Semoga di usia yang Bapak lalui hari ini, senantiasa dilimpahkan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan yang berlimpah, serta keberkahan yang menyertai setiap langkah kehidupan Bapak dan keluarga tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemudahan dalam segala urusan, serta mendoakan agar Bapak senantiasa diberikan umur yang berkah, panjang umur, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat.

Kehadiran Bapak di tengah kita sebagai Ketua DPD PEKAT IB Kota Pekanbaru bukan hanya sebuah amanah, melainkan sebuah anugerah yang patut kita syukuri.

Sosok Bapak yang dikenal bijaksana, rendah hati, teguh pada prinsip, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, telah menjadi teladan yang menginspirasi kita semua.

Semoga di tahun-tahun mendatang, Bapak senantiasa diberikan keteguhan hati dan semangat yang baru untuk terus memimpin kita, membawa PEKAT IB Kota Pekanbaru semakin maju, semakin kokoh persatuannya, dan semakin bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Semoga hari ulang tahun ini menjadi awal dari langkah yang lebih baik, pencapaian yang lebih gemilang, serta kebahagiaan yang utuh bagi Bapak dan keluarga tercinta. Semoga segala cita, harapan, dan impian yang sedang diperjuangkan senantiasa diberkahi dan tercapai dengan hasil yang membanggakan.

Selamat Ulang Tahun, Bapak M. Arip, S.H.!

"Semakin berisi usia, semakin bijaksana langkah, dan semakin berkah setiap perjuangan yang Bapak lakukan untuk kita semua." 🙏

Persoalan ini bermula dari proses verifikasi dan aktivasi akun Kementerian ATR/BPN melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang telah berlangsung selama kurang lebih lima bulan tanpa kepastian penyelesaian yang memadai. Dalam kurun waktu tersebut, Jeremy Andsent yang juga Bendahara DPC GMNI Jakarta Timur berulang kali mendatangi Kantor BPN Jakarta Timur untuk memperoleh kejelasan mengenai proses administrasi yang sedang diajukannya.

Pada Jumat 9 Oktober 2026, Jeremy kembali mendatangi Kantor BPN Jakarta Timur untuk menanyakan perkembangan permohonan sekaligus meminta penjelasan kepada petugas administrasi yang berwenang. Namun menurut laporan yang disampaikan DPC GMNI Jakarta Timur, upaya tersebut belum membuahkan kepastian yang dibutuhkan.

Dalam kunjungan tersebut, sekitar pukul 14.17 WIB terjadi insiden yang menurut keterangan pelapor melibatkan kepala keamanan Kantor BPN Jakarta Timur. Pelapor menduga terdapat tindakan pembentakan, penggunaan nada bicara keras serta ajakan untuk menyelesaikan persoalan di luar kantor melalui perkelahian. Sekitar pukul 14.17 WIB terjadi insiden yang menurut keterangan pelapor melibatkan kepala keamanan Kantor BPN Jakarta Timur.

Pelapor menduga terdapat tindakan pembentakan, penggunaan nada bicara keras serta ajakan untuk menyelesaikan persoalan di luar kantor melalui perkelahian. Dugaan tersebut perlu diperiksa secara objektif oleh pihak yang berwenang. Lingkungan pelayanan publik semestinya memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran ketika seseorang berusaha memperoleh haknya atas pelayanan administratif.

Persoalan semakin serius ketika Jeremy Andsent berupaya menyampaikan pengaduan atas insiden tersebut. Berdasarkan laporan DPC GMNI Jakarta Timur, pengaduan di kantor BPN Jakarta Timur tidak diterima dengan alasan karcis antrean pelayanan telah habis. Pelapor mempertanyakan alasan tersebut karena menurut pengamatannya, aktivitas pelayanan di kantor masih berlangsung ketika insiden terjadi. Tidak hanya di tingkat Kantor BPN Jakarta Timur, upaya penyampaian laporan pengaduan kepada Kementerian ATR/BPN pada hari Rabu, 14 Oktober 2026 sekitar kurang dari jam 15.00 WIB juga disebut mengalami penolakan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan resmi, khususnya ketika laporan yang hendak disampaikan berkaitan dengan dugaan perilaku petugas di lingkungan instansi pelayanan publik. Bahwa laporan masyarakat seharusnya memperoleh saluran penerimaan yang jelas, mekanisme pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tindak lanjut sesuai prosedur.

Apabila terdapat persyaratan administratif yang belum terpenuhi, masyarakat semestinya diberikan penjelasan mengenai prosedur dan alternatif penyampaian pengaduan yang tersedia.

Jeremy Andsent menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi melainkan juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat dalam berhadapan dengan institusi negara.

"Sebagai masyarakat, kami berhak memperoleh pelayanan yang profesional, transparan, dan memberikan kepastian. Proses aktivasi akun yang telah berlangsung hampir lima bulan tanpa penyelesaian yang jelas tentu perlu dievaluasi. Ketika kami datang untuk meminta penjelasan, kami berharap mendapatkan informasi yang pasti, bukan justru menghadapi situasi yang kami duga sebagai intimidasi".

Ia menambahkan, upaya menyampaikan pengaduan seharusnya menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian masalah bukan menjadi hambatan baru bagi masyarakat yang ingin memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban.

"Yang kami persoalkan bukan hanya lamanya proses administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat diperlakukan ketika meminta penjelasan dan berusaha menyampaikan pengaduan. Jika pengaduan dikantor daerah maupun ditingkat kementerian tidak dapat diterima, lalu melalui saluran mana masyarakat harus memperoleh perlindungan dan kepastian penyelesaian?".

Jeremy menekankan bahwa dirinya tidak bermaksud mencari konflik dengan pihak mana pun. Kedatangannya ke Kantor BPN Jakarta Timur bertujuan mengurus keperluan administrasi dan mendapatkan penjelasan atas permohonan yang telah diajukan.

Persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan yang menyeluruh, tidak hanya terhadap lamanya proses verifikasi dan aktivasi akun Sentuh Tanahku tetapi juga terhadap prosedur pelayanan, perilaku petugas keamanan dan akses terhadap mekanisme pengaduan.

Atas dasar itu, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor BPN Jakarta Timur serta proses verifikasi dan aktivasi akun Sentuh Tanahku.
2. Mendesak penjelasan resmi mengenai keterlambatan aktivasi akun yang telah berlangsung kurang lebih lima bulan termasuk status permohonan, kendala yang dihadapi, dan estimasi waktu penyelesaiannya.
3. Lakukan pemeriksaan objektif atas dugaan intimidasi yang dilaporkan terjadi di lingkungan Kantor BPN Jakarta Timur pada 9 Oktober 2026, dengan meminta keterangan para pihak.
4. Meminta klarifikasi atas dugaan penolakan pengaduan di Kantor BPN Jakarta Timur maupun Kementerian ATR/BPN, termasuk dasar prosedural yang digunakan untuk tidak menerima laporan tersebut.
5. Mendesak penyediaan mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat diakses masyarakat, termasuk pemberian bukti penerimaan atau nomor registrasi laporan sesuai prosedur yang berlaku.
6. Jawaban tertulis oleh Kementerian ATR/BPN dan BPN Kota Jakarta Timur atas tuntutan dan pengaduan tersebut dalam waktu 2 x 24 jam sebagai tenggat waktu, apabila tidak maka kami siap menggeruduk Kementerian ATR/BPN.

DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang layak, transparan dan akuntabel. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur asas penyelenggaraan pelayanan serta hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.

Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa secara adil berdasarkan fakta dan bukti, sementara hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku.

"Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Kami meminta persoalan ini ditindaklanjuti secara serius, bukan dibiarkan tanpa penjelasan. Pertanggungjawaban moral institusi dimulai dari kesediaan untuk mendengar pengaduan, memeriksa dugaan pelanggaran, dan memperbaiki pelayanan".

Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai proses administrasi yang diajukan, tindak lanjut atas dugaan intimidasi, serta kepastian mekanisme pengaduan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam aksi tersebut, massa dilaporkan melemparkan 81 butir telur busuk ke arah Balai Kota, membakar ban di badan jalan, hingga menerobos dan melompati pagar kantor wali kota. Aksi berlangsung tegang ketika mahasiswa mendesak pemerintah memberikan jawaban atas sejumlah persoalan yang mereka anggap menyangkut kepentingan masyarakat.

LMND membawa tiga tuntutan utama, yakni kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL) terdampak penggusuran, perbaikan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).

Pertanyakan Realisasi Dana CSR Rp120 Juta untuk PKL

LMND menyoroti dana CSR sekitar Rp120 juta yang disebut diperuntukkan bagi pedagang kaki lima di Jalan Olahraga yang terdampak penggusuran. Menurut massa aksi, dana tersebut sebelumnya dijanjikan untuk membantu para pedagang, tetapi hingga hampir enam bulan berlalu, realisasinya dinilai belum jelas.

Atas persoalan itu, LMND mendesak Pemko Binjai menjelaskan status dana tersebut secara terbuka, termasuk mekanisme penyaluran, pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian waktu realisasinya.

Kejelasan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya para pedagang yang disebut terdampak kebijakan penertiban.

Meski demikian, status dan peruntukan dana CSR tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pemerintah maupun pihak terkait agar duduk persoalannya menjadi terang.

Desak Perbaikan Jalan Rusak yang Dinilai Membahayakan

Selain persoalan CSR, mahasiswa menuntut Pemko Binjai segera menangani jalan rusak dan berlubang, termasuk ruas yang mereka sebut sebagai Jalan Central Arjen.

LMND menilai kondisi jalan tersebut membahayakan pengguna jalan dan menyoroti adanya kecelakaan yang dikaitkan dengan kerusakan jalan. Mereka mendesak pemerintah tidak berhenti pada penyampaian janji, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah perbaikan, jadwal pengerjaan, serta instansi yang bertanggung jawab.

Kendati demikian, hubungan langsung antara kondisi jalan dan kecelakaan tertentu perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta keterangan pihak berwenang.

Bagi mahasiswa, keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih apabila kerusakan infrastruktur berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Soroti Pemberhentian Sejumlah Kepala Lingkungan

Tuntutan ketiga berkaitan dengan pemberhentian sejumlah kepala lingkungan yang dipersoalkan LMND karena dinilai dilakukan secara sepihak.

Mahasiswa mendesak Pemko Binjai meninjau kembali keputusan tersebut dan menjelaskan dasar pemberhentian, prosedur yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur perlu didasarkan pada dokumen keputusan, aturan yang menjadi dasar pemberhentian, dan penjelasan dari pihak pemerintah maupun pihak yang terdampak.

Wakil Wali Kota Disebut Tinggalkan Balai Kota Melalui Pintu Belakang

Di tengah berlangsungnya aksi, massa juga mempersoalkan terbatasnya ruang dialog dengan pemerintah. Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, disebut tengah menerima audiensi DPD KNPI Binjai ketika LMND menyampaikan aspirasi.

Setelah massa menerobos masuk ke area Balai Kota, Hasanul Jihadi disebut meninggalkan lokasi melalui pintu belakang menggunakan mobil Toyota Fortuner berpelat merah.

Kronologi, alasan keberangkatan, serta apakah sebelumnya terdapat upaya untuk memfasilitasi dialog dengan massa masih perlu dikonfirmasi kepada Wakil Wali Kota maupun pihak Pemerintah Kota Binjai.

Konfirmasi tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada sudut pandang demonstran, tetapi juga memuat penjelasan dari pihak yang menjadi sasaran tuntutan.

LMND Minta Pemerintah Berikan Jawaban Konkret

Ketua EK LMND Binjai, EW Gurki, bersama Ketua EW LMNDSumatera Utara, Rizki Hasibuan, menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan tersebut.

LMND mendesak Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi dana CSR bagi PKL Jalan Olahraga, penanganan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan.

Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah menjelaskan kebijakan dan tindak lanjut atas persoalan yang disuarakan masyarakat.

Di sisi lain, penyampaian aspirasi perlu diikuti dialog yang konstruktif agar setiap tuntutan dapat diuji berdasarkan data, aturan, dan kewenangan masing-masing instansi.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kota Binjai terkait tiga tuntutan LMND tersebut belum dicantumkan dalam bahan pemberitaan ini. Media membuka ruang bagi Pemko Binjai maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Masyarakat kini menantikan bukan sekadar pernyataan, melainkan kejelasan tindak lanjut atas persoalan yang dipersoalkan mahasiswa, sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku. (Red/Tim)

‎Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.812.22/112/2026 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Aceh.

‎Penunjukan Taufik sebagai Pejabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.

‎Dalam kesempatan tersebut, Mualem menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif.

‎"Saya berharap Pejabat Sekda Aceh dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran pemerintah, serta memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat Aceh," ujar Mualem.

‎Gubernur juga berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antar satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), mitra kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

‎Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal Pemerintah Aceh, meningkatkan kinerja birokrasi, serta mendorong pelaksanaan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.rel.

Dugaan kekerasan itu mencuat di tengah aksi mahasiswa yang menyuarakan sejumlah persoalan di Kota Binjai, mulai dari kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL), perbaikan jalan rusak, hingga evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan LMND, Ed Gurky diduga mengalami pemukulan pada bagian dada sebelah kiri dan didorong hingga terjatuh ketika aksi berlangsung. Namun, kronologi lengkap kejadian serta keterangan dari pihak Satpol PP Kota Binjai masih diperlukan untuk memastikan duduk persoalan secara utuh.

Dhani menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Menurutnya, pengamanan demonstrasi seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional, bukan tindakan yang berpotensi mencederai hak peserta aksi.

"Apakah demokrasi di negeri ini sudah kehilangan maknanya ketika mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi justru diduga mendapatkan tindakan kekerasan? Kami turun ke jalan bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menyampaikan suara rakyat yang harus didengar," tegas Dhani Lubis.

Desak Evaluasi Personel Satpol PP

Dhani menilai, perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah seharusnya dijawab melalui dialog terbuka. Aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi juga dituntut menjalankan tugas secara profesional dengan tetap menghormati hak-hak warga negara.

Ia mengingatkan bahwa kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi tidak boleh diabaikan dan perlu ditelusuri berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Jangan sampai mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru mendapatkan perlakuan yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Jika dugaan pemukulan dan tindakan mendorong hingga jatuh itu benar terjadi, maka peristiwa ini harus diusut secara objektif dan transparan," ujarnya.

Atas insiden tersebut, LMND Kota Binjai mendesak pimpinan Satpol PP Kota Binjai mengevaluasi pelaksanaan pengamanan aksi, menelusuri dugaan tindakan personel di lapangan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Satpol PP Perlu Berikan Klarifikasi

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, kronologi insiden dan dugaan keterlibatan personel Satpol PP perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Klarifikasi tersebut penting untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi saling dorong, tindakan yang dilakukan masing-masing pihak, serta prosedur pengamanan yang diterapkan saat demonstrasi berlangsung.

Pemeriksaan terhadap keterangan saksi, dokumentasi video, maupun bukti lain yang tersedia dapat membantu memperjelas peristiwa tersebut. Dengan demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindakan yang melanggar prosedur tidak hanya didasarkan pada keterangan salah satu pihak.

Dhani menegaskan, LMND tidak menginginkan dugaan kekerasan menjadi preseden buruk dalam penanganan demonstrasi di Kota Binjai. Ia berharap pemerintah daerah dan aparat terkait menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik sekaligus membuka ruang dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.

"Demokrasi bukan sekadar slogan. Demokrasi harus dibuktikan melalui penghormatan terhadap hak rakyat untuk berbicara, mengkritik, dan menyampaikan pendapat. Jangan bungkam suara mahasiswa dengan tindakan kekerasan," tutup Dhani Lubis.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Satpol PP Kota Binjai terkait dugaan pemukulan dan tindakan mendorong Ed Gurky belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Media membuka ruang bagi Satpol PP maupun Pemerintah Kota Binjai untuk memberikan klarifikasi guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.(Red/Tim)

Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan sebanyak 16 polybag berisi tanaman yang diduga ganja serta lima batang tanaman sejenis yang ditanam langsung di tanah.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho, melalui Kapolsek Lueng Bata, AKP Jufri, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan pemilik rumah, Edi Mareansyah (52), terhadap tanaman yang tumbuh di halaman rumahnya.

AKP Jufri mengatakan, AD diduga telah menanam tanaman tersebut sejak Agustus 2026 tanpa sepengetahuan pemilik rumah.

Awalnya, Edi tidak mengetahui bahwa tanaman yang ditanam dan dirawat oleh AD di pekarangan rumahnya merupakan tanaman yang diduga ganja, sebut Kapolsek.

Namun, setelah tanaman tersebut tumbuh semakin besar, sang pemilik rumah mulai mengenali dan mencurigai jenis tanaman yang berada di halaman rumahnya itu, tambah AKP Jufri lagi.

Mengetahui hal tersebut, Edi kemudian menghubungi perangkat gampong setempat untuk melaporkan temuannya sekaligus meminta tindak lanjut.

"Awalnya pemilik rumah tidak mengetahui tanaman yang ditanam oleh terduga pelaku. Setelah tanaman tumbuh besar dan diketahui diduga merupakan tanaman ganja, pemilik rumah langsung menghubungi perangkat gampong," jelas AKP Jufri.

Menindaklanjuti laporan tersebut, perangkat gampong kemudian mendatangi lokasi sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat tiba di pekarangan rumah Edi, perangkat gampong mendapati AD sedang menyiram tanaman yang diduga ganja tersebut.

AD selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Lueng Bata sekitar pukul 15.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan serta pengusutan lebih lanjut.

Polisi Amankan 16 Polybag dan Lima Batang Tanaman Ganja

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian.

Barang bukti itu terdiri atas 16 polybag yang masing-masing berisi tanaman diduga ganja serta lima batang tanaman sejenis yang ditanam langsung di tanah pekarangan rumah warga.

Dengan demikian, terdapat 21 tanaman yang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut, sebut Kapolsek.

AKP Jufri menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya melakukan serangkaian tindakan kepolisian, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti, hingga mengumpulkan bahan keterangan untuk kepentingan penyelidikan.

Atas perbuatannya, AD dipersangkakan melanggar Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tutur Kapolsek.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Lueng Bata guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan aktivitas penanaman tanaman diduga ganja di pekarangan rumah warga itu.rel.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Denny Rio Sandy, memberikan arahan kepada warga binaan mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kebersamaan di lingkungan lapas.

Denny menekankan bahwa terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan kondusif membutuhkan kepedulian serta kerja sama seluruh pihak. Warga binaan diharapkan mematuhi tata tertib yang berlaku, menjaga kebersihan kamar hunian dan lingkungan sekitar, serta saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui kegiatan sambung rasa ini, kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dan memperkuat kebersamaan. Kami mengajak seluruh warga binaan untuk bersama-sama menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban agar lingkungan lapas tetap aman, nyaman, serta mendukung proses pembinaan," ujar Denny Rio Sandy, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan sambung rasa juga menjadi bentuk pendekatan humanis dalam pelaksanaan pembinaan. Melalui komunikasi langsung, petugas dapat menyampaikan arahan sekaligus membangun kesadaran warga binaan mengenai pentingnya menciptakan suasana kehidupan yang tertib dan harmonis di dalam lapas.

Selain itu, kekompakan dan kepedulian terhadap lingkungan diharapkan dapat tumbuh menjadi kebiasaan positif yang mendukung keberhasilan program pembinaan. Dengan demikian, warga binaan dapat menjalani masa pembinaan dalam lingkungan yang lebih kondusif dan produktif.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan terus berkomitmen memperkuat sinergi antara petugas dan warga binaan dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, tertib, dan harmonis, sejalan dengan semangat L'Pasian Bersahabat serta komitmen Pemasyarakatan untuk terus berbenah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#2TahunGerakNyata #TransformasiBangsa #GerakNyata #TerusBerbenah #HasilNyataManfaatTerasa

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Narkoba AKP Benny Apriyandi Siregar, SH, MH menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di Kecamatan Tualang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal SatresnarkobaPolres Siak bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan.

Aksi penindakan diawali pada Senin (12/10/2026) sekira pukul 23.30 WIB. Petugas berhasil menyergap seorang pria bertato/karyawan swasta berinisial DA alias Dedi (31) di pinggir Jalan Sederhana RT 006 RW 002, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang.

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan 2 paket sabu di genggaman tersangka. Penggeledahan berlanjut ke kendaraan tersangka, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BM 2684 YO. Di dalam dasbor motor, polisi menemukan botol bekas permen Happydent yang berisi 14 paket sabu siap edar. Total barang bukti sabu yang disita dari tersangka DA mencapai berat kotor 3 gram.

Dari hasil interogasi awal, DA mengaku bahwa barang haram tersebut ia peroleh dari dua nama lain, yakni AP alias Adit dan WK alias Windah. Hasil tes urine terhadap DA menunjukkan hasil positif mengonsumsi Amphetamine dan Metamfetamina.

Tidak berhenti pada tersangka DA, Tim Opsnal Polres Siak langsung melakukan pengembangan besar-besaran pada Selasa (13/10/2026) siang sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pipa Caltex Km. 4 RT 002 RW 001, Kelurahan Perawang.

Dalam penggerebekan di sebuah rumah kosong, petugas berhasil mencokok AP alias Adit (25), seorang oknum mahasiswa yang disinyalir kuat berperan sebagai bandar utama. Dari lokasi rumah kosong tersebut, ditemukan 13 paket sabu dan 2 butir pil ekstasi seberat 0,8 gram yang tergeletak di lantai.

Di lokasi yang berdekatan, tim juga mengamankan dua wanita berinisial RS alias S (32) dan WK alias W (28). Saat penggerebekan terjadi, tersangka RS terlihat panik dan berusaha membuang kantong plastik bening ke dalam kamar milik WK. Petugas yang sigap berhasil mengamankan kantong tersebut, yang ternyata berisi 9 paket sabu.

Secara keseluruhan, dari penggerebekan kedua ini polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu dengan berat kotor mencapai 43,6 gram dan 2 butir pil ekstasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap AP dan WK, keduanya mengakui bahwa seluruh pasokan narkotika tersebut didapat dari seorang pemasok berinisial AR, yang saat ini resmi ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Siak.

Adapun dari hasil pemeriksaan tes urine terhadap ketiga tersangka penangkapan kedua:

AP alias Adit: Positif Amphetamine, Metamfetamina, dan THC (Ganja).

WK alias Windah: Positif Amphetamine.

RS alias Sari: Negatif Amphetamine dan Metamfetamina (peran menguasai/membantu menyembunyikan barang bukti).

Atas perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Mapolres Siak guna proses hukum lebih lanjut.

Tersangka DA dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) sebagaimana diubah dengan UU RI No. 1 Tahun 2026. Sementara itu, kelompok tersangka AP, WK, dan RS dijerat pasal yang lebih berat, yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP.

Dalam orasinya, pimpinan aksi Gunawan Situmorang menyebut peredaran narkoba di wilayah tersebut masih menjadi persoalan serius. Ia menuding seorang pria berinisial SH diduga berperan sebagai bandar narkoba di kawasan itu.

"Labura masih marak peredaran narkoba, khususnya di Kecamatan NA IX-X dan Kampung Pajak, yang diduga dikomandoi oleh SH," ujar Gunawan dalam orasinya.

AMPD Sumut mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran narkoba tersebut dan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Gunawan juga mengklaim SH memiliki dua orang kaki tangan yang beroperasi di wilayah Sidua-dua dan Gunting Saga. Selain itu, ia melontarkan dugaan adanya aliran uang sebesar Rp 8 juta setiap 10 hari kepada oknum aparat penegak hukum untuk melancarkan aktivitas ilegal tersebut.

Tudingan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi demonstrasi. AMPD Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk personel di Polres Labuhanbatu dan pejabat utama Polsek NA IX-X, apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut.

Setelah sekitar satu jam menyampaikan orasi, perwakilan Polda Sumut dari Direktorat Reserse Narkoba menerima aspirasi dan informasi yang disampaikan massa aksi.

Perwakilan Ditresnarkoba Polda Sumut menyatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dan meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

"Kita akan berkoordinasi lebih lanjut dan menyampaikan ini kepada pimpinan, yakni Direktur Reserse Narkoba, agar seluruh pelaku dan bandar diberantas sampai ke akarnya," demikian pernyataan perwakilan Ditresnarkoba Polda Sumut sebagaimana disampaikan dalam aksi tersebut.

Menutup aksi, AMPD Sumut menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian.

Mereka berharap aparat tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan penyelidikan secara serius, transparan, dan profesional terhadap dugaan peredaran narkoba maupun dugaan keterlibatan oknum aparat.

AMPD Sumut juga menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam pemberantasan narkoba, sejalan dengan semangat Polri untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat. (Red/Tim)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, bersama jajaran petugas pemasyarakatan dan disaksikan oleh unsur TNI dan Polri sebagai bentuk sinergi serta dukungan terhadap upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Pemusnahan dilakukan dengan memasukkan handphone sitaan ke dalam akuarium berisi air garam sebagai langkah untuk memastikan perangkat tersebut tidak dapat digunakan kembali. Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan lapas.

Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud keseriusan jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban.

"Pemusnahan handphone hasil razia ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh aturan di lingkungan lapas dilaksanakan dengan baik. Kami akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif, pengawasan yang konsisten, serta sinergi dengan aparat penegak hukum demi mewujudkan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berintegritas," tegas Kalapas.

Sementara itu, perwakilan TNI dan Polri yang hadir menyaksikan kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas upaya penguatan keamanan yang dilakukan oleh jajaran Lapas Kelas IIA Bangkinang.

"Kami mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Sinergi dan koordinasi yang baik antara Lapas, TNI, dan Polri sangat penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kami berharap kerja sama ini terus terjaga dan semakin kuat ke depannya," ungkap perwakilan TNI dan Polri.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sinergi lintas instansi, serta mewujudkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, memberikan edukasi dengan mengusung pesan "Kenali Hukum, Pahami Konsekuensi, Lindungi Masa Depan." Dalam arahannya, Kalapas mengajak para pelajar untuk menaati aturan, menghormati hak orang lain, berpikir sebelum bertindak, bijak memilih pergaulan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Materi edukasi turut mengangkat tiga pesan penting, yaitu Stop Bullying, Stop Narkoba, dan Stop Pergaulan Bebas. Para pelajar diajak menumbuhkan empati, menjaga tutur kata dan sikap, menghargai sesama, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta membangun pergaulan yang sehat dengan menjunjung tinggi nilai moral dan tanggung jawab.

"Adik-adik adalah generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk meraih masa depan yang gemilang. Karena itu, kenali hukum, pahami konsekuensi dari setiap tindakan, hormati sesama, dan bijaklah dalam memilih pergaulan. Jadikan setiap keputusan sebagai langkah untuk terus belajar, berkembang, dan meraih cita-cita," pesan Alexander Lisman Putra.

Usai penyampaian materi, Kalapas mengajak para siswa berkeliling untuk mengenal lingkungan Lapas Kelas IIA Bangkinang serta berbagai program pembinaan yang dilaksanakan. Salah satunya adalah budi daya ikan lele, yang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian untuk mengembangkan keterampilan dan potensi warga binaan sebagai bekal agar dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat.

Melalui kunjungan langsung tersebut, para pelajar memperoleh pengalaman belajar yang memperkaya pemahaman tentang hukum, fungsi pemasyarakatan, serta pentingnya pembinaan dan pengembangan keterampilan. Kalapas juga menyampaikan apresiasi kepada para guru pendamping SMKN 1 Bangkinang Kota atas dukungan dalam menghadirkan pengalaman edukatif yang bermakna bagi para siswa.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus mendukung penanaman kesadaran hukum dan pembentukan karakter generasi muda. Dengan semangat Kenali Hukum, Pahami Konsekuensi, Lindungi Masa Depan, para pelajar diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, bijak dalam bertindak, menghargai sesama, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

​Di tengah klaim rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan utama yang unggul, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Pasien mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, salah satunya adalah fasilitas pendingin ruangan (Air Conditioner / AC) di ruang rawat inap yang sama sekali tidak berfungsi dengan baik atau tidak dingin, sehingga membuat pasien dan keluarga merasa tidak nyaman selama proses pemulihan.

​Keluhan ini memicu pertanyaan serius mengenai komitmen manajemen rumah sakit dalam menjaga standar mutu pelayanan publik, khususnya hak pasien untuk mendapatkan kenyamanan dan fasilitas yang layak sesuai dengan biaya atau jaminan kesehatan yang digunakan.

​Kronologi Keluhan Pasien (JS)

​Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pasien berinisial JS masuk ke RSUP H. Adam Malik untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Namun, alih-alih mendapatkan pemulihan di lingkungan yang higienis, sejuk, dan mendukung proses penyembuhan, JS justru dihadapkan pada ketidaknyamanan fasilitas ruangan.

​AC Tidak Berfungsi / Tidak Dingin: Suhu ruangan rawat inap dirasakan sangat panas dan pengap karena AC tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini tentu sangat menyiksa bagi pasien yang sedang dalam kondisi lemah atau rentan terhadap suhu panas.

​Keluhan Diabaikan: Pihak keluarga dilaporkan telah mencoba menyampaikan keluhan tersebut kepada petugas atau tenaga medis yang bertugas di ruangan, namun penanganan atau respons yang diberikan dinilai lambat dan tidak memberikan solusi yang memadai.

​Kondisi seperti ini mencerminkan adanya celah dalam pemeliharaan fasilitas (maintenance) sarana prasarana rumah sakit, yang seharusnya menjadi prioritas utama demi keselamatan dan kenyamanan pasien.

​Landasan Hukum: Hak Pasien dan Kewajiban Rumah Sakit

​Buruknya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele. Ada payung hukum yang tegas mengatur kewajiban pihak rumah sakit serta hak-hak mutlak yang harus didapatkan oleh setiap pasien.

​Berikut adalah undang-undang dan regulasi yang dilanggar apabila fasilitas rumah sakit diabaikan:

Pertama​, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 177 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

​Pasal 184 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang layak.

​Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

​Pasien pada dasarnya juga merupakan konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4 huruf a: Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

​Pasal 4 huruf c: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

​Pasal 7 huruf d: Kewajiban pelaku usaha (dalam hal ini manajemen rumah sakit) adalah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

​Pasal 4 huruf f: Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keprofesionalan.

Pasal 15 huruf c: Penyelenggara (rumah sakit pemerintah) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

​Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Terkait Standar Akreditasi Rumah Sakit

​Rumah sakit diwajibkan untuk menjamin fasilitas fisik, termasuk tata udara, kebersihan, dan fungsi sarana pendukung (seperti AC, tempat tidur, kamar mandi) selalu dalam kondisi siap pakai dan terpelihara dengan baik demi mencegah infeksi serta menjaga kenyamanan pasien.

​Tuntutan Tegas dan Evaluasi Menyeluruh

​Kasus yang dialami oleh pasien berinisial JS ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi Direktur Utama RSUP H. Adam MalikMedan beserta jajaran manajemen terkait. Rumah sakit rujukan nasional seharusnya menjadi contoh teladan dalam tata kelola fasilitas, bukan justru memicu kekecewaan publik akibat standar pelayanan yang diabaikan.

Masyarakat mendesak agar:

​Manajemen RSUP H. Adam Malik segera turun tangan melakukan perbaikan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas pendingin ruangan di ruang rawat inap.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dewan Pengawas RSUP H. Adam Malik memberikan sanksi administratif dan melakukan audit pelayanan terhadap unit-unit yang dikeluhkan.

​Pihak rumah sakit menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pasien berinisial JS dan keluarganya, serta menjamin kejadian serupa tidak terulang kembali kepada pasien lainnya.

​Pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional rakyat. Tidak boleh ada kompromi terhadap fasilitas yang tidak layak, terlebih di rumah sakit yang mengemban misi kemanusiaan dan pelayanan publik tingkat tinggi.

​Tim Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu hak jawab serta tindak lanjut resmi dari pihak manajemen RSUP H. Adam Malik Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asrendam XIX/TT, Kolonel Arh Antonius Andre Wira K., S.A.P., M.Si. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pemahaman dan pedoman teknis kepada satuan Yonif TP dalam melaksanakan program pembinaan di bidang peternakan dan pertanian sesuai dengan ketentuan serta kebijakan TNI AD khususnya dalam mengoptimalkan peran satuan di bidang ketahanan pangan.

Dalam sambutannya, Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo. S.A.P., M.M., CHRMP. Yang diwakili oleh Asrendam XIX/TT menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki arti penting bagi seluruh Yonif TP jajaran Kodam XIX/TT. Menurutnya, setiap satuan perlu memahami secara menyeluruh doktrin dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh TNI AD agar program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai sasaran, tujuan, dan ketentuan yang berlaku.

Beliau juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap Juknis Peternakan dan Juknis Pertanian sangat diperlukan agar setiap satuan dapat melaksanakan program-program yang telah ditetapkan secara terarah, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan optimal, dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tertib, pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan serta memberikan manfaat nyata bagi satuan dan masyarakat di wilayah binaan.

Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan dan kemampuan satuan Yonif TP, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional.

Melalui pengelolaan sektor pertanian dan peternakan yang terencana dan berkelanjutan, satuan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, sosialisasi ini diharapkan menjadi landasan bagi masing-masing Yonif TP dalam menindaklanjuti materi yang telah diterima melalui penyusunan rencana kegiatan, penyiapan sumber daya, pelaksanaan program sesuai petunjuk teknis, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Langkah tersebut penting agar pelaksanaan program tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kodam XIX/TT menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan TNI AD melalui penguatan kapasitas satuan Yonif TP di bidang pertanian dan peternakan.

Diharapkan seluruh satuan mampu mengimplementasikan doktrin dan petunjuk teknis secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD sekaligus berkontribusi dalam menyukseskan program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai — Bersama Rakyat, Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional (Pendam19)

Putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara, dengan Majelis Komisi menyimpulkan bahwa bukti yang diperiksa tidak cukup untuk membuktikan dugaan persekongkolan tender. Dengan demikian, para Terlapor dinyatakantidakterbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan dibacakan pada Selasa (13/10) di Ruang Sidang Erwin Syahril, Kantor KPPU, Jakarta. Majelis Komisi dipimpin oleh Eugenia Mardanugraha selaku Ketua Majelis, dengan anggota Hilman Pujana dan Mohammad Reza.**

Apresiasi tersebut disampaikan Adv Johanes silaen, yang menilai bahwa kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan lingkungan.

"Saya adv johanes silaen memberikan apresiasi terhadap langkah dan kehadiran jajaran kepolisian dalam merespons persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan konsisten dalam menegakkan hukum," ujar Adv Johanes Silaen.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, jajaran kepolisian di tingkat kewilayahan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk penyakit masyarakat yang memiliki unsur pelanggaran hukum.

Secara khusus, Adv johanes silaen memberikan perhatian terhadap peran Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan serta Kanit Jatanras Ipda B. Situngkir, S.H., bersama tim, dalam kegiatan di lokasi tersebut.

"Kami melihat bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat merupakan modal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, langkah-langkah kepolisian dalam menangani dugaan perjudian patut mendapatkan dukungan, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas johanes.

Ia menambahkan, pemberantasan perjudian tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penindakan sesaat. Diperlukan konsistensi, tindak lanjut, serta langkah pencegahan agar aktivitas serupa tidak kembali berkembang dan meresahkan masyarakat.

Sebagai organisasi yang mendorong pengawasan publik dan penegakan hukum, johanes silaen juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat melalui saluran resmi apabila mengetahui dugaan praktik perjudian di lingkungannya.

Menurut johanes, masyarakat tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga aparat dapat melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah hukum berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

"Kami mendukung penuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Namun, dukungan masyarakat juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Johanes menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan bukan sekadar bentuk pujian kepada institusi kepolisian, melainkan juga dorongan agar pelayanan dan penegakan hukum terus ditingkatkan.

Kepercayaan publik akan semakin kuat ketika masyarakat melihat bahwa laporan dan persoalan di lingkungannya ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Johanes berharap Polres Simalungun beserta seluruh jajaran terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan, mencegah penyakit masyarakat, dan menindak dugaan tindak pidana secara profesional.

"Bagi kami, polisi yang hadir bersama masyarakat adalah bagian penting dari terciptanya rasa aman. Kami mendukung langkah positif kepolisian dan berharap komitmen ini terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat luas," tutup johanes.

Johanes menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan konsisten demi terwujudnya Simalungun yang aman, tertib, serta kondusif. (Red/Tim)

Apresiasi tersebut disampaikan melalui Bobby Sihite, Koordinator Bidang Investigasi dan Intelijen KPKM RI, yang menilai bahwa kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan lingkungan.

"Kami dari KPKM RI memberikan apresiasi terhadap langkah dan kehadiran jajaran kepolisian dalam merespons persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan konsisten dalam menegakkan hukum," ujar Bobby Sihite.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, jajaran kepolisian di tingkat kewilayahan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk penyakit masyarakat yang memiliki unsur pelanggaran hukum.

Secara khusus, KPKM RI memberikan perhatian terhadap peran Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan serta Kanit Jatanras Ipda B. Situngkir, S.H., bersama tim, dalam kegiatan di lokasi tersebut.

"Kami melihat bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat merupakan modal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, langkah-langkah kepolisian dalam menangani dugaan perjudian patut mendapatkan dukungan, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Bobby.

Ia menambahkan, pemberantasan perjudian tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penindakan sesaat. Diperlukan konsistensi, tindak lanjut, serta langkah pencegahan agar aktivitas serupa tidak kembali berkembang dan meresahkan masyarakat.

Sebagai organisasi yang mendorong pengawasan publik dan penegakan hukum, KPKM RI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat melalui saluran resmi apabila mengetahui dugaan praktik perjudian di lingkungannya.

Menurut Bobby, masyarakat tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga aparat dapat melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah hukum berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

"Kami mendukung penuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Namun, dukungan masyarakat juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Bobby menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan KPKM RI bukan sekadar bentuk pujian kepada institusi kepolisian, melainkan juga dorongan agar pelayanan dan penegakan hukum terus ditingkatkan. Kepercayaan publik akan semakin kuat ketika masyarakat melihat bahwa laporan dan persoalan di lingkungannya ditangani secara serius dan berkelanjutan.

KPKM RI berharap Polres Simalungun beserta seluruh jajaran terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan, mencegah penyakit masyarakat, dan menindak dugaan tindak pidana secara profesional.

"Bagi kami, polisi yang hadir bersama masyarakat adalah bagian penting dari terciptanya rasa aman. Kami mendukung langkah positif kepolisian dan berharap komitmen ini terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat luas," tutup Bobby Sihite.

KPKM RI menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan konsisten demi terwujudnya Simalungun yang aman, tertib, serta kondusif. (Red/Tim)

Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat. Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri, memperkuat komitmen, serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

"Selamat atas kenaikan pangkat yang diraih. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam bekerja. Jadikan amanah ini sebagai penyemangat untuk terus belajar, berkembang, serta memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Alexander Lisman Putra.

Menurut Kalapas, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang semakin profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, kenaikan pangkat diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian merupakan kesempatan untuk terus bertumbuh, memperkuat semangat kebersamaan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi.

Keluarga besar Lapas Kelas IIA Bangkinang mengucapkan selamat dan sukses atas kenaikan pangkat yang diraih. Semoga senantiasa amanah, terus berprestasi, dan semakin bersemangat dalam mengukir pengabdian terbaik bagi Pemasyarakatan.

Dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis, kegiatan ini menjadi sarana bagi para santri untuk membiasakan diri menjalankan ibadah sunah sekaligus mempererat tali silaturahmi dalam suasana yang penuh kekhusyukan.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Kelas IIA Bangkinang, Arian Adibowo, turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan.

Arian Adibowo menyampaikan bahwa pembiasaan ibadah memiliki peran penting dalam menumbuhkan keimanan, kesabaran, kedisiplinan, serta membentuk pribadi yang semakin baik.

"Melalui kegiatan puasa sunah Senin-Kamis dan buka puasa bersama ini, kami berharap para santri dapat terus memperkuat keimanan dan ketakwaan, menumbuhkan rasa syukur, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembinaan ini menjadi bekal berharga untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus berkomitmen menghadirkan pembinaan keagamaan yang humanis, religius, dan bermakna. Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat semakin memperkuat semangat para santri dalam menjalankan ibadah, memperdalam pemahaman agama, serta mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.