Kehadiran arena judi yang beroperasi bebas dari siang hingga malam hari ini telah memicu keputusasaan di tengah masyarakat. Perjudian tersebut tidak hanya menjerat usia produktif, tetapi juga kaum ibu hingga warga lanjut usia (lansia) di Tanah Karo.

​"Sudah dilaporkan berkali-kali, bahkan sudah pernah dibuat aksi demonstrasi, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Rasanya percuma lapor ke polisi kalau malah makin ramai begini," cetus warga bermarga Ginting dan Tarigan dengan nada kecewa saat diwawancarai wartawan, Senin (26/10/2026).

Diduga Milik Oknum TNI, Dijalankan Kaki Tangan Sipil

​Informasi yang dihimpun di lapangan mengungkapkan bahwa jaringan bisnis mesin judi tembak ikan ini diduga kuat dibackup dan dimiliki oleh oknum anggota TNI berinisial AT.

​Namun, guna mengelabui hukum dan menyamarkan operasional harian di lapangan, bisnis judi tersebut dijalankan oleh sejumlah warga sipil yang bertindak sebagai kaki tangan dan koordinator lokasi, yakni Yepta, Deni S, dan Rivan.

​Pola pengoperasian yang memanfaatkan warga sipil sebagai 'tameng' ini disinyalir sengaja diterapkan agar bisnis haram tersebut tetap berjalan mulus tanpa tersentuh tindakan tegas aparat penegak hukum.

​Dampak Sosial Mengkhawatirkan: Resahkan Ibu-Ibu dan Lansia

​Praktik perjudian ini tidak lagi bersembunyi. Berdasarkan rekaman video yang beredar, arena judi berlokasi di tempat-tempat yang sangat mudah diakses publik. Terlihat sejumlah lansia perempuan (nini-nini dan nande-nande) ikut duduk berjam-jam memutarkan uang mereka di meja judi tembak ikan.

​Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terkait kehancuran ekonomi tingkat rumah tangga serta merosotnya moral masyarakat akar rumput di Tanah Karo akibat lilitan utang judi.

​Aparat Penegak Hukum Masih Bungkam

​Meskipun bukti video aktivitas perjudian yang memperlihatkan keterlibatan lansia hingga dugaan nama-nama pengelolanya telah beredar luas, pihak Polres Tanah Karo belum juga mengambil langkah konkret.

​Hingga berita kedua ini diturunkan, jajaran Polres Tanah Karo belum memberikan keterangan resmi maupun respons saat dikonfirmasi awak media terkait maraknya lokasi perjudian tersebut.

Redaksi masih membuka ruang klarifikasi bagi Kapolres Tanah Karo dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan guna melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

​Masyarakat kini mendesak pimpinan yang lebih tinggi, baik Polda Sumatera Utara maupun Kodam I/Bukit Barisan (Pomdam I/BB), untuk turun langsung memberantas mafia perjudian di Tanah Karo dan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat, baik dari unsur aparat maupun kaki tangan sipilnya.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua orang tersangka, yakni DS selaku manajer SPBU dan H selaku supervisor SPBU. Berdasarkan penyidikan, DS diduga memerintahkan H untuk merusak segel mesin pompa BBM, sementara H bertindak sebagai eksekutor yang merusak segel guna mengubah serta mengurangi takaran pengisian kepada konsumen.

​Kronologi Pengungkapan dan Modus Operandi

​Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol. Irfan Rifai, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat penyelidikan gabungan antara tim penyidik Unit 2 Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut dan UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa (20/10/2026) sore.

​Saat melakukan sidak di lokasi, petugas mendapati tersangka H sedang membongkar mesin pompa BBM. Setelah diperiksa secara teliti, ditemukan bahwa segel atau locis pada tiga mesin pompa dalam kondisi rusak.

Petugas kemudian melakukan pengujian takaran menggunakan bejana ukur bersama pihak metrologi. Hasilnya sangat mencengangkan karena volume BBM yang keluar tidak sesuai dengan indikator 20 liter pada mesin:

1. Biosolar: Ditemukan kekurangan sebanyak 510 mililiter.
2. ​Pertalite: Ditemukan kekurangan sebanyak 440 mililiter.
3. ​Pertamax: Ditemukan kekurangan sebanyak 460 mililiter.

​"Modusnya, alat tera diubah sedemikian rupa untuk mengurangi takaran BBM. Kami menguji tiga pompa di SPBU tersebut dengan masing-masing 20 liter, namun BBM yang keluar tidak mencapai angka tersebut," ujar Kombes Irfan saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Senin (26/10/2026). Selisih takaran tersebut mencapai hampir setengah liter untuk setiap pengujian 20 liter BBM.

​Beroperasi Selama 7 Tahun dengan Keuntungan Ratusan Juta Rupiah

​Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan berita acara pemeriksaan (BAP), praktik curang perusakan segel mesin pompa BBM ini ternyata telah berlangsung sekitar tujuh tahun.

​Dari hasil penghitungan sementara berdasarkan data penjualan pada totalisator SPBU serta pengukuran selisih takaran oleh petugas metrologi selama periode Juni hingga Oktober 2026, kerugian atau keuntungan tidak sah yang diraup pelaku diperkirakan mencapai Rp595.321.508,90.

​Adapun rincian selisih volume BBM dalam kurun waktu tersebut meliputi:

1. Biosolar: 32.768,3 liter
2. ​Pertalite: 34.681,1 liter
3. ​Pertamax: 1.575,8 liter

​Barang Bukti dan Langkah Pengembangan

​Sementara itu, Plt. Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Marbintang, mengungkapkan bahwa petugas turut mengamankan uang tunai senilai Rp77.425.000 di lokasi kejadian yang diduga merupakan hasil penjualan harian.

​Selain uang tunai, barang bukti yang disita meliputi satu buah tang, satu buah obeng, dokumen pendukung, rekaman CCTV dalam flash disk, tiga unit telepon genggam, serta tiga mesin pompa dispenser BBM yang kini telah dipasangi garis polisi (police line).

​Kombes Irfan menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pihaknya juga menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

​Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf c juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pemeriksaan ulang ini ditujukan kepada mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Sumut, Dicky Erlangga.

Dicky merupakan satu-satunya tersangka dari delapan tersangka baru yang belum ditahan oleh tim penyidik lantaran mangkir pada agenda penahanan sebelumnya.

​"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka DE (Dicky Erlangga) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Juru Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2026).

​Mangkir dari Agenda Penahanan Massal

Pemanggilan ulang ini dilakukan setelah Dicky Erlangga tidak hadir pada pemeriksaan Jumat lalu. Pada kesempatan yang sama, KPK telah menahan 7 dari 8 tersangka baru hasil pengembangan perkara tersebut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Tujuh tersangka lain yang sudah ditahan sejak 22 Oktober 2026 tersebut meliputi:

1. Stanley Cicero Haggard Taupattinaja (Eks Kepala BBPJN Sumut periode Sep 2024–Juni 2025)
2. T. Rahmatsyah Putra (Mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut)
3. ​Manaek Manalu (Mantan PPK Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut)
4. Munson Ponter Paulus Hutauruk (Mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut)
5. ​Rahmad Parulian (Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut)
6. ​Faisal (PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I)
7. ​Heri Handoko (PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I)

Duduk Perkara dan Skema Commitment Fee

Pengembangan kasus korupsi proyek jalan di Sumut ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penetapan 5 tersangka awal, termasuk eks Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Total tersangka dalam perkara ini kini mencapai 13 orang.

Dari penyidikan lanjutan, KPK menemukan adanya praktik penetapan commitment fee proyek penanganan jalan nasional dengan patokan persentase berjenjang:

1. Kepala BBPJN Sumut: 4%
2. ​Kasatker PJN Sumut: 4%
3. ​Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1% – 1,5%
4. ​Bendahara dan Pokja BBPJN Sumut: Masing-masing 0,5%

​Tersangka Dicky Erlangga diduga menerima fee proyek sebesar Rp1,77 miliar semasa menjabat. Apabila penyedia atau kontraktor menolak memberikan commitment fee, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) pada pengadaan proyek-proyek berikutnya.

KPK mengimbau agar tersangka kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk mempermudah proses hukum yang sedang berjalan.

Apel gelar pasukan mengusung tema nasional "Polri Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan".

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, Dansubdenpom I/2-4 Sidikalang Kapten Cpm Yan Bastian, Kadishub Dairi Untung Roy Nahampun, Kasatpol PP Dairi Horas Pardede, para perwira dan personel Polres Dairi, personel Kodim 0206/Dairi, dan Satpol PP Dairi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Charles Bantjin menyampaikan pesan Bupati Dairi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dairi agar mematuhi tata tertib berlalu lintas.

"Masyarakat diharapkan melengkapi seluruh surat-surat kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM), serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara," ujar Charles Bantjin.

Sementara itu, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan membacakan amanat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan. Ia menyampaikan bahwa Operasi Patuh Toba2026 merupakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Operasi ini bertujuan mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib dan lancar di wilayah Sumatera Utara.

"Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari, mulai 26 Oktober 2026 sampai dengan 8 November 2026, dengan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, dan humanis, didukung dengan penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta pemberian teguran sesuai ketentuan," ujar AKBP Otniel.

Ia menambahkan, melalui Operasi Patuh Toba, Polri ingin membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Penegakan hukum bukan untuk menakuti, melainkan untuk mendidik agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

Dengan sinergi antara TNI, Polri, Pemkab Dairi, Kejaksaan dan seluruh stakeholder, diharapkan pelaksanaan Operasi Patuh Toba2026 di Kabupaten Dairi berjalan aman, lancar dan memberikan dampak positif bagi penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, mesin-mesin judi tembak ikan tersebut terpantau beroperasi di beberapa lokasi, di antaranya:

​Kecamatan Tiga Panah: Meliputi Desa Situnggaling, Desa Ergaji, dan Simpang Merek. Lokasi-lokasi ini diduga kuat dikelola oleh dua oknum TNI berinisial AT dan HB. Nama HB sendiri sebelumnya sempat dikaitkan dengan kasus pembunuhan wartawan yang sempat menghebohkan Kabupaten Karo beberapa waktu lalu.

​Wilayah Yapim dan Kedai Bersama (Jl. Sidikalang): Beroperasi terpisah dan dikelola oleh dua warga sipil berinisial Yepta dan RVN.

​Resahkan Warga dan Jerat Lansia dalam Utang

​Kembalinya praktik perjudian ini menuai kecaman serta keprihatinan mendalam dari warga sekitar. Pasalnya, permainan haram tersebut tidak hanya digandrungi oleh orang dewasa, melainkan juga melibatkan para warga lanjut usia (lansia) perempuan yang biasa disapa warga setempat dengan sebutan nini-nini dan nande-nande.

​"Sudah ada warga yang terjerat utang gara-gara main tembak ikan ini. Bahkan, ada orang tua yang nekat menghabiskan uang jaminan hari tuanya demi bermain judi," ungkap salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Senin (26/10/2026).

​Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun pihak TNI, segera turun tangan melakukan pengecekan lapangan dan penindakan tegas agar praktik perjudian ini tidak semakin meluas dan merusak moral generasi serta warga di Kecamatan Tiga Panah.

​Upaya Konfirmasi Belum Direspons

​Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang dari unsur TNI maupun Polri di daerah belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan oknum dan maraknya perjudian tersebut:

1. Dandim 0205/TK, Letkol Inf Robert Panjaitan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, tidak memberikan respons.
2. ​Kapolres Karo, AKBP Pebriandi Haloho, juga belum menjawab saat dikonfirmasi mengenai aktivitas perjudian tersebut.
3. ​Kasat Reskrim Polres Karo, AKP Aditiya Siagian, turut tidak memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan.

​Masyarakat berharap pimpinan instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi dapat segera mengatensi permasalahan ini secara transparan dan tuntas.

Redaksi masih membuka ruang klarifikasi bagi Kapolres Tanah Karo dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan guna melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

​Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Umum PODSI Provinsi Sumatera Utara, Wendi, S.T., M.Kom.; Sekretaris KONI Kota Medan, Eldin Sastro; Ketua Pengkot PODSI Kota Medan periode sebelumnya, Kolonel Marinir Maslan Tumanggor, S.H., M.I.Kom.; serta para ketua klub, pelatih, atlet, dan pemerhati olahraga dayung.

​Dalam sambutan perdananya, Robby Barus menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa kemajuan olahraga dayung tidak bisa dicapai secara individu, melainkan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen organisasi.

​"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memajukan olahraga dayung di Kota Medan. Ke depan, saya sangat memerlukan dukungan dari seluruh pengurus agar pembinaan olahraga dayung berjalan berkelanjutan dan mampu mencetak prestasi di tingkat nasional," ujar Robby, Senin (26/10/2026).

​Robby mengajak seluruh jajaran pengurus, klub, pelatih, dan atlet untuk menyatukan visi dalam membangun organisasi yang solid, profesional, serta berorientasi pada prestasi. Program kerja periode 2026–2030 akan difokuskan pada pembinaan berjenjang, penguatan klub-klub lokal, dan perluasan partisipasi generasi muda.

​"Kita harus bersama-sama membina atlet, memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal olahraga dayung, serta memperkuat peran klub. Persiapan matang menjadi kunci agar atlet terbaik Kota Medan mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah," tegasnya.

​Lanjutkan Prestasi dan Perkuat Pembinaan

​Sementara itu, Ketua PODSI Kota Medan periode sebelumnya, Kolonel Marinir Maslan Tumanggor, menyambut hangat terpilihnya Robby Barus. Ia berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan fondasi yang telah dibangun sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan.

Maslan mengungkapkan, selama masa kepemimpinannya, PODSI Kota Medan berhasil mencatatkan berbagai torehan positif, di antaranya partisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh-Sumut, melahirkan tiga atlet yang sukses menjadi prajurit TNI, meraih Juara II Turnamen Solu Bolon di Samosir (2022), serta Juara II Piala Bupati Samosir (2023).

​"Harapan kami, pengurus baru dapat lebih giat mencetak atlet berprestasi. Carilah prestasi, bukan materi. Sebab ketika prestasi sudah diraih, materi akan mengikuti dengan sendirinya," pesan Maslan.

​Peluangkan Jalan Menuju Pelatnas

​Dukungan penuh juga datang dari Sekretaris Umum PODSI Sumatera Utara, Wendi, S.T., M.Kom. Ia berharap Medan terus menjadi barometer dan penyumbang utama atlet dayung berprestasi bagi Sumatera Utara maupun Indonesia.

​Wendi mengingatkan bahwa agenda Pelatnas dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Momentum tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh para atlet potensial asal Medan.

​"Kami berharap Medan tetap menjadi pencetak atlet dayung andalan. Sebentar lagi ada seleksi Pelatnas pada November ini, jadi atlet-atlet Kota Medan harus siap bersaing di tingkat nasional," tutur Wendi.

​Senada dengan hal itu, Sekretaris KONI Kota Medan, Eldin Sastro, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan PODSI Medan.

​"KONI Kota Medan siap berkolaborasi dan mendukung penuh program Pengkot PODSI Medan agar olahraga dayung semakin maju dan berprestasi," pungkas Eldin.

​Melalui sinergi yang kuat antara PODSI, KONI, klub, pelatih, dan para atlet, kepengurusan PODSI Medan 2026–2030 optimistis dapat membawa nama Kota Medan bersinar di panggung olahraga nasional hingga internasional.

​Susunan Pengurus Pengkot PODSI Kota Medan (2026–2030):

​Ketua: Mayor Marinir (Purn) Robby Barus
​Sekretaris Umum: Ludovikus SP Simanjuntak, S.H.
​Wakil Sekretaris Umum: Sambu Siburian, S.Pd., Gr.

Namun, di tengah proses hukum yang berjalan, muncul fenomena lain yang tak kalah menarik untuk dicermati. Nama HS, sosok yang dikenal memiliki pengaruh di Kecamatan Tanjung Morawa, ikut menjadi sasaran berbagai narasi negatif di media sosial.

Pertanyaannya, ada apa dengan HS?

Mengapa setelah peristiwa penembakan terjadi, nama HS ikut diseret-seret dalam berbagai pemberitaan dan percakapan media sosial? Apa sebenarnya dasar informasi yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut?

Lebih menarik lagi, sejumlah akun yang identitas pemiliknya belum jelas atau diduga akun palsu justru ikut menyebarkan opini buruk tentang HS.

Mengapa harus bersembunyi di balik akun bodong?

Jika memang memiliki informasi, fakta, atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mengapa tidak berani menyampaikannya secara terbuka? Mengapa harus menggunakan identitas yang tidak jelas untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang?

Kritik itu hak setiap warga negara.

Menyampaikan pendapat juga merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan bukan berarti bebas melempar tuduhan, membangun fitnah, atau merusak kehormatan seseorang tanpa tanggung jawab.

Berani berbicara seharusnya juga berani mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan.

Bersembunyi di balik akun anonim sambil menyebarkan tuduhan yang belum teruji bukanlah keberanian. Justru publik berhak mempertanyakan motif dan kredibilitas informasi yang disebarkan.

HS sendiri dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sosok yang memiliki pengaruh sosial di Tanjung Morawa. Pengaruh tersebut semestinya dapat menjadi kekuatan positif untuk membangun komunikasi, merangkul berbagai elemen, dan menjaga persatuan masyarakat.

Tentu, pengaruh atau kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk kebal dari hukum. Jika memang ada bukti keterlibatan, silakan aparat penegak hukum mengusutnya secara profesional.

Namun, jika belum ada dasar hukum yang jelas, mengapa nama seseorang harus terus-menerus dibangun dalam persepsi negatif?

Dalam materi konferensi pers Polda Sumut yang menjadi perhatian publik, penyidik menjelaskan peran dua tersangka serta pendalaman mengenai kemungkinan adanya pihak lain.

Karena itu, setiap narasi tambahan yang mengaitkan HS perlu memiliki sumber dan dasar informasi yang jelas.

Jangan sampai media sosial berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hakim, tanpa bukti yang teruji, dan tanpa kesempatan bagi seseorang untuk membela nama baiknya.

Ada satu hal yang patut direnungkan: mengapa begitu sibuk membangun cerita buruk tentang seseorang, tetapi tidak berani menunjukkan identitas dan mempertanggungjawabkan informasi tersebut?

Jika memang ada fakta, ungkapkan. Jika ada bukti, serahkan kepada aparat. Tetapi jika hanya bermodalkan akun bodong dan narasi yang belum terverifikasi, publik tentu berhak meragukan tujuan di baliknya.

Tanjung Morawa membutuhkan tokoh-tokoh yang mampu menyatukan masyarakat, bukan pertarungan opini yang justru memperkeruh suasana.

Jangan jadikan musibah sebagai kesempatan menjatuhkan martabat seseorang. Jangan pula menjadikan media sosial sebagai senjata untuk membunuh karakter.

Sebab, keberanian sejati bukan terletak pada seberapa keras seseorang menyerang dari balik layar, melainkan seberapa besar keberaniannya mempertanggungjawabkan setiap perkataan di hadapan publik.

Kalau memang punya fakta, tampil dan buktikan. Jangan hanya berani di balik akun bodong!

Akun Anonim Bukan Tameng untuk Merusak Nama Baik

Persoalan ini bukan semata-mata soal berani atau tidak berani menampilkan identitas. Lebih jauh, masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas di ruang digital tetap memiliki batas hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui informasi elektronik.

Sementara itu, KUHP nasional juga mengatur persoalan pencemaran nama baik dan fitnah sesuai unsur serta ketentuan yang berlaku.

Artinya, media sosial bukan ruang tanpa aturan. Kebebasan berpendapat harus tetap berjalan bersama tanggung jawab atas informasi yang disebarkan.

Jika ada pihak yang memiliki bukti mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, sampaikan melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hanya berupa dugaan, jangan mengemasnya seolah-olah sudah menjadi fakta.

Khusus bagi akun-akun yang identitasnya tidak jelas, publik patut bersikap kritis terhadap informasi yang mereka sebarkan. Bukan karena setiap akun anonim pasti bersalah, melainkan karena setiap tuduhan serius harus memiliki dasar yang dapat diuji.

Jangan sampai akun anonim dijadikan tameng untuk menyerang nama baik seseorang. Sebab, identitas yang disembunyikan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan. (Red/Tim)

Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala hadir langsung dalam acara tersebut. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Wahyu Daniel Sagala, Bupati Dairi menegaskan tema HUT tahun ini, "Meriahkan, Lestarikan, dan Banggakan Budaya Pakpak" memiliki makna yang sangat kuat.

"Budaya tidak cukup hanya dirayakan dalam acara seremonial. Budaya harus dipahami, dijalankan, diwariskan, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," ujar Bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, kekayaan budaya Pakpak mulai dari bahasa, adat istiadat, seni, musik, tari, pakaian tradisional, kuliner, hingga nilai-nilai kekerabatan adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Kebanggaan terhadap identitas budaya harus disertai tanggung jawab untuk melestarikannya.

"Di sinilah HIMPAK memiliki peran strategis," tegasnya.

Pemkab Dairi memandang kebudayaan bukan sekadar identitas, melainkan aset pembangunan. Kekayaan budaya dapat dikembangkan menjadi kekuatan pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, serta ruang kreativitas generasi muda. Pawai kirab budaya yang digelar menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan budaya Pakpak kepada masyarakat luas.

Di usia ke-28, Bupati mengajak keluarga besar HIMPAK untuk memperkuat komitmen organisasi agar semakin solid, terbuka, dan mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat.

"Jadikan HIMPAK sebagai organisasi yang semakin solid, terbuka, dan mampu menjembatani aspirasi masyarakat Pakpak. Perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah. Perbedaan latar belakang hendaknya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk terpecah," pesannya.

Sementara itu, tokoh nasional Pakpak, Abdul Roni Angkat yang hadir menyampaikan selamat ulang tahun ke-28 kepada HIMPAK. Ia berharap HIMPAK menjadi masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi adat.

"Masyarakat suku Pakpak terbuka terhadap suku mana pun. Pemikiran orang Pakpak terbuka, dan saya yakin anak-anak muda memiliki pemikiran yang sangat modern. Saya lama di perantauan tetapi hati saya tetap orang Pakpak," ujarnya.

"Kalau masyarakat Pakpak maju, berarti Kabupaten Dairi pasti maju. Kalau Kabupaten Dairi maju, Sumatera Utara pasti maju," tutupnya disambut tepuk tangan meriah.

Senada, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diwakili Pj Sekretaris Daerah Sumut, Timur Tomanggor mengatakan 28 tahun adalah waktu panjang bagi HIMPAK untuk berkarya.

"HIMPAK diharapkan bisa menjadi pemersatu dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Budaya Pakpak harus bisa dipertahankan untuk generasi muda. Jangan kita hanya sebagai penonton, namun harus menjadi pelaku untuk memajukan pembangunan di Sumatera Utara," katanya.

Ketua Umum DPP HIMPAK dalam sambutannya mengatakan usia 28 tahun adalah usia yang sangat dewasa untuk meningkatkan prestasi bagi masyarakat.

"HIMPAK adalah kumpulan dari masyarakat Pakpak dan setiap orang yang melakukan pengakuan dan berikrar maka itulah jati dirinya. Melalui forum ini, saya minta orang Pakpak bersahabat dengan semua suku, semua suku kita rangkul, jangan eksklusif namun inklusif supaya Pakpak semakin besar dan hebat. Mari kita bersatu semua, jangan ada perpecahan," tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Dairi, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin, Sekda Dairi Surung Charles Bantjin, pimpinan OPD dan camat, Ketua DPD HIMPAK Dairi Raja Ardin Ujung, serta organisasi masyarakat dan kepemudaan se-Kabupaten Dairi.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang HIMPAK dalam menjaga marwah budaya Pakpak di tanah kelahiran maupun di perantauan.

Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, didesak segera turun ke lapangan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemeriksaan diperlukan guna memastikan transparansi anggaran, legalitas pemanfaatan material hasil galian, serta ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keberadaan papan informasi proyek. Aktivitas pengangkutan tanah hasil galian menggunakan kendaraan bertonase berat juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mengelola material tersebut, ke mana tanah diangkut, serta apakah pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen pekerjaan.

Jika tanah hasil galian proyek pemerintah benar-benar diperjualbelikan tanpa dasar kewenangan dan mekanisme yang sah, persoalan tersebut patut ditelusuri secara serius. Jangan sampai kegiatan yang dibiayai anggaran negara justru diduga menjadi sumber keuntungan bagi pihak-pihak tertentu tanpa kejelasan pertanggungjawaban.

Truk Bermuatan Berat Dikhawatirkan Merusak Jalan

Di tengah polemik tersebut, aktivitas truk pengangkut tanah yang disebut berlangsung dengan intensitas tinggi turut memicu keresahan masyarakat. Warga khawatir lalu lintas kendaraan berat akan mempercepat kerusakan badan jalan yang selama ini menjadi akses utama untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain berpotensi merusak infrastruktur, kendaraan yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Aktivitas pengangkutan tanah itu turut dikeluhkan karena dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar jalur yang dilalui.

"Kalau truk terus bolak-balik dengan muatan berat, jalan ini dikhawatirkan cepat rusak. Kami yang setiap hari melintas tentu akan merasakan dampaknya," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Warga lainnya menegaskan, pembangunan jalan di kawasan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun dan anggaran yang tidak sedikit. Mereka tidak ingin infrastruktur yang telah dibangun pemerintah kembali rusak akibat aktivitas pengangkutan material.

"Perbaikan jalan ini memakan waktu bertahun-tahun. Jangan sampai hanya karena aktivitas galian dengan truk bermuatan berat, jalan yang sudah bagus kembali rusak hanya demi keuntungan segelintir pihak," ujarnya.

Masyarakat meminta instansi terkait memeriksa kondisi jalan, kapasitas muatan kendaraan, dampak lingkungan, serta legalitas aktivitas pengangkutan tanah. Apabila ditemukan pelanggaran, warga mendesak agar tindakan tegas diambil sesuai ketentuan hukum.

Dugaan Penjualan Tanah Galian Harus Ditelusuri

Sorotan semakin menguat karena warga menduga aktivitas pengangkutan tanah berkaitan dengan pemanfaatan material hasil galian dari pekerjaan pemeliharaan berkala Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.) Kualuh tersebut.

Masyarakat mempertanyakan apakah pemanfaatan tanah galian telah diatur dalam kontrak, dokumen teknis, dan ketentuan yang berlaku. Kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas material itu menjadi penting agar tidak muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan ataupun praktik pungutan liar.

Namun, dugaan penjualan tanah galian maupun pungutan liar tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta penelusuran aliran uang apabila ditemukan transaksi.

Karena itu, Aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Penelusuran harus mencakup pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, pengelolaan material galian, serta kemungkinan kerugian negara apabila terdapat indikasi pelanggaran.

Warga Keluhkan Lurah Sulit Ditemui

Di tengah persoalan proyek tersebut, sejumlah warga Kelurahan Kampung Mesjid juga mengeluhkan pelayanan pemerintahan setempat. Mereka mengaku kesulitan menemui Lurah untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang mereka sampaikan.

Menurut warga, mereka telah berulang kali mendatangi kantor kelurahan, tetapi belum mendapatkan jawaban yang dianggap memadai. Mereka juga mengaku kerap gagal bertemu langsung dengan lurah karena yang bersangkutan disebut tidak berada di tempat.

"Kami sudah beberapa kali datang ke kelurahan, tapi tidak pernah bertemu lurahnya. Penjelasan yang kami tunggu-tunggu juga tidak kunjung diberikan," ujar T.AS, warga setempat.

Warga berharap lurah sebagai pejabat pelayanan publik dapat bersikap lebih terbuka dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Mereka menilai komunikasi yang jelas merupakan bagian penting dari tanggung jawab aparatur pemerintahan kepada warga.

Camat Berjanji Menindaklanjuti Keluhan

Hingga berita ini disusun, awak media telah berupaya menghubungi Lurah melalui pesan singkat dan telepon. Namun, belum diperoleh tanggapan.

Sementara itu, Camat Kualuh Hilir, Nasrun Hidayat Rambe, S.Pd., M.M., saat dikonfirmasi menyatakan akan menindaklanjuti keluhan warga dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

"Kami akan koordinasikan dengan kelurahan. Prinsipnya, pelayanan kepada warga harus tetap berjalan," katanya.

Pernyataan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai respons awal. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang nyata, baik dalam penyelesaian keluhan pelayanan publik maupun dalam memastikan persoalan aktivitas pengangkutan tanah galian ditangani oleh instansi yang berwenang.

Transparansi dan Pertanggungjawaban Tidak Boleh Diabaikan

Persoalan di Desa Kampung Mesjid kini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mulai dari kejelasan informasi pekerjaan, mekanisme pemanfaatan tanah galian, dampak kendaraan berat terhadap jalan dan lingkungan, hingga tindak lanjut atas keluhan masyarakat.

Pihak BBWS Sumatera II dan pelaksana pekerjaan perlu memberikan klarifikasi mengenai nilai anggaranruang lingkup pekerjaan, pengelolaan material hasil galian, serta dasar hukum apabila material tersebut dimanfaatkan atau dipindahkan ke lokasi lain..

Jangan sampai proyek pemeliharaan yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat justru menyisakan persoalan transparansi, kerusakan infrastruktur, dan dugaan keuntungan sepihak.

Aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara profesional dan berdasarkan bukti agar persoalan ini menjadi terang, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.

Paket sembako yang berisi kebutuhan pokok berupa beras, gula, dan minyak goreng tersebut disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok, sekaligus mempererat hubungan partai dengan basis massa di tingkat akar rumput.

​"Kami hadir bukan sekadar untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen nyata Partai Golkar kepada masyarakat. Paket sembako ini merupakan bentuk perhatian kami kepada kader, simpatisan, pengemudi ojek online, abang becak, kaum dhuafa, serta warga sekitar sekretariat," ujar Andar Amin Harahap saat memberikan sambutan.

Distribusi Tertib dan Aksi Donor Darah

​Pendistribusian bantuan berlangsung tertib dengan prioritas penerima dari keluarga prasejahtera dan pekerja sektor informal. Setiap paket diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga penerima untuk beberapa minggu ke depan.

​Selain pembagian sembako, DPD Golkar Sumut juga menggelar aksi sosial donor darah yang terbuka untuk umum. Aksi ini mendapat antusiasme tinggi dari kader maupun warga sekitar. Ketua Panitia, Mikail T. Parlindungan Purba, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah bertujuan untuk membantu menjaga stok darah bagi rumah sakit setempat sekaligus memupuk kepedulian sosial yang berkelanjutan.

​"Melalui kegiatan sederhana seperti pembagian sembako dan donor darah ini, kita ingin menunjukkan bahwa Golkar selalu hadir dan bergerak nyata di tengah masyarakat," ungkap Mikail.

​Soliditas Pengurus dan Harapan Penerima Manfaat

​Dalam kesempatan yang sama, pengurus teras Golkar Sumut, Viktor Silaen, menekankan pentingnya sinergi antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat dalam mengahadapi tantangan ekonomi. Ia berharap aksi sosial ini dapat memicu inisiatif serupa dari berbagai pihak untuk membantu kelompok masyarakat rentan.

​Kegiatan sosial ini turut dihadiri barisan pengurus dan tokoh DPD Golkar Sumut, di antaranya H. M. Yusuf, Boy Rangkuti, H. Aswin Parinduri, Ketua MPO Apri Budi, Rianto Ahgly (Anto Genk), Wakil Bendahara Yunie Piliang, dan Ely Seniawati.

​Rangkaian acara ditutup dengan foto bersama pengurus dan perwakilan penerima bantuan, dilanjutkan penyerahan simbolis paket sembako. Panitia memastikan seluruh data penerima telah tercatat dengan rapi guna menjaga transparansi dan pemerataan pada program-program bantuan selanjutnya. (ZN)

Perayaan hari jadi partai berlambang pohon beringin tersebut berlangsung semarak dengan mengusung konsep pesta rakyat yang menyatu bersama masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan jalan santai, senam sehat bersama, aksi donor darah, hingga pembagian ratusan doorprize.

​Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Andar Amin Harahap, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi luar biasa dari masyarakat. Menurut mantan Bupati Padang Lawas Utara ini, tingginya partisipasi warga menjadi bukti nyata masih kuatnya ikatan emosional dan kedekatan Partai Golkar dengan rakyat di Sumatera Utara.

​"Kehadiran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perayaan HUT ke-62 ini menjadi bukti bahwa Partai Golkar harus terus mendengar aspirasi dan berupaya memberikan manfaat konkrit bagi masyarakat Sumut," ujar Andar Amin Harahap di sela-sela acara.

​Andar menegaskan bahwa peringatan HUT tahun ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan wadah untuk mempererat tali silaturahmi, memperkokoh kebersamaan, dan meneguhkan kembali semangat pengabdian seluruh kader.

​"Dirgahayu Partai Golkar ke-62. Kita akan terus bergerak maju untuk rakyat yang sejahtera," tegasnya.

​Apresiasi Panitia dan Doorprize Utama

​Kemeriahan perayaan makin terasa saat memasuki sesi pengundian lucky draw. Antusiasme warga memuncak ketika hadiah utama berupa dua unit sepeda motor dan sejumlah sepeda listrik diundi. Hadiah utama sepeda motor tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Golkar Sumut Andar Amin Harahap bersama H. Syahrul Pasaribu kepada pemenang, salah satunya Rahmawati.

Wakil Bendahara Golkar Sumut sekaligus jajaran pengurus MPO, Yunie Piliang (Juni Delfiani Piliang), mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari pagi hingga selesai.

​"Rangkaian kegiatan seperti gerak jalan sehat, senam bersama, hingga donor darah ini kami adakan untuk membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi. Pembagian hadiah menarik ini merupakan bentuk apresiasi kami atas dukungan masyarakat Sumut selama ini," ungkap Yunie.

Ia menambahkan, momentum perayaan ini juga diharapkan membuat seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar Sumut semakin solid, dekat dengan rakyat, serta konsisten menyerap aspirasi di daerah.

Dihadiri Pejabat Daerah dan Tokoh Partai

​Kegiatan yang bersifat terbuka bagi umum ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan tokoh partai. Tampak hadir di antaranya Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, S.E., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Dr. Muliono, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sumut.

​Soliditas internal Golkar Sumut juga terlihat kuat dengan hadirnya panitia dan barisan pengurus teras. Di antaranya Ketua Panitia Mikail T. Parlindungan Purba, S.H.; penyelenggara acara jalan santai dan senam, Rosdiana (Adek Husein); Ketua MPO DPD Golkar Sumut, Apri Budi; Ucok Aang; Ketua AMPG Sumut, Chandra Lingga; serta tokoh-tokoh seperti Erni Ariyanti Sitorus, Viktor Silaen, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., H. Syahrul Pasaribu, Edi Surahman Sinuraya, H. Syaf Lubis, Suruhenta Sembiring, H.T. Bahrumsyah, Rianto (Anto Genk), dan H. Samsul Qomar.

​Selain itu, hadir pula jajaran anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, antara lain Aji Aswin Parinduri (Ketua Fraksi), Jiat Ananta, Palacheta Subies Subianto, dan Irham Buana Nasution, serta jajaran pengurus lainnya seperti Manaek Hutasoit, Isma Fadli Pulungan, Darma Putra Rangkuti, Ziad Ananta, dan Muchrid (Coki) Nasution.

​Ketua MPO Golkar Sumut, Apri Budi, menegaskan bahwa selain memperkuat konsolidasi internal dan kedekatan dengan rakyat, Golkar Sumut juga siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, dalam mendukung program-program pembangunan kerakyatan.

​"Perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Lapangan Merdeka ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wujud nyata konsolidasi kekuatan partai. Melalui konsep pesta rakyat yang melibatkan ribuan warga, kami ingin memastikan bahwa seluruh kader Golkar di Sumatera Utara senantiasa solid, bergerak seirama, dan tidak berjarak dengan masyarakat."

​"Partai Golkar Sumut di bawah kepemimpinan H. Andar Amin Harahap berkomitmen untuk terus merangkul seluruh elemen masyarakat. Kami juga siap membuka ruang sinergi yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak, termasuk mendukung penuh terciptanya penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan program-program kerakyatan yang pro-rakyat."

Kami optimis, dengan kedekatan yang terjalin erat hari ini bersama ribuan warga di Lapangan Merdeka, Partai Golkar akan terus menjadi partai terdepan di hati masyarakat Sumatera Utara. Sesuai dengan semangat HUT ke-62, Golkar akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat." pungkasnya.

​Ajang Evaluasi dan Komitmen Pembangunan

​Di penghujung acara, Andar Amin Harahap kembali mengingatkan bahwa peringatan HUT ke-62 ini dimaknai pula sebagai ajang evaluasi internal bagi Partai Golkar se-Sumatera Utara. Ia menginstruksikan seluruh kader untuk terus menajamkan program-program kerja yang berorientasi pada bantuan sosial, keberpihakan pada rakyat kecil, dan percepatan pembangunan daerah.

​Dengan suksesnya pesta rakyat ini, DPD Partai Golkar Sumut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan peran aktif dalam mengawal pembangunan di Sumatera Utara, memperkuat kepedulian sosial, serta menghadirkan program yang memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.(ZN)

​Kehadiran Asatupro.com dalam kurun waktu dua tahun terakhir dinilai telah memberikan warna tersendiri bagi dunia jurnalistik, khususnya dalam menyajikan informasi yang objektif, kritis, serta konsisten mengawal berbagai isu sosial dan pembangunan di tengah masyarakat.

​Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, melalui keterangan resminya mengungkapkan rasa bangga atas konsistensi dan eksistensi Asatupro.com sebagai salah satu mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada publik.

​"Atas nama keluarga besar DPP FROMPER, kami mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-2 untuk Asatupro.com. Dua tahun adalah perjalanan penuh kerja keras yang membuktikan dedikasi rekan-rekan jurnalis dalam menyajikan karya-karya jurnalistik yang bermutu," ujar Andika Pratama.

Menurutnya, peran media siber seperti asatupro.com sangat krusial sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah, pemuda, dan masyarakat luas. Ia berharap di usianya yang kedua ini, Asatupro.com semakin tajam dalam pemberitaan, independen, serta terus menjadi pelopor informasi yang mencerdaskan bangsa.

​"Kami berharap kolaborasi dan sinergi positif antara DPP FROMPER dan Asatupro.com dapat terus terjalin erat ke depannya. Bersama-sama, kita wujudkan masyarakat yang lebih sadar informasi dan partisipatif dalam pembangunan daerah," tambahnya.

​Perayaan HUT kedua Asatupro.com ini menjadi momentum refleksi sekaligus loncatan baru bagi manajemen dan seluruh kru redaksi untuk terus menghadirkan inovasi di era digital, serta teguh berdiri di garis independensi demi kepentingan masyarakat luas.

​Sekali lagi, Sukses Selalu dan Jaya Terus Asatupro.com!

Survei visitasi akreditasi tahun 2026 ini berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu, 23-24 Oktober 2026, dengan metode telusur dokumen secara daring yang telah dimulai sejak 20 Oktober 2026 dan visitasi langsung ke lapangan.

Tim surveior LAFKI yang bertugas yakni drg. Arwita Mulyawati, MH.Kes., FIHFAA dan Ukurmin Br. Perangin-angin, S.Kep., Ners., MM. Kegiatan tersebut turut dihadiri Dewan Pengawas (Dewas) RSUDSidikalang Rahmat Syah Munthe, dr. Nitawaty Sitohang, serta mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Imelda Purba.

Direktur Utama UPT RSUDSidikalang, dr. Benny Purba, mengatakan selama proses survei, pihaknya menerima banyak masukan, catatan, dan pembelajaran berharga dari tim surveior sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit.

Menurutnya, akreditasi bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan sertifikat, melainkan cermin untuk melihat berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

"Selama dua hari survei, banyak masukan yang kami terima. Dari kunjungan ini, kami belajar bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki, baik dari sisi pelayanan kepada pasien, fasilitas, kondisi bangunan rumah sakit, SDM maupun aspek pendukung lainnya," ujar dr. Benny Purba , Sabtu (24/10/2026).

Ia menegaskan seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian serius bagi manajemen. Bersama seluruh jajaran, pihaknya berkomitmen memperjuangkan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sesuai kemampuan dan prioritas kebutuhan rumah sakit.

"Survei akreditasi ini tidak semata-mata proses penilaian untuk memenuhi standar, tetapi juga kesempatan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperkuat tata kelola, dan mendorong perbaikan secara berkelanjutan," tegasnya.

dr. Benny menambahkan, hasil evaluasi akreditasi diperkirakan akan keluar dalam waktu kurang lebih dua minggu ke depan. Ia berharap hasil tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi RSUDSidikalang untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, serta memperbaiki sarana dan prasarana.

"Kita berharap, melalui evaluasi dan tindak lanjut yang konsisten, RSUDSidikalang diharapkan terus berkembang menjadi rumah sakit yang lebih berkualitas, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Dairi," tutup dr. Benny.

Pantauan di lapangan, seluruh civitas RSUDSidikalang tampak antusias dan kompak mengikuti rangkaian survei, mulai dari presentasi, telusur lapangan, hingga sesi foto bersama dengan semangat optimisme meraih akreditasi paripurna.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pelayanan Umum, Ruspal Simarmata saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Parsadaan Pomparan Loho Raja se-Indonesia/se-Dunia periode 2026–2030 di pelataran Tugu Silalahi, Silahisabungan, Sabtu (24/10/2026).

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Ruspal, Pemkab Dairi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru di bawah kepemimpinan Riston Sihaloho sebagai Ketua Umum terpilih.

Bupati menegaskan pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum strategis untuk menyatukan potensi besar Pomparan Loho Raja demi kemajuan daerah.

"Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dan kemitraan strategis dari organisasi kemasyarakatan dan adat. Nilai luhur Dalihan Na Tolu serta semangat Au do Ho, Ho do Au harus menjadi fondasi utama untuk berkontribusi nyata," ujar Ruspal membacakan sambutan Bupati.

Pemkab Dairi secara khusus menyoroti tema pelantikan yakni "Au do Ho, Ho do Au" yang berarti Aku adalah Kamu, Kamu adalah Aku. Filosofi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi slogan seremonial, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata saling menguatkan, peduli, dan bergotong royong. Sejalan dengan itu, Bupati mengajak DPP Parsadaan Pomparan Loho Raja untuk membangun sinergi berkelanjutan dengan Pemkab Dairi, kecamatan hingga pemerintah desa.

Tak hanya soal adat dan pembangunan, Bupati juga menitipkan pesan penting terkait pariwisata. Menurutnya, keindahan alam Silahisabungan yang membentang di tepian Danau Toba adalah aset berharga yang harus dirawat bersama.

"Dengan menjaga kebersihan, kelestarian ekosistem, serta keasrian lingkungan, Silahisabungan akan semakin memikat dan nyaman bagi wisatawan. Ini pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal," imbuhnya.

Kepada Ketua Umum Riston Sihaloho dan pengurus, Bupati berharap agar senantiasa merawat persatuan, menjaga integritas, serta menyusun program kerja yang terukur dan berdampak langsung.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan. Tampak hadir Camat Silahisabungan Iwan Simarmata, Dewan Penasehat dari Jakarta PDT (EM) DR. Ir. Ramles M. Sihaloho, sesepuh Pomparan Loho Raja, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta pengurus wilayah dan cabang dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

Prosesi adat penyerahan tongkat kepemimpinan dan pengukuhan pengurus menjadi simbol estafet tanggung jawab untuk melanjutkan marwah pomparan di kancah nasional dan dunia.

Permintaan tersebut disampaikannya Sabtu (24/10/2026) sebagai bentuk dorongan agar komitmen pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat, tetapi juga disertai pengawasan internal yang konsisten di lingkungan kepolisian.

Dalam pernyataan sikapnya, Shandy menyebut usulan tes urine tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Kapolri terdahulu, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai bagian dari komitmen Program 100 Hari Pemberantasan Narkoba.

Menurut Shandy, pemeriksaan urine bagi seluruh anggota Polri dapat menjadi salah satu langkah pengawasan internal sekaligus upaya memperkuat integritas institusi dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika.

"Jika kepolisian menjalankan program pemberantasan narkoba kepada masyarakat, maka terlebih dahulu harus menunjukkan bahwa seluruh jajaran internal juga bebas dari penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan tes urine harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek hak privasi anggota Polri juga perlu diperhatikan agar pelaksanaan kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum.

DPP AJUDAN turut meminta pimpinan Polri menyusun jadwal pelaksanaan yang jelas serta mekanisme pelaporan kepada publik yang transparan dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.

Shandy menyatakan bahwa DPP AJUDAN siap mengambil bagian dalam pengawasan masyarakat untuk memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurutnya, pengawasan internal yang berjalan secara konsisten penting untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Hingga siaran pers DPP AJUDAN tersebut diterbitkan, menurut keterangan organisasi itu, belum ada tanggapan resmi dari Polri terkait permintaan pelaksanaan tes urine bagi seluruh anggota.

DPP AJUDAN berharap usulan tersebut mendapat perhatian pimpinan Polri dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Pelantikan ini menjadi puncak rangkaian acara setelah diselenggarakannya Musyawarah Besar (Mubes) I HBB. Dalam Mubes I tersebut, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H. kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin DPP Horas Bangso Batak selama lima tahun ke depan.

​Acara dihadiri oleh jajaran pengurus DPP terpilih, perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai daerah, tokoh masyarakat Batak, hingga perwakilan pemerintah daerah.

Kemuadian Acara dilanjutkan dengan Kata Sambutan dari Ketua Panitia Acara Pelantikan Tomson Marisi Parapat, S.H., mengucapkan selamat kepada Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB).

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Lamsiang Sitompul, HBB dapat membawa perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan dan mengangkat martabat masyarakat Batak di seluruh Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.

Selain itu, Tomson juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam menyukseskan acara pelantikan DPP HBB periode 2026–2031.

​Fokus Perkuat Persatuan dan Pengawalan Hukum

Dalam pidato kebangsaannya usai dilantik, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang kembali diamanahkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa HBB akan terus konsisten menjadi wadah pemersatu Bangso Batak tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, maupun sub-etnis.

​"HBB hadir bukan hanya sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan rumah bersama bagi Bangso Batak di mana pun berada. Fokus utama kita pada periode 2026–2031 ini adalah memperkuat solidaritas internal, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Batak, serta memberikan bantuan dan perlindungan hukum secara maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan," tegas Lamsiang Sitompul.

​Apresiasi dan Pesan Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan

Turut hadir memberikan dukungan moral, tokoh masyarakat Batak sekaligus Pembina/Penasihat, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya pelantikan kepengurusan DPP HBB periode 2026–2031.

Dalam pernyataannya, Maruli Siahaan menekankan pentingnya peran HBB sebagai mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan suasana kondusif serta mendorong kesejahteraan warga.

​"Selamat dan sukses atas pelantikan DPP Horas Bangso Batak periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Adinda Lamsiang Sitompul. Saya berharap HBB makin solid, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan antaretnis serta mengawal kemajuan Bangso Batak di kancah nasional maupun internasional," ujar Dr. Maruli Siahaan.

​Ia juga berpesan agar seluruh jajaran pengurus yang dilantik dapat menjaga integritas dan betul-betul menjalankan program kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan kemajuan generasi muda Batak.

Ucapan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Mewakili Gubernur Sumatera Utara

H. Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara mengucapkan, Selamat & Sukses atas Pelantikan Pengurus DPP Horas Bangso Batak (HBB) Periode 2026–2031.

"Horas! ​Syalom, Mejuah-juah! Njuah-njuah!" Selamat Sore untuk kita semua.

​Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh jajaran terkhususnya dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution, saya mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Bapak Lamsiang Sitompul, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum beserta seluruh jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB) Periode 2026–2031.

​Kehadiran Horas Bangso Batak selama ini telah memberikan warna dan kontribusi yang luar biasa dalam merawat kebhinekaan, melestarikan nilai-nilai luhur budaya, serta menjadi perekat silaturahmi di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara.

​Kami berharap kepengurusan yang baru ini dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pembangunan, memperkuat rasa persaudaraan, serta menjaga kondusivitas daerah.

​Semoga Pengurus DPP HBB senantiasa diberikan kekuatan, hikmat, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah organisasi ke depan. Horas!"

​Apresiasi dan Rangkaian Acara

​Rangkaian kegiatan pelantikan diakhiri dengan penyerahan ulos sebagai simbol penghormatan dan doa keberkahan, atraksi seni budaya khas Batak, serta sesi foto bersama seluruh jajaran pengurus DPP HBB dan tamu undangan.

Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan SK Kepengurusan, pengambilan sumpah jabatan, serta penyerahan pataka kebesaran Horas Bangso Batak kepada Ketua Umum terpilih.

​Sejumlah perwakilan daerah dan tokoh yang hadir turut menyampaikan apresiasi serta harapan agar kepengurusan DPP HBB periode 2026–2031 semakin solid, profesional, dan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga kondusivitas serta mendukung pembangunan daerah dan nasional.

​Rangkaian kegiatan pelantikan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya Batak, doa bersama, serta foto bersama seluruh jajaran pengurus dan tamu undangan.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kegiatan tersebut, historisitas Pancasila menjadi salah satu pokok pembahasan, meliputi proses kelahiran, perumusan, hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pembahasan ini penting untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan pemikiran, dialog, serta kesepakatan para pendiri bangsa demi menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan pandangan politik yang beragam.

Pancasila Lahir dari Kesepakatan Para Pendiri Bangsa

Sejarah Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan di tengah situasi politik dan geopolitik Perang Dunia II.

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menjadi salah satu momentum penting yang membuka ruang bagi para tokoh bangsa untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka.

Berbagai gagasan disampaikan melalui diskusi dan perdebatan yang konstruktif. Proses tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila selanjutnya ditetapkan sebagai dasar negara melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan terus menjadi landasan dalam menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Warga Pertanyakan Implementasi Sila Kelima

Dalam sesi pembahasan, persoalan keadilan sosial menjadi perhatian warga. Ibu Sahiapni, warga Gang Pelita II, bersama Azhari dan Afrizal, mempertanyakan penerapan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Pertanyaan tersebut menyoroti pentingnya memastikan bahwa nilai keadilan sosial tidak hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam dasar negara, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesempatan, akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesejahteraan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Aspirasi warga tersebut menjadi pengingat bahwa penerapan Pancasila perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Harus Berdampak Nyata

Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dialog antara masyarakat dan wakil rakyat juga menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat disampaikan dan menjadi bahan perhatian bagi pihak terkait.

Implementasi sila kelima Pancasila membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Prinsip keadilan sosial harus tercermin dalam pelayanan publik, kesempatan memperoleh kesejahteraan, serta kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman sejarah dasar negara, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilainya secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila bukan sekadar simbol atau hafalan, melainkan pedoman untuk membangun Indonesia yang bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sorotan tersebut mencuat setelah KPK mengumumkan penahanan tujuh pejabat dan mantan pejabat BBPJN Sumut pada awal pekan ini. Sebagian kalangan hukum dan aktivis antikorupsi mempertanyakan mengapa beberapa nama pejabat kunci lainnya yang disinyalir mengetahui dan menikmati alokasi fee proyek belum ikut terseret.

​Tudingan Tebang Pilih dan Desakan Pengusutan Tuntas

​Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menilai penanganan perkara proyek infrastruktur jalan di Sumut kerap berhenti pada tingkat pelaksana lapangan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), serta belum menyentuh pihak swasta pemenang tender bernilai ratusan miliar maupun oknum pengawas di tingkat pusat.

​"Pola pembagian fee terstruktur—mulai dari tingkatan Kepala Balai hingga Pokja—menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan sistemik. Jika KPK hanya berhenti pada tujuh atau delapan nama ini, wajar jika masyarakat menganggap ada sikap tebang pilih," tegas perwakilan koalisi dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

​Selain itu, publik juga mempertanyakan status satu tersangka lainnya yang belum ditahan serta belum tersentuhnya seluruh penyedia jasa (kontraktor) yang memberikan sumbangan suap secara berkala.

​Tanggapan KPK: Penyelidikan Berbasis Bukti, Tidak Ada Infiltrasi Politik

​Menanggapi tudingan tersebut, pihak KPK memberikan klarifikasi tegas. Juru Bicaranya menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan oleh tim penyidik murni berdasarkan kualifikasi kecukupan alat bukti (evidence-based investigation), bukan atas dasar tekanan politik atau tebang pilih.

​"KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Siapa pun yang terbukti terlibat dan didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pasti akan kita proses hukum. Penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap dan tidak berhenti di sini," tegas Juru Bicara KPK dalam keterangan resminya.

​Pihak KPK menambahkan bahwa penyidikan kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terdahulu. Penyidik saat ini masih terus mendalami aliran uang (follow the money) serta memeriksa saksi-saksi dari pihak swasta dan penyedia jasa yang terlibat dalam proyek jalan nasional di Sumatera Utara tersebut.

Konstruksi Perkara dan Aliran Dana

​Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan anggaran dan penarikan commitment fee proyek jalan nasional di Sumut. Kontraktor yang ingin memenangkan lelang diancam blacklist jika tidak menyetorkan persentase fee yang disepakati:

1. Kepala BBPJN Sumut: 4%
2. Kepala Satker PJN: 4%
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1% – 1,5%
4. Bendahara & Pokja Pemilihan: Masing-masing 0,5%

​KPK memastikan bahwa penyidik masih mengorektil bukti-bukti baru di lapangan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru seiring berkembangnya proses persidangan mendatang.

Menurut Ade Julhaidir, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara bijaksana, terbuka, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa DPR RI dan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendengar serta menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan justru membiarkan berkembangnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Jangan sampai suara masyarakat hanya menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial tanpa mendapatkan ruang penyampaian yang semestinya. DPR dan MPR harus hadir sebagai representasi rakyat, mendengar aspirasi, serta memastikan setiap persoalan kebangsaan mendapatkan perhatian secara proporsional," tegas Ade Julhaidir.

Ia juga meminta agar polemik terkait putusan MK dan persoalan ijazah Gibran tidak dijadikan alasan untuk saling menyerang atau membangun opini yang belum terverifikasi. Setiap tudingan maupun informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, transparansi, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

GERMAS UNGKAP MENDORONG DIALOG KONSTITUSIONAL

Ade Julhaidir menambahkan, GERMAS UNGKAP mendorong DPR RI dan MPR RI untuk memfasilitasi dialog konstitusional dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, pakar hukum tata negara, serta pihak-pihak terkait.

Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan memperoleh tanggapan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

"Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mempertanyakan kebijakan publik melalui jalur yang sah. Jangan alergi terhadap kritik, karena kritik yang konstruktif merupakan bagian dari kontrol demokrasi," ujarnya.

GERMAS UNGKAP menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, mengawal transparansi penyelenggaraan negara, serta menyuarakan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Ade Julhaidir berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, menghormati proses hukum, serta tidak mengabaikan suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas. (Red/Tim)

GERMAS UNGKAP – SUARAKAN KEBENARAN.