Upacara penurunan Bendera Merah Putih berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah kecamatan, TNI-Polri, perangkat kelurahan dan nagori, guru sekolah, serta para tamu undangan.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor, S.H., M.H., hadir sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada IPDA J. Panggabean dan Komandan Upacara AIPTU Sagimun.

Dalam pelaksanaan upacara, turut hadir Serka Dedi Andika, Camat Pematang Bandar Pahot H. Siregar, S.Sos., Lurah Pematang Bandar Jhon Gerhad Sinaga, Lurah Kerasaan Drs. Sumarno, para Pangulu se-Kecamatan Pematang Bandar, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor mengatakan, kehadiran personel Polri dalam kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat sekaligus bentuk komitmen menjaga setiap kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan tertib.

"Pengamanan kegiatan upacara ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat sehingga masyarakat dapat memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan penuh rasa nasionalisme," ujar IPTU Patar.

Ia mengungkapkan, rangkaian upacara diawali dengan persiapan pasukan yang memasuki lapangan dan menempati posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya Komandan Upacara mengambil alih komando, kemudian dilanjutkan dengan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara.

Memasuki acara pokok, seluruh peserta memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penurunan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera. Seluruh rangkaian berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap simbol negara.

"Momentum HUT RI ke-81 ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan melalui pengabdian, kerja sama, dan kepedulian terhadap bangsa serta masyarakat," ucapnya.

Selain memastikan kelancaran jalannya upacara, personel Polsek Bandar Huluan juga melaksanakan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas serta memastikan seluruh peserta dan tamu undangan dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

Menurut IPTU Patar, sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah kecamatan, perangkat nagori, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang aman dan kondusif.

"Keamanan kegiatan tidak terlepas dari dukungan seluruh unsur yang terlibat. Sinergitas yang baik menjadi kekuatan bersama dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus menyukseskan setiap kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan lapangan dan kegiatan ditutup dengan laporan Perwira Upacara. Upacara Penurunan Bendera Merah Putih berakhir sekitar pukul 17.45 WIB.

Dari hasil pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan berjalan aman, tertib, lancar, dan penuh khidmat. Pengamanan yang dilakukan personel Polsek Bandar Huluan turut memastikan situasi kamtibmas selama kegiatan tetap kondusif.

Melalui pengamanan tersebut, Polsek Bandar Huluan kembali menunjukkan Kegiatan Profesional Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personel di tengah berbagai kegiatan masyarakat menjadi bagian dari komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara untuk terus hadir secara berintegritas dan humanis dalam menjaga keamanan serta mendukung setiap momentum kebangsaan di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.

Laporan : Bobby sihite

Mengusung semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap Indonesia, Delipark menghadirkan berbagai kegiatan menarik mulai dari perlombaan tradisional, pertunjukan tari Nusantara, program belanja spesial kemerdekaan, hingga dekorasi bernuansa budaya Betawi yang menjadi daya tarik utama tahun ini.

Marcomm Manager Delipark Mall, Gumi mengatakan, melalui "Inspirited Indonesia", pihaknya tidak hanya menghadirkan kemeriahan dalam menyambut Hari Kemerdekaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk kembali mengenal dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat urban.

"Pada perayaan tahun ini, Delipark mengangkat konsep dekorasi 'Urban Betawi' yang merepresentasikan perpaduan antara kekayaan budaya Betawi dengan karakter masyarakat urban di kota metropolitan," kata Gumi, Senin (17/8/2026).

Gumi menuturkan, berdiri ditengah Rivapark dekorasi utama panggung yang dihiasi ornamen batik khas Betawi, yang memiliki perpaduan pengaruh budaya Tionghoa, Jawa, Arab, dan Sunda.

Di atas panggung, terdapat totem ondel-ondel dan kembang kelapa yang menjadi elemen ikonik budaya Betawi sekaligus memperkuat nuansa tradisional dalam dekorasi. Unsur budaya tersebut kemudian dipadukan dengan latar belakang panggung yang menampilkan siluet gedung-gedung perkotaan.

"Perpaduan ini menggambarkan kehidupan masyarakat urban di tengah perkembangan kota besar, tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi identitas bangsa," ujarnya.

Keseruan dimulai dengan Perlombaan Tari Tradisional Nusantara tingkat pelajar dan mahasiswa pada 14 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Delipark dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kemeriahan berlanjut melalui Pesta Rakyat pada 15 – 17 Agustus 2026 yang berlangsung di area Rivapark.

"Para pengunjung dapat ikut merasakan keseruan khas perayaan 17 Agustus dengan berpartisipasi secara langsung dalam berbagai permainan tradisional, seperti makan kerupuk, estafet kelereng, terompah, balap karung, menggiring bola, hingga lomba menggendong istri," jelas Gumi.

Para pengunjung yang berhasil menang akan mendapatkan hadiah langsung berupa Cash Voucher Delipar. Selain rangkaian kegiatan dan hiburan, Delipark juga melengkapi perayaan HUT RI ke-81 dengan berbagai program belanja spesial yang memberikan nilai tambah bagi pengunjung.

Melalui program ISF – Indonesia Shopping Festival, collect stamp dari APPBI Sumatera Utara,17 celebration, Meal Treatz, serta Merdeka Surprize, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran menarik dari tenant-tenant Delipark Mall selama periode perayaan kemerdekaan.

Gumi mengungkapkan, Hari Kemerdekaan menjadi wujud komitmen Delipark Mall untuk senantiasa berperan aktif dalam memperingati dan menghormati HUT Republik Indonesia setiap tahunnya.

"Momen ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para pengunjung melalui dekorasi budaya Indonesia yang berbeda setiap tahunnya, serta beragam penampilan spesial yang menampilkan keindahan budaya tradisional tanah air," pungkas Gumi.

Dari jumlah itu, 14 orang langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan Remisi Umum II, sementara 6 orang lainnya menerima remisi disertai subsider.

Pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) RI, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dibacakan Asisten Administrasi Umum Dapot Tamba dalam upacara tersebut.

Menimipas menegaskan kemerdekaan bukan hanya seremoni, tetapi panggilan untuk bekerja dan mengabdi.

"Perjuangan bangsa belum selesai. Momentum kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, pelayanan terbaik, pembinaan yang manusiawi, serta pengabdian untuk menjaga kedaulatan negara," tegasnya dalam sambutan.

Ia juga mengingatkan jajaran pemasyarakatan untuk menjaga integritas. "Jabatan adalah amanah. Jaga nama baik institusi, tingkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, dan pastikan perkembangan teknologi berjalan seiring profesionalisme," lanjut Menimipas.

Terkait remisi, ia menyebut ini sebagai bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang disiplin mengikuti pembinaan.

"Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada warga binaan yang telah menjalankan pembinaan dengan baik. Remisi juga menjadi kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kemandirian dan nantinya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, dalam kesempatan itu membeberkan kondisi terkini.

Saat ini Rutan Sidikalang menampung 432 orang warga binaan. Padahal kapasitas idealnya hanya 172 orang. Artinya tingkat overkapasitas mencapai 270 persen.

Meski dengan keterbatasan itu, pihak Rutan terus memaksimalkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian agar warga binaan siap kembali ke masyarakat.

Upacara penyerahan remisi ini dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Dairi. Tampak hadir Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Camat Sitinjo Haposan Bancin, dan Kepala Desa Sitinjo II Umum Sukarjo Bako.

Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pemasyarakatan yang humanis.

Momentum HUT ke-81 RI diharapkan menjadi titik balik bagi warga binaan. Dengan pengurangan masa pidana ini, mereka didorong untuk terus meningkatkan keterampilan, menjaga perilaku baik, dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang produktif saat kembali ke tengah masyarakat.

"Remisi bukan hadiah, tapi kepercayaan. Manfaatkan untuk berubah jadi lebih baik," pesan salah seorang petugas Rutan kepada warga binaan.

Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus momentum mempererat silaturahmi antara jajaran SEKBER FAHMI dengan masyarakat.

Ketua Umum SEKBER FAHMI, Yasa'aro Telaumbanua, SE, SH, M.Kn, MH, mengatakan bahwa pembagian nasi bungkus tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya sederhana untuk menghadirkan makna kemerdekaan secara langsung di tengah masyarakat.

"Hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial berbagi nasi bungkus bagi masyarakat yang membutuhkan di sepanjang Jalan Setiabudi. Ini merupakan rangkaian dalam memperingati HUT RI ke-81 Tahun 2026, khususnya di wilayah depan kantor sekretariat SEKBER FAHMI," ujar Yasa'aro kepada awak media.

Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan keluarga besar SEKBER FAHMI serta sejumlah pihak yang selama ini turut memberikan perhatian terhadap aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

Yasa'aro juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pembina Utama SEKBER FAHMI, Handoko Hardjono, Channel88 Advertising, yang disebut turut memberikan dukungan, termasuk melalui kontribusi media reklame di sejumlah titik strategis di Kota Medan.

"Ratusan nasi bungkus kita bagikan hari ini dan pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan terkendali. Intinya, ini adalah ajang silaturahmi dalam mengisi kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Kemerdekaan Harus Terasa di Tengah Masyarakat

Di lokasi yang sama, Dewan Penasehat SEKBER FAHMI, Eben Haezar Zebua, SH, MH, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan seluruh jajaran SEKBER FAHMI.

Ia menilai, peringatan HUT Kemerdekaan RI seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini bukan hanya sekadar mengisi kemerdekaan RI ke-81 Tahun 2026. Lebih dari itu, kita ingin menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbagi, membangun kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat," ujar Eben.

Menurutnya, sekecil apa pun bentuk kepedulian yang diberikan kepada masyarakat tetap memiliki nilai ketika dilakukan dengan ketulusan dan semangat kebersamaan.

"Kemerdekaan harus kita isi dengan hal-hal yang memberikan manfaat. Hari ini kita berbagi makanan, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun rasa persaudaraan dan kepedulian di antara sesama," tambahnya.

SEKBER FAHMI Dorong Kepedulian Berkelanjutan

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keberadaan organisasi yang bergerak di bidang advokasi hukum dan media tidak semata-mata berkutat pada persoalan hukum maupun pemberitaan.

SEKBER FAHMI berupaya menempatkan kepedulian sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral organisasi kepada masyarakat.

Pembagian ratusan nasi bungkus berlangsung dengan tertib dan mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas maupun warga di sekitar lokasi.

Momentum HUT RI ke-81 itu pun menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga tentang bagaimana setiap elemen masyarakat mengambil peran sesuai kapasitasnya untuk menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

FAHMI - BERSINERGI UNTUK KEADILAN.

Kegiatan tersebut digelar di Jalan Nibung Raya No. 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan melibatkan ratusan para relawan PALITO serta masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan dan semangat kemerdekaan.

Sejumlah perlombaan menarik disiapkan panitia, di antaranya Trup Gembira, catur, membawa gula dengan sendok, joget di kursi, joget dengan balon, lomba makan kerupuk, serta memasukkan paku ke dalam botol.

Ragam perlombaan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan dalam momentum peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Relawan PALITO diketahui berada di bawah pembinaan Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH., MH., dengan Taruli Siahaan sebagai Ketua PALITO.

Sementara itu, kepanitiaan kegiatan dipercayakan kepada Ibu Sondang Hasugian selaku Ketua Panitia dan turut Didampingi Ibu Pembina Relawan PALITO Ny. Betty Siahaan.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Ibu Sondang Hasugian menyampaikan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat persatuan dan kebersamaan melalui kegiatan yang sederhana namun memiliki nilai sosial.

Menurutnya, perlombaan rakyat merupakan bagian dari tradisi perayaan kemerdekaan yang mampu mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana santai, tanpa membedakan latar belakang.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita dapat membangun kebersamaan, kekompakan dan rasa persaudaraan," ungkap Sondang Hasugian.

Ia juga berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan seremonial semata. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa harus terus diwujudkan melalui kepedulian sosial, persatuan dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.

Kemeriahan perlombaan pun menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan masih dapat dirayakan dengan cara sederhana, merakyat dan penuh kegembiraan.

Relawan PALITO menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antarsesama relawan sekaligus membangun semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Medan. (Red/Tim)

Upacara berlangsung khidmat dan penuh wibawa. Bupati Dairi Vickner Sinaga bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara pembacaan Teks Proklamasi dipercayakan kepada Anggota DPR RI Dapil Sumut II, Hinca Panjaitan yang hadir langsung di tengah masyarakat Dairi.

Momen paling ditunggu berjalan tanpa cela. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka Kabupaten Dairi, menunaikan tugasnya dengan sempurna.

Griselda Mathania Tampubolon dari SMA Negeri 1 Sidikalang dipercaya sebagai pembawa baki bendera. Ia dikawal Danton Paskibraka Prasatya Yudhatama Simanjuntak, juga dari SMA Negeri 1 Sidikalang.

Di bawah komando Danton, langkah tegap Paskibraka mengantarkan Bendera Merah Putih ke puncak tiang tepat di detik-detik proklamasi. Riuh tepuk tangan dan isak haru dari ribuan peserta upacara mengiringi pengibaran bendera.

Usai upacara, Bupati Vickner Sinaga menyerahkan tali asih kepada para pejuang veteran. Ini menjadi bentuk penghormatan Pemkab Dairi kepada para pahlawan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Rangkaian peringatan tidak berhenti di situ. Lapangan Stadion Utama disulap menjadi panggung kreasi anak Dairi.

Penampilan Marching Band SMP Negeri 1 Sidikalang dan SMP Negeri 3 Sidikalang memukau peserta. Anak-anak TK Kemala Bhayangkari dan TK Kodim juga tampil menggemaskan.

Yang mencuri perhatian adalah penampilan Melida Pakpahan dari SD Negeri 037994 Juma Borno, pemenang lomba bercerita tingkat SD. Suaranya yang lantang membawakan cerita kepahlawanan membuat hadirin terdiam dan bertepuk tangan.

Acara ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba yang digelar PGRI Kabupaten Dairi.

Upacara ini dihadiri lengkap unsur Forkopimda Kabupaten Dairi. Tampak hadir Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Sekda Surung Charles Bantjin, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, serta para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan soliditas dan kebersamaan dalam memaknai kemerdekaan ke-81 RI.

"Ini bukan hanya upacara seremonial. Ini momentum kita meneguhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kerja nyata untuk Dairi yang lebih maju," ujar Bupati Vickner Sinaga di sela kegiatan.

Dengan suksesnya pelaksanaan upacara, Pemkab Dairi berharap semangat 17 Agustus 1945 terus hidup dan menjadi energi untuk membangun daerah.

Para dosen ITSI Medan itu diketahui tergabung dalam Tim Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dan didukung penuh pendanaannya dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Mereka adalah Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM, dengan dua anggota yakni Dr. Wardatul Husna Irham S.Si MPd. dan Mahyunis ST MT, dan dibantu oleh praktisi sawit sekaligus dosen ITSI bernama Henry Budi Hasibuan SP M.Agr.

Sejumlah mahasiswa ITSI Medan pun ikut aktif dalam acara ini seperti Tiara Cahya Putri, Chandara Putri, Wandira, M. Fahru Rozi, Wahyu Abdilah, dan Vyn Irdina.

Jatarsi Sipayung dan rekan-rekannya menyimak penjelasan soal BrondoClean itu dalam sebuah kelompok diskusi terpumpun atau focus group discussion (DKT/FGD).

DKT tersebut, seperti keterangan resmi yang diterima media, Minggu (16/8/2026), yang diselenggarakan di Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), tempat para petani sawit anggota Poktan Makmur Sejahtera bermukim.

"Dengan alat BrondoClean ini kami yakin brondolan dari kebun kami bisa memiliki nilai jual yang tinggi saat dijualkan ke pengepul maupun pabrik kelapa sawit (PKS)," ucap Jatarsi Sipayung.

Henry Budi Hasibuan dalam paparannya menjelaskan, kegiatan demonstrasi dan paparan mengenai BrondoClean bisa menjadi wadah bagi petani sawit untuk berdiskusi secara langsung mengenai berbagai tantangan

"Khususnya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, termasuk terkait peningkatan kualitas hasil panen tandan buah segar (TBS) melalui penerapan teknologi tepat guna," ucap Henry Budi Hasibuan lagi.

Dalam paparannya, Bapak Henry Budi Hasibuan menekankan bahwa inovasi dan mekanisasi merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing sektor perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu Ketua Tim PKM, Hari Gunawan menjelaskan kalau BrondoClean tidak hanya berfungsi sebagai alat mekanisasi perkebunan, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil panen petani melalui meningkatnya mutu buat kelapa sawit yang dimiliki petani.

Selama ini, kata Hari Gunawan, salah satu penyebab berkurangnya pendapatan petani adalah potongan hasil akibat brondolan yang masih bercampur dengan tanah, pasir, dan sampah saat dijual ke pabrik atau pengepul.

Hari Gunawan bilang, Tim PKM menilai melalui penerapan BrondoClean, kualitas brondolan dapat ditingkatkan sehingga potongan hasil dari PKS yang sebelumnya dapat mencapai 10 persen sampai 20 persen, berpotensi ditekan hingga hanya sekitar 1 persen sampai 2 persen.

"Dengan demikian, potensi pendapatan petani kelapa sawit yang selama ini hilang dapat diselamatkan dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar," tegas Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM.

Dukungan pemerintah pusat tersebut disalurkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan menggunakan skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM).

Tim dari ITSI Medan itu merupakan sekumpulan dosen muda yang memiliki komitmen terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Mereka adalah Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM, dengan dua anggota yakni Dr. Wardatul Husna Irham S.Si MPd. dan Mahyunis ST MT, dan teknologi yang mereka ciptakan dinamai BrondoClean.

"Penciptaan BrondoClean ini merupakan komitmen kami dari ITSI Medan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Hari Gunawan dalam keterangan resmi kepada pers, Minggu (16/8/2026).

Dia bilang, BrondoClean sudah diperkenalkan ke kalangan petani sawit yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Makmur Sejahtera di Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), beberapa hari yang lalu.

Kegiatan tersebut, sambung Hari, mengusung tema "Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembersih Brondolan Sawit untuk Peningkatan Pendapatan Petani dan Ketahanan Pangan Desa Tapak Meriah".

Sejumlah mahasiswa ITSI Medan pun ikut aktif dalam acara ini seperti Tiara Cahya Putri, Chandara Putri, Wandira, M. Fahru Rozi, Wahyu Abdilah, dan Vyn Irdina.

"Hasil survei itu nantinya menjadi dasar dalam penyusunan program sehingga teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," beber Hari Gunawan

Setelah survei, kata Hari, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada Poktan Makmur Sejahtera mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan efisiensi kerja di perkebunan kelapa sawit.

Dalam sesi ini, tim PKM memperkenalkan BrondoClean, sebuah alat mekanisasi yang dirancang untuk membersihkan brondolan kelapa sawit dari campuran tanah, pasir, daun, pelepah, serta kotoran lainnya sebelum dijual ke pabrik maupun pengepul.

Hari bilang, Tim PKM meyakini keberadaan teknologi BrondoClean merupakan solusi atas permasalahan yang selama ini sering dialami petani sawit

Brondolan yang masih tercampur sampah dan kotoran umumnya menjadi alasan bagi pabrik atau pengepul untuk memberikan potongan hasil atau potongan harga sebesar 10 persen sampai 20 persen.

"Kondisi seperti inilah yang sering membuat petani kelapa sawit kehilangan sebagian potensi pendapatannya," kata Hari Gunawan.

Aksi pemulihan ini melibatkan prajurit pilihan dari:

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons cepat sekaligus langkah simbolis untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memulihkan ketertiban pasca-insiden yang terjadi sehari sebelumnya.

Kronologi Kericuhan: Peringatan 21 Tahun Perdamaian Aceh Ternoda

​Sehari sebelumnya, Sabtu (15/8/2026), kompleks Masjid Raya Baiturrahman sempat memanas di tengah peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, menjelaskan bahwa rangkaian acara awalnya diisi dengan kegiatan doa tolak bala dan zikir akbar yang diikuti massa dari berbagai daerah secara khidmat.

Namun, situasi berubah tegang setelah oknum tak bertanggung jawab memprovokasi massa untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang di pekarangan masjid.

​"Aparat TNI-Polri melakukan pendekatan persuasif dan memberikan imbauan kepada massa agar tidak mengibarkan bendera Bulan Bintang serta tetap menjaga ketertiban. Namun massa menolak sehingga terjadi aksi saling dorong antara sebagian massa dengan aparat keamanan," ujar Kolonel Mustafa, Sabtu (15/8/2026).

​Situasi semakin tak terkendali ketika sebagian massa menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di tiang halaman masjid dan menggantinya dengan bendera Bulan Bintang, serta mencopot atribut Merah Putih di sekitar lokasi.

​Tindakan Tegas dan Terukur Aparat Gabungan

​Kericuhan memuncak saat sejumlah orang mulai melemparkan batu dan benda keras ke arah personel TNI-Polri yang bertugas. Akibat aksi anarkis tersebut, sejumlah kendaraan di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah, bahkan satu unit sepeda motor dinas milik TNI dilaporkan dibakar oleh massa.

​Menghadapi eskalasi ancaman yang membahayakan keamanan publik, tim gabungan TNI-Polri akhirnya mengambil langkah tegas dan terukur untuk membubarkan serta memecah konsentrasi massa yang beringas hingga akhirnya situasi dapat dikendalikan.

​Setelah berhasil menguasai kembali area tersebut, prajurit TNI langsung menurunkan bendera Bulan Bintang dan mengamankan lokasi demi menegakkan ketertiban umum dan menjaga kehormatan simbol negara.

Kini, suasana di Masjid Raya Baiturrahman terpantau kondusif dengan kembalinya berkibar Sang Saka Merah Putih jelang perayaan HUT RI ke-81.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.

Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai dan tetap berada dalam batas-batas hukum.

Menurut Djamari, menjaga perdamaian bukan hanya menjadi tugas pemerintah maupun aparat keamanan.

Seluruh elemen masyarakat memiliki peran untuk memastikan situasi tetap aman sehingga perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik.

"Perdamaian Aceh perlu dijaga bersama, sementara aspirasi di Papua harus disampaikan secara damai," kata Djamari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2026.

Untuk Aceh, pemerintah disebut tetap menghormati status kekhususan daerah tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Djamari menilai perdamaian yang berhasil dipertahankan selama lebih dari 20 tahun merupakan pencapaian penting yang tidak boleh diabaikan.

Ia mendorong agar semangat dialog, persaudaraan dan kepatuhan terhadap hukum terus menjadi landasan dalam menjaga stabilitas Aceh.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap simbol-simbol negara.

Bendera Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan simbol kenegaraan yang penggunaannya telah memiliki dasar hukum.

Menanggapi informasi mengenai dugaan pelepasan Bendera Merah Putih maupun pelepasan dan perusakan lambang negara, Djamari meminta aparat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Fakta kejadian, pihak yang terlibat, motif serta unsur pelanggaran hukumnya perlu diperiksa secara objektif. Jika penyelidikan menemukan adanya tindak pidana, proses hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Jika unsur pidana terbukti, penanganannya harus tegas, adil dan sesuai hukum," ujarnya.

Aspirasi di Papua Harus Tetap Damai

Perhatian pemerintah juga tertuju pada perkembangan situasi di Papua. Djamari menyatakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin konstitusi.

Namun, hak tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, perusakan, provokasi maupun tindakan lain yang melanggar hukum.

Pemerintah juga menyesalkan terjadinya kericuhan dalam aksi di Papua Tengah yang dilaporkan menyebabkan sejumlah aparat mengalami luka.

Djamari meminta masyarakat tidak mudah tersulut provokasi ketika menyampaikan pendapat. Menurutnya, ruang dialog tetap harus dibuka agar aspirasi dapat disampaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan.

"Jangan mudah terprovokasi dan tetap sampaikan aspirasi secara tertib," kata Djamari.

Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat tetap harus diproses sesuai aturan.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan bahwa perkembangan situasi di Aceh dan Papua terus dipantau pemerintah.

Koordinasi dilakukan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah meningkatnya eskalasi, menjaga keselamatan masyarakat dan mempertahankan kondisi keamanan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama kabar yang berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Honi meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi situasi di lapangan.

Karena itu, menjaga perdamaian Aceh dan kondusivitas Papua membutuhkan kerja bersama. Kebebasan menyampaikan aspirasi tetap harus dihormati, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan hak masyarakat lain untuk hidup aman dan tenteram.

Pemerintah berharap ruang dialog tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan pendekatan tersebut, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa harus berujung pada kekerasan atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Pada akhirnya, stabilitas keamanan tidak hanya ditentukan oleh langkah aparat.

Kesadaran masyarakat untuk menahan diri, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya dan menyampaikan pendapat secara damai juga menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

Adalah Alarick Danish Pradhana Soeroso, siswa kelas IIl sekolah dasar yayasan Sutomo, asal Kota Medan, yang berhasil meraih Juara II Kategori Usia Dini Kata Perorangan Putra pada Ultraman Hydroplus Karate Championship 2026 (Open & Festival Piala Kadinpora Jawa Tengah) yang berlangsung di GOR Djarum Arena Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada 1–2 Agustus 2026.

Prestasi tersebut bukan sekadar raihan medali. Alarick menjadi satu-satunya atlet yang mewakili Kota Medan sekaligus satu-satunya peserta dari luar Pulau Jawa, membawa nama Pulau Sumatera di tengah persaingan sengit yang diikuti 46 kontingen dan sekitar 850 atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Di usia yang masih sangat belia, Alarick telah memahami bahwa kemenangan tidak lahir dalam semalam. Latihan yang disiplin, keberanian untuk terus mencoba, serta semangat pantang menyerah menjadi bekal utamanya setiap kali melangkah ke atas tatami.

Anak pertama dari pasangan dr. Moh. Ramadhani Soeroso, Sp.P(K)-Onk dan Pujiyani ini mulai menekuni karate sejak usia lima tahun. Dalam kurun waktu dua tahun, ia telah mengumpulkan 19 medali dari berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Prestasi itu menjadi bukti bahwa usia muda bukanlah batas untuk meraih mimpi apabila dibarengi kerja keras dan ketekunan.

Saat ini Alarick berlatih di Dojo Soeroso Wado Karate Indonesia, yang berdiri pada 10 Oktober 2025. Di bawah bimbingan Sensei Eddy Darwan, kemampuannya terus berkembang, terutama pada nomor Kata Perorangan, nomor yang menuntut ketepatan teknik, keseimbangan, konsentrasi, dan keindahan gerakan jurus, bukan sekadar kekuatan fisik.

Semangat Alarick mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan bangsa. Jika para pejuang dahulu berjuang merebut kemerdekaan dengan keberanian dan pengorbanan, maka generasi muda hari ini mengisi kemerdekaan melalui prestasi, karakter, disiplin, dan semangat untuk terus menjadi yang terbaik.

Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kisah Alarick menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sedang ditempa oleh anak-anak yang berani bermimpi besar. Prestasi yang diraihnya bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan Sumatera Utara, tetapi juga pesan bagi jutaan anak Indonesia bahwa setiap mimpi dapat diwujudkan melalui kerja keras, latihan tanpa henti, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri.

Dari sebuah tatami di Kota Medan, langkah kecil Alarick telah membuktikan satu hal: kemerdekaan bukan hanya diwariskan, tetapi juga harus diisi dengan prestasi. Dan dari tangan-tangan mungil para atlet muda seperti Alarick, harapan Indonesia menuju generasi emas terus tumbuh dengan penuh optimisme.

Program pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Implementasi Lingkungan Sehat untuk Optimalisasi Tumbuh Kembang Balita di Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat" dilaksanakan selama Mei hingga Agustus 2026 melalui skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP).

Kegiatan ini menyasar keluarga yang memiliki balita, kader Posyandu, serta masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai stimulasi perkembangan anak, deteksi dini keterlambatan tumbuh kembang, pemanfaatan permainan edukatif sesuai usia, hingga penciptaan lingkungan bermain yang sehat.

Kelurahan Pemecutan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki sekitar 423 balita dengan dukungan 205 kader PKK, termasuk 27 kader utama yang aktif di sejumlah banjar. Tingginya aktivitas masyarakat perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan anak memperoleh stimulasi perkembangan yang optimal di lingkungan keluarga.

Program ini dipimpin oleh Ni Luh Made Reny Wahyu Sari, S.Ft., M.Erg., Ftr. dari Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Dhyana Pura sebagai ketua tim. Ia didampingi Ni Luh Putu Gita Karunia Saraswati, S.Ft., M.Fis., Ftr. dari Program Studi Fisioterapi Universitas Udayana serta dr. Putu Anastasia Kharisma M., Sp.KJ dari Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Dhyana Pura.

Kolaborasi lintas disiplin tersebut memadukan keahlian di bidang fisioterapi pediatri, stimulasi sensori, tumbuh kembang anak, hingga kesehatan jiwa dan perkembangan anak.

Selama pelaksanaan program, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai tahapan perkembangan (milestone) balita, tanda-tanda keterlambatan perkembangan (red flags), pemilihan aktivitas stimulasi sesuai usia, pengelolaan screen time, hingga pentingnya aktivitas bermain sebagai bagian dari proses belajar anak.

Tim juga melakukan pemeriksaan dan screening tumbuh kembang menggunakan Denver Developmental Screening Test (DDST) di sejumlah Posyandu, diikuti praktik sensory play bersama orang tua dan balita. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Banjar Kerandan dan Banjar Busung Yeh Kangin.

Melalui pendekatan tersebut, orang tua tidak hanya memperoleh hasil pemeriksaan perkembangan anak, tetapi juga mendapatkan pendampingan langsung mengenai cara memberikan stimulasi yang tepat melalui aktivitas bermain sederhana yang dapat diterapkan di rumah.

Program turut memperkenalkan konsep sensory play yang menstimulasi tujuh sistem sensori utama, yaitu visual, auditori, taktil, olfaktori, gustatori, vestibular, dan proprioseptif.

Berbagai media permainan sederhana disiapkan agar mudah diterapkan keluarga maupun kader Posyandu secara mandiri. Aktivitas tersebut dirancang berlangsung sekitar 10–15 menit setiap hari sebagai bagian dari rutinitas yang menyenangkan bagi anak.

Selain meningkatkan stimulasi perkembangan, kegiatan ini juga mendorong orang tua mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai dengan menghadirkan alternatif permainan yang aktif, interaktif, dan memperkuat komunikasi antara anak dengan keluarga.

Puncak kegiatan berlangsung pada 6 Agustus 2026 melalui penyerahan Pojok Stimulasi kepada Posyandu di Banjar Kerandan. Serah terima dilakukan bersama Lurah Pemecutan Agus Yudi Kusumajaya, S.STP, kepala lingkungan, kader Posyandu, masyarakat, dan tim pelaksana.

Pojok Stimulasi menjadi inovasi utama dalam program ini karena mengintegrasikan berbagai media permainan yang mendukung perkembangan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa, interaksi sosial, serta stimulasi sensori anak.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperluas fungsi Posyandu yang selama ini identik dengan penimbangan berat dan tinggi badan menjadi pusat edukasi keluarga, deteksi dini perkembangan, sekaligus ruang praktik stimulasi tumbuh kembang balita.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, tim pengabdian juga menyerahkan Posyandu Starter Pack yang berisi standar operasional prosedur (SOP) screening DDST, SOPPojok Stimulasi, materi edukasi, panduan sensory play, format pencatatan perkembangan, formulir tindak lanjut, hingga mekanisme rujukan apabila ditemukan indikasi gangguan perkembangan.

Melalui dukungan Hibah DPPM-Kemdiktisaintek 2026, program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kader Posyandu sebagai fasilitator yang mendampingi orang tua dalam memberikan stimulasi perkembangan anak secara berkelanjutan.

Program tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, kader Posyandu, dan keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat dan ramah anak.

Dengan hadirnya Pojok Stimulasi, berbagai praktik baik yang telah diperkenalkan selama program pengabdian tidak berhenti setelah kegiatan selesai, melainkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang balita pada masa emas kehidupan mereka.

Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan peredaran narkotika, penggunaan telepon seluler (HP), maupun masuknya perangkat elektronik terlarang ke dalam Lapas Kelas I Tanjung GustaMedan patut mendapat perhatian serius.

Bukan karena setiap informasi harus dipercaya begitu saja, tetapi justru karena setiap informasi yang menyangkut keamanan lapas harus diverifikasi secara terbuka dan profesional.

Belakangan beredar informasi mengenai dugaan peredaran sabu dan ekstasi serta penggunaan HP dan perangkat yang disebut "pod getar" di lingkungan lapas.

Informasi tersebut juga menyeret nama dua warga binaan, Jono dan Sawal. Salah satu di antaranya bahkan disebut memiliki peran dalam distribusi ekstasi.

Namun, sampai informasi ini disusun, tudingan tersebut belum terverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas I Tanjung Gusta maupun instansi terkait yang membenarkan informasi tersebut.

Karena itu, nama-nama yang disebut tidak boleh serta-merta dianggap bersalah. Asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi pijakan.Tetapi di sisi lain, informasi tersebut juga tidak boleh diabaikan.

Bukan Sekadar Soal HP

Seorang mantan warga binaan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mengetahui adanya penggunaan HP oleh warga binaan tertentu.Jika pengakuan tersebut benar, pertanyaannya sederhana: bagaimana HP bisa berada di dalam lapas? Lebih jauh lagi, jika benar terdapat narkotika yang masuk dan beredar di balik tembok lapas, persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Lapas memiliki sistem pengamanan, pemeriksaan dan pengawasan. Ada petugas, prosedur pemeriksaan, penggeledahan serta berbagai mekanisme pengawasan lainnya.

Maka, jika barang terlarang benar-benar dapat masuk, publik berhak mengetahui di mana letak celahnya.

Apakah terjadi kelalaian?

Apakah ada penyelundupan?

Apakah pengawasan belum berjalan optimal?

Atau justru terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan, bukan melalui asumsi.

Jangan Hanya Menangkap Pengguna

Jika suatu saat dugaan peredaran narkotika di dalam lapas terbukti, penanganannya jangan berhenti pada warga binaan yang kedapatan memiliki atau menggunakan narkotika.

Rantai masuknya barang juga harus dibongkar.Sebab, narkotika tidak mungkin begitu saja muncul dari udara. Begitu pula HP dan perangkat komunikasi yang dilarang berada di dalam lapas.

Jika benar ditemukan barang terlarang, penyelidikan semestinya diarahkan untuk mengetahui dari mana barang tersebut berasal, bagaimana masuknya, siapa yang menerima, siapa yang menguasai dan apakah terdapat jaringan yang bekerja dari dalam maupun luar lapas.

Di sinilah pentingnya pengawasan internal yang independen dan tidak sekadar formalitas. Razia mendadak, pemeriksaan terhadap blok hunian, evaluasi prosedur keluar-masuk barang dan orang, pengawasan terhadap petugas, serta penelusuran aliran komunikasi dan transaksi yang relevan dapat menjadi bagian dari upaya menguji kebenaran informasi tersebut.

Publik Berhak Mendapat Jawaban

Lapas bukan ruang yang berada di luar pengawasan publik.Memang, sebagian besar aktivitas di dalam lapas memiliki batasan karena menyangkut keamanan dan privasi. Namun ketika muncul informasi mengenai dugaan narkotika dan HP, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan keamanan lapas.

Pihak Lapas Kelas I Tanjung Gusta dan instansi terkait perlu memberikan klarifikasi secara proporsional.

Jika tudingan itu tidak benar, sampaikan kepada publik dan pulihkan nama baik pihak-pihak yang disebut.

Jika benar, tindak tegas pelakunya dan bongkar jalur masuknya.

Dan jika ditemukan dugaan keterlibatan petugas, jangan ada perlakuan berbeda. Status sebagai aparat tidak boleh menjadi tameng dari proses pemeriksaan.

Pertanyaan yang Tidak Boleh Hilang

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang ada atau tidaknya HP di dalam sel.Ini menyangkut kredibilitas sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Sebab, apabila barang yang secara tegas dilarang dapat masuk dan digunakan secara berulang, maka publik wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan yang selama ini diterapkan.

Pertanyaan terpentingnya bukan hanya "Siapa yang menggunakan?"

Selain itu ada beberapa pertanyaan lagi yaitu :Dari mana barang itu berasal? Bagaimana bisa masuk? Siapa yang mengawasi? Dan jika memang ada celah, siapa yang bertanggung jawab menutupnya?

Publik tidak membutuhkan rumor. Publik membutuhkan kepastian.

Karena itu, isu ini sebaiknya segera dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan terukur. Jangan sampai tembok lapas yang seharusnya menjadi batas antara warga binaan dan dunia luar justru memiliki "pintu" yang tidak diketahui publik.

Jika benar ada celah, tutup celahnya. Jika tidak benar, luruskan informasinya. Tetapi jangan biarkan dugaan narkotika dan HP di balik jeruji menggantung tanpa jawaban.

Musyawarah dan proses penetapan kepengurusan baru kembali digelar di Grand Aston City Hall Lantai 2, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan agenda utama menetapkan struktur kepengurusan DPP PSSAB se-Indonesia untuk periode 2026–2031.

Pergantian kepengurusan ini bukan sekadar pergantian nama dan jabatan. Tantangan terbesar justru berada di depan mata: bagaimana kepengurusan baru mampu menerjemahkan semangat persatuan menjadi program nyata yang menyentuh seluruh keluarga besar PSSAB.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SKEP/001/DPP-PSSAB/VIII/2026 tertanggal 15 Agustus 2026, ditetapkan struktur kepengurusan DPP PSSAB se-Indonesia periode 2026–2031.

Dalam struktur tersebut, Sudung Situmorang, SH., MH. dipercaya sebagai Ketua Umum DPP PSSAB se-Indonesia.

STRUKTUR DPP PSSAB SE-INDONESIA PERIODE 2026–2031

Ketua Umum:
Sudung Situmorang, SH., MH.

Wakil Ketua Umum:
1. Dr. Ir. Binsar Situmorang, SE.
2. JF Hasudungan Situmorang, SE.
3. Lekanor Sitohang, SE.

Sekretaris Umum:
Dr. Alamson Situmorang, MA.

Sekretaris:
1. Aston L. Situmorang, SE., M.Si.
2. Krisman Irwandi Situmorang, SE., M.Si.

Bendahara Umum:
Josdi Situmorang, SE.

Bendahara:
1. Sihar Situmorang, SE.
2. Erwin Nooiter Situmorang, SE., M.IP.

Ketua Bidang:
1. Dr. Hantor Situmorang, SH., MH.
2. Drs. Partoguan Situmorang, Ak.
3. Mathias Situmorang, SH.
4. Jadiaman Situmorang.
5. Andareas Sitohang.
6. Lasman Sitohang.
7. Paris Sitohang.

TIM KERJA DPP PSSAB

1. Brigjen Polsan Situmorang
2. Drs. Anggiat Situmorang, Ak.
3. Pdt. Dr. Kasten Situmorang, SH., M.Kn.
4. Kolonel Mangasa Situmorang
5. M. Dayan Situmorang
6. Dr. Hendri Praja Situmorang, S.STP., M.Si.
7. Maruahal Situmorang, SE., MAP.
8. Parbada Situmorang, SH., MH.
9. Jhonson HT Situmorang, SH.
10. Letkol Bomen Situmorang, S.Pd., MH.
11. Sulta D Sitohang, SH., MH.
12. Niko Nixon Situmorang, SH., MH.
13. Chrisvon Tua Situmorang, SH., M.Kn.
14. Armend Situmorang, SH.
15. Samuel Situmorang, SH.
16. Drs. James Situmorang, Ak., MBA., MM., CA.
17. Wanseptember Situmorang, SH.
18. Dr. Gerhard Reinaldi Situmorang, SpU-K., PhD.
19. Hermanto Situmorang, ST.
20. Enro Situmorang, SE., MM., Ak., CA.
21. Ir. Lambas Situmorang
22. Parlindungan Situmorang, SH.
23. Ottom R. Situmorang
24. Tulus Budi Utama Situmorang, SE.
25. Charles Situmorang, SE.
26. Drs. Jannes Siringoringo
27. Drs. Jaolo Situmorang
28. Drs. Janes Sitohang
29. Toni Sitohang
30. Drs. Edward Sihombing
31. Salon Manik, SH.
32. Dr. Stevano Lucianto Sipahutar
33. Ridwan Kindo Sitohang
34. Pahala Sihite
35. Wanjen Barita Tua Situmorang, SM.
36. Antonius Sitohang
37. Alexander Situmorang, SE.
38. Jonny Situmorang
39. Juniasi Ridwan Situmorang
40. Parlindungan Siringoringo, SH.
41. Eben BM. Situmorang, SH., MH.
42. Erwin Situmorang
43. Indra Siringoringo, SH.
44. Sedekia Situmorang
45. Tonni Sitohang

BUKAN SEKADAR STRUKTUR, TETAPI TANGGUNG JAWAB

Kepengurusan baru DPP PSSAB se-Indonesia periode 2026–2031 diharapkan mampu menjalankan program jangka pendek maupun jangka panjang organisasi dengan orientasi yang jelas.

Di antaranya memperkuat persatuan seluruh keturunan Ompu Tuan Situmorang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemberdayaan keluarga besar, serta melakukan penataan di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Tak kalah penting, PSSAB juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melakukan kajian terhadap adat istiadat di lingkungan keluarga besar PSSAB agar nilai-nilai budaya tidak sekadar menjadi simbol, tetapi tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

Dengan komposisi kepengurusan yang melibatkan berbagai latar belakang profesi dan pengalaman, publik keluarga besar PSSAB tentu akan menunggu sejauh mana struktur baru ini mampu bekerja secara konkret.

Sebab, ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada panjangnya daftar kepengurusan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan anggota dan keluarga besar yang diwakilinya.

APRESIASI UNTUK DUKUNGAN SELAMA MUBES DAN PELANTIKAN

Jajaran pengurus, anggota, serta Tim Kerja proses Musyawarah Besar (Mubes) dan pelantikan DPP PSSAB se-Indonesia turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Handoko Hardjono dari Channel88 Advertising yang telah memberikan dukungan berupa reklame di sejumlah titik di Kota Medan selama rangkaian proses Mubes dan pelantikan berlangsung.

Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian dari kontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan organisasi.

Kini, setelah kepengurusan periode 2026–2031 ditetapkan, tantangan berikutnya adalah memastikan semangat kebersamaan tersebut tidak berhenti di ruang Mubes dan seremoni pelantikan.

PSSAB membutuhkan kerja nyata, konsolidasi yang kuat, serta kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh keluarga besar Ompu Tuan Situmorang.

Periode baru telah dimulai. Saatnya struktur kepengurusan membuktikan bahwa mandat organisasi benar-benar diterjemahkan menjadi pengabdian.

Penyebabnya, Subrata kedapatan memakai mobil dinas di hari libur dan bukan dalam perjalanan dinas.

Hal itu diketahui dari video yang diunggah Bobby di Instagram pribadinya yang dilihat, Sabtu (15/8/2026). Dalam video itu, terlihat Bobby menegur Subrata di dekat mobil sedan pelat merah BK 1143 W.

"Jangan pakai mobil dinas, ini hari Sabtu bukan hari kerja, kau gimana?," kata Bobby Nasution dalam video.

Bobby kemudian menanyakan jabatan pria tersebut. Ia mengaku sebagai Asisten II Setda Pematangsiantar.

"Asisten II Kota Siantar Pak," ucap Subrata.

Subrata juga menyebutkan jika ia bukan dalam kunjungan kerja ke lokasi itu. Subrata mengaku mengantar anaknya.

"Ngantar anak Pak," sebut Subrata.

Bobby kemudian meminta agar Subrata menukar mobilnya. Bobby mengingatkan agar tidak hanya ganti pelat.

"Terus harus pakai mobil dinas? Jangan begitu, kau tukar mobil ini ya, jangan pelatnya yang diganti," tutur Bobby.

Dalam unggahan itu, Bobby menuliskan bahwa ASN di lingkungan Pemprov Sumut tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kendaraan dinas disebut hanya digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan.

"Saya tegaskan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk saat hari libur atau akhir pekan," tulis Bobby Nasution.

"Kendaraan dinas harus dan hanya digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan, serta sebagai fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., didampingi Kepala Bagian Umum Ahmad Subhan, S.E., dan Ketua Tim Kerja Akademik Kemahasiswaan, MBKM, dan PPKS Irawan Sukma, S.E.

Saiful menegaskan, penentuan kuota KIP Kuliah tidak didasarkan pada kedekatan dengan pimpinan perguruan tinggi, kepentingan tertentu, maupun lobi-lobi, melainkan berdasarkan parameter dan statistik yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau berdasarkan statistik memang kampusnya bagus, tentu bisa mendapatkan kuota lebih besar. Tetapi kalau berdasarkan statistiknya biasa saja, ya kuotanya juga menyesuaikan," ujarnya.

Menurut Saiful, indikator yang menjadi dasar penilaian antara lain akreditasi institusi, akreditasi program studi, prestasi perguruan tinggi, capaian hibah penelitian dosen, hingga prestasi mahasiswa di berbagai bidang.

Ia mencontohkan, meskipun sebuah PTS memiliki ratusan calon mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima KIP Kuliah, jumlah penerima tetap dibatasi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

"Misalnya UMSU ada 500 mahasiswa dari keluarga miskin yang mengajukan, tetapi kuotanya 88. Maka kampus memilih dari 500 itu siapa yang mendapatkan KIP Kuliah," jelasnya.

Saiful menegaskan, kuota tersebut bukan menjadi hak kampus untuk dibagikan secara bebas. Mahasiswa wajib mendaftar melalui sistem KIP Kuliah, kemudian perguruan tinggi melakukan seleksi sesuai ketentuan dan jumlah kuota yang diberikan.

Sejalan dengan itu, LLDIKTI Wilayah I menerbitkan surat edaran kepada seluruh PTS yang menegaskan bahwa seluruh proses pengalokasian kuota KIP Kuliah Tahun Anggaran 2026 gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.

Melalui surat tersebut, LLDIKTI meminta seluruh perguruan tinggi menolak setiap penawaran kuota KIP Kuliah yang disertai permintaan uang, komitmen pembayaran, hadiah, komisi maupun bentuk imbalan finansial lainnya. PTS juga diminta tidak melayani pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau menambah kuota dengan meminta sejumlah uang.

Apabila ditemukan indikasi pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau praktik jual beli kuota, LLDIKTI meminta agar segera dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui kanal pengaduan resmi, kepada LLDIKTI Wilayah I, maupun kepada aparat penegak hukum apabila terdapat unsur tindak pidana.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bahwa kuota KIP Kuliah bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Seluruh proses distribusi dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah dan tidak dapat dipengaruhi oleh kedekatan personal maupun transaksi finansial.

Untuk Tahun Anggaran 2026, kuota KIP Kuliah bagi perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara berjumlah sekitar 3.751 mahasiswa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 4.200 mahasiswa. Meski demikian, peluang penambahan kuota masih terbuka apabila pemerintah pusat memberikan alokasi tambahan.

Saiful juga memastikan LLDIKTI terus melakukan pengawasan agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar diterima mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan. Verifikasi kondisi sosial ekonomi tetap menjadi salah satu syarat utama, termasuk membuka ruang perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

"Kalau datanya salah, misalnya kondisi orang tuanya memang kurang mampu tetapi kuartil datanya tidak sesuai, itu harus dikoreksi melalui mekanisme yang ada," katanya.

Di akhir keterangannya, Saiful kembali menegaskan bahwa prinsip utama penyaluran KIP Kuliah adalah keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kuota diberikan berdasarkan indikator objektif pemerintah, bukan karena kedekatan, intervensi, maupun praktik transaksional. Dengan penegasan tersebut, LLDIKTI Wilayah I berharap seluruh PTS ikut menjaga integritas pelaksanaan Program KIP Kuliah agar tetap bersih, tepat sasaran, dan bebas dari pungutan liar.

Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

"Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat," kata Fadhlullah.

Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang.

"Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang," ujarnya.

Fadhlullah mengatakan, 21 tahun lalu, tepatnya 1 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai.

Kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka masa depan Aceh yang lebih baik.

Dalam momentum tersebut, Fadhlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator dan tim perunding di Helsinki, Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam perjalanan perdamaian.

600 Hektare untuk Pengembanfan Ekonomi.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai ikut berperan dalam menjaga dan merawat perdamaian Aceh.

Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Tanah tersebut nantinya akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki.

Fadhlullah berharap berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.

"Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat," ujarnya.rel.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Ketua Badan Anggaran, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B.

Turut mendampingi, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, S.H. Rapat juga dihadiri jajaran Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan.

Dua Agenda Anggaran Jadi Sorotan

Pembahasan tidak hanya menyangkut arah kebijakan anggaran Kota Medan untuk tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi serta menyusun perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2026.

Banggar DPRD Kota Medanmembahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Instansi yang hadir antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.

Banggar Dituntut Tak Sekadar Membahas Angka

Pembahasan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

Karena itu, pembahasan anggaran semestinya tidak berhenti pada persoalan angka dan pembagian pagu semata. Setiap program yang masuk dalam rancangan anggaran perlu diuji berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikannya.

Khusus untuk perubahan APBD 2026, Banggar juga memiliki posisi strategis untuk melihat apakah terdapat program yang perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi daerah dan capaian pelaksanaan anggaran berjalan.

Sementara untuk APBD 2027, tantangannya lebih jauh: jangan sampai perencanaan anggaran hanya menghasilkan daftar program, tetapi lemah dalam ukuran manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Kepentingan Publik Harus Jadi Ukuran

Dengan melibatkan sejumlah OPD strategis, pembahasan tersebut menyentuh sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur permukiman, tata ruang, lingkungan hidup hingga ketahanan pangan.

Karena itu, masyarakat patut mengawal proses pembahasan KUA-PPAS tersebut.

Setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD pada akhirnya bersumber dari kemampuan fiskal daerah dan harus dipertanggungjawabkan melalui program yang memberikan manfaat nyata.

Banggar DPRD Kota Medan dan Pemko Medan dituntut memastikan proses penyusunan anggaran berlangsung transparan, rasional, tepat sasaran, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan program besar di atas kertas, tetapi minim dampak ketika diterapkan di lapangan.

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran Kota Medan benar-benar diarahkan pada kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi tahunan. (Red/Tim)

Penyerahan mahasiswa magang tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman secara langsung dalam dunia praktik keadvokatan, khususnya dalam penanganan perkara perdata dan pidana.

Dalam kegiatan tersebut, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Zulkarnaen Hasibuan, menyampaikan bahwa pelaksanaan program magang di DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya telah memasuki periode kedua dan saat ini merupakan angkatan keempat mahasiswa yang melaksanakan magang.

Ia mengingatkan ketujuh mahasiswa agar memiliki kedisiplinan tinggi selama mengikuti kegiatan magang.

"Ada karakter yang mesti saudara pahami (Mahasisiwa magang) sebagai tim penasihat, pengurus DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya ini merupakan orang-orang yang disiplin waktu. Peserta harus siap disiplin dengan aturan dan respons," ujar Zulkarnaen yang juga merupakan Dewan Penasihat di DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya.

Selain itu, Ia juga mengingatkan bahwa pengurus DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya merupakan orang-orang yang tegas sehingga mahasiswa harus mampu mengikuti aturan yang berlaku.

"Pengurus merupakan orang-orang yang sangat tegas," katanya.

Zulkarnaen menambahkan, kunci penilaian mahasiswa selama menjalani magang berada pada Ketua DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya. Karena itu, mahasiswa diminta memanfaatkan waktu selama satu bulan untuk benar-benar mempelajari ilmu keadvokatan.

Ia juga menyampaikan semboyan yang harus diterapkan selama mengikuti magang, yakni "sedikit bicara, banyak bergerak."

"Kalau ada perintah jangan banyak-banyak tanya lagi, langsung bergerak," tegasnya.

Selain ilmu keadvokatan, mahasiswa juga diminta memperhatikan etika berbicara, cara berpakaian serta membangun komunikasi yang baik dengan sesama anggota.

"Jangan ada yang petantang-petenteng dalam kelompok. Manfaatkan waktu selama satu bulan di DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya," pesannya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya, RHa Hasibuan, menyampaikan bahwa selama menjalani magang, ketujuh mahasiswa tersebut nantinya membawa nama PBH Anak Bangsa Tabagsel dan Law Office RHa Hasibuan & Partner Advokat & Konsultan Hukum.

RHa Hasibuan juga menyampaikan apresiasi kepada Sutan Siregar selaku Dekan dan juga selaku Dewan Penasihat, di DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya serta yang turut mengawasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa selama berada di lingkungan PBH Anak Bangsa Tabagsel.

"Peserta magang nantinya membawa nama PBH Anak Bangsa Tabagsel dan Law Office RHa Hasibuan & Partner Advokat & Konsultan Hukum yang nantinya kita akan mempelajari perkara perdata dan pidana hingga bagaimana praktik kerja advokat itu," ujar RHa Hasibuan.

Menurutnya, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktik melalui dua mekanisme, yakni mempelajari perkara secara langsung dan mengikuti proses persidangan.

"Kita akan mempelajari perkara perdata dan pidana. Silahkan ikut dalam persidangan," katanya.

RHa juga mengingatkan mahasiswa agar disiplin, khususnya dalam hal ketepatan waktu hadir di kantor. Ia menekankan bahwa etika merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki seorang calon praktisi hukum.

"Praktisi hukum tidak sama dengan akademisi hukum," tegasnya.

Selain mengikuti praktik penanganan perkara, mahasiswa juga akan diberikan kesempatan mengikuti diskusi hukum untuk memperluas pemahaman mengenai persoalan hukum yang dihadapi dalam praktik.

RHa Hasibuan juga menyinggung pengalamannya dalam menangani perkara praperadilan hingga mendapat julukan dari rekan sejawatnya "Raja Praperadilan", yang menurutnya berkaitan dengan pengalaman dalam menangani perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap ketujuh mahasiswa dapat memanfaatkan waktu satu bulan tersebut untuk memperoleh pengalaman sebanyak mungkin, sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan sesama peserta, anggota dan pengurus.

Kegiatan penyerahan mahasiswa magang tersebut kemudian dilanjutkan dengan doa bersama sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program magang di DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya. (MN)