Ironisnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, justru belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi media terkait temuan pemeriksaan tersebut.

Konfirmasi disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (12/11/2026). Media meminta penjelasan mengenai mekanisme pemungutan retribusi, sistem pengawasan penerimaan, penggunaan rekening pribadi petugas, hingga pertanggungjawaban uang yang dipungut dari pengunjung agar dapat dipastikan masuk ke kas daerah.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Juni Antomi Kemit belum memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan.

Padahal, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi. Penggunaan karcis resmi merupakan instrumen penting dalam memastikan setiap transaksi retribusi tercatat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan penerimaan daerah yang membutuhkan penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, serta pertanggungjawabannya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan internal Disbudporapar Karo terhadap pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisata.

AKTA: Inspektorat dan APH Harus Periksa

Temuan tersebut turut mendapat perhatian pemerhati anggaran sekaligus pegiat antikorupsi, Ari Gusti dari Aliansi Aktivitas Kota (AKTA).

Menurut Ari, praktik pemungutan retribusi tanpa pemberian karcis resmi dan penggunaan rekening pribadi petugas merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Apalagi, penerimaan tersebut bersumber dari masyarakat dan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Aparat, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus memeriksa secara menyeluruh tata cara pemungutan retribusi tersebut. Temuan BPK yang menyebutkan adanya pungutan tanpa karcis harus ditindaklanjuti. Perlu ditelusuri apakah mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan atau justru berpotensi menimbulkan penyimpangan," tegas Ari.

Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Karo tidak hanya berhenti pada evaluasi administratif, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi wisata.

Menurutnya, Bupati Karo, Antonius Ginting, harus segera memanggil Kepala Disbudporapar untuk meminta penjelasan langsung mengenai temuan BPK tersebut.

"Bupati harus segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas beserta jajaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi wisata. Ini menyangkut potensi penerimaan daerah yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

Bahkan, Ari meminta Bupati tidak ragu mengambil langkah tegas apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kelalaian atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan retribusi.

"Bila perlu, copot Juni Antomi Kemit dari jabatannya sebagai Kepala Disbudporapar Kabupaten Karo apabila terbukti tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan retribusi secara benar," tandasnya.

Empat Objek Wisata Jadi Sorotan BPK

Sebelumnya, BPK menemukan kelemahan dalam praktik pemungutan retribusi tempat rekreasi olahraga yang dikelola Disbudporapar Kabupaten Karo. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa pemungutan retribusi kepada pengunjung tidak seluruhnya disertai pemberian karcis resmi.

Empat objek wisata yang menjadi lokasi pemungutan retribusi tersebut meliputi:

Objek Wisata Bukit Gundaling. Objek Wisata Danau Lau Kawar. Air Terjun Sipiso-piso. Pemandian Air Panas Semangat Gunung/Doulu.

Temuan ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya Disbudporapar, untuk membenahi tata kelola penerimaan retribusi daerah.

Publik kini menunggu penjelasan Juni Antomi Kemit serta langkah konkret Bupati Karo, Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Sebab, setiap rupiah uang masyarakat yang dipungut atas nama retribusi daerah wajib memiliki bukti pembayaran, tercatat dalam administrasi resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai potensi PAD justru menjadi celah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan, di antaranya bertuliskan: "Tolak eksekusi lahan 17 Ha milik rakyat", "Pak Prabowo Subianto lindungi kami, hentikan eksekusi atau penggusuran lahan", serta "Kami warga menolak segala bentuk kegiatan mafia tanah". Massa juga berorasi menggunakan pengeras suara di lokasi kejadian.

Eksekusi Resmi Ditunda

​Situasi di lokasi mulai mereda setelah Wakapolsek Medan Labuhan, AKP Richard Ompusunggu, hadir di tengah-tengah warga untuk menyampaikan pengumuman bahwa rencana eksekusi pada hari itu ditunda.

​Di hadapan ratusan warga, AKP Richard menjelaskan bahwa pihaknya memang menerima surat permohonan pengamanan eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Medan terkait rencana eksekusi di area gudang milik warga bernama Agus yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Namun, pelaksanaan tersebut dipastikan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

​"Saya ingin memberikan informasi kepada masyarakat Lingkungan 16, 17, and 20. Memang benar ada surat masuk dari pengadilan terkait rencana eksekusi hari ini. Namun, eksekusi ditunda karena sedang dicari jalan keluar dan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar AKP Richard.

​Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian sifatnya hanya menerima surat permohonan pengamanan. "Jadi selanjutnya nanti pihak pengadilanlah yang berwenang, karena dari sanalah semua surat itu berasal, bukan dari polisi," pungkasnya.

​Mendengar penjelasan tersebut, massa berangsur-angsur membubarkan diri. Kendati demikian, akses jalan dilaporkan masih ditutup dan sejumlah warga tetap berjaga-jaga di lokasi.

​Pernah Nyaris Ricuh Pada 2025

Konflik lahan seluas 17 hektare di Jalan Alumunium I ini sebelumnya juga nyaris berujung bentrok pada Kamis, 17 Juli 2025 lalu.

Pada saat itu, ribuan warga yang menolak pengosongan tanah sempat meluapkan emosi dan menyeret dua kepala lingkungan (kepling) ke tengah kerumunan karena dituding berpihak kepada pemohon eksekusi, di tengah penjagaan ketat aparat gabungan yang menurunkan tiga truk personel Brimob serta anggota Polres Pelabuhan Belawan.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon, SH, MH.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penyisiran di tiga lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Lokasi pertama berada di Jl. Langgai, Lingkungan II, Gang Musik, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.

Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan dua orang berinisial ES alias R (41), yang diduga berperan sebagai pengedar, serta Rus (67), yang diduga sebagai pengguna narkotika.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak dua bungkus dengan berat masing-masing 0,9 gram dan 1,30 gram.

Selain itu, diamankan sejumlah barang bukti non-narkotika berupa satu unit handphone warna abu-abu, satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, satu unit timbangan, satu ball plastik klip, tiga buah sekop plastik warna hijau, serta uang tunai sebesar Rp1.395.000.

Di lokasi tersebut, tim gabungan BNNP Sumut, TNI-Polri dan Satpol PP juga merubuhkan sekaligus membakar lapak-lapak Narkoba.

Sementara itu, dua lokasi lainnya yang menjadi sasaran operasi, yakni Gang Jati, Medan Denai, serta Jalan Pancasila, Percut Seituan, tidak membuahkan hasil. Berdasarkan informasi awal petugas, kedua lokasi tersebut diduga telah bocor sebelum pelaksanaan operasi.

Operasi Terus Dilakukan

Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan Operasi Sarang Narkoba merupakan bagian dari upaya bersama dalam menekan peredaran gelap narkotika serta memberantas titik-titik rawan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Menurutnya, operasi serupa akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait.

"Operasi Sarang Narkoba ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kami akan terus melakukan upaya penindakan dan pengembangan terhadap jaringan yang terlibat, sekaligus memperkuat kegiatan pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara," tegas Josua.

Selanjutnya, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang yang diamankan, melaksanakan gelar perkara, serta menerbitkan Laporan Kasus Narkotika (LKN). Penyidik juga akan melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

"Kegiatan ini mendukung Program 100 Hari Kerja Kapolri serta mewujudkan Sumatera Utara Bersinar", Pungkasnya.

Hardep menerima amanah kepemimpinan untuk melanjutkan estafet dari Ketua Umum periode sebelumnya, Ade Julhaidir. Penetapan ini menjadi keputusan strategis dalam forum tertinggi A-PPI yang tidak hanya menandai pergantian kepengurusan, melainkan juga konsolidasi arah, karakter, dan penguatan organisasi di tengah tantangan dunia pers.

​Munas I A-PPI dengan DPP A-PPI sebagai tuan rumah ini dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia.

​Agenda nasional tersebut turut dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

​Pergantian kepemimpinan ini diarahkan untuk memperkuat konsolidasi internal agar organisasi tumbuh lebih solid, profesional, dan independen, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kehidupan pers nasional.

​Tantangan dan Komitmen Kepemimpinan Baru

​Kepemimpinan baru A-PPI dihadapkan pada agenda pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, serta penanaman tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.

​Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian berita dan akurasi fakta. Kebebasan berekspresi harus berjalan selaras dengan keharusan verifikasi, independensi, keberimbangan, serta ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ukuran keberhasilan organisasi kewartawanan tidak sekadar terletak pada kuantitas anggota, melainkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kredibilitas karya pers yang dihasilkan.

​Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menggariskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan kewajiban jurnalis untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

​Kredibilitas jurnalis dibangun melalui ketajaman analisis, akurasi data, serta keberanian menyampaikan fakta secara bertanggung jawab demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, A-PPI menempatkan diri sebagai wadah pembinaan, penguatan kapasitas, dan pengawal kehormatan profesi wartawan.

​Pilar Utama Program Kerja 2026–2031

​Dalam masa bakti 2026–2031, kepemimpinan Hardep memfokuskan program kerja pada sejumlah pilar utama:

1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik: Pelatihan berkelanjutan terkait pemahaman regulasi, jurnalistik beretika, dan akselerasi digital.
2. Penegakan Etika dan Disiplin: Pengawasan internal agar anggota konsisten mematuhi Kode Etik Jurnalistik di lapangan.
3. Kemitraan Kelembagaan yang Konstruktif: Membangun sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tanpa mengorbankan independensi serta fungsi kritis pers.

​Munas I A-PPI ini ditargetkan menjadi pijakan awal untuk menerjemahkan hasil musyawarah ke dalam program kerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Tim A-PPI Sumut). (Red/Tim)

Kedatangan Mayjen TNI Hendy Antariksa beserta rombongan disambut langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan, Letkol Czi Andri Prasetyo Wibowo, beserta jajaran perwira dan personel setempat.

​Fokus pada Mutu Konstruksi dan Kesiapan Fasilitas

​Peninjauan ini difokuskan untuk mengawasi kelancaran proyek sekaligus memastikan kesiapan fasilitas pendukung operasional satuan baru tersebut. Dalam inspeksinya, Pangdam I/BB memeriksa secara mendetail kondisi fisik bangunan, kelayakan sarana, hingga infrastruktur prasarana yang tengah dipersiapkan.

​Selama kegiatan berlangsung, Dandim 0208/Asahan Letkol Czi Andri Prasetyo Wibowo mendampingi penuh seluruh rangkaian peninjauan dari awal hingga akhir.

Kunjungan lapangan ini menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Yon TP 954/Naga Berkisar berjalan sesuai target dan perencanaan, baik dari segi mutu konstruksi maupun kelengkapan fasilitas penunjang.

​Dengan kesiapan infrastruktur yang matang, markas ini diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat secara optimal saat mulai beroperasi penuh kelak.

​Perkuat Pertahanan dan Dukung Pembangunan Daerah

​Kehadiran Yon TP 954/Naga Berkisar di wilayah Kabupaten Asahan memiliki peran strategis yang ganda. Satuan ini tidak hanya diproyeksikan untuk memperkuat sistem pertahanan teritorial di wilayah Kodam I/Bukit Barisan, tetapi juga dirancang untuk berintegrasi langsung dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat sekitar.

​Berdasarkan tinjauan hukum pertanahan dan regulasi nasional, tindakan tersebut dipastikan cacat hukum serta merta merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari tiga aspek sekaligus: perdata, pidana, dan administrasi.

Bungkam Saat Dikonfirmasi, Manajemen PPKS Aek Pancur Diduga Main Mata dan Dibekingi Oknum

​Hasil penelusuran awak media Asatupro.com bersama aliansi mahasiswa di lapangan mengindikasikan bahwa oknum penggarap liar sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, ikatan kontrak, maupun izin tertulis dari pihak pengelola sah.

​Lebih parah lagi, muncul dugaan kuat adanya persekongkolan jahat serta pembiaran sistematis. Manajemen atau oknum internal di lingkungan riset PPKS Kebun Aek Pancur diduga kuat bermain mata, bekerja sama secara non-prosedural, bahkan disinyalir dibekingi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oknum karyawan Lonsum, demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok di atas aset negara dan riset ilmiah strategis.

​Ironisnya, ketika dikonfirmasi secara resmi oleh jurnalis Asatupro.com bersama perwakilan lembaga, pihak manajemen atau pengelola kebun terkesan bungkam dan menghindar. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan demi menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik, pihak manajemen justru bersikap arogan dan melontarkan tudingan miring dengan menyatakan bahwa wartawan sekadar mencari uang. Sikap tertutup dan tidak kooperatif ini semakin memperkuat kecurigaan publik adanya pemufakatan busuk dalam alih fungsi aset riset tersebut.

​Dalih "Lahan Telantar" Terbantahkan Secara Hukum

​Aksi penggarapan ilegal di kawasan resmi aset penelitian PPKS Kebun Aek Pancur terpantau berlangsung masif tanpa mengindahkan status hukum kepemilikan dan peruntukan lahan.

​Klaim oknum pihak ketiga yang kerap berdalih bahwa area tersebut merupakan "lahan telantar" terbantahkan secara hukum. Sesuai regulasi yang berlaku, penggarapan lahan perkebunan atau riset tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Apabila suatu lahan dinilai bermasalah atau tidak diusahakan, mekanisme penertibannya merupakan kewenangan negara melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, bukan dengan cara main hakim sendiri atau menyerobot secara paksa.

Ancaman Sanksi Hukum Berlapis

​Atas perbuatan sewenang-wenang tersebut, para pelaku bersama pihak-pihak yang mem-backing-i terancam jeratan sanksi hukum berlapis:

1. Sanksi Pidana Perkebunan: Diatur dalam Pasal 55 jo. Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda maksimal Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) bagi siapa saja yang secara tidak sah menduduki lahan perkebunan dan menebang tanaman di dalamnya.
2. Pidana Penyerobotan & Perusakan: Dijerat dengan Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyerobotan tanah, serta Pasal 406 KUHP mengenai perusakan barang atau tanaman riset.
3. Sanksi Administratif: Instansi perizinan terkait (seperti BPN, Dinas Pertanian, dan DPMPTSP) didesak untuk menolak setiap permohonan izin (IPPT/IUP) yang diajukan oleh pihak ketiga di atas lahan tersebut karena cacat hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah dari pengelola RISPA/PPKS.

Desakan Pengosongan dan Pemulihan Lahan Secara Mutlak

​Menanggapi pelanggaran serius ini, elemen masyarakat, mahasiswa, dan media Asatupro.com mendesak agar pihak ketiga segera menghentikan seluruh aktivitas budidaya tanaman pangan di lokasi, mencabut seluruh tanaman ilegal (jagung, ubi, dan cabai), serta memulihkan kondisi kawasan penelitian seperti sediakala.

​Segala hasil tanaman yang ditanam di atas lahan pihak lain tanpa izin dipastikan tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak pengelola berhak menuntut pengosongan lahan secara mutlak tanpa kewajiban memberikan ganti rugi apa pun, serta siap menempuh langkah hukum pidana maupun melayangkan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata terkait perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Upacara tersebut dihadiri oleh para Komandan/Kepala Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), para perwira seksi, jajaran perwira, bintara, tamtama, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Korem 022/Pantai Timur. Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) adalah Kepala Staf Korem (Kasrem) 022/Pantai Timur, Letkol Inf Binsar Junianto Simanjuntak.

​Amanat Menteri Sosial: Melampaui Seremonial

​Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Binsar membacakan amanat resmi Menteri Sosial Republik Indonesia. Melalui amanat itu, ditegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh sekadar dimaknai sebagai rutinitas seremonial untuk mengenang sejarah masa lalu.

​Lebih dari itu, momentum bersejarah ini harus menjadi titik tolak bagi setiap warga negara untuk meneladani nilai-nilai luhur kepahlawanan, mulai dari keberanian, keikhlasan berkorban, semangat persatuan, hingga rasa nasionalisme yang tinggi demi kepentingan bangsa dan negara.

​Menteri Sosial juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan estafet perjuangan para pendahulu melalui aksi nyata di bidang pengabdian masing-masing. Peningkatan kepedulian sosial serta penguatan semangat gotong royong dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman saat ini.

Komitmen Pengabdian Korem 022/PT

Sejalan dengan pesan tersebut, keluarga besar Korem 022/Pantai Timur menegaskan komitmen penuhnya untuk terus merawat dan mewarisi nilai-nilai juang para pahlawan kusuma bangsa.

Pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus ditingkatkan melalui berbagai peran strategis di wilayah teritorialnya, demi berkontribusi nyata mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera.

​Rangkaian upacara yang berlangsung tertib dan khidmat ini ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan serta ungkapan syukur atas jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. (Penrem 022/PT)

Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Ia diraih melalui pengorbanan, persatuan, dan keteguhan para pejuang yang memilih berdiri di garis depan demi kedaulatan bangsa.

Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak paling heroik dalam perjalanan Revolusi Nasional Indonesia, ketika rakyat memilih menolak ultimatum dan mempertahankan kemerdekaan.

Bagi PW MIO Indonesia Sumatera Utara, makna kepahlawanan hari ini tidak hanya diwarisi sebagai kenangan sejarah. Ia harus diterjemahkan menjadi sikap, kerja, dan tanggung jawab nyata di tengah masyarakat: menjunjung integritas, menegakkan kejujuran, menjaga persatuan, serta berani menyuarakan keadilan bagi mereka yang suaranya sering tidak terdengar.

Kepahlawanan Dalam Kehidupan Bangsa

Pahlawan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk senjata dan medan tempur. Dalam kehidupan bangsa hari ini, kepahlawanan dapat hadir melalui sikap tegas terhadap ketidakadilan, keberanian menyampaikan kebenaran, kesediaan membela yang lemah, serta komitmen untuk bekerja bagi kepentingan umum.

PW MIO Indonesia Sumatera Utara menegaskan bahwa perjuangan belum selesai selama keadilan belum benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, semangat para pahlawan harus menjadi bahan bakar bagi setiap elemen masyarakat untuk terus mengawal tegaknya hukum, keadilan, dan martabat kemanusiaan.

"Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran. Jangan pernah lelah menyuarakan keadilan," demikian pesan yang diusung Keluarga Besar PW MIO Indonesia Sumatera Utara dalam peringatan Hari Pahlawan ini.

Komitmen Untuk Bangsa

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, PW MIO Indonesia Sumatera Utara berkomitmen menghadirkan kepahlawanan dalam bentuk paling nyata: menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Nilai keberanian, kejujuran, integritas, dan kepedulian menjadi landasan dalam setiap langkah organisasi.

Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan tahunan. Ia adalah panggilan moral bagi seluruh bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu—dengan cara yang damai, beradab, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selamat Hari Pahlawan.
Semangat perjuangan tidak pernah padam.
Merdeka!

Salam hormat,
PW MIO Indonesia Sumatera Utara.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah Diktisaintek 2026 di Airlangga Convention Center, Kampus MERR-C Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Capaian LLDikti Wilayah I tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya meraih dua penghargaan.

Tiga penghargaan yang berhasil diraih LLDikti Wilayah I meliputi Silver Winner Subkategori Unit Layanan Terpadu, Bronze Winner Subkategori Laman, serta Bronze Winner Subkategori Laporan Manajemen Keprotokolan.

Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras hingga berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional.

"Saya sangat mengapresiasi Tim Humas, Protokol, dan Unit Layanan Terpadu LLDikti Wilayah I atas pencapaian tiga penghargaan ini. Tahun lalu kita meraih dua, tahun ini bertambah menjadi tiga," ujarnya.

Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada perguruan tinggi serta masyarakat harus menjadi prioritas utama.

"Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang lebih penting, layanan dan informasi yang diterima perguruan tinggi serta masyarakat harus semakin cepat, jelas, dan mudah diakses," tegasnya.

Ia juga berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi semakin banyak PTS di Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan, serta pengelolaan informasi agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Delapan PTS Sumut Raih Sembilan Penghargaan

Tidak hanya LLDikti Wilayah I, delapan perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara juga berhasil menorehkan prestasi dengan meraih sembilan penghargaan dalam berbagai kategori.

1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menjadi salah satu perguruan tinggi yang mencuri perhatian setelah meraih dua Silver Winner sekaligus, masing-masing pada Subkategori Laman dan Media Sosial.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan turut meraih Silver Winner Subkategori Laman.
3. Sementara Universitas Prima Indonesia memperoleh Bronze Winner Subkategori Media Sosial.

Pada Bidang Data dan Informasi, khususnya Subkategori Pelaporan Data PDDikti Terbaik untuk PTS Wilayah Sumatera, sejumlah kampus Sumut juga berhasil meraih penghargaan, yakni:

1. Universitas Labuhanbatu – Silver Winner kategori universitas dan institut skala besar.
2. Universitas Mikroskil – Silver Winner kategori universitas dan institut skala kecil.
3. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua – Bronze Winner kategori universitas dan institut skala kecil.
4. Akademi Akuntansi YPK Medan – Silver Winner kategori akademi dan akademi komunitas.
5. Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Binjai – Bronze Winner kategori akademi dan akademi komunitas.

Anugerah Diktisaintek merupakan bentuk apresiasi Kemdiktisaintek kepada perguruan tinggi, LLDikti, media, jurnalis, serta mitra yang dinilai berkontribusi dalam mendukung program Diktisaintek Berdampak selama satu tahun terakhir.

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti kontribusi perguruan tinggi swasta Sumatera Utara dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, tata kelola kelembagaan, transparansi informasi, serta transformasi layanan pendidikan di tingkat nasional.

Penyerahan berlangsung khidmat dan disaksikan langsung oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Charles Bantjin, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Erwin Sitorus, serta Kepala UPT Damkar Amudi Situmeang,Selasa (10/11/2026).

Bagi Bupati Vickner, kehadiran peralatan baru ini bukan sekadar penambahan aset daerah. Ini adalah jawaban atas kebutuhan lama para petugas di lapangan yang selama ini berjibaku dengan keterbatasan sarana dalam menjalankan misi kemanusiaan.

"Sejak lama saya melihat BPBD, termasuk unit Damkar, memang sudah perlu mendapatkan peralatan yang mumpuni dalam penanganan bencana. Rakyatlah yang akan menilai. Semoga harapan dan kerja-kerja kita ke depan semakin baik dan tulus. Kita adalah pahlawan untuk keselamatan, sebagaimana hari ini kita memperingati Hari Pahlawan," ungkap Bupati Vickner.

Plt. Kalaksa BPBD Dairi, Erwin Sitorus, mengaku bersyukur atas perhatian dan dukungan Bupati sehingga dana TKD kebencanaan bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Menurutnya, backhoe loader baru ini sangat vital. Alat berat lama milik BPBD sudah berusia tua dan kerap terkendala saat dibutuhkan dalam kondisi darurat.

Peralatan baru itu diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana, terutama dalam membuka akses jalan yang tertutup material longsor, membersihkan puing, hingga mempercepat proses evakuasi di lapangan.

Erwin menambahkan, satu set peralatan rescue saat ini masih dalam proses pengadaan dan diperkirakan tiba dalam dua minggu ke depan.

Di tengah keterbatasan anggaran, Erwin mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah diberikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami berharap peralatan ini benar-benar mendukung tugas BPBD. Mari kita rawat bersama, karena keberhasilan penanggulangan bencana juga ada di pundak kita semua," ujarnya.

Dengan tambahan armada baru ini, Pemkab Dairi berharap respons terhadap kejadian bencana ke depan semakin cepat, efektif, dan terkoordinasi. Lebih dari sekadar mesin baru, ini adalah penguatan moral bagi para petugas di garis depan, mereka yang menjadi pahlawan keselamatan bagi masyarakat Dairi.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", upacara berlangsung penuh makna, dari hening cipta hingga pengibaran Merah Putih oleh Paskibra.

Dalam amanatnya, Bupati Vickner mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan belum selesai. Jika dulu pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dengan senjata, kini perjuangan itu dilanjutkan dengan pemerataan pembangunan.

"Perjuangan para pahlawan bangsa dalam pemerataan pembangunan harus dilanjutkan oleh para pemimpin bangsa saat ini. Pemerataan pembangunan inilah yang harus diperjuangkan sehingga pada saatnya semua masyarakat merasakan dampaknya," tegas Bupati Vickner.

Momen Hari Pahlawan ini juga dibarengi kabar baik di bidang kesehatan. Bupati Vickner mengungkapkan, dirinya baru saja mengunjungi RSUD Sidikalang untuk melihat langsung peralatan Mesin CT Scan bantuan Kementerian Kesehatan RI yang telah tiba.

Alat canggih tersebut kini tengah dipersiapkan untuk instalasi agar segera bisa digunakan melayani masyarakat Dairi, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh dirujuk ke luar daerah hanya untuk pemeriksaan CT Scan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara yang paling sederhana: menjaga kebersamaan.

Dengan semangat Hari Pahlawan, Wabup berharap Dairi semakin maju melalui kolaborasi, saling menjaga hubungan silaturahmi dengan seluruh pihak dalam membangun Dairi.

Sementara itu, Anggota DPRD Dairi Fitrianto Berampu yang hadir dalam upacara tersebut menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah mendedikasikan pengabdian terhadap masyarakat di momentum Hari Pahlawan ini.

Sebelum upacara di Kantor Bupati berlangsung, Bupati Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala lebih dulu mengikuti upacara di Taman Makam Pahlawan. Di sana, keduanya turut melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Turut hadir Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Sekda Charles Bantjin, asisten, staf ahli Bupati, para kepala OPD, camat, dan Ketua TP PKK Kabupaten, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga.

Dalam pelantikan tersebut, tiga pejabat dipercaya mengemban jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yakni:

1. dr. Erna Marpaung, M.K.M.

Sebelumnya Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AP2KB, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

2. Saut Marganda Sinaga, S.T., M.M.

Sebelumnya Camat Tigalingga, kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3. Janiah Kudadiri, S.Sos., M.Si.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selain tiga jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, Bupati juga melantik pejabat fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, mengangkat kembali pejabat dalam jabatan fungsional, memberikan tugas tambahan kepada pejabat fungsional sebagai Kepala UPT Puskesmas, serta melakukan mutasi dan penataan jabatan administrasi di sejumlah perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

Untuk Kepala UPT Puskesmas, diantaranya:

1. Duma Ratnawati Pangaribuan, S.Tr.Keb., Bd., M.K.M. sebagai Kepala UPT Puskesmas Silalahi
2. Jenny S Siregar, SKM sebagai Kepala UPT Puskesmas Kentara
3. dr. Meryana Hotnida Marbun berpindah tugas menjadi Dokter Ahli Madya pada UPT RSUD Sidikalang

Dalam arahannya, Bupati Vickner Sinaga menyampaikan rasa senang dan lega atas terlaksananya pelantikan tersebut. Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kepercayaan yang diberikan bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya senang dan lega. Saya minta peran saudara-saudara bukan hanya di Kabupaten Dairi. Di mana pun kita melayani, tetap bawa nama Dairi. Kita harus bangga melayani," pesan Bupati.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk membangun hubungan kerja yang baik, saling mendukung, serta tidak ragu saling memaafkan apabila selama menjalankan tugas terdapat kesalahan.

Pelantikan dan mutasi ini menjadi bagian dari penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi. Melalui penempatan pejabat pada posisi masing-masing, diharapkan pelayanan publik semakin optimal, koordinasi antar perangkat daerah semakin kuat, dan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan lebih efektif.

Bupati pun berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik Kabupaten Dairi, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Upacara ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, bersama seluruh jajaran mengikuti rangkaian upacara dengan penuh semangat dan khidmat. Momentum peringatan Hari Pahlawan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh insan pemasyarakatan untuk terus menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Dalam upacara tersebut, Karutan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

Dalam amanatnya disampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan dan memperkuat semangat pengabdian dalam mengisi kemerdekaan.

Semangat kepahlawanan yang diwariskan para pendahulu bangsa, seperti keberanian, persatuan, keikhlasan berkorban, kepedulian, serta mendahulukan kepentingan bersama, harus terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi mengajak seluruh jajaran pegawai serta warga binaan untuk merefleksikan makna kepahlawanan di era modern. Menurutnya, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti pada masa lalu saat merebut kemerdekaan, melainkan terus berlanjut melalui bentuk pengabdian yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

​"Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan terus menumbuhkan nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan cinta tanah air. Perjuangan hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan melanjutkan estafet perjuangan melalui karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Dumai.

​Melalui momentum Hari Pahlawan Nasional 2026 ini, Rutan Kelas IIB Dumai juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, serta berintegritas.

Pihaknya bertekad untuk terus membina warga binaan agar kelak dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan berguna bagi pembangunan bangsa.

Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa persatuan dan kerja sama (melangkah bersama) adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional di masa kini dan masa depan.

Sejak peluit dibunyikan, Dairi langsung tampil menekan. Permainan cepat, pressing ketat, dan penyelesaian akhir yang tajam membuat Samosir kewalahan. Lima gol yang bersarang ke gawang lawan menjadi bukti dominasi Dairi sepanjang laga, meski Samosir sempat memberikan perlawanan dengan dua gol balasan.

Kemenangan impresif ini memastikan langkah Dairi ke fase lanjutan, di mana mereka sudah ditunggu lawan berat dari Tim Sepak Bola Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Pertandingan ini mendapat perhatian langsung dari jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi. Di sela agenda kedinasan usai menghadiri peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin menyempatkan hadir ke stadion guna memberi suntikan motivasi moril bagi para pemain.

Di hadapan para pemain, Surung Charles mengingatkan agar tim bermain lepas tanpa beban dan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas.

"Bermainlah dengan lepas, tanpa beban. Tunjukkan kualitas Dairi, tapi tetap junjung tinggi sportivitas. Kalian membawa nama Dairi," pesan Sekda.

Menatap laga krusial kontra Disdik Sumut, ia juga berpesan agar tim pelatih dan ofisial segera mengevaluasi performa guna memperkuat koordinasi taktik di lapangan.

Dukungan manajemen tim menjadi fondasi soliditas skuad Dairi. Keberangkatan dan kesiapan tim dikawal langsung oleh:

1. Agel Siregar (Asisten Pemerintahan dan Kesra) selaku Manajer Tim
2. Dapot Hasudungan Tamba (Asisten Administrasi Umum) selaku Wakil Manajer
3. Jumali (Kabid Olahraga Disparbudpora Dairi) selaku Coach
4. Adi Purba (Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Dairi)
5. Eduard Malau (Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sumbul)

Keberhasilan mempertahankan keunggulan 5-2 hingga laga usai ini dipersembahkan bagi seluruh masyarakat, keluarga, dan insan pendidikan di Kabupaten Dairi yang terus memberikan doa serta dukungan penuh sepanjang turnamen berlangsung.

Kini, fokus Dairi beralih ke laga berikutnya. Satu langkah lagi, Dairi membuktikan bahwa semangat dari Sidikalang bisa menggema hingga ke level provinsi.

Sosialisasi ini diikuti Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Dairi, dengan menghadirkan narasumber langsung dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Junihardi Siregar, Bupati menegaskan keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat diberikan hak untuk mengetahui, mengakses, dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pemerintah daerah, kita tidak boleh menutup diri dari masyarakat," tegas Bupati.

Melalui kegiatan ini, Bupati berharap para Kepala Desa benar-benar memahami alur permohonan informasi, bagaimana menanggapi keberatan, dan bagaimana sengketa itu bisa terjadi serta bagaimana cara mencegahnya.

"Jangan sampai karena lambat merespons, atau karena salah dalam memilah informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan, akhirnya berujung pada sengketa di Komisi Informasi," pesan Bupati.

Bupati juga mengingatkan, keterbukaan informasi bukan berarti semua informasi harus dibuka tanpa batas. Ada informasi yang memang dikecualikan, seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, rahasia negara, dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi menyampaikan tujuan kegiatan ini, yakni:

1. Meningkatkan pemahaman Kepala Desa / PPID Desa tentang mekanisme permohonan, keberatan, dan sengketa informasi publik.
2. Meningkatkan kemampuan PPID Desa dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mencegah terjadinya sengketa informasi melalui pengelolaan informasi yang baik, cepat, dan tepat waktu.
4. Memperkuat koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana di tingkat kecamatan dan desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Simon Tony Malau yang juga menjadi moderator dalam kegiatan tersebut.

Dengan sosialisasi ini, Pemkab Dairi berharap tidak ada lagi desa yang gagap menghadapi permohonan informasi. Semua melayani dengan cepat, tepat, dan sesuai aturan, demi Dairi yang semakin terbuka dan dipercaya masyarakat.

Fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai keterkaitan Starlina dengan jaringan peredaran narkotika. Apakah Starlina benar-benar terbukti berperan sebagai bandar narkoba atau justru terseret dalam persoalan uang yang diterimanya dari Yuslia?

Dalam agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Senin (9/11/2026), nama Jeni mencuat ketika Ketua Majelis Hakim, Aurora Quintina, mencecar kedua terdakwa mengenai sosok yang memasok atau menjual narkotika jenis sabu kepada mereka.

"Jadi Jeni yang masok atau yang jual?" tanya Ketua Majelis Hakim, Aurora Quintina, kepada kedua terdakwa.

"Jeni memang penjual yang mulia," jawab kedua terdakwa di hadapan majelis hakim.

Tidak hanya nama Jeni, kedua terdakwa juga menyebut nama Yuslia dan Rian, pasangan suami istri yang diketahui bekerja sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Dalam keterangannya, kedua terdakwa menyebut Yuslia dan Rian sebagai pembeli narkotika jenis sabu senilai Rp2.000.000. Bahkan, sabu tersebut disebut diantarkan langsung oleh kedua terdakwa ke rumah pasangan suami istri tersebut.

Lebih jauh, dalam persidangan juga terungkap keterangan Pardamean yang menyebut pernah menggunakan narkotika bersama Yuslia.

Keterangan ini menjadi perhatian tersendiri. Sebab, Hakim Anggota, Timbul Jaya, mengingatkan bahwa Yuslia sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara Toke Rok alias Starlina dan saat itu mengaku bukan pengguna narkotika.

Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi keterangan Yuslia dalam dua perkara yang saling berkaitan tersebut.

Di sisi lain, Hakim Anggota, Timbul Jaya, juga menyoroti tidak adanya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua terdakwa yang menyebut Jeni sebagai kaki tangan atau bagian dari jaringan Starlina.

Hal ini menjadi poin penting dalam mengurai hubungan antara Jeni, Zainudin, Pardamean, dan Starlina. Sebab, penyebutan seseorang sebagai pemasok narkotika belum serta-merta membuktikan adanya hubungan atau keterlibatan orang tersebut dalam jaringan pihak lain tanpa didukung alat bukti.

Kuasa Hukum Minta Putusan Objektif

Menanggapi perkembangan fakta persidangan tersebut, kuasa hukum Starlina, Zainudin, dan Pardamean, Advokat Hadi Alamsyah, meminta agar perkara yang menjerat Starlina nantinya diputus secara objektif, profesional, dan proporsional.

Menurutnya, majelis hakim harus mendasarkan putusan pada fakta persidangan dan alat bukti yang dapat dibuktikan secara hukum, bukan semata-mata berdasarkan asumsi maupun rangkaian cerita yang disampaikan saksi.

Ia menegaskan, setiap tuduhan dan keterkaitan seseorang dalam perkara peredaran narkotika harus memiliki dasar pembuktian yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, penentuan apakah Starlina benar-benar memiliki keterlibatan sebagai bandar narkotika harus diuji melalui alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya berdasarkan rangkaian keterangan yang belum tentu memiliki keterkaitan pembuktian satu sama lain.

Munculnya nama Jeni sebagai penjual, Yuslia dan Rian sebagai pihak yang disebut membeli sabu, serta tidak dicantumkannya Jeni sebagai kaki tangan Starlina dalam BAP kedua terdakwa menjadi sejumlah fakta yang patut dicermati dalam proses pembuktian perkara tersebut.

Kini, publik menanti bagaimana majelis hakim menilai seluruh fakta persidangan, termasuk mengurai hubungan antara para pihak dan memastikan setiap pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pembuktian hukum yang sah.

Setelah menggelar orasi selama kurang lebih setengah jam, massa aksi ditemui oleh perwakilan manajemen PT Bluebird Group dan diundang untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan tersebut, BAPEMNUS menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak, termasuk penyelesaian dugaan kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh mantan pengemudi mitra berinisial PLT.

Ketua Umum BAPEMNUS, Jansen Henry Kurniawan, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administratif internal perusahaan, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan, dan keselamatan kerja para pengemudi.

​"Kami menghargai iktikad manajemen yang telah menemui massa aksi dan membuka ruang mediasi. Namun, pertemuan saja tidak cukup tanpa adanya langkah konkret untuk menyelesaikan tuntutan kami, termasuk pemulihan kerugian yang dialami saudara PLT," tegas Jansen.

​Beri Tenggat Waktu 3x24 Jam

​BAPEMNUS memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam kepada manajemen PT Bluebird Group untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan yang diajukan. Apabila tidak ada kejelasan atau iktikad baik dalam batas waktu tersebut, BAPEMNUS mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Dalam aksi tersebut, BAPEMNUS melayangkan lima tuntutan utama kepada PT Bluebird Group:

1. Pemberhentian Manajemen Pool: Mendesak PT Bluebird Group untuk memecat Kepala Pool (Kapol) Kalibata beserta jajaran yang diduga terlibat dalam pelanggaran.
2. Evaluasi Aturan & Operasional: Meminta pembenahan sistem operasional di Pool Kalibata agar menciptakan hubungan kemitraan yang adil, terbuka, aman, dan memanusiakan pengemudi.
3. Ganti Rugi & Audit Keuangan: Mengembalikan seluruh kerugian materiil dan imateriil pengemudi mitra, serta melakukan audit menyeluruh terhadap pemotongan pendapatan, dana jaminan kerja, dan pembebanan biaya tanpa dasar hukum yang sah.
4. Klarifikasi & Audit Independen: Membuka audit independen terkait transparansi kontrak kemitraan, kerja sama dengan platform seperti Gojek dan Grab, pembekuan akun, pengelolaan dana pengemudi, pembagian unit kendaraan, hingga sistem bonus bulanan.
5. Jaminan Perlindungan: Memberikan perlindungan penuh bagi seluruh pengemudi yang menyampaikan pengaduan atau memberikan kesaksian agar terhindar dari intimidasi dan sanksi sepihak.

​Jansen menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi untuk membela hak-hak pekerja di sektor transportasi.

Pihaknya berharap PT Bluebird Group dapat memanfaatkan momentum ini untuk membenahi tata kelola perusahaan secara transparan dan berkeadilan.