Aldoni dilantik oleh Ketua Presidium PP PMKRI Santo Thomas Aquinas, Delvis Rettob, dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Margasiswa I, Jalan Sam Ratulangi I, Menteng, Jakarta Pusat.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kaderisasi PMKRI yang menempatkan kader bukan sekadar sebagai pengurus organisasi, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok intelektual yang dituntut mampu membaca persoalan masyarakat serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan ke dalam tindakan nyata.

Amanah yang kini diemban Aldoni semakin besar. Sebagai Sekretaris Jenderal di tingkat nasional, pengalaman yang diperolehnya selama memimpin PMKRI Cabang Medan diharapkan menjadi modal untuk membawa berbagai persoalan daerah ke dalam ruang perjuangan PMKRI di tingkat nasional.

Membawa Persoalan Lokal ke Tingkat Nasional

Salah satu tantangan kepengurusan baru PP PMKRI adalah memastikan agenda organisasi di tingkat nasional tetap terhubung dengan realitas yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

Persoalan pendidikan, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, korupsi, lingkungan hidup, konflik agraria, ketidakadilan sosial, persoalan kelompok marginal, hingga tata kelola pemerintahan merupakan isu yang tidak selalu bermula di Jakarta.

Sebaliknya, banyak persoalan nasional justru dapat dibaca dari berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal.

Karena itu, pengalaman kader yang tumbuh dan berproses di daerah menjadi penting. Aldoni membawa pengalaman organisatoris dari Medan ke tingkat nasional dengan tanggung jawab untuk ikut memastikan suara dan persoalan daerah mendapatkan ruang dalam agenda perjuangan PMKRI.

PMKRI tidak cukup hanya menjadi ruang diskusi mahasiswa. Organisasi dituntut mampu menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan untuk membaca persoalan, menyusun sikap, serta menghadirkan gagasan dan advokasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kristianitas dan Intelektualitas Harus Berbuah Perjuangan

Nilai perjuangan PMKRI menempatkan kristianitas, intelektualitas, persaudaraan, dan pengabdian sebagai bagian yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Kristianitas tidak berhenti pada identitas keagamaan, tetapi diharapkan tercermin melalui penghormatan terhadap martabat manusia serta keberpihakan kepada mereka yang menghadapi ketidakadilan.

Demikian pula intelektualitas tidak semestinya berhenti di ruang akademik. Pengetahuan perlu digunakan untuk membaca persoalan secara kritis, memahami akar masalah, sekaligus menawarkan gagasan dan jalan keluar.

Dalam konteks tersebut, posisi Aldoni sebagai Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab strategis. Selain memastikan roda administrasi dan organisasi berjalan, Sekjen juga menjadi bagian penting dalam konsolidasi gerakan PMKRI di tingkat nasional.

Kader PMKRI diharapkan mampu mendengar suara masyarakat di daerah, mengolahnya menjadi pengetahuan dan sikap organisasi, kemudian membawanya ke ruang nasional.

Dengan demikian, Jakarta tidak menjadi tempat berhentinya suara daerah, melainkan ruang untuk memperjuangkan agar berbagai persoalan tersebut memperoleh perhatian yang lebih luas.

Dari Medan, Membawa Suara Daerah

Pengalaman Aldoni sebagai mantan Ketua PMKRI Cabang Medan menjadi salah satu konteks penting dalam menjalankan amanah barunya.

Medan dan Sumatera Utara memiliki dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, politik, dan kebudayaan yang kompleks. Pengalaman bersentuhan langsung dengan berbagai dinamika tersebut menjadi bekal untuk memahami bahwa kebijakan di tingkat nasional pada akhirnya memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah.

Karena itu, kepemimpinan di tingkat pusat perlu tetap memiliki akar yang kuat di daerah.

PP PMKRI tidak hanya berbicara mengenai daerah dari Jakarta. Sebaliknya, persoalan daerah perlu dibawa ke tingkat pusat untuk dibicarakan, dikaji, dan diperjuangkan sebagai bagian dari persoalan kebangsaan.

Di titik inilah Aldoni memiliki tanggung jawab penting selama masa kepengurusan 2026–2028.

Sekjen Bukan Sekadar Jabatan, tetapi Mandat Perjuangan

Pelantikan yang dipimpin Delvis Rettob menjadi awal bagi kepengurusan baru PP PMKRI untuk menjalankan agenda organisasi sekaligus menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Aldoni memiliki tanggung jawab untuk memperkuat komunikasi antara Pengurus Pusat dan cabang-cabang PMKRI di seluruh Indonesia.

Konsolidasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut gagasan dan agenda perjuangan. Setiap cabang memiliki persoalan serta pengalaman yang berbeda. Tantangan bagi organisasi tingkat pusat adalah memastikan pengalaman tersebut menjadi bagian dari pengetahuan bersama dan dapat diterjemahkan ke dalam agenda nasional.

Dengan demikian, kaderisasi PMKRI tidak berhenti pada siapa yang menjadi pengurus, tetapi juga menyangkut apa yang diperjuangkan dan untuk siapa perjuangan tersebut dilakukan.

Aldoni Sinaga kini membawa mandat baru untuk memperkuat organisasi, menghidupkan kaderisasi, menjaga nilai-nilai perjuangan PMKRI, serta membuka ruang yang lebih luas agar berbagai persoalan masyarakat di daerah dapat diperjuangkan pada tingkat nasional.

Dari Medan ke Jakarta, perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan panggung organisasi. Perjalanan itu juga membawa perubahan tanggung jawab, dari memimpin cabang menuju keterlibatan dalam menentukan arah gerakan organisasi di tingkat nasional.

Sebagai Sekretatis Jenderal PP PMKRI Periode 2026–2028, Aldoni dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperkuat hubungan antara cabang dan pusat, menjaga agar persoalan lokal tetap terhubung dengan agenda nasional, serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan PMKRI melalui kerja nyata kader.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Sinergi Program Stakeholder pada Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Aula BGTK Provinsi Aceh, Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (29/9/2026).

Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo hadir bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, serta unsur TNI dan OPD terkait.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, penanganan kawasan rawan tanaman terlarang tidak cukup melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan mata pencaharian alternatif.

"Polda Aceh siap bersinergi melalui pendekatan yang humanis, terukur, dan berkelanjutan. Penanganannya harus dibarengi pemberdayaan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan produktif," ujar Joko.

Sementara itu, Deputi BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar penanganan kawasan rawan berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Ia berharap rapat kerja tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mendorong pemulihan kawasan rawan serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.rel.

Rakor ini menjadi jawaban dan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam membangun ketahanan pangan, pasca adanya aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi yang menyoroti kurang optimalnya pendampingan dan penyuluhan kepada petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumut Dr. Khadijah El Ramija Lubis, S.Pi, MP, Sekretaris Daerah Surung Charles L. Bantjin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar, Kepala Dinas PertanianKetahanan Pangan dan Perikanan Kesti Rusda Angkat, para penyuluh dan tim verpal.

Dalam sambutannya, Wabup Wahyu Sagala menegaskan bahwa kehadiran seluruh penyuluh pada kesempatan tersebut merupakan wujud komitmen nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun ketahanan pangan serta pengelolaan pangan di Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyuluh pertanian kepada masyarakat.

"Kehadiran kita pada kesempatan ini merupakan wujud komitmen nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun ketahanan pangan serta pengelolaan pangan di Kabupaten Dairi sesuai tupoksi, penyuluh pertanian kepada masyarakat," kata Wabup Wahyu Sagala sebelum membuka rakor tersebut.

Ia menyampaikan tiga arahan penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, penguatan peran penyuluh pertanian yang sejak 01 Januari 2026 secara resmi ditarik ke Kementerian Pertanian berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2026. Di era modern ini, penyuluh dituntut menjadi agen transformasi dan inovasi pertanian.

Wahyu menekankan, penyuluh harus bersinergi dalam hal keakuratan data yang terintegrasi. Data yang akurat di lapangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan program pertanian, bantuan, hingga peningkatan produksi.

"Penyuluh harus menjadi agent of change, yaitu agen perubahan yang menguasai teknologi modern, mekanisasi pertanian, pemanfaatan data, hingga digitalisasi pertanian," tegasnya.

Isu kedua yang menjadi sorotan tajam adalah pupuk subsidi. Wakil Bupati memastikan bahwa penyusunan kebutuhan dan penyalurannya benar-benar berdasarkan data serta kebutuhan riil petani di lapangan.

Ia tidak ingin ada ketimpangan distribusi di beberapa wilayah. Pupuk harus merata dan tersalurkan tepat waktu.

Wabup berharap dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seluruh penyuluh pertanian dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan yang intensif.

"Kepentingan utama kita adalah memastikan petani mendapatkan pupuk bersubsidi dan sarana pertanian lainnya sesuai yang dibutuhkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Hal ketiga adalah memperkuat kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung program strategis Nasional untuk peningkatan swasembada pangan.

Para penyuluh pertanian diharapkan berada di barisan paling depan untuk mengawal pembangunan sektor pangan, sehingga pengelolaan lahan produktif dapat berjalan optimal dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Menurut Wahyu, koordinasi, kolaborasi dan sinergi lintas sektor merupakan kunci agar setiap program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Wahyu memberikan penekanan keras agar rakor ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata.

"Saya sangat berharap agar rakor tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Rakor ini harus mampu menghasilkan rencana aksi yang konkret, terukur, dan operasional serta dapat dilaksanakan di lapangan! Mari kita samakan langkah, rapatkan barisan, dan perkuat koordinasi dan sinergitas. Mari kita buktikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan," tutupnya dengan semangat.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemaparan materi terkait modernisasi pertanian oleh narasumber dari BRMP Sumut.

Pasalnya, KPPU Kanwil Medan yang memiliki wilayah kerja di kawasan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang mencakup lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri) itu justru ingin memperbaiki hubungan yang ada.

"Kami ingin memperbaiki kemitraan antara petani sawit dengan PT PSU," kata Ridho Pamungkas selaku Kepala KPPU Kanwil Medan kepada para wartawan di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara (GKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wilayah Sumut, Selasa (29/9/2026) pagi.

Saat itu Ridho Pamungkas didampingi sejumlah pejabat terkait di KPPU Kanwil Medan seperti Hardianto sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum, Kabid Kajian dan Advokasi Shobi Kurnia, Dewi Sibarani dari Kehumasan, dan lainnya.

Ridho Pamungkas menjelaskan, pihak petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah Lestari sudah berupaya keras ingin berpisah dari program kemitraan dengan pihak PT PSU.

KPPU Kanwil Medan, ujar Ridho Pamungkas, berupaya mendalami konflik tersebut dan akan mencari solusi agar program kemitraan tetap bisa berjalan dengan sehat.

"Kalau pun program kemitraan di antara kedua belah pihak harus berakhir, diupayakan ada penyelesaian bersama seperti yang pernah kita lakukan terhadap petani sawit di Madina dengan perusahaan sawit swasta beberapa tahun yang lalu," ucap Ridho Pamungkas.

Sekadar mengingatkan, penyelesaian kemitraan beberapa waktu lalu yang dimaksud Ridho Pamungkas adalah konflik antara petani sawit di Madina yang tergabung dalam sebuah koperasi dengan PT Sago Nauli.

Desakan tersebut disampaikan Kuasa Hukum Pekerja, Saddam Husein Ritonga, S.H., Selasa (29/09/2026). Ia meminta Disnaker Labura menggunakan kewenangannya untuk memeriksa administrasi perusahaan serta memastikan status pembayaran iuran BPJS para pekerja.

"Kami selaku Kuasa Hukum Pekerja mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya terhadap PT Umada atas dugaan tidak dibayarkannya atau tidak disetorkannya iuran BPJS pekerja sebagaimana mestinya," ujar Saddam.

Menurut Saddam, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial sehingga perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi.

"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan menyetorkan iuran BPJS sesuai ketentuan, maka harus ada tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Minta Administrasi dan Pembayaran Iuran Diperiksa

Saddam meminta Disnaker Labura tidak hanya memeriksa status kepesertaan pekerja, tetapi juga menelusuri administrasi serta bukti pembayaran iuran BPJS.

Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan adanya iuran yang telah dipotong dari upah pekerja, namun diduga belum disetorkan kepada BPJS.

Adapun tuntutan yang disampaikan kepada Disnaker Labura meliputi:

1. Segera memanggil dan memeriksa pihak PT Umada;
2. Memeriksa administrasi dan bukti pembayaran iuran BPJS pekerja;
3. Memastikan status kepesertaan dan pembayaran iuran para pekerja;
4. Memeriksa apakah terdapat iuran yang telah dipotong dari upah pekerja tetapi belum disetorkan kepada BPJS;
5. Memeriksa jumlah dan periode apabila ditemukan tunggakan;
6. Meminta perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya apabila ditemukan pelanggaran; dan
7. Mengambil tindakan sesuai kewenangan serta meneruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Singgung Ketentuan Pidana UU BPJS

Saddam juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran dan penyetoran iuran BPJS.

Ia menjelaskan, Pasal 55 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

"Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting agar kewajiban pembayaran dan penyetoran iuran BPJS tidak diabaikan oleh pemberi kerja," katanya.

Selain meminta pemeriksaan kepada Disnaker, Saddam juga meminta pihak BPJS terkait memberikan klarifikasi mengenai status pembayaran iuran pekerja berdasarkan data resmi.

Kuasa Hukum: Dugaan Harus Diverifikasi

Saddam menegaskan, persoalan tersebut masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak mendahului kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Namun, apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran, kami meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak pekerja atas jaminan sosial harus dilindungi dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja harus dipenuhi," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Umada belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. (Red/Tim)

Program Satpol PP Peduli Pendidikan ini kembali digelar untuk memberikan edukasi kebencanaan sejak usia dini.

Rombongan anak TK yang berseragam itu dijemput langsung dari sekolah di Jalan Raya Menteng Gg. Rahayu No.65, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, dan dikawal personel Satpol PP menuju Mako Damkarmat di Jalan Candi Borobudur No.2 Medan.

Satpol PP Humanis, Sahabat Anak Kasat Pol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan ini merupakan inovasi Satpol PP untuk lebih dekat dengan dunia pendidikan.

"Satpol PP tidak hanya sebagai penegak Perda. Kami juga punya peran sosial dan edukasi. Hari ini kami fasilitasi anak-anak naik mobil patroli Satpol PP untuk belajar tentang kebencanaan di Kantor Damkarmat. Biar mereka tahu, Satpol PP itu humanis dan sahabat anak," ujar Yunus.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyebut edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak mengenal tugas Damkarmat bukan hanya memadamkan api, tapi juga penyelamatan.

Setibanya di Mako, puluhan anak disambut langsung personel Satpol PP dan Damkarmat. Mereka dikenalkan dengan tugas pokok Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, serta tugas Damkarmat dalam penyelamatan dan penanggulangan kebakaran.

Anak-Anak Antusias Coba Semprot Air

Momen paling seru saat anak-anak diajak berkeliling melihat armada pemadam, mencoba baju pelindung tahan panas, dan belajar menyemprotkan air menggunakan selang Damkarmat.

"Senang kali bisa naik mobil pemadam kebakaran. Tadi diajarin semprot air, seru!" teriak salah satu siswa sambil tertawa lepas, disambut gelak tawa guru dan petugas.

Selain itu, personel juga memberikan edukasi ringan tentang menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan pentingnya tertib di sekolah.

Kepsek Apresiasi Satpol PP dan Damkarmat

Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Cici Wahyuni, yang turut mendampingi mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Anak-anak sangat senang. Ini pengalaman pertama mereka diantar pakai mobil patroli Satpol PP. Pembelajaran di luar kelas seperti ini jauh lebih melekat dibanding hanya di kelas. Kami berharap kegiatan Satpol PP dan Damkarmat Peduli Pendidikan bisa terus berlanjut," ujar Cici.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama personel Satpol PP dan Damkarmat di depan mobil pemadam.

"Satpol PP Humanis, Damkar Tangguh, Anak Medan Cerdas!" pekik anak-anak bersama petugas. (Red/Tim)

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu titik perjudian skala besar yang diduga masih eksis berlokasi di Jalan Lintas Simpang Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munthe. Lokasi tersebut dikabarkan menyediakan permainan jenis dadu dan tembak ikan dengan perputaran omzet yang masif.

​Praktik serupa juga dilaporkan masih ditemukan di beberapa kecamatan lainnya, seperti Tiganderket dan Kutabuluh. Kondisi ini memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga yang khawatir aktivitas ilegal tersebut berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga dan masa depan generasi muda.

​Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Jatanras Polda Sumut, Kompol Jama Kita Purba, menegaskan komitmen pihak kepolisian untuk memberantas segala bentuk penyakit masyarakat. "Terima kasih informasinya, segera kami lidik," ujarnya singkat.

Tanggapan Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER)

​Menyikapi maraknya dugaan praktik perjudian yang masih meresahkan masyarakat di Kabupaten Karo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP Fromper) menyampaikan pernyataan sikap dan desakan tegas kepada aparat penegak hukum.

​"Kami dari DPP Fromper mengecam keras segala bentuk praktik perjudian yang masih beroperasi secara bebas di Tanah Karo. Judi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi racun sosial yang merusak sendi-sendi moral masyarakat dan memiskinkan keluarga. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih; penggerebekan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, siapapun yang memelengi atau membekinginya.

Kami mendesak Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres Tanah Karo untuk segera turun tangan menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan operasional judi di Kecamatan Munthe, Tiganderket, dan Kutabuluh. Jika aparat penegak hukum terus bungkam atau lamban bertindak, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepolisian akan merosot tajam. Fromper akan terus mengawal persoalan ini demi terciptanya ketertiban dan kemurnian sosial di bumi Karo."

Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 12 plastik klip transparan kecil berisi sabu dengan berat kotor 31,60 gram, satu blok plastik kantong (asoy) warna merah, serta satu plastik transparan ukuran sedang dalam kondisi kosong.

​Kasat Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, mewakili Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

​"Menindaklanjuti informasi tersebut, personel langsung melakukan penyelidikan ke lokasi," ujar Kompol Ferry Kusnadi, Sabtu (26/9/2026).

​Sekira pukul 17.00 WIB, tim tiba di lokasi dan mencurigai dua orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor. Petugas kemudian melakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap kedua pria tersebut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 31,60 gram yang disembunyikan oleh pelaku. Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Mapolresta Deli Serdang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

​Proses Hukum dan Pengembangan

​Hingga Senin (28/9/2026), penyidik Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang masih mendalami kasus ini. Langkah-langkah penyidikan yang tengah dilakukan meliputi:

1. Pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi dan kedua terduga pelaku.
2. Pengujian awal barang bukti menggunakan test kit.
3. Penimbangan dan pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik.
4. ​Pengembangan jaringan untuk melacak pemasok utama berdasarkan keterangan pelaku.

​Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI ini dipusatkan di Pematangsiantar dan diikuti 106 pasangan peserta dari berbagai kalangan.

Acara pembukaan berlangsung khidmat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tampak hadir Ketua Patua Maujana Simalungun, Kapolres Simalungun, Ketua DPRD Simalungun, perwakilan Wali Kota Pematangsiantar dan Bupati Simalungun, perwakilan Polres Pematangsiantar, Dandim 0207/Simalungun, Danrem 022/Pantai Timur, serta Ketua KONI Pematangsiantar dan Simalungun.

Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, SE, M.I.P menegaskan turnamen ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antara TNI dengan rakyat dan Forkopimda.

"Teman-teman yang mengikuti turnamen ikuti saja peraturannya, jangan terbawa emosi. Junjung tinggi sportivitas," tegasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak.

"Terima kasih kepada Pemko Siantar yang mendukung kami melaksanakan acara ini, serta seluruh instansi lembaga yang turut serta mendukung," ucapnya.

Menariknya, panitia menyiapkan hadiah fantastis dengan total ratusan juta rupiah dan doorprize utama berupa DP rumah dari Mentari Land senilai Rp100 juta. Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara ini juga dirangkai dengan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tak lupa, Dandim mengingatkan seluruh peserta dan pengunjung untuk menjaga kebersihan.

"Saya meminta kepada seluruhnya agar menjaga kebersihan bersama, buang sampah pada tempatnya," pesannya.

Sementara itu, sistem pertandingan dilakukan secara acak. Para peserta yang terdiri dari anggota TNI, unsur Forkopimda, dan insan pers akan bertanding di fase grup, dan pemenang dari tiap grup akan diadu kembali ke babak selanjutnya hingga menemukan juara utama.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Acara berlangsung aman, kondusif, dan penuh keakraban.

Laporan : Bobby sihite

Digelar di Bukit Barisan Golf Course, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ajang ini tidak sekadar menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana strategis untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas lintas instansi.

Pembukaan turnamen ditandai dengan pemukulan bola tee off menggunakan bola asap oleh Pangdam I/BB bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan, Minggu (27/9/2026). Sejak pagi, para peserta tampak antusias memadati lokasi acara.

​Peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, mulai dari unsur TNI-Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, kepala daerah, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalangan pengusaha, komunitas golf, hingga mitra strategis.

Olahraga sebagai Ruang Kebersamaan

​Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan bahwa olahraga dipilih sebagai wadah efektif untuk membangun kebersamaan. Melalui suasana yang santai namun kompetitif, turnamen golf ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antar-elemen yang selama ini bahu-membahu menjalankan tugas di wilayah Sumatera Utara.

​"Kegiatan turnamen golf ini kita selenggarakan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI, Forkopimda, instansi pemerintah, BUMN, serta seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara," ujar Pangdam I/BB.

​Usung Semangat Kebersamaan untuk Indonesia Berdaulat

​Mengusung tema HUT ke-81 TNI, yaitu "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur," rangkaian acara diterjemahkan melalui kegiatan yang mengedepankan kebugaran, sportivitas, dan kekompakan tim.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini diisi dengan pertandingan persahabatan, sesi ramah tamah, hingga pembagian berbagai doorprize menarik bagi para peserta yang hadir.

Berkolaborasi dengan komunitas lari Wednesday_7pm, kegiatan yang digelar pada Minggu, 27 September 2026, dengan titik start dan garis finish di area Riverside yang merupakan taman outdoor dari Delipark Mall.

Marcomm Manager Delipark, Gumi mengatakan, Delipark Fun Run 2026 diikuti sekitar 500 peserta, dari target sebanyak 200 peserta. Mengusung konsep lari santai sejauh 5 kilometer, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan diantaranya masyarakat umum, keluarga, komunitas, hingga generasi muda yang kini lebih ingin aktif dalam berolahraga.

"Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 06.00 dengan proses registrasi peserta, dilanjutkan dengan start lari pada pukul 07.15 WIB. Para peserta akan melewati rute yang telah disiapkan, dimulai dari Riverside – Jl. Guru Patimpus – Jl. Adam Malik – Jl. KL Yos Sudarso – Jl. Perintis Kemerdekaan – dan kembali menuju Jl. Guru Patimpus hingga finish di Riverside Delipark," kata Gumi.

Dia menjelaskan, keseruan lari sejauh 5km ini diiringi oleh keseruan dari music Running DJ yang menambahkan energi bagi para peserta dalam menempuh garis finish.

Setelah sampai pada garis finish, sebanyak 200 peserta mendapatkan medali yang telah disiapkan, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam kegiatan ini.

Keseruan acara berlanjut dengan sesi hiburan Lucky Draw yang dimulai pukul 10.00, dengan total hadiah lebih dari 100 hadiah menarik telah disiapkan untuk peserta yang beruntung.

Adapun hadiah diantaranya sepasang sepatu ASICS serta cash voucher Delipark dengan nominal hadiah terbesar mencapai Rp13.000.000 diberikan langsung.

"Melalui Delipark Fun Run 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman olahraga yang tidak hanya sehat tetapi juga menyenangkan bagi masyarakat Kota Medan. Dengan adanya kegiatan lari bersama, Running

DJ, serta berbagai hadiah Lucky Draw, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pengalaman baru bagi masyarakat untuk menikmati aktivitas olahraga bersama sekaligus menghabiskan waktu di Delipark," ujar Gumi.

Delipark 5k Fun Run 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen Delipark Malldalam menghadirkan berbagai aktivitas yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat, sekaligus mempertemukan masyarakat, komunitas, dan tenant dalam satu rangkaian kegiatan yang positif dan menyenangkan.

"Tidak hanya di event lari saja, Delipark juga menghadirkan kegiatan olahraga lainnya yang bisa diikuti oleh pengunjung setiap harinya, yang jadwalnya dapat dilihat dari Instagram @deliparkmedan," pungkas Gumi.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Ketua PD MIO Indonesia Karo Jan Warista Ginting, Sekretaris Junaidi Ginting, Wakil Sekretaris Umum Natanael Milala, serta seluruh jajaran pengurus PD MIO Indonesia Karo. Suasana pertemuan berlangsung akrab, hangat dan penuh kekompakan.

Pertemuan dibuka oleh Sekretaris PD MIO Karo dan dilanjutkan dengan kata sambutan sekaligus arahan dari Ketua Jan Warista Ginting. Dalam arahannya, Jan Warista membahas tentang rencana dan strategi untuk memajukan organisasi MIO Indonesia di Kabupaten Karo.

Dalam sambutannya, Ketua PD MIO Indonesia Karo Jan Warista Ginting menegaskan pentingnya soliditas dan kebersamaan.

"Mari kita bersama memajukan MIO Kabupaten Karo. Saling kerja sama, saling menghargai satu sama yang lain. Mari kita jadikan MIO ini menjadi wadah kita bersama untuk berkarya," ujar Jan Warista Ginting.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pelantikan Pengurus PD MIO IndonesiaKabupaten Karo Masa Bakti 2026-2030 yang akan dilaksanakan secepatnya.

Dengan telah tercatatnya keberadaan organisasi di Kesbangpol Karo, PD MIO Indonesia Karo menegaskan kesiapannya untuk bersinergi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karo, Forkopimda, dan seluruh stakeholder dalam membangun Tanah Karo melalui pemberitaan yang edukatif, kritis dan konstruktif.

Di tengah situasi tersebut, personel Polsek Simanindo bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan, tenaga medis dan masyarakat melakukan penyisiran ke sejumlah rumah warga yang berada di kawasan terdampak.

Sebanyak 14 warga berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman, termasuk seorang warga negara asing (WNA) berusia 80 tahun. Seluruh warga yang berhasil dievakuasi dilaporkan dalam kondisi sehat.

Kapolsek Simanindo IPTU Ramadan Siregar, S.H., M.H., langsung memimpin proses penanganan di lapangan. Personel kemudian dibagi menjadi dua tim untuk mempercepat proses penjemputan warga dari sejumlah rumah yang terdampak.

Tim pertama dipimpin langsung Kapolsek Simanindo untuk menjangkau rumah-rumah warga terdampak. Sementara tim kedua dipimpin PS. Kanit Reskrim Polsek Simanindo untuk menjangkau warga yang berada di kawasan lereng bukit.

Medan dan kondisi lingkungan yang terdampak membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati. Petugas tidak hanya memastikan warga dapat keluar dari kawasan terdampak, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada warga lanjut usia dan anak-anak.

Salah satu proses evakuasi dilakukan terhadap seorang warga lanjut usia bersama anggota keluarganya yang berada di kawasan lereng. Petugas kemudian melanjutkan penyisiran ke rumah warga lainnya hingga seluruh warga yang terdata berhasil dibawa menuju lokasi aman.

Atas arahan Kapolres Samosir, warga yang telah dievakuasi kemudian diarahkan untuk mengungsi sementara di Mako Polsek Simanindo sembari menunggu kondisi di lokasi dinyatakan lebih aman.

Penanganan tersebut melibatkan Kapolsek Simanindo beserta personel Polsek Simanindo, Danramil 01/SMD beserta personel Koramil, Camat Simanindo beserta staf, Puskesmas Ambarita dan tim medis, serta masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam penanganan situasi darurat, khususnya untuk memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama.

14 Warga Berhasil Dievakuasi

Berdasarkan laporan penanganan di lapangan, sebanyak 14 warga berhasil dievakuasi, dengan identitas dalam pemberitaan disajikan menggunakan inisial:

- K.S., 57 tahun
- E.M., 36 tahun
- I.M., 14 tahun
- S.M., 61 tahun
- P.M., 38 tahun
- R.M., 13 tahun
- B.M., 6 tahun
- M.M., 14 tahun
- E.M., 15 tahun
- S.M., 45 tahun
- M.T., 17 tahun
- N.C., 59 tahun
- P.E.C., 80 tahun
- M.L.H., 58 tahun

Penggunaan inisial dilakukan untuk menjaga privasi warga yang terdampak, terlebih terdapat sejumlah anak di antara masyarakat yang dievakuasi.

Polsek Simanindo Tetap Siaga

Pascaevakuasi, personel Polsek Simanindo bersama unsur terkait masih bersiaga di Mako Polsek. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi serta memberikan bantuan apabila masyarakat kembali membutuhkan pertolongan.

Kapolsek Simanindo IPTU Ramadan Siregar menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan kondisi darurat.

Langkah cepat tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kehadiran aparat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi. Dalam kondisi seperti ini, evakuasi bukan hanya tentang memindahkan warga dari lokasi terdampak, tetapi memastikan setiap orang—termasuk anak-anak, lansia maupun warga asing yang berada di wilayah tersebut—mendapat kesempatan untuk berada di tempat yang lebih aman.

Polsek Simanindo bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan dan masyarakat juga mengimbau warga agar tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca maupun lingkungan.

Masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir dan longsor diharapkan segera mengikuti arahan petugas serta mengutamakan keselamatan apabila situasi kembali memburuk.

Di tengah derasnya arus dan situasi yang tidak menentu, satu hal menjadi prioritas: memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana seorang diri.

Laporan : Bobby sihite

Dari Siborongborong, Tapanuli Utara, perjalanan itu membawanya ke arena PON, SEA Games hingga kejuaraan internasional. Kini, puluhan tahun setelah mengenal karate sejak bangku SMP, Jan Piter berdiri di posisi berbeda: Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan.

Dua dunia yang tampak berbeda tersebut memiliki satu benang merah: disiplin, keberanian dan kemampuan mengendalikan diri.

DULU BERTARUNG DI ATAS MATRAS, KINI MENGAWAL KAMTIBMAS

Lahir di Siborongborong pada 1974, Jan Piter mulai mengenal karate sejak remaja.

Dunia olahraga kemudian membawanya menjadi atlet yang memperkuat Sumatera Utara. Ia disebut meraih medali emas PON XVI 2004 di Palembang.

Jejaknya kemudian berlanjut ke tingkat Asia Tenggara. Jan Piter juga disebut pernah meraih medali perunggu SEA Games di Vietnam.

Tidak berhenti di sana, pengalaman sebagai karateka membawanya mengikuti sejumlah pertandingan internasional, termasuk di Filipina dan Spanyol.

Arena pertandingan akhirnya berubah menjadi ruang pembinaan.

Pengalaman sebagai atlet membuat Jan Piter kemudian aktif sebagai pelatih dan pembina karate. Pada 2025, ia diketahui dipercaya sebagai Ketua Dewan Guru Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) Sumatera Utara.

Dari posisi tersebut, ia terlibat dalam pembinaan atlet dan persiapan karateka Sumut menghadapi berbagai agenda kompetisi.

DARI BRIMOB MENUJU BELAWAN

Perjalanan di dunia olahraga ternyata berjalan beriringan dengan kariernya sebagai anggota Polri.

Jan Piter pernah menjalankan tugas di lingkungan Brimob Polda Sumatera Utara, termasuk sebagai Kasubbag Dal Ops Satbrimob Polda Sumut.

Pada 2021, ia dipercaya menjadi Kapolsek Percut Sei Tuan.

Kariernya terus bergerak hingga akhirnya dipercaya menduduki jabatan Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan dengan pangkat Kompol.

Di posisi ini, medan tugasnya bukan lagi pertandingan karate.

Yang dihadapi adalah dinamika keamanan masyarakat.

Perencanaan dan pengendalian operasi, patroli, pengamanan objek vital serta berbagai kegiatan pencegahan gangguan kamtibmas menjadi bagian dari tugas operasional yang dijalankannya.

KETIKA PENGALAMAN KARATE BERTEMU TUGAS KEPOLISIAN

Ada satu hal yang menarik dari perjalanan Jan Piter.

Karate tidak benar-benar ditinggalkannya setelah mengenakan seragam Polri.

Pada April 2025, sebagai Ketua Dewan Guru KKI Sumut, ia turut melepas tim karate KKI Sumut yang mengikuti Seleknas KKI di OSO Center, Tambun, Bekasi.

Ia juga tetap memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet muda.

Dalam wawancara dengan Mistar pada September 2026, Jan Piter menekankan pentingnya disiplin dan latihan mandiri. Menurutnya, latihan di dojo harus dilengkapi latihan tambahan agar kemampuan seorang karateka terus berkembang.

Pesan tersebut datang dari seseorang yang pernah merasakan langsung kerasnya persaingan di arena pertandingan.

BELAWAN MENJADI ARENA PENGABDIANNYA

Sebagai Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Jan Piter berada di bagian yang berkaitan langsung dengan pengendalian kegiatan operasional kepolisian.

Pada Mei 2026, ia turut memimpin monitoring sejumlah objek vital, termasuk SPBU dan kantor PLN, setelah terjadi gangguan listrik di wilayah Sumatera Utara.

Patroli skala besar juga dilakukan bersama personel Brimob dan Dit Samapta Polda Sumut untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, tawuran dan gangguan kamtibmas.

Pada Agustus 2026, Jan Piter juga memberikan keterangan terkait respons Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan terhadap gangguan keamanan dan aksi tawuran di kawasan Belawan.

Sebelumnya, pada Ramadan 2026, ia turut terlibat dalam patroli KRYD bersama personel BKO Sat Brimob dan Dit Samapta Polda Sumut.

DARI KARATEKA MUDA HINGGA PERWIRA POLRI

Perjalanan Jan Piter bukan sekadar cerita tentang perubahan profesi.

Ia adalah perjalanan dari seorang anak muda yang mengenal karate di Siborongborong, kemudian menjadi atlet, meraih prestasi, menjadi pelatih dan pembina, lalu menjalani karier panjang sebagai anggota Polri.

Matras karate memberinya pengalaman tentang disiplin.

Arena pertandingan mengajarinya menghadapi tekanan.

Sedangkan institusi kepolisian memberinya ruang untuk mengabdikan pengalaman tersebut dalam tugas pelayanan dan pengamanan masyarakat.

Kini, namanya berada di jajaran operasional Polres Pelabuhan Belawan.

Dari ring pertandingan menuju garis depan pengamanan wilayah.

Kompol Jan Piter Napitupulu, satu perjalanan—dua dunia, karate dan kepolisian—yang sama-sama menuntut disiplin, keberanian dan tanggung jawab.

PROFIL SINGKAT

Nama: Kompol Jan Piter Napitupulu, S.H., M.H.
Lahir: Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 1974
Pangkat: Komisaris Polisi (Kompol)
Jabatan: Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan
Latar belakang: Mantan atlet karate
Prestasi: PON 2004 dan SEA Games
Organisasi: KKI Sumatera Utara
Jabatan: Ketua Dewan Guru KKI Sumut
Istri: Diana Mariati br. Silaen, S.E.

(Tim Asatupro.com)

​Kiprah sosialnya yang merakyat dan inklusif membuat banyak pihak menilai Darwin sebagai figur ideal untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewakili Provinsi Kepulauan Riau.

​Meskipun mendapat banyak apresiasi dan dorongan dari masyarakat, Darwin menegaskan bahwa seluruh gerakan sosial yang dilakukannya selama ini murni didasari oleh ketulusan hati dan amanah keluarga, bukan demi mencari popularitas atau panggung politik.

​"Saya melakukan kegiatan kemasyarakatan ini bukan untuk menampakkan diri, tetapi murni bergerak untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Semua ini saya lakukan karena panggilan hati dan menjalankan nasihat dari orang tua saya," ujar Darwin Simanjuntak saat ditemui di Batam.

​Sikap rendah hati dan konsistensinya dalam mengayomi warga dari berbagai kalangan menjadikan Darwin sebagai sosok teladan (panutan) bagi masyarakat Batam. Kehadirannya di tengah warga selalu membawa dampak positif, terutama dalam aksi-aksi kemanusiaan dan kegiatan gotong royong warga.

​Dengan rekam jejak kepedulian yang nyata serta komitmen menjaga keharmonisan keberagaman di Kepulauan Riau, dorongan masyarakat agar Darwin Simanjuntak maju mewakili Kepri di DPD RI dinilai sebagai langkah alamiah dari seorang tokoh yang telah teruji keberadaannya di tengah rakyat. (Red)

Dalam agenda yang menjadi bagian dari peringatan Lustrum XV dan 75 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut, Asep Nana Mulyana menyampaikan orasi ilmiah dengan tema "Transformasi Penegakan Hukum Indonesia: Tantangan Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik di Era Baru Sistem Peradilan Pidana."

Tema tersebut mengangkat isu penting mengenai arah transformasi penegakan hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana serta tuntutan terhadap terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, kepercayaan publik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H., beserta jajaran Kejati Sumbar. Pimpinan serta sivitas akademika Universitas Andalas juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran jajaran Kejaksaan dalam forum akademik FH Unand menjadi ruang pertemuan antara institusi penegak hukum dan dunia pendidikan tinggi. Pertemuan tersebut membuka ruang pertukaran gagasan mengenai berbagai persoalan serta dinamika hukum yang terus berkembang.

Bagi FH Unand, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari refleksi perjalanan panjang selama 75 tahun dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum.

Memasuki usia 75 tahun, Fakultas Hukum Universitas Andalas diharapkan terus menjadi ruang lahirnya pemikiran dan gagasan hukum yang relevan dengan kebutuhan Indonesia, termasuk dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana dan tantangan penegakan hukum di masa depan.

Lustrum XV dan 75 Tahun FH Unand menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan pendidikan hukum sekaligus menatap tantangan penegakan hukum Indonesia di era yang terus berubah.