Mubes dihadiri Ketua Umum DPP PSSABIndonesia, Sudung Situmorang, SH, MH, beserta Nila Panjaitan, SE, para tokoh adat, tokoh pemuda-pemudi Situmorang, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai provinsi.

Pelaksanaan Mubes dipimpin oleh Ketua Panitia Binsar Situmorang, didampingi Sekretaris Panitia Anton L. Situmorang dan Bendahara Panitia Jhonson H. Timbul Situmorang, SH. Forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program kerja PSSAB untuk lima tahun ke depan.

Mewakili panitia pelaksana, Jhonson H. Timbul Situmorang, SH menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Mubes yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan.

"Puji Tuhan, pembukaan hingga seluruh rangkaian Mubes Ke-V PSSAB se-Indonesia berjalan dengan lancar dan sukses. Antusiasme peserta sangat tinggi sehingga kami berharap seluruh agenda yang telah disusun mampu menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi," ujarnya kepada awak media.

Ia menjelaskan, agenda utama Mubes meliputi pembahasan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyampaian saran dan masukan dari seluruh peserta sebagai bahan evaluasi organisasi, serta penyusunan program kerja strategis untuk memperkuat eksistensi PSSABIndonesia di masa mendatang.

Selain itu, forum juga melaksanakan pemilihan Ketua Umum DPP PSSABIndonesia secara terbuka, demokratis, dan mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat demi menjaga persatuan dan soliditas seluruh keluarga besar PSSAB.

Melalui Rapat Paripurna dan proses musyawarah yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan, peserta Mubes kembali memberikan kepercayaan kepada Sudung Situmorang, SH, MH untuk memimpin DPP PSSABIndonesia sebagai Ketua Umum masa bakti 2026–2031. Dalam kesempatan yang sama, Ir. JB Siringoringo juga ditetapkan sebagai Dewan Penasehat DPP PSSABIndonesia periode 2026–2031.

Keputusan tersebut disambut dengan semangat persatuan oleh seluruh peserta Mubes sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus memperkuat organisasi, menjaga nilai-nilai budaya, mempererat tali persaudaraan, serta meningkatkan kontribusi keluarga besar Situmorang bagi pembangunan bangsa.

Mengusung motto "Salam Jabi-Jabi Sisangapon", PSSABIndonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan kekompakan seluruh keluarga besar Situmorang di seluruh Indonesia selama masa bakti 2026–2031.

(Tim redaksi)

Insiden tersebut melibatkan seorang warga bernama Irfandi Sinaga dengan GMG yang disebut-sebut sebagai Panitera di Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar.

Menurut keterangan Irfandi Sinaga, peristiwa bermula saat ia hendak pulang ke rumah dan membuka pagar pada pukul 00:20 WIB, tiba-tiba GMG yang juga tetangga nya datang menghampiri nya melontarkan kata kasar dan meludahi pelapor.

Seketika Irfandi Sinaga terkejut hingga terjadi cekcok. Irfandi mengaku di cekik dan sempat berupaya melakukan perlawanan.

"Pada saat dicekik, aku hampir kehilangan napas. Jadi ku gigit jarinya biar lepas cekikan dia di leherku," kata Irfandi.

Disela keributan, Irfandi sempat merekam kejadian menggunakan ponsel miliknya, karena GMG dinilai telah bertindak anarkis. Namun saat merekam, ia mengaku kembali dipukul. Pelaku juga diduga mengeluarkan ucapan penghinaan terhadap istri Irfandi.

Keributan tersebut mengundang perhatian warga kompleks. Pihak pengembang perumahan Gold Residence atau developer yang saat itu datang ke lokasi dengan tujuan ingin melerai justru ikut menjadi sasaran kearoganan GMG.

"Bahkan developer dan istrinya juga dipukul hingga ditunjang," ujar Irfandi.

Selanjutnya, merasa tidak terima atas perlakuan GMG, Irfandi secara resmi telah melaporkan GMG ke Polsek Dolok Batu Nanggar atas dugaan tindak pidana penganiayaan Undang Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 UU 1/2023.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Dolok Batu Nanggar, Iptu. Ridho Pakpahan membenarkan kejadian tersebut dan sudah menerima laporan dari pelapor Irfandi, berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/242/VII/2026/SPKT/POLSEK DOLOK BATU NANGGAR/Polres Simalungun/Polda Sumut tanggal 18 Juli 2026 pukul 02:53 WIB.

"Pelaku di duga ASN di Pengadilan, namun soal jabatan dan lain sebagainya belum di dalami kesana. Karena masih tahap pelapor membuatkan laporannya tadi subuh. Nanti akan kami dalami lagi dari si pelapor sendiri," ujar Iptu Ridho Pakpahan.

Dibalik peristiwa ini, publik menyoroti sikap arogan seorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru menjadi sebuah ancaman bagi warga.

Hingga berita ini diturunkan, Polisi masih mendalami kasus ini. Masyarakat berharap agar kepolisian memproses secara objektif hingga korban mendapat keadilan.

Laporan : Bobby sihite

Kegiatan internal pengurus yang mengusung tema "Karmanye Vadiraste Mafalesu Kadatjana" ini diselenggarakan pada Sabtu, 18 Juli 2026 mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai yang bertempat di Wisma Sangkrini, Rawamangun.

Tema ini menjadi pengingat bagi seluruh pengurus agar senantiasa bekerja juga mengabdi dengan penuh tanggung jawab tanpa berhitung-hitung untung dan rugi. Dihadiri oleh pengurus DPC GMNI Jakarta Timur sebagai berikut,

Ketua : Jansen Henry Kurniawan
Sekretaris : Feronika Nurlat Latbual
Bendahara : Jeremy Andsent
Wakabid Organisasi dan Disiplin Ideologi : Lorens Lanalo
Wakabid Kaderisasi dan Aikastrad : Mufty Arya Dwitama
Wakabid Kesarinahan dan Pergerakan Perempuan : Margaretha Hutagalung
Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga : Dzakwan Falih
Wakabid Ekonomi Kerakyatan dan UMKM : Bima Sadiropa Sijabat
Wakabid Advokasi dan Bantuan Hukum : Stevent Parhusip

Upgrading menghadirkan dua materi utama, yaitu Kesadaran Berorganisasi yang disampaikan oleh Luhut Situmorang selaku Ketua DPP GMNI Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Analisa Sosial yang dibawakan oleh Zulfikar selaku Pemerhati Jakarta.

Kedua materi tersebut diharapkan mampu memperkuat karakter pengurus DPC GMNI Jakarta Timur yang memiliki integritas, daya analisis, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Dalam sesi pertama, Luhut Situmorang menyampaikan materi Kesadaran Berorganisasi. Ia menekankan bahwa setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas sebagai arah perjuangan.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kesamaan visi dan mimpi seluruh pengurus dalam mencapai tujuan bersama. Dengan semangat yang sama, setiap pengurus diharapkan mampu membangun kekompakan, saling menguatkan, dan menjaga komitmen terhadap cita-cita organisasi.

Sementara itu, pada materi Analisa Sosial, Zulfikar menegaskan bahwa pengurus organisasi yang berlandaskan gerakan mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat secara objektif dan komprehensif.

Pengurus tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi yang konstruktif terhadap berbagai isu strategis. Ia juga menekankan pentingnya memposisikan diri sebagai mitra kritis yang tetap mampu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan demi kepentingan masyarakat luas.

Setelah upgrading, pengurus DPC GMNI Jakarta Timur langsung melakukan rakercab secara internal dan tertutup untuk merumuskan arah gerak dan juang, rakercab juga menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja seluruh bidang kepengurusan DPC GMNI Jakarta Timur Periode 2025–2027.

Program-program yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Ketua DPC GMNI Jakarta Timur Jansen Henry Kurniawan ketika Konfercab yaitu "Jakarta Timur Rumah Marhaenis" melalui gerakan yang ideologis, progresif, dan berpihak kepada rakyat.

Melalui Upgrading dan rakercab ini, DPC GMNI Jakarta Timur menegaskan komitmen pengurus yang memiliki integritas, kemampuan analisis yang kuat, serta mampu menghadirkan gagasan dan aksi nyata bagi kemajuan masyarakat.

Semangat kebersamaan, kesamaan tujuan, dan keberanian menawarkan solusi diharapkan menjadi fondasi organisasi dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara terutama dalam menyelesaikan pengabdian sebagai pengurus DPC GMNI Jakarta Timur dengan sebaik-baiknya.

Pembukaan Mubes dilaksanakan pada Jumat (17/7/2026) dan dihadiri Ketua Umum PSSAB, Sudung Situmorang, SH., M.H., didampingi istri Nila Panjaitan, S.E., serta diikuti para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tokoh adat, sesepuh, dan perwakilan keluarga besar Situmorang Sipitu Ama dohot Boruna dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebelum pelaksanaan Mubes, Pengurus Pusat bersama panitia telah menggelar rapat koordinasi di Restoran Belut Garing Helvetia, Medan. Rapat tersebut dipimpin jajaran panitia yang terdiri dari Ketua Panitia Binsar Situmorang, Sekretaris Anton L. Situmorang, dan Bendahara Jhonson HT Situmorang, S.H., bersama sejumlah tokoh adat guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.

Koordinasi tersebut membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari kesiapan peserta, mekanisme persidangan, hingga tahapan registrasi yang telah dipersiapkan sejak awal tahun 2026.

Mewakili Panitia Pelaksana, Jhonson HT Situmorang, S.H., menyampaikan bahwa Mubes ke-V bukan sekadar agenda organisasi, tetapi juga menjadi wadah mempererat tali persaudaraan seluruh keturunan Situmorang Sipitu Ama dohot Boruna yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami berharap Musyawarah Besar ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi, memperkuat persatuan, serta menjadi momentum untuk meningkatkan kebersamaan seluruh keluarga besar PSSAB di Indonesia," ujarnya.

Selain membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan, Mubes V PSSAB juga dijadwalkan membahas berbagai program strategis organisasi, AD/ART, penyempurnaan kebijakan internal, serta pemilihan kepengurusan untuk periode berikutnya sesuai mekanisme organisasi.

Melalui Musyawarah Besar ini, PSSAB diharapkan semakin memperkokoh perannya sebagai organisasi kekerabatan yang mampu menjaga nilai-nilai budaya, mempererat silaturahmi antarmarga, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.(Red/Tim)

Menepis tuduhan itu, Yuenchi akhirnya buka suara. Ia merilis video klarifikasi sekaligus surat resmi tertanggal 13 Juli 2026.

"Sumpah Demi Allah, Saya Bukan Simpanan dan Tidak Terima Uang Miliaran"

Dalam video yang diunggah di media sosialnya, Yuenchi membantah telak seluruh tuduhan.

"Assalammualaikum, saya Yuenchi Arwindi advokat yang tergabung di Peradi ingin menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang beredar selama satu hingga dua hari terakhir melalui akun medsos, media online yang tidak memiliki kredibilitas," ujarnya.

Ia bahkan berani bersumpah atas nama Tuhan.

"Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, sumpah demi Allah Swt, demi Tuhan Yang Maha Esa terkait tuduhan yang mengatakan saya sebagai simpanan, ani-ani, serta penyimpanan aset atau menerima uang miliaran adalah tidak benar dan tidak berdasar," tegasnya.

Yuenchi memastikan tidak pernah bertemu dengan Febrie Adriansyah selama yang bersangkutan menjabat sebagai Jampidsus.

Selain itu melalui surat klarifikasinya, Yuenchi merinci riwayat kerja untuk meluruskan dugaan.

Ia mengaku pernah bekerja di Bima Sena Law Firm/Bima Sena Law Firm, periode Februari – September 2025. Kantor itu beralamat di sekitar Kejaksaan Agung. Ia menduga itu alasan namanya diseret.

Selain sebagai advokat, ia juga merangkap general affairs dan mengelola petty cash operasional.

"Bahwa dana petty cash yang berada dalam pengelolaan saya setiap bulannya hanya berkisar antara Rp5.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 dan seluruh penggunaannya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional kantor, bukan merupakan penerimaan pribadi maupun dana yang berasal dari pihak lain," tulisnya.

Ia juga meluruskan isu pemanggilan Mabes Polri pada Agustus 2025. Surat memang dikirim ke alamat Bima Sena, namun tidak pernah ia terima langsung.

"Sehingga saya tidak mengetahui adanya panggilan dimaksud dan karenanya tidak dapat memenuhi panggilan tersebut," jelasnya.

Sejak 5 Oktober 2025, Yuenchi tercatat sebagai advokat di Husendro & Partners Law Firm.

Yuenchi menegaskan tidak pernah menerima dana "fantastis" maupun terlibat perbuatan melawan hukum terkait Febrie.

"Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dengan ini saya menegaskan bahwa pemberitaan yang menyatakan atau mengesankan bahwa saya telah menerima dana dalam jumlah fantastis dari Mantan Jampidsus adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," tegasnya.

Ia menyatakan selama berprofesi selalu patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia.

"Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tukasnya.

Yuenchi juga menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia dan tim tengah mendata akun-akun yang menyebar fitnah.

"Terhadap pihak-pihak tersebut saya akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Juli 2026, tim kuasa hukum menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga seluruh pihak diminta menghormati proses hukum dan tidak membentuk kesimpulan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Jum'at.(17/7/26).

Menurut kuasa hukum, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, due process of law, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, serta asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence).

Tim kuasa hukum menyatakan kliennya menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan Penyidik Polrestabes Medan dan berkomitmen bersikap kooperatif dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Antonius Devolis Tumanggor disebut telah memenuhi panggilan penyidik pada 16 Juli 2026 dan memberikan keterangan terkait peristiwa yang dilaporkan.

"Klien kami telah memberikan penjelasan secara jujur mengenai kronologi yang diketahuinya dan siap menghadirkan saksi maupun alat bukti lain apabila diperlukan oleh penyidik," demikian disampaikan dalam pernyataan resmi tim kuasa hukum.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa kliennya membantah tuduhan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana berkembang di ruang publik. Menurut mereka, seluruh fakta akan disampaikan melalui mekanisme pemeriksaan resmi di hadapan penyidik, bukan melalui polemik di media.

Mereka menilai keberadaan laporan pidana tidak dapat diartikan sebagai bukti seseorang telah bersalah, melainkan merupakan awal dari proses pencarian fakta dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, tim kuasa hukum mengajak masyarakat untuk tidak menyimpulkan perkara hanya berdasarkan satu versi informasi yang beredar.

Mereka juga mengimbau media massa agar tetap mengedepankan prinsip cover both sides, menjaga akurasi, keberimbangan pemberitaan, serta memedomani Kode Etik Jurnalistik dalam meliput perkara yang masih berproses.

Kuasa hukum menegaskan bahwa perkara yang sedang ditangani merupakan persoalan hukum yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan yang dijalankan Antonius Devolis Tumanggor sebagai Anggota DPRD Kota Medan.

Di akhir pernyataannya, tim kuasa hukum berharap seluruh pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional, independen, objektif, dan bebas dari intervensi maupun penghakiman di ruang publik, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini merupakan keterangan resmi dari Tim Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor. Dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan masih dalam proses hukum dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red/Tim)

Peristiwa nahas tersebut melibatkan sembilan kendaraan, terdiri dari satu truk Fuso, dua truk Colt Diesel, lima minibus, dan satu sepeda motor.

Akibat kecelakaan beruntun itu, 12 orang menjadi korban, dengan rincian empat orang meninggal dunia dan delapan orang mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia masing-masing:

1. Heppi Sitinjak (60), warga Sidikalang.

2. Dinaria Manik (60), warga Sidikalang.

3. Samsir Sitinjak (30), warga Sidikalang.

4. Anton Simorangkir.

Sementara dua korban luka dirawat di Puskesmas, yakni Siti Mawan (61) dan Pebrianto Siburian (31). Enam korban lainnya dirujuk ke RSUP H. Adam Malik Medan, yaitu Rafika Lince (41), Harta Ulina (50), Seventri Amandasari Manihuruk (27), Five Sitinjak (11), Gabe Roida Sitinjak (18), dan Rinto Sitinjak (23).

Berdasarkan informasi awal, truk Fuso yang dikemudikan Ilham (50) melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Saat melintasi lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga mengalami rem blong sehingga kehilangan kendali dan menghantam delapan kendaraan di depannya.

Seluruh korban telah dievakuasi oleh petugas gabungan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara pengemudi truk Fuso telah diamankan di Polsek Pancur Batu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas juga berhasil mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat sehingga arus lalu lintas di jalur Medan-Berastagi kembali normal dan dapat dilalui dari kedua arah.

Pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dugaan rem blong masih akan didalami melalui pemeriksaan kendaraan, keterangan saksi, serta hasil penyelidikan petugas.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan barang, khususnya sistem pengereman, mengingat jalur Medan-Berastagi merupakan kawasan dengan medan menurun dan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan, Kapolda yang tiba sekitar pukul 17.20 WIB disambut Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, S.I.K., M.H., didampingi Wadirlantas AKBP Sabri, S.E., M.M., serta para pejabat utama Ditlantas.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda berdialog dengan jajaran Ditlantas sekaligus memberikan arahan agar seluruh personel terus meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas, disiplin, dan integritas dalam pelaksanaan tugas agar kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi untuk mempererat komunikasi antara pimpinan dan jajaran Ditlantas, sekaligus memotivasi personel agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Joko. (Rel)

Kepada awak media, Kamis (16/7/2026), AMT tersebut menyatakan dirinya heran dengan langkah pemerintah yang mengerahkan bantuan personel TNI-Polri serta mendatangkan AMT dari Aceh. Menurutnya, para awak mobil tangki di Sumatera Utara dalam kondisi siap bekerja dan tidak terjadi mogok kerja secara massal.

"AMT ready semua. Nggak ada yang mogok kerja. Bahkan sampai AMT dari Aceh dipanggil, tapi di sini kadang hanya duduk-duduk di kantin," ujarnya.

Lebih jauh, narasumber tersebut menduga kelangkaan BBM bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya kebijakan pembatasan distribusi ke sejumlah SPBU. Ia mengklaim permintaan Pertalite dari SPBU tidak dipenuhi secara penuh sehingga stok cepat habis di lapangan.

Menurut pengakuannya, terdapat SPBU yang mengajukan permintaan hingga 24 ribu liter Pertalite, namun hanya menerima sekitar 8 ribu liter. Ia menduga kondisi tersebut membuat masyarakat akhirnya beralih membeli Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi.

"SPBU minta 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Jadi masyarakat akhirnya membeli Pertamax. Ini yang kami duga menjadi permainan," ungkapnya.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi dari PT Pertamina terkait klaim tersebut.

Narasumber juga mengklaim stok BBM di depot sebenarnya mencukupi dan ratusan mobil tangki siap melakukan distribusi. Menurutnya, persoalan justru berada pada mekanisme penyaluran ke SPBU.

Selain distribusi, AMT tersebut turut menyinggung dugaan praktik penyalahgunaan Solar subsidi. Ia menduga terdapat pelangsir yang memanfaatkan barcode kendaraan untuk membeli Solar bersubsidi, kemudian menjualnya kembali kepada sektor industri dengan harga lebih tinggi.

"Mobil-mobil pelangsir antre isi Solar penuh. Diduga minyak itu kemudian dijual lagi ke industri," katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap dugaan adanya praktik penyimpangan saat proses pembongkaran BBM di SPBU. Menurutnya, terdapat oknum yang diduga mengurangi volume BBM saat pembongkaran, namun kekurangan tersebut justru dibebankan kepada sopir tangki.

Di sisi internal perusahaan, narasumber mengaku para awak mobil tangki juga menghadapi persoalan kesejahteraan. Ia menyebut adanya dugaan perbedaan gaji antarpekerja dengan beban kerja yang sama, serta mengaku khawatir mendapat sanksi apabila menyampaikan protes kepada manajemen.

Ia berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas, serta manajemen PT Pertamina melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan mulai dari tingkat depot, distribusi hingga SPBU.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Pertamina belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai dugaan yang disampaikan narasumber tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari PT Pertamina maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red/Tim)

Selain membentangkan spanduk dan berorasi, massa juga mengibarkan puluhan pakaian dalam (BH) sebagai simbol protes terhadap penanganan perkara yang mereka nilai tidak memberikan kepastian hukum. Aksi mendapat pengamanan ketat dari personel kepolisian dan berlangsung tertib hingga selesai.

Dalam orasinya, massa mendesak Komitmen Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak agar mengevaluasi jajarannya di penghujung kariernya yang sebentar lagi akan lebih meningkat.

Dalam Tuntutan massa, menurut koordinator aksi Beni Setiawan, berangkat dari kekecewaan mereka terhadap penanganan perkara yang sedang mereka hadapi dan serta janji palsu dari pihak penyidik Polrestabes Medan serta Kasat Intelkam Berinisial 'SS' yang katanya akan menyelesaikan Persoalan tersebut secara gamblang di depan pihak keluarga sebelumnya.

Koordinator aksi Beni juga menjelaskan bahwa keluarganya mengaku semula merupakan korban dugaan pencurian. Namun, menurut keterangannya, setelah membantu menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku atas arahan dan pendampingan aparat kepolisian, mereka justru berstatus sebagai tersangka dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Massa juga menyinggung adanya perdamaian dengan pihak yang mereka sebut sebagai terduga pelaku pencurian. Mereka mengklaim terdapat kesepakatan yang hingga kini belum dipenuhi, termasuk pencabutan laporan polisi.

Selain itu, mereka mengaku telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang menurut mereka telah berjalan sekitar enam bulan tanpa kepastian perkembangan.

"Kami meminta pimpinan Polri mengevaluasi penanganan perkara ini terkhusus bagi Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan. Kami ingin proses hukum berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami juga berharap laporan dugaan penipuan yang sudah kami buat segera mendapat kepastian hukum," ujar koordinator aksi Beni.

Menjelang berakhirnya aksi, salah seorang peserta menyampaikan pernyataan bernada protes bahwa massa akan kembali menggelar aksi selanjutnya dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Ia menyatakan, apabila Kapolrestabes Medan tidak menemui mereka dan tidak ada perkembangan terhadap persoalan yang dipersoalkan, sebagian peserta berencana melakukan aksi simbolik yang lebih ekstrem.

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan ancaman aksi yang disampaikan oleh peserta demonstrasi dan bukan merupakan fakta yang telah terjadi.

Dalam kesempatan itu, massa juga meminta aparat segera menindaklanjuti proses hukum terhadap pihak yang mereka laporkan terkait dugaan penipuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Budiman Simanjuntak, SH., SE., menemui massa dan menyatakan seluruh tuntutan akan diteruskan kepada pimpinan, namun hingga sekarang masih belum juga mampu untuk memfasilitasinya.

"Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian," ujar Kompol Budiman di hadapan para peserta aksi.

Setelah penyampaian aspirasi, aksi ditutup dengan doa bersama. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak terkait komitmennya, klaim adanya janji penyelesaian perkara sebagaimana disampaikan massa, maupun pernyataan peserta aksi mengenai rencana demonstrasi lanjutan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Hal tersebut disampaikan Wagub Aceh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026). Kegiatan itu dihadiri seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota se-Aceh.

"Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya," kata Dek Fadh.

Ia menegaskan, Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki sehingga harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik dan profesional.

Dek Fadh mencontohkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf untuk masyarakat Aceh sesuai dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan.

"Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut," ujarnya.

Selain menekankan transparansi, Wagub juga mengungkapkan Pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Usulan itu diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan di Aceh menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.

"Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus mengatakan Rakor Baitul Mal se-Aceh digelar untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota.

Ia mengakui berbagai tantangan yang dihadapi Baitul Mal di seluruh Aceh relatif sama, salah satunya belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di daerah.

"Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal," ujarnya.

Muhammad Yunus menyebutkan, hingga saat ini sumber pendapatan Baitul Mal masih didominasi oleh zakat profesi yang berasal dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.

"Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh sekaligus meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel demi menumbuhkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana umat.rel.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Serah Terima Jabatan ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Dairi menyampaikan ucapan terima kasih kepada dr. Nitawaty Sitohang atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusinya selama mengemban amanah sebagai Kepala Dinas P3AP2KB selama ini. Bupati berharap berbagai program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pejabat yang baru.

Kepada dr. Erna Marpaung, Bupati berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, Dinas P3AP2KB memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perlindungan terhadap perempuan, anak, serta penguatan ketahanan keluarga.

"Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Saya berharap Plt Kepala Dinas dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan seluruh program prioritas berjalan secara optimal," pesan Bupati.

Bupati menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak seperti saat ini harus menjadi perhatian utama. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun verbal, harus dicegah melalui langkah-langkah yang terukur dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya upaya pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Menurutnya, bullying merupakan persoalan serius yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak serta berdampak pada kesehatan mental generasi muda.

"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Dinas P3AP2KB harus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan diserahkannya SK Pelaksana Tugas kepada dr. Erna Marpaung, Semoga Dinas P3AP2KB akan semakin optimal menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung pembangunan daerah.

Pengarusutamaan gender (PUG) juga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang diatur secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

​Aksi ini dipicu oleh temuan ganja seberat 6,8 kg dalam sebuah karung putih di ruang instalasi listrik saat razia gabungan TNI/Polri, Satpol PP, dan pihak Lapas pada Jumat, 30 Mei 2026 lalu. Massa menilai temuan ini mencerminkan buruknya tata kelola dan pengawasan di dalam Lapas tersebut.

​Koordinator Aksi, A. Ricky Pratama, menyatakan bahwa masuknya narkotika dalam jumlah besar ke dalam area steril seperti Lapas merupakan bukti kegagalan pihak pengelola.

​"Obat-obatan terlarang adalah penyakit serius. Kasus ini membuktikan adanya pembiaran dan pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kalapas dan jajarannya. Selain peredaran narkoba, kami juga menyoroti dugaan praktik jual beli kamar atau 'lodes' di dalam Lapas yang sangat meresahkan," ujar Ricky.

​Dalam aksi tersebut, GEMPET-SU menyampaikan empat tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan pihak berwenang.

1. Desakan Pencopotan: Meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mencopot Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Padangsidimpuan karena dinilai gagal menjalankan tugas dan diduga melakukan pembiaran.
2. ​Evaluasi Internal: Meminta Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara segera mengevaluasi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Padangsidimpuan terkait lemahnya pengawasan sirkulasi barang dan orang.
3. Pengusutan oleh Polda Sumut: Meminta Kapolda Sumatera Utara untuk memanggil dan menetapkan tersangka terhadap oknum pegawai Lapas maupun pejabat struktural yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba tersebut.
4. ​Audit Kinerja Kasat Narkoba: Meminta Kapolda Sumut mengevaluasi kinerja Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan karena dinilai lamban dalam menetapkan tersangka dari pihak pegawai Lapas, serta menindaklanjuti dugaan rekayasa CCTV di area Lapas.

​Massa aksi berharap Kapolda Sumut bersikap profesional dan transparan dalam menarik kasus ini guna memastikan hukum tetap berjalan tegak di wilayah Sumatera Utara, khususnya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan institusi pembinaan.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa (14/7/2026), Muksin Sinaga menjelaskan bahwa alokasi Dana Ketapang sebesar Rp165.747.000 digunakan untuk kegiatan penanaman kol seluas dua hektare dan bawang merah seluas enam rante.

Menurutnya, hasil panen tidak maksimal akibat cuaca ekstrem sehingga kegiatan mengalami kerugian. Ia menyebut pemerintah desa telah melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Dairi sekaligus melakukan pengembalian dana sebesar Rp50 juta ke rekening desa.

"Kami menanam kol dua hektare dan bawang merah enam rante. Karena cuaca ekstrem hasil panen tidak maksimal. Kami juga sudah mengembalikan Rp50 juta ke rekening desa dan telah melaporkannya ke Inspektorat," ujar Muksin Sinaga.

Saat diminta menunjukkan lokasi kegiatan, dokumentasi penanaman, hasil panen, serta papan informasi kegiatan, kepala desa mengarahkan awak media untuk menghubungi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Nuriyati Oktavia Lubis.

Melalui sambungan telepon, Nuriyati menyampaikan bahwa kegiatan Ketapang memang tidak memberikan hasil sesuai harapan dan menyatakan dokumentasi kegiatan telah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Dairi sehingga tidak dapat diberikan kepada media.

Merasa masih terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, awak media kembali melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Pangguruan.

Dalam kesempatan tersebut, media juga menyampaikan adanya informasi yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan pembagian Dana Ketapang kepada Kepala Desa, perangkat desa dan babinsa.

Menanggapi hal itu, Muksin Sinaga membenarkan dan memberikan penjelasan bahwa bantuan yang diterima bukan seluruhnya dalam bentuk uang tunai, melainkan juga berupa barang sebagai modal pelaksanaan kegiatan di lahan masing-masing. Ia juga membantah adanya keterlibatan Babinsa aktif dan menyebut pihak yang dimaksud merupakan seorang purnawirawan TNI bermarga Sembiring.

"Yang diberikan TPK bukan hanya uang, tetapi juga barang sebagai modal. Kami mengerjakan di lahan masing-masing dan ada biaya untuk upah pekerja. Pak Sembiring yang dimaksud juga sudah pensiun dari TNI," jelasnya.

Dalam keterangannya, Kepala Desa juga mengungkapkan bahwa dana Rp50 juta yang dikembalikan ke rekening desa merupakan bagian yang diterimanya dari Tpk.

"Saya yang mengembalikan bagian itu supaya ada bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Ketapang. Rekan yang lain seperti tidak bertanggung jawab, Saya sudah pusing memikirkan persoalan ini," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh media dari seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan pembagian dana kepada beberapa pihak, yakni Kepala Desa Muksin Sinaga sebesar Rp40 juta, Ketua BPD Hotlin Lumban Gaol Rp20 juta, Sekretaris Desa Herijal Solin Rp60 juta, Dalan Sembiring Rp20 juta, Bendahara Desa Hilmen Silaban Rp10 juta, serta Kasi Kesra Nuriyati Br. Lubis Rp10 juta.

Namun demikian, informasi tersebut masih berupa keterangan dari sumber warga dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Hingga berita ini diterbitkan, selain keterangan dari kepala desa, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut terkait informasi tersebut.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

Keberhasilan pengungkapan itu disampaikan Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., Wadirressiber serta para Kasubdit Ditressiber Polda Sumut.

Kombes Pol. Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan melalui media elektronik dengan modus penawaran kendaraan hasil lelang.

Menurutnya, para pelaku menjalankan aksinya secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

"Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan siber saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana. Para pelaku bekerja secara terorganisir, memiliki peran masing-masing dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kepercayaan korban sebelum akhirnya melakukan penipuan," ujar Bayu.

Ia mengatakan, dalam kasus tersebut para tersangka menciptakan skenario seolah-olah korban memenangkan lelang kendaraan dan akan memperoleh keuntungan besar apabila mengikuti arahan yang diberikan pelaku.

"Pelaku memanfaatkan psikologi korban dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Ketika korban mulai percaya, pelaku kemudian mengarahkan korban untuk melakukan sejumlah pembayaran dengan berbagai alasan, mulai dari biaya administrasi hingga pengeluaran kendaraan. Inilah pola yang sering digunakan dalam berbagai kasus scam," jelasnya.

Dari hasil penyidikan diketahui, tersangka M.B.D. berperan mencari calon korban, kemudian informasi tersebut diberikan kepada tersangka M.A. yang menghubungi korban dan mengaku sebagai teman korban.

Selanjutnya, tersangka M.S.S. berperan sebagai calon pembeli kendaraan yang mengaku bernama Chandra Wijaya dan mengirimkan bukti transfer palsu yang telah diedit agar korban percaya bahwa transaksi kendaraan benar-benar terjadi.

Sementara tersangka A.W. bertugas menyediakan rekening penampungan untuk menerima uang hasil kejahatan.

"Kami menemukan adanya rangkaian komunikasi yang dirancang untuk membuat korban yakin bahwa proses jual beli kendaraan berlangsung secara nyata. Bahkan para pelaku menyiapkan bukti transfer yang telah dimanipulasi untuk memperkuat skenario penipuan tersebut," ungkap Bayu.

Akibat aksi para tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp31 juta setelah melakukan transfer sebanyak dua kali ke rekening yang telah disiapkan pelaku.

Dalam pengungkapan itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa lima unit telepon seluler, enam kartu SIM, lima dokumen rekening koran, dan satu potong baju yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kombes Pol. Bayu menegaskan bahwa DitressiberPolda Sumut akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang merugikan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Tidak hanya melakukan penindakan, kami juga mengedepankan langkah edukasi dan pencegahan agar masyarakat memiliki literasi digital yang baik serta tidak mudah menjadi korban penipuan online," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial, terlebih jika disertai permintaan transfer uang.

"Prinsip yang paling penting adalah selalu melakukan cek, teliti dan verifikasi. Jangan pernah mengirimkan uang hanya berdasarkan komunikasi melalui telepon atau pesan elektronik tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut. Apabila menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," katanya.

Para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud keseriusan Polda Sumut dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

"Polda Sumut akan terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun ruang digital. Kami mengajak masyarakat untuk semakin bijak dalam bertransaksi dan tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan tindak pidana siber," pungkasnya. (ZN)

​Sanksi PTDH tersebut telah dijatuhkan secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri dalam sidang etik pada Rabu, 6 Mei 2026, di lingkungan Bidang Propam Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan bukti ilmiah laboratorium forensik tertanggal 30 April 2026 yang menyatakan Kompol DK positif aktif mengonsumsi metamfetamina, MDMA, dan etomidat, putusan ini diambil tanpa ada satu pun hal yang meringankan.

Langkah Kompol DK yang langsung mengajukan banding sehari setelah sidang dinilai publik bukan sebagai upaya mencari keadilan, melainkan trik hukum untuk meloloskan diri dari konsekuensi logis atas pelanggaran berlapis yang dilakukannya.

​Tokoh Masyarakat sekaligus Pengamat Sosial Kemasyarakatan Sumatera Utara, Tengku Asri memberikan pernyataan menohok terkait manuver banding yang dilakukan oleh oknum perwira tersebut.

Banding ini adalah bentuk arogansi yang tersisa dari seorang pelanggar hukum yang kebetulan berseragam. Publik Medan tidak buta dan tidak tuli. Kita disuguhkan video viral perbuatan asusila di ruang publik, lalu diperkuat hasil labfor narkotika, dan sekarang dia masih punya nyali meminta belas kasihan institusi? Ini bukan sekadar mencoreng wajah Polda Sumut, ini penghinaan terhadap rasa keadilan warga Medan.

​Kami meminta dengan sangat namun tegas kepada Kapolri,jangan cederai hati masyarakat yang sedang berbenah mendukung pemberantasan narkoba. Menolak banding Kompol DK adalah harga mati untuk membuktikan bahwa jargon Polri Presisi bukan sekadar pajangan di baliho pinggir jalan, melainkan sebuah prinsip yang bernyawa.

​Dari sudut pandang penegakan hukum, desakan agar PTDH ini dipertahankan bukan sekadar tuntutan emosional publik, melainkan sebuah keharusan yuridis yang objektif.

​Praktisi Hukum Rifqi Maulana ,S.H, Menyampaikan :

​Secara hukum materiil dan formil, tidak ada celah sama sekali bagi Mabes Polri untuk menganulir putusan PTDH Polda Sumut. Pelanggaran yang dilakukan bersangkutan sudah masuk kategori extraordinary di lingkup internal kepolisian: penyalahgunaan wewenang, asusila, hingga keterlibatan narkotika aktif.

​Jika permohonan banding ini dikabulkan atau dikurangi sanksinya, maka Mabes Polri secara tidak langsung sedang menciptakan preseden buruk dan memberikan suaka bagi perwira bermasalah. Sikap tidak kooperatif selama sidang sudah menjadi indikasi kuat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki legal remorse (Penyesalan Hukum). Kapolri harus menutup pintu kompromi.

Jika upaya banding DK di biarkan lolos, dampak rusaknya sosiologis kepercayaan masyarakat terhadap hukum kepada institusi akan jauh lebih mahal jika hanya mempertahankan satu orang oknum .

Tuntutan Masyarakat Sumatera UtaraSecara Tegas Kepada Kapolri:

​MENOLAK SECARA MUTLAK permohonan banding Kompol Dedi Kurniawan tanpa celah kompromi.

MEMPERTAHANKAN putusan PTDH sebagai bentuk hukuman yang setimpal dan berkeadilan.

​MENEGASKAN INTEGRITAS institusi dengan segera melakukan upacara pemecatan resmi secara terbuka sebagai efek jera.

MENUNTASKAN proses hukum pidana umum terkait kepemilikan dan peredaran narkotika di peradilan umum agar tidak terkesan ada hak istimewa di mata hukum (equality before the law).

​Keputusan di tingkat banding ini bukan lagi sekadar soal nasib satu orang perwira, melainkan ujian terbuka bagi Kapolri untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia: Apakah hukum akan tegak lurus, atau justru membungkuk di hadapan pangkat dan korpsnya sendiri?. (Red/Tim).

"Suasana kebatinannya [seorang kepala daerah] memang tidak mudah, gempurannya [datang] dari seluruh penjuru angin," ujar Bima saat membuka Welcome Dinner Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/7/2026).

Bima menjelaskan, kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan. Di antaranya penyesuaian transfer ke daerah hingga komitmen untuk merealisasikan janji kampanye. Selain itu, kepala daerah juga dihadapkan pada dinamika kekinian yang memungkinkan setiap langkahnya menjadi sorotan luas.

Dalam sambutannya, Bima memandang penting bagi kepala daerah untuk lebih sering bertemu dan bertukar pengalaman. Melalui interaksi tersebut, kepala daerah diharapkan dapat memperoleh inspirasi dalam menjalankan kepemimpinan di daerah masing-masing, sehingga mampu terus berkembang dan memberikan inspirasi bagi kepala daerah lainnya.

"Harus sering sharing session. Kebersamaan dan ruang interaksi antarkepala daerah penting. Pertemuan seperti APPSI ini dapat mendorong para kepala daerah menjadi sosok yang mampu saling memberikan inspirasi dan kontemplasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C. Yusgiantoro, Ketua Dewan Pembina PYC Inka B. Yusgiantoro, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, para gubernur pengurus APPSI, serta pejabat terkait lainnya.

Hadir dalam Rakor tersebut, Karo Ops Poldasu, Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH dan tamu undangan lainnya.

Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum dalam pemaparannya, menjelaskan hingga 14 Juli 2026 terdapat 125 SPBU yang terdampak gangguan distribusi dari total 324 SPBU di Sumatera Utara.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Sumut telah mengerahkan 786 personel guna melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM. Selain itu, Polda juga menyiapkan personel yang dapat diperbantukan sebagai awak mobil tangki maupun pengemudi sementara apabila dibutuhkan sebanyak 10 personel.

"Hasil mitigasi menunjukkan adanya keterlambatan pasokan dan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT). Kami juga melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM," ujarnya.

Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan hasil analisis tim Intelkam di lapangan, akar masalah antrean BBM di sejumlah SPBU di Sumut disebabkan antara lain, adanya gangguan tenaga kerja. Ini menyebabkan penyesuaian operasional di fuel terminal akibatnya, pasokan dari terminal BBM ke SPBU dilakukan secara bertahap dan proporsional, sehingga SPBU tidak menerima pasokan penuh sesuai permintaan harian.

Selanjutnya, adanya krisis pengemudi truk tangki yang terjadi akibat pemberhentian terhadap beberapa pengemudi truk tangki karena melakukan pelanggaran yang berdampak keterbatasan pengemudi truk tangki. "Jumlah BBM yang diterima SPBU tidak sesuai dengan jumlah yang diminta (outstanding). Pada umumnya, SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume permintaan, sehingga mengakibatkan kehabisan stok BBM dan memicu antrean di SPBU lain yang masih memiliki persediaan,"ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, menegaskan masyarakat saat ini tidak membutuhkan penjelasan yang berlarut-larut, melainkan tindakan nyata untuk mengembalikan kelancaran distribusi BBM.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumut telah berkoordinasi dengan Polda Sumut terkait berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan awak mobil tangki (AMT). Ia meminta seluruh pihak segera menyelesaikan persoalan tersebut agar distribusi BBM kembali normal.

"Kami meminta Pertamina segera mengembalikan situasi seperti semula. Ada tiga pesan dari Gubernur Sumatera Utara, yakni kepastian waktu normalisasi, langkah konkret yang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Kami siap berkolaborasi agar kondisi kembali normal," ujarnya.

Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Utara, Rajali Husein, mengatakan, seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera telah diminta beroperasi selama 24 jam guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengakui kondisi di lapangan cukup berat karena masih terjadi antrean panjang bahkan gesekan antar konsumen.

Wakil Ketua Bidang SPBUHiswana Migas Sumut, Indah Sari Karo-karo, mengungkapkan krisis pengemudi mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi BBM. Menurutnya, dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk mengawal distribusi sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH menyebut situasi antrean panjang di SPBU memiliki karakteristik seperti penanganan bencana, sebagaimana saat banjir maupun blackout yang sebelumnya melanda Sumatera.

Di Kota Medan yang memiliki 91 SPBU, pihak kepolisian telah menyiagakan mobil patroli berlampu biru di SPBU yang mengalami antrean panjang untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana di sektor migas maupun penyebaran informasi menyesatkan di media sosial yang dapat memperburuk kepanikan masyarakat.

"Kami sudah menemukan adanya perkelahian di salah satu SPBU, bahkan ada masyarakat yang pingsan akibat antrean. Karena itu diperlukan pola mitigasi yang mampu menenangkan masyarakat," katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri para pejabat utama (PJU) Polres Karo, Kejaksaan Negeri Karo, dan Kodim 0205/TK. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, serta mempererat hubungan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan sinergitas antara Polri, TNI, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System/CJS), sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karo.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi akan semakin memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum serta menciptakan stabilitas keamanan di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga institusi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi operasional, meningkatkan kerja sama dalam proses penegakan hukum, mempererat silaturahmi sebagai sarana menyamakan persepsi dan bertukar informasi, serta bersama-sama mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Polres Karo dan Kodim 0205/TK juga sepakat menjaga sinergitas hingga ke tingkat Polsek dan Koramil agar kolaborasi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Karo.

Melalui penguatan sinergitas tersebut, Polri, TNI, dan Kejaksaan Negeri Karo berharap koordinasi lintas sektoral semakin solid sehingga pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, dan upaya menjaga kondusivitas wilayah dapat terlaksana secara maksimal.

Kedatangan massa bertujuan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kapolda Sumatera Utara terkait penanganan perkara hukum yang mereka hadapi.

Mereka meminta agar laporan dugaan tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik yang telah diajukan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinator aksi mengatakan keluarganya merasa menjadi korban ketidakadilan. Menurut keterangannya, mereka justru sempat berstatus tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah membantu menangkap seseorang yang diduga melakukan pencurian pada September 2025.

"Kami hanya ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Kapolda agar perkara yang kami alami mendapat perhatian serta kepastian hukum yang adil," ujar koordinator aksi kepada wartawan.

Dalam pelaksanaannya, muncul persoalan yang dipersoalkan oleh penyelenggara aksi. Mereka mengaku tidak diperkenankan menyampaikan pendapat di depan Rumah Dinas Kapolda Sumatera Utara.

Menurut mereka, personel kepolisian yang dipimpin Kapolsek Medan Baru meminta massa tidak memasuki maupun bertahan di area sekitar rumah dinas tersebut.

Penyelenggara aksi selanjutnya mengklaim massa digiring menjauh dari lokasi. Namun, menurut mereka, setelah rombongan tiba di depan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, aparat kepolisian justru memperbolehkan massa menyampaikan orasi di lokasi tersebut.

Situasi itu memunculkan tanda tanya dari pihak penyelenggara aksi. Mereka mempertanyakan dasar pertimbangan pengamanan yang, menurut pandangan mereka, melarang penyampaian aspirasi di depan Rumah Dinas Kapolda, tetapi tidak mempermasalahkan ketika aksi berlangsung di depan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara.

Seluruh pernyataan mengenai adanya larangan tersebut merupakan klaim dan keterangan dari pihak penyelenggara aksi yang belum memperoleh tanggapan resmi dari aparat kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kapolsek Medan Baru maupun Polda Sumatera Utara terkait mekanisme pengamanan aksi, alasan pengalihan lokasi penyampaian pendapat, maupun tanggapan atas klaim yang disampaikan massa.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kapolsek Medan Baru, Polda Sumatera Utara, maupun pihak terkait lainnya guna memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)