Informasi tersebut dinilai tidak berdasar, direkayasa, dan merupakan bagian dari skema kriminalisasi serta pembunuhan karakter yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan nama baik, kehormatan dan martabat klien kami.

Dalam pernyataan resminya, Kuasa Hukum Guntur Sahputra menyampaikan , "Kami tegaskan dengan lantang dan tanpa keraguan sedikit pun berita yang beredar itu tidak benar , tidak sesuai fakta dan berita itu merupakan fitnah besar yang sangat menyakitkan buat klien kami. Berita yang beredar di media online maupun media sosial tersebut sama sekali tidak memiliki dasar bukti apa pun, melainkan hanya berisi asumsi, tuduhan liar dan rekayasa semata."

"Kami nyatakan secara resmi dan terbuka Bapak Guntur Sahputra tidak mengetahui apapun, tidak terlibat apa apa, tidak hadir di lokasi kejadian, serta tidak pernah memberikan perintah apapun dan kepada siapapun untuk menganiaya apalagi sampai menghilangkan nyawa orang .Tidak ada satu pun perintah, tidak ada instruksi, tidak ada pesan, dan tidak ada hubungan sama sekali antara klien kami dengan peristiwa tragis yang menimpa Rahmadsyah alias Mamat."

"Ini sudah kedua kalinya atau bahkan berkali-kali nama baik klien kami dicatut, diseret dan dijadikan bahan tuduhan dalam setiap kejadian yang terjadi di wilayah tersebut. Lagi lagi ini adalah bentuk upaya kriminalisasi yang jelas dan nyata. Mamad diketahui masih menjalani perawatan disalah satu rumah sakit di kota Medan dan tidak meninggal dunia seperti apa yang sudah di beritakan di media sosial."

Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menjebak, ingin menjatuhkan, dan ingin menempatkan klien kami sebagai dalang di balik segala kejadian buruk, padahal faktanya beliau tidak tahu-menahu sama sekali. Ini sangat tidak adil, sangat kejam, dan merusak nama baik yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya."

Kuasa Hukum juga meminta kepada seluruh insan pers agar melakukan konfirmasi dahulu sesuai dengan UU Pers no 40 tahun 1999 dalam membuat pemberitaan, "Kami meminta dan mengajak seluruh media, wartawan, serta siapa saja yang menyebarkan berita ini beritakan lah berita yang sesuai fakta dan terkonfirmasi Jangan asal tulis, jangan asal sebut nama hanya demi mengejar sensasi, jumlah pembaca atau kepentingan kelompok tertentu. Jangan main taruh opini sendiri, jangan membuat kesimpulan sendiri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan." tutup nya.

Sebelum nya di ketahui telah terjadi peristiwa berdarah yang mengemparkan masyarakat Jermal, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tersebut terjadi pada Sabtu (30/05/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, berawal dari pertikaian yang di duga masalah perebutan tanah .

Akibat dari pertikaian itu Rahmad dianiaya oleh beberapa orang dan mengalami luka-luka parah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sampai saat ini masih dalam proses identifikasi aparat penegak hukum. (Tim)

Melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan tahun sebelumnya, event ini kini menjadi agenda tahunan Delipark yang secara konsisten menghadirkan hiburan musik berkualitas bagi masyarakat Kota Medan.

Marcomm Manager Delipark, Guni mengatakan, melalui Summer Music Fest, Delipark mengajak para pengunjung untuk menikmati beragam penampilan musik yang dikemas secara menarik, mulai dari Medan Drums Day, Band Competition, hingga Special Performance yang menampilkan pertunjukan Percussion, DJ Performance, serta penampilan grup musik indie asal Bandung.

"Seluruh rangkaian acara ini dinikmati secara gratis oleh seluruh pengunjung. Rangkaian acara dibuka pada 28 Mei 2026 melalui kegiatan Medan Drums Day, yang menghadirkan Workshop serta Jamming Season yang menggabungkan unsur edukasi dan hiburan," katanya, Minggu (31/5/2026).

Gumi menuturkan, tahun ini, acara tersebut dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Drummer Profesional asal Medan yaitu Dolly Tambun, tampillangsung di Rivapark, Ground Floor.

Memasuki hari kedua dan ketiga tanggal 29 & 30 Mei 2026, suasana semakin semarak dengan diselenggarakannya Band Competition tingkat pelajar dan mahasiswa.

Para finalis menampilkan aksi terbaik mereka dalam babak penentuan, dengan penilaian langsung dari para juriprofesional di bidang musik, yaitu Daniel Nicholaz Wakkary, Derta Purba, dan Radhian Syuhada.

Puncak acara berlangsung pada 31 Mei 2026, menjadi momen penentuan pemenang Band Competition Delipark.

Acara kemudian dilanjutkan dengan berbagai penampilan spesial, di antaranya Percussion by Komunal Primitif Percussion, DJ Performance by DJ Febi, serta penampilan penutup dari grup musik Mocca.

"Selama empat hari penyelenggaraan, Summer Music Fest berhasil menghadirkan suasana yang meriah dan energik, sekaligus menarik antusiasme tinggi dari para pengunjung Delipark," jelas Gumi.

Hal ini menunjukkan komitmen Delipark dalam menghadirkan hiburan berkualitas sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda di Sumut.

"Kami berharap Summer Music Fest dapat menjadi wadah kreativitas bagi anak muda di Kota Medan dalam menampilkan potensi music terbaik mereka. Delipark akan selalu terbuka dan mendukung setiap bentuk kreativitas yang ingin dikembangkan," pungkas Gumi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah lokasi diduga menjadi tempat beroperasinya mesin judi tembak ikan dan roulet yang tersebar di beberapa kecamatan.

Di wilayah Kecamatan STM Hilir yang masuk dalam hukum Polsek Talun Kenas, mesin judi tersebut diduga beroperasi di Simpang Pajak Talun Kenas, Bekilang, Jalan SMN I Talun Kenas, Beras Bulan depan Lapangan Voli, Simpang Sarang Kulit Desa Gunung Rintih, Desa Lau Rempak hingga Desa Kutajurung.

Tak hanya itu, di Kecamatan Biru-Biru, aktivitas serupa juga diduga berlangsung di kawasan Kafe Tanah Wakaf Pasar 9 Desa Ajibaho, gang depan SPBU Ajibaho, Tanah Lapang Desa Biru-Biru, serta Simpang Kemiri.

Sementara di Kecamatan Namorambe, sejumlah titik yang disebut menjadi lokasi perjudian tembak ikan berada di Desa Tangkahan, Desa Namopinang, Terminal Namorambe, hingga Desa Delitua.

Seorang warga Talun Kenas yang enggan disebutkan namanya mengaku heran karena lokasi perjudian tersebut tetap beroperasi tanpa hambatan.

"Kalau di daerah kami sini, lokasi judi milik Dedy selalu aman. Tak pernah digerebek polisi. Ya nggak tahu kenapa," ujarnya sambil tersenyum kepada wartawan.

Warga menyebut mesin-mesin judi tersebut diduga milik seorang bandar bernama Dedy Situmorang yang disebut memiliki jaringan perjudian tembak ikan cukup luas di wilayah Deli Serdang.

Menanggapi maraknya praktik perjudian tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Sumatera Utara (GPSU), Ahmad Karim Harahap, mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolresta Deli Serdang beserta jajaran Satreskrim.

Menurut Ahmad Karim, keberadaan lokasi-lokasi perjudian yang sudah menjadi konsumsi publik dan ramai diberitakan media menunjukkan adanya kegagalan aparat dalam melakukan penindakan.

"Jika informasi lokasi perjudian sudah diketahui masyarakat luas dan berulang kali diberitakan media, namun praktik tersebut tetap berjalan, maka Kapolda Sumut perlu mengevaluasi serius kinerja Kapolresta Deli Serdang dan jajarannya. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang merusak masyarakat," tegasnya.

Ia menilai maraknya perjudian yang berlangsung terang-terangan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Terlebih, praktik perjudian kerap menjadi pemicu berbagai tindak kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat.

GPSU pun meminta Kapolda Sumut turun tangan langsung untuk memastikan seluruh lokasi perjudian yang diduga beroperasi di wilayah Deli Serdang segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Jangan sampai masyarakat menilai aparat tutup mata dan tutup telinga. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga," pungkasnya.

Hal ini dikatakan Ogek Tanjung salah seorang Wartawan meliput di lingkungan Kodam I/BB dan Poldasu beserta jajarannya.

Pengakuan Ogek Tanjung. Pagi itu, Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 11.15 Wib. HP berdering setelah dilihat melalui Wa isinya menyebutkan salah seorang mengaku bernama Arief Budiman Effendi belum diketahui alamat sebenarnya meminta bantuan berupa uang kepada Ogek Tanjung.

Permintaan uang itu dikatakan Arief Budiman Effendi dikirimkan melalui rekening pribadi dia di Bank Nagari (BPD Sumbat) atas nama Arief Budiman Effendi No Rekening 21010210075595.

Adapun isi WA dikirimkan Arief Budiman Effendi ke WA pribadi Ogek Tanjung berbunyi " Maaf Bang. Saya mohon bantuan pinjam duit 100 ribu atau 50 ribu. Insya allah saya balikkan tgl 26 Juni besok,,,, bisa dibantu, bang ?
No rekening dikirimnya di no 21010210075595. Bank Nagari (BPD Sumbar) atas nama ARIEF BUDIMAN EFFENDI. Itu nomor rekening saya..Demikian isi WA yang dikirimkan nama yang bersangkutan tertara namanya sangat jelas Arief Budiman Effendi.

No WA dikirim mengatas namakan Erief Budiman Effendi, nama dan no HP tersebut sangat jelas tercantum didalam group Medsos Kodam I/BB dimana didalam Group Medsos Kodam I/BB tersebut merupakan tertera nama nama rekan rekan wartawan bergabung di Kodam I/BB yang meliput kegiatan Kodam I/BB beserta jajarannya.

Jika hal ini tidak benar dan diduga aksi penipuan, Ogek Tanjung menyarankan agar rekan lainnya harus berhati hati karena diduga aksi ini merupakan aksi penipuan yang mau menipu diri Ogek Tanjung, ujar Ogek sebelum menuliskan berita ini ke media tempat dia bekerja dan media rekan lainnya yang dia gabung dengan wartawan Kodam I/BB lainnya.

Untuk itu mulai hari da hari hari berikutnya Ogek Tanjung Meminta harus berhati hati agar kita tidak tertipu atas. Aksi yang dilakukan dengan mengaku atas nama Arief Budiman Effendi yang nama dan NO HP nya tertera di Group Medsos Kodam I/BB.

Saran Ogek Tanjung sebelum adanya jatuh korban atas kewaspadaan bersama Ogek Tanjung menyarankan kepada rekan wartawan lainnya jika mendapat hal yang sama seperti dialami Ogek Tanjung disarankan untuk berhati hati dan membuat beritanya di media kita masing masing kemudian disher dan dikabarkan kepada rekan wartawan lainnya agar tidak ada jatuh korban atas aksi dugaan penipuan yang dilakukan orang mengatas namakan Arief Budiman Effendi, ujar Ogek Tanjung.

Karim mengungkapkan, laporan dugaan korupsi proyek pembangunan sekolah tersebut sebelumnya telah diterima Kejatisu dan kini resmi dilimpahkan kepada Kejari Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti.

Menurutnya, pelimpahan itu tertuang dalam surat Nomor: B-3175/L.2.3/Dek.1/04/2026 yang ditandatangani Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Irfan Wibowo, S.H., M.H.

"Jangan sampai laporan masyarakat ini hanya berakhir di atas meja. Kejari Labuhanbatu Selatan harus membuktikan keberpihakannya kepada kepentingan publik dengan segera melakukan penyelidikan secara terbuka dan profesional," tegas Karim.

Ia mendesak agar seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut dipanggil dan diperiksa, termasuk pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan apabila memang ditemukan indikasi keterlibatan berdasarkan hasil penyelidikan.

Karim menilai, dugaan penyimpangan pada proyek pendidikan merupakan persoalan serius karena menyangkut hak siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

"Jika benar ada penyimpangan anggaran pada proyek sekolah, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masa depan anak-anak yang seharusnya menikmati fasilitas pendidikan yang berkualitas," katanya.

GPSU juga memberi sinyal akan mengawal proses hukum tersebut hingga tuntas. Bahkan, organisasi itu mengaku siap menggelar aksi besar-besaran apabila tidak melihat adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum.

"Kami akan mengawasi kasus ini. Jika tidak ada perkembangan yang jelas, kami siap turun ke jalan dan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan biarkan dugaan korupsi di sektor pendidikan terkubur tanpa kepastian hukum," ujarnya.

Karim menegaskan, pengusutan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegak hukum dalam memberantas dugaan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan anggaran pendidikan.

"Publik menunggu keberanian Kejari Labuhanbatu Selatan. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat runtuh hanya karena lambannya penanganan laporan yang sudah lebih dulu mendapat atensi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," pungkasnya.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Duduk Sini Cafe & Lounge, Jalan Alfalah, dekat Kampus UMSU, Kota Medan, pada Sabtu (30/05/2026) sore.

Acara tersebut dihadiri puluhan pengurus, anggota, tokoh masyarakat, serta para pemuda yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan peran organisasi kepemudaan di Kota Medan.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam jajaran Dewan Penasehat DPC GPIE Kota Medan turut hadir, diantaranya Ichwan Lubis, SH., Yudha Widya Sapta, SH., M.Hum., Sutan Iskandar Dinata, SH., dan Miko Lukman, SH.

Sebelum prosesi pengukuhan dilaksanakan, kegiatan diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa GPIE tidak hanya berorientasi pada penguatan organisasi, tetapi juga berkomitmen membangun nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP GPIE Budi Anthoni Sinaga menyampaikan pesan agar seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.

"Dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Indonesia Emas secara resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Indonesia Emas Kota Medan Periode 2026–2030. Semoga amanah dalam menjalankan tugas organisasi, menjaga integritas, loyalitas, serta mengabdi demi kemajuan pemuda dan kejayaan Bangsa Indonesia," tegasnya.

Adapun susunan Dewan Pembina dan Pengurus DPC GPIE Kota Medan Periode 2026–2030 yang dikukuhkan adalah sebagai berikut:

Dewan Penasehat
- Ichwan Lubis
- Yudha Widya Sapta, SH., M.Hum.
- Sutan Iskandar Dinata, SH.
- Miko Lukman, SH.

Ketua DPC
- Muhammad Ari Al-Kasyfi

Wakil Ketua BidangOrganisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan:
- Eza Tanjung

Ideologi dan Politik:
- Fahri Tri Putra

Hubungan Antar Kelembagaan:
- Rudi Koto

Humas:
- Andikasyah Nino

Sosial, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana:
- Andika Rahmatullah Harahap

Media dan Informasi:
- M. Asrul Indra

Advokasi dan Hukum:
- Defri Yufriandha, SH.

Koperasi dan UMKM:
- Tonny Soehermanto

Industri dan Perdagangan:
- Yustiar Ahmad Siregar

Seni dan Budaya:
- Gunawan Hudi

Peranan Wanita:
- Elvi Susanti

Keagamaan dan Kerohanian:
- Ust. Rony Suyata, MA.

Pemuda dan Olahraga:
- Andrika Prima

Komunikasi, Digital dan IT:
- Ari Kurniawan Pratama Lubis

Pariwisata dan Perhotelan:
- Dio Dormansyah Natanael Purba

Ekonomi dan Bisnis:
- Syarwan (Wan Robot)

Penelitian dan Pengembangan:
- Dwi Ayub Pramana

Sekretaris
- Adi Syahputra

Wakil Sekretaris
- Andre Siregar

Bendahara
- Hendra Lesmana

Wakil Bendahara
- M. Nazari Rizki

Satuan Tugas (Satgas) Komandan:
- Yudhie Bastian

Wakil Komandan:
-Andre Ompong

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPC GPIE Kota Medan, Muhammad Ari Al-Kasyfi menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut, terkhusus kepada Bapak Dewan Pembina Pusat Muhammad Bobby Afif Nasution di Sumut.

Ia menegaskan bahwa GPIE Kota Medan akan menjadi wadah yang terbuka bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.

"Kami siap menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Ke depan, DPC GPIE Kota Medan akan fokus membangun kader yang berintegritas, memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, serta menghadirkan program-program nyata yang bermanfaat bagi pemuda dan masyarakat Kota Medan," ujar Muhammad Ari Al-Kasyfi.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk menjaga kekompakan serta menjadikan organisasi sebagai sarana pengabdian yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Medan dan Indonesia.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru ini, GPIE Kota Medan diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda yang produktif, inovatif, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. (Red/Tim)

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba bersama Polsek Binjai Utara sehingga berhasil menangkap 2 (dua) pria yang diduga sebagai bandar narkoba jenis ganja di wilayah hukum polres Binjai, "ucap Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Penangkapan terhadap terduga ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang direspon langsung oleh Kapolsek Binjai Utara AKP Antonius Pasta Sitepu, S.H., M.H., selanjutnya berkolaborasi dengan Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., untuk gunakan undercover di lokasi., pungkas Kapolsek.

Barang bukti yang diamankan dari kedua pria tersebut yaitu, 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis ganja, ⁠1 (satu)buah kotak rokok (sebagai tempat penyimpanan ganja), ⁠1 (satu)unit HP merek Vivo serta 1 (satu) unit sepeda motor Verza No Plat kendaraan tidak ada,

"Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Thn 2009 Ttg Narkotika, dengan Ancaman hukuman Penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 12 tahun," tegas AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh untuk memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres Binjai.

Masyarakat juga tetap diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri., ucap AKBP Mirzal.

Saat Timsus Anti Begal melaksanakan patroli di jalan Trob Megawati, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 05.00 Wib, melihat 2 (Dua) orang pria dewasa yang sedang mendorong sebuah sepeda motor warna putih dengan menggunakan kenderaan miliknya (Jenis Honda Vario) dalam keadaan laju kencang.

Melihat kejadian sangat mencurigakan, saat itu juga Timsus langsung melakukan pengejaran serta memberikan peringatan untuk menghentikan kenderaannya akan tetapi tidak dihiraukan oleh kedua pria tersebut.

"Saat kedua pria itu mengetahui bahwa yang mengikuti dia merupakan petugas dengan spontan pengendara sepeda motor Vario warna putih BL 4197 FT (Kendaraan yang didorong) langsung melompat keatas sepeda motor rekannya (Tanpa Nopol) kemudian tancap gas serta melarikan diri kearah Medan. Untuk sepeda motor BL 4197 FT di tingalkan di simpang Megawati Binjai, selanjutnya diamankan di polres Binjai," ucap Katimsus Begal IPDA Novriko Sijabat.

Mengetahui sepeda motor tersebut berasal dari provinsi Aceh, kemudian Katimsus Begal IPDA Novriko Sijabat, komunikasi dengan polres Langsa Polda Aceh, sehingga diketahui pemilik sepeda motor tersebut sudah melaporkan atas kehilangan sepeda motornya saat sedang parkir diteras rumah pada hari Rabu (20/05/2026) Pukul 12.20 Wib ke Polres Langsa Polda Aceh,

"Tindakan selanjutnya, hari sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 01.30 Wib, Sepeda Motor BL 4197 FT, sudah diserahkan langsung kepada pemiliknya, saat penyerahan juga didampingi oleh Pamapta Polres Langsa IPDA Yongki Arisandi, S.H.," ucap IPDA Novriko Sijabat, S.H.

Kapolres Binjai, dibentuknya Timsus Anti Begal ini untuk memberikan rasa aman & kenyamanan warga masyarakat kota Binjai, juga menghimbau masyarakat untuk berperan antif membantu Kepolisian dengan menghungi layanan 110 coll center. Kami tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap aksi kejahatan di Wilkum Polres Binjai., tegas AKBP Mirzal.

Kegiatan ini digelar di Sun Plaza Medan pada 27 hingga 31 Mei 2026. Festival ini sukses menyedot perhatian ribuan pencinta kopi lewat perpaduan F&B bazaar lintas skala, ruang edukasi interaktif, hingga kompetisi penyeduhan tingkat dunia. Setelah Medan, pergelaran bergengsi ini dijadwalkan akan melanjutkan kemeriahannya ke Bandung dan Jakarta.

Sejak hari pertama dibuka, area F&B bazaar yang diisi oleh lebih dari 60 tenantlokal dan nasional langsung dipadati oleh pengunjung. Fenomena menarik terlihat dari antrean yang mengular panjang di beberapa gerai kopi populer, seperti pelopor kopi susu lokal Toko Kopi Tuku serta salah satu roastery kebanggaan masyarakat lokal, Alligator Roastery.

Kehadiran jenama-jenama ini membuktikan tingginya animo masyarakat Medan terhadap budaya nongkrong dan apresiasi terhadap komoditas kopi berkualitas.

Salah satu daya tarik utama yang membedakan KFI tahun ini adalah kehadiran AeroPress Village. Zona khusus ini merangkul total 9 local roasteryterpilih untuk menyuguhkan pengalaman minum kopi yang lebih personal.

Sepanjang festival, para pengunjung tidak hanya sekadar menikmati seduhan kopi menggunakan alat AeroPress, tetapi juga bisa berinteraksi langsung dengan para roasterdi balik layar sekaligus berburu biji kopi pilihansegar untuk kebutuhan seduh di rumah.

Bagi para pemula yang baru ingin menyelami dunia kopi, KFI 2026 menghadirkan aktivitas inklusif berupa gerakan "Seduh Kopi Rp1". Melalui program edukasi ini, masyarakat awam ditantang untuk beralih peran dari sekadar penikmat menjadi peracik kopi.

Pengunjung dapat mencoba langsung menyeduh kopi menggunakan peralatan kelas dunia, mulai dari alat seduh manual Bialetti dan Fellow, hingga teknologi mutakhir dari mesin espresso otomatis DeLonghi dan perangkat pintar Mesin Espresso dari Fellow.

Kemeriahan KFI 2026 Medan akan mencapai puncaknya melalui gelaran Indonesia AeroPress Championship (IAC) 2026 Regional Medanyang dijadwalkan bergulir pada 29–31 Mei.

Puluhan jagoan seduh dari berbagai daerah akan saling adu ketangkasan demi memperebutkan tiket menuju babak Final Nasional di Jakarta. Pemenang utama dari tingkat nasional nantinya akan resmi mewakili Indonesia untuk bertanding di panggung puncak World AeroPress Championship (WAC) 2026yang akan diselenggarakan di Meksiko.

Sebagai inisiator, Otten Coffee juga memanjakan para pengunjung sepanjang festival dengan menghadirkan berbagai penawaran eksklusif yang hanya tersedia di lokasi acara. Penawaran tersebut meliputi potongan harga hingga 20 persen untuk jajaran biji kopi nusantara maupun internasional, diskon 10 persen untuk menu kopi siap minum (ready-to-drink), serta penawaran harga khusus untuk lini mesin espresso rumahan hingga komersial.

Komitmen terhadap pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba polres Binjai sehingga berhasil menangkap 4 (empat) pria yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum polres Binjai," ucap Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H.

Adapun lokasi penangkapan terhadap para pengedar yaitu, pelaku KS (55 & AM (38) ditangkap petugas di jalan Banda Kelurahan Damai (Binjai Utara), Kamis (28/05/2026) pukul 19.00 wib, pelaku S als IPIN (33) ditangkap di Jalan Ir. H. Juanda kelurahan Timbang Langkat (Binjai Timur), Jumat (29/05/2026) Pukul 01.30 Wib.

"Sedangkan terhadap pelaku F (37) di tangkap di jalan Danau Poso kelurahan Sumber Karya (Binjai Timur), Kamis (28/05/2026) Pukul 18.15 Wib. Pelaku ini juga merupakan residivis dan sudah pernah dihukum tahun 2015 dengan kasus narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir." tegas AKP Ismail Pane, S.H., MH.

Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 3,02 gram, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah skop terbuat dari plastik, 1 unit HP Android serta 2 bungkus plastik klip kosong.

Pengungkapan jaringan ini diawali dengan informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang langsung direspon oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan secara undercover di lokasi.

Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU. RI No.1 tentang KUHP Jo UU. RI No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun," tegas Kasat Narkoba.

Kapolres BinjaiAKBP Mirzal menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri.

Pemkab Dairi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026) di Lantai 3 Gedung BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di terima langsung oleh Bupati DairiVickner Sinaga yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang.

Turut hadir dalam menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Inspektur Dairi Jonny Hutasoit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rahmat Syah Munthe.

Usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan, Bupati DairiVickner Sinaga menyampaikan bahwa momen ini menjadi hal yang luar biasa khususnya bagi Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dengan memberikan Opini WTP atas audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

"Perjuangan untuk mendapatkan WTP ini telah dilalui, kami turut memperjuangkan untuk masuk ke dalam program strategis nasional. Atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK, akan kami tindaklanjuti dengan segera. Terimakasih atas penilaian yang diberikan oleh BPK kepada Pemkab Dairi. Saya ingin membawa Dairi menjadi contoh untuk Sumatera Utara," kata Bupati Vickner Sinaga.

Adanya Opini WTP tersebut disampaikan Bupati DairiVickner Sinaga bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Dairi agar terus meningkatkan kinerja masing-masing. Ia pun bertekad untuk mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan bagi Pemkab Dairi agar dapat menyiapkan laporan keuangan penyelenggaran pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksaaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Dairi dalam kegiatan tersebut mengatakan hasil pemeriksaan pada hari ini banyak dinanti oleh Pemerintah Daerah. "Kami dari DPRD Dairi ucapkan terimakasih atas WTP ke-12 yang diberikan kepada Pemkab Dairi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK tentunya harus ditindaklanjuti. Ini tidak hanya sampai disini, tentunya hasil dari tindak lanjut akan kita nantikan," kata Sabam Sibarani.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan secara resmi pemeriksaan keuangan tahun 2025 berakhir hari ini, dan selanjutnya akan masuk ke tahap pemantauan. Sesuai amanat Undang-Undang, BPK wajib menyampaikan LHP atas LKPD kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan Pemda.

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan opini dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kepada beberapa aspek diantaranya kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Menyajikan laporan keuangan tidak boleh sesuka hati, Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menyajikan sesuai standar. Kami apresiasi Pemkab Dairi atas laporan keuangan yang telah disampaikan, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 ini kami apresiasi, diharapkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima segera ditindaklanjuti," kata Paula Henry Simatupang yang hadir bersama jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs). Angka ini meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global. Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama rantai pasok nasional karena menjadi jalur perpindahan bahan baku, barang konsumsi, komoditas ekspor, hingga barang modal industri.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar mengatakan peningkatan arus peti kemas ini tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik.

"Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen," ujar Achmad.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Peningkatan arus ekspor dan impor sekaligus mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN.

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia. Struktur perdagangan ini memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif. Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Pertumbuhan ekspor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri pengolahan dan perdagangan komoditas bernilai tambah masih terus berjalan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas manufaktur dan perdagangan nasional.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen. Struktur impor ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan bahwa konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong Badan Usaha Pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas.

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan rekomendasi teknis penetapan terminal peti kemas dari fasilitas yang sebelumnya berstatus multipurpose. Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut," ungkap Masyhud.

Pada periode 2025 hingga April 2026, sebanyak 12 lokasi terminal telah ditetapkan, termasuk di antaranya Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai terminal peti kemas. Pemerintah juga telah menetapkan standar kinerja pelayanan operasional, termasuk kinerja bongkar muat peti kemas dan kinerja peralatan yang digunakan. Evaluasi terhadap standar tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Di sisi lain, pertumbuhan arus peti kemas juga direspons melalui penguatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan nasional. Pada periode 2025–2026, pemerintah bersama BUMN kepelabuhanan dan dukungan APBN mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan eksisting melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, peningkatan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, serta percepatan digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah telah dilakukan di 74 lokasi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan pelabuhan hub and spoke, mengembangkan pelabuhan pengumpul dan pengumpan di kawasan timur Indonesia, mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri dan hilirisasi, serta memperkuat konektivitas logistik nasional.

Penguatan infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan perdagangan intra-Asia dan agenda transformasi ekonomi nasional. Dengan kapasitas dan kualitas layanan yang semakin baik, pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, ketika persoalan muncul dan kepanikan mulai meluas, mencari pihak yang dapat segera dimintai pertanggungjawaban sering kali menjadi reaksi paling manusiawi. Dalam situasi seperti itu, nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ikut terseret dalam tuntutan sebagian anggota Koperasi Swadharma.

Pakar ekonomi sekaligus pengamat koperasi, Suroto, memahami keresahan tersebut. Menurutnya, rasa kecewa dan khawatir yang dirasakan anggota koperasi adalah sesuatu yang wajar. Namun, dia mengingatkan agar persoalan ini tetap dilihat secara jernih, proporsional, dan tidak mengarah pada langkah yang justru dapat memperburuk keadaan.

"Saya memahami kalau masyarakat kecewa dan khawatir kehilangan dana. Tetapi cara mencari solusinya harus tepat. Kalau salah langkah, bukan hanya uang yang sulit kembali, tetapi lembaga koperasinya juga bisa runtuh," ujar Suroto.

Menurut Suroto, masyarakat perlu berhati-hati dalam menyikapi persoalan investasi maupun lembaga keuangan, baik koperasi maupun perbankan. Setiap lembaga memiliki karakter, tata kelola, serta tanggung jawab hukum yang berbeda.

Dia menjelaskan, koperasi bukanlah bank. Koperasi berdiri atas prinsip kebersamaan dan kepemilikan anggota. Di dalam koperasi, anggota tidak hanya menjadi penyimpan dana, tetapi juga bagian dari pemilik lembaga yang memiliki hak untuk mengawasi, menentukan arah kebijakan, dan memastikan pengelolaan berjalan sehat.

"Di koperasi, anggota itu bukan sekadar nasabah, tetapi juga pemilik. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk ikut mengawasi, menentukan kebijakan, dan memastikan koperasi berjalan sehat," katanya.

Karena itu, menurut Suroto, persoalan yang terjadi di Koperasi Swadharma sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebagai penipuan atau penggelapan sebelum ada proses dan pembuktian yang jelas. Dia menilai, situasi tersebut bisa saja berkaitan dengan tekanan likuiditas, yakni kondisi ketika lembaga kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu tertentu.

"Kita belum bisa langsung menyebut ini penggelapan atau penipuan. Bisa jadi ini problem likuiditas. Dalam lembaga keuangan, masalah likuiditas sangat sensitif karena dapat memicu kepanikan dan hilangnya kepercayaan anggota," ujarnya.

Kepanikan, lanjutnya, dapat menjadi api kecil yang membesar. Ketika banyak anggota menarik dana secara bersamaan atau menuntut penyelesaian tanpa mekanisme yang tertata, kondisi koperasi justru bisa semakin berat. Dalam titik itu, peluang penyelamatan menjadi lebih sulit.

Suroto menilai, jalan terbaik bagi anggota Koperasi Swadharma adalah kembali ke forum yang sah dalam koperasi, yakni rapat anggota. Di ruang itulah persoalan dapat dibuka, dibicarakan, dan dicari solusinya bersama.

"Saya kira teman-teman anggota Koperasi Swadharma sebaiknya menyelesaikan persoalan ini melalui rapat anggota. Di situ bisa dibicarakan solusi rasional, apakah perlu pergantian manajemen, mencari pinjaman pihak ketiga untuk menyelamatkan likuiditas, atau langkah-langkah restrukturisasi lainnya," katanya.

Terkait tuntutan kepada BNI, Suroto menegaskan bahwa secara hukum hal tersebut sulit dilakukan. Menurutnya, Koperasi Swadharma dan BNI merupakan dua entitas hukum yang berbeda sehingga tanggung jawab atas persoalan koperasi tidak dapat serta-merta dialihkan kepada bank.

"Kalau menuntut BNI, secara hukum itu tidak mungkin. Tidak ada kaitannya. Kalau semua kerugian di entitas badan hukum lain bisa diklaim ke BNI, tentu ini akan menjadi preseden yang keliru," tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa aksi yang menyudutkan pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas dapat membuka risiko hukum baru. Dalam situasi yang sudah penuh tekanan, langkah yang emosional justru bisa menjauhkan para pihak dari penyelesaian.

"Kalau saya di posisi BNI, itu bisa dianggap sebagai kerugian material maupun immaterial. Karena yang melakukan aksi juga entitas badan hukum, maka sangat mungkin muncul konsekuensi hukum," ujarnya.

Meski demikian, Suroto menekankan bahwa persoalan seperti ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan. Baginya, kasus Koperasi Swadharma harus menjadi pelajaran besar tentang pentingnya pengawasan, tata kelola, dan literasi masyarakat dalam menempatkan dana pada lembaga keuangan.

Dia mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural, khususnya dalam memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti koperasi. Menurutnya, selama ini masih terdapat kesenjangan tata kelola dan pengawasan antara sektor perbankan dan koperasi.

"Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural. Ini bukan hanya soal imbauan moral, tetapi perlu langkah preventif agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang," pungkasnya.

Di balik kasus ini, ada wajah-wajah anggota yang sedang menunggu kepastian. Ada rasa cemas yang perlu didengar, ada harapan yang perlu dijaga, dan ada penyelesaian yang harus ditempuh dengan adil. Namun, keadilan tidak lahir dari kepanikan. Dia hanya bisa ditemukan ketika semua pihak bersedia kembali pada fakta, hukum, dan mekanisme yang benar. (*)

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba polres Binjai sehingga berhasil menangkap 2 (dua) pria yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Binjai, Selasa (26/05/2026), "ucap Kasat Narkoba.

Pelaku RH (29) asal Sei Deli Kecamatan Medan Barat, ditangkap di jalan mushola Kecamatan Binjai Barat pukul 18.30 wib dengan barang bukti :

2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 6,02 gram, 1 (satu) buah kotak warna merah tempat penyimpanan narkotika, 1 (satu) unit sp.motor merk Honda BK 5764 AMQ

Sedangkan pelaku RS (32) asal desa Sei Tampah Kabupaten Labuhan Batu, ditangkap di jalan Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat, Pukul 22.00 wib dengan barang bukti :

1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,26 gram serta satu buah plastik klip kosong.

Pengungkapan jaringan ini diawali dengan informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang langsung direspon oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan secara undercover di lokasi.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU. RI No.1 tentang KUHP Jo UU. RI No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun," tegas Kasat Narkoba.

KapolresBinjai AKBP Mirzal menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri.

Kapolres Binjai, menyampaikan penyembelihan hewan qurban di polres Binjai dilaksanakan pada setiap tahunnya, namun berharap agar kegiatan ini jangan dipandang hanya sebagai kegiatan rutinitas belaka, karena ibadah qurban ini ibadah yang mulia disisi Allah SWT. Secara vertikal melaksanakan qurban merupakan wujud ketaatan dan kepatuhan kita terhadap printah Allah, guna mendekatkan diri kepada Sang Khalik dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pungkasnya.

Menanggapi video tersebut, Koordinator Aliansi Aktivis Kota (AKTA), Ari Gusti, menyayangkan dugaan peristiwa yang terjadi di tengah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI. Menurutnya, kegiatan organisasi nasional seharusnya dapat berlangsung tertib dan menjaga marwah organisasi.

"Ini tentu sangat disayangkan. Acara sebesar Munas HIPMI semestinya berlangsung khidmat dan menjadi contoh yang baik, bukan justru viral karena hal-hal negatif," ujar Ari Gusti kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Ari juga meminta aparat penegak hukum dan panitia pelaksana untuk menindaklanjuti dugaan tersebut guna memastikan fakta yang sebenarnya. Ia bahkan mendorong dilakukannya tes urine terhadap peserta apabila diperlukan.

"Kalau memang diperlukan, lakukan tes urine agar semuanya terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," katanya.

Dalam keterangannya, Ari menyebut pria yang terekam dalam video itu diduga merupakan salah seorang pendukung calon Ketua Umum BPP HIPMI nomor urut 2. Ia juga menyebut sosok tersebut diduga merupakan mantan pengurus HIPMI di salah satu daerah. Namun demikian, informasi tersebut hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sementara itu, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak calon ketua umum yang disebut dalam narasi tersebut melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp.

Meski berdering dan contreng dua, awak media justru tak mendapatkan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan.

Aktivitas yang diduga berkaitan dengan pengisian BBM subsidi secara tidak wajar disebut-sebut telah berlangsung cukup lama dan memicu keresahan masyarakat.

Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan, sejumlah kendaraan diduga melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite secara berulang kali dengan pola yang dinilai tidak lazim.

Beberapa kendaraan yang terpantau di antaranya mobil box Grand Max putih, Mitsubishi Kuda, kendaraan pickup, hingga minibus yang diduga menggunakan pelat nomor berbeda-beda.

Aktivitas tersebut memunculkan dugaan adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan secara terorganisir. Bahkan, masyarakat menduga terdapat keterlibatan oknum tertentu yang diduga membiarkan aktivitas tersebut berlangsung tanpa penindakan tegas.

Namun, setelah isu tersebut ramai diberitakan di sejumlah media sosial dan menjadi perhatian publik, aktivitas di lokasi SPBU disebut mendadak berkurang drastis. Kondisi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya informasi yang bocor kepada pihak-pihak tertentu sebelum dilakukan penindakan.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Effendi SIK MH CPHR, belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan.

Tim media juga melakukan wawancara dengan seorang warga berinisial WS (36) yang mengaku sehari-hari berada di sekitar lokasi SPBU. Ia menyebut situasi di lokasi berbeda dari biasanya.

"Hari ini sepi, bang. Biasanya dari pagi sudah antre kendaraan, mulai pickup, cold diesel sampai mobil pribadi. Tapi sekarang terlihat tidak ramai seperti biasanya," ujarnya.

Keterangan serupa juga disampaikan warga lain berinisial AB (45). Menurutnya, aktivitas pengisian BBM subsidi di SPBU tersebut kerap berubah-ubah, terutama ketika isu dugaan penyalahgunaan mencuat ke publik.

"Kalau sudah ramai diberitakan biasanya mendadak sepi beberapa hari. Tapi nanti ramai lagi. Itu sudah sering terjadi," ungkapnya.

Pernyataan warga tersebut masih berupa dugaan dan pendapat pribadi yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, pihak pengelola SPBU maupun pihak terkait lainnya belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.

Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Publik kini menanti langkah tegas dan transparan dari aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. (Red/Tim)

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak atas keadilan tanpa diskriminasi.

Namun dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini masih banyak masyarakat kecil terlebih kaum marhaen, buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, masyarakat adat, perempuan hingga kelompok rentan lainnya yang mengalami ketidakadilan hukum.

Tidak sedikit rakyat kecil yang kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum karena keterbatasan ekonomi, lemahnya pengetahuan hukum, hingga adanya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang membuat hukum terasa jauh dari rasa keadilan.

Fenomena kriminalisasi terhadap rakyat kecil, yang merugikan masyarakat, ketimpangan akses hukum, intimidasi terhadap masyarakat marginal, serta lemahnya perlindungan terhadap korban ketidakadilan menjadi persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama.

Dalam banyak kasus, masyarakat kecil sering kali berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal, kekuasaan, maupun birokrasi yang tidak berpihak kepada rakyat.

Atas dasar tersebut maka DPC GMNI Jakarta Timur secara resmi membuka ruang Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat sebagai bentuk keberpihakan terhadap kaum marhaen dan kaum marjinal yang membutuhkan pendampingan, perlindungan, dan perjuangan hukum.

Melalui Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPC GMNI Jakarta Timur siap memberikan ruang pengaduan masyarakat, konsultasi hukum, pendampingan advokasi, edukasi hukum, serta membangun gerakan kolektif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas dan termarjinalkan.

Wakabid Advokasi dan Bantuan Hukum DPC GMNI Jakarta Timur yang merupakan inisiator bantuan hukum yaitu Stevent Parhusip menyampaikan bahwa "Hukum harus menjadi alat pembebasan bagi rakyat, bukan justru menjadi instrumen ketakutan bagi masyarakat kecil. DPC GMNI Jakarta Timur hadir membuka bantuan hukum untuk membantu kaum marhaen dan kaum marjinal yang membutuhkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kami percaya bahwa setiap rakyat memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada masyarakat yang merasa sendirian menghadapi persoalan hukum."

Lebih lanjut, Stevent Parhusip memandang bahwa bantuan hukum bukan semata-mata persoalan pendampingan litigasi, melainkan bagian dari perjuangan membangun kesadaran kritis rakyat terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum harus dibangun secara progresif, humanis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

DPC GMNI Jakarta Timur juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen rakyat untuk bersama-sama mengawal tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat kecil.

Sebagai organisasi perjuangan, DPC GMNI Jakarta Timur percaya bahwa keberpihakan kepada rakyat adalah jalan ideologis yang tidak boleh ditinggalkan. Kehadiran bantuan hukum ini merupakan bentuk nyata pengabdian organisasi kepada masyarakat serta bagian dari upaya menghadirkan nilai-nilai Marhaenisme dalam kehidupan sosial.

Pelaku yang diamankan diketahui berinisial IA (32), warga Kabupaten Deli Serdang. Ia ditangkap pada Senin (27/5/2026) sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Pinguin 15, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Dari tangan pelaku, polisi menemukan sebanyak 27 bungkus ganja yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto sekitar 65,4 gram.
Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang lainnya berupa satu plastik warna putih dan sebuah tas hitam yang diduga digunakan untuk menyimpan barang tersebut.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Jalan Pinguin, Medan Denai.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi. Setelah beberapa jam melakukan observasi, petugas mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di rumah dan diduga tengah menunggu pembeli.
Mendapat informasi tersebut, petugas langsung bergerak melakukan penggerebekan.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan puluhan paket ganja yang telah dikemas dan diduga siap untuk diedarkan.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang dikenalnya dengan nama panggilan Leman di kawasan Tembung.

Pelaku mengaku membeli ganja sekitar 100 gram seharga Rp200 ribu, lalu membaginya ke dalam paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp10 ribu per bungkus.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti petugas di lapangan.

"Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah memberikan informasi. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti. Polda Sumut berkomitmen melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika," ujar Kombes Pol. Ferry Walintukan.

Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut, sementara petugas masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok yang disebutkan pelaku.