Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI ini dipusatkan di Pematangsiantar dan diikuti 106 pasangan peserta dari berbagai kalangan.

Acara pembukaan berlangsung khidmat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tampak hadir Ketua Patua Maujana Simalungun, Kapolres Simalungun, Ketua DPRD Simalungun, perwakilan Wali Kota Pematangsiantar dan Bupati Simalungun, perwakilan Polres Pematangsiantar, Dandim 0207/Simalungun, Danrem 022/Pantai Timur, serta Ketua KONI Pematangsiantar dan Simalungun.

Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, SE, M.I.P menegaskan turnamen ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antara TNI dengan rakyat dan Forkopimda.

"Teman-teman yang mengikuti turnamen ikuti saja peraturannya, jangan terbawa emosi. Junjung tinggi sportivitas," tegasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak.

"Terima kasih kepada Pemko Siantar yang mendukung kami melaksanakan acara ini, serta seluruh instansi lembaga yang turut serta mendukung," ucapnya.

Menariknya, panitia menyiapkan hadiah fantastis dengan total ratusan juta rupiah dan doorprize utama berupa DP rumah dari Mentari Land senilai Rp100 juta. Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara ini juga dirangkai dengan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tak lupa, Dandim mengingatkan seluruh peserta dan pengunjung untuk menjaga kebersihan.

"Saya meminta kepada seluruhnya agar menjaga kebersihan bersama, buang sampah pada tempatnya," pesannya.

Sementara itu, sistem pertandingan dilakukan secara acak. Para peserta yang terdiri dari anggota TNI, unsur Forkopimda, dan insan pers akan bertanding di fase grup, dan pemenang dari tiap grup akan diadu kembali ke babak selanjutnya hingga menemukan juara utama.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Acara berlangsung aman, kondusif, dan penuh keakraban.

Laporan : Bobby sihite

Digelar di Bukit Barisan Golf Course, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ajang ini tidak sekadar menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana strategis untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas lintas instansi.

Pembukaan turnamen ditandai dengan pemukulan bola tee off menggunakan bola asap oleh Pangdam I/BB bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan, Minggu (27/9/2026). Sejak pagi, para peserta tampak antusias memadati lokasi acara.

​Peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, mulai dari unsur TNI-Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, kepala daerah, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalangan pengusaha, komunitas golf, hingga mitra strategis.

Olahraga sebagai Ruang Kebersamaan

​Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan bahwa olahraga dipilih sebagai wadah efektif untuk membangun kebersamaan. Melalui suasana yang santai namun kompetitif, turnamen golf ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antar-elemen yang selama ini bahu-membahu menjalankan tugas di wilayah Sumatera Utara.

​"Kegiatan turnamen golf ini kita selenggarakan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI, Forkopimda, instansi pemerintah, BUMN, serta seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara," ujar Pangdam I/BB.

​Usung Semangat Kebersamaan untuk Indonesia Berdaulat

​Mengusung tema HUT ke-81 TNI, yaitu "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur," rangkaian acara diterjemahkan melalui kegiatan yang mengedepankan kebugaran, sportivitas, dan kekompakan tim.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini diisi dengan pertandingan persahabatan, sesi ramah tamah, hingga pembagian berbagai doorprize menarik bagi para peserta yang hadir.

Berkolaborasi dengan komunitas lari Wednesday_7pm, kegiatan yang digelar pada Minggu, 27 September 2026, dengan titik start dan garis finish di area Riverside yang merupakan taman outdoor dari Delipark Mall.

Marcomm Manager Delipark, Gumi mengatakan, Delipark Fun Run 2026 diikuti sekitar 500 peserta, dari target sebanyak 200 peserta. Mengusung konsep lari santai sejauh 5 kilometer, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan diantaranya masyarakat umum, keluarga, komunitas, hingga generasi muda yang kini lebih ingin aktif dalam berolahraga.

"Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 06.00 dengan proses registrasi peserta, dilanjutkan dengan start lari pada pukul 07.15 WIB. Para peserta akan melewati rute yang telah disiapkan, dimulai dari Riverside – Jl. Guru Patimpus – Jl. Adam Malik – Jl. KL Yos Sudarso – Jl. Perintis Kemerdekaan – dan kembali menuju Jl. Guru Patimpus hingga finish di Riverside Delipark," kata Gumi.

Dia menjelaskan, keseruan lari sejauh 5km ini diiringi oleh keseruan dari music Running DJ yang menambahkan energi bagi para peserta dalam menempuh garis finish.

Setelah sampai pada garis finish, sebanyak 200 peserta mendapatkan medali yang telah disiapkan, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam kegiatan ini.

Keseruan acara berlanjut dengan sesi hiburan Lucky Draw yang dimulai pukul 10.00, dengan total hadiah lebih dari 100 hadiah menarik telah disiapkan untuk peserta yang beruntung.

Adapun hadiah diantaranya sepasang sepatu ASICS serta cash voucher Delipark dengan nominal hadiah terbesar mencapai Rp13.000.000 diberikan langsung.

"Melalui Delipark Fun Run 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman olahraga yang tidak hanya sehat tetapi juga menyenangkan bagi masyarakat Kota Medan. Dengan adanya kegiatan lari bersama, Running

DJ, serta berbagai hadiah Lucky Draw, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pengalaman baru bagi masyarakat untuk menikmati aktivitas olahraga bersama sekaligus menghabiskan waktu di Delipark," ujar Gumi.

Delipark 5k Fun Run 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen Delipark Malldalam menghadirkan berbagai aktivitas yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat, sekaligus mempertemukan masyarakat, komunitas, dan tenant dalam satu rangkaian kegiatan yang positif dan menyenangkan.

"Tidak hanya di event lari saja, Delipark juga menghadirkan kegiatan olahraga lainnya yang bisa diikuti oleh pengunjung setiap harinya, yang jadwalnya dapat dilihat dari Instagram @deliparkmedan," pungkas Gumi.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Ketua PD MIO Indonesia Karo Jan Warista Ginting, Sekretaris Junaidi Ginting, Wakil Sekretaris Umum Natanael Milala, serta seluruh jajaran pengurus PD MIO Indonesia Karo. Suasana pertemuan berlangsung akrab, hangat dan penuh kekompakan.

Pertemuan dibuka oleh Sekretaris PD MIO Karo dan dilanjutkan dengan kata sambutan sekaligus arahan dari Ketua Jan Warista Ginting. Dalam arahannya, Jan Warista membahas tentang rencana dan strategi untuk memajukan organisasi MIO Indonesia di Kabupaten Karo.

Dalam sambutannya, Ketua PD MIO Indonesia Karo Jan Warista Ginting menegaskan pentingnya soliditas dan kebersamaan.

"Mari kita bersama memajukan MIO Kabupaten Karo. Saling kerja sama, saling menghargai satu sama yang lain. Mari kita jadikan MIO ini menjadi wadah kita bersama untuk berkarya," ujar Jan Warista Ginting.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pelantikan Pengurus PD MIO IndonesiaKabupaten Karo Masa Bakti 2026-2030 yang akan dilaksanakan secepatnya.

Dengan telah tercatatnya keberadaan organisasi di Kesbangpol Karo, PD MIO Indonesia Karo menegaskan kesiapannya untuk bersinergi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karo, Forkopimda, dan seluruh stakeholder dalam membangun Tanah Karo melalui pemberitaan yang edukatif, kritis dan konstruktif.

Di tengah situasi tersebut, personel Polsek Simanindo bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan, tenaga medis dan masyarakat melakukan penyisiran ke sejumlah rumah warga yang berada di kawasan terdampak.

Sebanyak 14 warga berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman, termasuk seorang warga negara asing (WNA) berusia 80 tahun. Seluruh warga yang berhasil dievakuasi dilaporkan dalam kondisi sehat.

Kapolsek Simanindo IPTU Ramadan Siregar, S.H., M.H., langsung memimpin proses penanganan di lapangan. Personel kemudian dibagi menjadi dua tim untuk mempercepat proses penjemputan warga dari sejumlah rumah yang terdampak.

Tim pertama dipimpin langsung Kapolsek Simanindo untuk menjangkau rumah-rumah warga terdampak. Sementara tim kedua dipimpin PS. Kanit Reskrim Polsek Simanindo untuk menjangkau warga yang berada di kawasan lereng bukit.

Medan dan kondisi lingkungan yang terdampak membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati. Petugas tidak hanya memastikan warga dapat keluar dari kawasan terdampak, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada warga lanjut usia dan anak-anak.

Salah satu proses evakuasi dilakukan terhadap seorang warga lanjut usia bersama anggota keluarganya yang berada di kawasan lereng. Petugas kemudian melanjutkan penyisiran ke rumah warga lainnya hingga seluruh warga yang terdata berhasil dibawa menuju lokasi aman.

Atas arahan Kapolres Samosir, warga yang telah dievakuasi kemudian diarahkan untuk mengungsi sementara di Mako Polsek Simanindo sembari menunggu kondisi di lokasi dinyatakan lebih aman.

Penanganan tersebut melibatkan Kapolsek Simanindo beserta personel Polsek Simanindo, Danramil 01/SMD beserta personel Koramil, Camat Simanindo beserta staf, Puskesmas Ambarita dan tim medis, serta masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam penanganan situasi darurat, khususnya untuk memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama.

14 Warga Berhasil Dievakuasi

Berdasarkan laporan penanganan di lapangan, sebanyak 14 warga berhasil dievakuasi, dengan identitas dalam pemberitaan disajikan menggunakan inisial:

- K.S., 57 tahun
- E.M., 36 tahun
- I.M., 14 tahun
- S.M., 61 tahun
- P.M., 38 tahun
- R.M., 13 tahun
- B.M., 6 tahun
- M.M., 14 tahun
- E.M., 15 tahun
- S.M., 45 tahun
- M.T., 17 tahun
- N.C., 59 tahun
- P.E.C., 80 tahun
- M.L.H., 58 tahun

Penggunaan inisial dilakukan untuk menjaga privasi warga yang terdampak, terlebih terdapat sejumlah anak di antara masyarakat yang dievakuasi.

Polsek Simanindo Tetap Siaga

Pascaevakuasi, personel Polsek Simanindo bersama unsur terkait masih bersiaga di Mako Polsek. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi serta memberikan bantuan apabila masyarakat kembali membutuhkan pertolongan.

Kapolsek Simanindo IPTU Ramadan Siregar menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan kondisi darurat.

Langkah cepat tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kehadiran aparat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi. Dalam kondisi seperti ini, evakuasi bukan hanya tentang memindahkan warga dari lokasi terdampak, tetapi memastikan setiap orang—termasuk anak-anak, lansia maupun warga asing yang berada di wilayah tersebut—mendapat kesempatan untuk berada di tempat yang lebih aman.

Polsek Simanindo bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan dan masyarakat juga mengimbau warga agar tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca maupun lingkungan.

Masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir dan longsor diharapkan segera mengikuti arahan petugas serta mengutamakan keselamatan apabila situasi kembali memburuk.

Di tengah derasnya arus dan situasi yang tidak menentu, satu hal menjadi prioritas: memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana seorang diri.

Laporan : Bobby sihite

Dari Siborongborong, Tapanuli Utara, perjalanan itu membawanya ke arena PON, SEA Games hingga kejuaraan internasional. Kini, puluhan tahun setelah mengenal karate sejak bangku SMP, Jan Piter berdiri di posisi berbeda: Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan.

Dua dunia yang tampak berbeda tersebut memiliki satu benang merah: disiplin, keberanian dan kemampuan mengendalikan diri.

DULU BERTARUNG DI ATAS MATRAS, KINI MENGAWAL KAMTIBMAS

Lahir di Siborongborong pada 1974, Jan Piter mulai mengenal karate sejak remaja.

Dunia olahraga kemudian membawanya menjadi atlet yang memperkuat Sumatera Utara. Ia disebut meraih medali emas PON XVI 2004 di Palembang.

Jejaknya kemudian berlanjut ke tingkat Asia Tenggara. Jan Piter juga disebut pernah meraih medali perunggu SEA Games di Vietnam.

Tidak berhenti di sana, pengalaman sebagai karateka membawanya mengikuti sejumlah pertandingan internasional, termasuk di Filipina dan Spanyol.

Arena pertandingan akhirnya berubah menjadi ruang pembinaan.

Pengalaman sebagai atlet membuat Jan Piter kemudian aktif sebagai pelatih dan pembina karate. Pada 2025, ia diketahui dipercaya sebagai Ketua Dewan Guru Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) Sumatera Utara.

Dari posisi tersebut, ia terlibat dalam pembinaan atlet dan persiapan karateka Sumut menghadapi berbagai agenda kompetisi.

DARI BRIMOB MENUJU BELAWAN

Perjalanan di dunia olahraga ternyata berjalan beriringan dengan kariernya sebagai anggota Polri.

Jan Piter pernah menjalankan tugas di lingkungan Brimob Polda Sumatera Utara, termasuk sebagai Kasubbag Dal Ops Satbrimob Polda Sumut.

Pada 2021, ia dipercaya menjadi Kapolsek Percut Sei Tuan.

Kariernya terus bergerak hingga akhirnya dipercaya menduduki jabatan Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan dengan pangkat Kompol.

Di posisi ini, medan tugasnya bukan lagi pertandingan karate.

Yang dihadapi adalah dinamika keamanan masyarakat.

Perencanaan dan pengendalian operasi, patroli, pengamanan objek vital serta berbagai kegiatan pencegahan gangguan kamtibmas menjadi bagian dari tugas operasional yang dijalankannya.

KETIKA PENGALAMAN KARATE BERTEMU TUGAS KEPOLISIAN

Ada satu hal yang menarik dari perjalanan Jan Piter.

Karate tidak benar-benar ditinggalkannya setelah mengenakan seragam Polri.

Pada April 2025, sebagai Ketua Dewan Guru KKI Sumut, ia turut melepas tim karate KKI Sumut yang mengikuti Seleknas KKI di OSO Center, Tambun, Bekasi.

Ia juga tetap memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet muda.

Dalam wawancara dengan Mistar pada September 2026, Jan Piter menekankan pentingnya disiplin dan latihan mandiri. Menurutnya, latihan di dojo harus dilengkapi latihan tambahan agar kemampuan seorang karateka terus berkembang.

Pesan tersebut datang dari seseorang yang pernah merasakan langsung kerasnya persaingan di arena pertandingan.

BELAWAN MENJADI ARENA PENGABDIANNYA

Sebagai Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Jan Piter berada di bagian yang berkaitan langsung dengan pengendalian kegiatan operasional kepolisian.

Pada Mei 2026, ia turut memimpin monitoring sejumlah objek vital, termasuk SPBU dan kantor PLN, setelah terjadi gangguan listrik di wilayah Sumatera Utara.

Patroli skala besar juga dilakukan bersama personel Brimob dan Dit Samapta Polda Sumut untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, tawuran dan gangguan kamtibmas.

Pada Agustus 2026, Jan Piter juga memberikan keterangan terkait respons Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan terhadap gangguan keamanan dan aksi tawuran di kawasan Belawan.

Sebelumnya, pada Ramadan 2026, ia turut terlibat dalam patroli KRYD bersama personel BKO Sat Brimob dan Dit Samapta Polda Sumut.

DARI KARATEKA MUDA HINGGA PERWIRA POLRI

Perjalanan Jan Piter bukan sekadar cerita tentang perubahan profesi.

Ia adalah perjalanan dari seorang anak muda yang mengenal karate di Siborongborong, kemudian menjadi atlet, meraih prestasi, menjadi pelatih dan pembina, lalu menjalani karier panjang sebagai anggota Polri.

Matras karate memberinya pengalaman tentang disiplin.

Arena pertandingan mengajarinya menghadapi tekanan.

Sedangkan institusi kepolisian memberinya ruang untuk mengabdikan pengalaman tersebut dalam tugas pelayanan dan pengamanan masyarakat.

Kini, namanya berada di jajaran operasional Polres Pelabuhan Belawan.

Dari ring pertandingan menuju garis depan pengamanan wilayah.

Kompol Jan Piter Napitupulu, satu perjalanan—dua dunia, karate dan kepolisian—yang sama-sama menuntut disiplin, keberanian dan tanggung jawab.

PROFIL SINGKAT

Nama: Kompol Jan Piter Napitupulu, S.H., M.H.
Lahir: Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 1974
Pangkat: Komisaris Polisi (Kompol)
Jabatan: Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan
Latar belakang: Mantan atlet karate
Prestasi: PON 2004 dan SEA Games
Organisasi: KKI Sumatera Utara
Jabatan: Ketua Dewan Guru KKI Sumut
Istri: Diana Mariati br. Silaen, S.E.

(Tim Asatupro.com)

​Kiprah sosialnya yang merakyat dan inklusif membuat banyak pihak menilai Darwin sebagai figur ideal untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewakili Provinsi Kepulauan Riau.

​Meskipun mendapat banyak apresiasi dan dorongan dari masyarakat, Darwin menegaskan bahwa seluruh gerakan sosial yang dilakukannya selama ini murni didasari oleh ketulusan hati dan amanah keluarga, bukan demi mencari popularitas atau panggung politik.

​"Saya melakukan kegiatan kemasyarakatan ini bukan untuk menampakkan diri, tetapi murni bergerak untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Semua ini saya lakukan karena panggilan hati dan menjalankan nasihat dari orang tua saya," ujar Darwin Simanjuntak saat ditemui di Batam.

​Sikap rendah hati dan konsistensinya dalam mengayomi warga dari berbagai kalangan menjadikan Darwin sebagai sosok teladan (panutan) bagi masyarakat Batam. Kehadirannya di tengah warga selalu membawa dampak positif, terutama dalam aksi-aksi kemanusiaan dan kegiatan gotong royong warga.

​Dengan rekam jejak kepedulian yang nyata serta komitmen menjaga keharmonisan keberagaman di Kepulauan Riau, dorongan masyarakat agar Darwin Simanjuntak maju mewakili Kepri di DPD RI dinilai sebagai langkah alamiah dari seorang tokoh yang telah teruji keberadaannya di tengah rakyat. (Red)

Dalam agenda yang menjadi bagian dari peringatan Lustrum XV dan 75 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut, Asep Nana Mulyana menyampaikan orasi ilmiah dengan tema "Transformasi Penegakan Hukum Indonesia: Tantangan Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik di Era Baru Sistem Peradilan Pidana."

Tema tersebut mengangkat isu penting mengenai arah transformasi penegakan hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana serta tuntutan terhadap terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, kepercayaan publik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H., beserta jajaran Kejati Sumbar. Pimpinan serta sivitas akademika Universitas Andalas juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran jajaran Kejaksaan dalam forum akademik FH Unand menjadi ruang pertemuan antara institusi penegak hukum dan dunia pendidikan tinggi. Pertemuan tersebut membuka ruang pertukaran gagasan mengenai berbagai persoalan serta dinamika hukum yang terus berkembang.

Bagi FH Unand, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari refleksi perjalanan panjang selama 75 tahun dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum.

Memasuki usia 75 tahun, Fakultas Hukum Universitas Andalas diharapkan terus menjadi ruang lahirnya pemikiran dan gagasan hukum yang relevan dengan kebutuhan Indonesia, termasuk dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana dan tantangan penegakan hukum di masa depan.

Lustrum XV dan 75 Tahun FH Unand menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan pendidikan hukum sekaligus menatap tantangan penegakan hukum Indonesia di era yang terus berubah.

Dikatakan Herizal, Jumat (25/9/2026), proses penetapan tersangka terhadap dirinya dinilai cacat hukum. Karena sebelumnya dia (Herizal) belum pernah mendapat surat panggilan dari penyidik. Bahkan dimintai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) baik sebagai saksi terlapor maupun sebagai tersangka.

"Kapolres Bireuen melalui Kasat Reskrim diduga telah merekayasa kasus saya ini. Saya tidak pernah sekalipun dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun terlapor. Begitu juga dengan gelar perkara, tidak pernah ada undangan pemanggilan gelar perkara," ungkapnya.

Atas ketidak profesionalan kinerja Satreskrim Polres Bireuen, Herizal berencana bakal mengadukan tindakan kriminalisasi terhadap dirinya ke Bid Propam Polda Aceh. Dan akan melaporkan Kapolres Bireuen beserta Kasat Reskrim ke Bid Propam Polda Aceh.

"Sekarang eranya Polri Presisi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Polri karena ulah oknum Polri yang tidak profesional dan terkesan mengkriminalisasi masyarakat" ungkapnya.

Sebelumnya, pelaku usaha pembibitan benur asal Bireuen, Herizal, mengaku mendapat perlakuan yang dinilainya berlebihan dari sejumlah personel Satreskrim Polres Bireuen terkait laporan yang dibuat mantan pekerjanya, Sayuti.

Herizal menyebut persoalan tersebut bermula ketika pada 15 September 2026, keponakannya berinisial RN memberitahukan bahwa sejumlah polisi mendatanginya untuk mencari keberadaan Herizal.

Menurutnya, polisi tersebut menyampaikan bahwa mereka mencari dirinya terkait laporan Sayuti. Ia kemudian sempat berkomunikasi melalui telepon dengan seorang anggota Polres Bireuen bernama Aipda Aprianto yang disebut bertugas di Satreskrim.

Dalam percakapan tersebut, Herizal mengaku diminta datang ke Polres Bireuen untuk menemui Sayuti. Namun, ia mempertanyakan maksud pemanggilan tersebut karena mengaku tidak menerima surat panggilan resmi.

"Saya sempat bertanya tujuan pemanggilan saya untuk menemui Sayuti dalam urusan apa. Saat itu dikatakan untuk membuat laporan kembali terkait penggelapan dana. Saya menolak," kata Herizal berdasarkan keterangannya.

Herizal juga mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari Aprianto yang akan melakukan penjemputan paksa apabila dirinya tidak datang ke Polres Bireuen. Ia mengaku merasa tertekan karena anggota kepolisian disebut terus menghubungi keponakannya agar dirinya segera datang ke kantor polisi.

Kondisi tersebut, kata Herizal, membuat aktivitas dan pekerjaannya di Medan terganggu. Ia akhirnya kembali ke Bireuen pada 17 September 2026.

Persoalan kemudian memuncak pada 23 September 2026. Herizal mengaku sekitar delapan orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian mendatangi lokasi peternakan sapi miliknya sebelum kemudian menuju rumah sekaligus kantor pribadinya.

Menurut Herizal, sejumlah orang tersebut memeriksa kendaraan karyawan yang berada di depan rumah serta melakukan pemeriksaan terhadap kantor dan kendaraan tersebut.

"Saya saat itu tidak berada di lokasi karena sedang mengantar rekan bisnis dari perusahaan pembibitan asal Tangerang ke tempat penginapannya," ujarnya.

Herizal mengatakan dirinya kemudian dihubungi karyawan yang berada di lokasi. Dalam komunikasi tersebut, ia mengaku sempat berbicara dengan seorang polisi bernama Azhari yang disebut sebagai Kanit di Satreskrim.

Herizal mengklaim Azhari meminta dirinya datang ke Polres Bireuen dan menyebut akan dilakukan penangkapan secara paksa apabila tidak memenuhi permintaan tersebut.

Ia juga mempertanyakan surat penangkapan yang menurutnya memiliki sejumlah kejanggalan. Herizal mengaku meminta izin untuk merekam percakapan tersebut.

"Dia mengatakan silakan merekam karena surat penangkapan itu sudah ditandatangani Kanit dan Kasat Reskrim Polres Bireuen," kata Herizal.

Herizal juga mengaku melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang berupaya masuk ke rumahnya. Upaya tersebut, menurut dia, dicegah oleh karyawannya.

Kejadian itu disebut membuat anggota keluarganya ketakutan. Bahkan, Herizal mengatakan anaknya sempat menangis ketika menghubunginya melalui telepon karena melihat sejumlah orang datang mencari ayahnya. Herizal mengaku kemudian diminta menyerahkan diri dalam waktu tiga hari.

Di sisi lain, Herizal menyatakan dirinya justru merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan penggelapan dana perusahaan yang melibatkan Sayuti.

Ia menyebut memiliki dokumen berupa surat pernyataan, somasi dan perjanjian pelunasan dana yang menurutnya menjadi bukti adanya kewajiban Sayuti kepada perusahaan. Dalam surat somasi yang ditunjukkan Herizal, perusahaan mencantumkan nilai kewajiban Sayuti sebesar hampir Rp 500 juta.

Surat tersebut menyebut Sayuti sebelumnya telah membuat surat pernyataan terkait penagihan hasil penjualan benur atau bibit udang vaname kepada konsumen serta hutang pribadi kepada perusahaan.

Dalam somasi itu, perusahaan menyatakan Sayuti telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai pernyataan yang telah dibuat.

Perusahaan kemudian memberikan waktu paling lambat 20 hari sejak somasi diterima untuk melakukan pelunasan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan menyatakan akan menempuh proses hukum pidana maupun perdata serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil.

Selain surat somasi, terdapat pula surat pernyataan yang disebut dibuat dan ditandatangani Sayuti. Dalam dokumen tersebut tercantum pengakuan mengenai kewajiban pembayaran kepada perusahaan dengan nilai yang berbeda, yakni Rp969.746.320.

Dalam surat pernyataan itu juga disebutkan bahwa Sayuti menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi BL 7674 tahun 2013 kepada Herizal selaku pemilik perusahaan sebagai jaminan sampai seluruh kewajibannya kepada perusahaan dilunasi.

Herizal menilai dokumen-dokumen tersebut semestinya menjadi bagian dari penanganan perkara yang lebih menyeluruh.

Ia juga membantah pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap Sayuti dan mengatakan dirinya tidak pernah menerima pemanggilan secara langsung maupun tertulis sebagai saksi atau terlapor atas laporan yang dibuat Sayuti. Atas dugaan penculikan sampai penganiayaan.

Meski Herizal sempat emosi, namun ia tak pernah melakukan penganiayaan atau penculikan seperti yang dituduhkan Sayuti. Herizal menduga, laporan yang dibuat Sayuti di Polres Bireuen tak berdasar dan tak jelas. Ia menduga itu hanya akal-akalan Sayuti untuk menakut-nakuti dirinya saja.

Atas kejadian tersebut, Herizal meminta Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serta menindaklanjuti dugaan tindakan yang menurutnya dilakukan sejumlah oknum anggota Polres Bireuen. (Red/Tim)

Informasi yang dihimpun dari lokasi, saat kejadian rumah dalam keadaan kosong ditinggal orang tuanya. Sang ibu pergi berjualan, sementara sang ayah pergi melaksanakan Sholat Jumat.

Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang mendapat laporan langsung bergerak cepat ke lokasi dibantu TNI, Polri dan warga sekitar untuk melakukan pemadaman.

Di tengah upaya pemadaman, petugas dikejutkan dengan informasi bahwa ada seorang anak kecil yang masih tertinggal di dalam rumah yang terbakar.

Mendengar informasi tersebut, petugas Damkar, TNI, Polri bersama warga berupaya melakukan penyelamatan dengan memecahkan tembok menggunakan kayu broti untuk bisa masuk ke dalam rumah yang sudah terkepung api.

"Petugas sudah berusaha maksimal, tembok dijebol pakai kayu broti karena pintu tidak bisa diakses, api sudah besar," ujar salah seorang warga di lokasi.

Namun takdir berkata lain. Setelah berhasil masuk, anak tersebut ditemukan dalam kondisi kritis. Untuk memastikan kondisinya, petugas langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang. Namun nyawanya tidak terselamatkan.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kerugian materiil ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena seluruh bangunan ludes terbakar.

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak meninggalkan anak kecil sendirian di rumah tanpa pengawasan orang dewasa dan memastikan kompor serta instalasi listrik dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah.

Herizal menyebut persoalan tersebut bermula ketika pada 15 September 2026, keponakannya berinisial RN memberitahukan bahwa sejumlah polisi mendatanginya untuk mencari keberadaan Herizal.

Menurutnya, polisi tersebut menyampaikan bahwa mereka mencari dirinya terkait laporan Sayuti. Ia kemudian sempat berkomunikasi melalui telepon dengan seorang anggota Polres Bireuen bernama Aipda Aprianto yang disebut bertugas di unit kriminal umum.

Dalam percakapan tersebut, Herizal mengaku diminta datang ke Polres Bireuen untuk menemui Sayuti. Namun, ia mempertanyakan maksud pemanggilan tersebut karena mengaku tidak menerima surat panggilan resmi.

"Saya sempat bertanya tujuan pemanggilan saya untuk menemui Sayuti dalam urusan apa. Saat itu dikatakan untuk membuat laporan kembali terkait penggelapan dana. Saya menolak," kata Herizal berdasarkan keterangannya.

Herizal juga mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari Aprianto yang akan melakukan penjemputan paksa apabila dirinya tidak datang ke Polres Bireuen. Ia mengaku merasa tertekan karena anggota kepolisian disebut terus menghubungi keponakannya agar dirinya segera datang ke kantor polisi.

Kondisi tersebut, kata Herizal, membuat aktivitas dan pekerjaannya di Medan terganggu. Ia akhirnya kembali ke Bireuen pada 17 September 2026.

Persoalan kemudian memuncak pada 23 September 2026. Herizal mengaku sekitar delapan orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian mendatangi lokasi peternakan sapi miliknya sebelum kemudian menuju rumah sekaligus kantor pribadinya.

Menurut Herizal, sejumlah orang tersebut memeriksa kendaraan karyawan yang berada di depan rumah serta melakukan pemeriksaan terhadap kantor dan kendaraan tersebut.

"Saya saat itu tidak berada di lokasi karena sedang mengantar rekan bisnis dari perusahaan pembibitan asal Tangerang ke tempat penginapannya," ujarnya.

Herizal mengatakan dirinya kemudian dihubungi karyawan yang berada di lokasi. Dalam komunikasi tersebut, ia mengaku sempat berbicara dengan seorang polisi bernama Azhari yang disebut sebagai Kanit Reskrimum.

Herizal mengklaim Azhari meminta dirinya datang ke Polres Bireuen dan menyebut akan dilakukan penangkapan secara paksa apabila tidak memenuhi permintaan tersebut.

Ia juga mempertanyakan surat penangkapan yang menurutnya memiliki sejumlah kejanggalan. Herizal mengaku meminta izin untuk merekam percakapan tersebut.

"Dia mengatakan silakan merekam karena surat penangkapan itu sudah ditandatangani Kanit dan Kasat Reskrim Polres Bireuen," kata Herizal.

Herizal juga mengaku melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang berupaya masuk ke rumahnya. Upaya tersebut, menurut dia, dicegah oleh karyawannya.

Kejadian itu disebut membuat anggota keluarganya ketakutan. Bahkan, Herizal mengatakan anaknya sempat menangis ketika menghubunginya melalui telepon karena melihat sejumlah orang datang mencari ayahnya. Herizal mengaku kemudian diminta menyerahkan diri dalam waktu tiga hari.

Di sisi lain, Herizal menyatakan dirinya justru merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan penggelapan dana perusahaan yang melibatkan Sayuti.

Ia menyebut memiliki dokumen berupa surat pernyataan, somasi dan perjanjian pelunasan dana yang menurutnya menjadi bukti adanya kewajiban Sayuti kepada perusahaan.

Dalam surat somasi yang ditunjukkan Herizal, perusahaan mencantumkan nilai kewajiban Sayuti sebesar hampir Rp 500 juta .

Surat tersebut menyebut Sayuti sebelumnya telah membuat surat pernyataan terkait penagihan hasil penjualan benur atau bibit udang Vaname kepada konsumen serta hutang pribadi kepada perusahaan.

Dalam somasi itu, perusahaan menyatakan Sayuti telah melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai pernyataan yang telah dibuat.

Perusahaan kemudian memberikan waktu paling lambat 20 hari sejak somasi diterima untuk melakukan pelunasan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan menyatakan akan menempuh proses hukum pidana maupun perdata serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil.

Selain surat somasi, terdapat pula surat pernyataan yang disebut dibuat dan ditandatangani Sayuti. Dalam dokumen tersebut tercantum pengakuan mengenai kewajiban pembayaran kepada perusahaan dengan nilai yang berbeda, yakni Rp969.746.320.

Dalam surat pernyataan itu juga disebutkan bahwa Sayuti menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi BL 7674 tahun 2013 kepada Herizal selaku pemilik perusahaan sebagai jaminan sampai seluruh kewajibannya kepada perusahaan dilunasi.

Herizal menilai dokumen-dokumen tersebut semestinya menjadi bagian dari penanganan perkara yang lebih menyeluruh.

Ia juga membantah pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap Sayuti dan mengatakan dirinya tidak pernah menerima pemanggilan secara langsung maupun tertulis sebagai saksi atau terlapor atas laporan yang dibuat Sayuti. Atas dugaan penculikan sampai penganiayaan.

Meski Herizal sempat emosi, namun ia tak pernah melakukan penganiayaan atau penculikan seperti yang dituduhkan Sayuti. Herizal menduga, laporan yang dibuat Sayuti di Polres Bireuen tak berdasar dan tak jelas. Ia menduga itu hanya akal-akalan Sayuti untuk menakut-nakuti dirinya saja.

Atas kejadian tersebut, Herizal meminta Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serta menindaklanjuti dugaan tindakan yang menurutnya dilakukan sejumlah oknum anggota Polres Bireuen.

Herizal secara khusus menyebut Unit Reskrimum Polres Bireuen dan Kasat Reskrim Polres Bireuen AKP Dedi Miswar dalam pengaduannya. (Red/Tim)

Dalam reses yang dihadiri Lurah Bintang Hulu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian dan Ratusan warga tersebut, Alfriansyah tidak hanya menyerap aspirasi, namun juga memberikan pesan tegas terkait bahaya Judi Online (Judol) dan pentingnya ketaatan membayar pajak untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Untuk orangtua dan anak-anak kami, saya ingatkan agar tidak bermain Judi Online (Judol). Banyak keluarga hancur karena Judol. Saya juga berharap kita semua mendukung program pemerintah Sumut agar taat membayarkan pajak," ujar Alfriansyah di hadapan warga.

Sesi dialog berlangsung hangat. Berbagai persoalan krusial disampaikan warga:

1. Kepala Sekolah SDN Bintang Hulu, Elvina Simbolon mengeluhkan akses jalan masuk ke sekolah sepanjang 200 meter yang rusak. Ia juga meminta pemasangan paving blok karena ruang belajar lebih tinggi dari halaman sekolah dan membutuhkan jaringan internet untuk mendukung program belajar mengajar.
2. Esron Helon Tampubolon, pengurus kelompok tani memohon bantuan dan dukungan dalam bertani serta pengurusan Prona.
3. Bapak Bintang, petani, mengeluhkan hilangnya Pupuk SP36 di pasaran yang sangat dibutuhkan petani.

Menanggapi hal tersebut, Alfriansyah langsung memberikan jawaban dan solusi konkret.

"Untuk Ibu Kepsek SD Negeri Bintang Hulu, saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan DPRD Dairi dan Bupati Dairi untuk perbaikan jalan 200 meter dan paving blok. Sementara untuk pemasangan tiang Telkom / jaringan internet saya akan koordinasikan langsung ke pihak Telkom," jawabnya.

Terkait bantuan kelompok tani, Alfriansyah meminta agar segera memberikan proposal kelompok tani kepada stafnya, Jefrat Manik. "Namun jangan berkecil hati kalau hanya ada beberapa yang bisa realisasi, karena anggaran terbatas," jelasnya.

Sementara untuk pupuk SP36, ia menjelaskan kendalanya adalah anggaran yang tidak cukup. "Namun sudah pernah kita koordinasikan dengan Pupuk Indonesia dan memintakan untuk dihadirkan kembali Pupuk SP36."

Pada sesi kedua reses, Alfriansyah menghadirkan langsung Kios Pupuk UD Agata untuk menjelaskan persoalan pupuk di lapangan.

Pihak UD Agata menjelaskan, kelangkaan pupuk pada bulan Januari lalu terjadi karena banjir bandang di Lhokseumawe menurut keterangan dari Pihak Pupuk Indonesia. Untuk penyaluran pupuk di Bintang Hulu sendiri sudah mencapai 53 persen.

Menanggapi itu, Alfriansyah mengingatkan tegas kepada kios pupuk agar menyampaikan ke pihak Pupuk Indonesia supaya sisa pupuk disalurkan paling lama tidak lewat dari bulan Oktober 2026.

"Jangan sampai petani kita menjerit karena pupuk tidak ada saat musim tanam. Sisa pupuk harus tuntas sebelum bulan 10," tegas Alfriansyah Ujung.

Reses yang berlangsung di bawah tenda dengan spanduk bertuliskan "Reses I Tahun Sidang III Tahun 2026-2027 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara" tersebut berjalan lancar dan penuh antusiasme warga.

Turut hadir Lurah Bintang Hulu, tokoh masyarakat, PPL Dinas Pertanian, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Temuan Ombudsman mengenai keberadaan sejumlah fasilitas yang disebut menyerupai hunian, termasuk fasilitas kamar, ruang tamu, televisi, kulkas, dapur serta temuan minuman beralkohol, dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan transparan.

Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menegaskan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan publik dan tata kelola pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.

"MIO Indonesia mengapresiasi dan mendukung langkah Ombudsman RI yang turun langsung melakukan pemeriksaan dan mengungkap temuan di Lapas Cibinong. Ini merupakan bentuk pengawasan yang penting agar tata kelola pemasyarakatan dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan," ujar AYS dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut AYS, temuan tersebut tidak semestinya berhenti pada penertiban atau pembongkaran fasilitas yang ditemukan.

Hal yang jauh lebih penting, kata dia, adalah mengungkap bagaimana fasilitas khusus tersebut dapat tersedia di lingkungan lapas, bagaimana mekanisme penggunaannya, siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses, serta apakah terdapat transaksi atau pembayaran sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan Ombudsman.

MIO Desak Dirjenpas Lakukan Sidak

Atas dasar itu, MIO Indonesia meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan menyeluruh sebagai tindak lanjut atas temuan Ombudsman RI.

AYS menilai pemeriksaan lapangan penting dilakukan agar seluruh informasi dapat diverifikasi secara objektif dan tidak berhenti pada laporan administratif.

"Dirjenpas harus turun langsung. Jangan hanya menunggu laporan dari jajaran di bawah. Lakukan sidak dan periksa secara menyeluruh. Kalau ada dugaan pelanggaran, telusuri berdasarkan bukti dan fakta," tegas AYS.

Ia meminta pemeriksaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas khusus tersebut, mulai dari asal-usul fasilitas, mekanisme pengelolaan dan penggunaannya, aspek pengamanan, administrasi, hingga kemungkinan adanya transaksi atau pungutan apabila hal tersebut terbukti dalam pemeriksaan.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan. Tetapi kalau ada informasi yang setelah diverifikasi ternyata tidak terbukti, publik juga harus diberikan penjelasan. Prinsipnya harus transparan dan objektif," kata AYS.

Jangan Berhenti pada Pembongkaran

MIO Indonesia berpandangan bahwa pembongkaran fasilitas khusus, apabila memang dinyatakan tidak sesuai ketentuan, merupakan bagian dari tindakan korektif.

Namun, tindakan tersebut tidak boleh menghilangkan kebutuhan untuk mengetahui akar persoalan.

"Jangan sampai persoalannya selesai hanya karena bangunannya dibongkar. Yang harus dijawab adalah bagaimana fasilitas itu bisa ada, bagaimana pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah ada mekanisme tertentu yang memungkinkan warga binaan mendapatkan layanan khusus," ujar AYS.

Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi, baik di Lapas Cibinong maupun di lembaga pemasyarakatan lainnya.

Dukung Ombudsman, Kawal Tindak Lanjut

MIO Indonesia menegaskan dukungannya terhadap fungsi pengawasan Ombudsman RI sekaligus mendorong kementerian dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan tindak lanjut secara profesional.

AYS juga mengingatkan bahwa temuan Ombudsman harus menjadi pintu masuk pemeriksaan, bukan dasar untuk melakukan penghakiman terhadap individu atau pihak tertentu sebelum seluruh proses verifikasi selesai.

"Kami mendukung Ombudsman. Kami juga mendukung langkah pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi semuanya harus berdasarkan fakta, bukti dan ketentuan hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi, tetapi jangan pula ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah sebelum pemeriksaan selesai," tegasnya.

MIO Indonesia menilai keterbukaan dalam penanganan temuan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

MIO Indonesia: Publik Berhak Mendapat Kepastian

Sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan media berbasis online dari berbagai daerah di Indonesia, MIO Indonesia memandang keterbukaan informasi dan pengawasan publik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Karena itu, MIO Indonesia mendorong hasil pemeriksaan terhadap Lapas Cibinong nantinya dapat disampaikan kepada publik secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

"Publik tidak membutuhkan spekulasi. Publik membutuhkan fakta dan kepastian. Karena itu, kami meminta temuan Ombudsman dikawal sampai tuntas melalui pemeriksaan yang objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," kata AYS.

MIO Indonesia berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola, pengawasan dan standar pelayanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

"Ini bukan sekadar persoalan fasilitas atau bangunan. Ini menyangkut tata kelola, kesetaraan perlakuan dan kepercayaan publik. Karena itu, kami mendorong Dirjenpas turun langsung dan memastikan seluruh temuan Ombudsman diperiksa sampai tuntas," pungkas AYS Prayogie, SH. (*/)