Laporan masyarakat bernomor LP/B/160/III/2025/SPKT/POLSEK PATUMBAK/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA terkait kasus penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) hingga kini jalan di tempat tanpa kejelasan hukum. Padahal, penanganan perkara ini telah melewati masa kepemimpinan tiga Kapolsek, dua Kapolrestabes Medan, dan dua Kanit Reskrim yang berganti tampuk jabatan.

Penyidik Disorot, SP2HP Terhenti di Bulan Juni

Korban yang menanti keadilan justru dihadapkan pada tembok tebal ketidakpastian. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir yang diterima korban tercatat pada 10 Juni 2025. Sejak saat itu, informasi mengenai penanganan kasus tersebut mendadak gelap gulita.

Dugaan penyimpangan kian menguat lantaran oknum penyidik yang menangani perkara, AIPDA Hotman S. Bancin, S.H., terkesan enggan melanjutkan proses hukum. Muncul tuduhan serius dari pihak korban bahwa oknum penyidik tersebut diduga sengaja pasang badan dan melindungi para pelaku penganiayaan.

"Sampai hari ini penyidik tidak dapat dihubungi Pihak Korban dan tidak memberikan hak korban untuk mengetahui sejauh mana perkembangan laporan tersebut ," tegas sumber yang mengetahui pasti jalannya perkara ini.

Abaikan Atensi Kapolrestabes Medan

Sikap abai yang ditunjukkan oknum penyidik Polsek Patumbak ini kian memicu keheranan publik. Pada Agustus 2025, kasus ini sebenarnya telah mendapat atensi langsung dari Kapolrestabes Medan. Namun, arahan pimpinan tersebut disinyalir tak digubris oleh oknum di lapangan yang terkesan kebal hukum dan tidak peduli terhadap nasib korban.

Kini, di bawah kepemimpinan Kapolsek Patumbak yang baru, AKP M. Tommy Franata, S.T.K., S.I.K., M.H., M.T., ketegasan pimpinan diuji. Publik dan korban mendesak adanya evaluasi total terhadap penyidik yang menangani perkara ini serta penuntasan kasus secara transparan sesuai dengan semangat kepolisian yang presisi.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak Polsek Patumbak dan Polrestabes Medan guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait mandeknya penanganan laporan polisi tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang kami terima, terdapat 3 orang korban dan 4 orang karyawan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat terkait.

Kami juga mempertanyakan aspek administrasi dan keselamatan kerja dalam operasional perusahaan. Jika benar terdapat aktivitas atau fasilitas dengan ketinggian sekitar 50 meter, maka perlu dipastikan apakah seluruh prosedur keselamatan kerja, izin operasional, inspeksi, serta standar K3 telah dipenuhi.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah informasi bahwa titik ledakan berada di bagian tengah fasilitas. Apabila informasi tersebut benar, aparat harus melakukan pemeriksaan teknis dan forensik untuk mengetahui sumber ledakan, material yang terlibat, sistem pengamanan, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam pengoperasian fasilitas.

Pertanyaan penting lainnya adalah: di mana posisi dan tanggung jawab operator saat kejadian berlangsung? Apabila fasilitas tersebut memang dioperasikan oleh tenaga khusus, maka keberadaan operator, kompetensi, prosedur kerja, sistem pengawasan, dan rekaman aktivitas sebelum kejadian harus diperiksa secara objektif.

Tuntutan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara

Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta:

Pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap aspek administrasi, perizinan, dan K3 perusahaan. Agar jumlah korban dapat dipastikan.

Aparat penegak hukum melakukan investigasi independen untuk memastikan penyebab kebakaran dan ledakan, termasuk memeriksa kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan.

Status empat karyawan yang hilang kontak harus segera dipastikan, termasuk melalui proses pencarian, identifikasi, dan pendataan resmi terhadap seluruh pekerja yang berada di lokasi saat kejadian.

Pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh hak-hak mereka, termasuk bantuan, santunan, layanan kesehatan, serta hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Posisi dan tanggung jawab manajemen perusahaan harus diperiksa, termasuk apakah prosedur keadaan darurat telah dijalankan ketika kejadian berlangsung.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran serius terhadap perizinan, keselamatan kerja, atau ketentuan hukum, pemerintah harus memberikan sanksi tegas, termasuk evaluasi dan, apabila memenuhi dasar hukum, pencabutan izin PT EVYAP.

Kami meminta seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Komisi XIII DPR RI Harus Turun Tangan

Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara juga meminta Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus ini, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran hak pekerja, aspek perlindungan hukum, maupun persoalan yang berkaitan dengan keselamatan dan tanggung jawab perusahaan.

Kami menilai kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penanganan kebakaran. Yang harus dijawab adalah mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, apakah seluruh prosedur K3 telah dipenuhi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah perusahaan telah menjalankan seluruh kewajiban hukumnya terhadap pekerja.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dairi Daniel Wahyu Sagala melalui prosesi adat pemukulan genderang Pakpak yang menggema di lokasi kegiatan.

Festival ini diinisiasi PB-LKP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Juhry Bintang atau yang akrab disapa Zuhri. Ajang bergengsi ini berhasil menarik antusiasme para komposer, musisi, dan seniman dari berbagai wilayah tanah ulayat Pakpak.

Sebanyak 28 peserta ambil bagian dalam kompetisi ini. Menariknya, 27 di antaranya berasal dari luar Dairi, yakni Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

"Kehadiran para peserta dari luar Dairi ini membuktikan bahwa kecintaan terhadap lagu dan musik Pakpak melintasi batas administratif. Ini adalah momentum emas untuk menyatukan visi pelestarian budaya kita," ujar Juhry Bintang.

Festival tahun ini dikemas lebih meriah dan multimedia. Selain lomba cipta lagu, pembukaan juga dihentak dengan fashion show pakaian adat modifikasi khas Pakpak.

Panggung hiburan turut dimeriahkan penampilan energik artis-artis lokal yang membawakan tembang-tembang hits Pakpak, mengundang gemuruh tepuk tangan penonton.

Kemeriahan semakin lengkap dengan adanya sesi lucky draw berhadiah menarik. Dukungan sponsorship datang dari pelaku usaha dan perbankan terkemuka seperti Bank Mandiri, BRI, dan Bank Sumut.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Dairi Daniel Wahyu Sagala menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PB-LKP.

Pemkab Dairi berharap melalui kompetisi ini akan lahir karya-karya musik Pakpak modern yang berkualitas, namun tetap mempertahankan jati diri tradisionalnya, sehingga mampu bersaing di industri musik nasional.

Dengan dipukulnya genderang pusaka oleh Wakil Bupati, kompetisi resmi dimulai. Para peserta kini bersiap menyajikan karya terbaik di hadapan dewan juri demi memperebutkan gelar Cipta Lagu Pakpak Terbaik 2026.

Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial CMA dan MM. Sedangkan BA telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam pengejaran polisi.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol. Bayu Wicaksono mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penelusuran terhadap aktivitas penipuan yang menggunakan iklan digital sebagai sarana mencari calon korban.

"Dalam perkara ini, kami telah mengamankan dua orang tersangka. Satu orang lainnya masih dalam pencarian dan telah ditetapkan sebagai DPO," ujar Bayu dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (3/9/2026).

Dalam menjalankan aksinya, CMA diduga bertugas menarik calon korban melalui iklan berbayar di Facebook dan Instagram menggunakan Meta Ads. Pengguna yang tertarik kemudian diarahkan bergabung ke grup Telegram.

Di dalam grup tersebut, MM berperan sebagai admin yang memberikan berbagai instruksi kepada anggota untuk menyelesaikan sejumlah misi. Salah satu misi yang ditawarkan adalah menonton cuplikan film dengan iming-iming bonus mulai Rp100 ribu hingga puluhan juta rupiah.

Polisi menemukan bahwa tawaran misi tersebut digunakan untuk membangun kepercayaan korban sebelum mereka diarahkan melakukan deposit.

"Korban diyakinkan bahwa semakin banyak tugas yang diselesaikan dan saldo yang ditambahkan, maka bonus yang diperoleh akan semakin besar," jelas Bayu.

Setelah korban menyelesaikan sejumlah tugas dan melihat saldo serta bonus dalam akun, mereka kemudian diarahkan melakukan pencairan. Namun, uang tersebut tidak dapat ditarik.

Pelaku selanjutnya memberikan berbagai alasan kepada korban dan meminta mereka kembali melakukan transfer dengan dalih harus memenuhi persyaratan deposit tertentu.

Pola tersebut terus dilakukan hingga korban mengalami kerugian. BA yang kini berstatus DPO diduga turut berperan meyakinkan korban agar kembali melakukan transfer setelah deposit awal dilakukan.

Dari hasil penyidikan, polisi mengidentifikasi tiga korban yang berada di tiga provinsi. Nurul Fitri asal Kabupaten Pidie, Aceh, mengalami kerugian Rp15,25 juta.

Kemudian Ahmad Aryo Sanjaya dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengalami kerugian Rp2,27 juta. Sementara Amida dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, juga mengalami kerugian Rp2,27 juta.

Total kerugian ketiga korban mencapai sedikitnya Rp19,79 juta.

Polda Sumut kemudian melakukan penindakan di sebuah rumah kos di Jalan Luku I, Gang Muttaqien, Kecamatan Medan Johor. Dalam penggerebekan tersebut, penyidik mengamankan dua unit komputer dan enam unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana menjalankan aksi penipuan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan melalui platform digital.

Ia mengatakan, modus penipuan semacam itu umumnya dilakukan secara bertahap. Korban terlebih dahulu diberikan iming-iming keuntungan, kemudian diarahkan melakukan deposit dan kembali diminta mengirimkan uang dengan alasan tertentu.

"Modus seperti ini biasanya dibangun secara bertahap untuk meyakinkan korban. Awalnya diberikan janji keuntungan, kemudian korban diarahkan melakukan deposit dan setelah itu kembali diminta menambah uang dengan berbagai alasan," ujar Ferry.

CMA dan MM telah ditahan dan dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keduanya terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori V.

Polda Sumut memastikan proses penyidikan masih berlanjut. Polisi juga terus memburu BA yang telah ditetapkan sebagai DPO.

Selain penindakan hukum, Polda Sumut mengedepankan edukasi dan literasi digital untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan media sosial dan platform komunikasi daring.

Penandatanganan dilakukan di Sidang Paripurna DPRD Dairi, Jumat (4/9/2026). Nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama Wakil Ketua I DPRD Dairi Halvensius Tondang.

Turut menyaksikan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekda Surung Charles Bantjin, Sekwan Bahagia Ginting, serta Anggota DPRD Dairi. Hadir juga Unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD.

Dalam Sambutannya, Bupati Vickner Sinaga menjelaskan bahwa PerubahanKUA-PPAS yang telah disepakati menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun PerubahanRKA-SKPD.

"Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kesepakatan ini menjadi acuan utama kita ke depan," ujar Vickner.

Bupati menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas kerja keras selama pembahasan Rancangan PerubahanKUA-PPAS. Ia menyadari perbedaan pendapat dalam pembahasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Mungkin adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dengan Bapak/Ibu Dewan Yang Terhormat, semuanya itu muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dairi," ucap Vickner.

Ia berharap dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, proses pembahasan PerubahanAPBD 2026 dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Penandatanganan KUA-PPAS ini menjadi langkah penting bagi Pemkab Dairi untuk menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di sisa tahun 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah awal komunitas yang anggotanya tersebar di 8 perguruan tinggi di Medan untuk memperkuat peran mahasiswa Dairi di rantau. Kampus-kampus tersebut meliputi USU, UNPRI, UNIMED, Unika Santo Thomas, UMI, UHN, UMA, dan POLMED.

Hadir dalam pertemuan Ketua Parsidikalang Berhands Bancin bersama Pembina Kidung Agung Ujung dan sejumlah pengurus. Mereka menyampaikan tiga poin penting kepada Bupati.

Pertama, terkait legalitas organisasi. Parsidikalang memohon arahan dan fasilitasi Pemkab Dairi dalam proses administrasi dan legal standing komunitas.

Kedua, harapan adanya dukungan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi mahasiswa Dairi di perantauan.

Ketiga, permohonan agar Mess Pemkab Dairi di Medan dapat dimanfaatkan sementara sebagai sekretariat dan ruang kegiatan mahasiswa Dairi.

Bupati Dairi Vickner Sinaga menyambut baik kehadiran Parsidikalang. Ia mengapresiasi gagasan membangun kebersamaan mahasiswa Dairi di Medan.

"Gagasan-gagasan yang baik saya ikut mendukung," ujar Vickner.

Ia juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar berani bermimpi besar dan terus berjuang.

"Apa yang saya capai tidak sulit untuk kalian mencapainya. Saya senang saya tidak kehilangan generasi penerus dengan kehadiran kalian hari ini," kata Vickner.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, Bupati meminta Parsidikalang segera berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dairi.

Lebih lanjut, Vickner mengajak mahasiswa tidak hanya berkumpul, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan Dairi.

"Mari berkontribusi bagi kemajuan Dairi. Ingat, orang pintar akan kalah dengan orang yang gigih," pesannya.

Bagi Parsidikalang, audiensi ini menjadi pintu masuk untuk membangun wadah komunikasi yang solid dan memperkuat sinergi generasi muda dengan pemerintah daerah.

Seorang pria berinisial SAL alias AL (50) diamankan saat hendak berangkat menuju Jakarta. Barang haram tersebut diduga disembunyikan dengan cara diselipkan di bagian selangkangan, menggunakan modus pengiriman secara estafet.

Pengungkapan bermula sekitar pukul 04.30 WIB, ketika personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman sabu melalui Bandara Kualanamu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 05.00 WIB petugas berkoordinasi dengan petugas Aviation Security (Avsec) dan melakukan pengawasan di area pintu masuk bandara.

Petugas kemudian mencurigai seorang pria yang identitasnya sesuai dengan data pada boarding pass. Setelah dilakukan pemeriksaan, SAL mengakui membawa sembilan bungkus plastik bening berukuran besar diduga narkotika jenis sabu dengan berat 928 gram bruto yang diselipkan di selangkangannya.

Dari hasil pemeriksaan awal, SAL mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang belum diketahui identitasnya atas arahan AMI, yang saat ini masih dalam penyelidikan. Barang disebut diserahkan di kawasan underpass Jalan Ring Road.

SAL diduga dijanjikan upah Rp30 juta untuk membawa paket tersebut dari Sumatera Utara menuju Jakarta.

Modus estafet ini kini menjadi perhatian serius aparat. Polisi tidak hanya memburu kurir yang tertangkap, tetapi juga melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak yang mengendalikan dan memasok narkotika tersebut.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya akan terus memperkuat pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami mengapresiasi informasi dari masyarakat yang telah membantu Polri dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran gelap narkotika," tegasnya.

Menurutnya, penangkapan seorang kurir bukan akhir dari pengungkapan. Polisi akan terus melakukan pendalaman untuk membongkar jaringan yang berada di balik pengiriman tersebut.

"Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika," ujarnya.

Kompol Fery juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak tergiur menjadi kurir narkotika hanya karena imbalan besar.

"Jangan sampai besarnya imbalan menghancurkan masa depan, karena kehancuran itu saya pastikan nyata," tegasnya.

SAL bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengungkapan ini menjadi bukti bahwa Bandara Kualanamu bukan jalur bebas bagi jaringan narkotika. Berbekal informasi masyarakat dan koordinasi petugas, upaya pengiriman hampir satu kilogram sabu menuju Jakarta berhasil digagalkan sebelum paket tersebut melanjutkan perjalanan. (Red/Tim)

Pantauan tim awak media pada Kamis (3/9/2026) di lokasi yang disebut berada di Jalan Pasar Lama, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, menemukan kondisi lingkungan sekitar gudang yang dilaporkan mengeluarkan bau menyengat. Di bagian belakang lokasi juga disebut terdapat indikasi kebocoran atau aliran limbah yang diduga mengandung solar menuju parit warga.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait potensi pencemaran lingkungan dan risiko kebakaran apabila benar terdapat aktivitas penyimpanan bahan bakar dalam jumlah besar tanpa standar keselamatan dan perizinan yang semestinya.

Warga: Aktivitas Disebut Sudah Berlangsung Bertahun-tahun

Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku aktivitas gudang tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Sudah bertahun-tahun buka gudang minyak Siong milik Bang Andre Sinaga. Pintunya yang hitam itu. Sudah lama beroperasi, sejak sekitar 2021 atau 2023 sempat tutup sebentar, kemudian buka lagi," ujar warga tersebut.

Warga itu juga mengaku resah karena adanya dugaan aliran limbah solar ke saluran air di sekitar permukiman.

"Yang paling kami kesalkan, limbah solar itu mengalir ke parit warga. Baunya sangat menyengat, sehingga kami khawatir risiko kebakaran di sini sangat tinggi," katanya.

Namun, keterangan tersebut merupakan kesaksian warga dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut dari instansi berwenang.

Pertanyaan Besar: Mengapa Aktivitas Diduga Tetap Berjalan?

Jika benar gudang tersebut melakukan kegiatan penampungan atau perdagangan BBM bersubsidi tanpa izin sebagaimana yang dikeluhkan warga, maka persoalan ini tidak lagi sebatas aktivitas sebuah gudang.

Pertanyaan yang patut dijawab adalah: siapa yang melakukan pengawasan, bagaimana legalitas operasionalnya, dari mana pasokan BBM diperoleh, ke mana distribusinya, serta apakah seluruh aktivitas tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan, keselamatan, lingkungan dan tata niaga BBM bersubsidi?

Sorotan juga diarahkan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Polri, TNI, Pertamina serta pemerintah daerah, agar tidak membiarkan keresahan masyarakat berkembang tanpa kejelasan.

Isu "Setoran" Ratusan Juta kepada APH Harus Dibuktikan

Di tengah dugaan aktivitas gudang yang disebut masih berjalan, muncul pula isu mengenai dugaan adanya setoran uang dalam jumlah besar kepada oknum aparat penegak hukum (APH) agar aktivitas gudang tersebut terhindar dari penertiban atau razia.

Namun demikian, informasi mengenai dugaan setoran tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya oleh tim redaksi. Tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa aparat tertentu telah menerima uang, sehingga isu tersebut perlu diuji melalui penelusuran dan pemeriksaan resmi.

Jika memang terdapat bukti transaksi, komunikasi, saksi, atau aliran dana sebagaimana yang dituduhkan, maka informasi tersebut semestinya diserahkan kepada Propam, Bidang Pengawasan internal, maupun lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Sebab, apabila benar ada aparat yang menerima uang untuk melindungi aktivitas ilegal, persoalannya dapat berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran etik/disiplin, tergantung fakta dan konstruksi hukumnya.

Dugaan Keterkaitan dengan Insiden Kapal Terbakar KM Cendrawasih!

Tim awak media juga memperoleh informasi dari salah satu pengurus organisasi nelayan di Belawan mengenai sebuah insiden kebakaran kapal KM Cendrawasih yang disebut terjadi baru-baru ini.

Menurut sumber tersebut, terdapat dugaan bahwa kapal terbakar setelah sumber api berada di sekitar jeriken yang berisi solar dan lokasinya berdekatan dengan mesin kapal. Sumber juga mengklaim solar tersebut dibeli dari pemasok yang disebut-sebut berkaitan dengan gudang Siong milik AS alias Andre Sinaga.

Klaim tersebut belum dapat dipastikan dan tidak boleh serta-merta disimpulkan sebagai penyebab kebakaran. Penyebab pasti kebakaran semestinya ditentukan berdasarkan pemeriksaan teknis dan penyelidikan aparat berwenang.

Jika benar terdapat hubungan antara asal BBM dengan gudang yang dimaksud, fakta tersebut tentu perlu ditelusuri secara serius karena menyangkut rantai distribusi BBM, keselamatan pelayaran dan potensi risiko kebakaran.

APH Diminta Jangan Hanya Menunggu Laporan

Munculnya keluhan warga mengenai dugaan pencemaran, potensi bahaya kebakaran, serta aktivitas gudang yang disebut masih berlangsung seharusnya menjadi alasan bagi instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan.

Polisi perlu memastikan aspek pidananya. Pemerintah daerah perlu memeriksa aspek perizinan dan lingkungan. Pertamina perlu menelusuri aspek tata niaga serta asal-usul BBM. Sementara instansi teknis terkait perlu memastikan standar keselamatan penyimpanan dan distribusi bahan bakar.

Tim redaksi Media ini menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas ilegal dan dugaan keterlibatan oknum APH dalam pemberitaan ini masih berada pada tahap penelusuran jurnalistik.

Terpisah, Bung Joe Sidjabat Pimpinan Umum MSN ID dan Sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia (FAHMI) Provinsi Sumatera Utara, menyatakan secara tegas bahwa dugaan penyelewengan solar subsidi bukan sekadar persoalan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran. Jika benar terjadi praktik membeli, menimbun, mengangkut, atau memperdagangkan solar subsidi di luar peruntukannya, Faktanya pelaku Andre Sinaga alias "AS" dapat berhadapan dengan konsekuensi pidana yang sangat serius.

1. Penyelewengan Solar Subsidi: Ancaman hingga 6 Tahun Penjara

UU Migas mengatur secara tegas bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah merupakan tindak pidana. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Artinya, apabila aktivitas sebuah gudang atau jaringan usaha terbukti menggunakan solar subsidi untuk kepentingan yang tidak sesuai ketentuan, persoalannya dapat masuk ke ranah pidana—bukan sekadar pelanggaran administratif.

2. Jika Ada "Setoran" kepada Aparat, Perkaranya Bisa Bertambah Berat

Lebih serius lagi apabila terdapat dugaan bahwa pelaku memberikan uang atau hadiah kepada aparat/pejabat agar kegiatan penyelewengan BBM tidak dirazia atau dibiarkan berlangsung.

UU Tipikor mengatur pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketentuan tersebut diatur antara lain dalam Pasal 5 UU Tipikor, dengan ancaman 1–5 tahun penjara dan/atau denda Rp50 juta–Rp250 juta.

Sementara itu, aparat atau pejabat yang menerima hadiah atau janji karena kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya juga dapat dikenakan ketentuan pidana korupsi.

Bahkan Pasal 13 UU Tipikor mengatur pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp150 juta.

3. Bukan Hanya Pemberi—Penerima Juga Bisa Diproses

Jika dugaan "setoran" tersebut benar dan dapat dibuktikan, maka konstruksi perkara tidak berhenti pada pemilik atau pengelola gudang.

Pemberi dan penerima dapat sama-sama diperiksa berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan. Yang perlu dibuktikan antara lain:

Siapa yang memberikan uang;
Siapa yang menerima;
berapa nilainya;
Kapan dan di mana transaksi dilakukan;
Apa tujuan pemberian;
Apakah ada komunikasi terkait pengamanan kegiatan;
Apakah setelah pemberian tersebut terjadi pembiaran atau perlakuan khusus;

Serta apakah terdapat aliran dana yang dapat ditelusuri.

UU Tipikor juga mengatur bahwa percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

4. Jika Razia Bisa "Diatur", Justru Itu yang Harus Dibongkar!

Karena itu, jika muncul informasi masyarakat mengenai dugaan gudang solar subsidi yang tetap beroperasi meski disebut-sebut telah menjadi perhatian aparat, pertanyaan hukumnya sederhana:

Mengapa aktivitas tersebut tetap berjalan?
Apakah memang tidak ditemukan pelanggaran?,
Apakah perizinannya lengkap?,
Dari mana asal solar tersebut?,
Ke mana distribusinya?,
Siapa pemasoknya?,
Siapa pembelinya?,

Dan yang paling krusial: benarkah ada aliran uang kepada oknum tertentu untuk menghindari razia?.

5. Aparat yang Bersih Justru Harus Membuktikannya

Pertamina sendiri menyatakan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana dan merugikan negara serta masyarakat karena subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Karena itu, apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti mengenai dugaan penyelewengan solar subsidi maupun dugaan suap kepada aparat, laporan seharusnya dapat berjalan.

Jangan sampai subsidi negara diselewengkan, sementara hukum justru dibuat seolah-olah tidak melihat.

Jika dugaan "setoran puluhan hingga ratusan juta agar aman dari razia" memang ada, maka yang harus dibongkar bukan hanya gudangnya, tetapi juga siapa yang menerima, siapa yang membayar, bagaimana aliran uangnya, dan siapa yang memberikan perlindungan?.

Sebab, bila benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar solar subsidi. Ini sudah menyentuh dugaan tindak pidana korupsi dan integritas penegakan hukum.

Pertanyaan akhirnya sederhana: jika gudang tersebut memang legal, mengapa tidak segera dibuka kepada publik dasar perizinan, jenis kegiatan, asal BBM dan standar pengelolaan limbahnya?, Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, mengapa aktivitas tersebut diduga masih dapat berjalan?

Publik kini menunggu aksi nyata, bukan sekadar razia seremonial. (Tim Redaksi)

DPP HARI menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas musibah tersebut. Organisasi ini menilai peristiwa itu tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Sidoarjo. Kejadian ini harus menjadi evaluasi total terhadap sistem pengelolaan makanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai kelalaian dalam menjaga kebersihan mengorbankan kesehatan anak-anak Indonesia," tegas Ketua Harian DPP HARI, H.M. Nezar Djoeli, ST.

Nezar mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan standar nasional yang lebih ketat terkait higienitas seluruh dapur SPPG. Menurutnya, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah maupun pesantren wajib melalui proses pemeriksaan akhir dengan teknologi atau peralatan yang mampu memastikan makanan benar-benar aman, steril, dan layak dikonsumsi.

"Kalau perlu gunakan alat pendeteksi keamanan pangan sebagai tahap akhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Standar kebersihan harus diterapkan secara ketat tanpa ada toleransi," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sekecil apa pun angka kasus keracunan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

"Ini bukan soal besar atau kecilnya persentase. Ini menyangkut keselamatan manusia. Satu korban saja sudah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mutu masih harus dibenahi secara serius," katanya.

Sebagai bahan evaluasi, DPP HARI mendorong pemerintah mempelajari sistem penyediaan makan bergizi di Jepang yang dinilai berhasil menjaga keamanan pangan bagi jutaan pelajar. Negara tersebut menerapkan standar sanitasi yang sangat ketat, mulai dari penggunaan teknologi antibakteri, sistem pengolahan modern, hingga prosedur penggunaan pakaian khusus bagi seluruh petugas dapur.

Di akhir pernyataannya, Nezar meminta BGN melakukan reformasi tata kelola agar tanggung jawab tidak berhenti pada pelaksana di lapangan.

"Kepala setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh atas keamanan makanan yang diproduksi di wilayahnya. Demikian pula kepala regional harus bertanggung jawab terhadap seluruh SPPG yang berada di bawah pengawasannya. Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan standar higienitas yang tinggi, kami berharap kejadian seperti di Sidoarjo tidak akan terulang kembali," ungkapnya.

Selain itu, DPP HARI menegaskan bahwa setiap dugaan kelalaian yang mengakibatkan masyarakat, khususnya peserta didik, mengalami keracunan harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Ke depan, apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan massal, maka penanggung jawab dapur, kepala SPPG, maupun pihak pengawas yang memiliki tanggung jawab tidak cukup hanya dikenai sanksi administratif. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan, apabila ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketegasan ini penting agar menimbulkan efek jera dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama," tutup Nezar.

Bobby Sihite menyampaikan bahwa amanah baru yang dipercayakan kepada kedua perwira tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi institusi Polri dan masyarakat.

"Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada AKBP Marganda Aritonang atas amanah baru sebagai Wadir Samapta Polda Sumut, serta AKBP Sah Udur Sitinjak yang dipercaya menjadi Kapolres Serdang Bedagai. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan serta kebijaksanaan," ujar Bobby Sihite.

Terima Kasih atas Pengabdian

Bobby juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian keduanya selama menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

Khusus kepada AKBP Marganda Aritonang, Bobby memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Polres Simalungun.

Sementara kepada AKBP Sah Udur Sitinjak, ia menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kontribusinya selama menjalankan tugas di Polres Pematangsiantar.

Menurut Bobby, perpindahan tugas merupakan bagian dari perjalanan pengabdian seorang anggota Polri. Setiap tempat tugas meninggalkan pengalaman, karya dan hubungan baik yang menjadi bagian penting dalam perjalanan profesional seorang perwira.

"Terima kasih atas seluruh pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polres Simalungun dan Polres Pematangsiantar. Semoga segala dedikasi yang telah diberikan menjadi catatan baik dalam perjalanan pengabdian kepada bangsa dan masyarakat," ungkapnya.

Harapan di Tempat Penugasan Baru

Bobby berharap AKBP Marganda Aritonang dapat menjalankan tugas barunya dengan tetap mengedepankan profesionalisme, integritas, ketegasan dan pelayanan yang humanis.

Begitu pula dengan AKBP Sah Udur Sitinjak, diharapkan mampu membawa semangat pengabdian tersebut dalam memimpin Polres Serdang Bedagai serta terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Di mana pun bertugas, seorang perwira Polri membawa nama baik institusi dan amanah masyarakat. Karena itu, semoga keduanya tetap menjadi kebanggaan keluarga besar Polri, khususnya masyarakat Sumatera Utara," kata Bobby.

Ia menilai, tantangan kepolisian ke depan membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengedepankan pendekatan profesional sekaligus humanis. Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi, keteladanan dan kehadiran polisi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bobby Sihite juga berharap penugasan baru tersebut semakin memperluas ruang pengabdian kedua perwira dalam memberikan kontribusi positif bagi Sumatera Utara.

"Selamat bertugas dan selamat mengemban amanah baru. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap langkah, mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, dan terus menjadi kebanggaan keluarga besar Polri serta masyarakat Sumatera Utara," pungkas Bobby Sihite,

Koordinator Bidang Investigasi dan Intelijen KPKM-RI.

Selamat dan sukses.

Amanah dalam jabatan, profesional dalam pengabdian, dan humanis dalam pelayanan. (Red/Tim)

Langkah pengunduran diri diambil DAL setelah sejumlah orang tua murid melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan.

​Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdik Kota Medan, Mujiono, membenarkan kabar pengunduran diri guru bersangkutan. Ia menjelaskan bahwa pihak Disdik sebelumnya telah menginstruksikan sekolah untuk membebastugaskan DAL dari kegiatan mengajar.

​"Informasi terakhir yang kami dapat, guru tersebut sudah resign, mengundurkan diri. Sejak kejadian itu, kami sebenarnya sudah memerintahkan agar yang bersangkutan tidak mengajar dulu dan diberi tugas piket saja. Namun, yang bersangkutan memilih mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan. Jadi bukan kami yang memaksa," ujar Mujiono saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).

​Upaya Mediasi dan Sanksi Administrasi

​Menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan tersebut, Disdik Kota Medan sempat berupaya memediasi kedua belah pihak dengan memanggil pihak sekolah serta para orang tua murid pada Selasa (1/9/2026). Namun, agenda mediasi tidak dihadiri oleh para wali murid.

​"Kami sudah memanggil semuanya untuk mediasi, termasuk Kepala Sekolah dan wali kelas. Kami juga sudah menghubungi orang tua murid via telepon, tetapi mereka memilih untuk tidak hadir," ungkap Mujiono.

​Meski mediasi resmi tidak dihadiri, Mujiono memastikan bahwa para orang tua murid telah memaafkan insiden tersebut. Saat ini, kegiatan belajar mengajar di SDN 060807 Medan dipastikan sudah kembali kondusif.

​Sebagai langkah evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang, Disdik Kota Medan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada pimpinan sekolah.

​"Orang tua murid sudah memaafkan dan kondisi sekolah sudah normal kembali. Namun dari segi administrasi, Kepala Sekolah tetap kami berikan Surat Peringatan (SP) sebagai teguran agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," tegas Mujiono.

Rencana tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi pengurus Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) di Mikie Holiday Resort and Hotel, Jalan Jamin Ginting Sempajaya, Kabupaten Karo, Rabu (2/9/2026).

Bobby mengatakan, pembangunan jalan tol Medan–Berastagi tetap didorong agar masuk dalam blueprint perencanaan nasional di Bappenas. Namun, karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu yang panjang, Pemprov Sumut mengambil langkah cepat dengan mengintervensi sejumlah ruas jalan existing milik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten di Deli Serdang serta Karo untuk dijadikan jalur alternatif khusus kendaraan wisata.

"Target maksimal pengerjaan intervensi fisik ini mulai berjalan pada 2027 hingga selesai pada 2028–2029. Jalur alternatif ini difokuskan untuk kendaraan wisata atau roda enam ke bawah. Sementara jalur logistik tetap kami arahkan melewati rute utama Jalan Jamin Ginting yang ada saat ini," ujar Bobby.

Selain pembangunan dan penataan jalan, Bobby menilai intervensi kawasan wisata juga perlu dilakukan secara masif, khususnya di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi dan Tugu Perjuangan Berastagi. Pemprov Sumut, kata dia, tidak akan membangun fasilitas komersial berskala besar seperti mal atau hotel, tetapi lebih memprioritaskan pembenahan infrastruktur dasar kawasan.

Pembenahan tersebut meliputi penerangan jalan, drainase, jalur pedestrian hingga ruang publik. Menurut Bobby, penataan kawasan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

"Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi (positive spillover) bagi masyarakat lokal, mirip seperti yang kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan," tambah Bobby.

Intervensi tersebut juga telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Pemprov Sumut, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata pegunungan yang mencakup Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBK-CK) Sumut Chandra Dalimunthe memaparkan pemetaan teknis sejumlah ruas yang akan diintervensi untuk mendukung jalur alternatif Medan–Berastagi.

Salah satunya melalui pelebaran jalur Medan–Namorambe–Sembahe. Dari kawasan Hairos/Simpang Poci di Jalan Jamin Ginting, kendaraan wisata nantinya diarahkan ke kiri menuju rute alternatif kabupaten dengan pelebaran jalan dari kondisi existing sekitar 4 meter menjadi 6–8 meter.

Jalur sepanjang 18 kilometer tersebut direncanakan beralih status menjadi Jalan Provinsi. Pelebaran ini diharapkan meningkatkan kapasitas sekaligus memperlancar pergerakan kendaraan wisata menuju Berastagi.

Selanjutnya, Pemprov Sumut merencanakan pembangunan overpass dan sudetan di wilayah Sembahe. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 330 meter dan overpass sepanjang 82 meter yang melintasi jalan nasional menuju kawasan Tandu Benua untuk memotong tanjakan dan mengurangi hambatan perjalanan.

Pemprov Sumut juga merancang pembangunan rest area berskala besar di kawasan Suka Nalu, pada rute sepanjang 14 kilometer menuju SMK Negeri Murni. Rest area tersebut akan dikembangkan dengan konsep terbuka dan diharapkan menjadi tempat persinggahan utama bagi wisatawan.

Penataan juga dilanjutkan melalui pembangunan trase baru sepanjang 3,8 kilometer dari Sibiru-biru yang akan menembus kawasan Pertamina/Simpang Ketaren. Dengan demikian, total panjang intervensi jalan penunjang dari Medan hingga kawasan tersebut diperkirakan mencapai 28 kilometer.

Perwakilan Ikatan Cendekiawan Karo, Prof Sukarya Sinulingga, menyambut positif rencana pembangunan dan pemetaan jalur alternatif tersebut. Menurutnya, skema tersebut berpotensi mengatasi sedikitnya 3–4 titik kemacetan parah yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dari Karo menuju Medan.

"Kami mengucapkan terimakasih, atas nama masyarakat Karo kami sangat gembira dengan kabar ini. Tentunya kami akan terus mendukung pembangunan ini," ucap Sukarya Sinulingga.

Proses perancangan teknis dan penganggaran secara komprehensif akan segera dirumuskan Dinas BMBK-CK Sumut dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari tokoh dan akademisi Karo. Pengerjaan fisik direncanakan dimulai secara bertahap pada tahun anggaran mendatang.

Dalam konteks tersebut, Ombudsman RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta berbagai unsur masyarakat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, saat bertemu Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/9/2026). Pertemuan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah, khususnya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Bencana adalah test case atau ujian untuk melihat apakah negara hadir di tengah masyarakat. Dalam konteks inilah peran pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa harus diperkuat sebagai respons cepat dalam upaya penyelamatan maupun pemulihan. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi aktif dan penguatan kesiapan dasar, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan jejaring antarinstansi sehingga dapat memberikan respons cepat sebelum dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai kementerian/lembaga tiba di daerah terdampak," ujar Robert.

Dalam pemantauannya, Ombudsman RI mencatat secara umum di wilayah Sumatera masih terdapat pekerjaan besar pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada aspek hunian, jembatan dan konektivitas, sungai dan pengendalian banjir, irigasi dan pertanian, bendungan dan prasarana air, serta pemulihan mata pencaharian.

Dari 1.227 sasaran penanganan jembatan, sebanyak 574 masih dalam proses dan 653 belum selesai. Persoalan juga ditemukan pada pembangunan hunian tetap (huntap) yang masih menghadapi hambatan validasi data by name by address (BNBA), kepastian lokasi dan lahan, pembangunan, serta model hunian.

Di Sumatera Barat, persoalan pendataan korban juga masih ditemukan di lapangan. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah masyarakat yang rumahnya terdampak lumpur belum seluruhnya memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan kriteria dan standardisasi dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan.

Ombudsman juga menerima persoalan terkait kompensasi atau ganti rugi atas terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk persoalan air bersih yang tidak segera tersedia bagi masyarakat terdampak.

Sementara di Sumatera Utara, masih ditemukan perbedaan klasifikasi hunian terdampak ringan, sedang, dan berat antara data yang dimiliki pemerintah daerah dengan data pemerintah pusat. Data awal yang berada pada kisaran 24.000 unit kemudian berubah menjadi sekitar 17.000 unit. Perbedaan tersebut perlu segera diklarifikasi melalui mekanisme verifikasi dan validasi bersama agar masyarakat tidak dirugikan akibat perbedaan basis data antar-lembaga.

Ombudsman juga menyoroti persoalan relokasi masyarakat dari zona merah yang belum berjalan maksimal. Salah satu pengaduan yang diterima Perwakilan Ombudsman RISumatera Utara terkait persoalan tersebut sampai saat ini belum memperoleh penyelesaian yang memadai.

Di Aceh, Ombudsman RI menemukan bahwa persoalan hunian tetap masih menghadapi kendala. Hambatan pemulihan hunian ini bukan hanya diakibatkan oleh anggaran dan administrasi, melainkan juga rantai pasok dan kapasitas pasar. Diketahui, telah terjadi kelangkaan semen di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Di NTT, Ombudsman RI mencatat persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut trauma sosial dan keberlanjutan pelayanan publik. Pascakejadian bencana hingga lebih dari sepuluh hari setelah 14 Agustus 2026, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh bantuan. Persoalan hunian, pendataan korban penerima bantuan, serta akses terhadap layanan dasar juga masih menjadi perhatian.

Ombudsman mencatat kondisi layanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak masih memprihatinkan. Pada saat yang sama, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal. Pelayanan administrasi publik juga masih menghadapi hambatan, terutama dalam bidang kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena masyarakat terdampak bencana tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik meskipun berada dalam situasi darurat dan masa pemulihan.

Atas temuan tersebut, Ombudsman RI akan menindaklanjuti berbagai persoalan melalui mekanisme pengawasan sesuai kewenangannya. Pengaduan yang memiliki indikasi maladministrasi akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, sementara persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas instansi akan dikoordinasikan bersama BNPB dan kementerian/lembaga terkait.

Ombudsman RI juga mendorong pemerintah memastikan tersedianya data yang akurat dan inklusif, peta kebutuhan real-time berbasis wilayah, komunikasi publik yang transparan, pelibatan masyarakat, serta kanal pengaduan yang aktif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyambut baik penguatan koordinasi tersebut. BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi multipihak agar pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan data BNPB per 1 September 2026, tercatat 1.654 bencana sepanjang 2026 dengan 379 korban meninggal dunia. Gempa NTT berkekuatan 7,7 SR yang terjadi 15 Agustus lalu tercatat menyebabkan 127 orang meninggal dunia, 1.668 luka-luka, 181.354 orang mengungsi, serta kerusakan pada 97.215 rumah dan 3.266 fasilitas umum.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari; Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana; Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, Agus Riyanto, beserta jajaran. Dari Ombudsman RI hadir Kepala Keasistenan Utama IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Budhi Masturi, beserta jajaran; serta hadir secara daring Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty; Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi; Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi; serta Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Yosua Karbeka. (*)

Narahubung:
Kepala Biro Humas dan TI,
Dodi Wahyugi
(0813-1757-5168)

Peninjauan dimulai dari SPPG Dapur Karya Muda di Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, dan dilanjutkan ke SPPG Singkohorna di Desa Siboras, Kecamatan Silima Pungga Pungga.

Turut hadir dalam rombongan Koordinator Wilayah BGN Pahlawan Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dairi, Kabid Kesmas Dinkes Dairi dan Camat Siempat Nempu Hilir.

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Dairi meminta seluruh pengelola SPPG bersikap tegas kepada seluruh personel, mulai dari relawan, ahli gizi hingga pihak mitra.

"Posisikan diri kita sebagai orang tua yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya sendiri. Jangan sampai ada kelalaian yang mengancam kesehatan siswa," tegasnya.

Sebagai Ketua Satgas MBG, ia memastikan Pemkab Dairi hadir untuk menjamin tidak ada satu pun siswa yang mengonsumsi makanan tidak layak.

Dinas Kesehatan Dairi menekankan pentingnya kepatuhan protokol higiene. Seluruh relawan wajib menggunakan sarung tangan dan masker saat bertugas.

Selain itu, Dinkes juga menyoroti pengecekan kualitas bahan baku awal. Bahan baku yang kurang baik ditambah durasi penyimpanan beberapa jam berpotensi menurunkan kualitas makanan.

"Pemilihan bahan baku dan pengawasan jadwal pengolahan harus diperketat secara menyeluruh," ujar perwakilan Dinkes.

Korwil BGN Pahlawan Nasution menegaskan Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional menerapkan pengawasan sangat ketat terhadap program MBG.

Pihaknya mewajibkan adanya pengarahan harian/briefing, kepatuhan penggunaan APD, serta menanamkan semangat kerja dengan hati.

"Relawan harus bekerja demi keselamatan anak-anak, bukan hanya mengejar gaji atau kewajiban," kata Pahlawan Nasution.

Sanitasi dan Distribusi Jadi Sorotan. Dari sisi fasilitas, Dinas Lingkungan Hidup meminta kelengkapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) segera dipenuhi.

Sementara Camat Siempat Nempu Hilir menambahkan, kondisi cuaca yang panas menuntut penyesuaian suhu ruang dapur dan strategi distribusi agar makanan tetap terjaga kualitasnya saat sampai ke sekolah.

Menanggapi seluruh koreksi dan arahan tersebut, pihak mitra pengelola SPPG menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf. Mereka berkomitmen membenahi seluruh sistem operasional dapur dan siap menerima bimbingan dari Pemkab dan Satgas MBG.

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Dairi Robot Simanullang dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan OPD serta Camat se-Kabupaten Dairi.

Dalam sambutannya, Robot Simanullang menyebut apel ini bertujuan untuk mengecek kesesuaian fisik kendaraan dengan data administrasi dan dokumen pendukung lainnya.

"Data yang kita miliki ada sekitar 500 lebih kendaraan dinas yang menunggak dan belum memenuhi kewajibannya. Setelah kita identifikasi, aset ini banyak kita temukan di desa dan di beberapa OPD yang fisiknya juga sudah tidak layak pakai," ujarnya.

Ia meminta para Pimpinan OPD dan Camat segera melakukan inventarisasi dan melaporkan hasilnya ke Bapenda.

Sebagai tindak lanjut, Bapenda akan membuat berita acara dan surat teguran. Targetnya, seluruh pajak kendaraan dinas harus dilunasi sebelum 31 Desember 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Bupati Dairi agar seluruh ASN yang memiliki kendaraan pribadi tidak memiliki tunggakan pajak.

"Selanjutnya apabila kendaraannya belum menggunakan nomor plat Dairi, diharapkan bisa langsung dibalik namakan. Pajak kendaraan ini adalah salah satu sumber penerimaan provinsi yang mendapat perhatian serius. Harapan kita ke depan tidak lagi ada tunggakan dan aset yang tidak tercatat," tegas Robot.

Ia juga menyoroti banyaknya aset kendaraan yang berpindah kepemilikan namun tidak diikuti dengan mutasi administrasi.

"Kita ingin jajaran Pemkab Dairi sampai ke pemerintahan desa menjadi role model, menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat pajak. Sampai saat ini kami terus giat melakukan sadar pajak, tapi dimulai dari diri kita sendiri," katanya.

Untuk memudahkan pembayaran, Bapenda juga menghadirkan Mobil Layanan Samsat Sidikalang di lokasi apel.

Selain kendaraan, Robot Simanullang menambahkan bahwa bulan ini Bapenda juga akan turun ke seluruh desa untuk melakukan pemutakhiran data sekaligus penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih menunggak.

Apel kendaraan dinas ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Dairi serius membenahi aset daerah dan meningkatkan kepatuhan pajak dari internal pemerintahan.

Data tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe dr. Kiki Christmar Marbun, MPH, AAK bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sidikalang Melpa Jesika Sitanggang saat audiensi dengan Bupati Dairi Vickner Sinaga di Pendopo Bupati Dairi, Rabu (2/9/2026).

dr. Kiki Christmar menjelaskan, di awal September 2026 terjadi penambahan 2.670 jiwa peserta baru. Meski demikian, masih terdapat gap sekitar 2.270 jiwa yang diproyeksikan belum terdaftar hingga akhir tahun 2026.

"Kami bermaksud untuk turun langsung ke masyarakat, namun kami meminta bantuan dari Pemkab Dairi untuk mensosialisasikan terlebih dahulu agar warga kita ikut serta bergabung dalam BPJS," ujar dr. Kiki.

BPJS Kesehatan juga menargetkan Dairi segera mencapai Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta.

Selain kepesertaan, BPJS Kesehatan menyoroti sejumlah catatan terkait kualitas pelayanan di Dairi. Beberapa kebutuhan SDM kesehatan yang masih menjadi perhatian antara lain dokter gigi spesialis, dokter spesialis urologi, serta dokter umum di sejumlah Puskesmas.

Menanggapi hal itu, Bupati Vickner Sinaga didampingi Kepala dinas kesehatan Dairi dr. Henry Manik dan Dirut RSUD Sidikalang dr. Benny Purba menyampaikan apresiasi atas masukan BPJS Kesehatan.

Vickner menyebut Pemkab Dairi telah menyiapkan langkah penguatan SDM. Salah satunya dengan mengirim tenaga kesehatan untuk pendidikan spesialis gigi yang ditargetkan kembali bertugas awal tahun depan.

"Untuk pelayanan hemodialisa, kita rencanakan penambahan 4 unit mesin haemodialisa yang dapat beroperasi di akhir tahun ini," jelas Vickner.

Ia juga mengungkapkan Pemkab Dairi terus berkomunikasi dengan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menghadirkan dokter spesialis urologi di RSUD Sidikalang.

Di sisi infrastruktur, Vickner menyebut pembenahan RSUD Sidikalang terus berjalan. Beberapa perbaikan telah dilakukan, namun masih ada pekerjaan lanjutan yang akan dituntaskan.

Bupati menegaskan peningkatan kepesertaan BPJS tidak hanya mengejar angka, tetapi harus berdampak nyata.

"Kita butuh terobosan agar setiap warga Dairi benar-benar merasakan manfaat JKN. Kesehatan adalah hak dasar masyarakat," tegas Vickner.

Dengan sisa 2.270 jiwa lagi, Pemkab Dairi bersama BPJS Kesehatan optimis target UHC dapat tercapai sebelum akhir 2026.

Di tengah sorotan mengenai urgensi, alasan pemilihan lokasi hingga penggunaan anggaran, justru Ketua BEM Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS) yang tergabung dalam BEM Nusantara Padangsidimpuan–Tapanuli Selatan, Syahrial Siregar alias Cak Regar, lebih lihai memberikan penjelasan dibanding Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padangsidimpuan, Banua Siregar.

Cak Regar yang dikonfirmasi wartawan Asatupro.com, Selasa (1/9/2026), mampu menjelaskan secara rinci alasan yang disampaikan pihak legislatif kepada mahasiswa terkait pelaksanaan rapat Ranperda di Kota Medan.

Sementara itu, Banua Siregar yang merupakan Ketua Bapemperda dan secara langsung berkaitan dengan pembahasan Ranperda justru belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan yang telah disampaikan sejak 10 Agustus 2026.

Konfirmasi kepada Banua Siregar tersebut berisi sejumlah pertanyaan mendasar. Mulai dari apa urgensi rapat Ranperda dilaksanakan di Medan, mengapa rapat tidak dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan, berapa lama rapat berlangsung, hingga berapa biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas anggota DPRD dan pihak eksekutif atau OPD yang mengikuti kegiatan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Banua Siregar terkait pertanyaan tersebut.

Berbeda dengan Banua, Cak Regar ketika dikonfirmasi justru memberikan gambaran mengenai alasan rapat di Medan berdasarkan hasil audiensi BEM Nusantara dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Menurut Cak Regar, dalam audiensi mereka yang tergabung dalm BEM Nusantara, Rabu (26/8/2026), tersebut mahasiswa turut mempertanyakan pelaksanaan rapat Ranperda di Medan. Pihak DPRD, kata dia, memberikan alasan bahwa rapat dilaksanakan dengan pertimbangan efektivitas dan urgensi waktu.

"Disinggung abanganda, tentunya DPRD menyatakan untuk efektivitas dan urgensi waktu dalam hal rancangan," ujar Cak Regar.

Ia kemudian menjelaskan bahwa efektivitas yang dimaksud berkaitan dengan momentum penutupan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), dimana sejumlah OPD disebut telah berada di Kota Medan.

Selain itu, DPRD disebut telah memiliki agenda untuk menemui atau "menjemput bola" para ahli dan kantor wilayah yang berkaitan dengan pembahasan tiga Ranperda.

"Efektif dalam artian yang dikatakan karena bertepatan penutupan PRSU banyak OPD yang sudah berada di Kota Medan dan sudah adanya janji untuk menjemput bola baik para ahli-ahli dan kanwil-kanwil yang berkaitan dengan 3 ranperda," jelasnya.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihak DPRD menilai tidak perlu lagi mendatangkan para ahli dan kantor wilayah terkait ke Kota Padangsidimpuan.

"Jadi tidak perlu mendatangkan lagi ke kota padangsidimpuan para ahli-ahli dan kanwil-kanwil bangda," katanya.

Cak Regar juga menyampaikan bahwa alasan lainnya adalah untuk mengejar waktu dan mempercepat proses pengesahan Ranperda.

"Dan mengejar waktu yang urgensi untuk dipercepatan pengesahan rancangannya daripada menunggu waktu para ahli dan kanwil yang belum dapat dipastikan kapan bisa berhadir ke kota padangsidimpuan," ungkapnya.

Namun ketika ditanya siapa sebenarnya para ahli yang dimaksud dan bidang keahlian apa yang diperlukan dalam pembahasan tiga Ranperda tersebut, Cak Regar mengakui hal itu belum sempat dibahas lebih jauh karena keterbatasan waktu audiensi.

"Ahli yang berkaitan tentang isi 3 ranperda Abanganda, nah inilah diskusi yang belum sempat dibahas karena ketersediaan waktu terbatas abgda berketepatan waktu sholat ashar diskusi ditutup jadinya," ujarnya.

Hal ini pun menjadi sorotan tersendiri. Seorang mahasiswa yang hadir dalam audiensi justru dapat memberikan penjelasan mengenai alasan rapat Ranperda dilaksanakan di Medan, sementara pejabat legislatif yang memimpin Bapemperda belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut langsung kegiatan tersebut.

Pertanyaan publik kini bukan hanya soal mengapa rapat Ranperda dilaksanakan di Medan, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan anggaran daerah.

Berapa biaya perjalanan dinas anggota DPRD?
Berapa biaya perjalanan dan akomodasi OPD?
Berapa lama kegiatan berlangsung?
Siapa saja ahli dan pihak kantor wilayah yang ditemui?
Serta apakah pelaksanaan rapat di Medan benar-benar lebih efisien dibandingkan jika para ahli didatangkan ke Padangsidimpuan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban resmi dari pihak DPRD Kota Padangsidimpuan, khususnya Ketua Bapemperda Banua Siregar. (MN)