Acara pembukaan berlangsung khidmat dan dibuka secara resmi oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, K.H. Abdullah Efendi Ritonga, B.A. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran organisasi alumni sebagai mitra strategis lembaga pendidikan pesantren dalam pengembangan sumber daya manusia serta pelestarian nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Melalui sidang pleno yang berlangsung secara musyawarah untuk mufakat, seluruh peserta MUBES secara aklamasi menetapkan Samsu Budiman Tanjung, S.Pd.I. sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IKADLN Parmeraan masa bakti 2026–2031. Penetapan ini menandai babak baru dalam dinamika organisasi alumni yang diharapkan mampu memperkuat jejaring serta memperluas kontribusi nyata bagi lingkungan pesantren maupun masyarakat luas.

​Dalam pernyataan resminya pasca-penetapan, Ketua Umum terpilih menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih mendalam kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Lobu Naginjang Parmeraan serta seluruh peserta MUBES IV atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kepengurusannya ke depan akan berorientasi pada tiga pilar strategis utama, yakni pengembangan mutu pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta penataan struktur organisasi alumni.

​"Ke depannya, DPP IKADLN Parmeraan akan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta penataan struktur organisasi yang sistematis dan terukur," ujar Samsu Budiman Tanjung.

Ia juga menjelaskan bahwa kepengurusan baru akan merintis pembentukan perwakilan atau cabang organisasi di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Langkah ini diambil guna membangun sistem komunikasi dan silaturahmi yang inklusif serta berkelanjutan antar-sesama alumni dari berbagai angkatan.

​Penataan struktur organisasi yang merata ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan program kerja sekaligus memastikan kehadiran IKADLN dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui kelembagaan yang kokoh, organisasi berkomitmen untuk menginisiasi berbagai program strategis, termasuk pengembangan dakwah, kegiatan sosial-kemasyarakatan, serta upaya peningkatan kesejahteraan umat di sekitar Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, khususnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Sumatera Utara pada umumnya.

​Dengan terbentuknya kepengurusan baru periode 2026–2031 ini, IKADLN Parmeraan diharapkan semakin konsisten dalam mewujudkan visi-misi organisasi serta menjadi mitra konstruktif bagi pesantren dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang berpendidikan, berakhlak mulia, dan sejahtera.

​Dewan Pengurus Pusat IKADLN Parmeraan
Parmeraan, 23 Agustus 2026

Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum Antonius, yakni Fernando Raja Sipahutar, S.H. dan Lantur Tumanggor, S.H., dalam konferensi pers di Gedung Sopo Restorasi Bersatu, Jalan Karya Mesjid Ujung No. 50, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Selasa (25/8/2026).

​Fernando memaparkan, perkara ini bermula dari laporan kepolisian yang dilayangkan oleh Robin Marojahan Silalahi dengan nomor LP/B/2424/IV/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut pada 7 Juni 2026. Kasus ini kemudian berlanjut dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan pada 2 Juli 2026 dan penetapan tersangka terhadap kliennya pada 20 Juli 2026.

​Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Atas dasar perdamaian tersebut, pihak terlapor memohon agar kepolisian menghentikan perkara melalui mekanisme Restorative Justice yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.

​"Selaku kuasa hukum dan keluarga besar Antonius Tumanggor, kami langsung menyambut baik upaya damai ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah tetangga dekat, dan tidak elok jika persoalan ini terus berlarut-larut," ujar Fernando.

​Ia mengungkapkan, kesepakatan damai antara keluarga Antonius Tumanggor dan pelapor Robin Marojahan Silalahi tercapai pada 25 Juli 2026. Pada hari yang sama, pelapor langsung menyerahkan surat permohonan pencabutan laporan polisi dan penghentian penyidikan ke Polrestabes Medan.

​Menindaklanjuti permohonan tersebut, Polrestabes Medan menggelar perkara khusus Restorative Justice pada 21 Agustus 2026. Hasilnya, laporan polisi serta seluruh proses penyidikan dinyatakan resmi dihentikan karena kedua belah pihak telah berdamai.

​Fernando turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolrestabes Medan beserta Kasat Reskrim yang telah merespons permohonan tersebut dengan baik. Ia juga mengimbau rekan-rekan media untuk memperbarui pemberitaan sesuai dengan perkembangan terbaru (update).

​Selama proses hukum berjalan, tim penasihat hukum menegaskan bahwa kliennya senantiasa kooperatif dan menghormati prosedur hukum yang ditangani oleh Polrestabes Medan.

​Di tempat yang sama, Antonius Devolis Tumanggor menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada jajaran Polrestabes Medan yang telah memfasilitasi proses perdamaian ini.

​"Terlapor dan pelapor telah sepakat menempuh jalan damai secara kekeluargaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolrestabes Medan beserta jajaran atas terlaksananya proses Restorative Justice ini," pungkasnya.

"Ulama berperan memberikan pencerahan moral, nasihat spiritual, dan dakwah yang menyejukkan agar masyarakat hidup rukun. Umaro/pemimpin daerah yang membuat kebijakan dan menjalankan program pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang biasa disebut Kamtibmas sedangkan umat berperan aktif menjaga persatuan, toleransi, dan menaati aturan yang berlaku,"jelasnya.

Apabila kekuatan ini berjalan sendiri-sendiri, kata KH Khambali, kekuatan kita terbatas. Namun kalau kolaborasi antara ulama, Umaro, Polri dan umat terbangun, maka keamanan, ketertiban, kedamaian di Sumut akan berjalan bersama-sama.

"Untuk itu, di momentun Maulid Nabi yang sangat mulia dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan meneladani akhlaknya. Kita jaga momentum Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memperkuat kolaborasi antara ulama, umaro, Polri dan umat, agar Sumut damai, aman, tertib,"jelasnya

KH, Khambali juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumut agar menghindari berita hoaks. Sebab berita hoaks diproduksi oleh orang yang pintar tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh.

"Mari kita jaga kebersamaan, keberpihakan, persatuan Sumut dari rongrongan orang yang akan memecah belah kolaborasi antara ulama, umaro, Polri dan umat. Mari kita jaga Sumut dengan rukun dan guyub. Menjadikan Sumut sebagai provinsi yang makmur dan selalu memberikan yang terbaik untuk NKRI," pungkasnya. (Red/Tim)

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan gedung telah rampung serta sarana dan prasarana pendukungnya sudah siap sebelum koperasi mulai beroperasi. Kehadiran Dandim dan Bupati di lokasi turut disaksikan oleh perangkat Desa Sei Kamah Baru dan disambut antusias oleh warga setempat.

​Letkol Inf Edy Syahputra menjelaskan, pengecekan ini merupakan langkah penting guna memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai harapan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

​"Kita ingin memastikan KDKMP ini benar-benar siap digunakan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya koperasi ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Dandim.

​Senada dengan hal tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan KDKMP. Ia berpesan agar koperasi tersebut nantinya dapat dikelola secara profesional, transparan, dan mampu menjadi penggerak utama perekonomian warga Desa Sei Kamah Baru.

​Peninjauan ini, kata dia, merupakan wujud nyata komitmen TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program KDKMP guna memperkuat fondasi perekonomian masyarakat dari tingkat desa.

​Dengan selesainya pembangunan fisik serta kesiapan fasilitas pendukung, masyarakat Desa Sei Kamah Baru berharap KDKMP dapat segera beroperasi dalam waktu dekat demi kemajuan ekonomi desa.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan memanfaatkan rumah warga di Dusun Krajan sebagai lokasi pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mempraktikkan secara langsung proses pengolahan bahan herbal menggunakan peralatan rumah tangga yang sederhana dan mudah diperoleh.

Ketua Tim Pelaksana PPK Ormawa BEM Untag Semarang, Musaddad Syarif, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan di Desa Pasigitan. Program sebelumnya antara lain mencakup budidaya TOGA serta pembangunan fasilitas greenhouse TOGA sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan tanaman herbal di tingkat masyarakat.

"Pemilihan kader PKK dan Posyandu sebagai sasaran utama bukan tanpa alasan. Mereka merupakan garda terdepan dalam menggerakkan upaya peningkatan kesehatan keluarga di tingkat masyarakat. Kami ingin membekali para kader tidak hanya dengan kemampuan membudidayakan TOGA, tetapi juga mengolah hasil panennya sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi,".

Dalam pelatihan tersebut, para kader didampingi tim mahasiswa untuk mengolah berbagai rimpang hasil budidaya, seperti jahe, kunyit, dan temulawak, menjadi serbuk herbal instan. Peserta diperkenalkan pada teknik kristalisasi sederhana yang dapat dilakukan dengan peralatan rumah tangga sehingga menghasilkan produk yang praktis untuk diseduh dan lebih mudah disimpan.

Tidak berhenti pada proses produksi, pelatihan juga memberikan pemahaman mengenai pengemasan produk. Peserta mendapatkan edukasi tentang kebersihan kemasan, proses sterilisasi botol, serta pembuatan label yang informatif dan menarik. Pengetahuan tersebut diberikan agar produk olahan TOGA memiliki tampilan yang lebih baik dan dapat dikembangkan sebagai produk yang memiliki potensi untuk dipasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan keamanan pangan yang berlaku.

Bagi kader Posyandu, keterampilan pengolahan TOGA juga dapat mendukung kegiatan edukasi mengenai pemanfaatan bahan herbal lokal dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dari sisi ekonomi, kemampuan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah membuka peluang kegiatan usaha produktif bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan desa.

Ketua PKK Dusun Krajan, Junarsih, mengapresiasi keberlanjutan program yang dilakukan oleh BEM Untag Semarang. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai potensi tanaman yang selama ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar rumah.

"Pelatihan ini membuka wawasan warga kami. Ternyata tanaman yang ada di pekarangan dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Kami berharap pendampingan ini dapat terus berlanjut sehingga Desa Pasigitan mampu mengembangkan produk herbal berbasis TOGA yang menjadi salah satu unggulan desa,".

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, kader PKK dan Posyandu, serta masyarakat desa, pemanfaatan TOGA di Desa Pasigitan diharapkan dapat berkembang dari sekadar tanaman pekarangan menjadi bagian dari upaya peningkatan kesehatan keluarga sekaligus pengembangan ekonomi masyarakat.

Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun kemandirian desa berbasis potensi lokal. Dengan peningkatan keterampilan masyarakat, hasil budidaya TOGA tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk herbal yang bernilai tambah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Pasigitan.

Jembatan sepanjang 40 meter yang berada di wilayah teritorial Koramil 0204-05/Batang Kuis, Kodim 0204/Deliserdang ini menghubungkan Dusun I dan II Tumpatan Nibung menuju Desa Wonosari. Infrastruktur vital tersebut memberikan manfaat langsung bagi sekitar 600 jiwa untuk memperlancar akses anak ke sekolah, mobilitas warga ke fasilitas kesehatan dan pasar, serta mendistribusikan hasil pertanian.

​Pembangunan jembatan ini diselesaikan melalui gotong royong selama 35 hari oleh tim gabungan yang melibatkan 20 personel TNI dan 5 warga setempat. Proyek ini sekaligus menjadi titik ke-256 dari target 323 jembatan yang diprogramkan TNI AD melalui Kodam I/BB dalam Bakti TNI untuk Rakyat.

​"Untuk 67 titik jembatan yang masih dalam proses pembangunan, pengerjaannya akan terus dipercepat melalui sinergi dengan Pemda dan pihak terkait. Di awal September 2026 nanti, kami juga akan menambah pembangunan Jembatan Perintis Garuda sebanyak 101 titik lagi," ujar Pangdam Hendy dalam konferensi pers usai peresmian.

​Kehadiran Pangdam bersama rombongan disambut antusias oleh warga yang sebelumnya hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu.

​"Dengan dibangunnya jembatan gantung ini, aktivitas kami jadi lebih mudah dan efisien waktu. Anak-anak pun pergi ke sekolah dengan menyeberang sungai jadi lebih aman. Terima kasih Pak Pangdam, terima kasih TNI, terima kasih Pak Presiden Prabowo," ungkap salah seorang warga.

​Usai meresmikan jembatan, Pangdam Hendy bersama Dandim 0204/Deliserdang Letkol Inf Wahidin Sobar melintasi jembatan tersebut sebagai bentuk uji coba ketahanan sekaligus memastikan kualitas fisik bangunan.

​Resmikan Fasilitas Air Bersih

​Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peresmian fasilitas Sumur Bor Air Bersih di Dusun I Desa Emplasemen, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang.

​Hingga saat ini, Kodam I/BB telah merampungkan 452 titik air bersih yang tersebar dalam bentuk sumur bor, embung, pipanisasi, dan pompa hidram. Program ini telah menjangkau 38.896 kepala keluarga atau setara dengan 144.297 jiwa. Pada September mendatang, pembangunan titik air bersih akan diperluas ke sejumlah wilayah kepulauan dan daratan, termasuk Samosir dan Nias.

​"Tidak ada tujuan lain dari TNI, selain membantu kesulitan masyarakat dalam mengakses air bersih dan memenuhi kebutuhan rumah tangga agar masyarakat dapat menjalani hidup lebih sehat dan produktif," tegas Pangdam Hendy.

​Ia juga berpesan kepada warga agar segera melaporkan kepada aparat setempat atau Kodim 0204/Deliserdang apabila terjadi kerusakan pada jembatan agar dapat segera ditangani.

​Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Deliserdang Lomlom Suwondo, Danrem 022/PT, para Pejabat Utama (PJU) Kodam I/BB, unsur Forkopimda Deliserdang, serta tokoh masyarakat setempat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peresmian Hidroponik dan Budidaya Ikan Air Tawar Lapas Kelas I Medan yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, serta sejumlah Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Medan dan sekitarnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata Lapas Kelas I Medan dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian sekaligus mendukung pemanfaatan lahan secara optimal. Melalui budidaya hidroponik dan ikan air tawar, warga binaan diharapkan dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan kegiatan pembinaan yang memiliki nilai manfaat, produktif, serta berkelanjutan.

Dengan dukungan dan sinergi jajaran Pemasyarakatan, Lapas Kelas I Medan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pembinaan yang memberikan dampak positif bagi warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

Laporan tersebut diterima pihak kepolisian dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/B/1411/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Terlapor AL disangkakan melanggar Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

​Kasus ini bermula ketika ayah pelapor ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Memanfaatkan situasi keluarga yang panik, AL mendatangi korban dan menjanjikan mampu membebaskan sang ayah dari jerat hukum dengan syarat menyetor uang sebesar Rp200 juta.

​Saat dikonfirmasi awak media di Mapolda Sumut, Ayu mengungkapkan bahwa penyerahan uang dilakukan dalam dua tahap:

1. Tahap Pertama: Sebesar Rp150 juta diserahkan secara tunai di dalam mobil atas permintaan AL.
2. Tahap Kedua: AL kembali meminta tambahan Rp50 juta yang ditransfer langsung ke rekening pribadinya dengan dalih dana sebelumnya kurang untuk "dibagikan ke anggota."

​Namun, janji manis tersebut tinggal janji. Alih-alih bebas, sang ayah tetap ditahan, uang raib, dan terlapor justru menghilang tanpa jejak serta memutus seluruh akses komunikasi.

​"Dia bilang uangnya kurang untuk dibagi ke anggota. Setelah uang Rp200 juta masuk, ayah saya tetap ditahan, uang tidak kembali, dan kontak saya diblokir. Ini jelas penipuan yang memanfaatkan kesusahan orang lain," tegas Ayu usai membuat laporan.

​Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp200 juta serta kerugian imateril berupa trauma psikologis yang mendalam bagi keluarga.

​Melalui laporan ini, korban mendesak Kapolda Sumut beserta jajaran Ditreskrimum Polda Sumut untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Tindakan terlapor dinilai tidak hanya mencederai hukum pidana, tetapi juga merusak muruah dan martabat profesi advokat sebagai officium nobile (profesi yang mulia). (Red/Tim)

Pihak penyelenggara juga sudah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Medan dan Poldasu untuk mengantisipasi hal-hal di luar kendali pihak penyelenggara.

"Semua persiapan sudah kita lakukan dengan baik dan matang mulai dari lokasi penyelenggaraan, transportasi peserta dan akomodasi peserta. Untuk keamanan kita sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Medan dan Poldasu. Kita jamin Mubes XXV GTDI akan berlangsung aman, lancar dan kondusif," jelasnya pada wartawan, Senin (24/8/2026).

Dikatakan, Medan sengaja dipilih sebagai lokasi Mubes XXV 2026 karena Kota Medan menjadi salah satu Kota yang paling toleransi di Indonesia. Jadi, kita juga sudah sampaikan pesan kepada para peserta agar senantiasa menjaga dan memelihara kondusifitas.

GTDI juga akan terus berkontribusi menciptakan toleransi dan menghargai perbedaan terutama kami penyelenggara Mubes sudah mengingatkan kepada semua peserta dan itu alasan kita memilih Medan karena tingginya rasa toleransi.

"Pesan untuk peserta Mubes, boleh bersehati sepakat sesuai dengan aturan kita. Supaya tujuan GTDI kembali menjadi Gereja yang jaya dan bisa bekerjasama dengan semua kelompok agama termasuk dalam mendukung program Pemerintah menuju Indonesia Emas terwujud," pungkasnya. (Red/Tim)

Sekretaris DPD Rumah Gibran Sumatera Utara, Deni Siregar, menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak boleh berhenti pada bantahan atau klarifikasi internal semata. Menurutnya, apabila benar terjadi permintaan uang kepada warga binaan menjelang bebas, maka persoalan itu menyangkut integritas pelayanan pemasyarakatan dan kredibilitas institusi negara.

"Kami mempertanyakan dengan tegas, kalau warga binaan sudah menyelesaikan masa hukumannya, mengapa masih muncul dugaan permintaan uang agar proses kepulangannya dapat berjalan? Atas dasar aturan apa uang tersebut diminta? Siapa yang meminta dan siapa yang menerima?" tegas Deni.

Dalam pemberitaan yang menjadi perhatian publik, mantan narapidana berinisial IL disebut mengaku dimintai uang sebesar Rp1,5 juta oleh seorang oknum petugas yang disebut bernama Pido. Sementara mantan narapidana Azhari mengaku dimintai uang sebesar Rp4 juta oleh oknum petugas yang disebut bernama Yosep.

Deni menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari pengakuan yang telah diberitakan dan harus segera diverifikasi melalui pemeriksaan resmi oleh pihak yang berwenang.

Menurutnya, apabila terdapat lebih dari satu warga binaan yang menyampaikan kesaksian serupa, maka dugaan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan individual.

"Jangan buru-buru menyebut ini hanya ulah oknum. Kalau ternyata ada pola, berarti pengawasan patut dipertanyakan. Kalau pengawasan berjalan tetapi praktik seperti ini masih terjadi, lalu siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya.

DPD Rumah Gibran Sumatera Utara mendesak Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme pembebasan warga binaan di Lapas Kelas IIA Binjai.

Pemeriksaan tersebut, kata Deni, harus mencakup keterangan dari IL dan Azhari, petugas yang disebut dalam pemberitaan, pejabat terkait, serta seluruh mekanisme administrasi pembebasan warga binaan.

"Kami ingin kasus ini terang. Periksa keterangan IL. Periksa keterangan Azhari. Panggil dan klarifikasi petugas yang disebut, termasuk Pido dan Yosep. Periksa apakah ada bukti pembayaran, komunikasi, saksi, atau warga binaan lain yang mengalami hal serupa. Jangan melakukan pemeriksaan hanya untuk menggugurkan pemberitaan," katanya.

Rumah Gibran Sumut juga meminta apabila memang terdapat pembayaran resmi dalam proses administrasi pembebasan warga binaan, pihak Lapas harus membuka secara transparan dasar hukum, jenis layanan, besaran biaya, serta bukti pembayaran resmi kepada publik.

"Kalau itu biaya resmi, buka aturannya. Kalau bukan biaya resmi, lalu uang itu atas dasar apa? Jangan sampai istilah 'ongkos' menjadi pintu masuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum," tegas Deni.

Ia menilai warga binaan tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang rentan dimanfaatkan. Setelah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan, mereka berhak memperoleh pelayanan sesuai ketentuan tanpa tekanan maupun pungutan di luar aturan.

"Mereka sudah menjalani hukuman. Jangan setelah selesai menjalani hukuman justru masih dibebani dugaan pungutan. Kalau benar terjadi, ini bukan sekadar persoalan beberapa juta rupiah. Ini menyangkut martabat pelayanan negara," ujarnya.

DPD Rumah Gibran Sumut juga mendesak agar hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Kalau terbukti ada pungli, tindak tegas siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu. Kalau tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka dan objektif. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya," kata Deni.

Menutup pernyataannya, Deni menegaskan bahwa Rumah Gibran Sumatera Utara akan terus mengawal pelayanan publik agar bebas dari praktik pungutan liar.

"Negara tidak boleh kalah dengan oknum. Kalau ada yang bermain di balik kewenangan dan seragam institusi, bongkar. Kalau ada yang terbukti menyalahgunakan jabatan, tindak. Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun hanya karena berada di dalam tembok lembaga pemasyarakatan," pungkasnya.

Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli, menilai kehadiran langsung Presiden di lokasi bencana merupakan bukti kepemimpinan yang responsif dan luar biasa di tengah padatnya agenda kenegaraan.

"Langkah Presiden Prabowo turun langsung ke lokasi kebakaran hutan merupakan tindakan yang sangat luar biasa. Di tengah kesibukan memimpin negara, beliau tetap hadir memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal. Ini adalah teladan kepemimpinan yang patut diapresiasi," ujar Nezar Djoeli, Minggu, 23/08/2026.

DPP HARI juga memberikan apresiasi kepada Ketua Tim Pengendalian Kebakaran Hutan, Haji Sam, yang dinilai menunjukkan komitmen dan tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan upaya pengendalian kebakaran di wilayah Kalimantan.

Selain it apresiasi juga kepada ribuan personel gabungan dari berbagai unsur telah terlibat dalam operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Kekuatan tersebut melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Masyarakat Peduli Api (MPA), sukarelawan, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

Menurut Nezar, kebakaran hutan bukan lagi persoalan satu individu maupun satu lembaga, melainkan bencana yang harus dihadapi secara bersama-sama.

"Karhutla hari ini merupakan persoalan nasional yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ulah manusia hingga dampak perubahan iklim global. Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa," tegasnya.

DPP HARI juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan unsur kesengajaan dalam sejumlah peristiwa kebakaran hutan. Hal itu menyusul beredarnya tayangan di media sosial yang memperlihatkan dugaan aksi pembakaran lahan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Jika benar terdapat unsur kesengajaan, maka pelakunya harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Apa yang terekam kamera kemungkinan hanya sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. Aparat harus menginvestigasi secara menyeluruh agar memberikan efek jera," katanya.

Selain penegakan hukum, DPP HARI mengajak seluruh komponen bangsa, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

Nezar juga berharap negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap dapat memperkuat kerja sama kemanusiaan dengan mengirimkan personel maupun armada pemadam apabila diperlukan.

"Karhutla adalah persoalan lintas negara. Semangat gotong royong regional sangat dibutuhkan agar bencana ini dapat segera diatasi dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan," ujarnya.

Ia menambahkan, fenomena cuaca ekstrem, pemanasan global, serta musim kemarau yang dipengaruhi perubahan iklim menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan. Namun demikian, faktor alam tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

"DPP HARI mendukung penuh seluruh langkah pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa demi menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat," tutup Nezar Djoeli.

Berdasarkan data sementara dari Kementerian Kehutanan, luas karhutla tercatat 38.319 hektare di Kalimantan Barat, 8.019 hektare di Kalimantan Selatan, 7.635 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715 hektare di Kalimantan Timur, dan 400 hektare di Kalimantan Utara.

Data tersebut masih terus diperbarui dan diverifikasi seiring perkembangan penanganan di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Tuandi Sianipar menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang menurut pengamatan pihaknya perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut dari manajemen PTPN IV. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pekerjaan replanting, khususnya proses pencacahan batang kelapa sawit. Menurut Tuandi, hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan diduga belum sepenuhnya sesuai dengan ukuran atau ketentuan teknis yang menjadi acuan pekerjaan. Karena itu, pihaknya meminta agar pelaksanaan pekerjaan tersebut diperiksa kembali dengan mengacu pada juknis dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang ditetapkan perusahaan.

Selain pekerjaan replanting, pembuatan parit isolasi di Afdeling 5 Unit Kebun Bah Jambi juga menjadi perhatian LSM BOPPAN RI. Dari hasil peninjauan lapangan, Tuandi menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian pada dimensi parit, terutama menyangkut ukuran lebar, tinggi, dan kedalaman. Menurutnya, pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan pendukung dalam kegiatan replanting harus mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, diperlukan pengukuran secara langsung untuk memastikan apakah hasil pekerjaan di lapangan telah memenuhi standar yang ditentukan atau terdapat perbedaan antara spesifikasi dengan kondisi sebenarnya.

Tuandi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak sebelum adanya pemeriksaan resmi dan pengukuran teknis dari pihak yang berwenang. Namun, dugaan adanya perbedaan antara hasil pekerjaan di lapangan dengan acuan teknis tersebut, menurutnya, perlu segera ditindaklanjuti. "Kami meminta pihak kantor direksi PTPN IV segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Jangan hanya menerima laporan dari bawah, tetapi lakukan pemeriksaan langsung agar semuanya jelas dan transparan," ujar Tuandi Sianipar.

Ketua Umum DPP LSM BOPPAN RI itu juga mendesak manajemen PTPN IV agar melakukan evaluasi terhadap pihak pelaksana atau pendor yang mengerjakan replanting dan pembuatan parit isolasi di Afdeling 5. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kontrak, juknis, maupun RAP, Tuandi meminta perusahaan memberikan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara serius untuk memastikan kualitas pekerjaan sekaligus mencegah potensi kerugian yang dapat timbul akibat pekerjaan yang tidak sesuai standar.

Lebih lanjut, Tuandi juga meminta Polda Sumatera Utara agar turut memberikan perhatian dan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia mengatakan bahwa dugaan yang muncul dari hasil peninjauan lapangan perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, pengukuran fisik pekerjaan, serta perhitungan volume dan spesifikasi secara objektif. "Kami menegaskan kepada pihak Polda Sumut agar segera turun ke lokasi apabila memang terdapat dugaan kecurangan yang berpotensi merugikan negara," tegas Tuandi.

Tuandi menambahkan, LSM BOPPAN RI akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pekerjaan di Afdeling 5 Unit Kebun Bah Jambi PTPN IV. Pihaknya juga meminta agar seluruh pihak yang terkait memberikan klarifikasi dan membuka data pekerjaan apabila diperlukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah pelaksanaan replanting dan pembuatan parit isolasi tersebut benar-benar telah sesuai ketentuan. Menurutnya, pemeriksaan secara terbuka dan profesional akan menjadi langkah penting untuk membedakan antara persoalan teknis, kesalahan pelaksanaan, maupun dugaan penyimpangan yang lebih serius.

Dengan adanya peninjauan tersebut, LSM BOPPAN RI berharap manajemen PTPN IV segera mengambil langkah konkret dengan turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan replanting serta parit isolasi di Afdeling 5. Tuandi menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan pihaknya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pekerjaan terbukti sesuai dengan juknis dan RAP, maka hal tersebut dapat menjadi klarifikasi bagi semua pihak. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, ia meminta agar dilakukan perbaikan dan tindakan sesuai aturan. "Kami hanya ingin pekerjaan dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan, dan tidak ada pihak yang dirugikan," pungkas Tuandi Sianipar. (Red/Tim)

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Satupena.co.id yang diperingati pada 22 Agustus 2026 menjadi ruang untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilalui sekaligus meneguhkan komitmen menghadapi tantangan dunia pers yang terus berkembang.

Peringatan HUT ke-4 tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Aceh Tengah dengan mengusung tema "Bersama Satupena, Mewarnai Negeri dengan Karya dan Inspirasi."

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremoni perayaan bertambahnya usia media, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi serta memperkuat semangat seluruh keluarga besar Satupena.co.id.

Tema tersebut sekaligus menegaskan pesan bahwa media harus tumbuh bersama masyarakat, menyuarakan fakta, mengawal kepentingan publik, serta menghadirkan karya jurnalistik yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga edukasi dan inspirasi.

Pimpinan Redaksi Satupena.co.id, Pujo Prayetno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa usia empat tahun merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan komitmen seluruh keluarga besar media tersebut.

"Empat tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak proses, tantangan dan dinamika yang telah kita lalui. Namun, justru dari perjalanan itulah kita belajar untuk terus berbenah, menjaga semangat, dan meningkatkan kualitas karya jurnalistik," ujar Pujo.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat dan pembaca merupakan modal utama bagi keberlangsungan sebuah media. Karena itu, Satupena.co.id akan terus berupaya menjaga independensi, mengedepankan keberimbangan, serta menyajikan informasi berdasarkan fakta dan kaidah jurnalistik.

"Satupena.co.id harus menjadi media yang benar-benar hadir untuk masyarakat. Setiap berita yang kita lahirkan bukan hanya harus cepat dibaca, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan, memiliki nilai edukasi dan memberikan inspirasi," katanya.

Pujo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wartawan, kontributor, jajaran redaksi, mitra kerja, serta semua pihak yang selama empat tahun terakhir telah memberikan dukungan dan menjadi bagian dari perjalanan Satupena.co.id.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-4 Satupena.co.id, Zulkifli Aneuk Syuhada, SH, mengatakan bahwa peringatan HUT ke-4 menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan sekaligus memperkuat tali silaturahmi di antara keluarga besar Satupena.co.id.

"HUT ke-4 ini bukan hanya tentang merayakan bertambahnya usia, tetapi tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan dan membangun semangat baru. Kita ingin seluruh keluarga besar Satupena.co.id semakin solid dalam menghadapi tantangan dunia media yang terus berubah," ujar Zulkifli.

Ia menambahkan, Satupena.co.id harus terus memperluas kontribusinya dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik menyangkut persoalan sosial, pembangunan, hukum, ekonomi, pendidikan, maupun berbagai perkembangan di daerah.

"Harapan kita, Satupena.co.id semakin maju, semakin dipercaya, dan mampu menjadi media yang mencerdaskan. Kepada seluruh wartawan, mari terus menjaga profesionalisme, integritas dan kode etik jurnalistik. Jadikan setiap berita sebagai karya yang memiliki nilai dan tanggung jawab," katanya.

Zulkifli juga mengajak seluruh jajaran Satupena.co.id menjadikan HUT ke-4 sebagai titik tolak untuk melangkah lebih jauh, meningkatkan kualitas pemberitaan, memperkuat profesionalisme, serta memperbanyak karya jurnalistik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dengan kebersamaan, saya yakin Satupena.co.id akan terus berkembang. Mari jadikan empat tahun ini sebagai pijakan untuk melangkah lebih kuat, lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat," pungkasnya.

Peringatan HUT ke-4 Satupena.co.id di Aceh Tengah akhirnya bukan hanya menjadi catatan tentang bertambahnya usia sebuah media. Lebih dari itu, empat tahun perjalanan menjadi pengingat bahwa setiap kata memiliki tanggung jawab, setiap berita memiliki dampak, dan setiap karya merupakan bagian dari perjalanan untuk menghadirkan pers yang "Lugas & Terpercaya".

Di tengah perubahan ekosistem media yang semakin cepat, tantangan jurnalisme tidak lagi sebatas bagaimana menyampaikan berita, tetapi juga bagaimana menjaga akurasi, kredibilitas, independensi, dan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi.

Karena itu, Satupena.co.id berkomitmen menjadikan perjalanan empat tahun sebagai pijakan untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan. Semangat tersebut diharapkan mampu mendorong seluruh jajaran redaksi dan wartawan untuk terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, faktual, berimbang, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rangkaian peringatan HUT ke-4 kemudian ditutup dengan makan bersama di salah satu lokasi wisata di Kabupaten Bener Meriah. Suasana kebersamaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan di antara seluruh jajaran Satupena.co.id.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus berbenah, Satupena.co.id menatap tahun-tahun berikutnya dengan tekad untuk terus berkarya, menyuarakan fakta, mengawal kepentingan publik, serta mewarnai negeri dengan karya dan inspirasi. (***)

Laporan tersebut telah teregistrasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut dengan Nomor: STTLP/B/1394/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 21 Agustus 2026.

Jerat Hukum Terlapor

​Tim hukum ahli waris dari Law Firm Indra Tan & Partners menyatakan, kedua terlapor dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya:

​Pasal 257 dan Pasal 502 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru (terkait dugaan memaksa masuk menetap tanpa hak dan penyerobotan tanah).

​Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1950 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Asal-Usul Sengketa

​Permasalahan bermula ketika sebuah rumah permanen—yang sebelumnya merupakan rumah panggung milik Almarhum Abdul Halim Harahap di atas objek lahan sengketa—saat ini ditempati dan dikuasai secara sepihak oleh RLS dan JH.

​Pihak keluarga menegaskan bahwa penguasaan lahan seluas kurang lebih 15 hektare tersebut diperkuat oleh dokumen historis yang sah, yaitu:

1. Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 10 Juni 1977.
2. Akta Pembagian Harta Warisan tahun 1989.
3. Surat pembatalan pernyataan tahun 2004 yang dikeluarkan pada 2017.
4. Dokumen jual beli pendukung serta kesaksian keluarga dan tokoh masyarakat setempat.

​Adapun objek yang dipersoalkan meliputi lahan di kanan Jalan Gunung Tua–Langga Payung, Kawasan Gomburan Besar, kawasan lereng Tor Siboru Tompul, serta sejumlah bidang tanah warisan lainnya yang diduga telah dikapling dan dipasarkan kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris.

​Langkah Tegas Tim Hukum

Dalam konferensi pers di Medan, tim hukum yang terdiri dari Indra Tan, S.H., M.Kn., Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., Ayu Noveritasari Limbong, S.H., M.H., dan Debreri Irfansyah Sembiring, S.H., M.H., menyampaikan beberapa poin tuntutan hukum:

1. Pemeriksaan BPN: Meminta verifikasi status seluruh bidang tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. ​Pengukuran Ulang: Melakukan pemetaan dan pengukuran ulang untuk memastikan batas, luas, dan letak objek secara objektif.
3. ​Audit Dokumen: Menelusuri seluruh dokumen peralihan, akta, atau sertifikat yang diklaim oleh pihak terlapor.
4. ​Penghentian Transaksi: Meminta semua pihak menghentikan sementara segala bentuk pembangunan, pengkaplingan, atau transaksi di atas objek sengketa hingga ada kepastian hukum.

​"Bila ada pihak yang merasa memiliki hak, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Jangan ada klaim sepihak dan jangan ada transaksi terhadap tanah yang statusnya masih diperselisihkan," tegas Ayu Limbong mewakili tim hukum.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut guna memeriksa fakta-fakta serta bukti yang telah diserahkan oleh pihak pelapor.

Kunjungan tersebut merupakan arahan langsung Bupati Dairi sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam memastikan korban mendapat perlindungan penuh. Fokus Pemulihan Fisik dan Mental.

Dalam kunjungan itu, Wakil Bupati, Wahyu menegaskan bahwa penanganan korban tidak cukup hanya dari sisi medis. Pendampingan psikologis dan trauma healing harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Yang paling utama adalah memastikan anak ini mendapat perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan mental. Kita meminta seluruh pihak terkait terus memonitor perkembangannya, memberikan trauma healing, dan memastikan kebutuhan nutrisinya juga terpenuhi," ujar Wahyu.

Ia menginstruksikan Dinas Sosial, RSUD Sidikalang, dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Dairi untuk melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan AGP. Menurutnya, trauma pada anak korban kekerasan tidak bisa ditangani dalam jangka pendek.

Wakil Bupati juga memastikan Pemkab Dairi akan mengawal kasus ini hingga tuntas di ranah hukum. Koordinasi dengan Polres Dairi akan terus dilakukan agar ada kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Dairi. Kita ingin memastikan kasus ini terus dipantau sehingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi korban," tegasnya.

Wahyu mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut, apalagi pelakunya masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

"Apapun alasannya, kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan. Apalagi korban masih anak-anak dan membutuhkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya," kata Wahyu.

Di sisi lain, Camat Sidikalang Mawardi Tumanggor menyampaikan fakta mengejutkan. Pelaku selama ini tercatat sebagai penerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah.

Data dari Lurah Sidikalang dan Kepala Lingkungan 6 menyebut bantuan yang diterima antara lain BLT Kesra, bantuan sembako beras, Kartu Indonesia Pintar untuk anak pelaku. Bahkan di awal Agustus, korban juga menerima bantuan makanan dan uang dari Yon TP. 908 Gaja Dompak melalui kepala lingkungan.

"Jadi, kami sangat menyayangkan atas kejadian ini. Mari tetap membangun komunikasi diantara warga, agar kasus serupa tidak terjadi. Itu harapan kita," kata Mawardi.

Kunjungan Wakil Bupati turut didampingi Kadinsos Tumpal Pasaribu, Direktur RSUD Sidikalang Benni Purba, Lurah Sidikalang Fahreza Anjas Ujung, Staf Ahli PKK Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala, Kepala UPT PPA Eva Judika Napitupulu, serta Anggota DPRD Dairi Bona Sitindaon.

Di waktu hampir bersamaan, Anggota DPRD Dairi Batara Armin Sinaga juga menjenguk korban dan mendoakan agar AGP segera pulih.

Pemkab Dairi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, keluarga, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum. Komunikasi antar warga juga didorong agar kasus serupa dapat dicegah atau segera ditangani.

Kompetisi sains tingkat regional ini menyasar siswa jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK hingga Guru sebagai upaya menjaring bibit-bibit unggul dan meningkatkan mutu pendidikan sains di daerah.

Berdasarkan rilis POSI, masa pendaftaran dibuka mulai 27 Juli 2026 hingga 22 Agustus 2026. Seluruh rangkaian tes akan dilaksanakan secara luring pada Sabtu, 5 September 2026 di SMK Swasta Bukit Cahaya 1 Sidikalang, Jl. FL Tobing No.Z-1, Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Pengumuman hasil juga akan dilakukan di hari yang sama, 5 September 2026.

Bidang Lomba Lengkap, dari SD hingga Guru

Olimpiade ini menyediakan beragam bidang lomba sesuai jenjang:
- SD/MI: Matematika Kelas 1-2, 3-4, 5-6, IPA, IPS, Bahasa Inggris
- SMP/MTs: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris
- SMA/MA/SMK: Kimia, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Biologi, Bahasa Inggris, Informatika
- Jenjang Guru: Literasi dan Numerasi

Biaya Terjangkau dan Banyak Benefit.

Panitia menetapkan biaya pendaftaran Early Bird Rp100.000/bidang untuk pendaftaran 27 Juli – 15 Agustus 2026. Sementara Harga Normal Rp120.000/bidang berlaku 16 – 22 Agustus 2026.

Setiap peserta akan mendapatkan Sertifikat Peserta, E-Sertifikat, Hard Copy Soal, Akses Pembahasan Soal, serta Sertifikat Sekolah Peduli Prestasi dan Sertifikat Guru Pendamping bagi sekolah dan pembina.

Total Hadiah: Uang Pembinaan hingga Piala Juara Umum

Peserta terbaik berhak atas Uang Pembinaan, Medali, Piagam Penghargaan, E-Piagam Penghargaan, dan Piala Juara Umum.

Direktur POSI Fahruroji Panjaitan, http://S.Pd., M.M. bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Jasplin S.L. Sihombing, http://M.Pd. dan jajaran mendukung penuh kegiatan ini sebagai sarana memotivasi siswa untuk berprestasi di bidang sains.

Pendaftaran dan informasi lengkap dapat diakses melalui:

- Pendaftaran: https://posi.id/Reg2026-OlimpiadeSainsDairi
- Juknis: https://posi.id/Info2026-OlimpiadeSainsDairi
- Narahubung: 082277475033

Dengan adanya Olimpiade Sains Dairi 2026, diharapkan lahir generasi muda Dairi dan Sumatera Utara yang kompetitif, kreatif, dan siap bersaing di tingkat nasional.

Perdamaian yang difasilitasi dan dihadiri langsung oleh Bupati Deli Serdang justru memunculkan pertanyaan baru. Bukan hanya terkait substansi penyelesaian, tetapi juga menyangkut perbedaan hasil uji laboratorium, dugaan kelengkapan dokumen lingkungan perusahaan, hingga isu dugaan pemberian upeti kepada oknum tertentu.

Berbagai dugaan tersebut tentu membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi. Namun, jika benar terdapat perbedaan signifikan antara hasil pemeriksaan pemerintah dengan hasil pemeriksaan independen, persoalan ini tidak semestinya berhenti hanya pada meja perdamaian.

Hasil Uji Laboratorium Berbeda, Publik Meminta Penjelasan

Pasca-insiden, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang diketahui melakukan pengambilan sampel air di lokasi kejadian.

Menurut informasi yang beredar, hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya dalam kadar signifikan sebagaimana yang dikhawatirkan masyarakat.

Namun, pada waktu yang disebut berlangsung berdekatan, warga secara mandiri mengambil sampel air dan mengirimkannya ke SUCOFINDO, laboratorium pengujian yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Hasil pengujian yang diklaim diperoleh masyarakat disebut menunjukkan temuan yang berbeda, termasuk adanya parameter kimia tertentu yang berada pada kadar tinggi dan diduga melampaui baku mutu yang berlaku.

Perbedaan hasil tersebut menjadi titik krusial yang semestinya dijelaskan secara terbuka.

Apa penyebab perbedaannya? Apakah metode pengambilan sampel, titik pengambilan, waktu pengambilan, metode pengujian, maupun parameter yang diuji benar-benar identik?

Pertanyaan tersebut penting dijawab sebelum publik menarik kesimpulan mengenai adanya keberpihakan atau manipulasi hasil pemeriksaan.

Perdamaian Bukan Berarti Menghapus Dugaan Pelanggaran

Kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi sorotan.

Masyarakat menilai penyelesaian secara kekeluargaan tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup.

Salah seorang perwakilan warga bahkan meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada proses mediasi, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan.

"Pemerintah seharusnya tidak hanya memfasilitasi perdamaian. Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan, termasuk pemeriksaan terhadap pejabat yang dinilai tidak netral," ujar perwakilan warga.

Dokumen Perizinan dan Pengelolaan Limbah Dipertanyakan

Sorotan berikutnya menyasar dokumen lingkungan dan perizinan PT Indofarm Sukses Makmur.

Sejumlah pihak mempertanyakan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan sistem pengelolaan air limbah, dokumen lingkungan, serta persetujuan teknis yang menjadi dasar kegiatan operasional perusahaan.

Di antaranya disebut terkait IPAL dan Persetujuan Lingkungan (Perling) S06.

Namun, tudingan mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan administrasi dan dokumen resmi. Pemerintah daerah maupun perusahaan perlu membuka informasi yang dapat diverifikasi publik agar tidak berkembang menjadi spekulasi.

Dugaan Upeti Mencuat, Aparat Diminta Tidak Tinggal Diam

Yang paling serius adalah munculnya isu mengenai dugaan pemberian upeti dalam jumlah tertentu kepada oknum di lingkungan pemerintah daerah.

Dugaan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan alasan mengapa pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan dinilai tidak maksimal.

Namun hingga berita ini disusun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa adanya bukti dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

Karena itu, jika informasi mengenai dugaan pemberian uang kepada oknum pejabat benar-benar beredar dan memiliki dasar bukti, aparat penegak hukum patut melakukan verifikasi dan penyelidikan secara independen.

Sebab, jika terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas dugaan pencemaran lingkungan, tetapi berpotensi berkembang menjadi perkara serius yang menyangkut integritas aparatur negara dan tata kelola pemerintahan.

Warga Minta Pemeriksaan Terbuka

Masyarakat meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum seluruh bukti diperiksa secara objektif.

Setidaknya terdapat empat tuntutan yang kini mengemuka:

1. Pemeriksaan terhadap pejabat terkait, termasuk Kepala DLH Deli Serdang, guna memastikan proses pengawasan berlangsung independen dan transparan.
2. Audit dan verifikasi seluruh dokumen lingkungan serta sistem pengolahan limbah PT Indofarm Sukses Makmur.
3. Pengujian ulang sampel secara independen dan transparan, dengan metode, titik pengambilan, parameter, serta laboratorium yang disepakati para pihak.
4. Penyelidikan terhadap dugaan pemberian upeti, apabila terdapat laporan maupun bukti awal yang dapat diverifikasi.

Publik Menunggu Klarifikasi

Hingga kini, pertanyaan publik masih tertuju kepada PT Indofarm Sukses Makmur, DLH Kabupaten Deli Serdang, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Apakah benar hasil pemeriksaan pemerintah berbeda dengan hasil pengujian SUCOFINDO? Apakah seluruh dokumen lingkungan dan pengelolaan limbah perusahaan telah memenuhi ketentuan? Dan apakah benar terdapat aliran uang kepada oknum yang berkaitan dengan proses pengawasan?

Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen, data laboratorium, serta hasil pemeriksaan resmi, bukan sekadar klaim dari salah satu pihak.

Kasus ini bukan hanya menyangkut persoalan kerugian warga akibat dugaan kematian ikan budidaya. Lebih jauh, perkara tersebut menyentuh persoalan perlindungan lingkungan, kepastian hukum, transparansi pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas.

Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah dan perusahaan memiliki ruang untuk membuktikannya secara terbuka.

Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan tindakan hukum apa yang akan dilakukan.

Tim Redaksi akan terus memantau perkembangan perkara ini dan memberikan ruang yang berimbang bagi PT Indofarm Sukses Makmur, DLH Deli Serdang, Bupati Deli Serdang, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Di tengah dinamika sosial dan berbagai perbedaan pandangan yang berkembang di masyarakat, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan sikap dewasa, saling menghormati, serta menjaga suasana tetap aman, damai, dan kondusif.

Koordinator Daerah DKI JakartaGPPMI, Anggiat Andreas Purwanto, menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk saling memecah belah, menyebarkan kebencian, ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

"Persatuan dan kesatuan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda pendapat, dan berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat dan memecah persaudaraan," ujar Anggiat Andreas Purwanto.

GPPMI DKI Jakarta mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, provokasi, hoaks, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan keresahan dan konflik di tengah masyarakat.

Kritik dan aspirasi masyarakat tetap memiliki tempat dalam negara demokrasi. Namun, penyampaian kritik harus dilakukan secara santun, konstruktif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mengarah pada kekerasan maupun tindakan yang merugikan masyarakat luas.

GPPMI DKI Jakarta menyerukan:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika.
2. Menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
3. Tidak menyebarkan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum terverifikasi.
4. Mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan.
5. Menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
6. Mengajak generasi muda menjadi pelopor persatuan dan perdamaian.
7. Bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

"Jangan beri ruang bagi pihak mana pun yang ingin memanfaatkan perbedaan untuk memecah persatuan. Mari kita jaga Indonesia dengan sikap tenang, kritis, dan bertanggung jawab. Persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tetapi bagaimana kita tetap menghormati satu sama lain meskipun memiliki perbedaan," tegas Anggiat.

GPPMI DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong gerakan kepemudaan yang mengedepankan persatuan, kepedulian sosial, dialog, dan penyampaian aspirasi secara damai demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan kondusif.

ANGGIAT ANDREAS PURWANTO
Koordinator Daerah DKI Jakarta
Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI)

"Berbeda Bukan Berarti Terpecah. Bersatu untuk Indonesia yang Aman, Damai, dan Bermartabat."

Kasus ini terungkap setelah AGP ditemukan warga dalam kondisi memprihatinkan di Jalan Merdeka, belakang Gedung Nasional Djauli Manik, Kecamatan Sidikalang, dengan sekujur tubuh penuh luka, Jumat (21/08/2026).

Video dan foto kondisi AGP yang viral di media sosial membuat Unit PPA Sat Reskrim Polres Dairi bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Dairi langsung turun ke lokasi.

Namun proses penyelamatan sempat terhambat. RS yang berada di lokasi sempat melarang petugas membawa AGP. Setelah memperkenalkan diri dan melakukan pendekatan, RS akhirnya mengizinkan bocah itu dibawa ke RSUD Sidikalang untuk perawatan darurat.

Dari hasil pendekatan intensif, AGP mengaku RS adalah 'Mak tua' atau bibinya. Ia mengaku sudah lama mengalami kekerasan fisik dan sangat takut kepada RS.

"RS merupakan wanita yang paling ditakuti oleh AGP, sehingga si anak takut untuk melapor terkait apa yang sudah dialaminya," kata Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan.

Dari pengakuan AGP, polisi juga mendalami bahwa adiknya AP (6) juga mengalami perlakuan serupa. Dengan demikian, ada 2 korban dalam kasus ini.

Hasil visum terhadap AGP menunjukkan luka serius:

- Luka di bagian bibir

- Luka lebam di tangan kiri

- Luka bernanah di tangan dan kaki kanan

Saat ini kedua korban sedang menjalani perawatan medis di RSUD Sidikalang. Kondisi AGP disebut sudah mulai stabil dan terus dipantau tim medis.

Sementara itu, RS telah diamankan dan dibawa ke Sat Reskrim Polres Dairi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Terkait motif dan bagaimana kronologi kekerasan tersebut, sedang didalami oleh Unit PPA. Kita tunggu saja dulu ya," tutup AKP Syahril Ramadhan.

Polisi memastikan akan menindaklanjuti kasus ini secara serius. Pelaku terancam jeratan UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman berat.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi di lingkungan terdekat. Masyarakat diimbau segera melapor jika melihat atau mengetahui adanya tindak kekerasan pada anak.