Persoalan ini menjadi perhatian setelah keluarga mengaku belum memperoleh kejelasan yang mereka harapkan. Di sisi lain, dokumen resmi Polres Pelabuhan Belawan tertanggal 3 Januari 2026 yang diperlihatkan dalam pemberitaan justru memuat keterangan penyelidikan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, bukan dugaan penganiayaan sebagaimana diceritakan keluarga.

Perbedaan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru mengenai status laporan maupun langkah penanganan yang telah dilakukan penyidik.

Korban Disebut Mengalami Pendarahan

Berdasarkan keterangan Suryadi dan keluarga, peristiwa yang diduga melibatkan pria berinisial Rai (26), warga Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, bermula ketika Nurjanah mendatangi rumah seorang perempuan bernama Minah untuk membahas persoalan tuduhan pencurian terhadap orang tua korban.

Di lokasi tersebut, korban mengaku merasakan hantaman keras pada bagian belakang pinggang yang diduga berasal dari tendangan Rai. Korban disebut terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Keluarga juga menyatakan korban mengalami pendarahan dari kemaluannya setelah kejadian. Korban kemudian dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis ke RS Bahtiar Djafar, dilanjutkan ke RS Wulan Windi, sebelum dirujuk ke RS Delima di kawasan Labuhan.

Keterangan mengenai dugaan penganiayaan, penyebab pendarahan, serta kaitannya dengan kondisi kehamilan korban masih memerlukan verifikasi melalui keterangan medis dan pemeriksaan pihak berwenang. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan dari pihak terlapor mengenai tuduhan tersebut.

Suami Korban: Kami Butuh Kepastian

Suryadi meminta Kapolres Pelabuhan Belawan memberikan perhatian terhadap perkara yang menurut keluarganya belum memperoleh kejelasan.

"Bapak Kapolres! Apa betul karena kami orang miskin sehingga kasus kami diendapkan?" ujar Suryadi kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan ungkapan kekecewaan pihak keluarga. Namun, belum adanya kepastian yang dirasakan keluarga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kepolisian sengaja menghambat penanganan laporan.

Karena itu, keluarga berharap penyidik menjelaskan status laporan, tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan, serta langkah lanjutan yang diperlukan untuk memastikan perkara tersebut ditangani sesuai prosedur hukum.

Surat Polisi Memuat Dugaan Tindak Pidana Berbeda

Dokumen berkop Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Utara, Resor Pelabuhan Belawan, mencantumkan perihal "Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan" dengan tanggal 3 Januari 2026.

Surat yang ditujukan kepada Nurhayati itu merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/1022/XII/2025/SPKT/POLRES PELABUHAN BELAWAN/POLDA SUMUT, tertanggal 30 Desember 2025.

Pada bagian isi, surat tersebut menyatakan laporan atau pengaduan telah diterima dan akan diproses melalui penyelidikan atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dokumen itu juga mencantumkan nama IPDA Syukur Waruwu, S.H., dan BRIGADIR Nur Angga Hidayat, S.H., sebagai personel yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara isi surat tersebut dan perkara yang disampaikan keluarga Nurjanah. Surat itu menyebut nama pelapor Nurhayati serta dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sedangkan keterangan Suryadi berkaitan dengan dugaan penganiayaan terhadap istrinya.

Belum ada bukti yang cukup untuk memastikan bahwa kedua perkara tersebut merupakan laporan yang sama atau saling berkaitan. Oleh sebab itu, surat tersebut tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa laporan dugaan penganiayaan Nurjanah telah ditindaklanjuti ataupun diabaikan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah laporan dugaan penganiayaan Nurjanah telah tercatat secara resmi, siapa penyidik yang menanganinya, dan sejauh mana proses hukum telah berjalan.

Polisi Diminta Memberikan Penjelasan

Untuk memperoleh keterangan berimbang, wartawan telah berupaya mengonfirmasi Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo, melalui Kanit Pidana Umum, Iptu Marcelino Damanik, pada Senin (19/10/2026).

Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi melalui WhatsApp belum memperoleh jawaban.

Belum adanya tanggapan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kepolisian mengabaikan laporan. Meski demikian, penjelasan resmi tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status perkara.

Polres Pelabuhan Belawan diharapkan dapat menjelaskan apakah laporan dugaan penganiayaan telah diterima, tindakan penyelidikan apa yang sudah dilakukan, serta apakah diperlukan pemeriksaan tambahan terhadap korban maupun saksi.

Kepastian informasi ini penting, terlebih keluarga menyebut korban sedang hamil dan mengalami pendarahan setelah kejadian. Penanganan yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif merupakan bagian penting dari pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Media masih menunggu klarifikasi dari Polres Pelabuhan Belawan maupun tanggapan pihak terlapor. Hak jawab dan koreksi tetap terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)

Langkah ini diambil guna memperkuat struktur kepengurusan hingga ke tingkat basis, sekaligus memastikan mesin organisasi Kosgoro 1957 berjalan optimal dan solid dalam mendukung agenda-agenda strategis politik maupun sosial di Sumatera Utara.

Percepatan Konsolidasi hingga Tingkat Bawah

​Viktor Silaen menegaskan bahwa keberadaan Plt di daerah merupakan langkah transisi yang harus segera dituntaskan melalui Musda agar kepengurusan definitif terpilih dan dapat langsung bekerja.

​"Kami menginstruksikan kepada seluruh Plt pengurus Kosgoro 1957 di kabupaten/kota se-Sumut untuk bergerak cepat menggelar konsolidasi internal serta mempersiapkan Musda di wilayahnya masing-masing. Penguatan struktur organisasi hingga tingkat basis sangat penting untuk menjaga soliditas dan efektivitas kerja kader," ujar Viktor Silaen.

​Menurutnya, konsolidasi yang cepat dan terarah akan menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan kerja-kerja pengabdian Kosgoro 1957 kepada masyarakat.

​Fokus pada Pengabdian dan Kerja Politik

​Selain penataan internal, penguatan kepengurusan ini bertujuan agar PDK Kosgoro 1957 di seluruh daerah Sumut dapat fokus pada:

1. Pengkaderan dan Penguatan Basis: Melakukan rekrutmen serta pembinaan kader yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Pengabdian Sosial: Menggemakan program-program kemasyarakatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
3. ​Sinergi dengan Partai Golkar: Sebagai salah satu organisasi pendiri (Ormas) Partai Golkar, Kosgoro 1957 siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program pembangunan dan arah politik Golkar di Sumatera Utara.

​Harapan bagi Kader dan Pengurus Daerah

​Viktor berharap agar seluruh jajaran pengurus, khususnya para Plt Ketua di daerah, tidak menunda-nunda pelaksanaan Musda. Dengan terbentuknya pengurus yang definitif dan sah, setiap daerah dinilai akan memiliki legitimasi yang kuat untuk merancang agenda kerja jangka panjang secara mandiri dan efektif.

​Tentang Kosgoro 1957 Sumut:

Musyawarah Daerah IV PDK Kosgoro 1957 Sumut sebelumnya telah menetapkan Viktor Silaen, SE., MM. sebagai Ketua PDK Kosgoro 1957 Sumut. Di bawah kepemimpinannya, Kosgoro 1957 berkomitmen memperkuat soliditas internal, pemberdayaan kader, serta kontribusi nyata bagi pembangunan di Sumatera Utara.

Kedua surat tersebut menjadi sorotan yang diduga memicu huru hara karena masing-masing memuat pernyataan terkait relokasi warga ke Hunian Tetap (HUNTAP) dan kesanggupan penerima bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Bencana senilai Rp5 juta dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Wali Kota menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan verifikasi internal untuk memastikan sumber penerbitan surat tersebut dan menentukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini akan kami telusuri dari mana sumbernya ini. Tentu kita verifikasi dulu internal mengenai surat ini dan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Wali Kota H. Letnan Dalimunthe di hadapan warga korban banjir saat dialog di Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (19/10/2026).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Asatupro.com, surat pertama berjudul Surat Pernyataan memuat sejumlah poin yang harus dinyatakan oleh warga korban bencana. Di antaranya, warga menyatakan bahwa rumah mereka mengalami kerusakan berat atau hilang akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025.

Dokumen tersebut juga memuat pernyataan bahwa rumah warga telah ditetapkan oleh pihak berwenang sebagai zona merah, daerah rawan bencana, atau tidak layak huni.

Pada poin berikutnya, warga diminta menyatakan kesediaan untuk direlokasi ke lokasi Hunian Tetap (HUNTAP) yang disediakan pemerintah atau instansi terkait. Mereka juga diminta berjanji tidak akan kembali menempati rumah lama atau menjadikannya sebagai hunian, serta bersedia menaati ketentuan program relokasi dan penataan kawasan pascabencana.

Isi surat tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan status rumah warga sebagai zona merah atau tidak layak huni, termasuk pihak yang berwenang menetapkannya dan mekanisme penyampaian surat kepada warga.

Pasalnya, pernyataan kesediaan relokasi dan janji untuk tidak kembali menempati rumah lama berkaitan langsung dengan tempat tinggal warga korban bencana. Karena itu, diperlukan penjelasan mengenai dasar kebijakan, prosedur relokasi, serta konsekuensi yang harus dipahami warga sebelum menandatangani dokumen tersebut.

Sementara itu, surat kedua berjudul Surat Pernyataan Kesanggupan berkaitan dengan bantuan TKM Pemula Bencana senilai Rp5 juta.

Dalam dokumen tersebut, penerima menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar, serta menyatakan tidak termasuk dalam kategori pekerjaan atau status tertentu yang dikecualikan dalam persyaratan program.

Surat itu juga mencantumkan kesediaan penerima untuk menandatangani perjanjian kerja sama sesuai waktu yang ditentukan, melaksanakan bantuan TKM Pemula Bencana senilai Rp5 juta berdasarkan petunjuk teknis, serta membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai jadwal yang ditetapkan.

Keberadaan surat kedua tersebut turut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme distribusinya kepada warga, dasar penggunaannya, serta apakah dokumen itu merupakan persyaratan resmi program bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan apakah kedua surat tersebut berasal dari instansi yang berwenang, siapa pihak yang menginisiasi dan mendistribusikannya, serta apakah penyampaiannya melalui aparat desa dan kepala lingkungan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Padangsidimpuan, Iptu Eko Panjaitan, yang mewakili kepolisian dalam dialog bersama warga korban banjir di Kantor Wali Kota, turut menanggapi pertanyaan awak media mengenai kemungkinan tindakan hukum terhadap pihak yang membuat surat pernyataan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang terlibat dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (MN)

Harapan tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, di sela-sela rangkaian peringatan HUT ke-62 Partai Golkar tingkat Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Medan, Selasa (20/10/2026).

​Andar menjelaskan bahwa peringatan tahun ini diawali dengan prosesi ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pejuang bangsa, lalu dilanjutkan dengan syukuran dan pemotongan tumpeng secara sederhana sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

​"Ziarah ke makam pahlawan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus penghormatan kita kepada para pejuang kemerdekaan. Setelah itu, kita menggelar pemotongan tumpeng secara sederhana sesuai instruksi DPP," ujar Andar.

​Rangkaian Agenda Aksi Sosial dan Kedewasaan Berpolitik

​Andar menegaskan, peringatan HUT ke-62 Golkar tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial semata, melainkan juga diwujudkan melalui berbagai aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

​Sejumlah agenda kepedulian sosial telah disiapkan oleh DPD Golkar Sumut, di antaranya aksi bakti sosial, donor darah, hingga kegiatan jalan santai bersama warga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang.

​Melalui perjalanan panjang selama lebih dari enam dekade, Andar berharap seluruh kader dan fungsionaris Partai Golkar di Sumatera Utara semakin matang dan bijaksana dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan politik.

​"Di usia ke-62 ini, kita berharap Partai Golkar semakin matang. Seluruh keluarga besar Golkar, khususnya di Sumatera Utara, harus menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik—baik dalam bersikap, bertindak, maupun menetapkan kebijakan yang berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

​Persiapan Pelantikan DPD Golkar Sumut Tunggu Keputusan DPP

​Dalam kesempatan yang sama, Andar turut membeberkan perkembangan terkini mengenai persiapan pelantikan kepengurusan DPD Partai GolkarSumatera Utara. Ia memastikan seluruh jajaran panitia dan perangkat pelaksana di tingkat daerah sudah rampung dan siap melaksanakan acara.

​Saat ini, DPD Golkar Sumut tinggal menunggu kepastian jadwal resmi dari pihak DPP Partai Golkar di Jakarta.
​"Kami sudah mengajukan permohonan jadwal kepada DPP. Seluruh persiapan panitia dan perangkat pelaksana di daerah sudah siap 100 persen. Sekarang tinggal menunggu kepastian tanggal dari DPP, dan kita berharap pelantikan dapat terlaksana dalam waktu dekat," ungkap Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

​Progres Musda Kabupaten/Kota & 17 Daerah Mengajukan Diskresi

​Mengenai konsolidasi organisasi melalui Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Andar menyampaikan bahwa progres pelaksanaannya saat ini telah mencapai sekitar 20 persen.

Ia mengungkapkan, terdapat 17 DPD Kabupaten/Kota yang saat ini prosesnya sedang tertahan karena harus mengajukan permohonan diskresi kepada Ketua Umum Partai Golkar. Permohonan diskresi tersebut diajukan untuk mengakomodasi calon ketua DPD yang telah menjabat selama dua periode berturut-turut dan ingin maju kembali untuk periode ketiga.

​Sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar, pencalonan Ketua DPD untuk periode ketiga secara tegas memerlukan persetujuan khusus atau diskresi resmi dari Ketua Umum.

​"Proses di 17 daerah tersebut saat ini masih menunggu keputusan dan arahan dari DPP sebelum tahapan Musda dapat dilanjutkan. Kita berharap seluruh proses konsolidasi organisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, sehingga struktur kepengurusan Partai Golkar di seluruh Sumatera Utara semakin solid dalam melayani masyarakat," pungkas Andar.

Pernyataan tersebut disampaikan Andar Amin Harahap saat menggelar konferensi pers didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Viktor Silaen, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Aswin Parinduri, dan Wakil Ketua MPO Partai Golkar Sumut Apri Budi di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Selasa (20/10/2026).

​Sinergi Lintas Sektor & Penegakan Hukum

​Andar, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI, menyampaikan bahwa koordinasi yang solid antara institusi kepolisian, pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama menciptakan pelayanan publik yang optimal dan profesional.

​"Kita berharap Kapolda yang baru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Golkar Sumut siap bersinergi dan mendukung penuh tugas-tugas kepolisian agar pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat semakin baik," ujar Andar.

​Apresiasi Langkah Tegas BNN dan Polda Sumut Berantas Narkoba

​Dalam kesempatan tersebut, Andar memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Sumut dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara atas berbagai langkah konkret dan penindakan tegas yang terus dilakukan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba.

​Menurutnya, penanganan bahaya narkoba harus diposisikan sebagai agenda prioritas bersama. Narkoba tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental, tetapi juga merusak masa depan generasi muda, meretakkan ketahanan keluarga, serta memicu timbulnya tindak kriminalitas lain di tengah masyarakat.

​"Pemberantasan narkoba adalah prioritas utama. Kita mengapresiasi penindakan tegas aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Upaya ini harus dilanjutkan secara konsisten, cepat, dan terukur agar generasi muda kita benar-benar terlindungi," tegasnya.

​Ia pun berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru dapat terus memperkuat komitmen penegakan hukum yang transparan sekaligus memupuk kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Polri.

​Momentum HUT ke-62 Golkar: Penguatan Konsolidasi dan Pengabdian Rakyat

​Selain menyoroti isu kamtibmas dan penegakan hukum, Andar turut menekankan bahwa momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar harus dijadikan ajang refleksi, penguatan konsolidasi internal, serta peningkatan kepedulian sosial seluruh kader di Sumatera Utara.

​"Pertambahanan usia partai harus diiringi dengan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Seluruh kader harus terus hadir di tengah warga, mendengar aspirasi, dan aktif mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," pungkas Andar.

​Melalui semangat sinergi dan kolaborasi ini, Partai Golkar Sumatera Utara berkomitmen untuk terus mengawal terciptanya iklim daerah yang aman, tertib, kondusif, dan makin sejahtera.

Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang baru, H. Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., memimpin langsung jalannya perayaan syukuran tersebut. Didampingi jajaran pengurus DPD, organisasi sayap, serta para kader senior, pemotongan tumpeng menjadi puncak perayaan sebagai simbol rasa syukur atas pengabdian Partai Golkar selama lebih dari enam dekade bagi bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-62 ini bukan sekadar perayaan seremonial semata, melainkan menjadi momentum refleksi dan penguatan konsolidasi partai di seluruh tingkatan kabupaten/kota di Sumatera Utara.

​"Peringatan HUT ke-62 Partai Golkar ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mematangkan langkah, merekatkan tali silaturahmi, serta memperkuat komitmen menghadirkan program kerja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Sumatera Utara," ujar Andar Amin Harahap.

​Andar juga menekankan pentingnya menjaga soliditas seluruh jajaran pengurus dan kader dalam mendukung agenda pembangunan daerah serta menyuarakan aspirasi rakyat.

​Rangkaian acara syukuran diisi dengan doa bersama untuk kemajuan bangsa dan daerah, pemotongan tumpeng yang diserahkan secara simbolis kepada jajaran pengurus senior dan perwakilan kader muda, serta penyerahan santunan sosial sebagai bentuk kepedulian kepanduan sosial Partai Golkar di Sumatera Utara.

​Kemeriahan peringatan HUT ke-62 ini turut dihadiri oleh Sekretaris DPD Golkar Sumut Viktor Silaen, bendahara, jajaran pengurus DPD I Golkar Sumut, serta perwakilan ormas pendiri dan yang didirikan. Suasana kebersamaan yang hangat mendominasi seluruh jalannya kegiatan hingga akhir acara.

Dalam suasana khidmat, kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumut, termasuk Ketua DPDGolkar Sumut, Andar Amin Harahap. Ziarah ini menjadi momentum penting bagi seluruh kader untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan bangsa sekaligus memantapkan konsolidasi partai dalam melayani masyarakat.

Refleksi Jiwa Pahlawan dan Semangat Pengabdian

​Dalam arahannya di hadapan ratusan kader, anggota fraksi, serta fungsionaris partai yang hadir, Andar Amin Harahap menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai fondasi utama dalam mengabdi kepada rakyat.

​"Ziarah ini bukan sekadar tradisi seremonial saban tahun. Ini adalah momen perenungan dan pengingat bagi kita semua bahwa bangsa ini berdiri di atas darah, keringat, dan pengorbanan para pahlawan. Sebagai kader Partai Golkar, kita wajib meneladani semangat pantang menyerah mereka dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat," tegas Andar Amin.

​Ia menambahkan, pengorbanan para pahlawan di masa lalu harus diterjemahkan oleh kader Golkar saat ini dalam bentuk kerja nyata, kepedulian sosial, serta keberpihakan terhadap aspirasi rakyat di Sumatera Utara.

​Rangkaian Kegiatan dan Khidmatnya Upacara

​Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan umum kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di monumen utama TMP Bukit Barisan, dan diakhiri dengan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan kemerdekaan serta tokoh-tokoh Sumatera Utara.

​Rangkaian Ziarah HUT ke-62 ini juga melibatkan berbagai elemen partai, di antaranya:

1. Pengurus DPD Partai Golkar Sumut
2. ​Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut & DPRD Kabupaten/Kota
3. ​Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (AMPG, KPPG, SOKSI, Kosgoro, MKGR)
4. ​Kader dan Simpatisan Partai

​Memperkuat Konsolidasi dan Solidaritas Partai

​Selain sebagai ajang penghormatan sejarah, peringatan HUT ke-62 Golkar di Sumatera Utara ini juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan soliditas internal partai.

​Andar Amin mengingatkan seluruh kader agar tetap solid, menjaga integritas, dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial maupun ekonomi. Menurutnya, Golkar harus terus memperjuangkan program-program pro-rakyat demi kemajuan Sumatera Utara.

​"Pahlawan telah menyelesaikan tugasnya merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu dengan karya-karya nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas," pungkasnya.

​Rangkaian Peringatan HUT ke-62 Golkar Sumut

​Ziarah ke TMP Bukit Barisan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-62 Partai Golkar di Sumatera Utara.

Selain kegiatan ziarah, DPD Golkar Sumut juga merencanakan serangkaian aksi sosial seperti donor darah, pembagian sembako untuk warga kurang mampu, serta syukuran bersama para anak yatim.

Kegiatan humanis ini menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Personel yang turun langsung yakni Ps. Kaurmintu Sat Binmas AIPTU Nirwan Lubis, Ps. Kanit Bhabinkamtibmas AIPTU Jefri Sirait, serta Bhabinkamtibmas AIPDA W. Gultom dan AIPDA W. Simorangkir.

Di lokasi stasiun yang ramai penumpang, petugas menyampaikan imbauan tegas agar masyarakat tidak terlibat segala bentuk perjudian, terutama judi online. Pasalnya, judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga dan perekonomian masyarakat.

Selain judi online, warga juga diingatkan untuk waspada terhadap modus penipuan berkedok janji keuntungan besar instan maupun penjualan barang dengan harga jauh di bawah pasaran.

AIPTU Nirwan Lubis mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, hingga TikTok, terutama saat bertransaksi jual beli online.

"Warga harus periksa identitas penjual, pastikan kebenaran informasi, dan jangan terburu-buru transfer sebelum transaksi benar-benar aman dan terpercaya," imbaunya.

Polres Dairi juga mengajak masyarakat berperan aktif mencegah kejahatan. Jika menemukan indikasi praktik judi online atau dugaan penipuan, warga diminta segera melapor ke Bhabinkamtibmas setempat atau menghubungi Call Center Polri 110.

Melalui edukasi di stasiun angkutan umum ini, pesan kamtibmas diharapkan menjangkau lebih luas, termasuk para penumpang dan warga yang beraktivitas di Jl. Sisingamangaraja, Sidikalang.

Warga menyambut baik edukasi tersebut. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Dairi membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan konvensional maupun di ruang digital.

Capaian membanggakan diraih Program Studi DIII Kebidanan yang berhasil lulus Ujian Kompetensi Nasional 100 persen.

Ketua Yayasan STIKes Sentral, Ahmad Husein Pan Harahap, S.H., M.Kn, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para wisudawati yang telah menyelesaikan studi.

"Alhamdulillah, hari ini janji kami dulu telah kami tepati. Insya Allah, adik-adik yang telah lulus akan menjadi bidan yang berakhlak. Kami yakini itu, karena STIKes Sentral telah lulus uji kompetensi 100 persen," ungkap Ahmad Husein.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan putri-putrinya untuk dididik di STIKes Sentral.

"Insya Allah, ke depan STIKes Sentral akan menjadi kampus unggul yang mampu melahirkan lulusan-lulusan berkualitas," harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Ihram Kurnia Agustan, S.KM., M.Kes., berpesan agar para wisudawati terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia juga mengingatkan agar para lulusan senantiasa menjunjung tinggi standar profesi dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Ingatlah, bahwa dalam dunia kesehatan, melayani dengan hati merupakan nilai yang sangat penting," pesannya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., turut memberikan pesan menyentuh bagi para wisudawati.

"Ingatlah selalu kebaikan orang tuamu yang telah menyekolahkanmu hingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Jangan sampai kamu lebih peduli dengan pacarmu yang baru kamu kenal dibanding dengan orang tuamu," pesan Prof. Saiful, menutup sambutannya.

Pria tersebut diamankan pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kumu-Duri, Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Sabtu (17/10/2026), ketika Tim Unit II Satreskrim Polres Rohul menerima informasi terkait dugaan penyalahgunaan dan/atau niaga BBM di wilayah Kecamatan Kepenuhan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, tim melakukan penyelidikan ke Desa Kepenuhan Barat. Petugas kemudian mengikuti sebuah mobil Mitsubishi Kuda bernomor polisi AA 8478 CF yang diduga melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Kepenuhan.

Setelah menghentikan kendaraan tersebut, petugas memeriksa pengemudi yang diketahui berinisial C. Dari dalam mobil, polisi menemukan tangki modifikasi atau tangki tambahan berisi sekitar 700 liter solar.

Selain itu, petugas juga menemukan empat foto barcode yang diduga berkaitan dengan pengisian BBM bersubsidi di dalam telepon genggam pengemudi.

Selanjutnya, pengemudi beserta kendaraan dan barang bukti diamankan ke Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu unit mobil Mitsubishi Kuda bernomor polisi AA 8478 CF dengan tangki modifikasi berisi sekitar 700 liter solar, empat foto barcode, serta satu unit telepon genggam merek OPPO A5 Pro berwarna hitam.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu AKP Tony Prawira, S.Tr.K,S.I.K,M.H menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindak tegas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan harus disalurkan sesuai peruntukannya. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan," tegasnya.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Humas Polres Rohul)

Apresiasi tersebut disampaikan GEMADOR pada Sabtu sore, 17 Oktober 2026, dalam keterangan yang disampaikan di Warkop Pak Haji. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah positif dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi para pelajar yang selama ini menghadapi kendala jarak dan transportasi untuk menjangkau sekolah.

GEMADOR menilai bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, bantuan enam unit bus perintis sekolah gratis tersebut diharapkan menjadi solusi nyata bagi pelajar di Kecamatan Dolok agar dapat menempuh pendidikan dengan lebih mudah, aman, dan terjangkau.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bantuan enam unit bus perintis sekolah gratis ini merupakan langkah konkret untuk membantu pelajar yang selama ini menghadapi kendala transportasi," demikian pernyataan GEMADOR.

Penyerahan atau pemusatan enam unit bus perintis sekolah gratis tersebut di berikan pada 15 Oktober 2026 di halaman SMA Negeri 1 Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menurut GEMADOR, kebijakan ini tidak semata-mata dipandang sebagai bantuan sarana transportasi, tetapi juga sebagai bentuk investasi sosial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, keterbatasan akses transportasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak.

GEMADOR juga berharap agar program tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan, dengan memperhatikan rute pelayanan, jadwal operasional, keselamatan penumpang, serta pemerataan manfaat bagi para pelajar yang membutuhkan.

Selain itu, GEMADOR mendorong pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan enam unit bus tersebut benar-benar beroperasi sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Bagi GEMADOR, pembangunan pendidikan harus dimulai dengan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi, jarak geografis, maupun keterbatasan fasilitas transportasi.

"Harapan kami, bantuan ini tidak berhenti sebagai seremoni penyerahan semata, tetapi benar-benar menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendidikan adalah fondasi masa depan daerah, sehingga setiap kebijakan yang membuka akses pendidikan patut didukung sekaligus dikawal pelaksanaannya," tegas GEMADOR.

GEMADOR menegaskan bahwa apresiasi terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari peran kritis mahasiswa dan pemuda dalam mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dukungan tersebut akan terus berjalan seiring dengan komitmen untuk mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan hadirnya enam unit bus perintis sekolah gratis ini.

GEMADOR berharap akses pendidikan di Kecamatan Dolok semakin terbuka dan tidak ada lagi pelajar yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena terkendala jarak dan transportasi.

GEMADOR: Pendidikan adalah hak setiap anak, dan jarak tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih masa depan.

Pesan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut jelas, sebab proses persidangan harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permintaan tegas tersebut disampaikan dalam persidangan perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Medan yang kembali digelar di Ruang Cakra 5 PN Medan. Dari total 30 pihak tergugat dalam perkara ini, kehadiran para pihak yang diharapkan mengikuti persidangan belum sepenuhnya terpenuhi.

Absen Dalam Persidangan Bukan Berarti Perkara Berhenti

Majelis hakim meminta agar tergugat nomor 12 sampai dengan tergugat nomor 29 dihadirkan pada sidang mendatang. Hakim juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila pihak tergugat kembali tidak hadir, terutama menyangkut kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sikap majelis hakim ini menjadi perhatian serius dalam jalannya perkara. Sebab, kehadiran para pihak merupakan bagian penting dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya. Ketika persidangan berlanjut, setiap pihak harus memperhatikan panggilan pengadilan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sidang Berikutnya Jadi Momen Penting

Persidangan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 November 2026, di Ruang Cakra 5 PN Medan.

Publik kini menanti apakah para tergugat nomor 12 hingga nomor 29 akan memenuhi panggilan dan hadir dalam persidangan berikutnya, ataukah majelis hakim kembali harus menghadapi persoalan ketidakhadiran sejumlpersoala.

Perkembangan pada sidang mendatang patut dicermati karena dapat memengaruhi tahapan pemeriksaan perkara. Namun, konsekuensi hukum atas ketidakhadiran tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, bukan sekadar asumsi.

Gugatan Masih Harus Dibuktikan Siapa Bertanggung Jawab Akan Diuji Dalam Persidangan

Gugatan PMH yang diajukan PT TSI terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak terkait masih berada dalam proses pemeriksaan. Seluruh dalil penggugat harus diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana proses persidangan berjalan, bagaimana para pihak memenuhi kewajibannya, dan bagaimana majelis hakim menindaklanjuti perkara sesuai hukum yang berlaku.

Pemberian apresiasi tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Dairi Tahun 2026 yang digelar di Sapo The Hotel Sasta, Jl. Sisingamangaraja No.80 Batang Beruh, Senin (19/10/2026).

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Dapot Tamba.

Adapun 4 Posyandu terbaik tersebut adalah:

1. Posyandu Tekwa, Desa Karing, Kec. Berampu
2. Posyandu Anggrek, Desa Lae Hole, Kec. Parbuluan
3. Posyandu Mawar, Desa Lau Kersik, Kec. Gunung Sitember
4. Posyandu Pea Sanggar, Desa Ujung Teran, Kec. Tigalingga

Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili Wakil Ketua Sri Dewi Wahyu Sagala menegaskan, Posyandu merupakan pilar utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Posyandu adalah garda terdepan pelayanan publik di tingkat desa yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.

"Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di desa dan kelurahan," ujarnya.

Ia menambahkan, pada Mei hingga Juni 2026, Tim Pembina Posyandu bersama Dinas Kesehatan telah melaksanakan Bimtek di 15 kecamatan, dengan menekankan pentingnya Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) termasuk penyusunan SK Posyandu 6 SPM.

Namun hingga kini masih ada desa yang belum menyampaikan SK tersebut. Untuk itu, ia meminta dukungan Camat dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan untuk terus mendorong pemerintah desa segera menyelesaikan SK sesuai ketentuan.

Sementara itu, Sekda melalui Asisten Administrasi Umum menyampaikan, Rakor ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan koordinasi lintas sektor. Kerja sama yang erat diperlukan agar fungsi Posyandu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia juga meminta seluruh tim pembina meningkatkan koordinasi intensif, mencari solusi bersama atas kendala di lapangan, mensinergikan program OPD dalam mendukung Posyandu, serta meningkatkan kapasitas para kader yang menjadi ujung tombak pelayanan.

Turut hadir Kadis Kesehatan Henry Manik, Kadis PMD Simon Tony Malau, Kepala Bappeda Romedi Bangun, Kadis Sosial Tumpal Daud Pasaribu, para Camat, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Kepala Desa, serta TP PKK Dairi.

Pernyataan keras tersebut ditegaskan Kapolri dalam pengarahan resminya terkait komitmen penegakan hukum dan pembenahan internal institusi Polri, dalam siaran pers Divisi Humas Polri, dikutip Senin (19/10/2026).

​Fokus Utama Penindakan Hukum

Jenderal Suyudi menekankan bahwa kepolisian akan bertindak tajam dan tanpa pandang bulu terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang meresahkan dan merugikan negara. Penindakan diprioritaskan pada sejumlah sektor kejahatan krusial:

​Peredaran Gelap Narkotika: Penindakan tegas terhadap jaringan pengedar dan mafia obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda.

​Aktivitas Tambang dan Pembalakan Ilegal (Illegal Mining & Logging): Penertiban penambangan serta penebangan liar yang merusak ekosistem dan merugikan pendapatan negara.

Kejahatan Siber dan Judi Online: Penumpasan sindikat penipuan digital dan perjudian online hingga ke akar-akarnya.

​Tindak Pidana Perjudian & Premanisme: Pemberantasan aksi premanisme dan segala bentuk praktik perjudian konvensional di masyarakat.

​Peringatan Keras untuk Internal dan Oknum "Beking"

Secara khusus, Kapolri memberikan peringatan ketat kepada oknum aparat maupun pihak luar yang nekat membentengi atau memberikan perlindungan (back-up) kepada para pelaku kejahatan.

​"Sikap ramah dan mengayomi masyarakat tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran hukum. Tidak ada tawar-menawar maupun kompromi bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk bagi oknum yang menjadi beking tindak kejahatan. Tindakan tegas akan dijatuhkan secara adil tanpa pandang bulu," tegas Kapolri.

​Sinergi dan Pendekatan "Pangkas Jarak" dengan Masyarakat

​Selain mengedepankan tindakan represif yang terukur terhadap pelaku kejahatan, Jenderal Suyudi mendorong perubahan kultur pelayanan di tubuh Polri. Pendekatan baru ini berfokus pada tiga prinsip kerja utama:

1. Memahami (Understanding): Anggota Polri di lapangan diminta aktif mendengarkan dan memetakan masalah serta kebutuhan nyata warga.
2. ​Bekerja (Action): Menjalankan tugas penegakan hukum dan pengayoman secara tepat sasaran tanpa membebankan masyarakat.
3. ​Menyelesaikan (Resolution): Memastikan setiap aduan dan persoalan hukum warga terselesaikan hingga tuntas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

​Langkah ini juga diselaraskan dengan peningkatan kolaborasi ketat antara TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu juga disampaikan Suyudi dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Beberapa pembahasan secara eksplisit meliputi pertambangan ilegal, peredaran narkotika, hingga kejahatan transnasional yang memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan. Dalam hal ini, Suyudi menyinggung modus peredaran narkotika, termasuk penggunaan vape untuk mengedarkan narkotika cair.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya," ujar dia. Selain narkotika, TNI dan Polri juga membahas pemberantasan pertambangan ilegal melalui pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu.

Satgas tersebut ditujukan untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal sekaligus melindungi kekayaan alam negara. Suyudi juga menekankan pentingnya memberantas premanisme dan pemalakan yang meresahkan masyarakat serta mengganggu kegiatan ekonomi.

Di bidang keamanan digital, Suyudi menyoroti ancaman serangan siber dan penyalahgunaan identitas di ruang digital.

Menurut dia, penguatan kemampuan siber dan pengembangan sistem identitas digital yang terverifikasi diperlukan untuk mencegah kejahatan.

"Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan," ujar dia.

"Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah," lanjut Suyudi.

Sementara itu, Agus mengapresiasi kunjungan Suyudi bersama jajaran pejabat utama Polri.

Agus menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.

Ia juga mengingatkan kedua institusi agar mewaspadai dinamika strategis global dan potensi gangguan keamanan di dalam negeri.

Selain itu, TNI dan Polri diharapkan mendukung program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Inspektur Jenderal Angkatan Darat Letjen TNI Erwin Djatniko, serta jajaran pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.

Kepala Lapas (Kalapas) Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, hadir langsung mengikuti kegiatan tersebut, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja), Andi Rahman, serta Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Registrasi dan Bimkemas), Ega Saputra.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan supervisi asesor, khususnya terkait asesmen risiko dan kebutuhan sasaran pemasyarakatan.

Selain itu, sosialisasi pembekalan bagi petugas Pos Bapas yang bertugas di Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi serta mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara optimal.

Asesmen risiko dan kebutuhan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan program pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing warga binaan. Sementara itu, pembekalan bagi petugas Pos Bapas diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi jajaran pemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas serta menyelaraskan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap petugas semakin memahami pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan warga binaan secara tepat dan terukur. Selain itu, sosialisasi pembekalan bagi petugas Pos Bapas juga penting untuk memastikan pelaksanaan tugas di Lapas, Rutan, maupun LPKA berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Efendi P. Purba.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan sinergi antarpetugas merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan, baik dalam aspek pembinaan warga binaan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antarunit pemasyarakatan, serta mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembinaan serta reintegrasi sosial warga binaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia #2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kepribadian, khususnya dalam bidang kerohanian, bagi warga binaan yang beragama Katolik. Melalui kegiatan ibadah bersama, warga binaan diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah, memperkuat iman, serta memperoleh dukungan spiritual selama menjalani masa pembinaan di RutanDumai.

Pelaksanaan ibadah berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh warga binaan yang beragama Katolik. Kehadiran pihak Posbakumadin Fota bersama perwakilan Gereja Katolik St. Fransiskus Xaverius Dumai menjadi bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual warga binaan.

Kegiatan kunjungan kerohanian ini juga menjadi wujud sinergi antara RutanDumai dengan pihak eksternal dalam mendukung program pembinaan yang berkesinambungan. Pembinaan keagamaan diharapkan dapat membantu warga binaan memperbaiki diri, menumbuhkan nilai-nilai moral, serta membangun sikap dan perilaku yang lebih baik.

Rutan Kelas IIB Dumai terus berkomitmen memberikan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada perubahan positif bagi warga binaan. Melalui kegiatan keagamaan seperti ini, diharapkan warga binaan dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik serta memiliki bekal spiritual dan moral ketika kembali ke tengah masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, RutanDumai berharap program pembinaan kerohanian dapat terus berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemasyarakatan yang semakin baik.

Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Penyematan tanda kenaikan pangkat kepada dua orang pegawai merupakan bentuk penghargaan atas perjalanan karier dan tanggung jawab yang diemban. Kenaikan pangkat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pemberian penghargaan kepada pegawai teladan bulan September dan ruangan terbersih merupakan upaya mendorong terciptanya budaya kerja yang positif, disiplin, tertib, dan peduli terhadap kebersihan lingkungan kerja.

Dalam amanatnya, KalapasPasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat dan pemberian penghargaan bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.

"Selamat kepada pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat dan penghargaan. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam bekerja. Bagi seluruh pegawai, mari kita jadikan prestasi rekan-rekan kita sebagai inspirasi untuk memberikan kinerja terbaik bagi organisasi," ujar Efendi P. Purba.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja sebagai bagian dari budaya disiplin serta upaya menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

Melalui kegiatan apel pagi ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berharap seluruh pegawai semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja, menjaga kekompakan, serta memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Adapun Pegawai Teladan Bulan September 2026 adalah Hendra Lesmana dan Ruangan terbersih ruang Kasubag Tata Usaha.

@kemenimipas #2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., bersama Kabag SDM Polres Rohul KOMPOL S. Sinaga, S.H., Kasat Lantas AKP Denny Maulana Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., Kasi Humas AKP Yohanes Sitindoan, S.H., Kanit Patroli IPDA Abdul Muhammad S.M., Bhabin kamtibmas Desa Koto Tinggi Nasrul Jamil, serta personel Sat Lantas dan Polsek Rambah.

Penyaluran bantuan sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan warga. Melalui kegiatan tersebut, Polri berharap dapat hadir secara langsung untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial dalam rangka HUT Humas Polri ke-75 merupakan wujud kepedulian dan komitmen Polri untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun komunikasi yang baik, memperkuat hubungan silaturahmi, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif. Melalui penyaluran bantuan sosial tersebut, Polres Rokan Hulu berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin erat serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.