Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kormi Sumatera Utara, Mhd. Daffasya Adnan Sinik, SH. Hizkia Reinhard Matondang resmi dikukuhkan sebagai Ketua Kormi Kabupaten Dairi bersama seluruh jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Wahyu menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan peran penting Kormi berbeda dengan organisasi olahraga prestasi.

"Kormi adalah organisasi keolahragaan nasional yang menjadi satu-satunya wadah berhimpun berbagai Induk Organisasi Olahraga (INORGA) kemasyarakatan Indonesia yang berstatus mandiri," ujar Wahyu.

Pemkab Dairi, kata Wahyu, berharap besar Kormi Dairi mampu menjadi motor penggerak budaya hidup sehat di tengah masyarakat.

"Jika olahraga berfokus pada medali dan kompetisi, maka Kormi hadir untuk membudayakan olahraga ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Olahraga yang mengedepankan kebersamaan, kegembiraan dan kebugaran," lanjutnya.

Wakil Bupati Wahyu kemudian memberikan 3 pesan utama kepada pengurus baru. Pertama, menggelorakan semangat olahraga hingga ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Kedua, melestarikan olahraga tradisional sebagai sarana merawat budaya dan kearifan lokal Dairi. Ketiga, membangun solidaritas, komunikasi dan kerja tim yang solid di internal organisasi.

"Buatlah program-program rekreasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadikan olahraga rekreasi sebagai sarana merawat kebudayaan dan kearifan lokal Dairi. Dan jaga solidaritas, bangun komitmen, komunikasi dan kerja tim yang solid di internal organisasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Dairi terpilih Hizkia Reinhard Matondang mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia meminta dukungan penuh dari Pemkab Dairi agar visi misi Kormi dapat berjalan.

"Terima kasih buat amanah yang baru saja kami emban. Mohon doa dan dukungannya agar semua visi misi untuk mengibarkan panji-panji Kormi di Kabupaten Dairi dapat terlaksana dengan baik," ucap Hizkia.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, Kormi Dairi ditargetkan menjadi wadah strategis dalam membumikan olahraga rekreasi, dari desa hingga ke pusat kota.

Penandatanganan dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Dairi, Kamis (13/8/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani dan didampingi Wakil Ketua I Halvensius Tondang serta Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang.

Penandatanganan ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD 2027. Dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati akan menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

"Setelah melalui seluruh rangkaian tahapan persidangan Masa Sidang ke III, hari ini secara bersama kita lakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Bupati Vickner Sinaga dalam sambutannya.

Bupati menegaskan, KUA-PPAS 2027 disusun mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini nantinya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Dairi 2027.

Dalam pidatonya, Bupati Vickner juga menyoroti dinamika pembahasan yang terjadi. Ia menilai perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif merupakan hal wajar dalam demokrasi.

"Kami menyadari pada Masa Sidang ke-III ini kemungkinan adanya perbedaan pendapat pada saat pembahasan. Semuanya itu merupakan dinamika kehidupan berdemokrasi dan muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi," tegasnya.

Orang nomor satu di Dairi itu juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras selama pembahasan.

"Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat atas saran, perhatian dan kerja kerasnya selama pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027," ucapnya.

Sidang paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, perwakilan Forkopimda Dairi, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, para Asisten, Staf Ahli Bupati serta seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Dairi.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS, Pemkab Dairi dan DPRD kini memasuki tahap selanjutnya yaitu pembahasan Rancangan APBD 2027 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Dairi.

​Seorang warga berinisial RS yang tengah mengurus perpanjangan SIM C pada Kamis (13/8/2026) mengungkapkan keterkejutannya. Menurutnya, setelah merampungkan sejumlah tahapan mulai dari pengambilan formulir hingga melengkapi syarat administratif, ia mendapati biaya tes psikologi menembus angka seratus ribu rupiah.

"Terkejut juga, biaya tes psikologinya Rp100.000," keluh RS.

​Atas temuan ini, RS bersama masyarakat lainnya mendesak pihak berwenang untuk membuka rincian tarif serta memperjelas dasar hukum penetapan biaya tersebut agar tercipta transparansi bagi publik.

​Respons Kasat Lantas Polrestabes Medan

​Menanggapi keluhan tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, S.E., M.H.

​Ia menegaskan bahwa persoalan tarif tes psikologi berada di luar kendali dan campur tangan pihak kepolisian, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyelenggara layanan psikologi terkait.

​"Kalau biaya silakan dengan orang psikologinya dan saya tidak mencampuri itu, Bang," tegas Sri Lestari.

​Publik Tuntut Transparansi Tarif dan Prosedur Resmi

Meskipun tes psikologi merupakan salah satu syarat wajib dalam prosedur perpanjangan SIM, ketidakjelasan komponen harga memicu kebingungan di tengah masyarakat.

​Publik berharap instansi terkait dapat memberikan kejelasan menyeluruh mengenai:

1. Rincian komponen pembayaran yang dibebankan kepada pemohon.
2. ​Dasar hukum dan regulasi resmi yang mengatur besaran tarif tes psikologi.
3. ​Standar operasional prosedur (SOP) penyedia layanan di sekitar area Satpas.

​Transparansi ini dinilai krusial guna menghindari spekulasi negatif serta menjamin kepastian biaya bagi masyarakat yang ingin taat hukum dalam mengurus administrasi berkendara. ​(Red/Tim)

Isu tersebut mencuat setelah tim media mendatangi lokasi perusahaan untuk meminta konfirmasi terkait aktivitas operasional dan pengelolaan limbah. Namun, upaya konfirmasi tersebut terkendala lantaran petugas keamanan (satpam) tidak memberikan akses masuk bagi tim media.

​Kendati demikian, penolakan akses oleh petugas di lapangan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran, termasuk dalam hal pengelolaan limbah. Seluruh dugaan tersebut memerlukan verifikasi, audit, serta pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.

​Selain perizinan dan limbah, tim media juga menyoroti sejumlah atribut di area perusahaan. Berdasarkan pantauan, tidak tampak pemasangan Bendera Merah Putih di lokasi tersebut, sementara pada papan nama perusahaan terdapat logo yang menyerupai simbol aparat penegak hukum atau Polisi Militer (PM).

​Keberadaan atribut ini memicu pertanyaan dari masyarakat mengenai status dan keterkaitannya dengan operasional perusahaan. Klarifikasi resmi dari manajemen sangat diperlukan guna menghindari persepsi maupun kesimpulan keliru di tengah publik.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, instansi berwenang diharapkan segera melakukan penelusuran secara objektif. Pemeriksaan ini mencakup peninjauan legalitas operasional, kelengkapan dokumen perizinan, serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

​Langkah pemeriksaan oleh pihak berwenang menjadi krusial untuk memastikan kebenaran informasi serta mendeteksi ada tidaknya pelanggaran administratif maupun substantif.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Yutelnews.com masih berupaya membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT Hang Fung Metal Indonesia serta pihak-pihak terkait. Keterangan berimbang dari pihak perusahaan sangat dibutuhkan agar pemberitaan ini memenuhi prinsip akurasi dan Kode Etik Jurnalistik.

Pemberitaan ini disajikan secara objektif dan tidak dimaksudkan untuk memvonis adanya pelanggaran, sebelum ada hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari lembaga yang berwenang.

Yang terbaru adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelegent (AI) Sovereign Vision AI mySAP365 AIX yang diusung PT LAT Trisakti di kegiatan JIEXPO Kemayoran mulai 11-13 Agustus 2026.

Advisor AI PT LAT Trisakti, Syarifarudin Afa, dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima asatupro.com, Rabu (12/8/2026), bilang bahwa penggunaan mySAP365 AIX sebagai mesin pembelajaran (machine learning) yang berjalan tepat sasaran (on-premises) dan bisa menjaga kedaulatan data penuh bagi pekebun kelapa sawit.

Tidak hanya itu, Syarifarudin Afa juga bilang penggunaan mySAP365 AIX berpotensi membuat seluruh biaya kepemilikan (total cost of ownership) lebih rendah, serta garis pandang yang tak terputus dari bibit hingga panen.

"Dan hal itu bisa dilakukan tanpa token dan tanpa perlu subscription (berlangganan -red)," kata Syarifarudin Afa lebih lanjut.

Pada gelaran teknologi tahun ini di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pihaknya melihat sebuah pergeseran yang tenang namun berdampak besar dalam komputasi perkebunan tengah dipamerkan.

Teknologi mySAP365 AIX, bebernya, hadir dengan proposisi yang berlawanan arah dengan arus AI berbasis cloud yang serba terukur atau termeter.

Ini adalah sebuah platform visi pembelajaran mesin (machine learning vision) AI dan model bahasa besar yang berdaulat atau sovereign large language model (LLM).

"Yang, dalam kata-kata perusahaan ini disebut "truly independent, without tokens or subscriptions," sambung Syarifarudin Afa lagi.

Bagi industri yang menghasilkan volume citra lapangan dan catatan produksi yang sangat besar, pilihan arsitektur ini menyusun ulang makna dari "mengadopsi AI": berapa biayanya, dan siapa yang pada akhirnya mengendalikannya.

Satu pipeline, dari bibitan hingga panen
Inti dari demonstrasi ini adalah sebuah pipeline image processing Vision AI yang mengikuti tanaman kelapa sawit sepanjang siklus hidupnya.

Alih-alih memperlakukan computer vision sebagai solusi titik tunggal yang hanya dipasang di pabrik, mySAP365 AIX menerapkannya sebagai benang inspeksi dan pengukuran yang berkesinambungan, dari pembibitan hingga panen.

Dia menjelaskan, ada sejumlah tahapan berjalan yakni tahap 1 pembibitan (bibitan); tahap 2 pembangunan tanaman di lapangan (immature); tahap 3 tajuk dewasa dan kesehatan tanaman; tahap 4 peramalan pra-panen; dan tahap 5 panen.

Syarifarudin Afa merinci, tahap 1 berlokasi di pre-nursery dan main nursery, Vision AI menginspeksi dari kecambah dalam skala besar.

Model menghitung jumlah seleksi tanaman pre-nursery maupun main nursery, menilai warna daun dan kesehatan tajuk.

"Serta menandai bibit yang abnormal atau off-type seperti bibit kerdil, tanaman etiolasi, dan cacat morfologi maupun double tone yang seharusnya di-culling sebelum dipindahkan ke lapangan," ujarnya.

Otomasi grading nursery ini menjaga kualitas genetik dan mencegah biaya tersembunyi yang terus menumpuk sepanjang tahun akibat menanam bibit lemah di ribuan hektar.

Misalnya sejumlah tegakan, mendeteksi gap tanam dan tanaman mati, serta melacak perkembangan tajuk secara dini sehingga penyediaan bibit sisipan dan penyulaman dapat dijadwalkan secara presisi, bukan sekadar perkiraan kasar.

Pada tahap 3, saat tanaman mencapai kematangan, model beralih ke surveilans kesehatan: penghitungan pelepah, tanda-tanda stres nutrisi dan stres air pada tajuk, tekanan gulma.

"Serta penanda visual dini serangan hama dan penyakit seperti basal stem rot atau penyakit busuk pangkal batang," tambahnya lagi.

Mendeteksi sinyal-sinyal ini secara dini mengubah intervensi yang tadinya reaktif dan menyeluruh menjadi tindakan yang tepat sasaran pada tingkat blok.

Di tahap 4, menjelang panen, platform mySAP365 AIX ini menerapkan 2 disiplin estimasi yang sudah lama dipercaya oleh tim lapangan, kini terotomasi.

Metode black bunch count (BBC), yang memproyeksikan produksi mendatang dengan menghitung tandan hitam yang sedang matang di pohon, dan angka kerapatan panen (AKP), keduanya diturunkan langsung dari citra.

Hasilnya adalah pembacaan yang objektif dan dapat diulang mengenai berapa banyak buah yang akan datang serta kapan.

Terakhir, Adi tahap 5 pada titik pemotongan dan pengumpulan, Vision AI melakukan grading terhadap tandan buah segar (TBS).

Karena setiap tahap menulis ke dalam sistem yang sama, perkebunan memperoleh sesuatu yang langka: satu jejak data digital yang berkesinambungan, menghubungkan grade awal sebutir bibit kecambah dengan kualitas tandan yang akhirnya dihasilkannya.

Dari perhitungan menuju rolling forecast
Pekerjaan peramalan tidak berhenti pada satu estimasi panen. mySAP365 AIX mengalirkan output BBC dan AKP-nya ke dalam rolling forecasting budget.

"Yaitu proyeksi produksi dan keuangan yang diperbarui secara berkelanjutan, bukan rencana statis yang hanya disusun sekali setahun," ujarnya.

Dalam praktiknya, ini berarti budget ikut "bernapas" seiring dengan tanaman. Ketika citra terbaru memperbarui angka BBC dan AKP pada setiap siklus, ramalan untuk minggu dan bulan ke depan direvisi secara otomatis.

Juga anggaran terkait, mencakup tenaga kerja, transportasi, throughput pabrik, serta ekspektasi pendapatan, ikut bergerak.

Manajemen tidak lagi bekerja berdasarkan rencana yang hanya akurat pada hari ia ditandatangani, lalu menyimpang terus-menerus.

Sebaliknya, keputusan mengenai rotasi panen, alokasi tenaga kerja, dan arus kas bertumpu pada angka yang mencerminkan apa yang benar-benar sedang dibawa oleh pohon hari ini.

Menggulirkan ramalan ke depan berdasarkan data nyata hasil model inilah yang membuat pipeline Vision AI berhenti menjadi sekadar alat inspeksi dan berubah menjadi mesin perencanaan.

Pemrosesan dokumen, pelaporan operasional, dan analisis menjadi lebih cepat karena model dan catatan yang mereka informasikan berada dalam satu lingkungan yang sama.

Lapisan LLM dirancang untuk memunculkan pengecualian, yaitu laporan yang menyajikan cerita yang tidak normal, dan mendorongnya kepada pengambil keputusan, alih-alih menunggu untuk ditanya.

Keterpaduan yang erat ini menopang Single Source of Truth (SSOT) untuk enterprise AI, dengan data dan proses yang tetap berada di bawah kendali perusahaan, dari lapangan hingga pembukuan.

Argumen untuk kedaulatan, di sekitar pipeline itu, mySAP365 AIX mengajukan enam argumen inti untuk pendekatan on-premises.

Yang pertama adalah kedaulatan penuh. Tanpa ketergantungan pada token atau subscription LLM eksternal dan dengan seluruh model berjalan on-premises, data dan proses tetap berada di bawah kendali perusahaan, sehingga menjadi fondasi bagi SSOT AI yang tepercaya.

Yang kedua adalah efisiensi biaya. Hilangnya biaya langganan bulanan dan tahunan menurunkan total cost of ownership (TCO), sebuah keunggulan yang semakin terasa pada skala operasional yang lebih besar.

Yang ketiga adalah integrasi ERP. Workflow bisnis terhubung langsung dengan Vision AI dan LLM, mempercepat otomasi dokumen, laporan, dan analisis operasional, termasuk pelaporan yang secara aktif menandai hal-hal yang tidak normal.

Yang keempat adalah Vision AI yang sesuai dengan industri. Fondasi computer vision yang sama cocok untuk perkebunan, manufaktur, dan logistik; khusus untuk kelapa sawit, ia mendukung deteksi kualitas TBS (AKP) dan inspeksi otomatis BBC.

Yang kelima adalah privasi dan keamanan data. Karena tidak ada data yang keluar ke public cloud, risiko kebocoran informasi sensitif menurun drastis.

Melampaui keunggulan utama
Para perancang platform menunjuk empat manfaat lanjutan yang muncul karena komputasi tetap berjalan secara lokal.

Latency rendah, karena inferensi berjalan tanpa perjalanan bolak-balik ke server eksternal, sehingga hasil hampir seketika.

Kustomisasi penuh, karena model dapat dilatih ulang sesuai domain bisnis tertentu seperti grading kelapa sawit, workflow ERP, dan seterusnya.

Kemandirian teknologi, selaras dengan visi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada vendor asing.

Serta kompatibilitas multiplatform yang memungkinkan integrasi dengan sistem lain, termasuk IoT, GIS aero-mapping, hingga operasi lapangan berbantuan exoskeleton.

Tawaran yang berbeda bagi kebun
Secara keseluruhan, mySAP365 AIX mengajak pekebun untuk mempertimbangkan tawaran yang berbeda dari yang biasa ditawarkan pasar cloud AI.

Alih-alih menyewa kecerdasan per token dan mengirim data lapangan ke luar, sebuah kebun dapat memiliki modelnya sendiri sepenuhnya, menjaga datanya tetap di dalam pagarnya.

"Dan menjalankan pipeline inspeksi dan peramalan yang tak pernah kehilangan langkah dari bangku pembibitan hingga ramp panen," ucap Syafaruddin Afa.

Turut mendampingi Bupati, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani bersama jajaran Forkopimda. Kehadiran investor nasional ini disambut antusias Pemkab Dairi sebagai sinyal positif pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Grace Tampubolon menjelaskan tujuan kedatangannya ke Dairi adalah untuk melakukan peninjauan langsung. NT Corp melirik dua sektor utama di Dairi.

"Kami datang untuk melihat langsung berbagai opsi yang bisa digunakan untuk rencana investasi di sektor energi melalui PLTA dan PLTM. Selain energi, kami juga melihat potensi besar Dairi di bidang pertanian dan perkebunan," ujar Grace.

Direktur NT Corp itu menilai Dairi memiliki kekayaan sumber daya alam yang belum tergarap maksimal.

"Kalau kami lihat sendiri, Dairi ini cukup besar potensi komoditasnya dan layak untuk dikembangkan. Intinya bagaimana NT Corp ini bisa bersinergi dengan Pemkab Dairi untuk membangun Dairi sehingga masyarakat lebih sejahtera dan tentunya pendapatan daerah bisa meningkat juga," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh stakeholder di Dairi untuk berkolaborasi. Tujuannya jelas, menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun PAD.

Merespons hal itu, Bupati Vickner Sinaga menyambut baik rencana investasi NT Corp. Ia menegaskan Pemkab Dairi terbuka bagi setiap investor yang membawa dampak positif.

"Kami mendukung penuh program yang akan dilakukan NT Corp di Dairi. Harapan kami, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan masyarakat dapat membawa hasil yang baik dan memajukan Kabupaten Dairi," kata Vickner.

Bupati juga menekankan pentingnya investasi yang berpihak pada rakyat. "Kami ingin investasi ini tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat Dairi," tambahnya.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani menyatakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap masuknya NT Corp. Dukungan DPRD ini penting agar setiap proses investasi berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rencana investasi NT Corp di sektor PLTA, PLTM, pertanian dan perkebunan ini diharapkan menjadi angin segar bagi Dairi. Selain mengejar target peningkatan PAD, kehadiran investor juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memajukan komoditas unggulan Dairi.

Dengan potensi alam dan dukungan penuh pemerintah daerah, Dairi optimis bisa menjadi salah satu pusat investasi baru di Sumatera Utara.

​Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat luas menjelang perayaan hari kemerdekaan.

​Ketua Umum GPMI, M. Fadil, S.H., bersama jajaran pengurus turun langsung membagikan bendera kepada para pengendara yang melintas. Suasana keakraban tampak menyelimuti lokasi kegiatan, di mana para pengguna jalan menyambut pembagian bendera tersebut dengan senyuman dan antusiasme tinggi.

​Aksi simpatik ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara menilai kegiatan ini sarat makna karena mampu membangkitkan kembali semangat kebangsaan di ruang publik.

​Menurut M. Fadil, pembagian 1.000 bendera ini merupakan wujud nyata kepedulian GPMI dalam mengajak masyarakat ikut serta memeriahkan HUT RI ke-81.

​"Kami ingin mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Bendera Merah Putih bukan hanya sekadar simbol negara, tetapi juga simbol perjuangan dan persatuan bangsa," ujar M. Fadil.

​Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan aparat kepolisian merupakan langkah strategis untuk memperkuat persatuan sekaligus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

​Melalui momentum ini, GPMI berharap kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat, serta menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan kolektif yang harus terus dijaga bersama.

​Menutup kegiatan tersebut, GPMI mengimbau seluruh masyarakat untuk turut mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing dengan penuh kebanggaan demi menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Romantis, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (12/8/2026).

Ijeck mengatakan, sebanyak 500 pohon ditanam langsung di kawasan Pantai Romantis. Sementara 1.500 pohon lainnya akan dibagikan kepada tiga Majelis Pimpinan Cabang (MPC), masing-masing 500 pohon untuk MPC Kota Medan, MPC Deli Serdang, dan MPC Serdang Bedagai.

"Hari ini kita melaksanakan penanaman pohon di Pantai Romantis sebanyak 500 pohon. Kemudian 1.500 pohon akan dibagikan kepada MPC Kota Medan, MPC Deli Serdang dan MPC Serdang Bedagai, masing-masing 500 pohon," ujar Ijeck.

Anggota DPR RI tersebut menegaskan, penanaman pohon tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta seluruh jajaran PP Sumut menjadikan gerakan penghijauan sebagai kegiatan berkelanjutan hingga tingkat basis desa.

"Kami berharap dari seluruh kader Pemuda Pancasila Sumut, acara penanaman pohon ini bukan hanya momentum seremoni. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan dengan penanaman pohon ke seluruh jajaran MPC sampai tingkat basis desa," katanya.

Ijeck juga mengingatkan kader PP untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi belakangan menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan harus mendapat perhatian serius.

"Kejadian bencana alam yang belum lama ini terjadi mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Bencana alam ini bukan terjadi begitu saja. Pastinya ada kerusakan alam yang disebabkan juga karena ulah manusia," ungkapnya.

Ia menilai dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi penyebabnya, tetapi dapat meluas dan menimpa masyarakat yang tidak ikut melakukan perusakan.

Karena itu, Ijeck mendorong seluruh kader Pemuda Pancasila mengambil peran nyata dalam menjaga lingkungan melalui penghijauan dan kegiatan pelestarian alam secara berkelanjutan.

"Dampaknya kepada orang-orang seluruhnya, termasuk mereka yang tidak ikut berbuat. Karena itu, lingkungan harus kita jaga bersama," tegasnya.

Kedatangan Wakil Bupati disambut meriah oleh Sanggar Tari Nauli Dancer. Dengan iringan musik khas Pakpak, rombongan memasuki area pameran yang telah dipadati ratusan pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat Dairi.

Turut mendampingi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Fatimah Boang Manalu, S.Pd., M.Si, Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM Manarsar Marisi Halomoan Siburian, S.E., M.M., Perwakilan Dandim 0206/Dairi, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Sumut, serta tamu undangan lainnya.

Acara dibuka dengan laporan dari Kepala UPT PLUT KUMKM Dairi, Manarsar Marisi Halomoan Siburian. Ia menyampaikan bahwa Pesta Rakyat UMKM tahun ini menjadi wadah mempertemukan produsen, konsumen, dan lembaga pembina.

Dilanjutkan sambutan Kepala DisperindagkopUKM Fatimah Boang Manalu. Dalam sambutannya ia menegaskan keunikan penyelenggaraan tahun ini.

"Acara ini tidak bersumber dari anggaran dinas. Ini murni dari UMKM untuk UMKM. Kita ingin membuktikan bahwa pelaku usaha di Dairi sudah mampu bergerak mandiri dan saling menguatkan," ujar Fatimah.

Menurutnya, 12 hari ke depan akan menjadi momentum penting bagi UMKM Dairi untuk memperluas pasar, membangun jejaring, dan naik kelas.

Puncak pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Didampingi Perwakilan Dandim 0206/Dairi, Forkopimda dan kepala OPD, gong dibunyikan sebagai tanda Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026 resmi dimulai.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar pameran.

"Kegiatan ini bukan hanya tentang UMKM, tapi untuk menggerakkan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Kita ingin produk lokal Dairi bukan hanya laku di Dairi, tapi bisa tembus ke luar daerah bahkan ekspor," kata Wahyu.

Ia juga mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditunjukkan para pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Dairi, lanjutnya, akan terus hadir melalui pendampingan, pelatihan, akses permodalan bersama Bank Sumut, serta perluasan akses pasar digital.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Kalau UMKM kuat, maka Dairi akan kuat," tegasnya.

Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026 diikuti ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor. Mulai dari kuliner khas Dairi, kerajinan tangan, fashion, produk pertanian olahan, hingga ekonomi kreatif.

Suasana Tamrek Sidikalang tampak hidup. Tenda-tenda UMKM berjejer rapi dengan latar Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Dairi yang menjadi ikon lokasi. Anak-anak juga tampak antusias dengan wahana permainan yang disediakan panitia.

Perwakilan Bank Sumut yang hadir juga membuka layanan konsultasi permodalan dan digitalisasi UMKM. Diharapkan ini menjadi jembatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah.

Kegiatan yang berlangsung selama 12 hari ini tidak hanya berisi pameran. Panitia juga menyiapkan rangkaian workshop, business matching, talkshow ekonomi kreatif, hingga hiburan rakyat setiap malam.

Kepala DisperindagkopUKM berharap masyarakat Dairi memanfaatkan momentum ini. "Mari datang, belanja produk lokal, dan dukung UMKM kita. Karena setiap produk yang kita beli, adalah bentuk kita menghidupkan ekonomi tetangga kita sendiri," tutup Fatimah.

Dengan dibukanya Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026, Pemkab Dairi optimis pertumbuhan ekonomi kerakyatan akan semakin bergerak. Dari Sidikalang, produk-produk Dairi diharapkan mampu bersaing dan menjadi kebanggaan Sumatera Utara.

Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3, Medan, pada Rabu (12/8/2026).

​Ketua BawasluLabuhanbatu berinisial WD diadukan oleh istrinya sendiri, Ambar Lestari. Perkara ini terdaftar dengan nomor pengaduan 14-P/L-DKPP/VI/2026 dan teregistrasi dengan nomor perkara 14-PKE-DKPP/VII/2026. Dalam persidangan, Ambar didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri atas M. Fadli Nasution, Zulfikri Lubis, Ahmad Sandry Nasution, Sa'ban Husin Siregar, dan Raja Oloan Rambe.

​Lima Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan ke DKPP

​Kuasa hukum pengadu, M. Fadli Nasution, menjelaskan bahwa kliennya melaporkan WD atas lima poin dugaan pelanggaran, yaitu:

1. ​Penelantaran istri dan anak-anak.
2. Ancaman fisik dan mental kepada istri dan anak-anak.
3. ​Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anak-anak.
4. ​Perselingkuhan dan perzinaan dengan modus nikah siri.
5. ​Poligami diam-diam tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama.

​"Perbuatan tersebut diduga kuat melanggar kode etik penyelenggara pemilu," ujar Fadli usai persidangan.
​Diduga Langgar Undang-Undang Pemilu hingga KUHP
​Menurut Fadli, tindakan WD tidak hanya mencederai etika, tetapi juga diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat (2), Pasal 456, dan Pasal 457.
2. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 2, 3, 6, 7, 12, 15, dan 19.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4, 5, dan 9.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a.
5. ​Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 411 ayat (1).

"Alhamdulillah, sidang hari ini berjalan lancar. Kami telah menyerahkan 31 barang bukti serta menghadirkan empat orang saksi. Bukti dan fakta yang kami paparkan tidak dapat dibantah oleh Ketua BawasluLabuhanbatu," kata Fadli.

Tergugat Bungkam, DKPP Agendakan Rapat Pleno

​Saat dikonfirmasi oleh awak media usai keluar dari ruang sidang, Ketua BawasluLabuhanbatu berinisial WD memilih bungkam dan enggan memberikan tanggapan.

Sementara itu, pihak DKPP RI menjelaskan bahwa tahapan persidangan ini akan dilanjutkan dengan Rapat Pleno dalam waktu 7 hingga 10 hari ke depan. Pembacaan putusan dijadwalkan paling lama 40 hari setelah sidang pemeriksaan ini, dengan kemungkinan waktu yang dapat dipercepat.

​Kini, publik menantikan putusan resmi dari DKPP RI terkait kelanjutan sanksi etik atas kasus tersebut. (Red/Tim)

"Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan di ruang sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

"Menyatakan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ayat (1) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," lanjutnya.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan ketentuan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 menyatakan bahwa Ayat (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Sementara dalam norma Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang 1/2023 menyatakan "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dengan begitu, Mahkamah menilai ketentuan norma Pasal 220 membuka tafsir bahwa pihak yang dapat mengadukan tidak hanya Presiden atau Wapres karena frasa "dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden". Norma pasal tersebut juga menunjukkan bersifat pilihan yaitu pengaduan dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atau pihak lain.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai norma Pasal 220 itu baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan.

"Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," kata Guntur.

Dengan penegasan tersebut, maka pengaduan hanya dapat dilakukan oleh Presiden atau Wapres atau dilakukan dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Hal ini menegaskan bahwa pengaduan tidak bisa dilakukan oleh keluarga hingga relawan.

"Penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden," ungkap Guntur.

Sifat delik aduan absolut pada Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, semakin menegaskan bahwa penegakan hukum baru dapat dilakukan untuk dimulainya proses hukum, apabila Presiden atau wapres sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan melakukan pengaduan.

​Dalam negara demokrasi, kekuasaan pada akhirnya berada di tangan rakyat. Pemerintah memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional untuk menjalankan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah bukan pemilik kekuasaan, melainkan pemegang amanat rakyat.

​Di titik inilah makna people power perlu dipahami secara lebih mendalam. People power tidak semata-mata berarti kekuatan massa yang turun ke jalan. Lebih jauh, ia merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa suara rakyat memiliki kedudukan penting dalam menentukan arah kehidupan bernegara.

Suara rakyat dapat hadir melalui pemilu, kebebasan menyampaikan pendapat, pers yang independen, kritik terhadap kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, maupun gerakan masyarakat yang menuntut keadilan. Semuanya merupakan bagian dari denyut demokrasi selama dilakukan dalam koridor hukum dan tidak berubah menjadi kekerasan.

​Karena itu, kritik terhadap pemerintah tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Justru dalam demokrasi, kritik merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.

​Konstitusi Bukan Sekadar Teks Hukum

Konstitusi dan undang-undang pada dasarnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bersama. Namun, hukum tidak boleh berhenti pada persoalan pasal, ayat, kewenangan, dan sanksi.

​Di balik setiap aturan terdapat manusia yang kehidupannya akan dipengaruhi oleh aturan tersebut. Karena itu, hukum idealnya memiliki tujuan yang lebih tinggi: memanusiakan manusia.

​Konstitusi seharusnya menjadi pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak warga negara. Undang-undang seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan, bukan menjadi alat untuk membungkam masyarakat atau melanggengkan kesewenang-wenangan.

​Dalam perspektif tersebut, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Ketika hukum digunakan untuk melindungi martabat manusia, demokrasi menemukan maknanya. Sebaliknya, ketika hukum hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan tanpa mempertimbangkan keadilan dan kepentingan masyarakat, hukum dapat kehilangan roh konstitusionalnya.

​Kepatuhan terhadap hukum memang penting. Namun, negara demokratis juga membutuhkan keberanian untuk terus menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat.

​Ketika Kekuasaan Takut terhadap Kritik

Salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan demokrasi muncul ketika kekuasaan mulai melihat kritik sebagai ancaman.

​Pemerintah yang sehat seharusnya tidak takut terhadap pertanyaan masyarakat. Sebaliknya, pertanyaan publik dapat menjadi alat evaluasi untuk mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.

​Ketika sebuah program pemerintah mengalami persoalan, kegagalan seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kegagalan adalah bagian dari proses kebijakan yang harus diakui secara terbuka agar dapat diperbaiki.

​Yang berbahaya adalah ketika kegagalan justru ditutupi dengan narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

​Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, masyarakat akan kesulitan membedakan antara fakta dan propaganda. Pada saat yang sama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh kritik yang jujur sebagai bahan evaluasi. Demokrasi membutuhkan kejujuran karena rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana negara dijalankan.

​Kebohongan Tidak Dapat Menjadi Fondasi Kekuasaan

Kekuasaan yang dibangun di atas kejujuran akan lebih mudah mempertanggungjawabkan kesalahan. Sebaliknya, kekuasaan yang berusaha mempertahankan citra keberhasilan dengan menutupi kegagalan akan menghadapi persoalan yang lebih besar ketika kenyataan akhirnya terbuka.

​Kebohongan mungkin dapat menunda pertanggungjawaban, tetapi tidak menyelesaikan persoalan.

​Dalam konteks pemerintahan, keberanian mengakui kegagalan justru merupakan tanda kedewasaan politik. Pemerintah tidak harus selalu benar. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah yang bersedia mendengar, mengevaluasi, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan keputusan.

​Di sinilah transparansi menjadi penting. Masyarakat berhak mengetahui apakah suatu program berhasil atau tidak, siapa yang bertanggung jawab, berapa sumber daya yang digunakan, apa hambatannya, dan bagaimana pemerintah memperbaikinya.

​Demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang selalu mengatakan berhasil. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang berani mengatakan benar ketika berhasil dan jujur ketika gagal.

​People Power adalah Nurani Kerakyatan

​Pada akhirnya, people power harus ditempatkan dalam pemahaman yang lebih luas. Kekuatan rakyat bukan semata-mata terletak pada jumlah manusia yang berkumpul. Kekuatan terbesar rakyat berada pada kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mempertanyakan kekuasaan.

​Nurani kerakyatan lahir ketika masyarakat mampu membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa.

​Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara.

​Menolak kebijakan tertentu bukan berarti menolak konstitusi.

​Mempertanyakan penggunaan anggaran bukan berarti mengganggu pemerintahan.

Justru semua itu dapat menjadi bentuk kecintaan terhadap negara ketika dilakukan dengan kesadaran untuk menjaga kepentingan bersama.

​Negara demokrasi membutuhkan rakyat yang berani bersuara sekaligus pemerintah yang bersedia mendengar. Keduanya tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kubu yang saling bermusuhan. Pemerintah membutuhkan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, sementara rakyat membutuhkan pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusional.

​Hubungan tersebut hanya dapat berjalan jika terdapat kepercayaan. Dan kepercayaan tidak lahir dari propaganda; kepercayaan lahir dari kejujuran.

​FROMPER: Kata Hati yang Senantiasa Bersama Rakyat Indonesia

​FROMPER hadir sebagai wujud nyata dari kata hati nurani rakyat. Kami berdiri tegak, melangkah seirama, dan akan senantiasa bersama rakyat Indonesia untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan.

​Seluruh perangkat demokrasi—pemilu, parlemen, konstitusi, undang-undang, lembaga negara, hingga pemerintahan—seharusnya kembali kepada satu pertanyaan mendasar: apakah semua itu benar-benar memberikan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat bagi manusia?

​Sebab demokrasi bukan tujuan yang berdiri sendiri. Demokrasi adalah jalan agar manusia tidak diperlakukan sebagai alat kekuasaan.

​Konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan.

​Hukum hadir untuk menciptakan keteraturan dan keadilan.

​Pemerintah hadir untuk menjalankan mandat rakyat.

Rakyat memiliki hak untuk mengawasi seluruh proses tersebut.

​Jika seluruhnya berjalan sebagaimana mestinya, negara akan menjadi ruang bersama yang melindungi manusia. Namun ketika kekuasaan mulai takut terhadap suara rakyat, kritik dianggap sebagai ancaman, kegagalan disembunyikan, dan hukum digunakan untuk membenarkan kepentingan kekuasaan, maka demokrasi perlu kembali diingatkan pada tujuan awalnya.

​Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan adalah mandat. Hukum harus memanusiakan manusia. Dan people power adalah suara nurani kerakyatan yang menjaga agar negara tidak kehilangan arah.

​Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang tidak memiliki kritik. Demokrasi yang sehat justru adalah demokrasi yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan akal sehat, mampu mengakui kegagalan tanpa kehilangan martabat, dan mampu menggunakan kekuasaan tanpa melupakan bahwa sumber kekuasaan tersebut berasal dari rakyat.

​Disampaikan oleh Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom.

​Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok Motor Insieme, Atilla, bersama sejumlah anggota. Mereka membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara yang melintas sekaligus memasangkannya langsung pada spion kendaraan.

​Aksi sosial ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, di kawasan Jalan Putri Hijau, tepatnya di sekitar Simpang JW Marriott dan Podomoro.

Atilla mengatakan, pembagian bendera tersebut merupakan wujud kepedulian kelompok motor Insieme dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan semangat nasionalisme.

​"Kami ingin mengajak masyarakat, khususnya para pengendara sepeda motor, untuk ikut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera Merah Putih ini merupakan simbol kebanggaan dan kecintaan kita kepada Tanah Air," ujar Atilla.

​Menurutnya, pemasangan bendera secara langsung pada spion kendaraan diharapkan dapat membuat suasana peringatan kemerdekaan semakin terasa di tengah masyarakat.

​"Meski sederhana, kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan semangat kebersamaan. Kami ingin semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan dalam kegiatan seremonial, tetapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

​Aksi ini mendapat sambutan positif dari para pengendara yang melintas. Selain membagikan bendera, anggota kelompok motor Insieme juga membantu memasangkannya pada spion sepeda motor agar dapat langsung digunakan oleh para pengendara.

​Melalui kegiatan tersebut, kelompok motor Insieme berharap semakin banyak masyarakat yang mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta wujud syukur atas kemerdekaan Indonesia. (Red/Tim)

Terbaru, seorang pejabat di lingkungan LLDIKTI bernama Rika turut diperiksa oleh tim penyidik Kejatisu. Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat ini terus diintensifkan sebagai rangkaian proses hukum sebelum penetapan tersangka.

​Kasus ini telah lama menjadi sorotan publik karena menyangkut hak mahasiswa dari keluarga kurang mampu penerima beasiswa KIP Kuliah. Sejumlah pihak sebelumnya sempat menilai penanganan perkara ini berjalan lambat mengingat kasus tersebut telah cukup lama berada di meja penyidik Kejatisu.

​Sebelumnya, Kejatisu juga telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi. Di antara saksi yang telah dimintai keterangan termasuk Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut, Prof. Syaiful Anwar Matondang.

​Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Rizaldi, S.H., M.H., membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Rika pada Selasa (11/8/2026). "Iya, Rika sudah diperiksa," ujar Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan.

​Rizaldi mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut masih berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan korupsi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumut. Kendati demikian, ia belum memerinci lebih lanjut mengenai jabatan spesifik Rika di instansi tersebut.

​Hingga saat ini, Kejatisu masih fokus memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti. Menurut Rizaldi, jumlah saksi yang telah dimintai keterangan kini telah mencapai lebih dari 10 orang. "Berapa ya... sekitar 10 lebihlah," ucapnya.

​Kendati pemeriksaan saksi terus bertambah, Kejatisu belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. "Belum, belum, Bang," tegas Rizaldi saat ditanya apakah penanganan perkara sudah mengerucut pada penetapan tersangka.

​Proses hukum saat ini masih berada pada tahap pengumpulan keterangan saksi guna mengungkap dugaan penyimpangan dana di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumut. Pihak Kejatisu sebelumnya juga menyatakan bahwa tidak seluruh perkembangan penyidikan dapat dipublikasikan demi kepentingan kelancaran penanganan perkara.

​Desakan Aliansi Mahasiswa

​Menanggapi proses hukum yang berjalan, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (BEM PTS) Sumut sebelumnya sempat menyampaikan deklarasi dan tuntutan agar Kejatisu memberikan kepastian hukum secara transparan.

​Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi BEM PTS Sumut mendesak Kejatisu segera mengumumkan perkembangan penyidikan serta kejelasan status hukum pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Menurut mereka, kasus yang telah lama disorot publik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

​Aliansi mahasiswa juga mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawal proses hukum secara kritis, independen, dan berkelanjutan guna memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan akuntabel. Mereka turut mengecam segala bentuk potensi intervensi yang dapat memengaruhi independensi Kejatisu.

​"Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan apa pun selain kepentingan keadilan. Setiap upaya yang berpotensi menghambat atau mengaburkan proses hukum merupakan ancaman terhadap supremasi hukum sekaligus dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum," tegas perwakilan mahasiswa.

​Aliansi BEM PTS Sumut menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tercapainya kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tercapainya kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penunjukan Pitra bukan sekadar pergantian kepemimpinan program studi. Kehadiran praktisi hukum tersebut membawa gagasan untuk memperkecil jarak antara teori yang dipelajari mahasiswa di ruang kuliah dan realitas hukum yang dihadapi masyarakat maupun para praktisi di lapangan.

Pitra resmi diangkat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) Sarjana Hukum berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Abdi Nusantara Nomor 09/SK/ADM-R/UNIV-AN/VIII/2026. SK tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 Agustus 2026, dengan masa jabatan terhitung sejak 11 Agustus 2026 hingga 10 Agustus 2031.

Amanah tersebut menempatkan Pitra pada posisi strategis dalam menentukan arah pengembangan pendidikan hukum UAN sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia profesional yang semakin kompleks.

Tak Cukup Hanya Menguasai Teori

Pitra berpandangan, pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada kemampuan mahasiswa memahami pasal, teori, maupun peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa hukum, menurut dia, harus dibentuk menjadi individu yang mampu membaca persoalan, mengurai masalah hukum, menyusun argumentasi, memahami proses peradilan, membuat dokumen hukum serta mempertanggungjawabkan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketentuan hukum.

"Kampus bukan hanya tempat mempelajari hukum, tetapi tempat melahirkan generasi penegak hukum yang berilmu, berintegritas, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan," ujar Pitra.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan arah yang ingin dibangun Pitra selama memimpin Prodi Sarjana HukumUAN.

Pengalaman sebagai praktisi hukum hendak ditempatkannya bukan sebagai sekadar latar belakang, melainkan sebagai instrumen untuk memperkaya proses pembelajaran mahasiswa.

Sebab, persoalan hukum yang dihadapi masyarakat sering kali jauh lebih kompleks dibandingkan contoh kasus yang terdapat dalam buku atau ruang perkuliahan.

Buka Ruang Lebih Besar bagi Praktisi

Karena itu, Pitra ingin membawa atmosfer dunia praktik lebih dekat dengan kehidupan akademik mahasiswa.

Kajian perkara aktual, diskusi hukum, seminar nasional, kuliah praktisi, simulasi persidangan, legal drafting, penelitian hingga berbagai forum akademik menjadi bagian dari pendekatan yang ingin dikembangkan.

Model tersebut diharapkan membuat mahasiswa tidak hanya memahami "apa bunyi hukumnya", tetapi juga mampu menjawab pertanyaan yang lebih penting: bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana argumentasi hukum dibangun ketika berhadapan dengan persoalan nyata.

Menurut Pitra, kolaborasi akademisi dan praktisi menjadi penting untuk menciptakan pendidikan hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Praktisi dapat membawa pengalaman lapangan ke ruang kelas, sedangkan lingkungan akademik memberikan landasan ilmiah agar pengalaman tersebut dapat dianalisis secara objektif dan sistematis.

"Mahasiswa hukum harus berani berpikir, berani berargumentasi dan berani mempertanggungjawabkan pendapatnya berdasarkan ilmu dan hukum. Kita ingin mereka lulus bukan hanya membawa ijazah, tetapi juga membawa kemampuan," katanya.

Tantangan Profesi Hukum Semakin Berat

Perubahan zaman juga membuat tantangan profesi hukum semakin kompleks.

Transformasi digital, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika sistem peradilan serta munculnya berbagai persoalan hukum baru menuntut lulusan hukum memiliki kemampuan beradaptasi.

Dalam situasi tersebut, kampus tidak hanya dituntut mencetak lulusan yang memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, analisis, integritas dan keberanian mengambil sikap berdasarkan prinsip hukum.

Pitra menilai pembentukan karakter tidak dapat dipisahkan dari pendidikan hukum.

Sebab, kemampuan intelektual tanpa integritas berpotensi kehilangan makna ketika seseorang memasuki profesi yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan keadilan masyarakat.

Karena itu, mahasiswa perlu dipersiapkan sejak dini untuk memahami bahwa profesi hukum bukan sekadar pekerjaan, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial.

Gelar S.H. Bukan Titik Akhir

Lulusan Sarjana Hukum memiliki ruang pengabdian yang luas. Selain profesi advokat dan bidang hukum lainnya, mereka dapat berkarier di pemerintahan, lembaga negara, perusahaan, bidang legal, akademik maupun sektor lain yang membutuhkan kompetensi hukum.

Namun, bagi Pitra, gelar akademik bukanlah tujuan akhir.

Gelar Sarjana Hukum harus menjadi pintu masuk menuju kemampuan profesional yang lebih luas.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa agar sejak berada di bangku kuliah mulai membangun kapasitas, memperluas wawasan, berani berdiskusi dan memahami persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

"Menjadi mahasiswa hukum bukan semata-mata memilih sebuah program studi. Ini adalah proses mempersiapkan diri untuk memahami hak, kewajiban, keadilan dan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.

Mengajak Generasi Muda Masuk Dunia Hukum

Pitra juga membuka ruang bagi generasi muda yang memiliki cita-cita menekuni dunia hukum.

Ia mengajak calon mahasiswa untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi sebelum memasuki dunia profesi yang menuntut kompetensi sekaligus integritas.

"Saya mengajak generasi muda yang mempunyai cita-cita di dunia hukum untuk bergabung dan belajar bersama di Universitas Abdi Nusantara. Mari kita bangun kemampuan sejak dari kampus. Siapa pun bisa memiliki cita-cita besar, tetapi cita-cita itu harus dipersiapkan dengan ilmu, kerja keras dan integritas," tutur Pitra.

Kepemimpinan Pitra di Prodi Sarjana HukumUAN pada akhirnya akan diuji bukan hanya dari program yang dirancang, tetapi dari seberapa jauh pendidikan tersebut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang semakin tinggi, perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kelak berada di berbagai lini profesi hukum.

Pitra ingin Prodi Sarjana HukumUAN menjadi salah satu ruang yang mempertemukan ilmu, pengalaman dan integritas.

Bukan hanya mencetak lulusan yang mampu menyandang gelar Sarjana Hukum, tetapi menyiapkan manusia yang mampu menggunakan ilmunya untuk membaca persoalan, menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.

"Datang untuk belajar hukum, tumbuh menjadi insan hukum, dan pulang membawa kemampuan untuk memperjuangkan keadilan," pungkas Pitra.