Sebanyak sekitar 125 siswa dan guru pendamping mengikuti kegiatan Eduwisata ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut diberikan sebagai reward bagi siswa peraih peringkat 1, 2 dan 3 di setiap kelas dari seluruh tingkatan. Tahun ini, PT Inalum dipilih sebagai lokasi kunjungan untuk memberikan gambaran nyata kepada peserta mengenai budaya kerja, disiplin, keselamatan, serta aktivitas industri yang berlangsung di lapangan.

Rombongan diberangkatkan langsung oleh Kepala SMK Swasta Imelda Medan, Dr. Hendra Sahputra Batubara, S.Pd., M.Pd.T, pada Selasa pagi.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut pihak PT Inalum, termasuk Muhammad Fadly selaku Humas PT Inalum.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak perusahaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Huzaimah Ulfa, S.Pd., selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang mewakili rombongan SMK Swasta Imelda Medan.

Peserta selanjutnya mengikuti safety briefing, menyaksikan profil perusahaan, serta mendapatkan pemaparan materi mengenai lingkungan dan aktivitas dunia industri.

Tak hanya berlangsung di dalam ruangan, peserta juga diajak melihat langsung aktivitas industri melalui kunjungan lapangan ke pabrik peleburan aluminium.

Kunjungan ini menjadi salah satu bagian penting dalam Eduwisata karena siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan gambaran nyata proses kerja di lingkungan industri.

Usai kunjungan pabrik, rombongan kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi penutupan.

Penutupan ditandai dengan pertukaran cenderamata antara pihak SMK Swasta Imelda Medan dan PT Inalum. Cenderamata tersebut diserahkan dan diterima oleh Nursyahrul Ritonga, M.Pd., selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Swasta Imelda Medan.

Dari kawasan PT Inalum, perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rekreasi di Danau Tanjung Gading. Para siswa dan guru pendamping menikmati panorama alam sekaligus melepas penat setelah mengikuti rangkaian kegiatan Eduwisata.

Sore harinya, seluruh rombongan bertolak kembali menuju Medan.

Bagi SMK Swasta Imelda Medan, Eduwisata tersebut bukan sekadar perjalanan di luar sekolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman belajar kontekstual, khususnya dalam memperkenalkan dunia industri kepada siswa sekaligus memotivasi mereka agar terus meningkatkan prestasi.

Pesan yang dibawa pun sederhana: prestasi harus diapresiasi, dan apresiasi terbaik adalah pengalaman yang dapat membuka wawasan siswa terhadap masa depan mereka.

"Korporatisasi perkebunan rakyat menjadi langkah krusial dalam memperkuat posisi tawar petani kelapa sawit swadaya di tengah makin mengecilnya skala kepemilikan lahan nasional," kata Diana Chalil, Selasa (15/9/2026).

Diana menyampaikan hal itu dalam Diskusi Uji Publik bertajuk "Kemitraan Petani-Perusahaan Dalam Membangun Petani Yang Handal dan Kompetitif, Melalui Intensifikasi Lahan dan Industrialisasi".

Agenda ini diselenggarakan di Gedung Pusat Pembelajaran (Learning Center) di kompleks Kampus USU di Padang Bulan, Medan, oleh Rumah Sawit Indonesia (RSI) yang dipimpin Kacuk Sumarto.

Kata Diana Chalil, melalui tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, petani swadaya berpeluang besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar ekspor global.

Dalam paparannya bertajuk "Korporatisasi & Kemitraan Sebagai Alternatif Peningkatan Posisi Perkebunan Rakyat dalam Rantai Pasok", Prof. Diana menyoroti tantangan struktur kepemilikan lahan di Indonesia.

Berdasarkan data nasional, sebanyak 17,25 juta atau 61,3% rumah tangga usaha pertanian mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar—angka ini melonjak 21,03% dibandingkan tahun 2013.

Tantangan tersebut kian memprihatinkan lantaran jumlah petani sangat gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,1 hektar melonjak hingga 70%, yakni mencapai 7,39 juta orang.

"Fragmentasi lahan yang tinggi ini membatasi efisiensi operasional dan memperlemah bargaining position petani saat berhadapan dengan rantai pasok industri," kata Prof Diana.

Guna mengatasi persoalan efisiensi akibat minimnya kepemilikan lahan, Prof. Diana menawarkan konsep korporatisasi petani yang dibangun di atas enam pilar utama.

Dalam praktiknya, kata dia, model kemitraan inti-plasma dinilai berpotensi besar menjadi fondasi korporatisasi petani modern, dengan penyesuaian pada aspek awal kepemilikan lahan.

"Pola ini memungkinkan petani swadaya mengonsolidasikan manajemen perkebunan mereka tanpa kehilangan hak atas lahan individual," ujarnya.

Pengembangan korporasi tani dapat dimulai menggunakan pendekatan top-down khusus bagi kelompok pemula guna membangun fondasi manajerial awal.

Namun, target akhirnya adalah mentransformasikan kelembagaan tersebut menjadi pendekatan bottom-up agar terbentuk unit usaha yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Prof. Diana menambahkan, pendekatan bottom-up mensyaratkan kapasitas dasar kelembagaan yang lebih matang dibandingkan kelompok tani konvensional.

Oleh karena itu, program capacity building yang terencana dan konsisten bagi pengurus maupun anggota kelompok tani menjadi kunci utama kelancaran transisi tersebut.

Prof Diana juga menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan perusahaan perkebunan sebagai akselerator peningkatan kapasitas.

Kemitraan tidak hanya mencakup pendampingan teknis dan manajerial, tetapi juga mempermudah edukasi kelembagaan serta membuka akses finansial dan pasar yang lebih adil bagi para petani perkebunan rakyat.

"Sebab kemitraan tersebut kami nilai sebagai kunci utama membangun sumber daya manusia pertanian yang handal dan kompetitif," kata Ketua Umum RSI, Kacuk Sumarto, di Gedung Learning Center, kampus USU, Selasa (15)9/2026).

Kacuk Sumarto menyampaikan hal itu saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Diskusi Uji Publik bertajuk "Kemitraan Petani-Perusahaan Dalam Membangun Petani Yang Handal dan Kompetitif, Melalui Intensifikasi Lahan dan Industrialisasi".

Kegiatan itu diikuti banyak pihak berkompeten seperti dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Syaiful Bahri Pardede dari PT LAT Trisakti, para akademisi seperti Diana Chalil dari USU dan Ronald Naibaho dari Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS).

Ikut juga para pengurus sejumlah organisasi perusahaan sawit seperti RSI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), petinggi PT Agrinas Palma dan PalmCo, dan dari perusahaan sawit lainnya.

Tidak ketinggalan hadir juga para petani sawit plasma seperti Syarifuddin Sirait dan Sahnan Solin selaku Ketua dan Sekretaris DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia cabang Sumut, dan Gus Dalhari Harahap selaku Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumut.

Dalam pemaparannya, Kacuk Sumarto menyoroti keberadaan beleid atau regulasi terkait petani sawit yang saat ini dinilai masih serba lemah di berbagai aspek mendasar.

Kendala utama yang dihadapi petani meliputi masalah legalitas seperti izin usaha dan status lahan, kelembagaan yang belum kokoh, keterbatasan visi dan misi bisnis.

"Kemudian problem status daya dukung lahan yang mayoritas milik negara, hingga akses finansial serta dana revitalisasi yang minim," beber Kacuk Sumarto.

"Kondisi mendasar ini menuntut adanya langkah strategis mendasar agar keberadaan petani swadaya dapat terangkat posisinya secara rasional dan berkelanjutan," kata Kacuk.

Pada fase ini, pembenahan legalitas berupa penyelesaian status lahan, izin usaha, dan alas hak menjadi prioritas utama.

"Langkah ini harus beriringan dengan konsolidasi kelembagaan petani bersama pemerintah daerah dan dinas koperasi, penyiapan master plan serta roadmap bisnis," kata owner PT Paya Pinang Group ini.

"Juga formulasi pola kemitraan yang adil, pembangunan struktur organisasi, kesiapan pendanaan, studi antropologi sosial, hingga penyiapan core energy berbasis komunitas," tambah Kacuk Sumarto lagi.

Setelah pondasi awal terbentuk, kata dia, strategi dilanjutkan ke tahap Pembangunan kelembagaan dan pola bisnis kemitraan penuh.

Pada fase ini, aspek peningkatan kapasitas (capacity building) difokuskan pada penguatan soft skill, hard skill, serta personality skill para petani.

Selain penyiapan kebun baru dan sarana prasarana, dia bilang penguatan diarahkan pada penyiapan usaha integratif berbasis ekonomi sirkular, pembenahan administrasi.

Dan, kata dia lagi, membangun sistem monitoring-evaluasi (monev), penyerapan seluruh hasil panen, digitalisasi tata kelola, serta penerapan sertifikasi keberlanjutan.

Tahapan berikutnya mendorong akselerasi melalui skema pembesaran skala usaha dan korporatisasi.

Petani tidak hanya berhenti pada aktivitas hulu, melainkan diarahkan pada industri pengolahan produk konsumsi (consumer goods), perluasan pemasaran skala lokal dan regional.

Pada tingkat penguatan tertinggi, perjuangan kemitraan bermuara pada Perbesaran cakupan bisnis yang agresif menuju arah konglomerasi bisnis.

Melalui korporatisasi berkelanjutan, petani diharapkan mampu memperluas ukuran pasar dan volume bisnis secara mandiri.

Langkah ini dirancang untuk mengubah landscape kelembagaan petani dari yang sifatnya konvensional menjadi entitas ekonomi berskala besar dan berdaya saing global.

Kacuk Sumarto menegaskan bahwa end goal atau tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses kemitraan dan transformasi struktural ini adalah lahirnya koperasi korporat yang mandiri.

Bentuk kelembagaan ini memosisikan petani bukan sekadar sebagai objek atau mitra pasif, melainkan sebagai pemilik saham dan pengelola entitas korporasi berbasis koperasi yang memiliki posisi tawar berimbang di industri sawit nasional.

Lebih jauh, integrasi kemitraan, intensifikasi lahan, dan industrialisasi ini ditujukan untuk mewujudkan tiga sasaran strategis utama.

Pertama, membentuk karakter petani sawit yang handal, kompetitif, dan memiliki daya juang tinggi dalam menghadapi dinamika pasar.

Kedua, memperkuat kontribusi nyata sektor perkelapasawitan terhadap ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Ketiga, transformasi ini juga menjawab tuntutan global melalui penerapan metode pertanian regeneratif (regenerative agriculture) yang berwawasan lingkungan.

Robin meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan penindakan sesaat, tetapi membongkar hingga ke akar persoalan serta menutup secara permanen lokasi - lokasi yang terbukti menjadi tempat perjudian maupun peredaran narkoba.

Menurut Robin, keberadaan judi dan narkoba bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum. Jika dibiarkan, kedua aktivitas tersebut dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya generasi muda.

"Judi dan narkoba sangat jelas merusak generasi anak bangsa. Karena itu, saya meminta Kapolri dan Kapolda Sumut benar - benar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," kata Robin.

Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait dugaan masih adanya aktivitas perjudian serta peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Keluhan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa persoalan judi dan narkoba masih menjadi keresahan masyarakat yang membutuhkan respons serius dari aparat penegak hukum.

Robin menilai pemberantasan judi dan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku di lapangan. Aparat juga perlu menelusuri pihak - pihak yang berada di balik aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang membuat praktik ilegal itu terus berulang.

"Kalau judi dan narkoba tidak diberantas secara serius, saya khawatir generasi muda kita semakin rusak. Harapan kita tentu generasi penerus bangsa jangan sampai hancur lebur karena judi dan narkoba," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan pribadi maupun keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal tidak sampai mengorbankan masa depan anak bangsa.

"Jangan hanya karena kepentingan atau keuntungan pribadi, anak bangsa kita menjadi korban. Harapan saya kepada aparat penegak hukum, segera berantas perjudian dan peredaran narkoba di Sumatera Utara demi menyelamatkan generasi penerus bangsa," tegas Robin.

Robin berharap langkah pemberantasan dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Selain penindakan hukum, ia menilai upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan pemuda, juga penting untuk memutus mata rantai perjudian dan penyalahgunaan narkoba.

Desakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan perjudian dan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Masyarakat diharapkan berani menyampaikan informasi kepada aparat, sementara aparat penegak hukum dituntut memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemberantasan judi dan narkoba tidak berhenti pada operasi penindakan, tetapi benar-benar diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus melindungi generasi muda Sumatera Utara. (Tim Aktivis)

Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus M. Butar-butar, SH, turun langsung sebagai pembina upacara dan menyampaikan amanat di hadapan para siswa serta dewan guru.

Upacara dimulai sekitar pukul 07.30 WIB dan berlangsung khidmat. Hadir Kepala SMK Swasta Imelda Medan Dr. Hendra Sahputra Batubara, S.Pd., M.Pd.T, didampingi Nursyahrul Ritonga, M.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan serta Huzaimah Ulfa selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Kapolsek: Cinta Tanah Air Dimulai dari Belajar

Dalam amanatnya, Kompol Agus menekankan bahwa upacara bendera bukan sekadar seremoni. Menurutnya, upacara merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kecintaan terhadap negara.

"Makna upacara adalah bentuk kita mencintai negara. Cara mencintainya? Belajar yang baik dan rajin."

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat kebangsaan di kalangan pelajar harus diwujudkan melalui prestasi, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalani pendidikan.

Kenakalan Remaja Jadi Sorotan

Kapolsek Medan Timur juga menyoroti persoalan kenakalan remaja yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

Ia membagi bentuk kenakalan remaja ke dalam dua kelompok, yakni internal seperti bolos sekolah dan merokok, serta eksternal seperti balap liar, tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Kompol Agus juga mengingatkan para siswa agar tidak sembarangan menggunakan media sosial.

Menurutnya, perkembangan media sosial dapat dimanfaatkan untuk hal positif, namun juga berpotensi memperluas interaksi kelompok yang mengarah pada perilaku negatif.

"Kenakalan remaja sekarang meningkat karena medsos. Geng motor bisa saling berinteraksi. Hati-hati!"

Ia turut mengingatkan konsekuensi hukum bagi pelajar yang kedapatan membawa atau menggunakan senjata tajam dalam konteks tindak pidana.

Kapolsek juga mengingatkan bahwa persoalan hukum dapat berdampak terhadap masa depan, termasuk ketika seseorang membutuhkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk kepentingan tertentu seperti melamar pekerjaan, sesuai dengan ketentuan dan riwayat hukum yang tercatat.

Narkoba, Tawuran dan Balap Liar: Jangan Rusak Masa Depan

Di hadapan para siswa, Kompol Agus meminta agar generasi muda tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif.

Ia mendorong para pelajar untuk meningkatkan prestasi, memilih pergaulan yang sehat dan menjauhi narkoba.

"Tingkatkan prestasi. Hindari lingkungan negatif. Jauhi narkoba karena akan merusak masa depan."

Tidak hanya soal pergaulan, Kapolsek juga mengingatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Para siswa diminta menggunakan helm, menaati aturan lalu lintas serta tidak melakukan pelanggaran seperti berboncengan tiga.

HP untuk Belajar, Bukan Judi Online

Pesan lainnya menyasar penggunaan telepon seluler di kalangan pelajar.

Kompol Agus mengingatkan agar teknologi digunakan untuk menunjang proses belajar, bukan untuk aktivitas yang dapat merusak masa depan.

Ia secara tegas mengingatkan siswa agar tidak terlibat judi online, menghindari kebiasaan begadang dan menggunakan waktu secara produktif.

"Gunakan HP untuk belajar. Jangan judi online. Jangan begadang."

Di akhir amanatnya, Kompol Agus menegaskan bahwa para pelajar merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa.

"Negara menginginkan generasi maju. Kalianlah pengganti kami ke depannya. Banggakan keluarga kalian!"

Polisi Masuk Sekolah, Edukasi Jadi Benteng Pencegahan

Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan langsung antara kepolisian dan dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja sejak dini.

Bagi para siswa, kehadiran Kapolsek Medan Timur sebagai pembina upacara bukan hanya memberikan pesan kedisiplinan, tetapi juga membuka pemahaman mengenai konsekuensi sosial dan hukum dari berbagai tindakan yang dapat mengganggu masa depan mereka.

Upacara bendera berlangsung lancar dan tertib. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara jajaran kepolisian, pihak sekolah, dewan guru dan para siswa.

Pesan yang dibawa dari lapangan upacara pagi itu sederhana, tetapi tegas: jangan biarkan pergaulan, media sosial, narkoba, tawuran, balap liar maupun judi online mencuri masa depan generasi muda.

Pergantian kepemimpinan di pos strategis fiskal negara ini menarik perhatian publik dan pelaku pasar, mengingat rekam jejak Suahasil yang telah lama berkecimpung di dunia birokrasi keuangan nasional.

​Perjalanan Karier dan Pengalaman Birokrasi

​Suahasil Nazara bukanlah figur baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menduduki kursi orang nomor satu di Kemenkeu, ia telah lama mendampingi roda kebijakan fiskal Indonesia, termasuk menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

​Selain berkarier di birokrasi pemerintahan, Suahasil memiliki latar belakang akademisi yang kuat. Ia merupakan guru besar atau profesor di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang telah mengajar sejak tahun 1999.

Pengalamannya di bidang perumusan kebijakan publik juga terbukti saat ia menjabat sebagai Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat TNP2K Kantor Wakil Presiden RI (2010–2015) serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN).

Latar Belakang Pendidikan

Dari sisi akademis, Suahasil memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang mumpuni di bidang ekonomi:

​Sarjana Ekonomi (S.E.): Universitas Indonesia.

Master of Science (M.Sc.): Cornell University, Amerika Serikat (1997).

​Doctor of Philosophy (Ph.D.): University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat (2003).

Komitmen Menjaga Kesehatan APBN

​Usai pelantikannya, Suahasil menegaskan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, kredibel, serta mampu menjadi instrumen yang tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik.

Kehadirannya di kursi kepemimpinan Kementerian Keuangan diharapkan mampu memberikan stabilitas serta kepercayaan bagi para investor dan sektor riil.​

​Modus pengemasan narkotika dalam liquid vape ini dinilai sebagai taktik membahayakan untuk mengelabui aparat hukum dan memikat generasi muda. Warga Tanjungbalai kini diliputi kecemasan mendalam melihat barang haram tersebut diduga kian masif mengincar kalangan remaja dan dewasa muda.

​Ketua Gerakan Aktivis Bersatu, Rudi Bakti, S.T., menegaskan bahwa fenomena ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kota Tanjungbalai yang berbatasan langsung dengan perairan internasional sangat rentan menjadi pintu masuk penyelundupan barang haram jaringan lintas negara.

​"Ini bukan lagi sekadar ancaman lokal, melainkan ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa. Kami mendesak Kapolda Sumut dan Dirresnarkoba Poldasu turun tangan langsung membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Bandar besar jaringan internasional yang diduga berinisial AL alias Alung dideduksi kuat sebagai dalang utama yang mengendalikan pasokan vape getar ini di wilayah Tanjungbalai," tegas Rudi Bakti.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua GAB, Risky Iswandi, S.H., menyoroti pentingnya langkah hukum berskala internasional. Mengingat adanya dugaan keterlibatan jaringan lintas batas, ia mendesak keterlibatan aparat penegak hukum lintas negara untuk melacak keberadaan sang bos besar.

​"Melihat indikasi kuat keterlibatan jaringan luar negeri, kami mendesak Kepolisian RI berkoordinasi dengan Interpol untuk melakukan penyelidikan intensif dan mendalam. Sdr. AL diduga kuat menjadi mastermind di balik peredaran narkoba jenis vape ini. Jangan beri ruang sedikit pun bagi para perusak anak bangsa untuk bersembunyi," ujar Risky Iswandi.

​Tak main-main, GAB juga memberikan sinyal penegasan tegas kepada aparat penegak hukum. Dalam waktu dekat, jika Bandar Besar narkoba jenis vape getar ini tidak kunjung ditangkap, Gerakan Aktivis Bersatu memastikan akan menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran di Markas Polda Sumut.

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban langsung dari Kapolda Sumatera Utara dan DitresnarkobaPolda Sumut atas penyelesaian kasus yang mengancam keselamatan generasi muda ini. (Red/Tim)

Keluarga tersebut mengaku sebagai korban dugaan pencurian di toko usaha mereka pada September 2025. Namun, mereka mempertanyakan proses hukum yang kemudian menempatkan salah seorang anggota keluarga sebagai tersangka, sementara tiga anggota keluarga lainnya disebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polrestabes Medan.

Persoalan itu semakin menjadi sorotan karena, berdasarkan pengakuan keluarga, sebelumnya mereka mendapat arahan serta pendampingan dari pihak Polsek Pancur Batu untuk menangkap orang yang mereka duga sebagai pelaku pencurian.

Dalam keterangannya kepada Wapres, keluarga juga menyebut nama Brigadir Shinto Sembiring sebagai salah satu personel yang disebut ikut mendampingi proses tersebut.

Namun, berbagai klaim tersebut masih merupakan versi dan pengakuan pihak keluarga serta perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perkara.

MENGADU LANGSUNG KE WAPRES

Saat bertemu Wapres Gibran di Kabupaten Karo, keluarga menyerahkan surat pengaduan beserta sejumlah dokumen yang mereka sebut berkaitan dengan laporan polisi dan proses hukum perkara tersebut.

Suasana haru pecah. Sejumlah anggota keluarga bahkan menangis ketika menyampaikan persoalan yang mereka klaim telah mereka hadapi.

Mendengar penuturan tersebut, Gibran tampak terkejut.

"Waduh…, di mana Kapoldanya ini," ujar Gibran.

Wapres kemudian meminta agar persoalan tersebut ditelusuri oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan.

"Akan kami telusuri dulu ya, Bu," kata Gibran.

PUBLIK MENUNGGU TERANGNYA PERKARA

Pernyataan Wapres tersebut menjadi perhatian karena perkara ini menyangkut pertanyaan mendasar mengenai proses penanganan laporan dugaan pencurian, penetapan tersangka, serta status DPO terhadap anggota keluarga yang bersangkutan.

Kini, keluarga berharap penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara transparan dan profesional, sehingga fakta hukum dapat terungkap secara terang serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Di sisi lain, publik juga menunggu penjelasan resmi dari Polda Sumut maupun Polrestabes Medan mengenai kronologi perkara, dasar penetapan tersangka, status DPO, serta benar atau tidaknya adanya pendampingan personel kepolisian sebagaimana disampaikan keluarga kepada Wapres.

Fakta hukum tetap menjadi rujukan utama. Setiap pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tim Redaksi)

Audiensi dijadwalkan pada Sabtu (26/9/2026) pukul 15.00 WIB di Deli Room, Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol, Madras Hulu, Medan Polonia.

Panitia Mubes I HBB menyebutkan, terdapat 10 unsur tokoh yang akan menjadi sasaran audiensi. Mereka meliputi ketua punguan marga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, Raja Luat, Raja Panusunan, Bius 6 Puak, hingga Ketua Lembaga Adat Batak.

Ketua Panitia Mubes I HBB Tomson Marisi Parapat SH, didampingi Sekretaris Deminar Nababan SPd MPd, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi HBB untuk mendengar pandangan para tokoh sebelum Mubes digelar.

Ia mengatakan arahan dan bimbingan para natua-tua dibutuhkan sebagai bagian dari upaya membangun HBB secara terbuka serta sesuai dengan visi organisasi untuk mengangkat harkat dan martabat Bangso Batak.

"Kami sebagai organisasi kesukuan Batak yang punya visi mengangkat harkat dan martabat Bangso Batak, sangat butuh bimbingan para 'natua-tua'. Ini bentuk penghormatan dan keterbukaan kami dalam membangun HBB," ujar Tomso

Audiensi juga diharapkan memperluas komunikasi HBB dengan berbagai elemen masyarakat Batak. Pandangan dari tokoh adat, agama, masyarakat, pemuda, dan akademisi akan menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi dalam menentukan langkah selanjutnya.

Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH mengatakan pertemuan tersebut memiliki arti penting bagi perjalanan HBB.

"Pertemuan ini penting untuk menjaga marwah dan kehormatan Bangso Batak ke depan," tegasnya.

Mubes I Horas Bangso Batak dijadwalkan berlangsung pada 23-24 Oktober 2026 dan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPP HBB. Tomson berharap forum tersebut dapat memperkuat persatuan sekaligus menyatukan visi dalam membesarkan Perkumpulan Horas Bangso Batak. (Red)

Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Ruddi, Polri tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga berperan dalam fase pascabencana melalui asesmen dan pemetaan, bantuan kemanusiaan dan psikososial, trauma healing, perlindungan kelompok rentan, hingga restorasi infrastruktur dan fasilitas publik.

Sebagai bagian dari pemulihan kebutuhan dasar, Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh, dan 209 titik program Aslog Kapolri.

Ruddi menilai langkah tersebut turut memperkuat ketahanan masyarakat dari aspek keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik serta mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional" itu juga menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran gagasan strategis para alumni Lemhannas.

Ketua DPD IKAL Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas mengatakan, IKAL Aceh terus mendorong para alumni untuk berkontribusi melalui pemikiran dan gagasan bagi pembangunan bangsa.rel.

Dalam rekaman tersebut, sosok yang disebut sebagai TR terlihat menggunakan sebuah perangkat yang dalam narasi yang beredar disebut sebagai "pod getar" dan diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Namun, isi dan kandungan perangkat tersebut hingga kini belum dapat dipastikan hanya berdasarkan rekaman video. Karena itu, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dan uji laboratorium oleh pihak berwenang, bukan semata-mata berdasarkan persepsi dari video yang beredar.

Meski demikian, munculnya video tersebut tetap menjadi persoalan serius karena menyangkut seorang aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Publik pun mendesak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tidak bersikap pasif dan segera melakukan klarifikasi terhadap TR serta berkoordinasi dengan instansi berwenang apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sejumlah pertanyaan kini mencuat: Apakah pihak Dinas Sosial sudah mengetahui video tersebut? Apakah TR telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi? Apakah perangkat yang digunakan telah diperiksa? Dan apakah akan dilakukan tes urine atau pemeriksaan narkotika terhadap yang bersangkutan?

Jika nantinya pemeriksaan resmi membuktikan adanya penyalahgunaan narkotika, persoalan tersebut tentu tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga dapat berkaitan dengan ketentuan disiplin dan kode etik aparatur pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya narkotika atau pelanggaran, hal tersebut juga penting disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi penghakiman terhadap seseorang hanya berdasarkan video yang beredar.

Publik membutuhkan kepastian, bukan pembiaran. Status sebagai pegawai pemerintah tidak boleh menjadi alasan bagi dugaan pelanggaran untuk diabaikan, tetapi juga tidak boleh menjadi dasar untuk menjatuhkan seseorang tanpa proses pemeriksaan yang objektif.

Karena itu, Dinsos Lhokseumawe dan aparat berwenang dituntut transparan dalam menyikapi video tersebut. Pemeriksaan secara profesional menjadi penting untuk menjawab apakah yang terlihat dalam rekaman benar berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika atau justru merupakan sesuatu yang berbeda.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe maupun TR terkait video tersebut.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut audiensi P3S dengan Wakil Bupati Wahyu Sagala pada Selasa (8/9/2026) lalu, setelah aksi besar-besaran pedagang menolak kenaikan ILP sepihak.

Dalam pertemuan sebelumnya, P3S yang dikoordinir Syarifudin Siregar dan Ferdinand Sihaloho mengusulkan besaran ILP sebesar Rp200.000 per kios untuk Blok A dan Blok B. Alasannya, kondisi ekonomi pedagang saat ini sedang sulit.

Menanggapi hal itu, Bupati Vickner mengajukan opsi Rp300.000 per kios. Namun dengan catatan penting, pedagang dilibatkan langsung dalam pengawasan.

"Kita akan membentuk tim monitoring, yang mengikut sertakan para pedagang dalam memberikan masukan terkait kinerja PD.Pasar maupun menganalisa keluhan pedagang nantinya," kata Vickner.

Langkah yang ditawarkan Bupati bukan keputusan final. Ia menekankan pentingnya evaluasi bersama selama minimal 3 bulan ke depan, dan bisa diperpanjang hingga akhir 2027.

"Keputusan hari ini tentu belumlah langsung menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pedagang. Namun pada dasarnya kita berada dalam satu kapal besar, untuk itu mari kita monitor bersama. Dari hasil monitoring itu nanti dapat dilakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang akan dituangkan dalam keputusan bupati," jelas Vickner.

Bupati juga membeberkan alasan di balik penyesuaian. PD Pasar Sidikalang merupakan perusahaan daerah yang tidak mendapat penyertaan modal dari Pemkab. Sehingga dituntut mandiri dan menghasilkan keuntungan agar operasional tetap berjalan.

Selain itu, Pemkab juga berkomitmen mencari sumber dukungan lain bagi PD Pasar dan mendengarkan keluhan pedagang terkait sepinya pembeli di Blok A dan B.

Pertemuan yang berlangsung cair itu dihadiri Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Asisten Perekonomian Junihardi Siregar, Kabag Perekonomian Lipinus Sembiring, Kabag Hukum Arjun Nainggolan, serta Direktur PD Pasar Lumpin Pangaribuan beserta jajaran direksi dan Badan Pengawas.

Turut hadir Ketua TP PKK Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga. Dengan skema monitoring bersama ini, Pemkab Dairi berharap tercipta keseimbangan antara kebutuhan PD Pasar untuk bertahan dan kemampuan pedagang untuk bertahan usaha.

Apakah opsi Rp300 ribu dan pengawasan 3 bulan ini akan diterima pedagang? Hasil evaluasi ke depan akan menjadi jawabannya.

​Aliran sungai primer tersebut telah berfungsi sebagai drainase utama menuju laut sejak Perumahan Taman Anugerah didirikan pada 2004. Namun, area yang tadinya dipenuhi pohon bakau itu kini rata dengan tanah akibat Diduga aktivitas pematangan lahan (cut and fill) oleh oknum pengembang (developer).

​"Kami heran kenapa aktivitas yang mempersempit parit besar ini bisa berjalan. Tanpa ditimbun saja kompleks kami sudah rawan banjir, apalagi kalau jalurnya dipersempit seperti ini," ujar pengurus lingkungan RW 13 Taman Anugerah, 11 September 2026 (B. Siahaan).

​Hingga saat ini, pihak RT/RW setempat mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi maupun sosialisasi terkait identitas pengusaha atau pengembang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Aturan Ringkas Pelanggar: Ancam Pidana dan Denda Miliaran

​Penyempitan, penimbunan, maupun penutupan saluran air primer dan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara sengaja merupakan pelanggaran hukum berat. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Kota Batam, aktivitas semacam ini tidak berdasar secara hukum dan tidak memiliki celah izin:

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Larangan keras melakukan kegiatan yang merusak prasarana sumber daya air atau mengganggu fungsi aliran air. Pelanggaran yang memicu banjir dapat dijerat hukuman pidana penjara serta denda hingga miliaran rupiah.

​Perda Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur perlindungan kawasan resapan air dan lingkungan hidup dari pengrusakan sengaja.

​Instruksi Wali Kota Batam: Larangan penutupan atau penyempitan drainase secara permanen untuk mendukung program normalisasi yang digalakkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam.

​Langkah penimbunan ini bertolak belakang dengan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tengah gencar memperluas drainase induk guna menghentikan titik-titik banjir di Sagulung.

Warga mendesak instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk segera turun ke lokasi dan menghentikan proyek penimbunan sebelum dampak banjir menelan lebih banyak kerugian materiil bagi masyarakat sekitar. (Red/Tim)

Pembukaan jalan yang dikerjakan secara swakelola ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Dairi dengan Kodim 0206/Dairi di lokasi kegiatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Bantjin mewakili Bupati Dairi Vickner Sinaga, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agel Siregar serta Kepala Dinas PUTR Masaraya Berutu.

Dari unsur TNI hadir Pabung Kodim 0206/Dairi Mayor Czi M. Tambunan mewakili Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana.

Dalam sambutannya, Sekda Surung Charles Bantjin menyebut kegiatan ini merupakan wujud nyata karya bhakti TNI yang harus didukung seluruh pihak. Menurutnya, jalan alternatif ini sangat strategis untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sehari-hari.

"Mari kita bergandengan tangan, mari kita dukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sangat mendukung pembukaan jalan ini, terlebih jalan ini menuju akses wisata. Salah satunya dalam waktu dekat akan berlangsung Pesta Luhutan Bolon Pomparan Raja Silahisabungan 2026 di Bolahan Amak Tungkir Raja. Akan banyak pengunjung yang hadir, maka akses jalan ini sangat membantu memperlancar arus lalu lintas," ujar Sekda.

Ia juga menegaskan, dibukanya jalan alternatif ini diharapkan dapat mengurai kemacetan dan menjadi pintu masuk baru menuju Silahisabungan.

Senada dengan itu, Pabung Kodim 0206/Dairi Mayor Czi M. Tambunan menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemkab dan TNI. Ia berharap seluruh pihak saling mendukung agar pengerjaan berjalan sesuai target waktu.

"Jalan ini nantinya akan mempermudah dan mempercepat akses menuju Silahisabungan khususnya menuju kawasan wisata Tugu Silahisabungan. Ini momen yang harus kita apresiasi karena akan menjadi kebanggaan khususnya bagi masyarakat Silahisabungan. Jadi mari kita saling mendukung dan saling menjaga," ucap Pabung.

Sebelum alat berat mulai bekerja, kegiatan diawali dengan acara adat hahomion yang dipimpin oleh Raja Turpuk Silahisabungan. Prosesi adat ini menjadi simbol restu dan harapan agar pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan.

Turut hadir Camat Silahisabungan Iwan Simarmata, para Kepala Desa se-Kecamatan Silahisabungan, Ketua Panitia Pesta Luhutan Bolon Pomparan Raja Silahisabungan 2026 Adel Situngkir, serta para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Dengan dibukanya akses jalan alternatif ini, Pemkab Dairi dan Kodim 0206/Dairi berharap konektivitas antar desa semakin baik, perekonomian warga meningkat, dan sektor pariwisata Silahisabungan semakin berkembang.

Karena itu kami menolak apabila persoalan Indorayon–TPL dipersempit hanya menjadi konflik antara perusahaan dan sebagian masyarakat. Persoalannya jauh lebih besar: menyangkut penguasaan kawasan hutan, lingkungan hidup, tanah masyarakat, masyarakat adat, tata kelola perizinan dan siapa yang pada akhirnya harus bertanggung jawab ketika sebuah kegiatan usaha meninggalkan persoalan ekologis dan sosial.

Kronologi ini dimulai pada 26 April 1983 ketika PT Inti Indorayon Utama didirikan. Dalam dokumen perusahaan TPL, perusahaan mencatat bahwa kegiatan tersebut kemudian berkembang menjadi kegiatan industri pulp dan kehutanan di Sumatera Utara. Pada 1984 perusahaan memperoleh hak atas kawasan hutan seluas 150.000 hektare melalui keputusan Menteri Kehutanan.

Hak tersebut kemudian diperbarui menjadi izin HTI dan mengalami sejumlah perubahan. Dokumen laporan tahunan TPL mencatat bahwa melalui perubahan terakhir yang disebut dalam laporan, areal hak perusahaan pernah menjadi 188.055 hektare dengan jangka waktu hingga 1 Juni 2035.

Angka tersebut harus kita pahami dengan serius. 150.000 hektare bukan angka kecil, 188.055 hektare juga bukan angka kecil. Ini adalah wilayah yang luasnya lebih besar daripada banyak kabupaten/kota di Indonesia. Ketika negara memberikan hak pengusahaan atau pemanfaatan hutan dengan skala sebesar itu kepada sebuah korporasi, konsekuensinya juga harus sebesar tanggung jawab yang dibebankan kepada korporasi.

Semakin luas ruang yang dikelola, semakin besar pula kewajiban menjaga fungsi ekologis, menghormati masyarakat, dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kawasan. Kegiatan komersial perusahaan mulai berjalan pada akhir 1980-an. Laporan tahunan TPL mencatat amortisasi hak pengusahaan dan pemanfaatan hutan dimulai sejak 1 April 1989, yang disebut sebagai hari pertama operasi komersial. Artinya, jika dihitung sampai 2026, sejarah kegiatan komersial tersebut telah berlangsung sekitar 37 tahun.

Pada 1990, perusahaan melakukan penawaran saham kepada publik. Dengan demikian persoalan Indorayon kemudian bukan lagi hanya urusan pemilik modal dan manajemen, tetapi juga menjadi persoalan perusahaan terbuka yang memiliki kewajiban transparansi dan akuntabilitas kepada publik dan pemegang saham.

Kemudian terjadi salah satu periode paling penting dalam sejarah konflik Indorayon. Pada 1998 operasi PT Inti Indorayon Utama dihentikan dalam konteks konflik sosial dan lingkungan yang sangat besar. Berbagai catatan sejarah mengenai konflik tersebut mendokumentasikan protes masyarakat, persoalan pencemaran yang diperdebatkan, bentrokan, serta desakan agar kegiatan perusahaan dihentikan.

Karena sebagian catatan tersebut berasal dari pihak masyarakat sipil dan bukan seluruhnya merupakan putusan pengadilan, kami tidak menjadikannya sebagai vonis hukum. Tetapi fakta bahwa konflik tersebut begitu besar dan sampai menyebabkan penghentian operasi merupakan bagian dari sejarah yang tidak boleh dihapus.

Perusahaan kemudian kembali beroperasi dan menggunakan nama PT Toba Pulp Lestari. Pada 2003, persoalan mengenai pembukaan kembali operasi kembali memunculkan penolakan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

Bahkan dalam catatan Komnas HAM yang diberitakan pada masa itu terdapat dorongan penyelesaian melalui mekanisme hukum terhadap konflik masyarakat dan perusahaan. Sejarah ini menunjukkan satu hal: perubahan nama dari Indorayon menjadi TPL tidak otomatis menghapus konflik sosial yang telah berlangsung sebelumnya.

Puluhan tahun kemudian persoalan tersebut belum benar-benar berakhir. Konflik masyarakat adat dengan TPL masih muncul di berbagai wilayah, termasuk Sihaporas dan Natumingka. Masyarakat adat mempertahankan klaim atas wilayah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur, sementara perusahaan memiliki dasar perizinan kehutanan atas kawasan tersebut. Bagi kami, konflik seperti ini tidak boleh diwariskan dari generasi ke generasi.

Negara harus menyelesaikannya berdasarkan peta, dokumen sejarah, bukti penguasaan, hukum adat, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia. Sekarang kita masuk ke fakta paling penting pada 2026. Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Toba Pulp Lestari Tbk di Provinsi Sumatera Utara. TPL kemudian mengungkapkan kepada publik bahwa perusahaan telah menerima keputusan tersebut dan menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

Yang jauh lebih serius adalah alasan yang tercantum dalam pemberitaan mengenai Kepmenhut tersebut. Salah satu pertimbangan pencabutan adalah adanya temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengenai bukaan tanpa izin seluas kurang lebih 2.169 hektare yang diduga mengakibatkan banjir.

Kepmenhut juga mempertimbangkan bahwa areal PBPH TPL berada di dalam DAS Batangtoru yang memiliki fungsi penting dalam mencegah bencana dan melindungi ekosistem sumber daya hutan, serta adanya aduan konflik tenurial yang berkaitan dengan dugaan terlanggarnya hak masyarakat adat dan/atau masyarakat sekitar konsesi.

2.169 hektare adalah angka yang sangat serius. Kita tidak sedang berbicara tentang beberapa bidang tanah. Kita sedang berbicara tentang kawasan sekitar 21,69 juta meter persegi. Karena itu, kami meminta angka tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam keputusan administratif. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka: di mana lokasinya, kapan pembukaan itu terjadi, siapa yang melakukan, untuk kegiatan apa, bagaimana status hukumnya, dan berapa kerugian ekologis yang ditimbulkan. Dokumen perusahaan juga memberikan angka lain yang penting.

Dalam laporan tahunannya, TPL mencatat bahwa pada 31 Desember 2024, total areal tanaman perusahaan mencapai 58.680 hektare, terdiri dari 44.174 hektare HTI dan 14.506 hektare tanaman yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Perusahaan juga mencatat sekitar 2.707 hektare tanaman tidak dapat digunakan karena berbagai alasan termasuk kebakaran, penyesuaian data ukur, kualitas dan pertumbuhan tanaman serta hama dan penyakit.

Kami tidak mengatakan bahwa seluruh angka tersebut merupakan kerusakan lingkungan. Tidak, justru data tersebut harus dibaca secara ilmiah dan diaudit. Kami menolak propaganda dari dua arah sekaligus: kami menolak perusahaan dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini, tetapi kami juga menolak masyarakat dipaksa percaya bahwa seluruh aktivitas perusahaan otomatis tidak menimbulkan persoalan hanya karena perusahaan memiliki izin.

Karena itu, kami kembali kepada persoalan Sukanto Tanoto. Kami menyebut nama tersebut karena Sukanto Tanoto memiliki hubungan historis dengan pendirian dan perkembangan awal Indorayon. Pertanyaan kami jauh lebih serius: bagaimana struktur pengendalian korporasi dari 1983 sampai hari ini, siapa yang menjadi pemilik manfaat pada setiap periode, siapa yang membuat keputusan strategis, dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi dibagi ketika terjadi persoalan? Jika ada pihak yang mengatakan Sukanto Tanoto tidak lagi mempunyai hubungan pengendalian dengan TPL, maka buka dokumen dan tunjukkan kepada publik. Jika terdapat periode ketika ia memiliki hubungan pengendalian atau manfaat ekonomi, maka periode tersebut juga harus dijelaskan secara transparan.

Kami juga menegaskan bahwa pencabutan PBPH TPL bukan vonis pidana terhadap Sukanto Tanoto maupun individu mana pun. Tetapi pencabutan izin adalah fakta administratif yang sangat penting dan tidak boleh diperlakukan sebagai peristiwa biasa.

Pemerintah sendiri melalui keputusan tersebut telah menyatakan adanya pertimbangan terkait kawasan DAS, konflik tenurial, dan temuan bukaan tanpa izin sekitar 2.169 hektare. Maka kewajiban negara berikutnya adalah memastikan pemulihan lingkungan dan penyelesaian hak masyarakat benar-benar terjadi.

Kami juga mencatat bahwa TPL pada Januari 2026 mengungkapkan adanya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam keterbukaan informasi perusahaan. Daftar keterbukaan informasi resmi TPL mencantumkan dokumen "Lawsuit by the Ministry of Environment and Forestry against PT TPL" tanggal 22 Januari 2026, serta dokumen pencabutan PBPH tanggal 10 Februari 2026. Karena itu, seluruh proses hukum tersebut harus dibuka kepada publik dan masyarakat harus dapat mengikuti perkembangannya.

1. Pemerintah melakukan audit ekologis independen dan menyeluruh terhadap seluruh wilayah yang pernah dan sedang menjadi areal kegiatan TPL. Audit harus mencakup hutan, DAS Batangtoru, sumber air, tanah, biodiversitas, kawasan lindung serta dampak ekologis dari kegiatan industri.
2. Buka seluruh data dan peta perizinan TPL sejak 1983 sampai 2026. Masyarakat berhak mengetahui perubahan luas dari hak awal 150.000 hektare, perkembangan perizinan hingga pernah tercatat 188.055 hektare, batas-batas kawasan, perubahan izin, tata batas serta dasar hukum setiap perubahan tersebut.
3. Usut secara transparan dugaan temuan sekitar 2.169 hektare bukaan tanpa izin yang menjadi salah satu pertimbangan pencabutan PBPH. Pemerintah harus membuka lokasi, kronologi, pelaku, status hukum, dampak ekologis, dan kewajiban pemulihannya. Jangan biarkan angka 2.169 hektare hanya menjadi angka di atas kertas.
4. Periksa Sukanto Tanoto karena kami duga sebagai oknum yang bermain dibalik dugaan sejarah panjang PT. Inti Indorayon Utama yang kemudian menjadi PT.Toba Pulp Lestari Tbk (TPL)
5. Kami menuntut seluruh kewajiban pemulihan lingkungan dan hak masyarakat diselesaikan sebelum persoalan TPL dianggap selesai. Pencabutan izin tidak boleh menjadi jalan keluar untuk meninggalkan persoalan di lapangan.

Kami menegaskan kembali bahwa Serikat Batak tidak anti investasi dan tidak anti industri. Kami justru menghendaki investasi tetapi yang tunduk pada hukum, menghormati masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan transparan. Yang kami tolak adalah pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai korban dan lingkungan sebagai biaya yang tidak pernah dihitung. Kepada pemerintah, kami katakan jangan berhenti pada pencabutan izin.

Kepada aparat penegak hukum, jika bukti menunjukkan adanya pertanggungjawaban individu dan kepada PT Toba Pulp Lestari kami katakan bahwa demi menghindari polemik maka buka seluruh data dan hormati proses hukum. Dan kepada siapa pun yang pernah mempunyai hubungan pengendalian atau manfaat ekonomi dari sejarah korporasi ini, masyarakat berhak mengetahui fakta dan negara wajib membuktikannya.

Sukanto Tanoto, kami tidak memberikan vonis tetapi kami menyampaikan satu pesan sejarah tidak boleh dihapus. Jika tidak ada lagi hubungan pengendalian, jelaskan berdasarkan dokumen dan jika pernah ada hubungan pengendalian jelaskan secara terbuka.

Dan apabila penegak hukum menemukan bukti keterlibatan pidana siapa pun maka tidak boleh ada kekuatan modal yang menghalangi proses hukum. Karena itu hari ini kami berdiri dengan satu sikap yaitu Indorayon–TPL harus dibaca sebagai sejarah panjang yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sejarah yang boleh dilupakan.

Empat puluh tiga tahun sejak perusahaan didirikan pada 1983, masyarakat masih berhadapan dengan pertanyaan mengenai lingkungan, tanah, konsesi, dan konflik. Pada 2026 pemerintah telah mencabut PBPH TPL dan keputusan tersebut menyebut persoalan kawasan DAS, konflik tenurial, serta temuan bukaan tanpa izin sekitar 2.169 hektare.

Maka sekarang waktunya negara menjawab seluruh pertanyaan yang tersisa. Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami meminta hukum berlaku sama. Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa bukti. Kami meminta bukti dibuka dan diperiksa. Kami tidak menolak investasi tetapi kami menolak impunitas.