Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Karena itu, Presiden melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan tata kelola lembaga tersebut.

"Hampir satu setengah tahun dilakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo Hadi.

Dalam keputusan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya juga diganti.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi ketiganya yang dinilai telah membangun fondasi awal Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana program prioritas nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya dikenal sebagai Wakil Kepala BGN dan dinilai memahami berbagai tantangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan.

Untuk memperkuat kepemimpinan lembaga, Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Struktur baru BGN kini memadukan pengalaman birokrasi, pengawasan keuangan, dan kepemimpinan lapangan. Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperbaiki tata kelola organisasi.

Sementara Mayjen TNI Trenggono yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara diharapkan memperkuat koordinasi operasional dan distribusi program di berbagai daerah.

Prasetyo Hadi menegaskan, pimpinan baru harus segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar seluruh program BGN berjalan lebih efektif.

Pemerintah juga memastikan bahwa pergantian pimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Seluruh layanan kepada masyarakat diminta tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan.

Menurut Prasetyo, penguatan BGN di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu mempercepat pencapaian target peningkatan kualitas gizi masyarakat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sekaligus menjadikan program MBG sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kasus Keracunan Massal dan Pembekuan Ribuan Dapur MBG

Masa jabatan Dadan juga diwarnai dengan rentetan kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak sekolah. Hal ini berdampak fatal pada operasional di lapangan, di mana sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa dijatuhi sanksi pembekuan (suspend) karena masalah higienitas pangan.

Berdasarkan data, per Maret 2026 tercatat jumlah penerima program BGN ini menembus angka 61.239.097 orang, diantaranya 49.057.682 merupakan siswa sekolah.

Per 2 Juni 2026, BGN bahkan mulai memberlakukan aturan tegas dengan mencabut insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG yang tidak memprioritaskan kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita.

Alasan di Balik Pencopotan: SOP Lemah dan Kualitas Makanan Buruk

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pencopotan ini merupakan hasil monitoring ketat Presiden terhadap kinerja BGN,.

Beberapa poin krusial yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah:

1. Ketidakedisiplinan SOP: Ditemukan banyak pelanggaran terhadap standar operasional prosedur dalam pelaksanaan di lapangan.
   Masalah Tata Kelola: Manajemen internal BGN dianggap tidak berjalan efektif dan memiliki rapor merah.
2. Kualitas Makanan: Adanya temuan terkait rendahnya kualitas makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
3. Lemahnya Koordinasi: BGN di bawah kepemimpinan Dadan dinilai minim koordinasi lintas kementerian, sehingga menghambat eksekusi program nasional.

Terungkapnya 'Borok' Anggaran: Dari Kaos Kaki hingga Semir Sepatu

Di balik alasan teknis tersebut, publik sebelumnya sempat diguncang oleh kritik tajam mengenai alokasi anggaran BGN yang dinilai sangat tidak relevan dengan pemenuhan gizi. Pengamat politik Fernando Emas sempat menyoroti dugaan pemborosan anggaran fantastis yang dikelola Dadan, di antaranya:

1. Rp1,2 Triliun untuk pengadaan motor listrik.
2. Rp113 Miliar untuk sewa Event Organizer (EO).
3. Rp6,9 Miliar untuk belanja kaos kaki.
4. Rp1,5 Miliar untuk semir dan sikat semir sepatu.

Selain itu, etika kepemimpinan Dadan juga disorot setelah ia kedapatan bermain golf saat beberapa wilayah di Sumatera sedang dilanda bencana alam.

Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wakil Bupati Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengatakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan salah satu perencanaan pembangunan yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rencana revisi atau peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, telah dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya permohonan revisi RTRW kepada Menteri ATR/BPN Republik Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk dilakukan revisi dengan pencabutan.

Selanjutnya penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup serta trategis dan telah mendapatkan validasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi yang terkait, dan Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan klarifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang guna memastikan bahwa revisi RTRW tidak dalam rangka pemutihan pelanggaran, bersama Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan muatan RTRW Dairi tahun 2026-2046 ini adalah mencakup sebagai beberapa aspek diantaranya wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan luas kurang lebih 208.360 hektar.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi pemantapan fungsi sistem perkotaan berhierarki, fungsional, dan terintegrasi, peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien, pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna melayani sistem pusat permukiman, pertanian dan pariwisata, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, serta Pimpinan OPD.

"Banyaknya petugas yang patroli di jalanan semakin membuat kami para pengemudi Ojol yang bekerja dari pagi hingga malam hari sampai pagi lagi semakin merasa aman," ungkap Ketua Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (Godams), Agam Zubair pada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Kami para Ojol Kota Medan, sambung Agam Zubair, merasakan langsung keamanan di jalan raya semakin baik. Dengan banyaknya patroli dan penempatan petugas di sudut-sudut Kota Medan. "Sehingga kami semakin aman dan nyaman mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Terimakasih bapak Kapolrestabes Medan," jelasnya.

Hal senada disampaikan salah seorang pengemudi Ojol, Ivan yang mengatakan, banyak rekan-rekan pengemudi Ojol yang merasa aman dan nyaman saat bekerja melintasi Kota Medan dari pagi hari sampai malam hari. Belakangan ini, ungkap Irvan banyak kami lihat petugas kepolisian yang melakukan patroli di jalanan Kota Medan.

"Jadi semakin bertambah rasa aman kami dalam bekerja. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih kepada Kapolrestabes Medan jajaran yang sudah menciptakan rasa aman di Kota Medan," pungkasnya. (Red/Tim)

Kegiatan yang berlangsung Selasa (02/06/2026) di wilayah Kabupaten Dairi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat peran seluruh komponen bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Dandim 0206/Dairi yang diwakili oleh Kasdim 0206/Dairi. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan menghadirkan narasumber dari Mabesad, Letkol Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., yang saat ini menjabat sebagai Pabandya-1/Renproggar Spaban I/Ren Sintelad.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ops Polres Dairi Kompol Luhut Bapit Sihombing, Danunit Intel Kodim 0206/Dairi beserta personel Unit Intel Kodim 0206/Dairi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai organisasi kemasyarakatan dari Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Sejumlah peserta yang hadir antara lain H. Raja Ardin Ujung, Ustad Walhi Munthe, Pendeta Togar Sigalingging, Naras Manurung, Malindung Capah, Pendeta Liswanto Berutu, serta Fasa Berutu. Hadir pula perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti FKPPI Kabupaten Dairi, LMP Kabupaten Dairi, IPK Kabupaten Dairi, Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi, Gema Sicike-Cike, IKJ Kabupaten Dairi, PBB Kabupaten Dairi, dan KNPI Kabupaten Dairi.

Dalam pemaparannya, Letkol Inf Fernando Batubara menegaskan bahwa konflik sosial dapat muncul akibat berbagai faktor, mulai dari kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, hingga penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila menemukan indikasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dampak yang lebih luas dapat dihindari.

Selain sebagai sarana penyampaian materi, kegiatan Binkom ini juga menjadi forum komunikasi yang konstruktif untuk mempererat hubungan antarkomponen bangsa, bertukar gagasan, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0206/Dairi berharap terbangun kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat semangat gotong royong, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan berlangsung dengan lancar, penuh antusiasme, serta diwarnai sesi diskusi dan tanya jawab yang menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap upaya pencegahan konflik sosial di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pantauan wartawan di lokasi, Selasa (2/6/2026), sejumlah truk dump truck terlihat keluar masuk membawa material tanah untuk kegiatan penimbunan. Aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka meskipun sebelumnya telah ditemukan adanya pelanggaran perizinan oleh petugas terkait.

Sebelumnya, Tim 1 Tracker Gakda Satpol PP Kota Medan diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan tembok yang dilakukan PT SBP. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa pembangunan tersebut belum memiliki izin PBG sebagaimana diwajibkan dalam peraturan yang berlaku.

Atas temuan tersebut, pihak perusahaan telah diminta untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan dan segera mengurus dokumen perizinan. Bahkan, surat teguran juga telah diterbitkan oleh Kelurahan Payah Pasir dan Kecamatan Medan Marelan.

Namun hingga kini, teguran tersebut diduga tidak diindahkan. Aktivitas pembangunan dan penimbunan lahan masih terus berlangsung, memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan serta penegakan aturan di lapangan.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Pengurus Anak Cabang Pemud Karya Nasional (PAC PKN) Medan Marelan. Organisasi tersebut menilai tindakan perusahaan yang tetap menjalankan pembangunan tanpa izin merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi daerah.

Sekretaris Jenderal PAC PKN Medan Marelan, Sudarmanto, mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak perusahaan.

"Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Jika benar izin PBG belum terbit namun aktivitas pembangunan terus berjalan, maka Pemko Medan harus bertindak tegas. Jangan sampai aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara perusahaan besar bebas melanggarnya," tegas Sudarmanto kepada wartawan.

Menurutnya, ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul anggapan adanya pembiaran terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.

PAC PKN Medan Marelan juga meminta instansi terkait, termasuk Satpol PP Kota Medan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, untuk melakukan pemeriksaan ulang di lokasi serta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT SBP belum memberikan keterangan resmi terkait masih berlangsungnya aktivitas pembangunan tersebut meski izin PBG disebut belum diterbitkan.

Surat permohonan RDP tersebut disampaikan ke Kantor DPRD Karo di Jalan Veteran, Kabanjahe, Rabu (3/6/2026).

Ketua LSM KCBI Kabupaten Karo, Rudi Surbakti, mengatakan pihaknya meminta DPRD Karo memanggil seluruh pihak terkait guna menjelaskan dasar hukum pengutipan retribusi yang selama ini berlangsung di Pos Daulu.

"Kami ingin mengetahui secara jelas dasar hukum pengutipan tersebut. Masyarakat yang membayar berhak mengetahui ke mana dana itu disetorkan. Apakah benar masuk ke kas daerah atau justru mengalir ke pihak-pihak tertentu," ujar Rudi Surbakti kepada wartawan di Kantor KCBI, Kompleks Konen, Kabanjahe, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat terkait legalitas dan transparansi pengelolaan dana hasil pengutipan retribusi tersebut. Jika dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

"Kami mendapat banyak keluhan dari masyarakat di lapangan. Jika pengutipan terus dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas, dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal antara masyarakat Desa Daulu, Kecamatan Berastagi, dan Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka," tegasnya.

LSM KCBI menilai pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan terbuka agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas. Mereka meminta DPRD Karo menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan menghadirkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan retribusi tersebut.

"Kami berharap melalui forum RDP nantinya seluruh persoalan dapat dibuka secara terang-benderang di hadapan masyarakat. Jangan sampai ada aturan yang dibuat tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan rakyat," katanya.

Rudi menegaskan, apabila pengutipan tersebut memang memiliki dasar hukum yang sah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, maka masyarakat tentu tidak akan mempersoalkannya. Namun sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, maka aparat penegak hukum harus turun tangan.

"Bila ada indikasi pelanggaran aturan, penyidik kepolisian harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Informasi yang berkembang menyebutkan nilai setoran dari pengutipan tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Pertanyaannya, ke mana dana itu mengalir dan bagaimana pertanggungjawabannya?" ungkapnya.

LSM KCBI juga meminta data rinci mengenai jumlah penerimaan yang masuk ke kas daerah setiap bulan maupun setiap tahun dari aktivitas pengutipan tersebut.

"Kami akan mempertanyakan secara detail berapa pemasukan yang diterima daerah dari retribusi itu. Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan, tidak tertutup kemungkinan terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang harus diusut secara tuntas," pungkas Rudi Surbakti.

Senada disampaikan Ketua KCBI Berastagi Brama Ginting dengan tegas menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah agar mau terbuka terhadap pengelolaan retribusi objek wisata Daulu yang dinilai selama ini dinilai tidak transparan serta kerap menjadi konflik antar masyarakat sekitar.

Karenanya, ia berharap kepada DPRD Karo agar segera melaksanakan menjadwalkan RDP dalam waktu dekat sehingga nantinya dapat diputuskan bagaimana kelanjutan terkait kutipan tersebut.

"Apakah melanggar hukum atau tidak karena kalau tidak jelas kedepan pasti terus terjadi benturan fisik antara dua kubu karena dianggap masing-masing mereka adalah resmi melakukan pengutipan retribusi di pemandian air panas si debu-debu." tutupnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Silahturahmi serta mempererat hubungan kekeluargaan antara Jaguar tactical indonesia dengan Instansi.

Dalam kegiatan ini, tampak hadir jajaran perwira diantaranya WadanYon TP 901/SG (Kapt.Inf ARIFIN AFIF) danton Pasipers YTP 901, kasi pers Brigif 36/Hm,Danki dan Danton YTP 901/SG serta Danki markas Brigif 36/Hm, serta perwira lainnya.

Danyon TP 901/SG (Letkol.Inf.Mahfudz, S. Sos) yang berhalangan hadir dikarenakan sedang bertugas di Luar, mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang positif ini.
Ketua Umum DPP JAGUAR TACTICAL INDONESIA.

Bpk. Lee Vita Fannoto, mengatakan "Kegiatan silahturahmi dengan jajaran Instansi TNI/Polri seperti ini akan kami jadikan agenda tetap mukin per triwulan atau periodik. Dikarenakan sesuai dengan ADRT Jaguar tactical indonesia, sebagai wadah organisasi Menembak yang resmi di bawah naungan Perbakin simalungun, kami harus menjaga silahturahmi, menambah keakraban, dan selalu bekerjasama yang baik dengan instansi terkait."

Bpk. Anton Damanik, selaku Ketua Harian DPP Jaguar bersama dengan Bpk Rafles Sihombing (Ketua DPC Siantar) dan Bpk David Sibarani (Ketua DPC Simalungun) secara aktif bekerja maksimal agar kenyamanan para Rekan yang berkunjung dan berlatih bersama bisa nyaman, "Kami berupaya keras agar kenyamanan dan terutama Keamanan di lokasi Lapangan Tembak ini semakin hari semakin meningkat dan semakin nyaman, sehingga rekan semua bisa betah berlatih disini."

Tampak hadir dalam acara tersebut, Sekjend Perbakin Simalungun (Bpk. Muchtar), Danramil Parneitongah (Kapt. Inf. Totok Ragil), Ketua harian DPP Jaguar (Bpk. Antoni Damanik) Ketua DPC Siantar (Bpk.Raffles Sihombing) Ketua DPC Simalungun (Bpk. David Sibarani) Bendahara DPP Jaguar (Bpk. Efendi Purba/Tambak Purba), Kabid Hukum DPP Jaguar (Bpk.Selamat Panjaitan) serta para pengurus JAGUAR TACTICAL INDONESIA.

Kegiatan menembak bersama dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan dan keakraban, dan kegiatan di akhiri dengan acara Makan siang bersama.

Laporan : Bobby sihite

Proyek yang disorot meliputi 37 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai mencapai Rp66,39 miliar serta pembangunan taman di Kompleks Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan senilai Rp1,48 miliar. Total nilai pekerjaan yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp67,8 miliar.

Ketua DPW HARI SUMUT, M. Khairuddin HSB, ST atau yang akrab disapa Amek HSB, menilai munculnya dugaan kekurangan volume dan mutu pada proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut menjadi ironi di tengah citra tata kelola pemerintahan yang selama ini dibangun melalui raihan opini WTP secara beruntun.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa opini WTP bukanlah jaminan tidak adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi. WTP hanya menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, sementara kualitas pekerjaan fisik dan potensi kerugian negara merupakan persoalan yang berbeda dan harus diuji melalui pemeriksaan teknis serta proses hukum.

"Selama ini publik menganggap Pemkab Labuhanbatu Selatan bersih karena mampu mempertahankan opini WTP hingga 13 kali berturut-turut. Namun ketika muncul dugaan kekurangan volume dan mutu pada puluhan proyek bernilai puluhan miliar rupiah, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," tegas Amek HSB.

Ia menegaskan, apabila suatu pekerjaan terbukti tidak sesuai spesifikasi teknis, volume kontrak maupun standar mutu namun telah dibayarkan penuh, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan patut mendapat perhatian aparat penegak hukum.

DPW HARI SUMUT juga mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan proyek. Menurut Amek, munculnya dugaan kekurangan volume dan mutu pada banyak paket pekerjaan sekaligus mengindikasikan adanya dugaan kelemahan pengawasan mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat teknis hingga unsur pengawasan lainnya.

"Kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian WTP yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah daerah. Jangan sampai opini WTP dijadikan tameng untuk menutupi persoalan yang terjadi di lapangan. Jika benar terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak namun dibayar penuh, maka persoalan tersebut harus diusut secara transparan dan profesional," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen mengawal penggunaan anggaran publik, DPW HARI SUMUT mengaku saat ini tengah merampungkan berbagai dokumen dan data pendukung. Dalam waktu dekat, organisasi tersebut akan menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pendalaman terhadap dugaan kekurangan volume dan mutu pada proyek-proyek tersebut.

"Kami sedang menyiapkan seluruh dokumen pendukung dan dalam waktu dekat akan melaporkannya secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kami berharap Kejati Sumut melakukan pendalaman secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Amek.

DPW HARI SUMUT menyatakan optimistis Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Muhibuddin, SH., MH. akan bertindak tegas dalam mengawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas demi memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Surat tersebut dilayangkan pada tanggal 02 Juni 2026 dan diterima melalui Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Dairi.

Penyerahan surat dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, didampingi Bidang Intelijen dan Investigasi KPKM RI, Bobby Sihite.

Langkah tersebut dilakukan setelah KPKM RI melakukan penelusuran dan analisa terhadap data penggunaan tenaga listrik daerah yang dinilai cukup besar dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dalam hasil penelusuran tersebut, KPKM RI menemukan adanya nilai penggunaan listrik daerah, pembayaran PBJT-TL, angsuran tunggakan, serta rekening baru dengan nominal yang dinilai cukup signifikan sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan evaluasi secara menyeluruh.

KPKM RI meminta Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan penjelasan resmi terkait:

1. Dasar perhitungan PBJT-TL;
2. Rincian penggunaan listrik OPD;
3. Legalitas rekening baru;

Serta mekanisme pengawasan penggunaan tenaga listrik daerah.

Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Dairi dapat memberikan klarifikasi secara terbuka dan profesional sehingga tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat," tegas Hunter D Samosir.

Menurut KPKM RI, pengelolaan penggunaan tenaga listrik daerah wajib dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, KPKM RI menilai perlunya evaluasi dan pengawasan menyeluruh guna memastikan tidak terdapat indikasi pemborosan anggaran, kelemahan pengawasan internal maupun potensi maladministrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari komitmen KPKM RI dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab," tutupnya. (Red/Tim).

Dalam operasi dilakukan, Senin (1/6/2026) malam, petugas mengamankan dua pria diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
Kedua tersangka diamankan masing-masing berinisial AH (33) dan SD (29), warga Desa Pasir Hurung Jilok, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkotika di Desa Pasir Hurung Jilok. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Lawas langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, petugas berhasil mengamankan kedua tersangka di area perkebunan milik warga yang berada di pinggir sungai sekitar pukul 21.30 WIB.

Saat dilakukan penggeledahan terhadap AH, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika yang disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya. Dari hasil pemeriksaan awal, AH mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya.

Mendapat informasi tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan ke kediaman tersangka yang disaksikan oleh kepala desa setempat. Hasilnya, polisi kembali menemukan sejumlah paket ganja yang disimpan di dalam lemari rumah tersangka.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita satu kantong plastik berisi ganja seberat bruto 200 gram, 37 bungkus kecil ganja seberat bruto 45 gram, 18 bungkus kertas nasi berisi ganja seberat bruto 100 gram, serta empat bungkus besar ganja seberat bruto 150 gram.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, satu unit telepon genggam Android, dan uang tunai sebesar Rp124 ribu yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Sementara dari SD, polisi menyita satu unit sepeda motor KLX tanpa nomor polisi serta satu unit telepon genggam Android.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran Polda Sumut dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke wilayah pedesaan.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti oleh personel Satres Narkoba Polres Padang Lawas. Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian memerangi peredaran narkoba," ujar Ferry, Selasa (2/6/2026).

Ferry menegaskan bahwa Polda Sumut akan terus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku narkotika tanpa pandang bulu.

"Tidak ada ruang bagi pelaku peredaran narkotika di Sumatera Utara. Kami akan terus melakukan penindakan dan pengembangan terhadap setiap kasus guna mengungkap jaringan yang lebih besar. Perang terhadap narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Padang Lawas. Penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan mengirimkan barang bukti ke laboratorium forensik untuk kepentingan penyidikan serta proses hukum selanjutnya.

Kegiatan ini melibatkan total 127 personel yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Binjai Kompol Kusnadi dan Kasat Resnarkoba AKP Ismail Pane sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan, termasuk peredaran gelap narkotika, untuk berkembang di wilayah hukum Polres Binjai.

Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional, petugas melakukan pemeriksaan identitas, kelengkapan perizinan usaha, pemeriksaan kesehatan, serta tes urine guna mendeteksi dini kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif narkoba, yang menjadi gambaran bahwa upaya pencegahan dan edukasi yang selama ini dilakukan mulai memberikan dampak positif.

Meski demikian, Polres Binjai menegaskan bahwa hasil tersebut tidak membuat pengawasan menjadi berkurang. Sebaliknya, kegiatan pengawasan akan terus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sebagai langkah preventif untuk memastikan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba tetap berada dalam pengawasan aparat.

Kapolres BinjaiAKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan peredaran gelap narkoba tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat hukum semata, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

"Setiap informasi yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian kami. Polres Binjai akan terus bergerak, melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara tegas terukur guna menjaga Kota Binjai tetap aman, kondusif, serta terbebas dari ancaman peredaran narkoba," tegasnya.

Polres Binjai juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait situasi Kamtibmas. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga Kota Binjai tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya.

Sebagai bentuk komitmen yang berkelanjutan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala untuk memastikan setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, profesional, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Kabagoos Polres Binjai Kompol Kusnadi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia menegaskan, apabila masyarakat melihat, mengetahui, atau mengalami gangguan Kamtibmas, agar segera melaporkannya melalui Call Center Polres Binjai di nomor 110.

"Keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian serta partisipasi seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Hal itu disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM- SPSI) Sumut, Ahmad Rivai pada wartawan, Senin (1/6/2026).

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH karena penanganan kejahatan jalanan yang turun hingga 497 kasus atau sekitar 15 persen dan pengungkapan kasus narkoba yang naik sekitar 399 kasus atau sekitar 53 persen. Tentunya ini sangat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kami para karyawan/buruh yang beraktifitas setiap hari dari pagi sampai tengah malam," jelasnya.

Untuk itu, atas nama buruh dan pekerja, Ahmad Rivai mengucapkan terimakasih kepada Kapolrestabes Medan. "Sukses selalu buat Kapolrestabes dan tim," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP LEM SPSI) Kota Medan, Gimin SH yang mengakui sebagai pekerja pihaknya merasa aman dan merasa terlindungi saat pergi maupun pulang kerja.

"Dengan ditekannya angka kejahatan jalanan dan kasus narkoba, kami sebagai buruh/ pekerja merasa aman dan terlindungi saat pergi sampai pulang kerja," jelasnya (Red/Tim).

Saat dikonfirmasi pada Senin, 1 Juni 2026, sekira pukul 21.21 WIB, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang berintegritas dan humanis. Ia menegaskan, Polres Simalungun terus berkomitmen menjalankan langkah-langkah preventif dan penindakan secara terukur guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

"Ini adalah bentuk nyata Polri untuk masyarakat melalui kegiatan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya konkret dalam menekan potensi peredaran narkoba, kejahatan jalanan, serta gangguan kamtibmas lainnya," ujar AKP Verry Purba.

AKP Verry Purba mengungkapkan, kegiatan Resmob Sat Reskrim Polres Simalungun tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di Tempat Hiburan Malam yang berada di wilayah hukum Polres Simalungun. Selain itu, Tim Laser Sat Reskrim yang tergabung dalam Reserse Mobile juga melaksanakan patroli antisipasi 3C serta kejahatan jalanan seperti aksi geng motor di wilayah hukum Polsek Serbelawan. "Dari hasil pelaksanaan kegiatan, situasi secara umum aman dan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Simalungun IPDA Ivan Purba, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan Perkap Nomor 1 Tahun 2019 mengenai sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Polri, Ren KRYD Antik Toba 2026 Polres Simalungun, serta Surat Perintah Nomor Sprin/512/V/PAM.4.5./2026.

Menurut IPDA Ivan Purba, kegiatan diawali dengan apel gabungan pada Minggu, 31 Mei 2026, sekira pukul 19.00 WIB di Mako Sat Lantas Polres Simalungun. Apel dipimpin oleh Kabag Ops Polres Simalungun KOMPOL Martua Manik, S.H., M.H., dengan penanggung jawab kegiatan Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Polres Simalungun melibatkan 64 personel gabungan, didukung 4 personel Denpom I/1 Pematangsiantar dan 6 personel BNN Kabupaten Simalungun.

"Pada saat apel, seluruh personel diberikan arahan mengenai lokasi sasaran dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas agar tindakan kepolisian tetap berjalan humanis, namun tegas dan terukur," ucap IPDA Ivan Purba.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada pukul 22.00 WIB personel dibagi menjadi dua tim dan bergerak secara bersamaan menuju dua sasaran operasi, yakni Anda Karoke di Jalan SM Raja Nomor 435 Perdagangan, Kecamatan Bandar, dan Brewzy di Jalan SM Raja Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Di kedua lokasi tersebut, petugas meminta seluruh pengunjung dan karyawan untuk bersikap kooperatif serta menghentikan aktivitas sementara waktu guna mendukung kelancaran pemeriksaan.

Tim kemudian melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan untuk mengantisipasi kepemilikan senjata tajam maupun narkoba. Selain itu, dilakukan pula tes urine secara acak terhadap pengunjung yang dicurigai. Di lokasi Anda Karoke, tes urine dilakukan terhadap 6 orang pengunjung, sedangkan di lokasi Brewzy dilakukan terhadap 12 orang pengunjung.

Dari total 18 orang yang menjalani tes urine, sebanyak 2 orang perempuan dinyatakan positif Methamphetamine, Amphetamine, dan THC. Keduanya selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan interogasi mendalam, pendataan, serta asesmen lebih lanjut. Meski demikian, dari hasil razia tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu maupun ekstasi.

IPDA Ivan Purba menegaskan bahwa razia di Tempat Hiburan Malam sangat efektif dalam menekan angka kriminalitas, mencegah peredaran gelap narkoba, dan mengantisipasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun. Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif dari para pengunjung maupun pihak pengelola tempat hiburan malam selama kegiatan berlangsung.

"Pada saat razia, tidak ada perlawanan dari pengunjung ataupun pihak pengelola THM. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 01.20 WIB dan situasi tetap aman serta kondusif," ungkapnya.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa Tim Laser Sat Reskrim Polres Simalungun hadir sebagai garda terdepan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian yang profesional, responsif, dan humanis. Dengan mengedepankan sinergi antar satuan dan instansi terkait, Polres Simalungun terus berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Simalungun.

Laporan : Bobby Sihite

"Kami mengapresiasi kinerja Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH yang berhasil menekan angka kejahatan jalanan di Kota Medan sebanyak 497 kasus atau sekitar 15 persen, dan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 399 kasus atau meningkat sekitar 53 persen," jelas Ketua Forum Komunikasi Mitra Pengemudi Online Indonesia (Forkompi) Sumut, David Bangar pada wartawan, Senin (1/6/2026).

Ini, kata David, menunjukkan progres nyata Medan menuju lebih aman, lebih nyaman bagi masyarakatnya. Khususnya bagi kami para pengemudi ojek online (Ojol) yang bekerja di jalanan dan bekerja 24 jam yang membutuhkan rasa aman dan nyaman untuk mencari rezeki. "Terimakasih kepada Polrestabes Medan," ungkapnya.

Sebelumnya, selama 36 hari (24 April sampai 29 Mei 2026) Polrestabes Medan menindak tegas (menembak) 37 orang bandit jalanan. Para pelaku kejahatan jalanan yang ditindak tegas karena mengancam jiwa raga, harta benda yang mengancam petugas dan masyarakat.

Selain itu, kehadiran Tim JCS yang dibentuk sejak 6 Desember 2025 lalu sangat signifikan dalam menanggulangi kejahatan jalanan termasuk mencegah dan mengungkap kasus kejahatan jalanan. Dalam periode 200 hari kinerja Kapolrestabes Medan, angka kejahatan jalanan berhasil ditekan 15 persen.

"Artinya dapat menurunkan 497 kasus dibanding dengan tahun sebelumnya. Polrestabes Medan berhasil menggagalkan tidak terjadinya 497 kasus kejahatan jalanan di tahun ini," ungkap Kapolrestabes.

Untuk kasus Narkotika, lanjut Kapolrestabes, tahun ini mengalami peningkatan sekitar 53 persen kasus. Meningkat dibanding tahun lalu, peningkatannya sebanyak 399 kasus.

Belum lama ini, Polrestabes Medan juga berhasil menyita 135 kendaraan bermotor dari 8 gudang penyimpanan di Tembung, Batang kuis, Percut Seituan. (Red/Tim).

Sebanyak 2.081 personel gabungan disiagakan untuk mengawal perhelatan sepak bola internasional yang diikuti 11 negara Asia Tenggara dan Australia tersebut. Apel dipimpin Wakapolda Sumut, Brigjenpol Sonny Irawan, mewakili Kapolda Sumut Irjenpol Whisnu Hermawan Februanto.

Dalam amanat Kapolda yang dibacakan Wakapolda, ditegaskan bahwa penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah ASEAN U-19 Boys Bank Sumut Championship 2026 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang harus dijaga bersama.

"Keberhasilan penyelenggaraan event ini bukan hanya menjadi kebanggaan Sumatera Utara, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di mata dunia internasional," kata Sonny saat membacakan amanat Kapolda.

Operasi "ASEAN U19 Toba-2026" digelar selama 13 hari, mulai 1 hingga 13 Juni 2026. Pengamanan melibatkan 1.320 personel Polri dan 761 personel dari instansi terkait, dengan pola pengamanan terpadu yang mengedepankan langkah preventif, preemtif, deteksi dini, serta penegakan hukum.

Ribuan personel tersebut akan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan delegasi di Bandara Internasional Kualanamu, hotel tempat menginap peserta, lokasi latihan, hingga stadion yang menjadi arena pertandingan.

Turnamen ASEAN U-19 tahun ini akan diikuti oleh Indonesia, Vietnam, Timor Leste, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Kamboja, dan Filipina. Pertandingan dipusatkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Madya Sumatera Utara, serta Stadion Teladan.

Laga perdana Timnas Indonesia melawan Myanmar yang digelar Senin malam menjadi salah satu fokus utama pengamanan. Selain pertandingan fase grup, aparat juga bersiap mengawal babak semifinal hingga final yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026.

Dalam arahannya, Wakapolda meminta seluruh personel menjaga profesionalisme dan mengedepankan pelayanan humanis selama bertugas. Ia mengingatkan bahwa perhatian publik, termasuk tamu dan delegasi internasional, akan tertuju kepada Sumatera Utara selama turnamen berlangsung.

Berbagai potensi gangguan keamanan juga menjadi perhatian serius, mulai dari pencurian kendaraan bermotor di area parkir, gangguan terhadap suporter, hingga potensi keributan antarpendukung.

"Seluruh titik yang menjadi pusat aktivitas peserta dan tamu negara merupakan objek vital yang harus diamankan secara maksimal. Tingkatkan kepekaan, kesiapsiagaan, dan pelayanan kepada masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif," tegasnya.

Dengan dimulainya Operasi ASEAN U-19 Toba 2026, Polda Sumut memastikan seluruh kekuatan pengamanan telah disiapkan untuk menyukseskan pesta sepak bola internasional tersebut.

Keamanan yang terjaga diharapkan tidak hanya menjamin kelancaran pertandingan, tetapi juga memperkuat citra Sumatera Utara sebagai tuan rumah yang aman, ramah, dan siap menyelenggarakan event bertaraf internasional.

Maraknya aktivitas perjudian tersebut memicu keresahan masyarakat. Namun, sebagian warga mengaku tidak berani menyampaikan protes secara terbuka karena khawatir terhadap pihak-pihak yang diduga berada di belakang operasional bisnis tersebut.

Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, pengelolaan jaringan mesin judi GBM99 disebut-sebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk sosok berinisial "Cici", seorang oknum wartawan, serta seorang pria yang dikenal dengan nama 'Abeng' alias 'Bambang 'Sinaga'. Selain itu, beredar pula dugaan bahwa salah satu pemodal atau pemilik usaha tersebut merupakan 'oknum aparat loreng', meski hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi maupun bukti hukum yang menguatkan informasi tersebut.

Seorang tokoh masyarakat Medan Utara berinisial "Awi" mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan penindakan terhadap seluruh lokasi perjudian yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Kami meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan segera melakukan penertiban. Jangan sampai praktik perjudian ini terus berkembang dan merusak lingkungan sosial masyarakat," ujarnya kepada wartawan.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan dan informasi yang dihimpun dari warga, mesin judi GBM 99 diduga beroperasi di sejumlah titik, antara lain:

• Jalan Utama Gang Sawit Helvetia Pasar 8
• Pasar 9 Lahan Garapan
• Jalan Beringin Garapan Pasar 10
• Simpang Martubung depan SPBU
• Jalan M. Basir Pasar 5
• Jalan Serantai dan Jalan Toucit
• Jalan Benteng/Terjun Jembatan
• Jalan Inspeksi pinggir sungai
• Jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan
• Tanjung Mulia depan RS Mitra Medika
• Simpang Kayu Putih
• Jalan Kebon Bunder Pasar V
• Jalan M. Basir Komplek Marelan Point

Menurut warga, aktivitas perjudian di lokasi-lokasi tersebut berlangsung dari siang hingga larut malam tanpa hambatan berarti.

Seorang warga Helvetia Pasar 8 yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia menilai keberadaan mesin judi telah berdampak pada meningkatnya gangguan keamanan dan munculnya berbagai aktivitas yang dianggap meresahkan masyarakat.

"Kami berharap aparat segera turun. Warga ingin lingkungan kembali aman dan nyaman," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan warga Marelan. Menurutnya, tidak ada warga yang berani melakukan penolakan secara langsung karena beredar informasi bahwa usaha tersebut memiliki jaringan kuat yang membuat masyarakat takut untuk bertindak.

"Kami hanya berharap polisi datang dan menindak sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.

Awi menilai maraknya perjudian yang berlangsung secara terbuka berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak segera ditindak oleh aparat berwenang.

"Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang dapat memicu berbagai tindak pidana lainnya. Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran terhadap aktivitas yang jelas-jelas meresahkan warga," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik perjudian sering kali dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial lainnya, mulai dari penyalahgunaan narkotika, pencurian, hingga tindak kekerasan yang berdampak langsung terhadap ketertiban masyarakat.

Mengakhiri pernyataannya, Awi berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan penyakit masyarakat.

"Jadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk membersihkan Kota Medan dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan resmi terkait informasi dan keluhan masyarakat tersebut. (Red/Tim)

Hasil penelusuran mendalam dan informasi akurat yang diperoleh membongkar fakta mengejutkan, sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai korban itu ternyata terdaftar sebagai seorang resedivis pelaku penganiayaan dan pembunuhan. serta sosok yang selama ini sangat meresahkan masyarakat karena sering membuat onar dan keributan di mana saja.

Lebih mengerikan lagi, terbukti bahwa Mamat sendirilah penyebab utama kejadian berdarah itu, dan semua isu yang ia sebarkan untuk menyeret nama Guntur Sahputra (GS) adalah fitnah, rekayasa dan upaya kriminalisasi yang di rencanakan matang matang demi menjatuhkan nama baik dan kredibilitas Guntur Sahputra.

Dari keterangan narasumber dan bukti yang dikumpulkan, terungkap kronologi asli yang selama ini disembunyikan:

Peristiwa itu berawal jual beli tanah, bukan dari orang lain, tapi dari tindakan Mamat sendiri. Ia mendatangi seorang warga dengan membawa parang, lalu melakukan pengancaman terang-terangan berkata: "AKU BUNUH KAMU HARI INI!".

Warga yang menjadi sasaran sangat ketakutan, merasa nyawanya terancam, lalu segera melaporkan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Akhirnya teman-temannya bergerak mencari Mamat, dan terjadilah peristiwa penganiayaan itu.

Isu dalam pemberitaan yang beredar juga mengatakan kalau pihak GS menculik dan menyekap Bram juga merupakan fitnah besar yang di lakukan kelompok Mamat.

Berita yang di sajikan juga tidak sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 tentang pers yang seharusnya menyajikan pemberitaan kepada publik bukan berdasarkan opini melainkan harus melalui konfirmasi.

Dalam fakta terungkap dan pengakuan Bram kepada Tim Jaga Cegah Sigap (JCS) Polrestabes Medan, ia mengaku dirinya tidak pernah di culik dan di sekap pihak GS.

Bram sendiri sudah memberikan keterangan resmi dan jelas di hadapan JCS Polrestabes Medan saat di datangi kerumah nya untuk melakukan investigasi mengatakan,

"Aku gak ada di culik bg aku juga gak di sekap, sewaktu orang orang itu datang aku lari ke kamar mandi. Aku juga di pukuli tapi aku lari ke kantor PP. Setelah saya ke kantor PP, saya malah di antar kerumah sakit dengan orang yang ada di sana. Setelah di obati aku pulang sendiri naik angkot ke rumah mamak ku pak Saya gak pernah bilang kalau aku di culik dan di sekap sama anggota bang Guntur. Aku tidak tahu apa-apa pak." pungkas Bram kepada polisi.

Di tempat terpisah, berbagai kalangan masyarakat Jermal dan sekitarnya sudah tidak sabar lagi, gerah dan muak dengan kelakuan Mamat yang selama ini membuat hidup tidak tenang:

"Kami sudah lama menantikan hari ini. Terima kasih akhirnya kebenaran terungkap juga. Mamat ini sudah lama meresahkan, suka main kekerasan, bawa senjata tajam, ancam orang. Jangan biarkan orang seperti ini terus bebas mengganggu, terus menyebarkan ketakutan ditengah masyarakat dan membuat kebohongan untuk mencoreng nama baik orang yang tidak bersalah!" tutur seorang warga Jermal.

Lanjut, untuk memastikan kepastian hukum terhadap Guntur Sahputra, Pihak Kuasa Hukum GS menegaskan, "Klien kami tidak tahu-menahu, tidak terlibat sedikitpun. Kami akan tuntut tegas semua pihak yang memfitnah. Diharapkan kepada bapak Kapolrestabes Medan Kombespol Jean Calvin Simanjuntak agar lebih hati hati dalam mengungkap kasus ini dan jangan terpancing atas fitnah yang di lakukan Mamat yang di duga untuk kepentingan pribadi atau titipan seseorang," harapnya dengan tegas. (Red/Tim).

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, Senin (1/6/2026) di depan kantor bupati Dairi. Upacara ini diikuti juga oleh unsur Forkopimda, Sekda dan jajaran ASN, TNI-Polri, para pelajar SD hingga Perguruan Tinggi.

Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan menyala dalam setiap jiwa anak bangsa. Dengan keberagaman lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis, Indonesia dinilai berhasil menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan.

Disebutkan, Pancasila menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan ancaman perpecahan, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan," ucapnya.

Menutup sambutannya, Yudian Wahyudi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, persatuan, dan kemanusiaan.

"Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai," ujarnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Dairi menjadi pengingat bahwa Pancasila tetap menjadi fondasi kokoh dalam menjaga persatuan bangsa serta menjadi inspirasi bagi terwujudnya perdamaian dunia yang berkeadilan.

PBinjai,asatupro.com-Minggu pagi 31/05/26 sekira pukul 08.00 wib kota binjai melaksanakan kegiatan acara pelantikkan pengurus KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia) dan juga kegiatan sumut berkolaborasi binjai berkah yang dilaksanakan ditribun merdeka binjai dijalan veteran kelurahan tangsi kecamatan binjai kota.

Dalam hal ini polres binjai tentunya mengambil langkah untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut yang mana Kapolres Binjai Akbp Mirzal Maulana SIK., SH., MH., MM hadir dilokasi dan melalui kabag ops Kompol Kusnadi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pengamanan dengan melibatkan 207 personil yang juga telah dibagi dimasing masing titik pengamanan.

Kegiatan diawali dengan pelantikan pengurus kormi kota binjai dengan masa bakti 2026 - 2030 yang mana dalam pelantikkan tersebut yang diangkat sebagai ketua kormi kota binjai adalah Rudi Iskandar Baroes beserta pengurus kormi lainnya yang dilantik langsung oleh ketua kormi Provinsi Sumut M. Daffasya Adnan Sinik.

Usai kegiatan pelantikan kormi dilanjutkan dengan pelepasan pawai yang dilapas langsung oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh kadispora Provinsi Sumatera Utara M. Mafullah Daulay sebagai awal pengisi hiburan yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat yang juga sedang melaksanakan olahraga dipagi hari dengan ditampilkannya atraksi dari marching band sekota binjai,atraksi bela diri,street football, senam bersama dan juga lucky draw.

Lanjut pada malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan hiburan untuk masyarakat kota binjai sebagai hiburan mengisi waktu weekend yang disediakan pemko binjai pada acara pelantikkan kormi dan juga kegiatan sumut berkolaborasi binjai berkah.

Pancasila tidak lahir dari ruang kosong tetapi dari pergulatan panjang para pendiri bangsa dalam menggali Pancasila dari lapisan yang paling inti dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 disidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Bung Karno menyampaikan pidato monumental yang kemudian dikenal sebagai lahirnya konsep Pancasila.

Dalam pidato tersebut Bung Karno menawarkan lima prinsip yang menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan keTuhanan yang berkebudayaan.

Bung Karno menegaskan bahwa kelima prinsip tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan dapat diperas lagi menjadi satu dasar Ekasila yaitu gotong royong.

Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 sesungguhnya bukan hanya menawarkan rumusan dasar negara, tetapi juga menghadirkan api perjuangan yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Bung Karno menyatakan bahwa Indonesia harus didirikan untuk semua bukan untuk satu golongan agama, suku atau kelompok tertentu.

Semangat itulah yang kemudian menjadi roh Pancasila yaitu persatuan dalam keberagaman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tantangan terbesar hari ini bukanlah menghafal lima sila Pancasila, melainkan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita sering menyaksikan korupsi yang merugikan rakyat, intoleransi yang mengancam persatuan, kesenjangan sosial yang semakin lebar serta politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan bangsa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pancasila kerap dijadikan simbol tetapi belum sepenuhnya menjadi pedoman tindakan.

Disinilah relevansi ungkapan "Warisi Apinya, Bukan Abunya" tepat dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila saat ini. Api adalah semangat, nilai, dan cita-cita yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Sementara abu adalah sisa-sisa formalitas yang kehilangan makna. Mewarisi api Pancasila berarti melanjutkan keberanian Bung Karno dan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan persatuan, keadilan sosial, serta kedaulatan rakyat.

Sebaliknya, mewarisi abunya berarti hanya memperingati Hari Lahir Pancasila secara seremonial tanpa menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Bagi generasi muda terutama mahasiswa sebagai kaum intelektual dan agen perubahan, Pancasila harus dipahami sebagai ideologi yang hidup dan progresif.

Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penghafal teks, tetapi harus menjadi pelopor dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ketika melihat ketimpangan sosial maka mahasiswa harus bersuara. Ketika menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan maka mahasiswa harus mengkritisi.

Ketika rakyat kecil menghadapi ketidakadilan maka mahasiswa wajib hukumnya harus hadir membersamai perjuangan mereka. Sebagai organisasi perjuangan yang berlandaskan ajaran Marhaenisme maupun nilai-nilai Pancasila, kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa Pancasila tidak berhenti sebagai dokumen historis.

Pancasila harus menjadi kekuatan yang menggerakkan perjuangan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Semangat gotong royong, keberpihakan kepada kaum marhaen serta keberanian melawan segala bentuk penindasan merupakan manifestasi nyata dari api Pancasila yang harus terus dijaga..

Lorens Lanalo selaku Wakabid Organisasi dan Disiplin Ideologi DPC GMNI Jakarta Timur mengingatkan bahwasanya peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini hendaknya menjadi momentum refleksi bersama.

Apakah kita hanya mewarisi simbol-simbol kebangsaan tanpa memahami maknanya? Ataukah kita sungguh-sungguh meneruskan semangat perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah masa depan Indonesia. Mari menjadikan 1 Juni bukan sekadar tanggal dalam kalender nasional, melainkan momentum untuk memperbarui komitmen terhadap cita-cita kemerdekaan.

Sebagaimana semangat yang dikobarkan Bung Karno pada tahun 1945 bahwa Pancasila harus tetap menjadi bintang penuntun dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tugas generasi hari ini bukan menjaga abu peninggalan sejarah, melainkan memastikan api perjuangan itu tetap menyala, menerangi jalan menuju Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan.