Kegiatan yang dilakukan bersama Ketua Komite II DPD RI itu digelar BULOG Sumut di depan SDN 101797, di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (9/5/2026).

Masyarakat yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari300 orang yang berasal dari perwakilan berbagai pihak di Deli Serdang, seperti dari lintas agama, kelompok ibu rumah tangga, hingga punguan marga Sinaga. .

"Iya betul, hari ini kami bekerjasama dengan Ibu Ketua Komite II DPD RI melaksanakan penyaluran bantuan kepada masyarakat berupa beras dan minyak goreng dengan kualitas premium," ucap Budi Cahyanto, pemimpin wilayah (Pimwil) BULOG Sumut.

Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok keluarga.

Masyarakat yang hadir dalam acara tersebut menerima Beras premium 5 kilogram (Kg) dan minyak goreng premium 1 liter.

"Tadi salah satu dari warga yang hadir sangat berharap agar bantuan pangan dapat terus dilaksanakan karena sangat membantu penuhi kebutuhan pangan keluarga, juga tersedia dengan harga murah di warung dan pasar terdekat," tambah Badikenita.

Perum Bulog Sumut menyampaikan komitmennya untuk terus mendistribusi beras dan minyakita, dengan terus memperbanyak kerjasama dengan pedagang di pasar dan warung sembako.

Surya menjelaskan, persoalan bermula dari usulan mahasiswa baru yang sebagian besar mendaftar dengan harapan memperoleh bantuan KIP Kuliah. Menurutnya, mayoritas mahasiswa yang mengajukan bantuan tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

"Awalnya ini dari usulan mahasiswa untuk mendapatkan KIP. Mahasiswa kami angkatan 2025 sebagian besar memang mendaftar dengan harapan memperoleh KIP. Asalnya beragam, ada dari Aceh, NTT, Nias, hingga Medan dan sekitarnya," ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Surya menanggapi hal ini terkait aksi unjukrasa yang dilakukan puluhan mahasiswa mayoritas asal NTT, di depan kampus di Jalan Sei Batang Hari pada Kamis (7/5/2026).

Ia menuturkan, UBT sebenarnya telah memperoleh beberapa kuota KIP dari berbagai jalur. Pertama, kuota reguler dari LLDikti sebanyak 36 mahasiswa yang telah terpenuhi. Kedua, kuota KIP aspirasi dari Anggota DPR RI Sofyan Tan sebanyak 19 mahasiswa.

Selain itu, pihak kampus juga mengupayakan tambahan kuota melalui pengajuan gelombang ketiga. Surya mengaku telah mengirim surat permohonan kepada Wakil Menteri Pendidikan untuk 178 mahasiswa, yang kemudian ditambah menjadi 211 mahasiswa.

Dalam proses tersebut, UBT juga bekerja sama dengan Yayasan Hambalang di Jakarta, yang disebut memberikan dukungan rekomendasi kepada sejumlah perguruan tinggi swasta, termasuk UBT.

"Kami sudah berupaya maksimal. Sudah dua kali mengajukan, bahkan melalui rekomendasi yayasan dan surat resmi ke kementerian. Tapi hingga akun KIP ditutup pada 2 Februari 2026, kuota tambahan tidak juga turun," katanya.

Gagalnya pengajuan KIP ini membuat kampus menghadapi dilema. Secara aturan, mahasiswa yang tidak lolos KIP seharusnya membayar biaya kuliah normal. Namun, pihak universitas mempertimbangkan latar belakang ekonomi mahasiswa.

Melalui rapat bersama yayasan, kampus akhirnya memutuskan memberikan beasiswa internal untuk menggantikan bantuan KIP yang gagal.

Dalam skema tersebut, mahasiswa program S1 Keperawatan dan program kesehatan lainnya yang semula dikenakan biaya normal Rp4,5 juta per semester hanya diwajibkan membayar Rp1,2 juta. Sementara kekurangannya ditanggung yayasan.

"Beasiswa yayasan ini kami berikan sampai mahasiswa tamat. Ini bentuk tanggung jawab kami karena mereka berasal dari keluarga sederhana," ujar Surya.

Ia menyebut total beban pembiayaan yang harus ditanggung yayasan diperkirakan mencapai miliaran rupiah hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Meski demikian, kebijakan tersebut justru memicu penolakan dari sebagian mahasiswa, terutama kelompok mahasiswa asal NTT yang disebut berjumlah sekitar 80 orang.

Menurut Surya, sebagian mahasiswa menolak membayar biaya yang telah diringankan dengan alasan sebelumnya dijanjikan akan memperoleh KIP penuh.

"Mereka tetap bertahan bahwa sudah ada janji akan mendapat KIP atau penggantinya. Tapi ketika saya minta bukti siapa yang menjanjikan, tidak pernah ditunjukkan," katanya.

Surya menegaskan, dirinya tidak pernah menjanjikan mahasiswa pasti memperoleh KIP, melainkan hanya memproses pengajuan sesuai pedoman resmi. Ia menduga persoalan komunikasi terjadi antara mahasiswa dengan pihak eksternal, yakni Yayasan Akar Nesia Cakrantara yang selama ini mendampingi mahasiswa asal NTT.

Pihak kampus, kata dia, telah beberapa kali berkorespondensi dengan Yayasan Akar Nesia Cakrantara termasuk mengirim balasan surat dan undangan dialog tatap muka untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.

"Kami sudah undang datang langsung bersama pihak yang selama ini berkomunikasi dengan kami. Tapi sampai sekarang tidak hadir," ujarnya.

Surya juga membantah tudingan kampus tidak transparan. Ia menilai penyelesaian masalah justru terhambat karena pihak yang disebut memberi janji kepada mahasiswa tidak pernah diungkap secara terbuka.

"Kalau memang ada yang menjanjikan, tunjukkan saja buktinya. Saya siap menindaklanjuti. Tapi sampai sekarang tidak ada," tegasnya.

Di tengah polemik tersebut, UBT tetap membuka ruang bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan skema keringanan biaya yang telah ditetapkan yayasan. Kampus juga memastikan mahasiswa yang memilih pulang tetap difasilitasi dokumen akademik agar dapat melanjutkan pendidikan di kemudian hari.

"Kami sudah berjanji, tujuan kami mahasiswa tetap bisa kuliah sampai selesai, bukan berhenti di tengah jalan," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/5/2026), Prof Saiful Anwar Matondang menyampaikan, benar dirinya dipanggil ke Kejati Sumut untuk dimintai bahan keterangan dan data mengenai seputar beasiswa KIP di Sumut.

Di hadapan jaksa, Prof Saiful memaparkan tentang penerima dan petunjuk teknis penyaluran KIP kepada 5.048 mahasiswa disebarkan ke 165 kampus yang ada di Sumut pada saat ini. Dalam hal tersebut, semuanya sudah diterangkan sesuai aturan, dan pola penyalurannya serta peran LLDIKTI Wilayah I Sumut.

Prof Saiful juga menjelaskan, peran LLDIKTI dalam hal pelaksanaan dan penyaluran beasiswa KIP sesuai petunjuk teknis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi membentuk Tim Pengelola Beasiswa KIP Kuliah LLLDIKTI terdiri dari tiga orang staf yang berasal dari Tim Kerja Akademik Kemahasiswaan dan dan Tim Kerja Sistem Informasi dan Data, dengan tugas sebagai Penanggung Jawab Data, Pengelola Data PDDIKTI dan Operator Tetap KIP Kuliah.

"Jadi dalam hal ini, LLDIKTI tidak mengelola keuangan, dan tidak menentukan calon mahasiswa yang akan dibiayai beasiswa KIP. Staf yang sudah ditunjuk melakukan verifikasi data, yang diusulkan oleh perguruan tinggi, dan selanjutnya sesuai aturan teknis diteruskan ke Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta untuk diajukan pencairannya baik biaya Pendidikan maupun biaya hidup," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, LLDIKTI Wilayah I tidak menentukan mahasiswa penerima beasiswa KIP, melainkan hanya melakukan verifikasi data, yang diusulkan oleh berbagai perguruan tinggi swasta.

"Perguruan tinggi lah yang melakukan seleksi dan selanjutnya, data yang sudah diverifikasi dikirimkan ke Pusat Pembiayaan dan Asesmen Perguruan Tinggi untuk dilakukan double check tentang data yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi Swasta berkaitan dengan status Akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi," jelasnya lagi.

Mahasiswa penerima beasiswa KIP, sambungnya, akan masuk di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) setelah melakukan kroscek ulang oleh Pusat Pembiayaan dan Asesmen Perguruan Tinggi melalui portal SIM KIP Kuliah.

Apabila mahasiswa sudah mendapatkan manfaat beasiswa KIP, Prof Saiful menerangkan, bahwa uang beasiswa ditransfer langsung dari Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Bank Penyalur ke dua rekening. Pada rekening pertama, ditransfer ke Perguruan Tinggi sebagai pembayaran SPP, dan ditransfer langsung ke rekening mahasiswa sebagai uang saku.

"Jadi, peran kami hanya meneruskan data usulan dari Perguruan Tinggi, setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa KIP, maka hubungannya langsung kepada penerima, baik Perguruan Tinggi maupun kepada rekening mahasiswanya," ucapnya mengakhiri.

Sebelumnya, Kejati Sumut menerbitkan surat perintah tugas (sprint) terkait laporan dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi SH MH mengatakan, penerbitan sprint tersebut merupakan tindak lanjut dari proses telaah laporan yang telah dinyatakan selesai.

"Sudah diterbitkan surat perintah tugasnya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket)," ujar Rizaldi, 17 April 2026 lalu.

Ia menjelaskan, pada tahap awal Kejati Sumut akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terkait dengan laporan tersebut, termasuk pelapor maupun pihak lain yang relevan.

Namun demikian, pihaknya belum dapat merinci pihak yang akan dipanggil karena proses penanganan masih bersifat internal.

"Belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap awal penanganan," katanya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya aksi unjuk rasa kelompok mahasiswa yang menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana KIP Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan, mesin judi tersebut diduga milik seorang oknum anggota TNI berinisial "N". Dugaan itu langsung menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena lokasi perjudian disebut telah lama beroperasi tanpa tersentuh hukum.

"Sudah sering ramai di situ, makanya warga heran kenapa baru sekarang ditindak," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pantauan awak media di sekitar Mapolres Tanah Karo memperlihatkan satu unit mobil pikap Grand Max warna hitam masuk ke area polres pada pukul 23.19 WIB. Mobil tersebut membawa muatan yang ditutup terpal biru dan diduga kuat merupakan mesin judi hasil penggerebekan.

Meski penindakan telah dilakukan, publik kini menanti keberanian aparat mengusut tuntas siapa pemilik sebenarnya dari bisnis judi tersebut. Dugaan keterlibatan oknum aparat menjadi sorotan serius karena dinilai dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Praktik perjudian tembak ikan sendiri kerap menjamur di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan diduga beroperasi dengan sistem koordinasi yang rapi. Tidak sedikit masyarakat menduga adanya pihak-pihak kuat yang bermain di belakang layar sehingga bisnis ilegal itu dapat bertahan lama.

Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, Ericks Raydikson Nainggolan, belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut, termasuk soal dugaan keterlibatan oknum anggota TNI berinisial "N".

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada penyitaan mesin, tetapi juga membongkar jaringan dan aktor utama di balik praktik perjudian yang dinilai meresahkan warga itu.

Massa aksi membawa berbagai poster, spanduk, serta menyuarakan tuntutan agar Panin Bank segera menyelesaikan persoalan yang dialami para debitur secara adil, terbuka, dan manusiawi.

Dalam aksi tersebut, DPC GMNI Jakarta Timur turut menghadirkan salah satu korban yang mengaku dirugikan oleh pihak Panin Bank, yakni Ibu Trie Yustingsih. Berdasarkan pengakuan dan kronologi yang disampaikan kepada massa aksi. Beliau mengalami kerugian karena diduga akibat aset miliknya diambil secara paksa. Bahkan menurut keterangannya, terdapat aset yang bukan merupakan bagian dari jaminan utang piutang namun turut diambil dalam proses tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi, legalitas, serta mekanisme pelaksanaan eksekusi aset yang dilakukan. DPC GMNI Jakarta Timur menilai bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata, melainkan menyangkut hak-hak dasar masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum dan negara.

Istilah "Exploitation de l'homme par l'homme" yang berarti "eksploitasi manusia atas manusia" menjadi refleksi atas dugaan kondisi yang terjadi. Dimana relasi antara lembaga keuangan dan masyarakat diduga berjalan secara timpang dan menempatkan debitur pada posisi yang lemah. Dalam perspektif Marhaenisme, praktik-praktik yang berpotensi menindas rakyat kecil harus dilawan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa lembaga perbankan sebagai institusi yang mengelola dana masyarakat wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Berdasarkan berbagai pengaduan masyarakat serta laporan yang beredar, terdapat indikasi bahwa proses eksekusi jaminan dan pelelangan aset dilakukan tanpa keterbukaan yang memadai dan berpotensi tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap lembaga perbankan wajib menjalankan prinsip perlindungan konsumen, memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta melaksanakan proses penagihan maupun eksekusi sesuai ketentuan hukum.

Hal tersebut tertuang dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, dalam praktik pelelangan aset, prosedur juga diatur melalui Kementerian Keuangan dan pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum.

DPC GMNI Jakarta Timur juga menyoroti bahwa konflik antara debitur dan lembaga keuangan bukanlah persoalan baru di Indonesia. Dalam berbagai laporan pengaduan konsumen baik sengketa terkait kredit, eksekusi jaminan, hingga pelelangan aset masih sering terjadi. Banyak debitur mengaku tidak mendapatkan ruang negosiasi ulang atau restrukturisasi sebelum dilakukan tindakan eksekusi. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang merasa nilai aset yang dilelang jauh di bawah harga pasar sehingga menimbulkan kerugian besar bagi pihak debitur.

Dalam masa aksinya, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan tuntutan sebagai berikut :

1. Mendesak Panin Bank untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan dengan debitur secara transparan dan berkeadilan.
2. Menuntut pemulihan hak-hak debitur yang diduga dirugikan, baik secara materil maupun immateril.
3. Meminta evaluasi sistem pelelangan aset agar lebih berpihak pada prinsip keadilan sosial.
4. Mendorong penyelesaian melalui mekanisme mediasi sebelum langkah hukum yang merugikan salah satu pihak.

DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar membela satu individu, melainkan bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil yang merasa diperlakukan tidak adil dalam sistem ekonomi dan keuangan. Perbankan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat.

Aksi ini menjadi bentuk peringatan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan dan hak-hak rakyat tidak boleh dikorbankan atas nama kepentingan korporasi. DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat penyelesaian yang adil dan berpihak pada masyarakat.

Hormat saya,
Jansen Henry Kurniawan
(Ketua DPC GMNI Jakarta Timur)

Almarhum meninggal dunia pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 08.30 WIB di RSUD Djasamen Saragih karena kecelakaan lalu lintas. Peltu Muhammad Khoirul Anam meninggalkan seorang istri dan dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan.

Peltu Muhammad Khoirul Anam lahir pada tahun 1973 dan mengenyam pendidikan umum hingga SMA tahun 1992. Karier militernya dimulai lewat Secaba Milsuk tahun 1993. Selama berdinas, almarhum mengabdi di Denpom I/1 Pematangsiantar sebagai Batiopslat Situud. Atas dedikasinya, almarhum menerima Tanda Jasa SL Kesetiaan VIII Tahun, SL Kesetiaan XVI Tahun, dan SL Kesetiaan XXIV Tahun.

Turut hadir dalam persemayaman dan pemakaman antara lain: Danpomdam I/BB Kolonel Cpm Henry S.P. Simanjuntak, S.H., M.Hum., Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.IP, M.IP., Wadanpomdam I/BB Letkol CPM Sundoro, dan Dandenpom I/5 Medan Letkol Cpm Atep.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Letkol Cpm Haru Prabowo, SH, MH, M.PM., Perwira Upacara Lettu Cpm Johan Gultom, Komandan Upacara Lettu Cpm M. Yamin, dan Pembawa Acara Serka Idi Yulianto Batipers Dim 0207/Sml.

Dalam amanatnya, Letkol Cpm Haru Prabowo menyampaikan duka mendalam.

"Kita kehilangan prajurit terbaik yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun. Loyalitas dan dedikasi almarhum patut menjadi teladan. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga diberi ketabahan," ujarnya.

Rangkaian upacara persemayaman dan pemakaman dilakukan secara militer meliputi acara persiapan, acara pokok, dan acara penutup.

Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibalut Sang Merah Putih diturunkan ke liang lahat diiringi tembakan salvo.

Prosesi ditutup dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Irup kepada ahli waris.

Kepergian Peltu Muhammad Khoirul Anam merupakan kehilangan besar bagi keluarga besar Denpom I/1 Pematangsiantar. Dharma bakti dan pengabdian almarhum selama berdinas menjadi teladan bagi prajurit.

Laporan : Bobby sihite

Persidangan dipimpin hakim tunggal Pinta Uli Br Tarigan SH. Dalam sidang tersebut, pihak Polrestabes Medan menghadirkan dua orang saksi ahli dan empat saksi umum, termasuk Marnitta Silaban, Yoga Alfiansyah, Leo Sihombing, dan Putri Mutiara Sembiring yang perkara pokoknya juga sedang bergulir di PN Medan.

Sorotan tajam muncul saat hakim mencecar keterangan saksi ahli forensik terkait hasil visum dan luka yang dialami korban. Beberapa jawaban dinilai tidak tegas dan cenderung melenceng dari substansi pertanyaan, terutama mengenai posisi luka lebam di area pipi dan mata, luka bocor di kepala, hingga bibir pecah.

Keanehan lain juga mencuat terkait surat perdamaian yang sebelumnya disebut tidak sah oleh pihak Polrestabes Medan dengan alasan tidak dilakukan di hadapan penyidik. Padahal, pihak keluarga pemohon mengaku telah membuat surat damai tertulis di atas materai Rp10 ribu yang bahkan telah dibubuhi stempel Polrestabes Medan.

Namun, secara mengejutkan, surat perdamaian tersebut disebut dibatalkan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak pemohon. Kondisi ini memicu dugaan adanya ketidakberesan dalam penanganan perkara dan semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.

Tim kuasa hukum pemohon, Ramses Butarbutar SH dan Syahputra Ambarita SH, menegaskan pentingnya kejujuran seluruh pihak dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dalam sidang praperadilan tersebut.

"Kami dalam hal ini menganggap keterangan para saksi yoga dan putri mutiara memberikan keterangan palsu, sebab Pemohon dan Termohon sudah menyaksikan video bersama sama bahwa tidak ada terjadinya pemukulan secara brutal dan sudah menjadi barang bukti di dalam persidangan, serta yang paling fatal hasil visum tidak ada mengatakan kepala bocor terhadap maling tersebut", tegas Ramses.

Sementara itu, Ketua Umum Front Mahasiswa Pejuang Reformasi'99 (FROMPER) yang turut hadir dalam persidangan menyebut banyak kejanggalan dalam kasus yang menjerat salah satu wartawan di Kota Medan.

"Saya sangat menyayangkan kenapa seorang wartawan bisa dijadikan tersangka oleh APH dan terdakwa oleh pengadilan. Padahal saya menilai korban sebenarnya adalah Persadaan Putra Sembiring. Namun begitu jelas tampak adanya pengkondisian terhadap yang bersangkutan terkait kasus saling lapor tersebut," tegasnya usai sidang.

Kasus ini pun memantik perhatian luas publik dan insan pers. Banyak pihak berharap sidang praperadilan tersebut mampu mengungkap fakta secara terang-benderang dan menghadirkan putusan yang benar-benar berkeadilan.

Publik kini menanti, apakah proses hukum ini akan mampu berdiri tegak tanpa intervensi dan tekanan, atau justru semakin memperlihatkan dugaan kriminalisasi terhadap insan pers di Kota Medan. (Red/Tim)

Korban yang sehari-hari bertugas TL (Tugas Luar) itu mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna merah Nopol BK 2364 AHR dari arah Sinaksak menuju Kota Pematangsiantar.

Menurut keterangan saksi mata di lokasi, korban diserempet mobil angkot yang melaju searah dari arah belakang. Benturan keras membuat korban terjatuh dan mengalami luka fatal dibagian kepala hingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Djasamen Saragih untuk dilakukan visum. Sementara sepeda motor Suzuki GSX BK 2364 AHR mengalami kerusakan cukup parah di bagian bodi samping dan depan.

Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Pematangsiantar, Iptu Friska Susana, membenarkan kejadian tersebut.

"Iya benar," ujar Iptu Susana

Aparat kepolisian masih melakukan olah TKP dan memburu pengemudi angkot yang diduga melarikan diri usai kejadian. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Sat Lantas Polres Pematangsiantar.

Simpang Mesjid Jln. Medan dikenal sebagai titik rawan laka lantas. Pengguna jalan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rambu lalu lintas.

Laporan : Bobby sihite

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU MEDAN) telah mewisudawankan sebanyak 1.592 lulusan pada wisuda yang ke 88 yang dilaksanakan di Aula Mahasiswa Sutomo. Kamis, (07/05/26).

1.592 lulusan diantaranya 29 orang dari program Pascasarjana, 649 orang dari FITK, 203 orang dari FEBI, 46 orang dari FKM, 243 orang dari FSH, 81 orang dari FIS, 61 orang dari FDK, 84 orang dari FUSI, 196 orang dari FST.

Sehari sebelum pelaksanaan Wisuda Panitia sudah melaksanakan Gladi Resik acara, termasuk tempat duduk para wisudawan dan waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah dibagikan ke semua wisudawan yang dimulai Pukul 07.00 Wib.

Akan tetapi pada pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di agendakan. Bahkan karena pihak UINSU Medan tidak menepati waktu sehingga beberapa dari wisudawan Program Dokter meninggalkan acara Wisuda. Dikarenakan menganggap giliran prosesi wisudanya masih sangat lama. Menurut informasi dari salah satu wisudawan.

Wisudawan yang ikut gladi resik diketahui bahwa jadwal acara dimulai jam 07.00 Wib, Oleh sebab itu dirinya sudah hadir di Aula Mahasiswa Sutomo UINSU Medan. acara sebelum jam 07.00 Wib, Bahkan mayoritas wisudawan sepertinya belum sarapan pagi.

"Masa sih sekelas UINSU Medan yang mempunyai banyak Guru besar sekelas memanage waktu aja tidak mumpuni ?, Waktu adalah pedang, tapi kenyataannya hanya sebatas ucapan saja. Jadi ya jujur kecewa lah... Belum lagi menurut info dari beberapa wisudawan ijazah S3 juga belum semuanya didaftarkan di LLDIKTI. Bagaimana Lulusan nya mau unggul kalau menyelenggarakan sekelas wisuda aja gak becus." ungkap salah satu Wisudawan Program Doktor.

"Gimana mau UINSU Medan Maju Kayak gini, Dari pihak rektorat aja tidak bisa bertanggung jawab atas berlangsungnya acara wisuda hari ini, UINSU Medan Harus merubah menset itu, kalau buat acara ya sesuai dengan waktu dan tepat waktu, jangan tidak sesuai. Pasti Mahasiswa yang Kuliah di Program Doktor banyak agenda agenda yang sudah direncakan," tambahnya.

Saat Acara Wisuda UINSU Medan Ke-88 Turut hadir bersama Rektor pada wisuda ke 88 UINSU, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang AUPK Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Katimin, M.A Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag, Kepala Biro AAKK, Dr. Tohar Bayoangin, M.Ag, Kepala Biro AUPK Dr. Ibnu Sa'dan, M.Pd, para guru besar UINSU, Dekan dan Wakil Dekan lingkungan UINSU, Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi lingkungan UINSU.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen Bank Aceh sebagai mitra masyarakat Aceh dalam layanan perbankan syariah, termasuk mendukung perjalanan ibadah haji dengan pendekatan spiritual dan kearifan lokal.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, mengatakan Bank Aceh tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendampingi jamaah sejak proses persiapan hingga keberangkatan.

"Bank Aceh berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji dengan menghadirkan dukungan yang menyeluruh serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Aceh," ujar Fadhil.

Sebanyak 1.624 jamaah yang dilayani terdiri dari 706 pria dan 918 wanita yang melakukan penyetoran biaya haji melalui Bank Aceh. Layanan tersebut didukung jaringan 25 kantor cabang Bank Aceh yang tersebar dari Sabang hingga Jakarta.

Prosesi peusijuk menjadi simbol doa dan harapan agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dan kembali sebagai haji mabrur.

Melalui kegiatan ini, Bank Aceh kembali menunjukkan kesiapan dan perannya dalam menghadirkan layanan syariah yang terintegrasi, inklusif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat Aceh.rel.