Disampaikan bahwa momentum Hari Kesadaran Nasional harus dimaknai sebagai penguatan kembali nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya berorientasi pelayanan. ASN dituntut untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan layanan yang cepat, tepat, berkualitas, serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Dairi juga menyerahkan Surat Keputusan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada 18 kepala puskesmas. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.

Menurut Wahyu, penerapan BLUD bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang kesehatan agar lebih fleksibel, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Puskesmas sebagai garda terdepan diharapkan mampu menerjemahkan nilai berorientasi pelayanan melalui implementasi BLUD secara nyata.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada regulasi yang berlaku, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pemerintah Kabupaten Dairi pun telah menyiapkan berbagai regulasi turunan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, para kepala puskesmas diingatkan bahwa dengan status BLUD, mereka tidak hanya sebagai pemberi layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kinerja layanan dan pengelolaan keuangan. Inovasi, integritas, serta profesionalisme menjadi kunci dalam menjalankan peran tersebut.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi, Dinas Kesehatan diminta melakukan pendampingan secara aktif dan terstruktur, sementara Inspektorat memperkuat pengawasan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Mengakhiri sambutan, Wahyu mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dairi untuk terus menginternalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa penyerahan SK BLUD hari ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk komitmen nyata bahwa masyarakat adalah prioritas utama.

"Penerapan BLUD diharapkan menjadi langkah konkret menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih merata di Kabupaten Dairi," pungkasnya.

Ungkapan duka tersebut disampaikan dalam upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Kabupaten Dairi usai ibadah ibadah penghiburan sekaligus ibadah tutup peti, di HKBP Mbelang Malum, sebelum almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga.

Dalam sambutannya, Bupati Vickner Sinaga menyampaikan, mengetahui almarhum sebagai sosok pemimpin desa yang berdedikasi dan memiliki komitmen tinggi dalam melayani masyarakat.

Selama menjabat, Sunta Tutur Simorangkir dikenal telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa serta menjadi teladan dalam pengabdian kepada masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan," ujar Bupati penuh haru.

Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga seluruh masyarakat Desa Mbelang Malum yang merasakan langsung pengabdian dan kepemimpinannya selama ini.

Upacara penyerahan jenazah berlangsung dengan penuh penghormatan, dihadiri keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah, Asisten Pemerintahan, Agel Siregar, Kadis PMD, Simon Tonny Malau, Camat Sidikalang, Mawardi Tumanggor dan jajaran, Lurah, kepala desa se-Kecamatan Sidikalang serta jajaran aparat Desa Mbelang Malum.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dari Fakultas Dakwa dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara Medan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi pemaparan materi maupun diskusi.

Seminar ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan Iman, Tanggung Jawab dan Aksinyata Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan serta moral bagi mahasiswa dan masyarakat di tengah krisis etika dan laju disrupsi digital yang kian menantang.

Forum tersebut menjadi ruang sinergi kolektif untuk menanamkan nilai-nilai luhur secara konsisten, sekaligus merumuskan navigasi pendidikan karakter yang relevan dengan dinamika global saat ini.

Moderator Acara Seminar T.A. Saladin, MA membuka acara dan sekaligus megenalkan para Narasumber yang hadir pada acara Seminar Nasional dengan Tema "ECO-ISLAMIC MOVEMENT" - "Iman, Tanggung Jawab dan Aksinyata Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan".

Narasumber pertama Prof. Dr. Agus Purwoko, S. Hut., M.Si, menjabat sebagai Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian di Universitas Sumatera Utara (USU). Ia juga merupakan Guru Besar aktif di Fakultas Kehutanan USU dan anggota Senat Akademik Universitas.

Narasumber Kedua, Prof. Dr. H. Sugiarto, M.SI, Merupakan Dosen Universitas Negeri Medan dengan keahlian di bidang Geografi, Teknologi Pendidikan, dan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan,

Nara Sumber Ketiga, Dr. Muhammad Jailani, MA yang merupakan seorangakademisi dan pakar sosiologi yang aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Beliau dikenal sebagai tenaga pendidik yang memiliki fokus mendalam pada isu-isu sosial keagamaan dan perlindungan anak.

Setelah rangkaian acara Seminar Nasional dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan Acara Halal Bi Halal Bersama Civitas Academica FDK UINSU Medan, Pengurus MR KAHMI FDK UINSU Medan dan Pengurus Komisariat HMI FDK UINSU Medan.

Halal bihalal tahun ini turut dihadiri Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Kota Medan, Dr. H. Deliyuzar, Sp. Ak (K), M.Ked (PA), Ketua Umum MR KAHMI FDK UINSU, Dr. Sadikin Bintang, MM, Sekretaris Umum MR KAHMI FDK UINSU, Dr. Joko Susanto, M. I. Kom, Bendahara Umum MR KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan, Firdansyah, M. Hsb, MM, dan jajaran pengurus Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan, Dekan FDK UIN Sumatera Utara Prof. Dr. Hasana Sazali, M.H. serta para Wakil Dekan FDK, Kaprodi, Sekprodi, Dosen-dosen, Kepala Lab, Staf Tata Usaha, Ketua Komisariat HMI FDK UIN Sumatera Utara Medan, Try Akmal Hidayat, dan Seluruh Mahasiswa FDK UIN Sumatera Utara yang hadir saat acara dilaksanakan, Serta Perwakilan dari PTPN III. Pengisi tausiyah halal bihalal acara ini yakni Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

Halal bihalal ini merupakan kegiatan yang dapat membangun komunikasi antara Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan dengan pimpinan, dosen dan staf di lingkungan FDK UIN Sumatera Utara Medan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar pegawai di semua unit kerja FDK UIN Sumatera Utara Medan.

Mengawali acara, Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan memulai dengan membacakan Do'a, Menyanyikan Indonesia Raya, Menyanyikan Mars KAHMI, Laporan Ketua Patia dan dilanjutkan dengan sambutan sambutan.

Yang pertama diawali Kata Sambutan dari Ketua Umum Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan, Dr. Sadikin Bintang, MM, "Kegiatan ini kegiatan yang tidak direncanakan, namun saya sampaikan kegiatan ini harus dilaksananan kepada adik adik kita mahasiswa dibidang Lingkungan, karena saya perlu karya nyata bukan cakap cakap saja dan ternyata Hari ini ada lah hari terakhir syawal, Kami dari Keluarga besar Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan Mengucapakan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin", ucap ketua MR KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan.

Kata Sambutan MD Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Kota Medan, Dr. H. Deliyuzar, Sp. Ak (K), M.Ked (PA), menyampaikan "Bahwa saya adalah bagian dari Fakultas Dakwa UIN Sumatera Utara, Sebelum nya saya pernah bagian dari UIN Sumatera Utara Medan Baru Ke UIN Sumatera Utara Medan.

Kami meminta KAHMI adalah bagian dalam kegiatan kegiatan yang ada di kampus UIN Sumatera Utara Medan sebagai sumber komunikasi kepada adik adik." ungkap Dr. H. Deliyuzar, Sp. Ak (K), M.Ked (PA).

Dilanjutkan dengan kata sambuatan dari Dekan memberi sambutan yang hangat kepada segenap Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan dan Civitas Academica FDK UIN Sumatera Utara dengan menyambut baik acara yang dilaksanakan Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara ini untuk membangun hubungan yang harmony dengan Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan di lingkungan FDK UIN Sumatera Utara. Selanjutnya Dekan memberikan sambutan dengan berterima kasih kepada jajaran Pengurus Majelis Rayon KAHMI FDK UIN Sumatera Utara Medan dan Civitas Academica FDK UIN Sumatera Utara Medan yang telah hadir dalam kegiatan acara Halalbihalal dan Seminar Nasional Hari ini.

"HMI adalah Rumah Besar, Spirit kita mengembangkan intelektual secara akademik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Panitia dan kepada abg kami, Bg Bintang Sadikin sebagai inisiator, terima kasih sudah memeperhatikan kami di FDK UIN Sumatera Utara Medan," Pungkas Dekan FDK UIN Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Hasana Sazali, M.H.

Acara dilanjutkan dengan tausiyah oleh Tuan Guru Batak, H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA, "Dengan pembawaannya yang penuh semangat. Ia mengatakan salah satu ritual umat islam di Indonesia Ketika bulan syawal, Kita juga apresiasi Dr. Sadikin Bintang, MM, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Gagasan beliau juga luarbiasa sehingga menyelenggarakan pelaksanaan halal bihalal." ungkapnya.

"Halal bihalal jangan dipahami dalam konteks hukum tetapi sebagai ajang silaturahim dan saling memaaf-maafkan yang akan menyebabkan hubungan yang harmonis antar sesama kader HMI," ungkap Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

"Bagaimana membuat kanalisasi, untuk membuat alur pemberdayaan almumni buat adik-adik kita, dimana komunikasi antar alumni dan kader harus bisa senergi dengan suasana kekeluargaan agar lebih nyaman dengan kader kader HMI," tambah Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

"Kita perlu menetaskan diri dari jiwa otentik, sehingga akan menghasilkan jiwa pribadi yang lebih otentik, yang merupakan nilai persahabatan, kekeluargaan sehingga membuat perjalanan yang lebih baik kedepannya," tambah Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

"Peradapan Kode merupakan kemampuan membaca dibailik sesutu, salah satu aktifitas yang digunakan adalah algoritma. Algoritma digunakan untuk saling memahami," pungkas Tuan Guru Batak, Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA.

Setelah tausiyah dilanjutkan dengan doa sekaligus penutup acara dengan melakukan salam-salaman saling memaafkan yang dilakukan oleh semua yang hadir pada acara halal bihalal dikarenakan Seminar Nasional dengan Tema "ECO-ISLAMIC MOVEMENT" - "Iman, Tanggung Jawab dan Aksinyata Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan" telah dilaksanakan saat awal acara.

Ketika fakta itu mencuat, respons pun berubah arah. Ketua harian partai terkait tiba-tiba menawarkan mediasi. Langkah ini terbaca sebagai upaya penyelamatan—bukan hanya terhadap pelapor, tetapi juga terhadap citra partai yang mulai terseret arus kritik.

Di sisi lain, narasi "kemarahan umat" yang sempat dibangun ternyata tidak menemukan pijakan di akar rumput. Tidak ada gelombang besar dari umat Kristen. Justru sebaliknya, mulai muncul tokoh-tokoh yang mengapresiasi peran dan kiprah Jusuf Kalla dalam menjaga harmoni kebangsaan.

Ketua umum ormas yang sebelumnya tampil agresif kini menghilang dari ruang publik. Aksi yang semula dirancang dramatis, lengkap dengan eksposur media, berujung antiklimaks.

Dalam situasi ini, tawaran mediasi menjadi tidak relevan. Tidak ada kegentingan yang memaksa. Tidak ada konflik nyata di tengah umat yang membutuhkan penanganan darurat. Yang terjadi lebih menyerupai orkestrasi isu, bukan realitas sosial.

Jika silaturahmi ingin dilakukan, maka jalurnya harus tepat. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) adalah representasi sah umat Protestan dan Katolik di Indonesia. Dialog dengan kedua lembaga tersebut akan jauh lebih bermakna dalam memperkuat kerukunan.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga perlu lebih selektif. Tidak setiap laporan yang mengatasnamakan agama harus langsung diproses. Polri memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, bukan menjadi alat legitimasi konflik yang dibangun secara artifisial.

Sejarah menunjukkan, persoalan kerukunan umat beragama tidak pernah efektif diselesaikan melalui jalur hukum semata. Dialog, silaturahmi, dan kedewasaan para elite jauh lebih menentukan.

Sudah saatnya elit ormas dan partai menghentikan "akrobat politik" yang berpotensi merusak harmoni sosial. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian global; bangsa ini justru membutuhkan soliditas, bukan polarisasi.

Bagi para pelapor, langkah terbaik bukan memperpanjang polemik, melainkan merendahkan hati: datang, bertemu, dan mencabut laporan. Dalam tradisi iman Kristen sendiri, kasih adalah puncak ajaran—dan kasih tidak pernah lahir dari konflik yang dipaksakan, melainkan dari perjumpaan dan pengertian.

Pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan, angkat bicara menanggapi situasi yang dinilai sudah mencederai prinsip profesionalitas birokrasi di Kota Medan ini.

Dugaan ini mencuat setelah adanya pertemuan yang melibatkan pihak berinisial R, yang diketahui menjabat sebagai sekretaris partai politik berwarna biru. Partai yang sama dengan Walikota Medan. R diduga bertindak sebagai utusan Walikota.

Ironisnya, pertemuan itu juga dihadiri SP, salah satu ketua Ormas Kt Kota Medan, serta KT selaku pemegang mandat sah pengelolaan parkir di Pasar Sukaramai. Berdasarkan pengakuan KT, sosok R mengarahkan dirinya untuk "berkoordinasi" dengan SP jika ingin mandat parkirnya aman.

"Ini aneh. Kenapa urusan pengelolaan parkir milik daerah harus lewat ketua ormas? SP tidak punya posisi formal di pemerintahan. Kenapa dia yang menentukan siapa yang boleh mengelola parkir," ujar Pengurus salah satu Okp ini dengan nada kritis.

Situasi makin mencurigakan saat SP justru menawarkan "barter" lahan parkir kepada KT. Ia menawarkan lokasi di pasar lain dengan alasan lahan di Pasar Sukaramai sudah dialihkan ke pihak lain. Pola ini memperkuat dugaan adanya skema "calo izin" yang terorganisir untuk memonopoli titik-titik parkir strategis.

Tak hanya soal parkir, juga menyoroti kinerja Walikota Medan terkait proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang hingga kini tak kunjung usai. Jantung kota Medan itu kini justru terlihat seperti proyek abadi yang hanya menyisakan seng-seng penutup tanpa hasil nyata.

Pengurus Grib Dpc Kota Medan mempertanyakan apa sebenarnya "karya nyata" Walikota selama menjabat jika urusan ikon kota saja tidak kunjung tuntas.

"Lapangan Merdeka itu wajah Kota Medan, tapi sampai sekarang tidak jelas kapan selesainya. Apa kerja Walikota? Jangan hanya sibuk dengan seremonial atau bagi-bagi 'kue' parkir ke kelompok tertentu, tapi pembangunan strategis malah terbengkalai," tegasnya.

Grib Dpc Kota Medan memperingatkan bahwa jika praktik percaloan parkir oleh ormas tertentu ini dibiarkan, maka akan muncul dua dampak besar: kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi konflik fisik di lapangan.

"Kalau pihak luar bisa mengatur distribusi parkir, ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah premanisme berbaju birokrasi. Kita minta ini ditelusuri. Jangan sampai publik beranggapan bahwa pengelolaan sektor publik di Medan sudah bergeser dari profesionalitas menuju kepentingan kelompok dan partai semata atau keluarga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PUD Pasar Medan maupun pihak-pihak terkait yang disebut dalam pertemuan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan adanya praktik "titip-menitip" lahan parkir tersebut, kami Pengurus Grib Dpc Kota Medan menduga ada main mata antara R diduga orang dekat Walikota dengan orang-orang tertentu. ( Team )

Selain itu ada juga sasaran non fisik sebanyak 6 kegiatan yang akan digelar bersamaan dengan sasaran fisik di wilayah Desa Pasar Rawa Kec. Gebang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Kegiatan bersinergi dengan Pemerintah Kab.Langkat tersebut akan mewujudkan pembangunan infrastruktur di wilayah dalam mempercepat pembangunan.

Dalam kegiatan dikerahkan personel Satgas TMMD 128 Kodim 0203/ Langkat, Polri dan unsur terkait.

Pekerjaan Sasaran Fisik

1. Pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m yang menghubungkan Dusun I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat.
2. Normalisasi/pembersihan parit sepanjang 1.500 m.
3. Pembuatan jembatan panjang 6 m x 4 m.
4. Bedah rumah tidak layak huni (RTLH) milik Ibu Rida Wahyuni Rao.
5. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Miswandi.
6. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Irwansyah.
7. Bedah rumah tidak layak huni milik Ibu Juraida.
8. Bedah rumah tidak layak huni milik bapak Suzana.
9. Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 1.
10. Pembuatan sumur bor dan 2 (dua) MCK titik 2.
11. Pembuatan sumur bor titik 3.
12. Pembuatan sumur bor titik 4.
13. Pembuatan sumur bor titik 5.
14. Pembuatan MCK titik 5.
15. Pembuatan Pos Kamling.
16. Pembuatan gorong-gorong titik 1.
17. Pembuatan gorong-gorong titik 2.

Sasaran Fisik Tambahan

1. Pembuatan Platdecker titik 1.
2. Pembuatan Platdecker titik 2.
3. Pembuatan Platdecker titik 3

Sasaran Non Fisik

1. Penyuluhan Bela Negara.
2. Penyuluhan Wawasan Kebangsaan.
3. Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas.
4. Penyuluhan/Sosialisasi Bahaya Narkoba.
5. Penyuluhan/Sosialisasi KB Kesehatan.
6. Penyuluhan Perikanan dan Peternakan :

Sasaran Tambahan Program Unggulan Kasad

1. Ketahanan Pangan 1 Ha.
2. Paket Makanan Tambahan Penderita Stunting 100 Paket. (Pendim 0203/Langkat).

Rakornis dipimpin Brigjen TNI Jamaluddin, S.I.P., M.I.P., selaku Waaster Kasad Bidang Rencana Administrasi Teritorial, mewakili Aster Kasad Mayjen TNI Rachmad Zurkarnaen, tersebut dihadiri Danrem 022/PT diwakili oleh Kasrem 022/PT Letkol Inf. B. Simanjuntak S.I.P, Dandim 0203/Lkt Letkol Inf Medwin Sangkakala S. Sos., M.Han, Bupati di wakili Kadis PUTR Muhammad Munir S.T, Pasi Bhakti Korem 022/PT Mayor Inf. Rahmat, Kapenrem 022/PT Mayor Inf Daulat Marpaung,Paku Rem 022/PT Mayor CKU Wilman S.Pasaribu, Bappeda Kab. Langkat diwakili Kepala Bidang Litbang Kab. Langkat Jaminson, PUTR diwakili Ferdinan Pasaribu, S.E,dan Pasi Ter Kodim 0203/Lkt Kapten Inf Supriadi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, disampaikan bahwa Rakornis TMMD 128 Tahun 2026 merupakan wujud sinergi antara TNI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah.

Selain itu, disampaikan pula bahwa tema "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa" menjadi semangat utama dalam pelaksanaan program tahun ini.

Kegiatan Rakornis bertujuan memastikan kesiapan seluruh unsur dalam pelaksanaan TMMD ke-128 yang akan digelar di 47 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kegiatan nonfisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, wawasan kebangsaan, serta ketahanan masyarakat.

Melalui Rakornis ini, saya menekankan kepada seluruh satuan jajaran TNI AD agar melaksanakan TMMD ke-128 dengan perencanaan yang matang, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bangun koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat

Hal senada disampaikan Dirjen Pembangunan Jalan Bina Marga yang diwakili Kasubit Bina Marga, Sauki menyampaikan bahwa kegiatan TMMD 128 Kodim 0203/Langkat digelar di Desa Pasir Rawa,Kecamatan Gebang, Kab Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Program TMMD 128 diantaranya kegiatan pembangunan jalan,pelebaran jalan.Dalam kegiatan ini kita mempunyai MOU tanggal 21 Juli 2025 tentang kerjasama dengan TNI terkait pembangunan jalan."Marilah kita dukung kegiatan TMMD 128 yang digelar Kodim 0203/Lkt," sebutnya.

Sementara Dandim 0203/Lkt mengatakan bahwa Rakornis TMMD merupakan langkah strategis untuk memantapkan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam program TMMD ke-128. "Melalui Rakornis TMMD ke-128 ini, kami memperkuat koordinasi dan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder agar pelaksanaan program berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Langkat".

"Selain program fisik dan nonfisik, TMMD ke-128 juga akan diramaikan dengan Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) yang melibatkan para Dandim dan Insan Media sebagai sarana publikasi program kepada masyarakat luas,untuk itu saya harap peran serta media untuk mendukung kegiatan TMMD 128 yang akan kita laksanakan," harap Dandim. (Pendom 0203/Langkat.).

Pekerjaan fisik peningkatan jalan desa tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Pra TMMD 128 (TNI Manunggal Membangun Desa) Tahun 2026 yang digelar Kodim 0203/Langkat Korem 022/Pantai Timur Kodam I/Bukit Barisan diwilayah Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.

Dalam pekerjaan fisik pelebaran dan pengerasan badan jalan sepanjang 1.500 m x 4 m yang menghubungkan Dusun. I, II dan III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat, saat ini TNI bersama warga masyarakat melakukan pelebaran badan jalan sepanjang 1.200 meter, penimbunan dan pemadatan badan jalan menggunakan tanah samping jalan, merapikan badan jalan, dan melanjutkan pembuatan lenning kiri kanan jalan.

Kegiatan membantu Pemkab/Pemda percepat pembangunan wilayah desa untuk kelancaran konektivitas warga masyarakat tersebut melibatkan 50 personel TNI, 5 orang dari Pemkab Langkat dan 50 orang warga masyarakat.

Untuk peralatan yang dikerahkan berupa alat berat Excavator, Bulldozer, Grader, dan lainnya.Hingga saat ini pekerjaan fisik terus berlanjut. (Pendim 0203/Langkat).

Pendim Langkat

Adapun dua kategori diraih yakni Juara I Zona B Kategori Cipta Trending Topik serta Juara I Zona B Kategori SPIT Media Hub Polri.

Penghargaan tersebut diberikan langsung Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. kepada KabidHumas Polda Sumut Kombes Pol.Dr.
Ferry Walintukan S.I.K.S.H. M.H sebagai bentuk apresiasi atas kinerja kolektif jajaran Humas Polda Sumut.

Prestasi ini menjadi indikator keberhasilan strategi komunikasi publik yang dijalankan secara konsisten, adaptif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Berbagai inovasi dalam pengelolaan konten serta optimalisasi platform digital dinilai mampu mendorong peningkatan engagement publik terhadap informasi kepolisian.

Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personel Humas Polda Sumut yang terus berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat.

"Penghargaan ini adalah hasil dari kerja sama dan semangat seluruh tim. Kami akan terus berkomitmen untuk menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga keseimbangan pemberitaan di ruang publik.

Dengan raihan dua penghargaan ini, Humas Polda Sumut diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai ujung tombak komunikasi publik Polri, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan, edukatif, dan berimbang.**
]]> https://www.asatupro.com/nasional/2683/kabid-humas-poldasu-kombes-pol-dr-ferry-walintukan-sik-sh-mh-bawa-nama-harum-poldasu-raih-dua-penghargaan-dari-divisi-humas-polri/ Normalisasi Parit di Wilayah Desa Rawa Gebang, Ini Dia Penampakannya ? Thu, 16 Apr 2026 20:20:00 +0700+0700 Langkat,asatupro.com-Dalam rangka meningkatkan kapasitas tampung parit agar mampu mengalirkan volume air lebih besar, terutama saat musim hujan, sehingga mencegah air meluap ke permukiman atau jalan.

Pra TMMD 128 Tahun 2026 dilaksanakan Kodim 0203/Langkat untuk pekerjaan Normalisasi parit (pembersihan parit) sepanjang 1.500 meter tuntas 100 %, Rabu 15 April 2026.

Pekerjaan menggunakan Excavator diratakan/dirapikan ditepi saluran parit sepanjang 1500 meter di wilayah
Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan personel dibantu alat berat merapikan pinggiran parit tersebut untuk mengembalikan fungsi saluran secara optimal sebagai drainase alami atau pengendali banjir.

Proses ini melibatkan penggalian sedimen (pendangkalan), pengangkatan sampah, dan perapian struktur saluran.

Normalisasi dan Pembersihan Parit

Kegiatan dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Langkat dalam percepat pembangunan wilayah desa dilaksanakan guna mencegah banjir dan genangan, selain itu meningkatkan kapasitas tampung parit agar mampu mengalirkan volume air yang lebih besar, terutama saat musim hujan, sehingga mencegah air meluap ke permukiman atau jalan.

"Normalisasi dan pembersihan parit dilaksanakan dapat juga meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan pembersihan dari sampah dan limbah akan mengurangi risiko sarang penyakit dan mengurangi bau tidak sedap," ujar Pasiter Kodim 0203/Lkt. (Pendim 0203/Langkat )

Kasus yang dilaporkan sejak Februari 2024 oleh korban bernama Erick itu disebut telah melalui serangkaian proses hukum yang sah. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan sebelumnya tidak membuahkan hasil, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pihak kepolisian juga menekankan bahwa penetapan tersangka terhadap Marlina bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan telah memenuhi unsur minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Bahkan, tersangka melalui kuasa hukumnya telah dua kali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun seluruh permohonan tersebut ditolak hakim.

Penolakan dua kali gugatan praperadilan itu menjadi bukti bahwa langkah hukum yang diambil penyidik telah tepat dan sesuai mekanisme. Selain itu, Marlina juga dinilai tidak kooperatif karena dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka, hingga akhirnya penyidik menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasihumas Polresta Deli Serdang, Iptu JM Gabe Napitupulu, menegaskan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan penyidik merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Tidak benar adanya kriminalisasi. Semua proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk penetapan tersangka dan tindakan penyidikan lainnya," tegasnya, Kamis (16/4/2026).

Saat ini, penyidik tengah merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang agar kasus tersebut dapat segera disidangkan.

Dengan demikian, Polresta Deli Serdang memastikan bahwa penanganan perkara ini murni berdasarkan fakta hukum dan alat bukti, bukan atas dasar kepentingan tertentu sebagaimana yang ditudingkan.

Kuasa hukum Marlina dari Law Firm Pencarah, menegaskan, perkara yang menjerat kliennya sejatinya merupakan sengketa perdata terkait utang piutang dalam transaksi jual beli pakan ayam dengan seorang pihak bernama Erick Wu.

"Klien kami telah melakukan pembayaran secara mencicil. Persoalan ini sejak awal adalah perkara perdata, bukan pidana," tegas tim penasihat hukum yakni Benito Asdhie Kodiyat MS, SH., MH, bersama Abdul Rizal, SH dan Usman, SH, kepada media. (Kamis,16/04/2026)

Persoalan tersebut bahkan telah bergulir ke jalur hukum perdata. Gugatan yang diajukan Erick Wu di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1109/Pdt.G/2023/PN.Mdn telah diputus pada 22 Mei 2024 dengan hasil menolak gugatan penggugat. Putusan itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor 392/PDT/2024/PT.Mdn tertanggal 12 Agustus 2024, yang juga menolak permohonan banding.

"Dua putusan pengadilan sudah sangat jelas menyatakan perkara ini bukan ranah pidana. Namun anehnya, klien kami justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ungkap Benito.

Kuasa hukum menilai, penyidik seharusnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara. Terlebih, klien mereka merupakan seorang lansia berusia lebih dari 60 tahun.

Lebih jauh, mereka menduga kuat adanya intervensi pihak tertentu dalam proses hukum tersebut.

"Kami mencium adanya indikasi pesanan untuk menjatuhkan reputasi klien kami. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi berpotensi menjadi praktik kriminalisasi," tegasnya.

Tim kuasa hukum juga menyoroti tindakan penahanan terhadap Marlina yang dinilai tidak proporsional dan mencederai rasa keadilan. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai preseden buruk dalam penegakan hukum, khususnya di wilayah hukum Polres Deli Serdang.

Dalam pernyataannya, mereka mendesak aparat penegak hukum agar bekerja secara profesional, objektif, dan transparan, serta segera menghentikan proses hukum yang dinilai dipaksakan tersebut.

"Kami mengingatkan bahwa Polri memiliki komitmen PRESISI. Jangan sampai slogan itu hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata di lapangan," tutupnya.