Kehadiran orang nomor satu di Dairi itu bukan sekadar seremonial. Bupati ingin melihat langsung kondisi pasar, memastikan aktivitas jual-beli berjalan baik, serta menyerap keluhan pedagang terkait ketertiban dan kenyamanan pasar.

Turut mendampingi, Kepala Dinas Kominfo Dairi Desi Sianturi dan Direktur Utama PD Pasar Sidikalang Lumpin Pangaribuan beserta jajaran.

Di sela-sela belanja buah dan kebutuhan pokok, Rita Puspita tampak berbincang akrab dengan pedagang. Ia menanyakan harga buah, kondisi dagangan hingga omzet harian. Suasana keakraban terlihat saat pedagang buah dengan ramah melayani dan menawarkan dagangannya.

"Kita berbelanja di pasar sebagai bentuk kepedulian kepada para pedagang. Mudah-mudahan pasar semakin ramai dan ekonomi masyarakat semakin bergerak," ujar Bupati Vickner di sela kunjungannya.

Lebih jauh, Bupati mengajak seluruh masyarakat Dairi untuk kembali mencintai pasar tradisional sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Ia juga meminta pedagang bersama pemerintah menjaga ketertiban.

"Kita ingin Pasar Sidikalang semakin baik, tertib dan nyaman. Pemerintah akan terus melakukan pembenahan dan mendengarkan masukan para pedagang. Mari kita sama-sama membangun pasar ini," tegas Vickner.

Langkah blusukan ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi pedagang. Kehadiran pemerintah di tengah pasar diyakini mampu menggerakkan kembali perputaran ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung Kabupaten Dairi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian lokasi, kecukupan fasilitas, serta penerapan standar higiene sanitasi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KANDANG AYAM BERDEMPETAN DENGAN DAPUR

Keberadaan kandang ayam di belakang bangunan dapur menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari pengelola.

Persoalan ini berkaitan dengan persyaratan lingkungan dan fasilitas pengolahan pangan dalam penyelenggaraan SPPG. Salah satu dokumen yang menjadi acuan adalah Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Kondisi kandang yang berdempetan dengan dapur menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian lingkungan lokasi, kebersihan area produksi, serta pengendalian lalat dan hewan pembawa penyakit.

Kepala SPPG dan Yayasan Tiga Gerakan Bergizi perlu menjelaskan bagaimana kondisi lokasi tersebut memenuhi persyaratan operasional dan higiene sanitasi yang berlaku.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus mengacu pada ketentuan yang relevan dan hasil pemeriksaan lapangan. Keberadaan kandang tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kontaminasi makanan.

DAPUR KECIL, MAMPUKAH MEMPRODUKSI RIBUAN PORSI?

Selain persoalan kandang ayam, ukuran bangunan dapur yang terlihat terbatas juga menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan fasilitas untuk mendukung produksi ribuan porsi MBG setiap hari.

Produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan ruang yang memadai untuk penerimaan dan penyimpanan bahan baku, persiapan, pengolahan, pengemasan, hingga pencucian ompreng dan peralatan makan.

Tata letak dapur juga harus mendukung pemisahan bahan pangan mentah dan makanan matang, kelancaran pergerakan tenaga kerja, serta pencegahan kontaminasi silang.

Jika kapasitas produksi mencapai ribuan porsi setiap hari, kecukupan luas efektif dapur, peralatan, fasilitas pencucian, ventilasi, air bersih, dan sistem pembuangan limbah menjadi aspek penting untuk dinilai.

Pertanyaannya, apakah luas dan fasilitas dapur tersebut benar-benar memadai untuk menunjang kapasitas produksi tanpa mengabaikan standar keamanan pangan?

Penilaian tersebut perlu didasarkan pada pengukuran dan pemeriksaan teknis, bukan semata-mata pada tampilan bangunan dari luar.

KESESUAIAN JUKNIS DAN STANDAR SANITASI DIPERTANYAKAN

Kedua persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan operasional SPPG, mulai dari kondisi lingkungan hingga kecukupan fasilitas pengolahan pangan.

Pemeriksaan perlu mencakup tata letak dapur, alur produksi, pemisahan bahan mentah dan makanan matang, ketersediaan air bersih, proses pencucian ompreng, drainase, pengelolaan limbah, pengendalian hewan dan vektor, serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain pemeriksaan fisik, status pemenuhan persyaratan administrasi dan dokumen pendukung juga perlu dipastikan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika seluruh persyaratan terpenuhi, hasil pemeriksaan dapat menjadi klarifikasi bagi masyarakat.

KEPALA SPPG DAN YAYASAN DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN

Masyarakat berharap Kepala SPPG dan Yayasan Tiga Gerakan Bergizi memberikan penjelasan mengenai kondisi kandang ayam, kapasitas produksi harian, luas dan tata letak dapur, serta pemenuhan standar higiene sanitasi.

BGN bersama instansi kesehatan terkait juga diharapkan melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi aktual di lapangan sesuai dengan persyaratan operasional SPPG.

Pemeriksaan tersebut penting agar persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dijawab berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian terkait lokasi dan kecukupan fasilitas dapur tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola serta pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.

Kandang ayam berdempetan dengan dapur dan kapasitas fasilitas yang dipertanyakan menjadi dua hal yang membutuhkan jawaban. Apakah lokasi dan fasilitas SPPG Yayasan Tiga Gerakan Bergizi di Klambir Lima Kebun telah memenuhi persyaratan operasional MBG?

Masyarakat menunggu penjelasan dan hasil pemeriksaan yang transparan demi memastikan keamanan pangan dan kualitas layanan bagi para penerima manfaat program MBG. (Red/Tim)

‎Investigasi yang dilakukan pada Sabtu (3/10/2026) menunjukkan kondisi saluran parit di sekitar lokasi usaha tersebut justru terlihat bersih dan jernih, tidak ditemukan adanya busa maupun bau menyengat seperti yang sebelumnya dikeluhkan dalam isu yang beredar di tengah masyarakat.

‎Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPW Sumut Formapera), Bambang Syahputra, menyampaikan bahwa hasil pengecekan langsung tidak menemukan indikasi pencemaran sebagaimana yang ditudingkan.

"Dari hasil pantauan kami di lapangan, kondisi air di parit sekitar lokasi usaha terlihat relatif jernih, tidak keruh, dan tidak berbau. Ini berbanding terbalik dengan informasi yang sempat beredar," ujarnya.

‎Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta mengedepankan klarifikasi berbasis fakta.

‎"Pastikan setiap informasi yang diterima sudah jelas sumber dan datanya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak tertentu," tegas Ketua Formapera Sumut.

‎Sementara itu, Harbani, yang mengaku sebagai bagian dari tim kebersihan di CV Koranda Food, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun dan rutin melakukan perawatan terhadap saluran air di sekitar area usaha.

‎Menurutnya, selain menjaga kebersihan lingkungan, keberadaan CV Koranda Food juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

‎"Perusahaan ini sudah lama berdiri dan menyerap ratusan tenaga kerja, mayoritas warga setempat. Ini tentu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran," jelasnya.

‎Ia juga menambahkan bahwa aktivitas usaha tersebut turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai kewajiban yang dipenuhi perusahaan.

‎Pengakuan serupa disampaikan Eliadi, warga Dusun VII yang tinggal di sekitar lokasi. Ia menilai isu pencemaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

‎"Setahu saya tidak ada itu pencemaran seperti yang diberitakan. Parit di sini ada yang mengontrol dan membersihkan setiap hari. Justru banyak warga yang terbantu karena bisa bekerja di sini," ungkapnya.

‎Sejumlah warga lainnya juga mengakui bahwa kehadiran CV Koranda Food membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

‎Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi, terutama di era media sosial, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar dan berpotensi merugikan pihak lain. (Red/Tim)

Ia mengemban amanat besar untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, yang mendapat promosi jabatan baru sebagai Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri. Penunjukan ini sekaligus menandai kembalinya Brigjen Sonny ke Bumi Lancang Kuning/Tanah Batak, tempat yang sudah sangat familiar baginya.

​Rekam Jejak dan Perjalanan Karier

​Brigjen Pol. Sonny Irawan merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak cemerlang, sarat pengalaman di bidang operasional, penegakan hukum, hingga manajerial strategis.

​Lulusan Akpol 1997: Sonny adalah perwira menengah jebolan Akademi Kepolisian angkatan 1997 yang dikenal tangguh dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

​Spesialisasi Bidang Lalu Lintas: Sebagian besar perjalanan kariernya dihabiskan di korps lalu lintas. Ia tercatat pernah mengemban posisi penting sebagai Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur (2022–2023) serta Dirlantas Polda Jawa Tengah (2023–2025).

​Karier di Lemdiklat Polri: Sebelum ditarik kembali ke struktur polda, ia sempat dipercaya mengabdi di lembaga pendidikan kepolisian sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri hingga kemudian menjabat sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

​Bukan Orang Baru di Polda Sumut

​Bagi internal Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sosok Brigjen Sonny Irawan bukanlah wajah asing. Pada Januari 2026 lalu, ia sempat mengemban tugas sebagai Wakapolda Sumut menggantikan Brigjen Pol. Rony Samtana.

Meski masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Mapoldasu tergolong singkat sebelum akhirnya sempat bergeser kembali ke Lemdiklat Polri, ia dinilai telah memahami peta kerawanan, karakteristik sosial, serta dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Sumatera Utara.

​Selama menjadi Wakapolda Sumut sebelumnya, ia dikenal aktif turun langsung memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta menekankan kesiapsiagaan personel Satuan Brimob dan kewilayahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Harapan Baru di Bawah Kepemimpinan Baru

​Dengan kembalinya Brigjen Pol. Sonny Irawan ke Mapolda Sumut sebagai Kapolda, masyarakat dan jajaran kepolisian berharap stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara dapat terus terjaga dengan baik.

Terlebih, tantangan pengamanan wilayah ke depan semakin kompleks, mulai dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar, pemberantasan kejahatan transnasional, hingga pengawalan program-program strategis nasional di daerah.

Rangkaian prosesi serah terima jabatan (sertijab) antara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan dijadwalkan akan segera dilangsungkan dalam waktu dekat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala yang tampil dengan loreng kebanggaan, turut mengikuti Upacara Korps RaportKenaikan Pangkat Perwira dan Tamtama Periode 1 Oktober 2026 yang digelar Yonif TP 908/PERTAKI.

Upacara dipimpin langsung oleh Danyonif TP 908/PERTAKI Letnan Kolonel Inf Chandra Jaya Maulana, S.Sos., M.A.P., M.Tr. Mil. Turut mendampingi Wadanyonif TP 908/PERTAKI Mayor Inf Helda Pragas Setyawan, S.T.Han., Danki Kesehatan Kapten Ckm Sarmatua Sitorus, A.Md.Kep., para perwira staf, para Danki, bintara staf, serta jajaran bintara dan tamtama.

Turut hadir Staf Ahli PKK Kabupaten Dairi, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala, dan diikuti sekitar 200 personel Yonif TP 908/PERTAKI.

Dalam amanatnya yang penuh motivasi, Danyonif Chandra Jaya Maulana menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan atau seremoni rutin, melainkan memiliki tiga makna penting: anugerah, kehormatan, dan tanggung jawab.

"Pangkat baru harus membawa perubahan. Tingkatkan disiplin, profesionalisme, dan jadilah teladan bagi junior," pesannya dengan tegas di hadapan seluruh prajurit yang naik pangkat.

Danyon juga menekankan bahwa semakin tinggi pangkat, maka semakin besar pula tuntutan pengabdian dan integritas yang harus dijaga.

Sementara itu, Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala yang hadir sebagai bentuk sinergitas Pemkab Dairi dengan TNI, menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, selamat atas kenaikan pangkat. Jadikan ini sebagai amanah untuk meningkatkan disiplin, dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Terus melangkah dengan semangat, loyalitas, dan integritas," ujar Wahyu.

Wahyu yang juga dikenal dekat dengan jajaran TNI di Dairi ini berharap momentum tersebut menjadi energi baru bagi seluruh personel Yonif TP 908/PERTAKI untuk semakin solid, profesional, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas, baik dalam tugas pertahanan negara maupun dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Dairi.

Hal ini terlihat dari kedekatan Wabup dengan prajurit, termasuk saat meninjau langsung program ketahanan pangan Yonif TP 908/PERTAKI mulai dari peternakan sapi hingga peternakan ayam petelur yang dikelola oleh satuan tersebut.

Sinergitas antara Pemkab Dairi dan Yonif TP 908/PERTAKI selama ini memang sangat kuat, terutama dalam mendukung program swasembada pangan dan pembangunan di daerah.

Menurut Halomoan Nasution, peran generasi muda sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh remaja untuk menjauhi segala bentuk perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya para remaja, untuk bersama-sama mencegah berbagai bentuk kriminalitas dan tindak pidana jalanan (street crime) yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," ujarnya.

Halomoan juga menghimbau agar para remaja tidak terlibat dalam aktivitas geng motor anarkis yang kerap menimbulkan keresahan, seperti aksi tawuran, pencurian, balap liar, maupun tindakan melawan hukum lainnya.

Sebaliknya, ia mendorong agar organisasi kepemudaan dan komunitas bermotor dijadikan sebagai wadah positif untuk mempererat silaturahmi, mengembangkan potensi diri, meningkatkan kreativitas, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Mari kita jaga Kamtibmas di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang, demi masa depan generasi muda yang lebih baik," tegas Halomoan Nasution.

Melalui sinergi antara masyarakat, pemuda, organisasi sosial, dan aparat keamanan, diharapkan berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini sehingga tercipta suasana yang harmonis dan tertib di tengah kehidupan bermasyarakat. (Red/Tim)

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah tim melakukan patroli siber dan mendeteksi aktivitas perjudian melalui sebuah situs web bermerek "Nextplay88".

Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian mengidentifikasi dua lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Masing-masing berada di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi.

"Jadi rekan-rekan, seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, memang ada dua TKP penangkapan. Dua TKP kejadian sebenarnya, kejadian tempat terjadinya perkara. Yang pertama itu di Medan, Kota Medan, tepatnya adalah di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Dan yang kedua di Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi," ujar Bayu, Kamis (1/10/2026).

Dalam perkara tersebut, MA ditetapkan sebagai tersangka yang disebut berperan sebagai pemilik situs judi online. Sementara DH disebut berperan sebagai pihak yang turut serta dalam aktivitas tersebut.

Bayu menjelaskan, penyelidikan awal mengarah kepada DH yang terdeteksi beroperasi di wilayah Kota Tebing Tinggi. Setelah DH ditangkap, penyidik mengembangkan penyelidikan untuk mencari MA yang disebut sebagai pemilik situs judi online tersebut.

Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di kediaman MA di Kota Medan. Namun, MA tidak ditemukan di lokasi. Petugas hanya menemukan istri MA yang selanjutnya diperiksa sebagai saksi.

"Di Medan di sini, kita berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap istri daripada MA, ya. Istri daripada MA dulu, ya. Namun, setelah kita lakukan penggeledahan atau pencarian kepada si MA ini, MA ini tidak berada di tempat," kata Bayu.

Penyelidikan selanjutnya dikembangkan ke Desa Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Di lokasi tersebut, polisi menangkap DH yang disebut sebagai rekanan MA.

Sementara itu, MA diketahui telah berupaya melarikan diri ke Jakarta Pusat. Tim Ditressiber Polda Sumut kemudian melakukan profiling dan penyelidikan untuk melacak keberadaan MA.

Upaya pencarian tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 24 September 2026 sekitar pukul 21.30 WIB, MA ditangkap di Jakarta.

MA kemudian dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum. Dalam penangkapan tersebut, tim Ditressiber Polda Sumut juga mendapat bantuan dari tim Ditressiber Polda Metro Jaya.

"Kita tangkap di Jakarta, MA selaku CEO situs judi online tersebut, ini kita lakukan penangkapan, selanjutnya kita bawa ke Polda Sumatera Utara. Dan penangkapan yang dilakukan oleh tim daripada Dit Ressiber ini juga dibantu oleh tim daripada Dit Ressiber Polda Metro Jaya," ujar Bayu. (Red)

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang. Bupati Dairi Vickner Sinaga hadir didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala dan Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin untuk menyampaikan pidato utama peringatan HUT Dairi.

Dalam pidatonya, Bupati Vickner menyampaikan Selamat Hari Jadi ke-79 kepada seluruh masyarakat Dairi dengan harapan besar agar Dairi semakin maju, sejahtera, memaafkan dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

"Tugas kita bersama hari ini dan ke depan adalah menjaga, merawat, serta meneruskan warisan kebaikan yang telah ditinggalkan, sembari terus berinovasi menjawab tantangan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas," ujar Bupati Vickner.

Mengusung tema "Bangkit Bersama Semakin Tangguh", Bupati menegaskan tema tersebut memiliki makna kuat bahwa sejarah Kabupaten Dairi adalah milik seluruh warga. Peringatan HUT menjadi momentum mempererat persatuan, meruntuhkan sekat perbedaan, memperkuat rasa memiliki terhadap daerah, serta siap menghadapi tantangan masa depan mulai dari dinamika ekonomi global, perubahan iklim hingga tantangan sosial tanpa kehilangan arah pembangunan.

Bupati memaparkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam tiga pilar utama:

Pertama Bidang Pemerintahan:

Komitmen penerapan Manajemen Talenta ASN Berbasis Merit secara konsisten dan transparan yang telah diekspose di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk mewujudkan penempatan ASN sesuai kompetensi dan melahirkan kompetensi yang menjawab tantangan zaman.

Kerja sama Bapenda dan Bank Sumut Cabang Sidikalang dalam pemanfaatan QRIS dan Virtual Account untuk pembayaran pajak daerah guna mendorong digitalisasi dan kemudahan wajib pajak.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dairi telah mencapai 98,35% per 1 September 2026. Bagi yang belum terdaftar, Pemkab dan BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi.

Bidang Pembangunan Kedua:

Pembangunan SMP Negeri 4 Sidikalang dan TK Pembina Sidikalang II di Kalang Simbara yang tak lepas dari kontribusi hibah tanah masyarakat. Pembangunan Puskesmas Gunung Sitember sesuai Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 dan Puskesmas Parongil dengan konsep rawat inap dan spesialistik.

Untuk infrastruktur jalan, dari total panjang jalan kabupaten 1.608 Km, kondisi mantap di awal 2026 sepanjang 833 Km (51,8%). Sepanjang tahun 2026, Pemkab telah dan akan melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jalan sepanjang 50 Km di seluruh kecamatan, sehingga akhir tahun 2026 kondisi stabil menjadi 883 Km atau 54,91%.

Kabar lainnya, Dairi menjadi salah satu penerima program Sekolah Rakyat di Kecamatan Sitinjo dari Kemensos yang ditargetkan beroperasi tahun 2027. Serta babak baru investasi NT Corp di Parbuluan dengan penanaman perdana bibit kopi arabika seluas 118 hektare di Desa Parbuluan IV, hasil pertemuan intens Bupati dengan Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon untuk membawa Kopi Dairi ke pasar dunia.

Ketiga Bidang Kemasyarakatan:

Grand Opening Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026 yang dirangkai dengan Hari UMKM Nasional dan HUT ke-81 RI di Taman Rekreasi Sidikalang untuk mendorong digitalisasi UMKM.

Penyaluran beasiswa berprestasi dan kurang mampu dari dana CSR PT. Bank Sumut Tahun 2026, serta bantuan sosial dari UPT Sentra Insyaf Kemensos RI Medan untuk penyandang disabilitas, lansia dan PPKS klaster anak sebagai bentuk perhatian kepada kelompok rentan.

Pemkab Dairi juga menorehkan berbagai penghargaan nasional:

UHC Award 2026 dari Pemerintah Pusat & BPJS Kesehatan atas komitmen JKN.

Komisi Informasi Award 2025 dengan Predikat Informatif dari KI Sumut.

Apresiasi Pajak Non Tunai Terbaik dari Bank Indonesia Perwakilan Sumut.

Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kemendagri peringkat 3 kategori penurunan kemiskinan Regional Sumatera.

Apresiasi dari Kementerian Hukum atas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik 2025 dari KemenPAN-RB atas inovasi Perkebbas dan Jempol Siturang.

Sidang paripurna turut dihadiri Forkopimda Dairi, Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli TP PKK Sri Dewi Manik, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD, Camat, Pimpinan BUMD, Ormas dan OKP.

Video tersebut menampilkan secara visual deretan program dan lompatan kinerja Pemkab Dairi dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, Pemkab Dairi dinilai tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dengan strategi optimalisasi sumber daya dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Bupati Dairi, Vickner Sinaga dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut bukanlah hasil kerja pemerintah semata, melainkan buah dari gotong royong seluruh masyarakat Dairi.

"Capaian yang kita raih hari ini merupakan hasil kerja bersama. Dukungan masyarakat menjadi kekuatan penting bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan, terlebih di tengah keterbatasan fiskal seperti saat ini," ujar Bupati Vickner di hadapan tamu undangan.

Dalam momentum bersejarah ini, Bupati Vickner secara khusus memberikan pesan kepada generasi muda Dairi untuk tidak menjadi penonton. Para pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut menjadi motor penggerak inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

"Pemuda adalah bagian penting dari masa depan Dairi. Mari bersama-sama mengambil peran, berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan Dairi yang berkelanjutan. Sekaligus hari ini saya sampaikan, capaian Dairi ini untuk Dairi, Untuk Sumatera Utara dan untuk NKRI," tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Rangkaian resepsi HUT ke-79 ini berlangsung penuh keharuan dan kebanggaan. Pemkab Dairi memberikan cinderamata kepada para ahli waris mantan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang pernah mengabdikan diri dan memimpin Kabupaten Dairi.

Pemberian ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendahulu.

Momen puncak ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun ke-79 oleh Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga dan jajaran, serta peluncuran CorePAD, aplikasi pembayaran non-tunai terpusat yang dibangun melalui kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi.

Dalam pengembangannya, Diskominfo menyiapkan infrastruktur teknologi serta mendukung integrasi dengan sistem pembayaran Bank Sumut. CorePAD juga terhubung dengan aplikasi Pengasen yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pembayaran PBB, MBLB, pajak hotel dan restoran, serta retribusi persampahan dapat dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi, mudah dan transparan.

Acara resepsi tersebut turut dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimda, instansi vertikal, Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD dan para Camat, Pimpinan BUMN-BUMD, Organisasi Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan.

Momentum HUT ke-79 ini menjadi refleksi perjalanan panjang Kabupaten Dairi sekaligus penguatan semangat kebersamaan untuk melanjutkan pembangunan menuju Dairi yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing dan semakin tangguh.

Jakarta,asatupro.com-Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi kembali melakukan perombakan (reshuffle) jajaran menteri dan pejabat tinggi negara dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan sejumlah posisi strategis ini mencakup jajaran menteri koordinator, menteri, kepala badan, hingga pimpinan tinggi Polri.

​Berikut adalah daftar lengkap pejabat negara yang dilantik oleh Presiden Prabowo:

​Menteri Koordinator dan Menteri

1. Bahlil Lahadalia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (merangkap sebagai Menteri ESDM)
2. ​Sugiono – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
3. ​Dudung Abdurachman – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam)
4. ​Arrmanatha Nasir – Menteri Luar Negeri (Menlu)
5. ​M. Sarmuji – Menteri Perindustrian (Menperin)

Wakil Menteri Koordinator dan Wakil Menteri

1. Drajat Hari Wibowo – Wakil Menteri Koordinator Perekonomian
2. ​Luky Alfirman – Wakil Menteri Keuangan
3. ​Nurkholish Ibnu Amman – Wakil Menteri Keuangan
4. ​Muhamad Soleh Mustofa – Wakil Menteri Pertanian
5. ​Irwan Meilano – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kepala Lembaga, Badan, dan Pimpinan Tinggi Polri

1. Listyo Sigit Prabowo – Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
2. ​Komjen Pol Suyudi Ario Seto – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
3. ​Komjen Pol Wahyu Hadiningrat – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri)
4. ​Dedi Prasetyo – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
5. ​Fadil Imran – Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa
6. ​Arianto Wibowo – Wakil Kepala BPKP

Ombudsman Republik Indonesia

1. Nuzran Joher – Ketua Ombudsman
2. Radyan Sam – Anggota Ombudsman

​Perombakan kabinet kali ini menghadirkan sejumlah dinamika penting, di antaranya pergeseran posisi tokoh-tokoh strategis serta masuknya nama Jenderal Polisi (Purn/Aktif) Listyo Sigit Prabowo menempati posisi baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), yang kepemimpinan di Korps Bhayangkara kini resmi diestafetkan kepada Kapolri baru, Komjen Suyudi Ario Seto.

Aksi kebal hukum ini pertama kali terendus berkat laporan warga sekitar yang curiga dengan mobilitas kendaraan pengangkut bahan bakar tanpa logo maupun penanda resmi perusahaan tersebut. Berbekal informasi tersebut, tim media langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan investigatif.

​Warga Ungkap Praktik Ilegal, Singgung "Bekingan" Oknum Aparat

Keberadaan truk tangki "siluman" pengangkut solar bersubsidi ini menuai keresahan mendalam di tengah masyarakat. Seorang warga setempat berinisial WH (39) mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal tersebut sudah berlangsung berulang kali tanpa ada sentuhan hukum.

​"Mobil truk biru putih itu sudah sering keluar masuk ke dalam perusahaan itu, Bang. Bekingnya TNI sama Polisi," ungkap WH dengan nada geram kepada awak media.

​Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang sengaja memuluskan distribusi BBM bersubsidi ilegal demi meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat kecil.

​Perusahaan Bungkam, Manajemen PT Medan Tropical Canning Tutup Mulut

​Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media di lokasi kejadian tidak membuahkan hasil. Pihak keamanan (security) yang berjaga di gerbang PT Medan Tropical Canning memilih bungkam dan menolak memberikan keterangan resmi terkait aktivitas keluar-masuk truk tangki bermuatan solar tersebut.

​Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Medan Tropical Canning sama sekali belum memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan penggunaan BBM bersubsidi di lingkungan pabrik mereka. Sikap tertutup ini semakin memperkuat kecurigaan publik adanya praktik curang di balik operasional perusahaan.

Ancaman Pidana Berat: Maling Hak Rakyat Kecil

​Dugaan penggunaan solar subsidi oleh sektor industri merupakan kejahatan telak terhadap negara. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan hukum tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 55 jo. Pasal 40 angka 9 regulasi tersebut, ditegaskan bahwa:

​"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

​Masyarakat menilai, jika terbukti digunakan untuk kepentingan korporasi industri, tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak kelompok rentan seperti nelayan dan petani yang seharusnya menjadi sasaran utama subsidi energi.

​"Kalau benar digunakan industri, ini sangat merugikan negara dan masyarakat kecil seperti nelayan dan petani," ujar warga lainnya dengan nada kecewa.

​Desakan Tegas: APH dan Lembaga Terkait Jangan Tutup Mata!

​Publik kini menuntut ketegasan dari aparat penegak hukum (APH) serta lembaga pengawas terkait, mulai dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), hingga jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

​Masyarakat mendesak agar segera dilakukan investigasi mendalam, penggerebekan, serta penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap manajemen PT Medan Tropical Canning maupun pihak-pihak di balik layar yang berani membekingi mafia BBM bersubsidi ini. Negara tidak boleh kalah oleh sindikat pencatut solar rakyat!

Redaksi asatupro.com senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terkait pemberitaan ini, redaksi membuka ruang seluas-luasnya dan siap menerima tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab dari manajemen PT Medan Tropical Canning serta instansi berwenang terkait demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, S.H., mengatakan sejumlah kebijakan dan terobosan yang dilakukan Kapolrestabes Medan menunjukkan adanya upaya menghadirkan kepolisian yang lebih responsif, dekat dengan masyarakat, serta mengedepankan pendekatan humanis.

"PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi seluruh kinerja Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak bersama seluruh jajarannya. Kami melihat ada sejumlah terobosan yang memberikan dampak positif terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat di Kota Medan," ujar Irham Sadani Rambe.

Menurut Irham, salah satu terobosan yang patut diapresiasi adalah program JCS (Jaga, Cegah, Sigap) yang dibentuk untuk merespons dan menangani kejahatan jalanan.

Dalam kurun 36 hari, Tim JCS bersama jajaran Polrestabes Medan dilaporkan mengungkap 123 kasus kejahatan jalanan dengan 145 tersangka serta membongkar sejumlah gudang penampungan kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

"Program JCS menunjukkan bahwa Polrestabes Medan berusaha menghadirkan respons yang cepat terhadap persoalan kejahatan jalanan. Bagi masyarakat, kecepatan polisi dalam mencegah dan menangani kejahatan tentu menjadi bagian penting dari rasa aman," kata Irham.

Selain penanganan kejahatan jalanan, PW KAMMI Sumut juga menyoroti program "Berkantor di Polsek"yang menjadi bagian dari kebijakan Commander Wish Kapolrestabes Medan.

Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke tingkat Polsek untuk melihat kondisi personel, mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperkuat soliditas internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami menilai program Berkantor di Polsek merupakan pendekatan yang baik. Pimpinan turun langsung melihat kondisi di lapangan, mendengar persoalan anggota dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berada di balik meja," ujar Irham.

Dinilai Membangun Pendekatan Kepolisian yang Humanis

Irham juga menilai kepemimpinan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak telah mendorong terbentuknya pendekatan yang lebih humanis antara kepolisian dan masyarakat di Kota Medan.

Menurutnya, pendekatan humanis bukan berarti mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Polisi tetap harus tegas terhadap pelaku kejahatan, namun juga mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

"Kami melihat Kapolrestabes Medan berusaha membangun wajah kepolisian yang humanis di Kota Medan. Humanis bukan berarti lembek dalam penegakan hukum. Polisi tetap harus tegas terhadap kejahatan, tetapi pada saat yang sama mampu berkomunikasi, mendengar aspirasi dan menghargai masyarakat," tegas Irham.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, juga terlihat dalam pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi mahasiswa. Dalam salah satu aksi mahasiswa di depan DPRD Kota Medan pada Juni 2026, Kapolrestabes Medan disebut turun langsung dan membantu menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan pihak DPRD setelah sempat terjadi ketegangan.

"Bagi kami, ruang demokrasi harus tetap dijaga. Mahasiswa memiliki hak menyampaikan pendapat, sementara kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan. Ketika kedua hal tersebut dapat dipertemukan melalui komunikasi yang baik, maka situasi dapat tetap kondusif tanpa menghilangkan substansi aspirasi masyarakat," katanya.

Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Jalanan

PW KAMMI Sumut juga memberikan apresiasi terhadap langkah Polrestabes Medan dalam pemberantasan narkoba, perjudian, serta berbagai bentuk kejahatan yang dinilai meresahkan masyarakat.

Irham menilai persoalan keamanan di Kota Medan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, patroli, penindakan, hingga membangun kesadaran masyarakat.

"Pemberantasan narkoba, perjudian dan kejahatan jalanan harus dilakukan secara konsisten. Kami berharap langkah-langkah yang sudah dilakukan Polrestabes Medan dapat terus dilanjutkan dan diperkuat, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan," ungkapnya.

Polisi Harus Terus Dekat dengan Masyarakat

Irham menegaskan, apresiasi yang disampaikan PW KAMMI Sumut bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, organisasi mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab memberikan kritik apabila terdapat kebijakan atau tindakan aparat yang perlu diperbaiki.

"Apresiasi dan kritik adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Ketika ada kinerja yang baik, tentu patut kita apresiasi. Ketika ada kekurangan, masyarakat sipil juga harus tetap memberikan kritik secara konstruktif," jelasnya.

Ia berharap kepemimpinan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak dapat terus memperkuat hubungan antara Polrestabes Medan dengan mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat sipil.

"Kami berharap Polrestabes Medan terus mempertahankan pendekatan humanis, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat dan tetap tegas terhadap pelaku kejahatan. Keamanan Kota Medan adalah kepentingan bersama," tutup Irham Sadani Rambe.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Wahyu membacakan sambutan resmi Bupati Dairi di hadapan jajaran Forkopimda, ASN, TNI/Polri, organisasi wanita, hingga pelajar dari SD hingga perguruan tinggi.

Peringatan tahun ini mengusung dua tema besar yang saling menguatkan. Untuk Hari Kesaktian Pancasila mengangkat tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah landasan utama untuk menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Dairi.

Sementara untuk Hari Jadi Kabupaten Dairi ke-79, tema yang diusung adalah "Bangkit Bersama, Semakin Tangguh".

Menurut Wahyu, kemajuan Dairi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Bangkit Bersama dimaknai sebagai semangat membangun melalui gotong royong, sementara Semakin Tangguh berarti kesiapan kita menghadapi perubahan dan berbagai tantangan pembangunan," ujar Wahyu saat membacakan sambutan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Dairi, lanjut Wahyu, berkomitmen memperkuat pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pembangunan akan terus didorong di semua sektor strategis, mulai dari pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wahyu juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan mitra pembangunan yang telah berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Dairi selama 79 tahun perjalanannya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Pancasila sebagai landasan, gotong royong sebagai kekuatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

"Dengan bangkit bersama, kita akan menjadi semakin tangguh dalam mewujudkan Dairi yang semakin maju, sejahtera, bermartabat dan berkelanjutan," demikian pesan Bupati Dairi yang disampaikan Wabup Wahyu.

Upacara berlangsung dengan khidmat. Wabup Wahyu yang tampil mengenakan pakaian adat Pakpak lengkap dengan oles dan topi adat, terlihat gagah memimpin penghormatan.

Turut hadir dalam upacara tersebut unsur Forkopimda, Anggota DPRD Fitrianto Berampu, mewakili Kapolres Dairi, mewakili Dandim 0206 Dairi, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., mewakili Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, para ASN, TNI/Polri, TP PKK, Persit, Bhayangkari, serta ribuan pelajar.

Pesan itu disampaikan dalam acara Tradisi Laporan Korps Kenaikan Pangkat Anggota Kodam I/BB yang digelar di Aula Manunggal, Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Acara tersebut dihadiri oleh Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Kapoksahli, Para Asisten Kodam, Para Kabalakdam dan Pamen yang naik pangkat, serta hadir juga Ketua Persit Chandra Kirana I/BB Serta Pengurus Daerah (PD) I/Bukit Barisan.

Kegiatan berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus tradisi satuan bagi prajurit yang memperoleh kenaikan pangkat. Dalam periode kali ini, sebanyak 299 personel Kodam I/BB menerima kenaikan pangkat.

Dari jumlah tersebut, 33 personel merupakan Pamen, yang terdiri atas enam Kolonel, tiga Letnan Kolonel (Letkol), dan 24 Mayor. Pangdam menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar perubahan status atau tanda kenaikan jabatan, melainkan amanah yang diberikan negara kepada setiap prajurit.

Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi ini adalah amanat yang diberikan negara. Karena itu, kita sebagai prajurit harus tulus dalam melaksanakan tugas.

Pangdam I/BB mengatakan, kenaikan pangkat tersebut tidak diperoleh begitu saja, karena di baliknya terdapat proses, dedikasi, pengabdian, serta prestasi yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas, karena itu, Pangdam I/BB mengingatkan agar para prajurit senantiasa bersyukur.

Kenaikan pangkat dinilai sebagai nikmat dan kepercayaan yang patut diterima dengan penuh tanggung jawab. "Intinya, prajurit yang naik pangkat wajib bersyukur karena ini adalah nikmat yang diberikan Tuhan," Selain rasa syukur, Pangdam I/BB juga mengingatkan para prajurit untuk tetap menjaga sikap rendah hati.

Pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi tidak boleh membuat seorang prajurit menjadi sombong maupun angkuh. Ia juga berpesan agar prajurit tidak larut dalam kekhawatiran mengenai kehidupan maupun masa depan, melainkan tetap menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, dan percaya bahwa setiap pengabdian akan memiliki jalan terbaik.

"Seorang prajurit tidak perlu khawatir dengan hidup, tidak usah khawatir dengan masa depan.Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi karier dan hidup kita. Kita tidak perlu mudah menyerah, harus tetap pantang menyerah," Pangdam I/BB berharap kenaikan pangkat tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, dedikasi, dan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dengan pangkat yang semakin tinggi, tanggung jawab yang diemban juga semakin besar. Karena itu, setiap prajurit diharapkan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi satuan dan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Kepala Negara menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai calon tunggal pengganti Kapolri.

​Kronologi Penyerahan Surpres dan Gerak Cepat DPR

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres dengan nomor R57/Surpres/09/2026 bertanggal 30 September 2026.

​"Pagi ini pimpinan DPR mendapat Surpres kepada Ketua DPR Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokhman, Kamis (1/10/2026).

​Menindaklanjuti surat tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menggelar rapat internal pada Kamis pagi (1/10/2026) untuk memberikan mandat penuh kepada Komisi III agar segera melaksanakan proses seleksi.

Komisi III Setujui Komjen Suyudi Secara Aklamasi

​Didampingi oleh pimpinan DPR, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto langsung menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI.

​Dalam proses sidang yang dipimpin oleh Komisi III tersebut, seluruh perwakilan fraksi secara mufakat menyatakan persetujuannya terhadap penunjukan Komjen Suyudi.

​"Apakah disepakati? Setuju," seru para anggota Komisi III dalam sidang aklamasi tersebut.

​Dengan disetujuinya penunjukan ini di tingkat komisi, hasil uji kelayakan tersebut selanjutnya akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan secara resmi sebelum dilanjutkan ke tahap pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

​Profil Singkat Komjen Suyudi Ario Seto

​Komjen Pol. Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di bidang reserse maupun kepemimpinan strategis. Sebelum ditunjuk sebagai calon Kapolri, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025.

​Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, jenderal bintang tiga ini juga pernah menduduki sejumlah posisi penting, di antaranya sebagai Wakapolda Metro Jaya serta Kapolda Banten.

Penunjukannya sebagai orang nomor satu di kepolisian diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang profesional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rekaman tersebut, aparat penegak hukum diduga terang-terangan meminta uang hingga ratusan juta rupiah dan melakukan tawar-menawar demi mengubah pasal sangkaan dalam perkara narkotika.

Rekaman yang mencoreng institusi kepolisian ini pertama kali diunggah oleh akun Facebook Winda Arum dan langsung memantik reaksi keras warganet, Kamis (1/10/2026).

​Dalam percakapan yang beredar luas, terdengar suara seorang pria yang diduga keluarga tersangka narkotika tengah bernegosiasi alot dengan pihak yang disebut sebagai oknum polisi. Nilai tawar yang diminta pun fantastis.

​"Kita tadi disuruh rembuk sama saudara, nanti kesepakatannya gimana, sanggupnya berapa. Awalnya kan kata Bang Agus gini, kalau kau tanya aku, ku minta cepek, sanggup kau. Ya enggaklah, ku bilang kan. Dari mana uang cepek, tapi kalau misalkan 20 atau berapa masih bisa dirembukkan di keluarga," demikian bunyi transkrip percakapan yang mencerminkan dugaan pemerasan terselubung di balik penegakan hukum.

​Publik Pertanyakan Transparansi Sanksi Internal

​Alih-alih memberikan penjelasan terbuka terkait langkah pembenahan di internal institusi, tanggapan yang diberikan Polres Asahan justru terkesan defensif. Melalui Kasi Propam, IPTU P. Sahala Naibaho, kepolisian berdalih bahwa rekaman suara tersebut merupakan kasus usang yang didaur ulang dari kejadian pada 20 Januari 2023 silam.

​"Rekaman yang beredar tersebut memang berkaitan dengan kejadian yang pernah terjadi, namun merupakan video lama yang terjadi pada 20 Januari 2023 dan kembali disebarluaskan di media sosial," kilah Sahala.

​Meski pihak kepolisian berkedok bahwa personel yang terlibat—yakni Brigadir Reza Alwi Hasibuan dan Bripka Agus Irawan—telah dijatuhi sanksi melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), publik menilai penyelesaian internal tersebut kerap minim transparansi.

Kasus-kasus serupa yang kembali mencuat ke permukaan menunjukkan bahwa efek jera di tubuh Korps Bhayangkara masih patut dipertanyakan, dan pengawasan terhadap praktik "permainan pasal" di tingkat penyidikan masih jauh dari kata bersih.

​Lemahnya Pengawasan Berulang Kali Berulang

​Kembalinya rekaman ini beredar di ruang publik membuktikan bahwa luka lama atas buruknya integritas oknum penegak hukum masih membekas di hati masyarakat.

Alih-alih sekadar mengimbau warga agar bijak bermedia sosial dan memfilter informasi, publik mendesak agar kepolisian membuktikan komitmen reformasi kultural secara nyata, bukan sekadar berlindung di balik dalih "kejadian masa lalu" setiap kali borok institusi kembali terbuka di hadapan publik.

Redaksi asatupro.com senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terkait pemberitaan ini, redaksi membuka ruang seluas-luasnya dan siap menerima tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab dari pihak Polres Asahan atau pihak-pihak terkait lainnya demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.

Surat penting tersebut diserahkan dan diumumkan langsung oleh pimpinan DPR pada Kamis pagi, 1 Oktober 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangan persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres dengan nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

​"Pagi ini pimpinan DPR mendapat Surpres kepada Ketua Ketua DPR Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokhman, Kamis (1/10/2026).

​Komjen Suyudi Ario Seto Disiapkan Jadi Calon Tunggal Kapolri

​Dalam Surpres yang sama, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengusulkan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga secara resmi menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai calon tunggal pengganti Kapolri.

Menindaklanjuti surat dari kepala negara tersebut, DPR RI langsung bergerak cepat melalui mekanisme internal. Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menggelar rapat pagi ini untuk memberikan penugasan resmi kepada Komisi III.

​"Maka sesuai dengan barusan digelar Badan Musyawarah DPR, hari ini 1 Oktober pagi, menugaskan Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi, calon Kapolri," kata Habiburokhman. "Apakah disepakati? Setuju," imbuhnya menirukan persetujuan dalam rapat.

​Dengan disepakatinya penugasan tersebut, Komisi III DPR langsung menjadwalkan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi Komjen Suyudi Ario Seto untuk segera memegang kendali kepemimpinan di Korps Bhayangkara.

​Proses uji kepatutan ini menjadi sorotan luas publik mengingat posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan investigasi lapangan pada Minggu, 27 September 2026, cerobong pabrik PT KKM tertangkap basah memuntahkan asap hitam pekat beracun yang mengepung kawasan pemukiman padat penduduk.

Tak hanya buruknya kualitas emisi, spesifikasi teknis ketinggian cerobong pabrik ini juga diduga kuat cacat hukum dan melanggar aturan baku AMDAL/lingkungan hidup.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi meredakan kekhawatiran publik, manajemen PT KKM melalui sang Manager Perusahaan, Sucipto, justru menunjukkan sikap arogan, tertutup, serta memblokir akses komunikasi awak media dan tim investigasi.

​⚡ Kecaman Keras: "Sinar Mas Jangan Kebal Hukum!"

​Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) bereaksi keras dan mengecam tindakan semena-mena PT KKM yang, menurut mereka, telah merampas hak hidup sehat masyarakat demi mengeruk keuntungan korporasi semata.

​Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom., menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat perusahaan besar di bawah panji Sinar Mas Group bertindak sewenang-wenang di tanah Deli Serdang.

​"Ini bentuk kejahatan lingkungan yang nyata dan terstruktur! PT KKM melalui manajemennya jelas-jelas menantang negara dengan membiarkan limbah udara mencemari paru-paru anak cucu kita. Sikap manajer mereka yang bungkam dan memblokir komunikasi membuktikan bahwa perusahaan ini sedang mencoba menutupi borok pelanggarannya. Kami tegaskan, Sinar Mas Group tidak kebal hukum!" — tegas Zulhamdani.

Senada dengan Ketua Umum, Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, melayangkan ultimatum keras kepada pihak manajemen dan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan nyawa rakyat.

"Kami dari DPP FROMPER mendesak instansi terkait untuk tidak masuk angin. Asap hitam pekat yang dimuntahkan PT KKM adalah ancaman serius terhadap wabah ISPA bagi warga sekitar. Jika dalam waktu dekat Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum tidak segera menyegel pabrik ini, maka kami pastikan DPP FROMPER akan turun ke jalan, memimpin gelombang massa, dan mengepung gerbang PT KKM sampai izin operasionalnya dicabut permanen!" — tandasnya dengan lantang.

​⚖️ Sederet Pelanggaran Hukum Berat yang Diduga Dilanggar PT KKM

​Tindakan biadab korporasi yang mencemari udara publik ini telah melanggar berbagai instrumen hukum positif di Indonesia secara telak:

​Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

​Pasal 10 & Pasal 22 ayat (1): Kewajiban mutlak memiliki izin lingkungan dan melakukan pencegahan pencemaran, di mana PT KKM diduga kuat membuang limbah emisi secara liar tanpa kontrol.

​Pasal 24: Standar teknis ketinggian cerobong dan baku mutu udara yang diabaikan.

​Pasal 98: Ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 Miliar bagi penanggung jawab usaha pencemar lingkungan.

​Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:

​Pasal 148–150: Pelanggaran batas konsentrasi polutan serta kewajiban pelaporan emisi secara berkala yang transparan kepada publik.

​Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 120, & Pasal 283: Hak masyarakat atas lingkungan sehat yang dirampas, di mana pencemaran yang membahayakan kesehatan publik merupakan tindak pidana murni.

​🛑 Ultimatum Dan Desakan Aksi Nyata DPP FROMPER

​Melihat ancaman nyata di depan mata, DPP FROMPER mendesak secara tegas kepada pihak-pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tanpa tawar-menawar:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang harus segera turun melakukan sidak mendadak, menguji laboratorium kualitas udara, dan memeriksa total seluruh dokumen amdal/izin lingkungan PT KKM.
2. ​Desakan pencabutan izin dan pemberian sanksi tegas hingga penghentian operasional sementara bagi pabrik yang membandel.
3. ​Meminta aparat penegak hukum (APH) memanggil dan memeriksa Sucipto selaku Manager Perusahaan beserta jajaran direksi PT KKM atas indikasi tindak pidana lingkungan hidup.
4. ​DPP FROMPER siap menurunkan barisan massa aksi besar-besaran ke lokasi pabrik dan instansi terkait jika dalam tempo sesingkat-singkatnya tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah daerah.