Penandatanganan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Kadis Kominfo Desi Sianturi, serta para petugas Sensus yang akan mengikuti pelatihan.

Charles Bantjin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk menyediakan data dasar menyeluruh mengenai seluruh kegiatan usaha dan sektor ekonomi di Indonesia (di luar sektor pertanian). Data akurat ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi pasar dan peluang investasi.

"Sensus ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, untuk itu mari bekerjasama untuk menyukseskan Sensus 2026 ini. Keberhasilan Sensus ini juga tidak terlepas kepada petugas sensus, untuk itu, kepada petugas bagaimana nanti pelatihan ini agar dapat dipahami dan diterapkan pada saat dilapangan," ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, Roy Perangin-angin, mengatakan sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan, terhitung 15 Juni 2026-31 Agustus 2026 mendatang, dengan jumlah petugas Sensus sebanyak 395 orang.

"Sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan. Untuk itu, kepada seluruh petugas untuk melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, karena Sensus ini bukan hanya punya BPS namun tanggung jawab kita semua untuk negara," ucapnya.

Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Jalan Saribu Dolok, Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Piagam Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, S.IP., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Simalungun. Sementara itu,

Kapolres Simalungun diwakili oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba), AKP Charles Hartono Nababan, S.H., didampingi KBO Sat Narkoba IPDA Juli Master Saragih, S.H., M.H., Kanit I IPDA Alek Arisandi Sidabutar, S.H., Kanit II IPDA Horas Butar-Butar, S.H., Kaurmintu AIPDA Tumpal Pangaribuan, serta Kasie Humas Polres Simalungun AKP V.J. Purba, S.H.

Rangkaian acara dibuka dengan sambutan Bupati Simalungun yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Simalungun. Dalam kesempatan itu, Mixnon Andreas Simamora menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Polres Simalungun.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Simalungun atas komitmen, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa dalam memberantas berbagai kasus penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Simalungun, khususnya selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026," ujarnya.

Selanjutnya, giliran Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Charles Hartono Nababan, S.H., yang menyampaikan sambutan mewakili Kapolres Simalungun. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

"Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan nyata dan motivasi besar bagi kami, khususnya Satuan Reserse Narkoba, untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba," ucap AKP Charles Hartono Nababan.

Ia pun menegaskan bahwa apresiasi dari Pemkab Simalungun ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel. "Apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun akan semakin memacu semangat seluruh personel Polres Simalungun untuk terus berkomitmen dalam memerangi peredaran gelap narkotika serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba," ungkapnya dengan tegas.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan piagam penghargaan secara simbolis, sesi foto bersama, serta penyampaian testimoni oleh Sekda Kabupaten Simalungun terkait sinergitas yang telah terjalin erat antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Polres Simalungun dalam upaya pemberantasan narkotika di daerah tersebut.

Saat dikonfirmasi pada Selasa, 09 Juni 2026 sekira pukul 17.22 WIB, Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata Polri dalam mewujudkan institusi yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat.

"Penghargaan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Polres Simalungun dan Pemerintah Daerah dalam bersama-sama menjaga Kabupaten Simalungun agar bebas dari peredaran gelap narkotika," ujar AKP Verry Purba.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Polres Simalungun di bawah jajaran Polda Sumatera Utara terus berkomitmen untuk hadir sebagai institusi keamanan yang profesional, berintegritas, dan selalu berpihak kepada kepentingan serta keselamatan masyarakat.

Laporan : Bobby sihite

Sikap diam dan "alergi wartawan" yang ditunjukkan oleh pucuk pimpinan Polresta Deli Serdang dan Polsek Tanjung Morawa tampaknya dimanfaatkan betul oleh sindikat ini untuk melancarkan ekspansi massifnya. Publik kini disuguhkan tontonan ironis: hukum yang seakan lumpuh di hadapan para bandar judi.

Dua Titik Baru Terbongkar: Jurtul 'Yudi' dan 'Manis' Beroperasi Bebas

Hasil investigasi lanjutan tim redaksi di lapangan kembali membongkar fakta baru yang kian memprihatinkan. Jaringan Jackson Situmorang kini secara terang-terangan membuka lapak rekapitulasi nomor judi di dua lokasi strategis yang padat penduduk.

1. Berdasarkan pantauan terbaru, berikut adalah dua titik baru yang kini dikuasai oleh kaki tangan Rudi Morang:Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa: Di wilayah ini, praktik perjudian dikendalikan oleh seorang Juru Tulis (Jurtul) berinisial Yudi. Transaksi haram ini berjalan mulus di tengah pemukiman warga tanpa ada kekhawatiran sedikit pun akan digerebek aparat.
2. Perumnas Tanjung Morawa: Tidak tanggung-tanggung, sindikat ini juga merangsek masuk ke kawasan perumahan padat. Di titik ini, perputaran uang judi togel dipegang oleh seorang Jurtul berinisial Manis. Praktik ini dibiarkan meracuni tatanan sosial masyarakat sekitar.

Penambahan dua titik baru ini melengkapi daftar panjang lapak togel Jackson Situmorang yang sebelumnya telah eksis, seperti di Warkop Angga (Jln. Karya Darma), Desa Naga Timbul yang dikendalikan mantan Kades 'Yungli', hingga Gang Cempokak Desa Naga Rejo oleh Jurtul 'Enjong'.

Polisi Terus Bungkam: Slogan Presisi Dipertanyakan

Menjamurnya titik-titik baru judi togel ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Deli Serdang. Sangat tidak masuk akal jika aktivitas ilegal yang beroperasi secara vulgar dan rapi ini tidak terendus oleh radar intelijen dan Satreskrim Polresta Deli Serdang maupun Polsek Tanjung Morawa.

Hingga berita lanjutan ini diturunkan, jajaran petinggi kepolisian setempat masih mempertahankan sikap "kompak bungkam". Konfirmasi resmi yang diajukan redaksi tetap tidak mendapat tanggapan dari empat pejabat kunci penegak hukum di wilayah tersebut, yakni:

1. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si.
2. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Binnes Saragih.
3. Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Joni H. Damanik.
4. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa, Iptu Hotman Barus.

Sikap apatis dan menghindar dari awak media ini tidak hanya mencederai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga semakin memperkuat kecurigaan publik: Apakah benar ada "upeti" yang membungkam mulut dan menutup mata aparat?

Desakan Kepada Kapolda Sumut

Tokoh masyarakat dan warga yang resah kini tak lagi menaruh harapan pada kepolisian di tingkat Resor dan Sektor. Kegagalan Polresta Deli Serdang dalam memberantas penyakit masyarakat ini harus segera dievaluasi.

Publik kini mendesak dengan keras agar Kapolda Sumatera Utara segera turun tangan mengambil alih penindakan. Kapolda Sumut diminta untuk segera menurunkan tim khusus dari Ditreskrimum Polda Sumut untuk menyapu bersih sindikat Jackson Situmorang, sekaligus mengevaluasi dan mencopot oknum-oknum perwira di Polresta Deli Serdang dan Polsek Tanjung Morawa yang terbukti melakukan pembiaran terhadap kejahatan di wilayah hukumnya. (Red/Tim)

Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Ini Merupakan Wujud Komitmen Polres Pematangsiantar mendukung Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dalam penanganan perkara narkotika.

Kapolres Pematangsiantar menyampaikan pemusnahan barang bukti berasal dari 8 Laporan Polisi (LP) dengan 9 Orang Tersangka, barang bukti terdiri dari narkotika jenis ganja dan Sabu yang telah memperoleh ketetapan hukum dan sudah dilakukan penyisihan barang bukti.

"Hingga total barang bukti narkotika Jenis Ganja Sebanyak 77.836.92 Gram dan Jenis Shabu Sebanyak 1.122.69 Gram. Berdasarkan estimasi yang berlaku jumlah barang bukti yang diamankan tersebut diperkirakan menyelamatkan kurang lebih 236.349 jiwa masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu keberhasilan Aparat Penegak Hukum dalam memberantas peredaran narkoba," kata AKBP Sah Udur Sitinjak.

"Melalui Kesempatan Ini, Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terhadap Bahaya Narkoba, Segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing sehingga generasi muda kita dapat terhindar dari ancaman narkoba," tegasnya.

Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disaksikan langsung seluruh pihak yang hadir.

(Humas Polres Pematang Siantar).

Dalam rekaman yang beredar di akun @cakapviral.id Andy diduga berupaya membujuk korban agar tidak menempuh jalur hukum dengan menyampaikan pernyataan yang mengesankan adanya biaya tidak resmi dalam proses penanganan perkara di kepolisian.

"Kalau ke polisi yang pertama itu otomatis diambil keterangan para pelakunya. Setelah itu barbut (barang bukti) mobilnya digeret ke kantor polisi. Setelah ada penyelesaian di kantor polisi, mengambil di kantor polisi 25 juta," ujar Andy dalam rekaman tersebut.

Pernyataan itu memicu reaksi publik karena dinilai berpotensi mendiskreditkan institusi Polri dengan menggambarkan seolah-olah terdapat pungutan sebesar Rp25 juta dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Tak hanya itu, Andy juga diduga berusaha menghindari tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami korban. Padahal, nilai kerusakan akibat kecelakaan tersebut disebut mencapai sekitar Rp43 juta.

Akibat insiden tersebut, seorang sopir Grab yang menggantungkan hidup dari kendaraan yang dikemudikannya kini kehilangan mata pencaharian karena mobil yang digunakan untuk bekerja mengalami kerusakan berat dan tidak dapat beroperasi.

"Kondisi sopir Grab saat ini sangat memprihatinkan karena kehilangan sumber pendapatan utama untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, pihak terduga pelaku justru sibuk mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab ganti rugi," ujar Lailan Syavina.

Lebih jauh, Andy juga diduga membawa-bawa nama organisasi relawan Bobby Lovers dalam percakapan tersebut. Ia bahkan mengklaim posisinya di organisasi itu dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

"Saya orang Bobby Lovers tentunya lebih gampang dapat kemudahan. Makanya jangan ke polisi, kasian Grab itu," ucap Andy dalam rekaman yang beredar.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik atau jaringan relawan untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Sejumlah warganet bahkan menyoroti keberanian Andy melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan institusi Polri. Kecurigaan publik mengarah pada dugaan adanya rasa percaya diri berlebihan karena kedekatannya dengan sejumlah tokoh di lingkungan Bobby Lovers.

Nama Aspiadi yang diketahui menjabat sebagai Ketua Pusat Bobby Lovers turut menjadi perbincangan setelah sejumlah pihak mengaitkannya dengan klaim-klaim kedekatan terhadap lingkaran kekuasaan di Sumatera Utara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan adanya biaya Rp25 juta sebagaimana disebutkan Andy dalam rekaman tersebut.

Sementara itu, desakan agar aparat mengusut tuntas persoalan ini terus menguat, baik untuk mengklarifikasi dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri maupun untuk memastikan korban kecelakaan memperoleh keadilan dan ganti rugi yang layak.

Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada pihak yang menggunakan pengaruh organisasi, kedekatan politik, maupun narasi menyesatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI), H.M. Nezar Djoeli ST, meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia mengikuti langkah tegas Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan mafia MBG, khususnya yang berkaitan dengan penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penunjukan pihak tertentu, hingga dugaan permainan proyek di daerah.

"Keberanian jajaran petinggi Kejaksaan Agung dalam membongkar mafia MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan kinerja nyata kepada Presiden Prabowo Subianto. Prestasi tersebut harus menjadi contoh bagi seluruh Kejati dan Kejari di Indonesia untuk membongkar berbagai dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke daerah," kata Nezar, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, Jaksa Agung harus segera menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap berbagai laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di daerah.

Nezar menilai, apabila praktik-praktik koruptif tersebut tidak segera diputus, maka program unggulan Presiden Prabowo berpotensi menjadi ladang korupsi baru yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Presiden harus tegas memberantas korupsi yang terjadi di BGN. Mata rantai permainan ini harus diputus sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jika tidak, dikhawatirkan akan lahir model korupsi gaya baru yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat," tegasnya.

HARI juga berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para koordinator wilayah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program MBG di lapangan.

Menurut Nezar, banyak laporan yang menyebut adanya dugaan praktik monopoli pemasok bahan baku dan dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan dapur-dapur MBG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup akses pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang seharusnya menjadi bagian dari rantai ekonomi program tersebut.

"Jangan sampai program MBG hanya memperkaya segelintir orang melalui praktik kolusi dan monopoli pemasok. Jika UKM lokal tidak dilibatkan, maka ekonomi daerah tidak bergerak. Padahal tujuan program ini seharusnya menciptakan pemerataan manfaat ekonomi dan membantu pelaku usaha kecil menengah," ujarnya.

Ia mendesak BGN melakukan mutasi besar-besaran terhadap koordinator wilayah yang dinilai terlalu dominan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

"Koordinator wilayah harus dievaluasi total. Jangan sampai kewenangan mereka terlalu besar sehingga membuka ruang kolusi dan praktik rente. Jika tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dan transparan, lebih baik dicopot atau diberhentikan," pungkasnya.

HARI menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan program tersebut bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh tingkatan pelaksanaannya.

Kunjungan dilaksanakan dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan sinergitas, serta memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Resimen Arhanud 1 Pasgat dengan instansi pemerintah di wilayah Medan.

Kedatangan Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat beserta rombongan disambut dengan Kepala KPPBC bapak Dede Mulyana, didampingi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Musliadi, serta Kepala Subbagian Umum Kurnia Hidayat.

Tipe Madya Pabean Medan Polonia beserta jajaran pejabat dan staf Bea Cukai Medan. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan mewarnai kegiatan silaturahmi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pandangan terkait pelaksanaan tugas masing-masing serta pentingnya menjaga koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung kepentingan nasional.

Sebagai bentuk apresiasi dan simbol terjalinnya hubungan baik antarinstansi, Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat menyerahkan cendera mata kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan Polonia.

Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Resimen Arhanud 1 Pasgat dan Bea Cukai Medan dapat semakin erat, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara secara optimal.

Kepada wartawan, Senin (8/6/2026) malam, Deddy mempertanyakan permintaan kompensasi yang disampaikan Bobby kepada PLN.

"Saya memang belum lihat beritanya. Tapi memang kan selalu Gubernur Sumut itu datang sebagai 'penguasa', bukan sebagai kepala daerah. Gubernur tidak bisa memaksa PLN membayar kompensasi pada pelanggan, ada aturannya soal itu. Sama seperti gak mungkin maksa gubernur bayar kompensasi karena rakyat mobilnya rusak karena jalan provinsi berlubang-lubang. Itu jelas untuk keperluan panggung dan pencitraan atau memang Gubernurnya gak paham," ujar Deddy.

Deddy yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyingung narasi sidak yang disampaikan media soal kedatangan Gubsu ke PLN.

"PLN bukan dalam rentang kewenangan Gubernur, jadi istilah sidak sebaiknya tidak digunakan. PLN itu bukan OPD atau BLUD atau BUMD. Istilah sidak itu dari siapa, gubernur/unsur pemprov atau dari media/publik? Yang tepat itu harusnya berkomunikasi atau koordinasi," kata Deddy.

Dikatakannya, Gubernur tidak punya kewenangan apapun dalam konteks tupoksi dan kewenangan untuk memberikan solusi. Kecuali, masalah pemadaman atau kendala PLN itu berada dalam yurisdiksi kewenangan gubernur.

"Jika ada kelalaian dari pihak PLN, Gubernur sebaiknya bersurat kepada PLN atau Menteri ESDM. Jika sifatnya sangat tekhnis seperti kerusakan gardu atau jaringan, itu pertanggung jawaban PLN, jika penyebabnya pasokan energi itu urusannya dengan ESDM," tukas Deddy.

"FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi bangsa khususnya Kota Medan hari ini. Menciptakan ruang publik yang aman dari aksi begal dan premanisme adalah tujuan dan tanggungjawab kita bersama. Sebagai tindaklanjut dari FGD ini nantinya kita bakal turun langsung ke masyarakat mengedukasi agar tidak memberi ruang untuk para pelaku begal dan premanisme," ungkap Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang dan para kader GMNI saat memberikan keterangan di sela-sela FGD, Senin (8/6/2026).

Dikatakan, DPD GMNI Sumut, mendukung penuh pihak Kepolisian dalam hal ini Poldasu dan jajarannya untuk memberantas para pelaku kriminal dan premanisme. Jangan ragu untuk memberikan tindakan tegas dan terukur jika itu membahayakan, mengancam keselamatan, jiwa, raga dan harta benda karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

"Apa yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini sudah cukup baik. Untuk itu, kami juga sebagai organisasi kemahasiswaan perlu memberi dukungan moral untuk aparat penegak hukum agar jangan ragu dalam menindak para pelaku kriminal dan premanisme," ungkapnya.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum, Berry Sitohang mengatakan, GMNI sebagai elemen masyarakat sipil juga ingin turut andil dalam memberantas aksi kriminalitas dan premanisme sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai mahasiswa. Rencananya hasil FGD ini nantinya bakal disimpulkan untuk dijadikan rekomendasi semacam policy paper yang nantinya akan diserahkan kepada stakeholder atau kepada aparat penegak hukum terkait variabel-variabel yang menyebabkan masih adanya tindak kriminalitas dan premanisme.

"Karena kita tahu kita semua baik itu masyarakat, mahasiswa dan aparat penegak hukum punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, kami GMNI akan terus membersamai aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kriminalitas dan premanisme," sebutnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Bidang Kristianus Dachi menambahkan, faktor yang menjadi pemicu tindak kriminalitas biasanya disebabkan oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung dan faktor ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat kepolisian telah memberikan perhatian khusus. Namun, tindak kriminal dan premanisme masih saja terjadi.

"Untuk itu, sebagai mahasiswa kita punya peran untuk terus-menerus memberi penyadaran pada para pelaku tindak kriminal dan premanisme bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Kalau alasannya pencarian jati diri, masih banyak cara-cara positif yang bisa dilakukan untuk mencari jati diri," tegasnya. (Red/Tim)

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Tgk. Putroe Sari Awan Ratna Keumala, yang merupakan cucu kandung Sulthan Aceh terakhir. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya mempererat kembali hubungan keluarga keturunan Kesultanan Aceh sekaligus membahas pelestarian tradisi Adat Kerajaan Aceh.

Dari tujuh orang cucu Sulthan, yang hadir dalam pertemuan pertama ini yaitu; Cut Putroe Sari Awan Ratna Keumala (cucu), Tgk. Putroe Sukmawati (cucu), Tengku Putroe Gamba Gadeng (Cucu), Nasrumi(cicit), dan Cut Nurlaili (cicit).

Dari pihak ICPBA hadir Cut Sawadi, selaku Ketua ICPBA, bersama Dr.Cut Nur Ikhsan, Cut Mutia, Cut Salwa, Cut Fathia Luthan.

Dalam pertemuan tersebut, Cut Nasrumi yang mewakili keluarga Sulthan menyampaikan bahwa selama ini banyak pihak menganggap keturunan Sulthan Aceh sudah tidak ada lagi.

"Sebelumnya kami dari keluarga Sulthan dianggap sudah tidak ada lagi. Namun hari ini kami berkumpul dan bersatu untuk menyatukan pemikiran demi Aceh yang lebih baik, terutama dalam bidang Tradisi Adat Kerajaan Aceh ," ujarnya.

Sementara itu, Ketua ICPBA Cut Sawadi yang juga Sarjana Sejarah ini mengatakan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan gagasan untuk menghidupkan kembali Meuligo Kesulthanan Aceh sebagai wadah pelestarian tradisi adat, sejarah dan kebudayaan Kerajaan Aceh.

Menurutnya, berbagai bukti sejarah dan peninggalan Kesultanan Aceh harus dijaga serta dilestarikan agar tidak hilang ditelan zaman. Karena itu, ICPBA berinisiatif mengumpulkan kembali keluarga besar keturunan Sulthan Aceh dalam satu wadah yang bertujuan menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai tradisi adat dan budaya Kerajaan Aceh, karena ahli waris yang sah adalah cucu Sulthan ungkapnya.

"Kami berupaya mengumpulkan kembali keluarga Sulthan dengan tujuan yang mulia, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Selain itu, keluarga Sulthan juga masih memiliki hak-hak historis yang selama ini kurang mendapat perhatian," kata Cut Sawadi.

Ia menambahkan, ke depan akan dibentuk sebuah yayasan yang melibatkan langsung keluarga keturunan Sulthan Aceh. Yayasan tersebut diharapkan menjadi lembaga yang berperan dalam menjaga tradisi adat, nilai-nilai sejarah, warisan budaya, serta kebesaran Kerajaan Aceh di masa lalu.

Melalui pembentukan wadah tersebut, keluarga besar keturunan Kesultanan Aceh diharapkan dapat kembali bersatu setelah sekian lama terpisah, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat dan melestarikan tradisi adat serta budaya Kerajaan Aceh untuk generasi mendatang.**

Sky Cross di lokasi gang sempit milik umum, dan terlihat jelas dari belakang yang diketahui sudah berdiri sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 tanpa izin dari pemerintahan dan diduga terjadi kebocoran PAD Pemerintah Kota Medan.

Menurutnya, bangunan Sky Cross yang menghubungkan antar dua bangunan RSIA Rosiva dengan ruko yang berhadapan di depan jalan pandan tersebut tidak memiliki Rolennya ke gang itu. Maka dia menengarai hal itu terjadi akibat lemahnya bidang pengawasan dinas PKPCKTR dan Satpol-PP Kota Medan.

"Kalau lemahnya pengawasan dinas terkait, maka dapat menyebabkan PAD Kota Medan minim atau jauh dari yang diharapkan," tegas Ketua Umum FROMPER Zulhamdani Napitupulu, M.Kom.

Sementara, salah satu warga GG. Kebakaran yang tidak mau disebutkan namanya ketika dikonfirmasi terkait perizinan bangunan Sky Cross itu mengatakan, "Bangunan berdiri sudah sejak tahun 2023 Bg, dan itu terhubung ke bangunan ruko yang mana sering dilalu lalang oleh warga sekitar serta para pekerjanya", ungkapnya kepada awak media yang bertugas.

"Jadi kalo saya rasa kalau izin bangunan, maaf ya tidak mungkin tidak ada. Kami hanya tau itu sudah berdiri saja tanpa ada sosialisasi kepada warga sekitar bg," ungkapnya lagi.

Hingga berita ini ditulis, pihak RSIA Rosiva maupun instansi terkait yang berwenang menerbitkan PBG belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan sky cross tersebut. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan secara berimbang. (Red/Tim)

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan truk pengangkut material hingga truk mixer (Molen) bertonase besar terlihat hilir mudik melintasi jalan yang berada di dekat permukiman warga dan kawasan perkebunan PT Socfindo. Aktivitas tersebut disebut menimbulkan debu tebal yang mengganggu pengguna jalan serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Tidak hanya persoalan debu, warga juga mengkhawatirkan kondisi jalan yang semakin rusak akibat terus-menerus dilalui kendaraan bermuatan berat. Jalan tersebut diketahui menjadi akses penting bagi masyarakat yang melintas dari kawasan Lima Puluh menuju Perdagangan dan sebaliknya.

"Setiap hari debu berterbangan. Kalau musim panas sangat mengganggu pengendara dan warga sekitar. Kami juga khawatir jalan cepat rusak karena terus dilalui truk-truk berat," ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Yang menjadi sorotan, warga menduga PT Tunas Pilar Sejahtera belum mengantongi izin untuk menggunakan jalan perkebunan milik PT Socfindo sebagai jalur operasional kendaraan pengangkut material dan beton siap pakai (Ready Mix).

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan akses jalan yang setiap hari dilintasi armada perusahaan.

Menurut informasi yang dihimpun, batching plant tersebut saat ini memasok kebutuhan beton untuk proyek pembangunan di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun. Aktivitas produksi dan distribusi beton disebut berlangsung hampir tanpa henti guna memenuhi kebutuhan proyek.

Kondisi ini membuat masyarakat mendesak pihak PT Socfindo untuk mengambil langkah tegas terhadap kendaraan perusahaan yang menggunakan jalan perkebunan tersebut.

Warga menilai penggunaan jalan secara intensif oleh kendaraan berat berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur dan mengancam kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap operasional batching plant tersebut, termasuk menelusuri kelengkapan perizinan penggunaan jalan, dampak lingkungan, dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.

"Jangan sampai kepentingan bisnis mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Jika memang ada izin, tunjukkan secara terbuka. Jika tidak ada, pemerintah harus bertindak tegas," tegas warga.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Tunas Pilar Sejahtera maupun PT Socfindo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan jalan perkebunan tersebut serta keluhan masyarakat mengenai debu dan potensi kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan operasional perusahaan.

Patroli mandiri dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu, S.H., melibatkan 25 personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Poldasi. Kegiatan menyasar sejumlah ruas jalan utama serta lokasi yang dinilai rawan terjadinya aksi kriminalitas dan gangguan keamanan pada malam hingga dini hari.

Selain patroli mobile, personel melaksanakan patroli dialogis dan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus menyerap informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan sekitar.

Keberhasilan patroli ini bermula saat personel menerima laporan masyarakat mengenai adanya aksi tawuran melibatkan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Meteorologi, Kecamatan Medan Tembung.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim patroli bergerak cepat menuju lokasi dan melakukan tindakan kepolisian secara profesional.

Dari hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran serta menyita dua bilah senjata tajam jenis kelewang yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya para terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam patroli tersebut, personel juga mendapati beberapa titik jalan yang minim penerangan dan berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut akan menjadi bahan pemetaan dan evaluasi guna mendukung langkah-langkah pencegahan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Medan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan keberhasilan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.

"Patroli yang dilaksanakan personel Brimob merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Respons cepat terhadap laporan masyarakat berhasil mencegah terjadinya aksi tawuran yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun keresahan di tengah masyarakat," ujar Ferry.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya pada malam hari guna menghindari keterlibatan dalam aksi tawuran maupun tindak kriminal lainnya.

"Polda Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat," tambahnya.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Satuan Brimob Polda Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kehadiran personel secara aktif di lapangan. Polda Sumut memastikan patroli rutin akan terus ditingkatkan sebagai upaya menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Atas laporan korban Tim Cobra Satreskrim Polres Binjai bersama Unit Reskrim Polsek Sei Bingai melakukan pengejaran terhadap pekaku, tiga orang pelaku begal masing-masing berinisial MR (25), JG (24), dan NS (26) diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima.

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menegaskan peristiwa tersebut bermula Jumat (5/6/2026) pukul 12.45 WIB ketika korban SAG (21), seorang perempuan, melintas di Simpang Liang Lebah, Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai. Saat berada di TKP, korban dipepet mobil jenis Calya warna silver BK 1650 SW. Dua pria keluar dari kendaraan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban membawa kabur sepeda motor korban jenis Dtacker BK 5106 RBE.

Atas kejadian tersebut, korban didampingi warga membuat laporan ke Polsek Sei Bingai. Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Kapolsek Sei Bingai AKP Endramawan Sitepu, S.H., bersama Tim Cobra Satreskrim Polres Binjai melakukan serangkaian penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku.

Berdasarkan hasil analisis, pengumpulan informasi, serta kerja lapangan yang intensif, petugas berhasil mengamankan MR dan JG di Desa Emplasemen, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, pada Sabtu (6/6/2026) pukul 01.35 WIB. Selanjutnya, hasil pengembangan mengarah kepada pelaku lainnya, NS, ditangkap di wilayah Kecamatan Binjai Barat Minggu (7/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., menjelaskan saat proses penangkapan, dua pelaku berupaya melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur berlaku.

"Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan Polres Binjai dalam merespons setiap laporan masyarakat serta menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang dapat mengganggu rasa aman masyarakat," tegas AKP Hizkia.

Ketiga pelaku kini telah diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dipersangkakan dengan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Binjai juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan informasi kepada kepolisian sehingga pengungkapan kasus dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dan tidak ragu melaporkan setiap tindak kejahatan melalui layanan Call Center 110. Polres Binjai akan terus hadir, bertindak cepat, dan berkomitmen menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Binjai dan sekitarnya," tegas AKBP Mirzal Maulana.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Binjai tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan serta akan terus melakukan langkah preventif maupun represif guna menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat., ucap Kapolres Binjai.

Diketahui bahwa lapak perjudian ini seolah tak tersentuh dengan hukum dan tidak takut hukum sama sekali, bahkan disaat awak media yang bertugas mencoba mengkonfirmasi langsung Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si, beserta Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, yang sampai saat ini masih juga bungkam, hal ini menimbulkan banyak kecurigaan dan dugaan kuat terkait Pembiaran lokasi haram tersebut masih tetap berjalan mulus.

Disaat pula tim investigasi awak media yang bertugas terjun kelapangan, ternyata masih tampak aktifitas judi tersebut ramai banyak pemain mayoritas penduduk sekitar, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kemudian awak media mewawancarai salah satu warga berinisial 'AD' (43), ia mengatakan bahwa dulu lapak itu milik 'AK' tapi sekarang sudah di gantikan sama Berinisial 'Ahing' dengan memakai nama samaran.

"Sebenarnya tempat seperti ini sangat meresahkankan pak, anak bahkan saudara kami ribut karena adanya tempat ini, dulu ada penggerebekan tapi bukan judinya yang digerebek malah narkoba.., ada sih salah satu warga anak gadisnya dibawa ke polsek katanya positif narkoba, aneh kan?, harusnya tempat ini ditutup karena sudah ada satu yang positif, saya pun curiga ini pak mungkin sudah ada setoran sama polda atau pun polres, tah la pak heran kali aku pak yang kek gini kok di pelihara", ujar warga yang sudah kesal.

Lebih lanjut, saat awak media mengkonfirmasi "Ahing" di nomor WhatsApp +62 821-xxxx-7007, ternyata sang pemilik terkait lapak ini juga malah bungkam dan tak mengatakan satu patah kata pun.

'Ahing' ini ternyata nama samaran diduga juga ahing ini merupakan pemain lama yang exsis di wilayah medan utara, dan dugaan kuat muncul terhadap Ahing yang rupanya telah menyetor upetinya kepada kapolres deli serdang demi memuluskan usaha haramnya jika ini benar maka bisa di jerat UUD 303.

Perlu diketahui bersama bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Menjerat siapa saja yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda hingga Rp25 juta.Pasal 303 bis KUHP: Menjerat pemain atau peserta judi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda hingga Rp10 juta Dan juga dikenakan pasal UUD ITE.

Jika perjudian difasilitasi atau disebarkan secara online, oknum tersebut juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2) dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 Miliar.

Semoga bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan beserta Jajarannya untuk dapat mengevaluasi dan menindak lanjuti oknum - oknum yang terlibat secara menyeluruh yang melindungi atau membekingi dan menerima aliran dana dari perjudian ini segerala menindak secara tegas. (Red/Tim)

Pengamanan dilakukan secara terpadu melibatkan personel PoldasuTNI, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan Poldasu menyiapkan pola pengamanan maksimal baik di area stadion, jalur kedatangan tamu VVIP dan VIP, lokasi parkir, hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar venue pertandingan.

"Pengamanan dilakukan secara terpadu dan berlapis untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan ASEAN U-19 Boys Championship 2026. Kami memastikan para pemain, official, tamu undangan, dan masyarakat yang hadir dapat menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman," ujar Ferry.

Menurutnya, pertandingan Indonesia melawan Vietnam menjadi salah satu laga yang mendapatkan perhatian khusus karena diperkirakan akan dihadiri ribuan penonton serta sejumlah pejabat negara dan daerah.

Selain itu, berdasarkan informasi panitia penyelenggara, pertandingan dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. H. Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo, Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda Sumut, serta tamu undangan lainnya.

"Polda Sumut mengimbau seluruh suporter dan masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan agar mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi terciptanya situasi yang kondusif selama pertandingan berlangsung," tambahnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (6/6/2026) malam, pertandingan antara Kamboja melawan Filipina yang berlangsung di Stadion Madya berakhir dengan kemenangan Kamboja 3-0. Pertandingan berlangsung aman dan lancar di bawah pengamanan aparat gabungan.

Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys Championship 2026 di Sumatera Utara sebagai ajang sepak bola internasional yang tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di tingkat regional.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, S.I.K., M.H., CPHR saat dikonfirmasi melalui Satreskrim menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika korban, sopir truk bernama Muhammad Muchsin Nasution (50), sedang mengangkut muatan cangkang melintas di Jalan Tol Belmera KM 1, Kecamatan Medan Labuhan.

Saat perjalanan, Korban memberikan tumpangan kepada dua pria tidak dikenalnya. Namun di tengah perjalanan, kedua pelaku justru menjalankan aksinya mengancam korban.

"Salah seorang pelaku menggertak korban ancaman sambil meminta uang. Karena merasa takut, korban menyerahkan uang tunai yang dimilikinya. Saat hendak turun dari kendaraan, pelaku kemudian merampas handphone korban di atas dashboard mobil," jelasnya.

Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri. Korban sempat melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan, namun pelaku berhasil kabur. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menerima laporan dan informasi keberadaan pelaku, Tim Opsnal Unit Pidum yang dipimpin Kanit Pidum IPDA Marcellino T. S. Damanik, S.Tr.K., bergeram cepat melakukan penyelidikan. Hasilnya, kedua pelaku berhasil diamankan dihari yang sama beserta barang bukti hasil kejahatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku mengakui seluruh perbuatannya, termasuk mengancam korban dengan kalimat "Kutikam Kau" sebelum mengambil uang dan handphone milik korban. Polisi juga memastikan barang bukti handphone milik korban belum sempat dijual oleh para pelaku.

Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan kedua pelaku positif menggunakan narkoba dan saat ini masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Peresmian ini merupakan langkah strategis dan menjawab akan tingginya minat masyarakat Medan terhadap produk audio untuk olahraga dan aktivitas sehari-hari ini.

"Kami melihat pasar di Kota Medan sangat baik, bahkan banyak yang ingin menikmati experience dengan produk-produk Shokz. Kota ini memiliki komunitas lari yang sangat aktif. Harapan kami, kehadiran Shokz dapat menjembatani kebutuhan para pegiat olahraga," ujar Direktur Erajaya Active Lifestyle, Andre Tan, Minggu (7/6/2026).

Andre menuturkan, pemilihan Medan sebagai lokasi toko ke-5 di Indonesia didasarkan pada potensi pasar yang besar dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari.

"Shokz sudah hadir di dua lokasi Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kami melihat market Medan sangat besar. Saat berdiskusi dengan pihak Sun Plaza, kami mengetahui bahwa banyak pegiat olahraga lari di kota ini, termasuk manajemen Sun Plaza sendiri. Ini menjadi indikator kuat bahwa Medan adalah lokasi yang tepat bagi Shokz," jelas Andre.

Selain itu, Sun Plaza dipilih karena posisinya yang strategis dan dekat dengan komunitas pelari. Ke depan, Shokz akan terus berekspansi ke kota-kota lain yang memiliki komunitas olahraga lari aktif, sesuai dengan DNA brand.

Andre menuturkan, Shokz pertama kali dikenal melalui teknologi bone conduction (konduksi tulang), yang memungkinkan pengguna tetap mendengar suara lingkungan sekitar saat berolahraga. Inovasi ini dirancang, untuk menjawab tantangan keamanan penggunaan earbuds konvensional yang menutup telinga.

"Pada awalnya Shokz menyasar customer yang memang pelari atau berolahraga. Karena earbuds tertutup itu berbahaya, mengganggu keseimbangan dan kewaspadaan terhadap sekitar. Karena itu kami kembangkan bone conduction agar pengguna tetap bisa menikmati musik sekaligus waspada," ujar Andre.

Seiring perkembangan kebutuhan, Shokz kemudian menghadirkan lini produk lifestyle seperti Open Fit dan Open Dot. Produk ini dirancang nyaman untuk penggunaan sehari-hari, meeting online, hingga bekerja, tanpa menutup telinga namun tetap menghasilkan suara jernih.

"Pada grand opening kali ini, kami tidak hanya menghadirkan produk sport. Kami juga membawa produk lifestyle seperti Open Fit Pro yang baru kami launching bulan lalu. Produk ini cocok untuk running, daily use, maupun kegiatan perkantoran dan meeting online," tambah perwakilan Shokz.

Saat ini Shokz memiliki 3 seri Open Fit: Open Fit 1, Open Fit 2, dan Open Fit Pro. Untuk lini Open Dot terdapat Open Dot 1 dan Open Dot 2 yang desainnya menyerupai anting dan populer di pasar seperti Thailand.

Untuk merayakan pembukaan gerai di Medan, Shokz memberikan promo khusus. 50 pembeli pertama Open Fit 2 berhak mendapatkan diskon 50 persen khusus selama acara grand opening.

"Produk Shokz merupakan brand internasional yang sudah hadir di Eropa dan Amerika. Produksi dilakukan di China sesuai standar global. Kami berharap kehadiran Shokz di Medan dapat meningkatkan semangat olahraga masyarakat, sekaligus memungkinkan mereka menikmati musik sehari-hari dengan tetap waspada terhadap lingkungan namun tetap stylish," pungkas Andre.

Shokz sendiri merupakan brand audio open-ear global yang menggunakan teknologi bone conduction dan air conduction. Brand ini dikenal sebagai pelopor headphone olahraga yang aman dan nyaman, serta terus berinovasi menghadirkan produk lifestyle untuk kebutuhan digital sehari-hari.