Kepada awak media, Kamis (16/7/2026), AMT tersebut menyatakan dirinya heran dengan langkah pemerintah yang mengerahkan bantuan personel TNI-Polri serta mendatangkan AMT dari Aceh. Menurutnya, para awak mobil tangki di Sumatera Utara dalam kondisi siap bekerja dan tidak terjadi mogok kerja secara massal.

"AMT ready semua. Nggak ada yang mogok kerja. Bahkan sampai AMT dari Aceh dipanggil, tapi di sini kadang hanya duduk-duduk di kantin," ujarnya.

Lebih jauh, narasumber tersebut menduga kelangkaan BBM bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya kebijakan pembatasan distribusi ke sejumlah SPBU. Ia mengklaim permintaan Pertalite dari SPBU tidak dipenuhi secara penuh sehingga stok cepat habis di lapangan.

Menurut pengakuannya, terdapat SPBU yang mengajukan permintaan hingga 24 ribu liter Pertalite, namun hanya menerima sekitar 8 ribu liter. Ia menduga kondisi tersebut membuat masyarakat akhirnya beralih membeli Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi.

"SPBU minta 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Jadi masyarakat akhirnya membeli Pertamax. Ini yang kami duga menjadi permainan," ungkapnya.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi dari PT Pertamina terkait klaim tersebut.

Narasumber juga mengklaim stok BBM di depot sebenarnya mencukupi dan ratusan mobil tangki siap melakukan distribusi. Menurutnya, persoalan justru berada pada mekanisme penyaluran ke SPBU.

Selain distribusi, AMT tersebut turut menyinggung dugaan praktik penyalahgunaan Solar subsidi. Ia menduga terdapat pelangsir yang memanfaatkan barcode kendaraan untuk membeli Solar bersubsidi, kemudian menjualnya kembali kepada sektor industri dengan harga lebih tinggi.

"Mobil-mobil pelangsir antre isi Solar penuh. Diduga minyak itu kemudian dijual lagi ke industri," katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap dugaan adanya praktik penyimpangan saat proses pembongkaran BBM di SPBU. Menurutnya, terdapat oknum yang diduga mengurangi volume BBM saat pembongkaran, namun kekurangan tersebut justru dibebankan kepada sopir tangki.

Di sisi internal perusahaan, narasumber mengaku para awak mobil tangki juga menghadapi persoalan kesejahteraan. Ia menyebut adanya dugaan perbedaan gaji antarpekerja dengan beban kerja yang sama, serta mengaku khawatir mendapat sanksi apabila menyampaikan protes kepada manajemen.

Ia berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas, serta manajemen PT Pertamina melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan mulai dari tingkat depot, distribusi hingga SPBU.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Pertamina belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai dugaan yang disampaikan narasumber tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari PT Pertamina maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red/Tim)

Hal tersebut disampaikan Wagub Aceh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026). Kegiatan itu dihadiri seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota se-Aceh.

"Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya," kata Dek Fadh.

Ia menegaskan, Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki sehingga harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik dan profesional.

Dek Fadh mencontohkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf untuk masyarakat Aceh sesuai dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan.

"Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut," ujarnya.

Selain menekankan transparansi, Wagub juga mengungkapkan Pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Usulan itu diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan di Aceh menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.

"Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus mengatakan Rakor Baitul Mal se-Aceh digelar untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota.

Ia mengakui berbagai tantangan yang dihadapi Baitul Mal di seluruh Aceh relatif sama, salah satunya belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di daerah.

"Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal," ujarnya.

Muhammad Yunus menyebutkan, hingga saat ini sumber pendapatan Baitul Mal masih didominasi oleh zakat profesi yang berasal dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.

"Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh sekaligus meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel demi menumbuhkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana umat.rel.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Serah Terima Jabatan ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Dairi menyampaikan ucapan terima kasih kepada dr. Nitawaty Sitohang atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusinya selama mengemban amanah sebagai Kepala Dinas P3AP2KB selama ini. Bupati berharap berbagai program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pejabat yang baru.

Kepada dr. Erna Marpaung, Bupati berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, Dinas P3AP2KB memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perlindungan terhadap perempuan, anak, serta penguatan ketahanan keluarga.

"Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Saya berharap Plt Kepala Dinas dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan seluruh program prioritas berjalan secara optimal," pesan Bupati.

Bupati menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak seperti saat ini harus menjadi perhatian utama. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun verbal, harus dicegah melalui langkah-langkah yang terukur dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya upaya pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Menurutnya, bullying merupakan persoalan serius yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak serta berdampak pada kesehatan mental generasi muda.

"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Dinas P3AP2KB harus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan diserahkannya SK Pelaksana Tugas kepada dr. Erna Marpaung, Semoga Dinas P3AP2KB akan semakin optimal menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung pembangunan daerah.

Pengarusutamaan gender (PUG) juga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang diatur secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa (14/7/2026), Muksin Sinaga menjelaskan bahwa alokasi Dana Ketapang sebesar Rp165.747.000 digunakan untuk kegiatan penanaman kol seluas dua hektare dan bawang merah seluas enam rante.

Menurutnya, hasil panen tidak maksimal akibat cuaca ekstrem sehingga kegiatan mengalami kerugian. Ia menyebut pemerintah desa telah melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Dairi sekaligus melakukan pengembalian dana sebesar Rp50 juta ke rekening desa.

"Kami menanam kol dua hektare dan bawang merah enam rante. Karena cuaca ekstrem hasil panen tidak maksimal. Kami juga sudah mengembalikan Rp50 juta ke rekening desa dan telah melaporkannya ke Inspektorat," ujar Muksin Sinaga.

Saat diminta menunjukkan lokasi kegiatan, dokumentasi penanaman, hasil panen, serta papan informasi kegiatan, kepala desa mengarahkan awak media untuk menghubungi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Nuriyati Oktavia Lubis.

Melalui sambungan telepon, Nuriyati menyampaikan bahwa kegiatan Ketapang memang tidak memberikan hasil sesuai harapan dan menyatakan dokumentasi kegiatan telah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Dairi sehingga tidak dapat diberikan kepada media.

Merasa masih terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, awak media kembali melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Pangguruan.

Dalam kesempatan tersebut, media juga menyampaikan adanya informasi yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan pembagian Dana Ketapang kepada Kepala Desa, perangkat desa dan babinsa.

Menanggapi hal itu, Muksin Sinaga membenarkan dan memberikan penjelasan bahwa bantuan yang diterima bukan seluruhnya dalam bentuk uang tunai, melainkan juga berupa barang sebagai modal pelaksanaan kegiatan di lahan masing-masing. Ia juga membantah adanya keterlibatan Babinsa aktif dan menyebut pihak yang dimaksud merupakan seorang purnawirawan TNI bermarga Sembiring.

"Yang diberikan TPK bukan hanya uang, tetapi juga barang sebagai modal. Kami mengerjakan di lahan masing-masing dan ada biaya untuk upah pekerja. Pak Sembiring yang dimaksud juga sudah pensiun dari TNI," jelasnya.

Dalam keterangannya, Kepala Desa juga mengungkapkan bahwa dana Rp50 juta yang dikembalikan ke rekening desa merupakan bagian yang diterimanya dari Tpk.

"Saya yang mengembalikan bagian itu supaya ada bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Ketapang. Rekan yang lain seperti tidak bertanggung jawab, Saya sudah pusing memikirkan persoalan ini," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh media dari seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan pembagian dana kepada beberapa pihak, yakni Kepala Desa Muksin Sinaga sebesar Rp40 juta, Ketua BPD Hotlin Lumban Gaol Rp20 juta, Sekretaris Desa Herijal Solin Rp60 juta, Dalan Sembiring Rp20 juta, Bendahara Desa Hilmen Silaban Rp10 juta, serta Kasi Kesra Nuriyati Br. Lubis Rp10 juta.

Namun demikian, informasi tersebut masih berupa keterangan dari sumber warga dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Hingga berita ini diterbitkan, selain keterangan dari kepala desa, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut terkait informasi tersebut.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

Keberhasilan pengungkapan itu disampaikan Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., Wadirressiber serta para Kasubdit Ditressiber Polda Sumut.

Kombes Pol. Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan melalui media elektronik dengan modus penawaran kendaraan hasil lelang.

Menurutnya, para pelaku menjalankan aksinya secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

"Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan siber saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana. Para pelaku bekerja secara terorganisir, memiliki peran masing-masing dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kepercayaan korban sebelum akhirnya melakukan penipuan," ujar Bayu.

Ia mengatakan, dalam kasus tersebut para tersangka menciptakan skenario seolah-olah korban memenangkan lelang kendaraan dan akan memperoleh keuntungan besar apabila mengikuti arahan yang diberikan pelaku.

"Pelaku memanfaatkan psikologi korban dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Ketika korban mulai percaya, pelaku kemudian mengarahkan korban untuk melakukan sejumlah pembayaran dengan berbagai alasan, mulai dari biaya administrasi hingga pengeluaran kendaraan. Inilah pola yang sering digunakan dalam berbagai kasus scam," jelasnya.

Dari hasil penyidikan diketahui, tersangka M.B.D. berperan mencari calon korban, kemudian informasi tersebut diberikan kepada tersangka M.A. yang menghubungi korban dan mengaku sebagai teman korban.

Selanjutnya, tersangka M.S.S. berperan sebagai calon pembeli kendaraan yang mengaku bernama Chandra Wijaya dan mengirimkan bukti transfer palsu yang telah diedit agar korban percaya bahwa transaksi kendaraan benar-benar terjadi.

Sementara tersangka A.W. bertugas menyediakan rekening penampungan untuk menerima uang hasil kejahatan.

"Kami menemukan adanya rangkaian komunikasi yang dirancang untuk membuat korban yakin bahwa proses jual beli kendaraan berlangsung secara nyata. Bahkan para pelaku menyiapkan bukti transfer yang telah dimanipulasi untuk memperkuat skenario penipuan tersebut," ungkap Bayu.

Akibat aksi para tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp31 juta setelah melakukan transfer sebanyak dua kali ke rekening yang telah disiapkan pelaku.

Dalam pengungkapan itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa lima unit telepon seluler, enam kartu SIM, lima dokumen rekening koran, dan satu potong baju yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kombes Pol. Bayu menegaskan bahwa DitressiberPolda Sumut akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang merugikan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Tidak hanya melakukan penindakan, kami juga mengedepankan langkah edukasi dan pencegahan agar masyarakat memiliki literasi digital yang baik serta tidak mudah menjadi korban penipuan online," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial, terlebih jika disertai permintaan transfer uang.

"Prinsip yang paling penting adalah selalu melakukan cek, teliti dan verifikasi. Jangan pernah mengirimkan uang hanya berdasarkan komunikasi melalui telepon atau pesan elektronik tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut. Apabila menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," katanya.

Para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud keseriusan Polda Sumut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

"Polda Sumut akan terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun ruang digital. Kami mengajak masyarakat untuk semakin bijak dalam bertransaksi dan tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan tindak pidana siber," pungkasnya. (ZN)

​Sanksi PTDH tersebut telah dijatuhkan secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri dalam sidang etik pada Rabu, 6 Mei 2026, di lingkungan Bidang Propam Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan bukti ilmiah laboratorium forensik tertanggal 30 April 2026 yang menyatakan Kompol DK positif aktif mengonsumsi metamfetamina, MDMA, dan etomidat, putusan ini diambil tanpa ada satu pun hal yang meringankan.

Langkah Kompol DK yang langsung mengajukan banding sehari setelah sidang dinilai publik bukan sebagai upaya mencari keadilan, melainkan trik hukum untuk meloloskan diri dari konsekuensi logis atas pelanggaran berlapis yang dilakukannya.

​Tokoh Masyarakat sekaligus Pengamat Sosial Kemasyarakatan Sumatera Utara, Tengku Asri memberikan pernyataan menohok terkait manuver banding yang dilakukan oleh oknum perwira tersebut.

Banding ini adalah bentuk arogansi yang tersisa dari seorang pelanggar hukum yang kebetulan berseragam. Publik Medan tidak buta dan tidak tuli. Kita disuguhkan video viral perbuatan asusila di ruang publik, lalu diperkuat hasil labfor narkotika, dan sekarang dia masih punya nyali meminta belas kasihan institusi? Ini bukan sekadar mencoreng wajah Polda Sumut, ini penghinaan terhadap rasa keadilan warga Medan.

​Kami meminta dengan sangat namun tegas kepada Kapolri,jangan cederai hati masyarakat yang sedang berbenah mendukung pemberantasan narkoba. Menolak banding Kompol DK adalah harga mati untuk membuktikan bahwa jargon Polri Presisi bukan sekadar pajangan di baliho pinggir jalan, melainkan sebuah prinsip yang bernyawa.

​Dari sudut pandang penegakan hukum, desakan agar PTDH ini dipertahankan bukan sekadar tuntutan emosional publik, melainkan sebuah keharusan yuridis yang objektif.

​Praktisi Hukum Rifqi Maulana ,S.H, Menyampaikan :

​Secara hukum materiil dan formil, tidak ada celah sama sekali bagi Mabes Polri untuk menganulir putusan PTDH Polda Sumut. Pelanggaran yang dilakukan bersangkutan sudah masuk kategori extraordinary di lingkup internal kepolisian: penyalahgunaan wewenang, asusila, hingga keterlibatan narkotika aktif.

​Jika permohonan banding ini dikabulkan atau dikurangi sanksinya, maka Mabes Polri secara tidak langsung sedang menciptakan preseden buruk dan memberikan suaka bagi perwira bermasalah. Sikap tidak kooperatif selama sidang sudah menjadi indikasi kuat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki legal remorse (Penyesalan Hukum). Kapolri harus menutup pintu kompromi.

Jika upaya banding DK di biarkan lolos, dampak rusaknya sosiologis kepercayaan masyarakat terhadap hukum kepada institusi akan jauh lebih mahal jika hanya mempertahankan satu orang oknum .

Tuntutan Masyarakat Sumatera UtaraSecara Tegas Kepada Kapolri:

​MENOLAK SECARA MUTLAK permohonan banding Kompol Dedi Kurniawan tanpa celah kompromi.

MEMPERTAHANKAN putusan PTDH sebagai bentuk hukuman yang setimpal dan berkeadilan.

​MENEGASKAN INTEGRITAS institusi dengan segera melakukan upacara pemecatan resmi secara terbuka sebagai efek jera.

MENUNTASKAN proses hukum pidana umum terkait kepemilikan dan peredaran narkotika di peradilan umum agar tidak terkesan ada hak istimewa di mata hukum (equality before the law).

​Keputusan di tingkat banding ini bukan lagi sekadar soal nasib satu orang perwira, melainkan ujian terbuka bagi Kapolri untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia: Apakah hukum akan tegak lurus, atau justru membungkuk di hadapan pangkat dan korpsnya sendiri?. (Red/Tim).

"Suasana kebatinannya [seorang kepala daerah] memang tidak mudah, gempurannya [datang] dari seluruh penjuru angin," ujar Bima saat membuka Welcome Dinner Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/7/2026).

Bima menjelaskan, kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan. Di antaranya penyesuaian transfer ke daerah hingga komitmen untuk merealisasikan janji kampanye. Selain itu, kepala daerah juga dihadapkan pada dinamika kekinian yang memungkinkan setiap langkahnya menjadi sorotan luas.

Dalam sambutannya, Bima memandang penting bagi kepala daerah untuk lebih sering bertemu dan bertukar pengalaman. Melalui interaksi tersebut, kepala daerah diharapkan dapat memperoleh inspirasi dalam menjalankan kepemimpinan di daerah masing-masing, sehingga mampu terus berkembang dan memberikan inspirasi bagi kepala daerah lainnya.

"Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah menjadi sosok yang mampu saling memberikan inspirasi dan kontemplasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C. Yusgiantoro, Ketua Dewan Pembina PYC Inka B. Yusgiantoro, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, para gubernur pengurus APPSI, serta pejabat terkait lainnya.

Hadir dalam Rakor tersebut, Karo Ops Poldasu, Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH dan tamu undangan lainnya.

Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum dalam pemaparannya, menjelaskan hingga 14 Juli 2026 terdapat 125 SPBU yang terdampak gangguan distribusi dari total 324 SPBU di Sumatera Utara.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Sumut telah mengerahkan 786 personel guna melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM. Selain itu, Polda juga menyiapkan personel yang dapat diperbantukan sebagai awak mobil tangki maupun pengemudi sementara apabila dibutuhkan sebanyak 10 personel.

"Hasil mitigasi menunjukkan adanya keterlambatan pasokan dan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT). Kami juga melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM," ujarnya.

Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan hasil analisis tim Intelkam di lapangan, akar masalah antrean BBM di sejumlah SPBU di Sumut disebabkan antara lain, adanya gangguan tenaga kerja. Ini menyebabkan penyesuaian operasional di fuel terminal akibatnya, pasokan dari terminal BBM ke SPBU dilakukan secara bertahap dan proporsional, sehingga SPBU tidak menerima pasokan penuh sesuai permintaan harian.

Selanjutnya, adanya krisis pengemudi truk tangki yang terjadi akibat pemberhentian terhadap beberapa pengemudi truk tangki karena melakukan pelanggaran yang berdampak keterbatasan pengemudi truk tangki. "Jumlah BBM yang diterima SPBU tidak sesuai dengan jumlah yang diminta (outstanding). Pada umumnya, SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume permintaan, sehingga mengakibatkan kehabisan stok BBM dan memicu antrean di SPBU lain yang masih memiliki persediaan,"ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, menegaskan masyarakat saat ini tidak membutuhkan penjelasan yang berlarut-larut, melainkan tindakan nyata untuk mengembalikan kelancaran distribusi BBM.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumut telah berkoordinasi dengan Polda Sumut terkait berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan awak mobil tangki (AMT). Ia meminta seluruh pihak segera menyelesaikan persoalan tersebut agar distribusi BBM kembali normal.

"Kami meminta Pertamina segera mengembalikan situasi seperti semula. Ada tiga pesan dari Gubernur Sumatera Utara, yakni kepastian waktu normalisasi, langkah konkret yang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Kami siap berkolaborasi agar kondisi kembali normal," ujarnya.

Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, mengatakan, seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera telah diminta beroperasi selama 24 jam guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengakui kondisi di lapangan cukup berat karena masih terjadi antrean panjang bahkan gesekan antar konsumen.

Wakil Ketua Bidang SPBUHiswana Migas Sumut, Indah Sari Karo-karo, mengungkapkan krisis pengemudi mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi BBM. Menurutnya, dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk mengawal distribusi sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH menyebut situasi antrean panjang di SPBU memiliki karakteristik seperti penanganan bencana, sebagaimana saat banjir maupun blackout yang sebelumnya melanda Sumatera.

Di Kota Medan yang memiliki 91 SPBU, pihak kepolisian telah menyiagakan mobil patroli berlampu biru di SPBU yang mengalami antrean panjang untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana di sektor migas maupun penyebaran informasi menyesatkan di media sosial yang dapat memperburuk kepanikan masyarakat.

"Kami sudah menemukan adanya perkelahian di salah satu SPBU, bahkan ada masyarakat yang pingsan akibat antrean. Karena itu diperlukan pola mitigasi yang mampu menenangkan masyarakat," katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri para pejabat utama (PJU) Polres Karo, Kejaksaan Negeri Karo, dan Kodim 0205/TK. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, serta mempererat hubungan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan sinergitas antara Polri, TNI, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System/CJS), sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karo.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi akan semakin memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum serta menciptakan stabilitas keamanan di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi operasional, meningkatkan kerja sama dalam proses penegakan hukum, mempererat silaturahmi sebagai sarana menyamakan persepsi dan bertukar informasi, serta bersama-sama mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Polres Karo dan Kodim 0205/TK juga sepakat menjaga sinergitas hingga ke tingkat Polsek dan Koramil agar kolaborasi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Karo.

Melalui penguatan sinergitas tersebut, Polri, TNI, dan Kejaksaan Negeri Karo berharap koordinasi lintas sektoral semakin solid sehingga pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, dan upaya menjaga kondusivitas wilayah dapat terlaksana secara maksimal.

Kedatangan massa bertujuan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kapolda Sumatera Utara terkait penanganan perkara hukum yang mereka hadapi.

Mereka meminta agar laporan dugaan tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik yang telah diajukan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinator aksi mengatakan keluarganya merasa menjadi korban ketidakadilan. Menurut keterangannya, mereka justru sempat berstatus tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah membantu menangkap seseorang yang diduga melakukan pencurian pada September 2025.

"Kami hanya ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Kapolda agar perkara yang kami alami mendapat perhatian serta kepastian hukum yang adil," ujar koordinator aksi kepada wartawan.

Dalam pelaksanaannya, muncul persoalan yang dipersoalkan oleh penyelenggara aksi. Mereka mengaku tidak diperkenankan menyampaikan pendapat di depan Rumah Dinas Kapolda Sumatera Utara.

Menurut mereka, personel kepolisian yang dipimpin Kapolsek Medan Baru meminta massa tidak memasuki maupun bertahan di area sekitar rumah dinas tersebut.

Penyelenggara aksi selanjutnya mengklaim massa digiring menjauh dari lokasi. Namun, menurut mereka, setelah rombongan tiba di depan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, aparat kepolisian justru memperbolehkan massa menyampaikan orasi di lokasi tersebut.

Situasi itu memunculkan tanda tanya dari pihak penyelenggara aksi. Mereka mempertanyakan dasar pertimbangan pengamanan yang, menurut pandangan mereka, melarang penyampaian aspirasi di depan Rumah Dinas Kapolda, tetapi tidak mempermasalahkan ketika aksi berlangsung di depan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara.

Seluruh pernyataan mengenai adanya larangan tersebut merupakan klaim dan keterangan dari pihak penyelenggara aksi yang belum memperoleh tanggapan resmi dari aparat kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kapolsek Medan Baru maupun Polda Sumatera Utara terkait mekanisme pengamanan aksi, alasan pengalihan lokasi penyampaian pendapat, maupun tanggapan atas klaim yang disampaikan massa.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kapolsek Medan Baru, Polda Sumatera Utara, maupun pihak terkait lainnya guna memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Menurut keterangan penyelenggara, seorang sopir yang dijadwalkan mengangkut peralatan sound system menuju lokasi aksi pada Rabu (15/7/2026) mendadak membatalkan pekerjaannya di tengah perjalanan.

Penyelenggara aksi menyebut keputusan tersebut diambil setelah sopir mengaku menerima ancaman dari seseorang yang disebut sebagai oknum petugas.

Menurut pengakuan sopir kepada penyelenggara, ia diingatkan bahwa dirinya bersama kendaraan yang digunakan berpotensi diamankan apabila tetap mengantarkan peralatan sound system ke lokasi aksi.

Akibat pengakuan tersebut, sopir memutuskan tidak melanjutkan perjalanan karena mengaku khawatir terhadap konsekuensi yang disampaikan kepadanya.

Kondisi itu, menurut penyelenggara, mengganggu persiapan teknis pelaksanaan aksi damai yang telah direncanakan.

Penyelenggara juga menyatakan telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian. Dalam surat tersebut, menurut mereka, telah dicantumkan rencana pelaksanaan aksi di tiga titik berbeda.

Mereka juga berpendapat penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut alat pengeras suara merupakan hal yang lazim dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pernyataan mengenai adanya ancaman terhadap sopir, dugaan keterlibatan oknum petugas, maupun dampaknya terhadap pelaksanaan aksi sepenuhnya merupakan keterangan dari pihak penyelenggara dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara mengenai dugaan intimidasi terhadap sopir pengangkut sound system maupun mekanisme pengamanan yang diterapkan pada aksi tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, serta pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan atas informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Selain membentangkan spanduk dan berorasi, massa juga mengibarkan puluhan pakaian dalam (bra) sebagai simbol protes terhadap penanganan perkara yang mereka nilai tidak memberikan kepastian hukum.

Aksi mendapat pengamanan dari personel kepolisian dan berlangsung tertib hingga selesai.

Dalam orasinya, massa mendesak Kapolrestabes Medan dievaluasi dan dicopot dari jabatannya. Tuntutan tersebut, menurut koordinator aksi, berangkat dari kekecewaan mereka terhadap penanganan perkara yang sedang mereka hadapi.

Koordinator aksi menjelaskan bahwa keluarganya mengaku semula merupakan korban dugaan pencurian. Namun, menurut keterangannya, setelah membantu menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku atas arahan dan pendampingan aparat kepolisian, mereka justru berstatus sebagai tersangka dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Massa juga menyinggung adanya perdamaian dengan pihak yang mereka sebut sebagai terduga pelaku pencurian. Mereka mengklaim terdapat kesepakatan yang hingga kini belum dipenuhi, termasuk pencabutan laporan polisi.

Selain itu, mereka mengaku telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang menurut mereka telah berjalan sekitar enam bulan tanpa kepastian perkembangan.

"Kami meminta pimpinan Polri mengevaluasi penanganan perkara ini. Kami ingin proses hukum berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami juga berharap laporan dugaan penipuan yang sudah kami buat segera mendapat kepastian hukum," ujar koordinator aksi.

Menjelang berakhirnya aksi, salah seorang peserta menyampaikan pernyataan bernada protes bahwa massa akan kembali menggelar aksi pada Kamis (16/7/2026). Ia menyatakan, apabila Kapolrestabes Medan tidak menemui mereka dan tidak ada perkembangan terhadap persoalan yang dipersoalkan, sebagian peserta berencana melakukan aksi simbolik yang lebih ekstrem.

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan ancaman aksi yang disampaikan oleh peserta demonstrasi dan bukan merupakan fakta yang telah terjadi.

Dalam kesempatan itu, massa juga meminta aparat segera menindaklanjuti proses hukum terhadap pihak yang mereka laporkan terkait dugaan penipuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Budiman Simanjuntak, SH., SE., menemui massa dan menyatakan seluruh tuntutan akan diteruskan kepada pimpinan.

"Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian," ujar Kompol Budiman di hadapan peserta aksi.

Setelah penyampaian aspirasi, aksi ditutup dengan doa bersama. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kapolrestabes Medan terkait tuntutan pencopotan jabatan, klaim adanya janji penyelesaian perkara sebagaimana disampaikan massa, maupun pernyataan peserta aksi mengenai rencana demonstrasi lanjutan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di Sumatera Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, S.H., M.H., Plh Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Asisten Pidana Militer.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpenegak hukum dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Dalam kesempatan itu, Kajati Sumut Muhibuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut beserta jajaran. Menurutnya, komunikasi yang baik antarlembaga merupakan fondasi penting dalam menjaga efektivitas penegakan hukum.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran. Pertemuan seperti ini merupakan hal yang lumrah dan penting dilakukan antarinstansi penegak hukum. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi kepentingan masyarakat serta mendukung penegakan hukum, keamanan, dan kemajuan Sumatera Utara," ujar Muhibuddin.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara Polri dan Kejaksaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang telah terjalin dengan baik perlu terus dipelihara dan ditingkatkan demi menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di Sumatera Utara.

Sementara itu, Juru Bicara Polda Sumut, Kabid Humas Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut mencerminkan komitmen Kapolda Sumut dalam membangun hubungan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum.

"Kapolda Sumut memandang sinergi dan komunikasi yang baik dengan Kejaksaan sebagai bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi yang telah terjalin selama ini akan terus diperkuat sehingga setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," ujar Ferry.

Melalui silaturahmi tersebut, Polda Sumut dan Kejati Sumut diharapkan semakin memperkokoh koordinasi serta kolaborasi dalam mendukung penegakan hukum yang berkualitas, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Sumatera Utara.

Sebagai informasi, seharusnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang harus hadir di acara tersebut selepas kegiatan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada Rabu siang

Akan tetapi Mentan urung datang ke PKS Adolina karena harus mengikuti rapat yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore.

Saat itu Heru Tri Widarto didampingi oleh Jatmiko Krisna Santosa selaku Direktur Utama (Dirut) PTPN IV PalmCo, Ali Jamil Harahap (mantan PlT Dirjenbun), serta Zulkifli Zaini selaku Komisaris Utama (Komut) Holding PTPN.

Dalam acara itu PlT Dirjenbun meminta utusan sejumlah perusahaan sawit untuk berdiri menghadap panggung dan menyimak sikap pemerintah terkait harga TBS di Sumut

Aksi "setrap" itu sendiri dilakukan PlT Dirjenbun karena pemerintah kecewa melihat sikap perusahaan sawit di Sumut yang tidak menaikkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi para petani sawit.

Kata Heru Tri Widarto, sebenarnya ada sekitar 260-an perusahaan sawit di Sumut, namun hanya 20 perusahaan yang melapor, namun justru ada 10 perusahaan yang menerapkan harga pembelian TBS tidak sesuai pasar.

Kata dia, harga CPO di pasar global naik tapi harga TBS petani enggak naik. Pemerintah, kata dia, juga mengawasi harga tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang sering berakhir withdraw (WD) atau stagnan di saat harga CPO baik-baik saja

"Kami meminta Anda semua untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam waktu seminggu ini harus ada penjelasan kenapa harga TBS petani tidak naik saat harga CPO di pasar global naik," kata dia.

"Kalau memang penyebab tidak naiknya harga TBS petani di tingkat middle man (pengepul -red), ya tolong jelaskan dan buktikan kepada pemerintah," kata dia lagi.

Dia bilang pemerintah menegaskan kalau harga TBS harus mengacu pada harga yang telah ditetapkan dan bersandar pada. regulasi yang ada.

Di samping itu, Heru Tri Widarto juga mengingatkan agar PNS tidak semena-mena melakukan pemotongan harga TBS petani dengan lasan kualitas yang rendah.

"Kami minta PKS fair soal potongan harga TBS. Kalau kualitas TBS petani rendah, ya tolong bimbing petaninya. Petani dan pengusaha sawit harus bermitra," ujarnya.

"Karena dengan kemitraan itu petani pun jaminan pasar dan pembinaan dari PKS. Dan buat PKS ada jaminan pasokan TBS berkualitas dari petani," tegas Heru Tri Widarto selaku PlT Dirjenbun.

Senada dengan hal itu, Ali Jamil Harahap dalam kesempatan tersebut juga bertanya ke para petani sawit yang hadir terkait harga pembelian TBS dari PKS yang ada.

Dia bilang pemerintah akan mengerahkan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polri jika dalam sepekan ini harga pembelian TBS petani tidak mengalami kenaikan sesuai penerapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ali Jamil Harahap juga meminta pihak Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut untuk membuat penetapan harga TBS tidak hanya kepada petani sawit mitra plasma, melainkan juga kepada petani sawit mitra swadaya.

Kondisi tersebut mendorong keluarga korban, didampingi kuasa hukum dari Delik Keadilan Nusantara, Adv. Ir. Naga Raya Sinaga, M.T., M.H. dan Adv. Budi Rivileno, S.H., mendatangi Unit PPA Polrestabes Medan untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai bentuk transparansi proses penyidikan.

"Kami datang bukan untuk menekan penyidik. Kami datang karena keluarga korban berhak mengetahui sejauh mana perkara ini diproses. Korban adalah seorang anak. Setiap hari yang berlalu tanpa kepastian hukum memperpanjang penderitaan korban dan keluarganya," ujar Naga Raya Sinaga kepada wartawan.

Menurut kuasa hukum, berdasarkan keterangan korban dan keluarganya, perkara ini bukan hanya menyangkut dugaan penganiayaan. Korban diduga sejak masih berusia di bawah 16 tahun dibujuk dengan janji akan dinikahi dan diberi hadiah sehingga bersedia melakukan hubungan seksual. Perbuatan tersebut, menurut keterangan korban, diduga terjadi berulang kali selama hubungan mereka berlangsung.

Ketika korban berusaha mengakhiri hubungan, situasi justru semakin memburuk. Terlapor diduga melakukan kekerasan fisik, mencubit hingga meninggalkan lebam, memukul, mencekik, bahkan meminta sejumlah uang agar bersedia mengakhiri hubungan. Puncaknya, korban diduga dipaksa menyerahkan akses akun media sosialnya sebelum akhirnya foto korban dalam kondisi tanpa busana diunggah ke media sosial disertai kalimat yang merendahkan martabat korban dan keluarganya.

"Jika seluruh dugaan ini terbukti, maka yang dirusak bukan hanya tubuh seorang anak, tetapi juga masa depan, harga diri, dan kondisi psikologisnya. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan secara nyata," tegas Budi Rivileno.

Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari keluarga korban, terlapor diduga telah memiliki istri. Namun demikian, informasi tersebut tidak menjadi pokok laporan pidana yang sedang diproses dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah memastikan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan berjalan profesional, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban yang masih berstatus anak.

"Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun kami juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan amanat undang-undang. Jangan sampai korban kehilangan kepercayaan kepada hukum karena merasa ditinggalkan saat paling membutuhkan perlindungan," ujar Naga Raya Sinaga.

Laporan perkara tersebut telah dibuat di Unit PPA Polrestabes Medan pada 16 Juni 2026 NO.LP/B/2576/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA dan korban telah menjalani pemeriksaan serta visum. Hingga berita ini diterbitkan, keluarga korban menyatakan masih menunggu perkembangan penyidikan yang lebih konkret, sementara pihak Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan perkara maupun status hukum terlapor.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jajaran PW MIO Indonesia Sumut sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah bersama aparat penegak hukum (APH) dalam menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik, Polrestabes Medan, pada Rabu (15/7/2026).

Ketua PW MIO Indonesia Sumut, Fajar Trihatya SE, mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum.

Menurut Fajar, berbagai penanganan perkara korupsi yang tengah berlangsung, termasuk kasus yang menjadi perhatian publik, menunjukkan pentingnya supremasi hukum yang dijalankan secara objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami segenap jajaran PW MIO Indonesia Sumut memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Utara dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah," tegas Fajar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polrestabes Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga seluruh institusi terkait yang terus bekerja mengungkap berbagai dugaan tindak pidana korupsi sesuai kewenangannya.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, PW MIO Indonesia Sumut berharap semangat pemberantasan korupsi terus dilakukan secara berkesinambungan, profesional, dan tanpa diskriminasi. Setiap pihak yang terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Bung Joe Sidjabat selaku Humas PW MIO Indonesia Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi melalui penguatan integritas, pengawasan publik, serta partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Menurut Joe, media memiliki peran strategis sebagai mitra demokrasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

"PW MIO Indonesia Sumut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi bukan semata menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa," ujar Joe kepada awak media.

PW MIO Indonesia Sumut berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen bangsa terus diperkuat guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi, menjunjung supremasi hukum, serta menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Red/Tim)

Hal tersebut disampaikan Giopani Simbolon saat dikonfirmasi wartawan Asatupro.com melalui percakapan WhatsApp pada Selasa (14/7/2026).

Awalnya, wartawan Asatupro.com mengajukan permohonan wawancara secara langsung untuk meminta penjelasan mengenai temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terkait pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas Sadabuan.

Namun, Giopani Simbolon menyampaikan bahwa dirinya belum dapat memberikan waktu untuk diwawancarai karena sedang mengikuti kegiatan pembinaan dari Inspektorat.

"Maaf Pak, sedang sibuk lagi pembinaan Inspektorat," tulis Giopani Simbolon.

Ketika ditanya kapan dapat memberikan keterangan, Giopani menyebut belum bisa memastikan jadwal karena masih mengikuti agenda pembinaan tersebut.

Dalam percakapan itu, wartawan kemudian meminta klarifikasi mengenai temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terkait dana kapitasi dan non kapitasi.

Menanggapi hal tersebut, Giopani Simbolon mengaku mengetahui permasalahan yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dan pengembalian ke kas negara telah dilakukan.

"Iya tahu. Permasalahannya itu sudah siap dan sudah dibayarkan ke negara," jawab Giopani Simbolon.

Meski demikian, wartawan Asatupro.com menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah hal lain yang perlu diklarifikasi di luar persoalan pengembalian kerugian negara sebagaimana disampaikan Kapus Sadabuan.

Adapun berdasar informasi yang dihimpun bahwa total biaya klaim dana non kapitasi pada Puskesmas Sadabuan bersama sejumlah puskesmas lainnya di Kota Padangsidimpuan selama Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp331.013.378. Dari jumlah tersebut, Puskesmas Sadabuan tercatat menerima klaim sebesar Rp40.762.200. (MN)

Kedatangan pengurus dan anggota forum disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Sumut Dr. H Zulkifli Sitorus didampingi H. Alfian Pinem selaku Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) di ruang kerjanya.

Audiensi ini menjadi pertemuan pertama forum dengan pimpinan Kanwil Kemenhaj Sumut di tahun 2027. Tujuannya untuk membangun sinergi dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akurat, cepat dan berimbang kepada masyarakat.

Ketua Forum Wartawan Kementerian Haji dan Umrah Sumut Abdul Haris Nasution bersama jajaran dalam sambutannya menyampaikan komitmen forum untuk menjadi mitra strategis Kamenhaj Sumut.

"Kami hadir bukan hanya sebagai peliput. Kami ingin menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait pelayanan haji dan umrah. Ke depan kami siap mendukung program-program Kanwil melalui pemberitaan yang edukatif," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi menjelang pemberangkatan calon jemaah haji 2027. Mulai dari tahapan pelunasan, bimbingan manasik, hingga kesiapan embarkasi.

Jurnalis Mitra Strategis Kemenhaj

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumut Zulkifli Sitorus mengapresiasi inisiatif Forum Wartawan Kemenhaj Sumut. Ia menyebut wartawan memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan dan pelayanan publik.

"Jurnalis adalah mitra strategis Kemenhaj Sumut. Informasi yang benar dan cepat dari teman-teman wartawan akan sangat membantu masyarakat memahami proses haji dan umrah, sekaligus menangkal hoaks," kata Zulkifli.

Ia menegaskan Kanwil Kemenhaj Sumut terbuka untuk berkolaborasi. Termasuk menyediakan akses data resmi, narasumber, serta memfasilitasi peliputan kegiatan bimbingan manasik dan pelepasan jemaah.

"Kami berharap forum ini bisa membantu menghadirkan informasi yang menyejukkan. Sampaikan apa yang benar terjadi di lapangan, agar masyarakat tidak resah dan semakin yakin dengan pelayanan yang kita berikan," ujarnya.

Pada kesempatan itu Zulkufli juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan wartawan bila mana ada kekurangan dalam mempasilitasi selama pelaksanaan mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan jamaah haji tahun 2026.

"Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada kawan-kawan dalam memfasilitasi mulai dari pelaksanaan pemberangkatan hingga pemulangan jamaah haji. Ini yang pertama kalinya Kemenhaj sebagai pelaksana ibadah haji setelah terpisah dengan Kemenag," pinta Zulkifli.

Sepakat Bentuk Desk Informasi Haji

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat membentuk "Desk Informasi Haji dan Umrah Sumut". Desk ini akan menjadi kanal komunikasi cepat antara Kanwil Kemenhaj Sumut dan forumwartawan.

Audiensi ditutup dengan foto bersama. Pengurus forum berharap sinergi ini dapat terus terjaga hingga pelaksanaan ibadah haji 1448 H / 2027 M mendatang.**
]]> https://www.asatupro.com/medan/3355/dr-h-zulkifli-sitorus-terima-audiensi-forum-wartawan-kementerian-haji-dan-umrah-sumut-bahas-penguatan-informasi-haji-2027/