Pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan kepada KPKM-RI1. Selanjutnya, KPKM-RI menyiapkan tim penasihat hukum untuk melakukan pendampingan sesuai kewenangan profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Empat penasihat hukum yang disiapkan yakni Royyantho Simangunsong, S.H., Chandra Kusuma Pakpahan, S.H., Agusman Silaban, S.H., dan Parluhutan Banjarnahor, S.H.

KPKM-RI: Kami Mengawal, Bukan Mengintervensi

KPKM-RI menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan aparat penegak hukum.

Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses hukum terhadap pihak yang memberikan mandat berjalan secara objektif dan hak-hak hukumnya tetap terlindungi.

"Kami menghormati kewenangan penyidik, kejaksaan dan pengadilan. KPKM-RI tidak berada pada posisi untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Itu harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian," demikian sikap KPKM-RI.

Menurut KPKM-RI, pendampingan hukum justru merupakan bagian dari proses hukum yang sehat. Pihak yang sedang berhadapan dengan hukum harus diberikan ruang untuk mendapatkan bantuan hukum, memberikan keterangan, menyampaikan bukti, serta menggunakan upaya hukum yang tersedia.

Biro Hukum KPKM-RI: Jangan Ada Vonis Sebelum Pembuktian

Biro Hukum KPKM-RI menegaskan bahwa posisi organisasi sangat jelas: proses hukum harus dihormati, tetapi hak hukum klien juga harus dikawal.

"Kami tidak meminta perlakuan khusus untuk Togu Ambarita maupun Mariduk Pasaribu. Kami juga tidak meminta proses hukum dihentikan. Yang kami kawal adalah hak hukum mereka agar seluruh proses berjalan berdasarkan prosedur, fakta dan alat bukti."

Biro Hukum KPKM-RI juga menekankan pentingnya membedakan antara dugaan, proses pemeriksaan dan putusan pengadilan.

"Jangan sampai seseorang yang masih menjalani proses hukum sudah mendapatkan vonis melalui opini. Ada proses pembuktian yang harus dihormati. Posisi kami adalah memastikan proses tersebut berlangsung secara adil dan memberikan ruang yang sama bagi klien untuk menyampaikan pembelaannya."

Biro Hukum KPKM-RI menyatakan akan berkoordinasi dengan tim penasihat hukum dalam membaca perkembangan perkara dan menentukan langkah hukum yang diperlukan.

PH: Fakta Akan Menjadi Dasar

Parluhutan Banjarnahor, S.H., salah satu penasihat hukum yang ditunjuk, mengatakan timnya akan bekerja berdasarkan fakta dan dokumen perkara.

"Kami tidak bekerja berdasarkan asumsi. Kami akan melihat dokumen, keterangan para pihak dan fakta yang ada. Jika terdapat hal yang perlu diklarifikasi, kami akan menempuh mekanisme hukum untuk melakukan klarifikasi."

Sementara Agusman Silaban, S.H., menegaskan bahwa pendampingan bukan berarti menghambat aparat penegak hukum.

"Kami menghormati proses hukum. Tetapi menghormati proses hukum bukan berarti menghilangkan hak klien. Kami akan memastikan klien mendapatkan pendampingan dan dapat menggunakan hak hukumnya sesuai ketentuan."

KPKM-RI Tidak Mencari Konflik

KPKM-RI menyatakan tidak memiliki kepentingan untuk menciptakan konflik dengan aparat penegak hukum.

Sebaliknya, organisasi memilih jalur hukum, pendampingan profesional dan komunikasi yang terukur.

Togu Ambarita dan Mariduk Pasaribu ditempatkan sebagai pihak yang memperoleh pendampingan hukum, bukan sebagai pihak yang telah dinyatakan bersalah.

"Kami tidak sedang melawan hukum. Kami justru memastikan proses hukum dijalankan dengan benar. Kalau prosesnya objektif, kami hormati. Kalau ada hak klien yang perlu diperjuangkan, kami akan perjuangkan melalui jalur hukum," tegas Biro Hukum KPKM-RI.

Empat PH, Satu Komitmen

Dengan adanya tim pendampingan tersebut, KPKM-RI memastikan kepentingan hukum Togu Ambarita dan Mariduk Pasaribu akan dikawal secara profesional, faktual dan sesuai koridor hukum.

Tidak ada permintaan perlakuan istimewa.

Tidak ada upaya menghentikan proses hukum.

Namun KPKM-RI juga menegaskan bahwa hak hukum klien tidak boleh diabaikan.

"Proses hukum silakan berjalan. Fakta silakan diuji. Bukti silakan diperiksa. Tetapi hak hukum setiap orang wajib tetap dihormati."

KPKM-RI — Tegas Mengawal, Taat Hukum, Berdiri di Atas Fakta.

Laporan : Bobby Sihite

Program pemberdayaan tersebut menyasar masyarakat Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali, khususnya Kelompok Tani Marga Sengkala dan Kelompok PKK Srati Banten Margasengkala.

Kegiatan yang telah berlangsung selama tiga tahun, sejak 2024 hingga 2026, ini berfokus pada hilirisasi hasil pertanian lokal menjadi produk pangan bernilai ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melalui program ini, hasil pertanian lokal dikembangkan menjadi berbagai produk jajan upakara khas Bali, di antaranya jajan uli, begina, jajan matahari, jajan suci dan penek.

Produk-produk tersebut tidak hanya dikembangkan dari sisi produksi, tetapi juga diarahkan menjadi produk siap jual dengan kemasan yang lebih baik dan memiliki nilai tambah. Masyarakat melalui PKK Srati Banten Marga Sengkala juga mulai memanfaatkan pemasaran secara daring sehingga produk jajan upakara dapat dipesan secara online.

Pengembangan produk pangan lokal ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kreatif desa, menciptakan produk unggulan berbasis potensi lokal serta membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Bedulu.

Ketua tim pelaksana PDB, Ni Kadek Dwipayani Lestari, S.Si., M.Si., dosen Program Studi Biologi Universitas Dhyana Pura bidang bioteknologi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan sejumlah dosen dan instruktur dari Universitas Dhyana Pura serta Sekolah Tinggi Bisnis Runata dengan kompetensi yang saling melengkapi.

Tim tersebut terdiri atas I Gusti Ayu Ika Monika, S.Pd., M.Pd., dosen Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bidang tata boga; Gerson Feoh, S.Kom., M.T., dosen Program Studi Teknologi Informasi; serta Ni Putu Widiastuti, S.E., M.M., dari Program Studi Manajemen Perhotelan dan Pariwisata Sekolah Tinggi Bisnis Runata.

Pendampingan tidak hanya menyentuh aspek pengolahan produk, tetapi juga mencakup pengembangan kemasan, pemanfaatan teknologi informasi serta strategi pemasaran agar produk masyarakat memiliki daya saing lebih baik.

Kolaborasi lintas bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat desa agar tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah dan memiliki peluang pasar.

Program PDB ini dapat berjalan berkat sinergi antara kelompok mitra, Pemerintah Desa Adat Margasengkala, Universitas Dhyana Pura, Sekolah Tinggi Bisnis Runata, serta instansi pemerintah terkait di Kabupaten Gianyar.

Dukungan juga diberikan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendukung pengembangan serta legalitas usaha masyarakat.

Pelaksana program menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, khususnya Kemdiktisaintek melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) atas dukungan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Binaan.

Melalui program yang dilaksanakan secara berkelanjutan ini, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga menjadi mitra strategis masyarakat dalam mengembangkan potensi desa, memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan kemandirian masyarakat berbasis sumber daya yang dimiliki desa.

Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara merupakan gabungan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Dalam rapat rakyat tersebut, para peserta menegaskan bahwa persoalan narkoba telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Peredaran narkotika dinilai tidak lagi menyasar kelompok tertentu, melainkan telah merambah lingkungan pendidikan, kawasan permukiman, hingga berbagai ruang sosial yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.

Melalui forum ini, Cipayung Plus Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun gerakan bersama dalam memerangi narkoba. Upaya pemberantasan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan, pencegahan, pengawasan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil.

Perwakilan Cipayung Plus Sumatera Utara menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah awal dari gerakan yang serius, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Cipayung Plus Sumatera Utara mencanangkan kampanye akbar bertajuk "Perang Total Melawan Narkoba" sebagai gerakan moral dan sosial yang akan terus dikonsolidasikan di berbagai daerah di Sumatera Utara.

"Perang melawan narkoba tidak boleh berhenti pada slogan. Ini adalah gerakan rakyat yang serius untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan tidak memberikan sedikit pun ruang bagi jaringan peredaran narkoba. Kami menyatakan perang total terhadap narkoba demi melindungi generasi muda Sumatera Utara," tegas perwakilan Cipayung Plus Sumatera Utara.

Rapat rakyat tersebut menghasilkan sejumlah poin sikap, antara lain mendorong penguatan edukasi mengenai bahaya narkoba di sekolah dan perguruan tinggi, memperluas kampanye pencegahan hingga ke tingkat masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan peredaran narkotika, serta mengajak seluruh pemuda untuk aktif menjadi bagian dari gerakan penyelamatan generasi bangsa dari ancaman narkoba.

Melalui momentum konsolidasi lintas organisasi kepemudaan ini, Cipayung Plus Sumatera Utara berharap Kampanye Akbar "Perang Total Melawan Narkoba" dapat terus berlanjut melalui berbagai aksi edukatif, advokasi kebijakan, pengawasan publik, serta kolaborasi nyata dalam mendukung pemberantasan narkotika di Sumatera Utara.

Perhatian SEKBER FAHMI menguat setelah beredarnya video dan informasi yang menunjukkan adanya sejumlah kondisi pada tubuh korban yang menurut keterangan keluarga dinilai belum sepenuhnya terjawab dalam narasi awal mengenai penyebab kematian.

Dipimpin Ketua Umum Yasaaro Tel, SE., SH., MH., M.Kn, SEKBER FAHMI yang terdiri dari unsur advokat, jurnalis, dan pengusaha tersebut mendorong Polrestabes Medan untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai perkembangan penyelidikan maupun penyidikan perkara.

Kesimpulan Bunuh Diri Dinilai Perlu Diuji Secara Menyeluruh

SEKBER FAHMI mempertanyakan apakah kesimpulan awal mengenai dugaan bunuh diri telah didukung seluruh alat bukti dan pemeriksaan ilmiah yang diperlukan.

Ketua Umum SEKBER FAHMI, Yasaaro Tel, mengatakan bahwa kematian yang dikategorikan tidak wajar tidak seharusnya hanya dilihat dari satu kemungkinan sebelum seluruh fakta medis, forensik, balistik, saksi, serta bukti elektronik diperiksa secara menyeluruh.

"Ada bekas seperti pencekikan di leher, mata lebam, tubuh membiru. Kami juga tidak melihat bekas luka tembak seperti yang selama ini diberitakan," tegas Yasa.

Namun, pernyataan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan berdasarkan informasi yang diterima SEKBER FAHMI dan keluarga. Kebenaran mengenai kondisi luka maupun penyebab kematian tetap membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan kedokteran forensik dan alat bukti yang sah.

Sejumlah Luka pada Tubuh Korban Dipertanyakan

Menurut informasi yang dihimpun Tim SEKBER FAHMI, terdapat sejumlah kondisi fisik pada tubuh korban yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan medis secara objektif.

Di antaranya disebut terdapat tanda pada bagian leher, mata lebam, perubahan warna pada tubuh, bagian pusar membiru, memar pada kedua paha, goresan pada lutut kiri, perubahan warna atau memar pada punggung kaki kiri dan kanan, serta memar pada jari-jari tangan.

Selain itu, pihak keluarga juga menyebut adanya luka berat pada bagian kepala.

Rangkaian informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh kondisi tersebut telah diperiksa dan dijelaskan secara ilmiah oleh dokter forensik, dan apakah terdapat hubungan langsung antara luka-luka tersebut dengan penyebab kematian?

Pertanyaan tersebut penting dijawab bukan untuk membangun tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan penyebab kematian diperiksa secara objektif.

Jika Melibatkan Senjata Api, Bukti Balistik Harus Terang

Apabila penyidik menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api, SEKBER FAHMI menilai publik berhak memperoleh penjelasan mengenai aspek-aspek ilmiah yang mendasari kesimpulan tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.

Di antaranya terkait hasil pemeriksaan balistik, karakteristik luka, keberadaan proyektil atau selongsong, kemungkinan jarak tembak, posisi korban dan senjata, serta hasil pemeriksaan residu tembakan apabila dilakukan.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena kesimpulan mengenai mekanisme kematian harus dibangun berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan ilmiah, bukan semata-mata asumsi.

Keluarga Mengaku Kesulitan Memperoleh Informasi

Dalam komunikasi dengan Tim SEKBER FAHMI, pihak keluarga disebut mengaku mengalami kesulitan memperoleh akses dan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

Keluarga juga menyampaikan bahwa proses pengamanan di rumah sakit berlangsung sangat ketat sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan.

SEKBER FAHMI meminta agar aspek komunikasi antara aparat penegak hukum dan keluarga korban juga diperhatikan. Transparansi tidak berarti membuka seluruh detail penyidikan kepada publik, tetapi memberikan informasi yang proporsional kepada keluarga mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Nama Pejabat dan Anggota Polri Turut Menjadi Perhatian

Perkara ini juga menjadi sorotan karena Winda Lorenza Gowasa diketahui pernah memiliki hubungan perkawinan dengan Brigadir Imansyah Putra Harefa, anggota Polsek Sunggal.

Nama Yusman Harefa, yang disebut sebagai ayah Brigadir Imansyah Putra Harefa dan disebut memiliki jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan, turut menjadi perhatian publik.

Namun demikian, hingga saat ini tidak boleh ada pihak yang ditempatkan sebagai pelaku hanya berdasarkan hubungan keluarga, jabatan, kedekatan personal, maupun spekulasi yang beredar di masyarakat.

Belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah secara pidana terkait kematian Winda Lorenza Gowasa.

Karena itu, seluruh pihak wajib menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada mekanisme hukum.

SEKBER FAHMI Dorong Pemeriksaan Independen dan Transparan

Ketua Umum SEKBER FAHMI, Yasaaro Tel, menegaskan bahwa kematian yang dianggap tidak wajar harus ditangani secara profesional, objektif, independen, dan menyeluruh.

Menurutnya, penyidik harus membuka seluruh kemungkinan berdasarkan alat bukti yang tersedia dan tidak berhenti pada satu hipotesis sebelum proses pemeriksaan selesai.

"Demi kepentingan keluarga korban dan masyarakat, penyidik berkewajiban membuka seluruh kemungkinan penyebab kematian dan tidak berhenti pada satu hipotesis sebelum seluruh alat bukti diperoleh," ujar Yasa.

SEKBER FAHMI juga mengingatkan bahwa hak atas kepastian hukum, perlindungan terhadap kehidupan, serta proses hukum yang adil merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung dalam setiap penanganan perkara kematian yang tidak wajar.

Karena itu, SEKBER FAHMI mendorong Polrestabes Medan untuk memberikan penjelasan secara proporsional mengenai perkembangan perkara, termasuk hasil pemeriksaan forensik dan bukti-bukti penting lainnya apabila secara hukum telah memungkinkan untuk disampaikan kepada keluarga maupun publik.

Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Kebenaran Dibuktikan

SEKBER FAHMI menegaskan bahwa sikap yang disampaikan bukanlah bentuk tuduhan terhadap individu atau institusi tertentu.

Dorongan tersebut semata-mata didasarkan pada kepentingan untuk memastikan bahwa penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa benar-benar dapat dijelaskan secara ilmiah dan hukum.

"SEKBER FAHMI hanya ingin kebenaran diungkap secara terang benderang. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta, bukan asumsi," tutup Yasa kepada awak media.

Kini, publik menunggu apakah seluruh tanda dan pertanyaan yang berkembang dalam perkara ini akan memperoleh jawaban melalui pemeriksaan forensik, penyidikan, serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. (Red/Tim)

Selama lebih dari sepekan, tim ASATUPRO.COM berupaya memperoleh klarifikasi terkait sedikitnya 17 item penggunaan Dana Desa Tahun 2025, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyertaan modal BUMDes, hingga program pemberdayaan masyarakat dan informasi publik.

Upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi Kantor Desa Lau Bagot. Namun, Kepala Desa tidak berada di tempat. Media kemudian memperoleh nomor telepon selulernya, tetapi sejumlah panggilan dan pesan WhatsApp yang dikirim tidak mendapat tanggapan.

Baru pada Senin, 3 Agustus 2026, Sunardi mengangkat telepon dari wartawan. Alih-alih memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan, ia meminta agar pertemuan dilakukan secara langsung pada hari berikutnya.

Menghormati permintaan tersebut, tim media menyatakan kesediaannya untuk bertemu.

Namun, pada Selasa, 4 Agustus 2026, saat dihubungi kembali untuk memastikan waktu dan lokasi pertemuan, Sunardi menyampaikan alasan sedang menghadiri acara duka di Tigabinanga. Ia kemudian kembali menjanjikan pertemuan pada pekan yang sama di Sidikalang.

"Minggu ini ke Sidikalangnya aku, lae. Jumpa di sanalah kita. Sekalian aku mau menjumpai Kanit Intel Polres Dairi," ujar Sunardi melalui sambungan telepon.

Janji tersebut kembali tidak terealisasi. Hingga Jumat, 7 Agustus 2026, berbagai panggilan telepon maupun pesan WhatsApp dari media tidak lagi mendapat respons. Pertemuan yang telah dijanjikan pun tidak pernah terlaksana.

Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Lau Bagot belum memberikan penjelasan resmi mengenai penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan dokumen APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2025 yang diperoleh media, Dana Desa Lau Bagot yang telah tersalurkan mencapai Rp595.358.800, dengan rincian di antaranya:

- Pembangunan drainase sebesar Rp147 juta.
- Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp196 juta.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp54 juta.
- Anggaran untuk kegiatan BKB, Posyandu, serta sejumlah program lainnya.

Besarnya nilai anggaran tersebut dinilai penting untuk dijelaskan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa.

Seorang pengamat pemerintahan di Kabupaten Dairi yang enggan disebutkan namanya menilai, pejabat publik memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk kepada media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

"Apabila pejabat publik terus menghindari permintaan konfirmasi tanpa alasan yang jelas, hal itu dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, ASATUPRO.COM mendesak Inspektorat Kabupaten Dairi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Dairi, serta Kejaksaan Negeri Dairi untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap realisasi Dana Desa Lau Bagot Tahun Anggaran 2025 apabila dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

Media juga meminta Camat Tigalingga mengambil langkah pembinaan terhadap Pemerintah Desa Lau Bagot agar menjalankan prinsip transparansi serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran desa yang bersumber dari keuangan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Lau Bagot, Sunardi, belum memberikan hak jawab maupun klarifikasi resmi. Apabila yang bersangkutan memberikan penjelasan, media akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kehadiran Febrie ini untuk menjalani pemeriksaan oleh tim 9 Kejagung dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dari pantauan Asatupro.com, Febrie datang dengan menggunakan kendaraan tahanan JampidsusKejagung. Ia terpantau tiba di Gedung utama Kejagung sekira pukul 13.37 WIB.

Febrie nampak tersenyum tipis saat turun dari mobil tahanan itu. Ia terlihat mengenakan batik lengan pendek dibalut rompi pink tahanan Kejagung. Dirinya turut menenteng map berwarna biru dengan tangan diborgol.

Adapun Febrie tak menyampaikan kalimat pun kepada awak media. Dengan pengawalan petugas, Febrie langsung masuk ke gedung utama Kejagung untuk menjalani pemeriksaan.

Diketahui, Febrie selama ini ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Merah Putih KPK. Berdasarkan pantauan di lokasi, Febrie keluar dari rutan KPK itu sekitar pukul 13.02 WIB.

Sebelumnya, eks Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akan menjalani pemeriksaan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (7/8) hari ini. Febrie bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

"Saya diinfokan ada rencana pemeriksaan siang ini oleh Tim 9 Kejagung," kata Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).

Febri memastikan kliennya akan kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan. Namun ia belum merinci lebih jauh apakah Febri akan diperiksa di Kantor Kejaksaan Agung atau Gedung Merah Putih KPK.

"Pak FA tentu saja akan koperatif. Info lebih lanjut akan Kami sampaikan menyusul," lanjut dia.

Kondisi ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya dari praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Ismail, S.H.

​Menanggapi fenomena proyek yang berjalan mendahului proses pengadaan resmi ini, Ismail melayangkan kecaman keras. Menurutnya, tindakan memulai pengerjaan fisik atau pengadaan sebelum terpublikasi di SiRUP dan SPSE merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta sarat akan indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

​"Sangat tidak logis dan melanggar hukum jika proyek yang menggunakan anggaran negara atau daerah sudah dikerjakan di lapangan, namun paketnya belum tayang di SiRUP maupun LPSE. Ini mencederai transparansi," tegas Ismail, S.H.

​Ismail mempertanyakan mekanisme penunjukan penyedia dalam proyek tersebut. Ia menduga adanya prosedur yang dipaksakan atau tidak sesuai aturan.

"Melalui mekanisme apa proyek itu berjalan? Siapa pemenangnya? Dan siapa yang memberi restu untuk mendahului kontrak? Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi berupa persekongkolan jahat dalam pengadaan," tambahnya.

​Ia mendesak manajemen RSUD H. O. K. Arya Zulkarnaen serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Batu Bara untuk segera memberikan klarifikasi terbuka. Ismail juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk turun tangan melakukan penyelidikan mendalam.

​Pelanggaran Regulasi Pengadaan
​Praktik pengerjaan proyek mendahului penayangan di SiRUP merupakan pelanggaran terhadap sejumlah regulasi, di antaranya:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Setiap badan publik wajib memberikan informasi akurat mengenai penggunaan anggaran. Tidak diumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) menutup akses pengawasan publik.
2. ​Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021: Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib mengumumkan RUP paling lambat setelah penetapan alokasi anggaran. Memulai pengerjaan sebelum proses pemilihan selesai melanggar tahapan baku pengadaan.
3. ​Kewajiban Sinkronisasi E-Katalog: Meski dilakukan melalui metode e-purchasing di e-katalog, paket tetap wajib direncanakan dan diumumkan dalam SiRUP. Transaksi tanpa integrasi data menunjukkan pengabaian asas akuntabilitas.
4. ​Potensi Tindak Pidana Korupsi: Sesuai UU Tipikor, penyalahgunaan wewenang untuk menghindari kompetisi yang sehat demi keuntungan pihak tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

​Kasus di RSUD H. O. K. Arya Zulkarnaen ini kini menjadi ujian serius bagi integritas birokrasi di Kabupaten Batu Bara. Publik menanti langkah konkret aparat berwenang untuk mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab di balik misteri proyek "jalan duluan, tayang kemudian" tersebut.

Dalam kegiatan yang diketuai Okta Wijayanti, S.RM., MARS., tersebut, tim pengabdian menginisiasi implementasi Sistem Informasi Kesehatan Sekolah (SIMKES) sebagai inovasi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengelolaan data kesehatan peserta didik.

Implementasi SIMKES di SD Kartika VII-1 Denpasar menjadi langkah awal dalam menghadirkan sistem pengelolaan kesehatan sekolah yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Selama ini, pencatatan data kesehatan siswa yang masih dilakukan secara manual dinilai memiliki sejumlah kendala, mulai dari sulitnya menelusuri riwayat kesehatan, risiko kesalahan pencatatan, hingga proses penyusunan laporan yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Ketua Tim Pengabdian, Okta Wijayanti, S.RM., MARS., mengatakan SIMKES dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata di lingkungan sekolah sehingga dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi.

"Transformasi digital tidak hanya diperlukan di rumah sakit atau puskesmas, tetapi juga pada layanan kesehatan di sekolah. Melalui SIMKES, kami ingin membantu sekolah memiliki sistem pencatatan kesehatan yang lebih efektif, akurat, dan mudah digunakan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam mewujudkan Sekolah Sehat Berbasis Digital," ujarnya.

Data Kesehatan Siswa Terintegrasi

SIMKES mengintegrasikan data kesehatan siswa ke dalam satu sistem. Setiap hasil pemeriksaan dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pencatatan maupun penelusuran riwayat kesehatan.

Aplikasi tersebut juga dilengkapi dashboard interaktif yang menyajikan informasi layanan kesehatan secara real time, antara lain jumlah siswa, pemeriksaan kesehatan harian, pemeriksaan kesehatan gigi, hingga rekapitulasi layanan kesehatan yang telah dilakukan.

Proses pencatatan pemeriksaan juga dibuat lebih sederhana. Petugas kesehatan dapat memilih data siswa kemudian memasukkan hasil pemeriksaan umum maupun pemeriksaan gigi, termasuk diagnosis, rujukan, dan tindak lanjut.

Data yang telah dimasukkan kemudian tersimpan secara otomatis sehingga riwayat kesehatan siswa dapat ditelusuri dengan lebih mudah.

SIMKES juga menyediakan fitur Export Data yang memungkinkan laporan kesehatan disusun berdasarkan periode pelayanan, kelas, maupun tahun ajaran secara lebih cepat dan terstruktur.

Guru dan Petugas Diberikan Pelatihan

Tidak hanya mengimplementasikan aplikasi, tim PkM juga memberikan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan kepada guru dan petugas yang bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan sekolah.

Pendampingan tersebut dilakukan agar pengguna memahami cara mengoperasikan SIMKES secara mandiri dan mampu memanfaatkannya secara berkelanjutan dalam mendukung pelayanan kesehatan siswa.

Kepala SD Kartika VII-1 Denpasar, Ni Nengah Supiadi, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas dipilihnya sekolah tersebut sebagai lokasi implementasi perdana SIMKES.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Dhyana Pura yang telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SD Kartika VII-1 Denpasar. Selama ini pengelolaan data kesehatan siswa masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencatatan maupun penyusunan laporan. Kehadiran SIMKES menjadi solusi yang sangat membantu karena mampu mengintegrasikan seluruh data kesehatan siswa dalam satu sistem yang lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Universitas Dhyana Pura dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Dhyana Pura yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Dukungan universitas dalam menghadirkan inovasi yang aplikatif seperti SIMKES merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di lingkungan sekolah. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan kesehatan," katanya.

Lebih lanjut, Ni Nengah Supiadi berharap penerapan SIMKES dapat memperkuat pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).

Dengan sistem pencatatan yang lebih terintegrasi, pelayanan kesehatan peserta didik diharapkan menjadi lebih optimal, terdokumentasi dengan baik, serta mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Diharapkan Jadi Model Sekolah Sehat Digital

Melalui implementasi SIMKES di SD Kartika VII-1 Denpasar, Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Dhyana Pura berharap inovasi tersebut dapat berkembang menjadi model digitalisasi layanan kesehatan sekolah yang dapat diterapkan di satuan pendidikan lainnya.

Pengelolaan data kesehatan yang terintegrasi dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah evaluasi program kesehatan sekolah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat.

Kegiatan PkM ini sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Dhyana Pura dalam menghadirkan inovasi berbasis teknologi informasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui sinergi perguruan tinggi dan sekolah, implementasi SIMKES diharapkan menjadi salah satu langkah strategis menuju Sekolah Sehat Berbasis Digital, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendorong transformasi digital di sektor kesehatan dan pendidikan.

Semangat kebersamaan dan nasionalisme terlihat sejak pagi. Halaman kantor kecamatan, balai desa, jalan desa, rumah ibadah, hingga fasilitas umum disulap menjadi lebih bersih dan rapi. Jumat Bersih, Wujud Sinergi Pemerintah dan Masyarakat.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Camat Berampu bersama Kepala Desa Berampu. Hadir pula perangkat desa, BPD, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga para pelajar.

Dengan membawa peralatan seadanya seperti sapu, cangkul, parang, dan gerobak, warga membersihkan tumpukan sampah, memangkas rumput liar di bahu jalan, memasang umbul-umbul, dan menata saluran drainase agar tidak tersumbat menjelang musim hujan.

Camat Berampu dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar bersih-bersih fisik. Ini adalah momentum untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang merupakan jati diri bangsa Indonesia.

"Sesuai arahan Bapak Bupati Dairi Vickner Sinaga melalui program Jumat Bersih, kita di Kecamatan Berampu hari ini membuktikannya. Ini bentuk kesiapan kita menyambut HUT RI ke-81. Merdeka itu dimulai dari lingkungan yang bersih dan sehat," ujarnya di sela kegiatan.

Kepala Desa Berampu menambahkan, partisipasi warga di luar dugaan. "Ini bukti bahwa masyarakat Berampu cinta dengan desanya. Jelang 17 Agustus, kita ingin tamu dan warga yang lewat melihat Berampu dalam keadaan bersih, indah, dan tertib," katanya.

Dengan semangat yang sama, diharapkan gerakan seperti ini tidak berhenti di bulan Agustus saja. Gotong royong harus menjadi kebiasaan agar Desa Berampu dan Kecamatan Berampu terus menjadi contoh desa yang bersih, mandiri, dan berkarakter.

Dorongan tersebut disampaikan setelah kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan damai dan pelapor menyatakan bersedia mencabut laporan polisi.

Menurut Wong, penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan langkah yang sejalan dengan ketentuan hukum apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Saya sudah mengetahui bahwa minggu lalu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Bahkan pelapor sudah bersedia mencabut laporannya di Polrestabes. Untuk itu kami dari legislatif mendorong Polrestabes segera melakukan restorative justice," ujar Wong kepada wartawan, Kamis malam (7/8/2026).

Minta Penyidik Segera Verifikasi Persyaratan

Wong menegaskan, meskipun telah tercapai perdamaian, penghentian perkara tetap harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia meminta penyidik segera melakukan verifikasi terhadap seluruh syarat administratif maupun materiil sebelum mengambil keputusan.

"Kami meminta penyidik segera memverifikasi syarat perdamaian sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Hasil perdamaian itu kemudian menjadi dasar dilaksanakannya gelar perkara internal untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP)," katanya.

Ia menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog, kesepakatan, serta pemulihan keadaan sosial dibandingkan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman.

NasDem Berikan Dukungan

Dukungan terhadap penyelesaian melalui RJ juga disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan yang juga anggota DPRD Komisi II Medan, Afif Abdillah.

Afif mengapresiasi langkah damai yang telah ditempuh oleh AT dan pelapor, Robin Silalahi, serta berharap kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif.

"Kita sangat mengapresiasi telah terjadi perdamaian antara anggota DPRD Kota Medan AT dengan Robin Silalahi. Korban juga telah mengajukan pencabutan laporan polisi dan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Kita harapkan hal ini menjadi acuan bagi Kapolrestabes Medan untuk menerapkan restorative justice terhadap perkara tersebut," ujarnya.

Ia juga mengimbau seluruh pihak menghentikan pembentukan opini negatif terhadap perkara tersebut agar AT dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat secara optimal.

DPW NasDem Sumut: Bukan Intervensi Hukum

Pernyataan senada disampaikan Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, yang menyebut perkara tersebut telah berakhir damai sehingga, menurutnya, layak dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice apabila seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi.

"Sudah terjadi perdamaian dan korban juga telah mencabut laporannya. Ini merupakan tindak pidana ringan, sehingga apabila seluruh syarat telah terpenuhi, seharusnya dapat diselesaikan melalui restorative justice," katanya.

Iskandar menegaskan bahwa dorongan tersebut bukan merupakan bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan harapan agar kepolisian menjalankan kewenangannya secara profesional dan objektif sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Kami hanya meminta kepolisian bekerja secara profesional sesuai mekanisme yang berlaku karena informasi yang kami peroleh kedua belah pihak telah berdamai," tegasnya.

Tetap Mengedepankan Proses Hukum

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Medan mengenai apakah permohonan penghentian penyidikan melalui mekanisme Restorative Justice telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Keputusan akhir tetap berada pada kewenangan penyidik setelah melakukan verifikasi terhadap seluruh syarat formil dan materiil serta melalui mekanisme gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh pihak tetap harus menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

(Red/Tim)

Seruan tersebut disampaikan Koordinator Daerah GPPMI DKI Jakarta, Anggiat Andreas Purwanto, sebagai bagian dari upaya membangun semangat kebangsaan menjelang peringatan kemerdekaan. Menurutnya, momentum HUT RI harus dimanfaatkan untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai gotong royong di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang. Karena itu, menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, mari kita bersama-sama menjaga suasana yang damai, aman, dan penuh semangat gotong royong,"

Tantangan menjaga persatuan bangsa saat ini tidak hanya datang dari persoalan di dunia nyata, tetapi juga dari derasnya arus informasi di ruang digital. Oleh sebab itu, ia mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih kritis dalam menerima setiap informasi yang beredar. Menurutnya, berbagai informasi yang disebarkan melalui media sosial, pamflet, maupun flyer perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menjadi sarana penyebaran provokasi maupun disinformasi.

"Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas dan tangguh. Jangan mudah terprovokasi oleh berita di media sosial maupun pamflet atau flyer yang sengaja disebarkan untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif dan memecah belah bangsa. Biasakan berpikir jernih serta lakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain."

Menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT RI sebagai momentum memperkuat rasa saling menghormati, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjaga stabilitas lingkungan.

GPPMI DKI Jakarta, lanjutnya, berkomitmen terus berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi digital, pencegahan penyebaran hoaks, serta penguatan nilai-nilai toleransi.

Organisasi ini juga siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial.

Selain itu, GPPMI DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif, membiasakan menyaring informasi sebelum membagikannya kepada publik, serta aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya nyata, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Selamat menyongsong Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, jernih berpikir, dan terus maju untuk Indonesia".

Sebelumnya, pada Rabu, 22 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 WIB, personel Satreskrim Polres Padangsidimpuan melimpahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang cukai kepada KPPBC Tipe Madya Pabean C Sibolga di ruang Satreskrim Polres Padangsidimpuan.

Pelimpahan dilakukan oleh Kanit III Satreskrim Polres Padangsidimpuan, IPDA M. Fithri Adi, S.H., kepada Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama, Andre Saghari, dengan menyerahkan terduga pelaku berinisial HW beserta barang bukti berupa 10 dus rokok merek Luffman sebanyak 128.000 batang, satu unit mobil Mitsubishi L300 beserta STNK asli, serta 53 jerigen kosong.

Untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut, Asatupro.com mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Humas Bea Cukai Sibolga melalui pesan WhatsApp pada Jumat, (31/7/2026). Konfirmasi tersebut dijawab oleh Humas Bea Cukai Sibolga pada Selasa, (4/8/2026).

"Mengenai pelimpahan atas rokok ilegal dari Polres Padangsidimpuan, telah kami terima, kemudian melakukan penelitian pendahuluan atas berkas-berkas yang disampaikan dan selanjutnya dilakukan penanganan atas rokok ilegal tersebut serta perkaranya telah diselesaikan," ujar Humas Bea Cukai Sibolga.

Merasa jawaban tersebut belum menjelaskan besaran sanksi dan status hukum pelaku, Asatupro.com kembali mengajukan konfirmasi lanjutan diwaktu yang sama. Konfirmasi tersebut kemudian dijawab Humas Bea Cukai Sibolga pada Kamis, (6/8/2026).

Dalam jawaban lanjutan itu, Humas Bea Cukai Sibolga menyebutkan, "Denda administrasi yang dikenakan kepada pelaku adalah sebesar Rp286.464.000 dan telah dilunasi ke negara melalui e-billing pada tanggal 27 Juli 2026."

Humas Bea Cukai Sibolga juga menegaskan, "Setelah denda administrasi dilunasi kemudian pelaku dilepaskan."

(MN)

Menurut keluarga, kesimpulan awal yang menyebut korban meninggal akibat bunuh diri dinilai terlalu dini karena belum didasarkan pada penyelidikan yang menyeluruh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

Banyak Luka Dinilai Tidak Selaras dengan Dugaan Bunuh Diri

Ayah korban mengungkapkan sejumlah kondisi fisik yang menurutnya memunculkan tanda tanya besar.

"Ada bekas seperti pencekikan di leher, mata lebam, tubuh membiru. Kami juga tidak melihat bekas luka tembak seperti yang selama ini diberitakan," ujarnya.

Keluarga menyebut terdapat sejumlah luka lain pada tubuh korban, antara lain bagian pusar membiru, memar pada kedua paha, goresan di lutut kiri, punggung kaki kiri dan kanan membiru, hingga jari-jari tangan yang juga mengalami memar. Selain itu, kepala korban disebut mengalami luka berat yang diduga berdampak pada struktur tulang.

Menurut keluarga, penjelasan bahwa perubahan warna tubuh semata-mata disebabkan proses pembusukan belum mampu menjawab keseluruhan temuan luka tersebut.

Masyarakat Soroti Minimnya Penjelasan Forensik

Masyarakat turut mempertanyakan sejumlah aspek penting yang hingga kini dinilai belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Apabila kematian disimpulkan sebagai bunuh diri menggunakan senjata api, menurut masyarakat luas, seharusnya terdapat penjelasan ilmiah mengenai jarak tembak, titik masuk proyektil, hasil pemeriksaan balistik, serta bukti fisik lain yang mendukung kesimpulan tersebut.

Selain itu, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang dinilai perlu dijawab melalui proses penyidikan, di antaranya:

1. Siapa pemilik senjata api yang diduga digunakan?
2. Bagaimana senjata tersebut dapat berada di tangan korban?
3. Siapa saja yang berada di lokasi sebelum dan saat peristiwa terjadi?
4. Apakah seluruh barang bukti telah diamankan dan diperiksa secara independen?
5. Benarkah korban sebelumnya beberapa kali mengalami dugaan kekerasan sebagaimana disampaikan adik korban?

Masyarakat dan pihak Keluarga menilai seluruh pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penyelidikan dan penyidikan yang transparan.

Proses Penanganan Dipertanyakan

Keluarga juga mengaku mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap jenazah serta informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Mereka menilai proses pengamanan di rumah sakit berlangsung sangat ketat sehingga memunculkan pertanyaan di tengah keluarga.

Keluarga mengingatkan bahwa kesimpulan yang diambil sebelum seluruh fakta terungkap berpotensi menutup kemungkinan adanya tindak pidana apabila memang terdapat unsur pidana dalam perkara tersebut.

Dasar Hukum

Keluarga menegaskan bahwa setiap kematian yang tidak wajar wajib diselidiki secara objektif, independen, profesional, dan menyeluruh sesuai ketentuan KUHAP, Pasal 28A serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta prinsip-prinsip dalam ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.

Menurut mereka, penyidik berkewajiban membuka seluruh kemungkinan penyebab kematian dan tidak berhenti pada satu hipotesis sebelum seluruh alat bukti diperoleh.

Nama Pejabat dan Anggota Polri Ikut Menjadi Sorotan

Dalam perkembangan perkara ini, perhatian publik juga tertuju kepada Yusman Harefa, yang disebut menjabat sebagai pejabat kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Medan. Ia merupakan ayah dari Brigadir Imansyah Putra Harefa, anggota Polsek Sunggal yang diketahui merupakan mantan suami Winda Lorenza Gowasa.

Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pihak yang bersalah ataupun bertanggung jawab secara pidana atas kematian Winda. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Pihak keluarga berharap aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan independen, sehingga seluruh fakta dapat terungkap berdasarkan alat bukti, hasil pemeriksaan ilmiah, dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami hanya ingin kebenaran diungkap secara terang benderang. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta, bukan asumsi," tegas pihak keluarga.

(Red/Tim)

Prosesi pelepasan berlangsung di ruang studio Fakultas Hukum UMTS, Kamis (6/8/2026), dan dihadiri pimpinan fakultas, dosen pembimbing, serta para mitra tempat pelaksanaan magang.

Dalam sambutannya, Ketua DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya, RHa Hasibuan, yang menjadi salah satu mitra kampus dengan menerima mahasiswa magang di kantor advokatnya, menekankan pentingnya menjaga etika selama menjalani masa magang.

Menurutnya, mahasiswa harus memanfaatkan kesempatan magang selama 30 hari untuk menambah pengalaman dan memahami praktik hukum secara langsung.

"Kami berharap semoga waktu satu bulan dapat digunakan dengan baik. Karena praktik di kantor advokat tentu banyak perkara-perkara nanti, artinya kawan-kawan tidak usah malu apa yang diperlukan dalam magang nantinya," harap RHa Hasibuan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelepasan Magang, Abdul Azis Abidan, dalam laporannya menyampaikan bahwa program magang Tahun Akademik 2026/2027 mengusung tema "Menjadikan Pengalaman dan Kapabilitas Mahasiswa untuk Mewujudkan Prodi Lulusan."

Ia menjelaskan, program magang tersebut memiliki bobot 3 Sistem Kredit Semester (SKS). Selama pelaksanaan magang, mahasiswa akan berada di kantor-kantor penegak hukum sekitar 8,5 jam setiap hari kerja guna memahami secara langsung praktik yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan.

Menurutnya, pengalaman di lapangan diharapkan mampu memperkuat kompetensi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja sebagai sarjana hukum.

Dalam arahannya, dosen pembimbing lapangan, Ridwan Rangkuti, menjelaskan perbedaan antara program magang dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Ia mengatakan, pada program magang mahasiswa tidak memiliki program kerja sebagaimana peserta KKN. Sebaliknya, mahasiswa dituntut untuk mengikuti sistem kerja di tempat penugasan serta mempelajari setiap pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing di instansi masing-masing.

"Kalau magang, mahasiswa tidak mempunyai program kerja sendiri. Mahasiswa harus memahami dan mengerjakan apa yang menjadi tugas di tempat magang. Berbeda dengan KKN yang memiliki program kerja di desa-desa," jelasnya.

Menutup rangkaian kegiatan, Dekan Fakultas Hukum UMTS, Sutan Siregar, menyampaikan empat pesan kepada seluruh peserta magang. Ia meminta mahasiswa senantiasa menjaga nama baik almamater, menerapkan disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta memegang teguh etika profesi selama menjalani magang di instansi penegak hukum.

Keempat pesan tersebut, menurutnya, menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan profesionalisme ketika terjun ke dunia hukum. (MN)

Hal tersebut disampaikan Kasad saat memberikan pengarahan kepada lebih dari 700 peserta Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD Tahun 2026 yang dipusatkan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2026).

Dalam arahannya, Kasad menegaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di tingkat satuan. Seorang komandan tidak hanya dituntut mampu melaksanakan tugas operasional, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap prajurit beserta keluarganya, membangun satuan yang solid, serta menjadi teladan dalam sikap dan tindakan.

"Kita tingkatkan pengawasan kita, latih anggotamu dengan baik dan buat kedekatan sebagai komandan dengan anggota, sehingga setiap permasalahan anggota dapat diselesaikan dengan baik," tegas Kasad.

Kasad juga mengingatkan agar para Dansat terus meningkatkan profesionalisme prajurit melalui pembinaan yang terukur, latihan yang berkelanjutan, serta penegakan disiplin yang humanis. Menurutnya, kepemimpinan yang baik akan melahirkan satuan yang berintegritas, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas.

Selain pembinaan internal, Kasad menekankan pentingnya peran aktif TNI AD dalam mendukung berbagai program pemerintah, seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Para Dansat juga didorong untuk menyampaikan berbagai kontribusi positif TNI AD kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pada kesempatan tersebut, Kasad juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas peningkatan tunjangan kinerja prajurit dan ASN TNI sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan personel. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disyukuri dengan meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Rangkaian Apel DansatTNI AD Tahun 2026 juga diisi dengan pembekalan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai Transformasi Ekonomi Indonesia: Penguatan Program Strategis Pemerintah.

Selain itu, Kasad meninjau hasil Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Litbanghan) Mandiri alutsista TNI AD serta menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Pencak Silat Militer dan komandan satuan berprestasi pada kategori renang militer, kesegaran jasmani, dan menembak.

Sumber: Dispenad

Pernyataan sikap ini dikeluarkan oleh GMPET-SU menyusul temuan ganja seberat ±6,8 kg yang ditemukan dalam razia gabungan bersama TNI/Polri, Satpol PP, dan pihak lapas pada Jumat, 30 Mei 2026 lalu. Barang haram tersebut ditemukan tersimpan di dalam satu karung berwarna putih di ruang instalasi listrik Lapas Padangsidimpuan.

​Cermin Buruk Tatakelola dan Dugaan Pembiaran

Koordinator Aksi A. Ricky Pratama bersama Koordinator Lapangan Ahmad Siregar menilai bahwa temuan fantastis ini merupakan bukti nyata kegagalan pihak lapas dalam mengawasi, mengendalikan, serta memastikan sirkulasi barang dan orang masuk ke dalam lapas.

​"Lapas atau rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi para terpidana agar kembali steril dan siap kembali ke masyarakat, bukan malah menjadi sarang peredaran narkotika," tegas perwakilan GMPET-SU dalam pernyataan resminya.

​Mahasiswa juga menyoroti lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan terhadap mobilitas orang dan barang masuk. Mereka menduga ada unsur kesengajaan atau pembiaran dari Kalapas dan jajarannya sehingga narkotika seberat hampir 7 kilogram tersebut bisa lolos masuk ke dalam sel penjara.

​Empat Tuntutan Tegas GMPET-SU:

​Dalam aksi dan pernyataan sikap yang dilayangkan pada 06 Agustus 2026 ini, GMPET-SU menyampaikan empat tuntutan utama kepada instansi penegak hukum dan kementerian terkait:

1. Desak Pencopotan Kalapas: Meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) agar segera mencopot Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan akibat dugaan pembiaran masuknya ganja seberat ±6,8 kg yang membuktikan ketidakmampuan kinerja jajarannya.
2. Evaluasi Menyeluruh: Meminta Kakanwil Ditjenpas Sumatra Utara untuk mengevaluasi total pengelolaan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan.
3. Panggil Oknum Pegawai: Meminta Kapolda Sumatra Utara untuk segera memanggil dan menetapkan tersangka oknum pegawai Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan yang diduga kuat terlibat atau membiarkan masuknya barang haram tersebut.
4. Perbaikan SOP Ketat: Menuntut perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan secara ketat untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali di masa mendatang.

​Surat pernyataan sikap dan tuntutan ini turut ditembuskan kepada berbagai pihak berwenang, mulai dari Kementerian Imipas RI, Kakanwil Ditjenpas Sumut, Kapolda Sumut, hingga BNN Sumut, sebagai bentuk tekanan moral agar skandal peredaran narkoba di balik jeruji besi ini diusut secara transparan tanpa kompromi.

Media ini akan tetap terus mengawal kasus ini, dan tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan, maupun instansi terkait agar pemberitaan tetap berimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.

Sorotan tersebut muncul setelah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan menetapkan syarat penerima PKHMedan Makmur hanya bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 3 berdasarkan data kesejahteraan.

Menurut Zulkarnaen, kebijakan itu bertolak belakang dengan tujuan awal pembentukan program PKHMedan Makmur yang seharusnya mengakomodasi warga miskin Kota Medan yang belum memperoleh bantuan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kalau PKHKemensos memberikan syarat rentang Desil 1 sampai Desil 5, seharusnya PKHMedan Makmur paling tidak bisa menjangkau hingga Desil 6, bukan justru hanya sampai Desil 3. Semangat program ini adalah membantu masyarakat miskin yang belum menerima PKHKemensos, sehingga syaratnya seharusnya lebih mudah, bukan lebih sulit," ujar Zulkarnaen, Kamis (6/8/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, bantuan PKH dari Kemensos memang diperuntukkan bagi masyarakat dalam rentang Desil 1 hingga Desil 5. Namun, karena keterbatasan kuota, tidak seluruh warga yang memenuhi kriteria tersebut dapat menerima bantuan.

Di sisi lain, kata dia, masih banyak masyarakat miskin di Kota Medan yang berada pada Desil 4, Desil 5, bahkan Desil 6 yang juga belum tersentuh bantuan sosial. Karena itu, DPRDMedan meminta agar cakupan penerima PKHMedan Makmur diperluas hingga Desil 6.

"Kalau PKHMedan Makmur hanya diberikan kepada Desil 1 sampai Desil 3, bagaimana nasib masyarakat miskin di Desil 4, Desil 5, dan Desil 6 yang juga belum mendapatkan PKHKemensos? Program ini harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan," tegasnya.

Selain meminta perluasan kriteria penerima, Zulkarnaen juga mendesak Dinas Sosial agar tidak hanya berpedoman pada status desil dalam menentukan penerima bantuan. Menurutnya, pemerintah harus melakukan verifikasi faktual di lapangan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan.

"Kalau memang terbukti miskin berdasarkan kondisi riil di lapangan, maka masyarakat tersebut harus mendapatkan PKHMedan Makmur, tanpa semata-mata terpaku pada status desil," katanya.

Ia juga menyoroti proses pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan yang dinilai masih belum akurat. DPRD meminta Pemko Medan segera melakukan pembenahan agar penyaluran bantuan sosial, baik dari Kemensos maupun pemerintah daerah, benar-benar tepat sasaran.

"Kita meminta Dinas Sosial bersama seluruh perangkat kewilayahan segera menyelesaikan pendataan Perlinsos secara faktual, objektif, dan transparan agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang layak menerima bantuan namun justru terlewat," pungkasnya.

Program tersebut dirancang untuk meningkatkan daya saing UMKM sektor katering melalui penerapan inovasi yang terintegrasi, mulai dari sistem produksi, pengemasan, pemasaran digital, hingga pengelolaan limbah berbasis prinsip zero waste.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama Juli–Agustus 2026 di UD. Lelli Sporty, yang berlokasi di Jalan WR. Supratman No. 139B, Denpasar, Bali.

Tim PKM diketuai oleh Ni Putu Eny Sulistyadewi, S.Gz., M.Si., Dietisien, dengan anggota I Gede Pramana Ade Saputra, S.Kom., M.Kom., dan I Made Gde Sudyadnyana Sandhika, S.Si., M.Si. Program ini juga melibatkan tiga mahasiswa, yakni Natasya Tiara Dedo (Program Studi Gizi), Ni Wayan Seila Aprodita (Program Studi Biologi), dan Silvester Tirta Yoga (Program Studi Teknik Informatika).

Ketua Tim PKM, Ni Putu Eny Sulistyadewi, menjelaskan bahwa program ini hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM katering, seperti belum optimalnya standar produksi, penggunaan kemasan yang kurang ramah lingkungan, keterbatasan pemasaran digital, serta pengelolaan limbah yang belum terintegrasi.

"Kami ingin mendorong UMKM tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki sistem produksi yang terstandar, pemasaran digital yang lebih luas, serta pengelolaan limbah yang mendukung prinsip keberlanjutan. Harapannya, daya saing usaha meningkat tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kelestarian lingkungan," ujarnya.

Selama program berlangsung, tim memberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi, penerapan Good Manufacturing Practices (GMP), penyusunan standar resep dan standar porsi, penataan alur produksi, hingga penerapan higiene dan sanitasi pangan. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang lebih konsisten, aman, dan berkualitas.

Di bidang pengemasan, Tim PKM memperkenalkan penggunaan eco-packaging yang aman bagi pangan sekaligus lebih ramah lingkungan. Mitra juga mendapatkan pendampingan dalam pengembangan desain label produk serta identitas merek untuk meningkatkan nilai jual dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama program. Tim mengembangkan katalog menu berbasis website yang berfungsi sebagai media promosi sekaligus pemesanan produk secara daring. Selain itu, pelaku UMKM juga memperoleh pendampingan dalam optimalisasi media sosial sebagai sarana pemasaran sehingga jangkauan promosi menjadi lebih luas.

Tak hanya meningkatkan aspek produksi dan pemasaran, program ini juga mengedepankan pengelolaan limbah berbasis zero waste. Melalui edukasi dan praktik langsung, mitra diajak melakukan pemilahan limbah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memanfaatkan limbah organik menjadi produk yang memiliki nilai tambah.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan usaha katering yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Peningkatan tersebut terlihat pada pemahaman mengenai higiene sanitasi pangan, penerapan SOP produksi, penggunaan kemasan ramah lingkungan, pemasaran digital, hingga pengelolaan limbah berbasis zero waste.

Pemilik UD. Lelli Sporty, Lelli Rahmawati Dewi, mengaku merasakan manfaat nyata dari program pendampingan tersebut.

"Pendampingan ini memberikan banyak perubahan bagi usaha kami. Kini proses produksi menjadi lebih teratur, kemasan produk lebih menarik, pemasaran semakin luas melalui media digital, dan kami juga lebih memahami pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan," katanya.

Melalui program Smart Catering UMKM, Tim PKMUniversitas Dhyana Pura berharap model pendampingan ini dapat menjadi contoh pengembangan UMKM pangan yang mengintegrasikan inovasi produksi, digitalisasi usaha, dan keberlanjutan lingkungan.

Sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku UMKM diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya usaha pangan yang kompetitif, aman, dan berkelanjutan.

Tim PKM juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan pendanaan Program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Universitas Dhyana Pura, UD. Lelli Sporty, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.