Bupati Vickner turut didampingi Kepala Dinas KesehatanDairi dr. Henry Manik, Dirut RSUD Sidikalang dr. Benny Purba, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Imelda Purba.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Vickner menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat sistem kesehatan di Dairi. Fokus utama adalah revitalisasi dan pengembangan RSUD Sidikalang, termasuk peningkatan sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.

Selain RSUD, Pemkab Dairi juga mengusulkan revitalisasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di seluruh kecamatan. Hal ini dinilai penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas hingga ke tingkat dasar, terutama di daerah terpencil.

"Kita berharap dukungan Kementerian Kesehatan dapat mempercepat penguatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di Dairi, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Kita doakan permohonan kita ini bisa terealisasi di 2027 atau maksimal 2028," kata Bupati Vickner.

Menanggapi usulan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan respon positif. Ia menyebut proposal Pemkab Dairi akan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan.

"Berdoalah supaya usulan ini bisa kita realisasikan tahun 2027, jika tidak, pasti di 2028," kata Menkes Budi dalam pertemuan tersebut.

Menkes juga menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan. Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan agar Puskesmas tidak hanya fokus pada kuratif atau pengobatan, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan promotif secara maksimal.

Selain itu, Kemenkes mendorong peningkatan dan perluasan cakupan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) agar semakin banyak masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Dengan langkah ini, Pemkab Dairi berharap penguatan sistem kesehatan dapat tercapai secara menyeluruh, mulai dari layanan rujukan di RSUD Sidikalang hingga layanan dasar di Puskesmas dan Pustu di desa-desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Edy alias Sembiring bukan nama baru dalam dunia hitam perjudian. Ia santer disebut-sebut sebagai mantan pengelola lokasi perjudian serupa yang sebelumnya sempat beroperasi di wilayah Kutalimbaru.

​Kini, dengan modus operandi yang mirip, aktivitas tersebut diduga berpindah ke area lahan garapan atau eks-perkebunan di Desa Telaga Sari. Praktik ini dinilai telah memicu pelanggaran hukum berlapis, mulai dari tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP hingga dugaan alih fungsi serta pemakaian lahan tanpa izin yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

​Konfirmasi Media Diabaikan, Kapolsek Sunggal Pilih Blokir Kontak

​Merespons keresahan warga Desa Telaga Sari atas maraknya aktivitas ilegal tersebut, tim redaksi berupaya melakukan fungsi kontrol sosial dengan meminta konfirmasi resmi kepada jajaran penegak hukum di wilayah hukum Polrestabes Medan.

​Upaya konfirmasi secara tertulis telah dilayangkan kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen, Kasat Intelkam Kompol Lengkap Suherman Siregar, serta Kanit Pidum Satreskrim Iptu M. Hafizullah. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

​Sikap tertutup yang lebih disayangkan justru ditunjukkan oleh Kapolsek Sunggal, Kompol Mhd. Yunus Tarigan. Alih-alih memberikan klarifikasi atau berkomitmen menindak lokasi perjudian tersebut, yang bersangkutan justru memilih memblokir nomor WhatsApp redaksi.

​Tindakan tutup mata, sikap bungkam, hingga pemblokiran komunikasi oleh pejabat publik ini dinilai mencederai semangat transparansi. Sikap tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta menghalang-halangi kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

​Ujian Integritas Penegak Hukum

​Kini, sorotan tajam diarahkan kepada jajaran Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal. Publik dan warga Desa Telaga Sari mendesak aparat kepolisian untuk segera membuktikan komitmen dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat tanpa tebang pilih.

​Keberadaan lokasi perjudian yang diduga dikendalikan oleh pihak berulang kali bermasalah ini menjadi ujian nyata bagi institusi kepolisian. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan merusak keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

​Masyarakat berharap aparat kepolisian tidak lagi menutup mata dan segera mengambil tindakan tegas terukur demi menegakkan hukum dan ketenteraman di wilayah Deli Serdang. (Red/Tim)

Temuan tersebut mengungkap adanya kelemahan serius dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, target penerimaan BPHTB Pemko Medan ditetapkan sebesar Rp648,69 miliar. Namun, hingga akhir Desember 2025, realisasinya hanya mencapai Rp415,88 miliar atau 64,11% dari target. Rendahnya capaian ini diidentifikasi bersumber dari kelemahan sistemik yang membuka celah kebocoran anggaran.

​Temuan Krusial BPK RI

​Pemberian Fasilitas NPOPTKP Ganda: Ditemukan pemberian fasilitas Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara berulang kepada 322 wajib pajak—yang seharusnya hanya berlaku untuk kepemilikan pertama.

Hal ini terjadi akibat kelemahan aplikasi SIMPIDA milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang tidak mampu mendeteksi riwayat penerima fasilitas. Akibatnya, potensi penerimaan daerah berkurang hingga Rp1,288 miliar.

​Buruknya Pendataan Program PTSL: Dari total 42.650 sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diterbitkan hingga akhir 2025, baru 12.808 yang melunasi pajak.

Sebanyak 29.842 sertifikat sisanya belum terbayar dan belum tercatat secara akurat sebagai piutang daerah. Kondisi ini diperparah oleh belum tersinkronnya data Bapenda dengan Kantor Pertanahan Kota Medan, serta ketidaksesuaian data Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

​Tuntutan Resmi GMPET-SU

​Melalui Koordinator Aksi, Ricky Pratama, GMPET-SU menyampaikan empat tuntutan tegas:

1. Meminta Walikota Medan segera mengevaluasi dan mencopot jajaran pimpinan Bapenda Kota Medan atas dugaan ketidaksesuaian setoran pajak dan lemahnya tata kelola keuangan daerah.
2. ​Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Bapenda Kota Medan beserta para kepala bidang terkait pengelolaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025–2026.
3. ​Mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Bapenda Kota Medan.
4. Memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelemahan sistem aplikasi pajak yang memicu kerugian miliaran rupiah bagi keuangan negara.

​"Kehilangan pendapatan daerah dalam skala ini sangat merugikan warga Kota Medan. Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak akan membiarkan celah kerugian negara terus berlangsung," tegas Ricky.

​GMPET-SU menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan akuntabilitas serta transparansi tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Atas nama Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU)

Keputusan ini diambil setelah jajaran komunitas pengungsi Somalia melakukan konsolidasi internal serta mempertimbangkan pentingnya menjaga situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Kota Medan sebagai tuan rumah perhelatan internasional tersebut.

Perwakilan komunitas pengungsi Somalia menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih mereka kepada pemerintah Indonesia, khususnya masyarakat Kota Medan, yang selama ini telah menerima keberadaan mereka dengan baik.

"Kami menyadari pentingnya ajang internasional IMT-GT bagi Indonesia dan Kota Medan. Oleh karena itu, kami memilih untuk membatalkan rencana aksi demi memastikan suasana tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh delegasi yang hadir," ujar salah satu perwakilan pengungsi.

Mereka juga berharap Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 ini dapat berjalan sukses dan menghasilkan berbagai kerja sama strategis yang membawa dampak positif bagi kawasan regional.

Dengan pembatalan aksi ini, komunitas pengungsi Somalia mengimbau seluruh anggotanya untuk tetap menjaga ketertiban umum dan menghormati proses diplomasi internasional yang sedang berlangsung di Kota Medan. (Red/Tim)

Rapat kerja nasional yang melibatkan kementerian terkait serta jajaran pemerintah daerah se-Indonesia ini menjadi forum penting untuk menyatukan visi pusat dan daerah dalam pengelolaan aset dan tata ruang.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI mengangkat dua agenda krusial yang menjadi perhatian nasional:

a. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset BUMD. Pembahasan berfokus pada bagaimana aset daerah yang selama ini banyak yang idle atau belum termanfaatkan, bisa dioptimalkan agar menjadi sumber PAD yang signifikan. Tidak hanya soal pendataan, tapi juga pemanfaatan yang kreatif, legal, dan bernilai ekonomi.

b. Peran Pemerintah Daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Agenda kedua menyoroti sinergi lintas sektor dalam penataan aset tanah serta perlindungan lahan pertanian produktif. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah masifnya alih fungsi lahan.

Menanggapi agenda tersebut, Robot Simanullang menegaskan komitmen Bapenda Dairi untuk mendorong tata kelola aset yang lebih modern.

Menurutnya, kunci peningkatan PAD bukan hanya dari intensifikasi pajak, tetapi juga dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang adaptif, akuntabel, dan tepat guna.

"Tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib administrasi dan akuntabel adalah fondasi utama untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah. Aset yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Dairi," tegas Robot Simanullang dari ruang kerjanya.

Robot yang dikenal aktif dalam forum-forum nasional perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah ini menilai, banyak potensi aset di Dairi yang bisa dioptimalkan, mulai dari tanah, bangunan, hingga aset BUMD yang perlu didorong agar lebih produktif.

Keikutsertaan Bapenda Dairi dalam forum nasional yang digelar Komisi II DPR RI ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Khususnya dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada optimalisasi PAD berbasis potensi lokal, tanpa mengabaikan aspek perlindungan lahan dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan adanya sinergi melalui GTRA dan perlindungan LSD, Dairi yang memiliki basis pertanian yang kuat diharapkan mampu menjaga lahan produktifnya sekaligus menata aset tanah secara lebih legal dan terstruktur.

Langkah ini sejalan dengan visi Bupati Dairi Vickner Sinaga untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan sumber daya yang cerdas dan berkelanjutan.

Sebanyak sekitar 125 siswa dan guru pendamping mengikuti kegiatan Eduwisata ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut diberikan sebagai reward bagi siswa peraih peringkat 1, 2 dan 3 di setiap kelas dari seluruh tingkatan. Tahun ini, PT Inalum dipilih sebagai lokasi kunjungan untuk memberikan gambaran nyata kepada peserta mengenai budaya kerja, disiplin, keselamatan, serta aktivitas industri yang berlangsung di lapangan.

Rombongan diberangkatkan langsung oleh Kepala SMK Swasta Imelda Medan, Dr. Hendra Sahputra Batubara, S.Pd., M.Pd.T, pada Selasa pagi.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut pihak PT Inalum, termasuk Muhammad Fadly selaku Humas PT Inalum.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak perusahaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Huzaimah Ulfa, S.Pd., selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang mewakili rombongan SMK Swasta Imelda Medan.

Peserta selanjutnya mengikuti safety briefing, menyaksikan profil perusahaan, serta mendapatkan pemaparan materi mengenai lingkungan dan aktivitas dunia industri.

Tak hanya berlangsung di dalam ruangan, peserta juga diajak melihat langsung aktivitas industri melalui kunjungan lapangan ke pabrik peleburan aluminium.

Kunjungan ini menjadi salah satu bagian penting dalam Eduwisata karena siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan gambaran nyata proses kerja di lingkungan industri.

Usai kunjungan pabrik, rombongan kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi penutupan.

Penutupan ditandai dengan pertukaran cenderamata antara pihak SMK Swasta Imelda Medan dan PT Inalum. Cenderamata tersebut diserahkan dan diterima oleh Nursyahrul Ritonga, M.Pd., selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Swasta Imelda Medan.

Dari kawasan PT Inalum, perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rekreasi di Danau Tanjung Gading. Para siswa dan guru pendamping menikmati panorama alam sekaligus melepas penat setelah mengikuti rangkaian kegiatan Eduwisata.

Sore harinya, seluruh rombongan bertolak kembali menuju Medan.

Bagi SMK Swasta Imelda Medan, Eduwisata tersebut bukan sekadar perjalanan di luar sekolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman belajar kontekstual, khususnya dalam memperkenalkan dunia industri kepada siswa sekaligus memotivasi mereka agar terus meningkatkan prestasi.

Pesan yang dibawa pun sederhana: prestasi harus diapresiasi, dan apresiasi terbaik adalah pengalaman yang dapat membuka wawasan siswa terhadap masa depan mereka.

"Korporatisasi perkebunan rakyat menjadi langkah krusial dalam memperkuat posisi tawar petani kelapa sawit swadaya di tengah makin mengecilnya skala kepemilikan lahan nasional," kata Diana Chalil, Selasa (15/9/2026).

Diana menyampaikan hal itu dalam Diskusi Uji Publik bertajuk "Kemitraan Petani-Perusahaan Dalam Membangun Petani Yang Handal dan Kompetitif, Melalui Intensifikasi Lahan dan Industrialisasi".

Agenda ini diselenggarakan di Gedung Pusat Pembelajaran (Learning Center) di kompleks Kampus USU di Padang Bulan, Medan, oleh Rumah Sawit Indonesia (RSI) yang dipimpin Kacuk Sumarto.

Kata Diana Chalil, melalui tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, petani swadaya berpeluang besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar ekspor global.

Dalam paparannya bertajuk "Korporatisasi & Kemitraan Sebagai Alternatif Peningkatan Posisi Perkebunan Rakyat dalam Rantai Pasok", Prof. Diana menyoroti tantangan struktur kepemilikan lahan di Indonesia.

Berdasarkan data nasional, sebanyak 17,25 juta atau 61,3% rumah tangga usaha pertanian mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar—angka ini melonjak 21,03% dibandingkan tahun 2013.

Tantangan tersebut kian memprihatinkan lantaran jumlah petani sangat gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,1 hektar melonjak hingga 70%, yakni mencapai 7,39 juta orang.

"Fragmentasi lahan yang tinggi ini membatasi efisiensi operasional dan memperlemah bargaining position petani saat berhadapan dengan rantai pasok industri," kata Prof Diana.

Guna mengatasi persoalan efisiensi akibat minimnya kepemilikan lahan, Prof. Diana menawarkan konsep korporatisasi petani yang dibangun di atas enam pilar utama.

Dalam praktiknya, kata dia, model kemitraan inti-plasma dinilai berpotensi besar menjadi fondasi korporatisasi petani modern, dengan penyesuaian pada aspek awal kepemilikan lahan.

"Pola ini memungkinkan petani swadaya mengonsolidasikan manajemen perkebunan mereka tanpa kehilangan hak atas lahan individual," ujarnya.

Pengembangan korporasi tani dapat dimulai menggunakan pendekatan top-down khusus bagi kelompok pemula guna membangun fondasi manajerial awal.

Namun, target akhirnya adalah mentransformasikan kelembagaan tersebut menjadi pendekatan bottom-up agar terbentuk unit usaha yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Prof. Diana menambahkan, pendekatan bottom-up mensyaratkan kapasitas dasar kelembagaan yang lebih matang dibandingkan kelompok tani konvensional.

Oleh karena itu, program capacity building yang terencana dan konsisten bagi pengurus maupun anggota kelompok tani menjadi kunci utama kelancaran transisi tersebut.

Prof Diana juga menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan perusahaan perkebunan sebagai akselerator peningkatan kapasitas.

Kemitraan tidak hanya mencakup pendampingan teknis dan manajerial, tetapi juga mempermudah edukasi kelembagaan serta membuka akses finansial dan pasar yang lebih adil bagi para petani perkebunan rakyat.

"Sebab kemitraan tersebut kami nilai sebagai kunci utama membangun sumber daya manusia pertanian yang handal dan kompetitif," kata Ketua Umum RSI, Kacuk Sumarto, di Gedung Learning Center, kampus USU, Selasa (15)9/2026).

Kacuk Sumarto menyampaikan hal itu saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Diskusi Uji Publik bertajuk "Kemitraan Petani-Perusahaan Dalam Membangun Petani Yang Handal dan Kompetitif, Melalui Intensifikasi Lahan dan Industrialisasi".

Kegiatan itu diikuti banyak pihak berkompeten seperti dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Syaiful Bahri Pardede dari PT LAT Trisakti, para akademisi seperti Diana Chalil dari USU dan Ronald Naibaho dari Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS).

Ikut juga para pengurus sejumlah organisasi perusahaan sawit seperti RSI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), petinggi PT Agrinas Palma dan PalmCo, dan dari perusahaan sawit lainnya.

Tidak ketinggalan hadir juga para petani sawit plasma seperti Syarifuddin Sirait dan Sahnan Solin selaku Ketua dan Sekretaris DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia cabang Sumut, dan Gus Dalhari Harahap selaku Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumut.

Dalam pemaparannya, Kacuk Sumarto menyoroti keberadaan beleid atau regulasi terkait petani sawit yang saat ini dinilai masih serba lemah di berbagai aspek mendasar.

Kendala utama yang dihadapi petani meliputi masalah legalitas seperti izin usaha dan status lahan, kelembagaan yang belum kokoh, keterbatasan visi dan misi bisnis.

"Kemudian problem status daya dukung lahan yang mayoritas milik negara, hingga akses finansial serta dana revitalisasi yang minim," beber Kacuk Sumarto.

"Kondisi mendasar ini menuntut adanya langkah strategis mendasar agar keberadaan petani swadaya dapat terangkat posisinya secara rasional dan berkelanjutan," kata Kacuk.

Pada fase ini, pembenahan legalitas berupa penyelesaian status lahan, izin usaha, dan alas hak menjadi prioritas utama.

"Langkah ini harus beriringan dengan konsolidasi kelembagaan petani bersama pemerintah daerah dan dinas koperasi, penyiapan master plan serta roadmap bisnis," kata owner PT Paya Pinang Group ini.

"Juga formulasi pola kemitraan yang adil, pembangunan struktur organisasi, kesiapan pendanaan, studi antropologi sosial, hingga penyiapan core energy berbasis komunitas," tambah Kacuk Sumarto lagi.

Setelah pondasi awal terbentuk, kata dia, strategi dilanjutkan ke tahap Pembangunan kelembagaan dan pola bisnis kemitraan penuh.

Pada fase ini, aspek peningkatan kapasitas (capacity building) difokuskan pada penguatan soft skill, hard skill, serta personality skill para petani.

Selain penyiapan kebun baru dan sarana prasarana, dia bilang penguatan diarahkan pada penyiapan usaha integratif berbasis ekonomi sirkular, pembenahan administrasi.

Dan, kata dia lagi, membangun sistem monitoring-evaluasi (monev), penyerapan seluruh hasil panen, digitalisasi tata kelola, serta penerapan sertifikasi keberlanjutan.

Tahapan berikutnya mendorong akselerasi melalui skema pembesaran skala usaha dan korporatisasi.

Petani tidak hanya berhenti pada aktivitas hulu, melainkan diarahkan pada industri pengolahan produk konsumsi (consumer goods), perluasan pemasaran skala lokal dan regional.

Pada tingkat penguatan tertinggi, perjuangan kemitraan bermuara pada Perbesaran cakupan bisnis yang agresif menuju arah konglomerasi bisnis.

Melalui korporatisasi berkelanjutan, petani diharapkan mampu memperluas ukuran pasar dan volume bisnis secara mandiri.

Langkah ini dirancang untuk mengubah landscape kelembagaan petani dari yang sifatnya konvensional menjadi entitas ekonomi berskala besar dan berdaya saing global.

Kacuk Sumarto menegaskan bahwa end goal atau tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses kemitraan dan transformasi struktural ini adalah lahirnya koperasi korporat yang mandiri.

Bentuk kelembagaan ini memosisikan petani bukan sekadar sebagai objek atau mitra pasif, melainkan sebagai pemilik saham dan pengelola entitas korporasi berbasis koperasi yang memiliki posisi tawar berimbang di industri sawit nasional.

Lebih jauh, integrasi kemitraan, intensifikasi lahan, dan industrialisasi ini ditujukan untuk mewujudkan tiga sasaran strategis utama.

Pertama, membentuk karakter petani sawit yang handal, kompetitif, dan memiliki daya juang tinggi dalam menghadapi dinamika pasar.

Kedua, memperkuat kontribusi nyata sektor perkelapasawitan terhadap ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Ketiga, transformasi ini juga menjawab tuntutan global melalui penerapan metode pertanian regeneratif (regenerative agriculture) yang berwawasan lingkungan.

Robin meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan penindakan sesaat, tetapi membongkar hingga ke akar persoalan serta menutup secara permanen lokasi - lokasi yang terbukti menjadi tempat perjudian maupun peredaran narkoba.

Menurut Robin, keberadaan judi dan narkoba bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum. Jika dibiarkan, kedua aktivitas tersebut dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya generasi muda.

"Judi dan narkoba sangat jelas merusak generasi anak bangsa. Karena itu, saya meminta Kapolri dan Kapolda Sumut benar - benar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," kata Robin.

Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait dugaan masih adanya aktivitas perjudian serta peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Keluhan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa persoalan judi dan narkoba masih menjadi keresahan masyarakat yang membutuhkan respons serius dari aparat penegak hukum.

Robin menilai pemberantasan judi dan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku di lapangan. Aparat juga perlu menelusuri pihak - pihak yang berada di balik aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang membuat praktik ilegal itu terus berulang.

"Kalau judi dan narkoba tidak diberantas secara serius, saya khawatir generasi muda kita semakin rusak. Harapan kita tentu generasi penerus bangsa jangan sampai hancur lebur karena judi dan narkoba," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan pribadi maupun keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal tidak sampai mengorbankan masa depan anak bangsa.

"Jangan hanya karena kepentingan atau keuntungan pribadi, anak bangsa kita menjadi korban. Harapan saya kepada aparat penegak hukum, segera berantas perjudian dan peredaran narkoba di Sumatera Utara demi menyelamatkan generasi penerus bangsa," tegas Robin.

Robin berharap langkah pemberantasan dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Selain penindakan hukum, ia menilai upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan pemuda, juga penting untuk memutus mata rantai perjudian dan penyalahgunaan narkoba.

Desakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan perjudian dan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Masyarakat diharapkan berani menyampaikan informasi kepada aparat, sementara aparat penegak hukum dituntut memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemberantasan judi dan narkoba tidak berhenti pada operasi penindakan, tetapi benar-benar diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus melindungi generasi muda Sumatera Utara. (Tim Aktivis)

Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus M. Butar-butar, SH, turun langsung sebagai pembina upacara dan menyampaikan amanat di hadapan para siswa serta dewan guru.

Upacara dimulai sekitar pukul 07.30 WIB dan berlangsung khidmat. Hadir Kepala SMK Swasta Imelda Medan Dr. Hendra Sahputra Batubara, S.Pd., M.Pd.T, didampingi Nursyahrul Ritonga, M.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan serta Huzaimah Ulfa selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Kapolsek: Cinta Tanah Air Dimulai dari Belajar

Dalam amanatnya, Kompol Agus menekankan bahwa upacara bendera bukan sekadar seremoni. Menurutnya, upacara merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kecintaan terhadap negara.

"Makna upacara adalah bentuk kita mencintai negara. Cara mencintainya? Belajar yang baik dan rajin."

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat kebangsaan di kalangan pelajar harus diwujudkan melalui prestasi, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalani pendidikan.

Kenakalan Remaja Jadi Sorotan

Kapolsek Medan Timur juga menyoroti persoalan kenakalan remaja yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

Ia membagi bentuk kenakalan remaja ke dalam dua kelompok, yakni internal seperti bolos sekolah dan merokok, serta eksternal seperti balap liar, tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Kompol Agus juga mengingatkan para siswa agar tidak sembarangan menggunakan media sosial.

Menurutnya, perkembangan media sosial dapat dimanfaatkan untuk hal positif, namun juga berpotensi memperluas interaksi kelompok yang mengarah pada perilaku negatif.

"Kenakalan remaja sekarang meningkat karena medsos. Geng motor bisa saling berinteraksi. Hati-hati!"

Ia turut mengingatkan konsekuensi hukum bagi pelajar yang kedapatan membawa atau menggunakan senjata tajam dalam konteks tindak pidana.

Kapolsek juga mengingatkan bahwa persoalan hukum dapat berdampak terhadap masa depan, termasuk ketika seseorang membutuhkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk kepentingan tertentu seperti melamar pekerjaan, sesuai dengan ketentuan dan riwayat hukum yang tercatat.

Narkoba, Tawuran dan Balap Liar: Jangan Rusak Masa Depan

Di hadapan para siswa, Kompol Agus meminta agar generasi muda tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif.

Ia mendorong para pelajar untuk meningkatkan prestasi, memilih pergaulan yang sehat dan menjauhi narkoba.

"Tingkatkan prestasi. Hindari lingkungan negatif. Jauhi narkoba karena akan merusak masa depan."

Tidak hanya soal pergaulan, Kapolsek juga mengingatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Para siswa diminta menggunakan helm, menaati aturan lalu lintas serta tidak melakukan pelanggaran seperti berboncengan tiga.

HP untuk Belajar, Bukan Judi Online

Pesan lainnya menyasar penggunaan telepon seluler di kalangan pelajar.

Kompol Agus mengingatkan agar teknologi digunakan untuk menunjang proses belajar, bukan untuk aktivitas yang dapat merusak masa depan.

Ia secara tegas mengingatkan siswa agar tidak terlibat judi online, menghindari kebiasaan begadang dan menggunakan waktu secara produktif.

"Gunakan HP untuk belajar. Jangan judi online. Jangan begadang."

Di akhir amanatnya, Kompol Agus menegaskan bahwa para pelajar merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa.

"Negara menginginkan generasi maju. Kalianlah pengganti kami ke depannya. Banggakan keluarga kalian!"

Polisi Masuk Sekolah, Edukasi Jadi Benteng Pencegahan

Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan langsung antara kepolisian dan dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja sejak dini.

Bagi para siswa, kehadiran Kapolsek Medan Timur sebagai pembina upacara bukan hanya memberikan pesan kedisiplinan, tetapi juga membuka pemahaman mengenai konsekuensi sosial dan hukum dari berbagai tindakan yang dapat mengganggu masa depan mereka.

Upacara bendera berlangsung lancar dan tertib. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara jajaran kepolisian, pihak sekolah, dewan guru dan para siswa.

Pesan yang dibawa dari lapangan upacara pagi itu sederhana, tetapi tegas: jangan biarkan pergaulan, media sosial, narkoba, tawuran, balap liar maupun judi online mencuri masa depan generasi muda.

Pergantian kepemimpinan di pos strategis fiskal negara ini menarik perhatian publik dan pelaku pasar, mengingat rekam jejak Suahasil yang telah lama berkecimpung di dunia birokrasi keuangan nasional.

​Perjalanan Karier dan Pengalaman Birokrasi

​Suahasil Nazara bukanlah figur baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menduduki kursi orang nomor satu di Kemenkeu, ia telah lama mendampingi roda kebijakan fiskal Indonesia, termasuk menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

​Selain berkarier di birokrasi pemerintahan, Suahasil memiliki latar belakang akademisi yang kuat. Ia merupakan guru besar atau profesor di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang telah mengajar sejak tahun 1999.

Pengalamannya di bidang perumusan kebijakan publik juga terbukti saat ia menjabat sebagai Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat TNP2K Kantor Wakil Presiden RI (2010–2015) serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN).

Latar Belakang Pendidikan

Dari sisi akademis, Suahasil memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang mumpuni di bidang ekonomi:

​Sarjana Ekonomi (S.E.): Universitas Indonesia.

Master of Science (M.Sc.): Cornell University, Amerika Serikat (1997).

​Doctor of Philosophy (Ph.D.): University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (2003).

Komitmen Menjaga Kesehatan APBN

​Usai pelantikannya, Suahasil menegaskan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, kredibel, serta mampu menjadi instrumen yang tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik.

Kehadirannya di kursi kepemimpinan Kementerian Keuangan diharapkan mampu memberikan stabilitas serta kepercayaan bagi para investor dan sektor riil.​

​Modus pengemasan narkotika dalam liquid vape ini dinilai sebagai taktik membahayakan untuk mengelabui aparat hukum dan memikat generasi muda. Warga Tanjungbalai kini diliputi kecemasan mendalam melihat barang haram tersebut diduga kian masif mengincar kalangan remaja dan dewasa muda.

​Ketua Gerakan Aktivis Bersatu, Rudi Bakti, S.T., menegaskan bahwa fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kota Tanjungbalai yang berbatasan langsung dengan perairan internasional sangat rentan menjadi pintu masuk penyelundupan barang haram jaringan lintas negara.

​"Ini bukan lagi sekadar ancaman lokal, melainkan ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa. Kami mendesak Kapolda Sumut dan Dirresnarkoba Poldasu turun tangan langsung membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Bandar besar jaringan internasional yang diduga berinisial AL alias Alung dideduksi kuat sebagai dalang utama yang mengendalikan pasokan vape getar ini di wilayah Tanjungbalai," tegas Rudi Bakti.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua GAB, Risky Iswandi, S.H., menyoroti pentingnya langkah hukum berskala internasional. Mengingat adanya dugaan keterlibatan jaringan lintas batas, ia mendesak keterlibatan aparat penegak hukum lintas negara untuk melacak keberadaan sang bos besar.

​"Melihat indikasi kuat keterlibatan jaringan luar negeri, kami mendesak Kepolisian RI berkoordinasi dengan Interpol untuk melakukan penyelidikan intensif dan mendalam. Sdr. AL diduga kuat menjadi mastermind di balik peredaran narkoba jenis vape ini. Jangan beri ruang sedikit pun bagi para perusak anak bangsa untuk bersembunyi," ujar Risky Iswandi.

​Tak main-main, GAB juga memberikan sinyal penegasan tegas kepada aparat penegak hukum. Dalam waktu dekat, jika Bandar Besar narkoba jenis vape getar ini tidak kunjung ditangkap, Gerakan Aktivis Bersatu memastikan akan menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran di Markas Polda Sumut.

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban langsung dari Kapolda Sumatera Utara dan DitresnarkobaPolda Sumut atas penyelesaian kasus yang mengancam keselamatan generasi muda ini. (Red/Tim)

Keluarga tersebut mengaku sebagai korban dugaan pencurian di toko usaha mereka pada September 2025. Namun, mereka mempertanyakan proses hukum yang kemudian menempatkan salah seorang anggota keluarga sebagai tersangka, sementara tiga anggota keluarga lainnya disebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polrestabes Medan.

Persoalan itu semakin menjadi sorotan karena, berdasarkan pengakuan keluarga, sebelumnya mereka mendapat arahan serta pendampingan dari pihak Polsek Pancur Batu untuk menangkap orang yang mereka duga sebagai pelaku pencurian.

Dalam keterangannya kepada Wapres, keluarga juga menyebut nama Brigadir Shinto Sembiring sebagai salah satu personel yang disebut ikut mendampingi proses tersebut.

Namun, berbagai klaim tersebut masih merupakan versi dan pengakuan pihak keluarga serta perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perkara.

MENGADU LANGSUNG KE WAPRES

Saat bertemu Wapres Gibran di Kabupaten Karo, keluarga menyerahkan surat pengaduan beserta sejumlah dokumen yang mereka sebut berkaitan dengan laporan polisi dan proses hukum perkara tersebut.

Suasana haru pecah. Sejumlah anggota keluarga bahkan menangis ketika menyampaikan persoalan yang mereka klaim telah mereka hadapi.

Mendengar penuturan tersebut, Gibran tampak terkejut.

"Waduh…, di mana Kapoldanya ini," ujar Gibran.

Wapres kemudian meminta agar persoalan tersebut ditelusuri oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan.

"Akan kami telusuri dulu ya, Bu," kata Gibran.

PUBLIK MENUNGGU TERANGNYA PERKARA

Pernyataan Wapres tersebut menjadi perhatian karena perkara ini menyangkut pertanyaan mendasar mengenai proses penanganan laporan dugaan pencurian, penetapan tersangka, serta status DPO terhadap anggota keluarga yang bersangkutan.

Kini, keluarga berharap penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara transparan dan profesional, sehingga fakta hukum dapat terungkap secara terang serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Di sisi lain, publik juga menunggu penjelasan resmi dari Polda Sumut maupun Polrestabes Medan mengenai kronologi perkara, dasar penetapan tersangka, status DPO, serta benar atau tidaknya adanya pendampingan personel kepolisian sebagaimana disampaikan keluarga kepada Wapres.

Fakta hukum tetap menjadi rujukan utama. Setiap pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tim Redaksi)

Audiensi dijadwalkan pada Sabtu (26/9/2026) pukul 15.00 WIB di Deli Room, Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol, Madras Hulu, Medan Polonia.

Panitia Mubes I HBB menyebutkan, terdapat 10 unsur tokoh yang akan menjadi sasaran audiensi. Mereka meliputi ketua punguan marga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, Raja Luat, Raja Panusunan, Bius 6 Puak, hingga Ketua Lembaga Adat Batak.

Ketua Panitia Mubes I HBB Tomson Marisi Parapat SH, didampingi Sekretaris Deminar Nababan SPd MPd, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi HBB untuk mendengar pandangan para tokoh sebelum Mubes digelar.

Ia mengatakan arahan dan bimbingan para natua-tua dibutuhkan sebagai bagian dari upaya membangun HBB secara terbuka serta sesuai dengan visi organisasi untuk mengangkat harkat dan martabat Bangso Batak.

"Kami sebagai organisasi kesukuan Batak yang punya visi mengangkat harkat dan martabat Bangso Batak, sangat butuh bimbingan para 'natua-tua'. Ini bentuk penghormatan dan keterbukaan kami dalam membangun HBB," ujar Tomso

Audiensi juga diharapkan memperluas komunikasi HBB dengan berbagai elemen masyarakat Batak. Pandangan dari tokoh adat, agama, masyarakat, pemuda, dan akademisi akan menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi dalam menentukan langkah selanjutnya.

Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH mengatakan pertemuan tersebut memiliki arti penting bagi perjalanan HBB.

"Pertemuan ini penting untuk menjaga marwah dan kehormatan Bangso Batak ke depan," tegasnya.

Mubes I Horas Bangso Batak dijadwalkan berlangsung pada 23-24 Oktober 2026 dan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPP HBB. Tomson berharap forum tersebut dapat memperkuat persatuan sekaligus menyatukan visi dalam membesarkan Perkumpulan Horas Bangso Batak. (Red)

Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Ruddi, Polri tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga berperan dalam fase pascabencana melalui asesmen dan pemetaan, bantuan kemanusiaan dan psikososial, trauma healing, perlindungan kelompok rentan, hingga restorasi infrastruktur dan fasilitas publik.

Sebagai bagian dari pemulihan kebutuhan dasar, Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh, dan 209 titik program Aslog Kapolri.

Ruddi menilai langkah tersebut turut memperkuat ketahanan masyarakat dari aspek keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik serta mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional" itu juga menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran gagasan strategis para alumni Lemhannas.

Ketua DPD IKAL Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas mengatakan, IKAL Aceh terus mendorong para alumni untuk berkontribusi melalui pemikiran dan gagasan bagi pembangunan bangsa.rel.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial ES alias E (39), yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Jumat (11/09/26), sekitar pukul 18.00 WIB, di Desa Sudirejo, Komplek Pasar 2, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.

Penangkapan dilakukan setelah personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku.

Dari hasil pengamanan dan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,32 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Helium, serta uang tunai sebesar Rp100.000.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK M.Si menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya

Polresta Deli Serdang juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika serta tidak ragu melaporkan kepada Kepolisian apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitar. (Red/Tim)

Dalam rekaman tersebut, sosok yang disebut sebagai TR terlihat menggunakan sebuah perangkat yang dalam narasi yang beredar disebut sebagai "pod getar" dan diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Namun, isi dan kandungan perangkat tersebut hingga kini belum dapat dipastikan hanya berdasarkan rekaman video. Karena itu, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dan uji laboratorium oleh pihak berwenang, bukan semata-mata berdasarkan persepsi dari video yang beredar.

Meski demikian, munculnya video tersebut tetap menjadi persoalan serius karena menyangkut seorang aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Publik pun mendesak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tidak bersikap pasif dan segera melakukan klarifikasi terhadap TR serta berkoordinasi dengan instansi berwenang apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sejumlah pertanyaan kini mencuat: Apakah pihak Dinas Sosial sudah mengetahui video tersebut? Apakah TR telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi? Apakah perangkat yang digunakan telah diperiksa? Dan apakah akan dilakukan tes urine atau pemeriksaan narkotika terhadap yang bersangkutan?

Jika nantinya pemeriksaan resmi membuktikan adanya penyalahgunaan narkotika, persoalan tersebut tentu tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga dapat berkaitan dengan ketentuan disiplin dan kode etik aparatur pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya narkotika atau pelanggaran, hal tersebut juga penting disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi penghakiman terhadap seseorang hanya berdasarkan video yang beredar.

Publik membutuhkan kepastian, bukan pembiaran. Status sebagai pegawai pemerintah tidak boleh menjadi alasan bagi dugaan pelanggaran untuk diabaikan, tetapi juga tidak boleh menjadi dasar untuk menjatuhkan seseorang tanpa proses pemeriksaan yang objektif.

Karena itu, Dinsos Lhokseumawe dan aparat berwenang dituntut transparan dalam menyikapi video tersebut. Pemeriksaan secara profesional menjadi penting untuk menjawab apakah yang terlihat dalam rekaman benar berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika atau justru merupakan sesuatu yang berbeda.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe maupun TR terkait video tersebut.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut audiensi P3S dengan Wakil Bupati Wahyu Sagala pada Selasa (8/9/2026) lalu, setelah aksi besar-besaran pedagang menolak kenaikan ILP sepihak.

Dalam pertemuan sebelumnya, P3S yang dikoordinir Syarifudin Siregar dan Ferdinand Sihaloho mengusulkan besaran ILP sebesar Rp200.000 per kios untuk Blok A dan Blok B. Alasannya, kondisi ekonomi pedagang saat ini sedang sulit.

Menanggapi hal itu, Bupati Vickner mengajukan opsi Rp300.000 per kios. Namun dengan catatan penting, pedagang dilibatkan langsung dalam pengawasan.

"Kita akan membentuk tim monitoring, yang mengikut sertakan para pedagang dalam memberikan masukan terkait kinerja PD.Pasar maupun menganalisa keluhan pedagang nantinya," kata Vickner.

Langkah yang ditawarkan Bupati bukan keputusan final. Ia menekankan pentingnya evaluasi bersama selama minimal 3 bulan ke depan, dan bisa diperpanjang hingga akhir 2027.

"Keputusan hari ini tentu belumlah langsung menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pedagang. Namun pada dasarnya kita berada dalam satu kapal besar, untuk itu mari kita monitor bersama. Dari hasil monitoring itu nanti dapat dilakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang akan dituangkan dalam keputusan bupati," jelas Vickner.

Bupati juga membeberkan alasan di balik penyesuaian. PD Pasar Sidikalang merupakan perusahaan daerah yang tidak mendapat penyertaan modal dari Pemkab. Sehingga dituntut mandiri dan menghasilkan keuntungan agar operasional tetap berjalan.

Selain itu, Pemkab juga berkomitmen mencari sumber dukungan lain bagi PD Pasar dan mendengarkan keluhan pedagang terkait sepinya pembeli di Blok A dan B.

Pertemuan yang berlangsung cair itu dihadiri Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Asisten Perekonomian Junihardi Siregar, Kabag Perekonomian Lipinus Sembiring, Kabag Hukum Arjun Nainggolan, serta Direktur PD Pasar Lumpin Pangaribuan beserta jajaran direksi dan Badan Pengawas.

Turut hadir Ketua TP PKK Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga. Dengan skema monitoring bersama ini, Pemkab Dairi berharap tercipta keseimbangan antara kebutuhan PD Pasar untuk bertahan dan kemampuan pedagang untuk bertahan usaha.

Apakah opsi Rp300 ribu dan pengawasan 3 bulan ini akan diterima pedagang? Hasil evaluasi ke depan akan menjadi jawabannya.