Rapat dipimpin Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekretaris Daerah, Surung Charles Bantjin, dan diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Rapat tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pendapatan daerah sekaligus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Mengawali rapat, Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang, menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin menggali potensi PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh pihak.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kepala desa, perangkat desa, dan camat untuk mengoptimalkan potensi pendapatan hingga ke tingkat desa. Selain itu, seluruh OPD terkait juga diharapkan semakin aktif dan terpacu dalam meningkatkan kontribusi PAD sesuai tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala memberikan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti. Salah satu perhatian utama adalah pembenahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), khususnya terhadap data ganda, termasuk wajib pajak yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam sistem.

Wabup meminta agar inventarisasi dan pembenahan data SPPT ganda tersebut diselesaikan paling lama dalam dua minggu ke depan sehingga pendataan wajib pajak menjadi lebih akurat.

Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan perubahan subjek maupun objek pajak diberikan kesempatan hingga 30 Maret 2027. Ia juga meminta dukungan para camat, kepala desa, dan perangkat desa untuk membantu pendataan serta pendaftaran aset di wilayah masing-masing.

"Ini membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar potensi pajak daerah dapat terdata dengan baik dan ditindaklanjuti secara optimal," tegas Wahyu.

Hal senada juga disampaikan Sekda Charles Bantjin. Ia menyampaikan perlu dilakukan kajian bahwa capaian realisasi TA 2027 menjadi bagian dari sasaran kinerja pegawai (SKP) pengelola retribusi sebagai bagian dari upaya mendorong kinerja dan pencapaian target pendapatan daerah.

Sekda juga berharap dilakukan pemutakhiran PBB-P2 untuk menghindari data ganda dan data tidak ditemukan, selain itu juga diharapkan pendataan wajib retribusi persampahan lebih maksimal dilakukan dan perluasan area retribusi parkir serta pajak air tanah.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Dairi berharap pengelolaan pajak dan retribusi semakin tertata, pendataan potensi pendapatan semakin akurat, serta sinergi seluruh jajaran pemerintah dapat memperkuat pencapaian target PAD Tahun 2027.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Dapot Tamba, para kepala OPD dan perwakilannya, serta seluruh camat se-Kabupaten Dairi.

Berdasarkan laporan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dairi, Erwin Sitorus, ST., MT., Senin (2/11/2026), hujan deras mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Debit air Sungai Lau Mbelin kemudian meningkat dan meluap sekitar pukul 14.00 WIB hingga menyebabkan banjir bandang.

Arus deras disertai material batu dan kayu menerjang kawasan permukiman hingga sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum akhirnya berangsur surut.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, sebanyak 16 rumah warga yang berada di pinggiran sungai terdampak, dengan satu rumah dilaporkan mengalami kerusakan," ujar Erwin Sitorus.

Informasi dari masyarakat, banjir serupa telah berulang kali terjadi setiap musim penghujan. Selain tingginya curah hujan yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air, kondisi lingkungan di sekitar kawasan tersebut juga menjadi perhatian serius.

Alih fungsi lahan dari tanaman keras seperti kemiri dan durian menjadi tanaman jagung, bahkan hingga ke kawasan perbukitan, dinilai turut berpotensi memengaruhi kondisi daerah aliran sungai. Selain itu, keberadaan rumah warga yang dibangun di bantaran sungai juga meningkatkan risiko terdampak ketika debit air meningkat.

Mengetahui kejadian tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga langsung menginstruksikan Satgas BPBD untuk segera turun ke lokasi melakukan peninjauan dan menginventarisasi seluruh dampak yang ditimbulkan.

Bupati juga menekankan perlunya kajian menyeluruh terhadap keberadaan rumah-rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Lau Mbelin. Mengingat banjir telah berulang kali terjadi di lokasi yang sama, perlu dikaji kemungkinan relokasi bagi rumah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana.

"Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang. Saya sudah instruksikan BPBD turun langsung dan kaji kemungkinan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Keselamatan warga adalah prioritas," tegas Bupati Vickner Sinaga.

Bupati juga mendorong keterlibatan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, unsur Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta DPMPPTSPK, dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) untuk bersama-sama mengidentifikasi faktor penyebab dan melakukan upaya mitigasi guna mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang.

Hingga saat ini, BPBD Dairi masih melakukan pendataan dan membantu pembersihan material banjir di rumah warga terdampak.

Formulir tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana (OC) Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sumut, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris Steering Committee (SC), Riza Mulyadi.

​Rifki menjelaskan bahwa tahapan dan persyaratan calon Ketua DKP telah disesuaikan dengan Peraturan Organisasi (PO) PWI serta hasil keputusan panitia.

​Berikut adalah tahapan pelaksanaan KonferprovPWI Sumut:

1. ​2–6 November 2026: Masa pendaftaran bakal calon
2. ​7–8 November 2026: Perbaikan berkas dan pengumuman pendaftaran bakal calon
3. ​10 November 2026: Pengiriman daftar nama bakal calon ke PWI Pusat
4. ​21 November 2026: Pelaksanaan Konferprov di Medan

​Persyaratan Bakal Calon

​Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon Ketua DKP meliputi:

1. Merupakan Anggota Biasa PWI Sumut sekurang-kurangnya selama 5 tahun.
2. Berusia minimal 40 tahun.
3. Memiliki sertifikat kompetensi wartawan tingkat utama.
4. Pernah menjadi pengurus PWI di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
5. Melampirkan surat keterangan sehat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
6. ​Menyampaikan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik (parpol) maupun organisasi yang terafiliasi dengan parpol.
7. ​Tidak merangkap sebagai anggota atau pengurus organisasi wartawan lain berbadan hukum di tingkat nasional maupun daerah.
8. ​Menyerahkan surat pernyataan fakta integritas yang menyatakan siap menerima hasil KonferprovPWI Sumut.
9. ​Menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Ketua DKP.
10. ​Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pasfoto ukuran 4x6, daftar riwayat hidup, serta rekam jejak keorganisasian di PWI.

​Rifki menambahkan, bakal calon Ketua DKP juga wajib melampirkan fisik Kartu PWI sebanyak 10 persen dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bagi Anggota Biasa yang kartunya sedang dalam proses perpanjangan (masuk dalam DPS), dapat memberikan dukungan kepada bakal calon dengan menandatangani formulir dukungan resmi.

​Komitmen Khairul Muslim

​Khairul Muslim, yang lahir di Batubara, menyatakan saat ini tengah mempersiapkan seluruh berkas persyaratan untuk pencalonannya.

​"Insya Allah, kawan-kawan memberikan dukungan kepada pencalonan saya di lembaga pengawal dan penegak etik serta moral ini," ujar Khairul.

​Ia menegaskan pentingnya menjaga komitmen terhadap demokrasi di tubuh PWI—tentunya demokrasi yang berintegritas—mengingat DKP memiliki fungsi vital sebagai penegak moral dan penjaga Kode Etik Jurnalistik.

​Rekam Jejak Organisasi dan Profesi

​Khairul Muslim memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik dan keorganisasian, di antaranya:

1. Anggota Biasa PWI Sumut (No. Kartu: 02.00.8758.98B, Media Membaranews.com)
2. Pimpinan Redaksi Media Bisanews.id dan Asatupro.com
3. Redaktur Harian Medan Pos (1990–2015)
4. ​Sertifikat Utama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI-Dewan Pers (No: 9497-PWI/WU/DP/VIII/2015/04/10/66)
5. ​Penguji UKW PWI-Dewan Pers
6. ​Penerima Penghargaan Press Card Number One dari PWI Pusat
7. ​Wakil Sekretaris PWI Sumut (2005–2010)
8. ​Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut (2010–2015 & 2015–2020)
9. ​Dewan Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan (2024–2029)
10. ​Ketua Koordinator Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2000–2020)
11. ​Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (FWP) (2025–2028).

Persidangan yang berlangsung di Ruang Cakra 5 PN Medan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, S.H. Dalam persidangan terbuka untuk umum itu, kuasa hukum Bank Mandiri selaku pihak tergugat menyerahkan sejumlah berkas kepada majelis hakim serta kuasa hukum PT TSI selaku pihak penggugat.

​Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada 9 November 2026 dan secara khusus meminta Tergugat Nomor 30 untuk hadir di persidangan.

Permintaan tersebut menjadi perhatian lantaran pemanggilan terhadap Tergugat Nomor 30 diketahui telah dilakukan sebanyak dua kali pada persidangan sebelumnya.

Dimintai Klarifikasi, Kuasa Hukum Tinggalkan Wartawan

Usai persidangan, awak media berupaya meminta keterangan kepada kuasa hukum Bank Mandiri mengenai perkembangan gugatan serta persoalan yang muncul selama proses persidangan berlangsung.

​Namun, kuasa hukum pihak tergugat enggan memberikan tanggapan dan langsung meninggalkan area pengadilan tanpa memberikan penjelasan apa pun kepada wartawan.

​Sikap tersebut sangat disayangkan, mengingat Bank Mandiri merupakan salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia yang mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik.

Sebagai institusi perbankan milik negara, keterbukaan dan kesediaan memberikan klarifikasi terhadap persoalan hukum yang dihadapi seharusnya menjadi komitmen utama kepada masyarakat.

​Selain itu, berdasarkan pantauan awak media, persoalan kelengkapan administrasi masih menjadi sorotan dalam proses persidangan yang kini telah memasuki panggilan kelima.

​Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan atau tanggapan resmi dari pihak Bank Mandiri. Kendati demikian, pihak Bank Mandiri tetap memiliki ruang dan hak jawab untuk menyampaikan klarifikasi.

​Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan pada Senin, 9 November 2026, dengan agenda utama menghadirkan Tergugat Nomor 30 sesuai dengan instruksi majelis hakim.

Inisiatif tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta mendukung 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya penguatan kemandirian pangan melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan.

Di bawah kepemimpinan Kalapas Alexander Lisman Putra, budidaya ikan lele terus dioptimalkan sebagai sarana pembelajaran dan praktik langsung bagi Warga Binaan. Prosesnya mencakup pemberian pakan, pemeliharaan ikan, pemantauan kondisi kolam, hingga perawatan selama masa pertumbuhan. Setiap tahapan menjadi kesempatan untuk menambah wawasan sekaligus mengasah kemampuan praktis di bidang perikanan.

Selain meningkatkan kecakapan teknis, keterlibatan dalam budidaya ikan lele turut menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal yang bermanfaat bagi Warga Binaan untuk mengembangkan potensi diri serta mempersiapkan masa depan yang lebih produktif.

Dari sisi pemanfaatan, hasil panen direncanakan untuk mendukung kebutuhan pangan di dapur Lapas. Apabila produksi melebihi kebutuhan internal, hasil budidaya berpotensi dipasarkan kepada masyarakat maupun pengepul ikan sehingga dapat memberikan nilai ekonomis tambahan.

Kalapas Alexander Lisman Putra menyampaikan bahwa pengembangan pembinaan kemandirian melalui sektor perikanan merupakan salah satu upaya untuk membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang bermanfaat.

Pengalaman dan kemampuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan potensi diri, berkarya, serta berkontribusi positif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Melalui budidaya ikan lele, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus menghadirkan pembinaan yang produktif dan berdaya guna. Dari kegiatan ini, keterampilan terus dikembangkan, kemandirian diperkuat, dan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional turut diwujudkan.

Kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu, yakni dosen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), Putu Indah Lestari, S.P., M.Pd., bersama dosen Gizi, Dr. Ni Wayan Nursini, S.TP., M.P.

Kolaborasi ini menjadi pendekatan strategis dalam mengintegrasikan penguatan proses pembelajaran dengan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan saluran cerna sejak usia dini.

Pelaksanaan program dilakukan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari lokakarya (workshop), pelatihan hingga pendampingan. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga sekolah dalam mendukung pendidikan sekaligus membangun kesadaran terhadap pentingnya kesehatan anak.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program, tim PKM juga menyerahkan sejumlah sarana pendukung kepada pihak sekolah, berupa media pembelajaran interaktif dan mesin pembuat yogurt.

Media pembelajaran interaktif diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak. Sementara itu, mesin pembuat yogurt menjadi sarana pendukung edukasi serta praktik pengolahan pangan dalam memperkenalkan pentingnya kesehatan saluran cerna.

Kepala TK Udyana Kumara II, Ni Luh Yuni Armawati, S.Pd., bersama jajaran guru dan para murid menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Antusiasme warga sekolah turut mendukung kelancaran program sekaligus memperkuat sinergi antara Universitas Dhyana Pura dan lembaga pendidikan anak usia dini.

Program Gerakan Cerdas Sehat ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, tujuan ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas, serta tujuan ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Melalui program ini, Universitas Dhyana Pura menegaskan komitmennya dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat, khususnya melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan anak usia dini.

Ke depan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat dan pemenuhan edukasi kesehatan sejak masa kanak-kanak.

Dalam amanatnya, Kalapas Efendi P Purba mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga kekompakan dan meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi tidak terlepas dari soliditas serta sinergi seluruh pegawai.

Ia menegaskan bahwa kerja sama tim merupakan hal penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kinerja, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran agar selalu menjaga kekompakan dan saling bekerja sama. Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan dalam melaksanakan tugas merupakan hasil dari kerja sama tim yang solid. Dengan kebersamaan, setiap tantangan dan pekerjaan akan lebih mudah kita selesaikan," ujar Efendi P Purba.

Lebih lanjut, Kalapas berharap pesan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai, termasuk peserta Magang Nasional Kemenaker, untuk terus membangun komunikasi yang baik, saling mendukung, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam setiap pekerjaan.

Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan semakin memperkuat kedisiplinan, kebersamaan, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas pemasyarakatan secara optimal.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, aktivitas perjudian tersebut diduga berkaitan dengan sosok berinisial AK. Sementara itu, seorang pria berinisial WNG disebut-sebut sebagai pihak yang mengelola usaha tersebut. Adapun seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan berinisial SN diduga berperan sebagai koordinator lapangan.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya pemberian kompensasi kepada sejumlah oknum wartawan agar aktivitas perjudian tersebut tidak menjadi sorotan pemberitaan.

Lokasi yang dimaksud berada di Jalan Speksi, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, tepatnya di kawasan pinggiran Sungai Deli.

PENGAKUAN ANAK KOIN: DISEBUT MILIK AK

Dugaan tersebut semakin menguat setelah awak media melakukan konfirmasi langsung kepada seorang pria berinisial IN (23), yang disebut bekerja sebagai anak koin di lokasi perjudian tersebut.

Dalam keterangannya, IN menyebutkan bahwa meja perjudian dengan merek Stargim tersebut merupakan milik seseorang yang disebutnya AK.

"Meja Aseng kayu, Pak. Stargim, pengusahanya Wak. Dia yang mengutip uang hasil penjualan setiap hari, Pak," ungkap IN kepada awak media.

IN juga menyebutkan adanya pembagian uang kepada sejumlah wartawan yang menurut keterangannya biasa dilakukan di kawasan Jalan M. Basir pada tanggal 2 setiap bulannya. Ia menyebut nama seseorang yang dipanggil Simon sebagai pihak yang membagikan uang tersebut.

Pernyataan ini tentu membutuhkan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut. Namun, apabila benar terdapat aliran uang untuk memengaruhi pemberitaan atau membungkam kontrol sosial pers, persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius.

JUDI DIDUGA KEMBALI BEROPERASI, PENGAWASAN APARAT DIPERTANYAKAN

Kembali munculnya aktivitas perjudian tembak ikan di wilayah Medan Utara memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan aparat penegak hukum.

Apakah aktivitas tersebut benar-benar luput dari pengawasan? Ataukah terdapat persoalan lain yang menyebabkan praktik perjudian yang diduga sudah pernah ditutup kembali beroperasi?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebab, masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari praktik perjudian yang berpotensi menimbulkan dampak sosial.

Sorotan publik kini tertuju kepada jajaran Polsek Medan Labuhan serta Polres Pelabuhan Belawan, khususnya terkait langkah pengawasan dan penindakan terhadap dugaan aktivitas perjudian tersebut.

KONFIRMASI KAPOLSEK DAN KAPOLRES BELUM MENDAPATKAN TANGGAPAN

Untuk menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada Kapolsek, Kompol D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M., serta Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, S.I.K., M.Si.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan.

Tidak adanya tanggapan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas dugaan yang beredar. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian tetap terbuka untuk disampaikan.

KAPOLRI DIMINTA TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN DUGAAN BEKING JUDI TAK TERUNGKAP

Asatupro.com meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap dugaan aktivitas perjudian tembak ikan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Pemeriksaan internal juga perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi keterlibatan, pembiaran, atau perlindungan oleh oknum aparat terhadap aktivitas perjudian tersebut.

Perlu ditegaskan, dugaan adanya setoran atau upeti kepada oknum aparat hingga saat ini belum terverifikasi dan harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah tanpa proses hukum.

ANCAMAN PIDANA PERJUDIAN DALAM KUHP BARU

Sebagai landasan hukum, perjudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

1. Pasal 426 KUHP: Mengatur tindak pidana penyelenggaraan atau pemberian kesempatan untuk berjudi tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).
2. Pasal 427 KUHP: Mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).

Apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana perjudian, penerapan ketentuan pidana mengenai penyertaan dan pembantuan juga perlu dikaji berdasarkan fakta serta peran masing-masing pihak.

PENEGASAN Asatupro.com:

Jangan sampai perjudian yang diduga telah berganti nama menjadi Stargim justru berkembang tanpa penindakan yang transparan.

Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang siapa pemilik usaha, siapa pengelolanya, maupun siapa yang berada di belakang aktivitas tersebut.

Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa perjudian akan diberantas. Publik membutuhkan tindakan nyata, penyelidikan transparan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Asatupro.com – Berita Yang Akurat dan Profesional

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal dan keterangan narasumber yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan bantahan dari AK, WNG, SN, Simon, serta seluruh pihak yang disebutkan maupun pihak kepolisian.

Pemanggilan ini ditujukan kepada seluruh ibu rumah tangga beserta anak-anak perempuan mereka. Erni menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar para ibu dan anak perempuan dapat bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan positif di dalam organisasi, salah satunya adalah sebagai wadah untuk mengembangkan bakat anak-anak mereka.

​"Perempuan bukan hanya pelengkap, tapi juga penggerak perubahan. Mari bersatu menolak judi dan narkoba demi keluarga, generasi, dan masa depan yang lebih baik," tegas Erni.

​Tidak hanya berfokus pada kegiatan positif dan pencegahan sosial, Erni juga menegaskan komitmen organisasinya dalam membantu kesejahteraan para ibu rumah tangga.

DPP Srikandi AJUDAN siap memberikan bantuan bagi ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi serta berupaya menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

​Melalui gerakan "Perempuan Tangguh Untuk Perubahan", organisasi AJUDAN mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk bersatu menolak judi dan narkoba demi mewujudkan keluarga dan generasi bangsa yang sehat, kuat, serta berintegritas.

​Bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin bergabung atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai organisasi Srikandi AJUDAN, dapat menghubungi kontak layanan resmi di nomor WhatsApp: 083171961999.

Hal ini dilakukan, berdasarkan keterangan resmi yang diterima media, Sabtu (31/10/2026), pascapengungkapan penyalahgunaan beras program SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta.

Satgas dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab BULOG dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, yaitu menertibkan dan menguatkan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Satgas Khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Sumut, R. Darma Wijaya, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program SPHP.

"Sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku," kata R. Darma Wijaya

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," kata dia lagi.

Pihaknya terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, BULOG memastikan bahwa penyaluran beras SPHP kepada mitra RPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rata rata pengambilan sebanyak 1 sampai dengan 2 ton untuk setiap kali pengambilan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian distribusi guna menjaga ketertiban penyaluran, pemerataan pasokan, serta memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP.

BULOG juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, BULOG berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, BULOG menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Sejumlah persoalan yang disampaikan seorang warga, mulai dari biaya pemeriksaan tes urine, keterbatasan masa penitipan, hingga dugaan kerusakan fasilitas kantor, kini mendapat perhatian Aktivis Dewan Pimpinan Pusat Anti Judi Anti Narkoba (DPP AJUDAN), Robin Silalahi.

Robin angkat bicara setelah menerima informasi dan keluhan dari seorang warga yang mengaku mengantarkan anak tetangganya untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi di BNN Kota Tebing Tinggi, hal ini dikatakan oleh warga tersebut kepadanya, Sabtu (31/10/2026).

Menurut keterangan warga tersebut, pihak keluarga harus mengeluarkan uang sebesar Rp290.000 untuk keperluan pemeriksaan tes urine sebagai bagian dari proses awal mendapatkan layanan rehabilitasi.

Warga itu juga mengaku mendapatkan penjelasan bahwa BNN Kota Tebing Tinggi tidak memiliki ketersediaan anggaran untuk membiayai kebutuhan pemeriksaan tersebut.

Namun, hingga kini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar pengenaan biaya, ketentuan tarif, maupun mekanisme pembayarannya.

Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya mengenai aksesibilitas pelayanan rehabilitasi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Persoalan lain yang turut dikeluhkan adalah mengenai batas waktu penitipan calon peserta rehabilitasi. Berdasarkan keterangan warga, pihak BNN menyampaikan bahwa orang yang akan menjalani rehabilitasi hanya dapat dititipkan selama satu minggu.

Ketentuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan setelah masa penitipan berakhir, termasuk apakah terdapat mekanisme rujukan ke fasilitas rehabilitasi lain atau program pendampingan lanjutan bagi mereka yang masih membutuhkan pemulihan.

Padahal, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika merupakan proses yang membutuhkan penanganan secara terarah dan berkesinambungan. Pelayanan tidak semestinya dipahami hanya sebagai proses penerimaan dan penitipan sementara, tetapi juga mencakup asesmen, penentuan kebutuhan rehabilitasi, pendampingan, serta tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing individu.

Dugaan Kerusakan Fasilitas Kantor Ikut Dipersoalkan

Selain persoalan biaya pemeriksaan dan masa penitipan, warga tersebut juga menyampaikan adanya persoalan lain terkait dugaan kerusakan barang atau fasilitas di lingkungan kantor BNN Kota Tebing Tinggi.

Menurut pengakuan warga, pihak BNN menyampaikan bahwa calon peserta rehabilitasi diduga telah melakukan kerusakan terhadap fasilitas kantor. Atas kejadian tersebut, orang tua yang bersangkutan disebut diminta bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Namun, sampai berita ini disusun, belum diperoleh informasi terperinci mengenai jenis fasilitas yang diduga mengalami kerusakan, kronologi kejadian, nilai kerugian, maupun bukti yang mendasari permintaan penggantian tersebut.

Karena itu, diperlukan penjelasan terbuka dari pihak BNN agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara keluarga calon peserta rehabilitasi dengan penyelenggara pelayanan.

Apabila benar terjadi kerusakan fasilitas, tentu perlu ada mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang jelas, termasuk penjelasan mengenai dasar hukum maupun prosedur penetapan ganti rugi.

Robin Silalahi: Pelayanan Rehabilitasi Jangan Menjadi Beban Masyarakat

Aktivis DPP AJUDAN, Robin Silalahi, menilai keluhan tersebut perlu menjadi perhatian serius pihak BNN Kota Tebing Tinggi.

Menurutnya, masyarakat yang datang meminta bantuan rehabilitasi seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, serta tahapan pelayanan yang harus dijalani.

Ia menilai transparansi menjadi hal penting agar keluarga yang sedang berupaya menyelamatkan anggota keluarganya dari ketergantungan narkotika tidak justru dihadapkan pada ketidakpastian pelayanan.

Persoalan biaya pemeriksaan, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka. Jika memang terdapat biaya yang harus dibayarkan, masyarakat berhak mengetahui apakah biaya tersebut merupakan tarif resmi, apa dasar penetapannya, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta apakah tersedia alternatif pelayanan bagi keluarga yang tidak mampu.

Demikian pula mengenai pembatasan masa penitipan selama satu minggu. BNN perlu memberikan penjelasan apakah ketentuan tersebut merupakan kebijakan administratif, keterbatasan kapasitas fasilitas, atau bagian dari prosedur pelayanan yang berlaku.

Sebab, keluarga membutuhkan kepastian mengenai langkah selanjutnya apabila orang yang bersangkutan masih memerlukan penanganan rehabilitasi setelah masa tersebut berakhir.

BNN Kota Tebing Tinggi Didorong Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh kejelasan sekaligus menjaga prinsip pemberitaan berimbang, awak media mendorong Kepala BNN Kota Tebing Tinggi memberikan penjelasan resmi terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, yakni:

1. Bagaimana ketersediaan anggaran BNN Kota Tebing Tinggi untuk mendukung pemeriksaan awal dan pelayanan rehabilitasi bagi masyarakat? Apa dasar penetapan biaya pemeriksaan tes urine sebesar Rp290.000, dan apakah nominal tersebut merupakan tarif resmi?
2. Apakah benar terdapat ketentuan bahwa calon peserta rehabilitasi hanya dapat dititipkan selama satu minggu? Bagaimana mekanisme penanganan dan rujukan bagi peserta yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan? Apa kronologi dugaan kerusakan fasilitas kantor dan apa dasar permintaan penggantian kerugian kepada pihak keluarga?
3. Apakah tersedia skema bantuan atau alternatif pelayanan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi?

Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bergantung pada keterangan sepihak.

Rehabilitasi Harus Mengedepankan Pemulihan

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi memiliki peran strategis untuk membantu seseorang kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik. Oleh karena itu, akses terhadap pelayanan rehabilitasi perlu didukung dengan prosedur yang transparan, kepastian administrasi, serta informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Keluarga yang datang meminta pertolongan seharusnya mendapatkan pendampingan dan arahan mengenai pilihan penanganan yang tersedia, termasuk apabila fasilitas yang dituju memiliki keterbatasan kapasitas.

Jangan sampai ketidakjelasan mengenai biaya, persyaratan, maupun masa pelayanan membuat masyarakat enggan mencari pertolongan dan akhirnya memilih membiarkan anggota keluarganya menghadapi persoalan ketergantungan narkotika tanpa penanganan yang memadai.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat. Seluruh informasi mengenai biaya, masa penitipan, dan dugaan kerusakan fasilitas masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait.

BNN Kota Tebing Tinggi tetap memiliki ruang dan hak untuk memberikan tanggapan, bantahan, maupun penjelasan resmi guna melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian dan pelayanan yang transparan. Rehabilitasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan masa depan seseorang dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Jangan sampai persoalan biaya dan ketidakjelasan prosedur justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang sedang berusaha mencari jalan pemulihan. (Red/Tim)

Kongres ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi, evaluasi, serta pemilihan kepengurusan baru untuk mempererat tali persaudaraan dan memajukan kesejahteraan warga marga Barus.

Acara dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur organisasi, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dewan pendiri, unsur dewan pembina dan pengawas, hingga perwakilan dari tujuah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota serta empat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan.

Ketua Panitia Kongres I BSD, Remaja Putra Barus, S.Sos., M.I.Kom, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mensukseskan acara tersebut. Ia juga menjelaskan panitia terpaksa melakukan pembatasan jumlah peserta demi efektivitas jalannya sidang dengan membatasi undangan sebanyak 350 orang.

Agenda utama kongres ini mencakup Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP periode 2021–2026 serta Rapat Komisi Evaluasi BSD selama lima tahun terakhir yang hasilnya diserahkan langsung kepada ketua umum terpilih.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP BSD, DR Alexander Barus, menekankan pentingnya menjaga identitas diri marga Barus. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat memiliki acuan sejarah yang tunggal dan seragam agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai sejarah asal-usul marga Barus di masa mendatang.

Dari sisi pengembangan organisasi, Ketua Dewan Pengawas DPP BSD, Prof. Efendi Barus, menyoroti pentingnya ekspansi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga marga Barus. Ia mengungkapkan rencana strategis pembangunan pabrik Koperasi Produsen BSD yang bergerak di bidang air mineral agar dapat segera terwujud dalam waktu dekat.

Peluncuran Buku Dan Penghargaan

Masa bakti kepengurusan periode 2021–2026 yang dipimpin Merland Hariadi Barus resmi berakhir dalam kongres ini. Dalam pidatonya, Merland menekankan hakikat persaudaraan yang kokoh di dalam tubuh organisasi BSD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sejarah, Merland meluncurkan dan menyerahkan buku berjudul "Sejarah Pembentukan BSD dan LPJ DPP BSD 2021-2026". Buku ini merangkum seluruh proses awal pembentukan BSD, deklarasi, hingga terselenggaranya Kongres I BSD.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi selama lima tahun terakhir, DPP BSD periode 2021–2026 juga memberikan plakat dan piagam penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus pusat serta para pimpinan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan kepada: DPD BSD Kabupaten Karo, Hiskia Barus dan jajaran, DPD BSD Kabupaten Deliserdang, dipimpin Hendri Barus dan jajaran, DPD BSD Kota Medan dipimpin Iskandar Barus dan jajaran, DPD BSD Kabupaten Langkat dipimpin Ibrahimsyah Barus dan jajaran, DPD BSD Tebingtinggi dipimpin Antoni Barus dan jajaran,dan DPD BSD Tapanuli Utara dipimpin Julius Pinto Barus dan jajaran. Serta penghargaan kepada empat pimpinan tingkat DPC yang diserahkan melalui ketua DPD masing-masing.

Purnama Barus Nahkodai BSD Periode 2026–2031

Puncak acara kongres pemilihan ketua Umum DPP BSD periode 2026–2031. Sidang pleno dipimpin Presidium diketuai, Remaja Putra Barus, S.Sos., M.I.Kom, dengan Oktavianus (Rocky) Barus sebagai sekretaris, serta Karya Barus, SST dan Seri Anita Barus, S.Kep sebagai anggota.

Melalui mekanisme tata tertib dan proses pencalonan oleh para pemegang hak suara, Kombes Pol (purn) Purnama Barus, SH, MH secara resmi ditetapkan sebagai ketua Umum DPP BSD periode 2026–2031.

Purnama Barus menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Ia mengajak seluruh elemen organisasi untuk memberikan dukungan penuh selama lima tahun ke depan demi kemajuan BSD.

"Saya akan totalitas membangun kebersamaan di dalam tubuh organisasi BSD. Mari kita bersama-sama, baik jajaran DPD maupun DPC, untuk memperluas jaringan BSD di mana pun berada," tegas Purnama Barus.

Menutup rangkaian sidang kongres, Ketua Presidium Remaja Putra Barus membacakan berita acara Kongres I BSD dan menyerahkannya secara resmi kepada ketua umum terpilih.

Kepengurusan baru diberi mandat untuk segera menyusun struktur DPP BSD selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan, sekaligus menjalankan hasil rekomendasi Rapat Komisi Evaluasi demi kemajuan organisasi ke depan.

Rangkaian perayaan HUT ke-67 tahun 2026 ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yakni pembagian 2000 beras kepada warga, donor darah, UMKM, bazar dan lomba melukis.

Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Propinsi Sumatera Utara (Sumut), H Musa Rajekshah dalam sambutannya di usia yang ke-67 merupakan usia yang cukup tua dan cukup dewasa. Artinya, secara organisasi kita lahir bukan karena kepentingan sesaat, bukan karena kepentingan kelompok dan bukan kepentingan politik.

"Tapi organisasi kita dilahirkan adalah dasar kepentingan negara untuk mempertahankan ideologi negara Pancasila yang pada waktu tahun 1959 rongrongan dari paham komunis. Namun sampai sekarang kita tetap eksis," ujarnya.

H.Musa Rajekshah yang juga baru dipercaya sebagai Sekjen MPN Pemuda Pancasila menjelaskan, kader Pemuda Pancasila tak digaji dari APBD dan APBN, namun bisa memberi kontribusi bagi negara.

"Kalaupun ada yang memandang negatif tentang Pemuda Pancasila biarkan aja. Kalau ada oknum yang menyalah bukan berarti organisasinya yang salah," tambahnya.

Ijeck juga mengapresiasi Junaidi SH dan pengurus MPC Pemuda Pancasila yang melaksanakan HUT Pemuda Pancasila cukup meriah.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, Junaidi SH dalam sambutannya mengatakan perayaan ke-67 Tahun Pemuda Pancasila ini menjadi momentum para kader untuk merefleksikan perjalanan panjang organisasi sekaligus memperkuat komitmen dan kontribusi Pemuda Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Mari seluruh kader Pemuda Pancasila untuk terus memperkuat kegiatan sosial, menjaga kekompakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Junaidi, SH yang juga anggota DPRD Deli Serdang ini meminta kader Pemuda Pancasila khususnya di Deli Serdang agar mendukung program Pemerintahan Presiden RI bapak Prabowo Subianto.

"Saya minta kepada seluruh kader Pemuda Pancasila di Deli Serdang agar berperan aktif untuk membantu Kepolisian dalam memberantas narkoba yang saat ini sudah merusak kawula muda," harapnya.

Ketua MPO MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, S.H dalam sambutannya mengatakan perayaan HUT tersebut diharapkan dapat menjadikan Pemuda Pancasila lebih besar dan dihargai masyarakat.

"Saya meminta kader Pemuda Pancasila dapat menunjukkan jati diri dan berperan aktif di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked.(PD), Sp.P dalam sambutannya yang dibacakan Anwar Sadat Siregar sebagai Kepala Badan

Kesbangpol mengatakan di usia 67 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat dan perjalanan bangsa.

"Saya berharap semangat organisasi ini terus dijaga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kepedulian terhadap sesama," ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi perayaan HUT kali ini dengan adanya donor darah, bhakti sosial dan pembagian sembako bagi kaum dhuafa serta kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Inilah bentuk organisasi yang kita harapkan yaitu organisasi yang tidak hanya aktif dalam kegiatan internal, tetapi juga hadir dengan kepedulian dan kontribusi yang nyata terhadap lembaga lingkungan sekitarnya," jelasnya.

Sedangkan Arnold Prayoga Sitepu selaku Ketua Panitia dalam sambutannya mengatakan, perayaan HUT PP tahun 2026 ini merupakan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, meneguhkan nilai-nilai Pancasila, mempererat persaudaraan serta membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dengan masyarakat.

"Kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, hiburan ataupun perayaan tahunan. Lebih dari itu, momentum ini merupakan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan organisasi, memperkuat komitmen pengabdian, serta menunjukkan kehadiran organisasi melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Tambah Arnol yang juga Waka III MPC PP Deli Serdang ini, kegiatan ini dirancang dengan memadukan unsur kebangsaan., sosial, kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi, kreativitas, dan hiburan rakyat agar peringatan dirgahayu Pemuda Pancasila dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Turut hadir Rosda SE (Ketua Srikandi MPW PP Sumut), Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, pengurus MPC PP Deli Serdang, Wakapolsek Medan Tembung, AKP M.P. Hutahuruk, ketua PAC PP se-Deli Serdang dan ribuan warga.

Amatan wartawan, perayaan HUT semakin meriah dan menghibur dengan lantunan lagu dari Fajar Nirwana, DMD, JK Band, Nisa, DA7, Sakhi Das, Andra Baginda dan Isma Ridwan Entertainment. (Red/Tim)

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Perbakin AKP Irwan Doni, Sekretaris Perbakin Aiptu Ikhsan Kurniawan, Bendahara Perbakin Aiptu Ardion A. Nara Sumber dari Kauryan Satintelkam Polres Sijunjung Aipda Jeki Mirazando Serta Pengurus Club menembak terdaftar di Perbakin Pengda Kabupaten Sijunjung

Turut Hadir juga dalam rapat Koordinasi ini dari Timpeh Shoting Comunity (TSC) Timpeh Nagari Kamang Kamang Baru, Bagus Budi Antoro, Bejo Utomo, Suyoko, Edi Sutopo.

AKP Irwan Doni Ketua di wakili oleh Aiptu Ardion A, membuka acara Rapat koordinasi menyampaikan Rapat koordinasi bersama Club untuk kosolidasi, Koordinasi, serta pembinaan Atlit tembak yang dapat mengikuti even di Club Antar kabupaten, Provinsi serta Nasional

"Kedepan dengan Rapat koordinasi ini diharapkan dapat di hasilkan Perencanaan matang untuk mempersiapkan personal pengurus dan atlit tembak prestasi yang dapat dipertandingkan di tingkat daerah Provinsi dan Nasional." ujar Ardion

Sementara dari Satuan Intelkam Polres Sijunjung memaparkan tentang mekanisme ijin keramaian dan ijin Penggunaan Senjata Api yang disampaikan oleh Kaur Yanmin Polres Sijunjung Aipda Jekhie Mirazando.

Usai Pemaparan Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing tentang mekanisme pengurusan izin serta pengecekan Lapangan Tembak indoor Perbakin Kabupaten Sijunjung.

Pesan tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution pada Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Daerah Sumatera Utara di Lapangan Alun-alun Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Kecamatan Sei Rampah, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumut Dikki Anugerah Panjaitan, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Terengganu, Malaysia, Shahrul Azwan bin Mohamad, Wakil Bupati Sergai Adlin Yusri Tambunan, para kepala daerah se-Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pengurus Kwarda dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka.

Menyampaikan amanat Gubernur Sumut Bobby Nasution selaku Pembina Upacara, Timur mengatakan, peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa pembangunan masa depan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan kemajuan ekonomi. Pembangunan juga harus diiringi dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkarakter tangguh, berakhlak, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air.

"Di sinilah gerakan pramuka memiliki peran penting sebagai wadah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui pengalaman, keteladanan, kebersamaan dan pengabdian," jelas Timur Tumanggor.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang luas bagi generasi muda untuk belajar dan berinovasi. Namun, pemanfaatan teknologi yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai risiko. Selain itu, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, perundungan, intoleransi, dan berbagai perilaku negatif lainnya menjadi ancaman yang dapat menghambat masa depan generasi muda.

"Karena itu, kita membutuhkan pembinaan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, menghormati perbedaan, mengendalikan diri, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan. Nilai-nilai Satya dan Darma pramuka harus benar-benar hidup dalam keseharian, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat," lanjut Pj Sekdaprov.

Timur menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung pengembangan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk mengembangkan kepemimpinan, kreativitas, kecakapan digital, dan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan serta semangat gotong royong.

"Kepada seluruh anggota pramuka, teruslah belajar, berkarya, dan mengabdi. jadilah teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, persatuan, dan toleransi. Gunakan kemampuan yang kalian miliki untuk membawa manfaat bagi orang lain. Dan mari kita jadikan semangat kepramukaan sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih peduli, dan memperkuat persaudaraan," pungkasnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Sergai Adlin Yusri Tambunan menyampaikan apresiasi kepada Kwarda Gerakan Pramuka Sumut yang telah memberikan kepercayaan kepada Kwarcab Sergai sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

"Kami berharap pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya memperkuat koordinasi organisasi, tapi juga menjadi ruang untuk membangun persahabatan, bertukar pengalaman, serta memperluas kerjasama antar Kwartir dan seluruh pemangku kepentingan Gerakan Pramuka.

Secara khusus, kami menyampaikan selamat datang dan penghargaan kepada delegasi Pengakap Negeri Terengganu, Malaysia yang telah berkenan hadir dan menjadi bagian dari Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Serdangbedagai. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat bagi penguatan Gerakan Pramuka dan pembangunan karakter generasi muda Indonesia," pungkasnya.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Daerah Sumatera Utara tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pembina dan tokoh Pramuka se-Sumut. Kegiatan semakin meriah dengan penampilan para kader Pramuka dari sejumlah kabupaten/kota.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan. Tim Opsnal yang dipimpin KBO Resnarkoba IPDA Ardiansyah, S.H., kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan tersangka.

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, petugas menemukan empat paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,05 gram.

Selain sabu, polisi turut menyita tiga lembar plastik klip bening, satu bungkus plastik klip, satu dompet hitam, satu sendok plastik, satu kaca pirex, satu alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, serta satu unit telepon genggam merek OPPO warna biru.

Saat diinterogasi, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari seseorang berinisial L yang berada di Kecamatan Rambah. Hasil pemeriksaan urine terhadap tersangka juga menunjukkan positif metamfetamina.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., S.H., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba Polres Rohul IPTU Dendy Gusrianto, S.H menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat sekaligus bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum dan pengembangan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Humas Polres Rohul)

Lebih mengejutkan, muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas perjudian tersebut. Bahkan, dua nama oknum anggota TNI berinisial Brem dan B Ginting, yang disebut bertugas di satuan Brigif, ikut terseret dalam informasi yang disampaikan sumber masyarakat.

Berdasarkan keterangan salah seorang sumber masyarakat, aktivitas judi dadu diduga berlangsung di sebuah warung kopi (warkop) Loning, Desa Lau Solu, Kecamatan Mardingding. Sementara itu, aktivitas mesin tembak ikan disebut berada di Desa Perbulan.

Sumber tersebut menduga kedua lokasi perjudian itu mendapatkan dukungan atau perlindungan dari oknum berinisial Brem dan B Ginting.

Namun demikian, dugaan keterlibatan maupun pemberian perlindungan oleh kedua oknum tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.

Maraknya aktivitas perjudian ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Mardingding.

Jika aktivitas tersebut benar berlangsung secara terbuka dan berulang, masyarakat tentu berhak mempertanyakan sejauh mana langkah kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Jangan sampai praktik perjudian yang berpotensi merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat justru berkembang karena lemahnya pengawasan atau adanya dugaan perlindungan dari pihak-pihak tertentu.

Aparat penegak hukum, khususnya Polres Tanah Karo dan Polda Sumatera Utara, didesak segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri dugaan aktivitas perjudian di Desa Lau Solu dan Desa Perbulan.

Selain itu, institusi TNI melalui satuan terkait juga perlu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila terdapat dugaan keterlibatan anggotanya sebagaimana informasi yang disampaikan masyarakat.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat, memfasilitasi, ataupun melindungi praktik perjudian harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen tersebut ditandai lewat pertemuan koordinasi Pemkab Dairi dengan Prosper Global Indonesia di Aula Bappeda Dairi, Jumat (30/10/2026).

Pertemuan ini fokus pada penguatan tiga pilar utama: pengembangan pertanian kopi berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan literasi keuangan bagi petani.

Dalam sambutan Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga yang dibacakan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Pemkab menyampaikan apresiasi atas berbagai program Prosper Global Indonesia yang telah dan sedang berjalan di Kabupaten Dairi selama dua tahun terakhir.

Wabup menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga petani kopi.

"Program ini diharapkan mampu melahirkan petani kopi yang terampil, inovatif dan mandiri, memperkuat sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus memperluas literasi dan akses layanan keuangan bagi petani," ujar Wahyu.

Secara khusus, Wabup mengajak seluruh pihak membangun pola pikir bersama untuk mengembalikan kejayaan dan nama besar KopiSidikalang yang pernah tersohor di kancah nasional dan internasional.

"Kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk Dairi? Ya, salah satunya melalui kopi. Kita tentu tidak ingin daerah kita memiliki kopi, tetapi daerah lain yang justru dikenal karena kopinya. Dengan kehadiran Prosper Global Indonesia dan Starbucks, ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan bersama untuk mengangkat kembali nama besar KopiSidikalang," tegas Wahyu di hadapan peserta rapat.

Wahyu juga meminta para kepala desa yang menjadi lokasi intervensi Program DIGITANI dan BENTANI DAIRI agar memberikan dukungan penuh sehingga pelaksanaan program berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Executive Director Prosper Global Indonesia, Ade Soekadis, menjelaskan komitmen pihaknya untuk mendorong kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi.

Ia menyebutkan, sejumlah program telah berjalan di Dairi, di antaranya Program ROOTS yang berfokus pada pengurangan risiko bencana dan asuransi parametrik, Program DIGITANI melalui pemanfaatan teknologi pertanian digital, serta Program BENTANI yang mencakup pemenuhan gizi, akses air bersih dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian.

Kehadiran Starbucks dalam kolaborasi ini diharapkan membuka akses pasar global bagi KopiSidikalang, sehingga petani tidak hanya produktif, tetapi juga mendapatkan harga yang adil dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Dairi Surung Charles Bantjin, Kepala Bappeda Romedi Bangun, Kadis PMD Simon Tonny Malau, Kadis Kominfo Desi Sianturi, Plt. Kalaksa BPBD Erwin Sitorus, Kadis Perindagkop Fatimah Boang Manalu, Kadis Sosial Tumpal Pasaribu, perwakilan OPD, Farmer Support Center Berastagi Ucu Sumirat, Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Sidikalang Edy Primsa Brahmana, serta para kepala desa lokasi intervensi program Prosper Global Indonesia.