Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP LPM RI kepada Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, dalam acara yang berlangsung di Bandung, Jumat (7/8/2026).

Terpisah, Ketua DPD LPM Kota Medan Muhammad Reza mengaku bangga atas penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Medan tersebut.

Menurut Reza, penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan keseriusan Wali Kota Medan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta pembangunan yang partisipatif.

"LPM merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Karena itu, kami tentu bangga dengan penghargaan ini," ujar Reza.

Ia menyebut, dari sekitar 416 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 14 daerah yang menerima LPM Award 2026. Kota Medan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Reza juga menilai sejumlah perubahan telah terlihat di Kota Medan, mulai dari kebersihan kota, peningkatan kesejahteraan sosial, pelayanan publik, pendidikan, hingga pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan drainase.

Tanggapi Kritik Legislatif

Terkait kritik salah seorang anggota legislatif Kota Medan, Godfried Efendi Lubis, terhadap kinerja Wali Kota Medan, Reza mengingatkan agar setiap kritik disampaikan berdasarkan data dan fakta.

"Kami sangat menghormati dan mendukung fungsi legislatif. Namun, kritik hendaknya disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi. Kita harus objektif dan realistis dalam melihat perkembangan Kota Medan," katanya.

Menurut Reza, saat ini Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai terobosan. Pembangunan, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi masyarakat, ruang kreatif, UMKM, budaya, serta berbagai program yang mendorong aktivitas masyarakat.

Ia juga menyinggung capaian investasi Kota Medan pada 2025 yang disebutnya telah melampaui target hingga sekitar 200 persen.

"Ini menunjukkan adanya ketertarikan investor terhadap Kota Medan. Kita juga memiliki berbagai program yang mendorong ekonomi agar terus bergerak dan tumbuh," ujar Reza.

Selain itu, pengembangan ruang kreatif dan UMKM terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk Car Free Day (CFD), Car Free Night (CFN) serta pengembangan kebudayaan.

"Ini merupakan bukti bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sekadar ceremonial. Ada upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengembangkan kreativitas dan UMKM, serta membangun Kota Medan secara lebih menyeluruh," pungkasnya.

Rapat yang berlangsung di Kantor PW MIO Sumut, Jalan Besar Tanjung Selamat No.112 B, Kabupaten Deli Serdang, tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk mematangkan sejumlah agenda strategis menjelang pelantikan PW MIO Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.30 WIB itu dihadiri belasan jajaran pengurus dan anggota PW MIO Sumut.

Lima Agenda Strategis Dibahas

Dalam rapat koordinasi tersebut, jajaran pengurus membahas sedikitnya lima agenda utama, yakni:

1. Rencana pelantikan PW MIO Sumut.
2. Rencana audiensi organisasi.
3. Pembentukan panitia pelantikan MIO Sumut.
4. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja organisasi.
5. Rencana pemberlakuan iuran anggota MIO Sumut.

Pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat organisasi memiliki arah kerja yang jelas serta mampu menjalankan roda organisasi secara terstruktur dan profesional.

Ketua PW MIO IndonesiaSumatera Utara, Fajar Trihatya, SE, bersama Sekretaris Wilayah Rusli, SE., SH., MH, turut memimpin jalannya konsolidasi dan mendorong seluruh pengurus serta anggota agar aktif mengambil bagian dalam penguatan organisasi.

Fajar: MIO Sumut Harus Hadir hingga Pelosok Daerah

Dalam sambutannya, Ketua PW MIO Indonesia Sumut Fajar Trihatya, SE menegaskan bahwa konsolidasi internal merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang solid.

"Rapat koordinasi ini bukan sekadar membahas agenda pelantikan, tetapi bagaimana kita menyatukan langkah dan membangun komitmen bersama untuk memajukan MIO Indonesia di Sumatera Utara."

Menurut Fajar, keberadaan MIO Sumut diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi mampu berkembang hingga ke berbagai daerah di Sumatera Utara.

"Kita ingin MIO Sumut menjadi organisasi yang solid, profesional dan mampu memberikan kontribusi positif bagi insan media. Karena itu, kita harus membangun jaringan organisasi sampai ke pelosok daerah Sumatera Utara," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota untuk menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme serta menjalankan organisasi sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Konsolidasi Jadi Kunci Penguatan Organisasi

Sementara itu, Sekretaris Wilayah PW MIO Indonesia Sumut Rusli, SE., SH., MH menekankan pentingnya koordinasi antarpengurus agar setiap agenda organisasi dapat berjalan efektif.

Menurutnya, pembentukan kepanitiaan pelantikan, program kerja serta rencana audiensi harus dipersiapkan secara matang sehingga pelaksanaan seluruh agenda organisasi dapat berlangsung terarah dan bertanggung jawab.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas internal PW MIO Indonesia Sumut.

Dengan semangat kebersamaan, jajaran pengurus dan anggota berkomitmen membangun MIO Indonesia Sumut sebagai wadah organisasi media yang profesional, independen, solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pers serta masyarakat di Sumatera Utara.

Rapat koordinasi boleh berakhir, tetapi konsolidasi organisasi harus terus berjalan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mencatat target penerimaan BPHTB Pemko Medan sebesar Rp648,69 miliar. Namun, hingga 31 Desember 2025 realisasinya hanya mencapai Rp415,88 miliar atau 64,11 persen dari target. Rendahnya capaian tersebut diperparah dengan sejumlah kelemahan sistem yang dinilai membuka celah kebocoran penerimaan daerah.

Salah satu temuan paling mencolok adalah pemberian Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) secara berulang kepada 322 wajib pajak. Padahal, sesuai ketentuan, fasilitas tersebut hanya dapat diberikan untuk kepemilikan pertama. BPK mengungkap kesalahan itu terjadi karena aplikasi SIMPIDA milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak mampu mendeteksi wajib pajak yang sebelumnya telah memperoleh fasilitas serupa. Akibatnya, NPOPTKP senilai Rp1,288 miliar kembali diberikan dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan buruknya pendataan BPHTB atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga akhir 2025, sebanyak 42.650 sertifikat telah diterbitkan, tetapi hanya 12.808 sertifikat yang telah melunasi BPHTB. Dengan demikian, masih terdapat 29.842 sertifikat yang BPHTB-nya belum dibayarkan dan seharusnya dicatat sebagai piutang daerah.

Ironisnya, besaran piutang tersebut belum dapat dihitung secara menyeluruh karena data antara Bapenda Kota Medan dan Kantor Pertanahan Kota Medan belum tersinkronisasi. Ketidaksinkronan data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) membuat ribuan potensi penerimaan daerah belum dapat dipastikan nilainya.

Dari hasil uji petik terhadap sertifikat PTSL yang terbit pada 2025, BPK memperkirakan terdapat potensi BPHTB terutang sedikitnya Rp4,73 miliar. Nilai tersebut baru berasal dari sebagian sampel pemeriksaan, sehingga potensi keseluruhan diperkirakan jauh lebih besar.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan, M.Aga Novrian saat dikonfirmasi deempatbelas.com, Selasa, 25/08/2026, malam, menyebutkan bahwa temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti.

Temuan BPK ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan BPHTB di lingkungan Pemko Medan masih menyisakan persoalan mendasar, mulai dari lemahnya sistem informasi, buruknya validasi data, hingga minimnya koordinasi antarinstansi. Jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut bukan hanya menghambat optimalisasi PAD, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dalam jumlah yang lebih besar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia Hj. Ruslan, S.H., Wakil Ketua Umum PB Pendawa Donny Rizal, Sekjen PB Pendawa Edy Ryanto, S.E., Kasat Intelkam Polrestabes Medan Kompol Lengkap S. Siregar, S.H., M.H., serta para pengurus PB Pendawa Sumut.

​Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum PB Pendawa Donny Rizal menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara keluarga besar Pendawa dan Polri, khususnya Polda Sumut.

​Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membahas rencana rangkaian kegiatan Milad ke-27 Pendawa. Rencananya, Pendawa akan menggelar touring menuju Puncak Marga Silima pada 6 September 2026.

​Selanjutnya, pada 22 September 2026, Pendawa diagendakan menggelar kegiatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada masyarakat.

​Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, Hj. Ruslan, mengatakan pihaknya juga telah menyampaikan bentuk dukungan kepada Polri melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI hingga Presiden RI sekitar enam bulan lalu. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan wujud solidaritas keluarga besar Pendawa terhadap institusi Polri.

​Sebagai simbol kebersamaan, dalam kesempatan itu Hj. Ruslan menyerahkan plakat kepada Dirintelkam Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan. Sebaliknya, Kapolrestabes Medan turut memberikan lencana kehormatan kepada Hj. Ruslan.

​Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia berharap Pendawa yang segera memasuki usia ke-27 tahun semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

​"Sebentar lagi Pendawa akan melaksanakan Milad yang ke-27. Semoga Pendawa semakin bersinar dan berkembang," ujar Jean Calvijn.

​Kapolrestabes Medan juga menyampaikan terima kasih atas undangan kegiatan touring Pendawa menuju Puncak Marga Silima dan menegaskan kesiapannya untuk bersinergi. "Kami siap bersinergi dengan keluarga besar Pendawa," tegasnya.

​Sementara itu, Dirintelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma berharap silaturahmi antara Polri dan keluarga besar Pendawa dapat terus berlanjut. Menurutnya, sinergi kedua belah pihak sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​"Polri dan Pendawa bersinergi untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif," ujarnya.

​Acara ditutup dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh Dirintelkam Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan kepada warga Pendawa, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (Red/Tim)

Deklarasi ini mengangkat tema "Bersatu dalam Perbedaan, Bergerak dalam Kedamaian" sebagai pesan kepada seluruh elemen pemuda dan masyarakat Jakarta agar senantiasa mengedepankan persatuan serta menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif.

Anggiat Andreas Purwanto, Koordinator Daerah GPPMI DKI Jakarta, menegaskan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga Jakarta dari berbagai tindakan yang dapat memecah persatuan masyarakat.

Jakarta adalah rumah kita bersama. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut menjadi alasan untuk melakukan provokasi, kekerasan, maupun tindakan anarkis. Aspirasi harus disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab".

Dalam deklarasi tersebut, GPPMI DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk :

1. Menjaga perdamaian dan ketertiban Jakarta.
2. Menolak segala bentuk provokasi, kekerasan, dan tindakan anarkis.
3. Menghormati perbedaan pendapat serta menjaga persatuan.
4. Mengutamakan dialog, musyawarah, dan penyampaian aspirasi secara damai.
5. Menjaga fasilitas umum serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
6. Tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.
7. Bersama-sama menjaga Jakarta agar tetap aman, damai, kondusif, dan harmonis.

Anggiat juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan sampai informasi yang tidak benar menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. Mari kita jaga Jakarta dengan sikap dewasa, saling menghormati, dan mengedepankan dialog".

Menurut GPPMI DKI Jakarta, menjaga keamanan Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pemuda diharapkan menjadi bagian dari solusi dengan mengedepankan semangat persaudaraan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

GPPMI DKI Jakarta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, menghormati hak masyarakat lainnya, serta memastikan setiap penyampaian aspirasi berlangsung secara damai dan tidak mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas perjudian tersebut diduga dikelola oleh seorang warga berinisial SS, lokasi perjudian tersebut berada tidak jauh dari kawasan permukiman warga. Akibatnya, aktivitas dan keramaian dari lokasi tersebut kerap terdengar hingga ke rumah-rumah penduduk.

​"Sudah lama aktivitas itu berlangsung. Banyak warga yang resah karena dampaknya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga memicu persoalan dalam rumah tangga," ujar warga tersebut, Rabu (26/8/2026).

​Keluhan senada disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga. Ia mengaku sangat terganggu oleh kebisingan yang ditimbulkan, terutama pada malam hari.

Menurutnya, praktik perjudian ini tidak hanya memicu kerugian finansial bagi sebagian keluarga, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga.

"Kami sangat resah. Selain banyak warga yang mengalami kerugian ekonomi akibat berjudi, suara teriakan para pemain juga sangat mengganggu. Banyak keluarga yang hancur sejak tempat judi itu beroperasi,"* tuturnya.

​Soroti Dugaan Pembiaran

​Keresahan masyarakat kian bertambah karena aktivitas tersebut hingga kini masih terus beroperasi tanpa tersentuh hukum. Warga mempertanyakan ketegasan aparat penegak hukum dalam menyikapi laporan dan keluhan yang ada.

​Di tengah masyarakat juga beredar isu mengenai dugaan adanya oknum yang membekingi atau menerima setoran agar praktik ilegal tersebut tetap berjalan. Kendati demikian, informasi ini masih bersifat dugaan sepihak dan belum didukung oleh bukti otentik maupun konfirmasi resmi dari pihak terkait.

​Menanggapi situasi ini, warga berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, masyarakat meminta agar tindakan tegas segera diambil sesuai peraturan yang berlaku.

​"Kami berharap aparat segera turun ke lapangan. Jika memang terbukti ada aktivitas perjudian, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai keresahan masyarakat terus dibiarkan," kata warga lainnya.

​Masyarakat Barus Jahe kini menaruh harapan besar kepada Kapolres Karo beserta jajaran, hingga Polda Sumatera Utara, agar segera merespons keluhan ini demi memulihkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

​Hak Jawab dan Klarifikasi

​Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut oleh warga, maupun dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Karo terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut.

​Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi senantiasa membuka ruang hak jawab, koreksi, dan hak klarifikasi bagi pihak manapun yang merasa diragukan atau ingin memberikan tanggapan berimbang atas pemberitaan ini. (*)

Bertempat di Lapangan Apel Lapas Kelas I Medan, kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Momentum utama kegiatan ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, kepada dr. David A. Pardede sebagai Pegawai Teladan dan Berdedikasi Tinggi Periode Bulan Juli. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Lapas Kelas I Medan.

Apresiasi juga diberikan kepada Edo Adika Teddy, S.H. yang berhasil meraih Juara 1 Kejuaraan Nasional Motoprix Sumatera Utara Tahun 2026 Kelas Sport Fairing 150cc. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan sekaligus bukti bahwa insan Pemasyarakatan dapat terus mengembangkan potensi dan menorehkan prestasi di berbagai bidang.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Lapas Kelas I Medan untuk terus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, profesionalisme, serta memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Apresiasi untuk yang berprestasi, motivasi untuk terus memberikan yang terbaik!

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan penyerahan hadiah kepada para juara lomba pembacaan surah pendek, adzan, serta lomba mewarnai karikatur yang sebelumnya diikuti puluhan peserta dari kalangan anak-anak.

Meski sempat diguyur hujan lebat, semangat panitia, peserta, dan masyarakat yang hadir tidak surut. Seluruh rangkaian acara tetap berlangsung dengan tertib hingga selesai sesuai dengan harapan panitia penyelenggara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kota Medan. Hadir mewakili Wali Kota Medan, Dr. H. Adlan HSB, S.Pd.I. Dari unsur TNI hadir Danramil 02/04 Medan Kota Mayor Inf. Hari Susilo, sementara dari Kepolisian hadir IPDA Masdianto yang mewakili Kapolsek Medan Kota.

Turut hadir mewakili Camat Medan Kota, Lurah Pasar Merah Barat Armansyah HSB, serta tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli, S.E. Hadir pula tokoh masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Merah Barat, H. Aslan Harahap.

Ketua Remaja Masjid Reno octavia, Sekertaris Azura dan Bendahara Arsyad.

Ketua panitia Marisa Sartika menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah, membangun kebersamaan, serta menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan positif.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, BKM dan Remaja Masjid Al Munawwarah Medan berharap semangat kebersamaan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dapat terus tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi inspirasi untuk terus menghidupkan syiar Islam melalui kegiatan yang bermanfaat.

Acara pembukaan berlangsung khidmat dan dibuka secara resmi oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, K.H. Abdullah Efendi Ritonga, B.A. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran organisasi alumni sebagai mitra strategis lembaga pendidikan pesantren dalam pengembangan sumber daya manusia serta pelestarian nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Melalui sidang pleno yang berlangsung secara musyawarah untuk mufakat, seluruh peserta MUBES secara aklamasi menetapkan Samsu Budiman Tanjung, S.Pd.I. sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IKADLN Parmeraan masa bakti 2026–2031. Penetapan ini menandai babak baru dalam dinamika organisasi alumni yang diharapkan mampu memperkuat jejaring serta memperluas kontribusi nyata bagi lingkungan pesantren maupun masyarakat luas.

​Dalam pernyataan resminya pasca-penetapan, Ketua Umum terpilih menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih mendalam kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Lobu Naginjang Parmeraan serta seluruh peserta MUBES IV atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kepengurusannya ke depan akan berorientasi pada tiga pilar strategis utama, yakni pengembangan mutu pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta penataan struktur organisasi alumni.

​"Ke depannya, DPP IKADLN Parmeraan akan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta penataan struktur organisasi yang sistematis dan terukur," ujar Samsu Budiman Tanjung.

Ia juga menjelaskan bahwa kepengurusan baru akan merintis pembentukan perwakilan atau cabang organisasi di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Langkah ini diambil guna membangun sistem komunikasi dan silaturahmi yang inklusif serta berkelanjutan antar-sesama alumni dari berbagai angkatan.

​Penataan struktur organisasi yang merata ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan program kerja sekaligus memastikan kehadiran IKADLN dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui kelembagaan yang kokoh, organisasi berkomitmen untuk menginisiasi berbagai program strategis, termasuk pengembangan dakwah, kegiatan sosial-kemasyarakatan, serta upaya peningkatan kesejahteraan umat di sekitar Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, khususnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Sumatera Utara pada umumnya.

​Dengan terbentuknya kepengurusan baru periode 2026–2031 ini, IKADLN Parmeraan diharapkan semakin konsisten dalam mewujudkan visi-misi organisasi serta menjadi mitra konstruktif bagi pesantren dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang berpendidikan, berakhlak mulia, dan sejahtera.

​Dewan Pengurus Pusat IKADLN Parmeraan
Parmeraan, 23 Agustus 2026

Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum Antonius, yakni Fernando Raja Sipahutar, S.H. dan Lantur Tumanggor, S.H., dalam konferensi pers di Gedung Sopo Restorasi Bersatu, Jalan Karya Mesjid Ujung No. 50, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Selasa (25/8/2026).

​Fernando memaparkan, perkara ini bermula dari laporan kepolisian yang dilayangkan oleh Robin Marojahan Silalahi dengan nomor LP/B/2424/IV/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut pada 7 Juni 2026. Kasus ini kemudian berlanjut dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan pada 2 Juli 2026 dan penetapan tersangka terhadap kliennya pada 20 Juli 2026.

​Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Atas dasar perdamaian tersebut, pihak terlapor memohon agar kepolisian menghentikan perkara melalui mekanisme Restorative Justice yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.

​"Selaku kuasa hukum dan keluarga besar Antonius Tumanggor, kami langsung menyambut baik upaya damai ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah tetangga dekat, dan tidak elok jika persoalan ini terus berlarut-larut," ujar Fernando.

​Ia mengungkapkan, kesepakatan damai antara keluarga Antonius Tumanggor dan pelapor Robin Marojahan Silalahi tercapai pada 25 Juli 2026. Pada hari yang sama, pelapor langsung menyerahkan surat permohonan pencabutan laporan polisi dan penghentian penyidikan ke Polrestabes Medan.

​Menindaklanjuti permohonan tersebut, Polrestabes Medan menggelar perkara khusus Restorative Justice pada 21 Agustus 2026. Hasilnya, laporan polisi serta seluruh proses penyidikan dinyatakan resmi dihentikan karena kedua belah pihak telah berdamai.

​Fernando turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolrestabes Medan beserta Kasat Reskrim yang telah merespons permohonan tersebut dengan baik. Ia juga mengimbau rekan-rekan media untuk memperbarui pemberitaan sesuai dengan perkembangan terbaru (update).

​Selama proses hukum berjalan, tim penasihat hukum menegaskan bahwa kliennya senantiasa kooperatif dan menghormati prosedur hukum yang ditangani oleh Polrestabes Medan.

​Di tempat yang sama, Antonius Devolis Tumanggor menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada jajaran Polrestabes Medan yang telah memfasilitasi proses perdamaian ini.

​"Terlapor dan pelapor telah sepakat menempuh jalan damai secara kekeluargaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolrestabes Medan beserta jajaran atas terlaksananya proses Restorative Justice ini," pungkasnya.

"Ulama berperan memberikan pencerahan moral, nasihat spiritual, dan dakwah yang menyejukkan agar masyarakat hidup rukun. Umaro/pemimpin daerah yang membuat kebijakan dan menjalankan program pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang biasa disebut Kamtibmas sedangkan umat berperan aktif menjaga persatuan, toleransi, dan menaati aturan yang berlaku,"jelasnya.

Apabila kekuatan ini berjalan sendiri-sendiri, kata KH Khambali, kekuatan kita terbatas. Namun kalau kolaborasi antara ulama, Umaro, Polri dan umat terbangun, maka keamanan, ketertiban, kedamaian di Sumut akan berjalan bersama-sama.

"Untuk itu, di momentun Maulid Nabi yang sangat mulia dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan meneladani akhlaknya. Kita jaga momentum Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memperkuat kolaborasi antara ulama, umaro, Polri dan umat, agar Sumut damai, aman, tertib,"jelasnya

KH, Khambali juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumut agar menghindari berita hoaks. Sebab berita hoaks diproduksi oleh orang yang pintar tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh.

"Mari kita jaga kebersamaan, keberpihakan, persatuan Sumut dari rongrongan orang yang akan memecah belah kolaborasi antara ulama, umaro, Polri dan umat. Mari kita jaga Sumut dengan rukun dan guyub. Menjadikan Sumut sebagai provinsi yang makmur dan selalu memberikan yang terbaik untuk NKRI," pungkasnya. (Red/Tim)

Selain memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar, perusahaan juga secara berkala melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Tokoh masyarakat setempat, Kusnadi (60), mengatakan keberadaan PT SDLi selama ini memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan Desa Percut dan Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Hampir 90 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar Desa Percut dan Saentis. Jadi keberadaan perusahaan ini cukup memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Kusnadi, Senin (24/8/2026).

Sejumlah warga yang berada bersamanya juga menyampaikan pandangan serupa mengenai manfaat keberadaan perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Menurut Kusnadi, manfaat tersebut tidak hanya berupa kesempatan kerja, tetapi juga berbagai kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan.

Kontribusi Sosial bagi Masyarakat

Kusnadi mengatakan, PT SDLi selama ini turut memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan sosial masyarakat, termasuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan, fasilitas umum dan masyarakat yang membutuhkan.

Di bidang infrastruktur lingkungan, perusahaan juga disebut turut berpartisipasi dalam pelebaran jalan di kawasan Kali Serayu sepanjang kurang lebih 150 meter, termasuk penambahan bahu jalan untuk mendukung akses masyarakat.

"Pelebaran dan penambahan bahu jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, menjelang bulan puasa dan Hari Raya, perusahaan juga memberikan perhatian kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya, termasuk bilal mayit," katanya.

Kepedulian sosial tersebut, lanjut Kusnadi, juga diwujudkan melalui kegiatan bedah rumah serta kegiatan kebersihan lingkungan.

Dalam sejumlah kegiatan pembersihan lingkungan, PT SDLi turut melibatkan masyarakat serta menyediakan dukungan peralatan, termasuk alat berat, untuk membantu membersihkan timbunan sampah di sejumlah lokasi.

Turut Mendukung Fasilitas Pendidikan

Perhatian PT SDLi terhadap masyarakat juga menyentuh bidang pendidikan.

Perusahaan turut berpartisipasi dalam perbaikan ruang Kepala Sekolah dan ruang Guru UPT SPF SD Negeri 106812 Kabupaten Deli Serdang yang mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari kepedulian perusahaan terhadap pemulihan fasilitas pendidikan agar aktivitas tenaga pendidik dan proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan lebih nyaman.

"Artinya, banyak bentuk kepedulian PT SDLi terhadap masyarakat sekitar. Kami merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan," ujar Kusnadi.

Warga Mengaku Tidak Merasakan Gangguan Bau

Ketika ditanya awak media mengenai kondisi lingkungan di sekitar PT SDLi, Kusnadi mengatakan aktivitas masyarakat selama ini tetap berjalan sebagaimana biasa.

Terkait adanya informasi mengenai bau menyengat yang sempat dikaitkan dengan aktivitas perusahaan, Kusnadi mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman dirinya sebagai warga sekitar, ia tidak pernah merasakan kondisi sebagaimana yang diberitakan.

"Sepengetahuan dan pengalaman kami yang berada di sekitar PT SDLi, kami tidak pernah mencium bau menyengat seperti yang disebutkan. Aktivitas masyarakat di sekitar sini juga berjalan seperti biasa," katanya.

Sejumlah warga yang berada di lokasi turut menyampaikan pengalaman serupa.

Menurut Kusnadi, kawasan di depan PT SDLi merupakan jalur lalu lintas yang cukup aktif dan menjadi salah satu akses yang menghubungkan kawasan Mabar menuju Pantai Labu. Ia mengatakan berbagai jenis kendaraan angkutan setiap hari melintas di jalur tersebut.

"Kadang-kadang ada kendaraan yang membawa hasil perikanan, seperti ikan atau udang, melintas di jalan ini. Kalau ada cairan atau muatan yang tercecer, tentu bisa menimbulkan bau di sepanjang jalan," jelasnya.

Warga Harapkan Kepedulian Terus Berlanjut

Kusnadi berharap komunikasi dan hubungan baik antara PT

SDLi dengan masyarakat sekitar dapat terus dipertahankan. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat idealnya tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga ikut memberikan kontribusi terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar.

Bagi warga, penyerapan tenaga kerja lokal, dukungan terhadap fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, kegiatan kebersihan lingkungan serta berbagai program sosial merupakan bentuk manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

"Kami tentu berharap perusahaan terus berkembang, tetapi juga tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta terus peduli terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar," pungkasnya. (Red/Tim)

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan gedung telah rampung serta sarana dan prasarana pendukungnya sudah siap sebelum koperasi mulai beroperasi. Kehadiran Dandim dan Bupati di lokasi turut disaksikan oleh perangkat Desa Sei Kamah Baru dan disambut antusias oleh warga setempat.

​Letkol Inf Edy Syahputra menjelaskan, pengecekan ini merupakan langkah penting guna memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai harapan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

​"Kita ingin memastikan KDKMP ini benar-benar siap digunakan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya koperasi ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Dandim.

​Senada dengan hal tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan KDKMP. Ia berpesan agar koperasi tersebut nantinya dapat dikelola secara profesional, transparan, dan mampu menjadi penggerak utama perekonomian warga Desa Sei Kamah Baru.

​Peninjauan ini, kata dia, merupakan wujud nyata komitmen TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program KDKMP guna memperkuat fondasi perekonomian masyarakat dari tingkat desa.

​Dengan selesainya pembangunan fisik serta kesiapan fasilitas pendukung, masyarakat Desa Sei Kamah Baru berharap KDKMP dapat segera beroperasi dalam waktu dekat demi kemajuan ekonomi desa.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan memanfaatkan rumah warga di Dusun Krajan sebagai lokasi pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mempraktikkan secara langsung proses pengolahan bahan herbal menggunakan peralatan rumah tangga yang sederhana dan mudah diperoleh.

Ketua Tim Pelaksana PPK Ormawa BEM Untag Semarang, Musaddad Syarif, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan di Desa Pasigitan. Program sebelumnya antara lain mencakup budidaya TOGA serta pembangunan fasilitas greenhouse TOGA sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan tanaman herbal di tingkat masyarakat.

"Pemilihan kader PKK dan Posyandu sebagai sasaran utama bukan tanpa alasan. Mereka merupakan garda terdepan dalam menggerakkan upaya peningkatan kesehatan keluarga di tingkat masyarakat. Kami ingin membekali para kader tidak hanya dengan kemampuan membudidayakan TOGA, tetapi juga mengolah hasil panennya sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi,".

Dalam pelatihan tersebut, para kader didampingi tim mahasiswa untuk mengolah berbagai rimpang hasil budidaya, seperti jahe, kunyit, dan temulawak, menjadi serbuk herbal instan. Peserta diperkenalkan pada teknik kristalisasi sederhana yang dapat dilakukan dengan peralatan rumah tangga sehingga menghasilkan produk yang praktis untuk diseduh dan lebih mudah disimpan.

Tidak berhenti pada proses produksi, pelatihan juga memberikan pemahaman mengenai pengemasan produk. Peserta mendapatkan edukasi tentang kebersihan kemasan, proses sterilisasi botol, serta pembuatan label yang informatif dan menarik. Pengetahuan tersebut diberikan agar produk olahan TOGA memiliki tampilan yang lebih baik dan dapat dikembangkan sebagai produk yang memiliki potensi untuk dipasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan keamanan pangan yang berlaku.

Bagi kader Posyandu, keterampilan pengolahan TOGA juga dapat mendukung kegiatan edukasi mengenai pemanfaatan bahan herbal lokal dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dari sisi ekonomi, kemampuan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah membuka peluang kegiatan usaha produktif bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan desa.

Ketua PKK Dusun Krajan, Junarsih, mengapresiasi keberlanjutan program yang dilakukan oleh BEM Untag Semarang. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai potensi tanaman yang selama ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar rumah.

"Pelatihan ini membuka wawasan warga kami. Ternyata tanaman yang ada di pekarangan dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Kami berharap pendampingan ini dapat terus berlanjut sehingga Desa Pasigitan mampu mengembangkan produk herbal berbasis TOGA yang menjadi salah satu unggulan desa,".

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, kader PKK dan Posyandu, serta masyarakat desa, pemanfaatan TOGA di Desa Pasigitan diharapkan dapat berkembang dari sekadar tanaman pekarangan menjadi bagian dari upaya peningkatan kesehatan keluarga sekaligus pengembangan ekonomi masyarakat.

Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun kemandirian desa berbasis potensi lokal. Dengan peningkatan keterampilan masyarakat, hasil budidaya TOGA tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk herbal yang bernilai tambah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Pasigitan.

Jembatan sepanjang 40 meter yang berada di wilayah teritorial Koramil 0204-05/Batang Kuis, Kodim 0204/Deliserdang ini menghubungkan Dusun I dan II Tumpatan Nibung menuju Desa Wonosari. Infrastruktur vital tersebut memberikan manfaat langsung bagi sekitar 600 jiwa untuk memperlancar akses anak ke sekolah, mobilitas warga ke fasilitas kesehatan dan pasar, serta mendistribusikan hasil pertanian.

​Pembangunan jembatan ini diselesaikan melalui gotong royong selama 35 hari oleh tim gabungan yang melibatkan 20 personel TNI dan 5 warga setempat. Proyek ini sekaligus menjadi titik ke-256 dari target 323 jembatan yang diprogramkan TNI AD melalui Kodam I/BB dalam Bakti TNI untuk Rakyat.

​"Untuk 67 titik jembatan yang masih dalam proses pembangunan, pengerjaannya akan terus dipercepat melalui sinergi dengan Pemda dan pihak terkait. Di awal September 2026 nanti, kami juga akan menambah pembangunan Jembatan Perintis Garuda sebanyak 101 titik lagi," ujar Pangdam Hendy dalam konferensi pers usai peresmian.

​Kehadiran Pangdam bersama rombongan disambut antusias oleh warga yang sebelumnya hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu.

​"Dengan dibangunnya jembatan gantung ini, aktivitas kami jadi lebih mudah dan efisien waktu. Anak-anak pun pergi ke sekolah dengan menyeberang sungai jadi lebih aman. Terima kasih Pak Pangdam, terima kasih TNI, terima kasih Pak Presiden Prabowo," ungkap salah seorang warga.

​Usai meresmikan jembatan, Pangdam Hendy bersama Dandim 0204/Deliserdang Letkol Inf Wahidin Sobar melintasi jembatan tersebut sebagai bentuk uji coba ketahanan sekaligus memastikan kualitas fisik bangunan.

​Resmikan Fasilitas Air Bersih

​Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peresmian fasilitas Sumur Bor Air Bersih di Dusun I Desa Emplasemen, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang.

​Hingga saat ini, Kodam I/BB telah merampungkan 452 titik air bersih yang tersebar dalam bentuk sumur bor, embung, pipanisasi, dan pompa hidram. Program ini telah menjangkau 38.896 kepala keluarga atau setara dengan 144.297 jiwa. Pada September mendatang, pembangunan titik air bersih akan diperluas ke sejumlah wilayah kepulauan dan daratan, termasuk Samosir dan Nias.

​"Tidak ada tujuan lain dari TNI, selain membantu kesulitan masyarakat dalam mengakses air bersih dan memenuhi kebutuhan rumah tangga agar masyarakat dapat menjalani hidup lebih sehat dan produktif," tegas Pangdam Hendy.

​Ia juga berpesan kepada warga agar segera melaporkan kepada aparat setempat atau Kodim 0204/Deliserdang apabila terjadi kerusakan pada jembatan agar dapat segera ditangani.

​Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Deliserdang Lomlom Suwondo, Danrem 022/PT, para Pejabat Utama (PJU) Kodam I/BB, unsur Forkopimda Deliserdang, serta tokoh masyarakat setempat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peresmian Hidroponik dan Budidaya Ikan Air Tawar Lapas Kelas I Medan yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, serta sejumlah Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Medan dan sekitarnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata Lapas Kelas I Medan dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian sekaligus mendukung pemanfaatan lahan secara optimal. Melalui budidaya hidroponik dan ikan air tawar, warga binaan diharapkan dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan kegiatan pembinaan yang memiliki nilai manfaat, produktif, serta berkelanjutan.

Dengan dukungan dan sinergi jajaran Pemasyarakatan, Lapas Kelas I Medan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pembinaan yang memberikan dampak positif bagi warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

Laporan tersebut diterima pihak kepolisian dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/B/1411/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Terlapor AL disangkakan melanggar Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

​Kasus ini bermula ketika ayah pelapor ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Memanfaatkan situasi keluarga yang panik, AL mendatangi korban dan menjanjikan mampu membebaskan sang ayah dari jerat hukum dengan syarat menyetor uang sebesar Rp200 juta.

​Saat dikonfirmasi awak media di Mapolda Sumut, Ayu mengungkapkan bahwa penyerahan uang dilakukan dalam dua tahap:

1. Tahap Pertama: Sebesar Rp150 juta diserahkan secara tunai di dalam mobil atas permintaan AL.
2. Tahap Kedua: AL kembali meminta tambahan Rp50 juta yang ditransfer langsung ke rekening pribadinya dengan dalih dana sebelumnya kurang untuk "dibagikan ke anggota."

​Namun, janji manis tersebut tinggal janji. Alih-alih bebas, sang ayah tetap ditahan, uang raib, dan terlapor justru menghilang tanpa jejak serta memutus seluruh akses komunikasi.

​"Dia bilang uangnya kurang untuk dibagi ke anggota. Setelah uang Rp200 juta masuk, ayah saya tetap ditahan, uang tidak kembali, dan kontak saya diblokir. Ini jelas penipuan yang memanfaatkan kesusahan orang lain," tegas Ayu usai membuat laporan.

​Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp200 juta serta kerugian imateril berupa trauma psikologis yang mendalam bagi keluarga.

​Melalui laporan ini, korban mendesak Kapolda Sumut beserta jajaran Ditreskrimum Polda Sumut untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Tindakan terlapor dinilai tidak hanya mencederai hukum pidana, tetapi juga merusak muruah dan martabat profesi advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia). (Red/Tim)

Pihak penyelenggara juga sudah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Medan dan Poldasu untuk mengantisipasi hal-hal di luar kendali pihak penyelenggara.

"Semua persiapan sudah kita lakukan dengan baik dan matang mulai dari lokasi penyelenggaraan, transportasi peserta dan akomodasi peserta. Untuk keamanan kita sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Medan dan Poldasu. Kita jamin Mubes XXV GTDI akan berlangsung aman, lancar dan kondusif," jelasnya pada wartawan, Senin (24/8/2026).

Dikatakan, Medan sengaja dipilih sebagai lokasi Mubes XXV 2026 karena Kota Medan menjadi salah satu Kota yang paling toleransi di Indonesia. Jadi, kita juga sudah sampaikan pesan kepada para peserta agar senantiasa menjaga dan memelihara kondusifitas.

GTDI juga akan terus berkontribusi menciptakan toleransi dan menghargai perbedaan terutama kami penyelenggara Mubes sudah mengingatkan kepada semua peserta dan itu alasan kita memilih Medan karena tingginya rasa toleransi.

"Pesan untuk peserta Mubes, boleh bersehati sepakat sesuai dengan aturan kita. Supaya tujuan GTDI kembali menjadi Gereja yang jaya dan bisa bekerjasama dengan semua kelompok agama termasuk dalam mendukung program Pemerintah menuju Indonesia Emas terwujud," pungkasnya. (Red/Tim)