Putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara, dengan Majelis Komisi menyimpulkan bahwa bukti yang diperiksa tidak cukup untuk membuktikan dugaan persekongkolan tender. Dengan demikian, para Terlapor dinyatakantidakterbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan dibacakan pada Selasa (13/10) di Ruang Sidang Erwin Syahril, Kantor KPPU, Jakarta. Majelis Komisi dipimpin oleh Eugenia Mardanugraha selaku Ketua Majelis, dengan anggota Hilman Pujana dan Mohammad Reza.**

Apresiasi tersebut disampaikan melalui Bobby Sihite, Koordinator Bidang Investigasi dan Intelijen KPKM RI, yang menilai bahwa kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan lingkungan.

"Kami dari KPKM RI memberikan apresiasi terhadap langkah dan kehadiran jajaran kepolisian dalam merespons persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan konsisten dalam menegakkan hukum," ujar Bobby Sihite.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, jajaran kepolisian di tingkat kewilayahan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk penyakit masyarakat yang memiliki unsur pelanggaran hukum.

Secara khusus, KPKM RI memberikan perhatian terhadap peran Kapolsek Gunung Malela AKP Hengky B. Siahaan serta Kanit Jatanras Ipda B. Situngkir, S.H., bersama tim, dalam kegiatan di lokasi tersebut.

"Kami melihat bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat merupakan modal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, langkah-langkah kepolisian dalam menangani dugaan perjudian patut mendapatkan dukungan, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Bobby.

Ia menambahkan, pemberantasan perjudian tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penindakan sesaat. Diperlukan konsistensi, tindak lanjut, serta langkah pencegahan agar aktivitas serupa tidak kembali berkembang dan meresahkan masyarakat.

Sebagai organisasi yang mendorong pengawasan publik dan penegakan hukum, KPKM RI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat melalui saluran resmi apabila mengetahui dugaan praktik perjudian di lingkungannya.

Menurut Bobby, masyarakat tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga aparat dapat melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah hukum berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

"Kami mendukung penuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Namun, dukungan masyarakat juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Bobby menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan KPKM RI bukan sekadar bentuk pujian kepada institusi kepolisian, melainkan juga dorongan agar pelayanan dan penegakan hukum terus ditingkatkan. Kepercayaan publik akan semakin kuat ketika masyarakat melihat bahwa laporan dan persoalan di lingkungannya ditangani secara serius dan berkelanjutan.

KPKM RI berharap Polres Simalungun beserta seluruh jajaran terus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan, mencegah penyakit masyarakat, dan menindak dugaan tindak pidana secara profesional.

"Bagi kami, polisi yang hadir bersama masyarakat adalah bagian penting dari terciptanya rasa aman. Kami mendukung langkah positif kepolisian dan berharap komitmen ini terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat luas," tutup Bobby Sihite.

KPKM RI menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan konsisten demi terwujudnya Simalungun yang aman, tertib, serta kondusif. (Red/Tim)

Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat. Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri, memperkuat komitmen, serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

"Selamat atas kenaikan pangkat yang diraih. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam bekerja. Jadikan amanah ini sebagai penyemangat untuk terus belajar, berkembang, serta memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Alexander Lisman Putra.

Menurut Kalapas, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang semakin profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, kenaikan pangkat diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian merupakan kesempatan untuk terus bertumbuh, memperkuat semangat kebersamaan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi.

Keluarga besar Lapas Kelas IIA Bangkinang mengucapkan selamat dan sukses atas kenaikan pangkat yang diraih. Semoga senantiasa amanah, terus berprestasi, dan semakin bersemangat dalam mengukir pengabdian terbaik bagi Pemasyarakatan.

Dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis, kegiatan ini menjadi sarana bagi para santri untuk membiasakan diri menjalankan ibadah sunah sekaligus mempererat tali silaturahmi dalam suasana yang penuh kekhusyukan.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Kelas IIA Bangkinang, Arian Adibowo, turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan.

Arian Adibowo menyampaikan bahwa pembiasaan ibadah memiliki peran penting dalam menumbuhkan keimanan, kesabaran, kedisiplinan, serta membentuk pribadi yang semakin baik.

"Melalui kegiatan puasa sunah Senin-Kamis dan buka puasa bersama ini, kami berharap para santri dapat terus memperkuat keimanan dan ketakwaan, menumbuhkan rasa syukur, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembinaan ini menjadi bekal berharga untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus berkomitmen menghadirkan pembinaan keagamaan yang humanis, religius, dan bermakna. Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat semakin memperkuat semangat para santri dalam menjalankan ibadah, memperdalam pemahaman agama, serta mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman kembali ini menjadi bagian dari upaya RutanDumai menjaga produktivitas lahan SAE secara berkelanjutan. WBP turut dilibatkan dalam proses pengelolaan lahan, mulai dari persiapan, penanaman, perawatan hingga nantinya memasuki masa panen.

Melalui keterlibatan tersebut, kegiatan pertanian tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi WBP dalam mengembangkan keterampilan dan etos kerja. Bekal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Kepala RutanDumai, Enang Iskandi mengatakan keberlanjutan program pertanian di lahan SAE merupakan bentuk komitmen RutanDumai dalam mengembangkan pembinaan yang produktif dan memberikan manfaat nyata.

"Lahan SAE akan terus kami optimalkan sebagai ruang pembinaan yang produktif. Penanaman Kembali ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan kepada WBP agar mereka memiliki bekal yang dapat dikembangkan setelah kembali ke masyarakat," ujar Enang.

Dengan kembali ditanaminya lahan SAE, RutanDumai memastikan siklus pemanfaatan lahan tetap berjalan. Program pertanian ini juga menjadi bagian dari langkah Lapas untuk mendorong pembinaan kemandirian yang berkelanjutan sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

Tak hanya soal pengupahan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan ini juga dinilai belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber di lapangan, pekerja di perusahaan tersebut menerima upah bulanan yang berada di bawah angka UMK Deli Serdang yang telah ditetapkan sebesar Rp4.041.543 per bulan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/908/KPTS/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Selain masalah upah, tersampaikan pula kekhawatiran terkait belum optimalnya penerapan K3 di lingkungan kerja perusahaan, termasuk ketersediaan fasilitas pelindung diri, prosedur keselamatan, serta pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar

A. Terkait Pengupahan

PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023) — Pasal 23 ayat (3):
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum."

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) — Pasal 88 ayat (1):
"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU — menguatkan ketentuan bahwa upah minimum adalah batas terendah yang wajib dipatuhi setiap perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Upah: Berdasarkan UU No. 13/2003 Pasal 185, pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, hingga denda paling banyak Rp100.000.000,-.

B. Terkait Penerapan K3

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja — Pasal 3:

"Pengusaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menyediakan alat pelindung diri yang sesuai."

PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) — mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 yang terencana, terukur, dan dievaluasi secara berkala.

Permenaker No. 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) — mewajibkan perusahaan membentuk P2K3 sebagai wadah kerja sama pengusaha dan pekerja dalam upaya peningkatan K3 di tempat kerja.

UU No. 13/2003 Pasal 86 ayat (1):

"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas:

(a) Keselamatan dan kesehatan kerja;"

Sanksi Pelanggaran K3: Berdasarkan UU No. 1/1970 Pasal 16, pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-.

Penggerebekan dipimpin Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H. Petugas menyita empat paket kecil sabu dengan berat bruto 0,61 gram, satu pipa pirex, dan dua alat isap bong.

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial P (48), S (33), IT (35), dan S (39). Seluruhnya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut disebut diperoleh dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan Amok. Petugas telah melakukan pencarian di sekitar lokasi, tetapi yang bersangkutan belum ditemukan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan di lokasi yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberantas narkoba dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkotika," ujar Fery Kusnadi.

Usai penggerebekan, petugas turut memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat bersama tim pemberantasan BNNK Deli Serdang dan Sekretaris Desa Emplasmen Kualanamu. Warga setempat menyambut positif penindakan tersebut.

Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri keberadaan Amok. Keempat pria yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti. (Red/Tim)

Berdasarkan informasi yang diterima awak media, kegiatan parkir di lokasi tersebut diduga direkomendasikan oleh Manager Mr. DIY William Iskandar, Mujib Kurniawan, dan disebut mendapat persetujuan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang dipimpin Dr. M. Agha Novrian S., S.TP., M.Si. Namun, dasar perizinan, bentuk persetujuan, serta kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan parkir tersebut masih perlu diklarifikasi.

Persoalan ini menjadi penting karena trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Apabila area tersebut digunakan untuk parkir kendaraan hingga menghalangi jalur pedestrian, masyarakat berpotensi kehilangan akses yang aman dan terpaksa berjalan di badan jalan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Diduga Ganggu Fungsi Trotoar dan Drainase

Penggunaan area di atas parit yang ditutup beton sebagai tempat parkir juga perlu ditinjau dari aspek fungsi drainase, akses pemeliharaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang jalan. Penutupan saluran tidak serta-merta menjadikan area tersebut bebas dimanfaatkan untuk kepentingan parkir.

Secara regulasi, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Sementara itu, Pasal 275 ayat (1) mengatur sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Penerapan ketentuan tersebut terhadap kondisi di lokasi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian otoritas berwenang. Selain itu, penggunaan ruang milik jalan dan area drainase perlu diperiksa berdasarkan ketentuan teknis serta peraturan daerah yang berlaku.

BapendaMedan Diminta Buka Dasar Pengelolaan Parkir

Keberadaan kegiatan parkir di kawasan usaha tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan lokasi, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta mekanisme penetapan dan pemungutan retribusi atau pajak yang relevan.

Bapenda Kota Medan perlu memberikan penjelasan mengenai apakah terdapat persetujuan atau rekomendasi resmi terkait kegiatan tersebut, apa dasar hukumnya, dan apakah lokasi parkir telah melalui pemeriksaan instansi teknis yang berwenang.

Klarifikasi ini penting agar tidak muncul dugaan bahwa fasilitas publik dapat dialihfungsikan untuk kepentingan usaha tanpa prosedur dan pengawasan yang jelas.

Konfirmasi Belum Mendapat Tanggapan

Pada 10 Oktober 2026, awak media mengaku telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, serta Kepala Bapenda Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian S., S.TP., M.Si., terkait dugaan penggunaan trotoar dan area di atas parit sebagai tempat parkir tersebut.

Hingga berita ini disusun, menurut keterangan awak media, kedua pihak belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan. Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang diberitakan.

Awak media juga perlu meminta penjelasan langsung dari Mujib Kurniawan selaku Manager Mr. DIY William Iskandar mengenai dugaan rekomendasi penggunaan lokasi parkir, termasuk dasar pertimbangan dan perizinan yang dimiliki.

Publik menunggu penjelasan terbuka dari pihak Mr. DIY, Bapenda Kota Medan, dan instansi teknis terkait. Pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan area tersebut sesuai aturan, tidak mengganggu fungsi drainase, serta tetap menjamin hak dan keselamatan pejalan kaki.

Berita ini disusun sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya meminta transparansi atas penggunaan fasilitas publik. Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebutkan tetap terbuka untuk dimuat sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang. (Red/Tim)

Dalam tausiahnya, Alexander Lisman Putra menyampaikan bahwa keimanan tidak hanya tercermin melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap, tutur kata, kesabaran, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi landasan dalam membangun kepribadian yang berakhlak mulia.

Kalapas juga mengajak warga binaan untuk memanfaatkan masa menjalani pidana sebagai momentum memperkuat hubungan dengan Tuhan, memperdalam pemahaman agama, serta menumbuhkan kesadaran untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Menurutnya, setiap kesempatan dapat menjadi langkah bermakna untuk membangun masa depan yang lebih baik.

"Jadikan masa pembinaan ini sebagai kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memperkuat keimanan, dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Teruslah belajar, menjaga sikap, menumbuhkan kesabaran, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, ketika kembali ke tengah keluarga dan masyarakat nanti, saudara-saudara dapat menjadi pribadi yang lebih matang, berakhlak baik, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar," pesan Alexander Lisman Putra.

Lebih lanjut, Kalapas menekankan pentingnya menjaga semangat dan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan. Perubahan positif dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membiasakan diri beribadah, menghormati sesama, menjaga perkataan, serta membangun sikap yang bertanggung jawab.

Melalui pesan tersebut, warga binaan diharapkan semakin termotivasi untuk menjadikan pembinaan sebagai ruang pengembangan diri, penguatan spiritual, dan pembentukan karakter. Bekal keimanan dan kepribadian yang baik diharapkan dapat menjadi pegangan dalam menata kehidupan serta membangun hubungan yang harmonis bersama keluarga dan masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

Lapas Kelas IIA Bangkinang terus berkomitmen menghadirkan pembinaan yang humanis dan berkelanjutan guna mendukung terbentuknya warga binaan yang beriman, berakhlak mulia, berkepribadian positif, serta siap kembali ke tengah masyarakat dan berkontribusi dalam lingkungan sosial.

Perkuat Iman, Bangun Kepribadian, Tebarkan Kebaikan untuk Masa Depan.

Kapolsek Kepenuhan IPTU Jonnes, S.H., bersama Puskesmas Kepenuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap 16 peserta binaan pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di Aula Bhayangkari Mako Polsek Kepenuhan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Puskesmas Kepenuhan H. Faisal, S.K.M., M.M., serta para Kanit Polsek Kepenuhan. Pemeriksaan juga menyasar personel Polsek Kepenuhan.

Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, triple eliminasi, screening kesehatan jiwa, pemeriksaan sputum, gula darah, profil lipid LDL dan HDL, serta asam urat.

Kapolsek Kepenuhan IPTU Jonnes mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari pembinaan menyeluruh untuk mendukung proses pemulihan para peserta binaan.

"Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk perhatian dan pendampingan. Kita ingin memastikan para peserta binaan mendapatkan pembinaan secara menyeluruh, termasuk dari aspek kesehatan," ujar IPTU Jonnes.

Selain pemeriksaan medis, peserta binaan juga diberikan edukasi mengenai pola hidup sehat serta pentingnya menjauhi kembali penyalahgunaan narkoba.

Pemeriksaan kesehatan tersebut akan dilakukan secara berkala melalui kerja sama Polsek Kepenuhan dan Puskesmas Kepenuhan.

Program pembinaan Kapolsek Kepenuhan mengedepankan pendekatan humanis, keagamaan, kekeluargaan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga serta tenaga kesehatan.

Melalui program tersebut, Polsek Kepenuhan berupaya membantu para peserta binaan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, mandiri, produktif serta kembali berperan positif di tengah masyarakat. (Humas Polres Rohul)

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ideologi, membangun karakter pejuang serta menyatukan simpul-simpul mahasiswa diwilayah Jakarta Timur. Mengusung tema "Menciptakan Anggota GMNI yang Berideologi dan Bermental Pejuang dalam Era Digitalisasi untuk Menjawab Tantangan Zaman".

Kegiatan ini diarahkan untuk mencetak anggota yang memiliki pemahaman ideologi yang kuat, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan zaman melalui gerakan intelektual juga perjuangan yang berpihak kepada rakyat terutama kaum marhaen. PPAB Raya ini juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman anggota baru terhadap sejarah, ideologi, nilai perjuangan, serta mekanisme organisasi GMNI.

Ditengah perkembangan era digitalisasi, kader GMNI dituntut tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan tetapi juga memiliki ketajaman berpikir kritis, kepekaan sosial dan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, PPAB RayaGMNI se-Kota Jakarta Timur menghadirkan sejumlah pemateri yang membawakan materi ideologis, organisatoris, hingga teknis gerakan. Materi-materi tersebut disusun untuk membangun fondasi kaderisasi yang komprehensif bagi anggota baru. Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut meliputi:

1. Ke-GMNI-an, disampaikan oleh Dzakwan Falih (Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC GMNIJakarta Timur).
2. Kesarinahan, disampaikan oleh Feronika Nurlat Latbual (Sekretaris DPC GMNIJakarta Timur).
3. Marhaenisme dan Nasionalisme, disampaikan oleh Luhut Situmorang (Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional DPP GMNI).
4. Manajemen Aksi, disampaikan oleh Batara Budiono Siburian (Demisioner Sekretaris DPC GMNIJakarta Timur).
5. Muatan Lokal, disampaikan oleh Jeremy Andsent (Bendahara DPC GMNIJakarta Timur).
6. Manajemen Organisasi, disampaikan oleh Jansen Henry Kurniawan (Ketua DPC GMNIJakarta Timur).

Rangkaian materi tersebut menjadi bekal bagi anggota baru untuk memahami GMNI bukan sekadar sebagai organisasi kemahasiswaan melainkan sebagai wadah pembentukan karakter, penguatan ideologi, dan pengembangan kapasitas intelektual dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan nasional serta keadilan sosial.

Dalam sambutan penutupan, La Ode Muhammad Firmansyah selaku Ketua Panitia Pelaksana menegaskan bahwa PPAB RayaGMNI se-Kota Jakarta Timur merupakan bentuk itikad baik dari Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) se-Kota Jakarta Timur untuk membersamai DPC GMNIJakarta Timur dalam membesarkan organisasi. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari semangat kebersamaan dan dukungan berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam menyukseskan seluruh rangkaian acara.

"PPAB Raya se-Kota Jakarta Timur ini merupakan itikad baik dari DPK-DPK se-Kota Jakarta Timur untuk membersamai DPC GMNIJakarta Timur dalam membesarkan panji-panji GMNI di Kota Jakarta Timur. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan ini". Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut harus terus dirawat dan ditransformasikan menjadi kerja-kerja organisasi yang nyata. Kaderisasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi harus dilanjutkan melalui pendampingan, pengembangan kapasitas anggota, serta penguatan organisasi di setiap komisariat.

Sementara itu, Ketua DPC GMNIJakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan dalam sambutan penutupan menyampaikan bahwa PPAB Raya merupakan salah satu langkah strategis untuk menyatukan simpul-simpul gerakan dari berbagai kampus di Jakarta Timur.

Ia mengajak seluruh anggota DPC GMNIJakarta Timur untuk menghidupkan semangat samenbundeling van alle revolutionaire krachten, yakni penghimpunan atau penyatuan seluruh kekuatan revolusioner sebagai landasan untuk membangun persatuan gerakan dan memperkuat perjuangan bersama.

PPAB Raya se-Kota Jakarta Timur ini merupakan langkah DPC GMNIJakarta Timur untuk menyatukan simpul-simpul gerakan dari tiap kampus. Kita harus mampu merapatkan barisan, memperkuat konsolidasi, dan membangun kekuatan bersama melalui semangat samenbundeling van alle revolutionaire krachten.

Kembali mengingatkan bahwa GMNI harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, memiliki kualitas intelektual, berkarakter, serta mempunyai orientasi perjuangan yang jelas. Menurutnya, organisasi tidak boleh justru menghasilkan kader yang kontraproduktif, kehilangan arah, atau berhenti berkembang setelah menjadi anggota.

Ia menegaskan bahwa setiap anggota baru harus menjadikan GMNI sebagai ruang untuk terus belajar, menempa diri, memperluas wawasan, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan maupun kemampuan berpikir kritis. Jangan sampai GMNI justru menghasilkan kader yang kontraproduktif dan tidak tahu arah, saya mengajak seluruh anggota baru untuk benar-benar berproses di GMNI dan terus meng-upgrading diri.

Sebab sia-sia ber-GMNI kalau tidak ada kualitas diri yang dibangun karena GMNI itu laboratorium berproses untuk menciptakan intelektual movement yang punya arah jelas bukan kerumunan gerombolan tanpa arah. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kaderisasi GMNI harus berorientasi pada pembentukan manusia merdeka yang memiliki kesadaran ideologis, kecakapan intelektual, serta keberpihakan terhadap kaum Marhaen. Keanggotaan tidak cukup dimaknai sebagai identitas formal, melainkan harus diwujudkan melalui proses belajar, pengabdian, dan perjuangan yang berkelanjutan.

Setelah rangkaian sambutan penutupan, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan anggota baru GMNI. Prosesi ini menjadi penanda dimulainya tanggung jawab baru bagi para anggota untuk menghidupi nilai-nilai organisasi, memperdalam ideologi Marhaenisme serta berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja perjuangan GMNI.

Melalui PPAB Raya se-Kota Jakarta Timur lahir anggota yang tidak hanya memahami ideologi secara konseptual tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Ditengah tantangan digitalisasi diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana memperluas pengetahuan, memperkuat gerakan dan menjawab persoalan sosial secara kritis serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan PPAB Raya ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun kesamaan orientasi perjuangan di lingkungan DPC GMNIJakarta Timur. Dengan demikian semangat kaderisasi tidak berhenti pada penerimaan anggota baru tetapi berlanjut menjadi proses pembentukan kader yang konsisten, produktif, dan memiliki komitmen terhadap perjuangan rakyat.

Bahwa membesarkan organisasi tidak hanya membutuhkan lebih dari sekadar penambahan jumlah anggota tetapi dibutuhkan kualitas anggota, kedisiplinan berorganisasi, keteguhan ideologi serta persatuan gerakan agar GMNI tetap menjadi ruang pembentukan intelektual dan pengabdian bagi bangsa.

Dalam tausiah yang disampaikan, Kalapas mengajak warga binaan untuk menjadikan masa menjalani pidana sebagai momentum introspeksi dan memperbaiki diri. Menurutnya, berada di dalam Lapas bukan berarti berakhirnya kesempatan untuk berubah, melainkan dapat menjadi waktu untuk belajar, mengevaluasi kesalahan, dan mempersiapkan diri kembali ke tengah keluarga serta masyarakat.

"Jadikan masa di dalam Lapas ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan hanya melihat apa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya," pesan Eko Ari Wibowo.

Kalapas juga mengingatkan pentingnya memperkuat keimanan, memperbanyak ibadah, menjaga kesabaran, serta membangun hubungan yang baik dengan sesama. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan dalam menjalani proses pembinaan sekaligus mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke masyarakat.

Kegiatan tausiah berlangsung dengan tertib dan penuh perhatian. Warga binaan mengikuti penyampaian materi keagamaan dengan antusias, mencerminkan adanya kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan.

Melalui kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Kelas IIA Pekanbaru terus berkomitmen menghadirkan proses pemasyarakatan yang tidak hanya menekankan pelaksanaan pidana, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, pembentukan karakter, serta kesiapan warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Dua tersangka dalam perkara tersebut adalah Fahril Fauzi Lubis alias Ucok Jepara dan Khairul Anwar Lubis, S.Ag., alias Budi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Agustus 2026 dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah.

Berdasarkan keterangan Fadlina, surat panggilan pertama bertanggal 31 Agustus 2026 telah ditandatangani dan disampaikan kepada kedua tersangka. Namun, keduanya tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Fahril disebut beralasan sakit, sedangkan Khairul tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya.

Penyidik kemudian mengajukan surat panggilan kedua untuk jadwal 24 September 2026. Akan tetapi, menurut pelapor, surat tersebut baru ditandatangani setelah tanggal pemanggilan terlewati.

Selanjutnya, penyidik pembantu Bripka Darma, S.H., kembali mengajukan berkas panggilan untuk jadwal 8 Oktober 2026. Pengajuan berikutnya dilakukan untuk jadwal 12 Oktober 2026. Fadlina menyebut kedua pengajuan tersebut belum memperoleh tanda tangan Kasat Reskrim hingga dirinya menyampaikan keluhan tersebut.

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan bagi pelapor karena tidak memperoleh penjelasan mengenai penyebab penundaan penandatanganan surat panggilan tersebut.

Fadlina minta agar Kapolri Jendral Pol Suyudi Ario Seto melalui Kapoldasu, Irjen Pol Sonny Irawan mengevaluasi kinerja Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis dan Panit Hardabangtah, Ipda Toni, SH, karena dianggap tidak sejalan dengan visi-misinya Kapolri yang baru yakni "Polisi Bersama Masyarakat".

Dalam salah satu arahannya Kapolri juga mengatakan agar warga yang melapor kepolisi tidak dibuat rumit dan jangan ada lagi jargon "No Viral No Justice".

Selain itu, pelapor juga mempertanyakan penundaan penandatanganan surat panggilan, Fadlina menyoroti belum adanya penjelasan mengenai kendala administratif tersebut. Ia berharap jajaran terkait di Satreskrim Polrestabes Medan dapat memastikan proses pemanggilan tersangka berjalan sesuai prosedur.

Fadlina mengaku telah berupaya menemui Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk meminta penjelasan. Namun, menurut pengakuannya, beberapa kali ia mendapat informasi bahwa pejabat tersebut tidak berada di ruangannya.

Atas kondisi itu, Fadlina meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut, termasuk memastikan penyebab tertundanya penandatanganan surat panggilan kedua.

Ia juga berharap Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan dapat memberikan perhatian agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Fadlina menegaskan akan terus memperjuangkan perkara yang dilaporkannya hingga memperoleh kepastian hukum. Ia berharap proses penyidikan dapat berlanjut sampai tahap penuntutan dan persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam waktu dekat (Minggu ini) pelapor akan menggelar aksi kaum ibu-ibu di depan Mapolrestabes Medan sebagai bentuk protes karena kecewa terhadap kinerja Polrestabes Medan khususnya Kasat Reskrim, AKBP Adrian Risky Lubis dan Panit Hardabangtah, Ipda Toni, SH.

Kasus ini berawal dari laporan polisi yang teregister dalam Nomor: LP/B/2701/XII/2021/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 13 Desember 2021. Menurut Fadlina, perkara tersebut sebelumnya sempat dihentikan pada tahap penyelidikan.

Namun, setelah menemukan bukti baru atau novum, ia kembali memperjuangkan agar perkara tersebut ditangani hingga naik ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. (Red/Tim)

Ironisnya, di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan penyakit sosial, aktivitas yang diduga sebagai praktik perjudian tersebut disebut-sebut masih berjalan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan langkah penegakan hukum oleh aparat kepolisian, khususnya Polres Tanah Karo.

Berdasarkan keterangan seorang sumber kepada media, terdapat beberapa titik yang diduga menjadi lokasi operasional mesin judi tembak ikan. Di antaranya dua titik di Kecamatan Merek, satu titik di Simpang Gergaji, serta lokasi lainnya di kawasan Simpang Nagara dan lintas Kabanjahe - Merek.

"Untuk lokasi arena perjudian tembak ikan ada di Kecamatan Merek, itu ada dua titik, kemudian di Simpang Gergaji satu titik dan Simpang Nagara itu pengelolanya "Lundu" sedangkan dijalan lintas kabanjahe - merek tepat nya di ruko bertingkat dekat sekolah Yapim itu pemilik bernama Yepta," ungkap sumber tersebut.

Sumber menyebutkan keduanya merupakan sosok pemilik bisnis haram tersebut dan namanya sudah tak asing lagi ditanah Karo.

Masyarakat khususnya para orang tua dilingkungan sekitar berharap adanya ketegasan dari aparat kepolisian khususnya polres tanah Karo agar melakukan pemberantasan secara serius.

"Masyarakat takut anak -anak mereka yang masih bersekolah jadi ikut terseret atau terlibat perjudian. Jadi diharapkan ini jadi perhatian serius bagi kepolisian." ungkap sumber.

Ironisnya, di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan penyakit sosial, aktivitas yang diduga sebagai praktik perjudian tersebut disebut-sebut masih berjalan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan langkah penegakan hukum oleh aparat kepolisian, khususnya Polres Tanah Karo.

Berdasarkan keterangan seorang sumber kepada media, terdapat beberapa titik yang diduga menjadi lokasi operasional mesin judi tembak ikan. Di antaranya dua titik di Kecamatan Merek, satu titik di Simpang Gergaji, serta lokasi lainnya di kawasan Simpang Nagara.

"Untuk lokasi arena perjudian tembak ikan ada di Kecamatan Merek, itu ada dua titik, kemudian di Simpang Gergaji satu titik dan Simpang Nagara," ungkap sumber tersebut.

Sumber menyebut nama seseorang berinisial atau panggilan "Lundu" merupakan sosok pemilik bisnis haram tersebut dan namanya sudah tak asing lagi.

Masyarakat khususnya para orang tua dilingkungan sekitar berharap adanya ketegasan dari aparat kepolisian khususnya polres tanah Karo agar melakukan pemberantasan secara serius.

"Masyarakat takut anak -anak mereka yang masih bersekolah jadi ikut terseret atau terlibat perjudian. Jadi diharapkan ini jadi perhatian serius bagi kepolisian. "Ungkap sumber. terseret atau terlibat perjudian. Jadi diharapkan ini jadi perhatian serius bagi kepolisian. " ungkap sumber.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan lima orang yang disebut sebagai pengguna narkoba. Sejumlah barang bukti turut ditemukan, mulai dari alat isap sabu, paket kecil berisi zat yang diduga narkotika, hingga barang-barang lain yang berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Penggerebekan lintas instansi ini menjadi bagian dari upaya aparat untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara, khususnya di kawasan Jermal yang menurut kepolisian tergolong rawan.

EMPAT UNSUR APARAT TURUN BERSAMA

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait pemberantasan peredaran narkotika.

Menurut Andy, kawasan Jermal menjadi perhatian aparat karena sebelumnya telah berulang kali menjadi sasaran penindakan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

Keterlibatan Polda Sumut, TNI Kodam I/Bukit Barisan, BNN Provinsi Sumut, dan Polrestabes Medan menunjukkan adanya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan operasi tersebut.

Namun, penindakan di lapangan perlu diikuti langkah berkelanjutan agar upaya pemberantasan narkotika tidak berhenti pada penggerebekan semata.

LIMA ORANG DIAMANKAN, BARANG BUKTI DITEMUKAN

Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan lima orang yang disebut sebagai pengguna narkoba. Aparat juga menemukan alat isap sabu, sejumlah paket kecil berisi zat yang diduga narkotika, serta barang bukti lainnya.

Berdasarkan keterangan Kombes Pol Andy Arisandi, kelima orang tersebut akan diserahkan kepada BNN Provinsi Sumatera Utara untuk menjalani proses rehabilitasi.

Penanganan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Meski demikian, proses asesmen dan penetapan bentuk penanganan tetap perlu dilakukan sesuai ketentuan serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Sementara itu, temuan barang bukti perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pendalaman untuk memastikan jenis zat, asal-usul barang, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika.

JERMAL JANGAN HANYA JADI SASARAN PENGGEREBEKAN BERULANG

Kawasan yang berulang kali menjadi sasaran penindakan tentu membutuhkan pendekatan yang konsisten dan terukur. Penggerebekan dapat menjadi langkah awal, tetapi keberhasilan pemberantasan narkotika juga perlu dilihat dari keberlanjutan pengawasan dan kemampuan mencegah aktivitas serupa kembali terjadi.

Karena itu, operasi gabungan ini diharapkan tidak berhenti pada pengamanan pengguna. Pendalaman terhadap kemungkinan adanya pemasok, pengedar, maupun pihak lain yang terlibat perlu dilakukan apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Di sisi lain, upaya pencegahan, edukasi masyarakat, dan penanganan rehabilitatif bagi pengguna yang memenuhi persyaratan juga penting untuk melengkapi penegakan hukum.

KOMITMEN PEMBERANTASAN HARUS BERKELANJUTAN

Kombes Pol Andy Arisandi menegaskan bahwa Polda Sumut akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Ia berharap operasi gabungan tersebut dapat membantu membebaskan kawasan Jermal dari aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Publik kini menantikan konsistensi langkah aparat dalam menindaklanjuti hasil penggerebekan tersebut. Pengawasan berkelanjutan, pengungkapan jaringan apabila didukung bukti, serta penanganan pengguna sesuai ketentuan menjadi bagian penting untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika.

Pesan utamanya jelas: pemberantasan narkoba membutuhkan tindakan nyata, koordinasi lintas instansi, dan pengawasan berkesinambungan agar kawasan rawan tidak terus berulang kali menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika.

Menurut Hamdi, pelayanan Perumda Tirtanadi masih perlu dievaluasi secara serius. Minimnya informasi yang diberikan kepada pelanggan dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan dan membuat masyarakat merasa dirugikan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah informasi mengenai tagihan pemakaian air akibat kebocoran. Pelanggan, kata Hamdi, hanya memperoleh penjelasan mengenai tagihan pada bulan pertama. Namun, pada bulan berikutnya, kembali muncul tagihan yang disebut sebagai sisa pemakaian akibat kebocoran, dengan nominal yang tidak jauh berbeda dari tagihan sebelumnya.

"Persoalannya adalah keterbukaan informasi. Pelanggan berhak mengetahui secara jelas berapa total tagihan yang harus dibayarkan, bagaimana perhitungannya, serta apa dasar penetapan nominal tersebut. Jangan sampai masyarakat terus dibebani tagihan tanpa mendapatkan penjelasan yang terperinci," tegas Hamdi kepada wartawan, Jum'at (09/10/2026) yang lalu.

MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan

MARA CW mendesak seluruh jajaran Perumda Tirtanadi, terutama petugas lapangan dan bagian Customer Service (CS), agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai perusahaan daerah yang mengelola layanan air bersih, Perumda Tirtanadi dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap keluhan pelanggan.

"Jangan hanya menuntut pelanggan untuk membayar tagihan, tetapi ketika masyarakat mempertanyakan dasar perhitungannya, mereka juga harus mendapatkan jawaban yang jelas. Pelanggan berhak memperoleh informasi yang transparan dan pelayanan yang memuaskan," ujarnya.

Hamdi berharap manajemen Perumda Tirtanadi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan tagihan, penanganan kebocoran, serta sistem pengaduan pelanggan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Akan Melakukan Aksi Damai Jilid II

Lebih lanjut, Hamdi mengingatkan agar pihak Perumda Tirtanadi tidak mengabaikan kritik dan tuntutan masyarakat. Ia menegaskan, apabila persoalan yang disoroti tidak mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut yang memadai, MARA CW membuka kemungkinan kembali menggelar aksi damai jilid II di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

"Jangan sampai kami harus kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi damai jilid II. Kami ingin ada keterbukaan, evaluasi, dan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi pelanggan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya mengenai pelayanan dan tagihan yang harus mereka bayarkan," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan persoalan apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem pelayanan Perumda Tirtanadi sehingga keluhan mengenai transparansi tagihan dan kepuasan pelanggan masih menjadi perhatian.

Menurut Hamdi, kritik yang disampaikan MARA CW merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik. Karena itu, ia meminta manajemen Perumda Tirtanadi segera memberikan penjelasan resmi atas persoalan tersebut dan menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki pelayanan.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi telah dilakukan. Saat dikonfirmasi Direktur Eksekutif Mahasiswa Rakyat Corruption Watch (MARA CW) kepada Kepala Humas Perumda Tirtanadi, Bapak Lokot, melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan sehingga berita ini tetap diterbitkan.

"Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kebingungan. Transparansi tagihan dan pelayanan yang profesional merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi. Kami berharap persoalan ini segera dijawab secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap Perumda Tirtanadi tidak semakin menurun," tutup Hamdi Hasibuan. (Red/Tim)

Operasi yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., M.H., tersebut mengamankan enam orang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Rumah yang sehari-hari digunakan sebagai bengkel pembuatan steling itu menjadi perhatian petugas saat pelaksanaan operasi. Kehadiran aparat gabungan sempat memicu kepanikan di lokasi. Sejumlah orang yang berada di tempat tersebut dilaporkan berupaya melarikan diri ketika mengetahui kedatangan petugas.

Namun, petugas bergerak cepat melakukan penyisiran hingga berhasil mengamankan enam orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan awal, keenam orang tersebut diduga terdiri atas satu orang yang dicurigai sebagai bandar dan lima orang lainnya yang diduga sebagai pengguna narkotika. Status serta peran masing-masing masih perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan dan penyidikan.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika. Barang bukti itu meliputi lima paket sabu-sabu, alat isap sabu atau bong, timbangan digital, plastik klip transparan, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Seluruh orang yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga akan mendalami dugaan aktivitas narkotika di lokasi tersebut, termasuk menelusuri asal-usul barang bukti dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Jangan coba-coba. Kami tidak akan pernah memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba di wilayah Deli Serdang. Siapa saja yang terlibat akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," tegas Kompol Ferry.

Operasi GSN ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran gelap narkotika hingga ke lingkungan permukiman. Keberadaan rumah yang difungsikan sebagai bengkel pembuatan steling di lokasi penggerebekan turut menjadi bagian penting dari gambaran tempat berlangsungnya operasi tersebut.

Polresta Deli Serdang mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan dapat membantu mengungkap jaringan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari ancaman narkoba. (Red/Tim)