Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Ia diraih melalui pengorbanan, persatuan, dan keteguhan para pejuang yang memilih berdiri di garis depan demi kedaulatan bangsa.

Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 menjadi salah satu tonggak paling heroik dalam perjalanan Revolusi Nasional Indonesia, ketika rakyat memilih menolak ultimatum dan mempertahankan kemerdekaan.

Bagi PW MIO Indonesia Sumatera Utara, makna kepahlawanan hari ini tidak hanya diwarisi sebagai kenangan sejarah. Ia harus diterjemahkan menjadi sikap, kerja, dan tanggung jawab nyata di tengah masyarakat: menjunjung integritas, menegakkan kejujuran, menjaga persatuan, serta berani menyuarakan keadilan bagi mereka yang suaranya sering tidak terdengar.

Kepahlawanan Dalam Kehidupan Bangsa

Pahlawan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk senjata dan medan tempur. Dalam kehidupan bangsa hari ini, kepahlawanan dapat hadir melalui sikap tegas terhadap ketidakadilan, keberanian menyampaikan kebenaran, kesediaan membela yang lemah, serta komitmen untuk bekerja bagi kepentingan umum.

PW MIO Indonesia Sumatera Utara menegaskan bahwa perjuangan belum selesai selama keadilan belum benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, semangat para pahlawan harus menjadi bahan bakar bagi setiap elemen masyarakat untuk terus mengawal tegaknya hukum, keadilan, dan martabat kemanusiaan.

"Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran. Jangan pernah lelah menyuarakan keadilan," demikian pesan yang diusung Keluarga Besar PW MIO Indonesia Sumatera Utara dalam peringatan Hari Pahlawan ini.

Komitmen Untuk Bangsa

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, PW MIO Indonesia Sumatera Utara berkomitmen menghadirkan kepahlawanan dalam bentuk paling nyata: menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Nilai keberanian, kejujuran, integritas, dan kepedulian menjadi landasan dalam setiap langkah organisasi.

Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan tahunan. Ia adalah panggilan moral bagi seluruh bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu—dengan cara yang damai, beradab, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selamat Hari Pahlawan.
Semangat perjuangan tidak pernah padam.
Merdeka!

Salam hormat,
PW MIO Indonesia Sumatera Utara.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah Diktisaintek 2026 di Airlangga Convention Center, Kampus MERR-C Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Capaian LLDikti Wilayah I tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya meraih dua penghargaan.

Tiga penghargaan yang berhasil diraih LLDikti Wilayah I meliputi Silver Winner Subkategori Unit Layanan Terpadu, Bronze Winner Subkategori Laman, serta Bronze Winner Subkategori Laporan Manajemen Keprotokolan.

Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras hingga berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional.

"Saya sangat mengapresiasi Tim Humas, Protokol, dan Unit Layanan Terpadu LLDikti Wilayah I atas pencapaian tiga penghargaan ini. Tahun lalu kita meraih dua, tahun ini bertambah menjadi tiga," ujarnya.

Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada perguruan tinggi serta masyarakat harus menjadi prioritas utama.

"Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang lebih penting, layanan dan informasi yang diterima perguruan tinggi serta masyarakat harus semakin cepat, jelas, dan mudah diakses," tegasnya.

Ia juga berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi semakin banyak PTS di Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan, serta pengelolaan informasi agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Delapan PTS Sumut Raih Sembilan Penghargaan

Tidak hanya LLDikti Wilayah I, delapan perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara juga berhasil menorehkan prestasi dengan meraih sembilan penghargaan dalam berbagai kategori.

1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menjadi salah satu perguruan tinggi yang mencuri perhatian setelah meraih dua Silver Winner sekaligus, masing-masing pada Subkategori Laman dan Media Sosial.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan turut meraih Silver Winner Subkategori Laman.
3. Sementara Universitas Prima Indonesia memperoleh Bronze Winner Subkategori Media Sosial.

Pada Bidang Data dan Informasi, khususnya Subkategori Pelaporan Data PDDikti Terbaik untuk PTS Wilayah Sumatera, sejumlah kampus Sumut juga berhasil meraih penghargaan, yakni:

1. Universitas Labuhanbatu – Silver Winner kategori universitas dan institut skala besar.
2. Universitas Mikroskil – Silver Winner kategori universitas dan institut skala kecil.
3. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua – Bronze Winner kategori universitas dan institut skala kecil.
4. Akademi Akuntansi YPK Medan – Silver Winner kategori akademi dan akademi komunitas.
5. Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Binjai – Bronze Winner kategori akademi dan akademi komunitas.

Anugerah Diktisaintek merupakan bentuk apresiasi Kemdiktisaintek kepada perguruan tinggi, LLDikti, media, jurnalis, serta mitra yang dinilai berkontribusi dalam mendukung program Diktisaintek Berdampak selama satu tahun terakhir.

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti kontribusi perguruan tinggi swasta Sumatera Utara dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, tata kelola kelembagaan, transparansi informasi, serta transformasi layanan pendidikan di tingkat nasional.

Penyerahan berlangsung khidmat dan disaksikan langsung oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Charles Bantjin, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Erwin Sitorus, serta Kepala UPT Damkar Amudi Situmeang,Selasa (10/11/2026).

Bagi Bupati Vickner, kehadiran peralatan baru ini bukan sekadar penambahan aset daerah. Ini adalah jawaban atas kebutuhan lama para petugas di lapangan yang selama ini berjibaku dengan keterbatasan sarana dalam menjalankan misi kemanusiaan.

"Sejak lama saya melihat BPBD, termasuk unit Damkar, memang sudah perlu mendapatkan peralatan yang mumpuni dalam penanganan bencana. Rakyatlah yang akan menilai. Semoga harapan dan kerja-kerja kita ke depan semakin baik dan tulus. Kita adalah pahlawan untuk keselamatan, sebagaimana hari ini kita memperingati Hari Pahlawan," ungkap Bupati Vickner.

Plt. Kalaksa BPBD Dairi, Erwin Sitorus, mengaku bersyukur atas perhatian dan dukungan Bupati sehingga dana TKD kebencanaan bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Menurutnya, backhoe loader baru ini sangat vital. Alat berat lama milik BPBD sudah berusia tua dan kerap terkendala saat dibutuhkan dalam kondisi darurat.

Peralatan baru itu diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana, terutama dalam membuka akses jalan yang tertutup material longsor, membersihkan puing, hingga mempercepat proses evakuasi di lapangan.

Erwin menambahkan, satu set peralatan rescue saat ini masih dalam proses pengadaan dan diperkirakan tiba dalam dua minggu ke depan.

Di tengah keterbatasan anggaran, Erwin mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah diberikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami berharap peralatan ini benar-benar mendukung tugas BPBD. Mari kita rawat bersama, karena keberhasilan penanggulangan bencana juga ada di pundak kita semua," ujarnya.

Dengan tambahan armada baru ini, Pemkab Dairi berharap respons terhadap kejadian bencana ke depan semakin cepat, efektif, dan terkoordinasi. Lebih dari sekadar mesin baru, ini adalah penguatan moral bagi para petugas di garis depan, mereka yang menjadi pahlawan keselamatan bagi masyarakat Dairi.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", upacara berlangsung penuh makna, dari hening cipta hingga pengibaran Merah Putih oleh Paskibra.

Dalam amanatnya, Bupati Vickner mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan belum selesai. Jika dulu pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dengan senjata, kini perjuangan itu dilanjutkan dengan pemerataan pembangunan.

"Perjuangan para pahlawan bangsa dalam pemerataan pembangunan harus dilanjutkan oleh para pemimpin bangsa saat ini. Pemerataan pembangunan inilah yang harus diperjuangkan sehingga pada saatnya semua masyarakat merasakan dampaknya," tegas Bupati Vickner.

Momen Hari Pahlawan ini juga dibarengi kabar baik di bidang kesehatan. Bupati Vickner mengungkapkan, dirinya baru saja mengunjungi RSUD Sidikalang untuk melihat langsung peralatan Mesin CT Scan bantuan Kementerian Kesehatan RI yang telah tiba.

Alat canggih tersebut kini tengah dipersiapkan untuk instalasi agar segera bisa digunakan melayani masyarakat Dairi, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh dirujuk ke luar daerah hanya untuk pemeriksaan CT Scan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara yang paling sederhana: menjaga kebersamaan.

Dengan semangat Hari Pahlawan, Wabup berharap Dairi semakin maju melalui kolaborasi, saling menjaga hubungan silaturahmi dengan seluruh pihak dalam membangun Dairi.

Sementara itu, Anggota DPRD Dairi Fitrianto Berampu yang hadir dalam upacara tersebut menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah mendedikasikan pengabdian terhadap masyarakat di momentum Hari Pahlawan ini.

Sebelum upacara di Kantor Bupati berlangsung, Bupati Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala lebih dulu mengikuti upacara di Taman Makam Pahlawan. Di sana, keduanya turut melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Turut hadir Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Sekda Charles Bantjin, asisten, staf ahli Bupati, para kepala OPD, camat, dan Ketua TP PKK Kabupaten, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga.

Dalam pelantikan tersebut, tiga pejabat dipercaya mengemban jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yakni:

1. dr. Erna Marpaung, M.K.M.

Sebelumnya Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AP2KB, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

2. Saut Marganda Sinaga, S.T., M.M.

Sebelumnya Camat Tigalingga, kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3. Janiah Kudadiri, S.Sos., M.Si.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selain tiga jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, Bupati juga melantik pejabat fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, mengangkat kembali pejabat dalam jabatan fungsional, memberikan tugas tambahan kepada pejabat fungsional sebagai Kepala UPT Puskesmas, serta melakukan mutasi dan penataan jabatan administrasi di sejumlah perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

Untuk Kepala UPT Puskesmas, diantaranya:

1. Duma Ratnawati Pangaribuan, S.Tr.Keb., Bd., M.K.M. sebagai Kepala UPT Puskesmas Silalahi
2. Jenny S Siregar, SKM sebagai Kepala UPT Puskesmas Kentara
3. dr. Meryana Hotnida Marbun berpindah tugas menjadi Dokter Ahli Madya pada UPT RSUD Sidikalang

Dalam arahannya, Bupati Vickner Sinaga menyampaikan rasa senang dan lega atas terlaksananya pelantikan tersebut. Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kepercayaan yang diberikan bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya senang dan lega. Saya minta peran saudara-saudara bukan hanya di Kabupaten Dairi. Di mana pun kita melayani, tetap bawa nama Dairi. Kita harus bangga melayani," pesan Bupati.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk membangun hubungan kerja yang baik, saling mendukung, serta tidak ragu saling memaafkan apabila selama menjalankan tugas terdapat kesalahan.

Pelantikan dan mutasi ini menjadi bagian dari penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi. Melalui penempatan pejabat pada posisi masing-masing, diharapkan pelayanan publik semakin optimal, koordinasi antar perangkat daerah semakin kuat, dan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan lebih efektif.

Bupati pun berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik Kabupaten Dairi, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Upacara ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, bersama seluruh jajaran mengikuti rangkaian upacara dengan penuh semangat dan khidmat. Momentum peringatan Hari Pahlawan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh insan pemasyarakatan untuk terus menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Dalam upacara tersebut, Karutan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

Dalam amanatnya disampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan dan memperkuat semangat pengabdian dalam mengisi kemerdekaan.

Semangat kepahlawanan yang diwariskan para pendahulu bangsa, seperti keberanian, persatuan, keikhlasan berkorban, kepedulian, serta mendahulukan kepentingan bersama, harus terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi mengajak seluruh jajaran pegawai serta warga binaan untuk merefleksikan makna kepahlawanan di era modern. Menurutnya, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti pada masa lalu saat merebut kemerdekaan, melainkan terus berlanjut melalui bentuk pengabdian yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

​"Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan terus menumbuhkan nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan cinta tanah air. Perjuangan hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan melanjutkan estafet perjuangan melalui karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Dumai.

​Melalui momentum Hari Pahlawan Nasional 2026 ini, Rutan Kelas IIB Dumai juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, serta berintegritas.

Pihaknya bertekad untuk terus membina warga binaan agar kelak dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan berguna bagi pembangunan bangsa.

Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa persatuan dan kerja sama (melangkah bersama) adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional di masa kini dan masa depan.

Sejak peluit dibunyikan, Dairi langsung tampil menekan. Permainan cepat, pressing ketat, dan penyelesaian akhir yang tajam membuat Samosir kewalahan. Lima gol yang bersarang ke gawang lawan menjadi bukti dominasi Dairi sepanjang laga, meski Samosir sempat memberikan perlawanan dengan dua gol balasan.

Kemenangan impresif ini memastikan langkah Dairi ke fase lanjutan, di mana mereka sudah ditunggu lawan berat dari Tim Sepak Bola Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Pertandingan ini mendapat perhatian langsung dari jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi. Di sela agenda kedinasan usai menghadiri peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin menyempatkan hadir ke stadion guna memberi suntikan motivasi moril bagi para pemain.

Di hadapan para pemain, Surung Charles mengingatkan agar tim bermain lepas tanpa beban dan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas.

"Bermainlah dengan lepas, tanpa beban. Tunjukkan kualitas Dairi, tapi tetap junjung tinggi sportivitas. Kalian membawa nama Dairi," pesan Sekda.

Menatap laga krusial kontra Disdik Sumut, ia juga berpesan agar tim pelatih dan ofisial segera mengevaluasi performa guna memperkuat koordinasi taktik di lapangan.

Dukungan manajemen tim menjadi fondasi soliditas skuad Dairi. Keberangkatan dan kesiapan tim dikawal langsung oleh:

1. Agel Siregar (Asisten Pemerintahan dan Kesra) selaku Manajer Tim
2. Dapot Hasudungan Tamba (Asisten Administrasi Umum) selaku Wakil Manajer
3. Jumali (Kabid Olahraga Disparbudpora Dairi) selaku Coach
4. Adi Purba (Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Dairi)
5. Eduard Malau (Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sumbul)

Keberhasilan mempertahankan keunggulan 5-2 hingga laga usai ini dipersembahkan bagi seluruh masyarakat, keluarga, dan insan pendidikan di Kabupaten Dairi yang terus memberikan doa serta dukungan penuh sepanjang turnamen berlangsung.

Kini, fokus Dairi beralih ke laga berikutnya. Satu langkah lagi, Dairi membuktikan bahwa semangat dari Sidikalang bisa menggema hingga ke level provinsi.

Sosialisasi ini diikuti Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Dairi, dengan menghadirkan narasumber langsung dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Junihardi Siregar, Bupati menegaskan keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat diberikan hak untuk mengetahui, mengakses, dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pemerintah daerah, kita tidak boleh menutup diri dari masyarakat," tegas Bupati.

Melalui kegiatan ini, Bupati berharap para Kepala Desa benar-benar memahami alur permohonan informasi, bagaimana menanggapi keberatan, dan bagaimana sengketa itu bisa terjadi serta bagaimana cara mencegahnya.

"Jangan sampai karena lambat merespons, atau karena salah dalam memilah informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan, akhirnya berujung pada sengketa di Komisi Informasi," pesan Bupati.

Bupati juga mengingatkan, keterbukaan informasi bukan berarti semua informasi harus dibuka tanpa batas. Ada informasi yang memang dikecualikan, seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, rahasia negara, dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi menyampaikan tujuan kegiatan ini, yakni:

1. Meningkatkan pemahaman Kepala Desa / PPID Desa tentang mekanisme permohonan, keberatan, dan sengketa informasi publik.
2. Meningkatkan kemampuan PPID Desa dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mencegah terjadinya sengketa informasi melalui pengelolaan informasi yang baik, cepat, dan tepat waktu.
4. Memperkuat koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana di tingkat kecamatan dan desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Simon Tony Malau yang juga menjadi moderator dalam kegiatan tersebut.

Dengan sosialisasi ini, Pemkab Dairi berharap tidak ada lagi desa yang gagap menghadapi permohonan informasi. Semua melayani dengan cepat, tepat, dan sesuai aturan, demi Dairi yang semakin terbuka dan dipercaya masyarakat.

Fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai keterkaitan Starlina dengan jaringan peredaran narkotika. Apakah Starlina benar-benar terbukti berperan sebagai bandar narkoba atau justru terseret dalam persoalan uang yang diterimanya dari Yuslia?

Dalam agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Senin (9/11/2026), nama Jeni mencuat ketika Ketua Majelis Hakim, Aurora Quintina, mencecar kedua terdakwa mengenai sosok yang memasok atau menjual narkotika jenis sabu kepada mereka.

"Jadi Jeni yang masok atau yang jual?" tanya Ketua Majelis Hakim, Aurora Quintina, kepada kedua terdakwa.

"Jeni memang penjual yang mulia," jawab kedua terdakwa di hadapan majelis hakim.

Tidak hanya nama Jeni, kedua terdakwa juga menyebut nama Yuslia dan Rian, pasangan suami istri yang diketahui bekerja sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Dalam keterangannya, kedua terdakwa menyebut Yuslia dan Rian sebagai pembeli narkotika jenis sabu senilai Rp2.000.000. Bahkan, sabu tersebut disebut diantarkan langsung oleh kedua terdakwa ke rumah pasangan suami istri tersebut.

Lebih jauh, dalam persidangan juga terungkap keterangan Pardamean yang menyebut pernah menggunakan narkotika bersama Yuslia.

Keterangan ini menjadi perhatian tersendiri. Sebab, Hakim Anggota, Timbul Jaya, mengingatkan bahwa Yuslia sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara Toke Rok alias Starlina dan saat itu mengaku bukan pengguna narkotika.

Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi keterangan Yuslia dalam dua perkara yang saling berkaitan tersebut.

Di sisi lain, Hakim Anggota, Timbul Jaya, juga menyoroti tidak adanya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua terdakwa yang menyebut Jeni sebagai kaki tangan atau bagian dari jaringan Starlina.

Hal ini menjadi poin penting dalam mengurai hubungan antara Jeni, Zainudin, Pardamean, dan Starlina. Sebab, penyebutan seseorang sebagai pemasok narkotika belum serta-merta membuktikan adanya hubungan atau keterlibatan orang tersebut dalam jaringan pihak lain tanpa didukung alat bukti.

Kuasa Hukum Minta Putusan Objektif

Menanggapi perkembangan fakta persidangan tersebut, kuasa hukum Starlina, Zainudin, dan Pardamean, Advokat Hadi Alamsyah, meminta agar perkara yang menjerat Starlina nantinya diputus secara objektif, profesional, dan proporsional.

Menurutnya, majelis hakim harus mendasarkan putusan pada fakta persidangan dan alat bukti yang dapat dibuktikan secara hukum, bukan semata-mata berdasarkan asumsi maupun rangkaian cerita yang disampaikan saksi.

Ia menegaskan, setiap tuduhan dan keterkaitan seseorang dalam perkara peredaran narkotika harus memiliki dasar pembuktian yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, penentuan apakah Starlina benar-benar memiliki keterlibatan sebagai bandar narkotika harus diuji melalui alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya berdasarkan rangkaian keterangan yang belum tentu memiliki keterkaitan pembuktian satu sama lain.

Munculnya nama Jeni sebagai penjual, Yuslia dan Rian sebagai pihak yang disebut membeli sabu, serta tidak dicantumkannya Jeni sebagai kaki tangan Starlina dalam BAP kedua terdakwa menjadi sejumlah fakta yang patut dicermati dalam proses pembuktian perkara tersebut.

Kini, publik menanti bagaimana majelis hakim menilai seluruh fakta persidangan, termasuk mengurai hubungan antara para pihak dan memastikan setiap pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pembuktian hukum yang sah.

Setelah menggelar orasi selama kurang lebih setengah jam, massa aksi ditemui oleh perwakilan manajemen PT Bluebird Group dan diundang untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan tersebut, BAPEMNUS menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak, termasuk penyelesaian dugaan kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh mantan pengemudi mitra berinisial PLT.

Ketua Umum BAPEMNUS, Jansen Henry Kurniawan, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administratif internal perusahaan, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan, dan keselamatan kerja para pengemudi.

​"Kami menghargai iktikad manajemen yang telah menemui massa aksi dan membuka ruang mediasi. Namun, pertemuan saja tidak cukup tanpa adanya langkah konkret untuk menyelesaikan tuntutan kami, termasuk pemulihan kerugian yang dialami saudara PLT," tegas Jansen.

​Beri Tenggat Waktu 3x24 Jam

​BAPEMNUS memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam kepada manajemen PT Bluebird Group untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan yang diajukan. Apabila tidak ada kejelasan atau iktikad baik dalam batas waktu tersebut, BAPEMNUS mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Dalam aksi tersebut, BAPEMNUS melayangkan lima tuntutan utama kepada PT Bluebird Group:

1. Pemberhentian Manajemen Pool: Mendesak PT Bluebird Group untuk memecat Kepala Pool (Kapol) Kalibata beserta jajaran yang diduga terlibat dalam pelanggaran.
2. Evaluasi Aturan & Operasional: Meminta pembenahan sistem operasional di Pool Kalibata agar menciptakan hubungan kemitraan yang adil, terbuka, aman, dan memanusiakan pengemudi.
3. Ganti Rugi & Audit Keuangan: Mengembalikan seluruh kerugian materiil dan imateriil pengemudi mitra, serta melakukan audit menyeluruh terhadap pemotongan pendapatan, dana jaminan kerja, dan pembebanan biaya tanpa dasar hukum yang sah.
4. Klarifikasi & Audit Independen: Membuka audit independen terkait transparansi kontrak kemitraan, kerja sama dengan platform seperti Gojek dan Grab, pembekuan akun, pengelolaan dana pengemudi, pembagian unit kendaraan, hingga sistem bonus bulanan.
5. Jaminan Perlindungan: Memberikan perlindungan penuh bagi seluruh pengemudi yang menyampaikan pengaduan atau memberikan kesaksian agar terhindar dari intimidasi dan sanksi sepihak.

​Jansen menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi untuk membela hak-hak pekerja di sektor transportasi.

Pihaknya berharap PT Bluebird Group dapat memanfaatkan momentum ini untuk membenahi tata kelola perusahaan secara transparan dan berkeadilan.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sebagaimana diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Dua tersangka lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Salah satu sasaran penyadapan yang diduga dilakukan adalah Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan hak privasi, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Soroti Penyalahgunaan Kewenangan dan Perlindungan HAM

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, gabungan relawan Prabowo dan elemen masyarakat Sumut menilai dugaan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara transparan dan menyeluruh.

Mereka menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun akses terhadap teknologi tersebut.

Menurut mereka, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sekaligus mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Mereka juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap privasi merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, pernyataan sikap tersebut mengacu pada Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Minta Aktor Intelektual Diungkap

Tidak hanya mendesak pengusutan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, massa juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut.

Mereka mempertanyakan motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

Namun, mereka menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan, fakta hukum, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

"Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menciptakan kegaduhan, dan bukan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi agar kebenaran dapat diungkap dan hukum ditegakkan secara adil," demikian penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.

Sepuluh Tuntutan kepada Mabes Polri dan Pemerintah

Dalam aksi di Mapolda Sumut tersebut, gabungan organisasi relawan dan elemen masyarakat menyampaikan sepuluh tuntutan:

1. Mendukung Mabes Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
2. Meminta pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal.
3. Mendesak Mabes Polri bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
4. Meminta Kapolri mengevaluasi seluruh jajaran kepolisian agar bekerja secara profesional.
5. Meminta perlindungan terhadap hak privasi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meminta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku apabila pelanggaran hukum terbukti.
7. Meminta perlindungan terhadap aktivis dan insan pers dari praktik penyadapan ilegal maupun spionase yang melanggar hukum.
8. Meminta perlindungan hak-hak demokratis individu maupun kelompok serta menjamin Polri tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
9. Menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
10. Mendesak pemerintah membenahi pengawasan terhadap institusi yang memiliki perangkat penyadapan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Jaga Presiden Bukan Berarti Menempatkan Siapa Pun di Atas Hukum

Dalam bagian akhir pernyataan sikap, massa menegaskan bahwa menjaga Presiden dan menjaga negara tidak berarti menempatkan siapa pun di atas hukum.

Sebaliknya, penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kehormatan negara serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Mereka juga menyatakan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi tersebut diharapkan dapat diterima, dicatat, dan diteruskan kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!"

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh perwakilan enam organisasi, yakni Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Ketua Satma SIP, Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional, Ketua GEMAK Sumut, Ketua DPD Persaudaraan 98, dan Ketua DPD Jarnas 98. (Red/Tim)

Ucapan terima kasih dan apresiasi secara khusus disampaikan keluarga Mawardani kepada Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, atas perhatian, respons cepat, dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan.

Apresiasi juga disampaikan kepada Camat Hamparan Perak, Faisal, yang dinilai telah bergerak cepat dalam merespons dan membantu menindaklanjuti pengaduan tersebut, sehingga permasalahan yang dihadapi keluarga Mawardani mendapat perhatian dan penanganan dari instansi terkait.

Pengaduan mengenai kondisi Mawardani yang sedang sakit dan berasal dari keluarga kurang mampu mendapat tindak lanjut dari jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menjadi bukti penting bahwa masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan kesehatan membutuhkan kehadiran pemerintah, kepedulian, serta solusi nyata.

Berdasarkan hasil tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengusulan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Hasilnya, Mawardani bersama dua orang anggota keluarganya lainnya kini telah memiliki status kepesertaan JKN aktif.

Tidak hanya melalui proses administrasi, penanganan pengaduan tersebut juga dilakukan melalui pengecekan data, kunjungan langsung tim Puskesmas bersama unsur pemerintah desa dan kecamatan, hingga pemberian pelayanan kesehatan kepada Mawardani.

Saat ini, Mawardani telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan diperbolehkan pulang untuk melanjutkan pengobatan secara rawat jalan. Kepastian kepesertaan JKN yang telah aktif juga menjadi kabar melegakan bagi Mawardani dan keluarganya dalam memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

DELI SERDANG SEHAT, KEHADIRAN PEMERINTAH YANG DIRASAKAN MASYARAKAT

Tindak lanjut ini menjadi salah satu gambaran pentingnya semangat program Deli Serdang Sehat, yakni memastikan masyarakat memperoleh perhatian dan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan.

Bagi masyarakat kecil, mendapatkan akses pengobatan dan jaminan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat berarti. Ketika pengaduan didengar, direspons, dan ditindaklanjuti hingga menghasilkan solusi, di situlah kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Atas perhatian dan kepedulian tersebut, keluarga Mawardani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, Camat Hamparan Perak Faisal, Dinas Kesehatan, jajaran Puskesmas, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang telah berperan membantu proses penanganan Mawardani hingga mendapatkan pelayanan kesehatan dan kepesertaan JKN aktif.

"Terima kasih kepada Bapak Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan atas perhatian dan respons cepatnya terhadap pengaduan masyarakat kurang mampu. Terima kasih juga kepada Bapak Camat Hamparan Perak, Faisal, yang telah bergerak cepat membantu menindaklanjuti persoalan ini, serta seluruh jajaran terkait yang telah memberikan perhatian dan pelayanan kepada keluarga kami."

Keluarga Mawardani berharap kepedulian dan respons cepat seperti ini terus dipertahankan agar masyarakat yang sedang sakit, khususnya warga lansia dan keluarga kurang mampu, tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Respons dan tindak lanjut ini diharapkan menjadi semangat bersama untuk mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang semakin peduli, responsif, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Deli Serdang Sehat bukan sekadar harapan, tetapi bagaimana masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan pelayanan, perhatian, dan kepastian jaminan kesehatan. (Red/Tim)

Kehadiran orisinal pimpinan tertinggi Polres Tanah Karo di jalan raya tersebut dilakukan guna memastikan kelancaran aktivitas warga di jam sibuk pagi hari, khususnya para pelajar yang hendak ke sekolah serta para pekerja dan pedagang yang memulai kegiatan ekonomi.

​Urai Kepadatan di Jam Rawan

​Kawasan Simpang Tiga Laudah Kabanjahe dikenal sebagai salah satu perlintasan vital yang kerap mengalami peningkatan volume kendaraan di pagi hari, mengingat titik ini menghubungkan jalur antar-kecamatan dan akses utama menuju pusat Kota Kabanjahe.

​Di lokasi, Kapolres Tanah Karo tampak mendampingi jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan personel Polres Tanah Karo lainnya. Selain membantu menyeberangkan anak-anak sekolah dan warga, pimpinan kepolisian tersebut juga memantau langsung titik-titik penyumbatan arus serta memberikan arahan humanis kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

​"Kegiatan Pos Padat Pagi atau Pengaturan (Gatur) Pagi ini merupakan agenda rutin yang kami optimalkan untuk menghadirkan Polri di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Kami ingin memastikan anak-anak kita bisa sampai di sekolah dengan aman dan arus kendaraan tetap lancar tanpa kemacetan berarti," ujar AKBP Pebriandi Haloho di sela-sela kegiatan.

​Imbauan Tertib Lintas & Sinergi Masyarakat

​Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat, untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan, menggunakan helm standar SNI, serta tidak saling menyerobot di persimpangan.

​Langkah turun ke jalan yang dilakukan jajaran Polres Tanah Karo ini mendapat apresiasi positif dari warga setempat maupun para pengendara yang melintas. Kehadiran petugas di persimpangan Dinilai sangat membantu mengurai potensi penumpukan kendaraan yang biasa terjadi di jam-jam rawan pagi hari.

Kegiatan yang berlangsung sekira pukul 06.00 wib sampai selesai yang bertempat di Bundaran Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, tersebut tidak hanya bertujuan memantau aktivitas lalu lintas, khususnya pada titik rawan kepadatan, tetapi juga menjadi momentum bagi jajaran Polda Riau untuk memberikan edukasi Kamtibmas dan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) secara langsung kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 60 helm berstandar SNI dibagikan kepada para pengendara, baik helm anak-anak maupun helm ukuran dewasa. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya penggunaan helm berstandar SNI saat berkendara.

Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat mengatakan, kehadiran langsung jajaran Polda Riau di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita melihat langsung situasinya. Alhamdulillah, personel Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aktivitas lalu lintas cukup padat, namun Alhamdulillah dapat kita kendalikan. Situasi lalu lintas berjalan tertib, aman, dan lancar. Tentunya kondisi seperti ini kita harapkan terus berlanjut," ungkap Kapolda Riau.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol. Gathut Bowo Supriyono menambahkan, pembagian helm SNI merupakan salah satu bentuk edukasi nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara.

"Pagi ini kita juga membagikan helm SNI kepada pengendara, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu, kita memberikan edukasi secara langsung mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk pentingnya menggunakan helm berstandar SNI," jelasnya.

Menurutnya, upaya menciptakan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan, terutama peran keluarga dalam menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

"Kita ketahui bersama, tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Karena itu, peran keluarga sangat penting. Orang tua harus menjadi contoh dan mengingatkan anak-anaknya agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara," tambahnya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Irwansyah, warga Sukajadi, Pekanbaru, yang menerima helm SNI untuk anaknya.

"Ya, Pak. Kami tadi terlupa membawa helm karena terburu-buru. Tidak disangka, saat melintas di bundaran ini, kami dipanggil oleh petugas polisi. Ternyata beliau adalah Pak Kapolda Riau," tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Riau beserta jajaran atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat.

"Terima kasih kepada Pak Kapolda Riau dan seluruh jajaran atas pemberian helm SNI untuk anak kami. Insyaallah, ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih peduli dan tertib dalam berlalu lintas. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Polda Riau," ungkap Irwansyah.

Menutup keterangannya, Dirlantas Polda Riau mengingatkan bahwa masyarakat akan segera memasuki periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Oleh karena itu, kesadaran dan disiplin berlalu lintas perlu terus ditingkatkan sebagai langkah mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.

"Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam setiap perjalanan. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, dan semoga selamat sampai tujuan," tutup Kombes Pol. Gathut Bowo Supriyono.

Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan humanis, edukasi keselamatan, dan semangat Polisi Bersama Masyarakat, guna mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Bumi Lancang Kuning. (***)

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dipimpin secara khidmat oleh Danrem 022/Pantai Timur, Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P.

​Mutasi dan Tempat Tugas Baru Letkol Inf Edy Syahputra

Setelah sukses memimpin Kodim 0208/Asahan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Letkol Inf Edy Syahputra berpindah tugas ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). Beliau dipercaya menempati posisi strategis baru sebagai Pabandya-2/Jabkat II Spaban V/Binkar Spersad (Perwira Pembantu Madya-2/Jabatan Perwira Spaban V/Pembinaan Karier Staf Personel Angkatan Darat).

Perpindahan ini turut mendapat apresiasi tinggi dari jajaran kepala daerah di wilayah kerja Kodim 0208/Asahan (Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kota Tanjungbalai) atas dedikasi, sinergi, serta pengabdiannya dalam menjaga keamanan dan membantu pembangunan masyarakat selama bertugas di daerah tersebut.

​Profil Singkat Dandim 0208/Asahan yang Baru

​Pejabat Baru:Letkol Czi Andri Prasetyo Wibowo, S.Hub.Int.

​Latar Belakang: Merupakan abituren (lulusan) Akademi Militer (Akmil) tahun 2006.

​Jabatan Sebelumnya: Komandan Batalyon Zeni Tempur (Danyonzipur) 1/Dhira Dharma (DD).

​Rekam Jejak: Berpengalaman dalam penugasan internasional sebagai bagian dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo dan Afrika Tengah.

​Rangkaian Acara dan Harapan ke Depan

​Selain prosesi militer di Korem, rangkaian pisah sambut juga digelar bersama unsur Forkopimda di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan. Dalam sambutannya, para pimpinan daerah menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Letkol Inf Edy Syahputra di tempat tugas yang baru, sekaligus menyambut hangat kehadiran Letkol Czi Andri Prasetyo Wibowo.

​Diharapkan di bawah kepemimpinan Dandim yang baru, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat di wilayah Asahan, Tanjungbalai, dan Batu Bara dapat semakin kuat dalam menjaga stabilitas serta keutuhan wilayah teritorial.

Jefri mengaku keberatan setelah menemukan catatan transaksi pembelian BBM bersubsidi menggunakan identitas kendaraan miliknya, padahal ia mengaku tidak pernah melakukan pengisian BBM pada Minggu (8/11/2026).

Berdasarkan bukti transaksi yang diperlihatkannya kepada awak media, tercatat pengisian sebanyak 15,5 liter menggunakan identitas kendaraan dan QR Code Subsidi Tepat miliknya di SPBU 14229323 pada pukul 13.57 WIB.

"Saya tidak pernah mengisi BBM pada waktu tersebut. Namun, muncul transaksi menggunakan QR Code kendaraan saya. Ini yang harus dijelaskan dan diusut," tegas Jefri, kepada media baru baru ini.

Atas kejadian itu, Jefri menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak Pertamina Sumbagut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan QR Code subsidi BBM.

Ia juga meminta agar pimpinan Pertamina yang dinilai bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan dievaluasi serta izin operasional SPBU 14229323 ditinjau, apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, sistem QR Code Subsidi Tepat seharusnya menjadi instrumen pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, bukan justru membuka peluang penyalahgunaan oleh oknum.

Jefri turut meminta Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap seluruh SPBU di Sumatera Utara guna mencegah kejadian serupa.

Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diterima.

Sementara itu, Pasal 7 dalam undang undang tersebut mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan memberikan informasi yang benar kepada konsumen.

Hingga berita ini disusun, dugaan penyalahgunaan QR Code tersebut masih berdasarkan pengakuan Jefri dan bukti transaksi yang diperlihatkannya. Klarifikasi dari pihak pengelola SPBU 14229323 maupun Pertamina Sumbagut masih diperlukan untuk memastikan penyebab munculnya transaksi tersebut.

DPP AJUDAN berharap Pertamina segera melakukan penelusuran dan memberikan penjelasan terbuka agar persoalan ini tidak merugikan konsumen maupun mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi.