Kegiatan tersebut menegaskan komitmen Bank Aceh sebagai mitra masyarakat Aceh dalam layanan perbankan syariah, termasuk mendukung perjalanan ibadah haji dengan pendekatan spiritual dan kearifan lokal.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, mengatakan Bank Aceh tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendampingi jamaah sejak proses persiapan hingga keberangkatan.

"Bank Aceh berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji dengan menghadirkan dukungan yang menyeluruh serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Aceh," ujar Fadhil.

Sebanyak 1.624 jamaah yang dilayani terdiri dari 706 pria dan 918 wanita yang melakukan penyetoran biaya haji melalui Bank Aceh. Layanan tersebut didukung jaringan 25 kantor cabang Bank Aceh yang tersebar dari Sabang hingga Jakarta.

Prosesi peusijuk menjadi simbol doa dan harapan agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dan kembali sebagai haji mabrur.

Melalui kegiatan ini, Bank Aceh kembali menunjukkan kesiapan dan perannya dalam menghadirkan layanan syariah yang terintegrasi, inklusif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat Aceh.rel.

Program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan tahap awal implementasi di sejumlah kota besar di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi konkret transisi energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

"Tahun ini kita mulai. Persiapannya sudah berjalan, termasuk dari sisi teknis dan distribusi," ujar Laode dalam sebuah forum energi di Jakarta.

Fokus Pada Keamanan dan Teknologi

Berbeda dengan LPG yang selama ini digunakan masyarakat, CNG memiliki karakteristik tekanan yang jauh lebih tinggi. Jika LPG berada pada kisaran 5 hingga 10 bar, CNG dapat mencapai tekanan hingga 250 bar.

Perbedaan signifikan ini membuat pemerintah tidak bisa sembarangan dalam menyiapkan infrastruktur, khususnya tabung penyimpanan. Desain dan material tabung harus memenuhi standar keamanan yang jauh lebih ketat.

Menurut Laode, seluruh proses pengujian dilakukan secara berlapis, melibatkan lembaga teknis seperti Lemigas guna memastikan keamanan maksimal sebelum didistribusikan ke masyarakat.

"Setiap tahapan uji kami lakukan secara detail, mulai dari tekanan hingga ketahanan material. Ini faktor paling krusial," jelasnya.

Distribusi Bertahap, Dimulai dari Jawa

Selain aspek teknis, pemerintah juga tengah mematangkan skema distribusi CNG untuk rumah tangga. Implementasi tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap dengan prioritas wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur pendukung lebih siap.

Pulau Jawa dipilih sebagai titik awal karena tingkat konsumsi energi rumah tangga yang tinggi serta jaringan distribusi yang relatif lebih matang dibanding wilayah lain.

"Penerapannya bertahap, dimulai dari kota besar di Jawa, kemudian akan diperluas ke daerah lain," kata Laode.

Strategi Kurangi Beban Impor

Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk menekan impor LPG yang selama ini membebani neraca energi nasional. Dengan memanfaatkan gas bumi domestik melalui CNG, pemerintah berharap dapat meningkatkan kemandirian energi sekaligus menjaga stabilitas anggaran subsidi.

Selain itu, penggunaan CNG juga dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dibanding LPG.

Meski menjanjikan, implementasi CNG sebagai pengganti LPG 3 kg bukan tanpa tantangan. Selain kesiapan infrastruktur, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting agar transisi ini berjalan lancar.

Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami cara penggunaan, keamanan, hingga manfaat dari CNG agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan.

Dengan berbagai persiapan yang tengah dikebut, tahun 2026 akan menjadi titik awal perubahan besar dalam pola konsumsi energi rumah tangga di Indonesia.

Jika berhasil, langkah ini bukan hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membuka jalan menuju sistem energi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah semakin serius menggeser peta energi rumah tangga nasional. Usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memaparkan arah baru kebijakan energi berbasis gas bumi melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).

Menurutnya, CNG bukanlah teknologi baru di Indonesia. Selama ini, energi berbasis gas bertekanan tersebut telah digunakan secara terbatas di sektor komersial seperti perhotelan, restoran, hingga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemanfaatannya sudah ada, tapi memang masih dalam skala besar. Sekarang kita dorong agar bisa masuk ke rumah tangga," ujarnya.

Dari Tabung Besar ke Skala Rumah Tangga

Selama ini, penggunaan CNG identik dengan tabung berkapasitas besar, berkisar di atas 10 hingga 20 kilogram. Tantangan berikutnya adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diadaptasi menjadi lebih praktis dan aman untuk kebutuhan dapur rumah tangga.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil uji teknis sebelum memutuskan implementasi luas. Jika dinyatakan layak, skema konversi dari LPG ke CNG akan dilakukan secara bertahap.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menata ulang konsumsi energi domestik yang selama ini masih bergantung pada impor LPG.

Kekuatan Ada di Dalam Negeri

Salah satu alasan utama dorongan penggunaan CNG adalah ketersediaan sumber daya yang melimpah di dalam negeri. Indonesia memiliki cadangan gas alam yang cukup besar, bahkan baru-baru ini ditemukan potensi baru di wilayah Kalimantan Timur.

Cadangan tersebut diproyeksikan dapat memperkuat pasokan energi domestik, sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara akibat impor energi.

"Bahan bakunya kita punya. Tinggal bagaimana kita optimalkan untuk kebutuhan rakyat," kata Bahlil.

Skema Subsidi Masih Digodok

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji model subsidi yang paling tepat untuk CNG. Meski belum final, opsi pemberian subsidi tetap terbuka sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

Yang menarik, proyeksi awal menunjukkan bahwa beban subsidi CNG berpotensi lebih ringan dibanding LPG. Perhitungannya bahkan menunjukkan efisiensi hingga sekitar 30 persen lebih hemat.

Momentum in menjadi kesempatan untuk Delipark Mall Medan kembali menghadirkan rangkaian program belanja yang berbeda dari sebelumnya dengan membagikan voucher treatment, hadiah langsung, hingga program kuliner dengan harga spesial.

Marcomm Manager Delipark Mall Medan, Gumi mengatakan, para pengunjung yang datang dan hanya dengan menjadi member DPX Club serta mengikuti ketentuan program pengunjung bisa mengikuti program belanja menarik ini.

Ada Beberapa Program, di antaranya

LUXE LAYERS BY ADELLE (01 – 24 MEI 2026). Program khusus untuk bagi para member DeliparkDPX Club dan masuk dalam kategori 5 top spenders di Delipark Mall, sebagai bentuk apresiasi Delipark akan memberikan voucher belanja dari Adelle Jewellery senilai Rp2.000.000 yang bisa langsung digunakan.

PROGRAM REDEMPTION – EXCLUSIVE TOTE BAG (01 – 31 MEI 2026). Nantinya, pengunjung yang telah mengumpulkan poin DPX Club, waktu yang tepat untuk menukar 800 poin member DPX Club dan dapatkan tote bag limited edition.

Selain itu, program A CUP OF PASSION (01 – 02 MEI 2026). Program khusus untuk pengunjung para pekerja kantoran yang datang berbelanja ke Delipark.

"Kami juga menghadirkan program FRESH TO GO (08 MEI 2026). Ini berlaku hanya 1 hari saja, dan pengunjung yang berbelanja dengan minimum Rp750.000 akan mendapatkan hadiah langsung berupa Tote Bag dan Delipark Tumbler. Terbatas untuk 25 member/hari," ujar Gumi, Rabu (6/5/2026).

Gumi menjelaskan, pihaknya juga menghadirkan program WRITE REWARDS (11 – 12 MEI 2026). Cukup dengan berbelanja minimum Rp500.000 akan mendapatkan kesempatan untuk menerima hadia langsung berupa 1 set stationary. Terbatas untuk 50 member/hari.

Terakhir, program MAYTREATZ 35K (18 – 21 MEI 2026). Program kuliner ini yang selalu dinantikan, dan sekarang hadir kembali.

"Hadirnya rangkaian program ini dibuat untuk menarik perhatian pegunjung buat berbelanja menjadi lebih spesial, serta meningkatkan antusiasme pengunjung dalam berbelanja," jelas Gumi.

Kini, kasus tersebut memasuki babak krusial dalam sidang praperadilan lanjutan di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan.

Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 37/Pid.Pra/2026/PN Mdn resmi diajukan, menggugat Polrestabes Medan atas dugaan cacat prosedur dalam penetapan tersangka terhadap persadaan putra sembiring, Leo Sembiring dan pihak terkait.

Kuasa hukum korban, Ramses Butarbutar SH dan Syahputra Ambarita SH, mengungkap fakta yang dinilai janggal dan mencederai logika hukum. Klien mereka, yang semula membantu aparat dalam menangkap pelaku pencurian atas arahan penyidik Polsek Pancur Batu, justru berujung dijerat sebagai tersangka penganiayaan.

"Ini bukan sekadar janggal, ini absurd! Klien kami korban, membantu aparat, tapi malah dijadikan tersangka. Bahkan perkara ini sudah berdamai, tapi tetap dipaksakan berjalan. Ada apa sebenarnya?", tegas kuasa hukum dengan nada keras usai persidangan.

Kasus ini langsung menyulut perhatian publik. Banyak pihak menilai peristiwa ini sebagai bentuk nyata ketidakprofesionalan aparat, bahkan berpotensi menjadi preseden buruk bagi perlindungan korban kejahatan di Indonesia.

Hingga saat ini, Polrestabes Medan belum memberikan penjelasan resmi, memicu spekulasi dan kecurigaan publik terhadap transparansi penanganan perkara ini.

Dalam sidang, turut dihadirkan saksi ahli pidana umum, Prof. Dr. Maidin Gultom SH, M.Hum, yang secara tegas mengkritik dasar hukum yang digunakan.

"Pasal yang diterapkan tidak relevan dan cenderung prematur. Penggunaan Pasal 170 junto 351 KUHP junto 55 tidak tepat, bahkan unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara jelas. Secara hukum, kasus ini lemah dan layak dihentikan," ungkapnya lugas di hadapan awak media.

Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Medan melalui Humas, Soniady Drajat Sadarisman, menyatakan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum memasuki putusan.

Kasus ini kini menjadi simbol kegelisahan publik terhadap potensi penyimpangan proses hukum.

Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum tidak bermain-main dengan keadilan, terlebih terhadap korban yang seharusnya dilindungi, bukan malah dikorbankan.

Sorotan publik kian tajam: apakah hukum masih berpihak pada kebenaran, atau justru menjadi alat yang bisa dibolak-balik?

Harapan pun menguat—agar keadilan tidak sekadar slogan, melainkan benar-benar ditegakkan.

Dan bagi mereka yang tidak bersalah, sudah seharusnya dibebaskan dari jerat hukum yang dipaksakan oleh Penegak Hukum. (Red/Tim)

Dalam audiensi tersebut, tim advokat BARA HATI Indonesia yang terdiri dari Pondang Hasibuan SH MH, Erni Juniria Harefa SH MH, dan Ruth Angelia Gusar SH secara tegas mendesak Bea Cukai agar tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi menunjukkan tindakan nyata dalam pemberantasan jaringan ilegal.

Advokat DPP BARA HATI Indonesia, Pondang Hasibuan SH MH, menegaskan bahwa Bea Cukai tidak boleh kalah dengan bandar maupun pelaku peredaran ilegal yang selama ini masih leluasa beroperasi di lapangan.

"Bea Cukai tidak boleh kalah dengan bandar. Negara memiliki aparat, kewenangan, dan instrumen hukum. Jadi tidak boleh ada kesan bahwa pelaku ilegal lebih kuat daripada pengawasan negara," tegas Pondang Hasibuan SH MH.

Ia juga menegaskan bahwa BARA HATI Indonesia memberikan tekanan moral agar dalam waktu maksimal tiga minggu pasca audiensi terdapat langkah nyata dan tindakan tegas dari Bea CukaiPematangsiantar.

"Kami ingin ada aksi nyata. Jangan hanya sebatas penjelasan atau laporan administratif. Dalam tiga minggu harus ada langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Advokat Erni Juniria Harefa SH MH menyoroti sisi kesehatan masyarakat dari maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki kejelasan kandungan maupun zat adiktif di dalamnya.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi generasi muda dan anak-anak.

"Sebagai orangtua yang memiliki anak, saya sangat kecewa melihat maraknya peredaran rokok ilegal. Masyarakat tidak pernah benar-benar mengetahui kandungan dan zat adiktif apa yang terdapat di dalam produk tersebut karena beredar tanpa pengawasan yang jelas," ujar Erni Juniria Harefa SH MH.

Ia menegaskan bahwa langkah penegakan hukum tidak cukup hanya bersifat represif, namun harus diperkuat dengan tindakan prevensi dan preventif secara serius.

"Tindakan prevensi dan preventif harus ditegakkan. Jangan menunggu persoalan semakin besar baru bertindak," tegasnya.

Di sisi lain, Ruth Angelia Gusar SH juga menyoroti pola pengawasan Bea Cukai yang dinilai tidak boleh hanya terpaku pada laporan semata.

Menurutnya, penguatan intelijen dan sosialisasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan barang ilegal.

"Bea Cukai jangan hanya fokus pada laporan. Intelijen harus diperkuat dalam membongkar jaringan peredaran ilegal hingga ke akar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat sebagai bentuk edukasi," ujar Ruth Angelia Gusar SH.

Tim Advokat DPP BARA HATI Indonesia menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap rokok ilegal dan barang ilegal lainnya dapat berdampak langsung terhadap kerugian negara sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Karena itu, BARA HATI Indonesia menegaskan akan terus melakukan kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap langkah-langkah yang dilakukan Bea CukaiPematangsiantar pasca audiensi tersebut.

Kini, kasus tersebut memasuki babak krusial dalam sidang praperadilan lanjutan di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan.

Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 37/Pid.Pra/2026/PN Mdn resmi diajukan, menggugat Polrestabes Medan atas dugaan cacat prosedur dalam penetapan tersangka terhadap Persadaan Putra Sembiring dan pihak terkait.

Kuasa hukum korban, Ramses Butarbutar SH dan Syahputra Ambarita SH, mengungkap fakta yang dinilai janggal dan mencederai logika hukum. Klien mereka, yang semula membantu aparat dalam menangkap pelaku pencurian atas arahan penyidik Polsek Pancur Batu, justru berujung dijerat sebagai tersangka penganiayaan.

"Ini bukan sekadar janggal, ini absurd! Klien kami korban, membantu aparat, tapi malah dijadikan tersangka. Bahkan perkara ini sudah berdamai, tapi tetap dipaksakan berjalan. Ada apa sebenarnya?", tegas kuasa hukum dengan nada keras usai persidangan.

Kasus ini langsung menyulut perhatian publik. Banyak pihak menilai peristiwa ini sebagai bentuk nyata ketidakprofesionalan aparat, bahkan berpotensi menjadi preseden buruk bagi perlindungan korban kejahatan di Indonesia.

Hingga saat ini, Polrestabes Medan belum memberikan penjelasan resmi, memicu spekulasi dan kecurigaan publik terhadap transparansi penanganan perkara ini.

Dalam sidang, turut dihadirkan saksi ahli pidana umum, Prof. Dr. Maidin Gultom SH, M.Hum, yang secara tegas mengkritik dasar hukum yang digunakan.

"Pasal yang diterapkan tidak relevan dan cenderung prematur. Penggunaan Pasal 170 junto 351 KUHP junto 55 tidak tepat, bahkan unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara jelas. Secara hukum, kasus ini lemah dan layak dihentikan," ungkapnya lugas di hadapan awak media.

Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Medan melalui Humas, Soniady Drajat Sadarisman, menyatakan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum memasuki putusan.

Kasus ini kini menjadi simbol kegelisahan publik terhadap potensi penyimpangan proses hukum.

Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum tidak bermain-main dengan keadilan, terlebih terhadap korban yang seharusnya dilindungi, bukan malah dikorbankan.

Sorotan publik kian tajam: apakah hukum masih berpihak pada kebenaran, atau justru menjadi alat yang bisa dibolak-balik?

Harapan pun menguat—agar keadilan tidak sekadar slogan, melainkan benar-benar ditegakkan.

Dan bagi mereka yang tidak bersalah, sudah seharusnya dibebaskan dari jerat hukum yang dipaksakan oleh Penegak Hukum. (Red/Tim)

Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPR RI, Komisi VII, Bane Raja Manalu. Direktur Utama PT. Bank Sumut, diwakili oleh Direktur IT dan Operasional, Sandhy Sofian. Perwakilan Kementerian UMKM RI. Sekda Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin. Anggota DPRD Dairi. Pimpinan Bank Sumut Cabang Sidikalang, Edy Primsa Brahmana. Pimpinan Bank BRI, Rio Ponco. Manajer Pegadaian, Boy Ginting. Bank Mandiri, Jogi Hutahaen, Bank BNI, Gunanta Tarigan. Dan Pimpinan OPD Pemkab Dairi.

Wahyu dalam sambutannya menyampaikan, sektor UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian kita. Di Kabupaten Dairi, potensi usaha masyarakat cukup besar, seperti sektor pertanian, dan perdagangan. UMKM aktif di Kabupaten Dairi, bergerak dibidang pertanian, kopi, kerajinan, kuliner, hingga pariwisata Danau Toba. Namun, kita menyadari bahwa salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah masalah permodalan.

"Komitmen Pemkab dalam upaya mendukung UMKM bukanlah hal baru. Sejak Tahun 2016, Pemkab Dairi telah berhasil menyalurkan KUR sebesar 416 Milliar kepada 4.371 pelaku UMKM. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti nyata bahwa akses permodalan telah menyentuh ribuan rumah tangga dan unit usaha di daerah kita," ujarnya.

Selanjutnya disampikan, Pemkab Dairi terus berkomitmen untuk memberikan solusi nyata, melalui kebijakan pemberian bunga 0% bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah ingin memastikan bahwa modal usaha bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kehadiran program KUR dengan modal 0% ini adalah bentuk keberpihakan pemkab kepada Bapak/Ibu sekalian. Kami ingin masyarakat Dairi berani melangkah, berani berinovasi dan berani memperluas usahanya tanpa harus khawatir dengan bunga pinjaman yang memberatkan," tuturnya.

Selanjutnya, Sandhy Sofian dalam sambutannya memyampaikan Tantangan para pelaku UMKM memang terkait dengan permodalan, pendampingan dan keterbatasan pasar. Untuk itu, Bank Sumut hadir bekerjasama dengan Pemkab Dairi untuk memberikan akses dan peluang kepada masyarakat Dairi.

"Program strategis nasional seperti KUR ini, manfaatnya akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dimana dengan bungan 0% ini, masyarakat Dairi sudah bisa mendapatkan akses permodalan. Kami akan lakukan pendampingan terhadap bapak/ibu, sehingga perekonomian masyarakat Dairi bisa semakin maju," tuturnya.

Selanjutnya, Bane Raja Manalu dalam kesempatan tersebut menyampaikan UMKM Kabupaten Dairi harus bertumbuh, berkembang dan naik kelas.

"Kita berharap UMKM Dairi ini akan semakin bertumbuh. Untuk itu, teruslah tingkatkan kualitas produk. Modal saja tidak cukup tanpa inovasi dan kerja keras. Perbaiki kemasan, jaga mutu, manfaatkan digitalisasi untuk pemasaran. Saya yakin, dengan modal yang cukup dan semangat pantang menyerah, UMKM Dairi bisa naik kelas dan bersaing dipasar yang lebih luas, bahkan sampai keluar daerah," ucapnya.

Dalam audiensi tersebut, pihak Bea Cukai diwakili oleh Humas Imron dan Eliezer Tarigan. Sementara dari DPP BARA HATI Indonesia hadir langsung Ketua Umum Rikkot Damanik, Sekretaris Umum Hunter D. Samosir, Bendahara Umum Ricardo Lumbanraja, Advokat Erni Juniria Harefa SH MH, Ruth Angelia Gusar SH, Pondang Hasibuan SH MH, Bidang Media dan Publikasi Sam Hadi Purba, serta Bidang Organisasi Bobby Sihite.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Bea Cukai mengakui keterbatasan personel menjadi salah satu hambatan utama dalam pengawasan. Disebutkan bahwa jumlah personel aktif hanya sekitar 85 orang untuk mengawasi 7 wilayah kerja, meliputi Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.

Selain itu, pihak Bea Cukai juga mengaku minimnya informasi dari lapangan menjadi salah satu faktor lemahnya pengungkapan peredaran barang ilegal.

Namun pernyataan tersebut justru mendapat sorotan keras dari DPP BARA HATI Indonesia. Dalam audiensi, BARA HATI menilai lemahnya pengawasan tidak dapat terus dijadikan alasan di tengah maraknya peredaran rokok ilegal dan miras ilegal yang masih mudah ditemukan di lapangan.

Bahkan berdasarkan data laporan Bea Cukai tahun 2025 hingga Quartal I Tahun 2026, angka kerugian negara yang berhasil diselamatkan disebut hanya berkisar Rp1,4 miliar untuk seluruh 7 wilayah kerja. Angka tersebut dinilai sangat minim dibanding luas wilayah pengawasan dan tingginya dugaan aktivitas peredaran ilegal.

Ketua Umum DPP BARA HATI Indonesia, Rikkot Damanik, secara tegas meminta Bea Cukai menunjukkan keseriusan nyata dalam pemberantasan barang ilegal.

"Jangan sampai keterbatasan personel dijadikan alasan pembiaran. Negara dirugikan, masyarakat dirusak oleh peredaran ilegal, sementara penindakan terlihat minim. Kami ingin langkah konkret, bukan sekadar penjelasan normatif," tegas Rikkot Damanik.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tim advokat DPP BARA HATI Indonesia, yakni Pondang Hasibuan SH MH, Erni Juniria Harefa SH MH, dan Ruth Angelia Gusar SH, yang mendesak agar dalam waktu maksimal tiga minggu pasca audiensi terdapat langkah nyata, tindakan tegas, dan upaya preventif dari Bea Cukai terhadap peredaran ilegal di wilayah kerja mereka.

"Jika tidak ada tindakan nyata, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan," tegas pihak advokat dalam audiensi.

Dalam sesi diskusi, Sekretaris Umum Hunter D. Samosir juga mempertanyakan secara langsung lokasi usaha atau toko yang legal di Kota Pematangsiantar. Dalam jawaban singkat pihak Bea Cukai, disebutkan beberapa nama usaha seperti Toko Raru, Gundaling.

Sementara itu, Bendahara Umum Ricardo Lumbanraja mempertanyakan kontribusi pajak cukai dari PT STTC. Dalam penjelasan Bea Cukai disampaikan bahwa pajak cukai perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp400 miliar per tahun, meskipun masih terdapat berbagai komponen potongan pajak lainnya dari angka tersebut.

Bidang Organisasi DPP BARA HATI Indonesia, Bobby Sihite, dalam audiensi juga menegaskan kesiapan organisasinya untuk membantu pihak Bea Cukai dalam membongkar jaringan bandar ilegal apabila diperlukan.

"Kalau memang serius memberantas ilegal, kami siap membantu memberikan informasi dan mendukung pengungkapan di lapangan," tegas Bobby Sihite.

Di akhir audiensi, Bidang Media dan Publikasi DPP BARA HATI Indonesia, Sam Hadi Purba, menegaskan bahwa seluruh hasil audiensi akan disampaikan kepada publik dan insan Pers sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus dukungan nyata terhadap pemberantasan barang ilegal.

BARA HATI Indonesia menilai bahwa persoalan rokok ilegal dan miras ilegal bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi telah menyangkut penyelamatan penerimaan negara, integritas pengawasan, serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pengawasan cukai.

Laporan : Bobby sihite

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Medan Helvetia ini menjadi ajang konsolidasi penting dalam menentukan arah baru pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi.

Dalam forum tersebut, Arya Syahputra resmi dipercaya sebagai Ketua LPM Kecamatan Medan Helvetia. Penetapan ini bukan sekadar formalitas, melainkan titik awal bagi penguatan peran LPM sebagai garda terdepan dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Kehadiran berbagai unsur lintas sektoral dan undangan mencerminkan satu pesan kuat: pembangunan tidak bisa berjalan sendiri.

Dibutuhkan sinergi, transparansi, dan akuntabilitas yang nyata, bukan sekadar jargon.LPM dinilai memiliki posisi strategis dan krusial dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, kepemimpinan yang amanah dan responsif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Ketua terpilih, Arya Syahputra, menegaskan komitmennya untuk membawa LPM menjadi lebih progresif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

"Saya berharap kepengurusan ini mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen," tegas Arya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas wilayah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Arya menekankan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Ketimpangan pembangunan, kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kapasitas sosial menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar wacana.

Dengan semangat kebersamaan yang terbangun dalam musyawarah ini, LPM Kecamatan Medan Helvetia diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan yang konkret, menghadirkan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Proyek pembangunan ruko empat (4) tingkat tersebut kini menjadi sorotan serius. Pasalnya, aktivitas konstruksi tetap berjalan meski legalitas perizinan dipertanyakan, bahkan pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen.

Saat dikonfirmasi di lokasi, pemilik dan pengawas bangunan tidak berada di tempat. Seorang mandor yang ditemui bersama para pekerja mengaku tidak mengetahui status izin PBG bangunan tersebut.

"Saya tidak tahu soal izin PBG-nya, coba biar saya tanya dulu sama bapak RD," ujarnya singkat.

Tim awak media telah berupaya menggali informasi lebih lanjut.

Namun mandor kembali menegaskan dirinya hanya bertugas menjalankan pekerjaan konstruksi, bukan mengurus perizinan. Kontak pemilik bangunan berinisial 'RD' kemudian diperoleh.

Saat dikonfirmasi, ia mengklaim dokumen telah lengkap. "Pengurusan dokumen sudah lengkap, bang. Walaupun sudah SP 2 dari dinas terkait, kami juga sudah ada KRK dan dokumen pendukung lainnya," ungkapnya kepada wartawan.

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan kejanggalan. Hingga kini, dokumen resmi PBG untuk keseluruhan bangunan—terutama tambahan dua lantai—tidak dapat ditunjukkan secara valid.

Dugaan Kelalaian dan Pembiaran

Fakta di lapangan memunculkan dugaan adanya kelalaian, bahkan pembiaran, oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) serta Satpol PP Kota Medan.

Padahal, Surat Peringatan (SP) ke-2 telah diterbitkan sejak 15 April 2026, ditandatangani oleh Dicky Rahmadani, SE, MM. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa:

1. Pekerjaan harus dihentikan dalam waktu 7x24 jam.
2. Pembongkaran mandiri wajib dilakukan dalam tenggang waktu 2x24 jam.

Namun hingga kini, aktivitas pembangunan tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.

Aneh Tapi Nyata:

1. SP Dikeluarkan, Proyek Jalan Terus.
2. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah aturan hanya berlaku di atas kertas?.

Jika benar telah ada SP2, mengapa tidak ada tindakan lanjutan berupa penyegelan atau penghentian paksa?.

Mengapa bangunan justru semakin menjulang tanpa hambatan?

Kondisi ini berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mencederai prinsip keadilan bagi masyarakat yang taat aturan.

Desakan Penindakan Tegas

Publik kini menanti sikap tegas Pemerintah Kota Medan, khususnya:

1. Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan John Ester Lase.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Medan Yunus.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika pelanggaran dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pembangunan di Kota Medan.

"Jangan sampai Medan menjadi kota tanpa kendali, di mana yang melanggar justru bebas membangun, sementara yang taat aturan dipersulit."

Awak media akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan konkret dari pihak berwenang.

(Red/Tim)

Hal inilah yang dilakukan 150 personel TNI Tiga Matra dan Polri serta warga dan Pemkab yang bergabung dengan Satgas TMMD ke-128 yang sedang melaksanakan Program TMMD fisik dan non fisik di wilayah Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langat. Sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 (30 hari)

Melalui tema "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa", kegiatan lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 0203/Langkat siap mewujudkan pembangunan 20 sasaran fisik infrastruktur.

Ternyata bagi warga mendapatkan kepercayaan jadi orang tua asuh (Angkat) merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang takkan terlupakan. Selain secara langsung mendapatkan rezeki, juga mendapatkan anak dan mendapatkan pengalaman berharga bisa mengenal lebih dekat sosok tentara. Dimana tadinya rumahnya sunyi kini ramai dan selalu bersuka ria dan bercengkrama.

Seluruh prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) selama menjalankan program TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat tinggal dan menetap selama sebulan di wilayah itu.untuk lebih dekat dengan rakyat, puluhan prajurit Satgas TMMD tinggal (menginap) di rumah-rumah milik warga.

Salah satunya dirumah Ibu Siti Hajar (57) warga Dusun IV Parit 5 Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang. Dirumah ini 10 personel Satgas menginap selama 30 hari. Selain sebagai orang tua asuh personil Satgas, wanita murah senyum ini juga selalu memasak untuk kebutuhan makan anggota Satgas.

"Meski saya sekarang sibuk sekali, tapi saya sangat gembira bisa beramai-ramai dengan ibu-ibu disini memberi dukungan kepada bapak tentara yang sedang membangun kampung kami." sebutnya.

Warga yang mendapatkan kesempatan langka tersebut senang bukan kepalang. Hari-hari di rumah itu telah kedatangan tamu istimewa.Selama sebulan pemilik rumah hidup dan tinggal bersama prajurit TNI bagaikan mendapat "Keluarga Baru".

Ketika usai bekerja di lapangan lokasi TMMD, orangtua dan anak-anak bercengkerama dengan prajurit Satgas TMMD. Bahkan, saat sore tiba, prajurit sepulang dari lokasi TMMD pun menyempatkan diri membantu memasak di dapur dan berolah raga dan malamnya mengajari mengaji.

Kelihatan Prajurit Satgas pun tidak canggung-canggung membantu tuan rumah, yang ditinggali memasak sayur atau menggoreng ikan, tahu dan tempe sebagai lauk makan malam. Suasana keakraban pun nampak jelas. Semua seperti keluarga.

Anggota Satgas tak segan membantu orang tua asuh mereka memasak, menyapu, mencuci piring dan pekerjaan rumah lainnya secara bergantian untuk membangun hubungan erat sebagai saudara asuh, menciptakan keharmonisan.

Warga merasa senang, bangga, dan terbantu dengan adanya Satgas TMMD yang tinggal di rumah mereka. Personel Satgas menghormati orang tua angkat layaknya orang tua sendiri, mencerminkan cinta TNI kepada rakyat. Praktik ini berlangsung selama masa pelaksanaan TMMD dan seringkali menciptakan momen kebersamaan yang berkesan bagi kedua belah pihak.

# INI DIA 8 RUMAH WARGA ASUH #
1.Ibi Siti Hajar Warga : Dusun IV Parit 5,Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 10 orang)
2.Bapak Wahyudi Warga : Dusun IX Kelantan Dalam Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang)
3.Musini Warga :Dusun IV Parit 5 Desa Pasar Rawa
(Daya Tampung 10 orang)
4.Kasto Wahyudi Warga : Dusun X Paluh Baru Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang)
5.Rahmat Warga : Dusun III Parit 2 Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang)
6.AfifuddinWarga : Dusun III Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang)
7. Amat Warga : Dusun I Desa Pasar Rawa
(Daya Tampung 20 orang)
8.Kasirun Warga : Dusun VIII Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 10 orang)
#PROGRAM TMMD 128 KODIM 0203/LKT#
1. Pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m yang menghubungkan Dusun I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat
2. Normalisasi/pembersihan parit sepanjang 1.500 m.
3.Pembuatan jembatan panjang 6 m x 4 m
4. Bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik Ibu Rida Wahyuni Rao
5. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Miswandi
6.Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Irwansyah
7.Bedah rumah tidak layak huni milik Ibu Juraida
8. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Suzana
9. Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 1
10.Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 2
11. Pembuatan sumur bor titik 3.
12. Pembuatan sumur bor titik 4 .
13. Pembuatan sumur bor titik 5
14. Pembuatan MCK titik 5
15. Pembuatan Pos Kamling
16. Pembuatan gorong-gorong titik 1
17. Pembuatan gorong-gorong titik 2
# Sasaran Fisik Tambahan #
1. Pembuatan Platdecker titik 1
2. Pembuatan Platdecker titik 2
3. Pembuatan Platdecker titik 3
# Sasaran Non Fisik #
1.Penyuluhan Bela Negara
2.Penyuluhan Wawasan Kebangsaan
3.Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas
4.Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba
5.Penyuluhan/Sosialisasi KB Kesehatan
6.Penyuluhan Perikanan dan Peternakan :
# Sasaran Tambahan Program Unggulan Kasad #
1. Ketahanan Pangan 1 Ha
2. Paket Makanan Tambahan Penderita Stunting 100 Paket .

Hal inilah yang dilakukan 150 personel TNI Tiga Matra dan Polri serta warga dan Pemkab yang bergabung dengan Satgas TMMD ke-128 yang sedang melaksanakan Program TMMD fisik dan non fisik di wilayah Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 (30 hari).

Melalui tema "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa", kegiatan lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 0203/Langkat siap mewujudkan pembangunan 20 sasaran fisik infrastruktur.

Ternyata bagi warga mendapatkan kepercayaan jadi orang tua asuh (Angkat) merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang takkan terlupakan. Selain secara langsung mendapatkan rezeki, juga mendapatkan anak dan mendapatkan pengalaman berharga bisa mengenal lebih dekat sosok tentara. Dimana tadinya rumahnya sunyi kini ramai dan selalu bersuka ria dan bercengkrama.

Seluruh prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) selama menjalankan program TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat tinggal dan menetap selama sebulan di wilayah itu. Untuk lebih dekat dengan rakyat, puluhan prajurit Satgas TMMD tinggal (menginap) di rumah-rumah milik warga.

Salah satunya dirumah Ibu Siti Hajar (57) warga Dusun IV Parit 5 Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Dirumah ini 10 personel Satgas menginap selama 30 hari. Selain sebagai orang tua asuh personil Satgas, wanita murah senyum ini juga selalu memasak untuk kebutuhan makan anggota Satgas.

"Meski saya sekarang sibuk sekali, tapi saya sangat gembira bisa beramai-ramai dengan ibu-ibu disini memberi dukungan kepada bapak tentara yang sedang membangun kampung kami." sebutnya.

Warga yang mendapatkan kesempatan langka tersebut senang bukan kepalang. Hari-hari di rumah itu telah kedatangan tamu istimewa. Selama sebulan pemilik rumah hidup dan tinggal bersama prajurit TNI bagaikan mendapat "Keluarga Baru".

Ketika usai bekerja di lapangan lokasi TMMD, orangtua dan anak-anak bercengkerama dengan prajurit Satgas TMMD. Bahkan, saat sore tiba, prajurit sepulang dari lokasi TMMD pun menyempatkan diri membantu memasak di dapur dan berolah raga dan malamnya mengajari mengaji.

Kelihatan Prajurit Satgas pun tidak canggung-canggung membantu tuan rumah, yang ditinggali memasak sayur atau menggoreng ikan, tahu dan tempe sebagai lauk makan malam. Suasana keakraban pun nampak jelas. Semua seperti keluarga.

Anggota Satgas tak segan membantu orang tua asuh mereka memasak, menyapu, mencuci piring dan pekerjaan rumah lainnya secara bergantian untuk membangun hubungan erat sebagai saudara asuh, menciptakan keharmonisan.

Warga merasa senang, bangga, dan terbantu dengan adanya Satgas TMMD yang tinggal di rumah mereka. Personel Satgas menghormati orang tua angkat layaknya orang tua sendiri, mencerminkan cinta TNI kepada rakyat. Praktik ini berlangsung selama masa pelaksanaan TMMD dan seringkali menciptakan momen kebersamaan yang berkesan bagi kedua belah pihak.

INI DIA 8 RUMAH WARGA ASUH
Ibi Siti Hajar Warga : Dusun IV Parit 5,Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 10 orang).
Bapak Wahyudi Warga : Dusun IX Kelantan Dalam Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang).
Musini Warga :Dusun IV Parit 5 Desa Pasar Rawa
(Daya Tampung 10 orang).
Kasto Wahyudi Warga : Dusun X Paluh Baru Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang).
RahmatWarga : Dusun III Parit 2 Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang).
AfifuddinWarga : Dusun III Desa Pasar Rawa.(Daya Tampung 15 orang).
AmatWarga : Dusun I Desa Pasar Rawa.(Daya Tampung 20 orang)
Kasirun. Warga : Dusun VIII Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 10 orang)

PROGRAM TMMD 128 KODIM 0203/LANGKAT
Pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m yang menghubungkan Dusun I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat
Normalisasi/pembersihan parit sepanjang 1.500 m.
Pembuatan jembatan panjang 6 m x 4 m.
Bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik Ibu Rida Wahyuni Rao.
Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Miswandi.
Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Irwansyah.
Bedah rumah tidak layak huni milik Ibu Juraida.
Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Suzana
Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 1.
Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 2.
Pembuatan sumur bor titik 3.
Pembuatan sumur bor titik 4.
Pembuatan sumur bor titik 5.
Pembuatan MCK titik 5.
Pembuatan Pos Kamling.
Pembuatan gorong-gorong titik 1.
Pembuatan gorong-gorong titik 2.

Sasaran Fisik Tambahan
Pembuatan Platdecker titik 1.
Pembuatan Platdecker titik 2.
Pembuatan Platdecker titik 3.

Sasaran Non Fisik
Penyuluhan Bela Negara.
Penyuluhan Wawasan Kebangsaan.
Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas.
Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba.
Penyuluhan/Sosialisasi KB Kesehatan.
Penyuluhan Perikanan dan Peternakan :

Sasaran Tambahan Program Unggulan Kasad
Ketahanan Pangan 1 Ha.
Paket Makanan Tambahan Penderita Stunting 100 Paket.

Hal inilah yang dilakukan 150 personel TNI Tiga Matra dan Polri serta warga dan Pemkab yang bergabung dengan Satgas TMMD 128 yang sedang melaksanakan Program TMMD fisik dan non fisik di wilayah Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 (30 hari).

Melalui tema "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa", kegiatan lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 0203/Langkat siap mewujudkan pembangunan 20 sasaran fisik infrastruktur.

Ternyata bagi warga mendapatkan kepercayaan jadi orang tua asuh (Angkat) merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang takkan terlupakan. Selain secara langsung mendapatkan rezeki, juga mendapatkan anak dan mendapatkan pengalaman berharga bisa mengenal lebih dekat sosok tentara. Dimana tadinya rumahnya sunyi kini ramai dan selalu bersuka ria dan bercengkrama.

Seluruh prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) selama menjalankan program TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat tinggal dan menetap selama sebulan di wilayah itu. Untuk lebih dekat dengan rakyat, puluhan prajurit Satgas TMMD tinggal (Menginap) di rumah-rumah milik warga.

Salah satunya dirumah Ibu Siti Hajar (57) warga Dusun IV Parit 5 Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang. Dirumah ini 10 personel Satgas menginap selama 30 hari.

Selain sebagai orang tua asuh personil Satgas, wanita murah senyum ini juga selalu memasak untuk kebutuhan makan anggota Satgas.

"Meski saya sekarang sibuk sekali, tapi saya sangat gembira bisa beramai-ramai dengan ibu-ibu disini memberi dukungan kepada bapak tentara yang sedang membangun kampung kami." sebutnya.

Warga yang mendapatkan kesempatan langka tersebut senang bukan kepalang. Hari-hari di rumah itu telah kedatangan tamu istimewa. Selama sebulan pemilik rumah hidup dan tinggal bersama prajurit TNI bagaikan mendapat "Keluarga Baru".

Ketika usai bekerja di lapangan lokasi TMMD, orangtua dan anak-anak bercengkerama dengan prajurit Satgas TMMD. Bahkan, saat sore tiba, prajurit sepulang dari lokasi TMMD pun menyempatkan diri membantu memasak di dapur dan berolah raga dan malamnya mengajari mengaji.

Kelihatan Prajurit Satgas pun tidak canggung-canggung membantu tuan rumah, yang ditinggali memasak sayur atau menggoreng ikan, tahu dan tempe sebagai lauk makan malam. Suasana keakraban pun nampak jelas, Semua seperti keluarga.

Anggota Satgas tak segan membantu orang tua asuh mereka memasak, menyapu, mencuci piring dan pekerjaan rumah lainnya secara bergantian untuk membangun hubungan erat sebagai saudara asuh, menciptakan keharmonisan.

Warga merasa senang, bangga, dan terbantu dengan adanya Satgas TMMD yang tinggal di rumah mereka. Personel Satgas menghormati orang tua angkat layaknya orang tua sendiri, mencerminkan cinta TNI kepada rakyat. Praktik ini berlangsung selama masa pelaksanaan TMMD dan seringkali menciptakan momen kebersamaan yang berkesan bagi kedua belah pihak.

INI DIA 8 RUMAH WARGA ASUH

1. Ibi Siti Hajar Warga : Dusun IV Parit 5,Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 10 orang).
2. Bapak Wahyudi Warga : Dusun IX Kelantan Dalam Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang).
3. Musini Warga :Dusun IV Parit 5 Desa Pasar Rawa
   (Daya Tampung 10 orang).
4. Kasto Wahyudi Warga : Dusun X Paluh Baru Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang).
5. RahmatWarga : Dusun III Parit 2 Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 15 orang).
6. AfifuddinWarga : Dusun III Desa Pasar Rawa.(Daya Tampung 15 orang).
7. AmatWarga : Dusun I Desa Pasar Rawa.(Daya Tampung 20 orang)
8. Kasirun. Warga : Dusun VIII Desa Pasar Rawa (Daya Tampung 10 orang)

PROGRAM TMMD 128 KODIM 0203/LANGKAT

1. Pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m yang menghubungkan Dusun I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat
2. Normalisasi/pembersihan parit sepanjang 1.500 m.
3. Pembuatan jembatan panjang 6 m x 4 m.
4. Bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik Ibu Rida Wahyuni Rao.
5. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Miswandi.
6. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Irwansyah.
7. Bedah rumah tidak layak huni milik Ibu Juraida.
8. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Suzana
9. Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 1.
10. Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 2.
11. Pembuatan sumur bor titik 3.
12. Pembuatan sumur bor titik 4.
13. Pembuatan sumur bor titik 5.
14. Pembuatan MCK titik 5.
15. Pembuatan Pos Kamling.
16. Pembuatan gorong-gorong titik 1.
17. Pembuatan gorong-gorong titik 2.

Sasaran Fisik Tambahan

1. Pembuatan Platdecker titik 1.
2. Pembuatan Platdecker titik 2.
3. Pembuatan Platdecker titik 3.

Sasaran Non Fisik

1. Penyuluhan Bela Negara.
2. Penyuluhan Wawasan Kebangsaan.
3. Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas.
4. Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba.
5. Penyuluhan/Sosialisasi KB Kesehatan.
6. Penyuluhan Perikanan dan Peternakan :

Sasaran Tambahan Program Unggulan Kasad

1. Ketahanan Pangan 1 Ha.
2. Paket Makanan Tambahan Penderita Stunting 100 Paket.

Pemandangan ini menandai peralihan penting dalam program TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat. Setelah sumur bor berhasil, kini pekerjaan masuk fase krusial—memastikan air tidak hanya ada, tapi benar-benar bisa digunakan.

Tak ada lagi suara mesin bor yang memecah tanah. Yang tersisa adalah kerja presisi memasang tandon, menyambung pipa, dan menyiapkan bak penampungan agar air bisa dialirkan ke warga.

Sejumlah personel Satgas bersama masyarakat tampak terlibat langsung. Ada yang memegang rangka, ada yang mengarahkan pemasangan, ada pula yang naik ke atas untuk memastikan instalasi tepat. Gotong royong terlihat nyata—tanpa sekat antara seragam dan warga.

Tandon ini bukan sekadar wadah. Ia menjadi pusat distribusi—penentu apakah air dari dalam tanah benar-benar sampai ke kehidupan sehari-hari warga.

Selama ini, akses air bersih di Pasar Rawa kerap menjadi persoalan, terutama saat musim kemarau. Kini, dengan berdirinya tandon dan sistem penampungan yang mulai terpasang, jarak antara sumber air dan kebutuhan warga semakin dekat.

Jika semua berjalan sesuai rencana, air bersih segera mengalir. Bukan lagi diharapkan, tapi digunakan.

Di titik ini, pembangunan tak lagi soal menggali atau membangun, tapi memastikan manfaat benar-benar terasa. Dan di bawah tandon yang kini berdiri, harapan itu perlahan mulai ditampung—siap dialirkan ke setiap rumah.