juli Asmita menambahkan, selama BookCabin Travel Fair 2026 berlangsung, pengunjung dapat menikmati program "Hujan Cashback" berupa Cabin Points hingga 1 juta setiap hari untuk transaksi melalui aplikasi BookCabin.

Keuntungan yang bisa diperoleh, beber Juli Asmita, yakni transaksi mulai Rp 1,25 juta dapat cashback Cabin Points Rp 250.000, transaksi mulai Rp 2,5 juta dapat cashback Cabin Points Rp 500.000.

"Selanjutnya, transaksi di atas Rp 5 juta bakal dapat cashback Cabin Points Rp 1 juta," sambung Juli Asmita lagi.

Nah, di samping itu, Juli Asmita mengatakan, Cabin Points yang diperoleh dapat digunakan kembali sebagai potongan harga untuk pembelian tiket penerbangan berikutnya.

"Seperti cashback Cabin Points 2 kali lipat
FREE e-SIM untuk pembelian tiket internasional dan paket perjalanan tertentu, merchandise eksklusif, kuis interaktif berhadiah, dan kesempatan memperoleh tiket penerbangan gratis," ucap Juli Asmita.

Di sisi lain, Sindi Basani Natalia Panjaitan menyebutkan kalau Medan dipilih menjadi salah satu kota penyelenggara BookCabin Travel Fair 2026 karena menjadi hub terbesar untuk wilayah barat Indonesia.

"BookCabin Travel Fair 2027 sebelumnya diselenggarakan di Mall Ratu Indah, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 29–31 Mei 2026, lalu di Kota Kasablanka, Jakarta (5–7 Juni 2026)," kata Sindi Basani Natalia Panjaitan.

"Kemudian di Tunjungan Plaza, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 12–14 Juni 2026, dan kini Medan sebagai hub terbesar di wilayah barat Indonesia menjadi kota penutup rangkaian BookCabin Travel Fair 2026," tegas Sindi Basani Natalia Panjaitan.