Temuan tersebut diperoleh melalui razia gabungan yang melibatkan aparat kepolisian, TNI, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dan pihak lapas.

OmbudsmanSumatera Utara menilai bahwa lapas/rutan merupakan tempat pembinaan terhadap para terpidana untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat jika masa hukumannya telah selesai.

Lapas/rutan seharus menjadi tempat steril dari potensi tindakan pidana baru, termasuk peredaran narkotika. Apa yang terjadi pada Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan adalah bukti nyata bahwa kalapas dan jajarannya gagal mengawasi, mengendalikan, dan memastikan sirkulasi barang dan orang masuk kedalam lapas.

Semestinya ada pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh lapas terhadap sirkulasi orang dan barang yang akan masuk dan keluar lapas.

Temuan 6,8 kilogram narkotika jenis ganja didalam lapas menujukan adanya standar operasional prosedur yang diabaikan oleh petugas, dan ini adalah cermin buruk tatakelola Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan.

Oleh karena itu Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara meminta Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan dan seluruh jajaranya.

Mengambill tindakan tegas terhadap semua oknum yang terlibat. Melakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan terhadap mobilitas orang dan barang kedalam dan keluar lapas, sehinggal peristiwa yang tidak kembali terulang. (Red/Tim)

Menurut Muhri, program yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administrasi atau pengurusan sertifikat semata. Lebih dari itu, program wajib halal merupakan upaya melindungi umat Islam agar dapat menjalankan syariat secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

"Jangan sampai sosialisasi yang dilakukan hanya menitikberatkan pada kewajiban sertifikasi halal. Esensi utamanya adalah melindungi umat Islam agar terjaga hubungan ibadahnya kepada Allah SWT melalui konsumsi produk yang benar-benar halal," ujar Muhri kepada wartawan di Medan, Jumat (5/6/2026).

Muhri menilai, pelaksanaan program wajib halal berpotensi kehilangan makna apabila hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah sertifikat tanpa memperhatikan substansi kehalalan yang sesungguhnya.

Ia mengingatkan bahwa konsep halal tidak hanya menyangkut bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup proses produksi, tempat pengolahan, wadah penyimpanan hingga lingkungan yang mendukung terjaganya standar halal sesuai syariat Islam.

"Jangan semua ditoleransi hanya demi mengejar target. Ketentuan halal bukan sekadar legalisasi administrasi. Bahan harus halal, prosesnya harus halal, tempatnya harus halal, bahkan lingkungan yang mendukungnya juga harus diperhatikan," tegasnya.

Muhri mengaku khawatir apabila implementasi program wajib halal tidak dikawal secara serius oleh masyarakat, khususnya umat Islam yang menjadi pihak paling berkepentingan.

Menurutnya, pemahaman yang keliru dapat membuat program tersebut kehilangan tujuan utama yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelaku usaha, organisasi keagamaan, akademisi hingga pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait standar halal yang benar.

"Saya berharap umat Islam kompak dan memiliki pemahaman yang sama tentang apa saja yang harus dipenuhi dalam program wajib halal Oktober 2026. Ini bukan hanya soal aturan negara, tetapi juga soal menjaga nilai-nilai ibadah dan kepercayaan umat," pungkasnya.

Tim Unit Polsatwa K-9 Dit Samapta Polda Sumut yang dipimpin Kasubsatgas Kompol Cahyandi melaksanakan patroli serta pengawasan di sejumlah titik strategis stadion sejak sebelum pertandingan dimulai. Seekor satwa K-9 spesialis deteksi narkotika bernama Cyrila turut diterjunkan untuk membantu mendeteksi potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya turnamen internasional tersebut.

Patroli dilakukan secara menyeluruh di area stadion dan lingkungan sekitarnya menjelang pertandingan Brunei Darussalam melawan Malaysia pada sore hari. Pengamanan kemudian dilanjutkan hingga laga malam yang mempertemukan Singapura kontra Thailand.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengerahan Unit K-9 merupakan bagian dari strategi pengamanan berlapis yang diterapkan Polda Sumut dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 2026 di Kota Medan.

Menurutnya, kehadiran Unit K-9 tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pengamanan, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menciptakan rasa aman bagi pemain, ofisial, panitia, maupun masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan.

"Polda Sumut berkomitmen memastikan setiap pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran Unit K-9 merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman kepada seluruh peserta dan penonton," ujarnya.

Ferry menambahkan, hingga pelaksanaan pengamanan berlangsung, situasi di Stadion Teladan dan sekitarnya terpantau aman, tertib, dan terkendali. Seluruh personel pengamanan akan terus bersiaga selama rangkaian turnamen berlangsung.

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menjunjung tinggi sportivitas, serta mendukung jalannya turnamen dengan semangat persaudaraan. Dengan kolaborasi semua pihak, Piala AFF U-19 2026 dapat berjalan sukses dan menjadi kebanggaan bagi Sumatera Utara," pungkasnya.

Pengamanan yang melibatkan Unit K-9 ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumut dalam menghadirkan rasa aman selama perhelatan sepak bola tingkat ASEAN tersebut, sekaligus memastikan Stadion Teladan menjadi venue yang nyaman bagi seluruh peserta dan penonton.

Pengamanan diawali apel kesiapan personel dilaksanakan pukul 14.00 WIB di depan Polsek Medan Kota dipimpin Kabagops Polrestabes Medan guna memastikan kesiapan seluruh personel dan sarana pendukung yang terlibat dalam pengamanan pertandingan sepak bola internasional tersebut.

Pada pertandingan digelar di Stadion TeladanMedan, dua laga berlangsung pada hari yang sama, yakni Malaysia melawan Brunei Darussalam pukul 16.00 WIB dan Thailand menghadapi Singapura pukul 20.00 WIB.

Selain itu, Dit Samapta Polda Sumut melalui Unit Polsatwa K-9 turut diterjunkan untuk mendukung pengamanan. Tim yang dipimpin Kasubsatgas Kompol Cahyandi bersama personel Unit Polsatwa melaksanakan patroli dan pemantauan di kawasan Stadion TeladanMedan dengan dukungan anjing pelacak K-9 spesialis narkotika bernama Cyrila.

Patroli dilakukan di area stadion dan sekitarnya guna mendeteksi potensi gangguan keamanan serta memastikan situasi tetap kondusif selama pertandingan berlangsung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, situasi keamanan di kawasan Stadion TeladanMedan terpantau aman, tertib, dan terkendali.

Kabid Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, mengatakan pengamanan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberikan rasa aman kepada seluruh pemain, ofisial, panitia, dan masyarakat yang menyaksikan pertandingan.

"Polda Sumut menempatkan personel pada sejumlah titik strategis, mulai dari akses masuk stadion, area tribun, pengamanan VIP, hingga patroli K-9. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ASEAN U-19 Boys Championship 2026 di Stadion TeladanMedan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," ujar Ferry.

Ia menambahkan, sinergi seluruh personel pengamanan menjadi kunci dalam menciptakan suasana pertandingan yang kondusif sehingga para peserta dan penonton dapat menikmati jalannya pertandingan dengan nyaman.

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas selama berlangsungnya pertandingan. Dengan dukungan semua pihak, kegiatan dapat berjalan aman dan sukses," tutupnya.

Ketua Umum KPKM RI, HUNTER D SAMOSIR, mengatakan laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, serta potensi hilangnya pendapatan daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

"Kami meminta pemerintah dan aparat terkait serius melakukan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang diduga dilakukan tanpa izin dan berpotensi merusak lingkungan," tegas Hunter.

DUMAS tersebut dilayangkan setelah KPKM RI melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel Halomoan Silalahi, AP., M.Si., yang menyampaikan bahwa kewenangan dan legalitas izin pertambangan berada di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan informasi masyarakat, KPKM RI menemukan dugaan aktivitas penambangan batu padas dan pasir yang berlangsung cukup lama serta diduga dilakukan secara komersial menggunakan kendaraan dump truck dan colt diesel.

Selain dugaan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), aktivitas tersebut juga diduga belum memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL maupun UKL-UPL serta belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan retribusi daerah lainnya.

KPKM RI juga menyoroti kondisi lokasi yang disebut telah mengalami perubahan struktur tanah dan terbentuk cekungan bekas galian yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sekitar apabila tidak segera dilakukan pemulihan lingkungan dan reklamasi.

Bidang Intelijen dan Investigasi KPKM RI, Bobby Sihite, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan pengumpulan data lapangan terkait dugaan aktivitas pertambangan tersebut.

"Kami menemukan adanya dugaan aktivitas eksploitasi material batu padas dan pasir yang dilakukan secara terus-menerus. Dari hasil investigasi awal, terdapat indikasi kuat aktivitas tersebut berlangsung secara komersial sehingga perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh instansi berwenang," ujar Bobby Sihite.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan pertambangan ilegal bukan hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi perizinan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup serta kerugian terhadap pendapatan daerah.

KPKM RI menegaskan bahwa apabila aktivitas pertambangan tersebut terbukti dilakukan tanpa izin resmi, maka para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, maka pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pidana lingkungan serta kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan.

"Setiap pelaku usaha pertambangan wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan, serta kewajiban pajak dan retribusi daerah. Jika terbukti ilegal, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu," tegas Hunter.

Sementara itu, Bobby Sihite meminta pemerintah daerah, Dinas ESDM, dan aparat penegak hukum segera turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan secara objektif dan transparan.

"Kami berharap pemerintah dan aparat tidak melakukan pembiaran terhadap dugaan pertambangan ilegal karena dampaknya sangat luas, baik terhadap lingkungan maupun terhadap potensi kerugian pendapatan negara dan daerah," tutup Bobby.

KPKM RI meminta Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara segera melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi lapangan terhadap aktivitas pertambangan tersebut serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red/Tim).

Razia melibatkan personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Poldasu menyasar beberapa lokasi hiburan malam guna mencegah serta menindak penyalahgunaan narkoba yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pemeriksaan dan tes urine terhadap sejumlah pengunjung.

Dari hasil pemeriksaan dilakukan, petugas menemukan dua pengunjung terindikasi positif menggunakan narkoba. Selanjutnya, kedua orang tersebut diserahkan kepada pihak berwenang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han., menjelaskan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan sinergi yang telah dibangun bersama Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., dalam upaya memperkuat pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara.

"Kami telah berkoordinasi dengan Kepala BNNP Sumatera Utara untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba. Satuan Brimob Polda Sumut siap memberikan dukungan pengamanan dan kekuatan personel dalam setiap operasi yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika," tegas Dansat Brimob Polda Sumut.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang harus diperangi secara konsisten melalui kolaborasi seluruh elemen, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurutnya, langkah-langkah preventif dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.

Dengan mengenakan seperangkat pakaian adat dari tokoh Pakpak, sebagai penghormatan kepada pemimpin yang datang ke Dairi, menteri dan rombongan disambut Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, dan unsur Forkopimda Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.

Kunjungan kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(KEMENDUKBANGGA), Wihaji bertemu dengan 800 orang kader tim pendamping keluarga dari Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Kunjungan kerja ini disampaikan Wihaji berfokus pada percepatan penurunan stunting, program Bangga Kencana, dan pemenuhan gizi anak.

Dalam arahannya, Menteri Wihaji menegaskan bahwa Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendampingi keluarga berisiko stunting hingga ke tingkat desa dan dusun. Pemenuhan Gizi juga menjadi salah satu kunci utama dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan bebas Stunting.

Selain penguatan kapasitas kader, kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting serta sejumlah program Quick Win lainnya.

Sementara itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan, pemotongan anggaran tentu berdampak bagi pencapaian berbagai program terutama pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Vickner menyampaikan, keterbatasan anggaran membuat Kabupaten Dairi tertantang untuk tetap mandiri dan mencari solusi pembangunan dengan berbagai upaya untuk tetap mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Terbukti, Dairi menjadi salah satu penerima program Sekolah Rakyat, 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah terbangun, yang memiliki multi plier effect (efek ganda), termasuk mengurangi angka pengangguran.

Turut hadir Anggota komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin, Kejari Dairi Bima Yudha Asmara, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, dan unsur Forkopimda lainnya, Para Pimpinan OPD, Ketua TP PKK, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli PKK, Ny Sri Dewi Wahyu Sagala, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Perkara perdata tersebut bermula dari transaksi pembiayaan kendaraan yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024 melalui PT ITC Finance Cabang Pematang Siantar. Kendaraan berupa Truck Colt Diesel warna kuning tahun 2012 dengan nomor polisi BK 8059 TX diketahui dibiayai atas nama seorang oknum TNI berinisial EP yang bertugas di wilayah Kodim 0210/Tapanuli Utara.

Berdasarkan keterangan pihak leasing, fasilitas pembiayaan diberikan dengan jangka waktu kredit selama 48 bulan dan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp6.646.000 per bulan.

Namun dalam perjalanannya, pihak debitur disebut hanya melakukan pembayaran sebanyak dua kali sebelum akhirnya pembayaran angsuran macet.

Pihak leasing mengungkapkan bahwa pada Juni 2024, EP sempat mendatangi kantor PT ITC Finance Cabang Pematang Siantar untuk meminta pergantian unit kendaraan dengan alasan kendaraan mengalami kerusakan.

"Permintaan pergantian kendaraan tidak dapat dipenuhi karena kontrak pembiayaan sudah berjalan dan kendaraan masih menjadi tanggung jawab debitur sampai kredit selesai," demikian penjelasan pihak leasing sebagaimana disampaikan dalam persidangan dan dokumen perkara.

Pihak leasing saat itu menyarankan agar persoalan kerusakan kendaraan dikoordinasikan kepada showroom tempat kendaraan diperoleh, yakni Showroom Artama Mobil.

Namun beberapa waktu kemudian, kendaraan yang masih berstatus objek jaminan fidusia diduga telah dialihkan atau dikembalikan kepada pihak showroom tanpa persetujuan pihak leasing selaku pemegang hak fidusia.

Leasing juga mengklaim memperoleh informasi bahwa pihak debitur diduga menerima uang sebesar Rp50 juta dari pihak showroom setelah kendaraan tersebut dikembalikan.

Atas dugaan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, pihak leasing kemudian menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Simalungun setelah upaya somasi dan penyelesaian di luar pengadilan disebut tidak membuahkan hasil.

Selain gugatan perdata, pihak leasing sebelumnya juga telah melaporkan persoalan tersebut ke Pomdam I/Bukit Barisan Medan pada tanggal 08 Oktober 2024 terkait dugaan keterlibatan oknum aparat aktif.

Dalam gugatan perdata yang kini bergulir, pihak penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp300 juta yang berasal dari tunggakan angsuran, denda, dan kerugian atas objek jaminan fidusia yang diduga telah dialihkan tanpa persetujuan.

Tidak hanya EP, perkara ini juga menyeret sejumlah pihak lain, termasuk Tumiran selaku pemilik Showroom Ridho Mobil Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang tercantum sebagai Tergugat II.

Menanggapi hal itu, Tumiran memberikan klarifikasi bahwa dirinya hanya membantu proses administrasi pencairan leasing karena showroom asal kendaraan, yakni Showroom Artama Mobil milik B. Purba, disebut tidak memiliki kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak leasing.

"Posisi kami hanya membantu administrasi pencairan pembiayaan. Setelah dana cair, kendaraan disebut dikembalikan ke showroom asal, bukan ke tempat kami," jelas Tumiran.

Ia juga menyatakan keberatan apabila turut dianggap bertanggung jawab atas penguasaan maupun pengalihan kendaraan tersebut karena menurutnya dirinya tidak pernah menguasai unit kendaraan dimaksud.

Sementara itu, dalam proses persidangan diketahui pihak tergugat EP diwakili oleh pihak Kumdam I/Bukit Barisan, yakni Kapten J.M. Pakpahan.

Persidangan Berlangsung Secara E-Court

Sidang perkara ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H., dengan hakim anggota MIRA HERAWATY, S.H., dan SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

Dalam sidang terbaru, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menjelaskan bahwa proses persidangan perkara tersebut dilaksanakan secara elektronik melalui sistem e-Court.

Hakim menyampaikan bahwa selama tahapan jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan, para pihak tidak diwajibkan hadir langsung di ruang sidang karena seluruh dokumen diunggah melalui akun e-Court masing-masing.

Majelis hakim juga telah menjadwalkan agenda jawaban dari pihak tergugat, dilanjutkan dengan replik penggugat, duplik tergugat, hingga tahapan pembuktian.

Pada tahapan pembuktian nanti, para pihak diwajibkan hadir langsung ke pengadilan dengan membawa dokumen asli dan menghadirkan saksi-saksi untuk diverifikasi di hadapan majelis hakim.

Majelis hakim turut menegaskan bahwa seluruh alat bukti surat wajib diunggah secara terpisah dalam format PDF melalui sistem e-Court agar dapat diverifikasi satu per satu oleh pengadilan.

Perkara ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pengalihan objek jaminan fidusia, keterlibatan sejumlah pihak dalam proses pembiayaan kendaraan, serta adanya laporan sebelumnya ke institusi militer.

Meski demikian, seluruh pihak tetap memiliki hak menyampaikan pembelaan dan bantahan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hingga saat ini perkara masih dalam tahap pemeriksaan dan menunggu pembuktian lebih lanjut di Pengadilan Negeri Simalungun.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen persidangan, keterangan para pihak, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim).

"Karena itu, kita ini bermitra ya, hubungan erat di antara kita sebagai mitra, bukan yang lain," kata Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) I/Bukit Barisan (BB), Kolonel (Kol) Inf Sandy SIP M.Han, kepada para wartawan dalam acara Coffee Morning di Media Center Makodam I/BB, Kamis (4/6/2026).

Acara yang berlangsung santai tersebut diikuti oleh Wakapendam Letkol Parada Napitupulu, Wakil Asisten Teritorial (Wa. Aster) Letkol Restu P. Simbolon, dan jajaran Pendam I/BB lainnya.

"Teman-teman wartawan independen, bukan binaan. Kita bersahabat, bermitra. Istilah binaan kesannya agak gimana gitu," ucap Sandy lagi disambut gelak tawa para wartawan.

Sandy lalu bilang kalau dunia kewartawanan tidak asing bagi saya selama bertugas di berbagai tempat di Indonesia, termasuk ketika bertugas di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Di sisi lain, Wakapendam Letkol Parada Napitupulu menegaskan Kodam I/BB memastikan kalau para wartawan didukung untuk mengungkapkan dugaan pelanggan yang mungkin dilakukan prajurit TNI-AD yang ada di Kodam I/BB.

"Kalau ada prajurit TNI-AD yang ketahuan menyebarkan atau menggunakan narkoba, judi online, atau tindak kejahatan lainnya, kabarkan aja ke kami, pasti kami tindak," kata dia.

"Hal-hal yang menyaitkan bagi masyarakat yang dilakukan oleh prajurit pasti akan kami tindak. Saya saja, ini maaf ya, bukan mau sombong, selama bertugas di berbagai tempat di Indonesia, tidak pernah menyakiti masyarakat," ungkap Parada Napitupulu.

Wa-Aster Letkol Restu P. Simbolon juga berpendapat senada dan mempersilahkan para wartawan untuk menjalankan fungsinya dengan baik agar karya bakti TNI-AD bisa disampaikan ke masyarakat secara tepat sasaran melalui media tempat wartawan bernaung.

Dalam sesi dialog, sejumlah wartawan juga menyampaikan gagasan atau ide yang sederhana namun bisa diterapkan oleh pihak Kodam I/BB dengan baik nantinya

Dalam aksi tersebut, Koordinator Aksi Reza Aruan menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai adanya dugaan praktik pungli yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala sekolah. Menurutnya, jika informasi tersebut benar dan dibiarkan tanpa penindakan, maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.

"Kami meminta Polda Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan dan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungli yang terjadi dalam proses pelantikan kepala sekolah," tegas Reza Aruan di hadapan massa aksi.

Senada dengan itu, Ketua GPSU Sumut, Ahmad Karim Harahap menilai dugaan praktik tersebut berpotensi mencederai integritas dunia pendidikan. Ia menyebut pengisian jabatan kepala sekolah seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi dan aturan yang berlaku, bukan melalui praktik yang mengarah pada transaksi jabatan.

GPSU menduga adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menilai apabila dugaan jual beli jabatan atau pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah benar terjadi, maka hal tersebut tidak hanya merusak tata kelola pendidikan, tetapi juga mencederai moralitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Dalam orasinya, GPSU juga mengingatkan bahwa praktik pungli oleh penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tuntutan yang disampaikan GPSU kepada Polda Sumatera Utara meliputi:

1. Mendesak Polda Sumut segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Meminta pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi
3. Mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik pungli tersebut hingga tuntas.

Tak lama setelah aksi berlangsung, perwakilan Polda Sumatera Utara menemui massa aksi dan menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan. Pihak kepolisian juga meminta GPSU segera memasukkan pengaduan masyarakat (Dumas) beserta data pendukung agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat.

Menanggapi hal itu, Ahmad Karim Harahap menegaskan pihaknya akan mengawal proses tersebut hingga tuntas. Ia bahkan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum.

"Kami akan menunggu langkah Polda Sumut. Namun jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan kembali datang dengan massa yang lebih besar. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum hilang karena dugaan pungli di dunia pendidikan ini tidak ditangani secara serius," tegasnya.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Rabu (3/6/2026), menyusul serangkaian penyidikan terhadap pelaksanaan salah satu program prioritas nasional dengan nilai anggaran mencapai ratusan triliun rupiah.

Tiga tersangka yang telah ditahan tersebut masing-masing berinisial DH, mantan Kepala Badan Gizi Nasional; SS, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi; serta LP, Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna kepentingan penyidikan.

Dalam keterangannya, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan pada Januari 2025 didukung anggaran negara yang sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026.

Namun di balik besarnya anggaran tersebut, penyidik menemukan dugaan penyimpangan serius dalam tata kelola program.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penunjukan yayasan sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Sejumlah yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

Penyidik juga menduga adanya intervensi terhadap proses verifikasi melalui Portal Mitra BGN sehingga yayasan-yayasan tertentu dapat lolos dan ditetapkan sebagai mitra resmi program pemerintah.

Tak hanya itu, para tersangka diduga turut mengatur dan mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa yang berujung pada dugaan praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam sejumlah proyek pengadaan.

Beberapa pengadaan yang kini menjadi fokus penyidikan antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai lebih dari Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Besarnya jumlah dan nilai pengadaan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai relevansi dan urgensinya terhadap tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang semestinya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Kejaksaan Agung menyatakan dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar sekaligus mengganggu efektivitas pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Penyidik saat ini masih terus mendalami perkara dengan menelusuri aliran dana, hubungan para tersangka dengan pihak-pihak penerima manfaat, serta kemungkinan keterlibatan aktor lain baik dari internal maupun eksternal BGN.

Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar yang menyasar program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Publik kini menanti sejauh mana penyidikan akan mengungkap pihak-pihak yang diduga turut menikmati keuntungan dari pengelolaan anggaran negara bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.

Meski demikian, sesuai prinsip hukum yang berlaku, para tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red/Tim)

Dalam aksinya, mahasiswa menilai kasus tersebut bukan sekadar kredit macet biasa, melainkan mengandung indikasi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi nilai agunan (overvaluation), rekayasa administrasi kredit, hingga dugaan kolusi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Sorotan menguat karena perusahaan penerima kredit disebut tengah mengalami kemunduran usaha bahkan berstatus pailit, namun tetap memperoleh fasilitas kredit korporasi bernilai puluhan miliar rupiah. Sementara aset yang dijadikan agunan dikabarkan hanya memiliki nilai lelang sekitar Rp10 miliar.

BEM UMN Al-Washliyah menduga pencairan kredit sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan sejumlah pihak dalam proses analisis, penilaian agunan, rekomendasi, hingga persetujuan kredit.

Mahasiswa juga menyoroti informasi bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan oleh Polda Sumatera Utara setelah adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengungkap dugaan kerugian negara sekitar Rp30 miliar.

Melalui aksi tersebut, BEM UMN Al-Washliyah mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, memeriksa pejabat internal perbankan yang bertanggung jawab, serta membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.

"Jangan ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan penegakan hukum," tegas massa aksi.

Melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, Shandy Saragi, HMI menilai penetapan tiga tersangka belum cukup untuk mengungkap dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara menyeluruh.

Menurut HMI, penyidikan harus menjangkau seluruh Kepala Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI BGN di berbagai daerah karena dinilai memiliki pengetahuan langsung terkait pengelolaan titik SPPG dan penunjukan yayasan mitra.

Selain itu, HMI meminta Kejaksaan Agung bersama BPK dan BPKP melakukan audit forensik terhadap seluruh yayasan mitra BGN yang menerima dana program MBG sejak program tersebut berjalan. Audit dinilai penting untuk menelusuri penggunaan anggaran negara dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

HMI juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat aktif dalam proses penanganan perkara mengingat dugaan korupsi tersebut disebut memiliki dimensi sistemik dan berskala nasional.

"HMI mendukung langkah Kejaksaan Agung, namun penyidikan tidak boleh berhenti pada tiga tersangka. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa agar kasus ini terang-benderang," tegas Shandy Saragi.

HMI Deli Serdang menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sehingga setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh dan transparan.

Pencapaian tersebut terwujud berkat kolaborasi besar yang melibatkan lebih dari 100 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi dan komitmen bersama dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" menghadirkan berbagai cabang keilmuan, mulai dari Teknik, Kedokteran, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, hingga disiplin ilmu lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan ribu sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan seminar dilakukan secara hibrida dengan pusat kegiatan berada di Aula Kantor LLDIKTI Wilayah I Medan. Sementara itu, peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan secara daring melalui platform Zoom dan nonton bersama (nobar) yang diselenggarakan di kampus masing-masing.

Kepala LLDIKTiI Wilayah l Sumut, Prof Saiful Anwar Matondang menyebutkan, keberhasilan memecahkan rekor MURI ini menjadi momentum penting bagi LLDIKTI Wilayah I dalam memperkuat budaya akademik, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, serta mendorong kolaborasi antarkampus guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Menurutnya, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital yang mampu menjangkau peserta dalam skala besar secara serentak.

"Dengan capaian tersebut, LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara semakin siap menjadi sebagai salah satu motor penggerak kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia."Kata Prof Saiful Anwar Matondang.

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST menyatakan bahwa penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka menunjukkan komitmen aparat penegak hukum yakni Kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu.

"Langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung hari ini merupakan bentuk ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai institusi penegak hukum di Indonesia," kata Nezar Djoeli kepada media, Rabu (03/06/2026).

Menurutnya, publik dikejutkan dengan pemberitaan atas pergantian pimpinan BGN yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Tidak lama setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN dan kemudian menetapkan tiga mantan pejabat tinggi BGN sebagai tersangka.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

DPP HARI menilai proses hukum yang berjalan harus dikawal secara transparan dan profesional agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, terlebih jika dugaan korupsi tersebut menyangkut program yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," tegas Nezar.

DPP HARI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung Kejagung pada Rabu (3/6/2026).

"Dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026. Tim penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Saudara DH kepala BGN, SS selaku wakil kepala BGN, dan LP wakil kepala BGN bidang Pengembangan organisasi dan kelembagaan. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup maka tim penyidik menetapkan DH, SS dan LP sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang.

Dugaan praktik jual beli titik SPPG terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Hingga kini, sedikitnya terdapat 20 laporan yang telah diterima aparat penegak hukum.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., didampingi Wakasat Narkoba AKP O.J. Samosir, S.H., Kanit Idik I Iptu Dani J. Kurniawan, S.H., M.M., dan Kasi Humas IPTU J.M. Gabe Napitupulu, S.H., menyampaikan bahwa selama bulan Mei 2026 pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 80 kasus tindak pidana narkotika dengan total 97 tersangka.

Secara khusus dalam pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap 65 kasus narkotika dengan mengamankan 78 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 963 gram sabu-sabu, 85 gram ganja kering, 40 batang tanaman ganja, tujuh butir pil ekstasi, serta satu botol liquid vape yang mengandung narkotika.

Kompol Fery Kusnadi menjelaskan bahwa Penindakan dilakukan di berbagai kecamatan, antara lain Lubuk Pakam, Pantai Labu, Beringin, Pagar Merbau, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Talun Kenas, Biru-Biru, Namorambe, Bangun Purba, hingga Galang.

"Modus operandi yang digunakan para pelaku umumnya masih menggunakan sistem jaringan berantai. Tidak sedikit pengguna yang kemudian beralih menjadi pengedar karena tergiur keuntungan, sehingga membentuk mata rantai peredaran yang cukup kompleks dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk memutuskannya," ujar Kompol Fery.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam proses penindakan, beberapa pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan. Namun berkat kesiapsiagaan personel serta dukungan masyarakat, seluruh rangkaian kegiatan penegakan hukum dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Terhadap para tersangka yang berperan sebagai pengedar maupun bandar, penyidik menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara bagi pengguna dan pecandu dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjalani asesmen terpadu bersama BNN guna menentukan langkah rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Polresta Deli Serdang menegaskan akan terus menggencarkan upaya pemberantasan narkoba melalui kegiatan preventif, preemtif, maupun represif guna menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba melalui Call Center 110. Perang terhadap narkoba membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat demi melindungi dan menyelamatkan generasi muda bangsa," tegas Kompol Fery.

Keberhasilan Operasi Antik Toba 2026 ini menjadi bukti nyata keseriusan Polresta Deli Serdang dalam memutus mata rantai peredaran narkotika serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. (Red/Tim).

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan pada Rabu (3/6/2026) malam, Subsatgas Samapta Unit Polsatwa K-9 Dit Samapta Polda Sumut yang dipimpin Kasubsatgas Kompol Cahyandi mengerahkan personel beserta satwa K-9 untuk melakukan patroli dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di kawasan stadion dan area pendukung kegiatan.

Pengamanan dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan satwa K-9 dalam membantu personel kepolisian melakukan sterilisasi serta pemantauan area yang menjadi pusat aktivitas atlet, ofisial, dan penonton selama berlangsungnya kejuaraan sepak bola tingkat ASEAN tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan keterlibatan Unit Polsatwa K-9 merupakan bagian dari kesiapan Polda Sumut dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys Championship 2026 di Sumatera Utara.

"Polda Sumut berkomitmen memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan ASEAN U-19 Boys Championship 2026. Kehadiran Unit Polsatwa K-9 merupakan salah satu langkah preventif untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada seluruh peserta, ofisial, dan masyarakat yang hadir," ujar Ferry.

Menurutnya, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai satuan tugas guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan dan aktivitas pendukung berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif.

"Kejuaraan internasional ini menjadi momentum penting bagi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Polda Sumut mengerahkan personel terbaik serta seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran kegiatan sehingga dapat berjalan sukses, aman, dan memberikan citra positif bagi daerah maupun Indonesia," tambahnya.

Selama pelaksanaan pengamanan, situasi di kawasan Sport CenterDeli Serdang terpantau aman dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa adanya gangguan kamtibmas yang menonjol.

Tersangka berinisial F alias Midun (34) diamankan bersama barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu berat bruto 32,49 gram, 2 lembar plastik klip sedang kosong, 1 bungkus plastik klip kecil kosong, 1 unit timbangan elektrik, 1 pipet ujung runcing, l uang tunai Rp15.700.000,-.

Selain itu, turut diamankan 1 buah tas sandang kecil, 1 buah tas sandang besar, 1 unit senapan angin merk VCT Predator lengkap dengan peluru/mimis, 1 buah karet/panah lengkap dengan peluru/mimis, 1 buah dompet coklat, serta 1 unit handy talky yang diduga digunakan dalam aktivitas tersangka.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR.saat dimonfirmasi melalui Kasat Narkoba AKP A.R. Riza, SH., MH., menjelaskan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan di wilayah Bagan Deli dilakukan sebelumnya.

"Penangkapan terhadap tersangka hasil penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Bagan Deli. Dari informasi kami peroleh dilakukan pendalaman dilanjutkan penggerebekan terhadap lokasi dimaksud," ujar AKP A.R. Riza.

Saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan barang bukti narkotika disembunyikan di dalam kamar dalam sebuah tas milik tersangka.

Namun, saat proses evakuasi tersangka ke Mako Polres Pelabuhan Belawan, petugas sempat mendapat perlawanan sejumlah warga sekitar melakukan pelemparan batu, penggunaan panah, hingga membawa senjata tajam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa demi keselamatan personel dan tersangka.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui seluruh perbuatannya menyebutkan senapan angin ditemukan untuk mengantisipasi tawuran di wilayah Lorong Proyek Bagan Deli.

"Tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba. Senapan angin juga disiapkan untuk melakukan tawuran di lokasi tersebut," tambah Kasat Narkoba.

AKP A.R. Riza juga mengimbau masyarakat agar tidak menghalangi petugas dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menghalangi petugas saat melakukan penegakan hukum. Tindakan tersebut dapat menghambat proses hukum dan juga membahayakan keselamatan bersama. Percayakan penanganan kasus kepada pihak kepolisian," tegasnya.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.