Kegiatan amal tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi daerah seperti Aksima Trio, Asa Star, dan Zone Voice yang merupakan bagian dari anggota didalam PASU. Namun, di tengah fokus menghibur pengunjung dan menggalang dana, peristiwa tak terduga justru terjadi.

Peristiwa bermula saat Betawi meletakkan tas sandang warna hitam miliknya di area depan dekat meja kasir. Usai merampungkan aksi panggungnya sekitar pukul 16.00 WIB, ia langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 16.30 WIB, korban baru menyadari bahwa tas miliknya tertinggal di lokasi acara.

Betawi bergegas kembali ke Warung Mie Pangsit Gadjah untuk mengambil tas tersebut. Naas, tas hitam itu sudah tidak ada di tempat semula. Saat mengecek rekaman CCTV milik tempat usaha tersebut, terlihat jelas seorang wanita membawa kabur tas miliknya.

"Kami sama sekali tidak terpikir akan terjadi hal seperti ini, Bang. Niat kami murni untuk menggalang dana dan fokus menghibur pengunjung. Ternyata tas saya malah hilang," ungkap Betawi dengan nada kecewa.

Akibat kejadian ini, korban kehilangan satu unit ponsel Samsung E 1272 warna putih, uang tunai sebesar Rp250.000, dua buah handsfree bluetooth, satu buah flashdisk remote bluetooth, serta beberapa dokumen penting lainnya.

Tak tinggal diam, Betawi langsung melaporkan insiden pencurian ini ke Polres Pematangsiantar agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini, pihak kepolisian telah menerima laporan resmi korban dan sedang melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan bukti rekaman CCTV.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian telah menerima laporan atas nama Betawi Tarida Nasib Hutagalung dan akan segera ditindaklanjuti.

Laporan : Bobby Sihite

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian program APINDO dalam mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat silaturahmi antar pengusaha di Sulawesi Selatan.

Dengan mengenakan jersey resmi APINDO Run berwarna biru dongker, para pengurus APINDO Bulukumba tampak antusias mengikuti kegiatan lari bersama ratusan peserta lainnya. Suasana cerah dan penuh semangat mewarnai kegiatan yang dipusatkan di kawasan publik Kota Makassar tersebut.

Kehadiran pengurus APINDO Bulukumba dalam event ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap program APINDO Sulsel dalam membangun jejaring usaha yang sehat dan produktif.

Selain untuk kesehatan, kegiatan seperti ini penting untuk mempererat kebersamaan antar anggota APINDO. Dari Bulukumba kita hadir, lari bareng, dan menunjukkan bahwa pengusaha juga peduli dengan hidup sehat," ujar salah satu pengurus APINDO Bulukumba di lokasi kegiatan.

APINDO Run Festival 2026 sendiri diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, pekerja, hingga masyarakat umum. Selain lari, acara ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Para pengurus APINDO Bulukumba berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin, tidak hanya di Makassar tetapi juga di kabupaten/kota lain, termasuk di Bulukumba.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh bertepatan dengan pelaksanaan seunujoh atau kenduri hari ketujuh wafatnya almarhumah yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh dalam mendoakan keluarga yang telah berpulang.

Almarhumah Hj. Nurasyiah binti Kasem wafat pada Senin (20/7/2026) pukul 06.15 WIB di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, dalam usia 90 tahun.

Setibanya di rumah duka, Dek Fadh disambut langsung oleh Zainal Arifin M. Nur beserta keluarga besar. Wakil Gubernur bersama rombongan turut mengikuti pembacaan samadiah dan doa bersama yang dipanjatkan untuk almarhumah.

Turut hadir bersama Wakil Gubernur Aceh dalam kesempatan tersebut di antaranya Ustaz Masrul Aidi, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Misran Fuadi, serta Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Yusrizal.

Dek Fadh menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah Hj. Nurasyiah. Ia mendoakan agar almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT serta seluruh amal ibadahnya diterima dan diampuni segala khilafnya.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Zainal Arifin M. Nur. Semoga almarhumah Hj. Nurasyiah diampuni segala dosa dan khilafnya, dilapangkan kuburnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT," ujar Dek Fadh.

Wagub juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

Momentum takziah tersebut juga menjadi wujud silaturahmi serta kepedulian Pemerintah Aceh kepada masyarakat yang tengah berduka.rel.

​Terpilihnya kembali Guntur Syahputra menjadi bukti nyata atas dedikasi, loyalitas, serta keberhasilannya dalam merawat soliditas kader dan membawa kontribusi positif bagi masyarakat Medan Denai pada periode sebelumnya.

Dorongan Menjadi Kader Intelektual dan Bermanfaat.

Acara RPP ini dibuka secara resmi oleh pimpinan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Medan yang diwakili oleh Wakil Ketua MPC, Johan Siregar.

​Dalam arahannya, Johan Siregar menyampaikan pesan mendalam mengenai transformasi stigma Pemuda Pancasila di tengah masyarakat modern. Ia menekankan pentingnya menjadi kader yang berpendidikan, santun, dan berdampak nyata.

​"Pemuda Pancasila saat ini merupakan Ormas. Kalaupun masih ada stigma identik dengan preman, jadilah preman intelektual yang berpendidikan dan bermanfaat untuk masyarakat, bukan jagoan kampung, serta jangan pernah menjadi momok menakutkan di tengah-tengah masyarakat," tegas Johan Siregar.

​Johan juga menginstruksikan kepada pengurus PAC Medan Denai di bawah kepemimpinan Guntur Syahputra untuk terus memperkuat persatuan, memperkokoh silaturahmi, serta melanjutkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat Ranting dan Anak Ranting (akar rumput).

​Selain penguatan organisasi, RPP kali ini menegaskan komitmen perang terhadap narkoba. Pemuda Pancasila Sumatera Utara bekerja sama erat dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

​"Jika ada kader maupun anggota Pemuda Pancasila yang terlibat narkoba baik sebagai pengguna, pengedar, apalagi bandar silakan keluar dari organisasi!" tambah Johan secara tegas.

Kepemimpinan Guntur Syahputra mendapat sambutan hangat serta dukungan penuh dari unsur Muspika, langsung memberikan dukungan moral dan turut apresiasi dalam memberikan dukungan.

​Tokoh Masyarakat, Pemuda, Serta Ratusan Kader Pemuda Pancasila se-Kecamatan Medan Denai.

Kehadiran para pejabat Forkopimcam ini makin mempertegas bahwa PAC Pemuda Pancasila Medan Denai di bawah Guntur Syahputra adalah mitra strategis pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta pembangunan di wilayah Medan Denai.

Visi Kepemimpinan Guntur Syahputra (2026–2029)

​Menanggapi amanah besar ini, Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan Denai terpilih, Guntur Syahputra, menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kepercayaan seluruh kader dan jajaran pengurus.

​Guntur berkomitmen untuk membawa PAC Pemuda Pancasila Medan Denai ke arah yang lebih maju, humanis, dan berbaur erat dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, karya nyata, serta menjaga sinergitas bersama Muspika Medan Denai.

​"Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Kita siap menjalankan instruksi organisasi untuk mencetak kader-kader Pemuda Pancasila yang berintegritas, mandiri, bebas dari narkoba, dan siap menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat Medan Denai," ungkap Guntur Syahputra. (Red/Tim)

​Pancasila! Abadi!

Ribuan warga memadati lokasi kegiatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan.

Dalam dialog terbuka tersebut, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari kerusakan jalan lingkungan, minimnya penerangan jalan umum, kebutuhan fasilitas kebersihan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi serta bantuan sosial.

Persoalan banjir juga menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan. Warga mengungkapkan bahwa banjir yang berulang telah berdampak pada rusaknya infrastruktur permukiman dan berharap adanya langkah nyata dari pemerintah agar persoalan tersebut dapat segera ditangani secara berkelanjutan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Antonius Devolis Tumanggor menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan sarana untuk memastikan setiap suara masyarakat menjadi bagian dari pembahasan dan pengawasan di DPRD Kota Medan.

"Reses adalah kesempatan kami sebagai anggota DPRD untuk memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan. Semua aspirasi akan kami bawa ke forum resmi DPRD agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. Saya juga mengajak masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mempermudah akses terhadap berbagai layanan publik. Saya ada untuk masyarakat," tegas Antonius.

Pelaksanaan reses turut dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan yang diwakili Agustina Simbolon, Dinas Perhubungan Kota Medan yang diwakili Budi Hamdani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial yang diwakili Kristina Sianipar, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Lurah Sei Putih Timur II Ari Jona Siregar, Sekretaris Kecamatan Medan Petisah Hotner Simatupang, serta para tokoh masyarakat dan pengurus Ikatan Pemuda Karya (IPK) Medan Petisah yang dipimpin Ketua Heri Walet bersama Sekretaris Irwansyah turut ikut menyumbang 'Mesin Babat' kepada salah satu warga yang sangat membutuhkan.

Kehadiran para perwakilan OPD dinilai penting karena memungkinkan sejumlah persoalan yang disampaikan warga memperoleh penjelasan secara langsung sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Di penghujung acara, Antonius Devolis Tumanggor membagikan suvenir dan nasi kotak kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi warga. Suasana semakin hangat ketika ratusan peserta bergantian mengabadikan momen melalui sesi foto bersama.

Reses ini menjadi gambaran bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar kepada wakil rakyat agar berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur, Lampu jalan yang mati, penanggulangan banjir, hingga pelayanan publik, tidak berhenti sebagai aspirasi semata, melainkan dapat ditindaklanjuti menjadi program pembangunan yang nyata dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

(Red/Tim)

​Memasuki Senin malam, sejumlah murid mulai mengeluhkan gejala khas keracunan makanan, seperti pusing hebat, mual, muntah-muntah, hingga diare. Akibat kondisi fisik yang terus memburuk, para siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan, dan beberapa di antaranya harus menjalani perawatan intensif selama empat hari di Rumah Sakit Sundari.

​Makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lalang Sunggal yang dikelola oleh Yayasan Mutiara Kharisma Insani.

Rapat Pengaduan Buntu, SPPG dan Kepala Yayasan Diduga Lepas Tangan

​Guna menyelesaikan persoalan ini, rapat mediasi telah digelar di Sekolah SD Yasperg Almaliyah pada Kamis (25/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan SPPG Lalang Sunggal - Yayasan Mutiara Kharisma Insani.

​Namun, rapat tersebut tidak membuahkan hasil memuaskan. Dan Kepala Yayasan Yasperg Almalyah juga tidak menghadiri Rapat Penting tersebut.

Pihak SPPG dan pengelola yayasan diduga mencoba lepas dari tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang, sehingga memicu kekecewaan mendalam dari para orang tua murid.

​Kepala Sekolah SD Yasperg Almaliyah, Rijal, membenarkan situasi tersebut dan menyatakan bahwa pihak sekolah bersama orang tua murid masih menunggu iktikad baik berupa kompensasi dari pihak SPPG.

​Upaya konfirmasi telah dilakukan jurnalis melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kepala SPPG Lalang Sunggal - Yayasan Mutiara Kharisma Insani berinisial YO. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak bersangkutan belum memberikan tanggapan atau konfirmasi resmi terkait insiden serta pemenuhan hak para korban.

Payung Hukum dan Tanggung Jawab Penyedia Pangan

Insiden keracunan dalam program pemenuhan gizi anak sekolah merupakan ancaman serius bagi keselamatan generasi muda. Berdasarkan regulasi dan hukum yang berlaku di Indonesia, penyedia jasa pangan (SPPG/Yayasan) memiliki kewajiban mutlak dalam menjaga keamanan pangan (food safety):

1. Tanggung Jawab Hukum SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

​Sebagai penyedia dan pengolah makanan, SPPG memikul tanggung jawab paling besar:

Tanggung Jawab Pidana: Apabila terbukti lalai (culpa) dalam mengolah pangan hingga membahayakan kesehatan, pengelola SPPG dapat dijerat Pasal 204 KUHP (ancaman hingga 15 tahun penjara) atau Pasal 205 KUHP tentang kelalaian (ancaman hingga 9 bulan penjara). Jerat hukum juga mengacu pada pasal kelalaian yang menyebabkan sakit/luka berat (Pasal 360 KUHP lama / Pasal 458–459 UU No. 1/2023) serta Pasal 86 dan Pasal 90 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tanggung Jawab Perdata (Ganti Rugi): Berdasarkan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum), SPPG wajib memberikan ganti rugi atas kerugian murid—sebagai konsumen tidak langsung—berupa biaya pengobatan, perawatan, maupun santunan.

Sanksi Administratif: Mengacu pada aturan Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG bermasalah terancam penghentian sementara operasional (moratorium), pencabutan izin kemitraan, hingga denda administratif.

​2. Tanggung Jawab Yayasan dan Pihak Sekolah

​Yayasan selaku lembaga penyelenggara sekolah turut memegang peranan dalam aspek Pengawasan dan tindakan darurat:

Pengawasan Teknis: Pihak sekolah di bawah yayasan wajib melakukan quality control sebelum makanan dibagikan. Sesuai instruksi BGN, sekolah berhak dan wajib menolak makanan yang tidak layak konsumsi.

Penanganan Kedaruratan: Sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sekolah wajib segera memberikan pertolongan pertama, melarikan korban ke fasilitas kesehatan, dan melaporkan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) kepada dinas terkait.

Tanggung Jawab Organ Yayasan: Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan di bawah naungannya.

​3. Standar Regulasi Pemerintah dalam Program MBG

BGN dan dinas terkait mewajibkan seluruh dapur SPPG menerapkan standar operasional ketat, meliputi:

Sertifikasi Layak Higiene Sanitasi (SLHS): Memastikan proses pengolahan, bahan baku, air, hingga penyimpanan bebas cemaran.

Pengambilan Sampel Makanan (Retention Sampling): Menyisihkan dan menyimpan porsi makanan sebagai sampel uji laboratorium apabila terjadi KLB.

Investigasi Epidemiologi: Dinas Kesehatan diimbau segera melacak penyebab pencemaran dan membekukan sementara operasional SPPG hingga investigasi usai.

​Para orang tua siswa mendesak pihak pengelola yayasan dan instansi pemerintah terkait untuk segera mengambil langkah tegas, membiayai seluruh pengobatan korban, serta mengusut tuntas penyebab pencemaran demi mencegah terulangnya tragedi serupa.

(Red/Tim)

Menanggapi berkembangnya berbagai tafsir di tengah masyarakat, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi istilah tersebut secara bijaksana dan proporsional.

Dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media, Sabtu (25/7/2026), Prof. Dr. Sutan Nasomal menilai bahwa setiap pernyataan kepala negara perlu dipahami secara utuh dengan mempertimbangkan konteks penyampaiannya.

"Bijaksana dalam mengartikan istilah 'Londo Ireng' sangat penting karena semua itu adalah saksi sejarah yang masih terus hidup sampai kapan pun," ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal.

Menurutnya, dalam negara yang demokratis, dinamika politik, ekonomi maupun sosial kerap diwarnai oleh berbagai kepentingan yang berpotensi memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, publik diminta tidak terburu-buru memberikan penafsiran yang dapat memperkeruh suasana.

Prof. Sutan Nasomal juga berpendapat bahwa penggunaan istilah tersebut tidak semestinya dipahami sebagai tudingan kepada seluruh kelompok masyarakat ataupun profesi tertentu.

Ia menilai, apabila terdapat pihak yang merasa tidak terkait dengan makna yang dimaksud, maka tidak perlu terpancing oleh berbagai polemik yang berkembang.

Dalam pandangannya, masyarakat perlu tetap mengedepankan sikap tenang, kritis, dan objektif dalam menyikapi berbagai pernyataan pejabat negara, sembari menunggu informasi maupun penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan pandangannya bahwa Presiden memiliki akses terhadap berbagai laporan dari lembaga negara yang menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pernyataan tersebut merupakan pendapat narasumber dan belum disertai bukti yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung terciptanya stabilitas nasional, menjaga persatuan, serta mendoakan agar Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan amanah memimpin bangsa. (Red/Tim)

Informasi itu disampaikan oleh seorang warga Sidikalang berinisial P yang mengaku mengetahui adanya pertemuan antara pihak tertentu dengan sejumlah wartawan.

Kepada wartawan, P menjelaskan bahwa pada Jumat, 17 Juli 2026, dirinya sempat diajak menghadiri pertemuan di Poda Cafe bersama beberapa rekan media yang sebelumnya memberitakan dugaan penyimpangan Dana Ketahanan Pangan Desa Pangguruan.

Namun, karena memiliki kesibukan lain, P mengaku tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut.

"Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, saya diajak rekan media yang memberitakan Dana Ketapang Desa Pangguruan ke Poda Cafe. Karena ada kesibukan, saya tidak jadi ikut. Dari informasi yang saya terima, di sana memang ada pembahasan mengenai klarifikasi. Namun saya juga mendapat informasi bahwa ada uang sebesar Rp4 juta yang akan dibagikan kepada tiga media dengan alasan agar pemberitaan tersebut dihapus," ujar P.

Menurut P, uang tersebut kemudian ditolak oleh salah satu media, yakni Asatupro.com.

Ia menyebutkan bahwa wartawan dari media tersebut berpendapat tugas jurnalis bukanlah menghapus berita, melainkan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.

"Kalau memang ada pemberitaan yang dianggap kurang berimbang, seharusnya ditempuh melalui hak jawab atau hak klarifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Bukan dengan meminta berita dihapus," ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan atas keterangannya, P mengaku turut memperlihatkan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan penyerahan uang tersebut.

Dalam salah satu isi percakapan yang diperlihatkan kepada wartawan tertulis:

"Dimana dinda, kenapa jadi di-share beritanya? Datang kau, ini sudah kupegang uang. Jangan saling kita."

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih terus menelusuri keaslian percakapan tersebut serta identitas seluruh pihak yang terlibat dalam komunikasi itu.

Apabila informasi yang disampaikan narasumber tersebut benar, maka hal itu dapat mengarah pada dugaan adanya upaya menghalangi keterbukaan informasi kepada publik terkait penggunaan Dana Ketahanan Pangan Desa Pangguruan Tahun Anggaran 2025.

Kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat yang berharap seluruh dugaan penyimpangan penggunaan dana desa dapat diusut secara transparan dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat bersama sejumlah insan pers meminta Kejaksaan Negeri Dairi dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana Ketahanan Pangan Desa Pangguruan Tahun Anggaran 2025, termasuk menelusuri apabila benar terdapat dugaan upaya memengaruhi atau meredam pemberitaan.

Apabila nantinya terbukti terdapat penyalahgunaan anggaran maupun tindakan melawan hukum lainnya, masyarakat berharap aparat penegak hukum mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, program Dana Ketahanan Pangan Desa Pangguruan Tahun Anggaran 2025 diketahui memiliki nilai sekitar Rp165.747.000 yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya kol seluas dua hektare dan bawang merah seluas enam rante. Program tersebut belakangan menjadi sorotan setelah muncul berbagai informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Pangguruan maupun pihak Pemerintah Desa Pangguruan belum memberikan keterangan resmi atas informasi mengenai dugaan penawaran uang kepada media maupun berbagai dugaan yang berkembang terkait penggunaan Dana Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi apabila pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini ingin memberikan penjelasan.

Nilai itulah yang hingga kini terus diperjuangkan Parsadaan Siregar Siagian dalam sengketa lahan adat dengan perusahaan tambang emas PT Agincourt Resources (PT. AR). Meski proses hukum masih berlangsung, perjuangan mereka tidak berhenti pada gugatan di pengadilan.

Lewat aksi unjuk rasa yang digelar pada ba'da Jum'at (24/7/2026), Parsadaan Siregar Siagian didampingi kuasa hukumnya dari PBH Anak Bangsa Tabagsel serta Forum Komunikasi Adat Luat Marancar mengultimatum PT Agincourt Resources (PT.AR) agar mengosongkan lahan adat Parsadaan Siregar Siagian dalam waktu tiga bulan apabila perusahaan tidak bersedia membayar ganti rugi.

Aksi yang mendapat pengawalan personel kepolisian itu berlangsung dengan membawa berbagai atribut yang menyita perhatian masyarakat, satuan pengamanan (security) PT Agincourt Resources (PT.AR), maupun aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Massa mengarak keranda mayat yang terbuat dari bambu berisi boneka menyerupai jenazah yang dibungkus kain putih bercorak merah sebagai simbol matinya rasa keadilan terhadap perjuangan hak atas tanah adat Parsadaan Siregar Siagian.

Selain mengarak keranda mayat, massa juga membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada PT Agincourt Resources (PT.AR). Salah satunya bertuliskan, "PT. AR Tambang Mas Batang Toru Kosongkan Lahan Parsadaan SRG-Siagian ±190 Ha Kalau Tidak Diganti Rugi Juga", disertai kalimat "Ulang Sanga Mate Kafir Baru Ganti Rugi."

Sementara spanduk lainnya bertuliskan, "Jangan Kau Matikan Hak Parsadaan SRG-Siagian Jika Tak Mau Kelak Jadi Mayat Berlumuran Darah di Liang Kuburmu", serta "PT. AR Tambang Mas Batang Toru Kembalikan Lahan Parsadaan." Seluruh atribut tersebut diarak menggunakan kendaraan bak terbuka sebagai bentuk protes dan simbol perjuangan mempertahankan hak atas tanah adat yang mereka klaim seluas sekitar 190 hektare.

Ultimatum tersebut disampaikan secara bergantian didepan pintu gerbang utama PT AR di Batang Toru, Kab. Tapnuli Selatan, oleh RHa Hasibuan selaku Kuasa Hukum Parsadaan Siregar Siagian, Farhan Siregar selaku Ketua Parsadaan Siregar Siagian, dan Darma Bakti Siregar selaku Ketua Forum Komunikasi Adat Luat Marancar. Mereka memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada PT.AR untuk mengosongkan lahan apabila perusahaan tidak bersedia membayar ganti rugi.

"Kami sampaikan itu karena disampaikan kepada kami apa bila lahan tidak dikosongkan lahan itu akan diduki. Parsadaan tahu letak lahan itu dan itu sudah dicek. Jangan lagi ditempati kosongkan kalau tidak dikosongkan kami akan duduki bersama parsadaan siregar siagian bersama FK Alam", tegas RHa Hasibuan.

Selain itu, RHa Hasibuan menyebut proses hukum yang sedang dilakoni oleh kliennya ini tidak akan siap-siap dalam kurun waktu lima tahun.

"Proses hukum saat ini berpihak pada PT.AR, tapi kita tidak tahu besok. Karena perkara ini tidak siap - siap Bang. Kita pastikan lima tahun perkara ini tidak siap - siap, karena selalu ada upaya hukum stelah itu. Bahkan sampai setelah kasasi", sambung RHa Hasibuan.

Ia menegaskan, perjuangan Parsadaan Siregar Siagian akan terus dilakukan hingga diperoleh kepastian penyelesaian atas tuntutan ganti rugi lahan adat yang mereka perjuangkan. (MN)

Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari, S.H., M.H., diwakili Sekretaris BPBD Kota Medan Suriono, S.SIT., M.T., bersama Ketua Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan BPBD Kota Medan sekaligus Analis Kebencanaan Ahli Muda Muhammad Yamin Daulay, S.E., mengikuti kegiatan yang mengusung tema "Bersama Kita Hebat..!!".

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Khadijah Sharaswaty Indonesia tersebut diikuti para penyandang disabilitas dan dibuka oleh Wali Kota Medan yang diwakili Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, S.Sos., S.E., M.M.

Selain BPBD Kota Medan, kegiatan ini juga dihadiri Dinas Sosial Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Pramuka Kota Medan, serta para penyandang disabilitas dari berbagai komunitas.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, BPBD Kota Medan menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberdayaan penyandang disabilitas sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Taman Ahmad Yani, Kota Medan, dengan diisi berbagai aktivitas yang bertujuan memperkuat semangat kebersamaan, kemandirian, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Prestasi tersebut dimunculkan melalui Abud Jabidi (NIM 220203001), mahasiswa Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) ITSI Medan, yang berhasil menciptakan inovasi teknologi pencegah kebocoran minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Dasar inovasi ini adalah didasari fakta bahwa sektor logistik dan distribusi CPO nasional kerap dihadapkan pada tantangan klasik," kata Abud Jabidi kepada wartawan di Medan, Sabtu (25/7/2026).

"Tantangan klasik yang saya maksud adalah ancaman penyusutan muatan akibat kebocoran, praktik pencurian atau istilahnya kencing CPO hingga keterlambatan pengiriman akibat pelaporan manual," kata dia menjelaskan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dia bilang, inovasi berbasis teknologi mutakhir sangat diperlukan untuk mengatasi semua problem tersebut.

Didukung oleh Rektor ITSI Medan, Dr. Purjianto SE MM dan segenap civitas akademika , dirinya berhasil mengembangkan sistem dashboard distribusi mobil tangki (SD2MT) CPO.

"SD2MT CPO ini berbasis Internet of Things (IoT) yang menggunakan flow sensor, level sensor, dan sistem posisi global atau global positioning system (GPS)," urai Abud Jabidi.

Solusi Digital
Selama ini, kata Abud Jabidi, proses pengawasan distribusi CPO masih bergantung pada pelaporan manual dan hal itu dinilai kurang efisien dan rentan terhadap human error.

Hal ini berdampak langsung pada efisiensi rantai pasok (supply chain) serta berpotensi menurunkan daya saing industri minyak kelapa sawit Indonesia di tingkat global.

Kemudian level sensor yang mengukur ketinggian dan persentase volume volume CPO di dalam tangki guna mendeteksi jika terjadi pengurangan muatan secara mendadak.

Serta GPS Tracking yang melacak koordinat lokasi dan pergerakan armada tangki secara akurat dari titik keberangkatan hingga tujuan.

"Data dari ketiga sensor itu diintegrasikan langsung ke dalam sebuah dashboard digital yang dapat dipantau oleh manajemen logistik kapan saja dan di mana saja," katanya.

Asta Cita dan Target SDGs
Yang tidak kalah menariknya, Abud Jabidi mengatakan bahwa Inovasi SD2MT CPO ciptaannya itu tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.

"Tetapi juga sejalan dengan agenda strategis nasional dan global, yakni Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-2 dan ke-5," ucapnya kembali.

Yaitu berkontribusi langsung dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional dengan meningkatkan efisiensi dan mengamankan nilai tambah rantai pasok industri sawit serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional berbasis teknologi.

Di samping itu, dia juga bilang inovasi SD2MT selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-9 dan ke-12.

"Tujuan SDG's ke-9 yakni Industry, Innovation, and Infrastructure adalah mendorong inovasi teknologi dan modernisasi infrastruktur industri sawit," urainya.

Riset skripsi ini dibimbing langsung oleh dosen Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Ir. Andi Prayogi, S.Kom., M.Kom.

Kemudian, Muhammad Akbar Syahbana Pane, S.T., M.Sc. tampil sebagai sebagai Penguji 1, serta Dr. Purjianto, S.E., M.M.selaku Rektor ITSI tampil sebagai Penguji 2.

Rektor ITSI, Dr. Purjianto, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas karya yang dihasilkan mahasiswa Progam Studi Sistem dan Teknologi Informasi tersebut.

"Teknologi semakin berkembang dan sangat membantu aktivitas produksi CPO. Saya berharap alat ini dapat dikembangkan lagi ke tahap produksi agar dapat digunakan untuk kemaslahatan umat dan tercapainya Visi dan Misi Institut Teknologi Sawit Indonesia," ujar Dr. Purjianto.

Ia menambahkan bahwa ITSI berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan utama dalam pengembangan IPTEK berkelanjutan di sektor perkebunan.

"ITSI siap menjadi dan menjembatani tempat atau wadah di mana teknologi yang berkaitan dengan dunia perkebunan, khususnya sawit, untuk mengembangkan IPTEK yang berkelanjutan," tegasnya.

Kata dia, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan karya intelektual dan pembentukan ekosistem riset yang berkelanjutan, alat berbasis IoT ini selanjutnya akan mendaftarkan hak cipta/patennya ke Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ITSI.

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanah besar negara untuk memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Karena itu, setiap petugas SPPG memegang peran penting dalam memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga dari komitmen moral seluruh petugas dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Jadi memang tadi pesan saya kepada semua kepala-kepala SPPG, pengawas gizi maupun akuntan dan semua petugas di dapur, ya kita kerja pakai hati. Bekerja bukan hanya kerja nyari duit, yang penting kasih makan, bukan! tapi benar-benar dilihat," ujar Sudaryono saat inspeksi mendadak di Bogor, Jum'at (24/7/26).

Ia menambahkan bahwa seluruh SOP, petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) tetap wajib dijalankan. Namun, menurutnya, setiap petugas juga harus menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam memastikan makanan yang akan disajikan benar-benar layak.

"Jadi juklak-juknis SOP tetap dilaksanakan, tapi lebih dari itu, lihat pakai common sense, pakai hati, pakai akal sehat yang baik," tegasnya.

Sudaryono juga meminta setiap Kepala SPPG di Seluruh Indonesia segera mengomunikasikan berbagai kekurangan kepada mitra maupun yayasan agar pelayanan terus diperbaiki. BGN, lanjutnya, akan melakukan pembinaan dan evaluasi apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan Program MBG.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pimpinan Umum Media Siber Nusantara ID (MSN ID), Bung Joe Sidjabat, mengapresiasi langkah Kepala BGN yang menekankan pentingnya bekerja dengan hati dalam menjalankan Program MBG.

Menurut Joe, arahan tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh Kepala SPPG di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

"Pesan Kepala BGN sangat baik dan patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah implementasinya di lapangan. Jangan sampai ada masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat Program MBG, yang merasa diabaikan ketika muncul persoalan," ujar Joe Sidjabat yang diketahui adalah seorang aktivis kesehatan.

Joe secara khusus berharap Kepala SPPG Lalang Sunggal, Yopi, dapat menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, dan proaktif menyikapi polemik dugaan keracunan makanan yang belakangan menjadi perhatian publik di dua sekolah di wilayah kerjanya.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan Program MBG, seluruh pihak terkait perlu mengedepankan empati, komunikasi yang baik, serta memberikan pendampingan kepada para siswa dan orang tua, sembari menunggu hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kehadiran dan rasa tanggung jawab. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada pihak yang menghindari komunikasi di tengah keresahan orang tua murid. Apabila memang tidak ada kesalahan, sampaikan secara terbuka berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan. Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, lakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang," tegas Joe lagi.

Ia juga mendorong agar Badan Gizi Nasional bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang menjadi sorotan masyarakat, sehingga Program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh penerima manfaat. (Red/Tim)

​Atmosphere penuh kebersamaan, semangat solidaritas, dan kekeluargaan mewarnai prosesi pendaftaran yang berlangsung di Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Medan Denai, Jalan Denai.

​Dukungan Mutlak dari Seluruh Pimpinan Ranting

Kehadiran Guntur Sahputra menjadi bukti nyata soliditas organisasi di tingkat akar rumput. Ia hadir didampingi langsung oleh barisan Kepemimpinan Komando Inti (KSB) dari seluruh ranting se-Kecamatan Medan Denai.

​Di antara deretan pimpinan ranting yang hadir memberikan dukungan penuh adalah
​Jumarik (Ketua Ranting Denai)
​Een (Ketua Ranting Menteng)
​Syamsul (Ketua Ranting Binjai)
​Joni Karo-Karo (Ketua Ranting TSM III)
​Ketua Ranting TSM II beserta jajaran
​Azhar Rambe, S.Pd. (Ketua Ranting TSM I)

​Setibanya di lokasi, rombongan disambut hangat oleh Plt Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan Denai, Muhammad Sueb, Ketua Steering Committee (SC) Budi Irwansyah, serta disaksikan langsung oleh pengurus Badan Pembina dan Pengawas PAC (BP2AC) MPC Pemuda Pancasila Kota Medan.

​Ketua Steering Committee (SC), Budi Irwansyah, menegaskan bahwa panitia telah menjalankan tahapan pendaftaran secara transparan, terbuka, dan demokratis bagi seluruh kader terbaik Pemuda Pancasila sejak Senin, 20 Juli 2026.

​"Kami memberikan kesempatan yang sama luasnya kepada seluruh kader Pemuda Pancasila di Kecamatan Medan Denai yang memenuhi syarat untuk maju. Hingga penutupan resmi pada hari ini, Jumat (24/7/2026), Guntur Sahputra menjadi satu-satunya kader yang secara resmi mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas pendaftaran untuk masa bakti 2026–2029," ujar Budi Irwansyah.

​Lebih lanjut, Budi mengonfirmasi bahwa Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Denai akan digelar pada :

​Hari / Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
​Lokasi, Gedung Wisma Menteng, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai.

​Melalui RPP ini, diharapkan seluruh tahapan berjalan dengan aman, tertib, kondusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat.

​Dengan masuknya pendaftaran ini, Guntur Sahputra menegaskan kesiapannya untuk memimpin PAC Pemuda Pancasila Medan Denai ke arah yang lebih solid, berwibawa, modern, serta semakin dicintai masyarakat melalui program-program pengabdian yang nyata.

​Pancasila! Abadi!

(Red/Tim)

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira, mengatakan pengungkapan tersebut berdasarkan informasi yang diterima tim opsnal mengenai dugaan adanya gudang narkotika di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

"Tim gabungan melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan gudang penyimpanan narkotika. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan tersangka beserta sejumlah barang bukti narkotika," kata Kombes Putu, Jum'at (24/7/2026).

Ia menjelaskan penangkapan dilakukan pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Saat penggeledahan di rumah kontrakan pertama, petugas menemukan barang bukti narkotika.

"Berdasarkan pengakuan tersangka, petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan lain yang juga digunakan untuk menyimpan narkotika," terang Kombes Putu.

Dari dua lokasi tersebut, petugas menyita empat bungkus sabu dengan berat kotor empat kilogram, 48.411 butir pil ekstasi, 21 bungkus serbuk dan pecahan ekstasi dengan berat kotor sekitar 535 gram, 322 cartridge yang mengandung etomidate, serta 729 butir Happy Five.

Berdasarkan hasil interogasi, YY berperan untuk menjemput, menyimpan, mendistribusikan, serta mengantarkan barang haram tersebut sesuai perintah dari bosnya.

"Dari pengakuan YY, ia sudah lebih dari setahun menjadi kurir narkoba. Hasil kejahatannya dibelikan mobil dan motor," lanjutnya.

Saat ini petugas masih memburu pihak yang diduga mengendalikan peredaran narkotika tersebut, serta mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan yang terlibat.

Selain itu, petugas juga akan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika.

Tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolda Riau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

(Red/Tim)

Pada prinsipnya warga masyarakat kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan mendukung program pemerintah tersebut dengan adanya pembangunan sekolah rakyat dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan sebagai program terobosan presiden Prabowo Subianto dengan fokus memberi akses pendidikan layak dan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan sasarannya anak kelompok Desil 1 dan 2.

Seperti diketahui titik lokasi proyek pembangunan sekolah rakyat tersebut terletak di desa Janji Mauli kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan provinsi Sumatera Utara yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya.

Seiring berjalannya program pemerintah presiden Prabowo Subianto yang begitu cemerlang, ada salah satu warga masyarakat kecamatan Sipirok yang telah menjadi korban ketidakadilan yang mana tanahnya belum diganti rugi oleh panitia pengadaan lahan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Tapanuli Selatan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut.

Risman Pakpahan (53) warga kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan merupakan ahli waris anak kandung dari almarhum OTP Pakpahan.

Kepada wartawan, Risman Pakpahan menuturkan bahwasanya almarhum ayahnya OTP Pakpahan ada menguasai tanah seluas 4 hektar dengan alas hak surat keterangan camat, yang saat ini tanah tersebut sudah dijadikan lahan bangunan sekolah rakyat yang berada di desa Janji Mauli kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan.

"Almarhum ayah saya menguasai sekaligus mengelola tanah seluas 4 hektar tersebut dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2012. Dari tahun 2013, saya selaku ahli waris tidak bisa lagi mengelola tanah peninggalan almarhum orang tua saya dikarenakan pada tahun 2013 seluruh tanaman dan 1 (satu) unit rumah dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab dan peristiwa tindak pidana tersebut sudah dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : STPL / 21 / I / 2013 / SU / TAPSEL tanggal 24 Januari 2013," ungkap Risman Pakpahan.

Masih menurutnya, dan pada tahun 2025 tanpa ada pemberitahuan sekaligus ganti rugi terhadap lahan seluas 4 hektar, pihak pemerintahan kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan melakukan pembangunan gedung sekolah rakyat yang berlangsung sampai saat ini dengan pelaksanaan pekerjaan berkisar sudah mencapai 80%.

"Selaku ahli waris mengharapkan kepada Pemkab Tapanuli Selatan untuk segera membayar ganti rugi tanah orang tua saya seluas 4 hektar yang saat ini sudah dijadikan pembangunan sekolah rakyat itu," kata Risman Pakpahan.

Sementara itu, Burju Simatupang, ST., S.H., M.H., selaku pendamping dari Risman Pakpahan menegaskan pada prinsipnya tanah milik masyarakat tidak dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat tanpa penyelesaian hak pemiliknya, termasuk pemberian ganti kerugian apabila tanah tersebut diambil untuk kepentingan umum.

Sebagai dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (beserta perubahannya), yang mengatur bahwa pemegang hak atas tanah berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil.

"Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah masyarakat yang belum selesai proses pengadaan tanah atau belum diberikan ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya jika tanah tersebut masih merupakan hak milik masyarakat, pemerintah tidak boleh menguasai atau membangun di atasnya tanpa proses pengadaan tanah sesuai peraturan dan tanpa penyelesaian hak pemilik," jelas Burju Simatupang.

Saat ini ahli waris masih terus berupaya melakukan kordinasi dengan pihak Pemkab Tapanuli Selatan untuk berjuang mendapatkan ganti rugi tanahnya tersebut.

"Apa bila pihak pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan tidak mengabulkan permintaan ahli waris untuk mengganti rugi lahan seluas 4 hektar miliknya yang telah dijadikan pembangunan sekolah rakyat tersebut maka kami dari pihak ahli waris akan melaporkan permasalahan ini ke Kementrian Sosial Republik Indonesia yang memiliki peran sentral sebagai penanggung jawab program," tegas Burju Simatupang.

Kemensos pada prinsipnya perlu memastikan bahwa aspek legalitas lahan telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pembangunan dilanjutkan. Hal ini penting untuk menghindari sengketa hukum dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara, pungkasnya.

(Red/Tim)

Banda Aceh, asatupro.com— Kamis siang, 23 Juli 2026. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, yang juga Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) tiba di UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Di bawah Warung Kopi Rumoh Aceh di dalam lingkungan Kopelma Darussalam, Safrizal disambut oleh Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sejurus kemudian, mereka menyeruput kopi panas di bawah naungan Rumoh Aceh.

Seperti biasa, Safrizal yang pernah menjadi Pj Gubernur Aceh, menyeruput kopi Americano panas. Beberapa detik sebelumnya, ia telah mengudap sepotong kue lapis yang sedap rasanya.

Lima belas menit mereka bercengkerama, Prof. Mujib—demikian ia sering disapa koleganya—mengantar Dr. Safrizal ke ruang Podcast UIN Ar-Raniry. Ya, hari ini, Safrizal memenuhi undangan podcast UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia. Kedua podcast tersebut—meskipun menggunakan alat masing-masing—disatukan dalam satu studio.

"Kita harus berkejaran dengan waktu," kata Safrizal sembari tersenyum. Pria peramah tersebut merupakan sosok birokrat yang dikenal dekat dengan wartawan dan pegiat komunikasi. Ia baru datang dari Jakarta, dan tanpa sempat istirahat langsung menuju Darussalam, demi memenuhi undangan podcast di sela-sela kesibukan rutinnya di Aceh selama ditunjuk sebagai Kepala Posko Wilayah PRR.

Masa Transisi Darurat Segera Berakhir

Dalam podcast pertama bersama UIN Ar-Raniry, Dr. Safrizal menyampaikan masa transisi darurat akan segera berakhir pada 30 Juli 2026. Mulai 1 Agustus 2026, Aceh, Sumut, dan Sumbar akan memasuki masa post disaster (masa rehabilitasi-rekonstruksi). Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Rp100,1 triliun untuk membangun tiga provinsi yang dihantam oleh bencana hidrometeorologi Sumatra pada pekan terakhir November tahun lalu.

Seluruh proses tahapan pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar telah dimasukkan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra. Aceh mendapatkan porsi paling besar yaitu mencapai Rp58,9 triliun, atau lebih dari 50 persen.

Dari 58,9 triliun rupiah tersebut, dibagi dalam tiga tahapan, pertama untuk tahun 2026, 2027, dan 2028. Untuk tahun 2026, proses penggunaan anggaran telah berlangsung sejak proses tanggap darurat dimulai. Total anggaran untuk tahun ini Rp24,215 triliun. Belum terserap semuanya, dan masa kerjanya masih tersisa enam bulan lagi.

"Untuk tahun 2027 dialokasikan Rp20,219 triliun, dan sisanya untuk tahun 2028 (Rp14,539 triliun)," terang Safrizal.

Bencana hidrometeorologi Sumatra merupakan bencana paling luas yang pernah terjadi di Indonesia. Menjadi sebuah pengalaman baru bagi pemerintah, terjadi di 54 kabupaten yang terdampak langsung di tiga provinsi. Bencana ini tidak terjadi dalam satu hamparan, berbeda dengan gempa bumi dan tsunami yang terjadi tahun 2004.

"Dalam hal jumlah korban, gempa bumi dan tsunami Aceh merupakan yang paling besar. Tapi kalau skala kerusakan, bencana hidrometeorologi ini sangat luas. Terjadi di 18 kabupaten/kota," kata Safrizal.

Negara Hadir dan Memulihkan Kondisi

Sejak hari pertama bencana, pemerintah telah hadir melalui pemerintah daerah masing-masing wilayah bencana. Sementara itu, Pemerintah Pusat juga turun langsung ke daerah bencana satu atau dua hari setelah bencana menggulung Aceh. Pemerintah melakukan penyelamatan terhadap korban, menyediakan dapur umum, evakuasi penyintas, dan menyelenggarakan pusat pengungsian, serta menyediakan logistik pangan.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pendataan serta penanganan secara darurat infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan. Sejak hari pertama bencana, pemerintah telah bekerja. Demikian juga pihak swasta dan warga yang ikut turun tangan.

"Saat itu pemerintah bersama swasta dan masyarakat umum bergerak secara bersama untuk membantu para penyintas," katanya.

Ketika menjawab sejumlah pertanyaan saat podcast bersama Serambi Indonesia, mantan Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Aceh tersebut menyampaikan data detail tentang apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah di wilayah bencana.

Bencana yang melanda 18 kabupaten, 226 kecamatan, dan 3.300 gampong (desa) di Aceh merupakan sebuah musibah yang sangat luas dan masif. Daya rusaknya sangat parah.

Bencana tersebut merenggut ratusan jiwa dan sejumlah lainnya hilang sampai saat ini. Meluluhlantakkan permukiman, perkebunan, lahan pertanian, perikanan, jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, serta menyebabkan 2.108.582 kepala keluarga Aceh harus mengungsi dan 37 ribu rumah rusak.

"Sungguh luas dan besar musibah itu," kata Safrizal.

Ada yang lebih besar dan lebih penting ketimbang angka-angka. Di dalam bencana ini, ada manusia yang menjadi korban utama. Itulah yang membuat Safrizal segera terbang ke Aceh pada 29 November 2025.

Saat bencana terjadi, saluran komunikasi putus. Listrik padam, informasi sangat minim. Dia yang sedang di Tapanuli Utara untuk kepentingan penanganan banjir bandang, segera terbang malam dengan Cessna ke Aceh melalui Bandara Silangit.

Tiba di Aceh, Safrizal trenyuh. Rasa-rasanya kakinya tidak kuat lagi berdiri. Ia melihat rakyat di dalam lumpur, menyatu sama lain dalam mahaduka.

Seiring bulan berjalan, ketika dirinya ditunjuk sebagai Kaposko Wilayah PRR, dirinya tidak menolak. Ia langsung menyatakan siap, karena itulah kesempatan besar untuk membantu Aceh secara lebih besar.

Sejak saat itu, dia menetap hampir penuh di lokasi bencana dan terjun ke titik-titik bencana, memastikan proses tanggap darurat berjalan dengan baik. Ia membangun koordinasi dengan lintas instansi, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana penanganan darurat.

Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, BUMN, Pemerintah Daerah, swasta, dan kelompok masyarakat hingga individu menyatu dalam satu misi: membantu semaksimal mungkin supaya derita korban bencana dapat berkurang.

Pembangunan Kembali Aceh Masa Transisi

Pembangunan/pembenahan ruas jalan nasional langsung dilakukan sejak 25 Januari 2026. Alhamdulillah, saat ini 46 ruas jalan nasional telah mencapai fungsionalitas 100 persen. Demikian juga 23 unit jembatan nasional yang rusak sebagian atau rusak total kini juga telah 100 persen fungsional.

Dari 1.638 jalan daerah, yang telah dibenahi mencapai 1.543 ruas. Persentasenya mencapai 94,20 persen. Dari 655 jembatan daerah, 380 unit telah ditangani.

Sektor pendidikan telah berjalan 100 persen. Dari 3.120 sekolah terdampak bencana, proses belajar mengajarnya telah 100 persen berlangsung. Ada yang sudah kembali ke gedung asal, ada yang belajar di tenda darurat, dan ada yang menumpang pada bangunan lain.

Layanan di 867 Puskesmas terdampak telah beroperasi normal 100%. Dua Puskesmas yang bangunannya hancur kini dipindahkan operasionalnya ke dalam bangunan modular, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak-Lak di Aceh Tenggara.

Dari 104 unit bangunan faskes yang diverifikasi Kementerian PU, sebanyak 11 faskes selesai direhabilitasi, 1 sedang direhabilitasi, 52 faskes selesai dibersihkan dan siap direhabilitasi, 2 selesai dibangun sebagai faskes darurat persiapan relokasi, 4 unit akan direlokasi, dan 28 unit faskes dinyatakan tidak ditangani Kemen PU karena kerusakannya tidak terkait langsung dengan bencana.

Enam unit Pustu yang masih belum dapat beroperasi dipindahkan pelayanannya sementara ke rumah dinas, rumah bidan, atau gedung pemerintah terdekat.

Dari target pembangunan 18.943 unit huntara di Aceh, sebanyak 18.861 unit telah selesai dikonstruksi (99% rampung), dengan 18.784 unit di antaranya telah dihuni aktif oleh keluarga pengungsi.

Target jangka panjang pembangunan huntap di Aceh mencapai 37.323 unit. Hingga 22 Juli 2026, sebanyak 401 unit huntap selesai dibangun penuh (84 unit bersumber dari DTH/BNPB, 5 unit Kadin, 208 unit Buddha Tzu Chi, dan 104 unit Kemenko Polkam). Adapun 1.832 unit huntap lainnya sedang berada dalam proses konstruksi aktif di lapangan (902 unit BNPB, 300 unit Polri, dan 630 unit Buddha Tzu Chi).

Tentu masih banyak yang telah dipulihkan, baik di sektor ekonomi, energi, dan lain-lain. Pemerintah akan terus bekerja memulihkan Aceh hingga 2028.

Safrizal menyampaikan pembangunan kembali Aceh harus mampu mencapai tujuan utama, yaitu memulihkan kemanusiaan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama.

Sesuai dengan peruntukan berdasarkan perencanaan pemulihan, pemerintah telah, sedang, dan akan terus bekerja. Tentu saja tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama untuk membangun Aceh, ujar Safrizal yang juga koordinator lintas sektor penanganan bencana nasional.

"Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua," imbuhnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendudukkan kembali sejarah serta menyatukan langkah demi kejelasan status Lapangan Blangpadang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Kunjungan penuh kehangatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Asisten I Setda Aceh serta Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Abu Paya Pasi. Rombongan disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua BWI Pusat, Dr. Tatang Astarudin.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan bahwa niat utama kedatangan delegasi Aceh adalah untuk merawat amanah sejarah dan menjaga marwah peninggalan para leluhur (indatu). Hingga kini, harapan besar masyarakat Aceh adalah melihat status Blangpadang tuntas dan kembali sepenuhnya sebagai jalan kebaikan bagi umat.

Fadhlullah menceritakan ikhtiar yang telah dilakukan Pemerintah Aceh, termasuk menelusuri jejak sejarah hingga ke negeri Belanda untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan obyektif.

"Kami mengutus tim ke museum di Belanda bukan untuk mencari pertentangan, melainkan untuk mengumpulkan serpihan sejarah yang jujur. Hasil penelusuran mengonfirmasi bahwa Blangpadang sejak era Kerajaan Aceh adalah alun-alun kebanggaan, dan tidak pernah dijadikan fasilitas militer oleh Belanda. Ini adalah aset luhur yang diwakafkan untuk Masjid Raya Baiturrahman," tutur Fadhlullah dengan teduh

Beliau menekankan bahwa dorongan dari masyarakat dan ulama Aceh bukanlah bentuk desakan yang mengesampingkan aturan, melainkan harapan agar kepastian hukum berupa sertifikat resmi dapat segera terwujud demi kemaslahatan bersama.

Menyambut baik penjelasan yang disampaikan, Wakil Ketua BWI Pusat, Dr. Tatang Astarudin, menyampaikan apresiasi atas pendekatan bijak dan santun yang ditunjukkan oleh Pemprov Aceh dan para ulama.

"Secara yuridis, filosofis, maupun teologis, kita semua sepaham bahwa ini adalah tanah wakaf. Posisinya sangat kuat. Tugas kita bersama saat ini adalah menyelaraskan proses administrasi antarinstansi dengan baik, menghormati prosedur yang ada, serta menjaga marwah semua pihak agar solusi terbaik dapat dicapai tanpa ada yang merasa dirugikan," kata Dr. Tatang.

Guna menindaklanjuti suasana positif tersebut, BWI berkomitmen untuk menjembatani komunikasi formal dengan melayangkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) soal status tanah tersebut.

"Setiap Rabu kami menyelenggarakan rapat pleno. Seluruh berkas dan dokumen kebaikan yang diserahkan oleh Pak Wagub dan para ulama akan menjadi pembahasan utama kami untuk merumuskan sikap resmi BWI yang konstruktif," tutupnya.rel.

Konfercab IV mengusung tema "Meneguhkan Peran Organisasi Mahasiswa Hukum dalam Advokasi Masyarakat", sebagai komitmen organisasi untuk memperkuat peran mahasiswa hukum dalam mengawal penegakan hukum, memperjuangkan keadilan, serta memberikan advokasi kepada masyarakat.

Salah satu agenda utama Konfercab IV adalah pemilihan Ketua DPC PERMAHISiantar–Simalungun untuk masa kepemimpinan 2026–2028. Proses pemilihan berlangsung secara demokratis, terbuka, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, James Steven Gultom memperoleh kepercayaan forum dan ditetapkan sebagai Ketua DPC PERMAHISiantar–Simalungun Periode 2026–2028, setelah memenangkan pemilihan atas Simon Manik. Seluruh rangkaian persidangan berlangsung tertib, kondusif, dan sesuai dengan tata tertib Konferensi Cabang.

Konferensi Cabang IV secara resmi ditutup pada pukul 17.15 WIB, bertempat di Sekretariat DPC PERMAHISiantar–Simalungun, Jalan Sisingamangaraja, setelah seluruh agenda persidangan dan penetapan ketua terpilih diselesaikan.

Dengan terpilihnya James Steven Gultom, diharapkan DPC PERMAHISiantar–Simalungun semakin memperkuat eksistensinya sebagai organisasi mahasiswa hukum yang independen, kritis, berintegritas, serta hadir sebagai mitra masyarakat dalam memperjuangkan supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPC PERMAHISiantar–Simalungun periode 2026–2028, James Steven Gultom mengajak seluruh kader untuk menjadikan ilmu hukum sebagai alat pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar instrumen akademik. Menutup pidatonya, ia mengutip pemikiran Tan Malaka:

"Bila kaum muda yang belajar di sekolah lalu menganggap dirinya terlalu tinggi dan terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali."

Menurut James, kutipan tersebut menjadi pengingat bahwa mahasiswa hukum tidak boleh menjauh dari realitas sosial. Sebaliknya, kader PERMAHI harus hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi rakyat, serta mengabdikan pengetahuan hukumnya untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua.

Laporan : Bobby sihite