Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, mengatakan Yaqub yang merupakan pihak swasta tidak langsung dibawa ke Jakarta setelah operasi tangkap tangan (OTT) karena kendala teknis.

"Ada pihak swasta yang tidak dibawa. Itu memang karena ada kendala," kata Taufik.

Ia menjelaskan KPK sempat berkonsolidasi sebelum memutuskan membawa para pihak yang terjaring OTT ke Jakarta. Namun, keterbatasan tiket penerbangan membuat penyidik hanya dapat membawa penyelenggara negara.

"Ketika ingin dibawa, ada keterbatasan tiket penerbangan sehingga yang hanya bisa dibawa adalah penyelenggara negara karena ada keterbatasan di daerah untuk tiket ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Taufik, tim yang menangkap Yaqub berada di luar Kota Medan sehingga tidak memperoleh penerbangan lanjutan menuju Jakarta.

"Kalau ke Jakarta dari Medan kayaknya tidak ada masalah, tetapi dari daerah ke Jakarta kayaknya sudah penuh," katanya.

Karena itu, KPK menitipkan penahanan Yaqub di Rumah Tahanan Negara Polresta Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara, pada 2 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

Pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub setelah memenangkan 80 proyek pada 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi hingga Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.

Penetapan tersangka terhadap Syah berkaitan dengan kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Dalam perkara dugaan suap, KPK telah menetapkan dua tersangka:

1. Bupati LangkatSyah Afandin (SAF)
2. Tim Sukses SAF pada Pilkada 2024 bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB).

Berikut sejumlah fakta terkait kasus suap proyek Bupati Langkat:

1. Minta Fee Proyek

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026), mengatakan pihak swasta sekaligus Tim Sukses SAF pada Pilkada 2024 bernama Yaqub Abdhal mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman Langkat melalui metode Pengadaan Langsung (PL).

Rinciannya, 80 paket pekerjaan yang mencapai total Rp 9,5 miliar di Disdik Langkat dan 5 paket pekerjaan, senilai total Rp 748 juta di Dinas Perkim Langkat.

"Syah Afandin selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB meminta fee 10% dari proyek di Disdik, dan 17% dari proyek di Disperkim," ujar Taufik.

Akhirnya disepakati besaran fee proyek yakni Rp 990 juta untuk proyek-proyek di Disdik dan Rp 126,8 juta untuk proyek-proyek di Disperkim. Atas permintaan fee tersebut, sampai dengan 5 April 2026, Yaqub telah memberikan uang kepada Syah sejumlah total Rp 800 juta.

"Pada akhir Juni 2026, Syah kembali meminta kepada Yaqub sejumlah Rp 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee. Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan tersebut uang sejumlah Rp 100 juta," tutur Taufik.

2. KPK OTT Syah

OTT terhadap Syah ini bermula saat penyidik KPK mengetahui adanya komunikasi antara Syah dan Yaqub pada Rabu (1/7/2026). Saat itu, pukul 21.00 WIB, mereka hendak bertemu seusai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI.

"Namun, sekitar pukul 11 malam, Zulkifli (sopir Syah Afandin) menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah. Nah, ini sudah telanjur kembali dari acara, namun itu disebabkan SAF mengetahui tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim sudah dimonitor oleh SAF," kata Achmad saat konferensi pers di KPK, Jumat (3/7/2026).

Kemudian, pada Kamis (2/7/2026), Yaqub kembali dihubungi Syah Afandin lewat orang dekatnya Syahrial. Dalam komunikasi itu, Syah Afandin meminta Yaqub memberikan uang Rp 100 juta terkait suap proyek lewat Syahrial.

"Disampaikan SYH (Syahrial) bahwa situasi sedang memanas, sehingga kesepakatan pemberian uang Rp 100 juta tersebut diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH," ucap dia.

Kemudian, Yaqub dan Syahrial pun melakukan serah terima uang tersebut keesokan harinya. Keduanya sepakat bertemu di Medan.

"Bahwa kemudian, sekitar pukul 8 pagi, YQB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan untuk serah terima uang Rp 100 juta yang disepakati untuk SAF," ujar Achmad.

Achmad mengatakan tim KPK lalu menghalau Syahrial yang tengah dalam perjalanan menuju ke Kota Binjai usai menerima uang Rp 100 juta Syah Afandin. KPK menemukan uang itu di dalam mobil.

"Selanjutnya, saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang Rp 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang Rp 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi SYH," tutur dia.

3. Uang Asing Hingga Logam Platinum

KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus ini. Pertama, KPK mengamankan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil Syah Afandin.

Taufik menuturkan barang bukti ini akan dilakukan pengecekan keasliannya oleh ahli. Selain itu, uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diamankan.

"Uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diamankan dari Syah Afandin. Uang tunai dalam valuta asing total senilai Rp 1,22 miliar, dengan rincian SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta," sambungnya.

Kemudian, KPK juga menyita 2 rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total senilai Rp 2,27 miliar serta barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen lainnya.

4. Gratifikasi Rp 3,5 M

Syah rupanya tak hanya menerima Suap. Namun, ia juga menerima gratifikasi senilai Rp 3,5 miliar.

"KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp 3,5 miliar, di antaranya diduga terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat," ujar Taufik.

Selain terkait jabatan di Pemkab Langkat, dugaan gratifikasi itu juga terkait pengangkatan kepala sekolah SD maupun SMP. KPK mengatakan Syah melakukan jual beli jabatan kepala sekolah.

"Di mana ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak," ucap Taufik.

Kemudian, Syah juga disebut 'bermain' soal pengadaan seragam sekolah SD. KPK menyebut pengadaan sekolah turut dikorupsi.

"Di mana ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, namun justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi," kata Taufik.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030. Kemudian YQB selaku pihak swasta sekaligus mantan tim sukses SAF pada Pilkada 2024," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Dia mengatakan, SAF selaku terduga penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk YQB selaku terduga pemberi suap, dia mengatakan yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 3-22 Juli 2026," kata Taufik.

Ia mengatakan, Syah Afandin ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Tersangka YQB untuk sementara dititipkan di Rutan Polresta Medan, Sumut.

Sebelumnya, KPK pada Jumat pagi, mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Syah Afandin alias Ondim.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menangkap enam orang lainnya di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatra Utara. Mereka terdiri atas seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Langkat, dan lima orang dari pihak swasta.

Selain mengamankan para pihak, KPK menyita uang tunai sekitar ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

"(Sebanyak) 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Taufik menuturkan barang bukti ini akan dilakukan pengecekan keasliannya oleh ahli. Selain itu, uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diamankan.

"Uang tunai sebesar Rp100 juta yang diamankan dari Syah Afandin. Uang tunai dalam valuta asing total senilai Rp 1,22 miliar, dengan rincian SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta," sambungnya.

Kemudian, KPK juga menyita 2 rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total senilai Rp2,27 miliar serta barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen lainnya.

Diketahui, KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Hal itu disampaikan oleh Roy Nasution disela - sela ngopi bareng dengan rekan jurnalis di KA Kuphi Jalan Prof. HM. Yamin S.H pada Jum'at (3/7/2026).

Dukungan itu diberikan karena apa yang telah dikerjakan oleh Polda Sumut yang dipimpin oleh Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto S.I.K telah cukup baik, masalah suka atau tidak suka itu adalah hal biasa. Mengingat beliau bukan Tuhan yang maha tahu semuanya.

Untuk itu dirinya sangat mendukung kinerja Polri diusia yang ke - 80 Tahun sesuai dengan Jargonnya "Polri Untuk Masyarakat ".

Untuk itu marilah Kita selaku masyarakat untuk terus mendukung kinerja Polri terkhusus Polda Sumut, karena apa yang dikerjakan oleh Polda Sumut sudah cukup baik.

Terlepas dari suka atau tidak suka yang penting Kapolda sudah bekerja dengan sepenuh hati melayani masyarakat. Apalagi Kepercayaan Publik terhadap Polri saat ini telah meningkat 82,4%. Ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika kehidupan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Dekan FISIP USU, Dr. Hatta Ridho menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BPIP dan Komisi XIII DPR RI menjadikan FISIP USU sebagai mitra dalam penguatan ideologi Pancasila di lingkungan akademik. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

Hadir memberikan arahan, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. H. Sugiat Santoso, yang menegaskan penguatan ideologi Pancasila harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa, terutama kalangan mahasiswa.

Sugiat menjelaskan bahwa kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila merupakan langkah yang sangat strategis dalam membangun ketahanan ideologi bangsa. "Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga derasnya arus informasi, polarisasi sosial, serta masuknya berbagai paham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

"Saya mengapresiasi BPIP bersama FISIP USU yang menghadirkan forum berbagi gagasan seperti ini. Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus dihidupkan dalam perilaku sehari-hari. Mahasiswa harus menjadi relawan kebajikan yang mampu menjadi teladan, menyebarkan narasi persatuan, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air, baik di lingkungan kampus maupun di ruang digital," kata Sugiat.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda agar nilai-nilai luhur bangsa tetap relevan menjawab tantangan zaman.

Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber yang membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dari berbagai perspektif. Munzaimah Masril, dosen Ilmu Komunikasi FISIP USU, memaparkan materi mengenai "Internalisasi Nilai Pancasila dalam Bersosial Media", yang menekankan pentingnya etika digital dan penyebaran konten positif sebagai wujud pengamalan Pancasila di era media sosial.

Selanjutnya, Mia Lubis, dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU, menyampaikan materi "Merajut Kesejahteraan Sosial dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila", yang mengulas bagaimana nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong menjadi fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, narasumber dari BPIP, Fuad Himawan, selaku Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP, memaparkan arah kebijakan BPIP dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila melalui regulasi, rekomendasi kebijakan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Melalui kegiatan ini, BPIP dan Komisi XIII DPR RI berharap lahir semakin banyak Relawan Kebajikan Pancasila yang mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernega.

"Pada prinsipnya Partai Buruh Sumut tetap Solid dan kompak untuk menghadapi persiapan meloloskan partai buruh di Sumut menjadi peserta pemilu 2029 mendatang," ujar Willy Agus Utomo didampingi Sekretaris Partai Buruh Sumut Ijon Tuah Hamonangan Purba dan jajaran pengurus Exco Kabupaten Kota di Sumut yang hadir. Jumat (3/7/2026).

Lebih jauh, menanggapi berita seputar mundurnya kader Partai Buruh di Sumut yang beredar luas di media, Willy mengatakan hal itu tidak berpengaruh pada kerja -kerja Partai Buruh kedepannya, dan menurut dia hal ini adalah hal yang wajar terjadi di partai politik apa lagi Partai Buruh yang masih saja baru berjalan di kontestasi Pemilu 2024 kemarin.

"Kita ini tidak kekurangan kader, ada10 organisasi inisiator besar di Indonesia yang artinya ada yang pergi maka kita harus siapkan penggantinya, partai ini tak akan berhenti untuk meraih cita -citanya yakni welfare satate , yakni negara sejahtera," ungkap Willy.

"Intinya kita sudah ada bendahara baru, dan sudah siap melaksanakan tugas -tugas organisasi di Partai Buruh Sumut," sambung Willy.

Selain itu Willy juga berpesan kepada seluruh masyarakat Sumut juga agar dapat menjaga Kamtibmas di daerah ini, dimana harapnya situasi politik adu domba dan hoax kerap melanda di kanca perpolitikan Indonesia.

"Jangan mau kita di adu domba , mari kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati, semoga kelak kita dapat bersama berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ," pungkasnya.

Dalam kegiatan konsolidasi dan konferensi pers tersebut, turut hadir organisasi pendiri partai buruh dari elemen Serikat pekerja - Serikat buruh di Sumut, organisasi Petani (SPI), organisasi mahasiswa, dan komunitas ojek online dan mewakili elemen rakyat kecil lainnya.

Salah satu satuan kerja yang menerima penghargaan bergengsi tersebut adalah Polda Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan, SIK., MH.

Penganugerahan tersebut menjadi rangkaian penting dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat." Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan-satuan Polri yang dinilai memiliki dedikasi, prestasi, loyalitas, serta kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti merupakan penghargaan negara yang diberikan kepada kesatuan di lingkungan Polri yang memiliki rekam jejak pengabdian luar biasa, kinerja yang membanggakan, serta jasa besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberhasilan Polda Sumatera Utara meraih penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas kerja keras, soliditas, dan dedikasi seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Irjen Pol Whisnu Hermawan SIK MH, di tahun 2026.

Dalam arahannya kepada seluruh personel usai pelaksanaan upacara, Kapolda Sumut menyampaikan tiga momentum penting yang menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polda Sumatera Utara.

"Pertama, penerimaan Pataka Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Kedua, kenaikan pangkat personel Polda Sumut. Ketiga, pemberian penghargaan kepada personel yang telah menunjukkan prestasi selama bertugas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kerja kerasnya. Selamat kepada 357 personel yang memperoleh kenaikan pangkat. Ini bukan sesuatu yang mudah diraih, melainkan hasil dari pengabdian, loyalitas, dan kerja keras. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Pada periode 1 Juli 2026, sebanyak 357 personel Polda Sumatera Utara resmi menerima kenaikan pangkat. Momentum tersebut dirangkaikan dengan tradisi sakral institusi Polri sebagai simbol rasa syukur sekaligus pengingat bahwa setiap kenaikan pangkat membawa amanah dan tanggung jawab yang semakin besar.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, melalui Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP M.T. Pasaribu, yang juga menerima kenaikan pangkat pada periode tersebut, menegaskan bahwa tradisi kenaikan pangkat bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk penghargaan sekaligus amanah untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80, tradisi ini menjadi pengingat bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar. Diharapkan seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat mampu memberikan pelayanan yang semakin humanis, profesional, dan Presisi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sumatera Utara," ungkapnya kepada awak media usai kegiatan di Lapangan Bola Mapolda Sumut, Jumat (3/7/2026).

Penghargaan Nugraha Sakanti yang diterima Polda Sumatera Utara menjadi simbol kepercayaan negara atas dedikasi institusi dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan pengabdian dalam mewujudkan Polri yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

Sebagai salah satu band funk Indonesia, Funky Kopral menjadikan karya terbaru ini sebagai simbol semangat untuk terus berkembang sekaligus tetap mempertahankan karakter musik yang menjadi ciri khas mereka.

"Terus Melangkah" Membawa Pesan Optimisme

Single "Terus Melangkah" mengangkat tema harapan, keteguhan hati, dan keberanian menghadapi setiap fase kehidupan. Melalui lagu ini, Funky Kopral mengajak pendengar untuk tetap melangkah meski menghadapi berbagai tantangan.

Chemistry antarpersonel terbentuk secara alami melalui sesi jamming dan eksplorasi musikal. Perbedaan karakter serta pengalaman masing-masing personel justru menjadi unsur yang memperkaya warna musik mereka.

Setiap personel memiliki karakter dan pengalaman musikal yang berbeda. Justru perbedaan itulah yang memberi warna baru dalam musik Funky Kopral tanpa menghilangkan identitas yang sudah dikenal selama ini.

Band ini juga memperkenalkan vokalis dan basis baru yang menjadi bagian dari semangat baru dalam melanjutkan perjalanan bermusik.

Diproduksi Secara Kolaboratif

Seluruh Personel Terlibat dalam Proses Kreatif, "Terus Melangkah" dikerjakan secara kolaboratif oleh seluruh personel Funky Kopral. Lirik lagu ditulis oleh Hebron Christiansen Nababan (Ebon) bersama Rio.

Sementara itu, komposisi lagu diciptakan oleh Robbi Wibowo (Robbi), Hebron Christiansen Nababan (Ebon), Arif Handoko (Coco), dan Dimas Reza Kurniawan (Echa). Aransemen musik dikerjakan bersama oleh Robbi, Ebon, Coco, dan Echa, sedangkan Bayu Randu dipercaya sebagai produser.

Single ini dirilis di bawah label Greenland Indonesia dan telah tersedia di seluruh platform digital streaming sejak 28 Juni 2026.

Awal dari Rangkaian Karya Baru

Bagi para Funchopat, perubahan formasi disebut bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan awal dari langkah berikutnya.

Sampai hari ini Funky Kopral masih terus berkarya. Perubahan formasi adalah bagian dari perjalanan sebuah band, tetapi semangat dan komitmen kami untuk terus menghasilkan karya tetap sama.

Band ini juga mengungkapkan bahwa "Terus Melangkah" menjadi pembuka dari sejumlah karya baru yang sedang mereka siapkan untuk diperkenalkan kepada publik.

Melalui lagu tersebut, Funky Kopral berharap dapat kembali menjangkau para pendengar lama sekaligus memperkenalkan musik mereka kepada generasi baru.

Kami berharap lagu 'Terus Melangkah' bisa dinikmati oleh semua penikmat musik, khususnya Funchopat yang selama ini selalu mendukung perjalanan Funky Kopral. Semoga lagu ini juga bisa diterima oleh generasi baru dan menjadi teman dalam perjalanan hidup mereka.

Dengan formasi baru dan karya terbaru, Funky Kopral menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan menghasilkan karya bagi penikmat musik Indonesia.

Beliau menyampaikan Kaum muslimin dan seluruh masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai karena Allah, Sumatera Utara adalah tanah yang berkah, negeri yang dianugerahi Allah SWT dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini adalah sunnatullah, sebuah ketetapan keindahan dari Sang Pencipta yang harus kita jaga bersama dengan rasa syukur.

Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kita bahwa kedamaian dan rasa aman adalah fondasi utama dalam beribadah dan membangun kehidupan yang baik. Dalam sebuah hadis, beliau mengingatkan kita: "Barangsiapa di antara kalian yang memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk harinya, maka seolah-olah dunia telah dianugerahkan kepadanya."

Oleh karena itu, menciptakan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang aman dan kondusif bukan hanya tugas aparat kepolisian atau pemerintah semata, melainkan amanah bagi kita semua selaku umat beragama.

Saya mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara :

1. Mari kita perkuat tali persaudaraan, baik Ukhuwah Islamiyah (sesama muslim), Ukhuwah Wathaniyah
   (sesama anak bangsa), maupun Ukhuwah
   Basyariyah (sesama umat manusia). Jangan
   biarkan perbedaan pandangan politik atau suku
   meretakkan persatuan kita. Di era digital ini, mari kita lebih bijak dalam menerima berita. Terapkan prinsip tabayyun (konfirmasi/cek fakta) sebelum menyebarkan informasi. Jauhi fitnah, ghibah, berita bohong (hoax), serta ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
2. Mari kita bersinergi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Laporkan dengan cara yang santun dan sesuai hukum jika melihat ada potensi gangguan keamanan di lingkungan kita.
3. Mari kita tebarkan kedamaian dalam setiap ucapan dan tindakan kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial.
4. Mari kita jadikan Sumatera Utara sebagai rumah yang aman, teduh, dan penuh berkah bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridai ikhtiar kita, menjaga negeri kita, dan melimpahkan kedamaian serta kemakmuran untuk Sumut.

Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025.

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel.

Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo.

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional.

Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.

Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini.

Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.

"Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat," ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola.

Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif.

Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," tutup Telisa. (Siaran Pers BPJS)

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Dairi, Vickner Sinaga, saat menjadi narasumber dalam talkshow Gebyar Kopi 2026 yang digelar Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan bertajuk "Brewing Innovations: Citarasa Lokal, Sinergi Global" tersebut merupakan rangkaian peringatan Dies Natalis ke-8 Polbangtan Medan dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Pertanian, Sam Herodian.

Direktur Polbangtan Medan, Dr. Nurliana Harahap, mengatakan kopi bukan sekadar komoditas, tetapi telah menjadi identitas, budaya, sekaligus sumber penghidupan masyarakat Sumatera Utara yang dikenal hingga pasar internasional. Namun, menurutnya, mempertahankan kejayaan kopi membutuhkan inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

"Prospek kopi ke depan masih sangat menjanjikan. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum membangkitkan kembali nama besar kopi Sumatera sekaligus mendukung lahirnya SDM pertanian yang unggul, baik secara akademik maupun nonakademik," ujarnya.

Dalam talkshow bertema "Menatap Masa Depan Kopi, Peluang Agripreneur Muda di Era Digital" yang dimoderatori Agus Idwar, Bupati Vickner Sinaga menyampaikan bahwa Kabupaten Dairi siap menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas kopi.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Dairi membuka kesempatan bagi SDM dari berbagai daerah untuk mengembangkan kapasitas, melakukan penelitian, hingga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Dairi.

"Kami membuka diri untuk kolaborasi seluas-luasnya. Siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pengembangan kopi, melakukan penelitian maupun praktik lapangan, Kabupaten Dairi siap menjadi mitra. Kami ingin pengembangan SDM berjalan seiring dengan upaya mengembalikan kejayaan Kopi Sidikalang," kata Vickner.

Selain Bupati Dairi, talkshow juga menghadirkan Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil Harahap, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dr. Ida Widi Arsanti, Bupati Aceh Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. Mursyid, M.Si., serta Beverage Innovation Development (BID) KMDS, Chairul Ahmad Sinaga.

Pada kesempatan tersebut, dua kelompok tani dari Desa Pasi, Kabupaten Dairi, juga menerima bantuan bibit kopi varietas Gayo 1 sebagai dukungan terhadap pengembangan budidaya kopi di daerah.

Kuasa Hukum Parsadaan Siregar Siagian, RHa Hasibuan dari PBH Anak Bangsa Tabagsel mengatakan pihaknya mengetahui informasi tersebut melalui pemberitaan media daring yang menyebut Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Meski demikian, RHa Hasibuan menyatakan hingga Kamis (2/7/2026), pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai putusan tersebut.

"Terkait sebagaimana diberitakan media online tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas informasinya, berdasarkan informasi tersebut jadi diketahui putusannya. Namun perlu saya sampaikan bahwa pemberitahuan resmi dari WhatsApp Mahkamah Agung belum kami terima," ujar RHa Hasibuan kepada awak media, Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan, hal itu tidak akan menghentikan langkah masyarakat Parsadaan Siregar Siagian dalam memperjuangkan hak atas lahan yang disengketakan.

Menurutnya, masyarakat Parsadaan Siregar Siagian, FK.ALAM, serta Pusat Bantuan Hukum (PBH) Anak Bangsa Tabagsel, pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan perjuangan, termasuk melalui aksi unjuk rasa dalam waktu mendatang.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 315/Pdt/2026/PT MDN dalam sidang yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan Fahran Siregar selaku prinsipal atau Ketua Parsadaan Siregar Siagian. Namun, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan seluruh amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Psp tanggal 2 April 2026.

Adapun pertimbangan hukum yang menjadi dasar penguatan putusan tersebut antara lain menyatakan surat kuasa penggugat tidak sah, penggugat dinilai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, gugatan dinilai kurang pihak (plurium litis consortium), serta gugatan dianggap kabur (obscuur libel).

Dengan putusan tersebut, gugatan perdata yang diajukan Parsadaan Siregar Siagian terhadap sengketa lahan di kawasan tambang emas Batang Toru untuk sementara belum memperoleh hasil yang diharapkan di tingkat banding. Namun demikian, pihak penggugat masih memiliki upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (MN)

Ketua IWO Deli Serdang, Rio Lubis, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, para sponsor, mitra kerja, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan bakti sosial tersebut.

Rio Lubis menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial IWO Deli Serdang kepada masyarakat sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat.

"Kami ingin menunjukkan bahwa wartawan tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan siap hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terus mendukung sinergi bersama IWO," ujar Rio Lubis.

Dalam sambutannya, Adela Sari Lubis menyampaikan apresiasi kepada IWO Deli Serdang atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Deli Serdang yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial yang sangat komprehensif ini," ujarnya.

Menurutnya, IWO Deli Serdang telah menunjukkan bahwa insan pers tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai informasi, edukasi, dan kontrol sosial, tetapi juga hadir sebagai penggerak kepedulian sosial melalui aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Ia menambahkan, penyuluhan anti narkoba yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta melahirkan generasi yang sehat dan berdaya saing.

Kepada anak-anak peserta khitanan massal dan lomba mewarnai, Adela berpesan agar tumbuh menjadi generasi yang tangguh, cerdas, dan berbakti kepada orang tua. Sementara kepada anak-anak yatim, ia mendoakan agar kelak menjadi generasi yang sukses dan membanggakan Deli Serdang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendonor darah yang telah menunjukkan kepedulian kemanusiaan dengan membantu sesama.

Adela menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak dapat mewujudkan pembangunan daerah tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi dengan insan pers perlu terus diperkuat, baik dalam penyebarluasan informasi pembangunan maupun pelaksanaan kegiatan sosial.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan IWO dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam penyebarluasan informasi pembangunan yang positif dan berimbang, tetapi juga dalam pelaksanaan program-program kemasyarakatan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua IWO Sumatera Utara, Amri Abdi, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan bakti sosial IWO Deli Serdang dan berharap kegiatan tersebut menjadi amal ibadah serta membawa manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, bakti sosial yang meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba mewarnai anak, penyuluhan anti narkoba, santunan kepada anak yatim, hingga khitanan massal gratis merupakan wujud kepedulian IWO kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan bakti sosial tersebut dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, relawan, serta masyarakat yang antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Tim investigasi media menelusuri sejumlah titik pekerjaan, termasuk proyek pembangunan jalan rabat beton yang menjadi perhatian masyarakat. Dari hasil penelusuran lapangan, ditemukan kondisi fisik pekerjaan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan. Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran desa yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp1,35 miliar.

Kecurigaan publik bukan tanpa dasar. Sebelumnya, DPP LSM Gempur telah menyampaikan laporan masyarakat melalui surat Nomor 051/DPP/GEMPUR/V/2026 kepada Kejaksaan Negeri Simalungun, Camat Huta Bayu Raja, dan Kepala Desa Pokan Baru. Laporan itu meminta adanya penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Namun hingga kini, belum terlihat adanya penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai substansi laporan tersebut maupun hasil klarifikasi atas berbagai pertanyaan yang berkembang.

Alih-alih membuka ruang dialog dan memberikan akses informasi kepada wartawan, Kepala Desa Pokan Baru berinisial JG justru disebut memilih menyampaikan pernyataan melalui video yang ditujukan kepada Bupati Simalungun. Dalam video tersebut, masyarakat diajak agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar terkait laporan dugaan penyimpangan.

Langkah tersebut memunculkan pertanyaan baru. Mengapa klarifikasi tidak disampaikan secara terbuka melalui forum yang dapat diakses publik? Mengapa permintaan konfirmasi dari wartawan tidak dijawab secara langsung? Pertanyaan-pertanyaan itu hingga kini masih belum memperoleh jawaban.

Situasi semakin berkembang ketika Kepala Desa JG melaporkan sejumlah wartawan ke SPKT Polres Simalungun melalui Laporan Polisi Nomor B/290/VI/2026/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tertanggal 22 Juni 2026 dengan dugaan pencemaran nama baik.

Pelaporan tersebut memicu reaksi dari kalangan insan pers. Mereka menilai langkah pidana terhadap produk jurnalistik berpotensi mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam praktiknya, sengketa pemberitaan pada umumnya diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme penilaian oleh Dewan Pers.

Di sisi lain, penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang melekat pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Karena itu, setiap pertanyaan mengenai penggunaan anggaran pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat dan kerja jurnalistik.

Hingga berita investigasi ini disusun, belum terdapat putusan atau hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Pokan Baru. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas yang berwenang.

Tim investigasi akan terus menelusuri dokumen anggaran, volume pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta meminta konfirmasi dari seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Desa Pokan Baru, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Inspektorat, Kejaksaan Negeri Simalungun, dan Polres Simalungun.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai penggunaan setiap rupiah Dana Desa. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan menjalankan proses secara profesional, objektif, dan menghormati kemerdekaan pers sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Sorotan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diteruskan oleh DPP LSM Gempur melalui surat Nomor: 051/DPP/GEMPUR/V/2026 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Simalungun, Camat Huta Bayu Raja, dan Kepala Desa Pokan Baru. Hingga kini, tindak lanjut maupun klarifikasi atas laporan tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi lapangan yang dilakukan sejumlah wartawan, ditemukan dugaan adanya ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan kondisi fisik pekerjaan rabat beton. Temuan tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai Dana Desa.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik, Kepala Desa Pokan Baru berinisial JG disebut memilih menyampaikan bantahan melalui video yang ditujukan kepada Bupati Simalungun serta mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai laporan yang disampaikan DPP LSM Gempur.

Sikap tersebut memunculkan kritik dari kalangan pemerhati keterbukaan informasi. Mereka menilai pejabat publik semestinya mengedepankan transparansi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlebih ketika penggunaan anggaran negara menjadi objek pengawasan publik.

Wartawan Dilaporkan ke Polisi

Di tengah bergulirnya polemik tersebut, Kepala Desa JG diketahui melaporkan sejumlah wartawan ke SPKT Polres Simalungun melalui Laporan Polisi Nomor B/290/VI/2026/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, tertanggal 22 Juni 2026 pukul 15.07 WIB, dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pelaporan terhadap wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial itu memicu perdebatan di kalangan insan pers. Sejumlah jurnalis menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik apabila pemberitaan yang dipersoalkan merupakan produk pers yang dibuat sesuai mekanisme dan Kode Etik Jurnalistik.

Meski demikian, dugaan adanya "permainan" antara pihak tertentu dengan aparat penegak hukum belum dapat dipastikan kebenarannya dan memerlukan pembuktian berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Sengketa Pers Memiliki Mekanisme Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, penyelesaian sengketa pemberitaan pada prinsipnya memiliki mekanisme khusus melalui Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan dan pedoman yang telah disepakati bersama komunitas pers nasional. Mekanisme tersebut mengedepankan hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers terhadap apakah suatu perkara merupakan sengketa pers.

Atas dasar itu, sejumlah insan pers mempertanyakan dasar hukum pelaporan pidana terhadap wartawan dalam perkara ini dan berharap aparat penegak hukum menjalankan proses secara profesional, objektif, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pers dan nota kesepahaman yang berlaku mengenai penanganan sengketa pers.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua kepentingan yang sama pentingnya, yakni pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Masyarakat menantikan adanya klarifikasi yang terbuka dari seluruh pihak serta proses hukum yang berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.