Dikatakan Herizal, Jumat (25/9/2026), proses penetapan tersangka terhadap dirinya dinilai cacat hukum. Karena sebelumnya dia (Herizal) belum pernah mendapat surat panggilan dari penyidik. Bahkan dimintai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) baik sebagai saksi terlapor maupun sebagai tersangka.

"Kapolres Bireuen melalui Kasat Reskrim diduga telah merekayasa kasus saya ini. Saya tidak pernah sekalipun dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun terlapor. Begitu juga dengan gelar perkara, tidak pernah ada undangan pemanggilan gelar perkara,"ungkapnya.

Atas ketidak profesionalan kinerja Satreskrim Polres Bireuen, Herizal berencana bakal mengadukan tindakan kriminalisasi terhadap dirinya ke Bid Propam Polda Aceh. Dan akan melaporkan Kapolres Bireuen beserta Kasat Reskrim ke Bid Propam Polda Aceh.

"Sekarang eranya Polri Presisi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Polri karena ulah oknum Polri yang tidak profesional dan terkesan mengkriminalisasi masyarakat" ungkapnya.

Sebelumnya, pelaku usaha pembibitan benur asal Bireuen, Herizal, mengaku mendapat perlakuan yang dinilainya berlebihan dari sejumlah personel Satreskrim Polres Bireuen terkait laporan yang dibuat mantan pekerjanya, Sayuti.

Herizal menyebut persoalan tersebut bermula ketika pada 15 September 2026, keponakannya berinisial RN memberitahukan bahwa sejumlah polisi mendatanginya untuk mencari keberadaan Herizal.

Menurutnya, polisi tersebut menyampaikan bahwa mereka mencari dirinya terkait laporan Sayuti. Ia kemudian sempat berkomunikasi melalui telepon dengan seorang anggota Polres Bireuen bernama Aipda Aprianto yang disebut bertugas di Satreskrim.

Dalam percakapan tersebut, Herizal mengaku diminta datang ke Polres Bireuen untuk menemui Sayuti. Namun, ia mempertanyakan maksud pemanggilan tersebut karena mengaku tidak menerima surat panggilan resmi.

"Saya sempat bertanya tujuan pemanggilan saya untuk menemui Sayuti dalam urusan apa. Saat itu dikatakan untuk membuat laporan kembali terkait penggelapan dana. Saya menolak," kata Herizal berdasarkan keterangannya.

Herizal juga mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari Aprianto yang akan melakukan penjemputan paksa apabila dirinya tidak datang ke Polres Bireuen. Ia mengaku merasa tertekan karena anggota kepolisian disebut terus menghubungi keponakannya agar dirinya segera datang ke kantor polisi.

Kondisi tersebut, kata Herizal, membuat aktivitas dan pekerjaannya di Medan terganggu. Ia akhirnya kembali ke Bireuen pada 17 September 2026.

Persoalan kemudian memuncak pada 23 September 2026. Herizal mengaku sekitar delapan orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian mendatangi lokasi peternakan sapi miliknya sebelum kemudian menuju rumah sekaligus kantor pribadinya.

Menurut Herizal, sejumlah orang tersebut memeriksa kendaraan karyawan yang berada di depan rumah serta melakukan pemeriksaan terhadap kantor dan kendaraan tersebut.

"Saya saat itu tidak berada di lokasi karena sedang mengantar rekan bisnis dari perusahaan pembibitan asal Tangerang ke tempat penginapannya," ujarnya.

Herizal mengatakan dirinya kemudian dihubungi karyawan yang berada di lokasi. Dalam komunikasi tersebut, ia mengaku sempat berbicara dengan seorang polisi bernama Azhari yang disebut sebagai Kanit di Satreskrim.

Herizal mengklaim Azhari meminta dirinya datang ke Polres Bireuen dan menyebut akan dilakukan penangkapan secara paksa apabila tidak memenuhi permintaan tersebut.

Ia juga mempertanyakan surat penangkapan yang menurutnya memiliki sejumlah kejanggalan. Herizal mengaku meminta izin untuk merekam percakapan tersebut.

"Dia mengatakan silakan merekam karena surat penangkapan itu sudah ditandatangani Kanit dan Kasat Reskrim Polres Bireuen," kata Herizal.

Herizal juga mengaku melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang berupaya masuk ke rumahnya. Upaya tersebut, menurut dia, dicegah oleh karyawannya.

Kejadian itu disebut membuat anggota keluarganya ketakutan. Bahkan, Herizal mengatakan anaknya sempat menangis ketika menghubunginya melalui telepon karena melihat sejumlah orang datang mencari ayahnya. Herizal mengaku kemudian diminta menyerahkan diri dalam waktu tiga hari.

Di sisi lain, Herizal menyatakan dirinya justru merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan penggelapan dana perusahaan yang melibatkan Sayuti.

Ia menyebut memiliki dokumen berupa surat pernyataan, somasi dan perjanjian pelunasan dana yang menurutnya menjadi bukti adanya kewajiban Sayuti kepada perusahaan. Dalam surat somasi yang ditunjukkan Herizal, perusahaan mencantumkan nilai kewajiban Sayuti sebesar hampir Rp 500 juta.

Surat tersebut menyebut Sayuti sebelumnya telah membuat surat pernyataan terkait penagihan hasil penjualan benur atau bibit udang vaname kepada konsumen serta hutang pribadi kepada perusahaan.

Dalam somasi itu, perusahaan menyatakan Sayuti telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai pernyataan yang telah dibuat.

Perusahaan kemudian memberikan waktu paling lambat 20 hari sejak somasi diterima untuk melakukan pelunasan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan menyatakan akan menempuh proses hukum pidana maupun perdata serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil.

Selain surat somasi, terdapat pula surat pernyataan yang disebut dibuat dan ditandatangani Sayuti. Dalam dokumen tersebut tercantum pengakuan mengenai kewajiban pembayaran kepada perusahaan dengan nilai yang berbeda, yakni Rp969.746.320.

Dalam surat pernyataan itu juga disebutkan bahwa Sayuti menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi BL 7674 tahun 2013 kepada Herizal selaku pemilik perusahaan sebagai jaminan sampai seluruh kewajibannya kepada perusahaan dilunasi.

Herizal menilai dokumen-dokumen tersebut semestinya menjadi bagian dari penanganan perkara yang lebih menyeluruh.

Ia juga membantah pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap Sayuti dan mengatakan dirinya tidak pernah menerima pemanggilan secara langsung maupun tertulis sebagai saksi atau terlapor atas laporan yang dibuat Sayuti. Atas dugaan penculikan sampai penganiayaan.

Meski Herizal sempat emosi, namun ia tak pernah melakukan penganiayaan atau penculikan seperti yang dituduhkan Sayuti. Herizal menduga, laporan yang dibuat Sayuti di Polres Bireuen tak berdasar dan tak jelas. Ia menduga itu hanya akal-akalan Sayuti untuk menakut-nakuti dirinya saja.

Atas kejadian tersebut, Herizal meminta Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serta menindaklanjuti dugaan tindakan yang menurutnya dilakukan sejumlah oknum anggota Polres Bireuen. (Red/Tim)

Informasi yang dihimpun dari lokasi, saat kejadian rumah dalam keadaan kosong ditinggal orang tuanya. Sang ibu pergi berjualan, sementara sang ayah pergi melaksanakan Sholat Jumat.

Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang mendapat laporan langsung bergerak cepat ke lokasi dibantu TNI, Polri dan warga sekitar untuk melakukan pemadaman.

Di tengah upaya pemadaman, petugas dikejutkan dengan informasi bahwa ada seorang anak kecil yang masih tertinggal di dalam rumah yang terbakar.

Mendengar informasi tersebut, petugas Damkar, TNI, Polri bersama warga berupaya melakukan penyelamatan dengan memecahkan tembok menggunakan kayu broti untuk bisa masuk ke dalam rumah yang sudah terkepung api.

"Petugas sudah berusaha maksimal, tembok dijebol pakai kayu broti karena pintu tidak bisa diakses, api sudah besar," ujar salah seorang warga di lokasi.

Namun takdir berkata lain. Setelah berhasil masuk, anak tersebut ditemukan dalam kondisi kritis. Untuk memastikan kondisinya, petugas langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang. Namun nyawanya tidak terselamatkan.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kerugian materiil ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena seluruh bangunan ludes terbakar.

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak meninggalkan anak kecil sendirian di rumah tanpa pengawasan orang dewasa dan memastikan kompor serta instalasi listrik dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah.

Herizal menyebut persoalan tersebut bermula ketika pada 15 September 2026, keponakannya berinisial RN memberitahukan bahwa sejumlah polisi mendatanginya untuk mencari keberadaan Herizal.

Menurutnya, polisi tersebut menyampaikan bahwa mereka mencari dirinya terkait laporan Sayuti. Ia kemudian sempat berkomunikasi melalui telepon dengan seorang anggota Polres Bireuen bernama Aipda Aprianto yang disebut bertugas di unit kriminal umum.

Dalam percakapan tersebut, Herizal mengaku diminta datang ke Polres Bireuen untuk menemui Sayuti. Namun, ia mempertanyakan maksud pemanggilan tersebut karena mengaku tidak menerima surat panggilan resmi.

"Saya sempat bertanya tujuan pemanggilan saya untuk menemui Sayuti dalam urusan apa. Saat itu dikatakan untuk membuat laporan kembali terkait penggelapan dana. Saya menolak," kata Herizal berdasarkan keterangannya.

Herizal juga mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari Aprianto yang akan melakukan penjemputan paksa apabila dirinya tidak datang ke Polres Bireuen. Ia mengaku merasa tertekan karena anggota kepolisian disebut terus menghubungi keponakannya agar dirinya segera datang ke kantor polisi.

Kondisi tersebut, kata Herizal, membuat aktivitas dan pekerjaannya di Medan terganggu. Ia akhirnya kembali ke Bireuen pada 17 September 2026.

Persoalan kemudian memuncak pada 23 September 2026. Herizal mengaku sekitar delapan orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian mendatangi lokasi peternakan sapi miliknya sebelum kemudian menuju rumah sekaligus kantor pribadinya.

Menurut Herizal, sejumlah orang tersebut memeriksa kendaraan karyawan yang berada di depan rumah serta melakukan pemeriksaan terhadap kantor dan kendaraan tersebut.

"Saya saat itu tidak berada di lokasi karena sedang mengantar rekan bisnis dari perusahaan pembibitan asal Tangerang ke tempat penginapannya," ujarnya.

Herizal mengatakan dirinya kemudian dihubungi karyawan yang berada di lokasi. Dalam komunikasi tersebut, ia mengaku sempat berbicara dengan seorang polisi bernama Azhari yang disebut sebagai Kanit Reskrimum.

Herizal mengklaim Azhari meminta dirinya datang ke Polres Bireuen dan menyebut akan dilakukan penangkapan secara paksa apabila tidak memenuhi permintaan tersebut.

Ia juga mempertanyakan surat penangkapan yang menurutnya memiliki sejumlah kejanggalan. Herizal mengaku meminta izin untuk merekam percakapan tersebut.

"Dia mengatakan silakan merekam karena surat penangkapan itu sudah ditandatangani Kanit dan Kasat Reskrim Polres Bireuen," kata Herizal.

Herizal juga mengaku melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang berupaya masuk ke rumahnya. Upaya tersebut, menurut dia, dicegah oleh karyawannya.

Kejadian itu disebut membuat anggota keluarganya ketakutan. Bahkan, Herizal mengatakan anaknya sempat menangis ketika menghubunginya melalui telepon karena melihat sejumlah orang datang mencari ayahnya. Herizal mengaku kemudian diminta menyerahkan diri dalam waktu tiga hari.

Di sisi lain, Herizal menyatakan dirinya justru merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan penggelapan dana perusahaan yang melibatkan Sayuti.

Ia menyebut memiliki dokumen berupa surat pernyataan, somasi dan perjanjian pelunasan dana yang menurutnya menjadi bukti adanya kewajiban Sayuti kepada perusahaan.

Dalam surat somasi yang ditunjukkan Herizal, perusahaan mencantumkan nilai kewajiban Sayuti sebesar hampir Rp 500 juta .

Surat tersebut menyebut Sayuti sebelumnya telah membuat surat pernyataan terkait penagihan hasil penjualan benur atau bibit udang Vaname kepada konsumen serta hutang pribadi kepada perusahaan.

Dalam somasi itu, perusahaan menyatakan Sayuti telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai pernyataan yang telah dibuat.

Perusahaan kemudian memberikan waktu paling lambat 20 hari sejak somasi diterima untuk melakukan pelunasan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan menyatakan akan menempuh proses hukum pidana maupun perdata serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil.

Selain surat somasi, terdapat pula surat pernyataan yang disebut dibuat dan ditandatangani Sayuti. Dalam dokumen tersebut tercantum pengakuan mengenai kewajiban pembayaran kepada perusahaan dengan nilai yang berbeda, yakni Rp969.746.320.

Dalam surat pernyataan itu juga disebutkan bahwa Sayuti menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi BL 7674 tahun 2013 kepada Herizal selaku pemilik perusahaan sebagai jaminan sampai seluruh kewajibannya kepada perusahaan dilunasi.

Herizal menilai dokumen-dokumen tersebut semestinya menjadi bagian dari penanganan perkara yang lebih menyeluruh.

Ia juga membantah pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap Sayuti dan mengatakan dirinya tidak pernah menerima pemanggilan secara langsung maupun tertulis sebagai saksi atau terlapor atas laporan yang dibuat Sayuti. Atas dugaan penculikan sampai penganiayaan.

Meski Herizal sempat emosi, namun ia tak pernah melakukan penganiayaan atau penculikan seperti yang dituduhkan Sayuti. Herizal menduga, laporan yang dibuat Sayuti di Polres Bireuen tak berdasar dan tak jelas. Ia menduga itu hanya akal-akalan Sayuti untuk menakut-nakuti dirinya saja.

Atas kejadian tersebut, Herizal meminta Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serta menindaklanjuti dugaan tindakan yang menurutnya dilakukan sejumlah oknum anggota Polres Bireuen.

Herizal secara khusus menyebut Unit Reskrimum Polres Bireuen dan Kasat Reskrim Polres Bireuen AKP Dedi Miswar dalam pengaduannya. (Red/Tim)

Dalam reses yang dihadiri Lurah Bintang Hulu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian dan Ratusan warga tersebut, Alfriansyah tidak hanya menyerap aspirasi, namun juga memberikan pesan tegas terkait bahaya Judi Online (Judol) dan pentingnya ketaatan membayar pajak untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Untuk orangtua dan anak-anak kami, saya ingatkan agar tidak bermain Judi Online (Judol). Banyak keluarga hancur karena Judol. Saya juga berharap kita semua mendukung program pemerintah Sumut agar taat membayarkan pajak," ujar Alfriansyah di hadapan warga.

Sesi dialog berlangsung hangat. Berbagai persoalan krusial disampaikan warga:

1. Kepala Sekolah SDN Bintang Hulu, Elvina Simbolon mengeluhkan akses jalan masuk ke sekolah sepanjang 200 meter yang rusak. Ia juga meminta pemasangan paving blok karena ruang belajar lebih tinggi dari halaman sekolah dan membutuhkan jaringan internet untuk mendukung program belajar mengajar.
2. Esron Helon Tampubolon, pengurus kelompok tani memohon bantuan dan dukungan dalam bertani serta pengurusan Prona.
3. Bapak Bintang, petani, mengeluhkan hilangnya Pupuk SP36 di pasaran yang sangat dibutuhkan petani.

Menanggapi hal tersebut, Alfriansyah langsung memberikan jawaban dan solusi konkret.

"Untuk Ibu Kepsek SD Negeri Bintang Hulu, saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan DPRD Dairi dan Bupati Dairi untuk perbaikan jalan 200 meter dan paving blok. Sementara untuk pemasangan tiang Telkom / jaringan internet saya akan koordinasikan langsung ke pihak Telkom," jawabnya.

Terkait bantuan kelompok tani, Alfriansyah meminta agar segera memberikan proposal kelompok tani kepada stafnya, Jefrat Manik. "Namun jangan berkecil hati kalau hanya ada beberapa yang bisa realisasi, karena anggaran terbatas," jelasnya.

Sementara untuk pupuk SP36, ia menjelaskan kendalanya adalah anggaran yang tidak cukup. "Namun sudah pernah kita koordinasikan dengan Pupuk Indonesia dan memintakan untuk dihadirkan kembali Pupuk SP36."

Pada sesi kedua reses, Alfriansyah menghadirkan langsung Kios Pupuk UD Agata untuk menjelaskan persoalan pupuk di lapangan.

Pihak UD Agata menjelaskan, kelangkaan pupuk pada bulan Januari lalu terjadi karena banjir bandang di Lhokseumawe menurut keterangan dari Pihak Pupuk Indonesia. Untuk penyaluran pupuk di Bintang Hulu sendiri sudah mencapai 53 persen.

Menanggapi itu, Alfriansyah mengingatkan tegas kepada kios pupuk agar menyampaikan ke pihak Pupuk Indonesia supaya sisa pupuk disalurkan paling lama tidak lewat dari bulan Oktober 2026.

"Jangan sampai petani kita menjerit karena pupuk tidak ada saat musim tanam. Sisa pupuk harus tuntas sebelum bulan 10," tegas Alfriansyah Ujung.

Reses yang berlangsung di bawah tenda dengan spanduk bertuliskan "Reses I Tahun Sidang III Tahun 2026-2027 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara" tersebut berjalan lancar dan penuh antusiasme warga.

Turut hadir Lurah Bintang Hulu, tokoh masyarakat, PPL Dinas Pertanian, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Temuan Ombudsman mengenai keberadaan sejumlah fasilitas yang disebut menyerupai hunian, termasuk fasilitas kamar, ruang tamu, televisi, kulkas, dapur serta temuan minuman beralkohol, dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan transparan.

Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menegaskan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan publik dan tata kelola pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.

"MIO Indonesia mengapresiasi dan mendukung langkah Ombudsman RI yang turun langsung melakukan pemeriksaan dan mengungkap temuan di Lapas Cibinong. Ini merupakan bentuk pengawasan yang penting agar tata kelola pemasyarakatan dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan," ujar AYS dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut AYS, temuan tersebut tidak semestinya berhenti pada penertiban atau pembongkaran fasilitas yang ditemukan.

Hal yang jauh lebih penting, kata dia, adalah mengungkap bagaimana fasilitas khusus tersebut dapat tersedia di lingkungan lapas, bagaimana mekanisme penggunaannya, siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses, serta apakah terdapat transaksi atau pembayaran sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan Ombudsman.

MIO Desak Dirjenpas Lakukan Sidak

Atas dasar itu, MIO Indonesia meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan menyeluruh sebagai tindak lanjut atas temuan Ombudsman RI.

AYS menilai pemeriksaan lapangan penting dilakukan agar seluruh informasi dapat diverifikasi secara objektif dan tidak berhenti pada laporan administratif.

"Dirjenpas harus turun langsung. Jangan hanya menunggu laporan dari jajaran di bawah. Lakukan sidak dan periksa secara menyeluruh. Kalau ada dugaan pelanggaran, telusuri berdasarkan bukti dan fakta," tegas AYS.

Ia meminta pemeriksaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas khusus tersebut, mulai dari asal-usul fasilitas, mekanisme pengelolaan dan penggunaannya, aspek pengamanan, administrasi, hingga kemungkinan adanya transaksi atau pungutan apabila hal tersebut terbukti dalam pemeriksaan.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan. Tetapi kalau ada informasi yang setelah diverifikasi ternyata tidak terbukti, publik juga harus diberikan penjelasan. Prinsipnya harus transparan dan objektif," kata AYS.

Jangan Berhenti pada Pembongkaran

MIO Indonesia berpandangan bahwa pembongkaran fasilitas khusus, apabila memang dinyatakan tidak sesuai ketentuan, merupakan bagian dari tindakan korektif.

Namun, tindakan tersebut tidak boleh menghilangkan kebutuhan untuk mengetahui akar persoalan.

"Jangan sampai persoalannya selesai hanya karena bangunannya dibongkar. Yang harus dijawab adalah bagaimana fasilitas itu bisa ada, bagaimana pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah ada mekanisme tertentu yang memungkinkan warga binaan mendapatkan layanan khusus," ujar AYS.

Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi, baik di Lapas Cibinong maupun di lembaga pemasyarakatan lainnya.

Dukung Ombudsman, Kawal Tindak Lanjut

MIO Indonesia menegaskan dukungannya terhadap fungsi pengawasan Ombudsman RI sekaligus mendorong kementerian dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan tindak lanjut secara profesional.

AYS juga mengingatkan bahwa temuan Ombudsman harus menjadi pintu masuk pemeriksaan, bukan dasar untuk melakukan penghakiman terhadap individu atau pihak tertentu sebelum seluruh proses verifikasi selesai.

"Kami mendukung Ombudsman. Kami juga mendukung langkah pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi semuanya harus berdasarkan fakta, bukti dan ketentuan hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi, tetapi jangan pula ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah sebelum pemeriksaan selesai," tegasnya.

MIO Indonesia menilai keterbukaan dalam penanganan temuan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

MIO Indonesia: Publik Berhak Mendapat Kepastian

Sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan media berbasis online dari berbagai daerah di Indonesia, MIO Indonesia memandang keterbukaan informasi dan pengawasan publik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Karena itu, MIO Indonesia mendorong hasil pemeriksaan terhadap Lapas Cibinong nantinya dapat disampaikan kepada publik secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

"Publik tidak membutuhkan spekulasi. Publik membutuhkan fakta dan kepastian. Karena itu, kami meminta temuan Ombudsman dikawal sampai tuntas melalui pemeriksaan yang objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," kata AYS.

MIO Indonesia berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola, pengawasan dan standar pelayanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

"Ini bukan sekadar persoalan fasilitas atau bangunan. Ini menyangkut tata kelola, kesetaraan perlakuan dan kepercayaan publik. Karena itu, kami mendorong Dirjenpas turun langsung dan memastikan seluruh temuan Ombudsman diperiksa sampai tuntas," pungkas AYS Prayogie, SH. (*/)

Sultoni menilai, rencana kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Ancol merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada dalam ekosistem Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga norma agama serta norma sosial di tengah masyarakat.

"Ancol merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, selain menjalankan fungsi bisnis dan pariwisata, tentu harus memperhatikan norma yang hidup di tengah masyarakat," kata Sultoni, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, pengelolaan kawasan wisata juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda dari pengaruh Miras atau minuman beralkohol.

Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) periode 2026-2031 ini meminta agar seluruh pihak terkait memastikan kegiatan yang berlangsung di kawasan Ancol tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

"Harus menjadi perhatian adalah bagaimana kita melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh minuman keras. Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi ruang rekreasi justru menjadi tempat kegiatan yang menimbulkan keresahan," terangnya.

Ia menginginkan, agar PT Pembangunan Jaya Ancol mengevaluasi kembali hubungan kerja sama dengan pihak ketiga apabila terdapat perjanjian yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sultoni menegaskan, jika dalam perjanjian terdapat ketentuan yang dapat menjadi dasar penyelenggaraan acara tersebut, para pihak perlu segera melakukan adendum agar kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial tidak dilaksanakan.

"Kalau memang ada perjanjian dengan pihak ketiga, saya meminta segera dilakukan adendum. Ketentuannya harus jelas agar tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial masyarakat," jelasnya.

Sultoni mengingatkan agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan untuk tidak memberikan izin terhadap rencana acara tersebut.

"Saya meminta kepada seluruh pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin, baik Dinas Parekraf, Dinas PM-PTSP maupun kepolisian, untuk tidak memberikan izin terhadap acara itu," terangnya.

Sultoni menuturkan, kondisi tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab seluruh pihak untuk memastikan setiap kegiatan di kawasan Ancol tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

"Jangan hanya melihat persoalan ini dari sisi bisnis atau kontrak. Ada kepentingan masyarakat yang juga harus diperhatikan. Seluruh pihak harus mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Syahmudrian Lubis menyampaikan, penyelenggara acara yang dijadwalkan pada 31 Oktober 2026 tersebut belum memperoleh izin dan proses perizinannya masih berjalan.

Dalam audiensi dengan perwakilan masyarakat Jakarta Utara, pihak Ancol juga menyampaikan adanya keterikatan kontraktual dengan pengelola lokasi yang menjadi tempat rencana kegiatan tersebut.

Melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), Undhira membantu pelaku UMKM mengatasi sejumlah persoalan produksi, mulai dari proses pengirisan kentang, minyak berlebih setelah penggorengan, hingga keterbatasan daya simpan produk.

Perubahan paling mencolok terjadi pada proses pengirisan.

Sebelumnya, untuk mengiris 1 kilogram kentang secara manual, UMKM Dapoer Melon membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Setelah menggunakan mesin pengiris kentang otomatis yang diberikan melalui program PKM, waktu tersebut dipangkas menjadi hanya sekitar 5 menit.

Artinya, proses pengirisan menjadi jauh lebih cepat sekaligus menghasilkan potongan yang lebih seragam.

Efisiensi tersebut tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Teknologi kemudian diterapkan pada tahap penggorengan. Tim PKMUndhira memberikan spinner untuk mengurangi minyak yang masih menempel pada kentang setelah digoreng.

Penggunaan alat tersebut membantu menghasilkan kentang mustofa yang lebih kering dan renyah serta tidak terlalu berminyak. Konsistensi kualitas produk pun lebih mudah dijaga.

Persoalan daya simpan juga menjadi perhatian.

Sebelum menggunakan mesin kemasan vakum, produk kentang mustofa Dapoer Melon hanya mampu bertahan sekitar satu minggu. Setelah menggunakan teknologi tersebut, daya simpan produk dapat diperpanjang hingga sekitar dua bulan.

Kemasan vakum membantu mengurangi paparan udara terhadap produk sehingga kualitas kentang mustofa dapat dipertahankan lebih lama.

Tak hanya soal ketahanan produk, kemasan yang lebih rapi juga memberikan nilai tambah dari sisi tampilan dan pemasaran.

Pendampingan Undhira turut menyentuh aspek pelabelan. Label produk yang sebelumnya masih terbatas diperbaiki agar lebih informatif sehingga konsumen mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai produk.

Ketua Tim PKMUndhira, Dr. nat. techn. Ida Bagus Agung Yogeswara, S.TP., M.Sc., mengatakan teknologi yang diberikan memang dirancang berdasarkan persoalan yang dihadapi langsung oleh mitra.

"Teknologi yang diberikan dirancang untuk menjawab kendala utama yang dihadapi mitra, mulai dari lamanya proses pengirisan, minyak pada produk setelah penggorengan, hingga keterbatasan daya simpan.

Dengan penerapan alat tersebut, diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien dan kualitas kentang mustofa semakin baik," ujarnya.

Menurut Yogeswara, teknologi tepat guna bagi UMKM tidak semata-mata berkaitan dengan kecepatan produksi. Lebih dari itu, teknologi harus mampu membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

Program tersebut melibatkan tiga dosen, yakni Ida Bagus Agung Yogeswara sebagai ketua, bersama I Gusti Ayu Wita Kusumawati, S.Si., M.Sc. dan Putu Wida Gunawan, S.Si., M.Cs.

Kegiatan juga melibatkan mahasiswa Edo Karisma, Reineldis Nini Salu, dan Yadi Kabukut Pangga Leo.

Keterlibatan mahasiswa dan dosen menjadi bagian dari upaya Undhira menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan konkret masyarakat dan pelaku UMKM.

Pemilik UMKM Dapoer Melon, Ni Komang Sukerni, mengapresiasi bantuan peralatan dan pendampingan yang diberikan.

"Bantuan alat-alat ini sangat berguna dalam proses produksi kami, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih kepada LPPM Universitas Dhyana Pura atas bantuan dan dukungannya kepada UMKM Dapoer Melon," ungkapnya.

Bagi Dapoer Melon, kehadiran mesin pengiris, spinner, dan mesin kemasan vakum memberikan perubahan pada alur produksi. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar kini dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Program ini sekaligus menunjukkan bagaimana penerapan teknologi sederhana dan sesuai kebutuhan dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas produksi UMKM.

Program PKM tersebut didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dhyana Pura melalui Kontrak Penugasan Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Hibah Internal Perguruan Tinggi Universitas Dhyana Pura Tahun Anggaran 2026 Nomor 001/UNDHIRA-LPPM/PKM-I/2026.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda keputusan tingkat II terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Pansus tingkat II. Tiga di antaranya sebelumnya telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padangsidimpuan di Hotel Grand Antares Medan pada 4–6 Agustus 2026.

Namun, sebelum laporan hasil pembahasan Bapemperda disampaikan Ketua Bapemperda, Banua Siregar, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, justru mengetukkan palu dan menyatakan agenda tingkat II Ranperda dikembalikan kepada Badan Musyawarah (Banmus).

"Rapat paripurna dewan yang terhormat, untuk tingkat II Ranperda kita kembalikan ke Badan Musyawarah," ucap Sri Fitrah sembari mengetukkan palu.

Keputusan tersebut langsung menuai interupsi dari anggota Bapemperda, H. Apriyadi Harahap. Ia mempertanyakan dasar pengambilan keputusan tersebut lantaran menurutnya rapat belum dibuka untuk memasuki agenda keputusan Ranperda.

"Rapat belum dibuka, kenapa langsung Banmus? Kenapa diputuskan Banmus sementara rapat belum dibuka. Lucu Ketua Dewan ini," celetuk H. Apriyadi saat mencoba menyampaikan interupsi.

Namun, interupsi tersebut tidak ditanggapi Ketua DPRD. Sri Fitrah justru meninggalkan ruang sidang setelah mengetukkan palu.

Saat meninggalkan ruang sidang, Sri Fitrah sempat menghampiri H. Apriyadi Harahap dan menyampaikan bahwa agenda rapat telah disebutkan sebelumnya.

"Di judul tadi saya sudah sampaikan apa rapat paripurna kita hari ini," ujar Sri Fitrah kepada H. Apriyadi.

Sementara itu, suasana berbeda terlihat di ruang sidang setelah Ketua DPRD meninggalkan ruangan. Awak media kemudian mencoba meminta penjelasan kepada Ketua Bapemperda, Banua Siregar, terkait keputusan pengembalian agenda Ranperda ke Banmus.

Banua mengaku akan membangun komunikasi dengan Ketua DPRD. Ia menyebut sebelumnya telah berupaya mengangkat tangan untuk menyampaikan interupsi agar pembahasan Ranperda yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan.

"Kita akan bangun komunikasi dengan Ketua DPRD. Intinya saya tadi sudah angkat tangan, mencoba interupsi, supaya pembahasan Ranperda yang kemarin dilanjutkan untuk menyampaikan laporan empat Ranperda," ujar Banua.

Ketika ditanya apakah keputusan Ketua DPRD yang mengembalikan agenda tingkat II Ranperda ke Banmus telah sesuai dengan tata tertib (tatib) rapat paripurna, Banua memilih belum memberikan penilaian.

Ia mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD terkait langkah selanjutnya.

"Kita tunggu aja ya, kita tunggu aja komunikasinya dengan Ketua. Karena beliau ngajak ketemu kan ini untuk musyawarah. Gimana langkah berikut untuk waktunya dalam membacakan laporan," ujar Banua mengakhiri wawancara dengan awak media, kemudian meninggalkan ruang sidang untuk memenuhi panggilan Ketua DPRD dan bertemu di ruang Sekretaris Dewan (Sekwan). (MN)

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Dairi untuk wilayah Kecamatan Sidikalang, Sitinjo dan Parbuluan, Selasa (22/9/2026) di Balai Budaya Sidikalang.

Bupati Vickner dalam sambutannya menilai Pemuda Pancasila adalah organisasi yang kuat dan hebat yang melahirkan banyak tokoh dan pemuda sukses.

"Banyak orang-orang hebat di organisasi ini, untuk itu kami meminta agar organisasi ini terus dikembangkan dan lahirkan generasi penerus yang dapat berkarya serta berkontribusi untuk masyarakat," ujar Vickner.

Lebih lanjut, Vickner secara khusus mengingatkan seluruh kader agar tidak terjerumus dalam judi online dan narkoba.

"Banyak keluarga yang rusak oleh Judol serta narkoba keluarga, untuk itu, hindari dan jaga keutuhan keluarga. Pemuda Pancasila harus mampu menjadi pelopor ditengah-tengah masyarakat Dairi," tegasnya.

Senada dengan Bupati, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos, MM menegaskan bahwa masuk menjadi anggota PP tidak mudah dan harus bersih dari narkoba.

"Kepada rekan semuanya, masuk ke dalam organisasi ini bukanlah hal yang mudah, artinya tidak bisa asal masuk ke organisasi ini, namun harus melalui proses dan tahapan. Untuk itu jaga nama baik organisasi ini, jauhi narkoba, jika ada yang coba-coba untuk memakai barang haram ini, kita tidak akan mentolerir dan membantu," ucap Sabam.

Sabam juga meminta seluruh kader Pemuda Pancasila dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten untuk kompak mendukung penuh program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi.

"Bupati dan Wakil Bupati adalah orang yang kita dukung pada saat Pilkada, untuk itu kita harus dukung seluruh program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah kita," pintanya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemuda Pancasila juga menunjukkan kepedulian sosial dengan memberikan santunan kepada 50 orang anak yatim dan piatu di Dairi.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang diwakili Ketua BP2C wilayah 4, Roy Nainggolan, Anggota DPRD Sumut Alfriansyah Ujung, perwakilan Kapolres Dairi, perwakilan Kajari Dairi dan seluruh kader Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi.

‎Kasus ini berkaitan dengan dugaan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan (SK) Camat di atas lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang masih aktif. Jika benar, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum sekaligus kerugian negara.

‎Ketua DPW LSM Formapera Sumut, Bambang Syahputra, menilai penanganan laporan yang mereka sampaikan terkesan lamban dan tidak transparan. Ia menegaskan, laporan tersebut bukan sekadar dugaan biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut aset negara.

‎"Ini bukan sekadar laporan. Jika dugaan ini benar, maka ada potensi kerugian negara. Kami berharap penanganannya dilakukan secara terbuka dan profesional," ujar Bambang kepada awak media, Selasa (22/9/2026).

‎Lebih lanjut, Bambang menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi massa sebagai bentuk tekanan publik. Bahkan, Formapera Sumut akan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Agung untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.

‎"Kami siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat agar mendapat atensi. Kami juga mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja pihak-pihak terkait jika penanganannya tidak menunjukkan perkembangan," tegasnya.

‎Sementara itu, pihak Kejatisu melalui bagian intelijen disebut telah memanggil dan meminta keterangan dari pelapor serta sejumlah saksi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

‎Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak terkait juga belum mendapat respons. Kondisi ini semakin memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana keseriusan penanganan kasus tersebut.

‎Kasus ini pun diharapkan dapat diusut secara transparan dan akuntabel, guna memastikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. (Red/Tim)

Plt. Camat Kerajaan Sondang M. Berutu, SE memastikan, pihaknya bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), TNI/Polri, Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa, COP, Pemerintah Desa dan masyarakat terus melakukan pemantauan intensif di lokasi.

Peristiwa ini bermula pada Kamis, 17 September 2026. Pihak kecamatan menerima laporan adanya jejak-jejak harimau di kawasan perladangan Sulampak, Desa Kuta Saga. Di hari yang sama, hewan buas yang dilindungi tersebut dilaporkan memangsa seekor sapi milik warga.

"Kejadiannya bermula pada Kamis (17 September) kemarin, kami menerima laporan adanya jejak-jejak harimau di kawasan perladangan Sulampak, Desa Kuta Saga, di hari yang sama ternyata hewan ini telah memangsa seekor sapi milik warga," ujar Sondang M. Berutu.

Untuk memastikan pergerakan satwa langka tersebut, tim gabungan langsung memasang beberapa kamera tersembunyi (kamera trap) di beberapa titik yang diduga menjadi jalur perlintasan harimau, termasuk memantau bangkai sapi yang ditinggalkan.

Sondang mengungkapkan, keberadaan harimau tersebut sempat terekam kamera pengintai ketika kembali mendatangi bangkai sapi yang ditinggalkan sebelumnya. Namun setelah penelusuran selama beberapa hari, keberadaannya tidak lagi ditemukan di sekitar lokasi.

"Terkait hal ini kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA, Kepolisian dan juga TNI. Upaya yang kami lakukan pada dasarnya adalah mencegah korban, baik itu dari masyarakat jangan sampai ada korban, serta juga mencegah supaya jangan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membunuh hewan ini, bagaimanapun, hewan ini sangat dilindungi," tegasnya.

Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspesies harimau asli Indonesia yang masih bertahan. Dua saudaranya, harimau bali dan harimau jawa telah punah. Satwa endemik Pulau Sumatera ini berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar tersisa hanya sekitar 400 hingga 500 ekor.

Sebagai predator puncak rantai makanan, keberadaannya sangat krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan, termasuk mengendalikan populasi babi hutan dan satwa herbivora.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus siaga melakukan patroli dan edukasi kepada warga untuk tidak beraktivitas sendirian di ladang dan tidak melakukan upaya perburuan.

Para pemilik (owner) media siber di Sumut menaruh kepercayaan tinggi kepada organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum Firdaus ini, mengingat banyaknya program nasional yang terbukti dapat diimplementasikan secara nyata hingga ke tingkat daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pendiri sekaligus mantan Penasihat SMSI Sumut, Khairul Muslim, bersama Bambang Sri Kurniawan selaku mantan pengurus SMSI Sumut sekaligus Sekretaris SMSI Deli Serdang, di Medan, Selasa (22/9/2026).

​Saat ini, para pemilik media siber tengah mempersiapkan berkas pendaftaran. Kendati demikian, mereka masih mempertanyakan mekanisme resmi terkait syarat dan tata cara pendaftaran—apakah proses pendaftaran dilakukan melalui pengurus SMSI Sumut atau langsung ke SMSI Pusat.

​Pasalnya, hingga saat ini belum ada pengumuman atau pemberitahuan resmi terkait pembukaan penerimaan anggota baru SMSI. Berdasarkan informasi yang beredar, perusahaan media siber yang ingin bergabung diwajibkan mendaftar melalui pengurus SMSI tingkat provinsi (SMSI Sumut).

Meski demikian, para pemilik media siber menyatakan memilih bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari SMSI Sumut sebelum menyerahkan berkas pendaftaran mereka.