Antonius Devolis Tumanggor S.Sos, mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, yang kerap memunculkan berbagai tantangan terhadap persatuan bangsa.

"Sudah 81 Tahun Indonesia Merdeka, tetapi masih ada warga kita yang hadir disini masih juga belum tau apa itu isi PANCASILA dan maknanya, sebagai uraian bahwa itu harus diperkuat dengan menjalin kekompakan untuk persatuan", ungkapnya di hadapan ratusan masyarakat yang hadir.

Menurutnya, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bukan hanya kegiatan seremonial, tapi juga menjadi upaya nyata untuk memperkuat karakter kebangsaan masyarakat.

"Kami ingin generasi muda tetap memiliki jati diri, menjaga persatuan, serta mampu menyaring berbagai informasi yang dapat memecah belah bangsa," ujar Antonius Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan tersebut.

Kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan semakin kuat, sekaligus menjadi benteng dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, maupun perkembangan digital yang terus bergerak cepat. (Red/Tim).

Perhatian masyarakat mencuat setelah beredarnya sebuah foto yang dikabarkan diambil pada 11 Juni 2026, yang memperlihatkan sosok yang disebut-sebut sebagai JG bersama seorang pria berinisial FG (Francis Gultom) berada di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas judi tembak ikan dan penjualan Toto Gelap (Togel).

Foto tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial dan grup percakapan warga, memicu beragam reaksi dan pertanyaan di tengah masyarakat.

Sejumlah warga mengaku kecewa dan mempertanyakan integritas seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Sebagai pejabat publik, kepala desa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu perlu ada penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan," ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tidak hanya meminta klarifikasi dari pihak yang disebut dalam foto tersebut, masyarakat juga mendesak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto beserta jajaran untuk memberikan perhatian serius terhadap informasi yang berkembang.

Desakan yang sama juga diarahkan kepada Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H. agar segera melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

Menurut warga, langkah cepat aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan apakah dugaan yang beredar memiliki dasar yang kuat atau justru hanya sebatas isu yang belum terbukti. Kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak yang disebut dalam laporan masyarakat belum memberikan keterangan resmi kepada publik. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya hasil penyelidikan maupun keputusan hukum dari pihak yang berwenang.

Masyarakat menegaskan bahwa apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, maka klarifikasi resmi juga diperlukan untuk menghentikan polemik yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Di sisi lain, muncul pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan warga Kabupaten Simalungun:

Mampukah Polres Simalungun mengusut tuntas dugaan praktik perjudian yang disebut-sebut melibatkan oknum pejabat desa dan keluarganya?

Pertanyaan tersebut kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian.

Kasus ini terus menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Simalungun yang berharap adanya kepastian hukum serta keterbukaan informasi dari seluruh pihak terkait. (Red/Tim)

Saat memasuki jalur di kawasan Simpang Invaliden, truk trado tersebut diduga kuat mengalami kendala fatal pada sistem pengereman (rem blong). Dengan kondisi jalanan yang menurun, kendaraan berat yang kehilangan kendali itu meluncur deras tanpa bisa dihentikan oleh sang sopir.

Tabrakan Beruntun Kendaraan di Jalan Raya Menurut kesaksian warga, Baron Matanari, truk trado yang melaju lepas kendali tersebut pertama kali menghantam sebuah mobil boks berwarna putih (Colt Diesel) yang berada tepat di depannya. Benturan keras yang tak terhindarkan membuat mobil boks putih itu terdorong ke depan dengan kecepatan tinggi.

Mobil boks tersebut kemudian menabrak mobil minibus Grandmax yang sedang membawa sejumlah penumpang. Akibat hantaman beruntun yang luar biasa keras, mobil Grandmax mengalami kerusakan parah hingga dilaporkan adanya korban yang tewas seketika di lokasi kejadian.

Daya dorong truk trado bermuatan besi puluhan ton itu tidak langsung berhenti setelah menghantam kendaraan di jalan. Truk terus melaju liar ke arah kiri jalan dan langsung menyeruduk deretan bangunan milik warga setempat.

Tercatat ada tiga unit rumah warga yang hancur akibat terjangan kendaraan berat ini, masing-masing adalah, Rumah Bapak P. Pasaribu, Rumah Bapak Lumbangaol, Rumah Bapak B. Pasaribu, Hantaman pada bangunan ini menimbulkan suara dentuman keras yang langsung membangunkan warga sekitar dari tidur mereka.

Warga yang menyaksikan dan berada di sekitar lokasi langsung berhamburan keluar untuk memberikan pertolongan pertama. Di dalam salah satu rumah yang tertabrak, yaitu keluarga Pasaribu, seorang ibu beserta anaknya mengalami luka-luka akibat runtuhnya material bangunan. Keduanya segera dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke Puskesmas Sumbul menggunakan kendaraan yang melintas untuk mendapatkan pertolongan medis darurat.

Kepala Puskesmas Sumbul, Edison Damanik, membenarkan adanya korban jiwa dan luka yang masuk ke fasilitas kesehatan tersebut. "Dua orang meninggal dunia dan tujuh orang menderita luka-luka. Saat ini, para pasien yang terluka masih dalam penanganan intensif oleh tim medis kami," ungkap Edison pada Minggu pagi.

Hingga berita ini diturunkan, identitas lengkap para korban tewas maupun luka masih dalam proses pendataan oleh pihak kepolisian. Aparat Satlantas Polres Dairi juga sudah turun ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kecelakaan maut ini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Satuan Tugas BPBD melalui UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Dairi melaksanakan kegiatan sosialisasi pengenalan, tata cara, dan teknis pengoperasian unit mobil pemadam kebakaran kepada personel Batalyon TP 908/Gaja Dompak, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pos Unit Pelayanan Damkar Sidikalang, diikuti sebanyak 45 personel Batalyon Yon TP 908/Gaja Dompak yang dipimpin langsung oleh Pasi Intel Yonif TP 908/GD Letnan Dua Inf Muhammad Reza. Dalam kegiatan tersebut, pihak batalyon juga menyertakan dua unit mobil pemadam kebakaran yang dimiliki satuan mereka.

Kepala BPBD, Dekman Sitopu bersama Kepala UPT Pemadam Kebakaran, Amudi Situmeang menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel dalam mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran, sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran di lapangan.

Selain sosialisasi teknis pengoperasian kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk merumuskan sistem koordinasi antara UPT Damkar Kabupaten Dairi dengan Batalyon Yon TP 908/Gaja Dompak. Sistem koordinasi yang disusun diharapkan dapat mempercepat respons serta memperkuat sinergi apabila terjadi peristiwa kebakaran yang membutuhkan penanganan bersama.

Menurut Dekman Sitopu, kolaborasi antar lembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penanganan kebakaran yang cepat, tepat, dan efektif. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai prosedur operasional dan mekanisme komunikasi, setiap unsur yang terlibat dapat bergerak secara terpadu saat situasi darurat terjadi.

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana, khususnya kebakaran, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat yang terus digaungkan Bupati Dairi, Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, agar seluruh pemangku kepentingan senantiasa siap siaga serta menjalin koordinasi yang baik, guna memastikan penanganan tanggap darurat bencana dapat berjalan secara optimal demi melindungi masyarakat.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi Sabtu, 20 Juni 2026, menjelaskan kegiatan Anjangsana ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 mengusung tema "80 Tahun Polri Untuk Masyarakat".

"Kegiatan Anjangsana ini adalah bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, tidak hanya kepada anggota internal yang sedang sakit, tetapi juga kepada anak-anak panti asuhan yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang," ujar AKP Verry Purba.

Kasi Humas mengungkapkan bahwa sebelum bergerak ke lokasi, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan di Kantor Sat Lantas Polres Simalungun, di mana dilakukan pembagian tugas dan penempatan personel sesuai lokasi yang telah ditentukan.

Kunjungan pertama dilakukan ke kediaman Penata Nining P di Desa Sionggang, Nagori Silo Malaha, Kecamatan Siantar, dilanjutkan ke kediaman Aipda Edy M. Sinaga di Desa Pardamean, Kecamatan Siantar. Kapolres Simalungun menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memberikan motivasi dan semangat kepada anggota yang sedang sakit.

"Hari ini kita melaksanakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun, di mana kami melaksanakan kegiatan anjangsana ke beberapa lokasi. Tadi sudah dua lokasi yang kita kunjungi, yaitu salah satu ASN Polres Simalungun dan satu anggota Polsek Sidamanik yang sedang mengalami sakit, sehingga kita memberikan motivasi dan semangat agar dapat kembali bekerja seperti sedia kala," ungkap AKBP Marganda Aritonang.

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Panti Asuhan Islamic Center di Jalan Asahan No. 22, Kecamatan Siantar, untuk menyalurkan bantuan sosial kepada anak-anak panti asuhan. Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk perhatian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan.

"Kami berada di Panti Asuhan Islamic Center dalam rangka melakukan kunjungan anjangsana dengan memberikan bantuan sosial kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk perhatian Polri kepada masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kedepannya Polri semakin dicintai masyarakat," ucap AKBP Marganda Aritonang.

Pengurus Panti Asuhan Islamic Center, Ibu Riri, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian rutin yang diberikan Polres Simalungun kepada anak-anak panti asuhan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Resor Simalungun yang rutin mengunjungi Panti Asuhan Islamic Center dan selalu memperhatikan serta menyalurkan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan. Selamat Hari Ulang Tahun kepada Kepolisian Republik Indonesia ke-80 tahun, semoga semakin sukses dan tetap dicintai masyarakat," ujar Ibu Riri.

Rombongan Kapolres beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun selanjutnya melanjutkan kunjungan ke Panti Asuhan Mamre di Jalan Hj. Ulakma Sinaga, Rambung Merah, Kecamatan Siantar, untuk melaksanakan kegiatan serupa.

Wakapolres Simalungun, Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., yang turut hadir di Panti Asuhan Mamre, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun, kami terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Kunjungan kami ke panti asuhan ini merupakan bentuk nyata bahwa Polri hadir untuk masyarakat, Polri tetap dekat kepada masyarakat dan tetap dicintai masyarakat. Mudah-mudahan kedatangan kami juga sebagai penghibur kepada semuanya, kita tetap berbagi, salam presisi," ungkap Kompol Imam Alriyuddin.

AKP Verry Purba menjelaskan bahwa tujuan utama dari seluruh rangkaian Anjangsana ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, mewujudkan kepedulian sosial, serta berbagi kebahagiaan dan kasih sayang dengan anak-anak yang membutuhkan, sekaligus memberikan dukungan moril, semangat, motivasi, dan hiburan bagi anggota Polri yang sedang sakit.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan internal anggota maupun sosial kemasyarakatan secara luas," jelas AKP Verry Purba.

Kegiatan Anjangsana ini turut dihadiri oleh Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Simalungun Ny. Nanik M. Aritonang beserta seluruh Pejabat Utama dan personel Polres Simalungun, menunjukkan kekompakan dan kebersamaan seluruh jajaran dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80.

AKP Verry Purba menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai wujud komitmen Polres Simalungun dalam mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Semangat '80 Tahun Polri Untuk Masyarakat' bukan hanya slogan, tetapi terus kami implementasikan melalui aksi nyata seperti Anjangsana ini. Kami berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya dan semakin dicintai oleh seluruh masyarakat Simalungun," tegasnya.

Kegiatan diinisiasi Polres Langkat tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan sinergitas antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif di Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menyampaikan bahwa kehadiran Kakorbinmas Polri di Kabupaten Langkat merupakan bentuk perhatian dan komitmen Polri dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat serta meningkatkan peran aktif seluruh elemen dalam menciptakan keamanan di lingkungan masing-masing.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Polri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat guna bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Langkat," ujar Kapolres.

Sementara itu, Kakorbinmas Polri Irjen Pol. Mardiyono dalam arahannya mengapresiasi dukungan masyarakat Kabupaten Langkat yang selama ini turut menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Ia menekankan pentingnya peran tiga pilar, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Lurah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat secara cepat, tepat, dan humanis.

Kakorbinmas Polri juga menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dioptimalkan melalui pendekatan preemtif dan preventif dengan mengedepankan edukasi, pembinaan, serta kemitraan yang kuat antara Polri dan masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, Kakorbinmas Polri turut melakukan pengecekan langsung terhadap layanan Call Center 110 Polres Langkat.

Hasilnya, panggilan diterima dan ditindaklanjuti secara cepat dan responsif oleh operator, yang menunjukkan kesiapsiagaan personel Polres Langkat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain dialog kamtibmas, kegiatan juga diisi dengan tausiyah keagamaan, pemberian santunan kepada anak yatim, foto bersama, penanaman pohon, serta pelepasan burung sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan dan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang hadir.

Pembukaan Mubes dilakukan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Utara, Harry, S.STP., M.Sc., yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.

Pelaksanaan Mubes XII dipimpin oleh Ketua Panitia Drs. H. Bulgani R. Arsyad dengan Sekretaris Panitia Dr. Saifuddin AW, S.H. Kegiatan ini menjadi forum penting bagi keluarga besar Aceh Sepakat untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menyusun arah kebijakan ke depan.

Wakil Ketua Panitia Mubes XII, H.M. Nezar Djoeli, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembukaan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan harapan panitia.

"Alhamdulillah, pembukaan Mubes XII berjalan lancar dan sukses. Antusiasme peserta sangat baik, sehingga diharapkan seluruh agenda yang telah disusun dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi," ujarnya.

Mubes tersebut dihadiri oleh para tokoh Aceh, tokoh pemuda, ulama, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pengurus dari 34 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Sepakat se-Sumatera Utara.

Menurut Nezar, agenda utama Mubes kali ini meliputi pembahasan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, penyampaian berbagai saran, pendapat, dan masukan dari peserta sebagai bahan evaluasi serta perumusan program kerja demi memperkuat peran Aceh Sepakat di masa mendatang.

Selain itu, forum juga akan melaksanakan pemilihan Ketua DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara yang baru. Proses pemilihan direncanakan berlangsung secara terbuka, transparan, dan demokratis, dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat serta menjaga persatuan seluruh anggota organisasi.

Melalui penyelenggaraan Mubes XII ini, diharapkan Aceh Sepakat semakin solid sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh di perantauan dan mampu terus berkontribusi dalam mempererat silaturahmi, melestarikan nilai-nilai budaya, serta mendukung pembangunan di Sumatera Utara.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH melalui PS Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan kegiatan patroli bertujuan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dengan Sasaran penyakit masyarakat di Wilayah Hukum Polres Pematangsiantar diantaranya Premanisme, Geng Motor, Perjudian, Pornografi, Minuman Keras, Prostitusi, Balap Liar, Knalpot Brong dan Tawuran.

Awalnya Timsus Dayok Mirah mengikuti apel pembagian tugas di Mako Polres Pematangsiantar. Dilanjutkan Timsus Dayok Mirah melaksanakan patroli.

Dalam patroli tersebut, Timsus Dayok Mirah mendapati beberapa titik lokasi yang terdapat masyarakat masih berkumpul hingga larut malam. Selanjutnya, Timsus memberikan imbauan secara humanis agar masyarakat segera membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif.

Kemudian Timsus Dayok Mirah mengamankan tiga unit sepedamotor menggunakan knalpot Brong tidak sesuai standar yang berlaku, sehingga personil menyuruh agar membuka knalpot brong tersebut dan menghimbau agar tetap taat dalam berkendara dan mematuhi setiap peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Selama kegiatan patroli situasi secara umum terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali tanpa ditemukan adanya gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan di wilayah hukum Polres Pematangsiantar," pungkas IPTU Agustina./Humas P Siantar.

Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili oleh Staf Ahli I Sri Dewi Manik menghadiri Gerakan Aksi Bergizi di SMP Negeri 2Sidikalang pada Jumat (19/6/2026). Dalam gerakan aksi bergizi, Staf Ahli I membagikan tablet tambah darah serta senam bersama para siswa dan guru.

Ketua TP PKK Dairi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli I mengatakan kegiatan ini diharapkan akan berlangsung setiap hari Senin dalam rangka mendukung gerakan "I Love Monday" yang dirangkaikan juga dengan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Ia katakan generasi yang ada saat ini kita harapkan menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan khususnya di Dairi.

"Kegiatan ini kita laksanakan untuk mengingatkan kembali agar tablet tambah darah harus di konsumsi khususnya bagi remaja putri," kata Staf Ahli I dalam sambutannya.

Beberapa cara mengatasi masalah anemia pada remaja dikatakan Ketua TP PKK Dairi diantaranya adalah konsumsi makanan bergizi dan beragam. Makanlah sayur dan buah dan juga makanan tinggi protein seperti ikan dan telur yang dapat mendukung konsentrasi dan energi saat belajar.

Beraktivitas fisik setiap hari atau berolahraga, membudayakan kebiasaan bergerak dan berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh.

"Remaja putri agar mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sekali seminggu, jangan pernah lupa untuk selalu mengkonsumsi tablet. Para guru diharapkan agar selalu mengingatkan remaja putri kita dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sekali seminggu untuk mencegah anemia dan mempersiapkan kesehatan reproduksi," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Henry Manik yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Imelda Purba menyampaikan Indonesia menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan yakni masalah gizi. Masalah gizi ini terjadi khususnya pada perempuan terkait dengan anemia, tidak mengkonsumsi tablet tambah darah sehingga mengalami 5 L.

"Hari ini kita akan sampaikan penyuluhan terkait tablet tambah darah. Dari 10 orang putri, anemia bisa terjadi kepada 5 orang. Kami harapkan ke depannya, tablet tambah darah di konsumsi secara rutin," ujar Imelda Purba.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2Sidikalang Rianto Purba mengatakan jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 864 orang, namun siswa kelas 9 sudah tamat.

"Kami minta saran dan masukan untuk kemajuan sekolah SMP Negeri 2. Semoga tahun ini bisa menjadi nomor 2 di Dairi, ada siswa yang masuk SMA Kemala Bhayangkara Bogor, SMA Unggul Del, ini fakta yang berbicara," kata Kepala Sekolah.

Turut hadir dalam gerakan aksi bergizi tersebut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Luber Sianturi, Kepala Puskesmas Huta Rakyat Rudy Purba.

"Ayo sama-sama seluruh elemen masyarakat baik pemuda dan mahasiswa mari bersama-sama bersatu membangun persatuan untuk perdamaian agar negara kita bisa semakin baik," ungkap Irham Sadani Rambe pada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Irham Sadani Rambe, mengatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, menurutnya, setiap gerakan dan aksi penyampaian pendapat perlu dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab.

"Ruang demokrasi harus tetap hidup. Masyarakat, khususnya mahasiswa, memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan gagasan terhadap berbagai persoalan bangsa. Namun di sisi lain, kita juga harus memastikan setiap gerakan berjalan dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Ia menilai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat menjadi energi positif bagi perbaikan bangsa apabila disertai argumentasi yang kuat dan solusi yang konstruktif.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

"Kritik adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Kita ingin melihat Indonesia semakin baik, sehingga setiap aspirasi harus menjadi kekuatan perubahan, bukan menjadi pemicu perpecahan," katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Selain itu, Ketua PW KAMMI Sumut tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan semangat persatuan serta menjaga suasana yang aman dan kondusif di tengah perbedaan pandangan yang muncul dalam proses demokrasi.

Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Yang harus kita jaga bersama adalah persatuan, keamanan lingkungan, dan suasana kondusif di Sumatera Utara maupun Indonesia," tutup Irham. (Red/Tim).

Berdasarkan keterangan resmi, Kompol Dedi Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan melalui hasil uji forensik yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polda Sumut sebagai pengguna aktif narkoba. Fakta ini sudah cukup menjadi dasar kuat bagi penegakan aturan kedinasan yang berlaku di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu, nama dan integritas institusi Polri juga tercoreng parah akibat perbuatan yang melibatkan dirinya. Melalui rekaman video yang sempat viral di ruang publik, Kompol Dedi Kurniawan terlihat diduga sedang menggunakan vape getar bersama seorang wanita di salah satu rumah makan di Kota Medan.

Peristiwa itu bukan hanya menjadi tontonan memalukan, tetapi telah merusak kepercayaan masyarakat serta menodai citra bersih dan wibawa Polri yang selama ini dijaga dengan susah payah.

Menanggapi kabar bahwa Kompol Dedi Kurniawan mengajukan upaya banding ke Mabes Polri atas putusan hasil sidang etik di Bidang Propam Polda Sumut, DPW A-PPI Sumut menyatakan sikap tegas menolak permohonan tersebut. Kami berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti dengan konsisten dan menolak keras upaya banding itu.

Jangan sampai keputusan yang sudah tepat ini dibatalkan atau dilemahkan hanya karena proses hukum lanjutan. Jika dibiarkan, hal ini justru akan menimbulkan kesan bahwa pelanggaran berat dapat dimaafkan, dan membuka celah bagi oknum lain untuk mengulangi perbuatan serupa.

Masyarakat berharap Kapolri dapat bersikap tegas bagi siapa pun aparat, tanpa pandang pangkat, jika terbukti melanggar hukum dan kode etik profesi, harus bertanggung jawab penuh dan menerima konsekuensinya.

Polri harus terus membersihkan jajarannya dari unsur-unsur yang merusak, agar tetap dipercaya sebagai garda terdepan pelindung, pengayom, dan penegak hukum bagi seluruh rakyat Indonesia (Red/Tim)

Nilai tersebut berasal dari sejumlah bangunan usaha, bangunan pendidikan, hingga papan reklame yang disebut telah berdiri namun belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan belum dikenakan kewajiban retribusi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 16 bangunan tempat usaha yang telah beroperasi namun belum diterbitkan PBG dengan potensi retribusi sekitar Rp1.064.652.200. Selain itu, terdapat bangunan pendidikan dengan potensi retribusi sekitar Rp56.844.549, serta 12 bangunan papan reklame yang disebut belum memiliki PBG dengan potensi retribusi sekitar Rp115.500.000.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Padahal, kewajiban memiliki PBG telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap bangunan gedung yang dibangun wajib memenuhi persyaratan administrasi berupa Persetujuan Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan konstruksi.

Apabila bangunan tidak memenuhi ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, pembatasan kegiatan pemanfaatan bangunan, pembekuan hingga pencabutan persetujuan bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperoleh penjelasan yang berimbang, redaksi telah melayangkan Surat Konfirmasi dan Permohonan Klarifikasi kepada Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan. Surat tersebut diterima dan ditandatangani oleh salah seorang pegawai bernama M. Haris pada 10 Juni 2026.

Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan mengenai temuan BPK, mekanisme pengawasan bangunan, proses penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK), langkah tindak lanjut rekomendasi BPK, hingga evaluasi internal terhadap sistem pengawasan bangunan yang belum mengantongi PBG.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan, John Ester Lase, belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi kepada redaksi.

Sikap diam tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait bagaimana bangunan-bangunan tersebut dapat berdiri dan beroperasi tanpa adanya kepastian administrasi bangunan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejumlah pihak juga meminta agar Wali Kota Medan dan Inspektorat Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PKPCKTR Kota Medan beserta jajarannya, khususnya terkait fungsi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.

Menurut pengamat tata kelola pemerintahan, apabila temuan BPK tersebut tidak segera ditindaklanjuti, bukan hanya berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kepatuhan perizinan bangunan di Kota Medan.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Medan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sekaligus memastikan seluruh bangunan yang berdiri di wilayah Kota Medan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Wali Kota Medan dan Inspektorat Kota Medan diharapkan segera melakukan evaluasi serta audit internal terhadap sistem pengawasan PBG guna memastikan tidak terjadi kelalaian, pembiaran, maupun dugaan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan maupun pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 6th IMT-GT Working Group on Environment yang bertujuan memperkuat kolaborasi regional dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi sirkular, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara anggota.

Director Of IMT-GT Subregional Cooperation, Mr Amri Bukhairi Bakhtiar pada wartawan, Jumat (19/6/2026) mengatakan, kunjungan delegasi ke PT SDLi untuk, menyampaikan bahwa kunjungan ke SDLi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan limbah yang telah diterapkan perusahaan serta potensi pengembangannya sebagai salah satu referensi bagi negara-negara anggota IMT-GT.

"Kami ingin memahami bagaimana SDLi mengelola limbah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain aspek teknis pengelolaan limbah, kami juga melihat bagaimana perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," ujar Mr Amri.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ibu Andina, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja IMT-GT sektor lingkungan yang saat ini terus berjalan dan berkembang.

"SDLi terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan limbah melalui pengembangan fasilitas dan teknologi yang mendukung pengelolaan limbah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu rencana strategis yang dipaparkan adalah pengembangan pengelolaan sampah elektronik yang sejalan dengan kebutuhan dan tantangan lingkungan ke depan," jelas Ibu Andina.

Dalam kesempatan tersebut, manajemen SDLi memaparkan berbagai program dan rencana pengembangan perusahaan, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3 dan non-B3, penguatan teknologi pengolahan limbah, serta pengembangan fasilitas pengelolaan sampah elektronik (e-waste).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Legal and Compliance PT SDLi, Benny P. Sinaga, menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi IMT-GT dan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap penguatan kerja sama regional di bidang lingkungan.

"Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan delegasi IMT-GT di fasilitas SDLi. Forum ini menjadi wadah yang sangat baik untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring kerja sama, serta mendorong implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah di kawasan," ungkap Benny.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan berbagai gagasan dan peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pengembangan tata kelola limbah yang lebih baik, baik di Indonesia maupun di kawasan IMT-GT secara keseluruhan.

"Kami optimistis sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan di kawasan IMT-GT akan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pengelolaan limbah yang berkelanjutan serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat," tutupnya. (Red/Tim)

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat (19/6/2026), Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang AKP Marvel Stefanus Arantes Ansanay mendapat penugasan baru sebagai Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditressiber Polda Sumatera Utara.

Posisi Kasat Reskrim selanjutnya akan diisi oleh Kompol Muhammad Isral SIK MH, yang saat ini masih menjabat sebagai Kanit 4 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumut.

Sementara itu, Kapolsek Pagar Merbau AKP Ronald Sihite dimutasi sebagai Kanit Hartib 3 Subbid Provos Bidpropam Polda Sumut.

Jabatan Kapolsek Pagar Merbau akan diserahkan kepada Iptu Chalid Sitorus, yang sebelumnya bertugas sebagai Ps Kanit Hartib 2 Subbid Provos Bidpropam Polda Sumut.

Di jajaran Polsek Beringin, Iptu Muhammad Hafiz Ansari mendapat promosi tugas sebagai Kasatres Narkoba Polres Humbang Hasundutan (Humbahas). Penggantinya adalah Iptu Briyan Jaya Ginting, yang saat ini menjabat sebagai Ps Kanit 3 Sipammat Subdit Gasum Ditsamapta Polda Sumut.

Dikonfirmasi mengenai rotasi tersebut, Kasubag Humas Polresta Deli Serdang Iptu Jans MG Napitupulu SH membenarkan adanya mutasi pejabat di lingkungan Polresta Deli Serdang. Menurutnya, pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) masih menunggu jadwal resmi.

"Benar, ada mutasi Kasat Reskrim dan dua jabatan Kapolsek di jajaran Polresta Deli Serdang. Untuk pelaksanaan sertijab masih menunggu," ujar Iptu Jans MG Napitupulu.

Perempuan tersebut yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Bapak Hendra Gunawan Hutabarat, S.H., M.H., kini telah menyampaikan permohonan maaf kepada klien dari Kantor Firma Hukum Dragon Justice yang dipimpin oleh David Angdreas S.H., C.Par., CPL dan Tim atas kegaduhan yang ditimbulkan dari beredarnya video tersebar tersebut, terkait parkir mobil di depan halaman rumah dan bertetangga di Jl. Brigjen Zein Hamid GG.Pribadi, Kecamatan Medan Johor.

"Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gofranklin (30) dan keluarga atas polemik dan viralnya video tersebut," ujarnya, pada Jum'at pagi di Kembar Cafe Jalan Sakti Lubis Medan, pada Jum'at.(19/6/2026).

Ia menjelaskan, video yang beredar merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan atas kesalahannya atas perbuatan yang memparkirkan mobilnya di halaman rumah tetangga, "Sekali lagi Saya minta maaf karena sudah memviralkan di media sosial", katanya.

Menurutnya, video tersebut awalnya tidak pernah diperkirakan akan tersebar luas hingga memunculkan persepsi yang negatif di tengah-tengah masyarakat Kota Medan.

Guek Lang beserta keluarganya juga mengaku menyesali kegaduhan yang terjadi akibat viralnya video tersebut. Ia menyatakan siap melakukan introspeksi diri dan menerima segala konsekuensinya dari netizen.

"Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini, saya menyesali dan mudah-mudahan saya tidak akan melakukan perbuatan yang sama," pungkasnya kepada awak media yang bertugas.

Menanggapi hal tersebut Tim Kuasa Hukum mengapresiasi langkah upaya mediasi perdamaian dengan meminta maaf kepada pihak keluarga dari Bapak Gofranklin yang didampingi Pengacaranya Bapak David Angdreas S.H., C.Par., C.PL., Atas kekhilafan dan kesalahan yang terjadi berjalan dengan lancar dan tidak untuk melanjutkan kembali perkara ini.

Tim Kuasa Hukum yang diantaranya Bapak David Angdreas S.H., C.Par., C.PL, Eben Haezar Zebua S.H., M.H, Andika S.M., S.H., C.PL, Leonardus Laia S.H, menjelaskan bahwa, semua sudah berjalan sebagaimana mestinya dan bagi masyarakat pada umumnya jika terjadi permasalahan yang masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik tidak dengan langsung memviralkan video amatir, sehingga Polemik tersebut yang dapat menjerat dan dapat terkena Pelanggaran UU ITE untuk agar selalu tetap menjaga sikap perilaku masing-masing. (Red/Tim)

Awal kejadian, Minggu 31 Mei 2026 pukul 08.00 wib. Pelapor karyawan perawatan Tower milik PT. Bach Multi Blobal (BMG, berlokasi di Kalan Let Umar Baki LK. IV Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat.

Saat itu pelapor sedang melakukan pengecekan terhadap kelengkapan tower, sebahagian besi (bresing tower) sudah tidak ada ( hilang). selanjutnya pelapor mendatangi Polsek Binjai Barat untuk membuat laporan atas kehilangan besi tower.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui metode scientific investigation memadukan analisa rekaman CCTV di sejumlah titik, pendalaman digital forensik, serta informasi dari masyarakat yang turut membantu proses penyelidikan hingga keberadaan pelaku berhasil diketahui.

Berbekal hasil analisa dan informasi dikumpulkan, Team Cobra Satreskrim Polres Binjai bersama unit Reskrim Polsek Binjai Barat melakukan serangkaian penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku.

Hasilnya, pelaku MI (24) berhasil diringkus di Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat, Rabu (17/7/26) pukul 21.40 wib, pelaku dijerat pasal UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana di maksud dalam pasal 477 UU 1/2023, terang Kasat Reskrim, AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., Kapolres Binjai, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi sehingga dapat dilakukan pengungkapan kasus.

Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan rasa aman di tengah lingkungan masyarakat.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan maupun lokasi penadahan kendaraan hasil curian.

Polres Binjai menegaskan akan terus meningkatkan patroli, kegiatan preventif, serta penindakan terhadap segala bentuk pelaku kejahatan demi memberikan rasa aman dan menutup ruang gerak pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Binjai.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga Kota Binjai dengan memberikan informasi kepada kepolisian melalui Call Center 110," tegas Kapolres AKBP Mirzal Maulana.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si.,saat dimonfirmasi melalui Kapolsek BerastagiAKP Henry Tobing, S.H., menjelaskan kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan dua unit sepeda motor milik korban Anugrah Ramadhan Sembiring (28) dan M. Ari Pratama Hasibuan (26) hilang di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi.

Salah satu peristiwa terjadi, Kamis (28/5/2026) pukul 17.10 WIB. Saat hendak pulang dari kantor PT Bercakawan Sejati di Jalan Jamin Ginting, Desa Sempajaya, korban mendapati sepeda motor Honda Vario miliknya telah hilang dari lokasi parkir. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pria membawa kabur kendaraan tersebut ke arah Medan.

Berbekal informasi masyarakat, Selasa (16/6/2026) malam petugas bergerak ke wilayah Medan bergabung dengan Tim Resmob Polrestabes Medan dipimpin IPTU Ramadhani Bimo Setiadi. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku utama berinisial R.A.F. (17) dan T.S. (23) berhasil diamankan di sebuah bengkel di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Dari pemeriksaan, keduanya mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak dua kali di wilayah hukum Polsek Berastagi, termasuk di lokasi yang sama di Desa Sempajaya. Pengembangan kemudian mengarah kepada jaringan penadah, hingga polisi kembali mengamankan dua tersangka lainnya berinisial T.S. (23) dan P.S. (27) diduga berperan sebagai perantara sekaligus penadah hasil curian.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas menyita dua unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya, dua helm, kunci kontak telah dirusak, serta alat diduga digunakan untuk melakukan pencurian berupa kunci L dan dua batang besi runcing.

Sementara itu, dua unit sepeda motor milik korban diketahui telah dijual melalui jaringan penadah dan saat ini masih dalam proses penyelidikan serta pencarian oleh petugas.

Keempat tersangka kini telah diamankan di Polsek Berastagi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat 477 ayat 1 huruf f dan g, serta pasal 591 huruf a tentang tindak pidana pencurian dan penadahab dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor apabila menemukan tindak pidana di lingkungan sekitarnya," pungkas AKP Henry Tobing.

Menurutnya, MUBES XII bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan, memperkuat silaturahmi, dan meningkatkan kontribusi masyarakat Aceh dalam pembangunan Sumatera Utara.

HM Nezar Djoeli berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian terhadap masyarakat Aceh yang telah menetap di berbagai daerah di Sumatera Utara, khususnya dalam hal administrasi kependudukan.

Kemudahan dalam pengurusan perpindahan domisili, perubahan KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya dinilai penting agar masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan.

Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi persoalan kependudukan ganda di kalangan masyarakat Aceh yang telah menetap di Sumatera Utara. Dengan administrasi yang tertib, masyarakat diharapkan dapat menikmati hak dan pelayanan publik secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perkiraan, jumlah masyarakat Aceh yang tinggal di Sumatera Utara saat ini mencapai sekitar **1,5 hingga 2 juta jiwa** dan tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Potensi tersebut merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang baik dengan pemerintah setempat.

Dalam kesempatan itu, HM Nezar Djoeli juga menyampaikan bahwa semangat penyelenggaraan MUBES Aceh Sepakat mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana dikenal dalam tradisi dan ajaran Islam.

Menurutnya, proses pemilihan pemimpin di lingkungan Aceh Sepakat diharapkan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan persatuan dan kebersamaan.

Ia berharap setiap keputusan yang dihasilkan dalam MUBES nantinya dapat diterima dan dihormati oleh seluruh peserta sebagai bagian dari komitmen menjaga kekompakan organisasi. Perbedaan pandangan dalam musyawarah merupakan hal yang wajar, namun hasil akhirnya diharapkan menjadi keputusan bersama yang memperkuat persaudaraan.

Nezar menegaskan bahwa Aceh Sepakat merupakan organisasi sosial yang bersifat nonbudgeter, sehingga keberadaannya bertumpu pada semangat kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat Aceh di perantauan.

Karena itu, ia mengajak seluruh warga Aceh di Sumatera Utara untuk terus menjaga kekompakan, menjadikan organisasi ini sebagai wadah silaturahmi, saling membantu, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

"Mari kita sukseskan MUBES XII Aceh Sepakat sebagai ajang mempererat ukhuwah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan membangun Sumatera Utara bersama-sama. Persatuan adalah modal utama untuk melahirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," ujar HM Nezar Djoeli.