<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        
        <title></title>
        
        <link>https://www.asatupro.com/</link>
        <description>situs berita akurat dari sumber terpercaya</description>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 05:42:00 +0700+0700</lastBuildDate>
        <language>id-ID</language>

            <item>
            <guid isPermaLink="false">Ketua KPPU dan Gubernut Jawa Barat Perkuat Sinergi Persaingan Usaha, Dukung Investasi Berkualitas</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 20:40:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Ketua KPPU dan Gubernut Jawa Barat Perkuat Sinergi Persaingan Usaha, Dukung Investasi Berkualitas]]></title>
            <description><![CDATA[Bandung,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim pe]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Bandung,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Komisi Pengawas <a href="https://www.asatupro.com/tag/persaingan/" target="_blank">Persaingan</a> <a href="https://www.asatupro.com/tag/usaha/" target="_blank">Usaha</a> (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mengawasi pelaksanaan kemitraan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang <a href="https://www.asatupro.com/tag/sinergi/" target="_blank">Sinergi</a>tas Bidang <a href="https://www.asatupro.com/tag/persaingan/" target="_blank">Persaingan</a> <a href="https://www.asatupro.com/tag/usaha/" target="_blank">Usaha</a> dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Barat. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani <a href="https://www.asatupro.com/tag/ketua-kppu/" target="_blank">Ketua KPPU</a> Gopprera Panggabean dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kegiatan pembukaan The 8th West Java Investment Forum 2026 di Bandung, Kamis, 19 November 2026.Penandatanganan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang setara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Terlebih, forum tersebut mempertemukan investor global dengan pelaku usaha lokal Jawa Barat, sehingga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa persaingan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan ekonomi daerah.Dalam sambutannya pada forum tersebut, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, dan pariwisata. Seluruh agenda tersebut diarahkan agar investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Arah pembangunan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat. <a href="https://www.asatupro.com/tag/ketua-kppu/" target="_blank">Ketua KPPU</a> menjelaskan eratnya keterkaitan investasi dan persaingan usaha. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka. Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM. Di sinilah pentingnya sinergi KPPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar kebijakan pembangunan dan investasi tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat", jelas <a href="https://www.asatupro.com/tag/ketua-kppu/" target="_blank">Ketua KPPU</a> menanggapi sambutan Gubernur.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui Nota Kesepahaman ini, KPPU dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat kolaborasi dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu asistensi dan harmonisasi kebijakan; sosialisasi dan advokasi; serta pertukaran data dan/atau informasi. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan aspek persaingan usaha dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, sekaligus memperkuat pengawasan kemitraan agar hubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM berlangsung secara adil dan saling menguntungkan.Komitmen tersebut sejalan dengan perkembangan iklim persaingan usaha di Jawa Barat. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berdasarkan Indeks <a href="https://www.asatupro.com/tag/persaingan/" target="_blank">Persaingan</a> <a href="https://www.asatupro.com/tag/usaha/" target="_blank">Usaha</a> (IPU) tahun 2025, Jawa Barat mencatatkan nilai 5,76, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,01. Capaian ini menjadi modal positif bagi Jawa Barat untuk terus memperkuat kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam menjalankan fungsi advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah, dan lainnya.Di sisi pengawasan, sejak berdirinya Kantor Wilayah III KPPU pada 14 Mei 2019 yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, tercatat sebanyak 63 laporan telah diterima. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Khusus sepanjang tahun 2026, terdapat 20 laporan yang terdiri atas 19 laporan terkait persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan. Data ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi persaingan usaha, sekaligus menjadi dasar bagi KPPU untuk memperkuat pengawasan di wilayah kerjanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;KPPU memandang bahwa investasi berkualitas membutuhkan ekosistem usaha yang memberikan kepastian, keterbukaan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Karena itu, pembangunan industri, penguatan infrastruktur, pengembangan sektor pangan dan logistik, serta peningkatan peran UMKM perlu berjalan seiring dengan terpeliharanya persaingan usaha yang sehat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Penandatanganan Nota Kesepahaman di hadapan komunitas investor dalam forum WJIF 2026 menjadi penegasan komitmen KPPU dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa pertumbuhan investasi harus disertai perhatian terhadap kualitas persaingan di pasar. Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga menjadi daerah dengan iklim usaha yang kompetitif, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.**<br>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_9709_Ketua-KPPU-dan-Gubernut-Jawa-Barat-Perkuat-Sinergi-Persaingan-Usaha--Dukung-Investasi-Berkualitas.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4179/ketua-kppu-dan-gubernut-jawa-barat-perkuat-sinergi-persaingan-usaha-dukung-investasi-berkualitas/</link>
            <author><![CDATA[lase]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027]]></title>
            <description><![CDATA[TP PKK Dairi Gaspol Benahi Administrasi! 12 Desa di Siempat Nempu Hulu Ditarget Tertib dan Siap Jadi Desa Binaan 2027]]></description>
            <content><![CDATA[<p>Dairi/SIEMPAT NEMPU HULU,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>&mdash;Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/tp-pkk-dairi/" target="_blank">TP PKK Dairi</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/rita-puspita-vickner-sinaga/" target="_blank">Rita Puspita Vickner Sinaga</a>, yang diwakili Staf Ahli TP PKK I, <a href="https://www.asatupro.com/tag/sri-dewi-manik/" target="_blank">Sri Dewi Manik</a>, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) <a href="https://www.asatupro.com/tag/tertib-administrasi-pkk/" target="_blank">Tertib Administrasi PKK</a> kepada Ketua dan Sekretaris TP PKK Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Jumat (20/11/2026) di Aula Kantor Kecamatan Siempat Nempu Hulu.</p><p>Turut hadir Camat Siempat Nempu Hulu, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ahmad-sukri/" target="_blank">Ahmad Sukri</a>, Ketua TP PKK Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Susiana <a href="https://www.asatupro.com/tag/ahmad-sukri/" target="_blank">Ahmad Sukri</a>, serta pengurus TP PKK Kabupaten Dairi.</p><p>Dalam sambutannya, Staf Ahli I menyampaikan pesan Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/tp-pkk-dairi/" target="_blank">TP PKK Dairi</a>, bahwa administrasi memiliki peran penting, bukan hanya sekadar mencatat, mengarsipkan, dan menyusun laporan.</p><p>Administrasi merupakan bagian dari tata kelola organisasi yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pertanggungjawaban setiap kegiatan PKK.</p><p>Oleh karena itu, Staf Ahli I mengimbau agar PKK kecamatan dan desa membuka dan mengaktifkan kembali kegiatan PKK. Hal itu disampaikan agar pada tahun 2026, PKK desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu sudah diusulkan sebagai desa binaan untuk dilakukan pembinaan pada tahun 2027.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/fc221309746013ac554571fbd180e1c8_1000110571.jpg"><br></p><p>"Walaupun nanti ada usulan dari Siempat Nempu Hulu, yang kita minta hanya dua desa sebagai desa binaan. Tetapi kita berharap dari 12 desa ini sudah tertib di bidang administrasi. Kami berharap nanti buku petunjuk teknis itu dapat kita laksanakan di masing-masing desa sehingga tidak ada lagi desa yang tidak memiliki SK PKK, tidak ada lagi desa yang belum membuat papan struktur organisasi di kantor desa," ucap <a href="https://www.asatupro.com/tag/sri-dewi-manik/" target="_blank">Sri Dewi Manik</a>.</p><p>Staf Ahli I mengatakan, bimtek ini diadakan sekaligus untuk mengenali potensi-potensi PKK mana yang akan diusulkan kecamatan terkait desa binaan. PKK kabupaten juga nantinya akan mengarahkan OPD pembina untuk mengalokasikan anggaran kepada desa yang menjadi fokus desa binaan di tahun 2027.</p><p>"Pembinaan yang dilakukan kita harapkan akan masuk dalam nominasi di tingkat provinsi. Karena kita sudah fokus sehingga dari 5 nominasi yang diperlombakan di tingkat provinsi diharapkan paling tidak satu nominasi agar kita raih untuk Kabupaten Dairi," ucap <a href="https://www.asatupro.com/tag/sri-dewi-manik/" target="_blank">Sri Dewi Manik</a>.</p><p>Dalam bimtek tersebut, Staf Ahli I turut menjadi narasumber menyampaikan materi tentang tertib administrasi PKK sesuai hasil Rakernas X Tahun 2025.</p><p>Materi yang disampaikan meliputi struktur kepengurusan PKK kecamatan dan desa/kelurahan serta ketentuan yang terkait dengan lembaga PKK. Selain itu, disampaikan juga tentang tugas dan fungsi PKK kecamatan, desa/kelurahan.</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_11_TP-PKK-Dairi-Gaspol-Benahi-Administrasi--12-Desa-di-Siempat-Nempu-Hulu-Ditarget-Tertib-dan-Siap-Jadi-Desa-Binaan-2027.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4180/tp-pkk-dairi-gaspol-benahi-administrasi-12-desa-di-siempat-nempu-hulu-ditarget-tertib-dan-siap-jadi-desa-binaan-2027/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden]]></title>
            <description><![CDATA[Sekjen PMII Kota Medan Ricky Dalimunthe Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Aktivis muda <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> yang juga Sekretaris Jenderal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pmii/" target="_blank">PMII</a>) Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ricky-dalimunthe/" target="_blank">Ricky Dalimunthe</a>, secara resmi merilis pernyataan sikap menolak wacana pengusungan maupun penunjukan <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco-ahmad/" target="_blank">Sufmi Dasco Ahmad</a> sebagai <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a>. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini, dengan bertumpu pada argumentasi hukum tata negara serta kajian akademis ketatanegaraan.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/ricky-dalimunthe/" target="_blank">Ricky Dalimunthe</a> menegaskan bahwa sikap penolakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap keutuhan sistem presidensial, kepastian hukum, dan kesehatan demokrasi konstitusional di Indonesia, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek.</p><p>​Dalam rilisnya, Ricky menggarisbawahi bahwa jabatan Presiden dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a> merupakan mandat langsung rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a> telah ditetapkan secara limitatif melalui Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.</p><p>​"Konstitusi kita telah merancang batas dan prosedur yang jelas terkait pengisian jabatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a>. Segala wacana atau dorongan yang menggeser mekanisme konstitusional atau mengesankan pengisian jabatan strategis di luar koridor baku demokrasi elektoral maupun ketentuan kekosongan jabatan yang sah berpotensi mencederai kepastian hukum serta menciptakan preseden ketatanegaraan yang rapuh," ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya di <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>.</p><p>​Dari kacamata ilmu politik dan hukum tata negara, Ricky menyoroti implikasi struktural apabila figur pimpinan DPR RI ditarik ke dalam pucuk kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka sistem presidensial, pemisahan dan pembagian kekuasaan dimaksudkan agar lembaga legislatif tetap memiliki jarak kritis dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan (<i>oversight</i>) terhadap pemerintah.</p><p>​"Secara akademis, demokrasi presidensial membutuhkan checks and balances yang tegas antara eksekutif dan legislatif. <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco-ahmad/" target="_blank">Sufmi Dasco Ahmad</a> memiliki posisi penting di lingkup parlemen. Jika arus politik justru mengarahkan tokoh kunci legislatif ke tampuk eksekutif, ada risiko pelemahan daya kontrol parlemen dan penumpukan pengaruh politik yang dapat mengurangi objektivitas pengawasan publik terhadap kebijakan negara," jelasnya.</p><p>​Berdasarkan pertimbangan hukum dan akademis tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ricky-dalimunthe/" target="_blank">Ricky Dalimunthe</a> menyampaikan tiga poin utama:</p><ol><li>​<b>Menolak wacana <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco-ahmad/" target="_blank">Sufmi Dasco Ahmad</a> sebagai <a href="https://www.asatupro.com/tag/wakil-presiden/" target="_blank">Wakil Presiden</a></b> demi menjaga marwah konstitusi, kepastian hukum, dan keseimbangan sistem presidensial.</li><li><b>Mendorong penguatan fungsi pengawasan DPR RI</b> agar tetap independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk aspirasi dari daerah seperti <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</li><li><b>Mengajak civitas akademika, pakar hukum, dan gerakan mahasiswa</b> untuk mengawal setiap pergeseran wacana politik nasional agar tetap tunduk pada prinsip negara hukum (<i>rechtstaat</i>) dan etika demokrasi.<p></p></li></ol>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_265_Sekjen-PMII-Kota-Medan-Ricky-Dalimunthe-Tolak-Wacana-Sufmi-Dasco-Ahmad-sebagai-Wakil-Presiden.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4178/sekjen-pmii-kota-medan-ricky-dalimunthe-tolak-wacana-sufmi-dasco-ahmad-sebagai-wakil-presiden/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Rapat Paripurna APBD 2027 DPRD Padangsidimpuan Molor hingga Tengah Malam, Pidato Wali Kota Dipotong Ketua DPRD</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 13:13:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Rapat Paripurna APBD 2027 DPRD Padangsidimpuan Molor hingga Tengah Malam, Pidato Wali Kota Dipotong Ketua DPRD]]></title>
            <description><![CDATA[Padangsidimpuan, Asatupro.com  Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan, asaturpro.com</a></b>&ndash; Rapat Paripurna DPRD Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan</a> dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berlangsung hingga larut malam, Kamis (19/11/2026). Bahkan, jalannya rapat terkesan tidak memiliki pengaturan waktu yang efektif.</p><p>Pasalnya, rapat paripurna yang sempat diskorsing tersebut baru kembali dilanjutkan sekitar pukul 23.30 WIB. Namun, situasi menjadi perhatian ketika Wali Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan</a>,<a href="https://www.asatupro.com/tag/-letnan-dalimunthe/" target="_blank"> Letnan Dalimunthe</a>, mendapat giliran membacakan Nota Pengantar Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027.</p><p>Belum selesai Wali Kota menyampaikan nota pengantarnya, Ketua DPRD Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/padangsidimpuan/" target="_blank">Padangsidimpuan</a>,<a href="https://www.asatupro.com/tag/-sri-fitrah-munawaroh/" target="_blank"> Sri Fitrah Munawaroh</a> Nasution, tiba-tiba memotong penyampaian pidato tersebut.</p><p>Sri Fitrah meminta agar kesepakatan terlebih dahulu dilakukan sebelum Wali Kota melanjutkan pembacaan nota pengantar keuangan. Alasan yang disampaikan, waktu telah menunjukkan pukul 00.00 WIB.</p><p>Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan waktu dalam pelaksanaan rapat paripurna, mengingat pembahasan APBD merupakan salah satu agenda penting yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.</p><p>Terhentinya pembacaan nota pengantar Wali Kota sebelum selesai juga menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut.</p><p>Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai alasan keterlambatan dimulainya kembali rapat maupun mekanismenya. (MN)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_5878_Rapat-Paripurna-APBD-2027-DPRD-Padangsidimpuan-Molor-hingga-Tengah-Malam--Pidato-Wali-Kota-Dipotong-Ketua-DPRD.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4176/rapat-paripurna-apbd-2027-dprd-padangsidimpuan-molor-hingga-tengah-malam-pidato-wali-kota-dipotong-ketua-dprd/</link>
            <author><![CDATA[mahmud]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Diduga Kebal Hukum dan Tantang Komitmen Polri, Arena Perjudian Sabung Ayam Berskala Besar di Tanjung Morawa Beroperasi Bebas Tanpa Sentuhan Aparat</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:10:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Diduga Kebal Hukum dan Tantang Komitmen Polri, Arena Perjudian Sabung Ayam Berskala Besar di Tanjung Morawa Beroperasi Bebas Tanpa Sentuhan Aparat]]></title>
            <description><![CDATA[Diduga Kebal Hukum dan Tantang Komitmen Polri, Arena Perjudian Sabung Ayam Berskala Besar di Tanjung Morawa Beroperasi Bebas Tanpa Sentuhan ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Praktik penyakit masyarakat berupa perjudian jenis sabung ayam berskala besar diduga beroperasi secara terang-terangan dan tanpa hambatan di kawasan Gang Bilal, perbatasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-bangun-sari/" target="_blank">Desa Bangun Sari</a> dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-buntu-bedimbar/" target="_blank">Desa Buntu Bedimbar</a>, Kecamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>. Aktivitas ilegal tersebut dilaporkan berjalan rutin setiap hari, dengan intensitas dan perputaran uang yang melonjak tajam setiap akhir pekan, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu.</p><p>Berdasarkan hasil penelusuran serta keterangan sejumlah warga setempat, arena perjudian tersebut kerap dipadati puluhan hingga ratusan pemain yang datang tidak hanya dari wilayah Kecamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, melainkan juga dari luar daerah.</p><p>​Deretan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat yang terparkir memadati akses masuk gang menjadi pemandangan mencolok setiap akhir pekan tiba. Ironisnya, lokasi ini bukan kali pertama beroperasi. Warga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 lalu, gelanggang perjudian tersebut sempat menjadi sorotan dan viral di tengah masyarakat hingga tutup sementara. Namun, alih-alih ditindak permanen, aktivitas tersebut justru kembali dibuka secara terbuka seolah menantang wibawa hukum.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/8f85517967795eeef66c225f7883bdcb_IMG-20261120-WA0003.jpg">​Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi faktor keselamatan mengungkapkan bahwa keberadaan arena sabung ayam tersebut telah lama mengusik ketenteraman dan rasa aman lingkungan.</p><p>​"Aktivitasnya jalan setiap hari, tetapi kalau hari Sabtu dan Minggu itu puncaknya, ramai sekali. Mulai siang sampai sore suara keramaian dan sorak-sorai terdengar jelas. Kami sebagai warga sangat resah karena khawatir berdampak buruk pada keamanan lingkungan dan memicu tindak kriminalitas lain, apalagi orang luar bebas keluar masuk wilayah kami," tegasnya saat ditemui, Kamis (19/11/2026).</p><p>​<b>Tanda Tanya Besar Terhadap Pengawasan Aparat</b></p><p>Beroperasinya praktik perjudian berskala besar secara terbuka dan berulang kali memicu tanda tanya besar serta sorotan tajam di tengah masyarakat terkait fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a> dan Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>.</p><p>Masyarakat menilai pembiaran yang terjadi berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52_IMG-20261120-WA0002.jpg">​Masyarakat <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-bangun-sari/" target="_blank">Desa Bangun Sari</a> dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-buntu-bedimbar/" target="_blank">Desa Buntu Bedimbar</a> mendesak jajaran Polsek <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, Polresta <a href="https://www.asatupro.com/tag/deli-serdang/" target="_blank">Deli Serdang</a>, hingga <a href="https://www.asatupro.com/tag/polda-sumatera-utara/" target="_blank">Polda Sumatera Utara</a> untuk tidak tutup mata dan segera turun melakukan penggerebekan, penyegelan lokasi, serta menangkap para pelaku maupun pihak pengelola/bandar yang membekingi aktivitas tersebut.</p><p>​<b>Tinjauan Hukum dan Ancaman Pidana Tegas</b></p><p>​Secara hukum, praktik perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana murni yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia serta instruksi tegas Kapolri terkait pemberantasan segala bentuk perjudian dan penyakit masyarakat (pekat). Adapun landasan hukum dan ancaman pidana bagi para pelaku meliputi:</p><p>​<b>Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Baru):</b> Mengatur secara tegas sanksi pidana bagi siapa saja yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (hingga Rp2 miliar).</p><p><img src="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/140f6969d5213fd0ece03148e62e461e_IMG-20261120-WA0000.jpg">​<b>Pasal 427 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Baru (UU No. 1 Tahun 2023): </b>Mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain/penjudi) yang diadakan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p><p>​<b>Pasal 303 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Lama (jo. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian): </b>Menegaskan bahwa segala bentuk tindak pidana perjudian adalah kejahatan berat yang mengancam ketertiban umum dan moralitas masyarakat.</p><p>​<b>Pasal 302 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Lama / Pasal 337 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a> Baru tentang Penganiayaan Hewan:</b> Praktik sabung ayam yang mengadu hewan hingga terluka parah atau mati juga mengandung unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.</p><p>​<b>Upaya Konfirmasi Redaksi</b></p><p>​Guna memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides) sesuai Kode Etik Jurnalistik, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi resmi melalui pesan WhatsApp kepada <a href="https://www.asatupro.com/tag/kapolsek-tanjung-morawa/" target="_blank">Kapolsek </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, AKP Jonni Harianto Damanik, S.H., M.H., serta Kanit Reskrim Polsek <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanjung-morawa/" target="_blank">Tanjung Morawa</a>, IPTU Hotman Barus, S.H. Namun, hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat kepolisian tersebut belum memberikan jawaban maupun keterangan resmi terkait langkah penindakan yang akan diambil.</p><p>​Masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berharap aparat penegak hukum segera membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar penertiban seremonial yang berujung pada beroperasinya kembali arena perjudian tersebut. (Red/Tim)</p><p></p><p></p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_989_Diduga-Kebal-Hukum-dan-Tantang-Komitmen-Polri--Arena-Perjudian-Sabung-Ayam-Berskala-Besar-di-Tanjung-Morawa-Beroperasi-Bebas-Tanpa-Sentuhan-Aparat.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4175/diduga-kebal-hukum-dan-tantang-komitmen-polri-arena-perjudian-sabung-ayam-berskala-besar-di-tanjung-morawa-beroperasi-bebas-tanpa-sentuhan-aparat/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">KPUD Rata Desa PIR ADB Langkat Putuskan Gabung Aspek-PIR Sumut</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:09:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[KPUD Rata Desa PIR ADB Langkat Putuskan Gabung Aspek-PIR Sumut]]></title>
            <description><![CDATA[Besitang, asatupro.com  Ribuan petani sawit plasma yang tergabung dalam Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Rahmat Tani (Rata) yang terletak]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Besitang, asatupro.com</b> - Ribuan petani sawit plasma yang tergabung dalam Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Rahmat Tani (Rata) yang terletak di <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-pir-adb/" target="_blank">Desa PIR ADB</a>, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, memutuskan untuk bergabung ke dalam DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia Cabang Provinsi Sumatera Utara (Sumut).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kepastian bergabungnya rekan-rekan petani sawit plasma itu diperoleh setelah digelarnya pertemuan antara pengurus kedua belah pihak di kantor <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> di <a href="https://www.asatupro.com/tag/desa-pir-adb/" target="_blank">Desa PIR ADB</a>, Kamis (19/11/2026)," kata H. <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> SP kepada sejumlah media di Medan, Jumat (20/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> mengatakan, dalam pertemuan itu <a href="https://www.asatupro.com/tag/darwin-tarigan/" target="_blank">Darwin Tarigan</a> selaku Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> dan didampingi sejumlah pengurus meerima kedatangan langsung para pengurus <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a> dan Aspek-PIR Langkat yang dipimpin oleh H. Sahnan Solin.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Saya juga tidak datang sendirian saat itu, melainkan didampingi oleh sejumlah pengurus seperti Salman Sirait dan Zakaria Rambe yang merupakan ahli hukum di <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a>," sambung Ketua Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan ini.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<b>Problem Kawasan Hutan</b><br>Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah masalah yang banyak dihadapi oleh para petani sawit di Indonesia saat ini, termasuk di antaranya adalah persoalan klaim kebun sawit berada di kawasan hutan.<br></p><hr><br><a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> menyebutkan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/darwin-tarigan/" target="_blank">Darwin Tarigan</a> saat ini menyampaikan ada sekitar 1.000 hektar (HA) kebun sawit milik petani anggota. kPUD Rata yang dituding masuk ke dalam kawasan hutan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Padahal, kata <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> mengutip pernyataan <a href="https://www.asatupro.com/tag/darwin-tarigan/" target="_blank">Darwin Tarigan</a>, kebun sawit milik petani <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> merupakan bagian dari Program PIR Asian Development Bank (ADB) di era kepemimpinan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Padahal lahan sawit mereka pun sudah punya SHM, tapi sekarang dinyatakan sebagai lahan yang masuk dalam kawasan hutan," lanjut <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a> kembali.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dia bilang, semua problem yang dihadapi para petani sawit yang menjadi anggota <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a> bakal menjadi pembahasan dan akan dicarikan solusinya bersama pihak pemangku kepentingan yang terkait.</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_3773_.jpg"><br></p><br>"Apalagi yang dialami oleh teman-teman <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpud-rata/" target="_blank">KPUD Rata</a> Langkat juga dialami oleh para petani sawit plasma lainnya yang jadi anggota <a href="https://www.asatupro.com/tag/aspek-pir-sumut/" target="_blank">Aspek-PIR Sumut</a>. Kami harap problem ini bisa diatasi di kemudian hari," tegas <a href="https://www.asatupro.com/tag/syarifuddin-sirait/" target="_blank">Syarifuddin Sirait</a>.<br></p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6823_KPUD-Rata-Desa-PIR-ADB-Langkat-Putuskan-Gabung-Aspek-PIR-Sumut.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/perkebunan/4171/kpud-rata-desa-pir-adb-langkat-putuskan-gabung-aspekpir-sumut/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 19:19:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks]]></title>
            <description><![CDATA[M. Faisal Ketua PAN Kota Medan Tegaskan isu Zulkifli Hasan Penyebaran Berita Hoaks]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a>) Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/m--faisal/" target="_blank">M. Faisal</a> B. IRKH, M.H., mengecam beredarnya informasi yang dinilainya sebagai fitnah dan berita bohong terhadap Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a>, di media sosial.</p><p>Faisal menilai, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta tersebut berpotensi membentuk opini menyesatkan, merusak reputasi seseorang, serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.</p><p>Hal itu disampaikan Faisal kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (19/11/2026).</p><p>Menurut Faisal, setiap informasi yang beredar di ruang publik harus didasarkan pada fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja membangun narasi negatif melalui informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.</p><p>"<a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a> telah difitnah secara keji melalui informasi hoaks yang beredar di media sosial. Kami mengecam keras penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk membangun opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat," tegas Faisal.</p><p>Ia menambahkan, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan etika, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>"Jangan sampai perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan. Kita harus bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta menghormati proses demokrasi," ujarnya.</p><p>Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa <a href="https://www.asatupro.com/tag/zulkifli-hasan/" target="_blank">Zulkifli Hasan</a> selama ini turut mendukung dan mengawal berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (<a href="https://www.asatupro.com/tag/mbg/" target="_blank">MBG</a>), <a href="https://www.asatupro.com/tag/sekolah-rakyat/" target="_blank">Sekolah Rakyat</a>, serta berbagai program pembangunan lainnya.</p><p>Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan sinergi, dukungan, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.</p><p>Faisal juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia meminta setiap informasi yang diterima diperiksa terlebih dahulu kebenaran dan sumbernya sebelum dibagikan kepada orang lain.</p><p>"Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan berita bohong, karena dampaknya bisa merugikan banyak pihak dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat," tambahnya.</p><p>Diakhir keterangannya, Faisal berharap Tim Hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a> dapat mengkaji secara serius persoalan tersebut serta mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum.</p><p>"Tim Hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-pan/" target="_blank">DPP </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/pan/" target="_blank">PAN</a> diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara cermat dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan hukum. Menurutnya hal ini sangat penting,  bagi para pihak penyebar berita hoaks agar  bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Kita harus menjaga ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan ," pungkas Faisal. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_8226_M--Faisal-Tegaskan-Isu-Zulkifli-Hasan-Penyebaran-Berita-Hoaks.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/politik/4170/m-faisal-ketua-pan-kota-medan-tegaskan-isu-zulkifli-hasan-penyebaran-berita-hoaks/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa: Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa: Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!]]></title>
            <description><![CDATA[Polres Langkat Mangkir Sidang Praperadilan, LBH Parsaoran Kecewa Uji Sah atau Tidaknya Tindakan Penyidik!]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/stabat/" target="_blank">Stabat</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Ketidakhadiran pihak Termohon, <a href="https://www.asatupro.com/tag/polres-langkat/" target="_blank">Polres Langkat</a>, dalam sidang praperadilan di <a href="https://www.asatupro.com/tag/pengadilan-negeri/" target="_blank">Pengadilan Negeri</a> (PN) <a href="https://www.asatupro.com/tag/stabat/" target="_blank">Stabat</a> menuai kekecewaan dari tim kuasa hukum <a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a>. Pihak kepolisian diketahui tidak hadir dalam persidangan perkara Nomor 10/Pid.Pra/2026/PN.Stb, Senin (16/11/2026), tanpa keterangan yang jelas.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan sikap yang patut dipertanyakan, terlebih praperadilan itu diajukan untuk menguji legalitas tindakan penyidik <a href="https://www.asatupro.com/tag/polres-langkat/" target="_blank">Polres Langkat</a> dalam perkara dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 <a href="https://www.asatupro.com/tag/kuhp/" target="_blank">KUHP</a>.</p><p>Melalui permohonan praperadilan tersebut, tim hukum meminta hakim menguji keabsahan penetapan tersangka, tindakan membawa dan memeriksa pemohon, penahanan, hingga penguasaan atau penyitaan tiga kendaraan milik klien mereka, yakni <a href="https://www.asatupro.com/tag/toyota-veloz/" target="_blank">Toyota Veloz</a> BK 1357 RAA, Honda PCX BK 2507 RBN, dan Kawasaki Ninja 250 BK 5528 XAN.</p><p>Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural yang harus dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar penetapan tersangka, pemeriksaan yang berlangsung sejak malam hingga dini hari, pemenuhan hak-hak pemohon, dasar hukum penahanan, hingga prosedur penguasaan dan penyitaan kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.</p><p>"Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga wajib menjunjung tinggi due process of law, asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai prosedur," tegas tim kuasa hukum.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> menegaskan, praperadilan bukanlah upaya menghalangi proses penegakan hukum, melainkan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan kewenangan penyidik tidak dijalankan secara sewenang-wenang.</p><p>Dalam permohonannya, tim hukum meminta hakim menyatakan tindakan penyidik tidak sah apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum, sekaligus memulihkan hak-hak pemohon, termasuk pengembalian ketiga kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.</p><p>Mangkirnya pihak Termohon dalam persidangan ini pun menjadi sorotan. <a href="https://www.asatupro.com/tag/lbh-parsaoran/" target="_blank">LBH Parsaoran</a> berharap proses praperadilan berjalan transparan dan memberikan ruang bagi pengujian hukum secara objektif.</p><p>Sebab, aparat penegak hukum bukan hanya dituntut menegakkan hukum, tetapi juga wajib tunduk pada hukum. Jangan sampai kewenangan penegakan hukum justru mengabaikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_9401_Polres-Langkat-Mangkir-Sidang-Praperadilan--LBH-Parsaoran-Kecewa--Uji-Sah-atau-Tidaknya-Tindakan-Penyidik-.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/hukrim/4169/polres-langkat-mangkir-sidang-praperadilan-lbh-parsaoran-kecewa-uji-sah-atau-tidaknya-tindakan-penyidik/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Jalan Amblas di Tanah Pinem, BPBD Dairi Gerak Cepat! Gorong-Gorong Raksasa 7 Meter Dipasang, Warga Bisa Beraktivitas Lagi</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Jalan Amblas di Tanah Pinem, BPBD Dairi Gerak Cepat! Gorong-Gorong Raksasa 7 Meter Dipasang, Warga Bisa Beraktivitas Lagi]]></title>
            <description><![CDATA[Jalan Amblas di Tanah Pinem, BPBD Dairi Gerak Cepat! GorongGorong Raksasa 7 Meter Dipasang, Warga Bisa Beraktivitas Lagi]]></description>
            <content><![CDATA[<p>Dairi/TANAH PINEM,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>&mdash;Pemkab Dairi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menangani badan jalan amblas di Dusun <a href="https://www.asatupro.com/tag/lau-sungsang/" target="_blank">Lau Sungsang</a>, Desa <a href="https://www.asatupro.com/tag/lau-primbon/" target="_blank">Lau Primbon</a>, Kecamatan <a href="https://www.asatupro.com/tag/tanah-pinem/" target="_blank">Tanah Pinem</a>.</p><p>Penanganan dilakukan dengan penimbunan badan jalan dan pemasangan gorong-gorong sepanjang 7 meter, diameter 1,8 meter, yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 16-18 November 2026.</p><p>Kepala Pelaksana <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpbd-dairi/" target="_blank">BPBD Dairi</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/saut-marganda-sinaga/" target="_blank">Saut Marganda Sinaga</a>, mengatakan penimbunan badan jalan yang rusak dilakukan akibat curah hujan yang sangat tinggi.</p><p>"Selain penimbunan badan jalan, juga dilakukan pembuatan parit serta pembersihan badan jalan. Tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengerjaan mulai dari tanggal 16-18 November, dengan menggunakan alat berat becho loader satu unit dan akan dilanjutkan pada hari ini Kamis, 19 November 2026," ujar <a href="https://www.asatupro.com/tag/saut-marganda-sinaga/" target="_blank">Saut Marganda Sinaga</a>.</p><p>Pelaksanaan penanganan tersebut atas arahan dan instruksi langsung Bupati Dairi, <a href="https://www.asatupro.com/tag/vickner-sinaga/" target="_blank">Vickner Sinaga</a>, kepada BPBD untuk melakukan penanganan cepat setelah mendapatkan laporan dari Kepala Desa <a href="https://www.asatupro.com/tag/lau-primbon/" target="_blank">Lau Primbon</a>.</p><p>"Pengerjaan badan jalan amblas akan kita upayakan secepatnya dapat selesai sehingga masyarakat setempat bisa kembali melakukan aktivitas dengan lancar seperti biasa," kata Kepala Pelaksana BPBD.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_242_Jalan-Amblas-di-Tanah-Pinem--BPBD-Dairi-Gerak-Cepat--Gorong-Gorong-Raksasa-7-Meter-Dipasang--Warga-Bisa-Beraktivitas-Lagi.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/daerah/4181/jalan-amblas-di-tanah-pinem-bpbd-dairi-gerak-cepat-goronggorong-raksasa-7-meter-dipasang-warga-bisa-beraktivitas-lagi/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan]]></title>
            <description><![CDATA[Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Jaringan independen pemuda indonesia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a>) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>) <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> terkait mekanisme pemungutan retribusi di sejumlah destinasi wisata Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a>, berpotensi terhadap kebocoran <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya.</p><p>Penggunaan rekening pribadi petugas untuk menampung transaksi serta tidak diterbitkannya karcis resmi kepada pengunjung dinilai sebagai persoalan serius dalam tata kelola penerimaan asli pendapatan daerah. Praktik tersebut dinilai berpotensi membuka celah penyimpangan, manipulasi penerimaan hingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a>).</p><p>Atas temuan tersebut <a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a> mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> agar memeriksa dan memanggil Kepala Dinas  Disbudporapar beserta kordinator atau petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap kutipan retribusi tersebut.</p><p>Menurut Ketua Umum  <a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a>, Denni Siregar  mengatakan penggunaan rekening pribadi dalam mekanisme transaksi penerimaan retribusi daerah merupakan prosedur yang patut dipertanyakan karena berpotensi membuka ruang atau celah terjadinya dugaan KKN, karena rekening pribadi bukanlah pembayaran yang di syaratkan dalam kutipan retribusi wisata tersebut.</p><p>"Penggunaan rekening pribadi untuk penampungan dana retribusi daerah merupakan pelanggaran prosedur yang serius karena membuka ruang manipulasi. Kami mendorong Kejaksaan untuk memeriksa seluruh pihak terkait, mulai dari jajaran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata (Budporapar) <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> hingga petugas di lapangan," katanya  kepada media.</p><p>Menurutnya, alasan keterbatasan sarana digital yang disampaikan pengelola destinasi wisata harus diuji dan didalami. Jangan sampai persoalan fasilitas dijadikan alasan pembenar atas mekanisme pemungutan yang tidak sesuai ketentuan.</p><p>Aparat penegak hukum yakni Kejaksaan harus menelusuri sejumlah dokumen penting untuk mengungkap alur penerimaan retribusi sekaligus menghitung kemungkinan kerugian keuangan daerah.<p>Beberapa dokumen yang dinilai perlu diperiksa antara lain. Rekening Koran Petugas, Transaksi Rekening Penampung, dokumen Karcis dan Pengadaan, SOP dan Surat Perintah Kerja (SPK).</p><p>Deni juga menegaskan, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> Nomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pemerintah Kabupaten <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3,12 miliar dari target Rp3,41 miliar.</p><p>Namun, di balik capaian penerimaan tersebut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> menemukan mekanisme pemungutan retribusi di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur operasional.</p><p>Dalam uji petik <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a>, temuan terjadi di objek wisata Air Terjun Sipiso-piso, <a href="https://www.asatupro.com/tag/bpk/" target="_blank">BPK</a> menemukan petugas lapangan menampung uang tunai dari pengunjung yang tidak memiliki fasilitas pembayaran perbankan digital.</p><p>Selanjutnya, petugas tersebut menalangi pembayaran menggunakan aplikasi mobile banking pribadi untuk melakukan transaksi ke kode QRIS Rekening Penampung Penerimaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/bkad/" target="_blank">BKAD</a>).</p><p>Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengendalian internal, transparansi transaksi, serta pertanggungjawaban penerimaan retribusi di lapangan.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/jipi/" target="_blank">JIPI</a> berharap Kejari <a href="https://www.asatupro.com/tag/karo/" target="_blank">Karo</a> segera mendalami temuan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak terkait dan menelusuri seluruh aliran transaksi.</p><p>Sebab, retribusi yang dipungut dari masyarakat merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai potensi kebocoran <a href="https://www.asatupro.com/tag/pad/" target="_blank">PAD</a> justru tersembunyi di balik lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pemungutan retribusi wisata.</p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_998_Dugaan-Penyimpangan-Retribusi-Wisata-Karo-Mengemuka--Aktivis-Minta-Kejaksaan-Periksa-Kadis-hingga-Petugas-Lapangan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/peristiwa/4168/dugaan-penyimpangan-retribusi-wisata-karo-mengemuka-aktivis-minta-kejaksaan-periksa-kadis-hingga-petugas-lapangan/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Pembelian Jagung Petani oleh BULOG Sumut Capai 75,33 Persen</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:56:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Pembelian Jagung Petani oleh BULOG Sumut Capai 75,33 Persen]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com  Pembelian jagung produksi petani oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) kantor wilayah (Kanwil) hi]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> - Pembelian jagung produksi petani oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) kantor wilayah (Kanwil) hingga Rabu (18/11/2026) telah mencapai 75,33 persen atau setara dengan 6.883,09 ton.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung kebijakan pemerintah yang ingin melindungi harga hasil panen petani melalui penyerapan jagung dalam negeri sesuai harga pembelian pemerintah (<a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a>)," ujar Pemimpin Wilayah (Pimwil) <a href="https://www.asatupro.com/tag/bulog-sumut/" target="_blank">BULOG Sumut</a>, R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam sebuah keterangan resmi yang diterima media di Medan, Kamis (19/11/2026),  Darma Wijaya mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani, serta memperkuat penyerapan hasil produksi pertanian dalam negeri," sambung Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026, dia mengungkapkan bahwa BULOG Kanwil Sumut mendapatkan target prognosa dari pemerintah untuk pembelian Jagung <a href="https://www.asatupro.com/tag/petani/" target="_blank">Petani</a> sebesar 9.137 ton. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berdasarkan data per 18 November 2026, Darma Wijaya bilang, realisasi pengadaan jagung telah mencapai 6.883,09 ton atau sebesar 75,33 persen dari prognosa yang ditetapkan. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurut dia, pencapaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan <a href="https://www.asatupro.com/tag/bulog-sumut/" target="_blank">BULOG Sumut</a> dalam mengoptimalkan penyerapan jagung petani di berbagai wilayah Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pengadaan jagung tersebut dilaksanakan melalui jaringan operasional BULOG yang tersebar di delapan kantor cabang, meliputi KC Medan, KC Pematang Siantar, KC Asahan, KC Padang Sidempuan, KC Labuhan Batu, KC Nias, KC Karo, dan KC Sibolga. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Optimalisasi pengadaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama petani, kelompok tani, mitra kerja, serta pemerintah daerah guna memperluas jangkauan penyerapan hasil panen jagung di wilayah Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kata R. Darma Wijaya, penyerapan jagung merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani, khususnya dalam menjaga harga hasil panen agar tetap sesuai dengan ketentuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a> yang telah ditetapkan pemerintah.<br></p><hr><br>Menurutnya, BULOG Sumatera Utara terus mendorong seluruh jajaran kantor cabang untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan jagung dengan meningkatkan koordinasi dan memperluas kerja sama bersama para petani maupun kelompok tani di daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Pengadaan jagung ini merupakan salah satu bentuk komitmen BULOG dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen," kata dia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami terus mengoptimalkan penyerapan jagung di seluruh wilayah Sumatera Utara agar hasil panen petani dapat terserap dengan baik dan memberikan kepastian pasar sesuai ketentuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/hpp/" target="_blank">HPP</a> yang berlaku,&quot; ujar R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lebih lanjut, R. Darma Wijaya menegaskan bahwa pencapaian target pengadaan jagung membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga para pelaku usaha di sektor pertanian. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Oleh karena itu, BULOG Sumatera Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyerapan jagung petani.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Upaya pengadaan ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan adanya pembelian jagung oleh BULOG sesuai ketentuan pemerintah, petani memiliki alternatif pasar untuk menjual hasil panennya sehingga dapat mengurangi risiko penurunan harga saat musim panen dan mendukung keberlanjutan usaha pertanian.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan realisasi pengadaan jagung melalui optimalisasi seluruh kantor cabang dan penguatan kemitraan dengan petani serta kelompok tani," kata dia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami berharap sinergi yang terbangun dapat semakin memperluas penyerapan hasil produksi jagung di Sumatera Utara, sehingga memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,&quot; tambah R. Darma Wijaya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui target prognosa pengadaan jagung sebesar 9.137 ton pada tahun 2026, BULOG Kanwil Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penyerapan hasil produksi dalam negeri , menjaga stabilitas harga pangan, serta mendukung kesejahteraan petani. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan memperkuat sinergi bersama Bapanas, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, BULOG akan terus menjalankan perannya sebagai operator pangan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional sepanjang tahun 2026.</p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_1495_Pembelian-Jagung-Petani-oleh-BULOG-Sumut-Capai-75-33-Persen.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/ekonomi/4166/pembelian-jagung-petani-oleh-bulog-sumut-capai-7533-persen/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">DPR RI Resmi Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Komisi III Ungkap Dua Alasan Utama</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 14:14:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[DPR RI Resmi Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Komisi III Ungkap Dua Alasan Utama]]></title>
            <description><![CDATA[DPR RI Resmi Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Komisi III Ungkap Dua Alasan Utama]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/jakarta/" target="_blank">Jakarta</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan pemiskinan koruptor atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja disahkan.</p><p>Keputusan tersebut menuai sorotan luas di tengah masyarakat pasca-pengesahan beleid tersebut dalam Rapat Paripurna <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026&ndash;2027 di <a href="https://www.asatupro.com/tag/kompleks-parlemen/" target="_blank">Kompleks Parlemen</a>, Senayan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/jakarta/" target="_blank">Jakarta</a>, Kamis (19/11/2026).</p><p>Ketua Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) <a href="https://www.asatupro.com/tag/ruu-perampasan-aset/" target="_blank">RUU Perampasan Aset</a>, Habiburokhman, menegaskan bahwa pencoretan klausul illicit enrichment tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama setelah pihaknya menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta pendapat para ahli hukum.</p><p>​"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga," ujar Habiburokhman dalam keterangan persnya di Gedung <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/jakarta/" target="_blank">Jakarta</a>, Kamis (19/11/2026).</p><p><b>Dua Alasan Utama Pencoretan Illicit Enrichment</b></p><p>​Menurut penjelasan Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>, terdapat dua landasan hukum dan komparasi global yang membuat ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar tidak diakomodasi dalam UU Perampasan Aset:</p><ol><li><b>Pertimbangan Hak Asasi Manusia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/ham/" target="_blank">HAM</a>) dan Praktik Internasional</b>, Habiburokhman menyebut bahwa selama pembahasan bersama pemerintah dan sedikitnya 15 elemen masyarakat, muncul perdebatan kuat karena penerapan konsep illicit enrichment dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (<a href="https://www.asatupro.com/tag/ham/" target="_blank">HAM</a>). Panja <a href="https://www.asatupro.com/tag/ruu-perampasan-aset/" target="_blank">RUU Perampasan Aset</a> juga mengkaji perbandingan hukum di sejumlah negara dan menemukan bahwa aturan tersebut tidak diterapkan di Amerika Serikat maupun Inggris karena dianggap berbenturan dengan perlindungan <a href="https://www.asatupro.com/tag/ham/" target="_blank">HAM</a>, bahkan di Jerman aturan serupa digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi setempat.</li><li><b>Kedudukan Regulasi sebagai Hukum Formil (Hukum Acara)</b>, Alasan kedua bersifat teknis perundang-undangan. Komisi III menegaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang sebagai hukum formil yang mengatur tata cara dan hukum acara dalam merampas aset hasil tindak pidana, bukan hukum materiil yang memuat norma pemidanaan atau penghukuman baru. Dengan demikian, menjadikan peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai norma pidana baru dinilai tidak tepat ditempatkan di dalam undang-undang ini.</li></ol><p>​"Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," kata politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.</p><p>​<b>Dinamika Aspirasi dan Sorotan Publik</b></p><p>Sebelumnya, Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> mencatat telah menggelar sekitar 87 kegiatan pembahasan <a href="https://www.asatupro.com/tag/ruu-perampasan-aset/" target="_blank">RUU Perampasan Aset</a> sejak Agustus 2025, melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, hingga kunjungan kerja ke 15 provinsi.</p><p>Di satu sisi, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan publik mendesak agar instrumen pemiskinan koruptor dimasukkan guna memberikan efek jera maksimal terhadap pejabat korup.</p><p>Namun di sisi lain, sebagian ahli hukum dan kelompok masyarakat mengingatkan risiko penyalahgunaan wewenang serta potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah apabila pembuktian kekayaan tidak wajar diterapkan tanpa batasan hukum materiil yang jelas.</p><p>​Keputusan <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> mencoret ketentuan pemiskinan koruptor tersebut langsung memicu beragam reaksi di ruang publik dan media sosial. Sebagian warganet menyayangkan hilangnya pasal illicit enrichment karena dikhawatirkan mengurangi ketajaman undang-undang dalam menjerat pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar, sementara pihak pembentuk undang-undang menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tetap menyasar aset hasil tindak pidana korupsi maupun enam jenis kejahatan berat lainnya berdasarkan putusan maupun tanpa putusan pidana.</p><p></p><p></p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_725_DPR-RI-Resmi-Coret-Ketentuan-Pemiskinan-Koruptor-dalam-UU-Perampasan-Aset--Komisi-III-Ungkap-Dua-Alasan-Utama.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4173/dpr-ri-resmi-coret-ketentuan-pemiskinan-koruptor-dalam-uu-perampasan-aset-komisi-iii-ungkap-dua-alasan-utama/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:13:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad]]></title>
            <description><![CDATA[UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b><a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a> menyampaikan dukungan dan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menindak kejahatan ekonomi, serta melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong.</p><p>Dukungan tersebut disampaikan Edison Marbun, Sekretaris Jenderal <a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a>, saat ditemui di salah satu kafe di Kota <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, Kamis (19/11/2026).</p><p>Edison mengatakan, pihaknya mengapresiasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>, khususnya Komisi III dan Wakil Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> Ahmad, atas proses pembahasan hingga pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut.</p><p>"Kami dari <a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a> menyampaikan apresiasi kepada <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> Ahmad dan Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> yang telah mendorong serta menuntaskan pembahasan UU Perampasan Aset. Ini merupakan regulasi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia," ujar Edison.</p><p>Menurut Edison, keberadaan UU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi landasan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban berbagai kejahatan ekonomi, termasuk penipuan berkedok investasi.</p><p>Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Penelusuran dan pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana juga menjadi bagian penting agar kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.</p><p>"Kami berharap regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan," tegasnya.</p><p><b>Apresiasi Peran <a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> dan Komisi III</b></p><p>Sebelumnya, Ketua Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> sekaligus Ketua Panitia Kerja (<a href="https://www.asatupro.com/tag/panja/" target="_blank">Panja</a>) <a href="https://www.asatupro.com/tag/ruu-perampasan-aset/" target="_blank">RUU Perampasan Aset</a>, Habiburokhman, mengungkapkan peran Wakil Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a><a href="https://www.asatupro.com/tag/sufmi-dasco/" target="_blank">Sufmi Dasco</a> Ahmad dalam mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut.</p><p>Dalam laporan di Rapat Paripurna <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a>, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.</p><p>Menurut Habiburokhman, Dasco turut mengawal proses pembahasan, termasuk mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (<a href="https://www.asatupro.com/tag/rdpu/" target="_blank">RDPU</a>), hingga memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama.</p><p>"Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan," ujar Habiburokhman.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/ruu-perampasan-aset/" target="_blank">RUU Perampasan Aset</a> akhirnya disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026&ndash;2027 yang dipimpin Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).</p><p>Menanggapi pengesahan tersebut, Edison berharap implementasi undang-undang ini benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/satgas-inti-prabowo/" target="_blank">Satgas Inti Prabowo</a> juga berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan ketentuan undang-undang secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa tebang pilih.</p><p>"Kami berharap jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada implementasi nyata untuk memberantas korupsi, menindak kejahatan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat," tutup Edison. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_496_UU-Perampasan-Aset-Disahkan--Satgas-Inti-Prabowo-Apresiasi-Peran-Sufmi-Dasco-Ahmad.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4167/uu-perampasan-aset-disahkan-satgas-inti-prabowo-apresiasi-peran-sufmi-dasco-ahmad/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Sasar Korupsi hingga Kejahatan Siber</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 12:12:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Sasar Korupsi hingga Kejahatan Siber]]></title>
            <description><![CDATA[DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Sasar Korupsi hingga Kejahatan Siber ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/jakarta/" target="_blank">Jakarta</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.</p><p>Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026&ndash;2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/jakarta/" target="_blank">Jakarta</a>, Kamis (19/11/2026), setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun.</p><p>Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan menyambut baik tuntasnya pembahasan beleid yang telah lama dinantikan publik tersebut.</p><p>​"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," ujar Puan saat memimpin rapat.</p><p>​<b>Ruang Lingkup Kejahatan yang Disasar</b></p><p>​Undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai tindak pidana berat dan kejahatan lintas sektor yang merugikan keuangan negara serta masyarakat luas. Berdasarkan ketentuan yang disepakati, perampasan aset dapat diterapkan pada perkara:</p><ol><li>Tindak pidana korupsi.</li><li>​Tindak pidana narkotika dan psikotropika.</li><li>​Pendanaan terorisme.<br></li><li>Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.</li><li>Tindak pidana perdagangan orang (<a href="https://www.asatupro.com/tag/tppo/" target="_blank">TPPO</a>).</li><li>​Penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi serta kejahatan yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat, termasuk skema investasi maupun perdagangan bodong.</li></ol><p>​<b>Poin-Poin Krusial dalam <a href="https://www.asatupro.com/tag/uu-perampasan-aset/" target="_blank">UU Perampasan Aset</a></b></p><p>​Ketua Komisi III <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpr-ri/" target="_blank">DPR RI</a> sekaligus Ketua Panja R<a href="https://www.asatupro.com/tag/uu-perampasan-aset/" target="_blank">UU Perampasan Aset</a>, Habiburokhman, menjelaskan bahwa beleid ini dirancang sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sekaligus pengembalian aset kepada korban kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.</p><p>​Beberapa pokok pengaturan utama dalam undang-undang ini antara lain:</p><ol><li><b>Perampasan Berdasarkan dan Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based): </b>Perampasan aset dapat dilakukan melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu&mdash;seperti tersangka/terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelaku yang tidak diketahui/tidak diketahui keberadaannya&mdash;dengan syarat nilai aset paling sedikit Rp1.000.000.000 (Rp1 miliar) dan tetap melalui proses pemeriksaan di pengadilan.</li><li><b>Pertanggungjawaban Pidana Tetap Berlaku:</b> Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maupun ancaman pidana yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.</li><li><b>Jenis Aset yang Dapat Dirampas:</b> Meliputi aset hasil tindak pidana (termasuk yang telah dipindahtangankan, dikonversikan, atau menghasilkan keuntungan ekonomi), aset yang digunakan sebagai sarana tindak pidana, aset temuan dari tindak pidana, hingga aset sah milik pelaku untuk menutupi kerugian sebesar aset yang dinyatakan dirampas negara.</li><li><b>Fasilitas Publik dan Perlindungan Pihak Ketiga:</b> Aset yang telah difungsikan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan mekanisme pembuktian yang diuji secara terbuka di persidangan.</li><li><b>Pengelolaan, Pengawasan, dan Transparansi Digital:</b> Pengelolaan dan pengawasan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden secara terpisah/independen dengan dukungan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk menjamin transparansi dan jejak audit.</li><li><b>Tidak Berlaku Surut:</b> Ketentuan perampasan dan pengelolaan aset dalam undang-undang ini diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang ini resmi berlaku.</li></ol><p>​<b>Penegasan Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Respons <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK</a></b></p><p>​Dalam laporannya di rapat paripurna, Habiburokhman menekankan bahwa undang-undang ini dilengkapi pengawasan independen, beban pembuktian berimbang di pengadilan, serta transparansi digital guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat maupun kepentingan politik.</p><p>​"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.</p><p>​Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.asatupro.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK</a>) menyatakan siap menjalankan undang-undang tersebut sebagai pelaksana aturan perundang-undangan.</p><p>Juru Bicara <a href="https://www.asatupro.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK</a> Budi Prasetyo di <a href="https://www.asatupro.com/tag/gedung-merah-putih-kpk/" target="_blank">Gedung Merah Putih </a><a href="https://www.asatupro.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/jakarta/" target="_blank">Jakarta</a>, menyampaikan bahwa lembaganya akan mengkaji ketentuan dalam <a href="https://www.asatupro.com/tag/uu-perampasan-aset/" target="_blank">UU Perampasan Aset</a> terkait pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, sejalan dengan arah penegakan hukum yang menitikberatkan efek jera sekaligus pemulihan kerugian keuangan negara.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_2802_DPR-RI-Resmi-Sahkan-UU-Perampasan-Aset-Setelah-18-Tahun-Berproses--Sasar-Korupsi-hingga-Kejahatan-Siber.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/nasional/4174/dpr-ri-resmi-sahkan-uu-perampasan-aset-setelah-18-tahun-berproses-sasar-korupsi-hingga-kejahatan-siber/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Gulat Manurung: Kampanye Sawit Baik Harus Lebih Masif</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:58:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Gulat Manurung: Kampanye Sawit Baik Harus Lebih Masif]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com  Kampanye sawit baik harus lebih masih lagi dilakukan, baik nasional maupun global,  oleh para pelaku usaha perkebunan ]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> - <a href="https://www.asatupro.com/tag/kampanye/" target="_blank">Kampanye</a> sawit baik harus lebih masih lagi dilakukan, baik nasional maupun global,  oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik dari kalangan perusahaan, petani, atau pun pihak yang terkait erat dengan industri ini.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ajakan ini disampaikan oleh <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a> selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Petani <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a> Indonesia (APKASINDO), kepada para wartawan di sela-sela seminar bertajuk "Membangun Narasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/sawit-baik/" target="_blank">Sawit Baik</a> pada Pencegahan Karhutla di Perkebunan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a>" di Hotel Madani, Medan, Kamis (19/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kata <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a>, kampanye sawit baik itu harus menyasar ke pihak yang lebih luas, terutama para pengguna akhir atau penerima manfaat sawit namun selama ini tidak mengetahui banyak tentang manfaat sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Misalnya kita ajak adik-adik mahasiswa untuk mengenal lebih dalam apa itu sawit. Itu sebabnya di acara ini kita ajak para mahasiswa agar tahu manfaat sawit," sambung <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a> lagi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dia bilang, para mahasiswa, termasuk yang menerima beasiswa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sebaiknya tidak bersikap "manja" alias menerima manfaat saja.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Manja yang saya maksud di sini adalah singkatan dari menerima manfaat saja. Banyak menerima manfaat dari sawit, tetapi diam saja atau bersikap pasif terhadap serangan yang ditujukan kepada perkebunan kelapa sawit," kata dia lagi.</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_3715_.jpg"><br></p><br>Dia juga mengajak semua pihak untuk tidak melayani debat-debat yang tidak perlu mengenai kelapa sawit, seperti kemungkinan minimnya bahan baku untuk Biodiesel 60 (B-60), produksi minyak goreng, dan hal lainnya.<br></p><hr><br>Yang lebih keras, <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a> juga mengajak seluruh stakeholder untuk melawan narasi jahat hang selalu menyudutkan perkebunan kelapa sawit bila terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau pun bencana banjir.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kalah ada karhutla atau banjir, langsung tuding sawit. Itu ada banyak daerah yang terkena bencana atau karhutla tetapi enggak ada sawitnya, apakah sawit juga penyebabnya?" ucap Gulat dengan nada bertanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sebelumnya, Baringin Lumban Gaol, jurnalis sekaligus Kepala Biro Detik di Pulau Sumatera yang menjadi salah satu pembicara dalam acara itu menyampaikan hal yang senada.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kata dia, banyaknya narasi dan pemberitaan yang jelek terkait perkebunan kelapa sawit, termasuk di Indonesia, tidak berdiri sendiri, melainkan sudah terorganisir dengan rapi dan sistematis.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Narasi buruk soal sawit, sambung mantan jurnalis Harian Medan Bisnis ini, banyak dilontarkan pihak-pihak yang antisawit, baik dari kalangan NGO, media arus utama atau mainstream, dan beragam pihak yang  belum tentu paham soal perkebunan kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Apakah tindakan itu salah? Belum tentu. Itu tidak salah," kata Baringin Lumban Gaol,</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_4806_.jpg"><br></p><br>Dalam kegiatan yang dihadiri oleh puluhan petani sawit serta kalangan mahasiswa, mantan jurnalis Harian Medan Bisnis itu bilang narasi atau berita jelek soal sawit tidak boleh didiamkan.<br></p><hr><br>Baringin Lumban Gaol mengaku berdiri dari posisi nol atau netral. Akan tetapi, menurutnya, para praktisi sawit harus terus membangun narasi positif soal sawit sebagai penyeimbang atau menghalau narasi buruk soal kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kita yang menciptakan plus minusnya berita sawit melalui beragam kegiatan yang menunjukkan bahwa sawit itu berkelanjutan dan baik," sambung mantan jurnalis majalah Gatra ini.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia mencontohkan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PTPN IV PalmCo Unit Kebun Pabatu yang telah menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, termasuk terbangunnya UMKM berupa usaha dagangan di sekitar wilayah operasional perkebunan.<br></p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_241_Gulat-Manurung--Kampanye-Sawit-Baik-Harus-Lebih-Masif.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/perkebunan/4165/gulat-manurung-kampanye-sawit-baik-harus-lebih-masif/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">SIP Soroti Dugaan Demo Pesanan dan Persoalan Lingkungan Sumut, Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 11:11:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[SIP Soroti Dugaan Demo Pesanan dan Persoalan Lingkungan Sumut, Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK]]></title>
            <description><![CDATA[SIP Soroti Dugaan Demo Pesanan dan Persoalan Lingkungan Sumut, Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Satgas Inti Prabowo (<a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a>) menyoroti sejumlah persoalan yang berkembang di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>, mulai dari dugaan aksi unjuk rasa pesanan, integritas gerakan mahasiswa, hingga berbagai persoalan lingkungan hidup yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>. Kamis (19/11/2026).</p><p>Ketua Harian Satgas Inti Prabowo (<a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a>), Suria Depari, secara tegas meminta Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a>) Sumut. Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan lingkungan yang menurutnya belum mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.</p><p>1Suria menyoroti kondisi hutan di kawasan Berastagi yang mengalami penggundulan, dugaan perambahan hutan, dugaan aktivitas perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai, dampak pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan satwa liar yang dilindungi di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Menurutnya, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.</p><p>"Dengan adanya hutan Berastagi yang gundul, perambahan hutan, perusahaan yang diduga membuang limbah B3 ke sungai, dampak lingkungan, karhutla, serta satwa yang dilindungi di Sumut yang terkesan kurang mendapat perhatian, ini menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi," ujar Suria.</p><p><b>Soroti Dugaan Aksi Demonstrasi Pesanan</b></p><p>Selain persoalan lingkungan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a> juga menyoroti duga0n adanya aksi demonstrasi pesanan atau berbayar yang mengatasnamakan Front Intelektual Mahasiswa <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> (FIMSU).</p><p>Sekretaris Jenderal <a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a>, Edison Marbun, sebelumnya menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan tersebut. Ia menilai apabila benar terdapat praktik demonstrasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu atau imbalan, hal itu dapat mencederai independensi dan integritas gerakan mahasiswa di <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Edison juga menyinggung beredarnya foto kebersamaan sejumlah peserta aksi dengan beberapa aparatur sipil negara (<a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a>). Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan, terlebih salah satu tuntutan demonstrasi berkaitan dengan persoalan integritas <a href="https://www.asatupro.com/tag/asn/" target="_blank">ASN</a>.</p><p>Meski demikian, dugaan aksi pesanan maupun konteks foto tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.</p><p>Edison menyarankan agar gerakan mahasiswa yang membawa isu integritas juga memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.</p><p>Ia mencontohkan aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> (<a href="https://www.asatupro.com/tag/fmpp-su/" target="_blank">FMPP-SU</a>) pada 5 November 2026 di Kantor <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut, Jalan Sisingamangaraja, <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>.</p><p>Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran dengan total pagu sekitar Rp9,04 miliar dan menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut.</p><p><b>Suria Depari Pertanyakan Independensi Gerakan Mahasiswa</b></p><p>Suria Depari juga menyinggung adanya aksi pendampingan mahasiswa yang menurutnya justru menimbulkan tanda tanya mengenai independensi gerakan mahasiswa.</p><p>Ia mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat atau justru memiliki pola gerakan yang menyerupai organisasi kemasyarakatan (ormas).</p><p>Menurut Suria, mahasiswa seharusnya memiliki kebebasan dan independensi dalam menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan tertentu.</p><p>"Atas dasar itu, saya selaku Ketua Harian Satgas Inti Prabowo meminta Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution mencopot Kadis <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a>. Masih banyak yang bisa menggantikan dan memiliki kinerja lebih baik dari kadis yang saat ini menjabat," tegasnya.</p><p><b>Minta Gubernur Evaluasi Kinerja <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut</b></p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a> berharap Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> tidak mengabaikan berbagai persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut.</p><p>Evaluasi itu diharapkan mencakup pengawasan kawasan hutan, penindakan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, penanganan karhutla, perlindungan satwa liar yang dilindungi, hingga transparansi penggunaan anggaran.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/sip/" target="_blank">SIP</a> juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum.</p><p>Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, keberlangsungan ekosistem, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga sumber daya alam <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a>.</p><p>Hingga berita ini disusun, tanggapan Gubernur <a href="https://www.asatupro.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara</a> Bobby Nasution maupun Kepala <a href="https://www.asatupro.com/tag/dlhk/" target="_blank">DLHK</a> Sumut atas desakan tersebut belum dimuat dalam bahan keterangan yang diterima redaksi. (Red/Tim)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6864_SIP-Soroti-Dugaan-Demo-Pesanan-dan-Persoalan-Lingkungan-Sumut--Desak-Bobby-Nasution-Copot-Kadis-DLHK.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/medan/4164/sip-soroti-dugaan-demo-pesanan-dan-persoalan-lingkungan-sumut-desak-bobby-nasution-copot-kadis-dlhk/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Baringin Lumban Gaol: Pemberitaan Buruk Sawit Sudah Teroganisir, tapi ...</guid>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:01:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Baringin Lumban Gaol: Pemberitaan Buruk Sawit Sudah Teroganisir, tapi ...]]></title>
            <description><![CDATA[Medan, asatupro.com   Banyaknya narasi dan pemberitaan yang jelek terkait perkebunan kelapa sawit, termasuk di Indonesia, tidak berdiri sen]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan, asatupro.com</b> -  Banyaknya narasi dan pemberitaan yang jelek terkait perkebunan kelapa sawit, termasuk di Indonesia, tidak berdiri sendiri, melainkan sudah terorganisir dengan rapi dan sistematis.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Narasi buruk soal sawit banyak dilontarkan pihak-pihak yang antisawit, baik dari kalangan NGO, media arus utama atau mainstream, dan beragam pihak yang  belum tentu paham soal perkebunan kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Apakah tindakan itu salah? Belum tentu. Itu tidak salah," kata <a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a>, jurnalis sekaligus Kepala Biro <a href="https://www.asatupro.com/tag/detik/" target="_blank">Detik</a> di Pulau Sumatera saat berbicara  dalam acara yang digelar oleh media daring sawitsetara.co dan DPP Asosiasi Petani <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a> Indonesia (APKASINDO), di Hotel Madani, Medan, Kamis (19/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kegiatan bertajuk "Membangun Narasi <a href="https://www.asatupro.com/tag/sawit-baik/" target="_blank">Sawit Baik</a> pada Pencegahan Karhutla di Perkebunan <a href="https://www.asatupro.com/tag/kelapa-sawit/" target="_blank">Kelapa Sawit</a>" tersebut didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Umum <a href="https://www.asatupro.com/tag/dpp-apkasindo/" target="_blank">DPP APKASINDO</a>, <a href="https://www.asatupro.com/tag/gulat-manurung/" target="_blank">Gulat Manurung</a>, dan puluhan petani sawit serta kalangan mahasiswa, mantan jurnalis Harian Medan Bisnis itu bilang narasi atau berita jelek soal sawit tidak boleh didiamkan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a> mengaku berdiri dari posisi nol atau netral. Akan tetapi, menurutnya, para praktisi sawit harus terus membangun narasi positif soal sawit sebagai penyeimbang atau menghalau narasi buruk soal kelapa sawit.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kita yang menciptakan plus minusnya berita sawit melalui beragam kegiatan yang menunjukkan bahwa sawit itu berkelanjutan dan baik," sambung mantan jurnalis majalah Gatra ini.<br></p><hr><br>Ia mencontohkan perkebunan kelapa sawit yang dikelola <a href="https://www.asatupro.com/tag/ptpn-iv/" target="_blank">PTPN IV</a> <a href="https://www.asatupro.com/tag/palmco/" target="_blank">PalmCo</a> Unit <a href="https://www.asatupro.com/tag/kebun-pabatu/" target="_blank">Kebun Pabatu</a> yang telah menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, termasuk terbangunnya UMKM berupa usaha dagangan di sekitar wilayah operasional perkebunan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Istri saya menjadi Pendeta HKBP di HKBP Pabatu, <a href="https://www.asatupro.com/tag/ptpn-iv/" target="_blank">PTPN IV</a> <a href="https://www.asatupro.com/tag/palmco/" target="_blank">PalmCo</a>, dan dari situ saya melihat dan tahu betapa banyaknya manfaat sawit," ungkap <a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a>.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Bahkan pepohonan sawit di sekitar perkebunan Pabatu itu bisa menjadi tempat berteduh bagi para pengendara yang berkendaraan dari arah Mesan ke Siantar atau pun sebaliknya," ucapnya lagi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dia bilang, inovasi sawit juga merupakan hal baik dan sangat bagus untuk dibuatkan narasi positifnya. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Misalnya adalah perkembangan soal biodiesel yang menunjukkan manfaat sawit untuk bioenergi. Atau pun produksi turunan lain yang berbasis kelapa sawit yang menunjukkan manfaat besar sawit bagi masyarakat.</p><br><img src="https://www.asatupro.com/cdn/uploads/images/202611/_4806_.jpg"><br></p><br>Karena itu, <a href="https://www.asatupro.com/tag/baringin-lumban-gaol/" target="_blank">Baringin Lumban Gaol</a> mengajak APKASINDO untuk tidak lelah dan terus-menerus membangun narasi atau pemberitaan positif mengenai perkebunan kelapa sawit.<br></p><hr>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6891_Baringin-Lumban-Gaol--Pemberitaan-Buruk-Sawit-Sudah-Teroganisir--tapi----.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/perkebunan/4163/baringin-lumban-gaol-pemberitaan-buruk-sawit-sudah-teroganisir-tapi-/</link>
            <author><![CDATA[hendrik]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">MIO Indonesia Perkuat Sinergi dengan Ketua PWI Sumut untuk Wujudkan Pembangunan Sumatera Utara Berkelanjutan</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 18:18:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[MIO Indonesia Perkuat Sinergi dengan Ketua PWI Sumut untuk Wujudkan Pembangunan Sumatera Utara Berkelanjutan]]></title>
            <description><![CDATA[MIO Indonesia Perkuat Sinergi dengan Ketua PWI Sumut untuk Wujudkan Pembangunan Sumatera Utara Berkelanjutan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b><a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>,<a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">asatupro.com</a>-</b>Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi Sumatera Utara melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, H. Farianda Putra Sinik, S.E., di ruang kerjanya, <a href="https://www.asatupro.com/tag/medan/" target="_blank">Medan</a>, Rabu (18/11/2026).</p><p>Audiensi tersebut dihadiri Ketua PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a>, Fajar Trihatya, S.E.; Sekretaris Jenderal, Rusli, S.E., S.H., C.P.T.T., C.Neg.; serta Bendahara Umum, H. Risvande Lubis. Pertemuan itu menjadi ruang penting untuk membangun sinergi antarorganisasi kewartawanan serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan.</p><p>Dalam pertemuan tersebut, PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> menyampaikan komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a>, khususnya dalam mendukung program-program pembangunan daerah.</p><p>Kehadiran pengurus PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> juga menegaskan keseriusan organisasi dalam membangun fondasi kepengurusan yang solid, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.</p><p><b>Penguatan Integritas Mio Indonesia Sumut</b></p><p>Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a>, H. Farianda Putra Sinik, S.E., memberikan arahan dan pencerahan kepada pengurus PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> mengenai pentingnya menjaga integritas di tubuh kepengurusan.</p><p>Menurutnya, integritas merupakan modal utama agar organisasi mampu tumbuh, memperoleh kepercayaan masyarakat, dan menjalankan perannya secara efektif.</p><p>Ia menekankan bahwa penguatan integritas harus diwujudkan melalui loyalitas kepada organisasi, kekompakan antar-pengurus, serta semangat kebersamaan antara pengurus dan anggota.</p><p>"Pengurus MIO Indonesia Sumut harus membesarkan organisasinya sendiri. Karena kalau bukan pengurusnya yang membesarkan, siapa lagi?" tegas H. Farianda Putra Sinik.</p><p>Menurutnya, organisasi profesi kewartawanan maupun gabungan media online tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pengurus, anggota, dan masyarakat.</p><p><b>Sinergi Dengan Forkopimda Sumatera Utara</b></p><p>Lebih jauh, Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> mengingatkan bahwa organisasi kewartawanan perlu membangun kerja sama yang sehat dengan Forkopimda Sumatera Utara. Sinergi tersebut, kata H. Farianda, diperlukan untuk mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan serta memperkuat komunikasi publik yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.</p><p>"Organisasi profesi ini harus bersinergi dengan <a href="https://www.asatupro.com/tag/forkopimda-sumut/" target="_blank">Forkopimda Sumut</a> dalam mensukseskan berbagai program pembangunan," ungkap H. Farianda Putra Sinik.</p><p>Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara media, organisasi pers, dan pemerintah daerah perlu dibangun di atas prinsip profesionalisme, keterbukaan, serta tanggung jawab publik.</p><p><a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> sendiri telah lama menempatkan penguatan kompetensi, marwah organisasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik sebagai agenda penting dalam ekosistem pers di Sumatera Utara.</p><p><b>Komitmen <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">PW MIO Provinsi Sumatera Utara</a></b></p><p>Sementara itu, Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pw-mio-indonesia-sumut/" target="_blank">PW MIO Indonesia Sumut</a>, Fajar Trihatya, S.E., menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> maupun Forkopimda Sumatera Utara. Komitmen itu juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a>, Rusli, S.E., S.H., M.H., C.P.T.T., C.Neg., serta Bendahara Umum, H. Risvande Lubis.</p><p>Fajar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> atas arahan, pencerahan, serta dukungan yang diberikan demi kemajuan <a href="https://www.asatupro.com/tag/pw-mio-indonesia-sumut/" target="_blank">PW MIO Indonesia Sumut</a>. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berkembang menjadi kerja sama yang produktif bagi penguatan ekosistem media digital di daerah.</p><p>Dalam kesempatan yang sama, PW <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-sumut/" target="_blank">MIO Sumut</a> mengundang Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a> untuk hadir pada pelantikan pengurus MIO Indonesia Sumut, <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-karo/" target="_blank">MIO Karo</a>, dan <a href="https://www.asatupro.com/tag/mio-langkat/" target="_blank">MIO Langkat</a> periode 2026&ndash;2030.</p><p>"Pertemuan ini diharapkan menjadi awal bagi kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penguatan internal organisasi, tetapi juga dalam membangun ruang informasi publik yang sehat, kredibel, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Sumut," kata Ketua <a href="https://www.asatupro.com/tag/pwi-sumut/" target="_blank">PWI Sumut</a>. (Red/Tim)</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_6598_MIO-Indonesia-Perkuat-Sinergi-dengan-Ketua-PWI-Sumut-untuk-Wujudkan-Pembangunan-Sumatera-Utara-Berkelanjutan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/medan/4162/mio-indonesia-perkuat-sinergi-dengan-ketua-pwi-sumut-untuk-wujudkan-pembangunan-sumatera-utara-berkelanjutan/</link>
            <author><![CDATA[zulham]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Harga Jagung Anjlok, Petani Dairi Menjerit! Pemkab Dairi Gandeng Bulog, Sepakat Serap Rp5.500/Kg</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Harga Jagung Anjlok, Petani Dairi Menjerit! Pemkab Dairi Gandeng Bulog, Sepakat Serap Rp5.500/Kg]]></title>
            <description><![CDATA[Harga Jagung Anjlok, Petani Dairi Menjerit! Pemkab Dairi Gandeng Bulog, Sepakat Serap Rp5.500/Kg]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a class="c_primary" href="https://www.asatupro.com">Dairi, asatupro.com</a><b>&mdash;</b>Pemerintah Kabupaten Dairi bergerak cepat merespon keluhan petani jagung terkait merosotnya harga jual di tingkat petani. </p><p>Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, memimpin pertemuan bersama perwakilan Perum Bulog Kantor Cabang Karo, Rabu (18/11/2026), guna mencari solusi konkret atas penolakan hasil panen jagung Dairi oleh sejumlah gudang dan pabrik di Medan.</p><p>Langkah intervensi ini diambil setelah petani kesulitan memasarkan hasil panen mereka akibat terhentinya serapan dari gudang maupun pabrik di Medan, yang berdampak langsung pada anjloknya harga jagung.</p><p>Sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani, <a href="https://www.asatupro.com/tag/pemkab-dairi/" target="_blank">Pemkab Dairi</a> dan Bulog menyepakati skema penyerapan hasil panen dengan harga pembelian sebesar Rp5.500 per kilogram dengan syarat kadar air maksimal 20%.</p><p>Bulog menyarankan para petani untuk memastikan proses pengeringan jagung dilakukan dengan baik sebelum dijual, serta menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan apabila petani mengalami kendala dalam proses pengeringan tersebut.</p><p>Kerja sama ini diharapkan dapat membantu petani menjual hasil panen mereka dengan harga yang sesuai dan adil.</p><p>Sekda Surung Charles Lamhot Bantjin menegaskan, kehadiran pemerintah daerah bersama Bulog merupakan wujud komitmen nyata untuk menjaga stabilitas harga komoditas unggulan di Kabupaten Dairi.</p><p>Melalui sinergi ini, penyerapan jagung lokal diharapkan segera berjalan lancar sehingga roda perekonomian masyarakat tani kembali stabil.</p><p>Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, <a href="https://www.asatupro.com/tag/junihardi-siregar/" target="_blank">Junihardi Siregar</a>, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (<a href="https://www.asatupro.com/tag/disperindagkopukm/" target="_blank">DisperindagkopUKM</a>), <a href="https://www.asatupro.com/tag/fatimah-boang-manalu/" target="_blank">Fatimah Boang Manalu</a>, serta Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, <a href="https://www.asatupro.com/tag/kesti-rusda-angkat/" target="_blank">Kesti Rusda Angkat</a>.</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_170_Harga-Jagung-Anjlok--Petani-Dairi-Menjerit--Pemkab-Dairi-Gandeng-Bulog--Sepakat-Serap-Rp5-500-Kg.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/pertanian/4158/harga-jagung-anjlok-petani-dairi-menjerit-pemkab-dairi-gandeng-bulog-sepakat-serap-rp5500kg/</link>
            <author><![CDATA[tumpal]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Aklamasi di Musda VI Golkar, Irsan Efendi Kembali Pimpin DPD Padangsidimpuan, Diskresi DPP Jadi Dasar Pencalonan</guid>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 16:16:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Aklamasi di Musda VI Golkar, Irsan Efendi Kembali Pimpin DPD Padangsidimpuan, Diskresi DPP Jadi Dasar Pencalonan]]></title>
            <description><![CDATA[PADANGSIDIMPUAN, Asatupro.com  Irsan Efendi Nasution kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Go]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a href="https://www.asatupro.com/tag/-irsan-efendi-nasution/" target="_blank">Padangsidimpuan,asatupro.com-Irsan Efendi Nasution</a> kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Padangsidimpuan untuk masa bakti 2025&ndash;2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Padangsidimpuan yang berlangsung di Emerald Hall Hotel Mega Permata, Rabu (18/11/2026).</p><p>Terpilihnya kembali mantan Wali Kota Padangsidimpuan tersebut berlangsung setelah seluruh pemilik hak suara dalam forum Musda sepakat memberikan dukungan kepadanya sebagai calon tunggal.</p><p>Namun, di balik pencalonan kembali Irsan, terdapat mekanisme khusus berupa diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Diskresi tersebut menjadi salah satu dokumen penting yang dilampirkan dalam berkas pencalonannya, mengingat Irsan telah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan selama dua periode.</p><p>Sebelumnya, saat mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua, Irsan menjelaskan bahwa dirinya telah melampirkan delapan dokumen surat dukungan, terdiri dari enam Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kota Padangsidimpuan, serta dukungan dari unsur organisasi sayap dan hasta karya.</p><p>Selain itu, ia juga menyertakan surat diskresi yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar melalui DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.</p><p>Dalam ketentuan organisasi Partai Golkar, diskresi merupakan persetujuan khusus dari Ketua Umum DPP yang dapat diberikan dalam kondisi tertentu, termasuk bagi kader yang telah menjabat sebagai ketua selama dua periode berturut-turut dan hendak kembali mencalonkan diri untuk periode ketiga.</p><p>Mekanisme tersebut sebelumnya juga dijelaskan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dalam konteks pelaksanaan Musda<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a>. Ia menegaskan bahwa diskresi bukan kewenangan yang digunakan sembarangan, melainkan harus mengacu pada ketentuan organisasi partai.</p><p>Dengan demikian, pencalonan kembali Irsan telah dilengkapi persetujuan khusus dari DPP sebelum memasuki tahapan<a href="https://www.asatupro.com/tag/-musda-vi/" target="_blank"> Musda VI</a>.</p><p>Dalam persidangan Musda, seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari Pimpinan Kecamatan, organisasi sayap, hasta karya (organisasi pendiri dan yang didirikan), dewan pertimbangan, serta unsur terkait lainnya sepakat memberikan dukungan penuh kepada Irsan.</p><p>Kesepakatan bulat tersebut membuat pimpinan sidang menetapkan<a href="https://www.asatupro.com/tag/-irsan-efendi-nasution/" target="_blank"> Irsan Efendi Nasution</a> sebagai ketua terpilih tanpa melalui proses pemungutan suara.</p><p>Dalam sambutannya setelah ditetapkan, Irsan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan seluruh kader dan struktur partai. Ia menegaskan komitmennya untuk segera menyusun komposisi kepengurusan yang solid serta memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kelurahan dan desa.</p><p>"Terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama selama proses ini. Terima kasih juga kepada istri tercinta dan keluarga yang telah mendukung penuh, serta kepada seluruh kader Golkar se-Kota Padangsidimpuan," ungkapnya.</p><p>Menurutnya, sinergi antarkader menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi dan meningkatkan capaian Partai Golkar pada berbagai agenda politik mendatang.</p><p>Ia juga berpesan kepada seluruh kader agar terus membangun kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri, rendah hati, serta saling merangkul.</p><p>Dengan berakhirnya rangkaian<a href="https://www.asatupro.com/tag/-musda-vi/" target="_blank"> Musda VI</a>, Irsan bersama tim formatur yang telah dibentuk dijadwalkan segera merampungkan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan periode 2025&ndash;2030 untuk selanjutnya diajukan pengesahannya ke DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.</p><p>Sebelumnya,<a href="https://www.asatupro.com/tag/-musda-vi/" target="_blank"> Musda VI</a> Partai Golkar Kota Padangsidimpuan dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap.</p><p>Dalam arahannya, Andar menekankan bahwa Musda harus menjadi momentum kemenangan bersama, bukan kemenangan kelompok maupun kepentingan pihak tertentu.</p><p>"Saya ingin Musda ini bukan hanya kemenangan bagi kelompok ataupun pihak tertentu, namun menjadi kemenangan bagi seluruh kader," ucap Andar.</p><p>Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a>, Rolel Harahap, menyampaikan pesan tegas dari Ketua DPD<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a> agar kepengurusan periode 2025&ndash;2030 diisi oleh kader yang benar-benar memiliki dedikasi dan kemauan bekerja untuk membesarkan partai.</p><p>"Pesan dari Ketua tegas, yang masuk dalam kepengurusan harus orang-orang yang mau bekerja dan mengurus partai," tegas Rolel usai pelaksanaan Musda.</p><p>Lebih lanjut, Rolel mengingatkan para kader, khususnya 10 anggota legislatif dari Partai Golkar serta kader yang menduduki jabatan publik, agar mampu merangkul masyarakat dan menjaga sikap demi mempertahankan citra positif partai.</p><p>"Seluruh kader juga harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa Golkar adalah partai yang unik karena lahir dari representasi dan kegelisahan masyarakat Indonesia, melalui gabungan 97 organisasi kemasyarakatan pada masa pendiriannya," pungkas Rolel.</p><p>Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Wantim<a href="https://www.asatupro.com/tag/-golkar-sumut/" target="_blank"> Golkar Sumut</a> Syahrul M. Pasaribu dan Drs. Bachrum Harahap, anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut dari Dapil Sumut VII, para Ketua DPD Partai Golkar se-Tabagsel, pimpinan organisasi sayap Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar, serta undangan lainnya. (MN)</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.asatupro.com/uploads/images/2026/11/_5527_Aklamasi-di-Musda-VI-Golkar--Irsan-Efendi-Kembali-Pimpin-DPD-Padangsidimpuan--Diskresi-DPP-Jadi-Dasar-Pencalonan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.asatupro.com/politik/4159/aklamasi-di-musda-vi-golkar-irsan-efendi-kembali-pimpin-dpd-padangsidimpuan-diskresi-dpp-jadi-dasar-pencalonan/</link>
            <author><![CDATA[mahmud]]></author>
        </item>
        </channel>
</rss>