Wakil Bupati Dairi dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh jemaah calon haji selamat menjalankan rukun islam yang ke lima. Wakil Bupati Wahyu Sagala berpesan kepada jemaah untuk menjaga fisik dan kesehatan selama berada di tanah suci Makkah.

"Niat tulus harus kita jalankan selama melaksanakan ibadah, sehingga rukun yang ada dan di jalankan selama ibadah haji bisa sempurna. Tetap saling tolong menolong, ikuti arahan dari para petugas yang ada selama melaksanakan ibadah. Bapak Bupati Dairi menitipkan salam kepada bapak ibu jemaah. Mari mendoakan kabupaten yang kita cintai ini selama di sana, kami doakan juga para jemaah calon haji bisa melaksanakan rukun ke lima itu dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat menjalankan ibadah rukun Islam yang ke lima," ujar Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala.

Turut hadir memberangkatkan jemaah calon haji yakni Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Iwan Berutu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Dairi Muhammad Sanif, Ketua MUI Dairi Wahlin Munthe.

Kunjungan tersebut menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini mengeluhkan akses jalan yang kian memprihatinkan dan menghambat aktivitas sehari-hari. Dihadapan warga, Bupati menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi dan kini sudah ditampung dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk segera ditindaklanjuti.

"Perbaikan jalan ini sudah masuk dalam perencanaan dan akan segera direalisasikan. Tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran," ujar Vickner Sinaga.

Kunjungan tersebut turut didampingi Camat Gunung Sitember, Sion Sembiring. Suasana kebersamaan tampak kental saat kegiatan diwarnai aksi gotong-royong antara pemerintah dan warga setempat.

Bupati bersama warga turun langsung memperbaiki saluran drainase di sekitar jalan yang rusak. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Melalui kunjungan ini, diharapkan perbaikan jalan di Dusun Parimbalang dapat segera terealisasi, sehingga akses transportasi warga kembali lancar dan roda perekonomian desa dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Budi Cahyanto kepada para wartawan di Medan, kemarin, hal ini menjadi bukti keberhasilan swasembada pangan di Indonesia.

"Stok beras di gudang BULOG di seluruh wilayah Indonesia saat ini memang betul mencapai 5 juta ton, dan untuk wilayah Sumatera Utara sebesar 63.000 ton. Dan ini juga merupakan stok beras tertinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka" tegas Budi.

Stok beras yang sedemikian tinggi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang mendukung tercapainya swasembada pangan. Hal ini juga merupakan pencapaian lanjutan dari periode tahun lalu.

Dengan cadangan yang kuat, BULOG tidak hanya berperan sebagai stabilisator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam ekosistem pangan nasional.

Stok ini menjadi instrumen strategis dalam meredam gejolak harga, mengantisipasi kondisi darurat, serta mendukung program-program pemerintah terkait bantuan pangan.

Gabah hasil serapan ini kemudian di olah menjadi beras untuk dipergunakan sepenuhnya sesuai penugasan dari pemerintah dalam program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, program bantuan pangan (Banpang) dan juga untuk bantuan bencana alam.

"Kami juga terus optimis pencapaian serapan di Sumut akan meningkat dibanding tahun lalu Gudang Bulog juga saat ini telah penuh, bahkan di Medan, Pematang Siantar, Asahan dan Kabupaten lainnya saat ini kami menyewa gudang" ujar Budi.

Sampai dengan saat ini, pihaknya telah menyerap 20.820 ton gabah dari petani, atau meningkat 15 persen dari pencapain tahun lalu dalam periode yang sama sebanyak 18.120 ton gabah dari petani.

Lebih dari itu, capaian ini menjadi energi baru bagi seluruh insan Bulog untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat peran strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Semangat kolaborasi dengan petani, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus dijaga dan ditingkatkan.

Dalam aksi tersebut, massa GMPH menyampaikan kekecewaannya karena Ketua Baznas Sumut tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Pihak Baznas hanya diwakili oleh Wakil Ketua I untuk menerima aspirasi mahasiswa.

Koordinator aksi GMPH (oloan harahap) menyatakan bahwa pembelian mobil tersebut dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat. Menurut mereka, sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin, Baznas seharusnya lebih mengutamakan kepentingan umat yang masih banyak hidup dalam kondisi sulit.

"Di saat masyarakat masih banyak yang kesulitan ekonomi bahkan kelaparan, sangat disayangkan jika pimpinan Baznas justru melakukan pembelian mobil mewah. Ini bertolak belakang dengan prinsip dasar pengelolaan zakat," ujar perwakilan GMPH dalam orasinya.

GMPH juga secara tegas meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Baznas Sumut terkait dugaan tersebut. Selain itu, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan mobil yang dimaksud.

Hingga berakhirnya aksi, GMPH menilai belum ada kejelasan atau titik terang dari pihak Baznas Sumut terkait tuntutan yang disampaikan. Oleh karena itu, mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan (jilid II) dalam waktu dekat dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada transparansi dan tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.

GMPH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Oloan harahap.

Dikatakan tgk muchtar, pemuda harus selalu meningkatkan kapasitas diri di bidang pengetahuan, yang tentunya juga harus dibarengi dengan pengetahuan agama. Sebab, era globalisasi beragam arus informasi tumbuh begitu cepat, yang berpengaruh terhadap pengetahuan juga nilai-nilai kehidupan.

Sekarang ini, godaan kehidupan sangat luar biasa. Baik bagi kita orangtua usia lanjut, terlebih untuk anak-anak muda. "Kasus narkoba kita tahu ini luar biasa perkembangannya, pergaulan bebas, tak mampu hanya aparat bertindak atau orangtua saja yang menasihati anaknya. Tapi semua harus kembali kepada diri kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana takwa kita kepada Allah, sehingga takut dengan apa yang kita lakukan, karena kita tahu semua yang kita lakukan akan dimintai pertangungjawaban kelak," terangnya.

Tgk Muchtar Andhika mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai orang tua, tokoh agama, hingga aparatur desa, untuk turut berperan aktif dalam mendorong pemuda meramaikan masjid, khususnya pada waktu subuh.

"Jika pemuda kita dekat dengan masjid, maka lingkungan akan lebih aman, damai, dan terhindar dari berbagai tindakan negatif," tambahnya.

Ia berharap, ajakan ini dapat menjadi gerakan bersama, sehingga tercipta generasi muda yang tidak hanya cerda secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Namun akibat tidak terdapat pembatasan jumlah periode jabatan, kondisi ini menciptakan ruang terbuka bagi individu yang sama untuk menduduki kursi legislatif secara terus menerus tanpa batas waktu. Data empiris ini menunjukkan bahwa sejumlah oknum anggota legislatif di Indonesia mampu menjabat lebih dari 20 hingga 30 tahun dan dalam praktiknya mereka tidak hanya berfungsi sebagai wakil rakyat tetapi juga menjadi elite politik permanen yang mengendalikan proses legislasi, anggaran, hingga pengawasan. Kondisi ini berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai legislative entrenchment yakni situasi di mana kekuasaan legislatif mengeras dan sulit ditembus oleh aktor baru.

Kekuasaan eksekutif saja dibatasi secara tegas termasuk bagi Presiden yang merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan maupun Wakil Presiden yang jelas diatur pada Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Ketentuan ini secara limitatif membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya maksimal dua periode, sebagai bentuk pengamanan konstitusional terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Termasuk bagi kepala daerah pengaturan pembatasan masa jabatan kepala daerah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015). Dalam Pasal 162 ayat (1) disebutkan: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kekuasaan eksekutif saja dilakukan pembatasan, kenapa tidak dilakukan hal yang sama kepada kekuasaan legislatif agar tidak terjadi kekuasaan yang mengakar didalam tubuh parlemen. Bahkan analisa lapangan menunjukkan bahwa dominasi petahana dalam kontestasi pemilu legislatif di Indonesia menciptakan ketimpangan kompetisi politik. Legislatif yang lebih dari empat periode pastinya memiliki keunggulan struktural berupa akses sumber daya, jaringan kekuasaan dan tingkat popularitas yang tinggi sehingga mempersempit peluang calon alternatif meski memiliki kemampuan sebagai calon legislatif potensial yang jauh lebih berkompeten diatas petahana.

Kondisi ini berdampak pada terbentuknya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu tanpa adanya pembaruan gagasan dan representasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya stagnasi regenerasi politik serta menguatnya dominasi elite politik yang menguasai akses pencalonan dan distribusi kekuasaan dalam partai maupun parlemen.

Akibatnya ruang partisipasi politik bagi generasi muda dan kelompok non-elit menjadi semakin sempit. Dalam konteks tersebut, DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dibiarkan bergerak menuju oligarki tertutup ditubuh parlemen. Proses politik yang sehat seharusnya mensyaratkan adanya regenerasi, distribusi kekuasaan yang objektif serta pembatasan terhadap kekuasaan politik oknum tertentu yang terlalu lama bercokol diparlemen tanpa adanya efektivitas yang berdampak signifikan dalam tugas kenegaraannya.

Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori sirkulasi elit dari Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto membagi masyarakat menjadigoverning elite(elite yang memerintah) dannon-governing elite(elite yang tidak memerintah), perputaran atau sirkulasi elit terjadi ketika kelompok elit yang memerintah mengalami kemunduran (menjadi lemah atau korup) dan digantikan oleh kelompok elite lain darinon-governing elite serta digambarkan perputaran ini sebagai pertarungan antara tipe elitsinga(yang kuat dan idealis) danrubah(yang licik, inventif, dan manipulatif).

Begitu juga teori Trias Politica Montesquieu yang juga mengatakan bahwasanya keseimbangan kekuasaan hanya dapat berjalan optimal apabila setiap cabang kekuasaan memiliki mekanisme pembatasan yang proporsional. Pembatasan dua periode pada eksekutif bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, korupsi politik, dan penyalahgunaan wewenang.

2Namun tanpa pembatasan pada legislatif justru terjadi pergeseran potensi dominasi kekuasaan keparlemen, khususnya melalui aktor-aktor politik yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dalam perspektif teori demokrasi dan konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen fundamental untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan (abuse of power) serta menjamin adanya checks and balances.

Bahkan dalam kajian hukum tata negara ketiadaan pembatasan periodisasi legislatif dinilai dapat menyebabkan kemacetan sirkulasi kekuasaan dan menghambat prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Beberapa contoh negara yang telah menetapkan pembatasan seperti dibeberapa negara Amerika Latin. Meksiko merupakan salah satu negara yang mengalami transformasi signifikan dalam sistem pembatasan legislatif. Secara historis, konstitusi Meksiko melarang pemilihan kembali langsung (no immediate re-election) bagi anggota legislatif sebagai upaya mencegah konsentrasi kekuasaan pasca-revolusi. Namun melalui reformasi politik tahun 2014, sistem ini diubah dengan tetap menjaga prinsip pembatasan yaitu anggota Dewan Deputi dibatasi maksimal empat periode dan anggota Senat maksimal dua periode secara berturut-turut.

Indikator keberhasilan yang dapat diamati adalah tetap mencegah dominasi kekuasaan jangka panjang oleh individu tertentu melalui batas maksimal masa jabatan. Ekuador menerapkan pembatasan yang lebih tegas melalui konstitusi yang membatasi pejabat publik termasuk legislatif untuk menjabat maksimal dua periode berturut-turut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi kelembagaan untuk mencegah personalisasi kekuasaan dalam sistem politik yang sebelumnya rentan terhadap instabilitas. Dengan adanya batas dua periode, sistem politik Ekuador mendorong sirkulasi elite secara lebih teratur serta membuka ruang bagi aktor politik baru.

Indikator keberhasilannya terlihat pada meningkatnya pergantian anggota parlemen yang relatif lebih tinggi dibanding sistem tanpa batas, serta berkurangnya dominasi elite lama dalam jangka panjang. Hal ini memperkuat kompetisi politik dan mengurangi potensi oligarki dalam lembaga legislatif.

Oleh karena itu atas pertanggungjawaban moral sebagai gerakan intelektual, DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak MPR untuk melakukan Amandemen Konstitusi ke-V hanya untuk membatasi masa jabatan minimal empat periode berturut-turut ataupun tidak berturut-turut bagi anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI maupun seseorang yang menduduki ketiga lembaga tersebut secara bergantian.
2. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir progresif bahwa pembatasan masa jabatan legislatif merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
3. DPR segera lalukan Revisi UU MD3 yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota empat periode berturut-turut ataupun tidak berturut-turut .
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal agenda reformasi politik guna menghadapi oligarki dalam lembaga legislatif.

Seperti apa yang disampaikan Bung Karno "Bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".

Pidato ini dapat kita ilhami bersama bahwa setiap kekuasaan apapun harus ada batasannya, yang abadi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama serta Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta langit juga bumi segala isinya bukan beberapa oknum diparlemen yang mukanya itu-itu aja selama puluhan tahun.

Kegiatan tersebut dipimpin Kakor Sabhara Baharkam Polri, Irjenpol Mulia Hasudungan Ritonga, berlangsung di Warkop Apin, menjadi titik kumpul (shelter) komunitas ojol di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Mulia Hasudungan Ritonga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan komunitas ojol yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan komunitas ojol, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara aparat kepolisian dengan warga. Menurutnya, interaksi langsung seperti dalam kegiatan "Ngopi Kamtibmas" menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pula edukasi hukum terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Irjen Pol. Mulia mengingatkan bahwa aspek kepemilikan menjadi salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerat kasus hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif yang berlangsung terbuka. Sejumlah warga dan pengemudi ojol menyampaikan pengalaman di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi terkait keamanan serta harapan terhadap peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Kakor Sabhara Baharkam Polri menyerahkan bantuan berupa 40 paket sembako kepada komunitas ojol serta 1 unit televisi untuk mendukung fasilitas di shelter ojol. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Baharkam Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi sitkamling sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan. Program "Ngopi Kamtibmas" diharapkan dapat terus berlanjut sebagai wadah komunikasi yang efektif antara aparat dan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang solid antara Polri, warga, dan komunitas ojol, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Medan, khususnya Kecamatan Medan Petisah, tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan lintas sektoral membangun wilayah pedesaan yang di gelar di Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara,untuk pekerjaan pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 meter x 4 meter yang menghubungkan Dusun I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat hasilnya telah kelihatan.

Pekerjaan pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi dan distribusi hasil pertanian.

"Dengan infrastruktur yang baik, biaya angkut hasil bumi akan turun, produktivitas petani meningkat, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara signifikan melalui peningkatan mobilitas warga," tegas Pasiter Kodim 0203/Langkat Kapten Inf Supriadi, Kamis 23 April 2026.

Sebagaimana diketahui bahwa Satgas TMMD ke-128 Kodim 0203/Langkat secara intensif meningkatkan infrastruktur jalan desa melalui pengerasan ,dan pelebaran jalan ."Kegiatan ini bertujuan mempercepat akses antardesa, meningkatkan perekonomian warga, dan mempermudah mobilisasi maupun hasil pertanian, yang dikerjakan bersama masyarakat secara gotong royong," terang Pasiter.

Dalam kegiatan ini Satgas bekerjasama dengan warga dibantu alat berat untuk mempercepat pengerjaan jalan antar dusun di Desa Pasar Rawa. "Terlihat dalam pekerjaan pelebaran jalan menunjukkan semangat kemanunggalan TNI-Rakyat untuk menuntaskan sasaran fisik tepat waktu,dan kegiatan utama program TMMD 128 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah mobilisasi warga pedesaan," tandasnya.

Pendim Langkat

Langkah ekspansi ini menjadi sinyal kuat ambisi Ajaib Group untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama platform investasi digital di kawasan ASEAN. Chairman Ajaib Group, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa pembukaan kantor di Bangkok merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam mengembangkan ekosistem bisnis hingga ke tingkat global.

"Ekspansi ke luar negeri ini adalah langkah konkret kami untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing di kawasan Asia. Kami melihat potensi besar, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun adopsi teknologi digital," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan, kehadiran Ajaib Group di Thailand diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi strategis sekaligus mendorong inovasi dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Dengan jaringan yang lebih luas, perusahaan optimistis mampu menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi kebutuhan pasar regional.

Sementara itu, CEO Ajaib Group, Anderson Sumarli, menilai Thailand sebagai salah satu pasar yang menjanjikan dengan tingkat adopsi digital yang tinggi. Menurutnya, ekspansi ini bukan sekadar memperluas jangkauan, tetapi juga upaya membangun ekosistem investasi digital yang kuat dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

"Kami tidak hanya berekspansi, tetapi juga beradaptasi dengan karakteristik pasar lokal. Fokus kami adalah menghadirkan pengalaman investasi yang mudah, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan investor di setiap negara," jelasnya.

Sebagai perusahaan fintech investasi yang telah menyandang status unicorn di kawasan Asia Tenggara, Ajaib Group mencatat pertumbuhan pesat di Indonesia, khususnya dari kalangan investor ritel dan generasi muda.

Dengan basis pengguna domestik yang solid, ekspansi ke Thailand menjadi pijakan strategis untuk memperluas penetrasi pasar sekaligus memperkuat posisi sebagai platform investasi digital terkemuka di kawasan.

Peristiwa yang terjadi pada 12 Maret di Jakarta Pusat itu diduga melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Jika benar, ini memperlihatkan wajah represif negara terhadap aktivis hak asasi manusia. Korban harus menanggung luka bakar serius dan menjalani operasi berulang, sementara negara terkesan lebih sibuk mengelola proses administratif daripada memastikan pemulihan dan keadilan bagi korban.

Langkah Oditur Militer yang telah melimpahkan berkas ke pengadilan militer juga memunculkan kritik. Pengadilan militer sering dianggap tidak sepenuhnya independen ketika mengadili aparatnya sendiri. Penetapan hanya empat tersangka dari kalangan militer menimbulkan kesan bahwa negara membatasi tanggung jawab pada level bawah, tanpa menyentuh kemungkinan keterlibatan struktur yang lebih luas.

Temuan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang menyebut adanya sekitar 16 pelaku memperkuat dugaan bahwa kasus ini lebih besar dari yang diakui secara resmi. Analisis dari rekaman CCTV menunjukkan adanya koordinasi antar pelaku, yang mengindikasikan bahwa aksi ini bukan tindakan spontan, melainkan terorganisir.

Namun, hingga kini pihak TNI belum memberikan penjelasan terbuka terkait kemungkinan adanya pelaku lain. Sikap ini memperlihatkan kecenderungan negara untuk mengontrol informasi dan membatasi akuntabilitas. Proses persidangan yang dijanjikan juga belum tentu menjamin keadilan substantif jika masih berada dalam lingkup kekuasaan institusi yang sama.

Penggunaan pasal-pasal KUHP dengan ancaman hukuman tertentu memang menunjukkan adanya proses hukum, tetapi tanpa pengungkapan menyeluruh, hal ini berisiko hanya menjadi formalitas. Keadilan yang sejati tidak hanya soal menghukum pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar struktur kekuasaan yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi.

Sampai saat ini, belum semua pelaku dihadirkan ke publik. Pernyataan bahwa hal itu akan dilakukan di persidangan justru memperkuat kesan bahwa negara masih menahan informasi. Dalam perspektif kritis, kondisi ini mencerminkan dominasi negara yang cenderung melindungi dirinya sendiri dibanding membuka kebenaran secara utuh kepada masyarakat.

Dari sudut pandang aktivis, situasi ini menegaskan pentingnya tekanan publik yang konsisten agar negara tidak terus berlindung di balik prosedur formal. Solidaritas masyarakat sipil menjadi kunci untuk mendorong pengungkapan kasus secara menyeluruh, termasuk menuntut pertanggungjawaban hingga ke tingkat komando. Tanpa desakan kolektif, ada risiko kasus ini akan berakhir sebagai sekadar catatan hukum tanpa perubahan berarti dalam praktik kekuasaan yang represif.

Dengan berbagai perkembangan masalah yang menimpa saudara Andrie Yunus sehingga kami menuntut agar:

Poin tuntutan

1. Desak MK untuk mengabulkan perkara 147 /Puu-XXl /2025.
2. Perketat peran Komnas HAM dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis dan warga sipil
3. Pembentukan tim reformasi TNI
4. Turunkan Prabowo dan Gibran
5. Usut tuntas seluruh pelaku penyiraman Andrie Yunus serta intelektualanya. Lewat menuntut presiden untuk mengeluarkan Inpres ttg pembentukan TGPF
6. Copot panglima TNI dan evaluasi pendidikan militer
7. Hentikan represitifitas militer terhadap sipil
8. Mendesak hak moral dan hak material seluruh korban kekerasan oleh TNI
9. PTDH anggota TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
10. Menuntut presiden dan panglima TNI menyampaikan permohonan maaf secara terbuka (Andrie Yunus).
    

Presiden Lions Club Pematangsiantar Merdeka, Muktar, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar, Lions Clubs International Distrik 307-A2, seluruh panitia, serta pihak-pihak yang telah mendukung terwujudnya proyek ini.

"Semoga Tugu dan Taman Lions ini menjadi simbol kebersamaan, ruang manfaat bagi masyarakat, dan pengingat untuk terus menjaga lingkungan," ujarnya.

Gubernur Distrik Lions Club Internasional, Sulaiman, menekankan bahwa kegiatan ini bertepatan dengan Hari Bumi (Earth Day) dan rangkaian Environment Week yang berlangsung pada 18–26 April 2026. Ia menjelaskan bahwa tiga warna—merah, biru, dan kuning—mendominasi pemugaran jalan setapak refleksi, melambangkan Global Action Team (GAT).

"Apresiasi kepada Lions Siantar, semoga bisa dimanfaatkan masyarakat luas," tambahnya.

Mewakili Wali Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arri Suaswandhy Sembiring, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

Menurutnya, peresmian Tugu dan Taman Lions memiliki makna penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan.

Ia juga mengajak Lions Club untuk berkontribusi lebih jauh, termasuk mendukung pembangunan Tugu dan Taman Lions di Taman Kehati (Keragaman Hayati) yang ramah bagi lansia.

Ketua Panitia Pemugaran, Johan Tjakra Surja, mengingatkan bahwa Tugu dan Taman Lions pertama kali didirikan oleh almarhum Marcos pada 1 Juli 1997. Kini, revitalisasi dilakukan kembali oleh Muktar.

"Banyak pengunjung dari luar kota datang untuk terapi, dan mereka terbantu untuk kesehatan. Harapan saya, fasilitas ini bisa digunakan untuk kesehatan masyarakat luas," katanya.

Laporan : Bobby sihite

Saat dikonfirmasi, Kamis, 23 April 2026, pukul 17.00 WIB, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan penangkapan ini merupakan wujud nyata kesigapan Polri dalam merespons setiap laporan masyarakat.

"Ini adalah bentuk nyata Polri yang berintegritas dan humanis. Begitu laporan masuk, jajaran Polsek Gunung Malela langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku," ujar AKP Verry Purba kepada awak media.

Peristiwa pencurian Selasa, 21 April 2026, pukul 06.20 WIB. Pelapor, BASMIN SIANIPAR (60),warga Jalan Akasia Raya No. 45, Kelurahan Sitalasari, Kecamatan Siantar, mendatangi Cafe Pondok Melati miliknya berlokasi di Jalan Mesjid No. 55, Huta Sidorejo, Nagori Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Di sana, ia mendapat laporan dari saksi ANDINI ALMASENJA dua unit ponsel telah raib, satu unit Samsung Galaxy A16 5G berwarna hitam dan satu unit Oppo A9 2020 berwarna hitam.

Korban kemudian mengecek kamar tempat kejadian dan menemukan jendela kamar dalam keadaan terbuka. Yang lebih mengejutkan, ditemukan sebuah ember cat kosong berukuran 25 kg yang diduga digunakan pelaku sebagai pijakan untuk memanjat dan memasuki jendela kamar tersebut. Meskipun rekaman CCTV telah diperiksa, identitas pelaku belum dapat dipastikan saat itu. Total kerugian dialami pelapor ditaksir mencapai **Rp 6.000.000,-** (Enam Juta Rupiah).

Tak mau berlama-lama, pelapor akhirnya melaporkan kejadian ini kepada Polsek Gunung Malela Kamis, 23 April 2026, pukul 00.10 WIB, nomor laporan LP/B/95/IV/2026/SPKT/Polsek Gunung Malela/Polres Simalungun/Polda Sumut.

Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa begitu laporan diterima, pihaknya langsung menerjunkan tim untuk bekerja.

"Kanit Reskrim kami, IPDA B. Situngkir, S.H., bersama tim opsnal dan penyidik segera mendatangi TKP, mengumpulkan barang bukti, dan melakukan pengejaran setelah identitas pelaku diketahui," ucap AKP Hengky B. Siahaan.

Pengejaran intensif pun dilakukan hingga akhirnya pelaku ADITYA FAUZI HUTAGALUNG ditangkap Kamis, 23 April 2026, pukul 02.50 WIB di sebuah rumah di Jalan Cengke III, Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar. Saat digerebek, pelaku ditemukan sedang bersembunyi di dalam sebuah lemari pakaian berbahan kayu, mencoba menghindari kejaran petugas.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dua unit ponsel milik korban, dua unit ponsel milik pelaku, kotak ponsel Samsung Galaxy A16 5G, serta ember cat kosong digunakan sebagai alat bantu pencurian.

"Pelaku kini telah diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, gelar perkara, dan penahanan. Pelaku dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHPidana," ungkap AKP Hengky B. Siahaan.