Dugaan kuat mengarah pada adanya praktik "mencuring" dan kerja sama antara oknum internal SPBU dengan mafia BBM subsidi.

Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan, sejumlah kendaraan yang diduga telah dimodifikasi terlihat keluar-masuk SPBU secara berulang kali untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite.

Aktivitas tersebut berlangsung dengan pola yang dinilai tidak wajar dan diduga dilakukan secara terorganisir. Beberapa kendaraan yang terpantau antara lain Mobil Grand Max, Mitsubishi Kuda, Mobil Fuso Warna Kuning hingga Toyota Avanza yang diduga menggunakan pelat nomor berganti-ganti.

Kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM subsidi dalam durasi lama dan berulang, memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan maupun penyaluran ilegal BBM subsidi, pada Senin, (25/05/2026).

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan bahwa aktivitas para pengepul BBM subsidi di SPBU tersebut sudah berlangsung lama dan bukan lagi menjadi rahasia umum. Warga menduga adanya pembiaran bahkan kerja sama dari oknum tertentu di SPBU.

Salah seorang warga berinisial DR (45) mengaku heran karena aktivitas yang diduga melanggar hukum itu seolah bebas beroperasi tanpa tindakan tegas aparat penegak hukum.

"Para mafia BBM datang dan beraksi bebas di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia. Akibatnya, kuota BBM subsidi untuk masyarakat jadi berkurang karena disalahgunakan," ujarnya.

Ia juga mengaku kerap melihat pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite ke kendaraan tertentu dengan waktu pengisian yang tidak normal.

"Ada keanehan pada pelat nomor kendaraan yang digunakan untuk melangsir BBM subsidi. Kami curiga nomor polisi yang dipakai bukan pelat asli," ungkapnya.

Saat tim investigasi melakukan pemantauan langsung di lokasi, ditemukan sebuah mobil Toyota Avanza yang mondar-mandir melakukan pengisian pertalite bersubsidi. Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi sopir kendaraan tersebut, yang bersangkutan tampak gugup dan memilih pergi meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan.

"Punya siapa ini, Pak?" tanya wartawan. "Bapak dari mana?" jawab sopir.

"Saya dari media, mohon informasinya, Pak," ujar wartawan. Namun sopir tersebut langsung meninggalkan lokasi tanpa berani keluar dari kendaraan.

Peristiwa itu semakin memperkuat dugaan adanya praktik ilegal penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga melibatkan jaringan mafia BBM. Tim media juga menduga adanya keterlibatan oknum pengawas maupun koordinator lapangan dalam melancarkan aktivitas tersebut.

Sementara itu, pihak pengawas SPBU berinisial HZ dan koordinator lapangan berinisial WN yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga kini belum memberikan penjelasan maupun keterangan resmi. Sampai berita ini diterbitkan, keduanya masih bungkam.

Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Polres Pelabuhan Belawan, Pertamina, dan BPH Migas untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 14.202.113 Tanjung Mulia.

Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana serius yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 hingga Pasal 58.

Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Selain pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha hingga pencabutan izin operasional. (Red/Tim)

Menurut Bobby, di tengah belum tuntasnya perhatian publik terhadap penangkapan anak magang yang sempat menjadi sorotan, serta berkembangnya isu dugaan keberadaan HP dan narkoba di dalam lapas, kini muncul lagi pertanyaan terkait penganggaran kebutuhan lauk pauk warga binaan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, anggaran kebutuhan lauk pauk disebut disusun untuk kurang lebih 1.019 warga binaan, sementara data yang disampaikan pihak lapas menunjukkan jumlah penghuni sekitar 945 warga binaan.

Bagi Bobby, kondisi tersebut menjadi tanda tanya besar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Belum selesai satu persoalan, muncul lagi persoalan baru. Publik sebelumnya menyoroti persoalan anak magang, berkembang isu dugaan HP dan narkoba, sekarang muncul pertanyaan terkait anggaran. Tentu masyarakat bertanya, ada apa sebenarnya di Lapas Narkotika Pematangsiantar?" tegas Bobby Sihite.

Ia menegaskan dirinya tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan ataupun menuduh adanya penyimpangan. Namun menurutnya, jika rentetan persoalan terus bermunculan dalam satu institusi, maka kondisi tersebut sudah layak menjadi perhatian serius.

"Kalau satu persoalan muncul mungkin masih dianggap dinamika. Tapi kalau persoalan demi persoalan terus berkembang dan muncul ke ruang publik, ini tidak boleh dianggap biasa. Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang tidak beres karena semuanya seolah muncul bersamaan," ujarnya.

Bobby juga mempertanyakan dasar perhitungan anggaran yang disebut dibuat untuk kurang lebih 1.019 orang, sementara jumlah warga binaan sekitar 945 orang.

"Ini anggaran negara, uang rakyat. Pertanyaannya sederhana, dasar perhitungannya apa? Karena selisih itu bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui agar tidak menimbulkan persepsi negatif," katanya.

Menurut Bobby, pengelolaan keuangan negara harus mengacu pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bobby turut meminta Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara agar tidak menunggu persoalan semakin besar dan segera melakukan evaluasi menyeluruh.

"Kami meminta Kanwil turun melakukan evaluasi. Karena jika persoalan terus bermunculan, jangan sampai kepercayaan publik terhadap lembaga ikut terganggu. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan, tetapi memperbaiki," tegasnya.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap program reformasi yang dijalankan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, namun menurutnya semangat pembenahan harus benar-benar dirasakan hingga tingkat pelaksanaan.

"Kami mendukung program Menteri Imipas. Tetapi kalau program pembenahan ini serius, maka semua dugaan persoalan harus dibuka terang. Jangan sampai reformasi hanya kuat dalam slogan tetapi lemah dalam pengawasan," tutup Bobby Sihite. (Red/Tim).

Langkah ini dilakukan menyusul viralnya berbagai informasi di media sosial dan media elektronik terkait dugaan persoalan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, khususnya menyangkut mekanisme rekrutmen dan pembayaran upah pekerja.

Pengawasan tersebut dinilai sebagai tindak lanjut serius atas desakan publik agar pemerintah turun tangan memeriksa dugaan pembayaran upah buruh yang dinilai belum sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Yuliani Siregar, melalui Kasi Penegakan Hukum UPT Wilayah II Kabupaten Deli Serdang, Hisar P. Rumapea SH, disebut telah merespons laporan hasil investigasi lapangan yang disampaikan awak media.

Dalam tindak lanjut tersebut, Disnaker Sumut juga telah memberikan peringatan tegas kepada salah satu pimpinan PT EPI, Lian Giang, agar segera melakukan pembenahan terhadap sistem manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.

Saat ditemui sejumlah awak media di Lubuk Pakam, pada Senin (25/5/2026), Hisar Rumapea menegaskan bahwa seluruh perusahaan wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan, data pengupahan karyawan, hingga mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri sebagaimana diatur dalam Perpres dan Permenaker.

Ia juga menyampaikan bahwa PT EPI telah diperiksa langsung oleh pengawas ketenagakerjaan sebagai bagian dari evaluasi atas janji perusahaan pada April lalu terkait perbaikan upah pekerja.

"Kemarin telah dilakukan pemeriksaan kepada manajemen PT EPI oleh pengawas, termasuk saya sebagai Kasi Penegakan Hukum, terkait tindak lanjut dari pernyataan PT EPI pada bulan April yang menyatakan akan memperbaiki upah pekerja. Dari hasil pemeriksaan, pihak manajemen kembali menyampaikan komitmennya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan upah," ungkap Hisar Rumapea.

Lebih lanjut, Hisar mengatakan pihak UPT Wilayah II Deli Serdang berencana memanggil para pekerja PT EPI pada awal Juni mendatang guna memastikan apakah perbaikan upah benar-benar telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami akan meminta keterangan langsung dari para pekerja untuk memastikan apakah janji perbaikan upah itu benar-benar direalisasikan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Gabungan Awak Media, Bung Joe Sidjabat, mengapresiasi langkah cepat Disnaker Sumut melalui UPT Wilayah II Deli Serdang dalam merespons laporan investigasi di lapangan.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Hisar Rumapea menunjukkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan masih dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara serius dan konsisten.

"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Kasi Penegakan Hukum UPT Wilayah II Deli Serdang. Jika pengawasan dilaksanakan secara inovatif dan maksimal, tentu akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberi rasa aman bagi para pekerja," ujarnya.

Meski demikian, Bung Joe Sidjabat yang juga mantan aktivis Buruh SBSI Sumut meminta kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan yang ada di wilayah Sumatera Utara untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pengawasan di setiap perusahaan.

Ia menilai, kasus PT EPI dapat menjadi contoh penting bahwa pengawasan yang aktif dan responsif sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan ketenagakerjaan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan, diharapkan para pekerja atau buruh di Sumatera Utara tidak lagi merasa takut menyampaikan keluhan maupun memperjuangkan hak-haknya sesuai aturan yang berlaku.(Red/Tim)

Kegiatan sosial tersebut merupakan inisiatif sekaligus bentuk kepedulian anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Eko Afrianta Sitepu, kepada masyarakat.

Selama hampir setahun, kader-kader Hanura secara rutin ditugaskan membantu kelancaran penyebrangan jemaat, khususnya anak-anak dan lansia.

Hardi, salah seorang kader Hanura yang bertugas di lokasi, mengatakan bahwa inisiatif tersebut lahir dari kepedulian langsung Eko Afrianta Sitepu terhadap keselamatan masyarakat.

"Ini bentuk perhatian yang sangat baik. Kami membantu jemaat agar lebih aman saat menyebrang jalan, sekaligus mengurangi kemacetan di sekitar gereja. Anak-anak dan lansia jadi lebih nyaman," ujarnya.

Menurut Hardi, sebagai kader partai, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, terlebih kegiatan itu merupakan arahan langsung dari Eko Afrianta Sitepu.

Ia menilai keberadaan kader di lokasi membuat para jemaat khusus nya lansia dan anak anak merasa lebih tenang ketika hendak berangkat maupun pulang dari ibadah.

"Jemaat sangat senang karena merasa lebih aman dan tidak khawatir saat menyebrang jalan. Hal sederhana seperti ini ternyata sangat membantu masyarakat," katanya.

Bagi warga Medan Tuntungan, sosok Eko Afrianta Sitepu dikenal dekat dengan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Kehadirannya dinilai bukan hanya saat kegiatan formal, tetapi juga dalam aktivitas sosial sehari-hari.

"Beliau orangnya ramah, tidak sombong, dan sering membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepeduliannya terasa langsung oleh warga," ungkap Hendi.

Warga juga menilai sifat tersebut merupakan warisan dari almarhum ayahnya, Rajendra Sitepu (Ajen Sitepu), yang semasa hidup dikenal memiliki jiwa sosial tinggi dan dekat dengan masyarakat.

Di tengah kehidupan kota yang semakin sibuk, sebagai wakil rakyat, aksi sederhana membantu warga menyebrang jalan itu menjadi pengingat bahwa kepedulian sosial masih hidup dan nyata di tengah masyarakat.

Patroli yang dipimpin Danki 1 Batalyon A Pelopor, Iptu Rafles Manurung, S.Tr.K., S.I.K., bergerak dari kawasan Citra Land Helvetia hingga Simpang Marelan sebagai langkah preventif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif pada jam-jam rawan.

Kewaspadaan serta kejelian personel di lapangan membuahkan hasil. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, tim berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian kabel tembaga yang tertanam di sekitar Kantor Desa Helvetia.

Dengan respons cepat, tegas, dan terukur, personel segera mengamankan terduga pelaku berikut barang bukti, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan profesional tersebut menjadi wujud komitmen Brimob Polda Sumut dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang humanis namun tetap tegas dan berwibawa.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan bahwa peningkatan patroli pada jam-jam rawan merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi keamanan masyarakat tetap terjaga, terlebih saat kondisi tertentu yang membutuhkan peningkatan kewaspadaan personel di lapangan.

"Patroli rutin yang ditingkatkan merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mencegah potensi tindak kriminalitas. Keberhasilan personel mengamankan terduga pelaku ini menunjukkan bahwa anggota tetap siaga dan responsif dalam menjaga situasi kamtibmas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujar Ferry.

Keberhasilan patroli menjelang fajar ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan serta dedikasi personel Polda Sumut dalam menjaga keamanan masyarakat.

Melalui kehadiran personel di lapangan, upaya pencegahan terhadap tindak kriminalitas terus diperkuat guna memastikan rasa aman tetap terjaga, bahkan saat sebagian besar masyarakat masih beristirahat.

Terpantau Mobil yang sudah dimodifikasi serta Djerigen berjejer untuk mengisi solar subsidi, pihak SPBU Batang Toru diduga kuat 'bermain' dengan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Terlihat operator di SPBU tersebut nekad menjual solar subsidi pemerintah secara terang-terangan."

Pantauan awak media, sejumlah Mobil sudah dimodifikasi, dan diperkirakan mampu menampung 2000 liter solar subsidi.

SPBU nakal ini berada di Jalan Batang Toru-Sibolga (Aek Pining), Kecamatan Batang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Modus operandi para Pelaku biasanya berkerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk melakukan pembelian berulang mengunakan kendaraan yang di modifikasi, menimbun stok, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi kepihak Industri atau pengecer.

Akibat Dampak kerugian Praktik ini diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan menyebabkan kelangkaan serta anteran panjang bagi masyarakat yang berhak.

Peran Penegak Hukum diduga kuat masih Lemah dalam pengawasan pendistribusi BBM Bersubsidi kepada Masyarakat, Penegak hukum yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajarannya.

Sebelumnya sejumlah awak Media tergabung Organisasi Pers (MOSI) gencar meminta pertanggung jawaban Kapolres Tapanuli Selatan terkait maraknya Praktik Mafia BBM Bersubsidi di wilayah Hukum Polres Tapanuli Selatan (PALUTA), Awak Media meduga ketidak profesional Kapolres AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., dalam mencegah para mafia BBM bersubsidi, yang nyata telah merugikan negara serta menghambat dalam roda perekonomian masyarakat.

Besar harapan masyarakat Kecamatan Batang Toru kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., serta PT Pertamina Putra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terkait banyaknya Praktik Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU 14.227.331 Batang Toru.

"Salah satu masyarakat menyampaikan baru dua hari ini" ada team audit datang menyidak SPBU ini, tetapi Praktik Penjualan Kepada Para Mafia BBM Bersubsidi kembali terjadi. ungkap masayarakat kepada Media.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa percepatan penyaluran anggaran desa harus segera direalisasikan agar pembangunan di tingkat desa dapat berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Bupati Dairi untuk menghadirkan capaian pembangunan yang nyata menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

"Seluruh pihak harus bergerak cepat dan bekerja ekstra agar proses penyaluran dana desa dapat segera tuntas," tegasnya di hadapan para peserta rapat.

Ia juga meminta para camat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif memantau sekaligus mendampingi pemerintah desa, khususnya dalam melengkapi dokumen persyaratan penyaluran. Disebut, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi program pembangunan di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Charles Bantjin menyampaikan bahwa batas akhir pengumpulan berkas ditetapkan paling lambat 10 Juni 2026 pukul 13.59 WIB. Tenggat waktu tersebut diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pihak agar proses administrasi tidak mengalami keterlambatan.

Di kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit juga meminta para camat terus membimbing aparatur desa di wilayah masing-masing, terutama dalam menindaklanjuti berbagai catatan dan penyesuaian yang diperlukan. Ia menekankan pentingnya akselerasi agar penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Rakor berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara pemerintah kabupaten dan para camat. Forum tersebut dimanfaatkan untuk memetakan berbagai kendala di lapangan sekaligus mencari solusi percepatan penyaluran anggaran desa demi mendukung kesejahteraan masyarakat Dairi.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Simon Tonny Malau, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rahmat Syah Munthe, serta para camat se-Kabupaten Dairi.

Ketua Satgas Percepatan Program MBG Dairi dalam kesempatan tersebut mengatakan program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan pangan dan higienitas menjadi hal yang sangat penting, sehingga percepatan penerbitan SLHS harus menjadi perhatian bersama.

SLHS dikatakan Ketua Satgas bukan hanya dokumen administrasi, melainkan bentuk jaminan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Oleh karena itu, Wahyu Daniel Sagala mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan, pendampingan, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga penerbitan SLHS bagi penyelenggara program MBG.

"Tantangan ke depan tidak hanya pada legalitas dan standar layanan, tetapi juga pada peningkatan cakupan penerima manfaat, khususnya Kelompok 3B SPPG. Untuk itu diperlukan strategi yang terintegrasi, kolaboratif, dan tepat sasaran," kata Ketua Satgas Percepatan Program MBG yang juga sebagai Wakil Bupati Dairi.

Atas hal tersebut, Ketua Satgas menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama diantaranya
memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, puskesmas, sekolah, pemerintah desa, dan pengelola SPPG. Memastikan validitas dan pemutakhiran data penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran.

Pendampingan dan pemenuhan persyaratan SLHS bagi seluruh penyelenggara MBG secara berkelanjutan.
Mendorong inovasi pelayanan dan optimalisasi potensi lokal dalam penyediaan bahan pangan pada program MBG sehingga meningkat perekonomian di Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dalam kegiatan tersebut menyampaikan jumlah SLHS yang terbit hingga hari ini sebanyak 10 SPPG dari 36 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Dairi termasuk 1 SPPG yang sedang disuspend. Sementara itu jumlah penerima manfaat, yang datanya di himpun dari SPPG se Kabupaten Dairi, diperoleh total penerima manfaat sebanyak 72.913 orang, terdiri dari 69.086 orang kelompok anak sekolah dan 3.827 orang kelompok 3B.

Selain itu, Henry Manik mengatakan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium makanan, minuman, dan peralatan makanan terhadap 18 SPPG, sedangkan untuk yang 8 SPPG pemeriksaannya direncanakan minggu depan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas jumlah sasaran kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, Balita), Ibu hamil sebanyak 1.630 orang, Ibu menyusui sebanyak 4.458 orang, dan Balita yang tidak sekolah PAUD sebanyak 16.948 orang.

Selanjutnya, kelompok 3B yang terlayani program MBG di Dairi, Ibu hamil sebanyak 303 orang (18,59%), Ibu menyusui sebanyak 707 orang (15,86%), Balita yang tidak sekolah PAUD sebanyak sebanyak 2.817 orang (16,62%).

Adapun 10 SPPG yang sudah terbit SLHS, yakni SPPG Bulu Duri, SPPG Tanah Pinem Desa Harapan, SPPG Dairi Lau Sireme, SPPG Tigalingga Tigalingga, SPPG Dairi Batang Beruh 2, SPPG Dairi Huta Rakyat, SPPG Dairi Lae Nuaha, SPPG Dairi Sidikalang 3, SPPG Dairi Tanah Pinem Kutabuluh, SPPG Dairi Lau Bagot.

Berdasarkan penilaian dari tim juri dari Thanks Institute Indonesia yang diperkuat dengan hasil monitoring, digital tracking, pemberitaan media massa, serta masukan dari para panelis independen, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak dinilai layak menerima penghargaan "Most Visionary Iconic Professional of the Year Award 2026" dalam kategori "The Best Inspiring and Integrity Women 2026."

Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan secara resmi di Ra Suites Simatupang, Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2026, dengan dihadiri berbagai tokoh nasional, profesional, serta perwakilan dari berbagai sektor.

Ketua panitia seleksi kelayakan Award Dr. Ketut Abid Halimi, S.Pd.I., M.Pd., C.Ht., yang juga dikenal sebagai penulis buku buku kepolisian menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan melalui proses seleksi yang ketat dan objektif. Ia menegaskan bahwa aspek utama yang menjadi pertimbangan adalah konsistensi kinerja, inovasi program, serta dampak nyata yang dihasilkan.

Dalam keterangannya, ia menyampaikan, "Penghargaan ini diberikan karena berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh Kapolres Pematang Siantar, di antaranya keberhasilan dalam pengelolaan anggaran terbaik dengan nilai IKPA sempurna 100% dari Kapolda Sumut, serta kepedulian yang tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di wilayah hukumnya."

Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen kuat dalam menjaga integritas serta menghadirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Di tengah kompleksitas permasalahan sosial, khususnya terkait peredaran narkotika, peran aktif dan kepedulian yang ditunjukkan menjadi nilai tambah yang signifikan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah dari kerja sama seluruh jajaran di lingkungan Polres Pematang Siantar.

Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentunya saya tujukan kepada seluruh anggota Polres Pematang Siantar yang telah bekerja keras, penuh dedikasi, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."

Ia juga menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja serta memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Ajang STAR ICONIC AWARD sendiri dikenal sebagai salah satu platform penghargaan yang memberikan apresiasi kepada individu maupun institusi yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa di bidangnya masing-masing. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan rekam jejak, inovasi, serta dampak sosial yang dihasilkan.

Dengan diraihnya penghargaan ini, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak tidak hanya mengharumkan nama institusi kepolisian, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pemimpin lainnya untuk terus berinovasi, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan bangsa. (Humas P. Siantar).

Dalam permohonan Praperadilan tersebut, Irma Nasution yang didampingi kuasa hukumnya dari PBH Anak Bangsa Tabagsel, yakni RHa Hasibuan, Malinton Oloan Daulay dan Habib Lutfi Siregar, meminta agar permohonan praperadilan mereka diterima dan dikabulkan.

Sebagaimana diketahui, sidang Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Psp diajukan Irma Nasution bersama kuasa hukumnya dari PBH Anak Bangsa Tabagsel lantaran Polres Padangsidimpuan menghentikan penyelidikan terhadap laporan dugaan pembakaran rumah yang terjadi pada 15 Agustus 2025 lalu.

RHa Hasibuan usai agenda sidang pemeriksaan bukti surat, Rabu (20/5/2026), menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan bagian daripada penyidikan.

"Penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan. Bukan saya yang bilang itu, ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," jelas RHa Hasibuan.

Tidak hanya itu, kata RHa Hasibuan, dalam perkara tersebut Polres Padangsidimpuan diduga bersikap pasif dalam melakukan penyelidikan laporan pemohon selaku pelapor. Hal itu ditandai dengan sikap menunggu adanya saksi dari pihak pelapor atau pemohon, padahal menurutnya kepolisian memiliki kewenangan yang diberikan undang-undang untuk mengerahkan kemampuan dalam mengungkap peristiwa pidana.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan guna menghindari adanya peristiwa pidana susulan yang nantinya dapat merugikan pemohon dan keluarganya.

"Sebagai penegak hukum, penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan, siapa pun itu. Kami berharap hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, artinya tegak luruslah memberikan keadilan sesuai aturan," ujarnya.

Ia juga berharap majelis hakim yang menangani perkara tersebut dapat mengambil keputusan secara bijaksana dan profesional sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, suasana haru mewarnai ruang sidang saat agenda pemeriksaan saksi pada Kamis (21/5/2026). Orang tua pemohon, Suriaty Selian (60), yang hadir sebagai saksi mengaku masih mengalami trauma pasca peristiwa dugaan pembakaran rumah tersebut.

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Suriaty mengungkapkan dirinya masih merasa takut meninggalkan rumah, bahkan untuk melaksanakan ibadah salat ke masjid.

Pengakuan itu membuat suasana sidang sempat hening ketika Suriaty menceritakan ketakutan yang masih membayangi dirinya dan keluarga sejak peristiwa tersebut terjadi.

Adapun pada Jumat (22/5/2026), sidang dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak. Sementara agenda pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/5/2026) di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. (MN)

Publik kini menyoroti kinerja KapolresTapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara SH SIK MH, karena perkembangan penanganan perkara dinilai tertutup dan sulit dikonfirmasi.

Diketahui, dua orang terduga pelaku pelangsiran BBM subsidi jenis Bio Solar diamankan bersama satu unit mobil L300 BK 8415 CG pada Kamis, 14 Mei 2026.

Kendaraan tersebut diduga digunakan mengangkut solar menggunakan baby tank di Jalan Lintas Langga Payung–Gunung Tua, Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penangkapan itu terjadi hanya dua hari setelah aksi unjuk rasa Forum Masyarakat Markas Brigade Garda Kamtibmas Indonesia (MB-GKI) Kabupaten Padang Lawas Utara di depan Mapolres Tapsel, 12 Mei 2026.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat kepolisian membongkar praktik mafia BBM subsidi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Namun hingga kini, yang diproses hukum hanya sopir dan kurir lapangan. Sementara pihak yang diduga menjadi pemasok utama BBM subsidi ilegal, termasuk oknum pengelola SPBU, belum tersentuh penindakan.

Perwakilan forum masyarakat, Ongku Permohonan Harahap, mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali menyampaikan laporan resmi melalui Dumas Polres Tapsel terkait dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik distribusi ilegal BBM subsidi.

"Kami sudah serahkan data enam SPBU yang diduga terlibat sejak Maret 2026 dengan nomor 010/LAP/MB-GKI/III/2026. Tapi yang ditangkap hanya pembeli. Penyuplai besarnya aman. Ada apa?", tegas Ongku, pada Sabtu.(23/5/2026).

Enam SPBU yang dilaporkan tersebut antara lain:

- SPBU 14.229.329 Sitada-tada
- SPBU 14.227.259 Simpang Aek Milas
- SPBU 14.227.339 Hutaim Baru
- SPBU 12.229.319 Jalan SM Raja Paluta
- SPBU 15.227.054 Aek Suhat Tano Panggol Paluta
- SPBU 14.227.337 Aek Nauli/Aek Godang Paluta

Tim media juga mengaku mengalami kebuntuan saat mencoba meminta konfirmasi kepada Unit Tipiter Polres Tapsel. Dua kali kunjungan langsung tidak memperoleh jawaban resmi.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada penyidik hingga Kapolres juga disebut tidak mendapat respons.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Kasat Reskrim maupun KapolresTapanuli Selatan terkait perkembangan penyidikan maupun tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.

Sikap tertutup aparat penegak hukum tersebut memicu spekulasi publik mengenai dugaan adanya upaya melindungi jaringan mafia BBM subsidi yang beroperasi di wilayah Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara.

Padahal, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Forum masyarakat menyatakan akan segera melayangkan surat permohonan konfirmasi resmi kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Propam Polda Sumut, serta pihak Pertamina Regional Sumbagut guna meminta pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus tersebut.

"Kami minta Kapolres Tapsel tidak tinggal diam. Usut sampai ke hulu. Jika ada anggota yang tidak profesional atau sengaja menutupi, tindak tegas. BBM subsidi adalah hak rakyat miskin, bukan bancakan mafia," tutup Ongku.(Red/Tim)

"Pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, sekitar pukul 03.25 WIB, tim gabungan telah melakukan penindakan di tempat hiburan malam New Zone yang berlokasi di Kota Medan," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Kasus diungkap merupakan hasil kerja sama tim gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dipimpin Kombes Handik Zusen dan Satgas NIC yang dipimpin oleh Kombes Kevin Leleury. Dalam operasi tersebut, sebanyak 34 orang diamankan, terdiri atas pihak manajemen hingga pengunjung.

"Sebanyak 34 orang diamankan, terdiri dari owner (pemilik), manajer, staf, pengunjung dewasa, dan pengunjung anak di bawah umur," kata Brigjen Eko.

Selain itu, tim menyita sejumlah barang bukti narkoba dari lokasi kejadian. Namun Eko belum memerinci secara detil jenis dan jumlah narkotika yang ditemukan di kelab malam tersebut.

Seusai penggerebekan, petugas langsung melakukan tes urine terhadap seluruh orang yang diamankan. Hasilnya, sebagian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

"Terhadap 34 orang yang diamankan telah dilakukan cek urine, dan sebagian orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba," ungkap Eko.

Saat ini, 34 orang tersebut telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peran masing-masing pihak dalam peredaran atau penggunaan narkoba di lokasi tersebut.

"Selanjutnya terhadap para pihak yang diamankan tersebut dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

Acara tersebut diikuti oleh 12 sekolah tingkat SMA, yakni SMA Negeri 2 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Raya, SMA Swasta Teladan Pematangsiantar, SMA Swasta Metodist Pematangsiantar, SMA Plus Raya, SMA Swasta Asisi Siantar, SMA Swasta HKBP, SMA Negeri 1 Bandar, SMA Swasta Bintang Timur, SMA Negeri 4 Pematangsiantar, dan SMA Negeri 5 Pematangsiantar. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan yang menguji wawasan akademik dan pengetahuan umum.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Pematangsiantar beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan dari Polres Pematangsiantar, Polres Simalungun, Kodim Simalungun, BNNK Simalungun, serta BNNK Pematangsiantar. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan penuh terhadap kegiatan positif bagi generasi muda.

Selain itu, pihak Bank Indonesia juga turut hadir memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan pembinaan karakter pelajar. Para guru pendamping dari masing-masing sekolah juga terlihat aktif memberikan semangat kepada para siswa yang berlomba.

Ketua panitia dalam sambutannya menyampaikan bahwa lomba ini tidak hanya sekadar kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi siswa untuk berpikir kritis, cepat, dan tepat dalam menjawab berbagai pertanyaan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, penasehat KPKMRI bersama tim konsultan hukum juga memberikan edukasi singkat mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Materi tersebut disampaikan agar para pelajar memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Selama perlombaan berlangsung, suasana aula dipenuhi semangat dan ketegangan saat para peserta saling beradu cepat dalam menjawab pertanyaan. Dukungan dari para guru dan rekan satu sekolah turut menambah semarak jalannya acara.

Di akhir kegiatan, panitia berharap lomba cerdas cermat ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus meningkatkan prestasi serta menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Laporan : Bobby sihite

Darmawan mengatakan, gangguan sistem kelistrikan terjadi sejak tadi malam (Jumat 23/5/2026) dan berdampak pada sejumlah daerah seperti Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Kami atas nama PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh karena adanya gangguan sistem kelistrikan sejak tadi malam," kata Darmawan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Darmawan menjelaskan gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB. Setelah insiden itu terjadi, PLN langsung melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

"Gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB. Di saat itu kami langsung melaporkan kondisi ini kepada Kementerian ESDM melalui bapak Dirjen Ketenagalistrikan. Dan ini Kementerian ESDM selaku regulator sistem ketenagalistrikan," tuturnya.

Penyebab Listrik Padam Berjam-jam

Darmawan menjelaskan, indikasi awal gangguan kelistrikan massal di Sumatera dipicu gangguan cuaca pada ruas transmisi 275 KV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan itu membuat sistem transmisi keluar dari sistem kelistrikan Sumatera.

Akibatnya, terjadi guncangan pada sejumlah pembangkit listrik PLN. Di beberapa wilayah terjadi kelebihan pasokan listrik atau oversupply karena beban hilang secara tiba-tiba. Kondisi itu membuat frekuensi dan tegangan listrik naik sehingga pembangkit otomatis keluar dari sistem atau padam.

Namun di wilayah lain justru terjadi defisit daya akibat berkurangnya pembangkit. Frekuensi dan tegangan turun sehingga membebani pembangkit lain dan membuat sistem kelistrikan ikut lepas dari jaringan.

"Dan kami menyampaikan kondisi ini ternyata berlaku domino sehingga terjadi gangguan sistem ketenangan kelistikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara sampai ke Aceh. Dan ini adalah gangguan kelistikan yang cukup luas di wilayah Sumatera," jelas Darmawan.

Usai kejadian, PLN langsung mengerahkan seluruh tim untuk melakukan asesmen terhadap gardu induk dan sistem transmisi. Dalam waktu sekitar dua jam, sistem gardu induk dan transmisi disebut berhasil dipulihkan.

Darmawan menegaskan kondisi kali ini berbeda dengan gangguan kelistrikan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik seperti tower transmisi roboh dan jaringan terputus.

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menyalakan kembali pembangkit yang padam akibat efek domino tersebut. Prosesnya dimulai dari menyalakan pembangkit, menyambungkannya ke sistem transmisi melalui gardu induk, hingga melakukan sinkronisasi sistem.

PLN mengakui proses pemulihan tiap jenis pembangkit berbeda. Untuk pembangkit hidro dan gas, proses penyalaan dan sinkronisasi bisa dilakukan lebih cepat, yakni sekitar 5 hingga 15 jam.

Sementara itu, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara membutuhkan waktu lebih lama karena harus memanaskan air hingga menjadi uap sebelum sistem bisa dijalankan kembali secara bertahap.

Darmawan mengatakan sejak tadi malam PLN mulai menyalakan pembangkit hidro dan gas secara sistematis. Hasilnya, sejumlah wilayah di Sumatera bagian selatan, tengah, hingga utara mulai kembali mendapatkan aliran listrik.

"Sehingga kita melihat sebagian sistem di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, baik Sumatera utara maupun Aceh, mulai dari tadinya padang total, mulai muncul titik-titik di mana listrik sudah mulai menyala," tuturnya.

Meski begitu, pemulihan penuh masih membutuhkan waktu lantaran sebagian PLTU batu bara masih dalam proses persiapan untuk dinyalakan kembali dan disinkronkan dengan sistem kelistrikan Sumatera.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Anggaran LLDikti Wilayah I Tahun 2026 yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026.

Predikat Full CMS menjadi penanda bahwa LLDikti Wilayah I telah berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan kas negara secara menyeluruh, konsisten, dan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.

CMS (Cash Management System) sendiri merupakan sistem pengelolaan kas negara yang dirancang untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan satuan kerja pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran lembaga.

"Penghargaan ini bukan sekadar piagam. Ini adalah bukti nyata bahwa seluruh keluarga besar LLDikti Wilayah I bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi dalam mengelola keuangan negara. Amanah besar dalam melayani ratusan perguruan tinggi di Sumatera Utara harus dijawab dengan tata kelola yang bersih, tertib, dan akuntabel," ujarnya.

Ia menambahkan, apresiasi dari Kementerian Keuangan RI menjadi validasi bahwa LLDikti Wilayah I berada pada jalur tata kelola yang benar dan profesional.

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran LLDikti Wilayah I, Gunung Nasution, mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari proses panjang reformasi sistem keuangan internal.

"Sejak pertengahan 2023 kami mulai menerapkan sistem cashless, meski saat itu belum berjalan optimal. Berkat dukungan penuh pimpinan, Tim Perencanaan dan Keuangan, serta seluruh pegawai, pengelolaan kas kini jauh lebih tertib dan modern. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa usaha tidak mengkhianati hasil," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah I, Ahmad Subhan, yang menekankan pentingnya soliditas internal untuk mempertahankan prestasi tersebut.

"Kinerja keuangan yang baik tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kekompakan seluruh lini agar capaian ini terus terjaga menghadapi tantangan ke depan," ujarnya.

Di sisi lain, Narahubung Bidang Perencanaan dan Keuangan LLDikti Wilayah I, Muhammad Yamani, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem monitoring internal, serta budaya kerja berbasis data dan perencanaan jangka panjang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh sivitas LLDikti Wilayah I untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara demi mendukung pelayanan pendidikan tinggi yang lebih profesional, transparan, dan berkualitas di Sumatera Utara.

Menutup kegiatan tersebut, Prof. Saiful kembali menegaskan komitmennya agar LLDikti Wilayah I dapat menjadi percontohan nasional dalam tata kelola keuangan satuan kerja pemerintah.

"Saya bangga dan berterima kasih kepada seluruh tim, mulai dari perencanaan, keuangan, bendahara, hingga staf administrasi. Prestasi ini bukan akhir, tetapi tanggung jawab lebih besar untuk mempertahankan bahkan meningkatkan standar kita ke depan," tutupnya.

Percakapan yang viral di media sosial itu diduga mengarah pada upaya meminta akses khusus agar seorang siswa dapat diterima di SMA Negeri 3 Medan. Sosok yang disebut dalam percakapan tersebut diketahui menggunakan identitas sebagai Ketua Umum DPP Bobby Lovers.

Dalam tangkapan layar yang beredar, komunikasi awal dibuka dengan dalih silaturahmi kepada pejabat di lingkungan Dinas PendidikanSumatera Utara. Namun setelah tidak mendapat respons, percakapan berubah menjadi permintaan langsung terkait akses menuju pejabat bidang SMA.

"Mintak no kabig SMA la adinda. Anak saya mau masuk SMA 3. Anak saya yg no dua cwek," demikian isi pesan yang kini menjadi sorotan publik.

Kasus ini memicu kemarahan masyarakat karena dianggap mencederai prinsip keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru. Di saat ribuan siswa harus bersaing melalui jalur resmi dengan nilai dan persyaratan yang ketat, muncul dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik untuk membuka "jalur belakang".

Tak hanya itu, isu ini juga menyeret nama seorang figur berinisial RPS yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran keluarga gubernur serta pernah berada dalam Tim Eksistensi kepala daerah. Informasi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik patronase politik yang mencoba masuk ke wilayah birokrasi pendidikan.

Publik menilai, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar urusan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Lebih dari itu, kasus ini mencerminkan gejala rusaknya etika birokrasi, di mana akses kekuasaan diduga digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik.

"Ketika kedekatan politik dipakai untuk menekan birokrasi pendidikan, maka yang dirampas bukan hanya kursi sekolah, tetapi juga rasa keadilan masyarakat," ujar seorang aktivis pendidikan di Medan.

Publik kini menunggu sikap tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan proses penerimaan siswa baru tetap berjalan transparan dan bebas intervensi.

Desakan juga mengarah kepada aparat penegak hukum agar menelusuri dugaan penyalahgunaan pengaruh dalam proses pelayanan publik. Sebab jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan daerah dikhawatirkan akan semakin runtuh.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam percakapan yang beredar tersebut.

Menurut Ketua Umum DPP Fromper saat disampaikan kebeberapa wartawan pada Sabtu, (23/05/2026) banyaknya penduduk warga Medan Utara yang merasah resah atas maraknya perjudian yang megatasnamakan permainan ketangkasan judi tembak ikan yang dari hari semakin menjamur di wilayah Medan Utara dengan merek GBM99.

Ketua Umum DPP Fromper juga menyampaikan bahwa menjamurnya perjudian tembak ikan dengan merek GBM99 yang dikabarkan milik warga keturunan yang beranama "ASEN" dan dikelola oleh seorang wanita bernama "CICI", seakan bebas beroperasi sehingga menimbulkan kesan ada nya pembiaran terhadap aktivitas perjudian tersebut di tengah warga masyarakat Medan Utara.

Lanjutnya menurut Ketua Umum DPP Fromper menuturkan bahwa apa pun bentuk perjudian jelas akan menjurus kepada tindak kriminal lainnya, baik narkoba, pencurian maupun bentuk kejahatan lainnya.

"Makanya perjudian mesin tembak ikan harus dibubarkan dan diberantas habis oleh aparat penegak hukum. Inilah bentuk penyakit masyarakat yang membuat angka kriminalitas meningkat. Penegak hukum jangan hanya diam dan mebiarkan, harus cepat bertindak. Jangan sampai aparat terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran, karena hal ini akan membuat citra aparat terutama kepolisian dinilai buruk oleh masyarakat Medan Utara" ungkapnya.

Mengakhiri pernyataan dari Ketua Umum DPP Fromper seharusnya tidak ada lagi perjudian yang menjamur dan meresahkan masyarakat Kota Medan khususnya wilayah Medan Utara. Kami juga meminta jangan tebang pilih.

Sebelumnya diketahui bahwa aktivitas judi mesin tembak ikan di jumlah lokasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan kian hari kian menjamur. Fenomena yang dinilai dapat merusak generasi tersebut, sehingga membuat masyarakat berharap aparat dapat mengeber dan gerak cepat langkah dari penegak hukum.

Salah satu warga berinisial "MI" yang identitasnya tidak mau disebutkan menyampaikan kepada wartawan pada hari Jumat (22/05/2026), jika dilokasi tempat tinggalnya di Desa Helvetia, Pasar II, Judi Mesin Tembak Ikan bebas beraktivitas dan seakan tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Dia menyampaikan, Setiap hari judi tembak ikan tersebut selalu ramai pengunjung yang datang untuk bermain, Dengan adanya aktivitas tersebut membuat dirinya dan warga sekitarnya tidak lagi mendapatkan kenyamanan dilingkungan tempat tinggal.

"Saya dan warga disini berharap aparat penegak hukum segera dapat melakukan tindakan, Tolong kami Pak Kapolda di lingkungan tempat tinggal kami sudah tidak lagi mendapatkan kenyamanan" ungkap warga.

Dilokasi terpisah, Warga jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan berinisial "BD" mengeluhkan bebasnya aktifitas mesin judi tembak ikan dilingkungan tempat tinggal nya. Ia menyampaikan bahwa setiap hari dari siang sampai malam hari ramai di kunjungi pemain.

Meskipun warga resa atas aktivitas itu, namun tidak ada yang berani menutup lokasi perjudian tersebut, karena dikabarkan pemilik usaha judi tersebut merupakan sosok sangat yang dikenal luas.

"Warga disini tidak berani bg, sebab katanya pemilik usaha masin judi tembak ikan itu milik seorang ternama kalau tidak salah namanya Bos ASEN dan tangan kanan nya bernama CICI. Itulah bang saya berharap melalui media dapat menyampaikan keluhan kami warga disini yang sudah sangat meresahakan dengan aktivitas judi tembak ikan. Kami berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan datang dan segera menutup lokasi judi itu," harapnya.

Dari hasil investigasi DPP Fromper, Ternyata banyak menemukan sejumlah titik lokasi meja judi tembak ikan merek GMB99 diantaranya berada di Jalan Utama Gang Sawit Helvetia Pasar 8, Pasar 9 Lahan Garapan, Jalan Beringin Garapan Pasar 10, Simpang Martubung depan SPBU Pintu Warna Hijau, Jalan M. Basir Pasar 5, Jalan Serantai, Jalan Toucit, Jalan Benteng/Terjun Jembatan, Jalan inspeksi pinggir sungai ruko cat warna Orange, Jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan, Tanjung Mulia depan RS Mitra Medika, Jalan Simpang Kayu Putih berada diruko, Jalan Kebon Bunder Pasar V dan Jalan M. Basir Komplek Marelan Point.

Dirkrimum Polda Sumut Kombes Ricko Taruna Mauruh ketika dikonfirmasi melalui WhatssApp, Jumat (22/05/2026), hingga saat ini belum ada respon dan komentar. (Red/Tim).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan temuan pertama adalah mekanisme bantuan pemerintah di MBG. Dalam hal ini, BGN memandang tanggung jawab keuangan mereka selesai usai mengalirkan dana bantuan pemerintah ke yayasan.

"Padahal dalam praktiknya yayasan itu nanti harus dropping data lagi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur nanti juga harus membeli sumber untuk menjadi bahan baku dari para vendor dan pemasok," ujar Aminudin kepada awak media, dikutip Kamis (21/05/2026).

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan mekanisme banper ini membuat pergerakan di yayasan tidak terpantau. Terlebih, proses MBG tidak hanya berhenti usai penyaluran dana, melainkan terdapat penyiapan hingga distribusi makanan.

Hal ini juga yang kemudian diduga memicu munculnya praktik jual beli titik SPPG. Menurut KPK, BGN seharusnya memiliki mekanisme terkait dengan penyebaran dapur di wilayah yang nantinya menentukan jumlah kebutuhan dan titik keberadaan SPPG.

"Tapi tidak punya mereka BGN. Akhirnya yang terjadi itu banyak yayasan yang mendaftar itu berebut di wilayah-wilayah yang bagus, terutama di perkotaan gitu," kata Aida.

"Sementara di wilayah di kabupaten bahkan di 3T itu tidak ada gitu, tidak ada yang bersedia membangun di sana."

Dia juga mengatakan sudah membahas hasil kajian mengenai banper tersebut dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam pembahasan itu, KPK menyebutkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan mengkaji kembali mekanisme yang tengah berjalan.

"Kalau regulasi banper harusnya diberikan sekali kepada yayasan. Namun faktanya, kalau kita lihat model anggarannya MBG itu kan diberikannya reguler gitu, tiap 10 hari sekali," ujar Aida.

Selanjutnya, KPK menilai celah lainnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk mengelola SPPG yang terindikasi tidak transparan dan tidak berbasis pada meritokrasi. Mereka menduga rekrutmen ini didasarkan pada relasi hubungan atau kepentingan tertentu.

"Minimal satu SPPG itu ada kepala SPPG-nya, ada ahli gizinya, ada bagian keuangannya. Jadi minimal ada tiga atau empat. Proses rekrutmennya ini yang kami lihat tidak transparan dan ini tidak berdasar pada merit sistem," ujar dia.

Ketiga, praktik subkontraktor yayasan. Aida menjelaskan yayasan selaku mitra pemerintah tak selalu memiliki SPPG. Dalam hal ini, KPK melihat SPPG merupakan subkontraktor dari yayasan. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik lancung berupa jual beli titik SPPG, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman beberapa waktu lalu.

"Jadi yayasannya itu adalah yayasan A kemudian dia cari yang menawarkan katering-katering atau usaha-usaha rumah tangga untuk kemudian menjadikan mitranya untuk membangun dapur di sana. Itu mungkin bentuk jual beli titiknya di sana," ujar dia.

Konsultan Hukum KPKM-RI, Mindo Nainggolan, SH, menilai tindakan Pangulu Nagori Sejahtera tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) pemerintahan desa. Menurutnya, desa wajib mendukung kemajuan dan mengedepankan aturan administrasi yang berlaku.

"Kepala desa memiliki kewajiban mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk jaringan internet. Namun pelaksanaannya harus lewat koordinasi yang baik dan tidak menghambat kepentingan umum," tegas Mindo, Jumat (22/5/2026).

Mindo menjelaskan, jaringan wifi dan internet kini sangat dibutuhkan masyarakat untuk pendidikan, usaha, pelayanan publik, dan akses informasi digital. Karena itu, setiap program infrastruktur telekomunikasi harus didukung selama memenuhi ketentuan hukum dan administrasi.

Ia menegaskan, kepala desa tidak boleh bertindak sepihak tanpa dasar aturan yang jelas. Jika ada keberatan terhadap proyek, seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan koordinasi dengan perusahaan maupun instansi terkait.

"Pemerintah desa wajib menjaga iklim investasi dan pembangunan. Hambatan terhadap proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan desa," ujarnya.

Mindo meminta pihak terkait segera mengevaluasi kebijakan Pangulu Nagori Sejahtera. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan hukum.

Menurutnya, kepala desa sebagai pejabat publik harus memahami tugas dan fungsi sesuai SOP. Semua tindakan harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

"Jabatan kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan daerah. Diperlukan sikap bijaksana dan profesional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum," kata Mindo.

Di akhir pernyataannya, Mindo berharap pemasangan tiang optik PT Link Net di Nagori Sejahtera segera menemukan solusi terbaik. Ia menegaskan infrastruktur digital harus didukung demi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red/Tim)