<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        
        <title></title>
        
        <link>https://www.asatupro.com/</link>
        <description>situs berita akurat dari sumber terpercaya</description>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 04:38:01 +0700+0700</lastBuildDate>
        <language>id-ID</language>

            <item>
            <guid isPermaLink="false">M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 19:19:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks]]></title>
            <description><![CDATA[M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a>) Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/m--faisal/" target="_blank">M. Faisal</a> B. IRKH, M.H., mengecam beredarnya informasi yang dinilainya sebagai fitnah dan berita bohong terhadap Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a>, di media sosial.</p><p>Faisal menilai, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta tersebut berpotensi membentuk opini menyesatkan, merusak reputasi seseorang, serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.</p><p>Hal itu disampaikan Faisal kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (19/11/2026).</p><p>Menurut Faisal, setiap informasi yang beredar di ruang publik harus didasarkan pada fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja membangun narasi negatif melalui informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.</p><p>"<a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a> telah difitnah secara keji melalui informasi hoaks yang beredar di media sosial. Kami mengecam keras penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk membangun opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat," tegas Faisal.</p><p>Ia menambahkan, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan etika, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>"Jangan sampai perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan. Kita harus bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta menghormati proses demokrasi," ujarnya.</p><p>Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa <a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a> selama ini turut mendukung dan mengawal berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (<a href="https://www.asatupro.com/tag/mbg/" target="_blank">MBG</a>), <a href="https://www.asatupro.com/tag/sekolah-rakyat/" target="_blank">Sekolah Rakyat</a>, serta berbagai program pembangunan lainnya.</p><p>Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan sinergi, dukungan, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.</p><p>Faisal juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia meminta setiap informasi yang diterima diperiksa terlebih dahulu kebenaran dan sumbernya sebelum dibagikan kepada orang lain.</p><p>"Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan berita bohong, karena dampaknya bisa merugikan banyak pihak dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat," tambahnya.</p><p>Diakhir keterangannya, Faisal berharap Tim Hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a> dapat mengkaji secara serius persoalan tersebut serta mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum.</p><p>"Tim Hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a> diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara cermat dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan hukum. Menurutnya hal ini sangat penting,  bagi para pihak penyebar berita hoaks agar  bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Kita harus menjaga ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan ," pungkas Faisal. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_8226_M--Faisal-Tegaskan-Isu-Zulkifli-Hasan-Penyebaran-Berita-Hoaks.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/politik/4170/m-faisal-ketua-pan-kota-medan-tegaskan-isu-zulkifli-hasan-penyebaran-berita-hoaks/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa: Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa: Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!]]></title>
            <description><![CDATA[Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/stabat/" target="_blank">Stabat</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Ketidakhadiran pihak Termohon, <a href="https://www.asatupro.com/tag/polres-langkat/" target="_blank">Polres Langkat</a>, dalam sidang praperadilan di <a href="https://www.asatupro.com/tag/pengadilan-negeri/" target="_blank">Pengadilan Negeri</a> (PN) <a href="https://www.asatupro.com/tag/stabat/" target="_blank">Stabat</a> menuai kekecewaan dari tim kuasa hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a>. Pihak kepolisian diketahui tidak hadir dalam persidangan perkara Nomor 10/Pid.Pra/2026/PN.Stb, Senin (16/11/2026), tanpa keterangan yang jelas.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan sikap yang patut dipertanyakan, terlebih praperadilan itu diajukan untuk menguji legalitas tindakan penyidik <a href="https://www.asatupro.com/tag/polres-langkat/" target="_blank">Polres Langkat</a> dalam perkara dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a>.</p><p>Melalui permohonan praperadilan tersebut, tim hukum meminta hakim menguji keabsahan penetapan tersangka, tindakan membawa dan memeriksa pemohon, penahanan, hingga penguasaan atau penyitaan tiga kendaraan milik klien mereka, yakni <a href="https://www.asatupro.com/tag/toyota-veloz/" target="_blank">Toyota Veloz</a> BK 1357 RAA, Honda PCX BK 2507 RBN, dan Kawasaki Ninja 250 BK 5528 XAN.</p><p>Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural yang harus dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar penetapan tersangka, pemeriksaan yang berlangsung sejak malam hingga dini hari, pemenuhan hak-hak pemohon, dasar hukum penahanan, hingga prosedur penguasaan dan penyitaan kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.</p><p>"Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga wajib menjunjung tinggi due process of law, asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai prosedur," tegas tim kuasa hukum.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> menegaskan, praperadilan bukanlah upaya menghalangi proses penegakan hukum, melainkan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan kewenangan penyidik tidak dijalankan secara sewenang-wenang.</p><p>Dalam permohonannya, tim hukum meminta hakim menyatakan tindakan penyidik tidak sah apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum, sekaligus memulihkan hak-hak pemohon, termasuk pengembalian ketiga kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.</p><p>Mangkirnya pihak Termohon dalam persidangan ini pun menjadi sorotan. <a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> berharap proses praperadilan berjalan transparan dan memberikan ruang bagi pengujian hukum secara objektif.</p><p>Sebab, aparat penegak hukum bukan hanya dituntut menegakkan hukum, tetapi juga wajib tunduk pada hukum. Jangan sampai kewenangan penegakan hukum justru mengabaikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_9401_Polres-Langkat-Mangkir-Sidang-Praperadilan--LBH-Parsaoran-Kecewa--Uji-Sah-atau-Tidaknya-Tindakan-Penyidik-.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4169/polres-langkat-mangkir-sidang-praperadilan-lbh-parsaoran-kecewa-uji-sah-atau-tidaknya-tindakan-penyidik/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan]]></title>
            <description><![CDATA[Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Jaringan independen pemuda indonesia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a>) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>) <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> terkait mekanisme pemungutan retribusi di sejumlah destinasi wisata Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>, berpotensi terhadap kebocoran <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya.</p><p>Penggunaan rekening pribadi petugas untuk menampung transaksi serta tidak diterbitkannya karcis resmi kepada pengunjung dinilai sebagai persoalan serius dalam tata kelola penerimaan asli pendapatan daerah. Praktik tersebut dinilai berpotensi membuka celah penyimpangan, manipulasi penerimaan hingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a>).</p><p>Atas temuan tersebut <a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a> mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> agar memeriksa dan memanggil Kepala Dinas  Disbudporapar beserta kordinator atau petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap kutipan retribusi tersebut.</p><p>Menurut Ketua Umum  <a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a>, Denni Siregar  mengatakan penggunaan rekening pribadi dalam mekanisme transaksi penerimaan retribusi daerah merupakan prosedur yang patut dipertanyakan karena berpotensi membuka ruang atau celah terjadinya dugaan KKN, karena rekening pribadi bukanlah pembayaran yang di syaratkan dalam kutipan retribusi wisata tersebut.</p><p>"Penggunaan rekening pribadi untuk penampungan dana retribusi daerah merupakan pelanggaran prosedur yang serius karena membuka ruang manipulasi. Kami mendorong Kejaksaan untuk memeriksa seluruh pihak terkait, mulai dari jajaran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata (Budporapar) <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> hingga petugas di lapangan," katanya  kepada media.</p><p>Menurutnya, alasan keterbatasan sarana digital yang disampaikan pengelola destinasi wisata harus diuji dan didalami. Jangan sampai persoalan fasilitas dijadikan alasan pembenar atas mekanisme pemungutan yang tidak sesuai ketentuan.</p><p>Aparat penegak hukum yakni Kejaksaan harus menelusuri sejumlah dokumen penting untuk mengungkap alur penerimaan retribusi sekaligus menghitung kemungkinan kerugian keuangan daerah.<p>Beberapa dokumen yang dinilai perlu diperiksa antara lain. Rekening Koran Petugas, Transaksi Rekening Penampung, dokumen Karcis dan Pengadaan, SOP dan Surat Perintah Kerja (SPK).</p><p>Deni juga menegaskan, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> Nomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pemerintah Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3,12 miliar dari target Rp3,41 miliar.</p><p>Namun, di balik capaian penerimaan tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> menemukan mekanisme pemungutan retribusi di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur operasional.</p><p>Dalam uji petik <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>, temuan terjadi di objek wisata Air Terjun Sipiso-piso, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> menemukan petugas lapangan menampung uang tunai dari pengunjung yang tidak memiliki fasilitas pembayaran perbankan digital.</p><p>Selanjutnya, petugas tersebut menalangi pembayaran menggunakan aplikasi mobile banking pribadi untuk melakukan transaksi ke kode QRIS Rekening Penampung Penerimaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bkad/" target="_blank">BKAD</a>).</p><p>Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengendalian internal, transparansi transaksi, serta pertanggungjawaban penerimaan retribusi di lapangan.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a> berharap Kejari <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> segera mendalami temuan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak terkait dan menelusuri seluruh aliran transaksi.</p><p>Sebab, retribusi yang dipungut dari masyarakat merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai potensi kebocoran <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> justru tersembunyi di balik lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pemungutan retribusi wisata.</p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_998_Dugaan-Penyimpangan-Retribusi-Wisata-Karo-Mengemuka--Aktivis-Minta-Kejaksaan-Periksa-Kadis-hingga-Petugas-Lapangan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4168/dugaan-penyimpangan-retribusi-wisata-karo-mengemuka-aktivis-minta-kejaksaan-periksa-kadis-hingga-petugas-lapangan/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Pembelian Jagung Petani oleh BULOG Sumut Capai 75,33 Persen</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:56:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Pembelian Jagung Petani oleh BULOG Sumut Capai 75,33 Persen]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com  Pembelian jagung produksi petani oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) kantor wilayah (Kanwil) hi]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> - Pembelian jagung produksi petani oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) kantor wilayah (Kanwil) hingga Rabu (18/11/2026) telah mencapai 75,33 persen atau setara dengan 6.883,09 ton.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung kebijakan pemerintah yang ingin melindungi harga hasil panen petani melalui penyerapan jagung dalam negeri sesuai harga pembelian pemerintah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a>)," ujar Pemimpin Wilayah (Pimwil) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bulog-sumut/" target="_blank">BULOG Sumut</a>, R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam sebuah keterangan resmi yang diterima media di Medan, Kamis (19/11/2026),  Darma Wijaya mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani, serta memperkuat penyerapan hasil produksi pertanian dalam negeri," sambung Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026, dia mengungkapkan bahwa BULOG Kanwil Sumut mendapatkan target prognosa dari pemerintah untuk pembelian Jagung <a href="https://www.asatupro.com/tag/petani/" target="_blank">Petani</a> sebesar 9.137 ton. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berdasarkan data per 18 November 2026, Darma Wijaya bilang, realisasi pengadaan jagung telah mencapai 6.883,09 ton atau sebesar 75,33 persen dari prognosa yang ditetapkan. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurut dia, pencapaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bulog-sumut/" target="_blank">BULOG Sumut</a> dalam mengoptimalkan penyerapan jagung petani di berbagai wilayah Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pengadaan jagung tersebut dilaksanakan melalui jaringan operasional BULOG yang tersebar di delapan kantor cabang, meliputi KC Medan, KC Pematang Siantar, KC Asahan, KC Padang Sidempuan, KC Labuhan Batu, KC Nias, KC Karo, dan KC Sibolga. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Optimalisasi pengadaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama petani, kelompok tani, mitra kerja, serta pemerintah daerah guna memperluas jangkauan penyerapan hasil panen jagung di wilayah Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kata R. Darma Wijaya, penyerapan jagung merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani, khususnya dalam menjaga harga hasil panen agar tetap sesuai dengan ketentuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a> yang telah ditetapkan pemerintah.<br></p><hr><br>Menurutnya, BULOG Sumatera Utara terus mendorong seluruh jajaran kantor cabang untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan jagung dengan meningkatkan koordinasi dan memperluas kerja sama bersama para petani maupun kelompok tani di daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Pengadaan jagung ini merupakan salah satu bentuk komitmen BULOG dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen," kata dia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami terus mengoptimalkan penyerapan jagung di seluruh wilayah Sumatera Utara agar hasil panen petani dapat terserap dengan baik dan memberikan kepastian pasar sesuai ketentuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a> yang berlaku,&quot; ujar R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lebih lanjut, R. Darma Wijaya menegaskan bahwa pencapaian target pengadaan jagung membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga para pelaku usaha di sektor pertanian. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Oleh karena itu, BULOG Sumatera Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyerapan jagung petani.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Upaya pengadaan ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan adanya pembelian jagung oleh BULOG sesuai ketentuan pemerintah, petani memiliki alternatif pasar untuk menjual hasil panennya sehingga dapat mengurangi risiko penurunan harga saat musim panen dan mendukung keberlanjutan usaha pertanian.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan realisasi pengadaan jagung melalui optimalisasi seluruh kantor cabang dan penguatan kemitraan dengan petani serta kelompok tani," kata dia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami berharap sinergi yang terbangun dapat semakin memperluas penyerapan hasil produksi jagung di Sumatera Utara, sehingga memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,&quot; tambah R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui target prognosa pengadaan jagung sebesar 9.137 ton pada tahun 2026, BULOG Kanwil Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penyerapan hasil produksi dalam negeri , menjaga stabilitas harga pangan, serta mendukung kesejahteraan petani. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan memperkuat sinergi bersama Bapanas, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, BULOG akan terus menjalankan perannya sebagai operator pangan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional sepanjang tahun 2026.</p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_1495_Pembelian-Jagung-Petani-oleh-BULOG-Sumut-Capai-75-33-Persen.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/ekonomi/4166/pembelian-jagung-petani-oleh-bulog-sumut-capai-7533-persen/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:13:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad]]></title>
            <description><![CDATA[UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b><a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a> menyampaikan dukungan dan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menindak kejahatan ekonomi, serta melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong.</p><p>Dukungan tersebut disampaikan Edison Marbun, Sekretaris Jenderal <a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a>, saat ditemui di salah satu kafe di Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, Kamis (19/11/2026).</p><p>Edison mengatakan, pihaknya mengapresiasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>, khususnya Komisi III dan Wakil Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> Ahmad, atas proses pembahasan hingga pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut.</p><p>"Kami dari <a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a> menyampaikan apresiasi kepada <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> Ahmad dan Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> yang telah mendorong serta menuntaskan pembahasan UU Perampasan Aset. Ini merupakan regulasi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia," ujar Edison.</p><p>Menurut Edison, keberadaan UU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi landasan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban berbagai kejahatan ekonomi, termasuk penipuan berkedok investasi.</p><p>Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Penelusuran dan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana juga menjadi bagian penting agar kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.</p><p>"Kami berharap regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan," tegasnya.</p><p><b>Apresiasi Peran <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> dan Komisi III</b></p><p>Sebelumnya, Ketua Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> sekaligus Ketua Panitia Kerja (<a href="https://www.asatupro.com/tag/panja/" target="_blank">Panja</a>) <a href="https://www.asatupro.com/tag/ruu-perampasan-aset/" target="_blank">RUU Perampasan Aset</a>, Habiburokhman, mengungkapkan peran Wakil Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> Ahmad dalam mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut.</p><p>Dalam laporan di Rapat Paripurna <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.</p><p>Menurut Habiburokhman, Dasco turut mengawal proses pembahasan, termasuk mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (<a href="https://www.asatupro.com/tag/rdpu/" target="_blank">RDPU</a>), hingga memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama.</p><p>"Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan," ujar Habiburokhman.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/ruu-perampasan-aset/" target="_blank">RUU Perampasan Aset</a> akhirnya disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026&ndash;2027 yang dipimpin Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).</p><p>Menanggapi pengesahan tersebut, Edison berharap implementasi undang-undang ini benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a> juga berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan ketentuan undang-undang secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa tebang pilih.</p><p>"Kami berharap jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada implementasi nyata untuk memberantas korupsi, menindak kejahatan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat," tutup Edison. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_496_UU-Perampasan-Aset-Disahkan--Satgas-Inti-Prabowo-Apresiasi-Peran-Sufmi-Dasco-Ahmad.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4167/uu-perampasan-aset-disahkan-satgas-inti-prabowo-apresiasi-peran-sufmi-dasco-ahmad/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Gulat Manurung: Kampanye Sawit Baik Harus Lebih Masif</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:58:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Gulat Manurung: Kampanye Sawit Baik Harus Lebih Masif]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com  Kampanye sawit baik harus lebih masih lagi dilakukan, baik nasional maupun global,  oleh para pelaku usaha perkebunan ]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> - <a href="https://www.asatupro.com/tag/kampanye/" target="_blank">Kampanye</a> sawit baik harus lebih masih lagi dilakukan, baik nasional maupun global,  oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik dari kalangan perusahaan, petani, atau pun pihak yang terkait erat dengan industri ini.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ajakan ini disampaikan oleh <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a> selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Petani <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a> Indonesia (APKASINDO), kepada para wartawan di sela-sela seminar bertajuk "Membangun Narasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/sawit-baik/" target="_blank">Sawit Baik</a> pada Pencegahan Karhutla di Perkebunan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a>" di Hotel Madani, Medan, Kamis (19/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kata <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a>, kampanye sawit baik itu harus menyasar ke pihak yang lebih luas, terutama para pengguna akhir atau penerima manfaat sawit namun selama ini tidak mengetahui banyak tentang manfaat sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Misalnya kita ajak adik-adik mahasiswa untuk mengenal lebih dalam apa itu sawit. Itu sebabnya di acara ini kita ajak para mahasiswa agar tahu manfaat sawit," sambung <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a> lagi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dia bilang, para mahasiswa, termasuk yang menerima beasiswa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sebaiknya tidak bersikap "manja" alias menerima manfaat saja.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Manja yang saya maksud di sini adalah singkatan dari menerima manfaat saja. Banyak menerima manfaat dari sawit, tetapi diam saja atau bersikap pasif terhadap serangan yang ditujukan kepada perkebunan kelapa sawit," kata dia lagi.</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_3715_.jpg"><br></p><br>Dia juga mengajak semua pihak untuk tidak melayani debat-debat yang tidak perlu mengenai kelapa sawit, seperti kemungkinan minimnya bahan baku untuk Biodiesel 60 (B-60), produksi minyak goreng, dan hal lainnya.<br></p><hr><br>Yang lebih keras, <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a> juga mengajak seluruh stakeholder untuk melawan narasi jahat hang selalu menyudutkan perkebunan kelapa sawit bila terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau pun bencana banjir.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kalah ada karhutla atau banjir, langsung tuding sawit. Itu ada banyak daerah yang terkena bencana atau karhutla tetapi enggak ada sawitnya, apakah sawit juga penyebabnya?" ucap Gulat dengan nada bertanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sebelumnya, Baringin Lumban Gaol, jurnalis sekaligus Kepala Biro Detik di Pulau Sumatera yang menjadi salah satu pembicara dalam acara itu menyampaikan hal yang senada.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kata dia, banyaknya narasi dan pemberitaan yang jelek terkait perkebunan kelapa sawit, termasuk di Indonesia, tidak berdiri sendiri, melainkan sudah terorganisir dengan rapi dan sistematis.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Narasi buruk soal sawit, sambung mantan jurnalis Harian Medan Bisnis ini, banyak dilontarkan pihak-pihak yang antisawit, baik dari kalangan NGO, media arus utama atau mainstream, dan beragam pihak yang  belum tentu paham soal perkebunan kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Apakah tindakan itu salah? Belum tentu. Itu tidak salah," kata Baringin Lumban Gaol,</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_4806_.jpg"><br></p><br>Dalam kegiatan yang dihadiri oleh puluhan petani sawit serta kalangan mahasiswa, mantan jurnalis Harian Medan Bisnis itu bilang narasi atau berita jelek soal sawit tidak boleh didiamkan.<br></p><hr><br>Baringin Lumban Gaol mengaku berdiri dari posisi nol atau netral. Akan tetapi, menurutnya, para praktisi sawit harus terus membangun narasi positif soal sawit sebagai penyeimbang atau menghalau narasi buruk soal kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kita yang menciptakan plus minusnya berita sawit melalui beragam kegiatan yang menunjukkan bahwa sawit itu berkelanjutan dan baik," sambung mantan jurnalis majalah Gatra ini.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia mencontohkan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PTPN IV PalmCo Unit Kebun Pabatu yang telah menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, termasuk terbangunnya UMKM berupa usaha dagangan di sekitar wilayah operasional perkebunan.<br></p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_241_Gulat-Manurung--Kampanye-Sawit-Baik-Harus-Lebih-Masif.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/perkebunan/4165/gulat-manurung-kampanye-sawit-baik-harus-lebih-masif/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">SIP Soroti Dugaan Demo Pesanan dan Persoalan Lingkungan Sumut, Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:11:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[SIP Soroti Dugaan Demo Pesanan dan Persoalan Lingkungan Sumut, Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK]]></title>
            <description><![CDATA[SIP Soroti Dugaan Demo Pesanan dan Persoalan Lingkungan Sumut, Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Satgas Inti Prabowo (<a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a>) menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>, mulai dari dugaan aksi unjuk rasa pesanan, integritas gerakan mahasiswa, hingga berbagai persoalan lingkungan hidup yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>. Kamis (19/11/2026).</p><p>Ketua Harian Satgas Inti Prabowo (<a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a>), Suria Depari, secara tegas meminta Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a>) Sumut. Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan lingkungan yang menurutnya belum mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.</p><p>1Suria menyoroti kondisi hutan di kawasan Berastagi yang mengalami penggundulan, dugaan perambahan hutan, dugaan aktivitas perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai, dampak pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan satwa liar yang dilindungi di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Menurutnya, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.</p><p>"Dengan adanya hutan Berastagi yang gundul, perambahan hutan, perusahaan yang diduga membuang limbah B3 ke sungai, dampak lingkungan, karhutla, serta satwa yang dilindungi di Sumut yang terkesan kurang mendapat perhatian, ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi," ujar Suria.</p><p><b>Soroti Dugaan Aksi Demonstrasi Pesanan</b></p><p>Selain persoalan lingkungan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a> juga menyoroti duga0n adanya aksi demonstrasi pesanan atau berbayar yang mengatasnamakan Front Intelektual Mahasiswa <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> (FIMSU).</p><p>Sekretaris Jenderal <a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a>, Edison Marbun, sebelumnya menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan tersebut. Ia menilai apabila benar terdapat praktik demonstrasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu atau imbalan, hal itu dapat mencederai independensi dan integritas gerakan mahasiswa di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Edison juga menyinggung beredarnya foto kebersamaan sejumlah peserta aksi dengan beberapa aparatur sipil negara (<a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a>). Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan, terlebih salah satu tuntutan demonstrasi berkaitan dengan persoalan integritas <a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a>.</p><p>Meski demikian, dugaan aksi pesanan maupun konteks foto tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.</p><p>Edison menyarankan agar gerakan mahasiswa yang membawa isu integritas juga memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.</p><p>Ia mencontohkan aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> (<a href="https://www.asatupro.com/tag/fmpp-su/" target="_blank">FMPP-SU</a>) pada 5 November 2026 di Kantor <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut, Jalan Sisingamangaraja, <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>.</p><p>Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran dengan total pagu sekitar Rp9,04 miliar dan menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut.</p><p><b>Suria Depari Pertanyakan Independensi Gerakan Mahasiswa</b></p><p>Suria Depari juga menyinggung adanya aksi pendampingan mahasiswa yang menurutnya justru menimbulkan tanda tanya mengenai independensi gerakan mahasiswa.</p><p>Ia mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat atau justru memiliki pola gerakan yang menyerupai organisasi kemasyarakatan (ormas).</p><p>Menurut Suria, mahasiswa seharusnya memiliki kebebasan dan independensi dalam menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan tertentu.</p><p>"Atas dasar itu, saya selaku Ketua Harian Satgas Inti Prabowo meminta Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution mencopot Kadis <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a>. Masih banyak yang bisa menggantikan dan memiliki kinerja lebih baik dari kadis yang saat ini menjabat," tegasnya.</p><p><b>Minta Gubernur Evaluasi Kinerja <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut</b></p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a> berharap Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> tidak mengabaikan berbagai persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut.</p><p>Evaluasi itu diharapkan mencakup pengawasan kawasan hutan, penindakan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, penanganan karhutla, perlindungan satwa liar yang dilindungi, hingga transparansi penggunaan anggaran.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a> juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum.</p><p>Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, keberlangsungan ekosistem, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga sumber daya alam <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Hingga berita ini disusun, tanggapan Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution maupun Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut atas desakan tersebut belum dimuat dalam bahan keterangan yang diterima redaksi. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6864_SIP-Soroti-Dugaan-Demo-Pesanan-dan-Persoalan-Lingkungan-Sumut--Desak-Bobby-Nasution-Copot-Kadis-DLHK.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/medan/4164/sip-soroti-dugaan-demo-pesanan-dan-persoalan-lingkungan-sumut-desak-bobby-nasution-copot-kadis-dlhk/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Baringin Lumban Gaol: Pemberitaan Buruk Sawit Sudah Teroganisir, tapi ...</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:01:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Baringin Lumban Gaol: Pemberitaan Buruk Sawit Sudah Teroganisir, tapi ...]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com   Banyaknya narasi dan pemberitaan yang jelek terkait perkebunan kelapa sawit, termasuk di Indonesia, tidak berdiri sen]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> -  Banyaknya narasi dan pemberitaan yang jelek terkait perkebunan kelapa sawit, termasuk di Indonesia, tidak berdiri sendiri, melainkan sudah terorganisir dengan rapi dan sistematis.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Narasi buruk soal sawit banyak dilontarkan pihak-pihak yang antisawit, baik dari kalangan NGO, media arus utama atau mainstream, dan beragam pihak yang  belum tentu paham soal perkebunan kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Apakah tindakan itu salah? Belum tentu. Itu tidak salah," kata <a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a>, jurnalis sekaligus Kepala Biro <a href="https://www.asatupro.com/tag/detik/" target="_blank">Detik</a> di Pulau Sumatera saat berbicara  dalam acara yang digelar oleh media daring sawitsetara.co dan DPP Asosiasi Petani <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a> Indonesia (APKASINDO), di Hotel Madani, Medan, Kamis (19/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kegiatan bertajuk "Membangun Narasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/sawit-baik/" target="_blank">Sawit Baik</a> pada Pencegahan Karhutla di Perkebunan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a>" tersebut didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-apkasindo/" target="_blank">DPP APKASINDO</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a>, dan puluhan petani sawit serta kalangan mahasiswa, mantan jurnalis Harian Medan Bisnis itu bilang narasi atau berita jelek soal sawit tidak boleh didiamkan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a> mengaku berdiri dari posisi nol atau netral. Akan tetapi, menurutnya, para praktisi sawit harus terus membangun narasi positif soal sawit sebagai penyeimbang atau menghalau narasi buruk soal kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kita yang menciptakan plus minusnya berita sawit melalui beragam kegiatan yang menunjukkan bahwa sawit itu berkelanjutan dan baik," sambung mantan jurnalis majalah Gatra ini.<br></p><hr><br>Ia mencontohkan perkebunan kelapa sawit yang dikelola <a href="https://www.asatupro.com/tag/ptpn-iv/" target="_blank">PTPN IV</a> <a href="https://www.asatupro.com/tag/palmco/" target="_blank">PalmCo</a> Unit <a href="https://www.asatupro.com/tag/kebun-pabatu/" target="_blank">Kebun Pabatu</a> yang telah menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, termasuk terbangunnya UMKM berupa usaha dagangan di sekitar wilayah operasional perkebunan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Istri saya menjadi Pendeta HKBP di HKBP Pabatu, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ptpn-iv/" target="_blank">PTPN IV</a> <a href="https://www.asatupro.com/tag/palmco/" target="_blank">PalmCo</a>, dan dari situ saya melihat dan tahu betapa banyaknya manfaat sawit," ungkap <a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a>.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Bahkan pepohonan sawit di sekitar perkebunan Pabatu itu bisa menjadi tempat berteduh bagi para pengendara yang berkendaraan dari arah Mesan ke Siantar atau pun sebaliknya," ucapnya lagi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dia bilang, inovasi sawit juga merupakan hal baik dan sangat bagus untuk dibuatkan narasi positifnya. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Misalnya adalah perkembangan soal biodiesel yang menunjukkan manfaat sawit untuk bioenergi. Atau pun produksi turunan lain yang berbasis kelapa sawit yang menunjukkan manfaat besar sawit bagi masyarakat.</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_4806_.jpg"><br></p><br>Karena itu, <a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a> mengajak APKASINDO untuk tidak lelah dan terus-menerus membangun narasi atau pemberitaan positif mengenai perkebunan kelapa sawit.<br></p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6891_Baringin-Lumban-Gaol--Pemberitaan-Buruk-Sawit-Sudah-Teroganisir--tapi----.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/perkebunan/4163/baringin-lumban-gaol-pemberitaan-buruk-sawit-sudah-teroganisir-tapi-/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">MIO Indonesia Perkuat Sinergi dengan Ketua PWI Sumut untuk Wujudkan Pembangunan Sumatera Utara Berkelanjutan</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[MIO Indonesia Perkuat Sinergi dengan Ketua PWI Sumut untuk Wujudkan Pembangunan Sumatera Utara Berkelanjutan]]></title>
            <description><![CDATA[MIO Indonesia Perkuat Sinergi dengan Ketua PWI Sumut untuk Wujudkan Pembangunan Sumatera Utara Berkelanjutan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Sumatera Utara melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, H. Farianda Putra Sinik, S.E., di ruang kerjanya, <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, Rabu (18/11/2026).</p><p>Audiensi tersebut dihadiri Ketua PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a>, Fajar Trihatya, S.E.; Sekretaris Jenderal, Rusli, S.E., S.H., C.P.T.T., C.Neg.; serta Bendahara Umum, H. Risvande Lubis. Pertemuan itu menjadi ruang penting untuk membangun sinergi antarorganisasi kewartawanan serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan.</p><p>Dalam pertemuan tersebut, PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> menyampaikan komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a>, khususnya dalam mendukung program-program pembangunan daerah.</p><p>Kehadiran pengurus PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> juga menegaskan keseriusan organisasi dalam membangun fondasi kepengurusan yang solid, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.</p><p><b>Penguatan Integritas Mio Indonesia Sumut</b></p><p>Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a>, H. Farianda Putra Sinik, S.E., memberikan arahan dan pencerahan kepada pengurus PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> mengenai pentingnya menjaga integritas di tubuh kepengurusan.</p><p>Menurutnya, integritas merupakan modal utama agar organisasi mampu tumbuh, memperoleh kepercayaan masyarakat, dan menjalankan perannya secara efektif.</p><p>Ia menekankan bahwa penguatan integritas harus diwujudkan melalui loyalitas kepada organisasi, kekompakan antar-pengurus, serta semangat kebersamaan antara pengurus dan anggota.</p><p>"Pengurus MIO Indonesia Sumut harus membesarkan organisasinya sendiri. Karena kalau bukan pengurusnya yang membesarkan, siapa lagi?" tegas H. Farianda Putra Sinik.</p><p>Menurutnya, organisasi profesi kewartawanan maupun gabungan media online tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pengurus, anggota, dan masyarakat.</p><p><b>Sinergi Dengan Forkopimda Sumatera Utara</b></p><p>Lebih jauh, Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> mengingatkan bahwa organisasi kewartawanan perlu membangun kerja sama yang sehat dengan Forkopimda Sumatera Utara. Sinergi tersebut, kata H. Farianda, diperlukan untuk mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan serta memperkuat komunikasi publik yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.</p><p>"Organisasi profesi ini harus bersinergi dengan <a href="https://www.asatupro.com/tag/forkopimda-sumut/" target="_blank">Forkopimda Sumut</a> dalam mensukseskan berbagai program pembangunan," ungkap H. Farianda Putra Sinik.</p><p>Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara media, organisasi pers, dan pemerintah daerah perlu dibangun di atas prinsip profesionalisme, keterbukaan, serta tanggung jawab publik.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> sendiri telah lama menempatkan penguatan kompetensi, marwah organisasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik sebagai agenda penting dalam ekosistem pers di Sumatera Utara.</p><p><b>Komitmen <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">PW MIO Provinsi Sumatera Utara</a></b></p><p>Sementara itu, Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pw-mio-indonesia-sumut/" target="_blank">PW MIO Indonesia Sumut</a>, Fajar Trihatya, S.E., menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> maupun Forkopimda Sumatera Utara. Komitmen itu juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a>, Rusli, S.E., S.H., M.H., C.P.T.T., C.Neg., serta Bendahara Umum, H. Risvande Lubis.</p><p>Fajar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> atas arahan, pencerahan, serta dukungan yang diberikan demi kemajuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/pw-mio-indonesia-sumut/" target="_blank">PW MIO Indonesia Sumut</a>. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berkembang menjadi kerja sama yang produktif bagi penguatan ekosistem media digital di daerah.</p><p>Dalam kesempatan yang sama, PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> mengundang Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> untuk hadir pada pelantikan pengurus MIO Indonesia Sumut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-karo/" target="_blank">MIO Karo</a>, dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-langkat/" target="_blank">MIO Langkat</a> periode 2026&ndash;2030.</p><p>"Pertemuan ini diharapkan menjadi awal bagi kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penguatan internal organisasi, tetapi juga dalam membangun ruang informasi publik yang sehat, kredibel, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Sumut," kata Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a>. (Red/Tim)</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6598_MIO-Indonesia-Perkuat-Sinergi-dengan-Ketua-PWI-Sumut-untuk-Wujudkan-Pembangunan-Sumatera-Utara-Berkelanjutan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/medan/4162/mio-indonesia-perkuat-sinergi-dengan-ketua-pwi-sumut-untuk-wujudkan-pembangunan-sumatera-utara-berkelanjutan/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Harga Jagung Anjlok, Petani Dairi Menjerit! Pemkab Dairi Gandeng Bulog, Sepakat Serap Rp5.500/Kg</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Harga Jagung Anjlok, Petani Dairi Menjerit! Pemkab Dairi Gandeng Bulog, Sepakat Serap Rp5.500/Kg]]></title>
            <description><![CDATA[Harga Jagung Anjlok, Petani Dairi Menjerit! Pemkab Dairi Gandeng Bulog, Sepakat Serap Rp5.500/Kg]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">Dairi, asatupro.com</a><b>&mdash;</b>Pemerintah Kabupaten Dairi bergerak cepat merespon keluhan petani jagung terkait merosotnya harga jual di tingkat petani. </p><p>Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, memimpin pertemuan bersama perwakilan Perum Bulog Kantor Cabang Karo, Rabu (18/11/2026), guna mencari solusi konkret atas penolakan hasil panen jagung Dairi oleh sejumlah gudang dan pabrik di Medan.</p><p>Langkah intervensi ini diambil setelah petani kesulitan memasarkan hasil panen mereka akibat terhentinya serapan dari gudang maupun pabrik di Medan, yang berdampak langsung pada anjloknya harga jagung.</p><p>Sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani, <a href="https://www.asatupro.com/tag/pemkab-dairi/" target="_blank">Pemkab Dairi</a> dan Bulog menyepakati skema penyerapan hasil panen dengan harga pembelian sebesar Rp5.500 per kilogram dengan syarat kadar air maksimal 20%.</p><p>Bulog menyarankan para petani untuk memastikan proses pengeringan jagung dilakukan dengan baik sebelum dijual, serta menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan apabila petani mengalami kendala dalam proses pengeringan tersebut.</p><p>Kerja sama ini diharapkan dapat membantu petani menjual hasil panen mereka dengan harga yang sesuai dan adil.</p><p>Sekda Surung Charles Lamhot Bantjin menegaskan, kehadiran pemerintah daerah bersama Bulog merupakan wujud komitmen nyata untuk menjaga stabilitas harga komoditas unggulan di Kabupaten Dairi.</p><p>Melalui sinergi ini, penyerapan jagung lokal diharapkan segera berjalan lancar sehingga roda perekonomian masyarakat tani kembali stabil.</p><p>Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, <a href="https://www.asatupro.com/tag/junihardi-siregar/" target="_blank">Junihardi Siregar</a>, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (<a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindagkopukm/" target="_blank">DisperindagkopUKM</a>), <a href="https://www.asatupro.com/tag/fatimah-boang-manalu/" target="_blank">Fatimah Boang Manalu</a>, serta Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/kesti-rusda-angkat/" target="_blank">Kesti Rusda Angkat</a>.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_170_Harga-Jagung-Anjlok--Petani-Dairi-Menjerit--Pemkab-Dairi-Gandeng-Bulog--Sepakat-Serap-Rp5-500-Kg.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/pertanian/4158/harga-jagung-anjlok-petani-dairi-menjerit-pemkab-dairi-gandeng-bulog-sepakat-serap-rp5500kg/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Aklamasi di Musda VI Golkar, Irsan Efendi Kembali Pimpin DPD Padangsidimpuan, Diskresi DPP Jadi Dasar Pencalonan</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Aklamasi di Musda VI Golkar, Irsan Efendi Kembali Pimpin DPD Padangsidimpuan, Diskresi DPP Jadi Dasar Pencalonan]]></title>
            <description><![CDATA[PADANGSIDIMPUAN, Asatupro.com  Irsan Efendi Nasution kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Go]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a href="https://www.asatupro.com/tag/-irsan-efendi-nasution/" target="_blank">Padangsidimpuan,asatupro.com-Irsan Efendi Nasution</a> kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Padangsidimpuan untuk masa bakti 2025&ndash;2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Padangsidimpuan yang berlangsung di Emerald Hall Hotel Mega Permata, Rabu (18/11/2026).</p><p>Terpilihnya kembali mantan Wali Kota Padangsidimpuan tersebut berlangsung setelah seluruh pemilik hak suara dalam forum Musda sepakat memberikan dukungan kepadanya sebagai calon tunggal.</p><p>Namun, di balik pencalonan kembali Irsan, terdapat mekanisme khusus berupa diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Diskresi tersebut menjadi salah satu dokumen penting yang dilampirkan dalam berkas pencalonannya, mengingat Irsan telah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan selama dua periode.</p><p>Sebelumnya, saat mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua, Irsan menjelaskan bahwa dirinya telah melampirkan delapan dokumen surat dukungan, terdiri dari enam Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kota Padangsidimpuan, serta dukungan dari unsur organisasi sayap dan hasta karya.</p><p>Selain itu, ia juga menyertakan surat diskresi yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar melalui DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.</p><p>Dalam ketentuan organisasi Partai Golkar, diskresi merupakan persetujuan khusus dari Ketua Umum DPP yang dapat diberikan dalam kondisi tertentu, termasuk bagi kader yang telah menjabat sebagai ketua selama dua periode berturut-turut dan hendak kembali mencalonkan diri untuk periode ketiga.</p><p>Mekanisme tersebut sebelumnya juga dijelaskan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dalam konteks pelaksanaan Musda<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a>. Ia menegaskan bahwa diskresi bukan kewenangan yang digunakan sembarangan, melainkan harus mengacu pada ketentuan organisasi partai.</p><p>Dengan demikian, pencalonan kembali Irsan telah dilengkapi persetujuan khusus dari DPP sebelum memasuki tahapan<a href="https://www.asatupro.com/tag/-musda-vi/" target="_blank"> Musda VI</a>.</p><p>Dalam persidangan Musda, seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari Pimpinan Kecamatan, organisasi sayap, hasta karya (organisasi pendiri dan yang didirikan), dewan pertimbangan, serta unsur terkait lainnya sepakat memberikan dukungan penuh kepada Irsan.</p><p>Kesepakatan bulat tersebut membuat pimpinan sidang menetapkan<a href="https://www.asatupro.com/tag/-irsan-efendi-nasution/" target="_blank"> Irsan Efendi Nasution</a> sebagai ketua terpilih tanpa melalui proses pemungutan suara.</p><p>Dalam sambutannya setelah ditetapkan, Irsan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan seluruh kader dan struktur partai. Ia menegaskan komitmennya untuk segera menyusun komposisi kepengurusan yang solid serta memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kelurahan dan desa.</p><p>"Terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama selama proses ini. Terima kasih juga kepada istri tercinta dan keluarga yang telah mendukung penuh, serta kepada seluruh kader Golkar se-Kota Padangsidimpuan," ungkapnya.</p><p>Menurutnya, sinergi antarkader menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi dan meningkatkan capaian Partai Golkar pada berbagai agenda politik mendatang.</p><p>Ia juga berpesan kepada seluruh kader agar terus membangun kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri, rendah hati, serta saling merangkul.</p><p>Dengan berakhirnya rangkaian<a href="https://www.asatupro.com/tag/-musda-vi/" target="_blank"> Musda VI</a>, Irsan bersama tim formatur yang telah dibentuk dijadwalkan segera merampungkan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan periode 2025&ndash;2030 untuk selanjutnya diajukan pengesahannya ke DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.</p><p>Sebelumnya,<a href="https://www.asatupro.com/tag/-musda-vi/" target="_blank"> Musda VI</a> Partai Golkar Kota Padangsidimpuan dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap.</p><p>Dalam arahannya, Andar menekankan bahwa Musda harus menjadi momentum kemenangan bersama, bukan kemenangan kelompok maupun kepentingan pihak tertentu.</p><p>"Saya ingin Musda ini bukan hanya kemenangan bagi kelompok ataupun pihak tertentu, namun menjadi kemenangan bagi seluruh kader," ucap Andar.</p><p>Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a>, Rolel Harahap, menyampaikan pesan tegas dari Ketua DPD<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a> agar kepengurusan periode 2025&ndash;2030 diisi oleh kader yang benar-benar memiliki dedikasi dan kemauan bekerja untuk membesarkan partai.</p><p>"Pesan dari Ketua tegas, yang masuk dalam kepengurusan harus orang-orang yang mau bekerja dan mengurus partai," tegas Rolel usai pelaksanaan Musda.</p><p>Lebih lanjut, Rolel mengingatkan para kader, khususnya 10 anggota legislatif dari Partai Golkar serta kader yang menduduki jabatan publik, agar mampu merangkul masyarakat dan menjaga sikap demi mempertahankan citra positif partai.</p><p>"Seluruh kader juga harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa Golkar adalah partai yang unik karena lahir dari representasi dan kegelisahan masyarakat Indonesia, melalui gabungan 97 organisasi kemasyarakatan pada masa pendiriannya," pungkas Rolel.</p><p>Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Wantim<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a> Syahrul M. Pasaribu dan Drs. Bachrum Harahap, anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut dari Dapil Sumut VII, para Ketua DPD Partai Golkar se-Tabagsel, pimpinan organisasi sayap Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar, serta undangan lainnya. (MN)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_5527_Aklamasi-di-Musda-VI-Golkar--Irsan-Efendi-Kembali-Pimpin-DPD-Padangsidimpuan--Diskresi-DPP-Jadi-Dasar-Pencalonan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/politik/4159/aklamasi-di-musda-vi-golkar-irsan-efendi-kembali-pimpin-dpd-padangsidimpuan-diskresi-dpp-jadi-dasar-pencalonan/</link>
            <author><![CDATA[mahmud]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu di Polres Binjai Disorot, Kuli Bangunan Mengaku Diintimidasi, Praktisi Hukum Angkat Bicara</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 15:15:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu di Polres Binjai Disorot, Kuli Bangunan Mengaku Diintimidasi, Praktisi Hukum Angkat Bicara]]></title>
            <description><![CDATA[Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu di Polres Binjai Disorot, Kuli Bangunan Mengaku Diintimidasi, Praktisi Hukum Angkat Bicara]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>Binjai,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di <a href="https://www.asatupro.com/tag/satpas-polres-binjai/" target="_blank">Satpas Polres Binjai</a>, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan publik. Setelah video percakapan yang mengungkap dugaan pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> tanpa melalui ujian dengan biaya Rp800 ribu viral di media sosial, kini muncul pengakuan korban yang merasa mendapat tekanan dari seseorang yang mengaku sebagai anggota Propam Polres Binjai.</p><p>Video tersebut diunggah dan menjadi bahan wawancara Yang di unggah di akun TikTok MedanTalk sekitar 15 November 2026. Dalam video yang beredar, muncul dugaan adanya pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> tanpa melalui tahapan ujian dengan biaya mencapai Rp800 ribu.</p><p>Korban yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan tersebut mengaku dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Propam Polres Binjai.</p><p>Menurut pengakuan korban, orang tersebut meminta dirinya membuat video klarifikasi terkait video dugaan pungli pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> yang sebelumnya beredar dan menjadi perbincangan di media sosial.</p><p>Tidak hanya menghubungi korban, orang tersebut juga disebut mendatangi rumah orang tua korban. Bahkan, ibu kandung korban turut menjadi sasaran pemotretan ketika orang tersebut berada di lokasi.</p><p>Peristiwa itu membuat korban mengaku merasa tertekan dan khawatir. Persoalan yang semula berkaitan dengan pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> kini disebut turut menyeret anggota keluarganya.</p><p>Munculnya pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dan dasar tindakan pihak yang mengaku sebagai anggota Propam itu. Apakah komunikasi dan permintaan pembuatan video klarifikasi tersebut merupakan bagian dari prosedur resmi pemeriksaan, atau terdapat tindakan lain yang perlu dievaluasi secara institusional?</p><p><b>AMPUH: Dugaan Pungli Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran Etik Semat</b></p><p>Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-ampuh/" target="_blank">DPP AMPUH</a> (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Muhammad Suzali, S.H., yang juga merupakan praktisi hukum, menilai dugaan praktik pungutan liar dalam penerbitan SIM merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara hukum.</p><p>Menurut Suzali, apabila terdapat aparat penegak hukum yang terbukti memperdagangkan kewenangan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran etik kedinasan.</p><p>Ia menegaskan, tindakan demikian berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.</p><p>Dalam pandangan hukumnya, Suzali menyebut Pasal 423 KUHP serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada pejabat atau pegawai negeri.</p><p>Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana, alat bukti, serta hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.</p><p><b>Kapolres, Propam, dan Kasat Lantas Diminta Beri Penjelasan</b></p><p>Atas perkembangan tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolres-binjai/" target="_blank">Kapolres Binjai</a>, Kasi Propam Polres Binjai, dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kasat-lantas-polres-binjai/" target="_blank">Kasat Lantas Polres Binjai</a> diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pungli pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> senilai Rp800 ribu tersebut.</p><p>Klarifikasi juga diperlukan terkait identitas orang yang menghubungi dan mendatangi keluarga korban, tujuan permintaan pembuatan video klarifikasi, serta alasan dilakukannya pemotretan terhadap ibu kandung korban.</p><p>Selain itu, publik berhak mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan internal terhadap dugaan pungli tersebut, termasuk apakah telah dilakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sim-c/" target="_blank">SIM C</a> tanpa melalui prosedur pengujian.</p><p>Perlu ditegaskan, apabila dugaan pungli maupun dugaan intimidasi tersebut terbukti, penanganannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila terdapat kekeliruan informasi, pihak yang disebutkan juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan.</p><p>Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolres-binjai/" target="_blank">Kapolres Binjai</a>, Kasi Propam Polres Binjai, dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kasat-lantas-polres-binjai/" target="_blank">Kasat Lantas Polres Binjai</a>.</p><p>Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan serta praduga tidak bersalah.(Red)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_745_Dugaan-Pungli-SIM-C-Rp800-Ribu-di-Polres-Binjai-Disorot--Kuli-Bangunan-Mengaku-Diintimidasi--Praktisi-Hukum-Angkat-Bicara.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4160/dugaan-pungli-sim-c-rp800-ribu-di-polres-binjai-disorot-kuli-bangunan-mengaku-diintimidasi-praktisi-hukum-angkat-bicara/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga Akan Dikirim ke Jambi</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:14:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga Akan Dikirim ke Jambi]]></title>
            <description><![CDATA[Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga Akan Dikirim ke Jambi]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a> mengungkap kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti mencapai 21 kilogram sabu. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan seorang pria berinisial FAG (34), warga <a href="https://www.asatupro.com/tag/kecamatan-hamparan-perak/" target="_blank">Kecamatan Hamparan Perak</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/kabupaten-deli-serdang/" target="_blank">Kabupaten Deli Serdang</a>, di Lingkungan IX Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a>, pada Senin (2/11/2026).</p><p>Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan satu bungkus plastik berwarna hijau berisi sabu dengan berat sekitar 1 kilogram. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, di antaranya 10 bungkus cartridge vape merek YAKUZA XL berisi cairan yang diduga mengandung narkotika, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp1 juta, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU, tas ransel, serta beberapa barang lainnya.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642_IMG-20261118-WA0179.jpg">Dari hasil pemeriksaan awal, FAG mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan R alias D, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).</p><p>Pengembangan kasus kemudian dilakukan. Pada Kamis (5/11/2026), tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai pengiriman sabu dari Aceh menggunakan mobil Colt Diesel yang akan melintas di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Banda Aceh.</p><p>Petugas melakukan pengintaian di sekitar jalur tersebut. Namun, kendaraan yang menjadi target diduga mengubah rute perjalanan melalui Jalur Lintas Barat. Tim kemudian melakukan pengejaran hingga menemukan mobil tersebut di Jalan Lintas Subulussalam-Sidikalang, Dusun Pettal, Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/kabupaten-pakpak-bharat/" target="_blank">Kabupaten Pakpak Bharat</a>.</p><p>Sekitar pukul 05.40 WIB, petugas menghentikan kendaraan dan mengamankan dua pria yang mengaku berinisial MF dan MAA. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 20 bungkus plastik warna kuning. Di dalam setiap kemasan terdapat wadah Tupperware berwarna putih yang berisi bungkusan plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu.</p><p>Berdasarkan keterangan awal, sabu tersebut rencananya akan dibawa menuju Jambi. Pengemudi mengaku dijanjikan upah sebesar Rp10 juta. Uang tersebut disebut telah diterima melalui transfer ke rekening MF.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f_IMG-20261118-WA0177.jpg">Dengan temuan 1 kilogram sabu dari penangkapan pertama dan 20 kilogram dari pengembangan kasus, total barang bukti sabu yang diamankan mencapai 21 kilogram.</p><p>Kapolres <a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a>, AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., dalam konferensi pers pengungkapan kasus ini menegaskan komitmen Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a> untuk terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.</p><p>Pengembangan perkara juga menjadi perhatian agar pihak-pihak lain yang diduga terlibat dapat ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb_Screenshot_20261119-000934_Gallery.jpg">Pengungkapan ini menunjukkan pentingnya peran informasi masyarakat dalam membantu kepolisian mengungkap peredaran narkotika lintas daerah. Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/langkat/" target="_blank">Langkat</a> mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran <a href="https://www.asatupro.com/tag/narkoba/" target="_blank">narkoba</a>.</p><p>Perang terhadap narkotika membutuhkan kerja bersama. Dengan dukungan masyarakat dan penegakan hukum yang profesional, upaya melindungi generasi muda serta menjaga keamanan lingkungan dapat terus diperkuat. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_2615_Polres-Langkat-Ungkap-Jaringan-Narkotika--Sita-21-Kg-Sabu-yang-Diduga-Akan-Dikirim-ke-Jambi.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4161/polres-langkat-ungkap-jaringan-narkotika-sita-21-kg-sabu-yang-diduga-akan-dikirim-ke-jambi/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Farida Panjaitan Menang Telak, Terpilih Jadi Kades Belang Malum Lewat Pilkades PAW</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 13:13:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Farida Panjaitan Menang Telak, Terpilih Jadi Kades Belang Malum Lewat Pilkades PAW]]></title>
            <description><![CDATA[Farida Panjaitan Menang Telak, Terpilih Jadi Kades Belang Malum Lewat Pilkades PAW]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a href="https://www.asatupro.com/tag/sidikalang/" target="_blank">Sidikalang</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>&mdash;<a href="https://www.asatupro.com/tag/farida-panjaitan/" target="_blank">Farida Panjaitan</a> resmi terpilih sebagai Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-belang-malum/" target="_blank">Desa Belang Malum</a>, Kecamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sidikalang/" target="_blank">Sidikalang</a>, Kabupaten Dairi, melalui Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pilkades-paw/" target="_blank">Pilkades PAW</a>) untuk sisa masa jabatan 2023-2031.</p><p>Pemilihan yang berlangsung di Kantor Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-belang-malum/" target="_blank">Desa Belang Malum</a>, Rabu (18/11/2026), berjalan tertib, aman, dan demokratis. Farida unggul dengan perolehan 33 suara dari total 58 suara sah.</p><p>Hasil Perhitungan Suara Calon Kades Perolehan Suara <a href="https://www.asatupro.com/tag/farida-panjaitan/" target="_blank">Farida Panjaitan</a> 33 suara, Aresto Parlindungan Lumban Tobing 24 suara, Risma Flora Sigiro 1 suara dengan Total Suara Sah 58 suara.</p><p>Dari 59 surat suara yang disediakan bagi perwakilan masyarakat yang memiliki hak pilih, sebanyak 58 dinyatakan sah. Sementara 1 surat suara tidak digunakan karena pemilih tidak hadir.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/pilkades-paw/" target="_blank">Pilkades PAW</a> ini digelar untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-belang-malum/" target="_blank">Desa Belang Malum</a> menyusul meninggalnya Kepala Desa sebelumnya, Sunta Tutur Simorangkir (54), pada April 2026 lalu.</p><p>Berbeda dengan Pilkades reguler yang melibatkan seluruh pemilih sesuai daftar pemilih, <a href="https://www.asatupro.com/tag/pilkades-paw/" target="_blank">Pilkades PAW</a> dilaksanakan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</p><p>Pemilih berasal dari unsur perwakilan masyarakat yang telah dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD, antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok tani, dan perwakilan masyarakat miskin.</p><p>Dalam mekanisme ini, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk mempersiapkan seluruh tahapan, mulai dari penjaringan dan penetapan calon, pendataan serta penetapan pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilihan.</p><p>Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih untuk mengisi sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya. Selanjutnya, hasil pemilihan diproses sesuai ketentuan untuk memperoleh pengesahan dan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-bupati-dairi/" target="_blank">Wakil Bupati Dairi</a>, Wahyu Daniel Sagala, yang hadir langsung melakukan monitoring, menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh tahapan <a href="https://www.asatupro.com/tag/pilkades-paw/" target="_blank">Pilkades PAW</a> ini.</p><p>Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilihan harus berjalan sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan. <a href="https://www.asatupro.com/tag/pilkades-paw/" target="_blank">Pilkades PAW</a>, menurutnya, merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi ketertiban, kejujuran, dan prinsip kebebasan memilih.</p><p>Kepada para pemilih, Wahyu berpesan agar menentukan pilihan berdasarkan hati nurani tanpa intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.</p><p>"Pilihlah yang terbaik dari ketiga calon yang ada. Gunakan hak pilih berdasarkan hati nurani, tanpa intervensi. Dalam demokrasi, kalah dan menang merupakan hal biasa. Semua harus diterima dengan lapang dada," pesan Wahyu.</p><p>Ia berharap, melalui proses pemilihan tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-belang-malum/" target="_blank">Desa Belang Malum</a> mendapatkan pemimpin terbaik yang mampu menjalankan pemerintahan desa, melayani masyarakat, serta membawa kemajuan bagi desa.</p><p>Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dairi Simon Tonny Malau, Camat <a href="https://www.asatupro.com/tag/sidikalang/" target="_blank">Sidikalang</a> Mawardi Tumanggor, Kapolsek <a href="https://www.asatupro.com/tag/sidikalang/" target="_blank">Sidikalang</a> Tobok Panggabean, Penjabat (Pj.) Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-belang-malum/" target="_blank">Desa Belang Malum</a> Neny Anita Pinem, serta unsur BPD dan P2KD.</p><p>Pemilihan ini juga melibatkan unsur pemerintah daerah, kecamatan, kepolisian, BPD, dan P2KD, termasuk unsur masyarakat.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_4686_Farida-Panjaitan-Menang-Telak--Terpilih-Jadi-Kades-Belang-Malum-Lewat-Pilkades-PAW.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4154/farida-panjaitan-menang-telak-terpilih-jadi-kades-belang-malum-lewat-pilkades-paw/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Coreng Wajah Gerindra! Oknum DPRD Deli Serdang Berinisial PP Diduga Bekingi Perampasan Hak Buruh di PT Sari Incofood, DPP FMI Desak Prabowo Bertindak</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:10:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Coreng Wajah Gerindra! Oknum DPRD Deli Serdang Berinisial PP Diduga Bekingi Perampasan Hak Buruh di PT Sari Incofood, DPP FMI Desak Prabowo Bertindak]]></title>
            <description><![CDATA[Coreng Wajah Gerindra! Oknum DPRD Deli Serdang Berinisial PP Diduga Bekingi Perampasan Hak Buruh di PT Sari Incofood, DPP FMI Desak Prabowo ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Praktik dugaan pembegalan hak-hak kaum buruh di Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> kini menyeret nama wakil rakyat. Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Indonesia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a>) secara terbuka membongkar dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> dari Fraksi <a href="https://www.asatupro.com/tag/partai-gerindra/" target="_blank">Partai Gerindra</a> berinisial PP, yang disinyalir menjadi tameng atau bekingan di balik mandeknya penyelesaian hak dua pekerja pengamanan (security) korban Pemutusan Hubungan Kerja (<a href="https://www.asatupro.com/tag/phk/" target="_blank">PHK</a>) sepihak di <a href="https://www.asatupro.com/tag/pt-sari-incofood-corporation/" target="_blank">PT Sari Incofood Corporation</a>.</p><p>​Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a>, Fikri Ihsan Lubis, menegaskan bahwa ulah oknum legislator berinisial PP tersebut merupakan pengkhianatan nyata terhadap amanat rakyat dan garis perjuangan partai yang selama ini mengklaim berada di garda terdepan membela wong cilik dan kaum pekerja.</p><p>​"Sangat memalukan dan ironis! Di saat Presiden RI yang juga Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/partai-gerindra/" target="_blank">Partai Gerindra</a> serta pimpinan <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> di pusat terus menyuarakan pembelaan terhadap kesejahteraan buruh, di <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> justru muncul oknum anggota DPRD berinisial PP dari <a href="https://www.asatupro.com/tag/partai-gerindra/" target="_blank">Partai Gerindra</a> yang diduga kuat ikut bermain dan membekingi perusahaan untuk menghilangkan hak-hak pekerja kecil," kecam Fikri Ihsan Lubis dalam pernyataan sikapnya, Rabu (18/11/2026).</p><p>​<b>Diduga Kebal Hukum karena Bekingan Oknum Legislator PP</b></p><p>​Kasus ini bermula dari laporan resmi serta surat kuasa yang diberikan dua pekerja security <a href="https://www.asatupro.com/tag/pt-sari-incofood-corporation/" target="_blank">PT Sari Incofood Corporation</a> (berlokasi di Gang Tambak Rejo, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa), yakni Ardika Ahmad Karo-karo (masa kerja 1 tahun 6 bulan) dan Deny Prastiyo (masa kerja 1 tahun 3 bulan). Keduanya dipecat secara sepihak tanpa pesangon, tanpa pembayaran upah lembur, serta tanpa kompensasi hak cuti tahunan.</p><p>​<a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a> telah melaporkan perselisihan hubungan industrial ini sejak 30 Oktober 2026. Dinas Ketenagakerjaan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/disnaker/" target="_blank">Disnaker</a>) Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> pun telah melayangkan panggilan klarifikasi resmi bernomor 500.15.15.2/2689/<a href="https://www.asatupro.com/tag/disnaker/" target="_blank">Disnaker</a> tertanggal 9 November 2026 untuk sidang mediasi pada Kamis, 12 November 2026 lalu.</p><p>​Namun, menurut Fikri, manajemen <a href="https://www.asatupro.com/tag/pt-sari-incofood-corporation/" target="_blank">PT Sari Incofood Corporation</a> maupun perusahaan penyedia jasa alih daya (outsourcing), PT Surya Tamado Mandiri, bersikap arogan dan seolah kebal hukum terhadap proses di <a href="https://www.asatupro.com/tag/disnaker/" target="_blank">Disnaker</a>. Kuat dugaan, sikap menantang hukum tersebut muncul karena adanya jaminan perlindungan politik dari oknum anggota dewan berinisial PP.</p><p>​"Jabatan anggota DPRD itu dibayar dari uang pajak rakyat untuk membela buruh yang tertindas, bukan malah dijadikan alat kekuasaan untuk membekingi korporasi nakal dan menginjak-injak hak normatif pekerja! Kami menduga kuat oknum PP ini berperan di balik layar sehingga hak-hak Ardika dan Deny hingga detik ini dirampas mentah-mentah," tegas Fikri.</p><p>​<b>Modus Outsourcing dan Dugaan Vendor Pengamanan Bodong</b></p><p>​Selain menyoroti peran gelap oknum legislator PP, <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a> juga membeberkan skema kotor yang menimpa kedua korban. Awalnya, Ardika dan Deny dikontrak langsung oleh manajemen <a href="https://www.asatupro.com/tag/pt-sari-incofood-corporation/" target="_blank">PT Sari Incofood Corporation</a> selama tiga bulan, sebelum akhirnya dilempar secara sepihak ke vendor alih daya, PT Surya Tamado Mandiri.</p><p>​Puncaknya, keduanya dipecat dengan dalih kehilangan barang di area perusahaan tanpa proses pemeriksaan maupun konfrontasi yang adil terhadap seluruh regu shift. Lebih parah lagi, investigasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a> menemukan indikasi bahwa PT Surya Tamado Mandiri diduga tidak mengantongi Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bujp/" target="_blank">BUJP</a>) yang sah dari Mabes Polri.</p><p>​"Ini kejahatan ketenagakerjaan berlapis! Sudah memakai vendor jasa pengamanan yang diduga ilegal tanpa izin <a href="https://www.asatupro.com/tag/bujp/" target="_blank">BUJP</a>, melakukan <a href="https://www.asatupro.com/tag/phk/" target="_blank">PHK</a> sepihak tanpa pesangon, lalu diduga dibekingi pula oleh oknum anggota DPRD berinisial PP. Jika praktik kotor seperti ini dibiarkan, maka hukum ketenagakerjaan di <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> sudah mati suri," sindir Fikri tajam.</p><p>​<b>Desak Mahkamah <a href="https://www.asatupro.com/tag/partai-gerindra/" target="_blank">Partai Gerindra</a> dan Ancaman Kepung Kantor Perusahaan</b></p><p>​Atas skandal tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a> mendesak Presiden RI selaku Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/partai-gerindra/" target="_blank">Partai Gerindra</a>, Wakil Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>, serta Mahkamah Kehormatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/partai-gerindra/" target="_blank">Partai Gerindra</a> untuk segera turun tangan memeriksa dan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap oknum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dprd-deli-serdang/" target="_blank">DPRD </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> berinisial PP jika terbukti terlibat dalam perampasan hak buruh.</p><p>​<a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a> memastikan tidak akan mundur selangkah pun dan siap membawa kasus ini ke ranah pidana maupun aksi massa dengan merujuk pada pelanggaran UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang <a href="https://www.asatupro.com/tag/cipta-kerja/" target="_blank">Cipta Kerja</a>, PP No. 35 Tahun 2021, serta regulasi perizinan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bujp/" target="_blank">BUJP</a>.</p><p>​"Kami beri peringatan keras kepada oknum DPRD PP, manajemen <a href="https://www.asatupro.com/tag/pt-sari-incofood-corporation/" target="_blank">PT Sari Incofood Corporation</a>, dan PT Surya Tamado Mandiri! Jika hak-hak Ardika dan Deny tidak segera dibayarkan penuh tanpa potongan sedikit pun, serta aparat kepolisian tidak segera mengaudit izin <a href="https://www.asatupro.com/tag/bujp/" target="_blank">BUJP</a> perusahaan tersebut, maka <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-fmi/" target="_blank">DPP-FMI</a> bersama ribuan elemen buruh dan masyarakat akan mengepung kantor pusat cabang <a href="https://www.asatupro.com/tag/pt-sari-incofood-corporation/" target="_blank">PT Sari Incofood Corporation</a> di Jalan Cokroaminoto, Medan, sekaligus menggeruduk Gedung <a href="https://www.asatupro.com/tag/dprd-deli-serdang/" target="_blank">DPRD </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a> dan kantor DPC <a href="https://www.asatupro.com/tag/partai-gerindra/" target="_blank">Partai Gerindra</a>!" pungkas Fikri. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_9259_Coreng-Wajah-Gerindra--Oknum-DPRD-Deli-Serdang-Berinisial-PP-Diduga-Bekingi-Perampasan-Hak-Buruh-di-PT-Sari-Incofood--DPP-FMI-Desak-Prabowo-Bertindak.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4157/coreng-wajah-gerindra-oknum-dprd-deli-serdang-berinisial-pp-diduga-bekingi-perampasan-hak-buruh-di-pt-sari-incofood-dpp-fmi-desak-prabowo-bertindak/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Warga Resah, Praktik Perjudian Diduga Bebas Beroperasi di Sei Bamban: Kinerja Polres Serdang Bedagai Disorot</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:09:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Warga Resah, Praktik Perjudian Diduga Bebas Beroperasi di Sei Bamban: Kinerja Polres Serdang Bedagai Disorot]]></title>
            <description><![CDATA[Warga Resah, Praktik Perjudian Diduga Bebas Beroperasi di Sei Bamban Kinerja Polres Serdang Bedagai Disorot]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Suasana kondusif di <a href="https://www.asatupro.com/tag/kabupaten-serdang-bedagai/" target="_blank">Kabupaten </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a> kembali diuji dengan maraknya laporan masyarakat terkait dugaan praktik perjudian yang masih beroperasi di wilayah hukum Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a>. </p><p>Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada kepemimpinan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) <a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a>, AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, yang dinilai belum menunjukkan tindakan tegas yang masif dalam memberantas penyakit masyarakat tersebut.</p><p> Lokasi yang diduga menjadi lokasi judi beralamat di Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, <a href="https://www.asatupro.com/tag/kabupaten-serdang-bedagai/" target="_blank">Kabupaten </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a>, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 18 November 2026.</p><p><b>Kronologi dan Sorotan Masyarakat di Desa Sei Bamban</b></p><p>​Berdasarkan laporan dan keresahan warga setempat yang dihimpun pada 18 November 2026, aktivitas perjudian&mdash;yang secara tegas dilarang oleh norma agama maupun hukum positif&mdash;dilaporkan masih bebas beroperasi di kawasan Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban.</p><p>​Masyarakat sekitar merasa resah karena aktivitas ilegal tersebut dikhawatirkan dapat merusak moral generasi muda serta memicu potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).</p><p>Warga menilai bahwa hingga saat ini, lokasi perjudian tersebut seolah belum tersentuh oleh tindakan tegas atau razia terpadu dari Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, sehingga memunculkan spekulasi miring di tengah publik terkait efektivitas pengawasan aparat.</p><p>​<b>Tanggapan dan Komitmen Penegakan Hukum</b></p><p>​Menanggapi sorotan publik dan kritik tajam terhadap institusi kepolisian di tingkat resor, jajaran Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a> diharapkan segera merespons cepat laporan masyarakat melalui langkah-langkah konkrit:</p><p>​<b>Penyisiran dan Penindakan Cepat:</b> Memerintahkan Polsek Sei Bamban dan Satuan Reserse Kriminal (<a href="https://www.asatupro.com/tag/satreskrim/" target="_blank">Satreskrim</a>) Polres Sergai untuk langsung menerjunkan tim ke titik lokasi yang dikeluhkan warga di Desa Sei Bamban guna melakukan penyelidikan dan penutupan jika terbukti melanggar hukum.</p><p>​<b>Evaluasi dan Transparansi:</b> Membuka ruang komunikasi yang transparan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta media massa untuk menerima aduan akurat tanpa tebang pilih.</p><p><b>Pemberantasan Tanpa Kompromi: </b>Sejalan dengan instruksi tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, segala bentuk perjudian darat maupun online wajib diberantas demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a>.</p><p>​<b>Landasan Hukum Terkait Penindakan Perjudian dan Kinerja <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a></b></p><p>​Dalam sistem hukum positif di <a href="https://www.asatupro.com/tag/republik-indonesia/" target="_blank">Republik Indonesia</a>, segala bentuk praktik perjudian diatur secara ketat dengan sanksi pidana berat, yang juga menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk bertindak:</p><p>​<b>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a>) tentang Perjudian</b></p><p>​<b>Pasal 303 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a>:</b> Mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal bagi barang siapa yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian.</p><p>​<b>Pasal 303 bis <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a>:</b> Mengancam para pemain atau pihak yang ikut serta menggunakan fasilitas perjudian dengan pidana penjara atau denda.</p><p>​Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Baru): Memperbarui dan memperketat sanksi pidana bagi tindak pidana perjudian di masyarakat.</p><p><b>Undang-Undang Kepolisian Negara <a href="https://www.asatupro.com/tag/republik-indonesia/" target="_blank">Republik Indonesia</a></b></p><p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara <a href="https://www.asatupro.com/tag/republik-indonesia/" target="_blank">Republik Indonesia</a>: Khususnya Pasal 13 dan Pasal 14, yang menegaskan bahwa tugas pokok <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a> adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan objektif.</p><p><b>Kode Etik Profesi <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a> dan Akuntabilitas Kinerja</b></p><p>Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik <b>Kepolisian Negara <a href="https://www.asatupro.com/tag/republik-indonesia/" target="_blank">Republik Indonesia</a>:</b> Mengatur kewajiban setiap anggota <a href="https://www.asatupro.com/tag/polri/" target="_blank">Polri</a> untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan profesional, serta melarang keras adanya pembiaran atau perlindungan terhadap tindak pidana di wilayah hukum masing-masing.</p><p>​<b>Catatan Redaksi, ​</b>Kritik dan sorotan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.</p><p>Masyarakat di Desa Sei Bamban dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kabupaten-serdang-bedagai/" target="_blank">Kabupaten </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a> secara umum berharap agar Polres <a href="https://www.asatupro.com/tag/serdang-bedagai/" target="_blank">Serdang Bedagai</a> di bawah kepemimpinan AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak dapat segera membuktikan komitmen nyata dalam membersihkan wilayahnya dari segala bentuk praktik perjudian demi terciptanya keamanan dan ketertiban bersama.</p><p></p><p></p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_4687_Warga-Resah--Praktik-Perjudian-Diduga-Bebas-Beroperasi-di-Sei-Bamban--Kinerja-Polres-Serdang-Bedagai-Disorot.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4153/warga-resah-praktik-perjudian-diduga-bebas-beroperasi-di-sei-bamban-kinerja-polres-serdang-bedagai-disorot/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Ketua Bidang Media DPP AJUDAN Minta Copot Kapolres Asahan, Kredibilitas Kapolri Dirusak &ldquo;MAKAN ENAK&rdquo; Tahanan Narkotika</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 08:08:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Ketua Bidang Media DPP AJUDAN Minta Copot Kapolres Asahan, Kredibilitas Kapolri Dirusak “MAKAN ENAK” Tahanan Narkotika]]></title>
            <description><![CDATA[Ketua Bidang Media DPP AJUDAN Minta Copot Kapolres Asahan, Kredibilitas Kapolri Dirusak &ampldquoMAKAN ENAK&amprdquo Tahanan Narkotika]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Pemberantasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/narkotika/" target="_blank">Narkotika</a> secara Nasional yang menjadi program prioritas Bapak <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto S.I.K.,M.H dirusak anggotanya sendiri dan mencoreng jembali nama Institusi Polri hanya dalam satu bulan setengah pasca Jenderal Suyudi dilantik langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 1 Oktober 2026.</p><p>Penggerebekan serta pemberantasan narkotika di daerah&ndash;daerah hingga ke pelosok desa dan lorong yang dilakukan personel kepolisian sangat di acungkan jempol, apalagi beberapa hari pasca <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> dilantik, pengerebekan besarpun di lakukan di pelabuhan Belawan Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a> di sebuah kapal besar dan besoknya dilanjutkan di Aceh tempat pembuatan narkotika jenis sabu yang sudah menghasilkan puluhan ton dan berhasil menangkap bandar bandar besar tersebut.</p><p>Namun, sangat disayangkan, setelah Konferensi Pers yang dilakukan Polda <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> pada Senin, 16 November 2026, yang berhasil mengungkap sebanyak 981 kasus narkoba, 1.311 tersangka dengan total barang bukti sebesar 30,34 ton narkotika, sepulangya dari konferensi pers puluhan personel aparat kepolisian Satnarkoba polres Asahan bersama dengan sejumlah tahanan narkoba terlihat "<a href="https://www.asatupro.com/tag/makan-enak/" target="_blank">MAKAN ENAK</a>" di salah satu restoran elite di jalan S.M. Raja, lewat Mapoldasu Tanjung Morawa.</p><p>Menurut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Anti <a href="https://www.asatupro.com/tag/judi/" target="_blank">Judi</a> Anti <a href="https://www.asatupro.com/tag/narkoba/" target="_blank">Narkoba</a> (<a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-ajudan/" target="_blank">DPP AJUDAN</a>), Robin Silalahi, sepertinya, dugaan Robin, hal ini sering dilakukan oleh personel kepolisian di setiap daerah, dengan memberikan pelayanan dan fasilitas ekstra terhadap narapidana yang terlibat peredaran <a href="https://www.asatupro.com/tag/narkotika/" target="_blank">Narkotika</a> terutama bandar-bandar besar.</p><p>Tentu saja ini pelanggaran yang dilakukan sejumlah personil satnarkoba polres Asahan, apa mereka tidak tahu bahwa ada Peraturan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> no.4 tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan, "ini ada apa" ?? Atau pura pura tidak tahu.</p><p>Apalagi kejadian ini menyangkut institusi polri dan tahanan ? Ini namanya kan diskriminasi terhadap tahanan, sementara tahanan dengan kasus yang berbeda belum tentu diperlakukan seperti ini, "<a href="https://www.asatupro.com/tag/makan-enak/" target="_blank">MAKAN ENAK</a>".</p><p>Robin menjelaskan bahwa kejadian ini mencoreng Kredibilitas dan Institusi kepolisian yang sedang berbenah diri dalam melakukan pembersihan internal, disatu sisi, Robin beserta media nya mendukung penuh program bapak <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> terkait Pemberantasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/narkoba/" target="_blank">Narkoba</a> dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/judi/" target="_blank">Judi</a> agar Indonesia khususnya <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> yang menjadi juara 1 dalam hal peredaran narkoba beberapa tahun ini bisa jauh menurun dan pemberantasan narkoba jangan hanya menjadi sandiwara semata.</p><p>Selain itu, Johan juga Mendesak <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> agar segera mencopot <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolres-asahan/" target="_blank">Kapolres Asahan</a> sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan kepolisian di Kabupaten Asahan. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_4604_Ketua-Bidang-Media-DPP-AJUDAN-Minta-Copot-Kapolres-Asahan--Kredibilitas-Kapolri-Dirusak--ldquo-MAKAN-ENAK-rdquo--Tahanan-Narkotika.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4155/ketua-bidang-media-dpp-ajudan-minta-copot-kapolres-asahan-kredibilitas-kapolri-dirusak-ldquomakan-enakrdquo-tahanan-narkotika/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">10 Anggota DPRD Dairi Bedah Habis Ranperda APBD 2027, Dari Harga Jagung Anjlok Hingga Krisis Air Tigalingga</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[10 Anggota DPRD Dairi Bedah Habis Ranperda APBD 2027, Dari Harga Jagung Anjlok Hingga Krisis Air Tigalingga]]></title>
            <description><![CDATA[10 Anggota DPRD Dairi Bedah Habis Ranperda APBD 2027, Dari Harga Jagung Anjlok Hingga Krisis Air Tigalingga]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">Dairi, satupro.com</a>&mdash;Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi berlangsung panas dan penuh kritik. Sebanyak 10 anggota DPRD menyampaikan Pemandangan Umum atas Nota Pengantar Keuangan Bupati Dairi tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Dairi Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).</p><p>Sidang dipimpin Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dprd-dairi/" target="_blank">DPRD Dairi</a>, Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua I, Halvensius Tondang. Bupati Dairi Vickner Sinaga diwakili Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala.</p><p>Adapun 10 anggota DPRD yang menyampaikan Pemandangan Umum yaitu Halim Lumbanbatu, Erick Simbolon, Andi Pasaribu, Juangga Silaban, Agusto Samosir, Joel Simanullang, Romy Simarmata, Radeanto Banjarnahor, Carles Tamba, dan Henra Sinaga.</p><p>Halim Lumbanbatu tampil paling kritis terhadap rancangan APBD 2027. Ia menyoroti ketidaksesuaian tema pembangunan daerah, alokasi perluasan lahan rumah sakit umum, serta penurunan dana transfer ke daerah.</p><p>Menurut Halim, penurunan transfer pusat itu tidak lepas dari lemahnya lobi politik anggaran Bupati ke tingkat pusat.</p><p>Persoalan mendesak juga disampaikan Erick Simbolon berdasarkan hasil kunjungan lapangan. Ia meminta Pemkab Dairi segera turun tangan memberikan solusi atau intervensi konkret terhadap penurunan harga jagung.</p><p>Erick juga mempertanyakan kendala yang mengakibatkan penolakan hasil komoditi jagung Dairi di Medan.</p><p>Andi Pasaribu menyampaikan sederet aspirasi warga yang paling dirasakan di lapangan:</p><ol><li>Krisis air minum di Tigalingga</li><li>Kerusakan jalan dan bencana longsor</li><li>Minimnya alat berat siaga</li><li>Keterpurukan ekonomi pertanian akibat gagal panen</li><li>Penutupan pabrik jagung akibat anjloknya harga jagung</li><li> Pengurangan kuota pupuk Phonska sebanyak 5.110 ton</li><li>Kerumitan birokrasi kepesertaan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpjs/" target="_blank">BPJS</a> yang membingungkan warga desa</li></ol><p>Sementara Romy Simarmata menyoroti penurunan pendapatan daerah dari transfer pusat, dominasi belanja pegawai, serta pemotongan belanja modal dan alokasi dana desa dalam rancangan APBD 2027.</p><p>DPRD menuntut penjelasan resmi pemerintah daerah mengenai:</p><ol><li>Strategi peningkatan kemandirian fiskal</li><li>Transparansi penyertaan modal tiga <a href="https://www.asatupro.com/tag/bumd/" target="_blank">BUMD</a></li><li>Kepastian skema pembiayaan penggajian Pegawai</li></ol><p>Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pppk/" target="_blank">PPPK</a>) demi menjaga kesinambungan pembangunan daerah.</p><p>Turut hadir dalam sidang paripurna tersebut Sekretaris Daerah Dairi, Surung Charles Bantjin, Staf Ahli Bupati dan Asisten, serta para Pimpinan OPD.</p><p>Sidang ini menjadi tahapan penting sebelum <a href="https://www.asatupro.com/tag/ranperda-apbd/" target="_blank">Ranperda APBD</a> 2027 dibahas lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif.</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_3489_10-Anggota-DPRD-Dairi-Bedah-Habis-Ranperda-APBD-2027--Dari-Harga-Jagung-Anjlok-Hingga-Krisis-Air-Tigalingga.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/politik/4156/10-anggota-dprd-dairi-bedah-habis-ranperda-apbd-2027-dari-harga-jagung-anjlok-hingga-krisis-air-tigalingga/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Tegas! Sekda Dairi Minta ASN Jangan Alergi Kritik dan Jangan Hindari Pers</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Tegas! Sekda Dairi Minta ASN Jangan Alergi Kritik dan Jangan Hindari Pers]]></title>
            <description><![CDATA[Tegas! Sekda Dairi Minta ASN Jangan Alergi Kritik dan Jangan Hindari Pers]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a href="https://www.asatupro.com/tag/dairi/" target="_blank">Dairi</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>&mdash;Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/dairi/" target="_blank">Dairi</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/charles-bantjin/" target="_blank">Charles Bantjin</a>, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (<a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a>) tidak boleh alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik justru menjadi instrumen penting untuk mengoreksi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.</p><p>Penegasan itu disampaikan Charles saat bertindak sebagai Pembina Upacara <a href="https://www.asatupro.com/tag/hari-kesadaran-nasional/" target="_blank">Hari Kesadaran Nasional</a> di halaman Kantor Bupati <a href="https://www.asatupro.com/tag/dairi/" target="_blank">Dairi</a>, Selasa (17/11/2026).</p><p>Upacara tersebut diikuti jajaran <a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a> dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) <a href="https://www.asatupro.com/tag/dairi/" target="_blank">Dairi</a>.</p><p>Dalam amanatnya, Charles menekankan bahwa nilai dasar <a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/berakhlak/" target="_blank">BerAKHLAK</a>, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi jargon dalam setiap kegiatan seremonial.</p><p>"<a href="https://www.asatupro.com/tag/berakhlak/" target="_blank">BerAKHLAK</a> akan kehilangan makna apabila tidak diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari," ujarnya.</p><p>Ia mengingatkan, integritas seorang aparatur diukur dari konsistensi antara ucapan dan tindakan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p><p>Charles secara khusus menyoroti sikap sebagian pimpinan OPD dan camat yang dinilai masih menghindar dari mitra kerja, termasuk wartawan dan pers.</p><p>Ia meminta para pimpinan untuk mengubah pola tersebut dan menjadikan pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah.</p><p>"Jangan menghindar dari mitra kita. Hadapi dengan berani, karena mereka adalah mitra kerja kita. Informasi, baik yang positif maupun negatif, harus mampu kita saring. Kehadiran mereka juga penting untuk mengoreksi dan memperbaiki pekerjaan kita," tegas Charles.</p><p>Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik akan membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin akuntabel dan dipercaya publik.</p><p>Menyinggung rotasi dan mutasi kepemimpinan di sejumlah OPD, puskesmas, dan kecamatan pada 10 November 2026 lalu, Charles meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi, melakukan konsolidasi internal, dan menuntaskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p><p>Ia menegaskan tidak ada waktu bagi pejabat baru untuk berlama-lama dalam masa penyesuaian, mengingat target program dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.</p><p>Secara khusus, Charles meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.</p><p>Peringatan itu disampaikan mengingat curah hujan cenderung tinggi menjelang akhir tahun, sehingga risiko banjir, longsor, dan pohon tumbang perlu diantisipasi sejak dini.</p><p>"Seluruh perangkat daerah terkait diminta memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana," katanya.</p><p>Di sisi lain, Charles mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas akibat menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.</p><p>Dengan kondisi tersebut, ia meminta seluruh OPD melakukan efisiensi anggaran secara ketat, termasuk menekan biaya perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.</p><p>Namun, efisiensi tersebut tidak boleh mengorbankan penyelesaian program prioritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p><p>Charles juga mengungkapkan tantangan serius terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkab <a href="https://www.asatupro.com/tag/dairi/" target="_blank">Dairi</a>.</p><p>Setiap tahun, sekitar 160 <a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a> memasuki masa purna tugas. Sementara dalam kurun waktu sekitar delapan tahun terakhir, tidak terdapat rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Akibatnya, sejumlah pekerjaan harus ditangani oleh personel yang semakin terbatas.</p><p>Karena itu, pimpinan perangkat daerah diminta mengoptimalkan dan memberdayakan SDM yang tersedia agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu.</p><p>Di akhir amanatnya, Charles menyoroti tingkat kehadiran <a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a> dalam pelaksanaan upacara yang dinilai semakin berkurang.</p><p>Ia menegaskan, Upacara <a href="https://www.asatupro.com/tag/hari-kesadaran-nasional/" target="_blank">Hari Kesadaran Nasional</a> bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana membangun kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran sebagai aparatur negara.</p><p>"Melalui momentum ini, mari kita semakin meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Jadikan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan daerah," pungkasnya.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_2350_Tegas--Sekda-Dairi-Minta-ASN-Jangan-Alergi-Kritik-dan-Jangan-Hindari-Pers.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4150/tegas-sekda-dairi-minta-asn-jangan-alergi-kritik-dan-jangan-hindari-pers/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">DPC PPP Padangsidimpuan Dukung Penonaktifan Waketum dan Sekjen DPP, Adnan Buyung: Demi Kelancaran Roda Organisasi</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[DPC PPP Padangsidimpuan Dukung Penonaktifan Waketum dan Sekjen DPP, Adnan Buyung: Demi Kelancaran Roda Organisasi]]></title>
            <description><![CDATA[PADANGSIDIMPUAN, Asatupro.com  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padangsidimpuan menyatakan dukungan pe]]></description>
            <content><![CDATA[<p>PADANGSIDIMPUAN, Asatupro.com &ndash; Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota<a href="https://www.asatupro.com/tag/-padangsidimpuan/" target="_blank"> Padangsidimpuan</a> menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terkait penonaktifan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen dari posisi Sekretaris Jenderal DPP PPP.</p><p>Dukungan tersebut disampaikan Penjabat Ketua DPC PPP Kota<a href="https://www.asatupro.com/tag/-padangsidimpuan/" target="_blank"> Padangsidimpuan</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/adnan-buyung-lubis/" target="_blank">Adnan Buyung Lubis</a>, SH, sebagai bentuk sikap organisasi di tingkat cabang terhadap keputusan pimpinan pusat dalam melakukan penataan kepengurusan partai.</p><p>Penonaktifan kedua petinggi DPP PPP tersebut tidak terlepas dari dinamika internal organisasi, khususnya terkait evaluasi terhadap keaktifan pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepartaian.</p><p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, sebelumnya menjelaskan bahwa Agus Suparmanto dan Taj Yasin dinilai tidak aktif mengikuti sejumlah kegiatan organisasi sejak Muktamar PPP pada September 2025.</p><p>Mardiono menyebut, keduanya tidak menghadiri sejumlah agenda resmi partai, di antaranya rapat harian, rapat koordinasi, kegiatan sosial, peringatan hari besar Islam hingga Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar pada Februari 2026.</p><p>Menurut Mardiono, kondisi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi organisasi sehingga diperlukan langkah restrukturisasi kepengurusan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan roda organisasi.</p><p>Mardiono juga menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan penonaktifan dalam rangka penataan organisasi, bukan pemecatan.</p><p>Namun, keputusan itu turut mendapat tanggapan dari Taj Yasin. Pada 3 November 2026, Taj Yasin menyatakan belum menerima surat resmi penonaktifan dirinya. Ia juga membantah anggapan tidak aktif dengan menyebut masih menghadiri kegiatan partai apabila mendapat undangan.</p><p>Di tengah dinamika internal tersebut, DPC PPP Kota<a href="https://www.asatupro.com/tag/-padangsidimpuan/" target="_blank"> Padangsidimpuan</a> melalui <a href="https://www.asatupro.com/tag/adnan-buyung-lubis/" target="_blank">Adnan Buyung Lubis</a> menyatakan mendukung sepenuhnya keputusan pimpinan pusat.</p><p>Adnan menilai, ketidak aktifan Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugas selama masa kepengurusan dapat menghambat kelancaran roda organisasi. Karena itu, langkah penataan kepengurusan dinilai perlu dilakukan agar seluruh fungsi organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.</p><p>"Kami di tingkat Cabang mendukung sepenuhnya keputusan yang telah diambil oleh pimpinan pusat. Semoga langkah ini membawa Partai Persatuan Pembangunan semakin kokoh, bersatu, dan terus melayani masyarakat dengan lebih baik," ujar <a href="https://www.asatupro.com/tag/adnan-buyung-lubis/" target="_blank">Adnan Buyung Lubis</a>, Selasa (17/11/2026).</p><p>Ia berharap keputusan tersebut dapat menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas kepengurusan, menjaga keutuhan partai, serta memastikan seluruh jajaran PPP dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara optimal.</p><p>Dukungan DPC PPP<a href="https://www.asatupro.com/tag/-padangsidimpuan/" target="_blank"> Padangsidimpuan</a> ini sekaligus menegaskan sikap organisasi di tingkat daerah dalam menyikapi dinamika kepengurusan DPP PPP periode 2025&ndash;2030. (MN)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_15_DPC-PPP-Padangsidimpuan-Dukung-Penonaktifan-Waketum-dan-Sekjen-DPP--Adnan-Buyung--Demi-Kelancaran-Roda-Organisasi.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/politik/4147/dpc-ppp-padangsidimpuan-dukung-penonaktifan-waketum-dan-sekjen-dpp-adnan-buyung-demi-kelancaran-roda-organisasi/</link>
            <author><![CDATA[mahmud]]></author>
        </item>
        </channel>
</rss>