Dalam Persidangan Tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. RIZQI DERMAWAN SH, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu (1) tahun berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: PDM-149/T/Eku.2/12/2025.

Berdasarkan uraian dalam surat tuntutan, perkara bermula dari perjanjian pembiayaan antara terdakwa dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas satu unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2022 berwarna putih mutiara dengan nomor polisi BK 1637 ADA.

Dalam persidangan disebutkan bahwa terdakwa telah membayar angsuran selama 11 bulan, namun kemudian mengalami tunggakan. JPU mendalilkan bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia telah dialihkan atau dipindah tangankan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan, sehingga menimbulkan kerugian materiel yang disebut mencapai Rp466.919.559.

Atas dasar tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun, usai persidangan, FSG membantah telah menggelapkan kendaraan sebagaimana didakwakan. Ia menegaskan bahwa mobil tersebut masih berada dalam penguasaannya dan tidak pernah dihilangkan ataupun dijual.

"Saya sudah mengikuti prosedur pembayaran dengan etikad baik melalui PT Adira Dinamika Multi Finance dan mobil tidak pernah saya gelapkan. Memang saya pernah menunggak karena kondisi ekonomi sedang sulit. Saya juga sudah berniat membayar tunggakan tersebut, tetapi saya justru dilaporkan ke kepolisian," ujar FSG kepada awak media usai sidang.

FSG juga mengaku sempat menandatangani surat pernyataan setelah didatangi petugas penagihan dari pihak perusahaan pembiayaan. Menurutnya, saat itu dirinya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan yang terjadi.

Dalam keterangannya, FSG menyampaikan telah memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk niatnya untuk melanjutkan pembayaran angsuran.

"Saya sudah berniat melunasi pembiayaan kredit tersebut dan jika dihitung uang saya sudah banyak yang masuk. Namun menurut saya, pihak leasing menolak pembayaran dan tetap melaporkan saya kepada aparat penegak hukum tanpa komunikasi yang baik selanjutnya", katanya.

Saya juga sudah berniat untuk melaksanakan "Restrukturisasi dan ReschedulingKredit" yang mana merupakan Pembayaran Lunas cicilan atau menyesesuaikan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran kredit". ungkapnya.

Perkara ini menjadi perhatian karena adanya perbedaan pandangan antara dakwaan penuntut umum dengan pembelaan terdakwa. Di satu sisi, JPU menilai telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di sisi lain, terdakwa membantah adanya penggelapan dan menyatakan kendaraan masih berada dalam penguasaannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dijadwalkan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Hingga putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, terdakwa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence).

(Tim Redaksi)

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Utara untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah. Perbedaan pandangan hendaknya disampaikan melalui cara-cara yang bermartabat, menghormati hukum, dan mengedepankan dialog sebagai budaya demokrasi," ungkap Hasan Basri.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change, social control, sekaligus mitra kritis yang konstruktif bagi seluruh lembaga negara.

Hal tersebut harus diwujudkan melalui kolaborasi dalam pendidikan kebangsaan, literasi hukum, pencegahan radikalisme, pemberantasan narkoba, serta penguatan karakter generasi muda.

Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: Prin-187/L.2.10/Fd.2/06/2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Kejaksaan Negeri Medan menyatakan, hasil penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa di lingkungan RSUD Dr. Pirngadi Medan. Dugaan tersebut melibatkan pihak-pihak di lingkungan rumah sakit yang diduga berperan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti, tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen serta barang bukti yang dinilai berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD tahun anggaran 2023 dan 2024.

Kejaksaan menegaskan, perkara ini kini memasuki fase intensifikasi penyidikan. Fokus penyidik diarahkan pada penguatan alat bukti, pendalaman peran masing-masing pihak yang diduga terlibat, serta pengamanan barang bukti strategis yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Medan belum mengumumkan adanya penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab serta potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas capaian Polda Sumut dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan di wilayah Sumatera Utara.

Menurut Sonny, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., tidak mengikuti upacara Hari Bhayangkara di Mapolda Sumut karena menghadiri undangan di Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut dari Presiden RI.

"Hari ini Bapak Kapolda tidak bisa hadir karena beliau diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden, yaitu Nugraha Sakanti," ujar Sonny usai upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Sumut.

Ia menjelaskan, sebelum penghargaan diberikan, tim dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) telah melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap berbagai program serta capaian Polda Sumut pada Juni 2026.

Sonny mengungkapkan terdapat lima indikator utama yang menjadi dasar pemberian penghargaan tersebut.

Pertama, keberhasilan Polda Sumut dalam penanggulangan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada November 2025.

Menurutnya, dari tiga provinsi yang terdampak, Polda Sumut dinilai paling cepat dalam melakukan penanganan, mulai dari proses evakuasi hingga pemulihan pascabencana.

"Di antara tiga provinsi yang terdampak, Polda Sumatera Utara termasuk yang paling cepat dalam penanganan bencana alam, mulai dari evakuasi sampai pemulihan," katanya.

Kedua, kontribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Polda Sumut dalam membantu masyarakat saat bencana. Saat banjir melanda wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, SPPGPolda Sumut menyalurkan sekitar 326.000 paket nasi bungkus kepada warga terdampak.

"SPPG yang dimiliki Polda Sumatera Utara dimanfaatkan saat penanganan bencana alam. Sebanyak 326.000 nasi bungkus dibagikan kepada masyarakat yang terdampak," jelasnya.

Ketiga, keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika. Sejak 2024 hingga 2026, Polda Sumut telah menangani sekitar 17.000 kasus narkoba dengan barang bukti dalam jumlah sangat besar yang diklaim mampu menyelamatkan jutaan jiwa dari penyalahgunaan narkotika.

"Ada sekitar 17.000 kasus yang telah ditangani. Barang bukti narkotika yang diamankan jumlahnya sangat besar dan diperkirakan setara dengan upaya penyelamatan sekitar 26 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika," ungkap Sonny.

Keempat, pembangunan sarana pelayanan publik berupa 20 gedung baru dan renovasi sembilan gedung untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, di antaranya gedung SPKT, Samsat, dan pelayanan SKCK.

Kelima, keberhasilan Polda Sumut dalam mengamankan berbagai agenda nasional maupun internasional, termasuk ajang F1 Powerboat di Danau Toba, pertandingan sepak bola, serta pengamanan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025.

"Contohnya pengamanan F1 Powerboat, pertandingan sepak bola, hingga penanganan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025. Saat di daerah lain terjadi aksi anarkis, di Sumatera Utara situasi tetap kondusif dan tidak terjadi aksi anarkisme," tutup Sonny.

Pesan itu disampaikan Presiden dalam amanat Hari Bhayangkara ke-80 yang dibacakan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. saat memimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. tidak dapat menghadiri upacara karena memenuhi undangan Presiden di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara tingkat nasional.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengorbanan menjaga stabilitas keamanan nasional selama 80 tahun pengabdian kepada bangsa dan negara.

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Presiden menegaskan bahwa seluruh tugas kepolisian harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang," demikian amanat Presiden yang dibacakan Brigjen Pol. Sonny Irawan.

Presiden menekankan bahwa tugas Polri saat ini tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun serta mempertahankan kepercayaan publik.

Menurutnya, legitimasi Polri dalam negara demokrasi tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, melainkan juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Kepercayaan ini adalah modal paling berharga yang harus dijaga dengan kinerja nyata, bukan retorika semata," tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kewajiban institusi, tetapi merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan berintegritas.

Di akhir amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan setiap tugas sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai kehormatan, serta menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai alasan utama mengenakan seragam Polri.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sumut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumut, unsur Forkopimda Sumut, Ketua DPRD Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara.

"Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju," tutup Brigjen Pol Sonny membacakan amanat Presiden.

Hasil Kajian Cepat (Rapid Assessment) mengenai Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Peristiwa Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur menemukan bahwa risiko keselamatan pada Perlintasan Sebidang Ampera (JPL 86) sebenarnya telah lama diketahui, namun belum diikuti dengan langkah mitigasi yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya tindak lanjut dalam pengelolaan keselamatan perlintasan.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers pada Rabu (1/7/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prinsip tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Penyelenggaraan transportasi harus menganut prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Oleh karenanya, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran harus menempatkan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sebagai tujuan utama," tegasnya.

Kajian Cepat Ombudsman RI disusun melalui observasi lapangan, permintaan keterangan kepada instansi terkait, wawancara dengan korban dan keluarga korban, telaah regulasi, serta pencocokan data dengan berbagai sumber independen.

Ombudsman RI menelaah penyelenggaraan pelayanan publik pada tiga fase sekaligus, yaitu pra-kejadian, saat kejadian, dan pascakejadian, untuk menilai sejauh mana penyelenggara pelayanan publik menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin keselamatan masyarakat, merespons keadaan darurat, memulihkan layanan, serta memenuhi hak-hak korban dan pengguna jasa.

Hasil kajian menunjukkan bahwa akar persoalan utama kecelakaan berada pada fase pra-kejadian, khususnya terkait tata kelola keselamatan Perlintasan Sebidang Ampera. Meskipun berstatus sebagai perlintasan resmi dan telah lama digunakan secara intensif oleh masyarakat, hingga saat kecelakaan terjadi perlintasan tersebut belum dilengkapi palang pintu maupun penjaga resmi.

Pengamanan masih dilakukan secara swadaya oleh warga sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara status resmi perlintasan dengan tingkat perlindungan keselamatan yang tersedia bagi masyarakat pengguna.

Ombudsman RI menemukan bahwa kebutuhan peningkatan keselamatan pada Perlintasan Ampera sesungguhnya telah lama diketahui oleh berbagai pemangku kepentingan.

Namun, kebutuhan tersebut belum ditindaklanjuti secara efektif. Kajian mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, keterbatasan serta prioritas pembiayaan, dan kompleksitas sosial yang berkaitan dengan kebutuhan akses dan mobilitas masyarakat.

Kajian ini juga menemukan bahwa persoalan yang terjadi di Bekasi Timur bukanlah kasus yang berdiri sendiri (kasuistis).

Pola permasalahan yang ditemukan memiliki kesamaan dengan hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2017 mengenai Perlintasan Sebidang Kereta Api di Pulau Jawa. Berbagai persoalan yang sebelumnya telah diidentifikasi, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, lambatnya tindak lanjut terhadap lokasi berisiko tinggi, belum optimalnya pengawasan, serta belum terintegrasinya perencanaan keselamatan dengan pengambilan keputusan dan penganggaran, masih kembali ditemukan dalam peristiwa ini.

Dengan demikian, sejumlah rekomendasi perbaikan yang telah lama tersedia belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Ombudsman RI juga menemukan bahwa kendala keselamatan tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Dalam banyak kasus, persoalan yang lebih mendasar adalah belum ditempatkannya keselamatan sebagai prioritas utama dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Padahal berbagai langkah mitigasi risiko yang relatif sederhana, seperti pemasangan palang pintu,

penyediaan penjaga resmi, pembangunan pos jaga, serta perlengkapan keselamatan lainnya, dapat dilaksanakan sebelum pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover atau underpass direalisasikan.

Di sisi lain, Ombudsman RI memahami tingginya ketergantungan masyarakat terhadap Perlintasan Ampera sebagai jalur mobilitas harian dan aktivitas ekonomi lokal. Namun, kebutuhan mobilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan kondisi perlintasan yang belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan.

Sementara itu, pada fase saat kejadian dan pascakejadian, Ombudsman RI menilai respons yang dilakukan PT KAI, KAI Commuter, Basarnas, Kepolisian, TNI, tenaga kesehatan, Jasa Raharja, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait berjalan relatif baik.

Proses evakuasi korban berlangsung cepat, layanan kesehatan dan santunan kepada korban dapat diberikan, operasional perjalanan kereta api dipulihkan secara bertahap, serta mekanisme pengembalian dana dan penanganan barang hilang juga terlaksana.

Berdasarkan hasil kajian, Ombudsman RI tidak menemukan potensi maladministrasi yang signifikan dalam penanganan keadaan darurat maupun pemenuhan hak-hak korban setelah kecelakaan terjadi.

Meski demikian, Ombudsman RI menilai masih diperlukan penguatan sistem evaluasi pascakejadian, perlindungan terhadap pengguna jasa yang terdampak, komunikasi publik pada masa krisis, serta mekanisme pembelajaran institusional agar setiap kecelakaan menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh fakta dan analisis yang diperoleh, Ombudsman RI berpendapat bahwa akuntabilitas pelayanan publik dalam penanganan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur tergolong baik pada aspek respons darurat dan pemulihan layanan, namun belum memadai pada aspek pencegahan dan mitigasi risiko.

Selanjutnya, Ombudsman RI melihat adanya potensi maladministrasi yang signifikan pada fase pra-kejadian berupa pengabaian kewajiban peningkatan keselamatan, tidak memberikan pelayanan yang semestinya, serta penundaan berlarut dalam penanganan perlintasan sebidang berisiko tinggi.

Peristiwa kecelakaan di Bekasi Timur menunjukkan bahwa risiko keselamatan telah dikenali sejak lama, tetapi belum diikuti dengan langkah mitigasi yang memadai. Oleh karena itu, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keselamatan perlintasan sebidang melalui koordinasi yang lebih efektif, perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada keselamatan, serta implementasi yang konsisten terhadap berbagai rekomendasi perbaikan yang telah tersedia.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman RI menyampaikan lima saran perbaikan utama. Pertama, mempercepat perbaikan keselamatan perlintasan sebidang berisiko tinggi dengan melakukan evaluasi bersama dan mengambil langkah konkrit perbaikan termasuk rekonsiliasi data, penguatan SDM penjagaan, penataan aset, yang dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan keselamatan sebidang secara nasional.

Kedua, memperkuat tata kelola dan transparansi pengawasan melalui pengembangan basis data nasional terintegrasi, pemetaan resiko berkala, sistem pemantauan dan pelaporan. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah daerah agar menangani perlintasan sebidang, serta mempercepat penyelesaian persoalan keselamatan perlintasan sebidang melalui perumusan regulasi dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan pendelegasian kewenangan pengelolaan perlintasan kepada PT KAI.

Ketiga, membangun sistem evaluasi dan pembelajaran keselamatan yang terintegrasi sehingga setiap peristiwa kecelakaan menjadi dasar pembelajaran dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Keempat, memperkuat responsifitas komunikasi publik pada masa kritis dengan mengintegrasikan kanal informasi digital, penyediaan pembaruan informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat dan mudah di akses.

Kelima, mengimplementasikan hasil rapid assessment secara terpadu dan mengintegrasikan pelaksanaan saran perbaikan ke dalam rencana aksi bersama.

Ombudsman RI menegaskan bahwa keselamatan transportasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang aman, berkualitas, dan akuntabel.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi.

Diketahui, Hasil Kajian Sistemik ini telah disampaikan secara langsung kepada Kementerian Perhubungan, PT KAI dan Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya pada Selasa (30/6/2026) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Polri dinilai tidak lagi cukup bekerja secara reaktif, tetapi harus mampu mengantisipasi setiap ancaman melalui pendekatan yang prediktif dan adaptif.

Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam amanat Hari Bhayangkara ke-80 yang dibacakan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. saat memimpin upacara di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu (1/7/2026).

Dalam amanatnya, Presiden menyoroti perubahan lingkungan strategis dunia yang dipengaruhi rivalitas geopolitik, perang siber, kejahatan lintas negara, hingga ketidakpastian ekonomi global. Situasi tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan nasional.

Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran Polri meningkatkan kemampuan membaca setiap perkembangan situasi serta merespons secara cepat setiap potensi ancaman yang muncul.

"Polri tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus mampu bergerak secara prediktif dan adaptif dalam merespons dampak dinamika global serta menjawab setiap tuntutan publik," demikian amanat Presiden yang dibacakan Brigjen Pol Sonny.

Presiden menegaskan bahwa transformasi Polri harus diwujudkan melalui lima langkah strategis, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Presiden juga meminta Polri memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang lebih terbuka.

Menurut Presiden, tantangan keamanan di era digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Polri mampu menghadapi ancaman multidimensional, mulai dari kejahatan siber hingga kejahatan transnasional.

Presiden menegaskan, Polri masa depan harus menjadi institusi yang berbasis data, adaptif terhadap perubahan, kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sumut berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumut, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Sumut, pejabat utama Polda Sumut, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan.

Menutup amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin berat. Namun dengan terus berbenah, memperkuat integritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat, Polri diyakini mampu menjadi institusi yang semakin profesional dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan maju.

Kronologi dugaan penipuan. Bulan september 2024 tetangga seorang polisi tugas di Polresta Deli Serdang datang kerumah bersama saudara EP. Kemudian dia ada perlu pakai duit 2jt dalam sebulan aja dengan jaminan ATM remon. Sudah dapat sebulan dia bayar bunganya aja. Kemudian lanjut lagi dia tambah 2jt dengan jaminan kereta. Selang beberapa minggu dia minta tolong pakai kereta dengan alasan susah kerja, dibilangnya gak mungkin saya tipu lae karena istri saya semarga sama lae.

Pada bulan november dia nambah lagi dengan alasan untuk istri dan anaknya. Selang beberapa bulan dia masalah dikostannya, kemudian dia bilang saya kos tempat lae kan masih ada uang remonku, ya udah saya krn ada sisa remonnya selalu saya transfer ke dia.

Kemudian bulan maret 2026 saya ke ATM untuk mentransfer tapi tidak bisa padahal beberapa hari sebelumnya dia minta tolong tfkan buat anak dan ongkos karena dia dikampung. Saya hubungi dan chat gak aktif lagi kemudian saya jumpai kanit provam polresta Deli Serdang untuk menghubunginya tapi tidak hadir. Kemudian seminggunya saya buat dumas dan ditangani Bapak Aipda Purba.

Tindakan dari pihak Propam. Merespon aduan masyarakat benar sudah memanggil saudara EP,dan berjanji menyelesaikan tgl 20 juni kemudian diundur akhir bulan tapi kenyataan tidak ada.

Di momen berbahagia polri saya kecewa dengan seorang oknun polisi ini karena menipu saya dengan membuat ATM baru serta tidak mrmbayar kost sejak dari awal ditempati, asal ditagih janji-janji hingga akhir dia pergi dengan meninggalkan pakaian bertulis atribut polri dan juga sepatu polri.

Saya Juan Simanjuntak sebagai Ketua Garda Kamtibmas Sumut dan Kepala Pengamanan Khusus Sumut di BN Kementerian Pertahanan serta Wakil Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Sumut supaya oknum seperti ini dihukum penjara karena sudah mencoreng nama baik institusi. (Red/Tim)

Seorang advokat diharamkan menjadi "pisau bermata dua" atau penghianat buat kliennya atau berdiri di dua kaki dengan mengeruk keuntungan dari klien sekaligus menerima suap dari pihak lawan.

Namun ironisnya, keluhuran profesi ini justru dirusak dan dicoreng oleh ulah sebagian oknum advokat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.

Modus Janji Manis dan "Peras" Dua Arah Salah seorang oknum pengacara di Medan yang kerap mengatasnamakan diri sebagai "Pengacara Masyarakat" dan bernaung di bawah organisasi advokat terkemuka, diduga kuat telah melakukan praktik culas yang menodai dunia peradilan. Oknum ini dikenal lihai bersilat lidah demi meyakinkan korbannya agar merogoh kocek sedalam-dalamnya.

Seorang korban (Mantan Klien Oknum Tersebut) yang meminta identitasnya dirahasiakan, membongkar habis modus operandi pelaku,

"Saya terlalu banyak dijanjikan, dan uang yang dia ambil sudah terlalu banyak, tapi hasil pekerjaannya sama sekali tidak sesuai perkataan. Sebelum tanda tangan kuasa, dia mengumbar janji manis dan memberikan kepastian hukum.

Begitu uang diserahkan, ceritanya langsung berubah total," ungkap korban dengan nada kecewa.

Tidak sampai di situ, kebejatan moral oknum ini juga menyasar pihak lawan. Berdasarkan pengakuan dari pihak lawan perkara, oknum pengacara tersebut kerap bermain di belakang layar untuk memerasnya.

"Saya selalu dimintai sejumlah uang oleh oknum tersebut dengan alasan untuk membantu agar perkara saya tidak dinaikkan ke tingkat selanjutnya," beber pihak lawan.

Melihat fenomena yang memalukan ini, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) selaku organisasi advokat terkemuka tempat oknum tersebut bernaung, didesak untuk segera mengambil tindakan tegas. PERADI harus memperketat pengawasan dan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Jangan sampai karena ulah segelintir oknum nakal, nama besar organisasi tercoreng di mata publik.

Himbauan Keras untuk Masyarakat Medan Masyarakat Kota Medan diminta untuk ekstra waspada dan tidak mudah terkecoh dalam memilih penasihat hukum. Jangan sampai uang habis digerus oleh oknum serakah, sementara masalah hukum yang dihadapi justru tak kunjung selesai atau bahkan kian semrawut.

Masyarakat juga diimbau keras untuk tidak terpancing oleh oknum pengacara yang kerap pamer atau tampil berlebihan di berbagai media sosial. Penampilan tersebut ditengarai sengaja dirancang sebagai umpan pencitraan untuk menggiring korban-korban baru masuk ke dalam perangkap komersialisasi hukum mereka. (Red/Tim)

Pelatihan tersebut, berdasarkan keterangan resmi yang diterima media, Selasa (30/6/2026), diadakan pada hari Senin (22/6/2026) lalu oleh PT Citra Widya Education (CWE).

Pelatihan tersebut juga didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan).

Kegiatan pembukaan dihadiri oleh Direktur PT CWEStefanus Nugroho Kristono, pejabat dari Kabupaten Pasangkayu seperti Sekretaris Daerah M. Zain Machmud SSos MSi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dr H Abidin SPd MSi.

Hadir juga secara daring perwakilan Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Mula Putera SE MSc daring melalui aplikasi zoom meeting.

Dalam sambutannya, Stefanus Nugroho Kristono, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi para petani sebagai ujung tombak pembangunan perkebunan nasional.

Ia menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian atau profesionalisme petani sawit dalam mengelola kebun agar semakin memenuhi prinsip tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, seluruh narasumber yang dihadirkan merupakan praktisi berpengalaman yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai di bidangnya.

Abidin selaku Kadisbunnak Pasangkayu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPDP dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengembangan SDM perkebunan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan yang diikuti oleh 127 peserta ini membahas dua topik utama, yaitu teknis budidaya kelapa sawit serta panen dan pascapanen Kelapa Sawit.

Kata dia, kedua materi itu dinilai sangat penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola perkebunan mulai dari proses budidaya hingga penanganan hasil panen secara optimal.

Sementara itu, Mula Putera bilang, peningkatan kompetensi SDM merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional.

Menurutnya, dari total 127 peserta yang mengikuti pelatihan, sebanyak 59 peserta mengikuti Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit, sedangkan 68 peserta mengikuti Pelatihan Teknis Panen dan Pascapanen Kelapa Sawit.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pekebun dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan perkebunan.

"Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun demikian, produktivitas perkebunan rakyat masih berada pada kisaran 3,3 ton per hektare per tahun," ucap Mila Putra.

"Sementara potensinya dapat mencapai 5 hingga 6 ton per hektare per tahun. Salah satu faktor yang perlu terus diperkuat adalah kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai tantangan seperti pemeliharaan tanaman yang belum optimal, pengendalian organisme pengganggu tanaman, keterbatasan permodalan.

Kedua, kepada peserta agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh dan membagikan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya.

Ketiga, kepada pemerintah daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan ilmu yang diperoleh peserta benar-benar diterapkan di lapangan.

Mewakili Bupati Pasangkayu, Sekretaris Daerah Muhammad Muh. Zain Machmud sekaligus membuka kegiatan pelatihan secara resmi.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu daerah dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas di Sulawesi Barat sehingga peningkatan kapasitas petani menjadi kebutuhan yang sangat penting.

"Saya berharap pelatihan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan hendaknya dapat dikolaborasikan dengan pengalaman yang telah dimiliki," kata Sekda

Dengan demikian, tambah Sekda, petani sawit mampu meningkatkan kualitas budidaya, panen, dan pascapanen kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu.

Sekda juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap peserta setelah pelatihan selesai dilaksanakan, sebagaimana harapan yang disampaikan oleh pemerintah pusat.

Melalui Pelatihan Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2026 ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Pengakuan tersebut tidak hanya didasarkan pada besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada model pemberdayaan yang selama ini dijalankan PNM kepada jutaan perempuan pengusaha ultra mikro. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), perusahaan yang tergabung sebagai Holding Ultra Mikro itu telah menjangkau kelompok masyarakat prasejahtera yang sulit mengakses layanan keuangan formal.

Hingga kini, PNM telah melayani lebih dari 23 juta nasabah aktif yang seluruhnya merupakan perempuan prasejahtera. Skala layanan tersebut menjadikan PNM sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro berbasis kelompok terbesar di dunia.

Wakil Direktur Utama PNM Sunar Basuki menyebutkan pembeda PNM dengan perusahaan pembiayaan lainnya terletak pada pendekatan yang tidak berhenti pada penyaluran modal usaha.

"Di balik pembiayaan yang diberikan, terdapat proses pendampingan dan pemberdayaan rutin melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan nasabah untuk meningkatkan literasi keuangan, berbagi pengalaman usaha, hingga memperkuat jejaring sosial di antara sesama nasabah," ujar Sunar dalam keterangannya, Selasa 30 Juni 2026.

Selain akses pembiayaan tanpa agunan, para nasabah juga memperoleh pelatihan pengembangan usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi PNM Digi hingga memfasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat daya saing perempuan pengusaha ultra mikro.

Penghargaan ini juga mencerminkan besarnya kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi keluarga. Sebagian besar nasabah Mekaar merupakan ibu rumah tangga yang memulai usaha dalam skala sangat kecil, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, hingga jasa rumahan.

Dengan meningkatnya kapasitas usaha, mereka tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi kelompok usaha ultra mikro, model pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan peningkatan kapasitas dinilai menjadi pendekatan yang semakin relevan. Karena itu, apresiasi sebagai Top Company in Ultra Micro Finance for Women Empowerment dipandang bukan semata sebagai pengakuan atas besarnya bisnis yang dijalankan PNM, melainkan atas kontribusinya dalam membangun kemandirian jutaan perempuan Indonesia dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dari level akar rumput.

Jumlah kecil itu justru semakin membuka kemungkinan keanehan lain penggunaan dana BOS yang lebih besar.

Data yang diperoleh media ini menyebutkan tahun 2025 SD 030285 Sidikalang melaporkan penggunaan dana BOS tahun 2025 untuk kegiatan ekstrakulikuler dengan jumlah siswa 310 tahap I Rp. 125.000 dan Tahap II Rp. 375. 000. Keanehannya justru terletak pada jumlahnya yang sangat kecil ini. Laporan ini justru melahirkan dugaan laporan asal ada bahkan kuat dugaan fiktif.

Sebelumnya tahun 2024 pengelolaan keuangan BOS sekolah ini untuk item kegiatan ekstrakulikuler dengan jumlah siswa 307 sebesar Rp. 4.950.000 dan tahun 2023 dengan jumlah siswa 314 sebesar Rp. 4.111.000 Sementara anggaran kegiatan ekstrakulikuler tahun 2025 hanya Rp.500.000. Penurunan drastis inilah awal mula yang menguatkan Dugaan adanya indikasi tidak beres pada pengelolaan sekolah.

Bukan hanya itu dalam LPJ BOS SD 030285 Sidikalang tahun 2024 juga diduga kuat bermasalah terkait dalam Laporan Penggunaan sekolah. Dalam item Pengembangan Profesi guru tenaga kependidikan Tahap I Rp. 6.050.000 dan Tahap II Rp. 8.450.000 Sementara untuk tahun 2025 pengembangan propesi Guru dan tenaga kependidikan tahap l Rp. 7.224.000 dan tahap II Rp. 6.738.000.

Dugaan kuat penggunaan anggaran untuk Pengembangan Profesi guru tenaga kependidikan disekolah ini tidak pernah dilakukan namun dalam pertanggung jawabannya selalu disertakan sekitar Rp.14 pertahunnya.

Kejanggalan lain yang ditemukan adalah alokasi anggaran untuk Pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 79.044.200 pada Tahun 2024 dan Rp. 63.851.600 di Tahun 2025. Demikian pembayaran honorer guru dan tenaga kependidikan juga masih menjadi bahan pertanyaan. Biaya perawatan sarana dan prasarana sekolah di SD ini cukup tinggi setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 51.773.900 pada Tahun 2024 dan Rp. 37.388.700 di Tahun 2025.

Ini menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat dan aktivis anti-korupsi di Dairi. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap pengelolaan anggaran di SD 030285 sidikalang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak segera turun tangan memerintahkan Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus menangkap bos besar mafia Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Madina - Provinsi Sumatera Utara berinisial "PWG", menyusul viralnya video pamer alat berat jenis ekskavator yang secara arogan melakukan aktivitas illegal PETI secara terang-terangan di media sosial. Aktor tersebut diduga kuat merupakan anak kandung dari PWG berinisial P*tra.

"Hukum seakan lumpuh dan tak berdaya di Kabupaten Madina. Maraknya aktivitas PETI di sejumlah titik di Kabupaten Madina, nyaris tidak ada penindakan hukum sama sekali. Kita mengecam aksi pembiaran ini seolah ada pihak tertentu yang kebal hukum dan diduga dibekingi oleh oknum aparat" tegas Ketua Presidim SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai Nasution kepada pers di depan Kantor DPRD Kabupaten Madina (29/06/2026).

Ahmad Rifai saat itu bersama Direktur Eksekutif TMGI {The Madina Green Institute), Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah) Hanafi Lubis, Ketua JAM NU Hendra, Presidum MPR-Madina Ahmad Rangkuti, Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-Sr) Dahler Lubis dan sejumlah aktivis lainnya mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaan kelompok masyarakat dan aliansi aktivis terhadap kinerja institusi penegak hukum yang terkesan "Tutup Mata" dan tak berani bertindak tegas menyikat para pelaku dan mafia tambang PETI serta menertibkan aktivitas illegal tersebut.

Hal ini kemudian diperparah dengan kinerja aparat yang dinilai lamban dan terkesan tidak serius dalam penanganan kasus hukum terkait video viral aktifitas PETI yang telah menghebohkan tanah air "Bukti visual berupa video live aktor/ pelaku PETI udah lama tersebar ke publik. Hal itu sudah menjadi dasar yang kuat bagi aparat untuk bertindak tegas. Segera proses hukum dan tangkap pelaku video viral tersebut karna telah nyata melakukan pelanggaran hukum secara serius berupa tindak pidana kejahatan lingkungan dengan aktivitas illegal" tegas mereka.

Mereka meminta aparat bisa lebih profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini secara adil, demi mengembalikan kredibilitas dan marwah kepolisian di mata rakyat. "Aparat kita minta jangan berlindung dibalik kata sedang proses, masih tahap penyelidikan. Tapi proses dan finishing hasil penyelidikan tersebut tak pernah diungkap ke publik" tegas mereka.

Lemahnya kinerja aparat, menurut anasa mereka mengindikasikan adanya kekuatan besar di balik operasional tambang ilegal tersebut. Gurita bisnis ilegal di Kotanopan dan sejumlah titik lainnya diduga kuat berjalan mulus dan seolah kebal hukum karena mendapat perlindungan atau bekingan dari oknum aparat penegak hukum.

"Jika tingkat Polres saha tidak berani menyentuh para mafia tambang seperti 'PWG, G**da' dan sindikat mafia lainnya, kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut segera mengambil alih kasus ini. Hukum tidak boleh tunduk pada sindikat yang diduga merangkul oknum aparat demi merusak alam Kotanopan dan ekosistem lingkungan Kabupaten Madina secara keseluruhan. Kasus pamer video viral ini merupakan puncak arogansi yang melukai komitmen Polri Presisi dan telah menantang wibawa hukum serta memicu kemarahan publik" tegas mereka.

Sementara Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) Sutan Paruhuman menegaskan, sikap pasif dan lamban Kapolres Madina telah memicu rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang bertepatan dengan momentum menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Aliansi aktivis akan mendatangi Mapolres Madina untuk menyerahkan kado berupa "Rapor Merah" sebagai simbol kegagalan total kepolisian setempat dalam memberangus praktik PETI yang sebenarnya telah menjadi atensi khusus Kapolri.

"Jika jaringan penambang ilegal ini tetap dibiarkan eksis dan merasa kebal hukum, maka kredibilitas institusi kepolisian di mata publik dipertaruhkan dan berada di titik terendah yang memalukan." tutupnya

Dalam peninjauan jalan tersebut, Bupati Vickner Sinaga di dampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Masaraya Berutu, Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi, Camat Parbuluan Landong Napitu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rafael Siringo-ringo, serta Kepala Desa.

Bupati Dairi Vickner Sinaga mengatakan ruas jalan yang diperbaiki ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan perbaikan jalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah daerah akan selalu berupaya memperbaiki infrastruktur jalan guna mendukung aktivitas masyarakat," ujar Bupati Vickner Sinaga.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Masaraya Berutu mengatakan perbaikan jalan yang akan dilakukan sepanjang kurang lebih 407 meter. Ia katakan pekerjaan pemeliharaan jalan akan selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat lewat akses jalan yang baik.

Lebih lanjut disampaikan Masaraya Berutu, Bupati Dairi menginginkan satu kecamatan minimal 2 jalan yang dapat diperbaiki dan menjadi prioritas. "Untuk kecamatan Parbuluan, satu lagi ada di Siarung-arung yang sedang dalam pengerjaan pemeliharaan. Sebanyak 30 paket pemeliharaan jalan sudah berkontrak dan telah masuk proses pengerjaan," tambahnya.

Dairi,asatupro.com-Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) merupakan momentum penting untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi dalam mencetak Generasi Emas Indonesia. Melalui kampanye ini, pemerintah daerah dan instansi terkait di seluruh Indonesia turut mengadakan berbagai kegiatan, seperti Safari KB gratis dan edukasi pola asuh anak.

Pemkab Dairi memperingati Harganas ke-33 Tahun dengan mengadakan upacara dan Mengenakan Pakaian Adat Pakpak di kantor Bupati, Senin (29/6/2026). Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili oleh Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menjadi inspektur upacara dalam kegiatan tersebut dimana tema yang di ambil yaitu "Ayah Wajib Hadir" pada peringatan Harganas ke-33 Tahun.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dairi membacakan amanat dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga/BKKBN) Wihaji, yang menyampaikan hari ini tantangan ekonomi makro, disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai-nilai sosial, hingga ancaman siber, masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita.

Jika hubungan dan interaksi dalam keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus.

Oleh karena itu, Wihaji menegaskan bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.

Masih kata Menteri Wihaji, kita bisa memperbaiki kualitas SDM demi mengapitalisasi Bonus Demografi, kuncinya ada pada tiga pilar utama pembangunan keluarga: Kesehatan, Pendidikan Karakter, dan Ketahanan Mental.

"Upaya perbaikan kualitas SDM dan penguatan karakter ini mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di atas pundak para ibu sendirian," Oleh karena itu pada momentum Hari Keluarga Nasional yang sangat berharga ini, saya ingin mengetuk hati dan kesadaran para kepala keluarga di seluruh pelosok negeri ini.

Saya juga ingin menyampaikan pesan yang sangat mendalam dan serius kepada para Ayah di seluruh Indonesia.

"Ayah, peran Anda di dalam rumah tangga bukan sekadar sebagai mesin pencari nafkah materi. Keterlibatan aktif, kehadiran fisik, dan kedekatan emosional seorang Ayah dalam proses pengasuhan anak juga adalah faktor determinan bagi pembentukan struktur kepribadian dan kestabilan emosi anak-anak kita," ujar Menteri Wihaji mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam upacara para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD serta Para Camat, Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili oleh Staf Ahli I Sri Dewi Manik bersama Anggota TP PKK Kabupaten.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi delegasi PB FORMULA yang dipimpin langsung Ketua Umum Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Audiensi yang berlangsung selama hampir tiga jam itu membahas sinergi antara Kementerian Pertanian dan PB FORMULA dalam mendorong pemanfaatan lahan produktif, peningkatan hasil pertanian, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program strategis di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Amran didampingi jajaran Kementerian Pertanian, sementara Ketua Umum PB FORMULA hadir bersama Sekretaris Jenderal Nandang Sektiyo, Ketua PP Wanita FORMULA Puteri Fajriah, Ketua PP Pemuda FORMULA Chairul Hakim, serta Panglima DENJALU Mohammad Nico.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap aspirasi yang disampaikan, Menteri Amran langsung menginstruksikan jajaran teknis Kementerian Pertanian agar segera menindaklanjuti berbagai usulan yang telah dibahas sehingga dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Program kerja sama tersebut meliputi bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), traktor, hingga dukungan biaya tanam bagi wilayah-wilayah yang berada di bawah kepengurusan PB FORMULA.

Pada tahap awal, PW FORMULA Aceh akan memperoleh bantuan pengembangan jagung seluas sekitar 700 hektare yang tersebar di tiga provinsi, lengkap dengan traktor dan biaya tanam. Sementara PW FORMULA Jawa Tengah mendapatkan bantuan benih jagung dan cabai untuk lahan sekitar 350 hektare di sejumlah kabupaten dan kota beserta dukungan alsintan. Adapun PW FORMULA Lampung akan menerima bantuan bibit kopi untuk pengembangan lahan sekitar 25 hektare di Kabupaten Tanggamus.

Sekretaris Jenderal PB FORMULA, Nandang Sektiyo, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan respons cepat Menteri Pertanian terhadap aspirasi yang disampaikan organisasi.

"Beliau menunjukkan kepemimpinan yang responsif, terbuka terhadap masukan masyarakat, dan memiliki komitmen kuat untuk mempercepat pelaksanaan program yang bermanfaat bagi petani. Kami mengapresiasi perhatian yang diberikan Menteri Pertanian kepada PB FORMULA," ujarnya.

Selain membahas sektor pertanian, audiensi juga menyinggung sejumlah agenda nasional PB FORMULA. Ketua PP Pemuda FORMULA, Chairul Hakim, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar Turnamen Futsal Nasional pada Agustus 2026 yang memperebutkan Piala Menteri Pertanian dan akan diikuti berbagai organisasi kepemudaan dari seluruh Indonesia.

PB FORMULA juga dijadwalkan menggelar Simposium Nasional Resolusi Kebangsaan bertema "Tokoh Bangsa Memberikan Solusi" pada 28 Oktober 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman direncanakan hadir untuk memberikan pandangan mengenai pembangunan nasional dan penguatan ketahanan pangan.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan PB FORMULA dalam mendukung program pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan pengembangan sektor pertanian di berbagai daerah.

Berbagai data menunjukkan bahwa praktik kekerasan aparat masih menjadi persoalan serius. Komnas HAM mencatat pada 2023 terdapat 2.753 pengaduan HAM, dengan 771 pengaduan ditujukan kepada Polri, menjadikannya institusi yang paling banyak diadukan masyarakat. Selain itu, sepanjang 1 Januari 2020–24 Juni 2024, Komnas HAM menerima 282 laporan dugaan penyiksaan, di mana 176 kasus (sekitar 62%) diduga dilakukan oleh anggota Polri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan wewenang belum terselesaikan secara sistemik.

Temuan organisasi masyarakat sipil juga memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. KontraS mencatat selama Juli 2023–Juni 2024 terjadi 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri dengan 754 korban luka dan 38 korban meninggal dunia.

Pada periode Juli 2024–Juni 2025, KontraS kembali mencatat 602 peristiwa kekerasan, meliputi penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa aksi, hingga dugaan extrajudicial killing yang menyebabkan 40 korban meninggal dunia. Bahkan hingga Mei 2026, Komnas HAM masih menerima 151 aduan dugaan penyiksaan, yang menunjukkan bahwa praktik kekerasan aparat belum mengalami perbaikan yang signifikan.

Ditengah tingginya catatan pelanggaran tersebut, UU Nomor 5 Tahun 2026 yang baru saja disahkan pada 17 Juni 2026 justru memunculkan persoalan baru. Sejumlah ketentuan dinilai memperluas kewenangan Polri seperti bertambahnya ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil, perluasan tugas dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, serta kenaikan batas usia pensiun yang dinilai belum didasarkan pada kajian yang terbuka mengenai kebutuhan organisasi dan reformasi kelembagaan.

Kebijakan tersebut berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan, mempersempit ruang promosi bagi personel muda, serta mengalihkan fokus reformasi dari peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas menuju perluasan kewenangan institusi.

Sebagaimana Bung Karno mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus diabdikan kepada rakyat, maka kekuatan POLRI tidak boleh diukur dari luasnya kewenangan ataupun panjangnya masa jabatan, melainkan dari tingkat kepercayaan publik yang dibangun melalui penegakan hukum yang adil, profesional, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri merupakan kebutuhan mendesak demi mewujudkan kepolisian yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Atas kesadaran ideologis, dalam melihat situasi maupun kondisi dalam Analisa yang objektif maka kami DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Tolak UU No.5 Tahun 2026 yang sarat kepentingan untuk memuluskan abuse of power bagi oknum-oknum kepolisian.
2. Mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pemimpin tertinggi institusi POLRI untuk bertanggungjawab secara moral dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri.
3. Lakukan penegakan hukum dan kode etik secara tegas, transparan juga tanpa impunitas terhadap setiap oknum anggota Polri yang terbukti melakukan penyiksaan, tindakan represif, penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, intimidasi, maupun pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan independen guna mewujudkan Polri yang profesional, humanis, demokratis, dan benar-benar menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 17 Juni 2026, di depan rumah korban di Lingkungan III Lopo Baru, Kelurahan Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru. Dalam laporannya, korban menyebut dugaan penganiayaan dilakukan oleh seorang pria berinisial RDP.

Menurut keterangan korban, pelaku diduga memukulnya dengan keras. Korban berusaha menangkis menggunakan tangan, namun tetap terpental hingga terjatuh ke lantai semen. Setelah itu, korban mengaku diludahi hingga mengenai kacamata yang dikenakannya.

Tidak berhenti di situ, pelaku juga disebut melemparkan kursi plastik, sapu lidi, serta sebungkus rokok beserta mancis ke arah korban, meski lemparan tersebut tidak mengenainya.

Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami trauma berat dan hingga kini belum berani kembali menjalankan usahanya sebagai pedagang karena masih dihantui rasa takut.

Usai kejadian, korban bersama keluarganya mendatangi Polsek Batang Toru untuk membuat laporan polisi. Namun, menurut pihak korban, laporan tersebut diduga tidak diterima tanpa alasan yang jelas. Atas kondisi itu, korban kemudian memberikan kuasa kepada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Anak Bangsa Tabagsel untuk mendampingi proses hukum yang ditempuh.

Ketua Umum PBH Anak Bangsa Tabagsel, RHa Hasibuan, menyayangkan dugaan tidak diterimanya laporan korban di Polsek Batang Toru. Menurutnya, setiap laporan masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan, wajib diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau benar laporan masyarakat sempat ditolak tanpa dasar hukum yang jelas, itu merupakan preseden buruk dalam pelayanan kepolisian. Fungsi Polsek adalah menjadi garda terdepan menerima pengaduan masyarakat, bukan justru menutup pintu bagi pencari keadilan. Jangan sampai masyarakat dipaksa berkeliling mencari kantor polisi yang mau menerima laporannya," tegas RHa Hasibuan, Minggu (28/6/2026).

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 20.45 WIB, laporan korban akhirnya diterima di SPKT Polres Tapanuli Selatan dengan Nomor: LP/B/246/VI/2026/SPKT/POLRES TAPSEL/POLDA SUMUT, tertanggal 17 Juni 2026, atas nama pelapor Rosliana Daulay.

Menurut RHa Hasibuan, diterimanya laporan yang sama di Polres justru menimbulkan pertanyaan besar terhadap pelayanan di tingkat Polsek.

"Kalau laporan itu akhirnya diterima di Polres pada hari yang sama, berarti secara administrasi maupun substansi tidak ada alasan untuk menolak laporan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Polsek Batang Toru tidak dapat memberikan pelayanan yang sama? Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada institusi kepolisian hanya karena buruknya pelayanan di tingkat bawah," ujarnya.

RHa menegaskan, pelayanan kepolisian merupakan wajah pertama penegakan hukum. Oleh karena itu, dugaan penolakan laporan tidak boleh dianggap persoalan sepele.

"Polri hari ini mengusung slogan Presisi dan Polri Untuk Masyarakat. Slogan itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kalau masyarakat datang sebagai korban malah dipersulit, lalu di mana letak perlindungan negara terhadap warga yang mencari keadilan? Kami meminta Kapolres Tapanuli Selatan mengevaluasi dugaan pelayanan tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun kode etik, harus ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Sementara itu, menanggapi konfirmasi Asatupro.com mengenai perkembangan penanganan perkara, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, AKP Bontor Desmon, menyampaikan bahwa laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"LP-nya sudah kami terima dan saat ini masih proses mengundang saksi-saksi dan mengumpulkan bukti lainnya. Demikian Bang," ujar AKP Bontor Desmon melalui pesan WhatsApp, Minggu (28/6/2026). (MN)