Aksi tersebut dilatarbelakangi hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nomor 57932705 yang mencantumkan paket belanja Gaji Pegawai Non ASN dan Jasa Tenaga Outsourcing dengan pagu anggaran mencapai Rp11,6 miliar. Besarnya nilai anggaran tersebut dinilai menimbulkan sejumlah pertanyaan serius yang wajib dijelaskan kepada publik.

Dalam orasi kordinator aksi, massa aksi menyoroti tidak adanya rincian spesifikasi paket pengadaan yang memadai. Paket tersebut hanya mencantumkan nomenklatur umum tanpa menjelaskan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, sistem perekrutan, mekanisme pembayaran, hingga kebutuhan riil penggunaan anggaran. Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, massa juga mempertanyakan status administrasi penganggaran yang dalam data RUP tercantum "Pra DIPA/DPA: Tidak". Keterangan tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidakjelasan dasar administrasi dan legalitas penganggaran sehingga perlu dilakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

Aktivis Geram juga menilai pagu anggaran sebesar Rp11,6 miliar merupakan angka yang sangat besar dan patut diuji kewajarannya. Jika dibandingkan dengan estimasi kebutuhan tenaga outsourcing berdasarkan standar upah yang berlaku di Kota Medan, terdapat indikasi ketidaksesuaian yang harus ditelusuri melalui audit investigatif guna memastikan tidak terjadi pemborosan, mark-up, ataupun penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Lebih lanjut, massa aksi menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik terkait daftar tenaga Non ASN, jumlah tenaga outsourcing yang dipekerjakan, rincian penggunaan anggaran, serta realisasi pembayaran sepanjang tahun anggaran. Hingga saat ini, informasi tersebut dinilai belum dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Dalam aksinya, mhd anas mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Camat Medan Kota beserta pihak-pihak terkait guna memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan kejanggalan tersebut. Massa menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan moral kepada masyarakat.

Kordinator aksi menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk tuduhan sepihak, melainkan dorongan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan transparan demi mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.

"Uang rakyat harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak tinggal diam serta segera menindaklanjuti dugaan kejanggalan anggaran di Kantor Camat Medan Kota demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," tegas massa aksi dalam pernyataan sikapnya.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Lawan Korupsi Sampai Tuntas!

Danton 4 Kompi 4 Batalyon C, Ipda Henri H.S. Pardosi bersama personel Brimob melakukan pembersihan kawasan pantai dari berbagai jenis sampah organik maupun nonorganik berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Aksi peduli lingkungan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik.

Dengan semangat gotong royong, personel Brimob menyisir area pantai dan mengumpulkan sampah yang tersebar di sepanjang pesisir sehingga kawasan wisata tersebut kembali terlihat bersih dan tertata.

Selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar.

"Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Langkah sederhana seperti memungut sampah dan menjaga kelestarian alam dapat memberikan dampak besar bagi masa depan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat." ujar Ipda Henri.

Melalui momentum HUT Polri ke-80, kegiatan Gerakan Indonesia Asri menjadi bukti bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan.

Diharapkan kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan bersama-sama menjaga keindahan alam sebagai aset berharga bagi generasi mendatang.

Perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6/2026) sore WIB. Babak pertama selesai 0-0.

Kedua tim sama-sama punya peluang yang mengenai mistar gawang. Sepakan kapten Indonesia Nazriel Alvaro kena mistar di depan gawang, sementara sepakan lambung Somborithy Soeng juga kena mistar jelang peluit turun minum.

Irpan Siregar langsung lepas peluang ketika babak kedua baru berjalan dua menit. Tembakannya dari sudut sempit belum menemui sasaran.

10 Menit kemudian, gantain Isfandyar coba peruntungan. Tembakan dari luar kotak penalti juga belum temui sasaran.

Peluang terbaik! Di menit ke-57, Irpan menanduk bola umpan dari Reno. Sayang buat Irpan, tandukannya ditepis kiper.

Gol Indonesia!

Timnas Indonesia U-19 pecah telur di menit ke-63. Dari sepak pojok Isfandyar, Algazani menyambr si kulit bundar dan sundulannya jadi gol.

Irpan bikin gol di menit ke-77. Tapi itu dianulir, karena dirinya offside terlebih dulu.

Kedua tim bermain terbuka di 10 menit akhir. Serangan Kamboja kerap mentok, strategi lemparan ke dalam yang panjang pun tidak berjalan mulus.

Peluang emas terbaik buat Kamboja di menit ke-89. Kryya lepas dari kawalan, satu lawan satu kontra kiper Dafa. Untungnya, Dafa bisa menepisnya!

Tiada skor lagi yang tercipta sampai peluit panjang berbunyi. Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 dan rebut tempet ketiga di Piala AFF U-19.

Susunan Pemain

Indonesia: Dafa Algasemi, Ibrah Ohorella, Rafa Raditya, Mathew Baker, Amar Brkic, Timothy Baker, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, Zinadien Ardiansyah, Irpan Siregar, Reno Salampessy.

Kamboja: Sambath Samnang, Han Ty, Poy Visa, Soemh Somborithy, Pan Vreak, Sros Rayuth, Long David, Sreng Sokea, Ly Sok Kryya, Seth Mohamamatsorles, Sou Menghong.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya dugaan sulitnya akses konfirmasi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Batu Bara terkait sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian publik, di antaranya proyek pengecatan ruang dewan serta pengadaan foto Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Kabupaten Batu Bara, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

1. Belanja gedung tempat kerja/bangunan gedung kantor dengan nilai pagu sebesar Rp27.796.320 yang disebut dikerjakan oleh CV Denli Pertama melalui kontrak Nomor P55/EPL/Setwan/2025.
2. Kegiatan pemeliharaan ruang Wakil Ketua II DPRD dengan nilai pagu Rp39.808.754 yang disebut dilaksanakan oleh CV Alvis Pertama melalui kontrak Nomor P28/EPL/Setwan/2025.
3. Pengadaan Foto Presiden dan Wakil Presiden, bingkai foto, serta Garuda Pancasila dengan kode RUP 59509098 dan nilai pagu sebesar Rp50.000.000.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan, paket tersebut meliputi 25 unit foto beserta bingkai dan atribut pelengkap. Nilai anggaran tersebut kemudian menjadi perbincangan publik yang mempertanyakan efektivitas dan kewajaran penggunaan anggaran.

Pemerhati pembangunan Kabupaten Batu Bara, Achik Olan, menilai pejabat terkait seharusnya terbuka terhadap pertanyaan dan konfirmasi dari media guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

"Jika persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, maka pejabat terkait harus memberikan penjelasan yang terbuka. Konfirmasi dari wartawan merupakan bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan," ujar Achik Olan.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Batu Bara mengeluhkan sulitnya melakukan konfirmasi langsung kepada Sekwan DPRD. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Selain itu, ia menyoroti peran kehumasan DPRD yang dinilai perlu lebih aktif menjembatani komunikasi antara lembaga legislatif dan insan pers agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dijelaskan secara proporsional dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Atas berbagai sorotan tersebut, masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Batu Bara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum dapat melakukan audit dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan awak media.

Menurut Surya, kehadiran aparat TNI dalam ruang demonstrasi sipil bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut batas kewenangan institusi negara dan komitmen terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu pilar Reformasi 1998.

"Panglima TNI perlu memberikan klarifikasi terkait keterlibatan anggota TNI dalam beberapa aksi pengamanan demonstrasi, termasuk yang terjadi di kawasan Bundaran HI. Publik berhak mengetahui dasar hukum dan alasan pelibatan aparat militer dalam pengamanan aksi sipil," ujarnya di Wisma Trisakti GMNI, Sabtu (13/6/2026).

Surya menilai penjelasan yang selama ini disampaikan belum menjawab pertanyaan mendasar yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, yang dipersoalkan publik bukan keberadaan TNI sebagai institusi negara, melainkan dasar dan legitimasi pelibatannya dalam pengamanan demonstrasi.

"Kami mempertanyakan dasar keterlibatan aparat TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi. Pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya merupakan ranah kepolisian," katanya.

Ia juga berpendapat bahwa setiap pelibatan TNI harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surya menjelaskan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Undang-Undang TNI mencakup tugas-tugas tertentu di luar perang, seperti penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, pengamanan objek vital nasional, pemberantasan terorisme, dan misi perdamaian. Namun, menurutnya, pengamanan aksi demonstrasi tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam kategori tersebut tanpa dasar hukum dan kondisi yang jelas.

"Demonstrasi bukan ancaman militer, bukan gerakan separatis, bukan pemberontakan bersenjata, dan bukan kondisi perang yang membutuhkan pengerahan kekuatan pertahanan negara," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara perlu menjaga pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan sipil. Menurut Surya, apabila batas tersebut tidak dijaga, hal itu berpotensi menimbulkan preseden yang mengaburkan kewenangan antar lembaga negara.

"Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi di ruang publik dan dihadapkan dengan kehadiran aparat militer, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai dasar kebijakan tersebut," katanya.

Surya juga menyoroti adanya dukungan masyarakat terhadap sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat yang menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.

DPP GMNI menegaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok di bidang pertahanan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap pelibatan TNI di luar tugas utamanya dinilai perlu memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Lebih lanjut, DPP GMNI mengingatkan bahwa Reformasi 1998 telah memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai institusi yang menjalankan fungsi keamanan dalam negeri. Pemisahan tersebut, menurut Surya, merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

"Reformasi tidak boleh mengalami kemunduran. Negara perlu menjaga batas yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terpelihara," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan masalah pembengkakan jumlah SPPG ini akan diselesaikan melalui proses penataan ulang. Sebab banyaknya dapur MBG yang beroperasi membuat pelaksanaan program jadi tidak efisien, terutama dalam hal pemberian insentif Rp 6 juta untuk setiap SPPG.

"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari apa namanya program MBG ini. Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya. Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan," kata Prasetyo.

Dalam hal ini, menurutnya pemerintah membuka opsi penutupan SPPG yang berlebih. Namun menurutnya hal ini masih harus dibahas lebih jauh, sehingga ia tidak bisa memberikan kepastian terkait hal itu.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (Tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo.

"Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka,kan tidak. Kondisinya masing-masing kan tentu kita lihat berbeda-beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu," paparnya.

Meski begitu, opsi pen9futupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini dimaksudkan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti.

"Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegasnya.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo.

"Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka,kan tidak. Kondisinya masing-masing kan tentu kita lihat berbeda-beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu," paparnya.

Meski begitu, opsi penutupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini dimaksudkan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti.

"Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegasnya.

AS unggul telak 3-0 atas Paraguay pada babak pertama. Striker Folarin Balogun mencetak dua gol pada menit ke-31 dan 45+5'. Satu gol lain berkat bunuh diri Damian Bobadilla pada menit ketujuh.

Tim asuhan Mauricio Pochettino itu juga sempat mencetak gol lain lewat Balogun, namun dianulir karena lebih dulu offside.

Unggul 3-0 pada babak pertama tidak membuat AS puas. Pada menit ke-47 tuan rumah langsung menyerang Paraguay dengan percobaan Balogun, tetapi diblok pemain lawan.

Paraguay yang tertinggal jauh juga tidak tinggal diam. La Albirroja meningkatkan intensivitas serangan pada babak kedua. Tembakan Diego Gomez pada menit ke-49 membentur pemain lawan, sepak pojok untuk Paraguay.

Balogun terjatuh di kotak penalti Paraguay usai duel dengan bek lawan pada menit ke-55. Namun wasit Danny Makkelie tidak menganggap itu sebagai penalti.

Paraguay baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-73 melalui pemain pengganti Mauricio Prado. Mauricio yang bermain di sisi kiri menerima umpan terobosan dari Enciso.

Dengan tenang Mauricio yang tidak terjaga pemain lawan menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang AS dengan tembakan kaki kiri. Paraguay memperkecil ketinggalan jadi 1-3.

Malik Tillman mendapatkan peluang emas menambah keunggulan AS jadi 4-1 pada menit ke-75. Akan tetapi tembakan kaki kanan Tillman usai menerima umpan bagus dari sisi kanan bisa ditangkap Orlando Gill.

Gill membuat penyelamatan lain dengan menggagalkan peluang Timothy Weah pada menit ke-77.

Ricardo Pepi membuang kesempatan emas The Yanks menambah keunggulan pada menit ke-89. Pepi menerima umpan mendatar dari sisi kiri. Lalu tendangan kaki kirinya mengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Paraguay yang kosong. Namun bola masih melayang di atas gawang lawan.

Menjelang pertandingan bubar, pemain pengganti Giovanni Reyna mencetak gol kemenangan AS jadi 4-1 pada menit ke-90+8. Reyna menerima bola dari luar kotak penalti, kemudian menggiring hingga ke dalam dan melepaskan gol indah dengan tembakan kaki kanan.

AS menang 4-1 atas Paraguay dalam laga Piala Dunia 2026 Grup D.

Susunan Pemain AS vs Paraguay:

AS: Matt Freese; Sergino Dest, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Folarin Balogun.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Jose Caceres, Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damian Bobadilla, Andres Cubas, Diego Gomez; Julio Enciso, Miguel Almiron, Antonio Sanabria.

Ketua TP PKK Dairi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli I mengatakan bercerita atau mendongeng merupakan salah satu bentuk tradisi lisan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan literasi, rasa percaya diri dan cinta budaya serta merekam peristiwa-peristiwa kehidupan yang sudah berabad-abad lalu. Diharapkan melalui kegiatan ini, cerita rakyat yang dikemas dan ditampilkan secara apik dan indah akan menumbuhkan rasa kekaguman kepada khasanah kekayaan budaya lokal.

Ia katakan tujuan dilaksanakan lomba bertutur ini tidak lain untuk menumbuh kembangkan literasi anak dan kecintaan terhadap karya budaya bangsa sekaligus mempersiapkan generasi muda agar menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa serta melatih keberanian dan kemandirian pada anak. Kegiatan lomba ini mengusung tema "membangun Generasi berliterasi sejak dini melalui pelestarian budaya Daerah". Dinas perpustakaan dan kearsipan adalah instansi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi sebagai pendukung peningkatan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca," ujarnya dalam sambutan tertulisnya.

Upaya pembudayaan membaca harus ditanamkan dan dilatih pada anak-anak sedini mungkin serta dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis dan komunikatif. Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah, peran orang tua, masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta juga merupakan faktor penting. "Karena itu pemikiran dan tindakan gerak langkah yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan sangat dibutuhkan demi menyongsong indonesia emas tahun 2045. Harapan kita lomba ini menjadikan literasi sebagai cara yang menyenangkan untuk anak," ucap Ketua TP PKK Dairi dalam sambutan tertulisnya.

Adapun para pemenang lomba tersebut adalah juara VI diraih oleh Audrey Tumangger dari SD Negeri 030288 Batang Beruh, juara V diraih oleh Renatha Sitanggang dari SD Negeri 030277 Teladan Sidikalang, juara IV diraih oleh Sarah Tua Ompusunggu dari SD Negeri 030290 Punguan Nauli, juara III diraih oleh Cecilia Simanjorang dari SD Plus Ark Sidikalang, juara II diraih oleh Delima Butar Butar dari SD Negeri 030285 Sidikalang dan juara I diraih oleh Melida Pakpahan dari SD Negeri 037994 Juma Borno.

Sebagai informasi, jumlah peserta yang mengikuti lomba adalah sebanyak 125 orang dengan menceritakan budaya daerah yakni legenda Si Tagandera dan legenda Danau Toba. Juara I dari perlombaan ini nantinya akan mewakili Kabupaten Dairi untuk bertanding di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Bosnia berhasil mengejutkan tuan rumah Kanada lewat gol yang mereka cetak di menit ke-21 lewat Jovo Lukic. Gol tersebut bermula dari skema sepak pojok yang bisa dieksekusi dengan baik.

Ivan Basic yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat tempat Sead Kolasinac berada. Kolasinac lalu menyundul bola ke muka gawang yang langsung diteruskan oleh sundulan Lukic.

Setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Kanada makin agresif di babak kedua. Mereka berusaha menekan Bosnia dengan lebih kuat. Sejumlah peluang pun langsung didapat Kanada di awal babak kedua.

Salah satunya ada di menit ke-53. Richie Laryea yang berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia, Nikola Vasilj. Namun sebelum bola berhasil masuk ke gawang, Sead Kolasinac bisa membuang bola meski bola sempat membentur tiang dan menciptakan kemelut di kotak penalti Bosnia.

Tak lama berselang, Bosnia langsung melancarkan serangan balik. Emredin Demirovic bahkan bisa menggiring bola dan berhadapan dengan kiper Kanada, Maxime Crepeau.

Sayangnya, Demirovic coba menggocek Crepeau dan gagal sehingga peluang Bosnia menambah keunggulan pun terbuang.

Meski terus menekan Bosnia, Kanada tidak juga mampu mencetak gol penyama kedudukan. Tiga pergantian yang dilakukan pelatih Jesse Marsch tidak membuahkan hasil hingga laga memasuki water break di menit ke-70.

Usaha dan kerja keras Kanada akhirnya membuahkan hasil di menit ke-79. Cyle Larin yang baru masuk di menit ke-76 berhasil memecah kebuntuan Bosnia.

Ia menerima bola dari Promise David di kotak penalti. Melihat gawang sesaat, Larin langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang dan bola tak bisa dijangkau oleh Vasilj.

Setelah gol penyama kedudukan, Kanada terus lebih agresif menyerang. Namun Bosnia bisa mempertahankan skor 1-1 hingga laga usai.

Susunan Pemain

Kanada (4-4-2)

Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61), Stephen Eustaquio, Ismail Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61); Jonathan David (Promise David 61), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 76).

Bosnia & Herzegovina (4-4-2)

Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74), Ivan Basic (Armin Gigovic 62), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim Alajbegovic 74); Jovo Lukic (Sarmin Bazdar 62), Emredin Demirovic.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Polres Simalungun, Polres Pematangsiantar, Kejaksaan Negeri Simalungun, BNN Simalungun, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, serta Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

Dalam Rangkaian Kegiatan Tersebut:

1. Polres Simalungun diwakili Kanit Tipikor Ipda Ricardo Pasaribu, SH;
2. Polres Pematangsiantar diwakili KBO Sat Narkoba Ipda Ganda Sinaga, SH;
3. Kejaksaan Negeri Simalungun diwakili Kasubsi Pidum Rizki Fajar Bahari, SH;
4. BNN Simalungun diwakili Erianson Saragih bersama jajaran;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun diwakili Kasi Sarana dan Prasarana;
6. Dinas Sosial Kabupaten Simalungun diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Septiaman Purba.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi gebrakan nyata yang direalisasikan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Lapas Narkotika Klas IIA Simalungun.

Penyerahan Piagam Penghargaan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KPKM RI Hunter D. Samosir bersama jajaran termasuk Bobby Sihite sebagai bentuk apresiasi dan simbol sinergi pembinaan sosial, hukum, dan pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Laporan : (Red/Tim).

Pertandingan yang sejak awal berjalan dalam tempo tinggi itu sempat membuat publik Korea Selatan terdiam ketika Republik Ceko berhasil mencuri keunggulan lebih dahulu.

Gol pembuka lahir pada menit ke-18 melalui Patrik Schick, yang sukses memanfaatkan celah di lini pertahanan Korea Selatan untuk menaklukkan penjaga gawang lawan dan membawa Ceko unggul 1-0.

Tertinggal satu gol tidak membuat Taeguk Warriors kehilangan arah permainan. Sebaliknya, Korea Selatan tampil semakin agresif dengan mengandalkan kecepatan serangan dari kedua sisi lapangan serta kreativitas lini tengah yang mampu mengendalikan ritme pertandingan.

Upaya tanpa lelah pasukan Negeri Ginseng akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-41. Kapten Tim Son Heung-min berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui tendangan keras yang menghujam sudut gawang Ceko setelah menerima umpan matang dari rekannya.

Gol tersebut menjadi titik balik kebangkitan Korea Selatan. Memasuki babak kedua, mereka tampil semakin percaya diri dan terus menekan pertahanan lawan yang mulai kehilangan konsentrasi.

Tekanan bertubi-tubi akhirnya berbuah manis pada menit ke-73. Penyerang muda berbakat Lee Kang-in mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan sebuah skema serangan cepat yang membuat lini belakang Ceko tak berkutik. Gol tersebut sekaligus memastikan Korea Selatan berbalik unggul 2-1.

Meski Republik Ceko berusaha keras mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan, disiplin pertahanan Korea Selatan mampu meredam setiap ancaman yang datang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Korea Selatan.

Hasil ini menjadi modal berharga bagi Korea Selatan dalam mengarungi persaingan di fase grup. Selain mengamankan tiga poin penting, kemenangan tersebut juga menunjukkan karakter kuat tim yang mampu bangkit dari tekanan dan membalikkan keadaan saat menghadapi situasi sulit.

Sementara bagi Republik Ceko, kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bahwa keunggulan awal belum tentu menjamin kemenangan di panggung sepak bola terbesar dunia yang selalu menghadirkan kejutan dan drama hingga menit terakhir.

Pencetak Gol :

– Patrik Schick (Republik Ceko) 18′

– Son Heung-min (Korea Selatan) 41′

– Lee Kang-in (Korea Selatan) 73′

Kartu Kuning :

1. Tomáš Souček (Republik Ceko) 27′

2. Kim Min-jae (Korea Selatan) 35′

3. Vladimír Coufal (Republik Ceko) 58′

4. Hwang In-beom (Korea Selatan) 81′

Kartu Merah :

1. Jan Bořil (Republik Ceko) 86′ – Pelanggaran keras terhadap pemain Korea Selatan

Skor Akhir :

🇰🇷 Korea Selatan 2-1 Republik Ceko 🇨🇿

Sidang dipimpin Ketua DPRD Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua DPRD Wanseptember Situmorang, serta dihadiri Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga yang diwakili Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Surung Charles L. Bantjin, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala, menyampaikan, Pemkab Dairi mengapresiasi DPRD atas dukungan dan pembahasan konstruktif terhadap Ranperda tersebut hingga disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RTRWKabupaten Dairi Tahun 2026–2046.

Menurut Wahyu, revisi RTRW dilakukan untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

"Tujuan utama revisi ini adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Ia berharap Perda RTRW yang baru dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, mendorong iklim investasi yang sehat, serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menutup sambutannya, Wahyu mengajak seluruh pihak untuk mengawal implementasi RTRW tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Dairi yang berkelanjutan.

Atmosfer pertandingan yang disaksikan puluhan ribu pendukung tuan rumah itu langsung memanas sejak awal laga. Meksiko membuka keunggulan cepat melalui Julián Quiñones pada menit ke-9.

Memanfaatkan kesalahan lini belakang Afrika Selatan, Quiñones melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi penjaga gawang lawan dan sekaligus mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia 2026.

Unggul satu gol membuat El Tri semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Dominasi penguasaan bola dan serangan yang terus mengalir membuat Afrika Selatan kesulitan keluar dari tekanan.

Memasuki babak kedua, pertandingan berubah semakin keras. Afrika Selatan harus kehilangan pemain setelah Yaya Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49 akibat menggagalkan peluang emas Meksiko.

Situasi semakin berat bagi wakil Afrika tersebut ketika Themba Zwane juga diganjar kartu merah pada menit ke-85 karena tindakan tidak sportif.

Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh Meksiko. Pada menit ke-67, striker veteran Raúl Jiménez menggandakan keunggulan melalui sundulan tajam yang tidak mampu dihentikan penjaga gawang Afrika Selatan.

Gol tersebut sekaligus menjadi gol perdana Jiménez di ajang Piala Dunia sepanjang kariernya.

Drama belum berakhir. Menjelang laga usai, bek Meksiko César Montes juga menerima kartu merah pada masa injury time sehingga pertandingan ditutup dengan total tiga kartu merah, sebuah catatan yang menjadikan laga ini sebagai salah satu pertandingan pembuka Piala Dunia paling panas dalam sejarah.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tetap bertahan. Hasil tersebut menempatkan tuan rumah di puncak klasemen sementara Grup A sekaligus menjadi modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya.

Sementara Afrika Selatan harus segera berbenah jika ingin menjaga asa lolos ke fase selanjutnya.

Pencetak Gol:

Julián Quiñones (9′)

Raúl Jiménez (67′)

Yaya Sithole (Afrika Selatan) 49′

Themba Zwane (Afrika Selatan) 85′

César Montes (Meksiko) 90+2′

Kegiatan nobar dipusatkan di Hanggar Polda Sumut berlangsung sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut secara gratis setiap pertandingan disiarkan dimulai pukul 24.00 WIB hingga selesai.

Selain menyaksikan pertandingan bersama, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai fasilitas dan hiburan, mulai dari doorprize hingga snack gratis bagi para peserta yang hadir.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia sebagai ajang mempererat kebersamaan dalam suasana yang aman dan kondusif.

"Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang dan bergabung dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Hanggar Polda Sumut. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menjadi sarana hiburan bersama sekaligus mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat," ujar Kombes Ferry, Kamis (11/6/2026).

Tidak hanya di tingkat Polda, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan seluruh Polres dan Polsek jajaran Polda Sumut di lokasi yang telah ditentukan masing-masing wilayah.

Menurut Ferry, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi para pecinta sepak bola, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

"Piala Dunia adalah pesta olahraga dinantikan seluruh masyarakat dunia. Kami berharap kegiatan nobar ini menjadi wadah kebersamaan, mempererat persatuan, dan menghadirkan hiburan positif bagi masyarakat Sumatera Utara. Mari datang dan ramaikan nobar Piala Dunia 2026 bersama Polda Sumut," pungkasnya.

Dedi Kurniawan disidang dan dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran serius, Dedi di putus karena terbukti secara aktif mengunakan narkoba berdasarkan dari hasil test urine dan darah oleh labforensik Polda Sumatera Utara serta terbukti melakukan perbuatan asusila seperti yang terekam dalam video viral yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan narkoba serta perbuatan asusila.

Tindakan yang diduga dilakukan tersebut dinilai sangat mencederai marwah institusi kepolisian serta merusak kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Pasca dibacakannya putusan PTDH , DK segera mengajukan upaya hukum berupa banding kepada Kapolri melalui mekanisme keberatan internal yang berlaku di lingkungan Polri.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pihak yang mengajukan banding diberikan tenggat waktu selama 21 hari kerja untuk melengkapi seluruh dokumen dan berkas administrasi permohonan. Apabila batas waktu tersebut terlewati tanpa pemenuhan syarat yang ditentukan, maka putusan PTDH yang telah ditetapkan akan otomatis berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi.

Di ketahui Dedi Kurniawan telah melengkapi segala bentuk administrasi permohonan banding ke Mabes Polri dan sudah di terima oleh Div Propam Mabes untuk di tindak lanjuti.

Merespons langkah pengajuan banding tersebut, Ketua DPW Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumut, Hardep, menyampaikan sikap resmi dengan nada tegas, "Kami menilai tidak ada ruang lagi untuk memberikan kelonggaran maupun toleransi kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran berat seperti ini. Perbuatan yang diduga dilakukan Kompol Dedi Kurniawan bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan pelanggaran mendasar yang mencoreng nama baik institusi Polri di mata masyarakat. Kami secara tegas meminta kepada Bapak Kapolri untuk menolak permohonan banding tersebut. Sanksi yang telah dijatuhkan harus ditegakkan sepenuhnya sebagai wujud komitmen Polri dalam membersihkan barisannya. Hanya dengan sikap tegas seperti ini, kepercayaan publik yang sempat terganggu dapat dipulihkan kembali." pungkasnya.

Sikap tegas A-PPI Sumut mendapatkan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat. Di tempat terpisah, Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Peduli Polri (AMPP) juga telah menyampaikan aspirasi secara terbuka, bahkan telah beberapa kali melakukan penyampaian pendapat di lingkungan Mabes Polri.

Sekjen AMPP menegaskan sikap organisasinya, "Dedi Kurniawan menjadi salah satu oknum yang diduga menjadi penyebab utama tercorengnya citra Polri di hadapan rakyat. Kami tidak melihat alasan yang cukup untuk mengurangi atau membatalkan sanksi yang telah diberikan. Oleh karena itu, AMPP meminta kepada Kapolri untuk menolak keras banding tersebut. Lebih dari itu, jika ditemukan unsur pidana dalam kasus ini, proses hukum pidana harus tetap dilanjutkan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota kepolisian."

A-PPI Sumut dan elemen pendukungnya meminta proses hukum dan etika ini berjalan secara transparan, adil, dan tidak dipengaruhi oleh tekanan pihak mana pun. Masyarakat menuntut kepastian bahwa penegakan disiplin di tubuh Polri berjalan konsisten, tanpa ada perlakuan istimewa bagi siapa pun.

Masyarakat berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menjatuhkan sanksi tegas kepada Dedi Kurniawan dan menolak secara tegas permohonan banding Dedi Kurniawan. (Red/Tim).

Aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap adanya dugaan money politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjung Gusta yang telah usai dilaksanakan.

Dalam aksi itu, massa secara tegas menuntut transparansi, keadilan, serta penegakan hukum terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam PilkadesDesa Tanjung Gusta.

"Demokrasi desa harus dijaga dari segala bentuk manipulasi yang mencederai hak pilih masyarakat. Kami mendesak seluruh pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu demi terwujudnya Pilkades yang jujur, adil, dan bermartabat," kata massa dalam aksi tersebut.

Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai dengan pembentangan sejumlah spanduk yang berisi penolakan terhadap dugaan kecurangan. Salah satu spanduk bertuliskan "Oknum Cakades memobilisasi penduduk di luar penduduk Desa Tanjung Gusta" serta berbagai tulisan lain yang berfokus pada penolakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum calon kepala desa.

Aksi tersebut dipimpin oleh orator Aulia Rahman dan R. Gultom yang secara tegas menyampaikan tuntutan agar seluruh dugaan kecurangan dibuka secara transparan dan diusut hingga tuntas.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan yang diminta segera ditindaklanjuti, yaitu:

1. Mendesak Panwas PilkadesDesa Tanjung Gusta dan Camat Sunggal memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses Pilkades.
2. Mendesak P2K Desa Tanjung Gusta bertanggung jawab dan menjelaskan secara transparan seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades yang diduga menimbulkan pelanggaran.
3. Mendesak Bupati Deli Serdang turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PilkadesDesa Tanjung Gusta guna menjamin tegaknya demokrasi yang bersih dan berkeadilan.
4. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi selama proses Pilkades sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Meminta seluruh pihak terkait membuka hasil pemeriksaan dan perkembangan penanganan kasus kepada masyarakat secara transparan.
6. Menuntut agar hak pilih masyarakat Desa Tanjung Gusta dilindungi dan tidak dicederai oleh praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mendesak penyelenggara Pilkades menjunjung tinggi asas jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Camat Sunggal, Guntur Endar Bumi Nasution, S.STP yang hadir langsung di hadapan massa menjelaskan bahwa seluruh tahapan Pilkades telah dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati (Perbup).

"Bahwa proses-proses tersebut sudah kami laksanakan sesuai Peraturan Bupati (Perbup). Terkait permasalahan di lapangan, kami juga sudah melaksanakan tugas sesuai Perbup, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Namun terkait tahapan pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panwas di tingkat kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan tahapan yang sedang berjalan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak kecamatan telah melakukan audiensi dan mediasi. "Terkait audiensi dan mediasi mengenai permasalahan pemilihan kepala desa, saya juga telah menyampaikan kepada Pak Gultom bahwa apa pun yang dapat kami bantu akan kami berikan. Kami memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) dan berbagai dokumen terkait temuan-temuan rekan-rekan di lapangan. Namun demikian, yang memiliki kewenangan untuk menghentikan proses ataupun membatalkan tahapan bukanlah kami di tingkat kecamatan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai tuntutan maupun dugaan permasalahan yang disampaikan masyarakat telah dilaporkan kepada tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa terdapat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 dari seseorang yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan. Dalam surat tersebut disebutkan pengakuan telah menggunakan hak suara orang lain demi memenangkan oknum kepala desa yang diduga memperoleh kemenangan secara tidak murni.

"Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa saya menggunakan hak suara orang lain dengan nama 'Masudi' atas pemalsuan data di TPS 03 Gang Samin, kami dijanjikan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000 setelah mencoblos oleh Kevin. Demikian surat pernyataan saya sampaikan dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan oleh pihak manapun."

Menanggapi dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan PilkadesDesa Tanjung Gusta, tokoh masyarakat Burju Simatupang, SH, MH turut angkat bicara dan meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh setiap dugaan pelanggaran yang telah menjadi perhatian publik.

Menurut Burju, apabila benar terdapat praktik politik uang maupun penggunaan hak pilih yang tidak sah sebagaimana informasi yang beredar di tengah masyarakat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan merusak legitimasi hasil pemilihan.

"Pilkades bukan sekadar menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi menyangkut marwah demokrasi di tingkat desa. Jika ada dugaan praktik yang mengarah pada manipulasi suara, penggunaan hak pilih oleh pihak yang tidak berhak, atau adanya iming-iming uang kepada pemilih, maka seluruh pihak yang memiliki kewenangan wajib membuka fakta secara terang dan objektif," tegas Burju Simatupang.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang berlindung di balik alasan administratif apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang substansial.

"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi hanya karena laporan dan aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti secara serius. Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Tetapi jika ada pihak yang terbukti bermain, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," ujarnya.

Burju menilai keterbukaan informasi dan keberanian seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi menjadi langkah penting agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Masyarakat berharap seluruh dugaan pelanggaran yang muncul dalam pelaksanaan PilkadesDesa Tanjung Gusta dapat diusut secara menyeluruh, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga meminta agar setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas demi menjaga integritas demokrasi dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan di tingkat desa tetap terjaga. (Red/Tim).

Kesiapsiagaan personel diawali apel gabungan pengamanan di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis, dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. Apel tersebut menjadi bentuk pengecekan akhir terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pertandingan internasional tersebut.

Selanjutnya, apel kesiapsiagaan personel Brimob dipimpin Danyon A Pelopor Satuan BrimobPolda Sumut selaku Kasubsatgas PHH, Kompol Muktar Iswanto Kadoli, S.I.K., M.H., guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, kendaraan operasional, serta pola pengamanan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pertandingan berlangsung, personel Subsatgas SPP (Satuan Penindak Perusuh) yang dipimpin Wadanyon A Pelopor Satuan BrimobPolda Sumut selaku Kasubsatgas SPP, Kompol Abdul Holid, S.Sos., M.H., turut disiagakan di lokasi pengamanan.

Untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman tugas di lapangan, personel Brimob juga mengikuti Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kabag Ops Polresta Deli Serdang, Kompol M. Amdi. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta strategi pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan stadion, personel Satuan BrimobPolda Sumut juga melaksanakan pengamanan kegiatan penukaran tiket semifinal antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang berlangsung di kawasan Perumahan Citraland Batang Kuis.

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor Satuan BrimobPolda Sumut, AKP Alwi Budi Utomo, turun langsung melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap personel untuk memastikan seluruh rangkaian penukaran tiket berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran personel Brimob di lokasi menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta para suporter. Personel tampak sigap melakukan pengaturan situasi, pengawasan antrean, hingga pengamanan di sekitar area kegiatan guna menjaga kondisi tetap kondusif.

Hingga saat ini, proses penukaran tiket telah mencapai sekitar 7.000 gelang dan berlangsung tanpa kendala maupun gangguan kamtibmas. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau lancar sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., menegaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses.

"Polda Sumut berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penukaran tiket, kedatangan tim, pertandingan hingga kepulangan penonton. Seluruh personel yang terlibat telah dibekali pola pengamanan yang terukur dan profesional agar masyarakat maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya turnamen serta mematuhi aturan yang berlaku di area stadion.

Dengan semangat "Brimob Untuk Nusa dan Bangsa", Satuan BrimobPolda Sumut terus menunjukkan dedikasi, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 di Sumatera Utara, sekaligus memastikan situasi keamanan tetap terjaga sepanjang perhelatan sepak bola internasional tersebut.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi.

Ombudsman RI juga menekankan pentingnya penyelenggaraan SPMB yang tidak diskriminatif dan mampu memberikan kesempatan serta akses yang setara bagi seluruh calon murid baru.

Dalam kesempatan tersebut, Syafrida Rachmawati Rasahan juga menyoroti aspek penggunaan aplikasi dalam proses SPMB.

"Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan harus memastikan kesiapan sistem serta dukungan layanan yang memadai bagi masyarakat," ujar Syafrida.

Dalam kesempatan tersebut, Syafrida juga meminta agar dinas Pendidikan menekankan kepada setiap sekolah menyediakan helpdesk atau pusat layanan informasi yang dapat diakses masyarakat selama proses SPMB berlangsung.

Helpdesk tersebut diharapkan dapat menyediakan informasi yang jelas mengenai tahapan dan persyaratan SPMB, sekaligus membantu orang tua atau wali murid yang tidak memiliki perangkat gawai atau mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, helpdesk juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, konsultasi, maupun pengaduan terkait proses dan informasi penyelenggaraan SPMB.

"Ketersediaan layanan bantuan yang mudah diakses merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya hambatan akses bagi masyarakat," tegas Syafrida.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Ombudsman RI berharap seluruh tahapan SPMB di Sumatera utara dan khususnya Kota Medan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan berkeadilan, serta terhindar dari berbagai bentuk maladministrasi yang berpotensi merugikan masyarakat. (Red/Tim).

Setelah ramai diperbincangkan di berbagai media sosial dan media elektronik, kini muncul sejumlah informasi dari narasumber yang mengaitkan sosok berinisial "EY" alias Erick, yang disebut menjabat pada bagian Humas dan Administrasi Umum rumah sakit tersebut, dengan berbagai persoalan yang berkembang di lapangan, termasuk polemik penggusuran pedagang kaki lima di kawasan sekitar.

Informasi tersebut masih berupa keterangan dari sejumlah narasumber dan hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan maupun klarifikasi resmi dari pihak yang disebutkan.

Selain mempertanyakan legalitas bangunan penghubung (Sky Cross) yang disebut telah berdiri sejak tahun 2023, masyarakat juga menyoroti proses penertiban pedagang kaki lima yang selama bertahun-tahun menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran awak media, sejumlah warga dan pedagang mengaku mempertanyakan dasar kebijakan penertiban yang dilakukan. Mereka menilai proses tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan adanya kepentingan tertentu di balik kebijakan tersebut.

Dalam proses investigasi Tim awak media yang bertugas, muncul pula berbagai informasi dan tudingan mengenai dugaan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan oleh sejumlah pihak. Namun hingga berita ini diterbitkan, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum maupun instansi berwenang.

Ketua Umum Organisasi Pedagang dan Pasar Sumatera Utara (OP2SU), Jhonson Timbul Situmorang S.H., menilai Pemerintah Kota Medan perlu memberikan perhatian serius terhadap nasib para pedagang kecil dan pelaku UMKM.

"Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pedagang kecil. Jika memang diperlukan relokasi atau penataan, harus dilakukan secara manusiawi, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan pedagang yang telah berjualan selama bertahun-tahun tidak boleh diabaikan tanpa solusi yang jelas.

"Penataan harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan dalam setiap kebijakan pembangunan," tegasnya lagi.

Sementara itu, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku resah dengan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah tersebut.

"Kami berharap pemerintah benar-benar turun langsung melihat kondisi di lapangan. Yang kami inginkan hanya kepastian dan keadilan," ujarnya.

Saat dikonfirmasi terkait legalitas pembangunan Sky Cross dan polemik penertiban pedagang kaki lima, Lurah Kelurahan Buntu Saiful Bahri maupun pihak RS berinisial Erick Yeovin belum memberikan tanggapan. Sementara Camat Medan Timur disebut menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap persoalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh dokumen resmi yang dapat menjelaskan secara rinci status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas bangunan Sky Cross tersebut.

Awak media juga masih berupaya memperoleh klarifikasi dari seluruh pihak terkait guna memastikan keberimbangan informasi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan pembangunan, penataan kawasan, serta perlindungan terhadap pedagang kecil di Kota Medan.

Publik kini menantikan langkah Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk memberikan penjelasan secara transparan terkait status perizinan bangunan tersebut maupun kebijakan yang menyangkut keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima.

Apabila seluruh dokumen perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah diharapkan dapat menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat.

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.