Dalam rapat tersebut, masing-masing pejabat struktural menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi yang dipimpin, termasuk perkembangan kegiatan, capaian kinerja, serta hambatan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian bersama.

Kalapas Efendi P. Purba menegaskan bahwa evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku. Melalui rapat ini, setiap seksi diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya serta mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemukan.

"Rapat evaluasi ini menjadi sarana untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing seksi berjalan. Setiap kendala yang dihadapi perlu disampaikan agar dapat kita bahas bersama dan dicarikan solusi yang tepat, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal," tegas Efendi P. Purba.

Ia juga mengharapkan seluruh pejabat struktural terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Sinergi antarseksi dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Pasir Pangarayan.

Melalui rapat evaluasi ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan setiap kendala yang muncul dapat ditindaklanjuti demi terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang optimal.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

#2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Kedatangan Kakanwil Ditjenpas Riau yang didampingi Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Yusup Gunawan, disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, beserta jajaran petugas.

Kegiatan diawali dengan menyaksikan apel serah terima regu pengamanan. Apel ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran pergantian tugas, kesiapsiagaan petugas, serta kesinambungan pengawasan guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Dumai.

Usai pelaksanaan apel, Kakanwil bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke blok hunian. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyapa warga binaan secara langsung dan memberikan penguatan moral agar senantiasa menjaga ketertiban, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengikuti seluruh program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

Kakanwil juga mendorong warga binaan untuk menjadikan masa pembinaan sebagai kesempatan memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pribadi, dan mempersiapkan diri agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Kunjungan ini menjadi wujud perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pengamanan yang tegas dan pendekatan yang humanis. Kehadiran pimpinan secara langsung juga menjadi sarana untuk melihat kondisi lingkungan hunian serta memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan berjalan sesuai prosedur.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Dumai terus berkomitmen memperkuat keamanan dan ketertiban, meningkatkan profesionalisme petugas, serta mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan humanis.

Pengungkapan ini berawal dari pemetaan lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas transaksi narkotika di Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Operasi dipimpin langsung Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H.

Sebelum bergerak ke lokasi, personel gabungan terlebih dahulu mengikuti apel pada sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, tim melakukan penyelidikan dan penyisiran di titik yang telah dipetakan hingga berhasil mengamankan S.

Dari lokasi penindakan, petugas menyita satu tas ransel berwarna hitam dan satu plastik klip besar berisi sabu dengan berat bruto 1.000,14 gram. Barang bukti tersebut selanjutnya dibawa bersama terduga pelaku ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan dalam laporan operasi, S mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria yang dikenal dengan inisial R. Petugas kemudian melakukan pencarian terhadap pria tersebut, tetapi hingga operasi berlangsung keberadaannya belum ditemukan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa operasi pemberantasan narkoba akan terus dilakukan untuk menekan peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah Lubuk Pakam dan sekitarnya.

"Pemberantasan peredaran narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika," ujar Fery.

Selain melakukan penindakan, Fery juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada warga setempat. Masyarakat disebut memberikan apresiasi terhadap langkah petugas dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kelurahan Lubuk Pakam III.

Keberhasilan mengamankan sabu dengan berat bruto sekitar satu kilogram ini menjadi bagian dari upaya Satresnarkoba Polresta Deli Serdang dalam memutus peredaran narkotika. Kepolisian masih perlu mendalami asal-usul barang bukti, dugaan jaringan yang terlibat, serta keberadaan pria inisial R.

Saat ini, terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk kepentingan penyidikan. Status hukum terduga pelaku tetap harus mengacu pada proses penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Red/Tim)

Aksi ini dipicu oleh ditemukannya indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), jual-beli proyek, serta monopoli pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Medan.

​Berdasarkan hasil monitoring, investigasi, dan analisis dokumen yang dilakukan oleh GMPET-SU, ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, pengondisian vendor, dan pengabaian prinsip persaingan sehat pada proses pengadaan aspal Tahun Anggaran 2026 melalui sistem e-purchasing dan pengondisian proyek di wilayah UPT Medan Utara dan Medan Timur.

Dugaan Penyimpangan Proyek Raksasa

​Dalam pernyataan sikapnya, GMPET-SU menyoroti beberapa paket pengadaan berukuran raksasa yang diduga dikondisikan secara culas:

1. Pengadaan 10.000 Ton Hotmix AC-WC dari PT RA dengan alokasi anggaran fantastis mencapai ±Rp16.156.527.300,00 (Enam Belas Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
2. Pengadaan 5.000 Ton Hotmix HRS-WC dari PT GD dengan nilai anggaran sebesar Rp8.497.050.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Praktik Pemotongan Fee Proyek 10%: Adanya dugaan bagi-bagi proyek serta pemotongan fee sebesar 10% di lingkungan Dinas SDABMBK melalui UPT Medan Utara, yang diduga dikumpulkan oleh oknum berinisial FR selaku pengepul uang fee.

Dasar Hukum & Payung Undang-Undang

​Tindakan dan tuntutan yang dilayangkan oleh GMPET-SU merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain:

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 & Pasal 3: Mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.

Pasal 12 huruf e & f: Terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu (pemotongan/fee).

​UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

​Pasal 22: Mengatur larangan bagi pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

​Mengatur kewajiban penerapannya prinsip-prinsip pengadaan seperti transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

​Tuntutan Tegas GMPET-SU

​Melalui Koordinator Aksi Ricky Pratama dan Koordinator Lapangan Ahmad Siregar, GMPET-SU menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pihak berwenang:

1. Mendesak Kejati Sumut & KejariMedan Intervensi Hukum: Segera memberikan atensi, memanggil, dan memeriksa Kepala UPT Medan Utara serta Kepala UPT Medan Timur terkait dugaan suap, jual-beli proyek, dan pengondisian fee 10%.
2. ​Periksa Kadis SDABMBK & Tangkap Oknum FR: Meminta KejariMedan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, serta menangkap oknum berinisial FR yang diduga kuat bertindak sebagai pengepul uang fee proyek.
3. Desak Wali Kota Medan Copot Pejabat Terkait: Meminta Wali Kota Medan untuk MENCOPOT KEPALA DINAS SDABMBK KOTA MEDAN karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan monopoli proyek. Serta MENCOPOT DAN MEMECAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) atas dugaan manipulasi mekanisme mini competition.
4. Evaluasi Total Kinerja SDABMBK: Meminta Wali Kota Medan mengevaluasi total seluruh jajaran kepemimpinan Dinas SDABMBK guna membersihkan Kota Medan dari praktik KKN yang merugikan pembangunan publik.

​Aksi Lanjutan Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU):

Guna mengawal penuntasan kasus ini secara tuntas, GMPET-SU menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa susulan pada Senin, 22 Oktober 2026 di dua titik lokasi utama, yaitu di depan Kantor Wali Kota Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

​Surat pernyataan sikap ini turut ditembuskan kepada Kejatisu, Wali Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, Dinas PU Medan, KejariMedan, serta Insan Media. (Red/Tim)

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, bersama jajaran pejabat struktural dan perwakilan insan pers. Suasana kebersamaan semakin terasa melalui obrolan santai, menikmati kopi dan sarapan bersama, hingga bernyanyi bersama yang menambah keakraban antara Kalapas dan insan pers.

Dalam sambutannya, Kalapas Alexander Lisman Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan pers atas dukungan serta kerja sama dalam mempublikasikan berbagai kegiatan, pelayanan, dan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Bangkinang.

"Melalui Coffee Morning dan sarapan bersama ini, kami ingin mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan insan pers. Kami mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program pembinaan di Lapas Bangkinang kepada masyarakat. Semoga kebersamaan ini semakin memperkuat sinergi dan membawa manfaat positif bagi penyebarluasan informasi pemasyarakatan," ujar Kalapas Alexander Lisman Putra.

Usai kegiatan ramah tamah, Kalapas Alexander Lisman Putra bersama jajaran juga mengajak perwakilan insan pers berkeliling untuk melihat secara langsung lingkungan Lapas Kelas IIA Bangkinang, termasuk area blok hunian warga binaan. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi insan pers untuk mengenal lebih dekat lingkungan pemasyarakatan serta melihat secara langsung fasilitas dan aktivitas pembinaan di dalam Lapas.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang berharap hubungan silaturahmi dan kemitraan bersama insan pers semakin erat. Kebersamaan yang terjalin diharapkan menjadi fondasi bagi kolaborasi berkelanjutan dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Secangkir kopi, lantunan lagu, dan hangatnya kebersamaan. Pererat silaturahmi, kuatkan sinergi, bersama membangun pemasyarakatan yang semakin informatif dan inspiratif!

#InfoPAS #LapasBangkinang #AlexanderLismanPutra #Kemenimipas #Ditjenpas #Pemasyarakatan #CoffeeMorning #Sinergitas #InsanPers

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Kamis (15/10/2026), aktivitas di sebuah ruko dua lantai yang diduga menjadi tempat perjudian itu masih terlihat berlangsung.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut sosok pria bernama "Yepta" diduga berperan sebagai pengelola lapangan. Sementara itu, sumber tersebut mengklaim bisnis ilegal itu diduga memiliki keterkaitan dengan oknum TNI yang dikenal dengan sebutan "Danru".

"Yepta ini pekerja, Bang. Dia hanya menjalankan dan mengoordinir tempat judi itu. Namun, pemiliknya disebut-sebut oknum TNI yang biasa dikenal dengan sebutan 'Danru'. Makanya, kepolisian tidak berani menutup lokasi itu," ungkap sumber tersebut.

Sumber itu juga menyebutkan terdapat dua unit mesin judi tembak ikan di dalam ruko tersebut. Lokasi itu diklaim ramai dikunjungi pemain, dengan omzet yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah per hari.

Keberadaan arena yang diduga menjadi tempat perjudian di dekat lingkungan sekolah memunculkan kekhawatiran masyarakat. Selain berpotensi mengganggu ketertiban umum, aktivitas tersebut dinilai dapat memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan pendidikan dan perkembangan generasi muda.

Masyarakat pun mendesak Polres Tanah Karo dan jajaran terkait agar segera turun ke lapangan, menyelidiki dugaan aktivitas perjudian tersebut, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Kanit Polsek Tiga Panah, IPTU Regen Manik, S.H., M.H., telah dikonfirmasi awak media terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.

Wisuda kampus vokasi perkebunan kelapa sawit tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri puluhan tokoh dari dunia pendidikan, BUMN perkebunan, perbankan, hingga asosiasi petani sawit.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak hadir Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Brigjen TNI (Purn) Dr. Erry Herman, S.E., http://M.PA., serta Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta Sosiawan Hary Kustanto.

Hadir pula Region Head I PTPN IV Rurianto dan Region Head II PTPN IV Budi Susanto, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumut Assoc. Prof. Dr. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., serta Manajer PKS Laut Dador PT Paya Pinang Teguh Warsito, S.H.

Dari sektor perbankan, hadir pimpinan cabang Bank BNI Sri Astuti, Bank Mandiri Billy, Bank BRI Wicaksono Hendiko Putro, Bank Muamalat Muhammad Jar Daek, dan Bank Sumut Syariah Rahmat Hidayat.

Turut hadir praktisi sawit, yakni perwakilan GAPKI Sumut Mino Lesmana, Ketua Apkasindo Sumut Ir. Gus Dalhari Harahap, dan Ketua Aspek-PIR Sumut H. Syarifuddin Sirait, S.P.

Menurutnya, banyak mahasiswa dan alumni ITSI yang menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional, khususnya di bidang riset dan inovasi pemanfaatan kelapa sawit.

"Rata-rata lulusan ITSI Medan sudah diterima bekerja di industri perkebunan dan pengolahan sawit di berbagai daerah. Bahkan, banyak yang sudah bekerja sebelum diwisuda," ujar Purjianto.

Hal tersebut, kata dia, menjadi bukti komitmen ITSI Medan dalam mencetak SDM sawit unggul dan berkualitas yang dibutuhkan industri.

Proses wisuda berlangsung khidmat dan penuh haru. Sejumlah orang tua wisudawan tampak hadir langsung dari kampung halaman untuk menyaksikan putra-putri mereka diwisuda.

Melalui kegiatan ini, warga binaan diberikan kesempatan untuk belajar bercocok tanam, mulai dari proses penyemaian benih, pemindahan bibit, hingga perawatan tanaman. Kegiatan tersebut tidak hanya mengisi waktu dengan aktivitas positif, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kemandirian yang diharapkan dapat bermanfaat setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.

Dalam proses budidaya, perawatan tanaman cabai menjadi salah satu tahapan penting yang membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Warga binaan melakukan penyiraman secara rutin dengan memperhatikan kondisi kelembapan media tanam agar tanaman tidak kekurangan maupun kelebihan air.

Selain penyiraman, perawatan juga dilakukan dengan memastikan tanaman memperoleh sinar matahari yang cukup, menjaga kebersihan area tanam, serta mengamati pertumbuhan bibit secara berkala. Bibit yang tumbuh kurang optimal perlu mendapat perhatian agar dapat berkembang dengan baik sebelum memasuki tahap pertumbuhan berikutnya.

Pengendalian gulma dan pemantauan terhadap hama maupun penyakit juga menjadi bagian penting dalam pemeliharaan tanaman cabai. Apabila ditemukan daun yang menguning, layu, atau menunjukkan gejala serangan hama, tanaman perlu diperiksa agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Pemupukan pun perlu disesuaikan dengan usia tanaman dan kebutuhan nutrisinya untuk mendukung pertumbuhan batang, daun, serta pembentukan buah.

Melalui pendampingan dan praktik secara langsung, warga binaan diharapkan semakin memahami teknik dasar pertanian, sekaligus membangun sikap disiplin, teliti, sabar dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan budidaya.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan ini dilaksanakan di area kompleks Lapas Kelas IIA Bangkinang. Acara ini menjadi wadah diskusi interaktif sekaligus sarana komunikasi yang konstruktif antara pihak lapas dengan para pemburu berita

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Bangkinang menyampaikan bahwa peran media massa sangat krusial dalam membangun pemahaman publik mengenai tugas, fungsi, serta dinamika yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Sinergi antara Lapas dan media sangat penting untuk membangun keterbukaan informasi. Kami berharap melalui kemitraan yang kuat ini, berbagai program pembinaan positif bagi warga binaan serta upaya penegakan keamanan dapat tersampaikan secara objektif dan berimbang kepada masyarakat luas," ungkap Kalapas.

Dalam sesi diskusi santai sembari menikmati sarapan pagi, pihak jajaran pejabat struktural LapasBangkinang turut memaparkan sejumlah program pembinaan kemandirian, kegiatan keagamaan, serta inovasi pelayanan publik yang tengah berjalan.

Di sisi lain, perwakilan rekan-rekan media yang hadir turut memberikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang diberikan oleh pihak LapasBangkinang. Insan pers berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam menyebarkan edukasi yang positif, sekaligus menjadi kontrol sosial yang membangun demi kemajuan pemasyarakatan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran manajemen Lapas Kelas IIA Bangkinang dan seluruh jurnalis media cetak, elektronik, maupun daring yang hadir dalam kegiatan.

Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Ramces menegaskan, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pengerusakan tersebut serta memeriksa dasar hukum pembongkaran rumah milik kliennya.

"Kami mengutuk keras tindakan pembongkaran rumah klien kami yang sudah ditempati secara turun-temurun. Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pihak yang melakukan pembongkaran tersebut," ujar Ramces saat diwawancarai awak media di Polda Sumut.

Menurut Ramces, rumah milik Abdul Rahim berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Ia menyatakan bahwa keluarganya telah tinggal di lokasi tersebut selama beberapa generasi, bahkan diperkirakan sudah berlangsung ratusan tahun.

Atas dasar itu, Ramces meminta pemerintah dan aparat terkait memperhatikan status kawasan, riwayat penguasaan tempat tinggal masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum melakukan tindakan penertiban.

Ia juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai Putusan MK Nomor 181. Namun, nomor dan substansi putusan yang dimaksud perlu dipastikan kembali agar penerapannya terhadap perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya.

Pertanyakan Kewenangan Satpol PP

Ramces menilai kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran di kawasan yang diklaim sebagai hutan lindung perlu diperiksa secara hukum.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perizinan bangunan, tetapi juga menyangkut status kawasan dan kewenangan instansi yang melakukan penertiban.

Ia mempertanyakan alasan pembongkaran yang disebut berkaitan dengan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ramces berpendapat bahwa kondisi bangunan milik kliennya dan status kawasan tempat rumah itu berdiri harus dikaji terlebih dahulu sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

"Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum pembongkaran tersebut. Kami juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung," katanya.

Ramces turut menyoroti pengerahan personel dalam kegiatan pembongkaran rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter yang menurut keterangannya terbuat dari tepas.

Ia mempertanyakan siapa yang memerintahkan dan membiayai pengerahan personel serta penggunaan alat berat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu perlu ditelusuri agar seluruh proses penertiban dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tiopan Tarigan Soroti Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Sementara itu, Tiopan Tarigan, S.H., anggota tim kuasa hukum yang turut menjadi pelapor, meminta kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran tersebut.

Tiopan mengutip pemberitaan mengenai penertiban bangunan tanpa izin yang disebut berada di atas areal milik PT Tun Sewindu. Dalam pemberitaan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP dikabarkan melakukan pembongkaran pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan pengamanan personel Polresta Deli Serdang dan keterlibatan perangkat pemerintah daerah.

Ia juga menyebut PT Tun Sewindu sebagai perusahaan tambak udang yang menurut keterangannya telah beroperasi sejak 1988 di wilayah Desa Rugemuk/Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan informasi tersebut, Tiopan mempertanyakan apakah terdapat kerja sama atau koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan penertiban, termasuk keterlibatan aparat keamanan.

"Yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada kerja sama antara PT Tun Sewindu dengan Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP dan personel kepolisian dalam kegiatan tersebut, sementara lokasi yang kami persoalkan disebut sebagai kawasan hutan lindung," ujar Tiopan.

Pertanyaan tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen, dasar pelaksanaan kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai hubungan atau kerja sama para pihak belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan klarifikasi resmi.

Minta Aparat MengusutLaporan

Ramces dan tim kuasa hukum berharap laporan yang telah disampaikan ke Polda Sumut ditindaklanjuti secara profesional. Mereka meminta aparat memeriksa dugaan tindak pidana, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengkaji kemungkinan kerugian materiil dan imateriil yang dialami kliennya.

Ramces juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.

Ia meminta agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta agar dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan kerugian yang dialami klien kami dapat diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP Deli Serdang, pihak PT Tun Sewindu, serta Polda Sumut mengenai dasar pembongkaran, status hukum lahan, dan tindak lanjut laporan tersebut belum dimuat dalam bahan pemberitaan yang tersedia.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Pelaksanaan tes urine tersebut turut disertai dengan penggeledahan kamar hunian warga binaan. Petugas Lapas bersama personel Koramil 02 Rambah melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya barang-barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Dalam kegiatan penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang yang dianggap berbahaya dan berpotensi mengganggu kamtib. Barang-barang tersebut kemudian disita untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan urine secara acak terhadap 74 orang warga binaan, seluruhnya dinyatakan negatif. Hasil tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan LapasPasir Pangarayan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib), Moch. Subhan Zakaria, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran lapas dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba maupun barang-barang terlarang.

"Tes urine secara mendadak dan penggeledahan kamar hunian ini merupakan langkah nyata kami dalam memperkuat pengawasan serta mencegah masuk dan beredarnya narkoba maupun barang terlarang di dalam lapas. Keterlibatan personel Koramil 02 Rambah juga menjadi bentuk sinergi dalam memperkuat deteksi dini dan menjaga stabilitas keamanan. Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan deteksi dini secara rutin maupun insidentil demi menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Moch. Subhan Zakaria, mewakili Kalapas Efendi P. Purba.

Ia juga menegaskan bahwa jajaran LapasPasir Pangarayan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan terhadap warga binaan maupun lingkungan hunian. Sinergi dengan aparat TNI diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berharap tercipta lingkungan pemasyarakatan yang semakin aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di dalam lapas.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

#2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat penjelasan KUAMedan Polonia Nomor B-1627/Kua.02.15.16/HM.01/10/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala KUAMedan Polonia, Syahpuddin, kepada BWI Sumut.

Dalam surat itu, KUA menjelaskan bahwa dokumen pengesahan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan tertanggal 19 Mei 2015 mencantumkan lima orang pengurus, yakni H.T. Dzulmi Eldin, H. Abdul Hakim Siagian, H. Yuslin Siregar, Dr. H. Asren Nasution, dan Dr. H. Hasan Matsum.

Namun, dokumen lainnya hanya mencantumkan tiga orang. Perbedaan tersebut menjadi persoalan yang perlu ditelusuri untuk memastikan dasar perubahan susunan kepengurusan Nazhir wakaf tersebut.

Persoalan ini bermula ketika mantan Ketua BWI Kota Medan, Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc., MA, mengajukan permohonan rekomendasi pergantian Nazhir dengan alasan salah seorang pengurus, H. Abdul Hakim Siagian, telah meninggal dunia.

Berkas yang diserahkan dalam proses tersebut antara lain surat permohonan, berita acara rapat, fotokopi identitas pengurus dan calon pengganti, serta dokumen pengesahan Nazhir Wakaf.

Dalam proses klarifikasi, KUAMedan Polonia meminta keterangan Abdul Muis, yang menjabat Kepala KUAMedan Polonia pada 2015. Berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam surat penjelasan, dokumen pengesahan yang benar adalah dokumen dengan lima orang pengurus.

Keterangan tersebut juga diperkuat dengan informasi mengenai saksi dan daftar hadir pembentukan Nazhir Wakaf pada 19 Mei 2015 di Rumah Dinas Pangdam.

KUAMedan Polonia turut menyoroti proses pembentukan susunan Nazhir yang hanya mencantumkan tiga orang.

Proses tersebut dinilai perlu ditelusuri karena diduga tidak melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pewakif Edy Rahmayadi dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Medan.

Selain itu, nama Dr. H. Hasan Matsum dan Dr. H. Asren Nasution tidak tercantum dalam dokumen susunan Nazhir yang berjumlah tiga orang. KUA juga menyoroti tidak adanya surat pernyataan pengunduran diri bermeterai dari kedua nama tersebut dalam berkas yang dijelaskan.

Atas perbedaan dokumen dan persoalan tersebut, KUAMedan Polonia meminta BWI Sumut meninjau kembali susunan kepengurusan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KUA juga menekankan pentingnya melibatkan pengurus BKM dan pewakif dalam penyelesaian persoalan tersebut guna menjaga keharmonisan serta memastikan pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berjalan sesuai aturan.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, juga meminta BWI Sumut menjelaskan dasar perubahan jumlah Nazhir dari lima orang menjadi tiga orang.

Salfimi berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan KUAMedan Polonia, BWI Sumut, Nazhir, dan BKM Masjid AgungMedan. (Red/Tim)

Ucapan Belasungkawa Redaksi: Segenap jajaran Redaksi dan Pengurus Media Asatupro.com menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Serka Apriyanto. Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni segala dosanya, serta diterima seluruh amal ibadah dan pengabdiannya di sisi Allah SWT. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim redaksi di lokasi dari pihak keluarga, almarhum menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit di Pekanbaru. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan sejawat, serta warga Desa Sungai Gondang dan Simpang Belutu yang mengenang dedikasi dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Prosesi pelepasan dan pemakaman almarhum dilakukan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa-jasanya. Pihak keluarga secara resmi menyerahkan jenazah almarhum Serka Apriyanto kepada Kodim 0322/Siak untuk dimakamkan secara militer, mulai dari pelepasan hingga liang lahad. Upacara pemakaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0322/Siak, Letkol Czi Andy Kurniawan, S.Hub.Int., selaku Inspektur Upacara.

Turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut jajaran Kodim 0322/Siak, personel Polsek setempat, serta para tokoh masyarakat.

​Dalam amanatnya, Dandim 0322/SiakLetkol Czi Andy Kurniawan, S.Hub.Int., beserta seluruh jajaran menyampaikan belasungkawa dan rasa kehilangan yang mendalam.

"Kami atas nama keluarga besar Kodim 0322/Siak mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu prajurit terbaik kami, Serka Apriyanto. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan," ucap Dandim.

​Lebih lanjut, Letkol Czi Andy Kurniawan juga berpesan kepada istri almarhum, Ny. Linda Suryani, beserta keluarga untuk tidak sungkan apabila membutuhkan bantuan dari pihak Kodim.

​"Meskipun almarhum telah mendahului kita, silaturahmi dan hubungan kekeluargaan ini tidak akan putus. Jika Ibu Linda beserta keluarga membutuhkan bantuan, insya Allah kami dari jajaran Kodim siap membantu," tegasnya.

Sementara itu, Ny. Linda Suryani menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas perhatian dan dukungan dari jajaran Kodim 0322/Siak serta masyarakat sekitar.

​"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kodim 0322/Siak dan seluruh masyarakat yang telah membantu penyelenggaraan fardu kifayah almarhum, sejak awal pemandian hingga pemakaman. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin," ungkapnya haru. ​(Red)

Ketua Forum Warga Bersatu Sumatera Utara, Ilham A., menegaskan bahwa promosi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan harus didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, kinerja, integritas, serta mekanisme yang berlaku. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi terkait pengisian jabatan tersebut.

"Jika benar terdapat praktik jual beli jabatan atau intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok, hal itu harus diperiksa secara serius. Jabatan di lingkungan pemerintahan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan," tegas Ilham.

Ia mengatakan, informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian antara proses pengisian jabatan dan prinsip merit perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi serta pemeriksaan berdasarkan bukti. Namun, ia menekankan bahwa dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Desak Penjelasan dan Pengawasan

Forum Warga Bersatu Sumatera Utara meminta Kanwil Kemenag Sumut dan Kemenag Kota Medan menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Kasubbag TU tersebut, termasuk dasar pertimbangan penetapan pejabat, kesesuaian persyaratan, serta penerapan prinsip profesionalitas dan integritas.

"Kami tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu. Kami meminta persoalan ini dijelaskan secara terbuka. Jika seluruh tahapan telah sesuai aturan dan berdasarkan kompetensi, sampaikan kepada publik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Ilham, keterbukaan menjadi penting karena jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan berkaitan dengan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu ditangani secara objektif, tanpa melindungi pihak tertentu maupun mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Forum tersebut juga mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Ombudsman Republik Indonesia, serta aparat pengawasan yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan apabila tersedia informasi dan bukti yang memadai.

"Kami ingin memastikan prinsip merit, profesionalitas, dan integritas benar-benar diterapkan dalam birokrasi Kementerian Agama. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan ditentukan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif diperlukan agar persoalan ini menjadi terang," pungkas Ilham.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau hasil pemeriksaan yang disertakan dalam bahan pemberitaan ini untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Oleh karena itu, konfirmasi kepada Kanwil Kemenag Sumatera Utara dan Kemenag Kota Medan, termasuk kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan atau tanggapan, diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang. (Red/Tim)

​Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dengan agenda utama membahas sosialisasi serta penyamaan persepsi terkait regulasi dan aturan penetapan status gugur, tewas, maupun meninggal dunia bagi prajurit TNI.

​Pentingnya Kepastian Hak Prajurit dan Keluarga

​Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kemhan RI dan menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi status gugur prajurit.

Penetapan status ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak administratif, santunan, serta perawatan bagi keluarga atau ahli waris prajurit yang ditinggalkan.

​"Kepastian status hukum dan administrasi prajurit yang gugur atau tewas dalam menjalankan tugas negara merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari negara atas pengabdian mereka. Pemahaman aturan ini penting agar seluruh hak-hak prajurit dan keluarganya dapat tersalurkan secara tepat dan adil," ujar Pangdam.

​Sosialisasi dan Sinergi Kementerian Pertahanan – TNI

​Sementara itu, Dir SDM Kuathan Kemhan RI, Brigjen TNI Eddy Susanto, menjelaskan bahwa sosialisasi dan pembahasan aturan ini dilakukan guna memastikan keselarasan prosedur antara Kemhan RI dan satuan-satuan di daerah, khususnya Kodam I/Bukit Barisan.

Kemhan terus berkomitmen menyempurnakan dan memperjelas aturan turunan terkait status prajurit agar proses verifikasi dan penetapan kelayakan status gugur dalam tugas operasi maupun dinas dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

​Audiensi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan pertukaran cinderamata sebagai simbol sinergi yang kuat antara Kodam I/Bukit Barisan dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Semoga di usia yang Bapak lalui hari ini, senantiasa dilimpahkan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan yang berlimpah, serta keberkahan yang menyertai setiap langkah kehidupan Bapak dan keluarga tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemudahan dalam segala urusan, serta mendoakan agar Bapak senantiasa diberikan umur yang berkah, panjang umur, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat.

Kehadiran Bapak di tengah kita sebagai Ketua DPD PEKAT IB Kota Pekanbaru bukan hanya sebuah amanah, melainkan sebuah anugerah yang patut kita syukuri.

Sosok Bapak yang dikenal bijaksana, rendah hati, teguh pada prinsip, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, telah menjadi teladan yang menginspirasi kita semua.

Semoga di tahun-tahun mendatang, Bapak senantiasa diberikan keteguhan hati dan semangat yang baru untuk terus memimpin kita, membawa PEKAT IB Kota Pekanbaru semakin maju, semakin kokoh persatuannya, dan semakin bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Semoga hari ulang tahun ini menjadi awal dari langkah yang lebih baik, pencapaian yang lebih gemilang, serta kebahagiaan yang utuh bagi Bapak dan keluarga tercinta. Semoga segala cita, harapan, dan impian yang sedang diperjuangkan senantiasa diberkahi dan tercapai dengan hasil yang membanggakan.

Selamat Ulang Tahun, Bapak M. Arip, S.H.!

"Semakin berisi usia, semakin bijaksana langkah, dan semakin berkah setiap perjuangan yang Bapak lakukan untuk kita semua." 🙏

Persoalan ini bermula dari proses verifikasi dan aktivasi akun Kementerian ATR/BPN melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang telah berlangsung selama kurang lebih lima bulan tanpa kepastian penyelesaian yang memadai. Dalam kurun waktu tersebut, Jeremy Andsent yang juga Bendahara DPC GMNI Jakarta Timur berulang kali mendatangi Kantor BPN Jakarta Timur untuk memperoleh kejelasan mengenai proses administrasi yang sedang diajukannya.

Pada Jumat 9 Oktober 2026, Jeremy kembali mendatangi Kantor BPN Jakarta Timur untuk menanyakan perkembangan permohonan sekaligus meminta penjelasan kepada petugas administrasi yang berwenang. Namun menurut laporan yang disampaikan DPC GMNI Jakarta Timur, upaya tersebut belum membuahkan kepastian yang dibutuhkan.

Dalam kunjungan tersebut, sekitar pukul 14.17 WIB terjadi insiden yang menurut keterangan pelapor melibatkan kepala keamanan Kantor BPN Jakarta Timur. Pelapor menduga terdapat tindakan pembentakan, penggunaan nada bicara keras serta ajakan untuk menyelesaikan persoalan di luar kantor melalui perkelahian. Sekitar pukul 14.17 WIB terjadi insiden yang menurut keterangan pelapor melibatkan kepala keamanan Kantor BPN Jakarta Timur.

Pelapor menduga terdapat tindakan pembentakan, penggunaan nada bicara keras serta ajakan untuk menyelesaikan persoalan di luar kantor melalui perkelahian. Dugaan tersebut perlu diperiksa secara objektif oleh pihak yang berwenang. Lingkungan pelayanan publik semestinya memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran ketika seseorang berusaha memperoleh haknya atas pelayanan administratif.

Persoalan semakin serius ketika Jeremy Andsent berupaya menyampaikan pengaduan atas insiden tersebut. Berdasarkan laporan DPC GMNI Jakarta Timur, pengaduan di kantor BPN Jakarta Timur tidak diterima dengan alasan karcis antrean pelayanan telah habis. Pelapor mempertanyakan alasan tersebut karena menurut pengamatannya, aktivitas pelayanan di kantor masih berlangsung ketika insiden terjadi. Tidak hanya di tingkat Kantor BPN Jakarta Timur, upaya penyampaian laporan pengaduan kepada Kementerian ATR/BPN pada hari Rabu, 14 Oktober 2026 sekitar kurang dari jam 15.00 WIB juga disebut mengalami penolakan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan resmi, khususnya ketika laporan yang hendak disampaikan berkaitan dengan dugaan perilaku petugas di lingkungan instansi pelayanan publik. Bahwa laporan masyarakat seharusnya memperoleh saluran penerimaan yang jelas, mekanisme pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tindak lanjut sesuai prosedur.

Apabila terdapat persyaratan administratif yang belum terpenuhi, masyarakat semestinya diberikan penjelasan mengenai prosedur dan alternatif penyampaian pengaduan yang tersedia.

Jeremy Andsent menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi melainkan juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat dalam berhadapan dengan institusi negara.

"Sebagai masyarakat, kami berhak memperoleh pelayanan yang profesional, transparan, dan memberikan kepastian. Proses aktivasi akun yang telah berlangsung hampir lima bulan tanpa penyelesaian yang jelas tentu perlu dievaluasi. Ketika kami datang untuk meminta penjelasan, kami berharap mendapatkan informasi yang pasti, bukan justru menghadapi situasi yang kami duga sebagai intimidasi".

Ia menambahkan, upaya menyampaikan pengaduan seharusnya menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian masalah bukan menjadi hambatan baru bagi masyarakat yang ingin memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban.

"Yang kami persoalkan bukan hanya lamanya proses administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat diperlakukan ketika meminta penjelasan dan berusaha menyampaikan pengaduan. Jika pengaduan dikantor daerah maupun ditingkat kementerian tidak dapat diterima, lalu melalui saluran mana masyarakat harus memperoleh perlindungan dan kepastian penyelesaian?".

Jeremy menekankan bahwa dirinya tidak bermaksud mencari konflik dengan pihak mana pun. Kedatangannya ke Kantor BPN Jakarta Timur bertujuan mengurus keperluan administrasi dan mendapatkan penjelasan atas permohonan yang telah diajukan.

Persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan yang menyeluruh, tidak hanya terhadap lamanya proses verifikasi dan aktivasi akun Sentuh Tanahku tetapi juga terhadap prosedur pelayanan, perilaku petugas keamanan dan akses terhadap mekanisme pengaduan.

Atas dasar itu, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor BPN Jakarta Timur serta proses verifikasi dan aktivasi akun Sentuh Tanahku.
2. Mendesak penjelasan resmi mengenai keterlambatan aktivasi akun yang telah berlangsung kurang lebih lima bulan termasuk status permohonan, kendala yang dihadapi, dan estimasi waktu penyelesaiannya.
3. Lakukan pemeriksaan objektif atas dugaan intimidasi yang dilaporkan terjadi di lingkungan Kantor BPN Jakarta Timur pada 9 Oktober 2026, dengan meminta keterangan para pihak.
4. Meminta klarifikasi atas dugaan penolakan pengaduan di Kantor BPN Jakarta Timur maupun Kementerian ATR/BPN, termasuk dasar prosedural yang digunakan untuk tidak menerima laporan tersebut.
5. Mendesak penyediaan mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat diakses masyarakat, termasuk pemberian bukti penerimaan atau nomor registrasi laporan sesuai prosedur yang berlaku.
6. Jawaban tertulis oleh Kementerian ATR/BPN dan BPN Kota Jakarta Timur atas tuntutan dan pengaduan tersebut dalam waktu 2 x 24 jam sebagai tenggat waktu, apabila tidak maka kami siap menggeruduk Kementerian ATR/BPN.

DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang layak, transparan dan akuntabel. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur asas penyelenggaraan pelayanan serta hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.

Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa secara adil berdasarkan fakta dan bukti, sementara hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku.

"Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Kami meminta persoalan ini ditindaklanjuti secara serius, bukan dibiarkan tanpa penjelasan. Pertanggungjawaban moral institusi dimulai dari kesediaan untuk mendengar pengaduan, memeriksa dugaan pelanggaran, dan memperbaiki pelayanan".

Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai proses administrasi yang diajukan, tindak lanjut atas dugaan intimidasi, serta kepastian mekanisme pengaduan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam aksi tersebut, massa dilaporkan melemparkan 81 butir telur busuk ke arah Balai Kota, membakar ban di badan jalan, hingga menerobos dan melompati pagar kantor wali kota. Aksi berlangsung tegang ketika mahasiswa mendesak pemerintah memberikan jawaban atas sejumlah persoalan yang mereka anggap menyangkut kepentingan masyarakat.

LMND membawa tiga tuntutan utama, yakni kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL) terdampak penggusuran, perbaikan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).

Pertanyakan Realisasi Dana CSR Rp120 Juta untuk PKL

LMND menyoroti dana CSR sekitar Rp120 juta yang disebut diperuntukkan bagi pedagang kaki lima di Jalan Olahraga yang terdampak penggusuran. Menurut massa aksi, dana tersebut sebelumnya dijanjikan untuk membantu para pedagang, tetapi hingga hampir enam bulan berlalu, realisasinya dinilai belum jelas.

Atas persoalan itu, LMND mendesak Pemko Binjai menjelaskan status dana tersebut secara terbuka, termasuk mekanisme penyaluran, pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian waktu realisasinya.

Kejelasan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya para pedagang yang disebut terdampak kebijakan penertiban.

Meski demikian, status dan peruntukan dana CSR tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pemerintah maupun pihak terkait agar duduk persoalannya menjadi terang.

Desak Perbaikan Jalan Rusak yang Dinilai Membahayakan

Selain persoalan CSR, mahasiswa menuntut Pemko Binjai segera menangani jalan rusak dan berlubang, termasuk ruas yang mereka sebut sebagai Jalan Central Arjen.

LMND menilai kondisi jalan tersebut membahayakan pengguna jalan dan menyoroti adanya kecelakaan yang dikaitkan dengan kerusakan jalan. Mereka mendesak pemerintah tidak berhenti pada penyampaian janji, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah perbaikan, jadwal pengerjaan, serta instansi yang bertanggung jawab.

Kendati demikian, hubungan langsung antara kondisi jalan dan kecelakaan tertentu perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta keterangan pihak berwenang.

Bagi mahasiswa, keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih apabila kerusakan infrastruktur berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Soroti Pemberhentian Sejumlah Kepala Lingkungan

Tuntutan ketiga berkaitan dengan pemberhentian sejumlah kepala lingkungan yang dipersoalkan LMND karena dinilai dilakukan secara sepihak.

Mahasiswa mendesak Pemko Binjai meninjau kembali keputusan tersebut dan menjelaskan dasar pemberhentian, prosedur yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur perlu didasarkan pada dokumen keputusan, aturan yang menjadi dasar pemberhentian, dan penjelasan dari pihak pemerintah maupun pihak yang terdampak.

Wakil Wali Kota Disebut Tinggalkan Balai Kota Melalui Pintu Belakang

Di tengah berlangsungnya aksi, massa juga mempersoalkan terbatasnya ruang dialog dengan pemerintah. Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, disebut tengah menerima audiensi DPD KNPI Binjai ketika LMND menyampaikan aspirasi.

Setelah massa menerobos masuk ke area Balai Kota, Hasanul Jihadi disebut meninggalkan lokasi melalui pintu belakang menggunakan mobil Toyota Fortuner berpelat merah.

Kronologi, alasan keberangkatan, serta apakah sebelumnya terdapat upaya untuk memfasilitasi dialog dengan massa masih perlu dikonfirmasi kepada Wakil Wali Kota maupun pihak Pemerintah Kota Binjai.

Konfirmasi tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada sudut pandang demonstran, tetapi juga memuat penjelasan dari pihak yang menjadi sasaran tuntutan.

LMND Minta Pemerintah Berikan Jawaban Konkret

Ketua EK LMND Binjai, EW Gurki, bersama Ketua EW LMNDSumatera Utara, Rizki Hasibuan, menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan tersebut.

LMND mendesak Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi dana CSR bagi PKL Jalan Olahraga, penanganan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan.

Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah menjelaskan kebijakan dan tindak lanjut atas persoalan yang disuarakan masyarakat.

Di sisi lain, penyampaian aspirasi perlu diikuti dialog yang konstruktif agar setiap tuntutan dapat diuji berdasarkan data, aturan, dan kewenangan masing-masing instansi.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kota Binjai terkait tiga tuntutan LMND tersebut belum dicantumkan dalam bahan pemberitaan ini. Media membuka ruang bagi Pemko Binjai maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Masyarakat kini menantikan bukan sekadar pernyataan, melainkan kejelasan tindak lanjut atas persoalan yang dipersoalkan mahasiswa, sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku. (Red/Tim)