Para dosen ITSI Medan itu diketahui tergabung dalam Tim Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dan didukung penuh pendanaannya dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Mereka adalah Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM, dengan dua anggota yakni Dr. Wardatul Husna Irham S.Si MPd. dan Mahyunis ST MT, dan dibantu oleh praktisi sawit sekaligus dosen ITSI bernama Henry Budi Hasibuan SP M.Agr.

Jatarsi Sipayung dan rekan-rekannya menyimak penjelasan soal BrondoClean itu dalam sebuah kelompok diskusi terpumpun atau focus group discussion (DKT/FGD).

DKT tersebut, seperti keterangan resmi yang diterima media, Minggu (16/8/2026), yang diselenggarakan di Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), tempat para petani sawit anggota Poktan Makmur Sejahtera bermukim.

"Dengan alat BrondoClean ini kami yakin brondolan dari kebun kami bisa memiliki nilai jual yang tinggi saat dijualkan ke pengepul maupun pabrik kelapa sawit (PKS)," ucap Jatarsi Sipayung.

Henry Budi Hasibuan dalam paparannya menjelaskan, kegiatan demonstrasi dan paparan mengenai BrondoClean bisa menjadi wadah bagi petani sawit untuk berdiskusi secara langsung mengenai berbagai tantangan

"Khususnya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, termasuk terkait peningkatan kualitas hasil panen tandan buah segar (TBS) melalui penerapan teknologi tepat guna," ucap Henry Budi Hasibuan lagi.

Dalam paparannya, Bapak Henry Budi Hasibuan menekankan bahwa inovasi dan mekanisasi merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing sektor perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu Ketua Tim PKM, Hari Gunawan menjelaskan kalau BrondoClean tidak hanya berfungsi sebagai alat mekanisasi perkebunan, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil panen petani melalui meningkatnya mutu buat kelapa sawit yang dimiliki petani.

Selama ini, kata Hari Gunawan, salah satu penyebab berkurangnya pendapatan petani adalah potongan hasil akibat brondolan yang masih bercampur dengan tanah, pasir, dan sampah saat dijual ke pabrik atau pengepul.

Hari Gunawan bilang, Tim PKM menilai melalui penerapan BrondoClean, kualitas brondolan dapat ditingkatkan sehingga potongan hasil dari PKS yang sebelumnya dapat mencapai 10 persen sampai 20 persen, berpotensi ditekan hingga hanya sekitar 1 persen sampai 2 persen.

"Dengan demikian, potensi pendapatan petani kelapa sawit yang selama ini hilang dapat diselamatkan dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar," tegas Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM.

Dukungan pemerintah pusat tersebut disalurkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan menggunakan skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM).

Tim dari ITSI Medan itu merupakan sekumpulan dosen muda yang memiliki komitmen terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Mereka adalah Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM, dengan dua anggota yakni Dr. Wardatul Husna Irham S.Si MPd. dan Mahyunis ST MT, dan teknologi yang mereka ciptakan dinamai BrondolanClean.

"Penciptaan BrondolanClean ini merupakan komitmen kami dari ITSI Medan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Hari Gunawan dalam keterangan resmi kepada pers, Minggu (16/8/2026).

Dia bilang, BrondolanClean sudah diperkenalkan ke kalangan petani sawit yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Makmur Sejahtera di Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), beberapa hari yang lalu.

Kegiatan tersebut, sambung Hari, mengusung tema "Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembersih Brondolan Sawit untuk Peningkatan Pendapatan Petani dan Ketahanan Pangan Desa Tapak Meriah".

"Hasil survei itu nantinya menjadi dasar dalam penyusunan program sehingga teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," beber Hari Gunawan </p> <p>Setelah survei, kata Hari, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada Poktan Makmur Sejahtera mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan efisiensi kerja di perkebunan kelapa sawit.

Dalam sesi ini, tim PKM memperkenalkan BrondolanClean, sebuah alat mekanisasi yang dirancang untuk membersihkan brondolan kelapa sawit dari campuran tanah, pasir, daun, pelepah, serta kotoran lainnya sebelum dijual ke pabrik maupun pengepul.

Hari bilang, Tim PKM meyakini keberadaan teknologi BrondolanClean merupakan solusi atas permasalahan yang selama ini sering dialami petani sawit

Brondolan yang masih tercampur sampah dan kotoran umumnya menjadi alasan bagi pabrik atau pengepul untuk memberikan potongan hasil atau potongan harga sebesar 10 persen sampai 20 persen.

"Kondisi seperti inilah yang sering membuat petani kelapa sawit kehilangan sebagian potensi pendapatannya," kata Hari Gunawan.

Aksi pemulihan ini melibatkan prajurit pilihan dari:

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons cepat sekaligus langkah simbolis untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memulihkan ketertiban pasca-insiden yang terjadi sehari sebelumnya.

Kronologi Kericuhan: Peringatan 21 Tahun Perdamaian Aceh Ternoda

​Sehari sebelumnya, Sabtu (15/8/2026), kompleks Masjid Raya Baiturrahman sempat memanas di tengah peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, menjelaskan bahwa rangkaian acara awalnya diisi dengan kegiatan doa tolak bala dan zikir akbar yang diikuti massa dari berbagai daerah secara khidmat.

Namun, situasi berubah tegang setelah oknum tak bertanggung jawab memprovokasi massa untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang di pekarangan masjid.

​"Aparat TNI-Polri melakukan pendekatan persuasif dan memberikan imbauan kepada massa agar tidak mengibarkan bendera Bulan Bintang serta tetap menjaga ketertiban. Namun massa menolak sehingga terjadi aksi saling dorong antara sebagian massa dengan aparat keamanan," ujar Kolonel Mustafa, Sabtu (15/8/2026).

​Situasi semakin tak terkendali ketika sebagian massa menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di tiang halaman masjid dan menggantinya dengan bendera Bulan Bintang, serta mencopot atribut Merah Putih di sekitar lokasi.

​Tindakan Tegas dan Terukur Aparat Gabungan

​Kericuhan memuncak saat sejumlah orang mulai melemparkan batu dan benda keras ke arah personel TNI-Polri yang bertugas. Akibat aksi anarkis tersebut, sejumlah kendaraan di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah, bahkan satu unit sepeda motor dinas milik TNI dilaporkan dibakar oleh massa.

​Menghadapi eskalasi ancaman yang membahayakan keamanan publik, tim gabungan TNI-Polri akhirnya mengambil langkah tegas dan terukur untuk membubarkan serta memecah konsentrasi massa yang beringas hingga akhirnya situasi dapat dikendalikan.

​Setelah berhasil menguasai kembali area tersebut, prajurit TNI langsung menurunkan bendera Bulan Bintang dan mengamankan lokasi demi menegakkan ketertiban umum dan menjaga kehormatan simbol negara.

Kini, suasana di Masjid Raya Baiturrahman terpantau kondusif dengan kembalinya berkibar Sang Saka Merah Putih jelang perayaan HUT RI ke-81.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.

Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai dan tetap berada dalam batas-batas hukum.

Menurut Djamari, menjaga perdamaian bukan hanya menjadi tugas pemerintah maupun aparat keamanan.

Seluruh elemen masyarakat memiliki peran untuk memastikan situasi tetap aman sehingga perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik.

"Perdamaian Aceh perlu dijaga bersama, sementara aspirasi di Papua harus disampaikan secara damai," kata Djamari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2026.

Untuk Aceh, pemerintah disebut tetap menghormati status kekhususan daerah tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Djamari menilai perdamaian yang berhasil dipertahankan selama lebih dari 20 tahun merupakan pencapaian penting yang tidak boleh diabaikan.

Ia mendorong agar semangat dialog, persaudaraan dan kepatuhan terhadap hukum terus menjadi landasan dalam menjaga stabilitas Aceh.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap simbol-simbol negara.

Bendera Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan simbol kenegaraan yang penggunaannya telah memiliki dasar hukum.

Menanggapi informasi mengenai dugaan pelepasan Bendera Merah Putih maupun pelepasan dan perusakan lambang negara, Djamari meminta aparat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Fakta kejadian, pihak yang terlibat, motif serta unsur pelanggaran hukumnya perlu diperiksa secara objektif. Jika penyelidikan menemukan adanya tindak pidana, proses hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Jika unsur pidana terbukti, penanganannya harus tegas, adil dan sesuai hukum," ujarnya.

Aspirasi di Papua Harus Tetap Damai

Perhatian pemerintah juga tertuju pada perkembangan situasi di Papua. Djamari menyatakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin konstitusi.

Namun, hak tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, perusakan, provokasi maupun tindakan lain yang melanggar hukum.

Pemerintah juga menyesalkan terjadinya kericuhan dalam aksi di Papua Tengah yang dilaporkan menyebabkan sejumlah aparat mengalami luka.

Djamari meminta masyarakat tidak mudah tersulut provokasi ketika menyampaikan pendapat. Menurutnya, ruang dialog tetap harus dibuka agar aspirasi dapat disampaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan.

"Jangan mudah terprovokasi dan tetap sampaikan aspirasi secara tertib," kata Djamari.

Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat tetap harus diproses sesuai aturan.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan bahwa perkembangan situasi di Aceh dan Papua terus dipantau pemerintah.

Koordinasi dilakukan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah meningkatnya eskalasi, menjaga keselamatan masyarakat dan mempertahankan kondisi keamanan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama kabar yang berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Honi meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi situasi di lapangan.

Karena itu, menjaga perdamaian Aceh dan kondusivitas Papua membutuhkan kerja bersama. Kebebasan menyampaikan aspirasi tetap harus dihormati, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan hak masyarakat lain untuk hidup aman dan tenteram.

Pemerintah berharap ruang dialog tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan pendekatan tersebut, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa harus berujung pada kekerasan atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Pada akhirnya, stabilitas keamanan tidak hanya ditentukan oleh langkah aparat.

Kesadaran masyarakat untuk menahan diri, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya dan menyampaikan pendapat secara damai juga menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

Adalah Alarick Danish Pradhana Soeroso, siswa kelas IIl sekolah dasar yayasan Sutomo, asal Kota Medan, yang berhasil meraih Juara II Kategori Usia Dini Kata Perorangan Putra pada Ultraman Hydroplus Karate Championship 2026 (Open & Festival Piala Kadinpora Jawa Tengah) yang berlangsung di GOR Djarum Arena Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada 1–2 Agustus 2026.

Prestasi tersebut bukan sekadar raihan medali. Alarick menjadi satu-satunya atlet yang mewakili Kota Medan sekaligus satu-satunya peserta dari luar Pulau Jawa, membawa nama Pulau Sumatera di tengah persaingan sengit yang diikuti 46 kontingen dan sekitar 850 atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Di usia yang masih sangat belia, Alarick telah memahami bahwa kemenangan tidak lahir dalam semalam. Latihan yang disiplin, keberanian untuk terus mencoba, serta semangat pantang menyerah menjadi bekal utamanya setiap kali melangkah ke atas tatami.

Anak pertama dari pasangan dr. Moh. Ramadhani Soeroso, Sp.P(K)-Onk dan Pujiyani ini mulai menekuni karate sejak usia lima tahun. Dalam kurun waktu dua tahun, ia telah mengumpulkan 19 medali dari berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Prestasi itu menjadi bukti bahwa usia muda bukanlah batas untuk meraih mimpi apabila dibarengi kerja keras dan ketekunan.

Saat ini Alarick berlatih di Dojo Soeroso Wado Karate Indonesia, yang berdiri pada 10 Oktober 2025. Di bawah bimbingan Sensei Eddy Darwan, kemampuannya terus berkembang, terutama pada nomor Kata Perorangan, nomor yang menuntut ketepatan teknik, keseimbangan, konsentrasi, dan keindahan gerakan jurus, bukan sekadar kekuatan fisik.

Semangat Alarick mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan bangsa. Jika para pejuang dahulu berjuang merebut kemerdekaan dengan keberanian dan pengorbanan, maka generasi muda hari ini mengisi kemerdekaan melalui prestasi, karakter, disiplin, dan semangat untuk terus menjadi yang terbaik.

Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kisah Alarick menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sedang ditempa oleh anak-anak yang berani bermimpi besar. Prestasi yang diraihnya bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan Sumatera Utara, tetapi juga pesan bagi jutaan anak Indonesia bahwa setiap mimpi dapat diwujudkan melalui kerja keras, latihan tanpa henti, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri.

Dari sebuah tatami di Kota Medan, langkah kecil Alarick telah membuktikan satu hal: kemerdekaan bukan hanya diwariskan, tetapi juga harus diisi dengan prestasi. Dan dari tangan-tangan mungil para atlet muda seperti Alarick, harapan Indonesia menuju generasi emas terus tumbuh dengan penuh optimisme.

Program pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Implementasi Lingkungan Sehat untuk Optimalisasi Tumbuh Kembang Balita di Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat" dilaksanakan selama Mei hingga Agustus 2026 melalui skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP).

Kegiatan ini menyasar keluarga yang memiliki balita, kader Posyandu, serta masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai stimulasi perkembangan anak, deteksi dini keterlambatan tumbuh kembang, pemanfaatan permainan edukatif sesuai usia, hingga penciptaan lingkungan bermain yang sehat.

Kelurahan Pemecutan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki sekitar 423 balita dengan dukungan 205 kader PKK, termasuk 27 kader utama yang aktif di sejumlah banjar. Tingginya aktivitas masyarakat perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan anak memperoleh stimulasi perkembangan yang optimal di lingkungan keluarga.

Program ini dipimpin oleh Ni Luh Made Reny Wahyu Sari, S.Ft., M.Erg., Ftr. dari Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Dhyana Pura sebagai ketua tim. Ia didampingi Ni Luh Putu Gita Karunia Saraswati, S.Ft., M.Fis., Ftr. dari Program Studi Fisioterapi Universitas Udayana serta dr. Putu Anastasia Kharisma M., Sp.KJ dari Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Dhyana Pura.

Kolaborasi lintas disiplin tersebut memadukan keahlian di bidang fisioterapi pediatri, stimulasi sensori, tumbuh kembang anak, hingga kesehatan jiwa dan perkembangan anak.

Selama pelaksanaan program, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai tahapan perkembangan (milestone) balita, tanda-tanda keterlambatan perkembangan (red flags), pemilihan aktivitas stimulasi sesuai usia, pengelolaan screen time, hingga pentingnya aktivitas bermain sebagai bagian dari proses belajar anak.

Tim juga melakukan pemeriksaan dan screening tumbuh kembang menggunakan Denver Developmental Screening Test (DDST) di sejumlah Posyandu, diikuti praktik sensory play bersama orang tua dan balita. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Banjar Kerandan dan Banjar Busung Yeh Kangin.

Melalui pendekatan tersebut, orang tua tidak hanya memperoleh hasil pemeriksaan perkembangan anak, tetapi juga mendapatkan pendampingan langsung mengenai cara memberikan stimulasi yang tepat melalui aktivitas bermain sederhana yang dapat diterapkan di rumah.

Program turut memperkenalkan konsep sensory play yang menstimulasi tujuh sistem sensori utama, yaitu visual, auditori, taktil, olfaktori, gustatori, vestibular, dan proprioseptif.

Berbagai media permainan sederhana disiapkan agar mudah diterapkan keluarga maupun kader Posyandu secara mandiri. Aktivitas tersebut dirancang berlangsung sekitar 10–15 menit setiap hari sebagai bagian dari rutinitas yang menyenangkan bagi anak.

Selain meningkatkan stimulasi perkembangan, kegiatan ini juga mendorong orang tua mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai dengan menghadirkan alternatif permainan yang aktif, interaktif, dan memperkuat komunikasi antara anak dengan keluarga.

Puncak kegiatan berlangsung pada 6 Agustus 2026 melalui penyerahan Pojok Stimulasi kepada Posyandu di Banjar Kerandan. Serah terima dilakukan bersama Lurah Pemecutan Agus Yudi Kusumajaya, S.STP, kepala lingkungan, kader Posyandu, masyarakat, dan tim pelaksana.

Pojok Stimulasi menjadi inovasi utama dalam program ini karena mengintegrasikan berbagai media permainan yang mendukung perkembangan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa, interaksi sosial, serta stimulasi sensori anak.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperluas fungsi Posyandu yang selama ini identik dengan penimbangan berat dan tinggi badan menjadi pusat edukasi keluarga, deteksi dini perkembangan, sekaligus ruang praktik stimulasi tumbuh kembang balita.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, tim pengabdian juga menyerahkan Posyandu Starter Pack yang berisi standar operasional prosedur (SOP) screening DDST, SOPPojok Stimulasi, materi edukasi, panduan sensory play, format pencatatan perkembangan, formulir tindak lanjut, hingga mekanisme rujukan apabila ditemukan indikasi gangguan perkembangan.

Melalui dukungan Hibah DPPM-Kemdiktisaintek 2026, program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kader Posyandu sebagai fasilitator yang mendampingi orang tua dalam memberikan stimulasi perkembangan anak secara berkelanjutan.

Program tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, kader Posyandu, dan keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat dan ramah anak.

Dengan hadirnya Pojok Stimulasi, berbagai praktik baik yang telah diperkenalkan selama program pengabdian tidak berhenti setelah kegiatan selesai, melainkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang balita pada masa emas kehidupan mereka.

Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan peredaran narkotika, penggunaan telepon seluler (HP), maupun masuknya perangkat elektronik terlarang ke dalam Lapas Kelas I Tanjung GustaMedan patut mendapat perhatian serius.

Bukan karena setiap informasi harus dipercaya begitu saja, tetapi justru karena setiap informasi yang menyangkut keamanan lapas harus diverifikasi secara terbuka dan profesional.

Belakangan beredar informasi mengenai dugaan peredaran sabu dan ekstasi serta penggunaan HP dan perangkat yang disebut "pod getar" di lingkungan lapas.

Informasi tersebut juga menyeret nama dua warga binaan, Jono dan Sawal. Salah satu di antaranya bahkan disebut memiliki peran dalam distribusi ekstasi.

Namun, sampai informasi ini disusun, tudingan tersebut belum terverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas I Tanjung Gusta maupun instansi terkait yang membenarkan informasi tersebut.

Karena itu, nama-nama yang disebut tidak boleh serta-merta dianggap bersalah. Asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi pijakan.Tetapi di sisi lain, informasi tersebut juga tidak boleh diabaikan.

Bukan Sekadar Soal HP

Seorang mantan warga binaan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mengetahui adanya penggunaan HP oleh warga binaan tertentu.Jika pengakuan tersebut benar, pertanyaannya sederhana: bagaimana HP bisa berada di dalam lapas? Lebih jauh lagi, jika benar terdapat narkotika yang masuk dan beredar di balik tembok lapas, persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Lapas memiliki sistem pengamanan, pemeriksaan dan pengawasan. Ada petugas, prosedur pemeriksaan, penggeledahan serta berbagai mekanisme pengawasan lainnya.

Maka, jika barang terlarang benar-benar dapat masuk, publik berhak mengetahui di mana letak celahnya.

Apakah terjadi kelalaian?

Apakah ada penyelundupan?

Apakah pengawasan belum berjalan optimal?

Atau justru terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan, bukan melalui asumsi.

Jangan Hanya Menangkap Pengguna

Jika suatu saat dugaan peredaran narkotika di dalam lapas terbukti, penanganannya jangan berhenti pada warga binaan yang kedapatan memiliki atau menggunakan narkotika.

Rantai masuknya barang juga harus dibongkar.Sebab, narkotika tidak mungkin begitu saja muncul dari udara. Begitu pula HP dan perangkat komunikasi yang dilarang berada di dalam lapas.

Jika benar ditemukan barang terlarang, penyelidikan semestinya diarahkan untuk mengetahui dari mana barang tersebut berasal, bagaimana masuknya, siapa yang menerima, siapa yang menguasai dan apakah terdapat jaringan yang bekerja dari dalam maupun luar lapas.

Di sinilah pentingnya pengawasan internal yang independen dan tidak sekadar formalitas. Razia mendadak, pemeriksaan terhadap blok hunian, evaluasi prosedur keluar-masuk barang dan orang, pengawasan terhadap petugas, serta penelusuran aliran komunikasi dan transaksi yang relevan dapat menjadi bagian dari upaya menguji kebenaran informasi tersebut.

Publik Berhak Mendapat Jawaban

Lapas bukan ruang yang berada di luar pengawasan publik.Memang, sebagian besar aktivitas di dalam lapas memiliki batasan karena menyangkut keamanan dan privasi. Namun ketika muncul informasi mengenai dugaan narkotika dan HP, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan keamanan lapas.

Pihak Lapas Kelas I Tanjung Gusta dan instansi terkait perlu memberikan klarifikasi secara proporsional.

Jika tudingan itu tidak benar, sampaikan kepada publik dan pulihkan nama baik pihak-pihak yang disebut.

Jika benar, tindak tegas pelakunya dan bongkar jalur masuknya.

Dan jika ditemukan dugaan keterlibatan petugas, jangan ada perlakuan berbeda. Status sebagai aparat tidak boleh menjadi tameng dari proses pemeriksaan.

Pertanyaan yang Tidak Boleh Hilang

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang ada atau tidaknya HP di dalam sel.Ini menyangkut kredibilitas sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Sebab, apabila barang yang secara tegas dilarang dapat masuk dan digunakan secara berulang, maka publik wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan yang selama ini diterapkan.

Pertanyaan terpentingnya bukan hanya "Siapa yang menggunakan?"

Selain itu ada beberapa pertanyaan lagi yaitu :Dari mana barang itu berasal? Bagaimana bisa masuk? Siapa yang mengawasi? Dan jika memang ada celah, siapa yang bertanggung jawab menutupnya?

Publik tidak membutuhkan rumor. Publik membutuhkan kepastian.

Karena itu, isu ini sebaiknya segera dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan terukur. Jangan sampai tembok lapas yang seharusnya menjadi batas antara warga binaan dan dunia luar justru memiliki "pintu" yang tidak diketahui publik.

Jika benar ada celah, tutup celahnya. Jika tidak benar, luruskan informasinya. Tetapi jangan biarkan dugaan narkotika dan HP di balik jeruji menggantung tanpa jawaban.

Musyawarah dan proses penetapan kepengurusan baru kembali digelar di Grand Aston City Hall Lantai 2, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan agenda utama menetapkan struktur kepengurusan DPP PSSAB se-Indonesia untuk periode 2026–2031.

Pergantian kepengurusan ini bukan sekadar pergantian nama dan jabatan. Tantangan terbesar justru berada di depan mata: bagaimana kepengurusan baru mampu menerjemahkan semangat persatuan menjadi program nyata yang menyentuh seluruh keluarga besar PSSAB.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SKEP/001/DPP-PSSAB/VIII/2026 tertanggal 15 Agustus 2026, ditetapkan struktur kepengurusan DPP PSSAB se-Indonesia periode 2026–2031.

Dalam struktur tersebut, Sudung Situmorang, SH., MH. dipercaya sebagai Ketua Umum DPP PSSAB se-Indonesia.

STRUKTUR DPP PSSAB SE-INDONESIA PERIODE 2026–2031

Ketua Umum:
Sudung Situmorang, SH., MH.

Wakil Ketua Umum:
1. Dr. Ir. Binsar Situmorang, SE.
2. JF Hasudungan Situmorang, SE.
3. Lekanor Sitohang, SE.

Sekretaris Umum:
Dr. Alamson Situmorang, MA.

Sekretaris:
1. Aston L. Situmorang, SE., M.Si.
2. Krisman Irwandi Situmorang, SE., M.Si.

Bendahara Umum:
Josdi Situmorang, SE.

Bendahara:
1. Sihar Situmorang, SE.
2. Erwin Nooiter Situmorang, SE., M.IP.

Ketua Bidang:
1. Dr. Hantor Situmorang, SH., MH.
2. Drs. Partoguan Situmorang, Ak.
3. Mathias Situmorang, SH.
4. Jadiaman Situmorang.
5. Andareas Sitohang.
6. Lasman Sitohang.
7. Paris Sitohang.

TIM KERJA DPP PSSAB

1. Brigjen Polsan Situmorang
2. Drs. Anggiat Situmorang, Ak.
3. Pdt. Dr. Kasten Situmorang, SH., M.Kn.
4. Kolonel Mangasa Situmorang
5. M. Dayan Situmorang
6. Dr. Hendri Praja Situmorang, S.STP., M.Si.
7. Maruahal Situmorang, SE., MAP.
8. Parbada Situmorang, SH., MH.
9. Jhonson HT Situmorang, SH.
10. Letkol Bomen Situmorang, S.Pd., MH.
11. Sulta D Sitohang, SH., MH.
12. Niko Nixon Situmorang, SH., MH.
13. Chrisvon Tua Situmorang, SH., M.Kn.
14. Armend Situmorang, SH.
15. Samuel Situmorang, SH.
16. Drs. James Situmorang, Ak., MBA., MM., CA.
17. Wanseptember Situmorang, SH.
18. Dr. Gerhard Reinaldi Situmorang, SpU-K., PhD.
19. Hermanto Situmorang, ST.
20. Enro Situmorang, SE., MM., Ak., CA.
21. Ir. Lambas Situmorang
22. Parlindungan Situmorang, SH.
23. Ottom R. Situmorang
24. Tulus Budi Utama Situmorang, SE.
25. Charles Situmorang, SE.
26. Drs. Jannes Siringoringo
27. Drs. Jaolo Situmorang
28. Drs. Janes Sitohang
29. Toni Sitohang
30. Drs. Edward Sihombing
31. Salon Manik, SH.
32. Dr. Stevano Lucianto Sipahutar
33. Ridwan Kindo Sitohang
34. Pahala Sihite
35. Wanjen Barita Tua Situmorang, SM.
36. Antonius Sitohang
37. Alexander Situmorang, SE.
38. Jonny Situmorang
39. Juniasi Ridwan Situmorang
40. Parlindungan Siringoringo, SH.
41. Eben BM. Situmorang, SH., MH.
42. Erwin Situmorang
43. Indra Siringoringo, SH.
44. Sedekia Situmorang
45. Tonni Sitohang

BUKAN SEKADAR STRUKTUR, TETAPI TANGGUNG JAWAB

Kepengurusan baru DPP PSSAB se-Indonesia periode 2026–2031 diharapkan mampu menjalankan program jangka pendek maupun jangka panjang organisasi dengan orientasi yang jelas.

Di antaranya memperkuat persatuan seluruh keturunan Ompu Tuan Situmorang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemberdayaan keluarga besar, serta melakukan penataan di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Tak kalah penting, PSSAB juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melakukan kajian terhadap adat istiadat di lingkungan keluarga besar PSSAB agar nilai-nilai budaya tidak sekadar menjadi simbol, tetapi tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

Dengan komposisi kepengurusan yang melibatkan berbagai latar belakang profesi dan pengalaman, publik keluarga besar PSSAB tentu akan menunggu sejauh mana struktur baru ini mampu bekerja secara konkret.

Sebab, ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada panjangnya daftar kepengurusan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan anggota dan keluarga besar yang diwakilinya.

APRESIASI UNTUK DUKUNGAN SELAMA MUBES DAN PELANTIKAN

Jajaran pengurus, anggota, serta Tim Kerja proses Musyawarah Besar (Mubes) dan pelantikan DPP PSSAB se-Indonesia turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Handoko Hardjono dari Channel88 Advertising yang telah memberikan dukungan berupa reklame di sejumlah titik di Kota Medan selama rangkaian proses Mubes dan pelantikan berlangsung.

Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian dari kontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan organisasi.

Kini, setelah kepengurusan periode 2026–2031 ditetapkan, tantangan berikutnya adalah memastikan semangat kebersamaan tersebut tidak berhenti di ruang Mubes dan seremoni pelantikan.

PSSAB membutuhkan kerja nyata, konsolidasi yang kuat, serta kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh keluarga besar Ompu Tuan Situmorang.

Periode baru telah dimulai. Saatnya struktur kepengurusan membuktikan bahwa mandat organisasi benar-benar diterjemahkan menjadi pengabdian.

Penyebabnya, Subrata kedapatan memakai mobil dinas di hari libur dan bukan dalam perjalanan dinas.

Hal itu diketahui dari video yang diunggah Bobby di Instagram pribadinya yang dilihat, Sabtu (15/8/2026). Dalam video itu, terlihat Bobby menegur Subrata di dekat mobil sedan pelat merah BK 1143 W.

"Jangan pakai mobil dinas, ini hari Sabtu bukan hari kerja, kau gimana?," kata Bobby Nasution dalam video.

Bobby kemudian menanyakan jabatan pria tersebut. Ia mengaku sebagai Asisten II Setda Pematangsiantar.

"Asisten II Kota Siantar Pak," ucap Subrata.

Subrata juga menyebutkan jika ia bukan dalam kunjungan kerja ke lokasi itu. Subrata mengaku mengantar anaknya.

"Ngantar anak Pak," sebut Subrata.

Bobby kemudian meminta agar Subrata menukar mobilnya. Bobby mengingatkan agar tidak hanya ganti pelat.

"Terus harus pakai mobil dinas? Jangan begitu, kau tukar mobil ini ya, jangan pelatnya yang diganti," tutur Bobby.

Dalam unggahan itu, Bobby menuliskan bahwa ASN di lingkungan Pemprov Sumut tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kendaraan dinas disebut hanya digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan.

"Saya tegaskan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk saat hari libur atau akhir pekan," tulis Bobby Nasution.

"Kendaraan dinas harus dan hanya digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan, serta sebagai fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., didampingi Kepala Bagian Umum Ahmad Subhan, S.E., dan Ketua Tim Kerja Akademik Kemahasiswaan, MBKM, dan PPKS Irawan Sukma, S.E.

Saiful menegaskan, penentuan kuota KIP Kuliah tidak didasarkan pada kedekatan dengan pimpinan perguruan tinggi, kepentingan tertentu, maupun lobi-lobi, melainkan berdasarkan parameter dan statistik yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau berdasarkan statistik memang kampusnya bagus, tentu bisa mendapatkan kuota lebih besar. Tetapi kalau berdasarkan statistiknya biasa saja, ya kuotanya juga menyesuaikan," ujarnya.

Menurut Saiful, indikator yang menjadi dasar penilaian antara lain akreditasi institusi, akreditasi program studi, prestasi perguruan tinggi, capaian hibah penelitian dosen, hingga prestasi mahasiswa di berbagai bidang.

Ia mencontohkan, meskipun sebuah PTS memiliki ratusan calon mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima KIP Kuliah, jumlah penerima tetap dibatasi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

"Misalnya UMSU ada 500 mahasiswa dari keluarga miskin yang mengajukan, tetapi kuotanya 88. Maka kampus memilih dari 500 itu siapa yang mendapatkan KIP Kuliah," jelasnya.

Saiful menegaskan, kuota tersebut bukan menjadi hak kampus untuk dibagikan secara bebas. Mahasiswa wajib mendaftar melalui sistem KIP Kuliah, kemudian perguruan tinggi melakukan seleksi sesuai ketentuan dan jumlah kuota yang diberikan.

Sejalan dengan itu, LLDIKTI Wilayah I menerbitkan surat edaran kepada seluruh PTS yang menegaskan bahwa seluruh proses pengalokasian kuota KIP Kuliah Tahun Anggaran 2026 gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.

Melalui surat tersebut, LLDIKTI meminta seluruh perguruan tinggi menolak setiap penawaran kuota KIP Kuliah yang disertai permintaan uang, komitmen pembayaran, hadiah, komisi maupun bentuk imbalan finansial lainnya. PTS juga diminta tidak melayani pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau menambah kuota dengan meminta sejumlah uang.

Apabila ditemukan indikasi pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau praktik jual beli kuota, LLDIKTI meminta agar segera dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui kanal pengaduan resmi, kepada LLDIKTI Wilayah I, maupun kepada aparat penegak hukum apabila terdapat unsur tindak pidana.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bahwa kuota KIP Kuliah bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Seluruh proses distribusi dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah dan tidak dapat dipengaruhi oleh kedekatan personal maupun transaksi finansial.

Untuk Tahun Anggaran 2026, kuota KIP Kuliah bagi perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara berjumlah sekitar 3.751 mahasiswa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 4.200 mahasiswa. Meski demikian, peluang penambahan kuota masih terbuka apabila pemerintah pusat memberikan alokasi tambahan.

Saiful juga memastikan LLDIKTI terus melakukan pengawasan agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar diterima mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan. Verifikasi kondisi sosial ekonomi tetap menjadi salah satu syarat utama, termasuk membuka ruang perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

"Kalau datanya salah, misalnya kondisi orang tuanya memang kurang mampu tetapi kuartil datanya tidak sesuai, itu harus dikoreksi melalui mekanisme yang ada," katanya.

Di akhir keterangannya, Saiful kembali menegaskan bahwa prinsip utama penyaluran KIP Kuliah adalah keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kuota diberikan berdasarkan indikator objektif pemerintah, bukan karena kedekatan, intervensi, maupun praktik transaksional. Dengan penegasan tersebut, LLDIKTI Wilayah I berharap seluruh PTS ikut menjaga integritas pelaksanaan Program KIP Kuliah agar tetap bersih, tepat sasaran, dan bebas dari pungutan liar.

Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

"Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat," kata Fadhlullah.

Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang.

"Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang," ujarnya.

Fadhlullah mengatakan, 21 tahun lalu, tepatnya 1 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai.

Kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka masa depan Aceh yang lebih baik.

Dalam momentum tersebut, Fadhlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator dan tim perunding di Helsinki, Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam perjalanan perdamaian.

600 Hektare untuk Pengembanfan Ekonomi.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai ikut berperan dalam menjaga dan merawat perdamaian Aceh.

Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Tanah tersebut nantinya akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki.

Fadhlullah berharap berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.

"Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat," ujarnya.rel.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Ketua Badan Anggaran, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B.

Turut mendampingi, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, S.H. Rapat juga dihadiri jajaran Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan.

Dua Agenda Anggaran Jadi Sorotan

Pembahasan tidak hanya menyangkut arah kebijakan anggaran Kota Medan untuk tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi serta menyusun perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2026.

Banggar DPRD Kota Medanmembahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Instansi yang hadir antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.

Banggar Dituntut Tak Sekadar Membahas Angka

Pembahasan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

Karena itu, pembahasan anggaran semestinya tidak berhenti pada persoalan angka dan pembagian pagu semata. Setiap program yang masuk dalam rancangan anggaran perlu diuji berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikannya.

Khusus untuk perubahan APBD 2026, Banggar juga memiliki posisi strategis untuk melihat apakah terdapat program yang perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi daerah dan capaian pelaksanaan anggaran berjalan.

Sementara untuk APBD 2027, tantangannya lebih jauh: jangan sampai perencanaan anggaran hanya menghasilkan daftar program, tetapi lemah dalam ukuran manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Kepentingan Publik Harus Jadi Ukuran

Dengan melibatkan sejumlah OPD strategis, pembahasan tersebut menyentuh sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur permukiman, tata ruang, lingkungan hidup hingga ketahanan pangan.

Karena itu, masyarakat patut mengawal proses pembahasan KUA-PPAS tersebut.

Setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD pada akhirnya bersumber dari kemampuan fiskal daerah dan harus dipertanggungjawabkan melalui program yang memberikan manfaat nyata.

Banggar DPRD Kota Medan dan Pemko Medan dituntut memastikan proses penyusunan anggaran berlangsung transparan, rasional, tepat sasaran, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan program besar di atas kertas, tetapi minim dampak ketika diterapkan di lapangan.

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran Kota Medan benar-benar diarahkan pada kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi tahunan. (Red/Tim)

Kegiatan yang dipusatkan di depan Kantor Bupati Dairi ini menjadi salah satu rangkaian lomba seni dan olahraga paling meriah tahun ini.

Rinciannya, 380 siswa SD, 758 siswa SMP, dan 200 siswa SMA/SMK sederajat memadati titik start sejak pukul 07.00 WIB. Dengan penuh semangat, mereka berlari menuju garis finis di GOR Sidikalang diiringi sorak-sorai dan yel-yel sekolah.

Lomba secara resmi dilepas oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Dairi, Agel Siregar, mewakili Bupati Dairi. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Jaspin Sihombing, Wakapolres Dairi Kompol Hadi Sucipto, S.H., Ketua PGRI Dairi Binari Rajagukguk, Ketua Panitia Rinsat Siregar, serta jajaran pengurus PGRI Dairi.

Dalam sambutannya, Agel Siregar menyampaikan pesan Bupati agar seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas.

"Pertandingan ini bukan hanya sekadar mencari juara. Kebersamaan dan _have fun_ juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Tetap junjung sportivitas dan jaga kesehatan," pesannya.

Ia menambahkan, dengan keterlibatan lebih dari seribu pelajar, peringatan HUT RI ke-81 di Dairi tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga menanamkan nilai penting: sportivitas, kesehatan, kreativitas, dan persatuan sejak usia sekolah.

Bagi para pelajar, lomba ini bukan hanya soal siapa paling cepat ke garis finis. Ini adalah ruang untuk belajar kerja tim, menghargai lawan, dan membangun hidup sehat.

Antusiasme terlihat jelas. Dari wajah berkeringat hingga tawa di garis finis, semangat kemerdekaan terasa hidup di setiap langkah mereka.

Kegiatan lomba lari ini merupakan bagian dari rangkaian panjang perayaan HUT RI di Dairi. Sehari sebelumnya, Jumat (14/8/2026), GOR Sidikalang juga dipadati peserta lomba mewarnai dan menggambar tingkat PAUD hingga SMP.

Melalui rangkaian lomba seni dan olahraga ini, Pemerintah Kabupaten Dairi ingin memberikan wadah bagi pelajar untuk menyalurkan bakat, kreativitas, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan.

Pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., bersama personel BNNP Aceh yang didukung oleh personel Polres Nagan Raya dan Pos Pol Beutong Ateuh Banggalang.

​Poin Utama Operasi:

1. Lokasi: Kawasan Alue Jring, Desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya.
2. ​Luas Lahan: 12 hektare (pada ketinggian pm 1.800 meter di atas permukaan laut).
3. ​Jumlah Temuan: 30.000 batang tanaman ganja (Tinggi 1,5 hingga 3,5 meter, usia sekitar 4 bulan).
4. ​Waktu Eksekusi: Pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB (Dicabut dan dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi).

​Kepala BNNP Aceh menegaskan bahwa pemusnahan ladang ganja ini merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dari hulu.

​"Pemusnahan ladang ganja ini kami persembahkan sebagai kado kemerdekaan bagi Indonesia. Kemerdekaan harus kita isi dengan aksi nyata untuk melindungi masyarakat dan generasi bangsa dari ancaman narkotika," ujar Dedy Tabrani.

​Menurut Dedy, tindakan tegas ini merupakan wujud nyata semangat War on Drugs serta komitmen BNNP Aceh dalam memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol. Dr. Suyudi Ario Seto, S.I.K., M.Si., memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran BNNP Aceh atas pengungkapan dan pemusnahan ladang ganja tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

​Dedy menambahkan, langkah ini tidak hanya sekadar memusnahkan tanaman ilegal, tetapi juga menyelamatkan jutaan anak bangsa dari potensi ancaman penyalahgunaan narkotika.

​Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BNNP Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat War on Drugs demi mewujudkan Aceh dan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba). Bravo!

Kunjungan tersebut dilakukan Dahnil sebelum mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, setelah mendapat laporan mengenai kondisi pasangan tersebut. Ferdi dan Bella Annisa diketahui terdata sebagai keluarga kurang mampu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS.

Setibanya di kediaman pasangan tersebut, Dahnil melihat langsung kondisi Bella Annisa yang tengah mengandung sembilan bulan dan mengalami keluhan kesehatan berupa hemoroid atau ambeien. Prihatin dengan kondisi tersebut, Dahnil kemudian berkoordinasi dengan pihak RSUD Drs. H. Amri Tambunan agar Bella segera mendapatkan pemeriksaan medis.

Bella selanjutnya dibawa ke RSUD Drs. H. Amri Tambunan untuk menjalani pemeriksaan. Dokter Desi Handayani, SpOG, spesialis kandungan RSUD Amri Tambunan, melakukan pemeriksaan USG dan memastikan kondisi bayi yang dikandung Bella dalam keadaan sehat. Kondisi ibu juga dinyatakan cukup baik dan apabila tidak ada kendala, persalinan melalui operasi direncanakan dilakukan pada Sabtu (15/8/2026).

Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dr. Erlinda, mengatakan pihak rumah sakit terus berkomitmen mendukung program Deli Serdang Sehat, salah satunya melalui peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD Amri Tambunan saat ini telah memiliki sejumlah fasilitas medis modern, termasuk layanan DSA dan Coiling. Selain itu, kebersihan ruangan dan kenyamanan pasien juga menjadi perhatian pihak rumah sakit.

"Warga yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan dapat dimasukkan ke dalam program Paspula," ujar dr. Erlinda saat menjenguk pasien dari keluarga kurang mampu di ruang IGD, Jumat (14/8/2026).

Ia menjelaskan, data pasien selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan kepesertaan BPJS PBI sehingga masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

RSUD Amri Tambunan juga menerapkan program Pas Jempol yang mengintegrasikan data pasien sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui pemindaian sidik jari.

"Untuk masyarakat Deli Serdang, mari sama-sama mendukung Bapak Bupati untuk Deli Serdang Sehat. Kami dari rumah sakit umum menyediakan fasilitas pelayanan yang sudah lengkap," katanya.

Sementara itu, Muhammad Dahnil Ginting mengapresiasi respons cepat jajaran RSUD Amri Tambunan dalam menangani masyarakat kurang mampu.

"Kita sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini RSUD Amri Tambunan. Direktur RSUD sangat sigap dalam melayani warga yang tidak mampu," ujar Dahnil.

Selain pelayanan medis, Dahnil juga memberikan apresiasi terhadap kebersihan dan ketertiban di lingkungan RSUD Amri Tambunan. Menurutnya, pembatasan jumlah pengunjung pasien merupakan langkah positif untuk menjaga kenyamanan serta kesehatan pasien.

"Kalau satu pasien dijaga sampai sepuluh orang, pasien tidak bisa istirahat. Rumah sakit harus menjaga ketertiban, kebersihan dan kebisingan," katanya.

Dahnil berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu dan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

Atas perhatian dan bantuan tersebut, Ferdi, keluarga pasien, menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Dahnil Ginting beserta jajaran RSUD Amri Tambunan atas kepedulian dan pelayanan yang dinilai ramah.

Keluarga tersebut juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui program Paspula yang membantu pembiayaan perawatan mereka. (Red/Tim)

Apel tersebut digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif, sekaligus memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan Polda Aceh menyiagakan 75 personel, sementara TNI melibatkan 94 personel dalam pengamanan.

"Seluruh personel ditempatkan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar," ujar Joko.

Apel dipimpin Kompol Saiful Hadi, S.H., M.H., selaku Perwira Pengendali (Padal) sekaligus Kasat Samapta Polresta Banda Aceh.

Joko juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian selama rangkaian peringatan Hari Damai Aceh.

"Momentum ini diharapkan semakin memperkuat persatuan, keharmonisan, dan semangat menjaga perdamaian yang telah terbangun di Aceh," pungkasnya.rel.

Sejak awal acara, suasana sudah dipenuhi antusiasme. Para finalis yang berhasil melaju ke babak puncak tampil penuh percaya diri dan memberikan penampilan terbaik mereka. Tak hanya mengandalkan kualitas vokal, para peserta juga menunjukkan penguasaan panggung, ekspresi, penghayatan lagu hingga aksi yang membuat para pengunjung ikut bernyanyi dan bergoyang.

Menariknya, seluruh 15 finalis wajib membawakan dua lagu, yakni satu lagu nasional dan satu lagu bebas kategori pop Indonesia.

Penampilan para finalis yang nyaris tanpa cela membuat dewan juri harus bekerja ekstra keras. Perbedaan nilai yang sangat tipis membuat proses menentukan enam pemenang menjadi salah satu momen paling menegangkan malam itu.

🏆 INILAH PARA PEMENANG

Setelah melalui penilaian yang ketat, akhirnya dewan juri menetapkan:

🥇 Juara 1 — Dira Samosir
Hadiah Rp2.000.000

🥈 Juara 2 — Benyamin Netanya Adu
Hadiah Rp1.500.000

🥉 Juara 3 — Lolita Amanda Siregar
Hadiah Rp1.000.000

🏅 Harapan 1 — Sari Silangit
Hadiah Rp500.000

🏅 Harapan 2 — Rikardo Sirait
Hadiah Rp300.000

🏅 Harapan 3 — Ahmad Syahputra Parinduri
Hadiah Rp150.000

Tidak hanya menerima uang tunai, khusus Juara 1, 2 dan 3 juga mendapatkan **trofi, piagam penghargaan serta voucher makan gratis bersama keluarga di Aero Brew.

🎁 GIVEAWAY UNTUK PENGUNJUNG DAN KONTESTAN

Kemasan acara semakin menarik dengan adanya giveaway bagi kontestan terheboh yang dipilih langsung oleh para pengunjung Aero Brew.

Kontestan yang dinilai paling mampu menghidupkan suasana dan menghibur penonton mendapatkan apresiasi khusus. Selain itu, sejumlah pengunjung yang hadir juga beruntung mendapatkan berbagai hadiah giveaway.

Dengan konsep tersebut, malam final bukan hanya menjadi ajang kompetisi bagi para penyanyi, tetapi juga menjadi malam hiburan dan kebersamaan bagi seluruh pengunjung Aero Brew.

AS TANJUNG: TAHUN DEPAN HARUS LEBIH BESAR

AS Tanjung, Ketua Prabu Centre 08 Sumut, yang juga menjadi bagian dari Owner Aero Brew, mengaku sangat puas melihat antusiasme peserta dan masyarakat terhadap festival karaoke tersebut.

"Saya sangat puas melihat penampilan seluruh peserta malam ini. Mereka tampil luar biasa dan memberikan hiburan yang sangat baik kepada masyarakat. Bahkan dewan juri juga cukup kesulitan menentukan pemenangnya karena kualitas para finalis sangat bagus," ujar AS Tanjung.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan tahun ini menjadi motivasi untuk menghadirkan kegiatan serupa dengan konsep yang lebih besar pada tahun mendatang.

"Insyaallah tahun depan kita buat lagi. Tentunya harus lebih seru, lebih meriah dan lebih besar. Hadiahnya juga akan kita upayakan lebih besar lagi. Kita ingin Aero Brew menjadi tempat berkumpul, berkreasi dan menyalurkan bakat masyarakat," katanya.

IMAM RITONGA: AERO BREW TERBUKA UNTUK BAKAT MASYARAKAT

Sementara itu, Imam Ritonga, Owner Aero Brew, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta, panitia, juri dan pengunjung yang telah menyukseskan Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut berkompetisi dan memberikan penampilan terbaik. Bagi kami, semuanya adalah pemenang karena sudah berani tampil dan menunjukkan bakat di atas panggung," ujar Imam.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat bernyanyi sekaligus mempererat silaturahmi.

"Aero Brew bukan hanya tempat untuk menikmati makanan dan minuman, tetapi kami ingin menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berkarya dan menunjukkan kreativitas. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan," tambahnya.

RIO S LUBIS: INI BUKAN SEKADAR LOMBA

Sementara itu, Rio S Lubis, selaku panitia sekaligus Ketua IWO Deli Serdang, mengatakan bahwa Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026 sejak awal memang dirancang bukan sekadar sebagai perlombaan.

"Ini bukan sekadar lomba mencari siapa yang menjadi juara. Kami ingin memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya para pecinta musik dan penyanyi berbakat, untuk tampil, berkompetisi secara sehat dan mendapatkan pengalaman," kata Rio.

Rio menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat hingga babak final.

"Dari seluruh peserta yang mengikuti kompetisi, akhirnya terpilih 15 finalis. Malam ini mereka tampil luar biasa. Dua lagu yang dibawakan masing-masing finalis membuat suasana semakin menarik, apalagi ketika lagu-lagu nasional dinyanyikan. Semangat kemerdekaan benar-benar terasa," ujarnya.

Menurut Rio, suksesnya acara tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh panitia.

"Saya tidak bekerja sendiri. Ada **Iman Nur Rambe, Heru Winarto, Siti, dan Ahmad Husein Pasaribu** yang bersama-sama membantu sejak persiapan hingga acara selesai. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan," ungkapnya.

Ia berharap Festival Karaoke Pop Aero Brew dapat menjadi agenda rutin tahunan.

"Tahun ini sudah pecah, tahun depan harus lebih pecah lagi. Kalau tahun ini pesertanya luar biasa, mudah-mudahan tahun depan pesertanya semakin banyak, konsepnya semakin besar dan hadiah yang diperebutkan juga semakin menarik," kata Rio.

🎶 MALAM PENUH MUSIK, KEBERSAMAAN DAN SEMANGAT KEMERDEKAAN

Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026 akhirnya menjadi salah satu malam yang meninggalkan kesan bagi para peserta dan pengunjung.

Dari penampilan 15 finalis, persaingan ketat di atas panggung, aksi para kontestan, teriakan dukungan penonton hingga pembagian hadiah dan giveaway, semuanya berpadu menjadi sebuah pesta musik yang penuh kegembiraan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari semarak menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, dengan membawa pesan bahwa semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui kreativitas, seni, persahabatan dan kebersamaan.

Aero Brew, Prabu Centre 08 Sumut dan IWO Deli Serdang pun berkomitmen untuk terus memberikan ruang bagi masyarakat dan generasi muda untuk berkarya.

Festival Karaoke Pop Aero Brew 2026 telah selesai. Para juara telah lahir. Namun satu hal yang pasti: tahun depan, panggungnya harus lebih besar, pesertanya lebih hebat dan hadiahnya lebih dahsyat! 🎤🏆🇮🇩. (Red/Tim)

Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom menilai komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul fungsi pengawasan baik dari legislatif maupun elemen masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang demokratis sekaligus berorientasi pada hasil nyata (result-oriented).

​"Kritik dan pengawasan adalah vitamin bagi demokrasi, namun percepatan kerja pemerintah adalah kebutuhan mutlak bagi rakyat. FROMPER melihat Presiden Prabowo mampu menyeimbangkan keduanya dengan sangat baik melalui sinergi yang solid bersama DPR RI," ujar Zulhamdani.

​Lebih lanjut, DPP FROMPER memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif pemerintah dalam mengamankan kekayaan sumber daya alam nasional. Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang direncanakan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sebagai tonggak sejarah penting untuk mengakhiri ketimpangan ekonomi masa lalu.

​Menurut Zulhamdani, kebijakan hilirisasi melalui sistem ekspor satu pintu dan pembentukan bursa komoditas ini merupakan bukti nyata keberpihakan negara agar kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat, bukan segelintir golongan

Kedaulatan Ekonomi: Kebijakan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global sekaligus menghadirkan harga referensi komoditas ekspor yang transparan dan berkeadilan.

​Pengawasan Ketat: Keterlibatan OJK dalam mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis memberikan jaminan tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.

​"Sebagai bagian dari elemen pemuda dan mahasiswa, FROMPER siap mengawal dan berdiri di garis terdepan untuk mendukung setiap kebijakan strategis pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan sumber daya alam dan kemakmuran rakyat Indonesia," tutup Zulhamdani.

Ia mengatakan pemerintahan dan DPR hari ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo berterima kasih atas itu.

"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026)

Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan senantiasa bekerja dengan optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Ia mencontohkan misalnya adalah penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menurutnya selama ini tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dirasakan segelintir orang belaka.

Salah satunya, ia menargetkan Indonesia mulai mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia.

"Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.