Penegasan itu disampaikan Jusup Ginting saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jalan Djamin Ginting KM8, Jalan Nangka I Ujung/Gang Tani Baru II, Medan Johor, Sabtu (29/8/2026).

Sosialisasi tersebut dihadiri ratusan warga. Hadir pula Yesi Sabrina mewakili Camat Medan Johor, Doni dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Medan, Lurah Kwala Bekala Irwanta Ginting, Kepling Rika br Tarigan, serta Waldemar Sihombing sebagai pemateri dari staf Fraksi PDIP Kota Medan, juga di hadiri tokoh masyarakat setempat sekaligus ketua STM alam baru Medan sekitarnya Moh. Ferdinan Sembiring Melilala, SH.

Menurut Jusup, kelengkapan administrasi kependudukan memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak masyarakat.

"Administrasi kependudukan ini sangat penting. KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya menjadi dasar masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan haknya sebagai warga negara," ujar Jusup.

Politisi PDI Perjuangan yang merupakan anggota DPRD Kota Medan dari Dapil V itu mengatakan, masyarakat membutuhkan pemahaman yang baik mengenai substansi Perda Nomor 3 Tahun 2021.

Dengan memahami aturan tersebut, warga diharapkan mengetahui hak dan kewajibannya sekaligus memahami prosedur ketika mengurus berbagai dokumen kependudukan.

Ia menilai masih ada masyarakat yang menganggap persoalan administrasi kependudukan sebagai sesuatu yang sepele. Tidak sedikit warga yang baru mengurus dokumen ketika sudah berhadapan dengan kebutuhan mendesak.

Padahal, kata Jusup, berbagai dokumen kependudukan memiliki peran penting dalam hampir seluruh aspek pelayanan publik.

Mulai dari mendaftarkan anak ke sekolah, mengurus pendidikan dan beasiswa, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan bantuan sosial, mencari pekerjaan, hingga mengurus berbagai keperluan pemerintahan.

"Jangan sampai masyarakat baru menyadari pentingnya dokumen kependudukan ketika sedang membutuhkan pelayanan. Karena itu, data kependudukan harus dipastikan benar dan selalu diperbarui apabila ada perubahan," tegasnya.

Dasar Pemerintah Susun Program

Jusup juga menyoroti pentingnya data kependudukan yang akurat bagi pemerintah.

Menurutnya, data penduduk bukan hanya dibutuhkan untuk kepentingan administrasi pribadi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu fondasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan.

Pemerintah membutuhkan data yang valid untuk mengetahui kondisi masyarakat, jumlah penduduk, karakteristik warga serta berbagai kebutuhan di setiap wilayah.

"Data kependudukan yang akurat sangat penting. Pemerintah membutuhkan data tersebut untuk menyusun program dan kebijakan agar pelayanan benar-benar tepat sasaran," katanya.

Karena itu, Jusup meminta masyarakat ikut berperan aktif menjaga ketertiban administrasi dengan melaporkan setiap perubahan data kependudukan.

Di sisi lain, pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, juga diminta memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara mudah, cepat dan sesuai ketentuan.

Waldemar: KTP Elektronik Dasar Mendapatkan Berbagai Pelayanan

Pemateri sosialisasi, Waldemar Sihombing, menyampaikan bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, KTP elektronik menjadi salah satu dokumen dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan.

"Administrasi kependudukan sangat penting. Syarat awal berbagai pelayanan berawal dari dokumen KTP elektronik, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun bantuan sosial lainnya," ujar Waldemar.

Ia menegaskan, kelengkapan dokumen kependudukan akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak dan pelayanan dari pemerintah.

"Dengan kelengkapan administrasi kependudukan ini, menjadi dasar warga mendapatkan haknya," katanya.

Warga Keluhkan Kabel Semrawut dan Lampu Jalan

Dalam sesi dialog, sejumlah warga juga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan kepada Jusup Ginting.

Di antaranya terkait penataan kabel internet atau Wi-Fi yang dinilai semrawut dan berseliweran di lingkungan permukiman. Warga juga mengeluhkan kondisi penerangan lampu jalan yang masih perlu mendapat perhatian.

Jusup merespons langsung keluhan tersebut dan meminta persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi perda tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Pertemuan dengan masyarakat harus menjadi ruang menyerap aspirasi sekaligus mengetahui persoalan nyata yang terjadi di lapangan.

Pendataan Warga Kos Perlu Ditingkatkan

Selain persoalan administrasi kependudukan, Jusup juga meminta pihak kelurahan dan kecamatan meningkatkan pendataan warga yang tinggal di wilayah Medan Johor, termasuk warga yang tinggal di rumah kos.

Menurutnya, keberadaan warga yang tinggal sementara maupun menetap perlu tercatat dengan baik sehingga pemerintah memiliki data yang valid mengenai kondisi penduduk di setiap wilayah.

"Kelurahan dan kecamatan harus meningkatkan pendataan. Terutama warga yang tinggal di kos-kosan, jangan sampai keberadaan mereka tidak terdata dengan baik. Ini penting agar pemerintah memiliki data yang akurat untuk pelayanan dan perencanaan pembangunan," tegasnya.

Jusup berharap masyarakat tidak hanya memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan, tetapi juga aktif memastikan seluruh data yang tercantum di dalamnya benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ia menilai tertib administrasi kependudukan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sendiri karena menjadi pintu awal untuk memperoleh berbagai pelayanan dan hak sebagai warga negara.

"Administrasi kependudukan bukan hanya soal KTP atau KK. Di dalamnya ada hak masyarakat yang harus dipastikan dapat diterima," pungkas Jusup.

Dekat dengan masyarakat dan menampung aspirasi.

Kedatangan Jusuf Ginting sebagai anggota DPR disambut sekitar limaratusan warga mendengarkan sosper administrasi kependudukan.

Mereka menganggap Jusup Ginting dekat dengan rakyat dan memang merakyat kata beberapa warga, bukan hanya karna dia anggota DPR tetapi memang selama ini sebagai anggota partai PDIP selalu bersama rakyat.

Sampai acara berakhir berjalan dengan baik dan nyaman hingga pertemuan ini ditutup dengan doa oleh tokoh agama Vonis Tarigan, S.Pd.

Kali ini, sorotan datang dari DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta terkait aset di Perumahan Puri Cinere, Jalan Maribaya Blok G1 Nomor 8, Pangkalan Jati, Depok, yang disebut berkaitan dengan pengalihan piutang Bank Mandiri.

Organisasi yang bergerak di bidang advokasi kebijakan publik tersebut mempertanyakan dasar hukum apabila proses penguasaan atau pengosongan aset dilakukan secara paksa tanpa mekanisme eksekusi melalui pengadilan.

Pertanyaan utamanya sederhana: apakah pengalihan hak tagih melalui cessie secara otomatis memberikan kewenangan kepada kreditur baru untuk mengosongkan objek secara sepihak?

DPN Peduli Nusantara Tunggal menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi kekeliruan antara kewenangan sebagai pemegang hak tagih dengan kewenangan melakukan eksekusi.

Cessie Bukan Berarti Bebas Mengeksekusi

Dalam hukum perdata, cessie merupakan mekanisme pengalihan hak atas piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.

Dengan adanya pengalihan tersebut, pihak penerima cessie dapat memperoleh hak tagih sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, menurut DPN Peduli Nusantara Tunggal, hal tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai kewenangan melakukan pengosongan fisik terhadap suatu rumah atau aset secara sepihak.

Apabila tindakan yang dilakukan berupa eksekusi riil atau pengosongan paksa, mekanisme dan kewenangan eksekutorialnya harus jelas serta memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, organisasi tersebut mempertanyakan sejumlah hal, antara lain apakah telah terdapat putusan atau penetapan pengadilan yang dapat menjadi dasar eksekusi, siapa pihak yang memberikan perintah, serta siapa yang secara sah memiliki kewenangan melakukan pengosongan.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena tindakan pengosongan terhadap tempat tinggal bukan sekadar persoalan hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur. Di dalamnya terdapat hak warga untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme peradilan.

Hak Debitur Tidak Hilang Karena Cessie

DPN juga menyoroti pentingnya pemberitahuan mengenai pengalihan piutang serta transparansi mengenai posisi kewajiban debitur.

Pihak yang terdampak, menurut mereka, harus mengetahui siapa kreditur yang baru, berapa nilai kewajiban yang masih harus dibayar, bagaimana status jaminan, serta dasar hukum tindakan yang hendak dilakukan terhadap aset.

Persoalan dapat menjadi lebih rumit apabila terdapat perbedaan mengenai jumlah utang, status kepemilikan, maupun keberatan terhadap proses pengalihan piutang.

Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui mekanisme hukum menjadi penting untuk memastikan tidak ada pihak yang bertindak melampaui kewenangannya.

DPN Peduli Nusantara Tunggal mengingatkan, apabila tindakan pengosongan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, apakah suatu tindakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya dugaan.

Membaca Eksekusi dari Hannah Arendt

Menariknya, DPN tidak hanya melihat persoalan tersebut dari perspektif hukum, tetapi juga menggunakan pemikiran filsuf politik Hannah Arendt.

Konsep banality of evil yang diperkenalkan Arendt digunakan untuk menggambarkan bahaya ketika seseorang menjalankan mekanisme atau perintah secara rutin tanpa lagi mempertanyakan dimensi moral dari tindakannya.

Dalam konteks eksekusi aset, perspektif tersebut menjadi kritik terhadap kemungkinan munculnya praktik birokratis yang hanya berorientasi pada dokumen dan prosedur, tetapi mengabaikan manusia yang berada di balik persoalan hukum tersebut.

Bagi DPN, hukum tidak boleh sekadar menjadi rangkaian prosedur administratif. Penegakan hukum juga harus memastikan adanya keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Terlebih ketika objek yang dipersoalkan merupakan tempat tinggal, tindakan pengosongan dapat memiliki konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan nilai ekonomi sebuah aset.

Minta Semua Pihak Buka Dasar Hukum

Atas persoalan tersebut, DPN Peduli Nusantara Tunggal mendorong agar seluruh pihak membuka dasar hukum dan kronologi penguasaan aset secara transparan.

Dokumen mengenai pengalihan piutang, status jaminan, hubungan hukum antara kreditur lama dan kreditur baru, hingga dasar kewenangan eksekusi dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.

Langkah tersebut penting agar penyelesaian tidak berhenti pada klaim masing-masing pihak, tetapi dapat diuji berdasarkan bukti dan mekanisme hukum.

Pada akhirnya, persoalan di Cinere tersebut bukan hanya mengenai siapa yang berhak atas sebuah aset.

Lebih jauh, kasus ini menguji satu prinsip mendasar dalam negara hukum: ketika hak seseorang hendak dibatasi atau tempat tinggalnya hendak dikosongkan, siapa yang memberikan kewenangan dan melalui prosedur hukum apa tindakan tersebut dilakukan?

Pertanyaan itu menjadi penting agar kepastian hukum tidak berubah menjadi pembenaran bagi tindakan sepihak.

Sebab, sebagaimana kritik filosofis yang diajukan DPN melalui pemikiran Hannah Arendt, hukum yang kehilangan dimensi kemanusiaannya berisiko berubah menjadi sekadar mesin prosedural—berjalan tertib di atas kertas, tetapi meninggalkan persoalan keadilan bagi manusia yang berada di dalamnya. (•/)

Kuasa hukum Amri menegaskan bahwa kliennya adalah warga negara yang taat hukum dan tidak pernah tersangkut status DPO dari instansi mana pun.

Polres Tanjungbalai maupun Polda Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan Surat DPO atas nama Amri alias Nunung.

Saat narasi hoaks beredar di media sosial, Amri sedang berada di tengah keramaian menyaksikan pertandingan sepak bola di kawasan Teluk Nibung. Hal ini membuktikan bahwa kliennya beraktivitas secara terbuka tanpa ada upaya persembunyian diri.

Diduga Aksi Balas Dendam dan Giring Opini Pihak kuasa hukum menilai penyebaran narasi bohong ini diduga kuat memiliki motif terselubung untuk memprovokasi serta merusak nama baik kliennya.

Berdasarkan analisis tim hukum, kemunculan isu ini disinyalir berkaitan erat dengan tensi pasca pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum kepolisian Polda Sumut berinisial Kompol DK.

Dugaan aksi balas dendam yang melibatkan pihak-pihak tertentu ini dinilai sudah menjadi rahasia umum di wilayah Kota Tanjungbalai.

Tindakan mencatut nama institusi kepolisian demi menyebarkan disinformasi tidak bisa ditoleransi. Untuk menjaga integritas dan memulihkan nama baik Amri alias Nunung, tim kuasa hukum mengambil langkah hukum defensif yang terukur dengan menyusun berkas bukti digital terhadap sejumlah akun media sosial penyebar hoaks.

Dalam waktu dekat kuasa hukum akan melaporkan pemilik akun-akun yang tidak bertanggung jawab tersebut ke Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik.

Masyarakat dan warganet diimbau untuk lebih bijak, tidak mudah terprovokasi, serta menyaring setiap informasi di media sosial sebelum membagikannya. (Red/Tim)

Perkara tersebut dilaporkan ke Polda Sumatera Utara melalui kuasa hukum korban, Muhammad Hendra, S.H., M.H., berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/837/VII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 14 Juli 2023.

Dalam perkembangan penanganannya, proses hukum telah berjalan terhadap Nina Wati dan Pdt. Jan Daniel Sitorus yang berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

Henry menilai perjalanan penanganan perkara hingga saat ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada korban.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Perkara ini sudah berjalan cukup panjang dan kami melihat adanya keseriusan aparat untuk menanganinya hingga memperoleh kepastian hukum," ujar Henry Dumanter.

Jan Daniel Sitorus Sempat Mendapat Penangguhan Penahanan

Dalam perjalanan proses hukum, Pdt. Jan Daniel Sitorus sempat memperoleh penangguhan penahanan dari Polda Sumut, dengan kewajiban melakukan wajib lapor sesuai ketentuan yang ditetapkan penyidik.

Menurut keterangan pihak korban mengenai perkembangan perkara, Jan Daniel kemudian tidak hadir memenuhi kewajiban lapor dan selama beberapa hari keberadaannya tidak diketahui.

Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut kemudian melakukan upaya pencarian. Tim akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan Jan Daniel Sitorus di Pekanbaru, Riau, untuk melanjutkan proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Henry secara khusus memberikan apresiasi terhadap langkah penyidik yang tetap melakukan pencarian hingga ke luar wilayah Sumatera Utara.

"Ketika yang bersangkutan tidak hadir menjalankan kewajiban lapornya, tim penyidik tetap melakukan pencarian. Sampai akhirnya berhasil ditemukan dan diamankan di Pekanbaru. Kami sangat mengapresiasi keseriusan dan kerja penyidik Polda Sumut tersebut," katanya.

Saat ini, menurut perkembangan perkara yang diterima pihak korban, Jan Daniel Sitorus telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Berkas Nina Wati Sudah P-21, Tahap II Terkendala Kondisi Kesehatan

Sementara itu, penanganan perkara terhadap tersangka Nina Wati juga telah mengalami perkembangan.

Berkas perkara Nina Wati disebut telah dinyatakan lengkap atau P-21. Namun ketika akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau Tahap II, proses tersebut belum terlaksana karena yang bersangkutan disebut mengalami kondisi kesehatan.

Henry mengatakan pihaknya menghormati kondisi kesehatan Nina Wati. Namun, mengingat perkara telah dilaporkan sejak tahun 2023 dan berkasnya telah P-21, pihak korban berharap terdapat kepastian mengenai kelanjutan proses hukum.

"Kami menghormati apabila memang ada kondisi kesehatan yang harus ditangani. Namun sebagai korban, kami juga membutuhkan kepastian hukum. Berkas perkara sudah P-21, sehingga kami berharap proses Tahap II nantinya dapat segera dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Henry.

Henry menegaskan pihaknya tidak meminta aparat penegak hukum mengabaikan hak-hak tersangka. Menurutnya, seluruh hak tersangka harus tetap dihormati, sementara hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum juga perlu menjadi perhatian.

Nina Wati Pernah Dipidana dalam Perkara Penipuan Lain

Pihak korban juga menyoroti adanya perkara pidana lain yang berbeda yang sebelumnya menjerat Nina Wati dan telah melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi.

Berdasarkan informasi perkara yang diperlihatkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara tersebut telah diputus pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/PID/2026 tanggal 3 Februari 2026.

Dalam informasi amar putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Nina Wati dan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum, serta memperbaiki putusan mengenai lamanya pidana. Menjadi 1 tahun 6 bulan penjara.

Henry menegaskan perkara tersebut merupakan perkara yang berbeda dengan perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan dengan kerugian sekitar Rp5,5 miliar yang saat ini sedang diperjuangkannya.

"Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum ataupun menghakimi siapa pun. Tetapi adanya perkara lain yang sudah diputus hingga tingkat kasasi tentu menjadi perhatian kami. Terhadap perkara kami yang sudah P-21, kami berharap proses hukumnya juga segera memperoleh kepastian," ungkap Henry.

Apresiasi Sinergi Polda Sumut dan Kejati Sumut

Henry mengatakan perjalanan perkara sejak laporan dibuat pada Juli 2023 hingga perkembangan saat ini tidak terlepas dari kerja penyidik Ditreskrimum Polda Sumut serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan.

Menurutnya, mulai dari proses penyidikan, penetapan tersangka, pencarian dan pengamanan Jan Daniel Sitorus di Pekanbaru, proses P-21, hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang patut dihargai.

"Kami memberikan apresiasi kepada Polda Sumut dan Kejati Sumut. Kami melihat ada kerja dan koordinasi yang terus berjalan. Harapan kami tinggal satu, yakni seluruh rangkaian perkara ini dapat dituntaskan sampai memperoleh kepastian hukum," katanya.

Dengan kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp5,5 miliar, Henry mengatakan perkara tersebut telah memberikan dampak besar bagi dirinya sebagai korban.

Kami meminta meminta hukum berjalan sebagaimana mestinya dan menghukum sebera beratnya . Biarkan seluruh fakta, alat bukti, keterangan para pihak dan pertanggungjawaban hukum nantinya diuji secara terbuka di pengadilan," tegasnya.

Berharap Perkara Segera Memperoleh Kepastian Hukum

Henry berharap Ditreskrimum Polda Sumut dan Kejati Sumut terus menjaga koordinasi dalam menyelesaikan proses hukum terhadap seluruh pihak dalam perkara tersebut.

Ia juga berharap proses Tahap II terhadap Nina Wati dapat terlaksana sehingga perkara dapat segera memasuki tahap berikutnya. Dan demi kepastian hukum

"Saya percaya Polda Sumut dan Kejati Sumut memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan dan berkeadilan. Sebagai masyarakat dan korban, kerja keras aparat seperti ini sudah sepatutnya kami apresiasi," pungkas Henry Dumanter.

Henry juga mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum. (Red/Tim)

Desakan ini disampaikan menyusul beredarnya video yang menarasikan aksi seorang oknum pengacara meminta uang sebesar Rp200 juta kepada kliennya dengan dalih agar kasus narkoba dapat dihentikan dan korban dibebaskan atas permintaan penyidik Polda Sumut.

​Ketua DPW A-PPI Sumut, Hardep, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada penyidik Ditresnarkoba yang namanya dicatut. Yang bersangkutan secara tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa informasi dalam video itu sama sekali tidak benar.

​"Hukum tidak boleh dijadikan barang dagangan demi kepentingan pribadi. Mencatut nama penyidik dan menjual nama besar Polda Sumatera Utara untuk meraup keuntungan ratusan juta adalah tindakan culas yang memalukan," ujar Hardep di Medan, Jumat (28/8/2026).

​Hardep menilai praktik kotor ini mencederai integritas penegakan hukum dan berpotensi merusak kepercayaan publik (public trust). Terlebih, institusi kepolisian di Sumatera Utara saat ini tengah berada di bawah sorotan tajam publik serta perhatian khusus dari Komisi III DPR RI.

​Poin Utama Desakan DPW A-PPI Sumut:

1. Investigasi Cepat: Meminta Ditreskrimum Polda Sumut segera menyelidiki dugaan penipuan dan pencatutan nama tersebut secara transparan.
2. Klarifikasi Terbuka: Mendorong Dirnarkoba Polda Sumut memberikan penjelasan resmi agar spekulasi liar di tengah masyarakat dapat diredam.
3. ​Tindak Tegas: Menuntut aparat penegak hukum menangkap oknum pengacara nakal guna memberikan efek jera agar institusi Polri tidak dijadikan alat pemerasan.

​DPW A-PPI Sumut menyatakan komitmennya untuk terus berdiri mendukung marwah dan profesionalisme Polri, sekaligus membersihkan praktik-praktik oknum luar yang merusak citra penegak hukum.

Kegiatan ini dipilih di Silahisabungan karena merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap KARHUTLA.

Rangkaian acara dimulai dengan Rakor di Kantor Desa Silalahi II, kemudian dilanjutkan dengan Simulasi Kesiapan Personel dan Gelar Peralatan di Dermaga Apung. Tampak hadir unsur Forkopimda, BPBD, Damkar, TNI-Polri, PLN, PMI, relawan, dan masyarakat.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Dairi, Amudi Situmeang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI terkait penanganan KARHUTLA di seluruh Indonesia.

"Wilayah kita, khususnya di kawasan rawan seperti Kecamatan Silahisabungan ini, memiliki potensi risiko KARHUTLA yang memerlukan langkah-langkah mitigasi konkret, respons cepat, dan koordinasi yang solid," ujar Amudi Situmeang kepada wartawan usai apel gabungan.

Amudi mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dampaknya juga langsung dirasakan masyarakat pada sektor ekonomi, pariwisata, hingga kesehatan.

"Oleh karena itu penanganan KARHUTLA tidak dapat dilakukan secara parsial. Ini butuh sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait," tegasnya.

3 Fokus Utama Simulasi

Kegiatan ini menguji 3 hal penting:

1. Koordinasi Lintas Sektor: Memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap stakeholder saat terjadi ancaman KARHUTLA.
2. Kesiapan Sarpras: Mengecek kondisi peralatan pemadam, kendaraan, dan fasilitas pendukung agar siap digunakan kapan saja.
3. Kapasitas Personel: Menguji ketangkasan dan kemampuan personel melalui simulasi langsung di lapangan.

Pemkab Dairi berharap melalui rakor dan simulasi ini, kesiapsiagaan seluruh unsur semakin meningkat. Sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam menjaga kelestarian lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan keselamatan warga Kabupaten Dairi.

Expo tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Turut mendampingi Bupati, Kadis Perindagkop UKM Kabupaten Dairi Fatimah Boang Manalu. Kehadiran Pemkab Dairi menjadi wujud nyata komitmen untuk mempromosikan komoditas unggulan daerah sekaligus memperluas jaringan kerja sama antardaerah dan menarik investor.

Dalam kesempatan itu, Bupati Vickner yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal APKASI menegaskan pentingnya penguatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah pedesaan.

"AOE 2026 ini momentum penting bagi pemerintah kabupaten untuk membuka akses pasar dan kerja sama yang lebih luas. Kita ingin potensi yang dimiliki Kabupaten Dairi tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki akses pasar dan dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi," ujar Vickner kepada wartawan usai kegiatan.

Menurutnya, keikutsertaan Dairi di expo ini adalah kesempatan emas memperkenalkan komoditas unggulan, sektor pariwisata, dan peluang investasi Dairi kepada mitra strategis yang lebih luas.

AOE 2026 sendiri dikemas dengan berbagai agenda strategis seperti business matching komoditas dan investasi, Forum Perdagangan Antardaerah, serta business matching procurementyang mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan mitra potensial.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya mengingatkan agar penyelenggaraan expo oleh pemerintah daerah tidak berhenti pada seremoni, jumlah pengunjung, atau penandatanganan MoU.

"Expo harus memberikan dampak nyata, khususnya dalam mendatangkan investasi dan membuka peluang ekonomi bagi daerah," tegas Bima Arya.

Kehadiran kontingen Dairi di ICE BSD mendapat antusiasme pengunjung. Dalam foto dokumentasi, Bupati Vickner terlihat bersama jajaran Disperindagkop UKM Dairi mengikuti rangkaian kegiatan dengan membawa tas khas APKASI.

Pemkab Dairi menargetkan melalui AOE 2026, produk-produk lokal seperti kopi, jeruk, dan potensi wisata alam Dairi bisa menembus pasar yang lebih besar dan menarik investasi yang berdampak langsung ke kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sujahri menyoroti dua persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah, yakni kesiapan negara menghadapi bencana dan potensi disintegrasi bangsa. Menurutnya, kedua persoalan tersebut berkaitan erat dengan sejauh mana negara mampu menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Sujahri, penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai, penanganan bencana tidak boleh terus bersifat reaktif dan hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi.

"Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang, melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya," kata Sujahri.

Meski begitu, Sujahri mengapresiasi langkah konkret pemerintah yang merencanakan kenaikan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sekitar Rp1 triliun—atau tepatnya Rp1,003 triliun—dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menurutnya, komitmen alokasi anggaran ini merupakan sinyal positif untuk memperkuat skema mitigasi dan kesiapsiagaan nasional.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan anggaran BNPB hingga menembus angka Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027. Ini adalah komitmen nyata yang memang kita tunggu agar penguatan mitigasi, kesiapsiagaan di daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana dapat berjalan secara optimal dan merata," tegasnya.

Selain menyoroti lemahnya penanganan bencana, Sujahri mengingatkan adanya berbagai dinamika sosial dan politik di sejumlah daerah seperti Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan yang perlu dibaca secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan disintegrasi.

"Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi," tegasnya.

Menurut Sujahri, menjaga keutuhan Indonesia tidak cukup hanya dengan menyerukan persatuan. Persatuan harus dibangun melalui keadilan sosial dan kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.

Karena itu, ia menilai semangat Jaga Indonesia harus ditempatkan sebagai agenda bersama, bukan sekadar slogan. Menurutnya, menjaga Indonesia berarti memastikan setiap warga negara merasa dilindungi, setiap daerah memperoleh perhatian yang adil, serta setiap persoalan kebangsaan diselesaikan melalui pendekatan yang mengutamakan persatuan dan keadilan.

"Jaga Indonesia bukan hanya menjaga batas wilayah dan keutuhan teritorial, tetapi juga menjaga rasa keadilan, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada daerah maupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Kalau itu kita jaga, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kuat," ujar Sujahri.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan "belanja masalah" dengan turun langsung ke berbagai daerah untuk mendengar persoalan masyarakat dan menjawabnya melalui kebijakan yang berkeadilan.

"Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT, dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan," ujarnya.

Sujahri mengajak seluruh elemen bangsa untuk Jaga Indonesia, dengan memastikan rakyat terlindungi dari bencana, lingkungan tetap terjaga, serta tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian penting untuk mencegah berkembangnya kekecewaan sosial yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.

Sementara itu, Penanggung Jawab Obrolan Teras 13, Sudi Simarmata, mengatakan forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk mendorong evaluasi dan gagasan konstruktif terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

Menurutnya, penguatan mitigasi bencana, keadilan sosial, dan dialog antardaerah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta menghadapi tantangan Indonesia ke depan.

Berdasarkan data yang dihimpun, total aset yang diserahkan mencapai Rp7.698.975.360.ya Angka tersebut mencakup lahan seluas 10.400 meter persegi senilai Rp3,48 miliar dan bangunan seluas 2.822 meter persegi senilai Rp4,21 miliar. Di atas lahan itu, kini berdiri papan proyek pembangunan Kantor Wilayah Kemenkumham/Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara senilai Rp89,7 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, membenarkan bahwa pelepasan aset tersebut tidak menghasilkan pemasukan bagi kas daerah.

"Dasar peralihan aset ini adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Karena ini berbentuk hibah, maka tidak ada ganti rugi," ujar Sri Lusi saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2026).

Sorotan Publik dan Kejelasan Prosedur

Kebijakan pembongkaran gedung lama tersebut menuai gelombang protes. Warga dan pemerhati daerah mempertanyakan urgensi penghancuran fisik bangunan yang dinilai masih sangat layak pakai.

Tokoh masyarakat setempat, Syarifuddin, menyayangkan langkah Pemkab Asahan yang memilih membongkar fasilitas publik di pusat kota ketimbang memanfaatkan alternatif lahan lain.

"Pemkab Asahan memiliki ribuan hektar aset eks HGU PT BSP yang strategis untuk pembangunan perkantoran baru. Mengapa bangunan yang sudah ada justru dibongkar? Ini berpotensi memboroskan anggaran daerah," tegas Syarifuddin.

Syarifuddin menambahkan, pengalihan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi Barang Milik Negara (BMN) berbiaya besar wajib mematuhi seluruh koridor hukum, termasuk transparansi persetujuan DPRD dan kepastian bebas sengketa.

Dampak dari kebijakan hibah ini, Pemkab Asahan tak hanya kehilangan aset berharga di lokasi strategis, tetapi juga harus mengalokasikan anggaran baru untuk menyewa atau membangun fasilitas pengganti bagi Dinas Perhubungan.

Masyarakat kini mendesak aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum untuk menelusuri legalitas serta kelayakan proses hibah tersebut. (Red/Tim)

Berdasarkan penelusuran awak media ini pada Kamis (27/8/2026), lokasi tersebut diduga masih beroperasi. Indikasinya terlihat dari sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi serta aktivitas orang yang keluar-masuk tempat tersebut.

Saat awak media mendatangi lokasi, beberapa orang mengaku hanya diminta untuk melakukan pengawasan. Mereka mengaku tidak mengetahui siapa pemilik tempat tersebut.

"Kami hanya diminta mengawasi saja, Bang. Untuk pemilik lokasi ini kami tidak tahu," ujar salah seorang yang ditemui di lokasi.

Ia kemudian menyarankan awak media menghubungi seseorang berinisial IR yang disebut bertugas menangani wartawan.

"Kalau mau informasi selanjutnya, hubungi saja IR, karena beliau yang ditugaskan menangani wartawan dan beliau juga dari salah satu media," katanya.

Ketika dikonfirmasi melalui sambungan seluler, IR menyebut dirinya sedang berada di luar lokasi. Ia juga menyampaikan agar awak media datang setiap tanggal 5 setiap bulannya. Pernyataan tersebut tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut sehingga awak media meninggalkan lokasi.

Kapolsek Belum Memberikan Tanggapan

Munculnya aktivitas perjudian tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya koordinasi antara pengelola lokasi dengan pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Awak media telah menghubungi Kapolsek Medan Labuhan Kompol D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M., melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut maupun tudingan adanya koordinasi dengan pihak kepolisian.

Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari Kapolsek Medan Labuhan.

Karena itu, tudingan mengenai adanya koordinasi antara pemilik atau pengelola lokasi dengan pihak kepolisian belum dapat dinyatakan sebagai fakta dan masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut.

Tokoh Masyarakat Minta Penindakan

Sejumlah tokoh masyarakat Kota Medan menilai praktik perjudian harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat, Faisal, mengatakan aparat kepolisian perlu mengambil tindakan tegas apabila ditemukan unsur tindak pidana perjudian.

Menurutnya, pemberantasan perjudian tidak hanya membutuhkan penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga pengawasan internal agar tidak terjadi pembiaran.

"Jika seluruh oknum petugas kepolisian menjalankan tugas dengan benar dan menjunjung tinggi sumpah jabatannya, tentu perjudian di Kota Medan ini dapat dihentikan," ujar Faisal.

Ia juga meminta pimpinan kepolisian melakukan pengawasan terhadap personel di lapangan apabila terdapat laporan mengenai dugaan pembiaran aktivitas perjudian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kapolsek Medan Labuhan terkait keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian tersebut maupun mengenai tudingan adanya koordinasi dengan pihak pengelola.

Hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini masih diharapkan redaksi.

Aksi yang dipimpin oleh R. Ritonga selaku Koordinator Aksi dan Risky Tambunan selaku Koordinator Lapangan ini menyoroti adanya dugaan transaksi berlapis. Skema tersebut disinyalir sengaja dirancang untuk menyiasati ketentuan larangan ekspor yang berlaku di Indonesia demi meraup keuntungan korporasi.

Kronologi Dugaan Skema Transaksi Berlapis

​Berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi dokumen yang dikantongi oleh pihak SRI, ditemukan pola transaksi sistematis yang melibatkan sejumlah entitas usaha dalam dan luar negeri. Alur transaksi tersebut meliputi:

​Penguasaan Komoditas Awal:PT Innabridge Selaras Energi tercatat membeli 2.000 metrik ton (MT) komoditas PFAD/POMEFAD dari PT Yuni Bersaudara Sejahtera melalui Sales Contract tertanggal 4 Mei 2026.

​Hambatan Regulasi:PT Innabridge Selaras Energi sempat mengajukan izin ekspor atas nama perusahaan sendiri, namun proses tersebut terhenti akibat penolakan atau hambatan dari otoritas Bea dan Cukai.

​Pergantian Identitas Eksportir:PT Minyak Nusantara Mandiri kemudian muncul sebagai pihak eksportir yang menandatangani kontrak penjualan dengan perusahaan luar negeri, Cojoyhill Trading Limited, sekaligus tercantum dalam dokumen kepabeanan ekspor.

​Transaksi Lanjutan ke Pembeli Akhir:Setibanya di bawah penguasaan Cojoyhill Trading Limited, komoditas tersebut dijual kembali kepada PT Innabridge Selaras Energi. Pada hari yang sama, PT Innabridge menjualnya kepada pembeli akhir di Italia, yakni ECO FOX S.R.L., dengan volume mencapai 2.400 MT.

​Rangkaian alur perdagangan ini dinilai tidak wajar dan diduga kuat merupakan satu kesatuan skema untuk mengelabui aparat serta menyembunyikan identitas pengirim asli komoditas yang dilarang ekspornya.

​Potensi Pelanggaran Undang-Undang

​Jika terbukti disengaja untuk memecah alur perdagangan demi menghindari aturan negara, tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:

​Pasal 50: Menyatakan bahwa barang hanya dapat diekspor sepanjang tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor.

​Pasal 51: Melarang setiap orang untuk mengekspor barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum tegas berupa ancaman pidana penjara serta denda bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat.

​Poin Tuntutan Resmi Lembaga Suara Rakyat Indonesia

Menyikapi temuan tersebut, Suara Rakyat Indonesia Sumatera Utara menyampaikan tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum:

1. Mendesak Kapolda Sumatera Utara cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana ekspor ilegal PFAD/POMEFAD.
2. ​Memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Innabridge Selaras Energi untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.
3. ​Memanggil dan memeriksa jajaran direksi PT Minyak Nusantara Mandiri, PT Yuni Bersaudara Sejahtera, serta pihak perwakilan Cojoyhill Trading Limited.
4. ​Menelusuri dan memverifikasi seluruh dokumen kepabeanan, seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading, faktur komersial, hingga aliran dana antarperusahaan.
5. ​Mengusut tuntas keterlibatan pihak lain yang turut serta menikmati atau membantu kelancaran skema ilegal tersebut tanpa pandang bulu.

​"Jika tuntutan ini tidak diindahkan dan tidak diproses secara hukum di Sumatera Utara, kami siap membawa persoalan ini dengan menggelar aksi lanjutan di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia," tegas R. Ritonga di sela-sela aksi.

​Massa berharap Polda Sumatera Utara dapat bertindak secara profesional, independen, dan transparan demi menegakkan supremasi hukum serta melindungi kepentingan nasional di bidang perdagangan.

Ketua Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams), Agam Zubair pada wartawan, Kamis (27/8/2026) mengatakan, dalam silaturahmi Solidaritas Transportasi Online Sumut, Godams menjadi tuan rumah karena acaranya diselenggarakan di salah satu selther Godams yakni, Warbeng Ojolali. Menyikapi aksi yang hari ini berlangsung di Jakarta, warga OjolSumut khususnya Godams mendukung aksi damai yang sedang berlangsung.

Selain itu, kata Agam, para pengemudi transportasi online yang kesehariannya banyak berinteraksi dan berhubungan dengan aparat ke polisian baik saat terjadi kecelakaan lalu lintas maupun aksi kejahatan jalanan, merasa butuh perlindungan dari aparat kepolisian.

"Apalagi kami sebagai pelaku transportasi online roda dua yang paling rentan di jalan raya. Tapi Alhamdulillah tadi kita dengarkan bahwa Kapoldasu berkomitmen menjaga keamanan lingkungan dan kondusifitas Sumut juga meminta rekan-rekan Ojol untuk membantu memberi informasi dalam meminimalisir angka kejahatan di Sumut,"urai Agam.

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Mitra Pengemudi Indonesia (Forkompi), Sumut, David Bangar Siagian menambahkan, mitra Ojol yang tergabung di ForkompiSumut mendukung penuh situasi Kamtibmas tetap kondusif.

"Hak menyampaikan pendapat tetap kita hormati siapapun yang menyampaikan aspirasi di depan umum kami dukung. Acara hari ini kita dukung dengan tujuan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Sumut dan Kota Medan khususnya,"jelas David.

Ke depan, David berharap Ojol bisa dilibatkan dalam kegiatan khususnya tentang Kamtibmas. Karena Ojol garda terdepan bila terjadi sebuah peristiwa di lapangan. (Red/Tim)

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP LPM RI kepada Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, dalam acara yang berlangsung di Bandung, Jumat (7/8/2026).

Terpisah, Ketua DPD LPM Kota Medan Muhammad Reza mengaku bangga atas penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Medan tersebut.

Menurut Reza, penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan keseriusan Wali Kota Medan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta pembangunan yang partisipatif.

"LPM merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Karena itu, kami tentu bangga dengan penghargaan ini," ujar Reza.

Ia menyebut, dari sekitar 416 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 14 daerah yang menerima LPM Award 2026. Kota Medan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Reza juga menilai sejumlah perubahan telah terlihat di Kota Medan, mulai dari kebersihan kota, peningkatan kesejahteraan sosial, pelayanan publik, pendidikan, hingga pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan drainase.

Tanggapi Kritik Legislatif

Terkait kritik salah seorang anggota legislatif Kota Medan, Godfried Efendi Lubis, terhadap kinerja Wali Kota Medan, Reza mengingatkan agar setiap kritik disampaikan berdasarkan data dan fakta.

"Kami sangat menghormati dan mendukung fungsi legislatif. Namun, kritik hendaknya disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi. Kita harus objektif dan realistis dalam melihat perkembangan Kota Medan," katanya.

Menurut Reza, saat ini Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai terobosan. Pembangunan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi masyarakat, ruang kreatif, UMKM, budaya, serta berbagai program yang mendorong aktivitas masyarakat.

Ia juga menyinggung capaian investasi Kota Medan pada 2025 yang disebutnya telah melampaui target hingga sekitar 200 persen.

"Ini menunjukkan adanya ketertarikan investor terhadap Kota Medan. Kita juga memiliki berbagai program yang mendorong ekonomi agar terus bergerak dan tumbuh," ujar Reza.

Selain itu, pengembangan ruang kreatif dan UMKM terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk Car Free Day (CFD), Car Free Night (CFN) serta pengembangan kebudayaan.

"Ini merupakan bukti bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sekadar ceremonial. Ada upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengembangkan kreativitas dan UMKM, serta membangun Kota Medan secara lebih menyeluruh," pungkasnya.

Rapat yang berlangsung di Kantor PW MIO Sumut, Jalan Besar Tanjung Selamat No.112 B, Kabupaten Deli Serdang, tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk mematangkan sejumlah agenda strategis menjelang pelantikan PW MIO Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.30 WIB itu dihadiri belasan jajaran pengurus dan anggota PW MIO Sumut.

Lima Agenda Strategis Dibahas

Dalam rapat koordinasi tersebut, jajaran pengurus membahas sedikitnya lima agenda utama, yakni:

1. Rencana pelantikan PW MIO Sumut.
2. Rencana audiensi organisasi.
3. Pembentukan panitia pelantikan MIO Sumut.
4. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja organisasi.
5. Rencana pemberlakuan iuran anggota MIO Sumut.

Pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat organisasi memiliki arah kerja yang jelas serta mampu menjalankan roda organisasi secara terstruktur dan profesional.

Ketua PW MIO IndonesiaSumatera Utara, Fajar Trihatya, SE, bersama Sekretaris Wilayah Rusli, SE., SH., MH, turut memimpin jalannya konsolidasi dan mendorong seluruh pengurus serta anggota agar aktif mengambil bagian dalam penguatan organisasi.

Fajar: MIO Sumut Harus Hadir hingga Pelosok Daerah

Dalam sambutannya, Ketua PW MIO Indonesia Sumut Fajar Trihatya, SE menegaskan bahwa konsolidasi internal merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang solid.

"Rapat koordinasi ini bukan sekadar membahas agenda pelantikan, tetapi bagaimana kita menyatukan langkah dan membangun komitmen bersama untuk memajukan MIO Indonesia di Sumatera Utara."

Menurut Fajar, keberadaan MIO Sumut diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi mampu berkembang hingga ke berbagai daerah di Sumatera Utara.

"Kita ingin MIO Sumut menjadi organisasi yang solid, profesional dan mampu memberikan kontribusi positif bagi insan media. Karena itu, kita harus membangun jaringan organisasi sampai ke pelosok daerah Sumatera Utara," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota untuk menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme serta menjalankan organisasi sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Konsolidasi Jadi Kunci Penguatan Organisasi

Sementara itu, Sekretaris Wilayah PW MIO Indonesia Sumut Rusli, SE., SH., MH menekankan pentingnya koordinasi antarpengurus agar setiap agenda organisasi dapat berjalan efektif.

Menurutnya, pembentukan kepanitiaan pelantikan, program kerja serta rencana audiensi harus dipersiapkan secara matang sehingga pelaksanaan seluruh agenda organisasi dapat berlangsung terarah dan bertanggung jawab.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas internal PW MIO Indonesia Sumut.

Dengan semangat kebersamaan, jajaran pengurus dan anggota berkomitmen membangun MIO Indonesia Sumut sebagai wadah organisasi media yang profesional, independen, solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pers serta masyarakat di Sumatera Utara.

Rapat koordinasi boleh berakhir, tetapi konsolidasi organisasi harus terus berjalan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mencatat target penerimaan BPHTB Pemko Medan sebesar Rp648,69 miliar. Namun, hingga 31 Desember 2025 realisasinya hanya mencapai Rp415,88 miliar atau 64,11 persen dari target. Rendahnya capaian tersebut diperparah dengan sejumlah kelemahan sistem yang dinilai membuka celah kebocoran penerimaan daerah.

Salah satu temuan paling mencolok adalah pemberian Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) secara berulang kepada 322 wajib pajak. Padahal, sesuai ketentuan, fasilitas tersebut hanya dapat diberikan untuk kepemilikan pertama. BPK mengungkap kesalahan itu terjadi karena aplikasi SIMPIDA milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak mampu mendeteksi wajib pajak yang sebelumnya telah memperoleh fasilitas serupa. Akibatnya, NPOPTKP senilai Rp1,288 miliar kembali diberikan dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan buruknya pendataan BPHTB atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga akhir 2025, sebanyak 42.650 sertifikat telah diterbitkan, tetapi hanya 12.808 sertifikat yang telah melunasi BPHTB. Dengan demikian, masih terdapat 29.842 sertifikat yang BPHTB-nya belum dibayarkan dan seharusnya dicatat sebagai piutang daerah.

Ironisnya, besaran piutang tersebut belum dapat dihitung secara menyeluruh karena data antara Bapenda Kota Medan dan Kantor Pertanahan Kota Medan belum tersinkronisasi. Ketidaksinkronan data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) membuat ribuan potensi penerimaan daerah belum dapat dipastikan nilainya.

Dari hasil uji petik terhadap sertifikat PTSL yang terbit pada 2025, BPK memperkirakan terdapat potensi BPHTB terutang sedikitnya Rp4,73 miliar. Nilai tersebut baru berasal dari sebagian sampel pemeriksaan, sehingga potensi keseluruhan diperkirakan jauh lebih besar.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan, M.Aga Novrian saat dikonfirmasi deempatbelas.com, Selasa, 25/08/2026, malam, menyebutkan bahwa temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti.

Temuan BPK ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan BPHTB di lingkungan Pemko Medan masih menyisakan persoalan mendasar, mulai dari lemahnya sistem informasi, buruknya validasi data, hingga minimnya koordinasi antarinstansi. Jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut bukan hanya menghambat optimalisasi PAD, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dalam jumlah yang lebih besar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia Hj. Ruslan, S.H., Wakil Ketua Umum PB Pendawa Donny Rizal, Sekjen PB Pendawa Edy Ryanto, S.E., Kasat Intelkam Polrestabes Medan Kompol Lengkap S. Siregar, S.H., M.H., serta para pengurus PB Pendawa Sumut.

​Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum PB Pendawa Donny Rizal menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara keluarga besar Pendawa dan Polri, khususnya Polda Sumut.

​Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membahas rencana rangkaian kegiatan Milad ke-27 Pendawa. Rencananya, Pendawa akan menggelar touring menuju Puncak Marga Silima pada 6 September 2026.

​Selanjutnya, pada 22 September 2026, Pendawa diagendakan menggelar kegiatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada masyarakat.

​Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, Hj. Ruslan, mengatakan pihaknya juga telah menyampaikan bentuk dukungan kepada Polri melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI hingga Presiden RI sekitar enam bulan lalu. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan wujud solidaritas keluarga besar Pendawa terhadap institusi Polri.

​Sebagai simbol kebersamaan, dalam kesempatan itu Hj. Ruslan menyerahkan plakat kepada Dirintelkam Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan. Sebaliknya, Kapolrestabes Medan turut memberikan lencana kehormatan kepada Hj. Ruslan.

​Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia berharap Pendawa yang segera memasuki usia ke-27 tahun semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

​"Sebentar lagi Pendawa akan melaksanakan Milad yang ke-27. Semoga Pendawa semakin bersinar dan berkembang," ujar Jean Calvijn.

​Kapolrestabes Medan juga menyampaikan terima kasih atas undangan kegiatan touring Pendawa menuju Puncak Marga Silima dan menegaskan kesiapannya untuk bersinergi. "Kami siap bersinergi dengan keluarga besar Pendawa," tegasnya.

​Sementara itu, Dirintelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma berharap silaturahmi antara Polri dan keluarga besar Pendawa dapat terus berlanjut. Menurutnya, sinergi kedua belah pihak sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​"Polri dan Pendawa bersinergi untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif," ujarnya.

​Acara ditutup dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh Dirintelkam Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan kepada warga Pendawa, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (Red/Tim)

Deklarasi ini mengangkat tema "Bersatu dalam Perbedaan, Bergerak dalam Kedamaian" sebagai pesan kepada seluruh elemen pemuda dan masyarakat Jakarta agar senantiasa mengedepankan persatuan serta menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif.

Anggiat Andreas Purwanto, Koordinator Daerah GPPMI DKI Jakarta, menegaskan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga Jakarta dari berbagai tindakan yang dapat memecah persatuan masyarakat.

Jakarta adalah rumah kita bersama. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut menjadi alasan untuk melakukan provokasi, kekerasan, maupun tindakan anarkis. Aspirasi harus disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab".

Dalam deklarasi tersebut, GPPMI DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk :

1. Menjaga perdamaian dan ketertiban Jakarta.
2. Menolak segala bentuk provokasi, kekerasan, dan tindakan anarkis.
3. Menghormati perbedaan pendapat serta menjaga persatuan.
4. Mengutamakan dialog, musyawarah, dan penyampaian aspirasi secara damai.
5. Menjaga fasilitas umum serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
6. Tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.
7. Bersama-sama menjaga Jakarta agar tetap aman, damai, kondusif, dan harmonis.

Anggiat juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan sampai informasi yang tidak benar menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. Mari kita jaga Jakarta dengan sikap dewasa, saling menghormati, dan mengedepankan dialog".

Menurut GPPMI DKI Jakarta, menjaga keamanan Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pemuda diharapkan menjadi bagian dari solusi dengan mengedepankan semangat persaudaraan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

GPPMI DKI Jakarta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, menghormati hak masyarakat lainnya, serta memastikan setiap penyampaian aspirasi berlangsung secara damai dan tidak mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas perjudian tersebut diduga dikelola oleh seorang warga berinisial SS, lokasi perjudian tersebut berada tidak jauh dari kawasan permukiman warga. Akibatnya, aktivitas dan keramaian dari lokasi tersebut kerap terdengar hingga ke rumah-rumah penduduk.

​"Sudah lama aktivitas itu berlangsung. Banyak warga yang resah karena dampaknya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga memicu persoalan dalam rumah tangga," ujar warga tersebut, Rabu (26/8/2026).

​Keluhan senada disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga. Ia mengaku sangat terganggu oleh kebisingan yang ditimbulkan, terutama pada malam hari.

Menurutnya, praktik perjudian ini tidak hanya memicu kerugian finansial bagi sebagian keluarga, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga.

"Kami sangat resah. Selain banyak warga yang mengalami kerugian ekonomi akibat berjudi, suara teriakan para pemain juga sangat mengganggu. Banyak keluarga yang hancur sejak tempat judi itu beroperasi,"* tuturnya.

​Soroti Dugaan Pembiaran

​Keresahan masyarakat kian bertambah karena aktivitas tersebut hingga kini masih terus beroperasi tanpa tersentuh hukum. Warga mempertanyakan ketegasan aparat penegak hukum dalam menyikapi laporan dan keluhan yang ada.

​Di tengah masyarakat juga beredar isu mengenai dugaan adanya oknum yang membekingi atau menerima setoran agar praktik ilegal tersebut tetap berjalan. Kendati demikian, informasi ini masih bersifat dugaan sepihak dan belum didukung oleh bukti otentik maupun konfirmasi resmi dari pihak terkait.

​Menanggapi situasi ini, warga berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, masyarakat meminta agar tindakan tegas segera diambil sesuai peraturan yang berlaku.

​"Kami berharap aparat segera turun ke lapangan. Jika memang terbukti ada aktivitas perjudian, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai keresahan masyarakat terus dibiarkan," kata warga lainnya.

​Masyarakat Barus Jahe kini menaruh harapan besar kepada Kapolres Karo beserta jajaran, hingga Polda Sumatera Utara, agar segera merespons keluhan ini demi memulihkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

​Hak Jawab dan Klarifikasi

​Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut oleh warga, maupun dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Karo terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut.

​Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi senantiasa membuka ruang hak jawab, koreksi, dan hak klarifikasi bagi pihak manapun yang merasa diragukan atau ingin memberikan tanggapan berimbang atas pemberitaan ini. (*)

Bertempat di Lapangan Apel Lapas Kelas I Medan, kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Momentum utama kegiatan ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, kepada dr. David A. Pardede sebagai Pegawai Teladan dan Berdedikasi Tinggi Periode Bulan Juli. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Lapas Kelas I Medan.

Apresiasi juga diberikan kepada Edo Adika Teddy, S.H. yang berhasil meraih Juara 1 Kejuaraan Nasional Motoprix Sumatera Utara Tahun 2026 Kelas Sport Fairing 150cc. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan sekaligus bukti bahwa insan Pemasyarakatan dapat terus mengembangkan potensi dan menorehkan prestasi di berbagai bidang.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Lapas Kelas I Medan untuk terus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, profesionalisme, serta memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Apresiasi untuk yang berprestasi, motivasi untuk terus memberikan yang terbaik!