MAKAR menegaskan perlunya pertanggungjawaban korporasi secara langsung kepada publik. Hal ini mencakup transparansi terkait pengelolaan keuangan, kebijakan investasi, pembagian dividen, pembayaran komisi, kewajiban kepada perbankan, hingga keputusan strategis yang diambil oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

​Kontras Kinerja Keuangan: Dari Laba Menuju Ekuitas Negatif

​Berdasarkan publikasi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, kondisi keuangan PT Asuransi Bangun Askrida mengalami fluktuasi yang drastis:

1. ​Tahun 2021: Aset tercatat Rp3,67 triliun, liabilitas Rp2,72 triliun, ekuitas Rp952,95 miliar, dan laba tahun berjalan Rp72,55 miliar.
2. Tahun 2022: Aset meningkat menjadi Rp4,23 triliun dengan laba sekitar Rp95,78 miliar.
3. Tahun 2023: Aset mencapai Rp4,89 triliun dengan laba sekitar Rp116,14 miliar.
4. Tahun 2024: Aset melonjak menjadi sekitar Rp7,57 triliun, namun liabilitas membengkak hingga Rp29,11 triliun, mengakibatkan ekuitas negatif sekitar Rp21,53 triliun serta kerugian tahun berjalan sekitar Rp5,65 triliun.

​Lonjakan dan penurunan drastis tersebut memerlukan rekonsiliasi resmi dengan laporan keuangan perusahaan serta penjelasan mendasar dari manajemen. Angka-angka ini bersumber dari publikasi pemerintah daerah dan tetap memerlukan verifikasi hukum lebih lanjut.

​Sorotan Distribusi Komisi dan Kewajiban Perbankan

Selain kondisi keuangan, publik juga menyoroti laporan Indonesian Audit Watch (IAW)—seperti yang diberitakan Monitor Indonesia pada 22 April dan 7 Juli 2024—mengenai dugaan distribusi komisi periode 2018–2022 dengan total sekitar Rp4,4 triliun. Rinciannya meliputi Rp849,72 miliar (2018), Rp819,75 miliar (2019), Rp718,28 miliar (2020), Rp941,59 miliar (2021), dan Rp1,075 triliun (2022).

​MAKAR menekankan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan dari pelapor dan temuan media, bukan fakta hukum yang telah berkekuatan tetap (inkracht). Kendati demikian, nilai fantastis tersebut menuntut kejelasan mengenai mekanisme pembayaran, pihak penerima, persetujuan manajemen, serta dasar hukum transaksinya.

​Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan kewajiban keuangan kepada sektor perbankan. Berdasarkan pemberitaan Monitor Indonesia tertanggal 5 Agustus 2024 yang mengutip IAW, terdapat tunggakan macet mencapai total Rp2,3 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp1,5 triliun kepada Bank Mandiri dan sekitar Rp800 miliar kepada Bank Mandiri Taspen. Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus, sebelumnya juga mempertanyakan status tunggakan yang disebut belum terselesaikan sejak 2018 serta pencatatannya dalam laporan keuangan perusahaan.

​MAKAR menilai ada kontradiksi besar ketika perusahaan menggelontorkan dana triliun rupiah untuk pembayaran komisi, sementara di sisi lain terdapat kewajiban finansial bernilai triliunan rupiah kepada lembaga perbankan yang mangkrak.

​Tata Kelola dan Tuntutan Korporasi

​Sebagai entitas bisnis yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan BUMD, PT Asuransi Bangun Askrida wajib menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG) yang transparan, akuntabel, independen, dan bertanggung jawab.

​MAKAR menegaskan bahwa proses hukum di lembaga penegak hukum dan pertanggungjawaban korporasi adalah dua hal yang berjalan beriringan. Penyelidikan hukum tidak boleh dijadikan tameng bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk lepas tangan dari kewajiban memberikan klarifikasi publik.

​Lima Tuntutan Aksi MAKAR

​Dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, MAKAR akan menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Desakan Klarifikasi Terbuka: Mendesak Direksi dan Dewan KomisarisPT Asuransi Bangun Askrida untuk memberikan pertanggungjawaban langsung kepada publik, khususnya terkait status kewajiban kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri Taspen.
2. ​Transparansi Finansial Komprehensif: Menuntut keterbukaan laporan keuangan, data pembayaran komisi, pembagian dividen, transaksi investasi, serta status penyelesaian utang kepada Bank Mandiri (±Rp1,5 triliun) dan Bank Mandiri Taspen (±Rp800 miliar).
3. ​Audit Investigatif Independen: Meminta agar dilakukan audit independen secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan, kebijakan investasi, transaksi terafiliasi, serta pencatatan kewajiban perusahaan.
4. ​Penguatan Peran Pemegang Saham: Meminta para pemegang saham aktif menjalankan fungsi pengawasan dan meminta pertanggungjawaban manajemen atas keputusan korporasi yang berpotensi merugikan perusahaan.
5. ​Pemulihan Keuangan dan Perlindungan Pemegang Polis: Menuntut penyampaian langkah konkret pemulihan kondisi keuangan perusahaan serta jaminan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang polis dan seluruh pemangku kepentingan.

​MAKAR menegaskan bahwa pertanggungjawaban harus dimulai dari internal perusahaan—dari pihak yang mengelola, mengawasi, hingga yang memegang kewenangan mengambil keputusan—agar publik tidak lagi diselimuti ketidakpastian atas pengelolaan dana di perusahaan asuransi milik daerah tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Selain mantan Kapolri, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus yang sama.

​Daftar Tersangka

1. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)
2. ​Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
3. ​Irjen Pol. Eko Hadi Santoso

​Modus Operandi dan Kronologi Kejadian

​Berdasarkan hasil penyidikan, penyadapan tanpa prosedur ini berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

​Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan yang menyalahi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Modus yang digunakan meliputi:

​Input Nomor Tanpa Verifikasi: Sejumlah nomor telepon pejabat dan tokoh dimasukkan secara sepihak ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui mekanisme audit dan verifikasi legal yang sah.

​Di Luar Prosedur Hukum: Tindakan penyadapan dilakukan bukan dalam rangka proses penegakan hukum yang valid (penyelidikan maupun penyidikan sah).

​Akses dan Penghapusan Data: Para tersangka juga menyalahgunakan wewenang untuk melakukan akses ilegal serta menghapus jejak dan data elektronik terkait.

Target Penyadapan

​Kabareskrim mengungkapkan bahwa penelusuran nomor telepon yang menjadi objek penyadapan ilegal ini mencakup figur-figur strategis negara, antara lain:

1. Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)
2. ​Pejabat Tinggi Negara & Tokoh Politik
3. ​Tokoh Ormas & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
4. ​Pengusaha dan Media Massa

​Ancaman Hukum

​Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait penyadapan ilegal dan akses tanpa izin (illegal access) sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP. Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal hingga 10 tahun.

Deklarasi yang berlangsung di Cafe Kembar, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026), bukan sekadar penegasan pencalonan petahana. Momentum tersebut sekaligus memperlihatkan dukungan sejumlah tokoh pers terhadap keberlanjutan kepemimpinan organisasi wartawan terbesar di Indonesia itu.

Sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, pemilik media, serta pimpinan organisasi perusahaan pers tampak hadir.

Di antaranya Anton Panggabean, Proklamasi Naibaho, Khairul Muslim, Rizal Rudi Surya, Agus Syafaruddin Lubis, H. Roni Simon, Zulfikar Tanjung, Eris Napitupulu, Rianto atau Anto Genk, Ngatirin, Abdul Haris Nasution, dan Idrus Pasaribu.

Di tengah dukungan tersebut, Farianda justru menyampaikan pesan yang menarik. Ia menyebut kesiapannya kembali memimpin PWI Sumut bukan semata-mata untuk mempertahankan jabatan, melainkan melanjutkan pengabdian.

"Saya akan maju lagi. Saya maju karena PWI Sumut ini rumah besar kita yang harus kita jaga dan kita bawa lebih baik lagi. Jabatan ini sebagai amanah dan siap memposisikan saya sebagai Parhobas," ujarnya.

Istilah Parhobas dalam tradisi Batak memiliki makna pelayan atau orang yang mengabdikan diri. Filosofi tersebut menjadi pesan bahwa seorang pemimpin organisasi seharusnya hadir untuk melayani, bukan dilayani.

Bagi Farianda, perjalanan kepemimpinan selama periode 2021–2026 telah meletakkan sejumlah fondasi organisasi. Namun, ia menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, terutama penguatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, serta menjaga marwah profesi di tengah perubahan ekosistem media.

"Saya ingin PWI Sumut ini semakin baik. Masih banyak yang harus kita benahi bersama," katanya.

Dukungan yang disampaikan sejumlah tokoh pers juga memberikan warna tersendiri dalam deklarasi tersebut.

Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu menilai Farianda memiliki kapasitas kepemimpinan untuk masa depan PWI Sumut.

Sementara Ketua JMSI Sumut Rianto atau Anto Genk menyampaikan bahwa kepemimpinannya tidak diragukan dan layak diberikan kesempatan kedua.

Wartawan senior H. Roni Simon menyatakan dukungan karena menilai Farianda telah banyak berbuat bagi kemajuan PWI Sumut.

Namun, di tengah menghangatnya dinamika menjelang konferensi, Farianda mengingatkan seluruh insan pers agar tidak menjadikan kompetisi organisasi sebagai alasan merusak persaudaraan.

"Boleh berisik, tetapi tetap jaga persatuan dan jangan memfitnah. Jauhkan itu. Pesta demokrasi hanya satu hari. Jangan gara-gara satu hari lalu kita bermusuhan. Kita harus tetap kompak," pesannya.

Farianda memastikan akan mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia konferensi pada Jumat (6/11/2026). Konferensi PWI Sumut sendiri dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Ia berharap proses demokrasi organisasi berjalan elegan, bermartabat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kandidat sesuai ketentuan organisasi.

Pada akhirnya, dukungan yang mengemuka dalam deklarasi tersebut akan diuji melalui mekanisme konferensi. Sebab, kepemimpinan organisasi bukan hanya tentang siapa yang memperoleh dukungan paling ramai, tetapi siapa yang mendapatkan kepercayaan anggota untuk mengemban amanah lima tahun berikutnya.

​Pihak Kejagung membantah keras narasi tersebut dan memastikan bahwa informasi yang beredar adalah kabar bohong atau hoax.

Penjelasan Resmi Kejaksaan Agung

​Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta pada Selasa (3/11/2026), Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung menegaskan bahwa tidak ada operasi penangkapan, pengamanan, maupun penahanan yang dilakukan penyidik kejaksaan terhadap perwira tinggi Polri seperti yang dispekulasikan.

​"Isu yang menyatakan adanya pejabat utama atau petinggi Polri yang diamankan oleh Kejagung adalah tidak benar. Kami meminta publik untuk bijak dan tidak terpengaruh oleh rumor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar perwakilan Kejagung.

​Kejagung juga menambahkan bahwa hingga saat ini sinergi dan koordinasi antara institusi Kejaksaan Agung dan Polri dalam penegakan hukum tetap berjalan kondusif, profesional, dan solid.

​Himbauan kepada Masyarakat

​Menanggapi maraknya informasi simpang siur di platform media sosial, pemerintah dan pihak penegak hukum menghimbau masyarakat untuk:

​Memverifikasi Informasi: Selalu mengecek kebenaran berita melalui saluran komunikasi resmi instansi pemerintah atau media massa terpercaya.

​Tidak Menyebarkan Rumor: Menghindari membagikan konten yang belum terverifikasi guna mencegah kepanikan dan kegaduhan publik.

​Mewaspadai Narasi Provokatif: Melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang berpotensi memecah belah keharmonisan antarinstitusi negara.

​Dengan adanya klarifikasi resmi ini, Kejagung berharap spekulasi liar yang berkembang di tengah publik dapat segera mereda dan proses penegakan hukum di Indonesia terus berjalan secara transparan dan berkeadilan.

Penyampaian Apresiasi di sampaikan Kapolresta Deliserdang di saat mengikuti kegiatan doorstop dan memberikan keterangan kepada awak media, terkait hal keberhasilan Sat Narkoba dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika lintas provinsi dengan barang bukti mencapai kurang lebih 15 kilogram sabu.

Keberhasilan pengungkapan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yang di pimpin Kasat Resnarkoba Kompol Ferry Kusnadi, S.H., M.H., berhasil mengamankan tiga pria berinisial " S, T, dan I " pada hari Minggu 01 Nov 2026 sekira jam 04.00 Wib di kawasan pintu Tol Berandan, Kabupaten Langkat - Sumatera Utara.

Saat penangkapan dari tangan para tersangka, petugas menyita 15 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat diperkirakan mencapai 15 kilogram dan satu unit mobil minibus yang digunakan untuk mengangkut barang haram tersebut ke rencana tujuan.

Dari hasil penyelidikan, para tersangka diduga membawa sabu dari wilayah Aceh menuju Lampung, (Antar Provinsi).

Saat penangkapan para tersangaka berusaha mengelabui petugas, narkotika tersebut disembunyikan di dalam kompartemen khusus pada bagian belakang jok mobil yang digunakan.

Petugas tetap berusaha mengungkap dan berkat kerja keras, ketelitian, serta strategi penyelidikan akhirnya sebelum barang haram itu dibawa lebih jauh menuju Lampung, upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan personil Sat Narkoba.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel Satresnarkoba atas keberhasilan tersebut.

Yang mana pengungkapan kasus ini merupakan bukti keseriusan dan konsistensi Polresta Deli Serdangl dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

"Saya mengapresiasi kinerja Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yang kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar.

Ini merupakan hasil kerja keras, kesigapan, dan komitmen seluruh personel dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba," tegas Kapolresta.

Dengan tegas Kapolresta Deli Serdang menegaskan, "Bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para bandar maupun jaringan pengedar narkotika yang berupaya merusak generasi bangsa."

Sambung Kapolresta, bahwa dalam pengungkapkan kasus, ketiga tersangka diduga dijanjikan imbalan uang tunai sebesar Rp300 juta untuk menjalankan aksinya.

"Jangan pernah berpikir bahwa wilayah hukum Polresta Deli Serdang bisa dijadikan tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkotika.

Tegasnya kembali,,,

"Kami akan terus melakukan penindakan secara tegas dan tanpa kompromi. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Beri semangat ke personil, Kapolresta juga meminta jajarannya untuk tidak berhenti sampai pada penangkapan para tersangka.

Diharapkan adanya Pengembangan kasus yang harus terus dilakukan guna mengungkap asal-usul barang haram tersebut, jalur distribusi, serta kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas provinsi.

Akibat kejahatannya saat ini ketiga tersangka berikut barang bukti 15 kilogram sabu dan kendaraan mobil yang digunakan telah diamankan di Mapolresta Deli Serdang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. (Red/Tim)

​Penangkapan dilakukan di kediaman terduga pelaku di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada Senin (2/11/2026) malam.

​Kasus ini terungkap berkat laporan dari pihak keluarga korban yang didampingi orang tua. Keluarga memilih untuk menempuh jalur hukum di Polres Siak setelah upaya penyelesaian secara musyawarah di tingkat desa tidak menemui kesepakatan.

​Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup, termasuk hasil pemeriksaan saksi-saksi, visum, serta alat bukti lainnya.

​"Setelah menerima laporan, personel Unit IV PPA langsung melakukan penyelidikan secara profesional dan mendalam. Dari hasil pemeriksaan medis dan alat bukti yang bersesuaian, kami menetapkan HP sebagai tersangka," ujar AKP Raja Kosmos, Selasa (3/11/2026).

​Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga melakukan perbuatannya di kediamannya saat kondisi rumah sedang sepi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka juga menggunakan sarana komunikasi genggam untuk memengaruhi korban.

​Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban serta satu unit telepon genggam.

​Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta ketentuan dalam KUHP yang berlaku.

​Kasat Reskrim Polres Siak menegaskan komitmen jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Pihaknya juga mengimbau para orang tua untuk senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak guna mencegah kejadian serupa terulang.

​"Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak. Apabila mengetahui atau mengalami dugaan kekerasan terhadap anak, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani secara cepat dan tepat," pungkasnya.

​Pihak kepolisian memastikan bahwa proses penanganan perkara ini tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak anak, kerahasiaan identitas korban, serta asas praduga tak bersalah.

Rapat dipimpin Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekretaris Daerah, Surung Charles Bantjin, dan diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Rapat tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pendapatan daerah sekaligus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Mengawali rapat, Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang, menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin menggali potensi PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh pihak.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kepala desa, perangkat desa, dan camat untuk mengoptimalkan potensi pendapatan hingga ke tingkat desa. Selain itu, seluruh OPD terkait juga diharapkan semakin aktif dan terpacu dalam meningkatkan kontribusi PAD sesuai tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala memberikan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti. Salah satu perhatian utama adalah pembenahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), khususnya terhadap data ganda, termasuk wajib pajak yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam sistem.

Wabup meminta agar inventarisasi dan pembenahan data SPPT ganda tersebut diselesaikan paling lama dalam dua minggu ke depan sehingga pendataan wajib pajak menjadi lebih akurat.

Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan perubahan subjek maupun objek pajak diberikan kesempatan hingga 30 Maret 2027. Ia juga meminta dukungan para camat, kepala desa, dan perangkat desa untuk membantu pendataan serta pendaftaran aset di wilayah masing-masing.

"Ini membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar potensi pajak daerah dapat terdata dengan baik dan ditindaklanjuti secara optimal," tegas Wahyu.

Hal senada juga disampaikan Sekda Charles Bantjin. Ia menyampaikan perlu dilakukan kajian bahwa capaian realisasi TA 2027 menjadi bagian dari sasaran kinerja pegawai (SKP) pengelola retribusi sebagai bagian dari upaya mendorong kinerja dan pencapaian target pendapatan daerah.

Sekda juga berharap dilakukan pemutakhiran PBB-P2 untuk menghindari data ganda dan data tidak ditemukan, selain itu juga diharapkan pendataan wajib retribusi persampahan lebih maksimal dilakukan dan perluasan area retribusi parkir serta pajak air tanah.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Dairi berharap pengelolaan pajak dan retribusi semakin tertata, pendataan potensi pendapatan semakin akurat, serta sinergi seluruh jajaran pemerintah dapat memperkuat pencapaian target PAD Tahun 2027.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Dapot Tamba, para kepala OPD dan perwakilannya, serta seluruh camat se-Kabupaten Dairi.

Berdasarkan laporan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dairi, Erwin Sitorus, ST., MT., Senin (2/11/2026), hujan deras mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Debit air Sungai Lau Mbelin kemudian meningkat dan meluap sekitar pukul 14.00 WIB hingga menyebabkan banjir bandang.

Arus deras disertai material batu dan kayu menerjang kawasan permukiman hingga sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum akhirnya berangsur surut.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, sebanyak 16 rumah warga yang berada di pinggiran sungai terdampak, dengan satu rumah dilaporkan mengalami kerusakan," ujar Erwin Sitorus.

Informasi dari masyarakat, banjir serupa telah berulang kali terjadi setiap musim penghujan. Selain tingginya curah hujan yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air, kondisi lingkungan di sekitar kawasan tersebut juga menjadi perhatian serius.

Alih fungsi lahan dari tanaman keras seperti kemiri dan durian menjadi tanaman jagung, bahkan hingga ke kawasan perbukitan, dinilai turut berpotensi memengaruhi kondisi daerah aliran sungai. Selain itu, keberadaan rumah warga yang dibangun di bantaran sungai juga meningkatkan risiko terdampak ketika debit air meningkat.

Mengetahui kejadian tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga langsung menginstruksikan Satgas BPBD untuk segera turun ke lokasi melakukan peninjauan dan menginventarisasi seluruh dampak yang ditimbulkan.

Bupati juga menekankan perlunya kajian menyeluruh terhadap keberadaan rumah-rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Lau Mbelin. Mengingat banjir telah berulang kali terjadi di lokasi yang sama, perlu dikaji kemungkinan relokasi bagi rumah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana.

"Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang. Saya sudah instruksikan BPBD turun langsung dan kaji kemungkinan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Keselamatan warga adalah prioritas," tegas Bupati Vickner Sinaga.

Bupati juga mendorong keterlibatan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, unsur Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta DPMPPTSPK, dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) untuk bersama-sama mengidentifikasi faktor penyebab dan melakukan upaya mitigasi guna mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang.

Hingga saat ini, BPBD Dairi masih melakukan pendataan dan membantu pembersihan material banjir di rumah warga terdampak.

Formulir tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana (OC) Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sumut, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris Steering Committee (SC), Riza Mulyadi.

​Rifki menjelaskan bahwa tahapan dan persyaratan calon Ketua DKP telah disesuaikan dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI serta hasil keputusan panitia.

​Berikut adalah tahapan pelaksanaan KonferprovPWI Sumut:

1. ​2–6 November 2026: Masa pendaftaran bakal calon
2. ​7–8 November 2026: Perbaikan berkas dan pengumuman pendaftaran bakal calon
3. ​10 November 2026: Pengiriman daftar nama bakal calon ke PWI Pusat
4. ​21 November 2026: Pelaksanaan Konferprov di Medan

​Persyaratan Bakal Calon

​Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon Ketua DKP meliputi:

1. Merupakan Anggota Biasa PWI Sumut sekurang-kurangnya selama 5 tahun.
2. Berusia minimal 40 tahun.
3. Memiliki sertifikat kompetensi wartawan tingkat utama.
4. Pernah menjadi pengurus PWI di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
5. Melampirkan surat keterangan sehat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
6. ​Menyampaikan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik (parpol) maupun organisasi yang terafiliasi dengan parpol.
7. ​Tidak merangkap sebagai anggota atau pengurus organisasi wartawan lain berbadan hukum di tingkat nasional maupun daerah.
8. ​Menyerahkan surat pernyataan fakta integritas yang menyatakan siap menerima hasil KonferprovPWI Sumut.
9. ​Menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Ketua DKP.
10. ​Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pasfoto ukuran 4x6, daftar riwayat hidup, serta rekam jejak keorganisasian di PWI.

​Rifki menambahkan, bakal calon Ketua DKP juga wajib melampirkan fisik Kartu PWI sebanyak 10 persen dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bagi Anggota Biasa yang kartunya sedang dalam proses perpanjangan (masuk dalam DPS), dapat memberikan dukungan kepada bakal calon dengan menandatangani formulir dukungan resmi.

​Komitmen Khairul Muslim

​Khairul Muslim, yang lahir di Batubara, menyatakan saat ini tengah mempersiapkan seluruh berkas persyaratan untuk pencalonannya.

​"Insya Allah, kawan-kawan memberikan dukungan kepada pencalonan saya di lembaga pengawal dan penegak etik serta moral ini," ujar Khairul.

​Ia menegaskan pentingnya menjaga komitmen terhadap demokrasi di tubuh PWI—tentunya demokrasi yang berintegritas—mengingat DKP memiliki fungsi vital sebagai penegak moral dan penjaga Kode Etik Jurnalistik.

​Rekam Jejak Organisasi dan Profesi

​Khairul Muslim memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik dan keorganisasian, di antaranya:

1. Anggota Biasa PWI Sumut (No. Kartu: 02.00.8758.98B, Media Membaranews.com)
2. Pimpinan Redaksi Media Bisanews.id dan Asatupro.com
3. Redaktur Harian Medan Pos (1990–2015)
4. ​Sertifikat Utama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI-Dewan Pers (No: 9497-PWI/WU/DP/VIII/2015/04/10/66)
5. ​Penguji UKW PWI-Dewan Pers
6. ​Penerima Penghargaan Press Card Number One dari PWI Pusat
7. ​Wakil Sekretaris PWI Sumut (2005–2010)
8. ​Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut (2010–2015 & 2015–2020)
9. ​Dewan Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan (2024–2029)
10. ​Ketua Koordinator Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2000–2020)
11. ​Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (FWP) (2025–2028).

Persidangan yang berlangsung di Ruang Cakra 5 PN Medan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, S.H. Dalam persidangan terbuka untuk umum itu, kuasa hukum Bank Mandiri selaku pihak tergugat menyerahkan sejumlah berkas kepada majelis hakim serta kuasa hukum PT TSI selaku pihak penggugat.

​Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada 9 November 2026 dan secara khusus meminta Tergugat Nomor 30 untuk hadir di persidangan.

Permintaan tersebut menjadi perhatian lantaran pemanggilan terhadap Tergugat Nomor 30 diketahui telah dilakukan sebanyak dua kali pada persidangan sebelumnya.

Dimintai Klarifikasi, Kuasa Hukum Tinggalkan Wartawan

Usai persidangan, awak media berupaya meminta keterangan kepada kuasa hukum Bank Mandiri mengenai perkembangan gugatan serta persoalan yang muncul selama proses persidangan berlangsung.

​Namun, kuasa hukum pihak tergugat enggan memberikan tanggapan dan langsung meninggalkan area pengadilan tanpa memberikan penjelasan apa pun kepada wartawan.

​Sikap tersebut sangat disayangkan, mengingat Bank Mandiri merupakan salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia yang mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik.

Sebagai institusi perbankan milik negara, keterbukaan dan kesediaan memberikan klarifikasi terhadap persoalan hukum yang dihadapi seharusnya menjadi komitmen utama kepada masyarakat.

​Selain itu, berdasarkan pantauan awak media, persoalan kelengkapan administrasi masih menjadi sorotan dalam proses persidangan yang kini telah memasuki panggilan kelima.

​Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan atau tanggapan resmi dari pihak Bank Mandiri. Kendati demikian, pihak Bank Mandiri tetap memiliki ruang dan hak jawab untuk menyampaikan klarifikasi.

​Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan pada Senin, 9 November 2026, dengan agenda utama menghadirkan Tergugat Nomor 30 sesuai dengan instruksi majelis hakim.

Inisiatif tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta mendukung 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya penguatan kemandirian pangan melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan.

Di bawah kepemimpinan Kalapas Alexander Lisman Putra, budidaya ikan lele terus dioptimalkan sebagai sarana pembelajaran dan praktik langsung bagi Warga Binaan. Prosesnya mencakup pemberian pakan, pemeliharaan ikan, pemantauan kondisi kolam, hingga perawatan selama masa pertumbuhan. Setiap tahapan menjadi kesempatan untuk menambah wawasan sekaligus mengasah kemampuan praktis di bidang perikanan.

Selain meningkatkan kecakapan teknis, keterlibatan dalam budidaya ikan lele turut menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal yang bermanfaat bagi Warga Binaan untuk mengembangkan potensi diri serta mempersiapkan masa depan yang lebih produktif.

Dari sisi pemanfaatan, hasil panen direncanakan untuk mendukung kebutuhan pangan di dapur Lapas. Apabila produksi melebihi kebutuhan internal, hasil budidaya berpotensi dipasarkan kepada masyarakat maupun pengepul ikan sehingga dapat memberikan nilai ekonomis tambahan.

Kalapas Alexander Lisman Putra menyampaikan bahwa pengembangan pembinaan kemandirian melalui sektor perikanan merupakan salah satu upaya untuk membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang bermanfaat.

Pengalaman dan kemampuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan potensi diri, berkarya, serta berkontribusi positif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Melalui budidaya ikan lele, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus menghadirkan pembinaan yang produktif dan berdaya guna. Dari kegiatan ini, keterampilan terus dikembangkan, kemandirian diperkuat, dan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional turut diwujudkan.

Kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu, yakni dosen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), Putu Indah Lestari, S.P., M.Pd., bersama dosen Gizi, Dr. Ni Wayan Nursini, S.TP., M.P.

Kolaborasi ini menjadi pendekatan strategis dalam mengintegrasikan penguatan proses pembelajaran dengan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan saluran cerna sejak usia dini.

Pelaksanaan program dilakukan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari lokakarya (workshop), pelatihan hingga pendampingan. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga sekolah dalam mendukung pendidikan sekaligus membangun kesadaran terhadap pentingnya kesehatan anak.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program, tim PKM juga menyerahkan sejumlah sarana pendukung kepada pihak sekolah, berupa media pembelajaran interaktif dan mesin pembuat yogurt.

Media pembelajaran interaktif diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak. Sementara itu, mesin pembuat yogurt menjadi sarana pendukung edukasi serta praktik pengolahan pangan dalam memperkenalkan pentingnya kesehatan saluran cerna.

Kepala TK Udyana Kumara II, Ni Luh Yuni Armawati, S.Pd., bersama jajaran guru dan para murid menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Antusiasme warga sekolah turut mendukung kelancaran program sekaligus memperkuat sinergi antara Universitas Dhyana Pura dan lembaga pendidikan anak usia dini.

Program Gerakan Cerdas Sehat ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, tujuan ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas, serta tujuan ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Melalui program ini, Universitas Dhyana Pura menegaskan komitmennya dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat, khususnya melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan anak usia dini.

Ke depan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat dan pemenuhan edukasi kesehatan sejak masa kanak-kanak.

Dalam amanatnya, Kalapas Efendi P Purba mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga kekompakan dan meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi tidak terlepas dari soliditas serta sinergi seluruh pegawai.

Ia menegaskan bahwa kerja sama tim merupakan hal penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kinerja, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran agar selalu menjaga kekompakan dan saling bekerja sama. Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan dalam melaksanakan tugas merupakan hasil dari kerja sama tim yang solid. Dengan kebersamaan, setiap tantangan dan pekerjaan akan lebih mudah kita selesaikan," ujar Efendi P Purba.

Lebih lanjut, Kalapas berharap pesan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai, termasuk peserta Magang Nasional Kemenaker, untuk terus membangun komunikasi yang baik, saling mendukung, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam setiap pekerjaan.

Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan semakin memperkuat kedisiplinan, kebersamaan, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas pemasyarakatan secara optimal.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, aktivitas perjudian tersebut diduga berkaitan dengan sosok berinisial AK. Sementara itu, seorang pria berinisial WNG disebut-sebut sebagai pihak yang mengelola usaha tersebut. Adapun seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan berinisial SN diduga berperan sebagai koordinator lapangan.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya pemberian kompensasi kepada sejumlah oknum wartawan agar aktivitas perjudian tersebut tidak menjadi sorotan pemberitaan.

Lokasi yang dimaksud berada di Jalan Speksi, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, tepatnya di kawasan pinggiran Sungai Deli.

PENGAKUAN ANAK KOIN: DISEBUT MILIK AK

Dugaan tersebut semakin menguat setelah awak media melakukan konfirmasi langsung kepada seorang pria berinisial IN (23), yang disebut bekerja sebagai anak koin di lokasi perjudian tersebut.

Dalam keterangannya, IN menyebutkan bahwa meja perjudian dengan merek Stargim tersebut merupakan milik seseorang yang disebutnya AK.

"Meja Aseng kayu, Pak. Stargim, pengusahanya Wak. Dia yang mengutip uang hasil penjualan setiap hari, Pak," ungkap IN kepada awak media.

IN juga menyebutkan adanya pembagian uang kepada sejumlah wartawan yang menurut keterangannya biasa dilakukan di kawasan Jalan M. Basir pada tanggal 2 setiap bulannya. Ia menyebut nama seseorang yang dipanggil Simon sebagai pihak yang membagikan uang tersebut.

Pernyataan ini tentu membutuhkan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut. Namun, apabila benar terdapat aliran uang untuk memengaruhi pemberitaan atau membungkam kontrol sosial pers, persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius.

JUDI DIDUGA KEMBALI BEROPERASI, PENGAWASAN APARAT DIPERTANYAKAN

Kembali munculnya aktivitas perjudian tembak ikan di wilayah Medan Utara memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan aparat penegak hukum.

Apakah aktivitas tersebut benar-benar luput dari pengawasan? Ataukah terdapat persoalan lain yang menyebabkan praktik perjudian yang diduga sudah pernah ditutup kembali beroperasi?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebab, masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari praktik perjudian yang berpotensi menimbulkan dampak sosial.

Sorotan publik kini tertuju kepada jajaran Polsek Medan Labuhan serta Polres Pelabuhan Belawan, khususnya terkait langkah pengawasan dan penindakan terhadap dugaan aktivitas perjudian tersebut.

KONFIRMASI KAPOLSEK DAN KAPOLRES BELUM MENDAPATKAN TANGGAPAN

Untuk menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada Kapolsek, Kompol D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M., serta Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, S.I.K., M.Si.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan.

Tidak adanya tanggapan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas dugaan yang beredar. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian tetap terbuka untuk disampaikan.

KAPOLRI DIMINTA TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN DUGAAN BEKING JUDI TAK TERUNGKAP

Asatupro.com meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap dugaan aktivitas perjudian tembak ikan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Pemeriksaan internal juga perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi keterlibatan, pembiaran, atau perlindungan oleh oknum aparat terhadap aktivitas perjudian tersebut.

Perlu ditegaskan, dugaan adanya setoran atau upeti kepada oknum aparat hingga saat ini belum terverifikasi dan harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah tanpa proses hukum.

ANCAMAN PIDANA PERJUDIAN DALAM KUHP BARU

Sebagai landasan hukum, perjudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

1. Pasal 426 KUHP: Mengatur tindak pidana penyelenggaraan atau pemberian kesempatan untuk berjudi tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).
2. Pasal 427 KUHP: Mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).

Apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana perjudian, penerapan ketentuan pidana mengenai penyertaan dan pembantuan juga perlu dikaji berdasarkan fakta serta peran masing-masing pihak.

PENEGASAN Asatupro.com:

Jangan sampai perjudian yang diduga telah berganti nama menjadi Stargim justru berkembang tanpa penindakan yang transparan.

Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang siapa pemilik usaha, siapa pengelolanya, maupun siapa yang berada di belakang aktivitas tersebut.

Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa perjudian akan diberantas. Publik membutuhkan tindakan nyata, penyelidikan transparan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Asatupro.com – Berita Yang Akurat dan Profesional

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal dan keterangan narasumber yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan bantahan dari AK, WNG, SN, Simon, serta seluruh pihak yang disebutkan maupun pihak kepolisian.

Pemanggilan ini ditujukan kepada seluruh ibu rumah tangga beserta anak-anak perempuan mereka. Erni menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar para ibu dan anak perempuan dapat bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan positif di dalam organisasi, salah satunya adalah sebagai wadah untuk mengembangkan bakat anak-anak mereka.

​"Perempuan bukan hanya pelengkap, tapi juga penggerak perubahan. Mari bersatu menolak judi dan narkoba demi keluarga, generasi, dan masa depan yang lebih baik," tegas Erni.

​Tidak hanya berfokus pada kegiatan positif dan pencegahan sosial, Erni juga menegaskan komitmen organisasinya dalam membantu kesejahteraan para ibu rumah tangga.

DPP Srikandi AJUDAN siap memberikan bantuan bagi ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi serta berupaya menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

​Melalui gerakan "Perempuan Tangguh Untuk Perubahan", organisasi AJUDAN mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk bersatu menolak judi dan narkoba demi mewujudkan keluarga dan generasi bangsa yang sehat, kuat, serta berintegritas.

​Bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin bergabung atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai organisasi Srikandi AJUDAN, dapat menghubungi kontak layanan resmi di nomor WhatsApp: 083171961999.

Hal ini dilakukan, berdasarkan keterangan resmi yang diterima media, Sabtu (31/10/2026), pascapengungkapan penyalahgunaan beras program SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta.

Satgas dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab BULOG dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, yaitu menertibkan dan menguatkan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Satgas Khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Sumut, R. Darma Wijaya, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program SPHP.

"Sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku," kata R. Darma Wijaya

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," kata dia lagi.

Pihaknya terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, BULOG memastikan bahwa penyaluran beras SPHP kepada mitra RPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rata rata pengambilan sebanyak 1 sampai dengan 2 ton untuk setiap kali pengambilan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian distribusi guna menjaga ketertiban penyaluran, pemerataan pasokan, serta memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP.

BULOG juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, BULOG berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, BULOG menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Sejumlah persoalan yang disampaikan seorang warga, mulai dari biaya pemeriksaan tes urine, keterbatasan masa penitipan, hingga dugaan kerusakan fasilitas kantor, kini mendapat perhatian Aktivis Dewan Pimpinan Pusat Anti Judi Anti Narkoba (DPP AJUDAN), Robin Silalahi.

Robin angkat bicara setelah menerima informasi dan keluhan dari seorang warga yang mengaku mengantarkan anak tetangganya untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi di BNN Kota Tebing Tinggi, hal ini dikatakan oleh warga tersebut kepadanya, Sabtu (31/10/2026).

Menurut keterangan warga tersebut, pihak keluarga harus mengeluarkan uang sebesar Rp290.000 untuk keperluan pemeriksaan tes urine sebagai bagian dari proses awal mendapatkan layanan rehabilitasi.

Warga itu juga mengaku mendapatkan penjelasan bahwa BNN Kota Tebing Tinggi tidak memiliki ketersediaan anggaran untuk membiayai kebutuhan pemeriksaan tersebut.

Namun, hingga kini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar pengenaan biaya, ketentuan tarif, maupun mekanisme pembayarannya.

Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya mengenai aksesibilitas pelayanan rehabilitasi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Persoalan lain yang turut dikeluhkan adalah mengenai batas waktu penitipan calon peserta rehabilitasi. Berdasarkan keterangan warga, pihak BNN menyampaikan bahwa orang yang akan menjalani rehabilitasi hanya dapat dititipkan selama satu minggu.

Ketentuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan setelah masa penitipan berakhir, termasuk apakah terdapat mekanisme rujukan ke fasilitas rehabilitasi lain atau program pendampingan lanjutan bagi mereka yang masih membutuhkan pemulihan.

Padahal, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika merupakan proses yang membutuhkan penanganan secara terarah dan berkesinambungan. Pelayanan tidak semestinya dipahami hanya sebagai proses penerimaan dan penitipan sementara, tetapi juga mencakup asesmen, penentuan kebutuhan rehabilitasi, pendampingan, serta tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing individu.

Dugaan Kerusakan Fasilitas Kantor Ikut Dipersoalkan

Selain persoalan biaya pemeriksaan dan masa penitipan, warga tersebut juga menyampaikan adanya persoalan lain terkait dugaan kerusakan barang atau fasilitas di lingkungan kantor BNN Kota Tebing Tinggi.

Menurut pengakuan warga, pihak BNN menyampaikan bahwa calon peserta rehabilitasi diduga telah melakukan kerusakan terhadap fasilitas kantor. Atas kejadian tersebut, orang tua yang bersangkutan disebut diminta bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Namun, sampai berita ini disusun, belum diperoleh informasi terperinci mengenai jenis fasilitas yang diduga mengalami kerusakan, kronologi kejadian, nilai kerugian, maupun bukti yang mendasari permintaan penggantian tersebut.

Karena itu, diperlukan penjelasan terbuka dari pihak BNN agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara keluarga calon peserta rehabilitasi dengan penyelenggara pelayanan.

Apabila benar terjadi kerusakan fasilitas, tentu perlu ada mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang jelas, termasuk penjelasan mengenai dasar hukum maupun prosedur penetapan ganti rugi.

Robin Silalahi: Pelayanan Rehabilitasi Jangan Menjadi Beban Masyarakat

Aktivis DPP AJUDAN, Robin Silalahi, menilai keluhan tersebut perlu menjadi perhatian serius pihak BNN Kota Tebing Tinggi.

Menurutnya, masyarakat yang datang meminta bantuan rehabilitasi seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, serta tahapan pelayanan yang harus dijalani.

Ia menilai transparansi menjadi hal penting agar keluarga yang sedang berupaya menyelamatkan anggota keluarganya dari ketergantungan narkotika tidak justru dihadapkan pada ketidakpastian pelayanan.

Persoalan biaya pemeriksaan, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka. Jika memang terdapat biaya yang harus dibayarkan, masyarakat berhak mengetahui apakah biaya tersebut merupakan tarif resmi, apa dasar penetapannya, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta apakah tersedia alternatif pelayanan bagi keluarga yang tidak mampu.

Demikian pula mengenai pembatasan masa penitipan selama satu minggu. BNN perlu memberikan penjelasan apakah ketentuan tersebut merupakan kebijakan administratif, keterbatasan kapasitas fasilitas, atau bagian dari prosedur pelayanan yang berlaku.

Sebab, keluarga membutuhkan kepastian mengenai langkah selanjutnya apabila orang yang bersangkutan masih memerlukan penanganan rehabilitasi setelah masa tersebut berakhir.

BNN Kota Tebing Tinggi Didorong Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh kejelasan sekaligus menjaga prinsip pemberitaan berimbang, awak media mendorong Kepala BNN Kota Tebing Tinggi memberikan penjelasan resmi terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, yakni:

1. Bagaimana ketersediaan anggaran BNN Kota Tebing Tinggi untuk mendukung pemeriksaan awal dan pelayanan rehabilitasi bagi masyarakat? Apa dasar penetapan biaya pemeriksaan tes urine sebesar Rp290.000, dan apakah nominal tersebut merupakan tarif resmi?
2. Apakah benar terdapat ketentuan bahwa calon peserta rehabilitasi hanya dapat dititipkan selama satu minggu? Bagaimana mekanisme penanganan dan rujukan bagi peserta yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan? Apa kronologi dugaan kerusakan fasilitas kantor dan apa dasar permintaan penggantian kerugian kepada pihak keluarga?
3. Apakah tersedia skema bantuan atau alternatif pelayanan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi?

Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bergantung pada keterangan sepihak.

Rehabilitasi Harus Mengedepankan Pemulihan

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi memiliki peran strategis untuk membantu seseorang kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik. Oleh karena itu, akses terhadap pelayanan rehabilitasi perlu didukung dengan prosedur yang transparan, kepastian administrasi, serta informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Keluarga yang datang meminta pertolongan seharusnya mendapatkan pendampingan dan arahan mengenai pilihan penanganan yang tersedia, termasuk apabila fasilitas yang dituju memiliki keterbatasan kapasitas.

Jangan sampai ketidakjelasan mengenai biaya, persyaratan, maupun masa pelayanan membuat masyarakat enggan mencari pertolongan dan akhirnya memilih membiarkan anggota keluarganya menghadapi persoalan ketergantungan narkotika tanpa penanganan yang memadai.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat. Seluruh informasi mengenai biaya, masa penitipan, dan dugaan kerusakan fasilitas masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait.

BNN Kota Tebing Tinggi tetap memiliki ruang dan hak untuk memberikan tanggapan, bantahan, maupun penjelasan resmi guna melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian dan pelayanan yang transparan. Rehabilitasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan masa depan seseorang dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Jangan sampai persoalan biaya dan ketidakjelasan prosedur justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang sedang berusaha mencari jalan pemulihan. (Red/Tim)

Kongres ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi, evaluasi, serta pemilihan kepengurusan baru untuk mempererat tali persaudaraan dan memajukan kesejahteraan warga marga Barus.

Acara dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur organisasi, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dewan pendiri, unsur dewan pembina dan pengawas, hingga perwakilan dari tujuah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota serta empat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan.

Ketua Panitia Kongres I BSD, Remaja Putra Barus, S.Sos., M.I.Kom, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mensukseskan acara tersebut. Ia juga menjelaskan panitia terpaksa melakukan pembatasan jumlah peserta demi efektivitas jalannya sidang dengan membatasi undangan sebanyak 350 orang.

Agenda utama kongres ini mencakup Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP periode 2021–2026 serta Rapat Komisi Evaluasi BSD selama lima tahun terakhir yang hasilnya diserahkan langsung kepada ketua umum terpilih.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP BSD, DR Alexander Barus, menekankan pentingnya menjaga identitas diri marga Barus. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat memiliki acuan sejarah yang tunggal dan seragam agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai sejarah asal-usul marga Barus di masa mendatang.

Dari sisi pengembangan organisasi, Ketua Dewan Pengawas DPP BSD, Prof. Efendi Barus, menyoroti pentingnya ekspansi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga marga Barus. Ia mengungkapkan rencana strategis pembangunan pabrik Koperasi Produsen BSD yang bergerak di bidang air mineral agar dapat segera terwujud dalam waktu dekat.

Peluncuran Buku Dan Penghargaan

Masa bakti kepengurusan periode 2021–2026 yang dipimpin Merland Hariadi Barus resmi berakhir dalam kongres ini. Dalam pidatonya, Merland menekankan hakikat persaudaraan yang kokoh di dalam tubuh organisasi BSD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sejarah, Merland meluncurkan dan menyerahkan buku berjudul "Sejarah Pembentukan BSD dan LPJ DPP BSD 2021-2026". Buku ini merangkum seluruh proses awal pembentukan BSD, deklarasi, hingga terselenggaranya Kongres I BSD.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi selama lima tahun terakhir, DPP BSD periode 2021–2026 juga memberikan plakat dan piagam penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus pusat serta para pimpinan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan kepada: DPD BSD Kabupaten Karo, Hiskia Barus dan jajaran, DPD BSD Kabupaten Deliserdang, dipimpin Hendri Barus dan jajaran, DPD BSD Kota Medan dipimpin Iskandar Barus dan jajaran, DPD BSD Kabupaten Langkat dipimpin Ibrahimsyah Barus dan jajaran, DPD BSD Tebingtinggi dipimpin Antoni Barus dan jajaran,dan DPD BSD Tapanuli Utara dipimpin Julius Pinto Barus dan jajaran. Serta penghargaan kepada empat pimpinan tingkat DPC yang diserahkan melalui ketua DPD masing-masing.

Purnama Barus Nahkodai BSD Periode 2026–2031

Puncak acara kongres pemilihan ketua Umum DPP BSD periode 2026–2031. Sidang pleno dipimpin Presidium diketuai, Remaja Putra Barus, S.Sos., M.I.Kom, dengan Oktavianus (Rocky) Barus sebagai sekretaris, serta Karya Barus, SST dan Seri Anita Barus, S.Kep sebagai anggota.

Melalui mekanisme tata tertib dan proses pencalonan oleh para pemegang hak suara, Kombes Pol (purn) Purnama Barus, SH, MH secara resmi ditetapkan sebagai ketua Umum DPP BSD periode 2026–2031.

Purnama Barus menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Ia mengajak seluruh elemen organisasi untuk memberikan dukungan penuh selama lima tahun ke depan demi kemajuan BSD.

"Saya akan totalitas membangun kebersamaan di dalam tubuh organisasi BSD. Mari kita bersama-sama, baik jajaran DPD maupun DPC, untuk memperluas jaringan BSD di mana pun berada," tegas Purnama Barus.

Menutup rangkaian sidang kongres, Ketua Presidium Remaja Putra Barus membacakan berita acara Kongres I BSD dan menyerahkannya secara resmi kepada ketua umum terpilih.

Kepengurusan baru diberi mandat untuk segera menyusun struktur DPP BSD selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan, sekaligus menjalankan hasil rekomendasi Rapat Komisi Evaluasi demi kemajuan organisasi ke depan.