Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak PLN terkait peristiwa blackout atau pemadaman listrik skala besar yang belum lama ini melanda Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara.

Dihadapan awak media, Syafrida Rachmawati Rasahan menjelaskan bahwa Ombudsman RI perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai penyebab terjadinya blackout, meskipun informasi awal telah disampaikan oleh pihak PLN dan banyak diberitakan oleh berbagai media.

"Berkenaan dengan blackout yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, kami ingin membuka dan mendalami informasi dari pihak PLNUIDSumatera Utara. Kira-kira apa kendalanya, apa yang menjadi penyebabnya. Walaupun sudah dipublikasikan di media, kami perlu mengetahui secara rinci penyebab kejadian tersebut, serta langkah-langkah yang telah dilakukan PLN agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan merugikan masyarakat," kata Syafrida.

Menurutnya, hasil pengumpulan informasi tersebut akan menjadi bahan bagi Ombudsman RI untuk memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan kepada PLN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di lokasi sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RISumatera Utara, Herdensi Adnin menegaskan, pihaknya juga akan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait blackout dan pemadaman bergilir yang terjadi setelahnya.

"Terkait laporan masyarakat, tentu akan kami tindak lanjuti. Kehadiran kami di PLNUID Sumut hari ini merupakan langkah awal untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman terhadap peristiwa blackout maupun pemadaman bergilir pascablackout. Selanjutnya, kami akan melakukan klarifikasi lanjutan kepada PLN agar dapat memperoleh kesimpulan yang objektif mengenai ada atau tidaknya unsur maladministrasi dalam peristiwa ini," kata Herdensi.

Diketahui, Ombudsman telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait dampak blackout yang terjadi di Sumatera Utara. Keluhan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelanggan rumah tangga hingga pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik.

Bahkan Ombudsman RI melalui Kepala Perwakilan Sumut yaitu Herdensi Adnin sempat memberi teguran atas kejadian (blackout) dan pasca blackout.

"Kami meminta PLN agar segera menyalakan listrik secara menyeluruh, jangan parsial atau sebagian-sebagian dalam waktu lama, karena kondisi ini sangat merugikan masyarakat," tegas Herdensi saat dikonfirmasi awak media, pada Sabtu (23/5/2026) lalu.

Laporan terbaru yang menjadi sorotan publik berasal dari sejumlah wartawan dan sempat menjadi perbincangan luas di berbagai platform media daring maupun media sosial.

Para pelapor itu, yaitu Bakhtiar Efendi Sirait dari media Kabardigital.com, Pujo wartawan bersertifikasi Internasional dari RT Academy Rusia, dan wartawan senior Fakhruddin Pohan atau Kocu.

Salah satu pernyataannya, dimana mereka menyinggung budaya lama yang dinilai terus hidup di Indonesia: rakyat selalu diminta maklum, sementara pelayanan publik kerap lolos dari evaluasi serius. Padahal dalam negara demokrasi, rakyat bukan pihak yang seharusnya terus-menerus mengalah, melainkan pemilik kedaulatan yang berhak mendapatkan pelayanan yang layak.

Melalui pertemuan ini, Ombudsman berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyebab blackout, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta upaya mitigasi yang disiapkan PLN guna mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang.

Terpisah, Manager Komunikasi dan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatra Utara, Dharma Syahputra, menjelaskan bahwa agenda kedatangan Ombudsman RI ke kantor PLN merupakan bagian dari koordinasi dan audiensi.

Menurutnya, rencana kunjungan tersebut juga telah disampaikan secara resmi melalui surat beberapa hari sebelumnya kepada pihak PLN.

Mirisnya, lokasi alun-alun ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari Kantor Camat Pancur Batu. Kedekatan jarak ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: Apakah Camat Pancur Batu, Feri Sepnanda Ginting, S.STP, M.A.P, sengaja menutup mata terhadap kerusakan fasilitas di wilayah kerjanya sendiri

Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun Anggaran 2025, proyek "Pembuatan Alun-Alun di Kecamatan Pancur Batu" ini menelan anggaran fantastis, yakni sebesar Rp 1.163.548.455,22. Namun, nilai kontrak bernilai miliaran tersebut berbanding terbalik dengan realitas di lapangan saat ini.

Dari pantauan visual di lokasi, bangunan yang seharusnya menjadi ikon kebanggaan warga tersebut tampak sama sekali tidak terawat. Terdapat genangan air di area lantai, beberapa bagian dinding dan partisi bangunan terlihat bolong serta rusak parah, ditambah sampah yang mulai berserakan. Tidak ada tanda-tanda perawatan harian yang dilakukan oleh pihak terkait.

Di Mana Letak Tanggung Jawab Camat?

Kondisi ini memicu kritik keras terkait fungsi pengawasan dan tata kelola di tingkat kecamatan. Sebagai pimpinan wilayah, Camat Pancur Batu sejatinya memiliki porsi tanggung jawab yang jelas terhadap pemeliharaan harian, kebersihan, dan pemanfaatan fasilitas di wilayahnya.

Jika Alun-Alun Pancur Batu tampak kotor, tergenang air, dipenuhi sampah, hingga berpotensi menjadi semrawut karena tidak adanya penataan (seperti antisipasi pedagang liar), maka Pemerintah Kecamatan tidak bisa lepas tangan. Sesuai dengan tupoksinya, pihak kecamatan memegang fungsi krusial dalam pengawasan wilayah, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (Trantib), serta menjadi motor penggerak kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan.

Sikap pembiaran ini sangat disayangkan. Alun-alun yang dibangun dengan dana Rp 1,1 miliar dan baru seumur jagung sejak peresmiannya pada 10 Maret 2026 ini, seharusnya dikelola dengan manajemen tata ruang yang baik agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bukan dibiarkan lapuk dan rusak mendahului usianya.

Sikap Resisten dan Pemblokiran Kontak Media

Sebagai upaya mematuhi kode etik jurnalistik dan asas keberimbangan informasi (cover both sides), tim redaksi telah berupaya meminta klarifikasi secara resmi. Namun ironisnya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor +62 821-6752-2xxx, Camat Pancur Batu Feri Sepnanda Ginting justru mengambil langkah yang mencederai keterbukaan informasi publik dengan memblokir nomor kontak wartawan.

Tindakan menutup akses komunikasi ini sangat disayangkan dan mencerminkan sikap resisten serta antikritik dari seorang pejabat publik. Alih-alih memberikan penjelasan yang edukatif dan transparan terkait nasib proyek uang rakyat, sang Camat seolah menunjukkan arogansi dan lari dari tanggung jawab.

Jarak 200 meter dari meja kerja Camat ke lokasi alun-alun seharusnya menjadi rentang yang sangat mudah dijangkau untuk sekadar melakukan kontrol harian. Publik kini menanti ketegasan dan tindakan nyata dari pimpinan wilayah di tingkat kabupaten. Apakah alun-alun ini akan dibiarkan hancur sebelum waktunya, dan sampai kapan sikap alergi transparansi dari seorang camat dibiarkan berlalu tanpa evaluasi?. (Red/Tim).

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST, menyebut dugaan penyimpangan dalam penyaluran kuota KIP Kuliah Aspirasi merupakan persoalan serius yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang semestinya menjadi penerima manfaat program tersebut.

"Apabila benar terdapat praktik jual beli kuota atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran KIP Kuliah Aspirasi, maka Kejaksaan Agung dan KPK harus bertindak tegas. Jangan hanya memeriksa oknum anggota DPR RI, tetapi juga telusuri seluruh pihak yang diduga terlibat khususnya para pejabat di lingkungan kampus," ujar Nezar.

Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perguruan tinggi yang menerima alokasi KIP Kuliah Aspirasi dari anggota DPR RI . Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah proses penyaluran telah berjalan sesuai ketentuan atau terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan lebih dari satu pihak.

"DPP HARI meminta agar kampus-kampus penerima kuota KIP Kuliah Aspirasi juga diperiksa secara menyeluruh. Jika ditemukan bukti adanya kerja sama yang melanggar hukum atau persekongkolan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Nezar menambahkan, program KIP Kuliah merupakan instrumen negara untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan harus diusut secara transparan agar tidak menghilangkan hak calon penerima yang berhak.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran kuota KIP Kuliah Aspirasi dan mempertimbangkan agar pengelolaannya dilakukan secara lebih terpusat oleh Kementerian Pendidikan guna meminimalkan potensi penyimpangan.

"Sebaiknya pemerintah segera menghapus jatah kuota KIPDPR RI dan dikembalikan saja penyalurannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemdiktisaintek) agar lebih transparan dan tepat sasaran," terangnya.

DPP HARI menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.

"Tepatnya mulai Jumat sampai Minggu, 19-21 Juni 2026," kata Danang Mandala Prihartono selaku Humas Lion Air Group kepada para wartawan di Le Polonia Hotel and Convention, Medan, Selasa (16/6/2026).

Didampingi oleh manajemen Lion Air Group yang beroperasi di Bandara Kualanamu seperti Juli Asmita, Sindi Basani Natalia Panjaitan, dan Robby, Danang Mandala Prihartono mengungkapkan banyak hal yang membuat BookCabin Travel Fair 2026 itu harus dipadati warga Medan dan sekitarnya.

Kata Danang, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya untuk memperoleh berbagai penawaran perjalanan dalam satu tempat.

"Sekaligus mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman, khususnya pada periode libur sekolah seperti saat ini," kata Danang lagi.

"BookCabin Travel Fair yang digelar oleh Online Travel Agent (OTA) sebagai bagian dari Lion Group bakal memberikan banyak bonus bagi masyarakat pengunjung acara ini," ungkap Danang Mandala Prihartono lagi.

"Serta berbagai penawaran eksklusif yang hanya tersedia selama acara berlangsung," tambah Danang Mandala Prihartono kembali.

Sementara itu, Juli Asmita menambahkan, selama BookCabin Travel Fair 2026 berlangsung, pengunjung dapat menikmati program "Hujan Cashback" berupa Cabin Points hingga 1 juta setiap hari untuk transaksi melalui aplikasi BookCabin.

Keuntungan yang bisa diperoleh, beber Juli Asmita, yakni transaksi mulai Rp 1,25 juta dapat cashback Cabin Points Rp 250.000, transaksi mulai Rp 2,5 juta dapat cashback Cabin Points Rp 500.000.

"Selanjutnya, transaksi di atas Rp 5 juta bakal dapat cashback Cabin Points Rp 1 juta," sambung Juli Asmita lagi.

Nah, di samping itu, Juli Asmita mengatakan, Cabin Points yang diperoleh dapat digunakan kembali sebagai potongan harga untuk pembelian tiket penerbangan berikutnya.

"Seperti cashback Cabin Points 2 kali lipat
FREE e-SIM untuk pembelian tiket internasional dan paket perjalanan tertentu, merchandise eksklusif, kuis interaktif berhadiah, dan kesempatan memperoleh tiket penerbangan gratis," ucap Juli Asmita.

Di sisi lain, Sindi Basani Natalia Panjaitan menyebutkan kalau Medan dipilih menjadi salah satu kota penyelenggara BookCabin Travel Fair 2026 karena menjadi hub terbesar untuk wilayah barat Indonesia.

"BookCabin Travel Fair 2027 sebelumnya diselenggarakan di Mall Ratu Indah, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 29–31 Mei 2026, lalu di Kota Kasablanka, Jakarta (5–7 Juni 2026)," kata Sindi Basani Natalia Panjaitan.

"Kemudian di Tunjungan Plaza, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 12–14 Juni 2026, dan kini Medan sebagai hub terbesar di wilayah barat Indonesia menjadi kota penutup rangkaian BookCabin Travel Fair 2026," tegas Sindi Basani Natalia Panjaitan.

Ketua DPP LSM GEMPUR, Bagus Halim, SE, didampingi Sekretaris Jenderal M. Ichsan Malik Silalahi, menyatakan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sebagai lembaga sosial kontrol yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, DPP LSM GEMPUR menilai laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Pertama, kami menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa pada proyek rabat beton atau jalan desa di Desa Hutamangaraja, Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun, dengan nilai anggaran sebesar Rp135.750.553. Proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Kepala Desa Jepri Gultom," ujar Bagus Halim kepada awak media.

Selain itu, DPP LSM GEMPUR juga mengaku menerima laporan terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa pada proyek pembangunan saluran irigasi di Desa Mariah Hombang, Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun, dengan nilai anggaran mencapai Rp240 juta yang saat itu berada di bawah tanggung jawab Kepala Desa Mendra Siregar.

Menurut Bagus, berdasarkan laporan yang diterima beserta dokumentasi lapangan yang diperoleh pihaknya, proyek saluran irigasi tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Sejumlah bagian bangunan disebut mengalami retak-retak, kerusakan struktural, bahkan sebagian dilaporkan telah rubuh sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kami menduga pekerjaan dilakukan secara asal-asalan dan menggunakan material yang kualitasnya tidak sesuai. Akibatnya, bangunan mengalami kerusakan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegasnya.

Sorotan serupa juga diarahkan kepada proyek rabat beton atau jalan desa di Desa Hutamangaraja. Berdasarkan laporan masyarakat, proyek tersebut diduga mengalami keretakan dan kerusakan yang mengindikasikan adanya persoalan pada kualitas pekerjaan maupun penggunaan material.

Atas dasar itu, DPP LSM GEMPUR meminta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh, investigasi lapangan, serta penelusuran terhadap kemungkinan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi maupun dugaan proyek fiktif.

"Jika ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum dan kerugian negara, kami meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bagus.

DPP LSM GEMPUR mengaku telah melampirkan sejumlah dokumentasi dan foto-foto kondisi proyek sebagai bagian dari laporan yang akan disampaikan kepada instansi terkait.

"Kami berharap laporan ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dana Desa adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Hutamangaraja maupun Kepala Desa Mariah Hombang belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait tudingan yang disampaikan DPP LSM GEMPUR. Demi prinsip keberimbangan, ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.(Red/Tim)

"Kejati Sumut belum ada menerima perintah dari Kejagung dalam mengusut dugaan jual beli titik dapur SPPG," ujar Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, Selasa (16/6/2026).

"Belum ada perintah dari penyidik dan pidsus dari Kejagung untuk menindak lanjuti dugaan titik dapur SPPG di Sumut. Meskipun seperti itu, semua masukan dari berbagai elemen tentang titik dapur SPPG bermasalah dan tidak sesuai prosedur semua kita terima," lanjut dia.

Rizali menambahkan masukan dari seluruh elemen baik dari masyarakat dan mahasiswa akan disampaikan ke Kejagung.

"Nanti kita kirim sebagai masukan ke khusus bidang Pidsus Kejagung. Kita belum diberikan amanah atau perintah melakukan seperti Kejagung tetapi kita tetap mengumpulkan data-data dari masyarakat," tambah Rizaldi.

Sementara itu, Rizaldi juga menanggapi terkait dugaan jual beli titik dapur SPPG di Pematangsiantar. Ia sampaikan pihaknya tetap mengumpulkan laporan masyarakat, nantinya akan diserahkan ke Kejagung.

"Terkait (dugaan jual beli titik dapur SPPG) di Pematangsiantar, tetap sama ada laporan masyarakat kita kumpulkan semua nantinya diserahkan Kejagung," imbuh Rizaldi.

Rizaldi juga menegaskan, pengusutan baru akan dilakukan jika pihaknya sudah menerima arahan dari Kejagung.

"Setelah ada arahan, nantinya kami akan melaksanakan perintah dari atas. Saat ini memang belum ada arahan ke Kejati diseluruh Indonesia terkait mengusut persoalan titik SPPG. Saat ini masih Kejagung yang menangani persoalan tersebut," pungkasnya.

Ketua PD 14 Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menilai Gerindra sebagai partai yang lahir dari perjuangan politik Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk berada di garis depan menjelaskan program-program pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan yang baik, tetapi juga membutuhkan komunikasi politik yang kuat agar tidak kalah oleh narasi yang beredar di ruang digital.

"Gerindra harus bangkit dan berada di garda terdepan membela Pak Prabowo. Jangan hanya menjadi penonton atau bergantung pada nama-nama besar di Jakarta. Basis pemilih Pak Prabowo tersebar hingga ke desa-desa dan daerah. Sudah saatnya seluruh struktur partai bergerak membersamai rakyat," ujar Muhri kepada media, Selasa (16/6/2026).

PD 14 Sumut juga menyoroti aktivitas organisasi Gerindra di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang dinilai belum maksimal. Beberapa kantor DPC disebut kurang terlihat aktif, sementara kegiatan sosial yang melibatkan pengurus partai dinilai masih minim.

Muhri menegaskan bahwa komunikasi politik tidak bisa hanya mengandalkan agenda reses atau kunjungan kerja anggota DPR maupun DPRD. Di mata masyarakat, kata dia, anggota legislatif sering dipandang sebagai figur individu, bukan representasi langsung dari organisasi partai.

"Kalau hanya mengandalkan kegiatan anggota dewan, itu tidak cukup. Partai harus hadir sebagai institusi yang hidup, aktif, dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran organisasi di tengah rakyat jauh lebih mudah dirasakan dibanding sekadar aktivitas politik formal," katanya.

Sebagai bentuk penguatan hubungan dengan masyarakat, PD 14 Sumut mendorong Gerindra memperbanyak program yang menyentuh kebutuhan warga, mulai dari gotong royong, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan keluarga sejahtera, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja yang mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Muhri menilai langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi sarana efektif untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah secara langsung kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo masih relatif tinggi. Survei Poltracking Indonesia yang dirilis Juni 2026 mencatat 72,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara tingkat kepercayaan publik mencapai 74,2 persen.

Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen pada awal 2026.

Kondisi itu, menurutnya, perlu dijaga dengan kerja-kerja politik yang nyata di lapangan agar dukungan masyarakat tetap terpelihara dan tidak mudah tergerus oleh disinformasi maupun persepsi yang keliru.

"Gerindra harus hadir bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika partai aktif bekerja di tengah rakyat, maka ruang bagi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kecil," pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah melalui DPR RI sebagai lembaga legislatif. Adapun beberapa tuntutan Cipayung Menggugat ialah sebagai berikut :

1. Mendesak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
2. Menuntut pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia guna menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
3. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah harga kebutuhan pokok.
4. Mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG (Makan Bergizi Gratis) agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru dimasyarakat.

Dalam berjalannya aksi seorang masa aksi dari aliansi Cipayung Menggugat yang bernama Dzakwan Falih yang juga merupakan Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC GMNI Jakarta Timur juga mengalami kekerasan saat diamankan aparat kepolisian dalam demonstrasi di depan Gedung DPR. Sempat ditangkap polisi ketika hendak membakar ban sebagai bentuk protes dalam aksi tersebut. Setelah diamankan, Dzakwan mendapat pemukulan di beberapa bagian tubuh.

Kemudian dibawa oleh aparat kepolisian sebelum akhirnya dibebaskan. Menurut dia, polisi memberikan pesan agar aksi demonstrasi tidak dilakukan dengan cara-cara yang dianggap anarkis. Meski telah dibebaskan, Dzakwan terlihat masih lemas saat kembali ke lokasi aksi. Ia juga mengaku mengalami trauma setelah peristiwa tersebut.

Emanuel Odo selaku Ketua PMKRI Jakarta Timur meminta untuk melakukan evaluasi total Makan Bergizi Gratis (MBG) sebab tidak berdampak nyata bagi masyarakat bahkan diduga menjadi lahan basah bagi segelintir oknum juga meminta untuk menghentikan sementara progam MBG sampai negara ini siap mengelola MBG yang tepat sasaran terutama didaerah 3T bukan malah memperkaya segelintir oknum saja.

Juga mengingatkan kembali bahwasanya masih banyak persoalan bangsa ini yang belum selesai, terutama di Papua. Masih banyak ketidakadilan diPapua dan mengingatkan bahwasanya Papua bukan tanah kosong serta hentikan tindakan repsesif oknum aparat ditanah Papua sehingga judul aksi Prabowo-Gibran Gatal (Gagal Total) dengan 5 tuntutan utama harus terus disuarakan.

Abdul Latief selaku Ketua LMND Jakarta Timur menyampaikan bahwasanya ini adalah gerakan moral yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan politik. Ditengah Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, saatnya mahasiswa bersatu dan turun ke jalan untuk menyuarakan suara kebenaran.

Jangan sampai kita apatis dengan keadaan yang terjadi saat ini, justru dengan kondisi seperti ini kita harus menguatkan konsolidasi gerakan dalam melihat kondisi hari ini secara objektif dan nyata.

Jansen Henry Kurniawan selaku Ketua GMNI Jakarta Timur sangat menyesalkan tindakan represif yang sempat dilakukan oleh oknum polisi terhadap salah satu pengurusnya yaitu Dzakwan Falih. Serta menyayangkan kepada anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat tetapi ketika para mahasiswa menyampaikan tuntutannya bahkan jumlahnya 580 orang tetapi tidak ada satupun yang bersedia untuk menemui masa aksi.

Serta menyampaikan bahwasanya aksi Cipayung Menggugat di DPR RI ini bukanlah aksi yang terakhir tetapi akan terus berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar lagi sebagai bentuk perjuangan mahasiswa dalam mencintai negeri ini serta mengajak elemen mahasiswa, rakyat dan seluruh anak bangsa untuk bersatu sebagai bentuk rasa cinta terhadap negeri ini.

"Kepala BGN berserta wakil-wakilnya dengan isu ada jual beli titik dapur yang ada di seluruh Indonesia, termasuk mungkin di Sumatera Utara, kami sebagai DPRD ini akan mengawasi dan mencari tahu dan akan meminta kepada pihak berwajib untuk segera mengusut termasuk kepada Polda Sumatera Utara dan juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai penegak hukum, saya akan merekomendasikan itu secara tertulis," kata Erni Ariyanti, Senin (15/6/2026).

Setelah berdialog dengan Erni, massa aksi membubarkan diri. Mereka terlihat berangsur-angsur meninggalkan lokasi demontrasi.

Untuk diketahui, sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut. Mereka menyampaikan sejumlah tuntunan mulai dari meminta program MBG dihentikan hingga menjaga stabilitas harga BBM.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.

Dalam sambutannya, Bupati Dairi berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan, mematuhi tata tertib, serta mengikuti setiap arahan panitia agar tetap dalam kondisi prima selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan.

"Kita harus menjadi ujung tombak, mari bertanding dengan sportif. Ingat kembali apa tujuan berangkat untuk mengikuti pertandingan. Kita harus berniat dan tulus, jangan terkontaminasi dengan godaan. Kiranya ada hasil yang dapat di bawa pulang ke Dairi, menjadi contoh dan ada persahabatan diantara para kafilah yang akan bertanding. Itu adalah momen yang akan paling berharga," ujar Bupati Vickner Sinaga.

Bupati juga meminta kepada para official dan pelatih untuk menjalankan tugas secara profesional, fokus, dan bersungguh-sungguh dalam membimbing serta mendampingi para peserta. Menurut Bupati, keberhasilan kafilah tidak terlepas dari peran para pelatih dan official dalam memberikan pembinaan yang maksimal.

Bupati Vickner Sinaga berharap seluruh peserta yang telah dipercaya mewakili Kabupaten Dairi dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, semangat tinggi, dan niat ibadah. Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan rasa percaya diri dan mental juara, serta terus mengembangkan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama proses pembinaan maupun dari pengalaman perlombaan.

Sebelumnya, Ketua LPTQ Dairi dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Dairi yang selalu memberikan dukungan kepada LPTQ salah satunya dalam pelaksanaan MTQ yang telah selesai dilaksanakan. Jono Pasi mengatakan selama 10 hari ke depan, para kafilah akan bertanding di MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Terimakasih kepada Bapak Bupati Dairi yang telah memberangkatkan para kafilah untuk bertanding, ini akan menjadi penambah semangat bagi para peserta untuk mengikuti pertandingan," ucap Jono Pasi.

"Semua, pengadaan semua lah kita lagi teliti. Dan kita kerja sama kan dengan BPKP ini. Nanti kita lihat nanti kewajaran-kewajarannya. Semua kita bukalah," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kantor BPA Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).

Febrie mengatakan pendalaman tak berhenti pada pengadaan motor listrik. Dia mengatakan Kejagung ingin mendukung program makan bergizi gratis (MBG) berjalan sesuai dengan rencana.

"Yang jelas kita ingin bagaimana BGN ini berjalan sesuai rencana awal. Rencana awal tuh ini kan untuk anak-anak, anak-anak kita supaya dia juga bergizi, dia baik, ketika sekolah perutnya terisi, sehingga menerima pembelajaran bagus," kata Febrie.

Dia mengatakan MBG juga bisa mengangkat perekonomian. Dia mengatakan pengadaan yang sesuai aturan akan bermanfaat bagi dunia usaha.

"Ini kan pengungkit sektor ekonomi juga. Kalau seandainya benar dia nanti vendornya betul-betul dari penghasilan sekitar situ, sayurnya, ayamnya. Nah, kita harapkan itu. Makanya kita proses, ini kita buka ya, dan ini kita dorong bagaimana tujuan ya, tujuan baik MBG ini bisa, kita pastikan berhasil," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun 2025-2026. Berikut daftar para tersangka:

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya
3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung
4. Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony
5. Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT)

Kejagung menduga ada penyimpangan dalam tata kelola program MBG, antara lain dugaan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola SPPG hingga dugaan mark up pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, serta televisi.

Kegiatan dipimpin Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. berlangsung meriah melibatkan berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Sumut, termasuk 300 personel Satuan Brimob Polda Sumut.

Selain itu, Brimob Sumut juga menggelar pasar murah dengan menyediakan 2 ton beras dan 500 liter minyak goreng guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persoalan lahan tersebut sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor Perkara 30/Pdt.G/2025/PN Psp. Namun, menurut Parsadaan Siregar-Siagian, putusan yang dijatuhkan majelis hakim belum memberikan rasa keadilan bagi mereka.

Kuasa hukum Parsadaan Siregar-Siagian, Rha Hasibuan, menjelaskan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut dinilai keliru.

Menurutnya, salah satu poin krusial yang menjadi kekeliruan dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang menyatakan Ketua Parsadaan Siregar-Siagian tidak berwenang memberikan kuasa, setelah akta pendirian Parsadaan Siregar-Siagian dibacakan dalam persidangan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Adat Luat Marancar (FK Alam), Darma Bakti Siregar, menegaskan bahwa lahan milik Parsadaan Siregar-Siagian yang telah digunakan harus mendapatkan penyelesaian yang adil, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai hak yang dimiliki.

Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2008, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan secara resmi membentuk FK Alam dengan tugas melakukan verifikasi terhadap lahan-lahan yang dibutuhkan untuk operasional tambang emas Batang Toru yang dikelola PT AR.

"Perlu kami jelaskan agar persoalan ini tidak berkembang liar. Dalam sejarah kewilayahan Luat Marancar, Parsadaan Siregar-Siagian memiliki lobu di Ramba Joring. Karena itu, kami selaku FK Alam mempunyai tanggung jawab moral untuk mendampingi Parsadaan Siregar-Siagian dalam memperjuangkan hak-haknya," ujar Darma Bakti Siregar.

Darma Bakti Siregar juga mengingatkan Direktur Operasi PT AR, Rahmat Lubis, agar memberikan perhatian serius terhadap klaim masyarakat adat atas lahan yang saat ini dikuasai perusahaan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara terbuka dan berkeadilan demi menghindari konflik yang berkepanjangan.

Atas dasar itu, Forum Komunikasi Adat Luat Marancar, Parsadaan Siregar-Siagian, Mahasiswa Peduli Keadilan dan Kebenaran, serta PBH Anak Bangsa Tabagsel menyatakan akan terus mengawal perjuangan hukum terkait lahan seluas 190 hektare tersebut hingga memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat yang mengklaim hak atas tanah tersebut (MN).

Berbagai layanan sosial dihadirkan secara gratis untuk masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, donor darah, pembagian makanan gratis, pasar murah, penyediaan air minum gratis, hingga berbagai kegiatan hiburan dan olahraga yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Ribuan warga memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari. Tidak sedikit masyarakat yang datang bersama keluarga untuk mengikuti jalan santai, senam massal, menikmati penampilan band Polri, melihat pameran kendaraan kepolisian, hingga mengikuti pengundian door prize dengan hadiah menarik.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Sumut juga mengundang sejumlah komunitas sosial, termasuk anak-anak panti asuhan, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Salah satu apresiasi datang dari Yayasan Pengharapan Kasih Nusantara/Panti Asuhan Ora Et Labora Medan yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan seluruh jajaran atas perhatian serta kesempatan yang diberikan kepada anak-anak panti untuk ikut merasakan kebahagiaan dalam kegiatan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi arahan Kapolda Sumut agar peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi seremonial, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menegaskan bahwa Polri harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 di Sumatera Utara diisi dengan berbagai kegiatan sosial, pelayanan publik, olahraga, dan hiburan yang melibatkan masyarakat secara langsung," katanya.

Menurut Ferry, Polri yang kuat adalah Polri yang dekat dengan rakyat dan mampu membangun kepercayaan melalui pelayanan yang tulus.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri adalah bagian dari mereka. Kehadiran Polri tidak hanya saat menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk berbagi, membantu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi gambaran nyata transformasi Polri yang semakin humanis, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

Kegiatan dipimpin Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., meriah dipadati ribuan warga dari berbagai daerah di Kota Medan dan sekitarnya. Sejak pagi hari masyarakat tampak antusias mengikuti jalan santai, senam bersama, hiburan band Polri, perlombaan, donor darah, bakti kesehatan gratis, hingga menikmati berbagai layanan sosial yang disediakan Polda Sumut.

Salah satu pusat perhatian masyarakat adalah pameran kendaraan dan peralatan kepolisian dari berbagai satuan kerja, termasuk kendaraan taktis Korps Brimob Polri yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat lebih dekat peralatan pendukung tugas kepolisian.

Tak hanya menghadirkan hiburan, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Satuan Brimob Polda Sumut membagikan 1.000 porsi makanan gratis melalui dapur lapangan, menyediakan pasar murah dengan 2 ton beras dan 500 liter minyak goreng, serta menghadirkan layanan air minum gratis melalui kendaraan Water Treatment Brimob Polri.

Kemeriahan semakin terasa saat pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik mulai dari peralatan elektronik, sepeda hingga hadiah utama berupa sepeda motor yang disambut sorak-sorai ribuan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus bentuk rasa syukur menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

"Bapak Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan refleksi pengabdian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ferry.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi energi positif bagi jajaran Polda Sumut untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kehadiran ribuan masyarakat hari ini menunjukkan bahwa hubungan antara Polri dan masyarakat terus terjalin dengan baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang humanis, profesional dan Presisi," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Sumut kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Berdasarkan keterangan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, gudang penampungan tersebut diduga dikelola oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Napitupulu alias Napit.

Sumber mengklaim Napit memiliki jaringan relasi yang luas, termasuk dengan sejumlah pihak yang disebut-sebut berasal dari kalangan aparat penegak hukum.

Sumber yang sama juga menyebut Napit diduga bekerja sama dengan Sulaiman Ahmad Lubis alias Dugong alias Bambang Anto, sosok yang disebut telah lama berkecimpung dalam bisnis distribusi BBM ilegal dan pernah berkaitan dengan pengelolaan gudang BBM di kawasan Jalan Haji Anif, Percut Sei Tuan.

"Karena sudah tidak beroperasi di lokasi lama, sekarang bergabung dengan Napit," ujar sumber tersebut.

Lebih jauh, sumber mengklaim adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat dalam aktivitas tersebut. Menurutnya, terdapat dugaan penyertaan modal berupa armada angkutan yang digunakan untuk menunjang operasional distribusi solar dari spbu ke gudang penampungan.

Sumber juga menyebut, adanya dugaan aliran dana kepada oknum yang setiap bulannya di setorkan sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas yang dijalankan.

Dalam hal operasional, sumber memperkirakan terdapat sekitar 70 armada yang digunakan setiap hari, terdiri dari sekitar 60 unit yang disebut dikelola oleh Dugong dan sekitar 10 unit milik Napit.

Solar-solar subsidi yang dibeli langsung ke sejumlah SPBU itu kemudian dibawa ke gudang penampungan untuk kemudian diolah sebelum nantinya dijual kepada pembeli untuk berbagai keperluan industri dengan harga diatas solar subsidi.

"Banyangkan untung yang mereka dapat dari jualan Solar. Kita itung saja setiap kendaraan mengangkut rata-rata 300 liter solar, maka volume yang dipindahkan setiap harinya diperkirakan mencapai puluhan ribu liter, dan itu belum termasuk kendaraan berukuran besar yang disebut memiliki kapasitas lebih tinggi. Solar subsidi dijual harga industri ." ungkapnya.

Masyarakat pun mendorong agar Kapolda Sumatera Utara, agar turun tangan melakukan investigasi secara transparan dan profesional apabila memang terdapat indikasi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi maupun dugaan keterlibatan oknum dalam praktik tersebut.

Acara tersebut dihadiri Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Unsur forkopimda kota Medan,Danlanud Soewondo Marsma TNI Tiopan Hutapea,S.Sos., M.A.P, Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, Wakil Walikota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Kapolrestabes Medan diwakili Kapolsek Medan Baru, Muhammad Yunus, S.STP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung, S.H, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman, M.M Sekretaris Daerah Kota Medan Arman Chandra, S.E,Ketua Kadin Medan Rahmat Harahap ,dan Staf Ahli Hukum dan Politik Pemko Medan.

Tampak hadir juga Ketua Walubi Kota Medan, Organisai Perangkat Daerah (OPD), Majelis Agama, MUI, MATAKIN, PHDI, PGI, KWI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Medan, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Medan, Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Kota Medan, Masyarakat Kota Medan Agama Budha.

Dalam kegiatan dilaksanakan pelepasan Pawai WAISAK (Umat Pawai dalam Suasana Keheningan Malam Suci WAISAK) yang di lepas oleh Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama unsur Forkopimda Kota Medan.