Kegiatan ini digelar di Sun Plaza Medan pada 27 hingga 31 Mei 2026. Festival ini sukses menyedot perhatian ribuan pencinta kopi lewat perpaduan F&B bazaar lintas skala, ruang edukasi interaktif, hingga kompetisi penyeduhan tingkat dunia. Setelah Medan, pergelaran bergengsi ini dijadwalkan akan melanjutkan kemeriahannya ke Bandung dan Jakarta.

Sejak hari pertama dibuka, area F&B bazaar yang diisi oleh lebih dari 60 tenantlokal dan nasional langsung dipadati oleh pengunjung. Fenomena menarik terlihat dari antrean yang mengular panjang di beberapa gerai kopi populer, seperti pelopor kopi susu lokal Toko Kopi Tuku serta salah satu roastery kebanggaan masyarakat lokal, Alligator Roastery.

Kehadiran jenama-jenama ini membuktikan tingginya animo masyarakat Medan terhadap budaya nongkrong dan apresiasi terhadap komoditas kopi berkualitas.

Salah satu daya tarik utama yang membedakan KFI tahun ini adalah kehadiran AeroPress Village. Zona khusus ini merangkul total 9 local roasteryterpilih untuk menyuguhkan pengalaman minum kopi yang lebih personal.

Sepanjang festival, para pengunjung tidak hanya sekadar menikmati seduhan kopi menggunakan alat AeroPress, tetapi juga bisa berinteraksi langsung dengan para roasterdi balik layar sekaligus berburu biji kopi pilihansegar untuk kebutuhan seduh di rumah.

Bagi para pemula yang baru ingin menyelami dunia kopi, KFI 2026 menghadirkan aktivitas inklusif berupa gerakan "Seduh Kopi Rp1". Melalui program edukasi ini, masyarakat awam ditantang untuk beralih peran dari sekadar penikmat menjadi peracik kopi.

Pengunjung dapat mencoba langsung menyeduh kopi menggunakan peralatan kelas dunia, mulai dari alat seduh manual Bialetti dan Fellow, hingga teknologi mutakhir dari mesin espresso otomatis DeLonghi dan perangkat pintar Mesin Espresso dari Fellow.

Kemeriahan KFI 2026 Medan akan mencapai puncaknya melalui gelaran Indonesia AeroPress Championship (IAC) 2026 Regional Medanyang dijadwalkan bergulir pada 29–31 Mei.

Puluhan jagoan seduh dari berbagai daerah akan saling adu ketangkasan demi memperebutkan tiket menuju babak Final Nasional di Jakarta. Pemenang utama dari tingkat nasional nantinya akan resmi mewakili Indonesia untuk bertanding di panggung puncak World AeroPress Championship (WAC) 2026yang akan diselenggarakan di Meksiko.

Sebagai inisiator, Otten Coffee juga memanjakan para pengunjung sepanjang festival dengan menghadirkan berbagai penawaran eksklusif yang hanya tersedia di lokasi acara. Penawaran tersebut meliputi potongan harga hingga 20 persen untuk jajaran biji kopi nusantara maupun internasional, diskon 10 persen untuk menu kopi siap minum (ready-to-drink), serta penawaran harga khusus untuk lini mesin espresso rumahan hingga komersial.

Komitmen terhadap pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba polres Binjai sehingga berhasil menangkap 4 (empat) pria yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum polres Binjai," ucap Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H.

Adapun lokasi penangkapan terhadap para pengedar yaitu, pelaku KS (55 & AM (38) ditangkap petugas di jalan Banda Kelurahan Damai (Binjai Utara), Kamis (28/05/2026) pukul 19.00 wib, pelaku S als IPIN (33) ditangkap di Jalan Ir. H. Juanda kelurahan Timbang Langkat (Binjai Timur), Jumat (29/05/2026) Pukul 01.30 Wib.

"Sedangkan terhadap pelaku F (37) di tangkap di jalan Danau Poso kelurahan Sumber Karya (Binjai Timur), Kamis (28/05/2026) Pukul 18.15 Wib. Pelaku ini juga merupakan residivis dan sudah pernah dihukum tahun 2015 dengan kasus narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir." tegas AKP Ismail Pane, S.H., MH.

Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 3,02 gram, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah skop terbuat dari plastik, 1 unit HP Android serta 2 bungkus plastik klip kosong.

Pengungkapan jaringan ini diawali dengan informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang langsung direspon oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan secara undercover di lokasi.

Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU. RI No.1 tentang KUHP Jo UU. RI No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun," tegas Kasat Narkoba.

Kapolres BinjaiAKBP Mirzal menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri.

Pemkab Dairi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026) di Lantai 3 Gedung BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di terima langsung oleh Bupati DairiVickner Sinaga yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang.

Turut hadir dalam menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Inspektur Dairi Jonny Hutasoit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rahmat Syah Munthe.

Usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan, Bupati DairiVickner Sinaga menyampaikan bahwa momen ini menjadi hal yang luar biasa khususnya bagi Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dengan memberikan Opini WTP atas audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

"Perjuangan untuk mendapatkan WTP ini telah dilalui, kami turut memperjuangkan untuk masuk ke dalam program strategis nasional. Atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK, akan kami tindaklanjuti dengan segera. Terimakasih atas penilaian yang diberikan oleh BPK kepada Pemkab Dairi. Saya ingin membawa Dairi menjadi contoh untuk Sumatera Utara," kata Bupati Vickner Sinaga.

Adanya Opini WTP tersebut disampaikan Bupati DairiVickner Sinaga bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Dairi agar terus meningkatkan kinerja masing-masing. Ia pun bertekad untuk mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan bagi Pemkab Dairi agar dapat menyiapkan laporan keuangan penyelenggaran pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksaaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Dairi dalam kegiatan tersebut mengatakan hasil pemeriksaan pada hari ini banyak dinanti oleh Pemerintah Daerah. "Kami dari DPRD Dairi ucapkan terimakasih atas WTP ke-12 yang diberikan kepada Pemkab Dairi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK tentunya harus ditindaklanjuti. Ini tidak hanya sampai disini, tentunya hasil dari tindak lanjut akan kita nantikan," kata Sabam Sibarani.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan secara resmi pemeriksaan keuangan tahun 2025 berakhir hari ini, dan selanjutnya akan masuk ke tahap pemantauan. Sesuai amanat Undang-Undang, BPK wajib menyampaikan LHP atas LKPD kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan Pemda.

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan opini dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kepada beberapa aspek diantaranya kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Menyajikan laporan keuangan tidak boleh sesuka hati, Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menyajikan sesuai standar. Kami apresiasi Pemkab Dairi atas laporan keuangan yang telah disampaikan, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 ini kami apresiasi, diharapkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima segera ditindaklanjuti," kata Paula Henry Simatupang yang hadir bersama jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs). Angka ini meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global. Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama rantai pasok nasional karena menjadi jalur perpindahan bahan baku, barang konsumsi, komoditas ekspor, hingga barang modal industri.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar mengatakan peningkatan arus peti kemas ini tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik.

"Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen," ujar Achmad.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Peningkatan arus ekspor dan impor sekaligus mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN.

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia. Struktur perdagangan ini memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif. Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Pertumbuhan ekspor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri pengolahan dan perdagangan komoditas bernilai tambah masih terus berjalan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas manufaktur dan perdagangan nasional.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen. Struktur impor ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan bahwa konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong Badan Usaha Pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas.

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan rekomendasi teknis penetapan terminal peti kemas dari fasilitas yang sebelumnya berstatus multipurpose. Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut," ungkap Masyhud.

Pada periode 2025 hingga April 2026, sebanyak 12 lokasi terminal telah ditetapkan, termasuk di antaranya Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai terminal peti kemas. Pemerintah juga telah menetapkan standar kinerja pelayanan operasional, termasuk kinerja bongkar muat peti kemas dan kinerja peralatan yang digunakan. Evaluasi terhadap standar tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.</p> <p>Di sisi lain, pertumbuhan arus peti kemas juga direspons melalui penguatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan nasional. Pada periode 2025–2026, pemerintah bersama BUMN kepelabuhanan dan dukungan APBN mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan eksisting melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, peningkatan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, serta percepatan digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah telah dilakukan di 74 lokasi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan pelabuhan hub and spoke, mengembangkan pelabuhan pengumpul dan pengumpan di kawasan timur Indonesia, mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri dan hilirisasi, serta memperkuat konektivitas logistik nasional.

Penguatan infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan perdagangan intra-Asia dan agenda transformasi ekonomi nasional. Dengan kapasitas dan kualitas layanan yang semakin baik, pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, ketika persoalan muncul dan kepanikan mulai meluas, mencari pihak yang dapat segera dimintai pertanggungjawaban sering kali menjadi reaksi paling manusiawi. Dalam situasi seperti itu, nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ikut terseret dalam tuntutan sebagian anggota Koperasi Swadharma.

Pakar ekonomi sekaligus pengamat koperasi, Suroto, memahami keresahan tersebut. Menurutnya, rasa kecewa dan khawatir yang dirasakan anggota koperasi adalah sesuatu yang wajar. Namun, dia mengingatkan agar persoalan ini tetap dilihat secara jernih, proporsional, dan tidak mengarah pada langkah yang justru dapat memperburuk keadaan.

"Saya memahami kalau masyarakat kecewa dan khawatir kehilangan dana. Tetapi cara mencari solusinya harus tepat. Kalau salah langkah, bukan hanya uang yang sulit kembali, tetapi lembaga koperasinya juga bisa runtuh," ujar Suroto.

Menurut Suroto, masyarakat perlu berhati-hati dalam menyikapi persoalan investasi maupun lembaga keuangan, baik koperasi maupun perbankan. Setiap lembaga memiliki karakter, tata kelola, serta tanggung jawab hukum yang berbeda.

Dia menjelaskan, koperasi bukanlah bank. Koperasi berdiri atas prinsip kebersamaan dan kepemilikan anggota. Di dalam koperasi, anggota tidak hanya menjadi penyimpan dana, tetapi juga bagian dari pemilik lembaga yang memiliki hak untuk mengawasi, menentukan arah kebijakan, dan memastikan pengelolaan berjalan sehat.

"Di koperasi, anggota itu bukan sekadar nasabah, tetapi juga pemilik. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk ikut mengawasi, menentukan kebijakan, dan memastikan koperasi berjalan sehat," katanya.

Karena itu, menurut Suroto, persoalan yang terjadi di Koperasi Swadharma sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebagai penipuan atau penggelapan sebelum ada proses dan pembuktian yang jelas. Dia menilai, situasi tersebut bisa saja berkaitan dengan tekanan likuiditas, yakni kondisi ketika lembaga kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu tertentu.

"Kita belum bisa langsung menyebut ini penggelapan atau penipuan. Bisa jadi ini problem likuiditas. Dalam lembaga keuangan, masalah likuiditas sangat sensitif karena dapat memicu kepanikan dan hilangnya kepercayaan anggota," ujarnya.

Kepanikan, lanjutnya, dapat menjadi api kecil yang membesar. Ketika banyak anggota menarik dana secara bersamaan atau menuntut penyelesaian tanpa mekanisme yang tertata, kondisi koperasi justru bisa semakin berat. Dalam titik itu, peluang penyelamatan menjadi lebih sulit.

Suroto menilai, jalan terbaik bagi anggota Koperasi Swadharma adalah kembali ke forum yang sah dalam koperasi, yakni rapat anggota. Di ruang itulah persoalan dapat dibuka, dibicarakan, dan dicari solusinya bersama.

"Saya kira teman-teman anggota Koperasi Swadharma sebaiknya menyelesaikan persoalan ini melalui rapat anggota. Di situ bisa dibicarakan solusi rasional, apakah perlu pergantian manajemen, mencari pinjaman pihak ketiga untuk menyelamatkan likuiditas, atau langkah-langkah restrukturisasi lainnya," katanya.

Terkait tuntutan kepada BNI, Suroto menegaskan bahwa secara hukum hal tersebut sulit dilakukan. Menurutnya, Koperasi Swadharma dan BNI merupakan dua entitas hukum yang berbeda sehingga tanggung jawab atas persoalan koperasi tidak dapat serta-merta dialihkan kepada bank.

"Kalau menuntut BNI, secara hukum itu tidak mungkin. Tidak ada kaitannya. Kalau semua kerugian di entitas badan hukum lain bisa diklaim ke BNI, tentu ini akan menjadi preseden yang keliru," tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa aksi yang menyudutkan pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas dapat membuka risiko hukum baru. Dalam situasi yang sudah penuh tekanan, langkah yang emosional justru bisa menjauhkan para pihak dari penyelesaian.

"Kalau saya di posisi BNI, itu bisa dianggap sebagai kerugian material maupun immaterial. Karena yang melakukan aksi juga entitas badan hukum, maka sangat mungkin muncul konsekuensi hukum," ujarnya.

Meski demikian, Suroto menekankan bahwa persoalan seperti ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan. Baginya, kasus Koperasi Swadharma harus menjadi pelajaran besar tentang pentingnya pengawasan, tata kelola, dan literasi masyarakat dalam menempatkan dana pada lembaga keuangan.

Dia mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural, khususnya dalam memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti koperasi. Menurutnya, selama ini masih terdapat kesenjangan tata kelola dan pengawasan antara sektor perbankan dan koperasi.

"Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural. Ini bukan hanya soal imbauan moral, tetapi perlu langkah preventif agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang," pungkasnya.

Di balik kasus ini, ada wajah-wajah anggota yang sedang menunggu kepastian. Ada rasa cemas yang perlu didengar, ada harapan yang perlu dijaga, dan ada penyelesaian yang harus ditempuh dengan adil. Namun, keadilan tidak lahir dari kepanikan. Dia hanya bisa ditemukan ketika semua pihak bersedia kembali pada fakta, hukum, dan mekanisme yang benar. (*)

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba polres Binjai sehingga berhasil menangkap 2 (dua) pria yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Binjai, Selasa (26/05/2026), "ucap Kasat Narkoba.

Pelaku RH (29) asal Sei Deli Kecamatan Medan Barat, ditangkap di jalan mushola Kecamatan Binjai Barat pukul 18.30 wib dengan barang bukti :

2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 6,02 gram, 1 (satu) buah kotak warna merah tempat penyimpanan narkotika, 1 (satu) unit sp.motor merk Honda BK 5764 AMQ

Sedangkan pelaku RS (32) asal desa Sei Tampah Kabupaten Labuhan Batu, ditangkap di jalan Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat, Pukul 22.00 wib dengan barang bukti :

1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,26 gram serta satu buah plastik klip kosong.

Pengungkapan jaringan ini diawali dengan informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang langsung direspon oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan secara undercover di lokasi.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU. RI No.1 tentang KUHP Jo UU. RI No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun," tegas Kasat Narkoba.

KapolresBinjai AKBP Mirzal menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri.

Kapolres Binjai, menyampaikan penyembelihan hewan qurban di polres Binjai dilaksanakan pada setiap tahunnya, namun berharap agar kegiatan ini jangan dipandang hanya sebagai kegiatan rutinitas belaka, karena ibadah qurban ini ibadah yang mulia disisi Allah SWT. Secara vertikal melaksanakan qurban merupakan wujud ketaatan dan kepatuhan kita terhadap printah Allah, guna mendekatkan diri kepada Sang Khalik dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pungkasnya.

Menanggapi video tersebut, Koordinator Aliansi Aktivis Kota (AKTA), Ari Gusti, menyayangkan dugaan peristiwa yang terjadi di tengah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI. Menurutnya, kegiatan organisasi nasional seharusnya dapat berlangsung tertib dan menjaga marwah organisasi.

"Ini tentu sangat disayangkan. Acara sebesar Munas HIPMI semestinya berlangsung khidmat dan menjadi contoh yang baik, bukan justru viral karena hal-hal negatif," ujar Ari Gusti kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Ari juga meminta aparat penegak hukum dan panitia pelaksana untuk menindaklanjuti dugaan tersebut guna memastikan fakta yang sebenarnya. Ia bahkan mendorong dilakukannya tes urine terhadap peserta apabila diperlukan.

"Kalau memang diperlukan, lakukan tes urine agar semuanya terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," katanya.

Dalam keterangannya, Ari menyebut pria yang terekam dalam video itu diduga merupakan salah seorang pendukung calon Ketua Umum BPP HIPMI nomor urut 2. Ia juga menyebut sosok tersebut diduga merupakan mantan pengurus HIPMI di salah satu daerah. Namun demikian, informasi tersebut hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sementara itu, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak calon ketua umum yang disebut dalam narasi tersebut melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp.

Meski berdering dan contreng dua, awak media justru tak mendapatkan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan.

Aktivitas yang diduga berkaitan dengan pengisian BBM subsidi secara tidak wajar disebut-sebut telah berlangsung cukup lama dan memicu keresahan masyarakat.

Berdasarkan hasil pantauan tim media di lapangan, sejumlah kendaraan diduga melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite secara berulang kali dengan pola yang dinilai tidak lazim.

Beberapa kendaraan yang terpantau di antaranya mobil box Grand Max putih, Mitsubishi Kuda, kendaraan pickup, hingga minibus yang diduga menggunakan pelat nomor berbeda-beda.

Aktivitas tersebut memunculkan dugaan adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan secara terorganisir. Bahkan, masyarakat menduga terdapat keterlibatan oknum tertentu yang diduga membiarkan aktivitas tersebut berlangsung tanpa penindakan tegas.

Namun, setelah isu tersebut ramai diberitakan di sejumlah media sosial dan menjadi perhatian publik, aktivitas di lokasi SPBU disebut mendadak berkurang drastis. Kondisi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya informasi yang bocor kepada pihak-pihak tertentu sebelum dilakukan penindakan.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Effendi SIK MH CPHR, belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan.

Tim media juga melakukan wawancara dengan seorang warga berinisial WS (36) yang mengaku sehari-hari berada di sekitar lokasi SPBU. Ia menyebut situasi di lokasi berbeda dari biasanya.

"Hari ini sepi, bang. Biasanya dari pagi sudah antre kendaraan, mulai pickup, cold diesel sampai mobil pribadi. Tapi sekarang terlihat tidak ramai seperti biasanya," ujarnya.

Keterangan serupa juga disampaikan warga lain berinisial AB (45). Menurutnya, aktivitas pengisian BBM subsidi di SPBU tersebut kerap berubah-ubah, terutama ketika isu dugaan penyalahgunaan mencuat ke publik.

"Kalau sudah ramai diberitakan biasanya mendadak sepi beberapa hari. Tapi nanti ramai lagi. Itu sudah sering terjadi," ungkapnya.

Pernyataan warga tersebut masih berupa dugaan dan pendapat pribadi yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, pihak pengelola SPBU maupun pihak terkait lainnya belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.

Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Publik kini menanti langkah tegas dan transparan dari aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi tersebut secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. (Red/Tim)

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak atas keadilan tanpa diskriminasi.

Namun dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini masih banyak masyarakat kecil terlebih kaum marhaen, buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, masyarakat adat, perempuan hingga kelompok rentan lainnya yang mengalami ketidakadilan hukum.

Tidak sedikit rakyat kecil yang kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum karena keterbatasan ekonomi, lemahnya pengetahuan hukum, hingga adanya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang membuat hukum terasa jauh dari rasa keadilan.

Fenomena kriminalisasi terhadap rakyat kecil, yang merugikan masyarakat, ketimpangan akses hukum, intimidasi terhadap masyarakat marginal, serta lemahnya perlindungan terhadap korban ketidakadilan menjadi persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama.

Dalam banyak kasus, masyarakat kecil sering kali berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal, kekuasaan, maupun birokrasi yang tidak berpihak kepada rakyat.

Atas dasar tersebut maka DPC GMNI Jakarta Timur secara resmi membuka ruang Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat sebagai bentuk keberpihakan terhadap kaum marhaen dan kaum marjinal yang membutuhkan pendampingan, perlindungan, dan perjuangan hukum.

Melalui Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPC GMNI Jakarta Timur siap memberikan ruang pengaduan masyarakat, konsultasi hukum, pendampingan advokasi, edukasi hukum, serta membangun gerakan kolektif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas dan termarjinalkan.

Wakabid Advokasi dan Bantuan Hukum DPC GMNI Jakarta Timur yang merupakan inisiator bantuan hukum yaitu Stevent Parhusip menyampaikan bahwa "Hukum harus menjadi alat pembebasan bagi rakyat, bukan justru menjadi instrumen ketakutan bagi masyarakat kecil. DPC GMNI Jakarta Timur hadir membuka bantuan hukum untuk membantu kaum marhaen dan kaum marjinal yang membutuhkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kami percaya bahwa setiap rakyat memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada masyarakat yang merasa sendirian menghadapi persoalan hukum."

Lebih lanjut, Stevent Parhusip memandang bahwa bantuan hukum bukan semata-mata persoalan pendampingan litigasi, melainkan bagian dari perjuangan membangun kesadaran kritis rakyat terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum harus dibangun secara progresif, humanis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

DPC GMNI Jakarta Timur juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen rakyat untuk bersama-sama mengawal tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat kecil.

Sebagai organisasi perjuangan, DPC GMNI Jakarta Timur percaya bahwa keberpihakan kepada rakyat adalah jalan ideologis yang tidak boleh ditinggalkan. Kehadiran bantuan hukum ini merupakan bentuk nyata pengabdian organisasi kepada masyarakat serta bagian dari upaya menghadirkan nilai-nilai Marhaenisme dalam kehidupan sosial.

Pelaku yang diamankan diketahui berinisial IA (32), warga Kabupaten Deli Serdang. Ia ditangkap pada Senin (27/5/2026) sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Pinguin 15, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Dari tangan pelaku, polisi menemukan sebanyak 27 bungkus ganja yang dikemas menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto sekitar 65,4 gram.
Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang lainnya berupa satu plastik warna putih dan sebuah tas hitam yang diduga digunakan untuk menyimpan barang tersebut.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Jalan Pinguin, Medan Denai.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi. Setelah beberapa jam melakukan observasi, petugas mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di rumah dan diduga tengah menunggu pembeli.
Mendapat informasi tersebut, petugas langsung bergerak melakukan penggerebekan.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan puluhan paket ganja yang telah dikemas dan diduga siap untuk diedarkan.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang dikenalnya dengan nama panggilan Leman di kawasan Tembung.

Pelaku mengaku membeli ganja sekitar 100 gram seharga Rp200 ribu, lalu membaginya ke dalam paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp10 ribu per bungkus.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti petugas di lapangan.

"Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah memberikan informasi. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti. Polda Sumut berkomitmen melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika," ujar Kombes Pol. Ferry Walintukan.

Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut, sementara petugas masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok yang disebutkan pelaku.

Kedua pelaku masing-masing berinisial FA (23) dan PA (26), warga Gang Keluarga, Sei Sekambing, Medan. Keduanya ditangkap di Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika yang langsung direspons cepat oleh Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H. Tim kemudian diterjunkan untuk melakukan penyelidikan secara undercover di lokasi.

Saat petugas tiba di TKP, ditemukan dua pria yang sedang duduk di atas sepeda motor. Namun ketika dihampiri petugas, keduanya langsung melarikan diri dengan sepeda motor sehingga terjadi aksi pengejaran di tengah malam.

Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya berhasil menghentikan dan mengamankan kedua pelaku di Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 8 butir narkotika jenis ekstasi dengan rincian 4 butir warna pink seberat 2,00 gram dan 4 butir warna biru seberat 1,80 gram. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna putih BK 4834 AKU serta 2 unit handphone iPhone milik pelaku.

"Berdasarkan hasil interogasi awal, kedua pelaku mengaku ekstasi tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Binjai," ujar AKP Ismail Pane.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal menegaskan, keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," tegas Kapolres.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri.

Penangkapan terhadap DS (43) & MPS (42) berawal dari Informasi masyarakat yang direspon langsung oleh Kapolsek Binjai Kota, AKP Diah Retnosari, untuk menindak lanjuti informasi tersebut memerintahkan Kanit Reskrimnya AKP M. Firdaus untuk melakukan penyelidikan.

Sesuai keterangan dari masyarakat di TKP, tepatnya di jalan Kartika Eka Paksi unit Reskrim Polsek Binjai kota berhasil mengamankan DS (43) dengan barang bukti :

1 (satu) buah plastik asoi warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) lembar kertas paper warna putih, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa nomor polisi. Ketika petugas menanyakan dari mana pelaku medapatkannya, dijawab dari seorang laki-laki inisial MPS (42) di jalan Letnan Umar Baku Gg. Family Binjai Barat, terang pelaku.

Petugas langsung melakukan pengejaran terhadap MPS (42) dan berhasil melakukan penangkapan saat pelaku sedang tidur di dalam rumahnya, jalan Letnan Umar Baku Gg. Family Binjai Barat, Selasa pukul 06.30 wib pagi hari. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibalut kertas warna coklat dengan berat brutto 36,22 gram serta 1 (satu) buah plastik asoi warna putih.

Saat ini terhadap kedua pelaku beserta barang buktinya sudah diserahkan ke satresnarkoba guna proses hukum selanjutnya, ucap Kapolsek Binjai kota.

Dan untuk kedua pelaku kita jerat dengan pasal 114 ayat (1) subs Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU. RI No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana., tegas Kasat Narkoba AKP Ismail Pane.

"Kapolres Binjai, juga menyampaikan keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polres Binjai untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum polres Binjai, serta mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110," ucap AKBP Mirzal.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dairi mengatakan kehadiran Pemkab Dairi dalam kegiatan ini sebagai perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan bantuan qurban. Oleh karena itu, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala menyampaikan terimakasih atas nama Pemkab Dairi kepada Presiden karena telah memberikan bantuan Qurban sapi kepada masyarakat di desa ini.

"Alhamdulillah, ini amanah langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Desa Gunung Sitember. Sapi ini akan dibagikan dalam bentuk daging kurban agar penyalurannya merata dan tepat sasaran. Kita harapkan dapat menambah kebahagiaan warga Desa Gunung Sitember dalam hari raya Idul Adha 1447 H," ujar Wahyu Sagala.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Daniel Sagala menyampaikan untuk Gunung Sitember akan ada beberapa program pembangunan yang akan dijalankan. Namun, ia sampaikan masyarakat harap bersabar karena ada proses yang harus di lalui.

"Kami berharap di tengah efisiensi saat ini, Bapak Bupati Dairi bekerja dengan ekstra untuk mendatangkan bantuan dari pemerintah pusat dalam membangun Dairi. Titip salam dari Bapak Bupati Dairi kepada masyarakat Desa Gunung Sitember," ucap Wakil Bupati Wahyu Sagala.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kesti Angkat, Kepala Bagian Kesra Murniati Sitepu, Camat Gunung Sitember Sion Sembiring, Ketua BKM Masjid Istiqomah Desa Gunung Sitember Saukur Simamora. (Diskominfo)

Dalam momentum Hari Raya Kurban tahun ini, Muhammad Ichwan, S.Ikom, melaksanakan penyembelihan dua ekor sapi kurban bersama jajaran pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan di Jalan Darussalam Gang Karya Bakti, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Kegiatan tersebut turut dibantu oleh jajaran pengurus dan anggota DPC LPM Medan Petisah, di antaranya, Ketua Bunyamin Tanjung, Sekretaris Dharma Saputra Samosir, Ketua Caretaker PD PPM Sumut Deni Sugara, serta kader Pemuda Panca Marga lainnya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Muhammad Ichwan menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat nilai keikhlasan, solidaritas sosial, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada dr. Mustafa Kamil Adam, Sp.PD, yang telah turut menyumbangkan satu ekor sapi kurban dalam kegiatan tersebut.

"Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Berkurban menjadi sarana mensyukuri limpahan rezeki dan nikmat dari Allah SWT, sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar melalui pembagian sekitar 250 bungkus daging kurban," ujarnya saat diwawancarai awak media, Rabu (27/5/2026).

Muhammad Ichwan juga menambahkan bahwa keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, IKA BKPRMI Kota Medan akan terus mendorong berbagai program sosial yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, termasuk memastikan distribusi daging kurban dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.

"Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan membangun masyarakat yang lebih peduli serta solid," tutupnya.

Ucapan dan kegiatan sosial tersebut juga dibagikan melalui kanal media elektronik serta berbagai platform media sosial guna menjangkau masyarakat lebih luas. (Red/Tim)

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JS alias A (32), warga Jalan Mangkubumi Los II, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Penangkapan dilakukan pada Selasa (26/5/2026) sekitar pukul 18.22 WIB di sebuah rumah kosong yang berada di pinggir sungai, kawasan Jalan Mangkubumi Los II.

Dari tangan pelaku, petugas menemukan satu plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto mencapai 4,33 gram. Selain itu, polisi juga mengamankan 50 plastik klip kosong, satu sendok sabu dari pipet plastik, satu timbangan elektrik, uang tunai Rp85 ribu serta sebuah kotak kacamata.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan dugaan maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas kemudian melakukan observasi dan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi.

Setelah memastikan target, petugas menjalankan teknik undercover buy atau pembelian terselubung dengan berpura-pura menjadi pembeli dan memesan sabu senilai Rp50 ribu kepada pelaku.

Saat transaksi berlangsung, petugas yang telah berada di lokasi langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku tanpa memberi kesempatan melarikan diri.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama panggilan Awi yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Pelaku juga mengaku membeli sabu sebanyak lima gram seharga Rp330 ribu, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp400 ribu per gram untuk mendapatkan keuntungan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dalam mempersempit ruang gerak pelaku narkotika.

"Peredaran narkoba tidak hanya merusak individu, tetapi juga lingkungan sosial masyarakat. Kami akan terus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku dan mengembangkan jaringan yang terlibat," ujar Ferry.

Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara petugas masih memburu pemasok yang disebutkan pelaku.

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dimulai usai pelaksanaan salat Idul Adha di Lapangan Markas Besar Polda Sumut, Rabu (27/5/2026) pagi.

Dari total 31 ekor sapi kurban tersebut, terdapat satu ekor sapi yang menjadi perhatian, yakni sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1 ton yang merupakan hewan kurban dari Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa sapi kurban dari Kapolda Sumut bersama seluruh hewan kurban lainnya akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada personel, insan pers, serta masyarakat.

Secara keseluruhan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Polda Sumut menyembelih sebanyak 31 ekor sapi. Daging hasil penyembelihan tersebut selanjutnya akan didistribusikan secara merata dan dikemas menjadi sebanyak 4.976 bungkus untuk disalurkan kepada para penerima.

"Ini merupakan kegiatan yang terus kita laksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Tahun ini ada 31 ekor sapi yang dipotong dan dagingnya akan dibagikan kepada personel serta masyarakat," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (27/5/2026).

Ferry menjelaskan, Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai simbol pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial melalui pelaksanaan ibadah kurban. Melalui momentum tersebut, diharapkan seluruh personel Polri semakin menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dan kepedulian dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan terbaik kepada masyarakat.

Tidak adanya ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) THM Phantom, disampaikan Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama Pencegahan dan Penyidikan Bea Cukai Medan, Nanda Prismana di THM Phantom.

Nanda mengungkapkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras, wajib memiliki NPPBKC. Namun, hasil pemeriksaan THM Phantom kemarin didapati menjual minuman keras dengan pita cukai palsu, dipastikan tidak memiliki NPPBKC.

Nanda menambahkan, setiap pelaku usaha yang menjual minuman keras tanpa memiliki NPPBKC, dikenakan sanksi denda.

Sedangkan pelanggaran penjualan minuman keras dengan menggunakan pita cukai palsu, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang - Undang Cukai.

"Untuk permasalahan ijin NPPBKC, sanksinya adalah denda. Namun untuk penjualan minuman keras dengan pita cukai palsu, melanggar ketentuan pidana," pungkasnya.

Mengutip informasi tertera di Halodoc, minuman keras palsu memiliki beragam dampak berbahaya, bahkan dapat berujung dengan kematian.

Dampak awal, umumnya terjadinya kesulitan bernapas, detak jantung berdetak kencang, dan suhu tubuh meningkat drastis bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras palsu, terlebih minuman keras oplosan.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang sekecil apapun, bagi pelaku usaha tempat hiburan malam, yang menjadikan tempatnya sebagai tempat transaksi narkoba.

"Narkoba terus mencari jalan untuk memperkaya seseorang ataupun kelompok, namun kami akan melawan hal tersebut, dimanapun dan apapun cara mereka," ucap Rafli.