RS mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Bahkan, ia meminta Kapolri mempertimbangkan untuk turun langsung ke Sumatera Utara guna memastikan upaya pemberantasan perjudian dan narkoba berjalan secara nyata dan menyeluruh, ujarnya, Jumat (6/11/2026).

Menurut RS, kondisi tersebut tidak cukup ditangani melalui kegiatan razia yang bersifat sementara. Diperlukan langkah penegakan hukum secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan agar praktik perjudian maupun peredaran narkoba tidak kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan lokasi penindakan.

Ia bahkan mengusulkan agar Kapolri dan jajaran Mabes Polri mempertimbangkan berkantor sementara di Sumatera Utara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap persoalan yang dinilainya perlu mendapat pengawasan lebih intensif.

"Persoalan perjudian dan narkoba di Sumatera Utara harus menjadi perhatian serius. Kami meminta Kapolri tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga memastikan langsung bagaimana kondisi di lapangan. Jika diperlukan, berkantor sementara di Sumut bisa menjadi salah satu bentuk penguatan pengawasan," ujar RS.

Jangan Hanya Tangkap Pemain, Bandar Besar Harus Diusut

RS menegaskan, pemberantasan perjudian tidak boleh hanya berorientasi pada penangkapan pemain ataupun penggerebekan tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi perjudian.

Menurut dia, aparat penegak hukum harus menelusuri keseluruhan mata rantai bisnis ilegal tersebut, mulai dari pemasok mesin perjudian, pengelola lokasi, pihak yang mengatur operasional, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi bandar besar dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Hal serupa, lanjutnya, juga harus diterapkan dalam pemberantasan narkoba. Penegakan hukum perlu diarahkan pada pengungkapan jaringan pemasok, pengedar, bandar, serta pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam peredaran narkotika.

"Jangan hanya pemain judi dan pengguna narkoba yang ditindak. Jaringan pemasok mesin judi, bandar besar, serta pihak yang diduga mengendalikan operasional perjudian dan peredaran narkoba juga harus diungkap. Kalau hanya bagian bawah yang ditangkap, sementara jaringan di atasnya tidak tersentuh, persoalan ini akan terus berulang," tegasnya.

Soroti Judi Tembak Ikan, Bola Putar dan Slot

Dalam keterangannya, RS turut menyoroti dugaan aktivitas perjudian dengan berbagai modus permainan, di antaranya mesin tembak ikan, bola putar, dan permainan slot yang disebut-sebut masih ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Ia menilai, keberadaan berbagai bentuk perjudian tersebut perlu menjadi perhatian aparat kepolisian karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Selain persoalan perjudian, peredaran narkoba juga dinilai membutuhkan penanganan serius. RS mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda, mengganggu kehidupan keluarga, serta menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian tidak hanya mengedepankan kegiatan penindakan sesaat, tetapi juga memperkuat penyelidikan dan pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan yang berada di belakang aktivitas ilegal tersebut.

Minta Razia Tidak Sekadar Formalitas dan Pencitraan Saja

RS juga mengkritik pola penindakan yang menurutnya jangan sampai hanya sebatas kegiatan seremonial atau formalitas untuk memenuhi pemberitaan kepada masyarakat.

Ia meminta setiap razia dilakukan berdasarkan informasi dan penyelidikan yang memadai, disertai tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Bahkan, RS menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan adanya kebocoran informasi sebelum razia dilakukan. Ia menduga, apabila kegiatan penindakan tidak menghasilkan temuan, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi di lapangan.

"Jangan sampai razia hanya menjadi formalitas. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pemberitaan bahwa aparat sudah melakukan penindakan. Jika ada informasi mengenai lokasi perjudian dan narkoba, harus ditindaklanjuti secara serius dan profesional," ungkapnya.

Ia juga meminta agar setiap laporan masyarakat maupun informasi dari kalangan jurnalis ditindaklanjuti secara objektif. Menurutnya, keterbukaan informasi dan pengawasan publik penting untuk memastikan penegakan hukum berlangsung transparan.

RS menegaskan, dugaan adanya koordinasi antara pihak tertentu dengan pengelola lokasi perjudian maupun kemungkinan keterlibatan oknum aparat harus diperiksa melalui mekanisme penyelidikan yang sah.

Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi.

AJUDAN Siap Bersinergi dengan Polri

Lebih lanjut, RS meminta Kapolri membuka ruang sinergi dengan organisasi DPP AJUDAN dalam mendukung upaya pemberantasan perjudian dan narkoba.

Ia menyebutkan, AJUDAN memiliki jaringan pengurus dan aktivis di sejumlah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Jaringan tersebut, menurutnya, dapat membantu menyampaikan informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.

RS menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan kepolisian, khususnya dalam penyampaian informasi awal, pengawasan sosial, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian dan narkoba.

"Kami meminta Kapolri melibatkan AJUDAN untuk bersinergi dalam upaya pemberantasan perjudian dan narkoba. Kami memiliki jaringan di berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Jika ada informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian maupun peredaran narkoba, kami siap membantu menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum," katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial bukan untuk mengambil alih kewenangan kepolisian, melainkan menjadi bagian dari pengawasan publik dan dukungan terhadap penegakan hukum.

Penegakan Hukum Harus Transparan dan Menyeluruh

Di akhir keterangannya, RS berharap Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara, terutama terkait dugaan praktik perjudian dan peredaran narkoba.

Ia meminta jajaran Polda Sumut, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, serta seluruh kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara meningkatkan pengawasan dan menindaklanjuti setiap informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan perjudian dan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah lokasi yang digerebek atau tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap jaringan pemasok, pengendali, dan aliran keuntungan dari bisnis ilegal tersebut.

RS berharap penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, transparan, serta tidak tebang pilih.

"Harapan kami, Sumatera Utara benar-benar bersih dari praktik perjudian dan peredaran narkoba. Jangan ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Aktivis DPP AJUDAN, RS. (Red/Tim)

Pernyataan keras tersebut disampaikan Kepala BIN saat menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026) siang.

​"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," tegas Herindra di hadapan awak media.

​Meski mengonfirmasi arah pelanggaran tersebut, Herindra enggan merinci lebih jauh perihal siapa aktor intelektual atau dalang utama di balik peretasan jaringan komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut. Ia memilih langsung bergegas menuju Istana untuk menyerahkan laporan resmi serta perkembangan situasi keamanan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.

​Senada dengan Penilaian Istana

​Sikap tegas BIN sejalan dengan pandangan yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya. Pihak Istana menegaskan bahwa praktik penyadapan terhadap saluran komunikasi pimpinan negara membawa ancaman yang sangat fatal bagi kedaulatan bangsa.

​Intersepsi komunikasi ilegal terhadap Presiden berpotensi membocorkan rahasia serta informasi negara yang bersifat amat sensitif. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak hanya mencederai sistem hukum dan keamanan nasional, tetapi juga membahayakan keselamatan pribadi Kepala Negara.

​Modus Operandi dan Perkembangan Penyelidikan

​Berdasarkan hasil penyelidikan awal aparat penegak hukum, praktik penyadapan rahasia ini diduga dijalankan dengan menyusupkan sejumlah nomor telepon milik Presiden dan pejabat tinggi ke dalam sistem pengawasan Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut dilakukan secara melanggar hukum tanpa melalui verifikasi resmi, otorisasi, maupun prosedur penyadapan yang sah.

​Penyidik Mabes Polri sejauh ini telah menetapkan empat orang tersangka utama:

1. ​Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri / Mantan Kepala Staf Kepresidenan)
2. ​Irjen Pol. Ahrie Sonta (Kadiv Hukum Polri)
3. ​Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri)
4. ​Irjen Pol. Slamet Uliandi

​Tiga tersangka di antaranya telah resmi ditahan di Rutan Korps Brimob Mabes Polri. Sementara itu, penahanan terhadap Irjen Pol. Slamet Uliandi ditunda lantaran yang bersangkutan sedang mengalami masalah kesehatan serius pascaserangan stroke.

​Penegakan Hukum dan Pembentukan Tim Khusus

​Guna menuntaskan skandal penyadapan ini secara transparan, Polri telah membentuk tim khusus untuk mendalami seluruh rantai instruksi dan pembuktian digital.

Di sisi lain, instansi TNI bersama elemen intelijen negara terus meningkatkan kesiapsiagaan guna mengawal keselamatan pimpinan negara serta menjaga stabilitas nasional dari segala bentuk ancaman makar.

Bantahan resmi ini disampaikan langsung oleh Panglima TNI untuk meluruskan disinformasi yang sempat memicu keraguan publik, salah satunya diunggah oleh akun TikTok Dolxxxx dengan narasi bernada sensasional: "Breaking news, geger! Seskab Teddy Indra Wijaya dikabarkan diperiksa POM TNI terkait kasus dugaan penyadapan Prabowo."

​"Hoaks," ujar Jenderal TNI Agus Subiyanto secara singkat dan tegas melalui pesan singkat saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (6/11/2026).

​Pernyataan dari pucuk pimpinan TNI tersebut secara otomatis memutus rantai rumor tidak berdasar yang sempat bergulir di ruang publik digital.

​Perkembangan Penanganan Hukum Kasus Penyadapan

​Isu hoaks mengenai Seskab Teddy tersebut berembus di tengah proses hukum maraton yang sedang dijalankan aparat penegak hukum terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa pejabat negara lainnya.

​Sejauh ini, pihak kepolisian telah resmi menetapkan empat orang tersangka dalam perkara tersebut. Pengumuman penetapan tersangka terakhir disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri pada Kamis (5/11/2026), yang menegaskan bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat adanya unsur perbuatan melawan hukum.

​Adapun daftar empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka meliputi:

1. Listyo Sigit Prabowo
2. ​Irjen Pol Ahrie Sonta (Kadiv Hukum Polri)
3. ​Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri)
4. ​Irjen Pol Slamet Uliandi

​Status Penahanan Para Tersangka

​Dari total empat orang tersangka yang telah diumumkan oleh tim penyidik Mabes Polri, status penahanan masing-masing tersangka diproses sebagai berikut:

​Tiga Tersangka Ditahan: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso telah resmi menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri guna kepentingan penyidikan lanjutan.

​Satu Tersangka Belum Ditahan: Pembantaran penahanan diberikan kepada Irjen Pol Slamet Uliandi. Penyidik mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan yang saat ini membutuhkan perawatan medis serius akibat serangan stroke.

​Imbauan Literasi Digital Bagi Masyarakat

​Dengan hadirnya penjelasan resmi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dipastikan bahwa kabar keterlibatan maupun pemeriksaan Seskab Teddy Indra Wijaya oleh Polisi Militer murni merupakan berita palsu.

​Pihak berwenang mengimbau masyarakat luas untuk selalu bersikap kritis dalam mengonsumsi informasi dari jaringan media sosial. Publik diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh narasi spekulatif serta selalu melakukan verifikasi faktual melalui pemberitaan media massa resmi yang terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers.

Kegiatan donor darah tersebut merupakan bagian dari aksi kemanusiaan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh lingkungan Holding Perkebunan Nusantara, Head Office PalmCo, Head Office SupportingCo, Sinergi Gula Nusantara, serta seluruh regional PTPN Group dengan mengusung tema "Blood Heroes".

Aksi donor darah serentak ini dibuka langsung melalui zoom oleh Direktur SDM dan Umum Holding PTPN III (Persero), A. Miftahuddin Amin.

Pelaksana Tugas (Plt.) Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman yang membuka kegiatan donor darah di Kantor Regional 1 menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan budaya perusahaan yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kepedulian dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama. Setetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali, serta disosialisasikan kepada keluarga dan tetangga karyawan agar manfaatnya semakin luas," ujar Wispramono.

Menurutnya, kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat solidaritas dan kebersamaan di kalangan karyawan PTPN I (Persero) Regional 1.

Pihak PMI Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa donor darah memiliki manfaat besar bagi penerima maupun pendonor. Ketersediaan darah sangat dibutuhkan untuk membantu pasien yang menjalani perawatan medis, tindakan operasi, maupun kondisi darurat lainnya. Sementara bagi pendonor, donor darah yang dilakukan sesuai prosedur medis dapat memberikan manfaat kesehatan, sekaligus menumbuhkan kepuasan psikologis karena telah berkontribusi dalam membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan sejumlah pimpinan dan karyawan di lingkungan PTPN I (Persero) Regional 1 serta berbagai perusahaan dan institusi yang turut berpartisipasi. Di antaranya Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Regional 1, IKBI Regional 1, PT NDP, PT NDB, PT LNK, Agrinas Palma Nusantara Region Officer Sumut-Aceh, dan Dapenbun.

Dari 149 orang yang mendaftarkan diri, tim PMI Kabupaten Deli Serdang berhasil mengumpulkan sebanyak 90 kantong darah. Capaian ini menjadi bukti tingginya semangat kepedulian dan partisipasi insan PTPN Group dalam mendukung kegiatan kemanusiaan.

Melalui kegiatan ini, PTPN I (Persero) Regional 1 berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, tidak hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga di tengah masyarakat. Donor darah diharapkan menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat nyata bagi sesama serta memperkuat komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial. (Red/Tim)

Aksi ini digelar untuk mendesak penegak hukum dan Ditjenpas mengusut tuntas dugaan pengendalian jaringan peredaran gelap narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari balik jeruji besi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, yang diduga melibatkan warga binaan bernama Choiruddin Panjaitan alias Rudy RZ.

Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, secara tegas meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan RukuDr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum, beserta jajarannya untuk bersikap kooperatif, transparan, dan tidak mencoba melindungi oknum warga binaan yang terindikasi melakukan tindak pidana.

​"Kami meminta dengan tegas kepada Kalapas Labuhan Ruku agar tidak pasang badan atau melindungi siapapun. Jika dugaan pengendalian narkoba oleh Rudy RZ ini terbukti, maka ada indikasi pembiaran atau bahkan kelalaian serius dalam prosedur pengawasan. Lapas harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat pembinaan, bukan markas aman untuk mengendalikan bisnis haram," ujar Rini Puspita Sari di sela-sela aksi di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

​Landasan Hukum dan Urgensi Penyelidikan

​Pengurus DPP PPP RI, Farhan Sucipto, menjelaskan bahwa tindakan hukum tegas harus diambil berdasarkan regulasi pidana dan pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia:

​Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009): Pengendalian narkotika dari dalam Lapas melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Aturan ini mengancam pelaku pemufakatan jahat dan peredaran narkotika golongan I dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun.

​Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (UU No. 8 Tahun 2010): PPP RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta penyidik penegak hukum menelusuri lonjakan harta kekayaan Rudy RZ selama masa pemidanaan. Hal ini merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terkait dugaan penyembunyian, pentransferan, atau pengalihan aset dari hasil tindak pidana.

​Sistem Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022): Berdasarkan Pasal 71 UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan ketat. Pembiaran terhadap pelanggaran akses komunikasi dan operasional bisnis haram di dalam Lapas merupakan bentuk pelanggaran kode etik berat serta tindak pidana.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 94 Tahun 2021): Kelalaian atau pembiaran oleh pejabat publik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di lingkungan kerja dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

​Empat Tuntutan Utama Aksi PPP RI Hari Ini

​Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini, PPP RI menyampaikan empat tuntutan utama kepada Ditjenpas dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan:

​Copot Kalapas Labuhan Ruku: Desakan pencopotan segera terhadap Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan RukuDr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum. beserta pejabat terkait yang diduga lalai atau membiarkan terjadinya pengendalian bisnis narkoba dari dalam Lapas.

​Audit Menyeluruh & Penindakan Hukum: Evaluasi total dan pemeriksaan independen terhadap seluruh jajaran pegawai Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang.

​Penelusuran & Penyitaan Aset (Asset Recovery): Pengusutan alur keuangan serta penyitaan aset milik Rudy RZ yang terindikasi hasil TPPU oleh aparat penegak hukum dan PPATK.

​Pemindahan ke Super Maximum Security Nusakambangan: Peminandahan segera Rudy RZ ke Lapas High/Super Maximum Security di Nusakambangan guna memutus total akses komunikasi (zero communication policy) dan meminimalkan interaksi yang tidak sah.

"Pemindahan ke Nusakambangan adalah langkah krusial untuk memutus total akses komunikasi yang bersangkutan (zero communication policy). Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan interaksi yang tidak sah di dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku," tegas Rini Puspita Sari.

​Praduga Tak Bersalah & Konfirmasi Pihak Terkait

​Meskipun menyampaikan tuntutan keras, PPP RI menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pihak berwenang.

​Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi telah berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Humas Ditjenpas maupun Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku terkait tuntutan dan perimbangan informasi tersebut, namun belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi akan segera memuat tanggapan pihak-pihak terkait sesaat setelah keterangan resmi diperoleh.

Merespons sikap tertutup dan belum adanya langkah konkret dari pihak berwenang terkait dugaan pengendalian jaringan peredaran gelap narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh warga binaan Choiruddin Panjaitan alias Rudy RZ dari balik jeruji besi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II.

​"Negara tidak boleh kalah oleh sindikat narkoba yang mengendalikan bisnis haramnya dari dalam hotel prodeo. Jika Ditjenpas terus bungkam dan melindungi oknum-oknum yang mencoreng institusi pemasyarakatan, maka kami pastikan aksi jilid II akan digelar dengan eskalasi yang lebih besar demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan generasi bangsa," tegas Ketua Umum PPP RI, Rini Puspita Sari, di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

​DPP PPP RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa institusi pemasyarakatan kembali berfungsi sebagaimana mestinya, bersih dari praktik kotor peredaran narkotika.

Ketua Umum BAPEMNUS, Jansen Henry Kurniawan, S.H., menilai persoalan yang mencuat tidak boleh dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai urusan administratif internal perusahaan semata. Dugaan pelanggaran ini menyangkut hak ekonomi, kepastian hubungan kemitraan, keselamatan kerja, transparansi pengelolaan pendapatan, hingga perlindungan martabat para pengemudi.

Berawal dari Pengaduan Mantan Pekerja

​Isu ini mencuat setelah seorang mantan pekerja berinisial PLT menyampaikan sejumlah keterangan kepada BAPEMNUS mengenai dugaan penyimpangan dalam sistem operasional dan praktik kemitraan di Pool Kalibata.

PLT juga menyebutkan bahwa ada pekerja lain yang enggan menyampaikan keluhan karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Menurut Jansen, apabila keterangan tersebut terbukti benar, kondisi ini merupakan masalah serius yang membutuhkan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Setiap pengemudi berhak menyampaikan pengaduan tanpa intimidasi, tekanan, maupun ancaman pembalasan.

​Rincian Dugaan Pelanggaran di Pool Kalibata

​BAPEMNUS menyoroti beberapa poin krusial yang perlu segera diusut tuntas, antara lain:

​Ketidakterbukaan Kontrak Kemitraan: Calon pengemudi yang lolos uji mengemudi diduga tidak mendapat penjelasan transparan mengenai pola kerja sama, termasuk kerja sama PT Bluebird dengan platform PT Gojek dan PT Grab.

​Potongan Pendapatan yang Tidak Transparan: Terdapat keterangan mengenai dugaan pemotongan pendapatan sebesar 23 persen serta tambahan pemotongan sebesar 60 persen. Perusahaan didesak membuka dasar perhitungan, komponen biaya, pihak penerima potongan, serta persetujuan pengemudi melalui audit independen.

​Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas: Pengemudi yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian pihak lain diduga diarahkan untuk tidak membuat laporan kepolisian apabila kendaraan masih bisa dikendarai ke pool. Selain itu, ada dugaan pembesaran biaya perbaikan jika pihak penabrak bersedia bertanggung jawab.

​Pungutan dan Akses Akun Sepihak: Muncul dugaan pungutan tidak resmi, akses tanpa izin ke akun dan saldo pengemudi, serta pembekuan dana akibat kekurangan setoran tanpa mekanisme autentikasi yang jelas.

​Ketidakadilan Fasilitas dan Perlindungan: Adanya dugaan diskriminasi pembagian kendaraan BBG dan BBM bagi pengemudi baru, serta dugaan pembiaran terhadap tindakan tidak senonoh penumpang terhadap pengemudi.

​Pungutan Seragam, Iuran, dan Sistem Bonus: Mulai dari biaya pembelian seragam saat rekrutmen, penarikan uang iuran serikat, penahanan sebagian pendapatan berkedok "jaminan kerja", hingga sistem target bonus bulanan yang dinilai terlalu tinggi dan memicu kelelahan serta risiko keselamatan berkendara.

​Status Hubungan Kemitraan Harus Jelas

​Jansen Henry Kurniawan menegaskan bahwa penggunaan label "kemitraan" tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum. Penilaian hubungan hukum antara perusahaan dan pengemudi harus dilihat dari fakta pelaksanaannya di lapangan.

​Apabila hubungan tersebut memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah, maka ketentuan ketenagakerjaan wajib diperhatikan. Sebaliknya, jika murni kemitraan, hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap harus dijalankan secara transparan dan proporsional.

​5 Tuntutan Resmi BAPEMNUS

​Sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab memperjuangkan hak-hak pekerja transportasi, BAPEMNUS menyampaikan lima tuntutan tegas kepada manajemen PT Bluebird Group:

1. Memberhentikan Kepala Pool Kalibata beserta jajaran yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran.
2. Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap aturan serta sistem operasional di Pool Kalibata agar berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, keterbukaan, dan keselamatan kerja.
3. ​Mengembalikan Seluruh Kerugian Materiil maupun Imateriil yang dialami pengemudi mitra, serta mengaudit potongan pendapatan, pungutan, dan dana jaminan kerja yang tidak memiliki dasar hukum sah.
4. ​Membuka Audit Independen untuk mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran—mulai dari kontrak kemitraan, kerja sama aplikator, pemotongan dana, hingga sistem bonus.
5. ​Menjamin Perlindungan Hukum dan Keamanan bagi seluruh pengemudi yang berani menyampaikan pengaduan atau memberikan kesaksian.

​BAPEMNUS menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Perusahaan sebesar PT Bluebird Group, yang memiliki reputasi baik di mata publik, diminta untuk membuktikan bahwa profesionalisme pelayanan kepada konsumen berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak pengemudinya di lapangan.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum yang kuat, BAPEMNUS akan mendorong langkah hukum lebih lanjut melalui instansi berwenang.

​Aksi damai yang mendapat pengawalan ketat dari personel Polsek Tanjung Morawa di bawah pimpinan AKP Jonni Harianto Damanik ini mengusung sejumlah tuntutan krusial. Isu yang diangkat mencakup dugaan maladministrasi berat, pelanggaran ketenagakerjaan, potensi kerugian keuangan daerah, hingga matinya asas transparansi informasi publik di lingkungan Kantor Camat Tanjung Morawa.

Sorotan Tajam: Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang Tumpul

​Salah satu inti permasalahan yang dipertanyakan oleh massa aksi adalah ketidakmampuan pihak kecamatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam perundang-undangan tersebut, badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akuntabel, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

​Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Pihak Kantor Camat Tanjung Morawa dinilai tertutup dan gagal mempraktikkan keterbukaan informasi yang tertuang dalam program tata kelola pemerintahan Bupati Deli Serdang.

Penghentian atau penutupan akses informasi terhadap dokumen-dokumen penting daerah, seperti legalitas kearsipan, status ketenagakerjaan, hingga transparansi laporan retribusi, menandakan bahwa semangat reformasi birokrasi dan transparansi publik yang digelorakan pemerintah daerah belum berjalan hingga ke tingkat kecamatan.

​Empat Poin Tuntutan Utama Massa Aksi

​Dalam aksi tersebut, demonstran membeberkan empat poin pelanggaran mendasar yang diduga terjadi di Kantor Camat Tanjung Morawa:

Yang Pertama Dugaan Jual Beli Arsip Pemerintahan ke Penampung Rongsokan: Massa menuntut pertanggungjawaban penuh atas hilangnya dokumen serta arsip penting negara yang diduga dipindahtangankan ke pihak ketiga (penampung barang bekas). Dari hasil mediasi, terungkap bahwa pihak kecamatan menempatkan arsip masyarakat di Tempat Pengolahan Sampah 3 Roda (TPS3R) serta tidak mampu menunjukkan bukti atau dokumen legalitas pengelolaannya.

Landasan Hukum: Tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Aturan tersebut mengancam siapa saja yang dengan sengaja menghancurkan, memusnahkan, atau menjual arsip dinamis bernilai guna pertanggungjawaban pemerintahan dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp500.000.000.

Yang Kedua Dugaan Praktik Rangkap Jabatan (Double Job): Demonstran mendesak adanya klarifikasi resmi mengenai oknum aparatur di lingkungan Kantor Camat Tanjung Morawa yang disinyalir memegang dua jabatan sekaligus.

Praktik ini dinilai melanggar aturan kepegawaian ASN/birokrasi dan berpotensi memicu benturan kepentingan (conflict of interest) yang merugikan pelayanan publik.

Yang Ketiga PHK Sepihak Tanpa SK dan Pengupahan di Bawah UMK: Nasib para petugas kebersihan (Buruh Harian Lepas/BHL) yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi perhatian amat krusial.

Mereka dikabarkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa disertai Surat Keputusan (SK) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sah. Selain itu, upah yang diterima selama ini dinilai jauh di bawah standar minimum.

​Landasan Hukum: Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/908/KPTS/2025, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp4.041.543 per bulan.

Praktik pembayaran di bawah UMK serta pemecatan tanpa prosedur melanggar Pasal 89 & 93 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengkategorikan pengupahan di bawah standar minimum sebagai tindak pelanggaran hukum pidana maupun perdata.

Yang Keempat ​Ketidakjelasan Tarif dan Pengelolaan Retribusi: Kebersihan Masyarakat menyoal ketidakkonsistenan penarikan tarif retribusi sampah dari warga yang dinilai tidak akuntabel dan tidak merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah.

Pungutan rutin tersebut dinilai kontradiktif dengan minimnya sarana prasarana penunjang, seperti ketersediaan tempat sampah yang memadai.

​Mediasi Buntu: Pejabat Tak Mampu Tunjukkan Dokumen Legal

​Proses mediasi yang digelar di ruang Camat Tanjung Morawa tidak menghasilkan titik terang. Mediasi tersebut dihadiri perwakilan massa aksi (Daniel Marbun, S.H., Fikri Ihsan Lubis, Nurhamsyah Manullang, dan Herman), jajaran Polsek Tanjung Morawa, Sekcam Fuad, Kasi Kebersihan, serta Kasi Trantib.

​Pihak kecamatan sama sekali tidak sanggup menunjukkan dokumen pendukung yang dituntut oleh pendemo, seperti legalitas pengelolaan arsip, SK/PKWT para pekerja kebersihan, hingga Laporan Pengelolaan Retribusi Sampah.

Di sisi lain, Camat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan, S.STP., M.M., dilaporkan tidak berada di tempat karena sedang menghadiri agenda di Kantor Gubernur Sumut. Sementara itu, Sekcam Fuad menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis.

Ancaman Eskalasi Aksi ke Ranah Hukum

​Ketidakjelasan respons dari pihak kecamatan memicu kekecewaan mendalam bagi para peserta aksi. Koordinator Lapangan Aksi, Sri, bersama jajaran pimpinan DPP FMI dan DPP PERAK menegaskan akan menaikkan eskalasi gerakan.

​"Jika dalam kurun waktu satu minggu tidak ada pertemuan langsung dengan Camat Tanjung Morawa serta keterbukaan dokumen resmi yang kami minta, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang jauh lebih besar," tegas Sri.

​Tidak hanya menyasar Kantor Camat, massa berencana mendatangi langsung Kantor Bupati Deli Serdang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, hingga Polresta Deli Serdang guna mendesak pengusutan tuntas atas dugaan tindak pidana kearsipan, pelanggaran ketenagakerjaan, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah.

Menurut Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, bantuan program TJSL dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di masing-masing daerah. Bantuan yang diberikan pun bermacam-macam, mulai dari sarana ibadah, pendidikan, penghijauan, ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyaluran bantuan ini, kata Ridho, merupakan bagian dari kontribusi Perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Melalui program TJSL, PTPN IV Regional 2 berupaya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kemitraan.

"Program TJSL merupakan salah satu upaya PTPN IV Regional 2 untuk tumbuh bersama masyarakat. Kita ingin bantuan yang disalurkan memiliki relevansi dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dukungan tidak terpusat pada satu sektor tertentu," kata Ridho kepada awak media, Kamis (5/11/2026).

Dari Rp7,82 miliar bantuan TJSL yang telah disalurkan PTPN IV Regional 2 hingga Kuartal III 2026, Kabupaten Simalungun menerima alokasi senilai Rp2,8 miliar, Kabupaten Langkat senilai Rp1,6 miliar dan Kota Medan senilai Rp936 juta. Selanjutnya untuk Kabupaten Asahan senilai Rp274 juta, Kabupaten Batu Bara Rp106 juta, Kabupaten Deli Serdang Rp96 juta, Kabupaten Karo Rp45 juta, Kota Pematangsiantar Rp401 juta, Kabupaten Labuhanbatu Rp287 juta, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp75 juta.

Penyaluran bantuan juga menjangkau Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp350 juta, Kabupaten Padang Lawas Rp49 juta, Kabupaten Padang Lawas Utara Rp15 juta Kabupaten Pasaman Barat Rp241 juta, Kabupaten Rokan Hilir Rp49 juta, serta Kabupaten Serdang Bedagai Rp331 juta.

Selain program TJSL, kata Ridho, kontribusi PTPN IV Regional 2 di tengah masyarakat juga hadir melalui aktivitas perekonomian lokal serta lapangan kerja bagi warga setempat. Semua ini melengkapi fungsi PTPN IV Regional 2 sebagai katalisator ekonomi nasional.

"Perusahaan sadar masa depan usaha berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi lingkungan di sekitarnya. Karena itulah PTPN IV Regional 2 selalu ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk masyarakat," ujar Ridho.

Hal senada juga disampaikan Corporate Communication PTPN IV Regional 2, Maktal Kunto Aji. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Aji, PTPN IV Regional 2 punya tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha secara produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kehadiran PTPN IV Regional 2 diharap dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Melalui TJSL, kami mendukung kebutuhan sosial yang beragam. Di sisi lain, kegiatan operasional Perusahaan juga memberi ruang bagi masyarakat setempat untuk terlibat, baik sebagai tenaga kerja maupun berbagai usaha," kata Aji.

Aji mengatakan, hubungan harmonis PTPN IV Regional 2 dengan masyarakat selama ini dirajut melalui partisipasi dan kepercayaan yang dibangun dalam jangka panjang. PTPN IV Regional 2 terus berupaya menjaga komunikasi serta memastikan pelaksanaan program sosial berjalan efektif.

Melalui semua upaya itu, lanjut Aji, PTPN IV Regional 2 berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Komitmen itu sejalan dengan peran Perusahaan dalam mengelola sumber daya perkebunan secara bertanggung jawab guna memberikan kontribusi kepada negara yang berujung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"PTPN IV Regional 2 memohon doa dan dukungan dari semua kalangan untuk bisa berkontribusi dan bermanfaat lebih besar lagi untuk bangsa dan negara," ujar Aji mengakhiri. (Red/Tim)

Rektor Universitas Battuta, Dr. Evri Ekadiansyah, M.Kom., menerima kunjungan pengurus MIO Sumut di ruang kerjanya di Medan, Kamis (5/11/2026). Hadir dalam pertemuan itu Ketua MIO Sumut Fajar Trihatya, S.E., Sekretaris Jenderal Rusli, S.E., S.H., M.H., C.Neg., serta H. Risvande Lubis selaku Bendahara Umum.

Fajar mengatakan, kerja sama yang dijajaki tidak hanya mencakup komunikasi kelembagaan. MIO Sumut juga menyatakan kesiapan untuk membantu menyosialisasikan Universitas Battuta serta mendukung pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa.

Menurut Fajar, pelatihan jurnalistik dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan mengolah informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Di tengah derasnya arus berita dan konten digital, mahasiswa perlu mampu memilah fakta, mengenali informasi keliru, serta menyampaikan gagasan dengan jelas.

Ia menambahkan, jurnalistik bukan sekadar menulis berita, melainkan mencakup proses mencari, memeriksa, dan menyajikan informasi secara akurat, berimbang, serta beretika. Keterampilan tersebut dinilai relevan bagi mahasiswa dari berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, penelitian, aktivitas sosial, dan kewirausahaan.

Rektor Evri menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menyampaikan bahwa Universitas Battuta telah beroperasi sejak 2019 dan kini memiliki hampir 2.000 mahasiswa. Kampus itu juga tengah membangun gedung sembilan lantai yang dirancang untuk mendukung fasilitas dan kenyamanan kegiatan akademik.

Dalam pertemuan tersebut, Rusli menyatakan kesediaannya untuk mengajar di Universitas Battuta sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Rencana kerja sama antara kedua pihak selanjutnya akan dibahas dan dituangkan dalam MoU. (***)

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama antara Polda Riau dan jajaran intelijen Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Kasus tersebut bermula dari kegiatan patroli dan monitoring wilayah yang dilakukan personel intelijen Kodam di kawasan Simpang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pada 2 Oktober 2026.

Saat melakukan patroli, petugas menemukan satu unit truk yang mengangkut pupuk yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu. Temuan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian pada 3 Oktober 2026 untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa setelah menerima temuan tersebut, penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap pupuk guna memastikan kesesuaian kandungan dengan mutu dan kualitas yang tertera pada kemasan.

"Kami mengambil sebanyak 15 sampel dari berbagai merek pupuk yang diamankan untuk dilakukan pengujian laboratorium. Berdasarkan hasil pengujian yang kami terima melalui surat Nomor F-2899 Tahun 2026 tanggal 20 Oktober 2026, delapan sampel yang hasilnya telah keluar menunjukkan kandungan yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas sebagaimana tercantum pada kemasan," jelas Ade dalam konferensi pers di Perkantoran Ring Road, Jalan Lintas Sumatera, Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Kamis (5/11/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Riau AKBP Rudi A. Samosir, S.E., M.Si., Kasubdit I DitreskrimsusPolda Riau Kompol I Komang Aswatama serta Danden Inteldam Kodam XIX/Tuanku Tambusai Letkol Arh Soni Bolin Steven Simanjuntak.

Setelah memperoleh hasil pengujian laboratorium, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada 31 Oktober 2026. Saksi-saksi tersebut di antaranya pihak yang menyerahkan barang bukti, sopir truk, serta kernet kendaraan.

Polisi kemudian melakukan pemanggilan terhadap AM yang diketahui sebagai pemilik pupuk tersebut. Namun, setelah dua kali dipanggil, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik dan diketahui sudah tidak berada di kediamannya di wilayah Gambir.

Tim kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan AM. Hasilnya, tersangka berhasil diamankan di rumah keluarganya yang berada di Kecamatan Tapung Timur, Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tersangka dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa tersangka memperoleh berbagai jenis pupuk dari sejumlah daerah, di antaranya Payakumbuh dan Medan. Transaksi pembelian dilakukan dengan menghubungi sejumlah orang yang dikenalnya melalui media sosial maupun marketplace.

Pupuk tersebut kemudian dijual kembali dengan harga bervariasi, berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per karung. Aktivitas penjualan pupuk yang diduga tidak memenuhi standar mutu tersebut diketahui telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan.

Adapun berbagai merek pupuk yang diamankan antara lain CSP Daun Sawit, Mahkota Fertilizer, Mahkota warna hitam, NPK, DG, Mitra Urea, Fertilizer, serta Mutiara warna putih dan biru.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 906 karung pupuk berkemasan 50 kilogram dan 20 karung berkemasan 25 kilogram. Dengan demikian, total barang bukti mencapai 926 karung atau sekitar 45,8 ton.

Ade menegaskan, pengungkapan perkara ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya para petani, dari peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan standar mutu dan kualitas.

Atas perbuatannya, tersangka AM disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Saat ini, penyidik masih mendalami asal-usul pupuk yang diperoleh tersangka, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan dan distribusi pupuk tersebut.

Polda Riau memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum, mulai dari penerimaan informasi, pengujian laboratorium, pemeriksaan saksi hingga pengamanan tersangka. Masyarakat juga diimbau agar lebih teliti dalam membeli pupuk serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan dugaan peredaran pupuk yang tidak sesuai standar.

Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri yang dirilis pada 3 November 2026, terungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung sejak kurun waktu 2025 hingga 2026.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri. Dalam pengungkapan itu, Bareskrim menetapkan tiga orang tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN/AHN), dan Eko Hadi Santoso (EH).

Ketiganya diduga terlibat dalam aksi penyadapan tanpa prosedur resmi terhadap Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lainnya, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Guna kepentingan penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang ahli, serta menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum PP IPA, Mhd. Amril Harahap, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam membongkar upaya yang dinilainya sebagai bentuk makar.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Polri yang saat ini dipimpin oleh Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam membongkar upaya makar terhadap Bapak Prabowo. Hari ini kita dapat melihat bahwa Polri sangat serius dalam membersihkan diri, berbenah, dan menjaga marwah instansi," ujar Amril di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bukti nyata komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap petinggi yang pernah menjabat di lingkungan internal Polri sekalipun. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata bahwa Polri senantiasa bersama masyarakat.

Amril menegaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan pelanggaran berat dan bentuk makar yang tidak dapat ditoleransi.

"Presiden adalah marwah bangsa kita. Maka, sudah menjadi tanggung jawab kita seluruhnya untuk menjaga Presiden yang saat ini telah kita beri mandat, yaitu Bapak Prabowo," tambahnya.

Ia juga menilai keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari ketegasan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjamin kedaulatan hukum yang berlaku tanpa intervensi. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Presiden yang tetap memerintahkan penegakan hukum secara adil, meskipun kasus tersebut menyeret nama-nama yang berada di dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.

Amril meyakini, apabila langkah penegakan hukum yang tegas dan transparan ini terus konsisten dilakukan, hal tersebut akan membawa perubahan besar bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Langkah ini juga diyakini mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam menjaga stabilitas nasional.

"Kami tetap bersama Presiden dan Polri. Mari kita jaga kedaulatan bangsa," pungkasnya. (Red/Tim)

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 sekaligus sebagai bentuk komitmen jajaran Lapas Pasir Pangarayan dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi P Purba, menjelaskan bahwa kebersihan lingkungan kerja menjadi salah satu perhatian utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan sehari-hari.

Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata rapi akan menciptakan suasana kerja yang nyaman serta meningkatkan semangat dan produktivitas pegawai.

"Gotong royong ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026. Kami selalu mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa memperhatikan kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Dengan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman, tentu kita akan lebih semangat dalam bekerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Efendi.

Ia juga menegaskan bahwa budaya gotong royong perlu terus dipelihara sebagai bentuk kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab seluruh pegawai terhadap lingkungan kerja.

Melalui kegiatan ini, Lapas Pasir Pangarayan berharap semangat Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 dapat diwujudkan melalui kegiatan positif yang bermanfaat, sekaligus memperkuat budaya kerja yang bersih, sehat, dan harmonis di lingkungan pemasyarakatan.

Fenomena tersebut kerap ditemukan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, terutama pada produk kebutuhan pokok, makanan dan minuman, pakaian, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan harga yang berlaku saat ini, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan perubahan harga pada masa mendatang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspektasi harga memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi dan menentukan keputusan masyarakat dalam berbelanja.

Ekspektasi Harga Mengubah Perilaku Konsumen

Ekspektasi kenaikan harga merupakan perkiraan atau harapan konsumen terhadap kemungkinan meningkatnya harga suatu produk pada masa mendatang. Persepsi tersebut dapat terbentuk melalui pemberitaan media massa, informasi di media sosial, pengalaman berbelanja, maupun perkembangan kondisi ekonomi.

Ketika muncul perkiraan bahwa harga barang akan naik, sebagian konsumen cenderung melakukan pembelian lebih awal. Bahkan, ada yang memilih membeli dalam jumlah lebih banyak untuk mengantisipasi kebutuhan pada periode berikutnya.

Namun, respons konsumen tidak selalu sama. Sebagian memilih menambah persediaan barang, sementara lainnya tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Ada pula konsumen yang menunda pembelian karena harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Dengan demikian, ekspektasi kenaikan harga dapat memunculkan perubahan perilaku belanja yang berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan, tingkat pendapatan, dan kemampuan keuangan masing-masing konsumen.

Dampak terhadap Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan proses ketika seseorang menentukan pilihan untuk membeli suatu produk berdasarkan kebutuhan, harga, kualitas, manfaat, serta kemampuan finansial.

Ekspektasi kenaikan harga dapat memengaruhi beberapa aspek penting dalam keputusan pembelian.

Pertama, waktu pembelian. Konsumen cenderung mempercepat transaksi sebelum harga benar-benar mengalami kenaikan.

Kedua, jumlah pembelian. Kekhawatiran terhadap kenaikan harga dapat mendorong masyarakat membeli produk dalam jumlah lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mendatang.

Ketiga, pemilihan produk. Konsumen berpotensi beralih ke merek atau produk alternatif yang menawarkan harga lebih terjangkau dengan kualitas yang tetap sesuai kebutuhan.

Keempat, pengelolaan anggaran. Ketidakpastian harga membuat masyarakat semakin selektif dalam mengatur pengeluaran dan menentukan prioritas belanja.

Kelima, loyalitas terhadap merek. Perubahan harga dapat memengaruhi kesetiaan konsumen. Ketika harga suatu produk dinilai semakin tidak terjangkau, konsumen dapat mempertimbangkan produk pesaing sebagai alternatif.

Tantangan bagi Pelaku Usaha Ritel

Perubahan ekspektasi harga juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, khususnya sektor perdagangan dan ritel.

Peningkatan pembelian akibat kekhawatiran kenaikan harga berpotensi mendongkrak permintaan dalam jangka pendek. Namun, kondisi tersebut juga dapat diikuti penurunan daya beli apabila harga barang terus meningkat sementara kemampuan keuangan masyarakat tidak mampu mengimbanginya.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu lebih cermat membaca perkembangan pasar dan memahami perubahan kebutuhan konsumen.

Sejumlah strategi dapat diterapkan, mulai dari menjaga kestabilan harga, memberikan informasi secara transparan, menyediakan pilihan produk dengan berbagai tingkatan harga, hingga menghadirkan program promosi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan persediaan barang harus dilakukan secara efektif agar perubahan permintaan tidak mengganggu ketersediaan produk di pasaran.

Kepercayaan konsumen menjadi faktor penting yang harus dijaga. Pelaku usaha yang mampu memberikan harga kompetitif, kualitas produk yang baik, serta pelayanan konsisten memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan pelanggan di tengah persaingan bisnis.

Memahami Perilaku Konsumen Menjadi Kunci

Ekspektasi kenaikan harga menunjukkan bahwa keputusan pembelian masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh harga yang berlaku saat ini. Perkiraan terhadap kondisi pasar pada masa mendatang juga memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi.

Bagi pelaku usaha, memahami perubahan perilaku konsumen merupakan bagian penting dalam menyusun strategi pemasaran, menentukan kebijakan harga, serta mengelola keberlangsungan bisnis.

Sementara itu, konsumen perlu tetap rasional dalam mengambil keputusan pembelian. Memperkirakan kenaikan harga memang dapat menjadi pertimbangan, tetapi pembelian tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan agar tidak menimbulkan pemborosan.

Pada akhirnya, kemampuan memahami ekspektasi harga dan perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu kunci dalam menghadapi dinamika pasar. Keseimbangan antara kepentingan bisnis, daya beli masyarakat, dan kestabilan harga diperlukan untuk menciptakan aktivitas perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

Sejumlah warga binaan tampak menunjukkan kemampuan bermusik mereka dengan memainkan berbagai alat musik, mulai dari gitar akustik dan bass. Penampilan tersebut semakin meriah dengan lantunan lagu yang dibawakan secara bersama-sama.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan waktu positif bagi warga binaan sekaligus wadah untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni musik.

Melalui kegiatan bermusik, warga binaan diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, membangun rasa percaya diri, serta mempererat kebersamaan.

Kehadiran band akustik tersebut juga memberikan hiburan tersendiri bagi para pengunjung. Suasana yang biasanya identik dengan aktivitas kunjungan pun terasa lebih santai dan penuh keakraban.

Kegiatan ini mencerminkan bahwa pembinaan di dalam Rutan tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif dan produktif.