Selama tiga hari berturut-turut, sejak Rabu (8/7/2026) hingga Jumat (10/7/2026), para pengurus dan anggota F.SPTI–K.SPSI bersama perangkat desa melaksanakan aksi gotong royong memperbaiki ruas Jalan Bunturaja, Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu.

Kegiatan sosial tersebut mencakup penimbunan bahu jalan menggunakan material batu sirtu serta pembersihan badan jalan yang melintasi Dusun Habeakan, Dusun Sosor Sihombing, hingga Dusun Hutaimbaru II. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak tujuh mobil dump truck batu sirtu digunakan untuk menunjang pekerjaan. Dari jumlah tersebut, dua mobil merupakan bantuan dari UD Beres sebagai bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung kepentingan masyarakat.

Pekerjaan di lapangan dilakukan secara bergotong royong oleh tiga orang dari F.SPTI–K.SPSI bersama empat orang perangkat Desa Hutaimbaru, sehingga proses penataan dan pemerataan material dapat berjalan dengan baik.

Wakil Sekretaris PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu, Solo Aritonang, yang memimpin langsung kegiatan bersama anggota Otto Simanullang, mengatakan bahwa aksi sosial tersebut lahir dari kesadaran bersama untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Dairi sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program Pemerintah Kabupaten Dairi. Kepedulian terhadap lingkungan tidak harus menunggu perintah, tetapi lahir dari kesadaran bersama. Kami berharap apa yang kami lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujar Solo Aritonang.

Ia menegaskan bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi prioritas para pengurus dan anggota PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu dalam menjalankan arahan organisasi, sekaligus membangun citra positif serikat pekerja melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

Meski kegiatan gotong royong tersebut tidak mendapat dukungan dari Ketua PUK F.SPTI Kecamatan Siempat Nempu, para pengurus tetap berkomitmen menjalankan arahan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) K.SPSI dan Pimpinan Cabang (PC) F.SPTI Kabupaten Dairi.

Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sebagai upaya membangun citra positif organisasi serta mengubah stigma yang selama ini masih melekat terhadap F.SPTI. Bagi para pengurus, kehadiran organisasi di tengah masyarakat harus tercermin melalui aksi nyata, semangat gotong royong, dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua DPC K.SPSI Kabupaten Dairi, Jefrat Manik, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi serikat pekerja hadir bukan hanya memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga mampu menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Jefrat menegaskan bahwa DPC K.SPSI dan PC F.SPTI Kabupaten Dairi selalu mendorong seluruh PUK untuk mengedepankan kerja sama yang harmonis, dinamis, serta berkeadilan, bukan tindakan yang bersifat anarkis.

"PUK Siempat Nempu telah menunjukkan bahwa kerja nyata lebih bermakna daripada sekadar retorika. Kami tidak pernah mengarahkan anggota melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, kami mendorong setiap PUK untuk hadir melalui kegiatan sosial yang bermanfaat dan mendukung pembangunan daerah," kata Jefrat Manik.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota PUK F.SPTI–K.SPSI Siempat Nempu yang telah mengorbankan waktu dan tenaga demi kepentingan masyarakat.

"Atas nama DPC K.SPSI dan PC F.SPTI Kabupaten Dairi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PUK Siempat Nempu yang telah berkontribusi dalam mendukung program gotong royong Pemerintah Kabupaten Dairi. Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial seperti ini terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi organisasi lainnya," tutup Jefrat Manik.

Kegiatan gotong royong tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara organisasi pekerja, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan umum serta memperkuat budaya gotong royong sebagai nilai luhur yang terus dijaga di Kabupaten Dairi.

Kegiatan dimulai pukul 03.00 WIB dan berakhir pukul 05.00 WIB dalam keadaan aman dan tertib.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., Kasrem 022/PT Letkol Inf Binsar Junianto Simanjuntak, S.I.P, serta para Kasi Korem 022/PT.

Jajaran pejabat yang hadir antara lain Kasi Intel Letkol Inf Rachmat Phonna Darwin, S.A.P., M.M., M.Tr.Mil, Kasi Log Letkol Inf Mangatur Sianturi, dan Kasi Ter Letkol Arm M. Marzuq Ashidiqi, S.Sos., M.M., M.Tr.Mil.

Hadir pula Dandenpal I/1 Pematangsiantar, Dandenkomlek Rem 022/PT, para Pasi Korem 022/PT, Dantim Intel Rem 022/PT Lettu Cku Herman A Situmorang, serta para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Korem 022/PT bersama masyarakat sekitar.

Pada pertandingan tersebut, Prancis keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 atas Maroko. Meski berbeda dukungan, suasana nobar tetap meriah dan penuh kekompakan.

Danrem 022/PT menyampaikan kegiatan nobar sengaja digelar untuk mempererat hubungan Korem 022/PT dengan masyarakat. Olahraga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Maksud dan tujuan nobar ini untuk membangun kebersamaan, menumbuhkan nasionalisme, sekaligus sebagai sarana komunikasi sosial TNI dengan masyarakat," ujar Danrem 022/PT.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum menggerakkan ekonomi lokal. Pihak Korem menggandeng pelaku UMKM di sekitar lokasi untuk berjualan selama nobar berlangsung.

Tujuan lain yang ingin dicapai yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai mitra dalam menjaga stabilitas wilayah, serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif melalui kegiatan positif.

Dalam analisa kegiatan, nobar ini dinilai efektif sebagai sarana kontak antara keluarga besar Korem 022/PT dengan masyarakat. Dengan suasana santai, kedekatan antara TNI dan warga dapat terbangun lebih erat.

Pihak Korem juga melakukan monitoring selama kegiatan dan melaporkan hasilnya ke Komando Atas.

Ke depan, Korem 022/PT merekomendasikan agar kegiatan nobar serupa terus melibatkan mitra UMKM. Hal ini dinilai dapat memperkuat kemitraan TNI dengan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian lokal di wilayah Simalungun.

Laporan : Bobby sihite

Bobby Sihite menilai bahwa masyarakat tidak hanya mendengar pernyataan mengenai integritas, tetapi juga mengamati bagaimana institusi penegak hukum merespons setiap dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian publik.

"Ucapan Jaksa Agung merupakan komitmen yang patut diapresiasi. Namun, komitmen itu harus dibuktikan melalui penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan tanpa pandang bulu. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui pidato, tetapi melalui tindakan nyata," ujarnya.

Menurut Bobby Sihite, ketika muncul berbagai isu dan pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjadi perhatian masyarakat, institusi penegak hukum perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganannya. Hal tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat mengurangi kepercayaan publik.

Ia menegaskan bahwa setiap orang harus tetap dihormati haknya berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun, asas tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban institusi untuk memberikan kepastian melalui proses hukum yang objektif, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap pihak tertentu, sementara ketika perhatian publik mengarah ke lingkungan penegak hukum sendiri, prosesnya menjadi tidak transparan. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik sesuai hasil pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran berdasarkan alat bukti yang sah, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan," tegas Bobby.

Lebih lanjut, Bobby Sihite menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung mengenai tidak adanya toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang harus menjadi komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui pengawasan internal yang efektif, penegakan kode etik yang tegas, serta proses hukum yang profesional terhadap setiap dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan hukum.

"Marwah Kejaksaan tidak ditentukan oleh seberapa keras pesan tentang integritas disampaikan, tetapi oleh keberanian institusi membuktikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Di situlah kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan legitimasi penegakan hukum semakin kuat," tutup Bobby Sihite.

Laporan : Team

Narasi yang menyertai video tersebut menyebutkan bahwa telah terjadi pengerahan prajurit TNI ke markas kepolisian.

Menanggapi kabar yang ramai diperbincangkan itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas memastikan informasi tersebut tidak benar.

Ia membantah adanya pengerahan prajurit TNI ke Markas Polda Metro Jaya sebagaimana narasi yang beredar di berbagai platform media sosial.

"Informasi itu tidak benar," ujar Muhamad Nas saat diterima Asatupro.com di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Meski memberikan klarifikasi singkat, Kapuspen TNI belum menjelaskan lebih rinci mengenai asal-usul video maupun aktivitas yang terekam dalam rekaman tersebut.

Ia juga tidak menguraikan apakah video itu merupakan dokumentasi lama atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

Video yang viral memperlihatkan sejumlah personel bersenjata lengkap berada di area depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Kehadiran mereka kemudian memunculkan berbagai dugaan di tengah masyarakat setelah disertai narasi mengenai pengerahan pasukan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi resmi yang dapat memastikan waktu pengambilan video maupun tujuan keberadaan personel yang terlihat dalam rekaman tersebut.

Sementara itu, Polda Metro Jaya juga belum mengeluarkan keterangan resmi terkait video yang beredar luas di media sosial. Kondisi tersebut membuat berbagai spekulasi terus berkembang di ruang digital.

Pakar komunikasi publik kerap mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Klarifikasi dari instansi berwenang menjadi rujukan utama untuk menghindari penyebaran informasi yang keliru, terutama terkait isu keamanan.

Perkembangan mengenai video viral tersebut masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Baca berita nasional terkini dan informasi terpercaya lainnya hanya di Asatupro.com.

Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun di lapangan, lokasi yang dimaksud berada di Jalan Amir Hamzah, Pasar VII, Desa Tandam Hilir I, serta Pasar V, Jalan Saudara, Desa Tandam Hulu I.

Saat melakukan pemantauan di lapangan, awak media menemukan aktivitas yang diduga merupakan praktik perjudian. Sejumlah permainan yang disebut warga sebagai mesin ketangkasan, tembak ikan, mesin slot, bola putar hingga permainan bergaya kasino diduga masih beroperasi dan ramai dikunjungi hingga malam hari.

Sejumlah sumber di lokasi menyebutkan pengelola yang dikenal dengan inisial AJU diduga juga memiliki keterkaitan dengan 'arena sabung ayam' yang sebelumnya telah ramai diberitakan. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian warga menduga adanya pembiaran atau bahkan perlindungan dari oknum tertentu sehingga aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut dapat terus berlangsung.

Seorang warga berinisial WH (40) mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Menurutnya, keberadaan arena perjudian tidak hanya diduga melanggar hukum, tetapi juga dinilai mencoreng citra Kota Binjai yang selama ini dikenal sebagai Kota Rambutan dengan nilai-nilai religius dan budaya yang kuat.

"Sangat disayangkan apabila aktivitas seperti ini terus dibiarkan. Ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut moral serta nama baik Kota Binjai," ujar WH.

WH juga berharap aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

Senada dengan itu, warga lainnya berinisial RS (41) meminta perhatian serius dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan SIK MH, agar memerintahkan jajarannya melakukan penyelidikan serta penindakan apabila dugaan praktik perjudian tersebut terbukti.

"Kami berharap aparat benar-benar hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jika memang ada praktik perjudian, kami meminta agar seluruh pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari APH Setempat maupun pihak yang disebut berinisial AJU terkait dugaan tersebut. Oleh karena itu, media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya aktivitas perjudian di lokasi yang dimaksud, sekaligus memberikan kepastian hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

(Red/Tim)

Eksistensi arena judi yang berada tepat di perbatasan Desa Tengah dan Desa Mesjid ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah bentuk perlawanan terbuka terhadap wibawa institusi kepolisian. Bagaimana tidak, meski telah mendapat penolakan keras dari warga dan teguran langsung dari aparatur desa setempat sejak akhir Juni lalu, roda perjudian di lokasi tersebut terus berputar mulus tanpa hambatan.

Terkesan 'Tutup Mata' dan Dugaan Bekingan Kuat

Sulit untuk tidak mengaitkan keberanian AWI dengan dugaan adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu. Dalam logika hukum dan ketertiban, mustahil sebuah arena perjudian berskala masif yang mengumpulkan banyak massa dapat beroperasi secara diam-diam tanpa terendus oleh instrumen intelijen kepolisian di tingkat Polsek hingga Polresta.

"Hebatnya seorang AWI bukan hanya pada kemampuannya mengorganisir arena judi, tetapi pada kemampuannya membuat aparat penegak hukum seolah terkena sindrom tutup mata dan telinga," ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya demi keamanan.

Sikap apatis aparat penegak hukum ini semakin mempertebal spekulasi publik. Bagaimana tidak, saat Redaksi berupaya melakukan konfirmasi resmi demi menjaga keberimbangan berita, tak ada satu pun petinggi kepolisian yang bersedia membalas.

Konfirmasi yang dilayangkan secara langsung oleh Redaksi kepada Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, Kasat Reskrim Kompol Muhammad Isral, Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang Iptu Binnes Saragih, S.H., Kapolsek Batang Kuis AKP Salija, S.H., hingga Kanit Reskrim Polsek Batang Kuis Ipda Tabi'ul Hidayat, S.H., M.H., seluruhnya berujung buntu.

Tidak ada satu pun dari mereka yang bersedia memberikan tanggapan. Diamnya aparat kepolisian secara berjemaah ini kini tidak lagi ditafsirkan sebagai kehati-hatian, melainkan mengarah pada indikasi pembiaran sistematis (systematic omission).

Menguji Slogan Presisi Polri di Hadapan Seorang 'AWI'

Keperkasaan AWI di Batang Kuis menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Sumatera Utara. Hal ini secara langsung menampar slogan "Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang selama ini digaungkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Di saat negara menuntut pemberantasan penyakit masyarakat secara komprehensif, wilayah hukum Polresta Deli Serdang justru tampak terkesan tak berdaya menghadapi dominasi satu orang bandar judi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat: Siapa sebenarnya AWI hingga hukum di Deli Serdang terpaksa bertekuk lutut? Sosok yang disebut-sebut sering dipanggil orang 'AWI Pantai Labu' ini seolah memiliki perisai tak kasat mata yang membuatnya kebal dari segala tindakan penertiban.

Desakan Intervensi Kapolda Sumut

Mengingat jajaran Polresta Deli Serdang dan Polsek Batang Kuis tampaknya kehilangan tajinya dalam menindak arena judi tersebut, publik kini menaruh harapan besar pada eskalasi penanganan di tingkat Kepolisian Daerah.

Kapolda Sumatera Utara didesak untuk segera turun tangan mengambil alih kasus ini, melakukan inspeksi mendadak, serta memeriksa jajaran di bawahnya terkait dugaan "Main Mata" dengan pihak pengelola.

Hukum tidak boleh kalah oleh diduga intervensi pemodal gelap. Jika arena sabung ayam dan dadu milik AWI Pantai Labu ini terus dibiarkan beroperasi, maka Polresta Deli Serdang tidak hanya sedang mempertaruhkan kredibilitas institusi, tetapi juga sedang mengajarkan kepada publik bahwa di Batang Kuis diduga uang dan kekuasaan bisa menundukkan hukum.

Kini, bola panas berada di tangan kepolisian. Publik masih menunggu: Akankah AWI berakhir di balik jeruji besi, ataukah ia akan terus menertawakan kelemahan aparat dari balik arena judinya?

Ketimpangan tersebut dinilai tidak hanya mengancam keberlanjutan bisnis media, tetapi juga kemerdekaan pers. Persoalan itu menjadi fokus pertemuan Dewan Pers dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Kedua lembaga membahas dampak dominasi platform digital terhadap industri pers nasional, mulai dari ketimpangan penguasaan pasar iklan, perlindungan karya jurnalistik, hingga perlunya pembaruan regulasi persaingan usaha di era ekonomi digital.

Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan Dahi, mengatakan tantangan Dewan Pers tidak lagi sebatas menjaga etika jurnalistik, tetapi juga memastikan perusahaan pers tetap mampu bertahan di tengah perubahan lanskap digital.

"Sekitar 80 persen pasar iklan digital dikuasai Google, Meta, dan TikTok. Sisanya diperebutkan lebih dari 50 ribu perusahaan pers. Kondisi ini jelas tidak berkelanjutan bagi industri pers," kata Dahlan.

Struktur pasar ini berpotensi menciptakan kecenderungan monopoli sekaligus praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, Dewan Pers memandang isu keberlanjutan media tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hak cipta, tetapi juga membutuhkan pendekatan hukum persaingan usaha.

Menurut Dahlan, Undang-Undang Pers memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi pengembangan kehidupan pers. Dalam konteks saat ini, mandat tersebut mencakup upaya menjaga keberlanjutan ekosistem media nasional yang menghadapi tekanan besar dari dominasi platform digital.

Salah satu langkah yang sedang ditempuh Dewan Pers adalah mendorong pengakuan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum. Selama ini, mekanisme yang memperbolehkan berita dikutip dengan mencantumkan sumber dinilai tidak lagi memadai di era distribusi konten digital dan kecerdasan buatan.

Dia mengatakan, karya jurnalistik kini menjadi bahan baku yang dimanfaatkan platform digital dan sistem kecerdasan buatan untuk melatih model maupun menyajikan informasi kepada pengguna tanpa memberikan nilai ekonomi yang sepadan kepada perusahaan pers.

Fenomena tersebut, lanjut dia, diperparah dengan munculnya generative AI yang berpotensi menghadirkan informasi tanpa mengarahkan pengguna kembali ke situs media. Akibatnya, media kehilangan lalu lintas pembaca sekaligus sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang bisnis. "Publisher berada pada posisi yang tidak memiliki daya tawar terhadap platform. Sistem ini tidak lagi seimbang," ujar Dahlan.

Usulan Dewan Pers ke KPPU Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama KPPU untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha di sektor digital.

Dewan Pers juga mengusulkan penyelenggaraan advokasi bersama kepada komunitas pers mengenai hukum persaingan usaha serta pertukaran pengetahuan dengan otoritas persaingan usaha Afrika Selatan yang telah lebih dahulu melakukan kajian terhadap dominasi platform digital.

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menyatakan tantangan ekonomi digital tidak lagi dapat dijawab sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut dia, KPPU bersama DPR sedang membahas revisi undang-undang tersebut agar mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi digital. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah mekanisme pengawasan merger dari post-merger menjadi pre-merger.

Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap akuisisi dapat dilakukan sebelum transaksi berlangsung sehingga potensi penguasaan pasar dapat dicegah sejak awal. Selain itu, ukuran penguasaan pasar juga akan diperluas. Tidak lagi hanya berdasarkan nilai jual dan pembelian sebagaimana diatur dalam undang-undang saat ini, tetapi juga mempertimbangkan penguasaan data, network effect, jumlah pengguna aktif, dan indikator lain yang menjadi ciri ekonomi digital.

"Kalau regulasinya tidak diperbarui, KPPU akan semakin sulit melakukan pengawasan terhadap sektor digital karena tantangan ekonomi digital sudah jauh berbeda dengan kondisi saat undang-undang itu disusun pada 1999," kata Gopprera.

KPPU akan mempelajari lebih lanjut berbagai praktik yang disampaikan Dewan Pers, termasuk kemungkinan membentuk task force bersama untuk memetakan persoalan, mengumpulkan data, membandingkan praktik di berbagai negara, dan menilai apakah terdapat unsur pelanggaran persaingan usaha atau justru membutuhkan pembentukan regulasi baru.

Bagi Dewan Pers, pembaruan regulasi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri media nasional. Sebab tanpa ekosistem bisnis yang sehat, kemerdekaan pers tidak hanya terancam oleh persoalan etik, tetapi juga oleh melemahnya kemampuan perusahaan pers mempertahankan ruang redaksi dan menghasilkan jurnalisme berkualitas.

PolresNias menanggapi kasus dugaan penipuan dan penggelapan HP Merk Oppo A51 Milik NZL, karena merupakan laporan masyarakat, diduga bermotif gadai atau pinjaman uang.

Saat dikonfirmasi pelapor NZL Hulu , membenarkan laporannya, " Saya sudah berupaya keras menebus HP saya ini kepada ELMAN HURA hingga saya menawarkan Rp 1.200.000, padahal saya hanya titip hp dan pakai uangnya 500.000 dan diganti 600.000 pada tanggal 19/6/2026. Dan tidak pernah dia memberikan peringatan atau mendatangi saya, padahal rumah kami hanya berjarak 1 km. Perbuatan Elman Hura sangat merugikan saya dan keluarga saya, selain itu terlapor mengatakan pada saya HP tersebut telah dijualnya, padahal hp saya setara nilai Rp2.400.000 merk Oppo A 51.

Karena perbuatan terlapor saya minta penyidik memberikan tindakan hukum kepada Elman Hura," kata pelapor kepada wartawan dengan nada kesal.

Tim kuasa menerangkan bahwa Laporan ini sesuai dasar hukum dan dibuktikan dengan, surat laporan NOMOR: STPLP/B/355/VI/2026/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, pada tanggal 29/6/2026.

Selain itu, wartawan melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim PolresNias AKP.SONIFATI ZALUKHU mengatakan laporan ini akan kami Cek dulu," jawabnya singkat.

Melalui konfirmasi seluler kepada Kasie Humas PolresNias Aipda.Aris K Gulo menjelaskan bahwa, penanganan kasus ditangani oleh Briptu Angga. Tindak lanjut akan di undang pelapor, saksi dan terlapor untuk dimintai keterangan." terang humas.**

Menanggapi isu liar yang cenderung fitnah ini, Tokoh Pemuda Palas, Maulidin Gufron Hasibuan angkat bicara. Gufron menegaskan, sebagai sesama pemuda asal Palas sudah sepatutnya kita sama-sama menjaga kondusifitas dan Kamtibmas di wilayah kita. Jangan menebarkan isu-isu negatif dan cenderung fitnah.

Isu negatif yang mengarah ke fitnah ini, kata MAULIDIN HASIBUAN, bakal memicu kegaduhan di ruang publik. Dan pastinya berdampak terhadap iklim ekonomi yang tak kondusif.

"Tudingan yang dialamatkan Ahmad Rezki Hasibuan harus berdasar. Jangan hanya melepaskan isu negatif di ruang publik. Ini jelas sangat merugikan daerah kita dan yang bersangkutan karena tudingan dan berdasarkan ini," ungkap Mahmulidin Gufron pada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Hal senada juga disampaikan tokoh Mahasiswa Palas, Saidan Fazri Hasibuan yang mengatakan, tudingan bahwa Kadis Pendidikan Palas ada melakukan pungli senilai Rp 15 juta perdesa juga telah dibantah yang bersangkutan. Kadis Pendidikan Palas juga menegaskan bahwa ia membantah telah mengundurkan diri, dan juga tidak pernah melakukan pungutan liar Rp15 Juta per-Desa.

Untuk itu, Saidan Fazri Hasibuan yang juga Bendahara PC PMII Padang Lawas ini meminta pada Kadis Pendidikan Palas agar melaporkan balik Ahmad Rezki Hasibuan atas dugaan pencemaran nama baik.

"Kita minta agar Kadis Pendidikan Palas segera melaporkan Ahmad Rezki Hasibuan karena telah melakukan pencemaran nama baik," ungkapnya.

Selain itu Ahmad Rizki Hasibuan juga kerap menggunakan nama aparat hukum untuk menakut-nakuti Para kepala desa Dan pejabat Palas dan membuat lapaoran-laporan yg tidak berdasar sebagai alat untuk memeras, nanti akan kita kumpulkan bukti-bukti transfer uang ke Ahmad Rizki Hasibuan, yang mengaku-mengaku Ketua DPRD (Dewan Pemerhati Rakyat Daerah) kita akan Fasilitatsi semua yg pernah di perasnya untuk membuat Laporan atas dugaan pemerasan, tambahnya

Informasi dihimpun wartawan, para kepala desa di Palas yang pernah diperas, Ahmad Rezki Hasibuan dikabarkan akan melaporkan yang bersangkutan.

Sekadar informasi, Ahmad Rezki Hasibuan sebelumnya pernah bermasalah dengan hukum. Ia pernah menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Januari 2020.

Ia ditahan atas dugaan melanggar Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/81/XII/2019/Ditreskrimsus. Penetapan tersangka terhadap Ahmad Rezky Hasibuan terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1335/IX/2019/SUMUT/SPKT II tertanggal 9 September 2019.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Ferdinand J. Laihad selaku Ketua Tim Penilaian Eliminasi Malaria menjelaskan bahwa kunjungan tim Kementerian Kesehatan memiliki tujuan khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria, terutama di daerah yang telah berhasil mencapai status eliminasi malaria.

Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keberhasilan tersebut. Melalui forum komunikasi bersama pemerintah daerah, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengantisipasi berbagai potensi yang dapat menyebabkan munculnya kembali kasus malaria.

"Kedatangan kami bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui forum komunikasi pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan status eliminasi malaria. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kapasitas pemerintah daerah maupun tenaga kesehatan dalam sistem kewaspadaan malaria," ujar Ferdinand.

Ia menambahkan, tim Kementerian Kesehatan juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi malaria di wilayah yang telah mencapai eliminasi. Langkah tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang berpotensi memicu terjadinya penularan kembali malaria.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan malaria secara berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh unsur pemerintah daerah dapat terus menjaga komitmen bersama sehingga status eliminasi malaria yang telah dicapai dapat dipertahankan melalui sistem kewaspadaan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor yang efektif," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Dairi, Vickner Sinaga, menyambut baik kehadiran Tim Kementerian Kesehatan dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap upaya pencegahan malaria di Kabupaten Dairi.

Bupati berharap kunjungan tersebut memberikan dampak positif dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan malaria serta semakin meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi munculnya kembali penyakit tersebut.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Kementerian Kesehatan. Semoga kehadiran tim membawa dampak yang positif bagi upaya pencegahan malaria di Kabupaten Dairi serta semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Vickner Sinaga.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Kesehatan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan terus memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan serta pengendalian malaria.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut diharapkan seluruh pihak telah bekerja sesuai dengan posisi dan tugas masing-masing, sehingga berbagai upaya yang dilakukan sudah berada pada tahapan pencegahan.

"Kita berharap seluruh pihak sudah menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing dan saat ini kita berada pada tataran pencegahan. Harapan kita tentu status eliminasi bisa dipertahankan di Kabupaten Dairi," katanya.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan status eliminasi malaria bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat.

"Semua ini akan bisa dilakukan apabila kita terus berkolaborasi dan bekerja sama. Dengan komitmen bersama, saya optimistis Kabupaten Dairi mampu mempertahankan status eliminasi malaria sekaligus memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat," tutup Bupati.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kewaspadaan malaria di Kabupaten Dairi, sekaligus mempererat koordinasi lintas sektor untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan malaria berjalan secara berkesinambungan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Dairi diharapkan mampu mempertahankan capaian eliminasi malaria serta mencegah terjadinya penularan kembali di masa mendatang.

Menurut Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ, bahwa memang jika dicermati ada indikasi kuat yang terkait penggelapan uang.

"Namun dengan dilakukannya penyiksaan dan penyekapan, meskipun pihak karyawan tersebut telah mengembalikan uang yang dicuri, merupakan indikasi dilakukannya perbuatan negatif demi uang," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Diketahui pada bulan Juli 2026 ini ada peristiwa heboh, di mana seorang pimpinan Perusahaan percetakan menjadi otak penyekapan anak buahnya karena mereka dituduh telah melakukan pencurian harta Perusahaan.

Alih-alih melapor ke Polisi, mereka berusaha mencari solusi sendiri agar sang tertuduh mau mengganti kerugian, melalui penyekapan dan penekanan.Kasus penyekapan di perusahaan percetakan ini pun menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo yang menegaskan harus diusut tuntas. Penyekapan ini disertai permintaan pengembalian uang yang dicuri. Akan tetapi setelah diberikan ganti rugi lebih besar dari uang yang dicuri, nyatanya karyawan tersebut tetap tidak dibebaskan.

Dijelaskan Mintarsih, tindakan penyekapan sesungguhnya juga pernah terjadi, yakni demi merebut kekayaan berupa saham pada Perusahaan taksi terbesar di Indonesia, dimana direkturnya yaitu Purnomo tega menyekap direktur yang merangkap sebagai pemegang saham, padahal merupakan kakak kandung dari Purnomo.

"Hal ini terjadi pada tahun 2015. Berikut kronologinya Direktur Purnomo yang pada usia remajanya pernah ditahan di Polsek Menteng, dan pada kesempatan lain ditahan di Polres Jaksel. Dengan bangganya hal itu diutarakan pada Buku Sang Burung Biru," ungkapnya.

Kebanggaan ini menggambarkan sifat Purnomo yang bangga dengan perbuatan kriminalnya. Dari rangkuman keterangan Mintarsih dan sumber terpercaya serta penelusuran jejak digital, pada usia dewasa Purnomo mengatur siasat dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah diabaikannya selama puluhan tahun.

Sasarannya adalah saham kakak kandungnya yaitu Mintarsih, yang telah berbakti sebagai direktur selama puluhan tahun dan mengorbankan kariernya sebagai dokter demi rayuan dari Purnomo juga sebagai pemegang saham yang sampai saat ini dividennya masih digelapkan dengan janji akan dibayarkan jika perusahaannya menjadi besar.

Selain itu, yang juga menjadi sasaran adalah saham dari keluarga Surjo Wibowo sebagai pemegang saham lainnya, yang tidak ada hubungan keluarga namun telah menyumbang keahlian dan uang dalam membesarkan Perusahaan taksi terbesar tersebut.

Jauh sebelumnya, masih di Perusahaan yang sama, pada tahun 1983, Direktur Purnomo telah menyingkirkan pemegang saham lain yang merangkap sebagai Direktur Teknik dan Komisaris yaitu Teguh Budiwan dan Jusuf Ilham.

Tak lama sepeninggalnya Ibunda (Siti Fatimah) pada 10 Juni tahun 2000, semakin nyata adanya upaya untuk pengambilalihan saham-saham dari saudara kandungnya yaitu Mintarsih dan pemegang saham keluarga Surjo Wibowo, yaitu Ny Janti Wirjanto, Elliana Wibowo serta Lani Wibowo.

Selanjutnya, terjadi penganiayaan oleh keluarga Direktur Purnomo, yang dilakukan oleh Purnomo bersama istri yaitu Endang Basuki, dan putrinya yaitu Noni Purnomo, dengan disaksikan oleh mantan suami Noni Purnomo, dr. Indra Marki Sp.PD. Visum et Repertum dan gugatan, yang dilakukan oleh Elliana Wibowo tidak membawa hasil.

Sayangnya naik banding ditolak walaupun naik banding itu sudah disahkan di pengadilan. Alasannya hanya karena saat pendaftaran naik banding berhasil disahkan, namun pembayaran naik banding telah tutup lebih cepat dari tutupnya pendaftaran baik banding, sehingga pembayaran baru berhasil masuk di hari berikutnya. Inilah keanehan yang terjadi.

Bulan berikutnya, terhadap Mintarsih dan orang lain dari pihak keluarga Surjo Wibowo dilakukan upaya penculikan yang disertai upaya untuk menabrak jika ada kesempatan baik. Korban dari pihak keluarga Surjo Wibowo akhirnya meninggal dunia akibat tabrak lari yang diduga dilakukan oleh sekelompok penculik.

Tim penculik tersebut terdiri dari 14 orang, yang rencananya, jika penculikan berhasil akan dialihkan ke tim 4 yang dalam pengakuan Purnomo melibatkan aparat.

Sistim penculikan ini ternyata masuk dalam notulen rapat. Hal ini diakui sendiri oleh tim penculik yang terdiri dari 14 orang, yang oleh para penculik kemudian dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juga ada bukti-bukti dari para penculik yang disahkan di Notaris (affidavit) dan pernyataan-pernyataan di atas materai.

Lantaran gagal dalam upaya sebelumnya, dan tidak sabar menunggu hasil penculikan terhadap saudara kandungnya, pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2000, dilakukanlah penggelapan saham warisan yang juga gagal lewat hukum.

Dengan gagalnya penggelapan saham ini, maka siasat berganti menjadi upaya penangkapan dan menyeret saudara kandungnya dengan surat ke Kepolisian tentang penangkapan dan membawa Mintarsih sebagai tersangka untuk ditahan di Kepolisian sampai proses penyelidikan selesai hanya cukup dengan pasal karet. Alasannya-pun aneh yaitu "perbuatan tidak menyenangkan", yang sempat tersebar dalam berita-berita utama televisi.

Pewarta mencoba meminta keterangan lebih lengkap, dan selanjutnya Mintarsih menerangkan bahwa sembari menggerogoti asset Perusahaan, pada tahun 2015 Purnomo mengundang semua pemegang saham untuk mengikuti RUPS yang Kembali diselenggarakan, setelah puluhan tahun tidak diadakan. Yang ditargetkan adalah saham-saham dari keluarga pemegang saham Surjo Wibowo dan Mintarsih.

MANIPULASI NOTULEN RAPAT

Meskipun diliputi rasa was-was, Mintarsih tetap memberanikan diri untuk hadir. Namun kenyataannya, Mintarsih malah disekap di ruang gelap sampai RUPS hampir selesai. Dan di saat itulah harta Mintarsih dirampas, dengan manipulasi notulen rapat yang memuat pengakuan atas nama Mintarsih, padahal Mintarsih sendiri tidak tahu menahu karena sedang disekap di ruang gelap.

Ada kejanggalan lainnya, di mana Notaris mencantumkan nama Mintarsih, walaupun pada saat rapat, Mintarsih berada di ruang penyekapan dan baru dilepas beberapa saat sebelum rapat selesai. Akibatnya, hilanglah hampir seluruh saham Mintarsih dan keluarga Surjo Wibowo di perusahaan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penyekapan di perusahaan raksasa dapat dilakukan juga untuk merampas saham. Sehingga akhirnya, saham Perusahaan besar tersebut hanya dikuasai oleh Purnomo, Chandra (seorang Brigjen Polisi), dan putra putri mereka. Maka dengan modal terbatas, hampir semua saham dapat beralih ke Purnomo Prawiro dan alm. Brigjen Chandra dan putra putri mereka.

Aksi ini merupakan bentuk desakan tegas kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Hazmat Techno Indonesia di kawasan Jalan Bengkel, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

​Ketua Aliansi GMPH Sumatera Utara, Fadil Tanjung, S.H., dalam orasinya menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat ditoleransi. Pihaknya menuntut transparansi penuh dalam proses penyelidikan atas dugaan pembuangan limbah yang telah meresahkan masyarakat tersebut.

​Landasan Hukum Terkait

​Tindakan yang diduga dilakukan perusahaan tersebut, jika terbukti, merupakan pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dan melampaui baku mutu lingkungan. Pelanggaran terhadap hal ini diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda yang sangat berat.

​Hak Konstitusional Warga Negara: Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara berkewajiban menjamin hak tersebut.

​Tuntutan Tegas Massa Aksi

Dalam aksi yang melibatkan sekitar 80 orang massa tersebut, GMPH Sumatera Utara menyampaikan sembilan poin tuntutan mendesak, antara lain:

1. ​Investigasi Menyeluruh: Mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan profesional terhadap aktivitas pembuangan limbah di Patumbak.
2. Audit Lingkungan: Mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk segera melakukan inspeksi lapangan, pengambilan sampel, dan uji laboratorium di lokasi yang diduga menjadi titik pembuangan limbah.
3. ​Tindak Tegas Pelaku: Menuntut Kapolda Sumut dan Ditreskrimsus Polda Sumut untuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali, serta menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Transparansi Perusahaan: Menuntut PT Hazmat Techno Indonesia memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang berkembang.
5. Perlindungan Hak Rakyat: Menuntut pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran.

Catatan: Upaya hukum di atas adalah hak konstitusional warga negara dalam mengawal keadilan lingkungan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Hazmat Techno Indonesia maupun instansi terkait mengenai hasil pemeriksaan lapangan.

Dugaan tersebut muncul setelah Sekwan tidak mampu memberikan jawaban yang pasti terkait kerusakan pintu kamar mandi yang diduga terjadi akibat kesalahan pengukuran. Pintu baru yang dibeli menggunakan anggaran daerah terlihat tidak sesuai dengan ukuran kusen, sehingga diduga dipotong agar dapat dipasang.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan, hingga potensi kerugian terhadap barang yang telah dibeli menggunakan uang rakyat.

Saat dikonfirmasi Asatupro.com, Roy Susanto Siagian ditanya apakah tukang yang mengerjakan akan menanggung kerugian atas pintu yang terpaksa dipotong tersebut. Namun, jawaban yang disampaikan justru dinilai tidak memberikan kepastian.

"Nanti akan kita perbaiki. Bisa diganti, bisa diperbaiki sesuai ini nanti," jawab Roy Susanto Siagian saat ditemui di Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (1/7/2026).

Pernyataan itu dinilai terkesan asal bunyi karena tidak menjelaskan secara tegas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan pintu tersebut, apakah akan diganti dengan yang baru atau hanya diperbaiki. Padahal, pekerjaan tersebut menggunakan anggaran daerah yang semestinya dikelola secara cermat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan terhadap proyek ini juga semakin menguat mengingat pekerjaan pemeliharaan gedung tersebut sebelumnya direncanakan melalui mekanisme penyedia, namun kemudian dialihkan menjadi swakelola.

Perubahan metode pelaksanaan itu dinilai harus disertai alasan yang jelas serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penggunaan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pengawasan Aset dan Keuangan Negara (LPAKN) Kota Padangsidimpuan, Akhirson Karo Karo, mengingatkan agar perubahan metode pengadaan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Perubahan dari penyedia menjadi swakelola bukan persoalan sederhana. Jangan sampai alasan kebutuhan mendesak justru menjadi celah untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegas Akhirson, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam proyek pemerintah wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, diawasi secara optimal, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah. (MN)

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Deli Serdang, Kombes Pol. Dr. Josua Tampubolon, S.H., M.H., tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Pasca pelaksanaan operasi, dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum (APH) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas tindakan yang dinilai sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, Selasa, (7/7/2026).

Mereka berharap operasi serupa tidak berhenti pada satu lokasi, melainkan dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh tempat hiburan malam maupun lokasi lain yang diduga berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.

Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Para tokoh masyarakat juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan komitmen pemberantasan narkotika di Kabupaten Deli Serdang semakin kuat dan mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif, sekaligus menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

(Red/Tim)

Personel Koramil 13/Buntu Pane (BP) melaksanakan nobar bersama masyarakat menyaksikan pertandingan babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menampilkan permainan terbaiknya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Portugal dan memastikan langkah ke babak berikutnya.

Sementara itu, personel Koramil 14/Bandar Pasir Mandoge (BPM) juga menggelar nobar bersama masyarakat dengan menyaksikan laga antara Amerika Serikat menghadapi Belgia. Dalam pertandingan tersebut, Belgia tampil dominan dan berhasil menundukkan Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 4-1, sekaligus mengamankan tiket menuju perempat final.

Kegiatan nobar yang dilaksanakan di berbagai Koramil jajaran Kodim 0208/Asahan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak menikmati jalannya pertandingan sembari menjalin kebersamaan dengan para prajurit TNI.

Komandan Kodim 0208/Asahan menegaskan bahwa kegiatan nobar merupakan salah satu sarana komunikasi sosial yang efektif dalam mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui momen olahraga dunia seperti FIFA World Cup 2026, diharapkan tercipta suasana yang harmonis, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kebersamaan antara TNI dan masyarakat di wilayah teritorial Kodim 0208/Asahan.

Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Selasa (7/7/2026), beras kualitas bawah I diperdagangkan rata-rata Rp14.700 per kilogram, sedangkan kualitas bawah II berada di kisaran Rp14.500 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas medium I tercatat Rp16.350 per kilogram dan medium II Rp16.150 per kilogram.

Untuk kategori premium, beras kualitas super I dijual sekitar Rp17.650 per kilogram, sedangkan super II mencapai Rp17.150 per kilogram.

Pengamat pangan menilai stabilnya harga beras mencerminkan pasokan yang masih terjaga di berbagai daerah.

"Ketersediaan stok yang cukup dan distribusi yang berjalan lancar menjadi faktor penting dalam menjaga harga beras tetap stabil," ujarnya.

Berbeda dengan beras, komoditas cabai masih menjadi penyumbang harga tertinggi di kelompok pangan segar.

Cabai rawit merah tercatat mencapai Rp62.150 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp50.900 per kilogram dan cabai merah besar sekitar Rp50.050 per kilogram.

Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, harga bawang merah berada di level Rp46.900 per kilogram, sementara bawang putih dipasarkan sekitar Rp44.000 per kilogram.

Di sektor protein hewani, telur ayam ras dijual rata-rata Rp29.100 per kilogram, daging ayam ras segar Rp36.700 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp150.400 per kilogram.

Adapun harga gula pasir premium tercatat Rp20.300 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.050 per kilogram.

Sementara minyak goreng curah dipasarkan sekitar Rp20.550 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan masih berada di kisaran Rp23.400 hingga Rp24.250 per liter.

Pelaku pasar memperkirakan harga beras masih berpotensi stabil dalam beberapa waktu ke depan selama pasokan dari sentra produksi tetap terjaga.

Namun, komoditas hortikultura seperti cabai diprediksi masih berfluktuasi mengikuti kondisi cuaca, hasil panen, dan kelancaran distribusi antarwilayah.

Masyarakat diimbau menjadikan harga rata-rata nasional sebagai acuan, karena harga di setiap daerah dapat berbeda sesuai kondisi pasokan dan biaya distribusi.

Pria tersebut diamanakan oleh Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang berinisial AS,(46) warga Jl. Sei Belumai Hilir, Dusun 1, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang beserta barang bukti 1 plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, uang tunai Rp. 150.000, 3 plastik klip transparan berisikan sabu berat bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 timbangan elektrik warna hitam, 1 tas selempang warna hitam, 1 blok pastik klip transparan serta 1 alat hisap shabu atau bong.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si melalui Kasat Res Narkoba Kompol Dr. Ferry Kusnadi, SH. MH dalam konfirmasinya menyampaikan bahwa Sat Res Narkoba telah berhasil melakukan penangkapan pelaku peredaran narkoba jenis sabu melalui infomasi dari masyarakat.

"Kami mendapat infomasi dari masyarakat bahwa ada pria di Jalan Sei Blumei yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu kemudian personil langsung menuju tempat yang telah di infomasikan masyarakat setelah sampai di lokasi personil langsung mengamankan pelaku dan barang bukti narkoba jenis sabu dan langsung membawa pelaku ke Mapolresta Deli Serdang untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut" terang Kasat Narkoba.

"Kepada Pelaku kita jerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 ttg Narkotika juncto Pasal 609 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 2023 ttg KUHP jo UU nomor 1 tahun 2026 ttg Penyesuaian Pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun" ungkapnya.