Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kegiatan tersebut, historisitas Pancasila menjadi salah satu pokok pembahasan, meliputi proses kelahiran, perumusan, hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pembahasan ini penting untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan pemikiran, dialog, serta kesepakatan para pendiri bangsa demi menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan pandangan politik yang beragam.

Pancasila Lahir dari Kesepakatan Para Pendiri Bangsa

Sejarah Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan di tengah situasi politik dan geopolitik Perang Dunia II.

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menjadi salah satu momentum penting yang membuka ruang bagi para tokoh bangsa untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka.

Berbagai gagasan disampaikan melalui diskusi dan perdebatan yang konstruktif. Proses tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila selanjutnya ditetapkan sebagai dasar negara melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan terus menjadi landasan dalam menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Warga Pertanyakan Implementasi Sila Kelima

Dalam sesi pembahasan, persoalan keadilan sosial menjadi perhatian warga. Ibu Sahiapni, warga Gang Pelita II, bersama Azhari dan Afrizal, mempertanyakan penerapan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Pertanyaan tersebut menyoroti pentingnya memastikan bahwa nilai keadilan sosial tidak hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam dasar negara, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesempatan, akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesejahteraan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Aspirasi warga tersebut menjadi pengingat bahwa penerapan Pancasila perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Harus Berdampak Nyata

Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dialog antara masyarakat dan wakil rakyat juga menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat disampaikan dan menjadi bahan perhatian bagi pihak terkait.

Implementasi sila kelima Pancasila membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Prinsip keadilan sosial harus tercermin dalam pelayanan publik, kesempatan memperoleh kesejahteraan, serta kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman sejarah dasar negara, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilainya secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila bukan sekadar simbol atau hafalan, melainkan pedoman untuk membangun Indonesia yang bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sorotan tersebut mencuat setelah KPK mengumumkan penahanan tujuh pejabat dan mantan pejabat BBPJN Sumut pada awal pekan ini. Sebagian kalangan hukum dan aktivis antikorupsi mempertanyakan mengapa beberapa nama pejabat kunci lainnya yang disinyalir mengetahui dan menikmati alokasi fee proyek belum ikut terseret.

​Tudingan Tebang Pilih dan Desakan Pengusutan Tuntas

​Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menilai penanganan perkara proyek infrastruktur jalan di Sumut kerap berhenti pada tingkat pelaksana lapangan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), serta belum menyentuh pihak swasta pemenang tender bernilai ratusan miliar maupun oknum pengawas di tingkat pusat.

​"Pola pembagian fee terstruktur—mulai dari tingkatan Kepala Balai hingga Pokja—menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan sistemik. Jika KPK hanya berhenti pada tujuh atau delapan nama ini, wajar jika masyarakat menganggap ada sikap tebang pilih," tegas perwakilan koalisi dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

​Selain itu, publik juga mempertanyakan status satu tersangka lainnya yang belum ditahan serta belum tersentuhnya seluruh penyedia jasa (kontraktor) yang memberikan sumbangan suap secara berkala.

​Tanggapan KPK: Penyelidikan Berbasis Bukti, Tidak Ada Infiltrasi Politik

​Menanggapi tudingan tersebut, pihak KPK memberikan klarifikasi tegas. Juru Bicaranya menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan oleh tim penyidik murni berdasarkan kualifikasi kecukupan alat bukti (evidence-based investigation), bukan atas dasar tekanan politik atau tebang pilih.

​"KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Siapa pun yang terbukti terlibat dan didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pasti akan kita proses hukum. Penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap dan tidak berhenti di sini," tegas Juru Bicara KPK dalam keterangan resminya.

​Pihak KPK menambahkan bahwa penyidikan kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terdahulu. Penyidik saat ini masih terus mendalami aliran uang (follow the money) serta memeriksa saksi-saksi dari pihak swasta dan penyedia jasa yang terlibat dalam proyek jalan nasional di Sumatera Utara tersebut.

Konstruksi Perkara dan Aliran Dana

​Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan anggaran dan penarikan commitment fee proyek jalan nasional di Sumut. Kontraktor yang ingin memenangkan lelang diancam blacklist jika tidak menyetorkan persentase fee yang disepakati:

1. Kepala BBPJN Sumut: 4%
2. Kepala Satker PJN: 4%
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1% – 1,5%
4. Bendahara & Pokja Pemilihan: Masing-masing 0,5%

​KPK memastikan bahwa penyidik masih mengorektil bukti-bukti baru di lapangan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru seiring berkembangnya proses persidangan mendatang.

Menurut Ade Julhaidir, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara bijaksana, terbuka, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa DPR RI dan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendengar serta menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan justru membiarkan berkembangnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Jangan sampai suara masyarakat hanya menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial tanpa mendapatkan ruang penyampaian yang semestinya. DPR dan MPR harus hadir sebagai representasi rakyat, mendengar aspirasi, serta memastikan setiap persoalan kebangsaan mendapatkan perhatian secara proporsional," tegas Ade Julhaidir.

Ia juga meminta agar polemik terkait putusan MK dan persoalan ijazah Gibran tidak dijadikan alasan untuk saling menyerang atau membangun opini yang belum terverifikasi. Setiap tudingan maupun informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, transparansi, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

GERMAS UNGKAP MENDORONG DIALOG KONSTITUSIONAL

Ade Julhaidir menambahkan, GERMAS UNGKAP mendorong DPR RI dan MPR RI untuk memfasilitasi dialog konstitusional dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, pakar hukum tata negara, serta pihak-pihak terkait.

Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan memperoleh tanggapan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

"Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mempertanyakan kebijakan publik melalui jalur yang sah. Jangan alergi terhadap kritik, karena kritik yang konstruktif merupakan bagian dari kontrol demokrasi," ujarnya.

GERMAS UNGKAP menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, mengawal transparansi penyelenggaraan negara, serta menyuarakan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab.

Ade Julhaidir berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, menghormati proses hukum, serta tidak mengabaikan suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas. (Red/Tim)

GERMAS UNGKAP – SUARAKAN KEBENARAN.

Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan terhadap siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, tanpa pandang bulu.

Dalam keterangannya, Ruddi memaparkan bahwa, sebagaimana telah disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto, kronologi pengungkapan laboratorium narkotika jaringan internasional di Kabupaten Pidie merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan selama beberapa bulan, menyusul terungkapnya kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair di perairan Batam.

Kasus tersebut bermula dari pengungkapan kapal Ocean Porter yang membawa 2,6 ton sabu cair. Jaringan ini diketahui melibatkan sejumlah pihak dari Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap anak buah kapal yang diamankan, diperoleh informasi bahwa masih terdapat jaringan lain yang beroperasi di Indonesia.

Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara BNN, Polri, Bea Cukai, dan NNCC Tiongkok, sebagaimana telah disampaikan Kapolri," ujar Ruddi di lokasi pengungkapan laboratorium narkotika di Desa Beureueh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Jumat, 23 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan mengembangkan penyelidikan hingga menemukan dugaan pengiriman narkotika ke Aceh. Sabu cair yang awalnya berwarna kuning itu diketahui berasal dari Thailand dan direncanakan dibawa ke Aceh menggunakan kapal Ocean Kardon.

"Tim memperoleh informasi mengenai sabu cair yang awalnya berwarna kuning dan diketahui berasal dari Thailand. Barang tersebut rencananya dibawa ke Aceh menggunakan kapal Ocean Kardon," jelasnya.

Pada Mei 2026, tim memperoleh informasi mengenai kedatangan dua warga negara Tiongkok di Banda Aceh. Keduanya dijemput oleh jaringan setempat dan selama sekitar 10 hari melakukan survei untuk mencari lokasi yang akan dijadikan laboratorium rahasia atau clandestine laboratory.

Pada Juli 2026, tim kembali memperoleh informasi bahwa sabu cair tersebut akan dikirim melalui skema ship-to-ship atau pemindahan muatan antarkapal di laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pengiriman itu berlangsung selama kurang lebih 10 minggu.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 15 Oktober 2026, ketika dua warga negara Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menjemput kedua warga negara Tiongkok tersebut. Dua hari kemudian, keduanya tiba di Aceh dan dijemput oleh jaringan setempat.

Setibanya di Banda Aceh, keduanya mencari ruko yang akan digunakan sebagai lokasi laboratorium narkotika, termasuk sebuah ruko di wilayah Jeunieb, Kabupaten Bireuen.

Pada 19 Oktober 2026, keberadaan laboratorium mulai terdeteksi. Sehari kemudian, tim gabungan berhasil mengungkap laboratorium narkotika tersebut di Kabupaten Pidie. Dalam rangkaian operasi yang menyasar lima lokasi, petugas mengamankan 11 tersangka, terdiri atas sembilan warga negara Indonesia asal Aceh dan dua warga negara Tiongkok berinisial LJ dan XM

"Dalam pengungkapan clandestine laboratory jaringan internasional ini, petugas mengamankan 11 tersangka, terdiri atas sembilan WNI dan dua WNA Tiongkok, serta barang bukti 1,2 ton sabu cair yang siap diolah dan didistribusikan," ujarnya.

Berkaca dari penemuan tersebut, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengajak masyarakat, khususnya para kepala desa atau geuchik, agar tidak takut melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kalau ada rumah kosong atau gudang kosong yang agak janggal, maka kepala desa atau keuchik informasikan. Kita pastikan akan cek, sehingga wilayah Aceh ini aman dan bisa zero narkoba," pungkasnya.rel.

Hal itu disampaikan Kasatgaswil Sumut Densus 88 Antiteror (AT) Polri melalui Katim Cegah Satgaswil Sumut Densus 88 AT Polri, Ipda Kunto Adi Wibowo, SH,MH dalam pemaparannya pada kegiatan Sosialisasi dan Launching Kolaborasi lintas sektoral dalam pencegahan radikal pada generasi muda di wilayah Sumut untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 di SMA Negeri 5, Jumat (23/10/2026).

"Pada tahun 2025 anak 112 anak yang masuk dalam grup radikal 70 diantaranya masuk dalam True Crime Community (TCC). Sedangkan di tahun 2026 ada 1011 anak masuk dalam Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC), 38 diantaranya di Sumut," ungkapnya.

Lebih jauh, perkembangan dunia digital memunculkan fenomena baru yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan True Crime Community (TCC).

NVE merupakan bentuk ekstremisme yang ditandai dengan kecenderungan melakukan kekerasan ekstrem tanpa motivasi ideologis atau politik yang jelas. Fenomena ini dapat didorong oleh pandangan yang membenci manusia serta keinginan untuk menghancurkan tatanan masyarakat.

Sementara itu, TCC merupakan komunitas daring yang membahas berbagai kasus kejahatan dan kekerasan. Dalam konteks pencegahan, paparan konten kekerasan secara berulang dapat menjadi perhatian apabila mendorong seseorang untuk meniru tindakan serupa.

Kunto mengatakan, anak-anak dan remaja berisiko terpapar konten kekerasan melalui berbagai saluran, mulai dari permainan daring, media sosial, lingkungan keluarga hingga lembaga pendidikan.

Mewakili Dir Intelkam Polda Sumut, Kabaganalis Dit Intelkam Polda Sumut, DR. AKBP Rudy Chandra, SH, MH mengatakan, upaya mencegah paham radikal merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Menurutnya, generasi muda, khususnya para pelajar, merupakan calon penerus bangsa yang perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang mengarah pada kekerasan.

"Adik-adik inilah yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Paham radikal dapat menghancurkan diri sendiri. Penyebarannya bisa berasal dari mana saja, termasuk media sosial," ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia dan Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga. Karena itu, kolaborasi antara aparat, sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari paparan paham yang mengarah pada kekerasan.

Sementara itu, Kasubdit IV Kamneg Dit Intelkam Polda Sumut, AKBP Pardamean Hutahean, SH, MH, mengingatkan para pelajar agar bijak memanfaatkan internet dan teknologi digital.

Menurutnya, teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan konten kekerasan dan merekrut anak muda ke dalam kelompok yang memiliki kecenderungan ekstrem.

AKBP Pardamean berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini tidak adanya lagi anak dibawah umur yang terapapar radikal di wilayah Sumut.

Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama (KAUB) MUI Sumut, Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., menilai ancaman radikalisme terhadap generasi muda harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, generasi muda perlu menjadi perhatian utama agar tidak mudah terpapar propaganda yang dapat memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku mereka.

Media sosial, kata Yafiz, menjadi salah satu jalur penyebaran propaganda yang perlu diwaspadai karena informasi dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, biaya relatif rendah, dan tanpa dibatasi wilayah geografis. Konten propaganda juga dapat dikemas secara menarik sehingga mudah diterima oleh kalangan muda.

Bahkan, proses perekrutan dapat berlangsung secara tertutup melalui ruang digital yang sulit terpantau apabila tidak disertai kewaspadaan dan pendampingan.

Yafiz menegaskan, pencegahan radikalisme tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga saja. Persoalan tersebut memiliki dimensi yang kompleks, meliputi ideologi, sosial, ekonomi, psikologis, dan digital.

"Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral agar deteksi dapat dilakukan lebih cepat dan upaya pencegahan menyentuh akar persoalan," demikian substansi pesan yang disampaikannya.

Ia juga mengingatkan bahwa agama terkadang digunakan sebagai instrumen pembenaran untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, pemahaman keagamaan yang baik, sikap kritis, serta penguatan kerukunan antarumat beragama menjadi bagian penting dalam membentengi generasi muda dari ajakan yang mengarah pada kekerasan. (Red/Tim)

Berdasarkan papan proyek di lokasi, kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan 138 hari, 20 Agustus s.d 31 Desember 2026. Lingkup pekerjaan meliputi rehab 6 ruang belajar dan pembangunan baru 4 bilik kamar mandi.

Saat wartawan meninjau lokasi, terlihat jelas pada bagian atap teras dan ruang kelas, rangka kayu yang digunakan masih merupakan kayu lama. Kondisi kayu tampak lapuk, berjamur, cat mengelupas, dan dimakan usia.

Tim di lapangan menduga kuat tidak ada penggantian usuk pada atap. Yang terlihat hanya penambahan reng baru karena atap menggunakan seng pendek (metal roof). Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian volume yang direncanakan dalam RAB dengan yang direalisasikan di lapangan.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Sekolah UPT SD Negeri 030344 Paropo menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua P2SP.

"Baik perbelanjaan bahan dan teknis kerja di lapangan dilaksanakan oleh ketua P2SP. Perbelanjaan bahan bangunan dilakukan di toko bangunan yang ada di Kecamatan Silahisabungan dan pasir dibelanjakan dari Merek, Kabupaten Tanah Karo," jelasnya.

Kepsek juga menegaskan dirinya hanya sebagai penanggung jawab dan pengawasan saja. Kejanggalan semakin terlihat saat ditanya soal pemahaman gambar teknis. Kepsek mengaku tidak mengerti.

Ketika ditanya apakah mengerti membaca gambar? Ia menjawab, "Tidak mengerti. Namun ada pengawas bermarga Simbolon yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi membantu saya."

Saat ditunjukkan temuan rangka atap yang masih menggunakan bahan bekas, Kepsek kembali berdalih, "Memang seperti itu pada gambar."

Wartawan kemudian melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Kepala Bidang SD, Viddon J.H. Rajagukguk, S.T., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan revitalisasi ini menggunakan skema Swakelola dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berasal dari Kementerian, bukan dari Dinas.

"Semua proses di sekolah Pak, kepsek mengangkat panitia dan perencana. Dana transfer dari Pusat (APBN) ke rekening panitia sekolah. Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah kepala sekolah langsung," ujar Viddon.

Namun, ketika ditanya siapa pengawas bermarga Simbolon yang disebut Kepsek ditunjuk Dinas, Kabid memilih diam dan tidak menjawab.

Begitu pula saat ditanya mengenai kelayakan penggunaan kayu bekas yang lapuk untuk bangunan sekolah, Viddon enggan berkomentar teknis.

"Ahli Konstruksi yang mengerti itu Pak. Samanya posisi kita Pak, monitoring kegiatan revitalisasi. Sakitnya kepalaku menghadapi Kepsek ini," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak P2SP UPT SD Negeri 030344 Paropo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak adanya penggantian usuk, penggunaan kayu bekas, serta selisih volume rencana dan realisasi.

Publik menanti transparansi RAB dan pengawasan ketat dari Inspektorat dan Dinas Pendidikan agar dana pendidikan hampir Rp800 juta ini benar-benar memberikan rasa aman dan layak bagi peserta didik.

Ketua Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) sekaligus Sekretaris Jenderal PMII Kabupaten Labuhanbatu, Idris Siregar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Polres Labuhanbatu atas langkah cepat dan responsif mereka dalam mengamankan situasi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya Polres Labuhanbatu, yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan menciptakan situasi kondusif pasca-peristiwa di PT Milano pada 9 Oktober lalu," ujar Idris Siregar dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Idris menegaskan pentingnya menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) demi kepentingan bersama. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Labuhanbatu agar tidak terprovokasi dan selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap perselisihan.

"Harapan kita ke depan, Labuhanbatu senantiasa menjadi wilayah yang aman dan damai. Setiap permasalahan hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin, mengutamakan dialog, serta menghormati hukum yang berlaku agar tidak memicu konflik yang merugikan masyarakat maupun pihak terkait," pungkasnya. (Red/Tim)

Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Kasat Lantas AKP Denny Maulana Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menggelar kegiatan "Ngopi Kamseltibcar Lantas" di Warung Kopi Pak Gondrong, kawasan Simpang Pasar Lama, Jalan Diponegoro, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, pada Jumat pagi (23/10/2026).

​Kegiatan santai yang menjadi sarana edukasi keselamatan berlalu lintas secara langsung ini turut melibatkan Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Toda), Tokoh Masyarakat (Tomas), serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beraktivitas di sekitar Kota Pasir Pengaraian.

​Imbauan Keselamatan dan Peran Pelaku UMKM

​Dalam kesempatan tersebut, AKP Denny mengimbau para pengemudi dan pengendara untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas saat beraktivitas sehari-hari.

​"Penggunaan perlengkapan keselamatan, kepatuhan terhadap rambu-rambu, serta sikap berhati-hati merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, kami juga mengingatkan para pengemudi agar selalu memastikan kondisi kendaraan layak jalan sebelum digunakan," ujar AKP Denny.

​Tak hanya kepada pengendara, Satlantas Polres Rohul juga mengajak para pelaku UMKM di sekitar persimpangan untuk turut menjaga ketertiban. Aktivitas usaha diharapkan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas agar tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya.

​AKP Denny menekankan bahwa terwujudnya Kamseltibcar Lantas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kesadaran penuh dari warga.

Pendekatan Humanis dan Program Subuh Keliling

​Melalui tradisi ngopi bersama ini, masyarakat mendapatkan ruang terbuka untuk berkomunikasi dan berdialog langsung dengan kepolisian. Warga dapat menyampaikan berbagai masukan maupun persoalan terkait kondisi lalu lintas dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

​Program Polisi Bersama Masyarakat menjadi wujud nyata pelayanan kepolisian yang mengedepankan pendekatan humanis. Edukasi keselamatan tidak lagi hanya dilakukan melalui forum formal, melainkan hadir langsung di tengah-tengah warga.

​Selain kegiatan tersebut, Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., juga menginstruksikan Satlantas Polres Rohul untuk menggiatkan kegiatan Subuh Keliling. Program ini bertujuan untuk semakin memperkuat pendekatan humanis Polri sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Robin, perjudian dan narkoba merupakan persoalan serius yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat, mengganggu ketenteraman lingkungan, serta mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, ia menilai upaya pemberantasannya membutuhkan komitmen kuat dari aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, dan keterlibatan berbagai elemen bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Robin saat berbincang dengan sejumlah wartawan di sebuah warung kopi (warkop) di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/10/2026) sore.

Dalam suasana santai sambil menikmati secangkir kopi dan makanan, Robin berdiskusi dengan rekan-rekan media mengenai tujuan, peran, serta komitmen AJUDAN dalam upaya memerangi perjudian dan narkoba.

Dalam perbincangan itu, Robin menjelaskan bahwa AJUDAN hadir dengan tujuan mendorong pemberantasan perjudian dan narkoba yang dinilai berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan sosial yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan perjudian dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

"Tujuan AJUDAN hadir di Indonesia adalah untuk ikut berjuang memberantas perjudian dan narkoba. Kami ingin generasi muda bangsa ini terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan mereka," ujar Robin.

Ajak Masyarakat Berperan Aktif

Robin menegaskan bahwa pemberantasan perjudian dan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Menurutnya, partisipasi masyarakat juga diperlukan agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara lebih efektif.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis apabila menemukan dugaan aktivitas perjudian maupun peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi disampaikan melalui saluran pengaduan resmi dan tidak disertai tindakan main hakim sendiri.

Robin menilai, kepedulian masyarakat dapat membantu aparat memperoleh informasi awal mengenai dugaan aktivitas ilegal yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.

"Dukungan masyarakat sangat penting. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya perjudian dan peredaran narkoba. Masa depan anak-anak bangsa harus menjadi perhatian kita bersama," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan pencegahan, khususnya bagi kalangan remaja. Menurutnya, upaya melindungi generasi muda tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi perlu disertai pembinaan keluarga, pendidikan, sosialisasi bahaya narkoba, serta kegiatan positif di tengah masyarakat.

Minta Penegakan Hukum Dilakukan Secara Transparan

Lebih lanjut, Robin meminta kepolisian menunjukkan keseriusan dalam menangani setiap laporan masyarakat mengenai dugaan perjudian dan peredaran narkoba.

Ia berharap setiap laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi penanganan perkara, menurutnya, juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Robin menyatakan bahwa komitmen AJUDAN dalam memerangi perjudian dan narkoba sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana serta perlindungan masyarakat yang diharapkan publik dari aparat penegak hukum.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan perkara harus dilakukan sesuai prosedur hukum, tanpa tebang pilih, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Polisi harus benar-benar serius menangani perjudian dan narkoba. Jika ada laporan masyarakat, kami berharap laporan tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti secara terbuka sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum harus berjalan profesional dan tidak boleh pandang bulu," tegasnya.

AJUDAN Nyatakan Siap Mengawal Persoalan di Masyarakat

Robin juga menyampaikan bahwa AJUDAN siap mengambil peran sebagai bagian dari kontrol sosial dengan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dugaan praktik perjudian dan peredaran narkoba.

Ia mengatakan organisasinya akan mendorong pengungkapan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat melalui penyampaian informasi, pengaduan kepada instansi berwenang, serta langkah advokasi yang sesuai dengan hukum.

Menurut Robin, pengawasan masyarakat diperlukan agar persoalan yang meresahkan warga tidak dibiarkan tanpa kejelasan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui mekanisme yang sah.

"Kami dari DPP AJUDAN akan terus menyuarakan pemberantasan perjudian dan narkoba. Apabila menemukan dugaan praktik yang meresahkan masyarakat, kami siap mengumpulkan informasi dan menyampaikannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum," ujarnya.

Ia berharap kepolisian dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang baik sehingga upaya pencegahan dan penindakan terhadap perjudian serta narkoba dapat berjalan beriringan.

Robin menambahkan, pemberantasan kedua persoalan tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja sama berkelanjutan. Penindakan terhadap pelaku, pencegahan di lingkungan masyarakat, serta perlindungan generasi muda dinilai harus menjadi bagian dari upaya yang saling melengkapi.

Di akhir perbincangan, Robin kembali mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan perjudian dan narkoba dengan memberikan informasi yang benar kepada aparat berwenang serta menjaga lingkungan masing-masing.

Ia berharap komitmen seluruh pihak dapat diwujudkan melalui langkah nyata, sehingga masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman dan generasi muda Indonesia memiliki kesempatan tumbuh tanpa terjerat dampak buruk perjudian maupun narkoba.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak kepolisian yang dikutip dalam perbincangan tersebut mengenai tanggapan atas pernyataan Robin. (Red/Tim)

Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa penahanan ketujuh tersangka ini dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

​Daftar Tersangka yang Ditahan

​Tujuh pejabat dan mantan pejabat yang resmi mengenakan rompi oranye KPK di antaranya:

1. Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja – Mantan Kepala BBPJNSumatera Utara.
2. ​Rahmad Parulian – Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
3. ​T. Rahmatsyah Putra – Mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
4. ​Faisal – Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I.
5. ​Heri Handoko – Mantan PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
6. ​Manaek Manalu – Mantan PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II.
7. ​Munson Ponter Paulus Hutauruk – Mantan PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut.

​Sementara itu, satu tersangka lainnya, yakni Dicky Erlangga (Kasatker PJN Wilayah I Sumut), belum ditahan karena berhalangan hadir dan telah dijadwalkan ulang untuk pemanggilan kedua.

​Modus Operandi dan Skema Commitment Fee

​Penyidikan KPK mengungkap adanya praktik pemotongan komitmen anggaran secara terstruktur yang wajib disetorkan oleh kontraktor/penyedia jasa jika ingin memenangkan proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Jika kontraktor menolak menyetorkan uang, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) untuk proyek-proyek selanjutnya.

Pembagian persentase commitment fee tersebut disinyalir diatur berdasarkan jenjang jabatan:

1. Kepala BBPJN Sumut: 4%
2. ​Kepala Satker PJN: 4%
3. ​Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1% – 1,5%
4. ​Bendahara & Pokja Pemilihan: Masing-masing 0,5%

​Dari hasil penyidikan sementara, total aliran uang suap yang diterima para pejabat bervariasi hingga mencapai miliaran rupiah. T. Rahmatsyah Putra tercatat menerima aliran dana terbesar senilai Rp3,49 miliar, diikuti Manaek Manalu sebesar Rp1,25 miliar, serta tersangka lainnya yang menerima ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Pengembangan Perkara OTT

​Penetapan dan penahanan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya telah menjerat lima orang tersangka. Dengan bertambahnya tersangka baru ini, total pihak yang terseret dalam kasus korupsi proyek jalan Sumut menjadi 13 orang.

​Para tersangka disangkakan melanggar pasal-pasal terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, Pemkab Karo menganggarkan retribusi persampahan/kebersihan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,79 miliar, dengan realisasi mencapai Rp2,31 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK menemukan DLH Karo belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan pihak ketiga pemungut retribusi. Dinas tersebut juga diduga tidak pernah menganggarkan dan merealisasikan imbal jasa pemungutan melalui APBD.

Ironisnya, pihak ketiga disebut menentukan sendiri bagian imbal jasanya dengan memotong hasil pungutan sebelum menyetorkan sisanya kepada dinas. DLH Karo bahkan tidak mengetahui secara pasti besaran imbal jasa yang diterima masing-masing pemungut.

Padahal, berdasarkan Perda Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 dan PP Nomor 35 Tahun 2023, penerimaan retribusi yang dipungut pihak ketiga wajib disetorkan secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sementara itu, imbal jasa pemungutan dapat diberikan melalui belanja APBD sesuai ketentuan.

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empat Belas (PD14), Bang Fauzi, mendesak aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, menelusuri temuan BPK tersebut.

"APH perlu menelusuri temuan BPK ini. Tidak adanya PKS resmi dan tidak dianggarkannya imbal jasa melalui APBD harus menjadi perhatian serius. Perlu dipastikan apakah terdapat kekurangan penerimaan daerah, penyalahgunaan wewenang, atau unsur pidana dalam pengelolaannya," ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, mekanisme pemungutan yang tidak transparan membuka celah terjadinya penyimpangan dan berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Karena itu, aliran uang hasil pungutan, besaran potongan imbal jasa, serta pertanggungjawaban pihak ketiga perlu diperiksa secara menyeluruh.

Temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi DLH Karo untuk membenahi tata kelola retribusi sekaligus memastikan setiap rupiah uang masyarakat masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.

Hingga terdapat hasil penelusuran lebih lanjut, dugaan penyimpangan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang. Temuan administratif BPK sendiri tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Terpisah, saat dikonfirmasi mengenai temuan tersebut, Kepala DLH Kabupaten Karo, Nius Abdi Ginting, S.Hut., belum memberikan penjelasan substantif kepada media deempatbelas.com.

Alih-alih memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi, Nius justru mempertanyakan sumber data yang digunakan media.

"Dari mana kamu dapat 2,31 Miliar ini, makanya bingung saya jawabnya," tulis Nius dalam pesan balasannya.

Penyerahan SK dilaksanakan pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Kantor Sekretariat DPW PSI Sumatera Utara, Jalan Sei Blutu No. 9, Pasar 9, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. SK tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris DPW PSI Sumatera Utara, Delia Ulfa, kepada Ketua DPD PSI Kota Pematang Siantar, Hendra Simanjuntak.

Hendra Simanjuntak menerima 8 SK DPC PSI Kota Pematang Siantar sekaligus. Ia menegaskan, penyerahan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penanda dimulainya kerja-kerja politik yang solid dan terstruktur hingga ke tingkat akar rumput.

"Dalam waktu dekat akan ada rapat bersama ke-8 DPC ini. Penyerahan SK akan dilakukan secara serentak, dan masing-masing DPC segera membentuk DPRt di kelurahannya masing-masing. Kepengurusan di tingkat ranting minimal 10 orang per kelurahan. Struktur ini harus sudah fix sebelum pelaksanaan RapimnasPSI di Surabaya," ujar Hendra.

Menurut Hendra, target konsolidasi hingga tingkat kelurahan ini adalah bentuk keseriusan PSI untuk hadir dan bekerja nyata bagi masyarakat Kota Pematang Siantar. PSI menargetkan struktur yang solid, militan, dan siap bergerak memenangkan agenda-agenda kerakyatan partai.

Lebih lanjut, momentum penyerahan SK ini juga menjadi bagian dari persiapan besar PSI dalam menyongsong dua agenda nasional, yakni Hari Ulang Tahun (HUT) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PSI yang akan digelar di Surabaya pada 15-16 November 2026.

DPW PSI Sumatera Utara dan DPD PSI Kota Pematang Siantar menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan kedua agenda akbar tersebut. Soliditas tanpa batas menjadi semangat utama dalam menyatukan gerakan dan menyukseskan perjuangan partai.

Khusus untuk Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya, seluruh kader PSI di Sumatera Utara, khususnya Kota Pematang Siantar, menyatakan dukungan penuh dan antusias menyambut kehadiran Bapak Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Kehadiran dan arahan Bapak Jokowi dinilai menjadi energi baru yang akan memperkuat arah perjuangan PSI sebagai partai anak muda yang progresif, solid, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kami di daerah melihat sosok Bapak Jokowi sebagai figur pemersatu dan pembina yang mampu membawa PSI semakin besar dan relevan. Rapimnas dan HUT di Surabaya nanti akan menjadi momentum konsolidasi nasional untuk menegaskan komitmen PSI di bawah pembinaan Bapak Jokowi," tutup Hendra.

Laporan : (Red/Tim)

Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung tema penguatan peran santri dalam menjaga persatuan bangsa dan memajukan daerah. Sejak pagi hari, lantunan selawat dan mars Ya Lal Wathan menggema, dibawakan dengan penuh semangat oleh para santri yang mengenakan pakaian muslim putih khas pesantren.

​Para ulama dan kiai yang hadir memberikan tausiyah yang menyejukkan. Dalam ceramahnya, mereka mengingatkan kembali sejarah perjuangan kaum santri dalam merebut kemerdekaan melalui Resolusi Jihad. Masyarakat dan para santri diajak untuk terus menjaga akhlakul karimah serta menjadi motor penggerak pembangunan moral, khususnya di wilayah Kamang Baru.

​Dukungan terhadap eksistensi pondok pesantren juga ditegaskan oleh anggota DPRD yang hadir. Dalam sambutannya, perwakilan rakyat Sijunjung tersebut berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan memberikan dukungan anggaran demi peningkatan kualitas sarana serta prasarana pendidikan keagamaan di Kabupaten Sijunjung, khususnya di wilayah pinggiran.

​Acara peringatan HSN 2026 di Jorong Timpeh IV ini ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, kemajuan Kabupaten Sijunjung, serta keberkahan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Kamang Baru.

Peringatan ini menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara ulama, umara (pemerintah dan dewan), serta masyarakat dalam menjaga tradisi keislaman di bumi Ranah Lansek Manih.

Pernyataan itu disampaikan menyusul kesaksian Marthin Luther Harefa mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Nias, yang menurut tim advokat, keterangan saksi tidak memiliki nilai konkrit terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Oleh karenanya terkait dengan relokasi pembagunan RS Kelas D Pratama Kabupaten Nias terang nyata dan terang kedudukan hukumnya di hadapan majelis hakim yang Mulia.

Selain terkait kedudukan hukum relokasi RS Kelas D Pratama Kabupaten Nias juga, DR GEA menyoroti keterangan saksi yang tidak bernilai dan substantif.

Di hadapan majelis hakim pada sidang Rabu (21/10/2026), Pakar Hukum Perundang-Undangan & hukum Pidana Dr.Gea menekankan pertanyaan kepada saksi apakah saksi mengetahui alasan hukum sehingga timbul dugaan tindak pidana korupsi ini, namun saksi menjawab dalam keterangannya tidak mengetahui, sehingga keterangan saksi ini dengan tidak mengetahui alasan hukum timbulnya dugaan tindak pidana ini maka kuat dugaan saksi ini dengan sengaja di paksakan menjadi saksi dan keterangan saksi ini diduga untuk menciptakan peristiwa hukum baru. Maka tim advokat menduga ada motif lain JPU menghadirkan saksi yang tidak memiliki nilai dan substantif dalam dakwaan JPU, tegas DR.GEA.

Selanjutnya DR.GEA menyoroti terkait pengadaan lahan lokasi pertama desa lasara yang memakan biaya Rp1,3 M dan tidak dilakukan secara prosedural serta melanggar undang- undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, dimana keterangan saksi menyebutkan tidak melibatkan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional, dan saksi mengaku bersalah, sehingga dengan pengakuan bersalah tersebut maka saksi selaku mantan kadis kesehatan wajib bertanggungjawab secara hukum peruntukkan anggarannya, tegas DR.GEA.

Lanjut DR.GEA mengatakan bahwa kita akan pertajam pertanyaan- pertanyaan pada saksi- saksi berikutnya yang akan di hadirkan JPU biar jangan ada upaya paksa menetapkan para Tersangka yang saat ini menjadi Terdakwa, Tegas DR.GEA. (Dani)

Dalam kunjungan tersebut, H. Mafirion menyoroti pentingnya optimalisasi program pembinaan di tengah tantangan kelebihan kapasitas atau overkapasitas yang masih dihadapi sejumlah lembaga pemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama, baik melalui peningkatan kualitas pembinaan maupun penguatan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh.

Selain itu, H. Mafirion turut menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di seluruh Indonesia telah menjadi salah satu agenda pembahasan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurutnya, keberadaan Bapas memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan KUHP baru, terutama dalam pelaksanaan sistem pemidanaan dan pembimbingan kemasyarakatan.

"Kami berharap pelaksanaan pembinaan di Lapas dapat terus dioptimalkan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, termasuk persoalan overkapasitas. Penguatan sistem pemasyarakatan, termasuk keberadaan Bapas, menjadi hal penting agar pelaksanaan kebijakan pemidanaan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap H. Mafirion.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI. Ia menilai kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan tugas pemasyarakatan sekaligus menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

"Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Tentunya, berbagai masukan yang disampaikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kami juga berharap adanya dukungan berkelanjutan agar pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan semakin optimal," ujar Alexander.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin kuat antara Komisi XIII DPR RI dengan jajaran pemasyarakatan. Berbagai masukan dan hasil peninjauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan.

Pengungkapan ini turut membuka informasi mengenai dugaan keterkaitan aktivitas tersebut dengan jaringan yang disebut berasal dari Kamboja. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., kelima pria itu disebut memperoleh upah Rp10 juta per bulan, belum termasuk bonus apabila mencapai target.

Keterangan tersebut disampaikan Bayu dalam konferensi pers di depan Kantor Ditressiber Polda Sumut, Rabu (21/10/2026).

"Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, mereka merupakan bagian dari jaringan yang berasal dari Kamboja. Mereka datang ke Indonesia, tepatnya ke Kota Medan, untuk melakukan aktivitas tersebut," ujar Bayu.

Kelima pria yang diamankan masing-masing berinisial HH, MRL, RHS, SH, dan WAS. Mereka diduga bertugas memantau transaksi deposit serta permintaan pencairan kemenangan melalui panel pada situs web perjudian online.

Dalam menjalankan tugasnya, para terduga pelaku disebut meneruskan permintaan transaksi kepada admin melalui sistem yang digunakan. Peran tersebut menjadi bagian dari mekanisme operasional perjudian online yang sedang didalami penyidik.

Berawal dari Informasi Masyarakat

Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas perjudian online di sebuah apartemen di Kota Medan. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan koordinasi dengan pihak terkait.

"Informasi dari masyarakat kami dalami lebih lanjut. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya kami melakukan penindakan di salah satu kamar apartemen tersebut," jelasnya.

Penindakan dilakukan pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. Tim penyelidik Ditressiber Polda Sumut mengamankan kelima pria tersebut dari kamar nomor 2220 Apartemen Grand Jati Junction.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 8 Oktober 2026. Para terduga pelaku juga disebut direkrut oleh seseorang bernama Wendi.

Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti

Dalam penindakan itu, polisi menyita lima unit telepon genggam, tiga unit laptop, serta tiga lembar kartu ATM BNI yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online tersebut.

Penyidik masih mendalami dugaan keterkaitan dengan jaringan dari Kamboja, termasuk struktur operasional dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Proses penyidikan masih berjalan. Dugaan keterlibatan para pihak serta informasi mengenai jaringan tersebut perlu dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)

Agenda ini mengusung semangat memperkuat persatuan, profesionalisme, integritas, kebebasan pers, serta tanggung jawab jurnalistik demi mendorong kemajuan pers Indonesia.

MUSYAWARAH NASIONAL SEBAGAI MOMENTUM KONSOLIDASI

Musyawarah Nasional APPI 2026 menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus merumuskan arah gerak organisasi dalam menghadapi tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang. Di tengah perubahan lanskap media, derasnya arus informasi digital, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pemberitaan, keberadaan organisasi profesi pers dituntut mampu menjaga marwah jurnalistik serta meningkatkan kapasitas para pewarta.

Munas bukan sekadar agenda formal organisasi, melainkan ruang untuk mengevaluasi perjalanan, menyerap aspirasi anggota, memperkuat solidaritas, dan membangun kesepahaman mengenai masa depan profesi kewartawanan. Forum ini juga dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan visi organisasi dengan kebutuhan publik akan informasi yang akurat, berimbang, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tema yang diusung dalam Munas APPI 2026 adalah "Persatuan, Profesionalisme, dan Kebebasan Pers untuk Indonesia Maju". Tema tersebut menempatkan persatuan sebagai fondasi organisasi, profesionalisme sebagai standar kerja, serta kebebasan pers sebagai prinsip penting dalam kehidupan demokrasi.

Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan erat. Persatuan diperlukan untuk memperkuat posisi organisasi dan membangun solidaritas antarp pewarta. Profesionalisme menjadi landasan dalam menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan fakta, etika, dan kepentingan publik. Sementara itu, kebebasan pers harus dijaga agar media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum dan etika profesi.

MEMPERKUAT INTEGRITAS DAN TANGGUNG JAWAB JURNALISTIK

Selain tema besar tersebut, Munas APPI 2026 membawa pesan "Menguatkan Pers Profesional, Berintegritas, dan Bertanggung Jawab". Pesan ini relevan di tengah tantangan media modern yang tidak hanya dituntut menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga memastikan setiap berita melalui proses verifikasi yang memadai.

Kecepatan publikasi tidak boleh mengalahkan ketepatan informasi. Pewarta dituntut mampu membedakan fakta dan opini, menghindari informasi menyesatkan, menghormati asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian, produk jurnalistik tidak hanya menarik perhatian pembaca, tetapi juga memiliki kredibilitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Integritas juga menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik. Independensi pewarta harus dipertahankan dari tekanan kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu yang berpotensi memengaruhi objektivitas pemberitaan. Pada saat yang sama, kebebasan pers perlu dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, organisasi pers memiliki peran strategis untuk mendorong peningkatan kompetensi anggota, memperkuat pemahaman etika jurnalistik, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi akurasi dan keberimbangan. Penguatan organisasi idealnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui program yang terukur dan berkelanjutan.

AGENDA ORGANISASI DAN HARAPAN KE DEPAN

Pelaksanaan Munas diharapkan menjadi kesempatan bagi peserta untuk membahas berbagai persoalan organisasi, menyampaikan gagasan, serta merumuskan langkah strategis bagi pengembangan APPI. Forum nasional semacam ini juga penting untuk membangun komunikasi yang lebih solid antaranggotanya, sehingga organisasi dapat menjalankan peran secara lebih terarah dan responsif terhadap perubahan zaman.

Di tengah persaingan media dan pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat, pewarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Disinformasi, manipulasi konten, serta penyebaran kabar yang belum terverifikasi dapat mengikis kepercayaan publik terhadap media. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pers harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas dan kesadaran akan tanggung jawab sosial profesi.

Munas APPI 2026 diharapkan mampu menghasilkan pemikiran dan keputusan organisasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan internal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap terciptanya ekosistem pers yang sehat. Kebebasan pers, dalam hal ini, bukan semata-mata ruang untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga amanah untuk menghadirkan informasi yang benar dan berpihak pada kepentingan publik.

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, di Hotel The Thavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dapat diperoleh melalui kontak yang tercantum pada flyer, yakni 081386868588, 085799977786, dan 081288087080.

Melalui Munas 2026, APPI diharapkan dapat memperkuat fondasi organisasi sekaligus menegaskan komitmen terhadap pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab. Ukuran keberhasilan forum ini pada akhirnya bukan hanya terletak pada terselenggaranya musyawarah, melainkan pada kemampuan organisasi menerjemahkan semangat persatuan, profesionalisme, dan kebebasan pers menjadi kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat luas. (Red/Tim/APPI-Sumut)

Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00 WIB tersebut menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat hubungan kelembagaan kedua institusi.

Rombongan Jampidmil dipimpin Kolonel Cpm Hairul Arifin selaku Ketua Tim Koordinasi Perkara Koneksitas. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Pangdam I/BB dan didampingi sejumlah pejabat Kodam I/BB, yakni Asisten Intelijen Kasdam I/BB, Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) I/BB, serta Perwakilan Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) I/Bukit Barisan.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dan hubungan baik antara Kejaksaan Agung dan TNI, khususnya Kodam I/Bukit Barisan. Hubungan kelembagaan yang terjalin diharapkan dapat mendukung koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Salah satu aspek penting dalam hubungan kerja kedua institusi adalah koordinasi penanganan perkara koneksitas, yakni perkara tindak pidana yang melibatkan pihak yang tunduk pada peradilan umum dan pihak yang tunduk pada peradilan militer. Penanganan perkara semacam ini membutuhkan koordinasi sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam lingkup kejaksaan, keberadaan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) di lingkungan kejaksaan tinggi menjadi salah satu unsur pendukung koordinasi penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI dan masyarakat sipil. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan proses penegakan hukum yang profesional serta memberikan kepastian hukum.

Selain Kolonel Cpm Hairul Arifin, rombongan Jampidmil terdiri atas Fajar Syah Putra selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan serta Pengawalan; Ganda selaku Kepala Seksi Wilayah I; dan Muhammad Bayanullah selaku Kepala Seksi Wilayah II.

Turut hadir Harlembang S. Murtanto selaku Kepala Subbagian Tata Usaha. Conny Tonggo Masdalima dan Dwi Setiawan juga hadir sebagai jaksa fungsional, bersama Yola Puspita dan Abner Noel Purba sebagai petugas aset dan barang bukti, serta Habi Ainul Ikhsan selaku pengelola penanganan perkara.

Melalui audiensi ini, hubungan baik antara Kejaksaan Agung dan Kodam I/Bukit Barisan diharapkan terus terpelihara. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga yang berjalan baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas secara profesional, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai temuan tersebut, Kepala DLHKabupaten Karo, Nius Abdi Ginting, S.Hut., belum memberikan penjelasan substantif kepada media deempatbelas.com.

Konfirmasi dilayangkan pada Jumat (16/10/2026) melalui pesan WhatsApp. Redaksi meminta klarifikasi terkait temuan BPK yang menyebutkan bahwa DLHKabupaten Karo tidak memiliki PKS resmi dengan pihak ketiga yang bertugas memungut retribusi persampahan.

Alih-alih memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi, Nius justru mempertanyakan sumber data yang digunakan media.

"Dari mana kamu dapat 2,31 Miliar ini, makanya bingung saya jawabnya," tulis Nius dalam pesan balasannya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penjelasan resmi pemerintah daerah atas angka penerimaan retribusi yang tercantum dalam laporan keuangan dan menjadi bagian dari persoalan tata kelola yang disorot BPK.

Redaksi sebelumnya juga telah berupaya menemui Nius di kantornya untuk mendapatkan penjelasan langsung. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Nius sempat berjanji akan memberikan jawaban pada Senin (19/10/2026). Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, penjelasan yang dijanjikan belum diterima. Pesan lanjutan yang dikirimkan melalui WhatsApp juga belum mendapat tanggapan.

BPK Ungkap Sejumlah Persoalan

Berdasarkan data anggaran Pemerintah Kabupaten Karo, retribusi pelayanan persampahan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.798.095.000, dengan realisasi mencapai Rp2.313.706.000.

Angka realisasi tersebut menjadi perhatian karena laporan pemeriksaan BPK mengungkap persoalan dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah.

BPK mencatat, DLHKabupaten Karo tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan pihak ketiga pemungut retribusi. Pelaksanaan pemungutan hanya mengandalkan surat tugas bulanan dan pakta integritas.

Persoalan lainnya, imbal jasa pemungutan retribusi tidak dianggarkan dalam APBD. Sementara itu, pihak ketiga disebut melakukan pemotongan langsung atas imbal jasa sebelum menyetorkan sisa penerimaan kepada dinas.

BPK juga menemukan bahwa besaran imbal jasa yang dipotong pihak ketiga tidak terdata secara pasti oleh DLHKabupaten Karo.

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian penerimaan daerah. Tanpa pencatatan yang jelas mengenai besaran pemotongan dan mekanisme penyetoran, pemerintah daerah berisiko menghadapi kesulitan memastikan seluruh penerimaan retribusi telah dikelola sesuai ketentuan.

Bertentangan dengan Ketentuan Pengelolaan Retribusi?

Dalam laporan pemeriksaan tersebut, persoalan tata kelola pemungutan retribusi dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Prinsip yang menjadi sorotan adalah kewajiban menyetorkan penerimaan retribusi secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan pembayaran imbal jasa kepada pihak ketiga semestinya dilaksanakan melalui mekanisme belanja APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Karo Sepakat Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

Dalam laporan pemeriksaan itu, Pemerintah Kabupaten Karo melalui perangkat daerah terkait menyatakan sependapat dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk menyusun PKS resmi sesuai ketentuan.

Komitmen tersebut menjadi penting untuk memastikan mekanisme pemungutan retribusi berjalan secara transparan, seluruh penerimaan tercatat dan disetorkan sesuai aturan, serta pembayaran imbal jasa dilaksanakan melalui prosedur penganggaran yang semestinya.