Acara tersebut diikuti oleh 12 sekolah tingkat SMA, yakni SMA Negeri 2 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Raya, SMA Swasta Teladan Pematangsiantar, SMA Swasta Metodist Pematangsiantar, SMA Plus Raya, SMA Swasta Asisi Siantar, SMA Swasta HKBP, SMA Negeri 1 Bandar, SMA Swasta Bintang Timur, SMA Negeri 4 Pematangsiantar, dan SMA Negeri 5 Pematangsiantar. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan yang menguji wawasan akademik dan pengetahuan umum.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Pematangsiantar beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan dari Polres Pematangsiantar, Polres Simalungun, Kodim Simalungun, BNNK Simalungun, serta BNNK Pematangsiantar. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan penuh terhadap kegiatan positif bagi generasi muda.

Selain itu, pihak Bank Indonesia juga turut hadir memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan pembinaan karakter pelajar. Para guru pendamping dari masing-masing sekolah juga terlihat aktif memberikan semangat kepada para siswa yang berlomba.

Ketua panitia dalam sambutannya menyampaikan bahwa lomba ini tidak hanya sekadar kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi siswa untuk berpikir kritis, cepat, dan tepat dalam menjawab berbagai pertanyaan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, penasehat KPKMRI bersama tim konsultan hukum juga memberikan edukasi singkat mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Materi tersebut disampaikan agar para pelajar memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Selama perlombaan berlangsung, suasana aula dipenuhi semangat dan ketegangan saat para peserta saling beradu cepat dalam menjawab pertanyaan. Dukungan dari para guru dan rekan satu sekolah turut menambah semarak jalannya acara.

Di akhir kegiatan, panitia berharap lomba cerdas cermat ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus meningkatkan prestasi serta menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Laporan : Bobby sihite

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Anggaran LLDikti Wilayah I Tahun 2026 yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026.

Predikat Full CMS menjadi penanda bahwa LLDikti Wilayah I telah berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan kas negara secara menyeluruh, konsisten, dan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI.

CMS (Cash Management System) sendiri merupakan sistem pengelolaan kas negara yang dirancang untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan satuan kerja pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran lembaga.

"Penghargaan ini bukan sekadar piagam. Ini adalah bukti nyata bahwa seluruh keluarga besar LLDikti Wilayah I bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi dalam mengelola keuangan negara. Amanah besar dalam melayani ratusan perguruan tinggi di Sumatera Utara harus dijawab dengan tata kelola yang bersih, tertib, dan akuntabel," ujarnya.

Ia menambahkan, apresiasi dari Kementerian Keuangan RI menjadi validasi bahwa LLDikti Wilayah I berada pada jalur tata kelola yang benar dan profesional.

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran LLDikti Wilayah I, Gunung Nasution, mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari proses panjang reformasi sistem keuangan internal.

"Sejak pertengahan 2023 kami mulai menerapkan sistem cashless, meski saat itu belum berjalan optimal. Berkat dukungan penuh pimpinan, Tim Perencanaan dan Keuangan, serta seluruh pegawai, pengelolaan kas kini jauh lebih tertib dan modern. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa usaha tidak mengkhianati hasil," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah I, Ahmad Subhan, yang menekankan pentingnya soliditas internal untuk mempertahankan prestasi tersebut.

"Kinerja keuangan yang baik tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kekompakan seluruh lini agar capaian ini terus terjaga menghadapi tantangan ke depan," ujarnya.

Di sisi lain, Narahubung Bidang Perencanaan dan Keuangan LLDikti Wilayah I, Muhammad Yamani, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem monitoring internal, serta budaya kerja berbasis data dan perencanaan jangka panjang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh sivitas LLDikti Wilayah I untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara demi mendukung pelayanan pendidikan tinggi yang lebih profesional, transparan, dan berkualitas di Sumatera Utara.

Menutup kegiatan tersebut, Prof. Saiful kembali menegaskan komitmennya agar LLDikti Wilayah I dapat menjadi percontohan nasional dalam tata kelola keuangan satuan kerja pemerintah.

"Saya bangga dan berterima kasih kepada seluruh tim, mulai dari perencanaan, keuangan, bendahara, hingga staf administrasi. Prestasi ini bukan akhir, tetapi tanggung jawab lebih besar untuk mempertahankan bahkan meningkatkan standar kita ke depan," tutupnya.

Percakapan yang viral di media sosial itu diduga mengarah pada upaya meminta akses khusus agar seorang siswa dapat diterima di SMA Negeri 3 Medan. Sosok yang disebut dalam percakapan tersebut diketahui menggunakan identitas sebagai Ketua Umum DPP Bobby Lovers.

Dalam tangkapan layar yang beredar, komunikasi awal dibuka dengan dalih silaturahmi kepada pejabat di lingkungan Dinas PendidikanSumatera Utara. Namun setelah tidak mendapat respons, percakapan berubah menjadi permintaan langsung terkait akses menuju pejabat bidang SMA.

"Mintak no kabig SMA la adinda. Anak saya mau masuk SMA 3. Anak saya yg no dua cwek," demikian isi pesan yang kini menjadi sorotan publik.

Kasus ini memicu kemarahan masyarakat karena dianggap mencederai prinsip keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru. Di saat ribuan siswa harus bersaing melalui jalur resmi dengan nilai dan persyaratan yang ketat, muncul dugaan adanya upaya memanfaatkan kedekatan politik untuk membuka "jalur belakang".

Tak hanya itu, isu ini juga menyeret nama seorang figur berinisial RPS yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran keluarga gubernur serta pernah berada dalam Tim Eksistensi kepala daerah. Informasi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik patronase politik yang mencoba masuk ke wilayah birokrasi pendidikan.

Publik menilai, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar urusan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Lebih dari itu, kasus ini mencerminkan gejala rusaknya etika birokrasi, di mana akses kekuasaan diduga digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik.

"Ketika kedekatan politik dipakai untuk menekan birokrasi pendidikan, maka yang dirampas bukan hanya kursi sekolah, tetapi juga rasa keadilan masyarakat," ujar seorang aktivis pendidikan di Medan.

Publik kini menunggu sikap tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan proses penerimaan siswa baru tetap berjalan transparan dan bebas intervensi.

Desakan juga mengarah kepada aparat penegak hukum agar menelusuri dugaan penyalahgunaan pengaruh dalam proses pelayanan publik. Sebab jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan daerah dikhawatirkan akan semakin runtuh.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam percakapan yang beredar tersebut.

Menurut Ketua Umum DPP Fromper saat disampaikan kebeberapa wartawan pada Sabtu, (23/05/2026) banyaknya penduduk warga Medan Utara yang merasah resah atas maraknya perjudian yang megatasnamakan permainan ketangkasan judi tembak ikan yang dari hari semakin menjamur di wilayah Medan Utara dengan merek GBM99.

Ketua Umum DPP Fromper juga menyampaikan bahwa menjamurnya perjudian tembak ikan dengan merek GBM99 yang dikabarkan milik warga keturunan yang beranama "ASEN" dan dikelola oleh seorang wanita bernama "CICI", seakan bebas beroperasi sehingga menimbulkan kesan ada nya pembiaran terhadap aktivitas perjudian tersebut di tengah warga masyarakat Medan Utara.

Lanjutnya menurut Ketua Umum DPP Fromper menuturkan bahwa apa pun bentuk perjudian jelas akan menjurus kepada tindak kriminal lainnya, baik narkoba, pencurian maupun bentuk kejahatan lainnya.

"Makanya perjudian mesin tembak ikan harus dibubarkan dan diberantas habis oleh aparat penegak hukum. Inilah bentuk penyakit masyarakat yang membuat angka kriminalitas meningkat. Penegak hukum jangan hanya diam dan mebiarkan, harus cepat bertindak. Jangan sampai aparat terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran, karena hal ini akan membuat citra aparat terutama kepolisian dinilai buruk oleh masyarakat Medan Utara" ungkapnya.

Mengakhiri pernyataan dari Ketua Umum DPP Fromper seharusnya tidak ada lagi perjudian yang menjamur dan meresahkan masyarakat Kota Medan khususnya wilayah Medan Utara. Kami juga meminta jangan tebang pilih.

Sebelumnya diketahui bahwa aktivitas judi mesin tembak ikan di jumlah lokasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan kian hari kian menjamur. Fenomena yang dinilai dapat merusak generasi tersebut, sehingga membuat masyarakat berharap aparat dapat mengeber dan gerak cepat langkah dari penegak hukum.

Salah satu warga berinisial "MI" yang identitasnya tidak mau disebutkan menyampaikan kepada wartawan pada hari Jumat (22/05/2026), jika dilokasi tempat tinggalnya di Desa Helvetia, Pasar II, Judi Mesin Tembak Ikan bebas beraktivitas dan seakan tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Dia menyampaikan, Setiap hari judi tembak ikan tersebut selalu ramai pengunjung yang datang untuk bermain, Dengan adanya aktivitas tersebut membuat dirinya dan warga sekitarnya tidak lagi mendapatkan kenyamanan dilingkungan tempat tinggal.

"Saya dan warga disini berharap aparat penegak hukum segera dapat melakukan tindakan, Tolong kami Pak Kapolda di lingkungan tempat tinggal kami sudah tidak lagi mendapatkan kenyamanan" ungkap warga.

Dilokasi terpisah, Warga jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan berinisial "BD" mengeluhkan bebasnya aktifitas mesin judi tembak ikan dilingkungan tempat tinggal nya. Ia menyampaikan bahwa setiap hari dari siang sampai malam hari ramai di kunjungi pemain.

Meskipun warga resa atas aktivitas itu, namun tidak ada yang berani menutup lokasi perjudian tersebut, karena dikabarkan pemilik usaha judi tersebut merupakan sosok sangat yang dikenal luas.

"Warga disini tidak berani bg, sebab katanya pemilik usaha masin judi tembak ikan itu milik seorang ternama kalau tidak salah namanya Bos ASEN dan tangan kanan nya bernama CICI. Itulah bang saya berharap melalui media dapat menyampaikan keluhan kami warga disini yang sudah sangat meresahakan dengan aktivitas judi tembak ikan. Kami berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan datang dan segera menutup lokasi judi itu," harapnya.

Dari hasil investigasi DPP Fromper, Ternyata banyak menemukan sejumlah titik lokasi meja judi tembak ikan merek GMB99 diantaranya berada di Jalan Utama Gang Sawit Helvetia Pasar 8, Pasar 9 Lahan Garapan, Jalan Beringin Garapan Pasar 10, Simpang Martubung depan SPBU Pintu Warna Hijau, Jalan M. Basir Pasar 5, Jalan Serantai, Jalan Toucit, Jalan Benteng/Terjun Jembatan, Jalan inspeksi pinggir sungai ruko cat warna Orange, Jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan, Tanjung Mulia depan RS Mitra Medika, Jalan Simpang Kayu Putih berada diruko, Jalan Kebon Bunder Pasar V dan Jalan M. Basir Komplek Marelan Point.

Dirkrimum Polda Sumut Kombes Ricko Taruna Mauruh ketika dikonfirmasi melalui WhatssApp, Jumat (22/05/2026), hingga saat ini belum ada respon dan komentar. (Red/Tim).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan temuan pertama adalah mekanisme bantuan pemerintah di MBG. Dalam hal ini, BGN memandang tanggung jawab keuangan mereka selesai usai mengalirkan dana bantuan pemerintah ke yayasan.

"Padahal dalam praktiknya yayasan itu nanti harus dropping data lagi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur nanti juga harus membeli sumber untuk menjadi bahan baku dari para vendor dan pemasok," ujar Aminudin kepada awak media, dikutip Kamis (21/05/2026).

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan mekanisme banper ini membuat pergerakan di yayasan tidak terpantau. Terlebih, proses MBG tidak hanya berhenti usai penyaluran dana, melainkan terdapat penyiapan hingga distribusi makanan.

Hal ini juga yang kemudian diduga memicu munculnya praktik jual beli titik SPPG. Menurut KPK, BGN seharusnya memiliki mekanisme terkait dengan penyebaran dapur di wilayah yang nantinya menentukan jumlah kebutuhan dan titik keberadaan SPPG.

"Tapi tidak punya mereka BGN. Akhirnya yang terjadi itu banyak yayasan yang mendaftar itu berebut di wilayah-wilayah yang bagus, terutama di perkotaan gitu," kata Aida.

"Sementara di wilayah di kabupaten bahkan di 3T itu tidak ada gitu, tidak ada yang bersedia membangun di sana."

Dia juga mengatakan sudah membahas hasil kajian mengenai banper tersebut dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam pembahasan itu, KPK menyebutkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan mengkaji kembali mekanisme yang tengah berjalan.

"Kalau regulasi banper harusnya diberikan sekali kepada yayasan. Namun faktanya, kalau kita lihat model anggarannya MBG itu kan diberikannya reguler gitu, tiap 10 hari sekali," ujar Aida.

Selanjutnya, KPK menilai celah lainnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk mengelola SPPG yang terindikasi tidak transparan dan tidak berbasis pada meritokrasi. Mereka menduga rekrutmen ini didasarkan pada relasi hubungan atau kepentingan tertentu.

"Minimal satu SPPG itu ada kepala SPPG-nya, ada ahli gizinya, ada bagian keuangannya. Jadi minimal ada tiga atau empat. Proses rekrutmennya ini yang kami lihat tidak transparan dan ini tidak berdasar pada merit sistem," ujar dia.

Ketiga, praktik subkontraktor yayasan. Aida menjelaskan yayasan selaku mitra pemerintah tak selalu memiliki SPPG. Dalam hal ini, KPK melihat SPPG merupakan subkontraktor dari yayasan. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik lancung berupa jual beli titik SPPG, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman beberapa waktu lalu.

"Jadi yayasannya itu adalah yayasan A kemudian dia cari yang menawarkan katering-katering atau usaha-usaha rumah tangga untuk kemudian menjadikan mitranya untuk membangun dapur di sana. Itu mungkin bentuk jual beli titiknya di sana," ujar dia.

Konsultan Hukum KPKM-RI, Mindo Nainggolan, SH, menilai tindakan Pangulu Nagori Sejahtera tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) pemerintahan desa. Menurutnya, desa wajib mendukung kemajuan dan mengedepankan aturan administrasi yang berlaku.

"Kepala desa memiliki kewajiban mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk jaringan internet. Namun pelaksanaannya harus lewat koordinasi yang baik dan tidak menghambat kepentingan umum," tegas Mindo, Jumat (22/5/2026).

Mindo menjelaskan, jaringan wifi dan internet kini sangat dibutuhkan masyarakat untuk pendidikan, usaha, pelayanan publik, dan akses informasi digital. Karena itu, setiap program infrastruktur telekomunikasi harus didukung selama memenuhi ketentuan hukum dan administrasi.

Ia menegaskan, kepala desa tidak boleh bertindak sepihak tanpa dasar aturan yang jelas. Jika ada keberatan terhadap proyek, seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan koordinasi dengan perusahaan maupun instansi terkait.

"Pemerintah desa wajib menjaga iklim investasi dan pembangunan. Hambatan terhadap proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan desa," ujarnya.

Mindo meminta pihak terkait segera mengevaluasi kebijakan Pangulu Nagori Sejahtera. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan hukum.

Menurutnya, kepala desa sebagai pejabat publik harus memahami tugas dan fungsi sesuai SOP. Semua tindakan harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

"Jabatan kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan daerah. Diperlukan sikap bijaksana dan profesional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum," kata Mindo.

Di akhir pernyataannya, Mindo berharap pemasangan tiang optik PT Link Net di Nagori Sejahtera segera menemukan solusi terbaik. Ia menegaskan infrastruktur digital harus didukung demi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red/Tim)

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya memengaruhi pasar keuangan nasional, tetapi juga mulai berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat dan sektor usaha kecil menengah di Indonesia.

"Situasi pelemahan rupiah hari ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia. Ketika dolar AS terus menguat dan mata uang regional seperti ringgit Malaysia ikut mengalami penguatan, maka posisi rupiah semakin tertekan. Dampaknya bukan hanya dirasakan investor, tetapi langsung menyentuh rakyat kecil, pelaku UMKM, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok," ujar Bima Sadiropa Sijabat.

Berdasarkan perkembangan pasar keuangan terbaru pada perdagangan 21 Mei 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.652 hingga Rp17.738 per dolar AS. Bahkan dalam beberapa hari terakhir rupiah sempat menyentuh level Rp17.706 per dolar AS dan menjadi salah satu titik pelemahan terdalam sepanjang sejarah perdagangan rupiah.

Sementara itu, berdasarkan data kurs perbankan nasional terbaru, nilai tukar ringgit Malaysia berada di kisaran Rp4.388 hingga Rp4.618 per 1 ringgit Malaysia. Penguatan ringgit tersebut memperlihatkan adanya tekanan regional terhadap mata uang Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan signifikan. Pada pembukaan perdagangan 21 Mei 2026, IHSG tercatat melemah hingga 1,82 persen ke level 6.203 dan bahkan sempat bergerak turun lebih dalam ke area 6.181.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah ikut memengaruhi sentimen investor di pasar saham nasional.

Menurut Bima, pelemahan rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya tensi geopolitik dunia, serta perpindahan modal investor ke aset berbasis dolar menjadi penyebab utama penguatan dolar AS secara global. Sementara dari sisi domestik, tingginya kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan keluarnya arus modal asing membuat rupiah semakin rentan mengalami tekanan.

"Ketika investor global lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar AS, maka negara berkembang seperti Indonesia akan menghadapi tekanan besar terhadap nilai tukarnya. Ini yang sedang terjadi hari ini," jelasnya.

Ia menilai Bank Indonesia sejauh ini telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang, yakni menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah BI menaikkan suku bunga acuan, melakukan intervensi di pasar valuta asing, memperkuat transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga menjaga cadangan devisa merupakan kebijakan yang tepat untuk menahan tekanan terhadap rupiah.

Namun demikian, Bima menegaskan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia semata. Pemerintah pusat harus memperkuat sektor riil dan ekonomi domestik agar Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap faktor eksternal.

Menurutnya, terdapat beberapa langkah konkret yang perlu segera dilakukan agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam, antara lain:

1. Memperkuat produksi dan industri nasional agar ketergantungan impor berkurang.
2. Menjaga devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri. Memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional.
3. Mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
4. Meningkatkan kepercayaan investor melalui kepastian hukum dan stabilitas politik nasional.
5. Memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal antarnegara guna mengurangi dominasi dolar AS.

Bima juga mengingatkan bahwa apabila dolar AS terus mengalami kenaikan dan rupiah semakin melemah, maka dampaknya akan sangat luas terhadap masyarakat Indonesia. Harga barang impor akan meningkat, biaya produksi industri naik, harga BBM berpotensi terdorong, utang luar negeri pemerintah dan swasta membengkak, serta inflasi dapat semakin tinggi.

"Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Ketika bahan baku naik, ongkos produksi naik, tetapi daya beli masyarakat melemah, maka ekonomi rakyat akan mengalami tekanan berlapis. Ini yang harus diantisipasi sejak sekarang," katanya.

Ia menambahkan bahwa kondisi pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan penurunan IHSG menunjukkan adanya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan terukur agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

"Indonesia harus memperkuat fondasi ekonominya sendiri. Ketahanan pangan, energi, industri nasional, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas utama agar ekonomi nasional tidak mudah terguncang hanya karena tekanan mata uang asing. Negara tidak boleh hanya fokus menjaga angka pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan rakyat tetap mampu bertahan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu," tutup Bima Sadiropa Sijabat selaku Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan dan UMKM GMNI Jakarta Timur.

Penindakan dilakukan menggunakan kamera statis maupun perangkat ETLE Mobile Handheld yang dibawa langsung oleh petugas di lapangan, pada Jum'at.(22/05/2026).

Setiap pelanggaran yang terekam akan menjadi dasar penindakan tanpa harus menunggu razia konvensional di jalan raya.

Kasat Lantas Sri Lestari Widodo menegaskan bahwa surat konfirmasi tilang beserta bukti foto pelanggaran nantinya akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan.

"Surat konfirmasi tilang beserta bukti foto pelanggaran nantinya akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan," ungkapnya.

Penerapan ETLE ini menjadi sinyal bahwa aparat tidak lagi memberi ruang terhadap pengendara yang abai terhadap aturan lalu lintas.

Penggunaan helm, kelengkapan surat kendaraan, kepatuhan terhadap rambu, hingga larangan parkir sembarangan kini berada dalam pengawasan ketat sistem elektronik.

Masyarakat diminta tidak menganggap remeh kebijakan ini. Selain demi ketertiban kota, disiplin berlalu lintas juga menjadi faktor utama dalam menekan angka kecelakaan dan kemacetan di wilayah Kota Medan.(Red/Tim)

Kesatuan Aksi Mahasiswa Nusantara yang di ketuai oleh Khairuzzaman "Menilai bahwa praktik pungli bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, bahkan dapat dikategorikan sebagai pemerasan." tegasnya.

Khairuzzaman juga menambahkan "Bahasa Sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Lebih jauh lagi, pelaku pungli juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun Hukum Online Ombudsman Republik Indonesia." tambahnya

"Ironisnya, praktik seperti ini terjadi dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya bebas dari pungutan, khususnya pada institusi pendidikan negeri yang secara tegas dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat .Fakta ini menunjukkan adanya dugaan kuat pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memiliki kewenangan." terang Khairuzzaman

Kami menegaskan bahwa jika benar terjadi praktik pungli dalam proses pelantikan kepala sekolah, maka hal tersebut bukan hanya mencederai dunia pendidikan, tetapi juga mengkhianati amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bersih, adil, dan bermartabat.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Nusantara tidak akan tinggal diam. Kami menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, mengusut tuntas, dan menangkap siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik kotor yang merusak masa depan generasi bangsa.

Jika hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka mahasiswa akan berdiri di garis terdepan sebagai kontrol sosial. Kami akan terus mengawal, menyuarakan, dan melawan segala bentuk ketidakadilan di negeri ini.

Tangkap dan penjarakan mafia pendidikan!

Bersihkan dunia pendidikan dari praktik pungli!

"Mengacu pada hal diatas Kesatuan Aksi Mahasiswa Nusantara akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jum'at, 22 Mei 2026, dan pemberitahuan kegiatan tersebut telah secara resmi disampaikan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." tutup nya.

"Kami berharap apabila terdapat informasi maupun temuan terkait peredaran narkotika yang pengembangannya berasal dari wilayah lapas dan rutan, termasuk jika ada keterlibatan oknum pegawai, agar segera disampaikan kepada kami. Informasi tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi dan penindakan. Terima kasih atas dukungan dan perhatian semua pihak," demikian disampaikan dalam pernyataan resmi.

Saat ini pemerintah juga menegaskan bahwa prioritas utama adalah melakukan penertiban terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, baik di dalam maupun di luar lapas. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terus melakukan monitoring terhadap perkembangan dan pemberitaan terkait pemberantasan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Sebagai langkah konkret, sebanyak 2.284 narapidana kategori bandar narkotika dan warga binaan berisiko tinggi telah dipindahkan ke lapas dengan sistem pengamanan super maximum security. Penempatan dilakukan melalui pola one man one cell maupun three men one cell guna memutus jalur komunikasi serta jaringan peredaran narkotika yang diduga masih dikendalikan dari dalam lapas dan rutan.

Kehadiran berbagai pihak dalam agenda tersebut juga disebut menjadi bagian dari penguatan silaturahmi dan komitmen bersama agar masyarakat semakin yakin tidak ada pembiaran terhadap praktik peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah tersebut diharapkan menjadi pengingat bersama agar seluruh pihak terus menjaga integritas dan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Advokasi Jaguar, Bobby Sihite, menyampaikan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam melakukan pembenahan dan penindakan terhadap jaringan narkotika yang masih dikendalikan dari dalam lapas. Namun menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya menyasar warga binaan, melainkan juga sistem pengawasan internal secara menyeluruh.

Bobby menilai, mencuatnya penangkapan seorang anak magang yang menyeret nama lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar menjadi perhatian serius yang perlu didalami secara menyeluruh. Menurutnya, apabila terdapat keterkaitan dengan aktivitas di lingkungan lapas, maka hal itu dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap sistem pengamanan dan pengawasan.

"Kalapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, Pujiono, sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan terhadap situasi yang terjadi di lingkungan yang dipimpinnya. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus terulang," tegas Bobby.

Ia juga menyoroti persoalan telepon genggam ilegal yang selama ini kerap menjadi perhatian publik. Menurutnya, keberadaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas sering dikaitkan dengan dugaan pengendalian jaringan tertentu dari dalam.

"Peredaran narkotika dan telepon genggam ilegal di dalam lapas selama ini terus menjadi sorotan publik. Jangan sampai handphone masih menjadi primadona yang digunakan untuk mengelabui masyarakat dan dimanfaatkan sebagai alat komunikasi jaringan dari dalam lapas. Pengawasan harus diperkuat," ujarnya.

Bobby menambahkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan harus menjamin keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Bobby meminta Kementerian Imipas bersama pihak terkait melakukan evaluasi secara transparan terhadap sistem pengawasan, tata kelola, serta langkah pengamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar agar kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan tetap terjaga. (Red/Tim).

Hal inilah yang dialami Hasudungan Siahaan, warga Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, yang mempertahankan lahan milik udaknya (pamannya), Maju Siahaan, dari aktivitas alat berat jenis excavator yang diduga hendak merusak tanaman sawit di kebun tersebut.

Peristiwa itu berujung dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Hasudungan mengalami luka robek dan lebam di bagian bibir.

Didampingi penasihat hukumnya dari Law Office Yeesrel Gunadi Hutagalung, RHa Hasibuan menjelaskan, kliennya saat itu sedang menjaga kebun milik pamannya sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (20/5/2026).

Saat berada di lokasi, kata dia, datang beberapa orang ke kebun yang dijaga Hasudungan. Kedatangan mereka diduga berkaitan dengan aktivitas alat berat di lahan tersebut.

"Klien kami berusaha mempertahankan kebun milik pamannya agar tidak dirusak. Namun situasi justru berujung keributan," ujar RHa Hasibuan.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/208/V/2026/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, Hasudungan melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan ke Polres Tapanuli Selatan.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, awalnya pelapor menjaga kebun milik Maju Siahaan. Sekitar pukul 09.00 WIB, terlapor bersama beberapa orang mendatangi lokasi kebun.

Selanjutnya, pelapor disebut berusaha mengusir para terlapor dengan cara mendorong. Namun situasi berubah menjadi pertengkaran hingga berujung dugaan pengeroyokan.

Dalam laporan itu, salah seorang terlapor disebut mencekik pelapor sambil menampar wajah korban dan meninju bagian rahang. Tidak hanya itu, korban juga disebut mendapat sundulan dan sikutan ke arah badan sebelum para terlapor meninggalkan lokasi.

Akibat kejadian tersebut, Hasudungan mengalami luka robek di bagian bibir atas serta merasakan sakit di bagian tubuh lainnya.

Pihak kuasa hukum meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan pengeroyokan tersebut sekaligus menelusuri akar konflik lahan yang terjadi di kawasan transmigrasi Muara Manompas.

Menurut mereka, konflik lahan sawit di kawasan transmigrasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Kami berharap kepolisian bertindak profesional dan segera memanggil seluruh pihak yang terlibat agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar, yang berujung pertumpahan darah" tegasnya. (MN)

Upacara dipimpin Karoops Polda Aceh Brigjen Pol. Heri Heriyandi, S.I.K., selaku inspektur upacara, sekaligus membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Harkitnas bukan hanya momentum mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebangkitan bangsa di tengah tantangan era digital.

Mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", peringatan tahun ini menekankan pentingnya membina generasi muda agar memiliki karakter kebangsaan, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Pemerintah juga terus memperkuat pembangunan SDM melalui berbagai program strategis, termasuk perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS.

Melalui peringatan Harkitnas ke-118, Polda Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, memperkuat kepedulian terhadap generasi muda, serta bersama menjaga stabilitas kamtibmas demi Indonesia yang maju dan berdaulat.

Diduga perbuatan Pencabulan tersebut atas dasar suka sama suka dan bahkan difaktakan dengan bukti bukti chat yang ada di persidangan, bahwa Korban yang sering meminta hubungan badan duluan kepada Terdakwa.

Vonis itu dijatuhkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan Ruang Cakra 7, oleh Majelis Hakim Vera Yetti Magdalena, SH., MH, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vina Monika SH, meyakini perbuatan GG terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 6 Huruf C Undang-Undang (UU) 12/2022 tentang TPKS.

Sementara itu Kantor Hukum A.B.S Law Office & Partner merasa sangat kecewa dari putusan Vonis Hakim hari ini.

Penasehat Hukum Terdakwa dan Pihak Keluarga juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, serta mendorong agar Ketua Komisi III DPR RI, Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Komnas HAM RI, dan Kompolnas RI untuk melakukan pengawasan dan investigasi atas perkara yang terkesan dipaksakan tersebut.

"Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat kecewa dengan putusan majelis hakim, oleh karena segala alibi dan alasan yg kami sampaikan pada pledoi, duplik dan juga seluruh bukti-bukti yang telah kami sampaikan "di kesampingkan oleh majelis hakim", jelas Syukur.

"Seluruh isi pertimbangan dengan jelas hanya menyadari dari BAP dan bukan berdasarkan fakta persidangan Karena sudah jelas fakta dan bukti yang kami sampaikan untuk membela klien kami", ucapnya lagi.

"Jika benar klien kami bersalah, dimana letak keadilan?, Klien kami maaih tergolong sangat muda baru berumur 19 tahun, jika dia menjalani hukuman selama 6 tahun sesuai putusan hakim, bukan tidak mungkin nantinya klien kami sudah pasti akan mengalami trauma yang sangat mendalam", ucapnya lagi.

"Alangkah lucunya jaksa penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa hanya berdasarkan bukti yang kurang jelas!", tegasnya lagi.

Diketahui disaat Jaksa penuntut umum diminta untuk menghadirkan saksi korban, saksi verbal lisan dan juga saksi ahli dokter yg mengeluarkan visum et repertum, namun jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkannya, padahal ada kewenangan jaksa untuk memamnggil kembali orang yg dimintai hakim untuk dihadirkan.

Publik pun menjadi sangat heran, Apakah jaksa emang tidak mampu,? Atau apakah ada dugaan "sesuatu" di balik semua ini?.

Dari Vonis Hakim tersebut kuasa Hukum Abdul Syukur Siregar, S.H., M.H, Rizky Sinurat, S.H, Erick Alpredo Sianipar, S.H yang berkantor dri A.B.S Law Office & Partner menyatakan pikir-pikir dulu untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut, agar mendapatkan keadilan yg sebenarnya.

Dengan Harapan dari Pihak Kuasa Hukum Keluarga Terdakwa agar Jaksa Penuntut Umum bisa untuk introspeksi diri, dan berfikir bagaimana jika kondisi seperti ini dirasakan langsung oleh keluarga JPU itu sendiri. (Red/Tim)

Keberhasilan perhelatan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Dairi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dairi menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas suksesnya acara, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan usulan strategis kepada pimpinan daerah.

Wahyu Daniel Sagala juga menyampaikan bahwa selaku pemerintah, pihaknya telah mengusulkan pembangunan serta penyediaan peralatan untuk gedung MTQ dengan harapan besar agar rencana tersebut dapat segera terealisasikan demi keberlanjutan fasilitas keagamaan di Kabupaten Dairi.

Selain itu, Wakil Bupati Dairi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada para donatur atas sumbangan yang diberikan demi menyukseskan MTQ ke-51. Penghargaan tinggi juga diberikan kepada orang tua serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual yang luar biasa dari awal hingga akhir acara.

Di akhir acara, Wakil Bupati Dairi juga menyampaikan kiranya momentum pembubaran panitia ini dimanfaatkan sebagai wadah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepanitiaan. Ditambahkan, meski tugas kepanitiaan telah selesai, semangat syiar Al-Qur'an diharapkan tetap hidup dan tertanam kuat di hati seluruh masyarakat Dairi.
]]> https://www.asatupro.com/daerah/2960/kepanitiaan-mtq-ke51-kabupaten-dairi-resmi-dibubarkan/ Inspektur Upacara Harkitnas ke-118, Wakil Bupati Sampaikan Progres Program Prioritas Pemkab Dairi Wed, 20 May 2026 14:14:00 +0700+0700 Dairi,asatupro.com-Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala membacakan amanat Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, Rabu (20/5/2026). Dalam amanatnya menyampaikan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengangkat tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara." Tema ini mengandung makna yang sangat mendalam bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjaga, membina, dan mempersiapkan generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga menyampaikan secara bertahap berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi mulai menunjukkan hasil nyata di tengah masyarakat. Pemerintah terus berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi harus dapat dirasakan sampai ke desa dan pelosok kecamatan.

"Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah perbaikan jalan. Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Dairi melaksanakan program perbaikan jalan di seluruh 15 kecamatan dengan penanganan kurang lebih 6 kilometer di setiap kecamatan. Program ini ditargetkan selesai sebelum tanggal 17 Agustus 2026. Perbaikan jalan ini bukan hanya soal pembangunan fisik semata, tetapi tentang membuka akses pendidikan bagi anak-anak kita, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendukung pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya," Ucapnya.

Selanjutnya, Kabupaten Dairi juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian penurunan tingkat pengangguran, yang disertai dana apresiasi sebesar Rp1 miliar. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dana apresiasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat melalui pola swakelola dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Melalui program tersebut, pemerintah melaksanakan 15 unit pekerjaan swakelola yang tersebar di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, dan Sidikalang. Program ini sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan skala lingkungan di daerah masing-masing," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan perbaikan jalan lingkungan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan kebutuhan pelayanan sosial kemasyarakatan. Pemerintah memahami bahwa akses jalan lingkungan yang baik akan mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan keagamaan. Pemerintah Kabupaten Dairi juga melaksanakan pembangunan di kawasan Lae Ambat dan SD Sitinjo melalui limpahan pekerjaan dari paket eks Parongil, sehingga anggaran yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.

"Tidak hanya itu, melalui program CSR Bupati Dairi, pemerintah turut memberikan dukungan bagi kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat berupa 12 paket bantuan bagi rumah ibadah, baik gereja maupun mesjid. Ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kehidupan sosial dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Dairi," ujarnya.

Selain itu, Wahyu Daniel Sagala, juga membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Viada Hafid.

Upacara Harkitnas turut dihadiri oleh Forkopimda Dairi, Sekda Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, para camat, staf ahli PKK, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala. Bhayangkari, Persit, Dharma wanita. tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jajaran ASN Pemkab Dairi, Mewakili Mahasiswa/i STEKPI, Poltekes Medan, Prodi Keperawatan, mewakili siswa/i Kab.Dairi, serta masyarakat.

Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi antara tim awak media dengan BNN Kota Binjai dalam mendukung Kota Binjai bebas dari narkoba, Rabu (20/05/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia memaparkan berbagai langkah dan programnya dalam memberantas narkoba di Sumut maupun Kota Binjai.

Pada kesempatan itu Kepala BNN Kota Binjai Ucok Ferry mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut.

Pertemuan tersebut diisi dengan perbincangan santai guna terjalin silaturahmi yang semakin kompak dan solid antara BNN Kota Binjai dan Tim Awak Media khususnya dalam pemberitaan yang baik terkait Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kota Binjai.

"BNN Kota Binjai tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan rekan-rekan media terutama dalam memberikan informasi kepada BNN Kota Binjai terkait peredaran Narkotika di wilayah kami", ungkapnya.

Sementara itu, mewakili Wartawan Provinsi Sumatera Utara yang hadir, Bung Joe Sidjabat Pimpinan Umum MSN ID mengungkapkan, narkoba merupakan masalah yang serius bagi masyarakat di Sumatera Utara khususnya Kota Binjai.

Oleh sebab itu dirinya meminta BNN untuk dapat bekerja sama dalam penanggulangan permasalahan narkoba disana dengan melakukan operasi terpadu terhadap kafe-kafe liar dan Kost-kostan bebas yang berada di Kota Binjai dan sekitarnya.

Bung Joe memberikan apresiasi atas penerimaan kunjungan kerja para awak media. Ia berharap BNN Kota Binjai dapat terus bersinergi serta berkolaborasi dalam menangani permasalahan Narkoba yang sudah semakin menjamur saat ini. (Red/Tim)

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, SH., S.I.K., M.H. akan hadir sebagai Juri Tamu Wawasan Anti Narkoba. Kehadiran Kapolres menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi serta menanamkan kesadaran kepada generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kehadiran Kapolres Pematangsiantar dalam ajang tersebut menjadi bentuk nyata sinergitas Polri dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap ancaman narkoba. Melalui sesi wawasan anti narkoba, para peserta tidak hanya diuji kemampuan akademik dan intelektual, namun juga dibekali pemahaman tentang bahaya narkotika yang dapat merusak masa depan pelajar dan generasi penerus bangsa.

Panitia LCC KPKM RI Tahun V 2026 menilai keterlibatan AKBP Sah Udur Sitinjak sebagai Juri Tamu memiliki nilai strategis dalam memperkuat edukasi sejak dini kepada kalangan pelajar. Di tengah tantangan perkembangan zaman, pendidikan tidak hanya fokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter serta benteng moral generasi muda.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret mempererat hubungan antara Polri dan dunia pendidikan, khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Melalui pendekatan edukatif, diharapkan para siswa memiliki pemahaman lebih luas mengenai dampak hukum, sosial, hingga kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika.

Kehadiran Kapolres Pematangsiantar sebagai Juri Tamu Wawasan Anti Narkoba diharapkan tidak hanya menjadi simbol dukungan terhadap kegiatan akademik, tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan moral agar generasi muda mampu menjaga diri dari pengaruh negatif narkoba.

Melalui LCC KPKM RI Tahun V 2026, semangat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan diharapkan semakin kuat dalam menciptakan generasi yang unggul, berprestasi, berintegritas, serta menjadi pelopor dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Laporan : Bobby sihite

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan MBG sekaligus langkah perbaikan di lapangan.

Menurut Dudung, Kantor Staf Presiden (KSP) akan turun langsung mengawal implementasi program, termasuk memastikan tidak ada praktik jual beli titik dapur atau manipulasi distribusi dalam pelaksanaan layanan makan bergizi.

"KSP akan mengawasi ketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk mencari keuntungan pribadi," ujar Dudung dalam konferensi pers.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Karena cakupan program terus diperluas di berbagai daerah, pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar distribusi makanan tetap sesuai standar dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Dudung menyebut pihak BGN juga meminta dukungan pengawasan karena jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah ingin memastikan seluruh rantai distribusi berjalan transparan dan profesional.

Selain membahas pengawasan, Dudung mengaku sebelumnya juga dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membicarakan langkah penyempurnaan program MBG.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah pakar gizi hingga ahli pengelolaan dapur agar pelaksanaan program semakin efektif dan berkualitas.

"Perbaikan terus dilakukan supaya manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi lebih baik," katanya.

Ia menilai MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat dan produktif.

Karena itu, pemerintah menegaskan seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik percaloan maupun permainan proyek.

Dudung juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak Indonesia di masa mendatang.

"Program ini sangat penting bagi masa depan bangsa sehingga pengawasannya tidak boleh longgar," tegasnya.

Peninjauan dilakukan Wali KotaMedan, Rico Waas, pada Selasa 19 Mei 2026, yang mengungkapkan optimismenya bahwa Stadion Teladan akan mendapat lampu hijau dari otoritas sepak bola Asia Tenggara tersebut. Dalam peninjauannya, Rico Waas menyebutkan bahwa sejumlah fasilitas utama Stadion Teladan sebenarnya sudah berada dalam kondisi prima.

"Area lapangan, kualitas rumput, lampu stadion, hingga bench pemain dinilai telah memenuhi standar yang diharapkan," ucap Rico Waas.

Menariknya, Rico memberikan instruksi khusus terkait kapasitas tribun penonton. Jika awalnya kursi penonton hanya ditargetkan terpasang setengah dari kapasitas, ia meminta agar seluruh fasilitas tempat duduk diselesaikan secara penuh (full).

"Pertama kursi ditargetkan itu mungkin masih setengah, tapi saya minta full kan. Saya minta biar kelihatan bagaimana kondisi Teladan secara menyeluruh, karena memang ini bisa jadi stadion kebanggaan kita," ujar Rico Waas.

Rico menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan aspek keselamatan (safety) dan kelayakan area-area vital yang menjadi syarat mutlak dari AFF terpenuhi dengan baik.

Tidak hanya fokus pada stadion utama, Pemko Medan juga bergerak cepat memastikan kesiapan infrastruktur penunjang. Dua lapangan latihan legendaris, yakni Lapangan Cadika dan Lapangan Kebun Bunga, telah disiapkan untuk menyambut tim-tim yang bertanding.

"Lapangan Cadika, kondisinya saat ini sudah sangat maksimal. Kualitas rumput dinilai mumpuni dan fasilitas esensial seperti kamar mandi pemain sudah siap digunakan (ready). Pemko Medan tinggal melakukan sedikit perapian estetika pada bagian luar lapangan agar terlihat lebih cantik," terang Rico Waas.

Sementara, Lapangan Kebun Bunga, kata Wali Kota saat ini sedang memasuki tahap akhir (finishing) perawatan rumput. Dalam waktu dekat, lapangan ini dipastikan sudah clear dan siap pakai.

"Kesiapan Pemko Medan harus maksimal, harus maksimal," tegas Rico mengenai komitmen jajarannya.

Rico Waas mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Medan untuk bersiap menyambut momentum besar ini. Jika Stadion Teladan resmi dipilih oleh AFF, ia berharap warga Medan dapat memadati stadion dan menunjukkan animo serta kecintaan yang tinggi terhadap sepak bola.

Menurutnya, kesuksesan Piala AFF yang akan menjadi kaga Timnas Indonesia di Medan akan menjadi batu loncatan besar bagi iklim olahraga di masa depan.

"Ayo kita ramaikan, kita tunjukkan bagaimana animo kita suka sama pertandingan bola ini. Kalau support bola kita di Medan ini menggaung kuat, harapannya ke depan akan makin banyak lagi event-event internasional serupa digelar di Stadion Teladan," pungkasnya.

Asahan, asatupro.com– Komandan Kodim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P. mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke 118 Tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/05/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, TNI-Polri, ASN, serta perwakilan elemen masyarakat.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H. M.A.P. selaku inspektur upacara. Momentum peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", dengan semangat persatuan dan kebangkitan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0208/Asahan menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan serta meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Semangat kebangkitan nasional harus terus kita pelihara melalui kerja nyata, disiplin serta sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan daerah maupun bangsa," ujar Dandim.

Kegiatan upacara berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam membangkitkan semangat persatuan bangsa Indonesia.