"Ada, ada (evaluasi). Jadi keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik dari bau, rasa, atau dicicipi, ya. Dari bau tidak ada masalah, dicicipi juga tidak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," kata Sudaryono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Setelah insiden keracunan MBG tersebut, BGN mempertimbangkan adanya chemical test. Tes ini meniru metode dari SPPG yang dikelola oleh Polri.

"Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi chemical untuk mengecek apakah ada arsenik, basi, atau bahan berbahaya lainnya," ucap Sudaryono.

"Kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG-salah satunya yang dikelola oleh Bhayangkari dari Polri-menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu pun kasus keracunan. Kita tidak ingin ada yang keracunan lagi," lanjutnya.

Sudaryono menyampaikan pihaknya menargetkan kasus keracunan MBG menjadi nol kasus (zero case). Namun, ia mengingatkan adanya satu kasus di SPPG bukan berarti seluruh program MBG salah.

"Dari 27 ribu dapur, alhamdulillah sebagian besar bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus bertambah baik. Kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Bagi personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau pecat status ASN PPPK-nya. Itu kira-kira," ucapnya.

Sudaryono mengungkapkan BGN sudah menutup 1.300 SPPG selama tiga minggu terakhir. Ia ingin menjaga SPPG yang pengelolaannya sudah baik agar kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

"Manakala masih ada yang belum dan tidak mau diperbaiki, ya mohon maaf, demi nyawa seseorang, demi kesehatan seseorang, demi pemenuhan gizi seluruh anak-anak kita, demi primanya program ini-maksudnya baik, tujuannya baik, tetapi pelaksanaannya tidak bisa diikuti-terpaksa harus ditutup permanen," tegas Sudaryono.

"Saya tidak peduli SPPG itu milik siapa, saya tidak melihat itu, saya melihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira," imbuhnya.

Kemerdekaan adalah proyek sejarah yang belum pernah selesai karena belum sepenuhnya cita-cita menuju negara yang berdaulat, demokratis, adil, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat bisa terealisasi secara nyata.

Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan setelah rangkaian panjang perjuangan melawan kolonialisme maupun imperialisme. Tetapi Proklamasi bukanlah titik akhir perjuangan, setelah itu bangsa Indonesia masih menghadapi perang mempertahankan kemerdekaan maupun agresi militer Belanda serta pasca kemerdekaan yaitu persoalan ekonomi, pergulatan politik, hingga berbagai krisis kenegaraan.

Dengan demikian sejarah Indonesia menunjukkan satu pelajaran penting yaitu kemerdekaan selalu harus dipertahankan dan diisi melalui perjuangan politik, ekonomi, hukum dan demokrasi.

Hari ini setelah 81 tahun merdeka, pertanyaan yang sama kembali relevan yaitu untuk siapa negara ini dibangun dan kepada siapa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap arah pemerintahannya.

Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya sekaligus agenda pembangunan nasional dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pemerintah sendiri mengangkat tema kemerdekaan 2026, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur." Bagi kami, tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan "Berdaulat, adil dan makmur" harus diuji melalui kenyataan kehidupan rakyat.

Sejarah kolonialisme maupun imperialisme diIndonesia memberikan pelajaran bahwa kekuasaan yang tidak diawasi maka dapat berubah menjadi alat dominasi. Karena itu para pendiri republik menempatkan hukum dan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Artinya, tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum, tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pemeriksaan, tidak boleh ada institusi yang kehilangan kontrol demokratis dan tidak boleh ada kepentingan politik yang mengalahkan kepentingan rakyat. Atas dasar itulah kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sebagai tindakan anti-pemerintah. Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara, justru kritik yang membangun adalah salah satu bentuk kecintaan terhadap negeri ini.

GMNI Jakarta Timur sebagai organisasi kader yang berbasis gerakan intelektual mahasiswa menyampaikan catatan kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dari GMNI Jakarta Timur yang menjadi tuntutan dan harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, adapun tuntutan ini diberikan "Tuntutan 08" juga tuntutan ini pernah disampaikan GMNI Jakarta Timur yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Merdeka. Karena 08 identik dengan Presiden Republik IndonesiaPrabowo Subianto yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia juga 08 sangat identik dengan Prabowo Subianto bahkan ketika yang bersangkutan masih aktif dimiliter

Adapun Tuntutan 08 ialah Sebagai Berikut :

1. Periksa oknum-oknum yang diduga terlibat menerima aliran dana dalam dugaan tindak pidana korupsi MBG.
2. Militer jangan terlibat dalam mengkapitalisasi program KDMP dan kembali ke barak.
3. Meminta negara melakukan permohonan maaf atas kematian pejuang demokrasi Affan Kurniawan.
4. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mereshuffle menteri yang bermasalah dalam kabinet Merah Putih.
5. Kembalikan dana pendidikan yang telah digunakan program Makan Bergizi Gratis secepatnya.
6. Periksa oknum-oknum yang diduga terlibat dalam melindungi dugaan tindak pidana korupsi Febrie Adriansyah.
7. Segera sahkan UU Perampasan Aset untuk menyikapi tingginya angka korupsi di Indonesia.
8. Meminta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman untuk mengundurkan diri dari posisinya karena tidak mampu menjaga polemik dalam tubuh Polri dan Kejaksaan dalam fungsi pengawasannya.

Jansen Henry Kurniawa selaku Ketua GMNI Jakarta Timur yang juga Jenderal Lapangan dalam Aliansi Cipayung Merdeka yang melakukan aksi masa pada tanggal 14 Agustus 2026 diKawasan Silang Monas Selatan yang dekat dengan istana negara mengingatkan bahwasanya tuntutan 08 ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bangsa Indonesia terutama bentuk kritik yang membangun terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam peringatan hari kemerdekaan ini meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan tuntutan 08 ini secara serius juga bersungguh-sungguh sebagai komitmen pemerintah terhadap rakyatnya. Apabila tuntutan 08 ini tidak segera diselesaikan maka jangan salahkan rakyat akan bereaksi bahkan menggeruduk istana negara maupun gedung parlemen sebagai bentuk tanggungjawab moral pewaris api kemerdekaan Indonesia.

Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti seluruh prosesi upacara. Parade Senja yang rutin dilaksanakan setiap perayaan hari kemerdekaan ini bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme, mempererat tali persaudaraan, serta memperkuat ingatan kolektif masyarakat terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih berlangsung tertib dan penuh presisi. Langkah tegap para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta penghormatan sempurna dari seluruh peserta upacara mencerminkan bentuk penghargaan tinggi terhadap simbol kedaulatan negara.

​Kehadiran jajaran Kodim 0208/Asahan dan Persit KCK dalam momen bersejarah ini menegaskan soliditas antara TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Sinergitas tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam merawat kondusivitas wilayah serta mengakselerasi pembangunan daerah.

Melalui momentum HUT ke-81 RI ini, semangat perjuangan para pendahulu diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial semata. Lebih dari itu, jiwa kemerdekaan perlu diaktualisasikan secara konsisten melalui pengabdian profesi, penguatan persatuan nasional, dan kontribusi nyata demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upacara penurunan Bendera Merah Putih berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah kecamatan, TNI-Polri, perangkat kelurahan dan nagori, guru sekolah, serta para tamu undangan.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor, S.H., M.H., hadir sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada IPDA J. Panggabean dan Komandan Upacara AIPTU Sagimun.

Dalam pelaksanaan upacara, turut hadir Serka Dedi Andika, Camat Pematang Bandar Pahot H. Siregar, S.Sos., Lurah Pematang Bandar Jhon Gerhad Sinaga, Lurah Kerasaan Drs. Sumarno, para Pangulu se-Kecamatan Pematang Bandar, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor mengatakan, kehadiran personel Polri dalam kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat sekaligus bentuk komitmen menjaga setiap kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan tertib.

"Pengamanan kegiatan upacara ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat sehingga masyarakat dapat memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan penuh rasa nasionalisme," ujar IPTU Patar.

Ia mengungkapkan, rangkaian upacara diawali dengan persiapan pasukan yang memasuki lapangan dan menempati posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya Komandan Upacara mengambil alih komando, kemudian dilanjutkan dengan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara.

Memasuki acara pokok, seluruh peserta memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penurunan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera. Seluruh rangkaian berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap simbol negara.

"Momentum HUT RI ke-81 ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan melalui pengabdian, kerja sama, dan kepedulian terhadap bangsa serta masyarakat," ucapnya.

Selain memastikan kelancaran jalannya upacara, personel Polsek Bandar Huluan juga melaksanakan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas serta memastikan seluruh peserta dan tamu undangan dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

Menurut IPTU Patar, sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah kecamatan, perangkat nagori, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang aman dan kondusif.

"Keamanan kegiatan tidak terlepas dari dukungan seluruh unsur yang terlibat. Sinergitas yang baik menjadi kekuatan bersama dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus menyukseskan setiap kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan lapangan dan kegiatan ditutup dengan laporan Perwira Upacara. Upacara Penurunan Bendera Merah Putih berakhir sekitar pukul 17.45 WIB.

Dari hasil pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan berjalan aman, tertib, lancar, dan penuh khidmat. Pengamanan yang dilakukan personel Polsek Bandar Huluan turut memastikan situasi kamtibmas selama kegiatan tetap kondusif.

Melalui pengamanan tersebut, Polsek Bandar Huluan kembali menunjukkan Kegiatan Profesional Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personel di tengah berbagai kegiatan masyarakat menjadi bagian dari komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara untuk terus hadir secara berintegritas dan humanis dalam menjaga keamanan serta mendukung setiap momentum kebangsaan di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.

Laporan : Bobby sihite

Sekali lagi, Paskibraka Kabupaten Dairi membuktikan kualitasnya. Setelah sukses mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara detik-detik Proklamasi pagi hari, sore ini mereka kembali menjalankan tugas menurunkan bendera dengan sempurna.

Komando pasukan dipimpin oleh Danton Paskibraka Obed Siburian dari SMA Negeri 2 Sidikalang. Dengan langkah tegap dan gerakan yang kompak, Sang Merah Putih diturunkan perlahan tepat waktu, diiringi lagu kebangsaan dan penghormatan seluruh peserta.

Bertugas sebagai pembawa baki dalam penurunan kali ini adalah dua pelajar putri terbaik Dairi, Inayah Isenia Angkat dari SMA Negeri 2 Sidikalang dan Rahel Yehuda Nathama Panggabean dari SMA Negeri 1 Sidikalang.

Upacara penurunan bendera ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan daerah. Tampak hadir Unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Jajaran Pimpinan OPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, personel Kodim 0206/Dairi, Polres Dairi, serta seluruh ASN Pemkab Dairi juga mengikuti upacara dengan khidmat.

Kehadiran lengkap ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah untuk menghormati dan memaknai kemerdekaan.

Upacara penurunan bendera bukan sekadar seremoni penutup. Ini menjadi simbol evaluasi atas perjalanan bangsa dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala mengajak seluruh masyarakat Dairi untuk menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi membangun daerah.

"Jika pagi tadi kita menaikkan bendera dengan semangat, maka sore ini kita menurunkannya dengan tekad. Tekad untuk bekerja lebih keras, melayani lebih baik, dan menjaga persatuan demi Dairi yang maju," pesannya.

Dengan berakhirnya upacara penurunan bendera, seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Dairi resmi ditutup. Dari AKRS tengah malam, upacara pengibaran, hingga penurunan sore hari, semuanya berjalan lancar dan penuh makna.

Mengusung semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap Indonesia, Delipark menghadirkan berbagai kegiatan menarik mulai dari perlombaan tradisional, pertunjukan tari Nusantara, program belanja spesial kemerdekaan, hingga dekorasi bernuansa budaya Betawi yang menjadi daya tarik utama tahun ini.

Marcomm Manager Delipark Mall, Gumi mengatakan, melalui "Inspirited Indonesia", pihaknya tidak hanya menghadirkan kemeriahan dalam menyambut Hari Kemerdekaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk kembali mengenal dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat urban.

"Pada perayaan tahun ini, Delipark mengangkat konsep dekorasi 'Urban Betawi' yang merepresentasikan perpaduan antara kekayaan budaya Betawi dengan karakter masyarakat urban di kota metropolitan," kata Gumi, Senin (17/8/2026).

Gumi menuturkan, berdiri ditengah Rivapark dekorasi utama panggung yang dihiasi ornamen batik khas Betawi, yang memiliki perpaduan pengaruh budaya Tionghoa, Jawa, Arab, dan Sunda.

Di atas panggung, terdapat totem ondel-ondel dan kembang kelapa yang menjadi elemen ikonik budaya Betawi sekaligus memperkuat nuansa tradisional dalam dekorasi. Unsur budaya tersebut kemudian dipadukan dengan latar belakang panggung yang menampilkan siluet gedung-gedung perkotaan.

"Perpaduan ini menggambarkan kehidupan masyarakat urban di tengah perkembangan kota besar, tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi identitas bangsa," ujarnya.

Keseruan dimulai dengan Perlombaan Tari Tradisional Nusantara tingkat pelajar dan mahasiswa pada 14 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Delipark dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kemeriahan berlanjut melalui Pesta Rakyat pada 15 – 17 Agustus 2026 yang berlangsung di area Rivapark.

"Para pengunjung dapat ikut merasakan keseruan khas perayaan 17 Agustus dengan berpartisipasi secara langsung dalam berbagai permainan tradisional, seperti makan kerupuk, estafet kelereng, terompah, balap karung, menggiring bola, hingga lomba menggendong istri," jelas Gumi.

Para pengunjung yang berhasil menang akan mendapatkan hadiah langsung berupa Cash Voucher Delipar. Selain rangkaian kegiatan dan hiburan, Delipark juga melengkapi perayaan HUT RI ke-81 dengan berbagai program belanja spesial yang memberikan nilai tambah bagi pengunjung.

Melalui program ISF – Indonesia Shopping Festival, collect stamp dari APPBI Sumatera Utara,17 celebration, Meal Treatz, serta Merdeka Surprize, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran menarik dari tenant-tenant Delipark Mall selama periode perayaan kemerdekaan.

Gumi mengungkapkan, Hari Kemerdekaan menjadi wujud komitmen Delipark Mall untuk senantiasa berperan aktif dalam memperingati dan menghormati HUT Republik Indonesia setiap tahunnya.

"Momen ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para pengunjung melalui dekorasi budaya Indonesia yang berbeda setiap tahunnya, serta beragam penampilan spesial yang menampilkan keindahan budaya tradisional tanah air," pungkas Gumi.

Tema tersebut menjadi semangat dalam memperingati momentum kemerdekaan sekaligus mengajak seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat kebersamaan, profesionalisme, dan kontribusi dalam mendukung kemajuan bangsa.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Serda Muhammad Riski Ananda dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Upacara dihadiri Operation Head Regional 1 Ganda Wiatmaja, seluruh Kepala Bagian, pengurus Serikat Pekerja, Pengurus P3RI Cabang Regional 1, Pengurus IKBI, Direktur PT Nusa Dua Bekala, serta jajaran karyawan Regional 1.

Selain jajaran manajemen dan karyawan PTPN I Regional 1, kegiatan tersebut turut diikuti Chief Region Officer Sumut–Aceh beserta pimpinan dan karyawan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kehadiran bersama tersebut menjadi bagian dari semangat memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi.

Penghargaan Masa Dinas

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan masa dinas kepada karyawan PTPN I Regional 1 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di perusahaan.

Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah mencapai masa dinas 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan perusahaan terhadap karyawan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya selama puluhan tahun. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus bekerja dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi terbaik.

Semarak HUT ke-81 RI

Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan PTPN I Regional 1 tidak berhenti pada pelaksanaan upacara. Dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan, jajaran manajemen Regional 1 juga melaksanakan berbagai perlombaan yang melibatkan karyawan Regional 1, IKBI, serta pelaku UMKM Regional 1.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan perusahaan.

Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", PTPN I Regional 1 berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong seluruh insan perusahaan agar memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia. (Red/Tim)

Dari jumlah itu, 14 orang langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan Remisi Umum II, sementara 6 orang lainnya menerima remisi disertai subsider.

Pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) RI, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dibacakan Asisten Administrasi Umum Dapot Tamba dalam upacara tersebut.

Menimipas menegaskan kemerdekaan bukan hanya seremoni, tetapi panggilan untuk bekerja dan mengabdi.

"Perjuangan bangsa belum selesai. Momentum kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, pelayanan terbaik, pembinaan yang manusiawi, serta pengabdian untuk menjaga kedaulatan negara," tegasnya dalam sambutan.

Ia juga mengingatkan jajaran pemasyarakatan untuk menjaga integritas. "Jabatan adalah amanah. Jaga nama baik institusi, tingkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, dan pastikan perkembangan teknologi berjalan seiring profesionalisme," lanjut Menimipas.

Terkait remisi, ia menyebut ini sebagai bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang disiplin mengikuti pembinaan.

"Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada warga binaan yang telah menjalankan pembinaan dengan baik. Remisi juga menjadi kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kemandirian dan nantinya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, dalam kesempatan itu membeberkan kondisi terkini.

Saat ini Rutan Sidikalang menampung 432 orang warga binaan. Padahal kapasitas idealnya hanya 172 orang. Artinya tingkat overkapasitas mencapai 270 persen.

Meski dengan keterbatasan itu, pihak Rutan terus memaksimalkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian agar warga binaan siap kembali ke masyarakat.

Upacara penyerahan remisi ini dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Dairi. Tampak hadir Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Camat Sitinjo Haposan Bancin, dan Kepala Desa Sitinjo II Umum Sukarjo Bako.

Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pemasyarakatan yang humanis.

Momentum HUT ke-81 RI diharapkan menjadi titik balik bagi warga binaan. Dengan pengurangan masa pidana ini, mereka didorong untuk terus meningkatkan keterampilan, menjaga perilaku baik, dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang produktif saat kembali ke tengah masyarakat.

"Remisi bukan hadiah, tapi kepercayaan. Manfaatkan untuk berubah jadi lebih baik," pesan salah seorang petugas Rutan kepada warga binaan.

Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus momentum mempererat silaturahmi antara jajaran SEKBER FAHMI dengan masyarakat.

Ketua Umum SEKBER FAHMI, Yasa'aro Telaumbanua, SE, SH, M.Kn, MH, mengatakan bahwa pembagian nasi bungkus tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya sederhana untuk menghadirkan makna kemerdekaan secara langsung di tengah masyarakat.

"Hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial berbagi nasi bungkus bagi masyarakat yang membutuhkan di sepanjang Jalan Setiabudi. Ini merupakan rangkaian dalam memperingati HUT RI ke-81 Tahun 2026, khususnya di wilayah depan kantor sekretariat SEKBER FAHMI," ujar Yasa'aro kepada awak media.

Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan keluarga besar SEKBER FAHMI serta sejumlah pihak yang selama ini turut memberikan perhatian terhadap aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

Yasa'aro juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pembina Utama SEKBER FAHMI, Handoko Hardjono, Channel88 Advertising, yang disebut turut memberikan dukungan, termasuk melalui kontribusi media reklame di sejumlah titik strategis di Kota Medan.

"Ratusan nasi bungkus kita bagikan hari ini dan pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan terkendali. Intinya, ini adalah ajang silaturahmi dalam mengisi kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Kemerdekaan Harus Terasa di Tengah Masyarakat

Di lokasi yang sama, Dewan Penasehat SEKBER FAHMI, Eben Haezar Zebua, SH, MH, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan seluruh jajaran SEKBER FAHMI.

Ia menilai, peringatan HUT Kemerdekaan RI seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini bukan hanya sekadar mengisi kemerdekaan RI ke-81 Tahun 2026. Lebih dari itu, kita ingin menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbagi, membangun kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat," ujar Eben.

Menurutnya, sekecil apa pun bentuk kepedulian yang diberikan kepada masyarakat tetap memiliki nilai ketika dilakukan dengan ketulusan dan semangat kebersamaan.

"Kemerdekaan harus kita isi dengan hal-hal yang memberikan manfaat. Hari ini kita berbagi makanan, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun rasa persaudaraan dan kepedulian di antara sesama," tambahnya.

SEKBER FAHMI Dorong Kepedulian Berkelanjutan

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keberadaan organisasi yang bergerak di bidang advokasi hukum dan media tidak semata-mata berkutat pada persoalan hukum maupun pemberitaan.

SEKBER FAHMI berupaya menempatkan kepedulian sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral organisasi kepada masyarakat.

Pembagian ratusan nasi bungkus berlangsung dengan tertib dan mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas maupun warga di sekitar lokasi.

Momentum HUT RI ke-81 itu pun menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga tentang bagaimana setiap elemen masyarakat mengambil peran sesuai kapasitasnya untuk menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

FAHMI - BERSINERGI UNTUK KEADILAN.

Kegiatan tersebut digelar di Jalan Nibung Raya No. 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan melibatkan ratusan para relawan PALITO serta masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan dan semangat kemerdekaan.

Sejumlah perlombaan menarik disiapkan panitia, di antaranya Trup Gembira, catur, membawa gula dengan sendok, joget di kursi, joget dengan balon, lomba makan kerupuk, serta memasukkan paku ke dalam botol.

Ragam perlombaan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan dalam momentum peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Relawan PALITO diketahui berada di bawah pembinaan Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH., MH., dengan Taruli Siahaan sebagai Ketua PALITO.

Sementara itu, kepanitiaan kegiatan dipercayakan kepada Ibu Sondang Hasugian selaku Ketua Panitia dan turut Didampingi Ibu Pembina Relawan PALITO Ny. Betty Siahaan.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Ibu Sondang Hasugian menyampaikan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat persatuan dan kebersamaan melalui kegiatan yang sederhana namun memiliki nilai sosial.

Menurutnya, perlombaan rakyat merupakan bagian dari tradisi perayaan kemerdekaan yang mampu mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana santai, tanpa membedakan latar belakang.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita dapat membangun kebersamaan, kekompakan dan rasa persaudaraan," ungkap Sondang Hasugian.

Ia juga berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan seremonial semata. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa harus terus diwujudkan melalui kepedulian sosial, persatuan dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.

Kemeriahan perlombaan pun menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan masih dapat dirayakan dengan cara sederhana, merakyat dan penuh kegembiraan.

Relawan PALITO menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antarsesama relawan sekaligus membangun semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Medan. (Red/Tim)

Upacara berlangsung khidmat dan penuh wibawa. Bupati Dairi Vickner Sinaga bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara pembacaan Teks Proklamasi dipercayakan kepada Anggota DPR RI Dapil Sumut II, Hinca Panjaitan yang hadir langsung di tengah masyarakat Dairi.

Momen paling ditunggu berjalan tanpa cela. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka Kabupaten Dairi, menunaikan tugasnya dengan sempurna.

Griselda Mathania Tampubolon dari SMA Negeri 1 Sidikalang dipercaya sebagai pembawa baki bendera. Ia dikawal Danton Paskibraka Prasatya Yudhatama Simanjuntak, juga dari SMA Negeri 1 Sidikalang.

Di bawah komando Danton, langkah tegap Paskibraka mengantarkan Bendera Merah Putih ke puncak tiang tepat di detik-detik proklamasi. Riuh tepuk tangan dan isak haru dari ribuan peserta upacara mengiringi pengibaran bendera.

Usai upacara, Bupati Vickner Sinaga menyerahkan tali asih kepada para pejuang veteran. Ini menjadi bentuk penghormatan Pemkab Dairi kepada para pahlawan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Rangkaian peringatan tidak berhenti di situ. Lapangan Stadion Utama disulap menjadi panggung kreasi anak Dairi.

Penampilan Marching Band SMP Negeri 1 Sidikalang dan SMP Negeri 3 Sidikalang memukau peserta. Anak-anak TK Kemala Bhayangkari dan TK Kodim juga tampil menggemaskan.

Yang mencuri perhatian adalah penampilan Melida Pakpahan dari SD Negeri 037994 Juma Borno, pemenang lomba bercerita tingkat SD. Suaranya yang lantang membawakan cerita kepahlawanan membuat hadirin terdiam dan bertepuk tangan.

Acara ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba yang digelar PGRI Kabupaten Dairi.

Upacara ini dihadiri lengkap unsur Forkopimda Kabupaten Dairi. Tampak hadir Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Sekda Surung Charles Bantjin, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, serta para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan soliditas dan kebersamaan dalam memaknai kemerdekaan ke-81 RI.

"Ini bukan hanya upacara seremonial. Ini momentum kita meneguhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kerja nyata untuk Dairi yang lebih maju," ujar Bupati Vickner Sinaga di sela kegiatan.

Dengan suksesnya pelaksanaan upacara, Pemkab Dairi berharap semangat 17 Agustus 1945 terus hidup dan menjadi energi untuk membangun daerah.

Malam itu, Dairi menjemput Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan dengan pesta, melainkan dengan doa, refleksi, dan janji untuk meneruskan perjuangan para pahlawan.

Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala hadir mewakili Bupati Dairi Vickner Sinaga. Apel Kehormatan dan Renungan Suci dipimpin langsung oleh Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan. Suasana malam yang sunyi hanya dipecah suara komando dan pembacaan naskah renungan yang menggema di area Taman Makam Pahlawan.

Turut hadir seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dairi. Terlihat Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., serta perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang.

Jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi juga hadir lengkap. Para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD berbaris rapi di hadapan pusara para pahlawan. Kehadiran lengkap ini menjadi simbol bahwa mengenang jasa pahlawan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.

Momen paling menyentuh terjadi saat obor dinyalakan. Dalam gelap malam, kobaran api obor yang dibawa petugas upacara menjadi simbol semangat yang tidak pernah padam.

Di depan tugu dengan api abadi, pembacaan naskah renungan suci mengingatkan kembali betapa mahal harga kemerdekaan ini. Setiap bait kata mengajak hadirin untuk merenung, tentang pengorbanan, tentang darah, tentang cita-cita yang dititipkan kepada generasi penerus.

Hening. Hanya suara angin dan doa yang mengalir. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada orasi panjang. Hanya komitmen dalam diam.

Kegiatan AKRS setiap tahunnya memang menjadi tradisi menjelang 17 Agustus. Kegiatan ini bermakna sebagai bentuk rasa syukur, refleksi pengorbanan jiwa raga, serta sumpah janji meneruskan perjuangan bangsa," ujar Wakil Bupati.

Bagi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, hadir di TMP tengah malam adalah pengingat bahwa jabatan adalah amanah. Bahwa setiap kebijakan dan pelayanan harus berangkat dari semangat pengabdian, bukan sekadar rutinitas.

"Para pahlawan telah memberikan segalanya. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Membangun Dairi, menyejahterakan rakyat, dan menjaga persatuan," tuturnya usai upacara.

Di usia 81 tahun Indonesia, tantangan bangsa sudah berbeda. Bukan lagi melawan penjajah dengan senjata, tetapi melawan kemiskinan, kebodohan, perpecahan, dan tantangan zaman.

AKRS di TMP Sidikalang menjadi penanda bahwa semangat 1945 harus terus hidup. Bahwa nilai keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air tidak boleh luntur meski zaman berubah.

Usai apel, para pimpinan bergantian memberikan penghormatan di depan tugu pahlawan. Doa bersama dipanjatkan agar arwah para pahlawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berakhirnya Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Kabupaten Dairi secara resmi memulai rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Dari renungan tengah malam ini, diharapkan lahir energi baru untuk membawa Dairi menuju masa depan yang lebih baik.

Para dosen ITSI Medan itu diketahui tergabung dalam Tim Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dan didukung penuh pendanaannya dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Mereka adalah Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM, dengan dua anggota yakni Dr. Wardatul Husna Irham S.Si MPd. dan Mahyunis ST MT, dan dibantu oleh praktisi sawit sekaligus dosen ITSI bernama Henry Budi Hasibuan SP M.Agr.

Sejumlah mahasiswa ITSI Medan pun ikut aktif dalam acara ini seperti Tiara Cahya Putri, Chandara Putri, Wandira, M. Fahru Rozi, Wahyu Abdilah, dan Vyn Irdina.

Jatarsi Sipayung dan rekan-rekannya menyimak penjelasan soal BrondoClean itu dalam sebuah kelompok diskusi terpumpun atau focus group discussion (DKT/FGD).

DKT tersebut, seperti keterangan resmi yang diterima media, Minggu (16/8/2026), yang diselenggarakan di Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), tempat para petani sawit anggota Poktan Makmur Sejahtera bermukim.

"Dengan alat BrondoClean ini kami yakin brondolan dari kebun kami bisa memiliki nilai jual yang tinggi saat dijualkan ke pengepul maupun pabrik kelapa sawit (PKS)," ucap Jatarsi Sipayung.

Henry Budi Hasibuan dalam paparannya menjelaskan, kegiatan demonstrasi dan paparan mengenai BrondoClean bisa menjadi wadah bagi petani sawit untuk berdiskusi secara langsung mengenai berbagai tantangan

"Khususnya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, termasuk terkait peningkatan kualitas hasil panen tandan buah segar (TBS) melalui penerapan teknologi tepat guna," ucap Henry Budi Hasibuan lagi.

Dalam paparannya, Bapak Henry Budi Hasibuan menekankan bahwa inovasi dan mekanisasi merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing sektor perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu Ketua Tim PKM, Hari Gunawan menjelaskan kalau BrondoClean tidak hanya berfungsi sebagai alat mekanisasi perkebunan, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil panen petani melalui meningkatnya mutu buat kelapa sawit yang dimiliki petani.

Selama ini, kata Hari Gunawan, salah satu penyebab berkurangnya pendapatan petani adalah potongan hasil akibat brondolan yang masih bercampur dengan tanah, pasir, dan sampah saat dijual ke pabrik atau pengepul.

Hari Gunawan bilang, Tim PKM menilai melalui penerapan BrondoClean, kualitas brondolan dapat ditingkatkan sehingga potongan hasil dari PKS yang sebelumnya dapat mencapai 10 persen sampai 20 persen, berpotensi ditekan hingga hanya sekitar 1 persen sampai 2 persen.

"Dengan demikian, potensi pendapatan petani kelapa sawit yang selama ini hilang dapat diselamatkan dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar," tegas Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM.

Dukungan pemerintah pusat tersebut disalurkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan menggunakan skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM).

Tim dari ITSI Medan itu merupakan sekumpulan dosen muda yang memiliki komitmen terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Mereka adalah Hari Gunawan SST M.Agr selaku Ketua PKM, dengan dua anggota yakni Dr. Wardatul Husna Irham S.Si MPd. dan Mahyunis ST MT, dan teknologi yang mereka ciptakan dinamai BrondoClean.

"Penciptaan BrondoClean ini merupakan komitmen kami dari ITSI Medan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Hari Gunawan dalam keterangan resmi kepada pers, Minggu (16/8/2026).

Dia bilang, BrondoClean sudah diperkenalkan ke kalangan petani sawit yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Makmur Sejahtera di Desa Tapak Meriah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), beberapa hari yang lalu.

Kegiatan tersebut, sambung Hari, mengusung tema "Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembersih Brondolan Sawit untuk Peningkatan Pendapatan Petani dan Ketahanan Pangan Desa Tapak Meriah".

Sejumlah mahasiswa ITSI Medan pun ikut aktif dalam acara ini seperti Tiara Cahya Putri, Chandara Putri, Wandira, M. Fahru Rozi, Wahyu Abdilah, dan Vyn Irdina.

"Hasil survei itu nantinya menjadi dasar dalam penyusunan program sehingga teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," beber Hari Gunawan

Setelah survei, kata Hari, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada Poktan Makmur Sejahtera mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan efisiensi kerja di perkebunan kelapa sawit.

Dalam sesi ini, tim PKM memperkenalkan BrondoClean, sebuah alat mekanisasi yang dirancang untuk membersihkan brondolan kelapa sawit dari campuran tanah, pasir, daun, pelepah, serta kotoran lainnya sebelum dijual ke pabrik maupun pengepul.

Hari bilang, Tim PKM meyakini keberadaan teknologi BrondoClean merupakan solusi atas permasalahan yang selama ini sering dialami petani sawit

Brondolan yang masih tercampur sampah dan kotoran umumnya menjadi alasan bagi pabrik atau pengepul untuk memberikan potongan hasil atau potongan harga sebesar 10 persen sampai 20 persen.

"Kondisi seperti inilah yang sering membuat petani kelapa sawit kehilangan sebagian potensi pendapatannya," kata Hari Gunawan.

Aksi pemulihan ini melibatkan prajurit pilihan dari:

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons cepat sekaligus langkah simbolis untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memulihkan ketertiban pasca-insiden yang terjadi sehari sebelumnya.

Kronologi Kericuhan: Peringatan 21 Tahun Perdamaian Aceh Ternoda

​Sehari sebelumnya, Sabtu (15/8/2026), kompleks Masjid Raya Baiturrahman sempat memanas di tengah peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, menjelaskan bahwa rangkaian acara awalnya diisi dengan kegiatan doa tolak bala dan zikir akbar yang diikuti massa dari berbagai daerah secara khidmat.

Namun, situasi berubah tegang setelah oknum tak bertanggung jawab memprovokasi massa untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang di pekarangan masjid.

​"Aparat TNI-Polri melakukan pendekatan persuasif dan memberikan imbauan kepada massa agar tidak mengibarkan bendera Bulan Bintang serta tetap menjaga ketertiban. Namun massa menolak sehingga terjadi aksi saling dorong antara sebagian massa dengan aparat keamanan," ujar Kolonel Mustafa, Sabtu (15/8/2026).

​Situasi semakin tak terkendali ketika sebagian massa menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di tiang halaman masjid dan menggantinya dengan bendera Bulan Bintang, serta mencopot atribut Merah Putih di sekitar lokasi.

​Tindakan Tegas dan Terukur Aparat Gabungan

​Kericuhan memuncak saat sejumlah orang mulai melemparkan batu dan benda keras ke arah personel TNI-Polri yang bertugas. Akibat aksi anarkis tersebut, sejumlah kendaraan di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah, bahkan satu unit sepeda motor dinas milik TNI dilaporkan dibakar oleh massa.

​Menghadapi eskalasi ancaman yang membahayakan keamanan publik, tim gabungan TNI-Polri akhirnya mengambil langkah tegas dan terukur untuk membubarkan serta memecah konsentrasi massa yang beringas hingga akhirnya situasi dapat dikendalikan.

​Setelah berhasil menguasai kembali area tersebut, prajurit TNI langsung menurunkan bendera Bulan Bintang dan mengamankan lokasi demi menegakkan ketertiban umum dan menjaga kehormatan simbol negara.

Kini, suasana di Masjid Raya Baiturrahman terpantau kondusif dengan kembalinya berkibar Sang Saka Merah Putih jelang perayaan HUT RI ke-81.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.

Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai dan tetap berada dalam batas-batas hukum.

Menurut Djamari, menjaga perdamaian bukan hanya menjadi tugas pemerintah maupun aparat keamanan.

Seluruh elemen masyarakat memiliki peran untuk memastikan situasi tetap aman sehingga perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik.

"Perdamaian Aceh perlu dijaga bersama, sementara aspirasi di Papua harus disampaikan secara damai," kata Djamari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2026.

Untuk Aceh, pemerintah disebut tetap menghormati status kekhususan daerah tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Djamari menilai perdamaian yang berhasil dipertahankan selama lebih dari 20 tahun merupakan pencapaian penting yang tidak boleh diabaikan.

Ia mendorong agar semangat dialog, persaudaraan dan kepatuhan terhadap hukum terus menjadi landasan dalam menjaga stabilitas Aceh.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap simbol-simbol negara.

Bendera Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan simbol kenegaraan yang penggunaannya telah memiliki dasar hukum.

Menanggapi informasi mengenai dugaan pelepasan Bendera Merah Putih maupun pelepasan dan perusakan lambang negara, Djamari meminta aparat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Fakta kejadian, pihak yang terlibat, motif serta unsur pelanggaran hukumnya perlu diperiksa secara objektif. Jika penyelidikan menemukan adanya tindak pidana, proses hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Jika unsur pidana terbukti, penanganannya harus tegas, adil dan sesuai hukum," ujarnya.

Aspirasi di Papua Harus Tetap Damai

Perhatian pemerintah juga tertuju pada perkembangan situasi di Papua. Djamari menyatakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin konstitusi.

Namun, hak tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, perusakan, provokasi maupun tindakan lain yang melanggar hukum.

Pemerintah juga menyesalkan terjadinya kericuhan dalam aksi di Papua Tengah yang dilaporkan menyebabkan sejumlah aparat mengalami luka.

Djamari meminta masyarakat tidak mudah tersulut provokasi ketika menyampaikan pendapat. Menurutnya, ruang dialog tetap harus dibuka agar aspirasi dapat disampaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan.

"Jangan mudah terprovokasi dan tetap sampaikan aspirasi secara tertib," kata Djamari.

Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat tetap harus diproses sesuai aturan.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan bahwa perkembangan situasi di Aceh dan Papua terus dipantau pemerintah.

Koordinasi dilakukan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah meningkatnya eskalasi, menjaga keselamatan masyarakat dan mempertahankan kondisi keamanan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama kabar yang berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Honi meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi situasi di lapangan.

Karena itu, menjaga perdamaian Aceh dan kondusivitas Papua membutuhkan kerja bersama. Kebebasan menyampaikan aspirasi tetap harus dihormati, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan hak masyarakat lain untuk hidup aman dan tenteram.

Pemerintah berharap ruang dialog tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan pendekatan tersebut, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa harus berujung pada kekerasan atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Pada akhirnya, stabilitas keamanan tidak hanya ditentukan oleh langkah aparat.

Kesadaran masyarakat untuk menahan diri, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya dan menyampaikan pendapat secara damai juga menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

Adalah Alarick Danish Pradhana Soeroso, siswa kelas IIl sekolah dasar yayasan Sutomo, asal Kota Medan, yang berhasil meraih Juara II Kategori Usia Dini Kata Perorangan Putra pada Ultraman Hydroplus Karate Championship 2026 (Open & Festival Piala Kadinpora Jawa Tengah) yang berlangsung di GOR Djarum Arena Kaliputu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada 1–2 Agustus 2026.

Prestasi tersebut bukan sekadar raihan medali. Alarick menjadi satu-satunya atlet yang mewakili Kota Medan sekaligus satu-satunya peserta dari luar Pulau Jawa, membawa nama Pulau Sumatera di tengah persaingan sengit yang diikuti 46 kontingen dan sekitar 850 atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Di usia yang masih sangat belia, Alarick telah memahami bahwa kemenangan tidak lahir dalam semalam. Latihan yang disiplin, keberanian untuk terus mencoba, serta semangat pantang menyerah menjadi bekal utamanya setiap kali melangkah ke atas tatami.

Anak pertama dari pasangan dr. Moh. Ramadhani Soeroso, Sp.P(K)-Onk dan Pujiyani ini mulai menekuni karate sejak usia lima tahun. Dalam kurun waktu dua tahun, ia telah mengumpulkan 19 medali dari berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Prestasi itu menjadi bukti bahwa usia muda bukanlah batas untuk meraih mimpi apabila dibarengi kerja keras dan ketekunan.

Saat ini Alarick berlatih di Dojo Soeroso Wado Karate Indonesia, yang berdiri pada 10 Oktober 2025. Di bawah bimbingan Sensei Eddy Darwan, kemampuannya terus berkembang, terutama pada nomor Kata Perorangan, nomor yang menuntut ketepatan teknik, keseimbangan, konsentrasi, dan keindahan gerakan jurus, bukan sekadar kekuatan fisik.

Semangat Alarick mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan bangsa. Jika para pejuang dahulu berjuang merebut kemerdekaan dengan keberanian dan pengorbanan, maka generasi muda hari ini mengisi kemerdekaan melalui prestasi, karakter, disiplin, dan semangat untuk terus menjadi yang terbaik.

Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kisah Alarick menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sedang ditempa oleh anak-anak yang berani bermimpi besar. Prestasi yang diraihnya bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan Sumatera Utara, tetapi juga pesan bagi jutaan anak Indonesia bahwa setiap mimpi dapat diwujudkan melalui kerja keras, latihan tanpa henti, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri.

Dari sebuah tatami di Kota Medan, langkah kecil Alarick telah membuktikan satu hal: kemerdekaan bukan hanya diwariskan, tetapi juga harus diisi dengan prestasi. Dan dari tangan-tangan mungil para atlet muda seperti Alarick, harapan Indonesia menuju generasi emas terus tumbuh dengan penuh optimisme.

Program pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Implementasi Lingkungan Sehat untuk Optimalisasi Tumbuh Kembang Balita di Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat" dilaksanakan selama Mei hingga Agustus 2026 melalui skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP).

Kegiatan ini menyasar keluarga yang memiliki balita, kader Posyandu, serta masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai stimulasi perkembangan anak, deteksi dini keterlambatan tumbuh kembang, pemanfaatan permainan edukatif sesuai usia, hingga penciptaan lingkungan bermain yang sehat.

Kelurahan Pemecutan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki sekitar 423 balita dengan dukungan 205 kader PKK, termasuk 27 kader utama yang aktif di sejumlah banjar. Tingginya aktivitas masyarakat perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan anak memperoleh stimulasi perkembangan yang optimal di lingkungan keluarga.

Program ini dipimpin oleh Ni Luh Made Reny Wahyu Sari, S.Ft., M.Erg., Ftr. dari Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Dhyana Pura sebagai ketua tim. Ia didampingi Ni Luh Putu Gita Karunia Saraswati, S.Ft., M.Fis., Ftr. dari Program Studi Fisioterapi Universitas Udayana serta dr. Putu Anastasia Kharisma M., Sp.KJ dari Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Dhyana Pura.

Kolaborasi lintas disiplin tersebut memadukan keahlian di bidang fisioterapi pediatri, stimulasi sensori, tumbuh kembang anak, hingga kesehatan jiwa dan perkembangan anak.

Selama pelaksanaan program, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai tahapan perkembangan (milestone) balita, tanda-tanda keterlambatan perkembangan (red flags), pemilihan aktivitas stimulasi sesuai usia, pengelolaan screen time, hingga pentingnya aktivitas bermain sebagai bagian dari proses belajar anak.

Tim juga melakukan pemeriksaan dan screening tumbuh kembang menggunakan Denver Developmental Screening Test (DDST) di sejumlah Posyandu, diikuti praktik sensory play bersama orang tua dan balita. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Banjar Kerandan dan Banjar Busung Yeh Kangin.

Melalui pendekatan tersebut, orang tua tidak hanya memperoleh hasil pemeriksaan perkembangan anak, tetapi juga mendapatkan pendampingan langsung mengenai cara memberikan stimulasi yang tepat melalui aktivitas bermain sederhana yang dapat diterapkan di rumah.

Program turut memperkenalkan konsep sensory play yang menstimulasi tujuh sistem sensori utama, yaitu visual, auditori, taktil, olfaktori, gustatori, vestibular, dan proprioseptif.

Berbagai media permainan sederhana disiapkan agar mudah diterapkan keluarga maupun kader Posyandu secara mandiri. Aktivitas tersebut dirancang berlangsung sekitar 10–15 menit setiap hari sebagai bagian dari rutinitas yang menyenangkan bagi anak.

Selain meningkatkan stimulasi perkembangan, kegiatan ini juga mendorong orang tua mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai dengan menghadirkan alternatif permainan yang aktif, interaktif, dan memperkuat komunikasi antara anak dengan keluarga.

Puncak kegiatan berlangsung pada 6 Agustus 2026 melalui penyerahan Pojok Stimulasi kepada Posyandu di Banjar Kerandan. Serah terima dilakukan bersama Lurah Pemecutan Agus Yudi Kusumajaya, S.STP, kepala lingkungan, kader Posyandu, masyarakat, dan tim pelaksana.

Pojok Stimulasi menjadi inovasi utama dalam program ini karena mengintegrasikan berbagai media permainan yang mendukung perkembangan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa, interaksi sosial, serta stimulasi sensori anak.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperluas fungsi Posyandu yang selama ini identik dengan penimbangan berat dan tinggi badan menjadi pusat edukasi keluarga, deteksi dini perkembangan, sekaligus ruang praktik stimulasi tumbuh kembang balita.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, tim pengabdian juga menyerahkan Posyandu Starter Pack yang berisi standar operasional prosedur (SOP) screening DDST, SOPPojok Stimulasi, materi edukasi, panduan sensory play, format pencatatan perkembangan, formulir tindak lanjut, hingga mekanisme rujukan apabila ditemukan indikasi gangguan perkembangan.

Melalui dukungan Hibah DPPM-Kemdiktisaintek 2026, program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kader Posyandu sebagai fasilitator yang mendampingi orang tua dalam memberikan stimulasi perkembangan anak secara berkelanjutan.

Program tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, kader Posyandu, dan keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat dan ramah anak.

Dengan hadirnya Pojok Stimulasi, berbagai praktik baik yang telah diperkenalkan selama program pengabdian tidak berhenti setelah kegiatan selesai, melainkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang balita pada masa emas kehidupan mereka.

Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan peredaran narkotika, penggunaan telepon seluler (HP), maupun masuknya perangkat elektronik terlarang ke dalam Lapas Kelas I Tanjung GustaMedan patut mendapat perhatian serius.

Bukan karena setiap informasi harus dipercaya begitu saja, tetapi justru karena setiap informasi yang menyangkut keamanan lapas harus diverifikasi secara terbuka dan profesional.

Belakangan beredar informasi mengenai dugaan peredaran sabu dan ekstasi serta penggunaan HP dan perangkat yang disebut "pod getar" di lingkungan lapas.

Informasi tersebut juga menyeret nama dua warga binaan, Jono dan Sawal. Salah satu di antaranya bahkan disebut memiliki peran dalam distribusi ekstasi.

Namun, sampai informasi ini disusun, tudingan tersebut belum terverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas I Tanjung Gusta maupun instansi terkait yang membenarkan informasi tersebut.

Karena itu, nama-nama yang disebut tidak boleh serta-merta dianggap bersalah. Asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi pijakan.Tetapi di sisi lain, informasi tersebut juga tidak boleh diabaikan.

Bukan Sekadar Soal HP

Seorang mantan warga binaan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mengetahui adanya penggunaan HP oleh warga binaan tertentu.Jika pengakuan tersebut benar, pertanyaannya sederhana: bagaimana HP bisa berada di dalam lapas? Lebih jauh lagi, jika benar terdapat narkotika yang masuk dan beredar di balik tembok lapas, persoalannya menjadi jauh lebih serius.

Lapas memiliki sistem pengamanan, pemeriksaan dan pengawasan. Ada petugas, prosedur pemeriksaan, penggeledahan serta berbagai mekanisme pengawasan lainnya.

Maka, jika barang terlarang benar-benar dapat masuk, publik berhak mengetahui di mana letak celahnya.

Apakah terjadi kelalaian?

Apakah ada penyelundupan?

Apakah pengawasan belum berjalan optimal?

Atau justru terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan, bukan melalui asumsi.

Jangan Hanya Menangkap Pengguna

Jika suatu saat dugaan peredaran narkotika di dalam lapas terbukti, penanganannya jangan berhenti pada warga binaan yang kedapatan memiliki atau menggunakan narkotika.

Rantai masuknya barang juga harus dibongkar.Sebab, narkotika tidak mungkin begitu saja muncul dari udara. Begitu pula HP dan perangkat komunikasi yang dilarang berada di dalam lapas.

Jika benar ditemukan barang terlarang, penyelidikan semestinya diarahkan untuk mengetahui dari mana barang tersebut berasal, bagaimana masuknya, siapa yang menerima, siapa yang menguasai dan apakah terdapat jaringan yang bekerja dari dalam maupun luar lapas.

Di sinilah pentingnya pengawasan internal yang independen dan tidak sekadar formalitas. Razia mendadak, pemeriksaan terhadap blok hunian, evaluasi prosedur keluar-masuk barang dan orang, pengawasan terhadap petugas, serta penelusuran aliran komunikasi dan transaksi yang relevan dapat menjadi bagian dari upaya menguji kebenaran informasi tersebut.

Publik Berhak Mendapat Jawaban

Lapas bukan ruang yang berada di luar pengawasan publik.Memang, sebagian besar aktivitas di dalam lapas memiliki batasan karena menyangkut keamanan dan privasi. Namun ketika muncul informasi mengenai dugaan narkotika dan HP, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan keamanan lapas.

Pihak Lapas Kelas I Tanjung Gusta dan instansi terkait perlu memberikan klarifikasi secara proporsional.

Jika tudingan itu tidak benar, sampaikan kepada publik dan pulihkan nama baik pihak-pihak yang disebut.

Jika benar, tindak tegas pelakunya dan bongkar jalur masuknya.

Dan jika ditemukan dugaan keterlibatan petugas, jangan ada perlakuan berbeda. Status sebagai aparat tidak boleh menjadi tameng dari proses pemeriksaan.

Pertanyaan yang Tidak Boleh Hilang

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang ada atau tidaknya HP di dalam sel.Ini menyangkut kredibilitas sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Sebab, apabila barang yang secara tegas dilarang dapat masuk dan digunakan secara berulang, maka publik wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan yang selama ini diterapkan.

Pertanyaan terpentingnya bukan hanya "Siapa yang menggunakan?"

Selain itu ada beberapa pertanyaan lagi yaitu :Dari mana barang itu berasal? Bagaimana bisa masuk? Siapa yang mengawasi? Dan jika memang ada celah, siapa yang bertanggung jawab menutupnya?

Publik tidak membutuhkan rumor. Publik membutuhkan kepastian.

Karena itu, isu ini sebaiknya segera dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan terukur. Jangan sampai tembok lapas yang seharusnya menjadi batas antara warga binaan dan dunia luar justru memiliki "pintu" yang tidak diketahui publik.

Jika benar ada celah, tutup celahnya. Jika tidak benar, luruskan informasinya. Tetapi jangan biarkan dugaan narkotika dan HP di balik jeruji menggantung tanpa jawaban.