Dalam amanatnya, Alexander Lisman Putra mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga kedisiplinan, melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta senantiasa mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang terarah, efektif, dan berkualitas.

"Saya mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga kedisiplinan, bekerja sesuai dengan SOP, dan melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan dengan mengedepankan sikap profesional, humanis, santun, dan penuh kepedulian. Mari kita terus menjaga kekompakan serta memberikan kontribusi terbaik melalui tugas dan pengabdian kita," ujar Alexander Lisman Putra.

Lebih lanjut, Kalapas berharap semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik dapat terus terpelihara dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, setiap jajaran memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis serta mendukung terselenggaranya pelayanan pemasyarakatan yang optimal.

Apel pagi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan menyelaraskan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan menjunjung tinggi kedisiplinan, profesionalisme, serta sikap saling mendukung, pelaksanaan tugas diharapkan senantiasa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun warga binaan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus meneguhkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang prima, humanis, dan berkualitas. Semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh jajaran diharapkan menjadi landasan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional serta berorientasi pada pelayanan terbaik.

​Aktivitas ilegal yang disinyalir memanfaatkan atau berada di sekitar lingkungan fasilitas negara ini memicu kemarahan serta keprihatinan mendalam dari warga. Keberadaannya tidak hanya dinilai melanggar hukum, tetapi juga berpotensi besar mencoreng marwah serta nama baik institusi TNI di mata publik.

Sempat Diklaim Tutup, Realisasi Lapangan Berbanding Terbalik

​Sebelumnya, sejumlah media massa lokal sempat memberitakan bahwa arena perjudian di lokasi tersebut telah ditutup dan dibersihkan dari aktivitas ilegal. Namun, berdasarkan informasi terbaru dan hasil penelusuran mendalam yang diterima redaksi, klaim penutupan tersebut disinyalir hanya formalitas belaka.

​Di lapangan, mesin perjudian tembak ikan dikabarkan tetap beroperasi setiap hari dan dipadati oleh para pemain. Dari aktivitas haram ini, perputaran uang (omzet) diduga mencapai puluhan juta rupiah per hari.

​"Katanya kemarin sudah ditutup, tapi kenyataannya sampai sekarang masih buka dan ramai pemain tiap hari. Ini seperti ada pembiaran atau pura-pura tidak tahu," ungkap seorang sumber warga lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

​Diduga Langgar Pasal 303 KUHP dan Coreng Marwah TNI

​Aktivitas perjudian merupakan tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan lokasi judi di area yang berhubungan dengan markas militer memperkuat urgensi pengawasan ketat dari pimpinan tertinggi militer.

​Keberadaan arena ini memunculkan pertanyaan besar dari publik: Apakah ada pihak atau oknum tertentu yang diduga membekingi pengelola bisnis judi tersebut?

​Warga Desak Panglima TNI, KSAD, dan Pangdam I/BB Lakukan Audit Investigatif

​Atas temuan ini, elemen masyarakat Kabupaten Karo secara tegas mendesak para pimpinan TNI dan Kepolisian untuk segera mengambil langkah nyata dan tidak menutup mata:

1. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan Pangdam I/Bukit Barisan didesak segera menerjunkan tim khusus (Pomdam I/BB / Sidik) untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan Audit Investigatif menyeluruh di lokasi Pos 3 Batalyon 125/Simbisa.
2. ​Polres Tanah Karo dan Polda Sumut didorong untuk berkoordinasi secara ketat guna mengusut serta memproses hukum pengelola sipil maupun pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan bisnis judi ini.
3. ​Menindak tegas siapapun oknum yang terbukti membekingi atau menerima keuntungan dari operasional perjudian tersebut tanpa tebang pilih.

​Upaya Konfirmasi dan Asas Berimbangan
​Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi dan meminta klarifikasi kepada:

1. Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 125/Simbisa
2. ​Kapendam I/Bukit Barisan
3. ​Pangdam I/Bukit Barisan
4. ​Kapolres Tanah Karo

​Demi menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan asas keberimbangan berita (cover both sides), ruang hak jawab serta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait akan dimuat penuh pada pemberitaan selanjutnya.

​Berdasarkan keterangan warga setempat, lokasi tersebut berada di satu titik di Jalan Siantar, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe. Secara fisik, bangunan tersebut merupakan sebuah kedai kopi sederhana berukuran sekitar 10×6 meter dengan dinding papan, atap seng, dan lantai semen.

Sediakan 5 Unit Mesin Judi dan Beroperasi Aman Selama 3 Tahun

​Di balik tampilan luar yang tampak seperti warung kopi biasa, tempat tersebut ternyata menyediakan sedikitnya 5 unit mesin judi tembak ikan yang beroperasi secara bebas setiap harinya.

​Pengoperasian judi ketangkasan di lokasi ini disebut-sebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun tanpa pernah tersentuh tindakan hukum dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum setempat.

​Kondisi tersebut membuat tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit para penggemar judi mesin tembak ikan di Tanah Karo. Para pemain dapat berkunjung dan melakukan aktivitas perjudian dengan aman serta nyaman tanpa rasa khawatir akan digerebek.

​Publik Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Judi di Tanah Karo

​Bebasnya aktivitas perjudian yang beroperasi bertahun-tahun di pemukiman warga ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Warga menilai aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Tanah Karo, perlu memberikan perhatian serius dan tindakan nyata terhadap lokasi-lokasi perjudian yang terkesan dibiarkan tersebut.

​Masyarakat berharap pihak kepolisian segera turun ke lapangan untuk melakukan penggerebekan, menyita barang bukti mesin perjudian, serta memproses hukum pemilik tempat maupun pengelola perjudian demi menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayah Kabupaten Karo.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, praktik perjudian tersebut dikelola oleh seorang oknum berinisial SS dan telah beroperasi secara bebas selama kurang lebih dua minggu.

​"Sudah dua minggu ini lokasi judi yang dikelola SS beroperasi, bang. Untuk omzetnya setiap bulan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah," ungkap seorang sumber warga lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Kapolres Mengaku Sudah Perintahkan Cek Lokasi

Menanggapi informasi yang beredar, Kapolres Tanah Karo, AKBP Andi Halolo, saat dikonfirmasi oleh awak media menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Kapolsek setempat untuk menindaklanjuti dan mengecek langsung lokasi perjudian tersebut.

​Namun, dari hasil pengecekan awal yang dilaporkan Kapolsek, keberadaan lokasi judi tersebut dinyatakan tidak ditemukan.

​"Terima kasih informasinya. Saya sudah perintahkan Kapolsek untuk mengecek lokasi judinya dan disampaikan lokasinya tidak ada," ujar AKBP Andi Halolo.

​"Coba dicek pak. Kalau ada tolong dilaporkan lokasi judinya agar kami tindak," tegas Kapolres mengimbau publik.

​Desakan Tegas: Tangkap Panitia atau Lapor ke Mabes Polri!

​Pernyataan jajaran kepolisian yang menyebut lokasi judi "tidak ditemukan" memicu reaksi keras dari warga dan elemen masyarakat sipil. Masyarakat menilai penanganan di tingkat lokal terkesan lambat dan kurang serius dalam memberantas praktik judi yang sudah terang-terangan beroperasi.

​Masyarakat secara TEGAS mendesak Kapolres Tanah Karo beserta jajaran jajaran Tipidter dan Satreskrim Polres Tanah Karo untuk tidak sekadar menerima laporan formalitas di atas kertas, melainkan turun langsung melakukan penggerebekan serta menangkap pengelola/panitia perjudian berinisial SS.

​Jika aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Tanah Karo dinilai lamban atau tidak mampu memberantas praktik perjudian di Kecamatan Barus Jahe tersebut, masyarakat siap melayangkan laporan resmi beserta bukti-bukti lapangan secara langsung ke Polda Sumatera Utara hingga Mabes Polri di Jakarta.

​Masyarakat berharap komitmen jajaran kepolisian dalam memberantas segala bentuk perjudian di Tanah Karo dapat dibuktikan secara nyata di lapangan.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WIB tersebut melibatkan personel Satresnarkoba Polres Siak, Polsek Kandis, serta Tim Raga Polres Siak. Razia dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Siak, AKP Benny Afriandi Siregar, S.H., M.H., dengan sasaran pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus mengantisipasi kepemilikan senjata api maupun senjata tajam.

Tiga tempat hiburan malam menjadi sasaran pemeriksaan, yakni Cafe Bintang di Jalan Lintas Libo Lama KM 73, Cafe Pujasera di Jalan Libo Baru KM 82, serta Cafe AEON di Jalan Raya KM 72, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Dalam pelaksanaannya, personel gabungan melakukan pengecekan terhadap para pengunjung, memeriksa perizinan tempat hiburan, serta menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun aktivitas lain yang melanggar hukum.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kandis Kompol Bagus Nagara Baranacita, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus mencegah narkoba merusak generasi bangsa.

"Razia ini merupakan langkah preventif untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan," demikian penegasan dalam keterangan tersebut.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam mengawasi aktivitas di tempat hiburan malam agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menjadi celah bagi tindak pidana.

Polres Siak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui kegiatan kepolisian yang terukur dan berkelanjutan.

"Pulihkan Pengguna, Berantas Mata Rantai Bandar Narkoba, Polisi Bersama Masyarakat."

Parlemen kini dituntut bersikap: membuka penyelidikan transparan atau memilih menjaga stabilitas politik pemerintah.

Dinamika Parlemen dan Desakan Hak Angket

​Pasca-putusan MK yang menolak gugatan diskualifikasi, bola responsif kini berpindah ke Parlemen. Sejumlah pengamat politik dan praktisi hukum menilai MK hanya berwenang pada ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sementara fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang sepenuhnya melekat pada DPR RI.

​Tim Advokasi Penegak Etika dan Pakar Hukum: Advokat Ahmad Khozinuddin mendorong DPR RI untuk tidak ragu menggunakan hak konstitusionalnya. Menurutnya, parlemen perlu mengambil langkah konkret baik melalui Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menguji secara terang benderang dokumen administrasi yang dipersyaratkan undang-undang.

​Sorotan Pengamat Politik: Pengamat politik Ray Rangkuti dan Pangi Syarwi Chaniago menilai parlemen sebaiknya membatu memfasilitasi klarifikasi secara terbuka. Membuka proses pembuktian di Senayan dipandang sebagai langkah penting agar spekulasi publik tidak menjadi beban politik berkelanjutan bagi pemerintahan.

​Sikap Pimpinan DPR dan Komisi Terkait

​Di sisi lain, jajaran pimpinan dan Komisi DPR RI menunjukkan kehati-hatian tinggi dalam merespons perkembangan ini:

​Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI): Tegas menyatakan menghormati putusan MK yang menolak gugatan diskualifikasi tersebut. Pihaknya enggan berspekulasi lebih jauh mengenai detail pertimbangan amar putusan dan memilih untuk mempelajari dokumen keputusan secara utuh terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lembaga.

​Lalu Hadrian Irfani (Wakil Ketua Komisi X DPR RI): Menjelaskan bahwa polemik ini juga menyentuh celah regulasi nasional terkait mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri. Komisi X mencatat belum adanya aturan yang rigid mengenai kesetaraan pendidikan formal tingkat menengah atas dari lembaga luar negeri tertentu, sehingga penanganan kasus ini memerlukan kajian mendalam lintas kementerian.

​Pertimbangan Stabilitas Politik dan Dilema Etik
​Analis politik dari Citra Institute, Efriza, menilai lambannya respons parlemen tidak lepas dari kalkulasi peta koalisi. Dengan mayoritas fraksi di DPR berada di dalam barisan koalisi pendukung pemerintah, terdapat kecenderungan kuat untuk memprioritaskan stabilitas politik dan keharmonisan hubungan eksekutif-legislatif.

​Namun, publik dan kalangan akademisi mengingatkan bahwa DPR tidak boleh membiarkan ketidakpastian hukum ini menggantung. Ketegasan parlemen dalam memeriksa proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pendidikan pada masa pencalonan dipandang sebagai ujian krusial bagi penegakan integritas dan tata kelola hukum bernegara.

Melalui seruan bertajuk "Gerakan Sigap Tolak Medsos Menyesatkan dan Merusak Pola Pikir Generasi Emas 2045", Dr. H. Harun Lubis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyampaikan kritik dan pandangan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, mengedepankan fakta, serta menggunakan bahasa yang santun dan tidak merendahkan pihak lain.

"Bagi kami, pemberitaan yang menyesatkan dan narasi yang tidak didasarkan pada fakta dapat menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, berpengetahuan, kritis, kreatif, inovatif, serta memiliki karakter dan akhlak mulia," demikian pesan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Ia menegaskan, generasi masa depan tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, serta menghormati perbedaan pendapat.

Karena itu, ia mengingatkan para penggiat media sosial maupun insan pers agar tidak menjadikan ruang publik sebagai tempat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, memelintir fakta, membangun kebencian, atau melontarkan kata-kata kasar yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Kami tidak melarang kritik kepada pemerintah. Kritik yang sehat justru sangat diperlukan untuk memperbaiki program dan pelayanan publik. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan melalui pemelintiran informasi, provokasi, maupun narasi yang menyesatkan," menjadi pesan utama dalam seruan tersebut.

Kritik Harus Membangun, Bukan Mengadu Domba

Dr. H. Harun Lubis menilai, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda yang sedang berada dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter.

Informasi yang dikonsumsi setiap hari dapat memengaruhi cara pandang, sikap, serta perilaku generasi muda. Oleh sebab itu, diperlukan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan kritik yang konstruktif, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan memperkeruh suasana di Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap pemerintah maupun suatu kebijakan merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, perbedaan tersebut hendaknya disikapi dengan kedewasaan, dialog, dan semangat mencari solusi demi kepentingan masyarakat luas.

Kedepankan Tabayun dan Kesantunan

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri melakukan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kesantunan yang menjadi bagian dari karakter masyarakat Indonesia.

"Sebagai orang Timur, kita diajarkan untuk saling menghormati dan tidak saling merendahkan. Penggunaan bahasa yang baik dan santun merupakan bagian dari karakter yang harus kita jaga bersama demi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan religius," demikian pesan dalam pernyataan tersebut.

Ia menegaskan bahwa gagasan, kritik, dan pemberitaan melalui media sosial maupun media massa tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Namun, penyampaiannya harus berlandaskan kebenaran, menggunakan bahasa yang beretika, serta berorientasi pada perbaikan.

Melalui gerakan ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah, memperkuat budaya literasi digital, dan menciptakan ruang informasi yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak serta generasi muda.

"Mari kita kedepankan tabayun, jaga etika dalam bermedia sosial, dan utamakan kepentingan masyarakat. Perbedaan pendapat tidak harus berujung pada permusuhan. Kritik yang bertanggung jawab akan menjadi kekuatan untuk membangun Deli Serdang yang lebih baik sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045," menjadi pesan penutup seruan tersebut.

Deli Serdang membutuhkan masyarakat yang kritis, bukan saling membenci; masyarakat yang berani menyampaikan kebenaran, bukan menyebarkan kesesatan; serta generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. (Red/Tim)

Penegasan itu disampaikan Zulkarnaen saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (17/10/2026).

"Layanan kesehatan ini merupakan masalah sentral dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Layanan kesehatan di Kota Medan harus semakin baik," ujar Zulkarnaen di hadapan seribuan masyarakat dari wilayah Medan Timur, Medan Deli, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan yang menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Plt. Camat Medan Timur Gorby Bakara, Lurah Pulo Brayan Bengkel Efendi Gurusinga, Plt. Direktur Utama RSUD dr. Pirngadi Medan dr. Mardohar Tambunan, M.Kes., perwakilan RSUD Bachtiar Djafar dr. Alimsyah Siregar, serta perwakilan BPJS Kesehatan Imamualim Nasution itu, Zulkarnaen menyebutkan bahwa Pemko Medan setiap tahun mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

"Ratusan miliar rupiah kita anggarkan di APBD Kota Medan setiap tahunnya agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat terjamin layanan kesehatannya melalui program Universal Health Coverage (UHC) atau program berobat hanya dengan menunjukkan KTP Kota Medan," ungkap pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Zulkarnaen menegaskan, masyarakat Kota Medan tidak boleh mengalami penolakan ketika mengakses layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit, baik milik pemerintah maupun rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetapi menolak memberikan pelayanan kepada pasien.

"Bila ada puskesmas ataupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan namun menolak Bapak/Ibu untuk berobat, silakan laporkan kepada saya. Nanti saya akan hubungi rumah sakit tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama RSUD dr. Pirngadi Medan, dr. Mardohar Tambunan, mengatakan bahwa Pemko Medan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.

"Melalui RS Pirngadi dan seluruh puskesmas dan pustu di Kota Medan, Pemko Medan akan terus bekerja untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat," tuturnya.

Mardohar menjelaskan, RSUD dr. Pirngadi Medan saat ini terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai rumah sakit tipe B milik Pemko Medan, RSUD dr. Pirngadi memiliki kemampuan memberikan pelayanan melalui dokter spesialis dan subspesialis yang dimilikinya.

Ia pun mengajak masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

"Jangan ragu berobat ke RS Pirngadi. Saat ini RS Pirngadi terus berkembang, terus berbenah, dan terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati," pungkasnya.

Penyerahan hadiah berlangsung dalam acara silaturahmi di Jalan Lampu, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur. Zulkarnaen mengatakan pemberian tersebut menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan warga.

"Hadiah umrah ini saya berikan kepada tujuh orang warga Kota Medan yang hadir pada kegiatan ini. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan Allah SWT," kata Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, kader Partai Gerindra mengemban amanah dari Prabowo selaku ketua umum partai untuk hadir di tengah masyarakat, membantu warga, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Ia mengatakan peringatan ulang tahun Presiden Prabowo tidak semestinya hanya diisi dengan seremoni. Momentum tersebut, menurut dia, juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara kader partai dan masyarakat.

Zulkarnaen, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Medan, berharap hadiah umrah itu dapat mempererat silaturahmi dengan warga yang diwakilinya.

"InsyaAllah, hadiah umrah gratis ini semakin mendekatkan saya sebagai petugas Partai Gerindra sekaligus wakil rakyat di DPRD Kota Medan dengan masyarakat Kota Medan. InsyaAllah, hadiah umrah ini semakin memperkuat tali silaturahmi di antara kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkarnaen juga menyoroti sejumlah program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperhatikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Sementara itu, program Sekolah Rakyat dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Zulkarnaen juga menyinggung kondisi ekonomi Indonesia di tengah tantangan perekonomian global. Ia mengajak masyarakat mendoakan agar Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai presiden.

"Gizi anak bangsa terus diperhatikan lewat program MBG. Pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu terjawab lewat program Sekolah Rakyat. Ekonomi Indonesia juga terus bertumbuh di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ini bentuk keseriusan Pak Prabowo dalam mengurus bangsa dan negara ini. Mari kita doakan Bapak Presiden Prabowo agar selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT," kata Zulkarnaen.

Salah seorang penerima hadiah umrah, Soleh, mengaku terharu karena tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan tersebut. Ia berharap Zulkarnaen terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi warga Kota Medan.

"Saya tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah umrah gratis dari Pak Zulkarnaen. Semoga Pak Zulkarnaen selalu dalam keadaan sehat walafiat, supaya Pak Zulkarnaen bisa terus memperhatikan nasib kami dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Medan," ujar Soleh.

Soleh juga menyampaikan doa untuk Prabowo yang merayakan ulang tahun ke-75. Ia berharap Presiden dapat membawa Indonesia menuju kesejahteraan dan kemajuan yang berkeadilan.

"Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Bangsa ini membutuhkan sosok Pak Prabowo sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemajuan yang berkeadilan," tuturnya.

Pergerakan posisi strategis ini menyusul penataan pimpinan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Kebijakan tersebut merombak sejumlah jabatan vital di jajaran Mabes TNI hingga Angkatan Darat, yang melahirkan dinamika tersendiri di internal militer.

Rotasi Pucuk Pimpinan dan Posisi Strategis

Pergeseran jabatan paling krusial melibatkan penataan ulang kepemimpinan di tingkat Mabes TNI dan Angkatan Darat:

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Posisi ini mengokohkan peran strategisnya dalam memimpin pembinaan kekuatan darat.

​Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengemban tugas baru sebagai Wakil Panglima TNI. Penunjukan ini menempatkannya pada posisi inti koordinasi pertahanan nasional.

​Letjen TNI Iwan Setiawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Danpussenif, dipercaya memegang tongkat komando sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen TNI M. Fadjar.

​Letjen TNI Tri Budi Utomo resmi mengisi posisi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).

​Selain di jajaran pusat, KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita juga memimpin serah terima jabatan (sertijab) untuk lima panglima kodam (Pangdam), di antaranya Pangdam Iskandar Muda (IM), Pangdam IV/Diponegoro, Pangdam XIII/Merdeka, Pangdam V/Brawijaya, serta Pangdam IX/Udayana.

​Konsolidasi dan Pembentukan Kodam Baru

​Tidak hanya sekadar pertukaran personel, pergeseran ini disertai ekspansi struktur teritorial militer dengan diisinya enam Kodam baru. Wilayah komando baru tersebut meliputi Pangdam XXV/Mahmud Riayat Syah, Pangdam XXVI/Mataram, Pangdam XXVII/Sobe Sonbai, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Pangdam XXIX/Mambruk, dan Pangdam XXX/Rinambora.

​Langkah pengisian struktur ini dinilai sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan guna memastikan stabilitas pertahanan nasional serta mempermudah garis komando dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dinamika Menuju Suksesi Panglima TNI

​Atmosfer "dag-dig-dug" di tubuh militer tidak lepas dari spekulasi mengenai arah suksesi pucuk pimpinan tertinggi TNI. Rotasi para perwira tinggi berpangkat bintang tiga dan empat ini secara tidak langsung menyaring figur-figur yang memenuhi kriteria untuk kepemimpinan masa depan.

​Pengamat militer menilai, konsolidasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan memperkuat stabilitas politik-keamanan serta menjamin loyalitas dan profesionalisme prajurit. Penataan ini menjadi pijakan krusial dalam menghadapi tantangan geopolitik dan pertahanan negara ke depan.

Di tengah minimnya tindakan preventif dan belum adanya pernyataan resmi dari kepolisian, elemen masyarakat secara tegas mendesak Satreskrim Polresta Deli Serdang untuk segera mengambil langkah penindakan di lapangan. Langkah ini dinilai esensial guna meredam spekulasi liar mengenai dugaan pembiaran atau indikasi lemahnya supremasi hukum di wilayah tersebut.

Sikap pasif aparat ketika dimintai konfirmasi oleh awak media turut disayangkan oleh warga, karena berpotensi ditafsirkan publik sebagai bentuk keraguan institusi. Guna memenuhi asas keberimbangan pemberitaan (cover both sides), tim redaksi telah berupaya meminta klarifikasi resmi. Namun, saat dikonfirmasi, Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Bines Saragih, S.H., sampai berita ini diterbitkan belum bersedia memberikan tanggapan atau balasan kepada redaksi.

"Kami memaklumi asas praduga tak bersalah, tetapi keresahan masyarakat ini butuh jawaban konkret. Kalau memang sudah dicek dan tidak ada aktivitas ilegal, sampaikan secara transparan. Namun, jika dugaan perjudian itu benar adanya, penindakan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Jangan sampai masyarakat merasa ada pihak yang kebal hukum," tegas salah seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Menguji Instruksi Pimpinan Polri

Kabar beroperasinya arena sabung ayam secara bebas ini dinilai kontradiktif dengan instruksi tegas pucuk pimpinan Polri terkait pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Instruksi untuk menyapu bersih tindak pidana perjudian—baik darat maupun daring—seharusnya menjadi pedoman mutlak bagi jajaran kepolisian di tingkat wilayah.

Bagi masyarakat di sekitar Jaharun B, polemik ini bukan sekadar persoalan kerumunan, melainkan menyangkut potensi degradasi moral lingkungan dan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Jika pihak pengelola arena benar-benar beroperasi dengan leluasa pada akhir pekan ini, hal tersebut berpotensi mencoreng kredibilitas penegak hukum secara fatal.

Hingga berita lanjutan ini diturunkan, masyarakat terus memantau situasi di lapangan serta menunggu langkah konkret dan sikap resmi dari jajaran Satreskrim Polresta Deli Serdang. Publik menuntut tindakan presisi yang terukur dan objektif. Bola kini sepenuhnya berada di tangan penegak hukum wilayah: apakah wibawa hukum akan ditegakkan untuk memulihkan rasa aman warga Galang, atau dibiarkan berlarut menjadi polemik.

Kegiatan ibadah ini menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan ketenangan batin, serta membangun semangat warga binaan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, warga binaan diajak untuk memperdalam nilai-nilai spiritual, menumbuhkan kasih kepada sesama, dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Novindra, Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Lapas Kelas IIA Bangkinang sekaligus Penasihat Gereja Oikumene. Kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan kerohanian sebagai bagian dari upaya membentuk karakter dan memperkuat kepribadian warga binaan.

Dalam kesempatan tersebut, Novindra menyampaikan pesan Kalapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, yang mengajak warga binaan untuk terus memperkuat iman, menjaga perilaku, serta mengikuti setiap program pembinaan dengan penuh kesungguhan.

"Melalui kegiatan ibadah ini, mari kita terus memperkuat iman, menumbuhkan sikap saling menghormati, dan membiasakan diri melakukan hal-hal positif. Ikuti setiap program pembinaan dengan baik dan jadikan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah bersemangat untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bersama keluarga dan masyarakat," ujar Novindra menyampaikan pesan Kalapas.

Ia juga berharap kegiatan ibadah rutin ini dapat memberikan manfaat bagi warga binaan, khususnya dalam memperkuat kehidupan spiritual, menumbuhkan ketenangan hati, serta membangun sikap yang lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus mendorong pembinaan kerohanian yang humanis dan berkelanjutan. Diharapkan, nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat karakter, serta mempersiapkan diri untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Memperkuat iman, menumbuhkan kebaikan, dan membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Ketiga pria tersebut masing-masing berinisial AR (23), BI (46), dan DP (24). Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita delapan paket sabu dengan berat kotor 4,43 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya.

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat pada Rabu (14/10/2026) mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Desa Air Hitam, Kecamatan Bonai Darussalam. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Pada Jumat pagi, tim opsnal yang dipimpin KBO Satresnarkoba Polres Rokan Hulu, IPDA Ardiansyah, S.H., melakukan penindakan di lokasi dan mengamankan ketiga pria tersebut.

Dari hasil penggeledahan terhadap AR, petugas menemukan delapan paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, dua lembar plastik klip bening, satu buah tas berwarna biru dongker merek Sport, uang tunai Rp623.000, serta satu unit telepon genggam merek Infinix berwarna biru dongker.

Sementara itu, dari penggeledahan terhadap BI, petugas menyita satu bungkus plastik klip bening, uang tunai Rp1.925.000, satu unit telepon genggam merek Infinix berwarna perak, dan satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna biru dongker.

Adapun dari DP, petugas mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo berwarna biru dongker.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AR dan BI mengakui bahwa sabu tersebut berada dalam penguasaan mereka dan diperoleh dari seseorang berinisial M yang disebut berada di Kecamatan Tambusai.

Dalam kasus ini, AR dan BI diduga berperan sebagai pengedar, sedangkan DP diduga berperan sebagai kurir. Hasil tes urine terhadap ketiganya juga menunjukkan positif metamfetamina.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Dendy Gusrianto, M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Rokan Hulu dalam menindak para pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Rokan Hulu," tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

"Peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian memutus mata rantai peredaran narkotika. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba demi melindungi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari narkotika," tutupnya.

Selanjutnya, ketiga pria beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Humas Polres Rohul).

Langkah ini diambil lantaran proses penyidikan mengindikasikan adanya keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

​Sinergi dan Koordinasi Terpadu dengan Puspom TNI

Dalam keterangannya pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa KPK tidak dapat berjalan sendiri dalam mengusut kasus ini mengingat jurisdiksi hukum militer yang berlaku bagi prajurit aktif.

​"Tentunya kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif. Penyidikan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan dibangun melalui sinergi dan koordinasi terpadu bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI," ujar Taufik.

​Sejak penggeledahan diawali pada 14 hingga 15 Oktober 2026 di kantor pusat BNPB, personel Puspom TNI telah ikut mendampingi penyidik KPK, termasuk saat penyegelan ruang kerja Mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto serta area kedeputian dan unit pengadaan.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Penetapan Tersangka

​Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangkan (OTT) yang dilancarkan KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan sebanyak 15 orang, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

​Setelah pemeriksaan intensif, pada Rabu, 14 Oktober 2026, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka:

1. Bima Setiawan (BMS) – Tenaga Ahli Kepala BNPB (adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).
2. ​Richard Erlangga (RIC) – Tenaga Ahli Kepala BNPB.
3. Gabriel Purwaka Sigit (GPS) – Kepala Subdirektorat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
4. ​Syifa Nrika Ghifarin (SNG) – Pihak Swasta.
5. ​Gery Prasetiawan (GER) – Direktur PT Trans Lintas Selaras.

​Kelima tersangka saat ini telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.

​Penyitaan Barang Bukti hingga Aset Kripto

​Dalam rangkaian penggeledahan dan penyidikan dari 14 hingga 16 Oktober 2026, KPK berhasil menyita barang bukti bernilai total Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut mencakup:

1. ​Uang Tunai Rupiah: Rp3,35 miliar.
2. ​Valuta Asing: 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura.
3. Emas Fisik & Tabungan Emas: Logam mulia dan tabungan emas dengan total nilai sekitar Rp767,8 juta.
4. ​Aset Digital: Aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

​Penyidik KPK menduga dana hasil korupsi alokasi penanganan bencana ini sempat dialihkan untuk pembelian saham hingga puluhan miliar rupiah.

Penyelidikan bersama Puspom TNI terus digencarkan untuk membongkar secara tuntas alur aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lainnya.

Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus menyampaikan imbauan kamtibmas, khususnya terkait pencegahan narkoba, kenakalan remaja, balap liar, dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui personel polsek dimasing-masing wilayah yang bertugas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga kamtibmas. Kami mengimbau para orang tua agar mengawasi pergaulan anak-anaknya serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba, balap liar, dan berbagai bentuk kenakalan remaja," ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan maupun tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

Melalui kegiatan Subuh Keliling, Polres Rokan Hulu berharap sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

Dalam rapat tersebut, masing-masing pejabat struktural menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi yang dipimpin, termasuk perkembangan kegiatan, capaian kinerja, serta hambatan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian bersama.

Kalapas Efendi P. Purba menegaskan bahwa evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku. Melalui rapat ini, setiap seksi diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya serta mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemukan.

"Rapat evaluasi ini menjadi sarana untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing seksi berjalan. Setiap kendala yang dihadapi perlu disampaikan agar dapat kita bahas bersama dan dicarikan solusi yang tepat, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal," tegas Efendi P. Purba.

Ia juga mengharapkan seluruh pejabat struktural terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Sinergi antarseksi dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Pasir Pangarayan.

Melalui rapat evaluasi ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan setiap kendala yang muncul dapat ditindaklanjuti demi terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang optimal.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

#2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa