"Suasana kebatinannya [seorang kepala daerah] memang tidak mudah, gempurannya [datang] dari seluruh penjuru angin," ujar Bima saat membuka Welcome Dinner Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/7/2026).

Bima menjelaskan, kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan. Di antaranya penyesuaian transfer ke daerah hingga komitmen untuk merealisasikan janji kampanye. Selain itu, kepala daerah juga dihadapkan pada dinamika kekinian yang memungkinkan setiap langkahnya menjadi sorotan luas.

Dalam sambutannya, Bima memandang penting bagi kepala daerah untuk lebih sering bertemu dan bertukar pengalaman. Melalui interaksi tersebut, kepala daerah diharapkan dapat memperoleh inspirasi dalam menjalankan kepemimpinan di daerah masing-masing, sehingga mampu terus berkembang dan memberikan inspirasi bagi kepala daerah lainnya.

"Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah menjadi sosok yang mampu saling memberikan inspirasi dan kontemplasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C. Yusgiantoro, Ketua Dewan Pembina PYC Inka B. Yusgiantoro, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, para gubernur pengurus APPSI, serta pejabat terkait lainnya.

Hadir dalam Rakor tersebut, Karo Ops Poldasu, Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH dan tamu undangan lainnya.

Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum dalam pemaparannya, menjelaskan hingga 14 Juli 2026 terdapat 125 SPBU yang terdampak gangguan distribusi dari total 324 SPBU di Sumatera Utara.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Sumut telah mengerahkan 786 personel guna melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM. Selain itu, Polda juga menyiapkan personel yang dapat diperbantukan sebagai awak mobil tangki maupun pengemudi sementara apabila dibutuhkan sebanyak 10 personel.

"Hasil mitigasi menunjukkan adanya keterlambatan pasokan dan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT). Kami juga melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM," ujarnya.

Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan hasil analisis tim Intelkam di lapangan, akar masalah antrean BBM di sejumlah SPBU di Sumut disebabkan antara lain, adanya gangguan tenaga kerja. Ini menyebabkan penyesuaian operasional di fuel terminal akibatnya, pasokan dari terminal BBM ke SPBU dilakukan secara bertahap dan proporsional, sehingga SPBU tidak menerima pasokan penuh sesuai permintaan harian.

Selanjutnya, adanya krisis pengemudi truk tangki yang terjadi akibat pemberhentian terhadap beberapa pengemudi truk tangki karena melakukan pelanggaran yang berdampak keterbatasan pengemudi truk tangki. "Jumlah BBM yang diterima SPBU tidak sesuai dengan jumlah yang diminta (outstanding). Pada umumnya, SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume permintaan, sehingga mengakibatkan kehabisan stok BBM dan memicu antrean di SPBU lain yang masih memiliki persediaan,"ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, menegaskan masyarakat saat ini tidak membutuhkan penjelasan yang berlarut-larut, melainkan tindakan nyata untuk mengembalikan kelancaran distribusi BBM.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumut telah berkoordinasi dengan Polda Sumut terkait berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan awak mobil tangki (AMT). Ia meminta seluruh pihak segera menyelesaikan persoalan tersebut agar distribusi BBM kembali normal.

"Kami meminta Pertamina segera mengembalikan situasi seperti semula. Ada tiga pesan dari Gubernur Sumatera Utara, yakni kepastian waktu normalisasi, langkah konkret yang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Kami siap berkolaborasi agar kondisi kembali normal," ujarnya.

Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, mengatakan, seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera telah diminta beroperasi selama 24 jam guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengakui kondisi di lapangan cukup berat karena masih terjadi antrean panjang bahkan gesekan antar konsumen.

Wakil Ketua Bidang SPBUHiswana Migas Sumut, Indah Sari Karo-karo, mengungkapkan krisis pengemudi mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi BBM. Menurutnya, dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk mengawal distribusi sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH menyebut situasi antrean panjang di SPBU memiliki karakteristik seperti penanganan bencana, sebagaimana saat banjir maupun blackout yang sebelumnya melanda Sumatera.

Di Kota Medan yang memiliki 91 SPBU, pihak kepolisian telah menyiagakan mobil patroli berlampu biru di SPBU yang mengalami antrean panjang untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana di sektor migas maupun penyebaran informasi menyesatkan di media sosial yang dapat memperburuk kepanikan masyarakat.

"Kami sudah menemukan adanya perkelahian di salah satu SPBU, bahkan ada masyarakat yang pingsan akibat antrean. Karena itu diperlukan pola mitigasi yang mampu menenangkan masyarakat," katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri para pejabat utama (PJU) Polres Karo, Kejaksaan Negeri Karo, dan Kodim 0205/TK. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, serta mempererat hubungan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan sinergitas antara Polri, TNI, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System/CJS), sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karo.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi akan semakin memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum serta menciptakan stabilitas keamanan di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi operasional, meningkatkan kerja sama dalam proses penegakan hukum, mempererat silaturahmi sebagai sarana menyamakan persepsi dan bertukar informasi, serta bersama-sama mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Polres Karo dan Kodim 0205/TK juga sepakat menjaga sinergitas hingga ke tingkat Polsek dan Koramil agar kolaborasi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Karo.

Melalui penguatan sinergitas tersebut, Polri, TNI, dan Kejaksaan Negeri Karo berharap koordinasi lintas sektoral semakin solid sehingga pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, dan upaya menjaga kondusivitas wilayah dapat terlaksana secara maksimal.

Kedatangan massa bertujuan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kapolda Sumatera Utara terkait penanganan perkara hukum yang mereka hadapi.

Mereka meminta agar laporan dugaan tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik yang telah diajukan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinator aksi mengatakan keluarganya merasa menjadi korban ketidakadilan. Menurut keterangannya, mereka justru sempat berstatus tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah membantu menangkap seseorang yang diduga melakukan pencurian pada September 2025.

"Kami hanya ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Kapolda agar perkara yang kami alami mendapat perhatian serta kepastian hukum yang adil," ujar koordinator aksi kepada wartawan.

Dalam pelaksanaannya, muncul persoalan yang dipersoalkan oleh penyelenggara aksi. Mereka mengaku tidak diperkenankan menyampaikan pendapat di depan Rumah Dinas Kapolda Sumatera Utara.

Menurut mereka, personel kepolisian yang dipimpin Kapolsek Medan Baru meminta massa tidak memasuki maupun bertahan di area sekitar rumah dinas tersebut.

Penyelenggara aksi selanjutnya mengklaim massa digiring menjauh dari lokasi. Namun, menurut mereka, setelah rombongan tiba di depan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, aparat kepolisian justru memperbolehkan massa menyampaikan orasi di lokasi tersebut.

Situasi itu memunculkan tanda tanya dari pihak penyelenggara aksi. Mereka mempertanyakan dasar pertimbangan pengamanan yang, menurut pandangan mereka, melarang penyampaian aspirasi di depan Rumah Dinas Kapolda, tetapi tidak mempermasalahkan ketika aksi berlangsung di depan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara.

Seluruh pernyataan mengenai adanya larangan tersebut merupakan klaim dan keterangan dari pihak penyelenggara aksi yang belum memperoleh tanggapan resmi dari aparat kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kapolsek Medan Baru maupun Polda Sumatera Utara terkait mekanisme pengamanan aksi, alasan pengalihan lokasi penyampaian pendapat, maupun tanggapan atas klaim yang disampaikan massa.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kapolsek Medan Baru, Polda Sumatera Utara, maupun pihak terkait lainnya guna memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Menurut keterangan penyelenggara, seorang sopir yang dijadwalkan mengangkut peralatan sound system menuju lokasi aksi pada Rabu (15/7/2026) mendadak membatalkan pekerjaannya di tengah perjalanan.

Penyelenggara aksi menyebut keputusan tersebut diambil setelah sopir mengaku menerima ancaman dari seseorang yang disebut sebagai oknum petugas.

Menurut pengakuan sopir kepada penyelenggara, ia diingatkan bahwa dirinya bersama kendaraan yang digunakan berpotensi diamankan apabila tetap mengantarkan peralatan sound system ke lokasi aksi.

Akibat pengakuan tersebut, sopir memutuskan tidak melanjutkan perjalanan karena mengaku khawatir terhadap konsekuensi yang disampaikan kepadanya.

Kondisi itu, menurut penyelenggara, mengganggu persiapan teknis pelaksanaan aksi damai yang telah direncanakan.

Penyelenggara juga menyatakan telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian. Dalam surat tersebut, menurut mereka, telah dicantumkan rencana pelaksanaan aksi di tiga titik berbeda.

Mereka juga berpendapat penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut alat pengeras suara merupakan hal yang lazim dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pernyataan mengenai adanya ancaman terhadap sopir, dugaan keterlibatan oknum petugas, maupun dampaknya terhadap pelaksanaan aksi sepenuhnya merupakan keterangan dari pihak penyelenggara dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara mengenai dugaan intimidasi terhadap sopir pengangkut sound system maupun mekanisme pengamanan yang diterapkan pada aksi tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, serta pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan atas informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Selain membentangkan spanduk dan berorasi, massa juga mengibarkan puluhan pakaian dalam (bra) sebagai simbol protes terhadap penanganan perkara yang mereka nilai tidak memberikan kepastian hukum.

Aksi mendapat pengamanan dari personel kepolisian dan berlangsung tertib hingga selesai.

Dalam orasinya, massa mendesak Kapolrestabes Medan dievaluasi dan dicopot dari jabatannya. Tuntutan tersebut, menurut koordinator aksi, berangkat dari kekecewaan mereka terhadap penanganan perkara yang sedang mereka hadapi.

Koordinator aksi menjelaskan bahwa keluarganya mengaku semula merupakan korban dugaan pencurian. Namun, menurut keterangannya, setelah membantu menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku atas arahan dan pendampingan aparat kepolisian, mereka justru berstatus sebagai tersangka dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Massa juga menyinggung adanya perdamaian dengan pihak yang mereka sebut sebagai terduga pelaku pencurian. Mereka mengklaim terdapat kesepakatan yang hingga kini belum dipenuhi, termasuk pencabutan laporan polisi.

Selain itu, mereka mengaku telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang menurut mereka telah berjalan sekitar enam bulan tanpa kepastian perkembangan.

"Kami meminta pimpinan Polri mengevaluasi penanganan perkara ini. Kami ingin proses hukum berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami juga berharap laporan dugaan penipuan yang sudah kami buat segera mendapat kepastian hukum," ujar koordinator aksi.

Menjelang berakhirnya aksi, salah seorang peserta menyampaikan pernyataan bernada protes bahwa massa akan kembali menggelar aksi pada Kamis (16/7/2026). Ia menyatakan, apabila Kapolrestabes Medan tidak menemui mereka dan tidak ada perkembangan terhadap persoalan yang dipersoalkan, sebagian peserta berencana melakukan aksi simbolik yang lebih ekstrem.

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan ancaman aksi yang disampaikan oleh peserta demonstrasi dan bukan merupakan fakta yang telah terjadi.

Dalam kesempatan itu, massa juga meminta aparat segera menindaklanjuti proses hukum terhadap pihak yang mereka laporkan terkait dugaan penipuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Budiman Simanjuntak, SH., SE., menemui massa dan menyatakan seluruh tuntutan akan diteruskan kepada pimpinan.

"Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian," ujar Kompol Budiman di hadapan peserta aksi.

Setelah penyampaian aspirasi, aksi ditutup dengan doa bersama. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kapolrestabes Medan terkait tuntutan pencopotan jabatan, klaim adanya janji penyelesaian perkara sebagaimana disampaikan massa, maupun pernyataan peserta aksi mengenai rencana demonstrasi lanjutan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di Sumatera Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., didampingi Wakajati Sumut Eko Adhyaksono, S.H., M.H., Plh Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Asisten Pidana Militer.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpenegak hukum dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Dalam kesempatan itu, Kajati Sumut Muhibuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut beserta jajaran. Menurutnya, komunikasi yang baik antarlembaga merupakan fondasi penting dalam menjaga efektivitas penegakan hukum.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran. Pertemuan seperti ini merupakan hal yang lumrah dan penting dilakukan antarinstansi penegak hukum. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi kepentingan masyarakat serta mendukung penegakan hukum, keamanan, dan kemajuan Sumatera Utara," ujar Muhibuddin.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara Polri dan Kejaksaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang telah terjalin dengan baik perlu terus dipelihara dan ditingkatkan demi menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di Sumatera Utara.

Sementara itu, Juru Bicara Polda Sumut, Kabid Humas Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi tersebut mencerminkan komitmen Kapolda Sumut dalam membangun hubungan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum.

"Kapolda Sumut memandang sinergi dan komunikasi yang baik dengan Kejaksaan sebagai bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi yang telah terjalin selama ini akan terus diperkuat sehingga setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," ujar Ferry.

Melalui silaturahmi tersebut, Polda Sumut dan Kejati Sumut diharapkan semakin memperkokoh koordinasi serta kolaborasi dalam mendukung penegakan hukum yang berkualitas, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Sumatera Utara.

Sebagai informasi, seharusnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang harus hadir di acara tersebut selepas kegiatan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada Rabu siang

Akan tetapi Mentan urung datang ke PKS Adolina karena harus mengikuti rapat yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore.

Saat itu Heru Tri Widarto didampingi oleh Jatmiko Krisna Santosa selaku Direktur Utama (Dirut) PTPN IV PalmCo, Ali Jamil Harahap (mantan PlT Dirjenbun), serta Zulkifli Zaini selaku Komisaris Utama (Komut) Holding PTPN.

Dalam acara itu PlT Dirjenbun meminta utusan sejumlah perusahaan sawit untuk berdiri menghadap panggung dan menyimak sikap pemerintah terkait harga TBS di Sumut

Aksi "setrap" itu sendiri dilakukan PlT Dirjenbun karena pemerintah kecewa melihat sikap perusahaan sawit di Sumut yang tidak menaikkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi para petani sawit.

Kata Heru Tri Widarto, sebenarnya ada sekitar 260-an perusahaan sawit di Sumut, namun hanya 20 perusahaan yang melapor, namun justru ada 10 perusahaan yang menerapkan harga pembelian TBS tidak sesuai pasar.

Kata dia, harga CPO di pasar global naik tapi harga TBS petani enggak naik. Pemerintah, kata dia, juga mengawasi harga tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang sering berakhir withdraw (WD) atau stagnan di saat harga CPO baik-baik saja

"Kami meminta Anda semua untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam waktu seminggu ini harus ada penjelasan kenapa harga TBS petani tidak naik saat harga CPO di pasar global naik," kata dia.

"Kalau memang penyebab tidak naiknya harga TBS petani di tingkat middle man (pengepul -red), ya tolong jelaskan dan buktikan kepada pemerintah," kata dia lagi.

Dia bilang pemerintah menegaskan kalau harga TBS harus mengacu pada harga yang telah ditetapkan dan bersandar pada. regulasi yang ada.

Di samping itu, Heru Tri Widarto juga mengingatkan agar PNS tidak semena-mena melakukan pemotongan harga TBS petani dengan lasan kualitas yang rendah.

"Kami minta PKS fair soal potongan harga TBS. Kalau kualitas TBS petani rendah, ya tolong bimbing petaninya. Petani dan pengusaha sawit harus bermitra," ujarnya.

"Karena dengan kemitraan itu petani pun jaminan pasar dan pembinaan dari PKS. Dan buat PKS ada jaminan pasokan TBS berkualitas dari petani," tegas Heru Tri Widarto selaku PlT Dirjenbun.

Senada dengan hal itu, Ali Jamil Harahap dalam kesempatan tersebut juga bertanya ke para petani sawit yang hadir terkait harga pembelian TBS dari PKS yang ada.

Dia bilang pemerintah akan mengerahkan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polri jika dalam sepekan ini harga pembelian TBS petani tidak mengalami kenaikan sesuai penerapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ali Jamil Harahap juga meminta pihak Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut untuk membuat penetapan harga TBS tidak hanya kepada petani sawit mitra plasma, melainkan juga kepada petani sawit mitra swadaya.

Kondisi tersebut mendorong keluarga korban, didampingi kuasa hukum dari Delik Keadilan Nusantara, Adv. Ir. Naga Raya Sinaga, M.T., M.H. dan Adv. Budi Rivileno, S.H., mendatangi Unit PPA Polrestabes Medan untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai bentuk transparansi proses penyidikan.

"Kami datang bukan untuk menekan penyidik. Kami datang karena keluarga korban berhak mengetahui sejauh mana perkara ini diproses. Korban adalah seorang anak. Setiap hari yang berlalu tanpa kepastian hukum memperpanjang penderitaan korban dan keluarganya," ujar Naga Raya Sinaga kepada wartawan.

Menurut kuasa hukum, berdasarkan keterangan korban dan keluarganya, perkara ini bukan hanya menyangkut dugaan penganiayaan. Korban diduga sejak masih berusia di bawah 16 tahun dibujuk dengan janji akan dinikahi dan diberi hadiah sehingga bersedia melakukan hubungan seksual. Perbuatan tersebut, menurut keterangan korban, diduga terjadi berulang kali selama hubungan mereka berlangsung.

Ketika korban berusaha mengakhiri hubungan, situasi justru semakin memburuk. Terlapor diduga melakukan kekerasan fisik, mencubit hingga meninggalkan lebam, memukul, mencekik, bahkan meminta sejumlah uang agar bersedia mengakhiri hubungan. Puncaknya, korban diduga dipaksa menyerahkan akses akun media sosialnya sebelum akhirnya foto korban dalam kondisi tanpa busana diunggah ke media sosial disertai kalimat yang merendahkan martabat korban dan keluarganya.

"Jika seluruh dugaan ini terbukti, maka yang dirusak bukan hanya tubuh seorang anak, tetapi juga masa depan, harga diri, dan kondisi psikologisnya. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan secara nyata," tegas Budi Rivileno.

Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari keluarga korban, terlapor diduga telah memiliki istri. Namun demikian, informasi tersebut tidak menjadi pokok laporan pidana yang sedang diproses dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah memastikan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan berjalan profesional, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban yang masih berstatus anak.

"Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun kami juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan amanat undang-undang. Jangan sampai korban kehilangan kepercayaan kepada hukum karena merasa ditinggalkan saat paling membutuhkan perlindungan," ujar Naga Raya Sinaga.

Laporan perkara tersebut telah dibuat di Unit PPA Polrestabes Medan pada 16 Juni 2026 NO.LP/B/2576/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA dan korban telah menjalani pemeriksaan serta visum. Hingga berita ini diterbitkan, keluarga korban menyatakan masih menunggu perkembangan penyidikan yang lebih konkret, sementara pihak Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan perkara maupun status hukum terlapor.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jajaran PW MIO Indonesia Sumut sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah bersama aparat penegak hukum (APH) dalam menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik, Polrestabes Medan, pada Rabu (15/7/2026).

Ketua PW MIO Indonesia Sumut, Fajar Trihatya SE, mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum.

Menurut Fajar, berbagai penanganan perkara korupsi yang tengah berlangsung, termasuk kasus yang menjadi perhatian publik, menunjukkan pentingnya supremasi hukum yang dijalankan secara objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami segenap jajaran PW MIO Indonesia Sumut memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Utara dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah," tegas Fajar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polrestabes Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga seluruh institusi terkait yang terus bekerja mengungkap berbagai dugaan tindak pidana korupsi sesuai kewenangannya.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, PW MIO Indonesia Sumut berharap semangat pemberantasan korupsi terus dilakukan secara berkesinambungan, profesional, dan tanpa diskriminasi. Setiap pihak yang terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Bung Joe Sidjabat selaku Humas PW MIO Indonesia Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi melalui penguatan integritas, pengawasan publik, serta partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Menurut Joe, media memiliki peran strategis sebagai mitra demokrasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

"PW MIO Indonesia Sumut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi bukan semata menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa," ujar Joe kepada awak media.

PW MIO Indonesia Sumut berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen bangsa terus diperkuat guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi, menjunjung supremasi hukum, serta menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Red/Tim)

Hal tersebut disampaikan Giopani Simbolon saat dikonfirmasi wartawan Asatupro.com melalui percakapan WhatsApp pada Selasa (14/7/2026).

Awalnya, wartawan Asatupro.com mengajukan permohonan wawancara secara langsung untuk meminta penjelasan mengenai temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terkait pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas Sadabuan.

Namun, Giopani Simbolon menyampaikan bahwa dirinya belum dapat memberikan waktu untuk diwawancarai karena sedang mengikuti kegiatan pembinaan dari Inspektorat.

"Maaf Pak, sedang sibuk lagi pembinaan Inspektorat," tulis Giopani Simbolon.

Ketika ditanya kapan dapat memberikan keterangan, Giopani menyebut belum bisa memastikan jadwal karena masih mengikuti agenda pembinaan tersebut.

Dalam percakapan itu, wartawan kemudian meminta klarifikasi mengenai temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terkait dana kapitasi dan non kapitasi.

Menanggapi hal tersebut, Giopani Simbolon mengaku mengetahui permasalahan yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dan pengembalian ke kas negara telah dilakukan.

"Iya tahu. Permasalahannya itu sudah siap dan sudah dibayarkan ke negara," jawab Giopani Simbolon.

Meski demikian, wartawan Asatupro.com menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah hal lain yang perlu diklarifikasi di luar persoalan pengembalian kerugian negara sebagaimana disampaikan Kapus Sadabuan.

Adapun berdasar informasi yang dihimpun bahwa total biaya klaim dana non kapitasi pada Puskesmas Sadabuan bersama sejumlah puskesmas lainnya di Kota Padangsidimpuan selama Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp331.013.378. Dari jumlah tersebut, Puskesmas Sadabuan tercatat menerima klaim sebesar Rp40.762.200. (MN)

Kedatangan pengurus dan anggota forum disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Sumut Dr. H Zulkifli Sitorus didampingi H. Alfian Pinem selaku Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) di ruang kerjanya.

Audiensi ini menjadi pertemuan pertama forum dengan pimpinan Kanwil Kemenhaj Sumut di tahun 2027. Tujuannya untuk membangun sinergi dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akurat, cepat dan berimbang kepada masyarakat.

Ketua Forum Wartawan Kementerian Haji dan Umrah Sumut Abdul Haris Nasution bersama jajaran dalam sambutannya menyampaikan komitmen forum untuk menjadi mitra strategis Kamenhaj Sumut.

"Kami hadir bukan hanya sebagai peliput. Kami ingin menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait pelayanan haji dan umrah. Ke depan kami siap mendukung program-program Kanwil melalui pemberitaan yang edukatif," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi menjelang pemberangkatan calon jemaah haji 2027. Mulai dari tahapan pelunasan, bimbingan manasik, hingga kesiapan embarkasi.

Jurnalis Mitra Strategis Kemenhaj

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumut Zulkifli Sitorus mengapresiasi inisiatif Forum Wartawan Kemenhaj Sumut. Ia menyebut wartawan memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan dan pelayanan publik.

"Jurnalis adalah mitra strategis Kemenhaj Sumut. Informasi yang benar dan cepat dari teman-teman wartawan akan sangat membantu masyarakat memahami proses haji dan umrah, sekaligus menangkal hoaks," kata Zulkifli.

Ia menegaskan Kanwil Kemenhaj Sumut terbuka untuk berkolaborasi. Termasuk menyediakan akses data resmi, narasumber, serta memfasilitasi peliputan kegiatan bimbingan manasik dan pelepasan jemaah.

"Kami berharap forum ini bisa membantu menghadirkan informasi yang menyejukkan. Sampaikan apa yang benar terjadi di lapangan, agar masyarakat tidak resah dan semakin yakin dengan pelayanan yang kita berikan," ujarnya.

Pada kesempatan itu Zulkufli juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan wartawan bila mana ada kekurangan dalam mempasilitasi selama pelaksanaan mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan jamaah haji tahun 2026.

"Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada kawan-kawan dalam memfasilitasi mulai dari pelaksanaan pemberangkatan hingga pemulangan jamaah haji. Ini yang pertama kalinya Kemenhaj sebagai pelaksana ibadah haji setelah terpisah dengan Kemenag," pinta Zulkifli.

Sepakat Bentuk Desk Informasi Haji

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat membentuk "Desk Informasi Haji dan Umrah Sumut". Desk ini akan menjadi kanal komunikasi cepat antara Kanwil Kemenhaj Sumut dan forumwartawan.

Audiensi ditutup dengan foto bersama. Pengurus forum berharap sinergi ini dapat terus terjaga hingga pelaksanaan ibadah haji 1448 H / 2027 M mendatang.**
]]> https://www.asatupro.com/medan/3355/dr-h-zulkifli-sitorus-terima-audiensi-forum-wartawan-kementerian-haji-dan-umrah-sumut-bahas-penguatan-informasi-haji-2027/ Demi Regenerasi Digital Perkebunan Indonesia, mySAP365 PT LAT Trisakti Dukung Proses Magang Mahasiswa ITSI Tue, 14 Jul 2026 18:48:00 +0700+0700 Medan, asatupro.com - Demi menguatkan regenerasi digital di industri perkebunan nasional, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit, mySAP365 PT LAT Trisakti siap mendukung proses magang sejumlah mahasiswa dari kampus Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Medan.</p> <p>Proses magang para mahasiswa Itsi Medan itu, kata Syaiful Bahri selaku founder teknologi mySap365 kepada para wartawan di Medan, Selasa (14/7/2025), dapat dilihat dalam rangkaian kegiatan TPOMI4 (The Palm Oil Mill International Conference) yang berlangsung di Medan beberapa hari yang lalu.</p> <p>"Sejumlah mahasiswa ITSI Medan penerima beasiswa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut berperan aktif mendukung jalannya acara," kata Syaiful Bahri. </p> <p>Dengan nada hari dia menyebutkan kehadiran mereka menjadi bukti nyata komitmen generasi muda dalam mendukung transformasi industri kelapa sawit menuju era digital.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menyampaikan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, setiap gangguan dalam distribusi BBM harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Ombudsman menerima berbagai informasi mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada aspek pelayanan yang perlu segera ditangani. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkepastian, termasuk dalam memperoleh akses terhadap BBM," ujar Herdensi.

Pertamina parta niaga regional sumbagut memang telah melakukan upaya percepatan distribusi BBM, termasuk optimalisasi operasional terminal BBM dan penambahan armada distribusi.

Namun demikian, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan dilapangan, dan bisa memicu panik buying. Oleh karena itu Ombudsman meminta Pertamina Parta Niaga Regional Sumbagut untuk mengambil langkah-langkah yang lebih optimal dalam menyelesaikan persoalan antrian BBM di SPBU, kegagalan menyelesaikan adalah indikasi buruknya tata keloh distribusi BMM.

Selain itu, Ombudsman meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan berkala kepada masyarakat mengenai penyebab kendala distribusi, wilayah yang terdampak, serta target waktu normalisasi pasokan. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu pembelian BBM secara berlebihan (panic buying) dan berpotensi memperburuk kondisi distribusi.

Ombudsman juga mengimbau seluruh SPBU agar tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan perlu dilakukan penguatan dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen selama proses pemulihan distribusi berlangsung.

Ombudsman akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan distribusi BBM di Sumatera Utara. Apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan meminta tindakan korektif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Red/Tim)

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PW MIO Sumut, Fajar Trihatya, S.E., didampingi Sekretaris Rusli, S.E., S.H., M.H., CPTT, C.Neg., serta menghadirkan Ketua Departemen Hukum, Advokasi dan Etika Pers PW MIO Sumut, Adv. Ir. Naga Raya Sinaga, S.T., S.H., M.T., M.H., yang memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek hukum yang perlu dipahami perusahaan pers dan wartawan.

Dalam arahannya, Ketua PW MIO Sumut, Fajar Trihatya, menegaskan bahwa profesionalisme media tidak hanya diukur dari kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.

"Media harus mampu menghasilkan karya jurnalistik yang cepat, akurat, berimbang, serta memiliki landasan hukum yang kuat. Melalui rapat ini, kami ingin membangun budaya kepatuhan hukum agar seluruh anggota MIO Sumut semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik," ujar Fajar.

Fokus pada Hak Jawab dan Hak Koreksi

Salah satu materi utama dalam rapat adalah penguatan pemahaman mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Departemen Hukum menekankan pentingnya setiap perusahaan pers memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik di ruang digital, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat bersinggungan dengan aktivitas pemberitaan apabila tidak dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adv. Naga Raya Sinaga menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan sengketa pers maupun persoalan hukum lainnya.

Program Edukasi Hukum Internal

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati sejumlah program penguatan kapasitas bagi seluruh anggota PW MIO Sumut, antara lain:

Pelatihan berkala mengenai Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, serta aspek hukum pemberitaan digital.

Sosialisasi mengenai pemahaman dan penerapan Hak Tolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan media informasi internal sebagai sarana berbagi perkembangan regulasi dan pembelajaran dari berbagai kasus pers.

Pembentukan mekanisme konsultasi hukum bagi wartawan dan editor sebelum menerbitkan berita yang memiliki potensi risiko hukum.

Sekretaris PW MIO Sumut, Rusli, menyampaikan bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi sekaligus memberikan perlindungan hukum melalui peningkatan kompetensi.

"Kami ingin seluruh anggota MIO Sumut memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab profesinya sehingga setiap karya jurnalistik yang dihasilkan tetap menjunjung tinggi kode etik, berimbang, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Rusli.

Melalui langkah tersebut, PW MIO Sumut berharap dapat terus mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional, independen, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara optimal dalam menghadapi dinamika perkembangan media digital.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Kapolrestabes Medan pada Senin (13/7/2026), aksi dimulai setiap hari pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Pancur Batu. Massa kemudian akan bergerak menuju Polrestabes Medan, Rumah Dinas Wakapolda Sumatera Utara, hingga Polda Sumatera Utara. Sekitar 50 peserta diperkirakan mengikuti aksi tersebut.

Aliansi menilai penanganan perkara tersebut menyisakan berbagai kejanggalan. Mereka mengklaim korban pencurian yang sebelumnya diminta dan didampingi aparat untuk menangkap terduga pelaku, justru berakhir berstatus tersangka bahkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), sementara terduga pelaku pencurian telah memperoleh putusan pengadilan dengan salah satu pertimbangannya adalah adanya surat perdamaian.

Tujuh Tuntutan Massa Aksi

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tujuh tuntutan kepada Presiden RI, Kapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kabid Propam Polda Sumut, serta pimpinan DPR dan MPR RI, yaitu:

1. Menghentikan proses hukum serta status tersangka dan DPO terhadap korban pencurian yang menurut mereka telah berdamai dengan pihak pelaku.
2. Memproses laporan terhadap orang tua terpidana pencurian atas dugaan penipuan di Polda Sumut dan dugaan fitnah di Polsek Pancur Batu.
3. Mengevaluasi dan mencopot Kapolrestabes Medan, Kasat Intelkam Polrestabes Medan, serta Kapolsek Pancur Batu.
4. Mengusut dugaan keterlibatan Brigadir Shinto Zelmana Sembiring yang disebut memerintahkan korban untuk menangkap pelaku pencurian.
5. Mengusut dugaan saksi palsu serta dugaan pemalsuan surat serah terima tersangka dalam perkara tersebut.
6. Menindak penyebar informasi yang dinilai sebagai berita bohong dan fitnah terhadap korban.
7. Meminta Komisi III DPR RI segera membahas perkara tersebut dalam rapat resmi.

Koordinator aksi, Nia Br. Sihotang, menegaskan aksi akan berlangsung damai melalui penyampaian orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta penyerahan dokumen tuntutan kepada instansi terkait.

Desak Kapolri Turun Langsung

Selain tujuh tuntutan tersebut, Nia mengatakan pihaknya juga mendesak Kapolri turun langsung ke Polrestabes Medan untuk mengevaluasi penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, keluarga korban pernah dipanggil bertemu Kapolrestabes Medan pada Februari 2026 setelah perkara itu menjadi perhatian publik dan memperoleh atensi dari Ketua Komisi III DPR RI.

Dalam pertemuan itu, kata Nia, Kapolrestabes Medan disebut meminta keluarga membuat video serta menjanjikan penyelesaian perkara dalam waktu satu hingga dua minggu.

"Kami diminta bersabar dan meredam pemberitaan agar persoalan lebih mudah diselesaikan. Bahkan disampaikan apabila mediasi dengan pihak lawan tidak berhasil, ada cara lain untuk menyelesaikannya. Namun sampai sekarang, menurut kami, janji tersebut belum terealisasi," ujar Nia.

Klaim Perdamaian Tak Ditindaklanjuti

Nia menjelaskan, kesepakatan damai telah ditandatangani pada 3 Desember 2025. Dalam kesepakatan tersebut, kata dia, pihak keluarga pelaku berjanji akan mencabut laporan di Polrestabes Medan.

Namun, menurutnya, pencabutan laporan tersebut tidak pernah dilakukan. Sebaliknya, surat perdamaian justru digunakan dalam persidangan sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman terhadap pelaku pencurian.

Atas dasar itu, pihaknya mengaku melaporkan orang tua pelaku ke Polda Sumut atas dugaan penipuan. Meski telah berjalan sekitar enam bulan, mereka menyebut belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan laporan tersebut.

Klaim Diminta Menunda Aksi

Nia juga mengungkapkan bahwa rencana aksi demonstrasi sebelumnya sempat beberapa kali ditunda setelah adanya permintaan dari seorang ketua umum organisasi kemasyarakatan.

Menurut pengakuannya, tokoh ormas tersebut menyampaikan bahwa dirinya diminta membantu menyelesaikan persoalan atas permintaan Kapolrestabes Medan. Namun setelah proses berjalan sekitar satu bulan, lanjut Nia, tokoh tersebut mengaku kebingungan karena justru muncul permintaan agar orang yang ikut menangkap pelaku pencurian diproses hukum.

Selain itu, Nia menyebut pihaknya telah dua kali menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kapolrestabes Medan guna meminta penyelesaian perkara sekaligus mempertanyakan perkembangan laporan yang telah mereka buat. Namun hingga kini, menurutnya, surat tersebut belum memperoleh tanggapan.

Hingga pers rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara terkait seluruh tudingan dan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Anti Kriminalisasi & Anti Harapan Palsu. Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan klaim dari pihak penyelenggara aksi dan menunggu klarifikasi dari pihak kepolisian.