Pembangunan tersebut diwujudkan dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026.Kegiatan lintas sektoral membantu Pemkab /Pemda dalam mempercepat pembangunan tersebut dikerjakan oleh personel Kodim 0203/ Langkat, Polri dan unsur terkait.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pekerjaan sasaran fisik dan non fisik. Untuk pekerjaan fisik Kodim 0203/Langkat melaksanakan pekerjaan :

1. Pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m yang menghubungkan Dusun I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat
2. Normalisasi/pembersihan parit sepanjang 1.500 m.
3. Pembuatan jembatan panjang 6 m x 4 m
4. Bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik Ibu Rida Wahyuni Rao.
5. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Miswandi.
6. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Irwansyah.
7. Bedah rumah tidak layak huni milik Ibu Juraida
8. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Suzana
9. Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 1.
10. Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 2.
11. Pembuatan sumur bor titik 3.
12. Pembuatan sumur bor titik 4.
13. Pembuatan sumur bor titik 5.
14. Pembuatan MCK titik 5.
15. Pembuatan Pos Kamling .
16. Pembuatan gorong-gorong titik 1.
17. Pembuatan gorong-gorong titik 2.

Sasaran Fisik Tambahan

1. Pembuatan Platdecker titik 1.
2. Pembuatan Platdecker titik 2.
3. Pembuatan Platdecker titik 3.

Sasaran Non Fisik

1. Penyuluhan Bela Negara.
2. Penyuluhan Wawasan Kebangsaan.
3. Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas.
4. Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba.
5. Penyuluhan/Sosialisasi KB Kesehatan.
6. Penyuluhan Perikanan dan Peternakan :

Sasaran Tambahan Program Unggulan Kasad

1. Ketahanan Pangan 1 Ha.
2. Paket Makanan Tambahan Penderita Stunting 100 Paket.

Pendim 0203/Langkat

Kegiatan untuk membantu mewujudkan pembangunan tersebut Kodim 0203/Langkat bekerjasama Pemkab Langkat mewujudkan pembangunan merata di wilayah pedesaan.

Kegiatan lintas sektoral TMMD 128 Kodim 0203/Langkat Korem 022/PT Kodam I/BB terus dikerjakan di wilayah Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.

Kegiatan mengerahkan prajurit TNI 50 orang,dari Pemda 5 orang,dan warga masyarakat sebanyak 50 orang tersebut juga menurunkan alat berat Excavator, Bulldozer dan Grader.

Informasi diterima untuk seluruh sasaran fisik yang dikerjakan seluruhnya mulai kelihatan hasilnya. yakni pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m yang menghubungkan Dusun. I, II dan III Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang Kab.Langkat.

Normalisasi/pembersihan parit sepanjang 1.500 m, pembuatan jembatan panjang 6 m x 4 meter, Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik Ibu Rida Wahyuni Rao, bedah rumah tidak layak huni milik Bapak Miswandi, bedah rumah tidak layak huni milik bapak Irwansyah, Bedah rumah tidak layak huni milik Ibu Juraida, pembuatan sumur bor dan kamar mandi, pembuatan sumur bor dan kamar mandi titik 2, pembuatan sumur bor titik 3, pembuatan sumur bor titik 4, pembuatan sumur bor titik 5. Kemudian pembuatan Pos Kamling, pembuatan gorong-gorong titik 1 dan pembuatan gorong-gorong titik 2.

Sasaran Fisik Tambahan

1. Pembuatan Platdecker titik 1.
2. Pembuatan Platdecker titik 2.
3. Pembuatan Platdecker titik 3.

Sasaran Non Fisik

1. Penyuluhan Bela Negara.
2. Penyuluhan Wawasan Kebangsaan.
3. Penyuluhan Hukum dan Kamtibmas.
4. Penyuluhan Bahaya Narkoba.
5. Penyuluhan/Sosialisasi KB Kesehatan.
6. Penyuluhan Perikanan dan Peternakan.

Sasaran Tambahan Program Unggulan Kasad

1. Ketahanan Pangan 1 Ha.
2. Paket Makanan Tambahan Penderita Stunting 100 Paket.

(Pendim 0203/Langkat)

Olahraga sekalian memotivasi anak-anak desa lebih mencintai prajurit TNI tersebut dilaksanakan usai kegiatan Program TMMD 128.Olahraga ini dilaksanakan para prajurit Yon TP 907/DS di seputaran lokasi TMMD 128.

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen satuan Yon TP 907/DS dalam menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani prajurit.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kondisi fisik tetap prima, serta mencegah terjadinya penurunan kesehatan akibat aktivitas tugas melaksanakan kegiatan fisik program TMMD 128.

Dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar, diharapkan seluruh personel dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kedinasan ,khususnya yang sedang mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan lebih bersemangat, optimal, dan profesional.

Binsik sore juga menjadi sarana untuk menumbuhkan disiplin, kebersamaan, serta semangat hidup sehat di lingkungan satuan,dan mewujudkan Kemanunggalan TNI di lokasi TMMD 128.**

Kegiatan masih dalam lingkungan lokasi TMMD 128 di Desa Pasar Rawa tersebut dilakukan oleh tiga prajurit Yonif TP 907/Shahdan yakni Serda Muhammad Avi Sabilillah, Prada Muhammad Haikal Al Buchori Harahap, dan Prada Tri Wanda Syahputra.

Pada kesempatan tersebut Serda Muhammad Avi mengatakan bahwa latihan PBB yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk membina siswa-siswi SD agar terampil dalam melaksanakan kegiatan baris berbaris. Karena lanjutnya PBB adalah suatu keterampilan yang penting dalam pembentukan kepribadian dan kedisiplinan.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan teori mengenai PBB, diikuti dengan sesi praktik langsung yang mencakup berbagai materi, seperti gerakan ditempat, gerakan terbatas, dan gerakan berpindah tempat.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa-siswi memahami dan mampu melaksanakan tehnik PBB dengan baik.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, siswa-siswi SD tidak hanya mendapatkan pengalaman baru dalam hal PBB, tetapi juga mampu mengembangkan jiwa disiplin dan tanggung jawab terhadap setiap tugas dan kegiatan, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain itu, kami ingin mereka juga tumbuh dengan rasa cinta dan rasa tanggung jawab terhadap Tanah Air.

"Kegiatan latihan PBB ini tidak hanya sekadar mengenalkan tehnik PBB kepada siswa-siswi SD sejak dini, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pendidikan karakter di kalangan generasi muda," tegasnya.

Kegiatan latihan PBB ini juga diharapkan dapat menjadi momentum positif bagi siswa-siswi untuk lebih menghargai kerja keras, disiplin, dan semangat kebersamaan dalam menjalani proses belajar mengajar," tandasnya.**

Kegiatan ini menjadi bentuk transparansi sekaligus penguatan informasi publik atas keberhasilan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Kapolres Pelabuhan BelawanAKBP Rosef Efendi, S.I.K., M.H., CPHR., memimpin langsung konferensi pers didampingi Wakapolres, para pejabat utama, serta jajaran Polsek. Kegiatan ini juga dihadiri tokoh masyarakat dan 53 insan pers dari berbagai media.

Dalam pemaparannya, Kapolres mengungkapkan bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga April 2026, Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap total 320 kasus tindak pidana. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari dua kategori besar, yakni 109 kasus narkotika dan 211 kasus kejahatan umum.

"Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran. Kami menyampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat mengetahui bahwa Polri hadir dan bekerja nyata dalam menjaga keamanan," ujar AKBP Rosef Efendi.

Untuk kasus narkotika, sebanyak 109 perkara berhasil diungkap dengan total 116 tersangka. Dari jumlah tersebut, 79 orang merupakan pengedar dan 37 lainnya pengguna. Barang bukti yang diamankan mencapai 19.221,11 gram sabu, 1,56 gram ganja, serta 5 butir pil ekstasi.

Kapolres menegaskan bahwa tingginya pengungkapan kasus narkoba menunjukkan keseriusan aparat dalam memerangi peredaran narkotika yang dinilai masih menjadi ancaman serius di wilayah Belawan.

Sementara itu, dari sisi kejahatan umum, sebanyak 211 kasus berhasil ditangani oleh Sat Reskrim bersama jajaran Polsek. Rinciannya meliputi 77 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), 16 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), serta 18 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Selain itu, terdapat pula 1 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 4 kasus kepemilikan senjata tajam, serta 2 kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun 93 kasus lainnya merupakan berbagai bentuk tindak pidana konvensional yang turut ditangani dalam periode tersebut.

Kapolres menyebutkan bahwa dominasi kejahatan jalanan seperti curas dan curanmor menjadi perhatian utama pihaknya. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan represif terus ditingkatkan, termasuk patroli rutin dan operasi penindakan di titik rawan.

"Yang paling menonjol adalah kejahatan jalanan. Ini menjadi fokus kami untuk ditekan melalui patroli intensif, penegakan hukum tegas, dan kerja sama dengan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tingginya angka kejahatan dalam kurun waktu tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam merumuskan strategi pengamanan ke depan, termasuk penguatan sistem keamanan lingkungan.

"Kami terus mendorong partisipasi masyarakat, termasuk mengaktifkan kembali pos kamling. Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Kapolres menekankan bahwa keberhasilan pengungkapan 320 kasus ini tidak terlepas dari sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan," tutup AKBP Rosef Efendi.

Diawali dengan apel gabungan di Mapolda Sumut, seluruh personel bergerak dengan kesiapan penuh menyusuri sejumlah titik rawan, mulai dari Jalan Utama Medan Belawan, kawasan Jalan Young Panah Hijau di Medan Marelan, hingga peninjauan pos kamling di Kelurahan Panah Hijau. Kehadiran personel bersenjata lengkap ini menjadi bentuk nyata kesiapsiagaan Brimob dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, khususnya pada jam-jam rawan malam hari.

Tak hanya sekadar patroli, kegiatan ini juga menjadi upaya preventif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memperkuat rasa aman di tengah masyarakat. Setiap pergerakan dilakukan secara terukur, profesional, dan humanis, sejalan dengan semangat Polri Presisi.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan apel konsolidasi sebagai bentuk evaluasi serta penguatan koordinasi antar personel di lapangan. Hasilnya, seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan menonjol.

Melalui patroli skala besar ini, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menegaskan kesiapannya untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan serta memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi pada Sabtu, 25 April 2026, sekira pukul 12.18 WIB, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

"Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami bergerak cepat karena kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama kami," ujar AKP Verry Purba.

Peristiwa pencurian ini bermula pada Jumat, 17 April 2026, sekira pukul 15.40 WIB, ketika korban berinisial H (51 tahun), seorang karyawan BUMN beralamat di Jalan Selamat Ujung No. 184, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, meninggalkan rumahnya di Jalan Rajamin Purba, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, untuk menjemput sang istri, saksi Norafarida Waty Gultom, ke Medan.

Pada Senin, 20 April 2026, pukul 18.40 WIB, korban bersama istrinya kembali ke rumah. Betapa terkejutnya korban ketika mendapati kondisi kamar di lantai dua sudah berantakan, pintu belakang kamar dalam keadaan terbuka, dan kuncinya telah rusak. Diduga kuat, pelaku masuk dengan cara memanjat pagar lalu merusak pintu belakang lantai dua untuk mengambil barang-barang berharga milik korban.

Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai Rp 14.590.000,- (empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), meliputi satu unit TV LED, satu unit AC Changhong 1 PK, satu unit speaker aktif dan mikrofon Baretone, satu unit kamera CCTV, setrika, proyektor mini, hingga pakaian anak-anak dalam koper. Korban segera membuat laporan ke Polsek Bandar Huluan pada Selasa, 21 April 2026, pukul 14.05 WIB.

Kapolsek Bandar Huluan, IPTU Patar Banjarnahor, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa setelah laporan diterima, personil Unit Reskrim langsung bergerak melakukan penyelidikan intensif. "Kami tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk berlama-lama bebas. Setelah menerima laporan, tim langsung turun ke TKP dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengidentifikasi para pelaku," ucap IPTU Patar.

Hasilnya, pada Kamis dini hari, 23 April 2026, dalam rentang waktu hanya tiga jam, tiga tersangka berhasil diringkus. Pertama, sekira pukul 01.00 WIB, tersangka Dandi Saragih (27 tahun) diamankan di depan rumahnya. Satu jam kemudian, pukul 02.00 WIB, giliran Gurdip (35 tahun) yang dibekuk di lokasi yang sama. Lalu pada pukul 04.00 WIB, Natal Sianipar (39 tahun) turut diamankan di depan kediamannya di Jalan Karet Lumban Beringin, Kelurahan Perdagangan III.

Sejumlah barang bukti berhasil disita, di antaranya TV LED Polytron 32 inci, AC Changhong, speaker Baretone, dua mikrofon merk Advance, proyektor mini, satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH10B811YAK586047, serta peralatan kejahatan berupa linggis dan tang.

"Motif para pelaku adalah ekonomi, dengan modus mengambil barang saat rumah ditinggal pemiliknya. Seluruh tersangka kini telah diamankan dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap IPTU Patar Banjarnahor.

AKP Verry Purba menambahkan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Polres Simalungun terus berinovasi dan meningkatkan respons dalam menangani setiap laporan masyarakat. "Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindak kejahatan. Polri ada dan siap melindungi," tegasnya.

Kasus ini ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/149/IV/2026/SPKT/Polsek Bandar Huluan/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, tertanggal 21 April 2026.

Wakil Bupati Dairi dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh jemaah calon haji selamat menjalankan rukun islam yang ke lima. Wakil Bupati Wahyu Sagala berpesan kepada jemaah untuk menjaga fisik dan kesehatan selama berada di tanah suci Makkah.

"Niat tulus harus kita jalankan selama melaksanakan ibadah, sehingga rukun yang ada dan di jalankan selama ibadah haji bisa sempurna. Tetap saling tolong menolong, ikuti arahan dari para petugas yang ada selama melaksanakan ibadah. Bapak Bupati Dairi menitipkan salam kepada bapak ibu jemaah. Mari mendoakan kabupaten yang kita cintai ini selama di sana, kami doakan juga para jemaah calon haji bisa melaksanakan rukun ke lima itu dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat menjalankan ibadah rukun Islam yang ke lima," ujar Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala.

Turut hadir memberangkatkan jemaah calon haji yakni Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Iwan Berutu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Dairi Muhammad Sanif, Ketua MUI Dairi Wahlin Munthe.

Kunjungan tersebut menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini mengeluhkan akses jalan yang kian memprihatinkan dan menghambat aktivitas sehari-hari. Dihadapan warga, Bupati menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi dan kini sudah ditampung dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk segera ditindaklanjuti.

"Perbaikan jalan ini sudah masuk dalam perencanaan dan akan segera direalisasikan. Tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran," ujar Vickner Sinaga.

Kunjungan tersebut turut didampingi Camat Gunung Sitember, Sion Sembiring. Suasana kebersamaan tampak kental saat kegiatan diwarnai aksi gotong-royong antara pemerintah dan warga setempat.

Bupati bersama warga turun langsung memperbaiki saluran drainase di sekitar jalan yang rusak. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Melalui kunjungan ini, diharapkan perbaikan jalan di Dusun Parimbalang dapat segera terealisasi, sehingga akses transportasi warga kembali lancar dan roda perekonomian desa dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Budi Cahyanto kepada para wartawan di Medan, kemarin, hal ini menjadi bukti keberhasilan swasembada pangan di Indonesia.

"Stok beras di gudang BULOG di seluruh wilayah Indonesia saat ini memang betul mencapai 5 juta ton, dan untuk wilayah Sumatera Utara sebesar 63.000 ton. Dan ini juga merupakan stok beras tertinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka" tegas Budi.

Stok beras yang sedemikian tinggi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang mendukung tercapainya swasembada pangan. Hal ini juga merupakan pencapaian lanjutan dari periode tahun lalu.

Dengan cadangan yang kuat, BULOG tidak hanya berperan sebagai stabilisator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam ekosistem pangan nasional.

Stok ini menjadi instrumen strategis dalam meredam gejolak harga, mengantisipasi kondisi darurat, serta mendukung program-program pemerintah terkait bantuan pangan.

Gabah hasil serapan ini kemudian di olah menjadi beras untuk dipergunakan sepenuhnya sesuai penugasan dari pemerintah dalam program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, program bantuan pangan (Banpang) dan juga untuk bantuan bencana alam.

"Kami juga terus optimis pencapaian serapan di Sumut akan meningkat dibanding tahun lalu Gudang Bulog juga saat ini telah penuh, bahkan di Medan, Pematang Siantar, Asahan dan Kabupaten lainnya saat ini kami menyewa gudang" ujar Budi.

Sampai dengan saat ini, pihaknya telah menyerap 20.820 ton gabah dari petani, atau meningkat 15 persen dari pencapain tahun lalu dalam periode yang sama sebanyak 18.120 ton gabah dari petani.

Lebih dari itu, capaian ini menjadi energi baru bagi seluruh insan Bulog untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat peran strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Semangat kolaborasi dengan petani, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus dijaga dan ditingkatkan.

Dalam aksi tersebut, massa GMPH menyampaikan kekecewaannya karena Ketua Baznas Sumut tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Pihak Baznas hanya diwakili oleh Wakil Ketua I untuk menerima aspirasi mahasiswa.

Koordinator aksi GMPH (oloan harahap) menyatakan bahwa pembelian mobil tersebut dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat. Menurut mereka, sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin, Baznas seharusnya lebih mengutamakan kepentingan umat yang masih banyak hidup dalam kondisi sulit.

"Di saat masyarakat masih banyak yang kesulitan ekonomi bahkan kelaparan, sangat disayangkan jika pimpinan Baznas justru melakukan pembelian mobil mewah. Ini bertolak belakang dengan prinsip dasar pengelolaan zakat," ujar perwakilan GMPH dalam orasinya.

GMPH juga secara tegas meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Baznas Sumut terkait dugaan tersebut. Selain itu, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan mobil yang dimaksud.

Hingga berakhirnya aksi, GMPH menilai belum ada kejelasan atau titik terang dari pihak Baznas Sumut terkait tuntutan yang disampaikan. Oleh karena itu, mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan (jilid II) dalam waktu dekat dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada transparansi dan tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.

GMPH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Oloan harahap.

Dikatakan tgk muchtar, pemuda harus selalu meningkatkan kapasitas diri di bidang pengetahuan, yang tentunya juga harus dibarengi dengan pengetahuan agama. Sebab, era globalisasi beragam arus informasi tumbuh begitu cepat, yang berpengaruh terhadap pengetahuan juga nilai-nilai kehidupan.

Sekarang ini, godaan kehidupan sangat luar biasa. Baik bagi kita orangtua usia lanjut, terlebih untuk anak-anak muda. "Kasus narkoba kita tahu ini luar biasa perkembangannya, pergaulan bebas, tak mampu hanya aparat bertindak atau orangtua saja yang menasihati anaknya. Tapi semua harus kembali kepada diri kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana takwa kita kepada Allah, sehingga takut dengan apa yang kita lakukan, karena kita tahu semua yang kita lakukan akan dimintai pertangungjawaban kelak," terangnya.

Tgk Muchtar Andhika mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai orang tua, tokoh agama, hingga aparatur desa, untuk turut berperan aktif dalam mendorong pemuda meramaikan masjid, khususnya pada waktu subuh.

"Jika pemuda kita dekat dengan masjid, maka lingkungan akan lebih aman, damai, dan terhindar dari berbagai tindakan negatif," tambahnya.

Ia berharap, ajakan ini dapat menjadi gerakan bersama, sehingga tercipta generasi muda yang tidak hanya cerda secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Namun akibat tidak terdapat pembatasan jumlah periode jabatan, kondisi ini menciptakan ruang terbuka bagi individu yang sama untuk menduduki kursi legislatif secara terus menerus tanpa batas waktu. Data empiris ini menunjukkan bahwa sejumlah oknum anggota legislatif di Indonesia mampu menjabat lebih dari 20 hingga 30 tahun dan dalam praktiknya mereka tidak hanya berfungsi sebagai wakil rakyat tetapi juga menjadi elite politik permanen yang mengendalikan proses legislasi, anggaran, hingga pengawasan. Kondisi ini berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai legislative entrenchment yakni situasi di mana kekuasaan legislatif mengeras dan sulit ditembus oleh aktor baru.

Kekuasaan eksekutif saja dibatasi secara tegas termasuk bagi Presiden yang merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan maupun Wakil Presiden yang jelas diatur pada Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Ketentuan ini secara limitatif membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya maksimal dua periode, sebagai bentuk pengamanan konstitusional terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Termasuk bagi kepala daerah pengaturan pembatasan masa jabatan kepala daerah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015). Dalam Pasal 162 ayat (1) disebutkan: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kekuasaan eksekutif saja dilakukan pembatasan, kenapa tidak dilakukan hal yang sama kepada kekuasaan legislatif agar tidak terjadi kekuasaan yang mengakar didalam tubuh parlemen. Bahkan analisa lapangan menunjukkan bahwa dominasi petahana dalam kontestasi pemilu legislatif di Indonesia menciptakan ketimpangan kompetisi politik. Legislatif yang lebih dari empat periode pastinya memiliki keunggulan struktural berupa akses sumber daya, jaringan kekuasaan dan tingkat popularitas yang tinggi sehingga mempersempit peluang calon alternatif meski memiliki kemampuan sebagai calon legislatif potensial yang jauh lebih berkompeten diatas petahana.

Kondisi ini berdampak pada terbentuknya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu tanpa adanya pembaruan gagasan dan representasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya stagnasi regenerasi politik serta menguatnya dominasi elite politik yang menguasai akses pencalonan dan distribusi kekuasaan dalam partai maupun parlemen.

Akibatnya ruang partisipasi politik bagi generasi muda dan kelompok non-elit menjadi semakin sempit. Dalam konteks tersebut, DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dibiarkan bergerak menuju oligarki tertutup ditubuh parlemen. Proses politik yang sehat seharusnya mensyaratkan adanya regenerasi, distribusi kekuasaan yang objektif serta pembatasan terhadap kekuasaan politik oknum tertentu yang terlalu lama bercokol diparlemen tanpa adanya efektivitas yang berdampak signifikan dalam tugas kenegaraannya.

Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori sirkulasi elit dari Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto membagi masyarakat menjadigoverning elite(elite yang memerintah) dannon-governing elite(elite yang tidak memerintah), perputaran atau sirkulasi elit terjadi ketika kelompok elit yang memerintah mengalami kemunduran (menjadi lemah atau korup) dan digantikan oleh kelompok elite lain darinon-governing elite serta digambarkan perputaran ini sebagai pertarungan antara tipe elitsinga(yang kuat dan idealis) danrubah(yang licik, inventif, dan manipulatif).

Begitu juga teori Trias Politica Montesquieu yang juga mengatakan bahwasanya keseimbangan kekuasaan hanya dapat berjalan optimal apabila setiap cabang kekuasaan memiliki mekanisme pembatasan yang proporsional. Pembatasan dua periode pada eksekutif bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, korupsi politik, dan penyalahgunaan wewenang.

2Namun tanpa pembatasan pada legislatif justru terjadi pergeseran potensi dominasi kekuasaan keparlemen, khususnya melalui aktor-aktor politik yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dalam perspektif teori demokrasi dan konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen fundamental untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan (abuse of power) serta menjamin adanya checks and balances.

Bahkan dalam kajian hukum tata negara ketiadaan pembatasan periodisasi legislatif dinilai dapat menyebabkan kemacetan sirkulasi kekuasaan dan menghambat prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Beberapa contoh negara yang telah menetapkan pembatasan seperti dibeberapa negara Amerika Latin. Meksiko merupakan salah satu negara yang mengalami transformasi signifikan dalam sistem pembatasan legislatif. Secara historis, konstitusi Meksiko melarang pemilihan kembali langsung (no immediate re-election) bagi anggota legislatif sebagai upaya mencegah konsentrasi kekuasaan pasca-revolusi. Namun melalui reformasi politik tahun 2014, sistem ini diubah dengan tetap menjaga prinsip pembatasan yaitu anggota Dewan Deputi dibatasi maksimal empat periode dan anggota Senat maksimal dua periode secara berturut-turut.

Indikator keberhasilan yang dapat diamati adalah tetap mencegah dominasi kekuasaan jangka panjang oleh individu tertentu melalui batas maksimal masa jabatan. Ekuador menerapkan pembatasan yang lebih tegas melalui konstitusi yang membatasi pejabat publik termasuk legislatif untuk menjabat maksimal dua periode berturut-turut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi kelembagaan untuk mencegah personalisasi kekuasaan dalam sistem politik yang sebelumnya rentan terhadap instabilitas. Dengan adanya batas dua periode, sistem politik Ekuador mendorong sirkulasi elite secara lebih teratur serta membuka ruang bagi aktor politik baru.

Indikator keberhasilannya terlihat pada meningkatnya pergantian anggota parlemen yang relatif lebih tinggi dibanding sistem tanpa batas, serta berkurangnya dominasi elite lama dalam jangka panjang. Hal ini memperkuat kompetisi politik dan mengurangi potensi oligarki dalam lembaga legislatif.

Oleh karena itu atas pertanggungjawaban moral sebagai gerakan intelektual, DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak MPR untuk melakukan Amandemen Konstitusi ke-V hanya untuk membatasi masa jabatan minimal empat periode berturut-turut ataupun tidak berturut-turut bagi anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI maupun seseorang yang menduduki ketiga lembaga tersebut secara bergantian.
2. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir progresif bahwa pembatasan masa jabatan legislatif merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
3. DPR segera lalukan Revisi UU MD3 yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota empat periode berturut-turut ataupun tidak berturut-turut .
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal agenda reformasi politik guna menghadapi oligarki dalam lembaga legislatif.

Seperti apa yang disampaikan Bung Karno "Bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".

Pidato ini dapat kita ilhami bersama bahwa setiap kekuasaan apapun harus ada batasannya, yang abadi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama serta Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta langit juga bumi segala isinya bukan beberapa oknum diparlemen yang mukanya itu-itu aja selama puluhan tahun.