Kegiatan masih dalam lingkungan lokasi TMMD 128 di Desa Pasar Rawa tersebut dilakukan oleh tiga prajurit Yonif TP 907/Shahdan yakni Serda Muhammad Avi Sabilillah, Prada Muhammad Haikal Al Buchori Harahap, dan Prada Tri Wanda Syahputra.

Pada kesempatan tersebut Serda Muhammad Avi mengatakan bahwa latihan PBB yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk membina siswa-siswi SD agar terampil dalam melaksanakan kegiatan baris berbaris. Karena lanjutnya PBB adalah suatu keterampilan yang penting dalam pembentukan kepribadian dan kedisiplinan.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan teori mengenai PBB, diikuti dengan sesi praktik langsung yang mencakup berbagai materi, seperti gerakan ditempat, gerakan terbatas, dan gerakan berpindah tempat.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa-siswi memahami dan mampu melaksanakan tehnik PBB dengan baik.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, siswa-siswi SD tidak hanya mendapatkan pengalaman baru dalam hal PBB, tetapi juga mampu mengembangkan jiwa disiplin dan tanggung jawab terhadap setiap tugas dan kegiatan, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain itu, kami ingin mereka juga tumbuh dengan rasa cinta dan rasa tanggung jawab terhadap Tanah Air.

"Kegiatan latihan PBB ini tidak hanya sekadar mengenalkan tehnik PBB kepada siswa-siswi SD sejak dini, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pendidikan karakter di kalangan generasi muda," tegasnya.

Kegiatan latihan PBB ini juga diharapkan dapat menjadi momentum positif bagi siswa-siswi untuk lebih menghargai kerja keras, disiplin, dan semangat kebersamaan dalam menjalani proses belajar mengajar," tandasnya.**

Wakil Bupati Dairi dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh jemaah calon haji selamat menjalankan rukun islam yang ke lima. Wakil Bupati Wahyu Sagala berpesan kepada jemaah untuk menjaga fisik dan kesehatan selama berada di tanah suci Makkah.

"Niat tulus harus kita jalankan selama melaksanakan ibadah, sehingga rukun yang ada dan di jalankan selama ibadah haji bisa sempurna. Tetap saling tolong menolong, ikuti arahan dari para petugas yang ada selama melaksanakan ibadah. Bapak Bupati Dairi menitipkan salam kepada bapak ibu jemaah. Mari mendoakan kabupaten yang kita cintai ini selama di sana, kami doakan juga para jemaah calon haji bisa melaksanakan rukun ke lima itu dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat menjalankan ibadah rukun Islam yang ke lima," ujar Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala.

Turut hadir memberangkatkan jemaah calon haji yakni Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Iwan Berutu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Dairi Muhammad Sanif, Ketua MUI Dairi Wahlin Munthe.

Kunjungan tersebut menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini mengeluhkan akses jalan yang kian memprihatinkan dan menghambat aktivitas sehari-hari. Dihadapan warga, Bupati menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi dan kini sudah ditampung dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk segera ditindaklanjuti.

"Perbaikan jalan ini sudah masuk dalam perencanaan dan akan segera direalisasikan. Tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran," ujar Vickner Sinaga.

Kunjungan tersebut turut didampingi Camat Gunung Sitember, Sion Sembiring. Suasana kebersamaan tampak kental saat kegiatan diwarnai aksi gotong-royong antara pemerintah dan warga setempat.

Bupati bersama warga turun langsung memperbaiki saluran drainase di sekitar jalan yang rusak. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Melalui kunjungan ini, diharapkan perbaikan jalan di Dusun Parimbalang dapat segera terealisasi, sehingga akses transportasi warga kembali lancar dan roda perekonomian desa dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Budi Cahyanto kepada para wartawan di Medan, kemarin, hal ini menjadi bukti keberhasilan swasembada pangan di Indonesia.

"Stok beras di gudang BULOG di seluruh wilayah Indonesia saat ini memang betul mencapai 5 juta ton, dan untuk wilayah Sumatera Utara sebesar 63.000 ton. Dan ini juga merupakan stok beras tertinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka" tegas Budi.

Stok beras yang sedemikian tinggi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang mendukung tercapainya swasembada pangan. Hal ini juga merupakan pencapaian lanjutan dari periode tahun lalu.

Dengan cadangan yang kuat, BULOG tidak hanya berperan sebagai stabilisator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam ekosistem pangan nasional.

Stok ini menjadi instrumen strategis dalam meredam gejolak harga, mengantisipasi kondisi darurat, serta mendukung program-program pemerintah terkait bantuan pangan.

Gabah hasil serapan ini kemudian di olah menjadi beras untuk dipergunakan sepenuhnya sesuai penugasan dari pemerintah dalam program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, program bantuan pangan (Banpang) dan juga untuk bantuan bencana alam.

"Kami juga terus optimis pencapaian serapan di Sumut akan meningkat dibanding tahun lalu Gudang Bulog juga saat ini telah penuh, bahkan di Medan, Pematang Siantar, Asahan dan Kabupaten lainnya saat ini kami menyewa gudang" ujar Budi.

Sampai dengan saat ini, pihaknya telah menyerap 20.820 ton gabah dari petani, atau meningkat 15 persen dari pencapain tahun lalu dalam periode yang sama sebanyak 18.120 ton gabah dari petani.

Lebih dari itu, capaian ini menjadi energi baru bagi seluruh insan Bulog untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat peran strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Semangat kolaborasi dengan petani, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus dijaga dan ditingkatkan.

Dalam aksi tersebut, massa GMPH menyampaikan kekecewaannya karena Ketua Baznas Sumut tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Pihak Baznas hanya diwakili oleh Wakil Ketua I untuk menerima aspirasi mahasiswa.

Koordinator aksi GMPH (oloan harahap) menyatakan bahwa pembelian mobil tersebut dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat. Menurut mereka, sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin, Baznas seharusnya lebih mengutamakan kepentingan umat yang masih banyak hidup dalam kondisi sulit.

"Di saat masyarakat masih banyak yang kesulitan ekonomi bahkan kelaparan, sangat disayangkan jika pimpinan Baznas justru melakukan pembelian mobil mewah. Ini bertolak belakang dengan prinsip dasar pengelolaan zakat," ujar perwakilan GMPH dalam orasinya.

GMPH juga secara tegas meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Baznas Sumut terkait dugaan tersebut. Selain itu, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan mobil yang dimaksud.

Hingga berakhirnya aksi, GMPH menilai belum ada kejelasan atau titik terang dari pihak Baznas Sumut terkait tuntutan yang disampaikan. Oleh karena itu, mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan (jilid II) dalam waktu dekat dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada transparansi dan tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.

GMPH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Oloan harahap.

Dikatakan tgk muchtar, pemuda harus selalu meningkatkan kapasitas diri di bidang pengetahuan, yang tentunya juga harus dibarengi dengan pengetahuan agama. Sebab, era globalisasi beragam arus informasi tumbuh begitu cepat, yang berpengaruh terhadap pengetahuan juga nilai-nilai kehidupan.

Sekarang ini, godaan kehidupan sangat luar biasa. Baik bagi kita orangtua usia lanjut, terlebih untuk anak-anak muda. "Kasus narkoba kita tahu ini luar biasa perkembangannya, pergaulan bebas, tak mampu hanya aparat bertindak atau orangtua saja yang menasihati anaknya. Tapi semua harus kembali kepada diri kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana takwa kita kepada Allah, sehingga takut dengan apa yang kita lakukan, karena kita tahu semua yang kita lakukan akan dimintai pertangungjawaban kelak," terangnya.

Tgk Muchtar Andhika mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai orang tua, tokoh agama, hingga aparatur desa, untuk turut berperan aktif dalam mendorong pemuda meramaikan masjid, khususnya pada waktu subuh.

"Jika pemuda kita dekat dengan masjid, maka lingkungan akan lebih aman, damai, dan terhindar dari berbagai tindakan negatif," tambahnya.

Ia berharap, ajakan ini dapat menjadi gerakan bersama, sehingga tercipta generasi muda yang tidak hanya cerda secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Namun akibat tidak terdapat pembatasan jumlah periode jabatan, kondisi ini menciptakan ruang terbuka bagi individu yang sama untuk menduduki kursi legislatif secara terus menerus tanpa batas waktu. Data empiris ini menunjukkan bahwa sejumlah oknum anggota legislatif di Indonesia mampu menjabat lebih dari 20 hingga 30 tahun dan dalam praktiknya mereka tidak hanya berfungsi sebagai wakil rakyat tetapi juga menjadi elite politik permanen yang mengendalikan proses legislasi, anggaran, hingga pengawasan. Kondisi ini berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai legislative entrenchment yakni situasi di mana kekuasaan legislatif mengeras dan sulit ditembus oleh aktor baru.

Kekuasaan eksekutif saja dibatasi secara tegas termasuk bagi Presiden yang merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan maupun Wakil Presiden yang jelas diatur pada Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Ketentuan ini secara limitatif membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya maksimal dua periode, sebagai bentuk pengamanan konstitusional terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Termasuk bagi kepala daerah pengaturan pembatasan masa jabatan kepala daerah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015). Dalam Pasal 162 ayat (1) disebutkan: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kekuasaan eksekutif saja dilakukan pembatasan, kenapa tidak dilakukan hal yang sama kepada kekuasaan legislatif agar tidak terjadi kekuasaan yang mengakar didalam tubuh parlemen. Bahkan analisa lapangan menunjukkan bahwa dominasi petahana dalam kontestasi pemilu legislatif di Indonesia menciptakan ketimpangan kompetisi politik. Legislatif yang lebih dari empat periode pastinya memiliki keunggulan struktural berupa akses sumber daya, jaringan kekuasaan dan tingkat popularitas yang tinggi sehingga mempersempit peluang calon alternatif meski memiliki kemampuan sebagai calon legislatif potensial yang jauh lebih berkompeten diatas petahana.

Kondisi ini berdampak pada terbentuknya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu tanpa adanya pembaruan gagasan dan representasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya stagnasi regenerasi politik serta menguatnya dominasi elite politik yang menguasai akses pencalonan dan distribusi kekuasaan dalam partai maupun parlemen.

Akibatnya ruang partisipasi politik bagi generasi muda dan kelompok non-elit menjadi semakin sempit. Dalam konteks tersebut, DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dibiarkan bergerak menuju oligarki tertutup ditubuh parlemen. Proses politik yang sehat seharusnya mensyaratkan adanya regenerasi, distribusi kekuasaan yang objektif serta pembatasan terhadap kekuasaan politik oknum tertentu yang terlalu lama bercokol diparlemen tanpa adanya efektivitas yang berdampak signifikan dalam tugas kenegaraannya.

Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori sirkulasi elit dari Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto membagi masyarakat menjadigoverning elite(elite yang memerintah) dannon-governing elite(elite yang tidak memerintah), perputaran atau sirkulasi elit terjadi ketika kelompok elit yang memerintah mengalami kemunduran (menjadi lemah atau korup) dan digantikan oleh kelompok elite lain darinon-governing elite serta digambarkan perputaran ini sebagai pertarungan antara tipe elitsinga(yang kuat dan idealis) danrubah(yang licik, inventif, dan manipulatif).

Begitu juga teori Trias Politica Montesquieu yang juga mengatakan bahwasanya keseimbangan kekuasaan hanya dapat berjalan optimal apabila setiap cabang kekuasaan memiliki mekanisme pembatasan yang proporsional. Pembatasan dua periode pada eksekutif bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, korupsi politik, dan penyalahgunaan wewenang.

2Namun tanpa pembatasan pada legislatif justru terjadi pergeseran potensi dominasi kekuasaan keparlemen, khususnya melalui aktor-aktor politik yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dalam perspektif teori demokrasi dan konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen fundamental untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan (abuse of power) serta menjamin adanya checks and balances.

Bahkan dalam kajian hukum tata negara ketiadaan pembatasan periodisasi legislatif dinilai dapat menyebabkan kemacetan sirkulasi kekuasaan dan menghambat prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Beberapa contoh negara yang telah menetapkan pembatasan seperti dibeberapa negara Amerika Latin. Meksiko merupakan salah satu negara yang mengalami transformasi signifikan dalam sistem pembatasan legislatif. Secara historis, konstitusi Meksiko melarang pemilihan kembali langsung (no immediate re-election) bagi anggota legislatif sebagai upaya mencegah konsentrasi kekuasaan pasca-revolusi. Namun melalui reformasi politik tahun 2014, sistem ini diubah dengan tetap menjaga prinsip pembatasan yaitu anggota Dewan Deputi dibatasi maksimal empat periode dan anggota Senat maksimal dua periode secara berturut-turut.

Indikator keberhasilan yang dapat diamati adalah tetap mencegah dominasi kekuasaan jangka panjang oleh individu tertentu melalui batas maksimal masa jabatan. Ekuador menerapkan pembatasan yang lebih tegas melalui konstitusi yang membatasi pejabat publik termasuk legislatif untuk menjabat maksimal dua periode berturut-turut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi kelembagaan untuk mencegah personalisasi kekuasaan dalam sistem politik yang sebelumnya rentan terhadap instabilitas. Dengan adanya batas dua periode, sistem politik Ekuador mendorong sirkulasi elite secara lebih teratur serta membuka ruang bagi aktor politik baru.

Indikator keberhasilannya terlihat pada meningkatnya pergantian anggota parlemen yang relatif lebih tinggi dibanding sistem tanpa batas, serta berkurangnya dominasi elite lama dalam jangka panjang. Hal ini memperkuat kompetisi politik dan mengurangi potensi oligarki dalam lembaga legislatif.

Oleh karena itu atas pertanggungjawaban moral sebagai gerakan intelektual, DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak MPR untuk melakukan Amandemen Konstitusi ke-V hanya untuk membatasi masa jabatan minimal empat periode berturut-turut ataupun tidak berturut-turut bagi anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI maupun seseorang yang menduduki ketiga lembaga tersebut secara bergantian.
2. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir progresif bahwa pembatasan masa jabatan legislatif merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
3. DPR segera lalukan Revisi UU MD3 yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota empat periode berturut-turut ataupun tidak berturut-turut .
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal agenda reformasi politik guna menghadapi oligarki dalam lembaga legislatif.

Seperti apa yang disampaikan Bung Karno "Bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".

Pidato ini dapat kita ilhami bersama bahwa setiap kekuasaan apapun harus ada batasannya, yang abadi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama serta Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta langit juga bumi segala isinya bukan beberapa oknum diparlemen yang mukanya itu-itu aja selama puluhan tahun.

Kegiatan tersebut dipimpin Kakor Sabhara Baharkam Polri, Irjenpol Mulia Hasudungan Ritonga, berlangsung di Warkop Apin, menjadi titik kumpul (shelter) komunitas ojol di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Mulia Hasudungan Ritonga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan komunitas ojol yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan komunitas ojol, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara aparat kepolisian dengan warga. Menurutnya, interaksi langsung seperti dalam kegiatan "Ngopi Kamtibmas" menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pula edukasi hukum terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Irjen Pol. Mulia mengingatkan bahwa aspek kepemilikan menjadi salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerat kasus hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif yang berlangsung terbuka. Sejumlah warga dan pengemudi ojol menyampaikan pengalaman di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi terkait keamanan serta harapan terhadap peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Kakor Sabhara Baharkam Polri menyerahkan bantuan berupa 40 paket sembako kepada komunitas ojol serta 1 unit televisi untuk mendukung fasilitas di shelter ojol. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Baharkam Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi sitkamling sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan. Program "Ngopi Kamtibmas" diharapkan dapat terus berlanjut sebagai wadah komunikasi yang efektif antara aparat dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang solid antara Polri, warga, dan komunitas ojol, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Medan, khususnya Kecamatan Medan Petisah, tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan lintas sektoral membangun wilayah pedesaan yang di gelar di Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara,untuk pekerjaan pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 meter x 4 meter yang menghubungkan Dusun I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat hasilnya telah kelihatan.

Pekerjaan pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi dan distribusi hasil pertanian.

"Dengan infrastruktur yang baik, biaya angkut hasil bumi akan turun, produktivitas petani meningkat, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara signifikan melalui peningkatan mobilitas warga," tegas Pasiter Kodim 0203/Langkat Kapten Inf Supriadi, Kamis 23 April 2026.

Sebagaimana diketahui bahwa Satgas TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat secara intensif meningkatkan infrastruktur jalan desa melalui pengerasan ,dan pelebaran jalan ."Kegiatan ini bertujuan mempercepat akses antardesa, meningkatkan perekonomian warga, dan mempermudah mobilisasi maupun hasil pertanian, yang dikerjakan bersama masyarakat secara gotong royong," terang Pasiter.

Dalam kegiatan ini Satgas bekerjasama dengan warga dibantu alat berat untuk mempercepat pengerjaan jalan antar dusun di Desa Pasar Rawa. "Terlihat dalam pekerjaan pelebaran jalan menunjukkan semangat kemanunggalan TNI-Rakyat untuk menuntaskan sasaran fisik tepat waktu,dan kegiatan utama program TMMD 128 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah mobilisasi warga pedesaan," tandasnya.

Pendim Langkat

Tersangkanya seorang pria merupakan warga setempat berinisial HU (47) dari tangannya disita Paket Sabu Siap Edar. Hal itu dibenarkan Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP dalam keterangan yang diterima melalui aplikasi Whatsapp Jumat (24/4/26).

Mulanya kata kasat, petugas dapat laporan warga tersangka sering edarkan sabu di pinggiran Rel Kereta Api kawasan Jalan Gaharu.

"Laporan warga ini yang kembali mengaktif Siskamling dalam program Kentongan Kamtibmas Polrestabes Medan," ucapnya.

Laporan Warga Direspon Cepat

Laporan warga terus direspon cepat, dan petugas melakukan penyelidikan dan penelusuran ke lokasi yang sudah ditargetkan.

Tanpa menunggu waktu lama, tersangka disergap lagi menunggu calon pembeli yang datang di seputaran bantaran rel Kereta Api.

Periksa punya periksa, dari tangan tersangka petugas menyita dua paket sabu siap edar, dan uang ratusan ribu rupiah diduga uang hasil penjualan narkoba.

"Penangkapan pelaku tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kita. Tersangka ini sehari-harinya berprofesi sebagai juru parkir, namun di jam – jam tertentu tersangka nyambi jual sabu," tuturnya.

Tersangka Residivis Kasus Narkoba

Diterangkan Rafli, tersangka merupakan residivis dalam kasus narkoba, karena pernah dipenjara selama 5 tahun.
Usai bebas, tersangka kembali jual sabu dengan alasan desakan ekonomi.

"Dia (tersangka) ini residivis, setelah bebas kembali jual narkoba. Kasusnya Masih kita kembangkan, dan kami sudah kantongi identitas pemasok narkoba ke dia (tersangka)," beber Rafli.

Ditandaskan Kasat, jajarannya komit dan sesuai arahan Bapak Kapolrestabes Medan, tidak akan pernah tinggal diam untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Dijelaskan Rafli bahwa kawasan Gaharu termasuk bagian program Kentongan Kamtibmas Polrestabes Medan yang menghidupkan kembali peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Apel pagi pemberian pengarahan terkait Program pekerjaan TMMD 126 tersebut menekankan pentingnya menjaga kekompakan, semangat, serta keikhlasan dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Program TMMD bukan hanya sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga wujud pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan sentuhan pembangunan dan kebersamaan," sebutnya.

Suasana apel berlangsung khidmat saat doa bersama dipanjatkan, memohon kelancaran, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap tahapan pekerjaan. Para anggota Satgas terlihat penuh energi dan siap melanjutkan berbagai sasaran fisik yang telah direncanakan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perbaikan fasilitas umum di wilayah tersebut.

Dengan semangat anggota TMMD Ke-128 berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan antara TNI dan warga setempat pun terus terjalin erat, menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program ini.

"Saya ingatkan utamakan faktor keselamatan kerja,tetap jaga kesehatan,jaga kekompakan dan jangan lupa berdoa serta beribadah menurut agama masing-masing agar pekerjaan TMMD mendapat hasil yang bagus dan lancar," pesannya.

Usai apel pagi dan pembagian tugas personel Satgas Tiga Matra dari Yonzipur 1/DD, Yonif TP 907, Yonif 8 Marinir, Lanud Soewondo, Kodim 0203/Lkt dan Polri melanjutkan pekerjaan fisik.

Pendim Langkat

Langkah ekspansi ini menjadi sinyal kuat ambisi Ajaib Group untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama platform investasi digital di kawasan ASEAN. Chairman Ajaib Group, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa pembukaan kantor di Bangkok merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam mengembangkan ekosistem bisnis hingga ke tingkat global.

"Ekspansi ke luar negeri ini adalah langkah konkret kami untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing di kawasan Asia. Kami melihat potensi besar, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun adopsi teknologi digital," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan, kehadiran Ajaib Group di Thailand diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi strategis sekaligus mendorong inovasi dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Dengan jaringan yang lebih luas, perusahaan optimistis mampu menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi kebutuhan pasar regional.

Sementara itu, CEO Ajaib Group, Anderson Sumarli, menilai Thailand sebagai salah satu pasar yang menjanjikan dengan tingkat adopsi digital yang tinggi. Menurutnya, ekspansi ini bukan sekadar memperluas jangkauan, tetapi juga upaya membangun ekosistem investasi digital yang kuat dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

"Kami tidak hanya berekspansi, tetapi juga beradaptasi dengan karakteristik pasar lokal. Fokus kami adalah menghadirkan pengalaman investasi yang mudah, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan investor di setiap negara," jelasnya.

Sebagai perusahaan fintech investasi yang telah menyandang status unicorn di kawasan Asia Tenggara, Ajaib Group mencatat pertumbuhan pesat di Indonesia, khususnya dari kalangan investor ritel dan generasi muda.

Dengan basis pengguna domestik yang solid, ekspansi ke Thailand menjadi pijakan strategis untuk memperluas penetrasi pasar sekaligus memperkuat posisi sebagai platform investasi digital terkemuka di kawasan.