Persoalan lahan tersebut sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor Perkara 30/Pdt.G/2025/PN Psp. Namun, menurut Parsadaan Siregar-Siagian, putusan yang dijatuhkan majelis hakim belum memberikan rasa keadilan bagi mereka.

Kuasa hukum Parsadaan Siregar-Siagian, Rha Hasibuan, menjelaskan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut dinilai keliru.

Menurutnya, salah satu poin krusial yang menjadi kekeliruan dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang menyatakan Ketua Parsadaan Siregar-Siagian tidak berwenang memberikan kuasa, setelah akta pendirian Parsadaan Siregar-Siagian dibacakan dalam persidangan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Adat Luat Marancar (FK Alam), Darma Bakti Siregar, menegaskan bahwa lahan milik Parsadaan Siregar-Siagian yang telah digunakan harus mendapatkan penyelesaian yang adil, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai hak yang dimiliki.

Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2008, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan secara resmi membentuk FK Alam dengan tugas melakukan verifikasi terhadap lahan-lahan yang dibutuhkan untuk operasional tambang emas Batang Toru yang dikelola PT AR.

"Perlu kami jelaskan agar persoalan ini tidak berkembang liar. Dalam sejarah kewilayahan Luat Marancar, Parsadaan Siregar-Siagian memiliki lobu di Ramba Joring. Karena itu, kami selaku FK Alam mempunyai tanggung jawab moral untuk mendampingi Parsadaan Siregar-Siagian dalam memperjuangkan hak-haknya," ujar Darma Bakti Siregar.

Darma Bakti Siregar juga mengingatkan Direktur Operasi PT AR, Rahmat Lubis, agar memberikan perhatian serius terhadap klaim masyarakat adat atas lahan yang saat ini dikuasai perusahaan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara terbuka dan berkeadilan demi menghindari konflik yang berkepanjangan.

Atas dasar itu, Forum Komunikasi Adat Luat Marancar, Parsadaan Siregar-Siagian, Mahasiswa Peduli Keadilan dan Kebenaran, serta PBH Anak Bangsa Tabagsel menyatakan akan terus mengawal perjuangan hukum terkait lahan seluas 190 hektare tersebut hingga memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat yang mengklaim hak atas tanah tersebut (MN).

Berbagai layanan sosial dihadirkan secara gratis untuk masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, donor darah, pembagian makanan gratis, pasar murah, penyediaan air minum gratis, hingga berbagai kegiatan hiburan dan olahraga yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Ribuan warga memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari. Tidak sedikit masyarakat yang datang bersama keluarga untuk mengikuti jalan santai, senam massal, menikmati penampilan band Polri, melihat pameran kendaraan kepolisian, hingga mengikuti pengundian door prize dengan hadiah menarik.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Sumut juga mengundang sejumlah komunitas sosial, termasuk anak-anak panti asuhan, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Salah satu apresiasi datang dari Yayasan Pengharapan Kasih Nusantara/Panti Asuhan Ora Et Labora Medan yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan seluruh jajaran atas perhatian serta kesempatan yang diberikan kepada anak-anak panti untuk ikut merasakan kebahagiaan dalam kegiatan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi arahan Kapolda Sumut agar peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi seremonial, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menegaskan bahwa Polri harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 di Sumatera Utara diisi dengan berbagai kegiatan sosial, pelayanan publik, olahraga, dan hiburan yang melibatkan masyarakat secara langsung," katanya.

Menurut Ferry, Polri yang kuat adalah Polri yang dekat dengan rakyat dan mampu membangun kepercayaan melalui pelayanan yang tulus.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri adalah bagian dari mereka. Kehadiran Polri tidak hanya saat menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk berbagi, membantu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi gambaran nyata transformasi Polri yang semakin humanis, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

Kegiatan dipimpin Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., meriah dipadati ribuan warga dari berbagai daerah di Kota Medan dan sekitarnya. Sejak pagi hari masyarakat tampak antusias mengikuti jalan santai, senam bersama, hiburan band Polri, perlombaan, donor darah, bakti kesehatan gratis, hingga menikmati berbagai layanan sosial yang disediakan Polda Sumut.

Salah satu pusat perhatian masyarakat adalah pameran kendaraan dan peralatan kepolisian dari berbagai satuan kerja, termasuk kendaraan taktis Korps Brimob Polri yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat lebih dekat peralatan pendukung tugas kepolisian.

Tak hanya menghadirkan hiburan, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Satuan Brimob Polda Sumut membagikan 1.000 porsi makanan gratis melalui dapur lapangan, menyediakan pasar murah dengan 2 ton beras dan 500 liter minyak goreng, serta menghadirkan layanan air minum gratis melalui kendaraan Water Treatment Brimob Polri.

Kemeriahan semakin terasa saat pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik mulai dari peralatan elektronik, sepeda hingga hadiah utama berupa sepeda motor yang disambut sorak-sorai ribuan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus bentuk rasa syukur menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

"Bapak Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan refleksi pengabdian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ferry.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi energi positif bagi jajaran Polda Sumut untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kehadiran ribuan masyarakat hari ini menunjukkan bahwa hubungan antara Polri dan masyarakat terus terjalin dengan baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang humanis, profesional dan Presisi," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Sumut kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Berdasarkan keterangan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, gudang penampungan tersebut diduga dikelola oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Napitupulu alias Napit.

Sumber mengklaim Napit memiliki jaringan relasi yang luas, termasuk dengan sejumlah pihak yang disebut-sebut berasal dari kalangan aparat penegak hukum.

Sumber yang sama juga menyebut Napit diduga bekerja sama dengan Sulaiman Ahmad Lubis alias Dugong alias Bambang Anto, sosok yang disebut telah lama berkecimpung dalam bisnis distribusi BBM ilegal dan pernah berkaitan dengan pengelolaan gudang BBM di kawasan Jalan Haji Anif, Percut Sei Tuan.

"Karena sudah tidak beroperasi di lokasi lama, sekarang bergabung dengan Napit," ujar sumber tersebut.

Lebih jauh, sumber mengklaim adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat dalam aktivitas tersebut. Menurutnya, terdapat dugaan penyertaan modal berupa armada angkutan yang digunakan untuk menunjang operasional distribusi solar dari spbu ke gudang penampungan.

Sumber juga menyebut, adanya dugaan aliran dana kepada oknum yang setiap bulannya di setorkan sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas yang dijalankan.

Dalam hal operasional, sumber memperkirakan terdapat sekitar 70 armada yang digunakan setiap hari, terdiri dari sekitar 60 unit yang disebut dikelola oleh Dugong dan sekitar 10 unit milik Napit.

Solar-solar subsidi yang dibeli langsung ke sejumlah SPBU itu kemudian dibawa ke gudang penampungan untuk kemudian diolah sebelum nantinya dijual kepada pembeli untuk berbagai keperluan industri dengan harga diatas solar subsidi.

"Banyangkan untung yang mereka dapat dari jualan Solar. Kita itung saja setiap kendaraan mengangkut rata-rata 300 liter solar, maka volume yang dipindahkan setiap harinya diperkirakan mencapai puluhan ribu liter, dan itu belum termasuk kendaraan berukuran besar yang disebut memiliki kapasitas lebih tinggi. Solar subsidi dijual harga industri ." ungkapnya.

Masyarakat pun mendorong agar Kapolda Sumatera Utara, agar turun tangan melakukan investigasi secara transparan dan profesional apabila memang terdapat indikasi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi maupun dugaan keterlibatan oknum dalam praktik tersebut.

Acara tersebut dihadiri Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Unsur forkopimda kota Medan,Danlanud Soewondo Marsma TNI Tiopan Hutapea,S.Sos., M.A.P, Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, Wakil Walikota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Kapolrestabes Medan diwakili Kapolsek Medan Baru, Muhammad Yunus, S.STP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung, S.H, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman, M.M Sekretaris Daerah Kota Medan Arman Chandra, S.E,Ketua Kadin Medan Rahmat Harahap ,dan Staf Ahli Hukum dan Politik Pemko Medan.

Tampak hadir juga Ketua Walubi Kota Medan, Organisai Perangkat Daerah (OPD), Majelis Agama, MUI, MATAKIN, PHDI, PGI, KWI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Medan, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Medan, Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Kota Medan, Masyarakat Kota Medan Agama Budha.

Dalam kegiatan dilaksanakan pelepasan Pawai WAISAK (Umat Pawai dalam Suasana Keheningan Malam Suci WAISAK) yang di lepas oleh Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama unsur Forkopimda Kota Medan.

Kegiatan melibatkan personel ditempatkan di beberapa lokasi, Simpang Pintu Tol Tanjung Mulia, Simpang Tiga Metrologi Pancing, Simpang Jalan Willem Iskandar, Jalan Cemara, serta Simpang Empat Gajah Mada-Krakatau. Patroli dilaksanakan dengan pola mobiling dan siaga di titik-titik yang dinilai memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selama pelaksanaan patroli, personel melakukan pemantauan situasi, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari, serta siap merespons setiap laporan yang disampaikan warga. Kehadiran patroli Blue Light di tengah masyarakat menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Di tengah sorotan terhadap suksesnya penyelenggaraan Munas, muncul satu pertanyaan yang terus bergema, khususnya di Sumatera Utara:di mana Bobby Nasution?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Muhammad Bobby Afif Nasution bukan hanya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, tetapi juga merupakan Wakil Ketua Umum BPP HIPMI periode 2022–2025. Dengan posisi strategis tersebut, absennya Bobby dalam forum tertinggi organisasi yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan kariernya menjadi perhatian publik.

Pembukaan Munas dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara. Presiden Prabowo Subianto hadir membuka acara, didampingi sejumlah menteri dan tokoh penting yang memiliki hubungan erat dengan HIPMI. Ribuan peserta dari berbagai daerah pun memadati arena Munas sebagai bentuk dukungan terhadap regenerasi kepemimpinan organisasi.

Namun, di tengah kehadiran para tokoh tersebut, sosok Bobby Nasution tidak terlihat dalam rangkaian utama kegiatan.

Absennya Bobby semakin memancing tanda tanya karena Ketua Umum terpilih, Ade Jona Prasetyo, maupun Ketua Umum demisioner, Akbar Buchari, sama-sama berasal dari Sumatera Utara dan dikenal memiliki kedekatan dalam lingkungan organisasi maupun jejaring politik.

Momentum ini semestinya menjadi ruang konsolidasi yang penting, sehingga ketidakhadiran salah satu pengurus pusat tentu mengundang perhatian.

Publik pun mulai bertanya-tanya. Apakah Bobby sedang menjalankan agenda pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan? Apakah ada tugas kenegaraan lain yang berbenturan dengan jadwal Munas? Atau adakah pertimbangan lain yang belum disampaikan kepada masyarakat?

Hingga tulisan ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Bobby Nasution maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai alasan ketidakhadirannya. Karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih sebatas spekulasi dan belum dapat dijadikan kesimpulan.

Meski demikian, komunikasi publik yang terbuka menjadi penting. Ketika seorang kepala daerah sekaligus pengurus organisasi nasional tidak hadir dalam agenda besar yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, wajar apabila masyarakat mempertanyakan alasan di balik ketidakhadiran tersebut.

Dalam dunia politik dan organisasi, simbol sering kali memiliki makna yang tidak kalah penting dibanding substansi. Kehadiran dapat dibaca sebagai dukungan dan komitmen, sementara ketidakhadiran acap kali memunculkan berbagai tafsir. Karena itu, klarifikasi sederhana justru dapat menghentikan berkembangnya asumsi yang tidak perlu.

Pada akhirnya, yang ditunggu publik bukanlah rumor ataupun spekulasi, melainkan penjelasan resmi. Sebab hingga kini, pertanyaan "Ada apa dengan Bobby Nasution?"masih menggantung tanpa jawaban yang pasti.

Dua bangunan tersebut adalah Laboratorium IPA senilai Rp402.302.000 dan Ruang UKS senilai Rp119.200.000 yang dibangun melalui Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN.

Menurut Andika, fasilitas pendidikan yang digunakan setiap hari oleh siswa dan guru harus dibangun dengan standar konstruksi yang menjamin keselamatan pengguna, terutama mengingat Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki potensi aktivitas gempa bumi.

"Kami melihat bangunan ini perlu diaudit secara teknis. Jangan sampai bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa justru menjadi ancaman keselamatan. Jika kualitas konstruksinya tidak sesuai standar, bangunan seperti ini ibarat tinggal menunggu dihantam gempa," tegas Andika.

Ia menjelaskan bahwa bangunan sekolah seharusnya dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis konstruksi, mulai dari pondasi, sloof, kolom, balok, ring balok hingga mutu beton dan besi tulangan yang digunakan.

"Walaupun kami belum memperoleh dokumen gambar kerja dan RAB secara lengkap, secara umum bangunan pendidikan wajib memiliki pondasi yang kuat, kolom dan balok beton bertulang yang memadai, serta sistem struktur yang saling mengikat untuk menghadapi beban dan guncangan. Ketebalan dinding, mutu beton, diameter tulangan, hingga kualitas pengerjaan harus sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, Laboratorium IPA dan Ruang UKS bukan bangunan biasa karena digunakan sebagai fasilitas pelayanan dan kegiatan belajar siswa sehingga aspek keselamatan tidak boleh diabaikan.

"Bangunan sekolah bukan proyek asal jadi. Dengan anggaran ratusan juta rupiah yang berasal dari APBN, masyarakat berhak mendapatkan bangunan yang kokoh, aman, dan memiliki usia layanan yang panjang. Jangan sampai setelah selesai dibangun muncul retakan, penurunan struktur, atau bahkan berpotensi membahayakan saat terjadi gempa," katanya.

Andika meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit konstruksi terhadap kedua bangunan tersebut.

"Kami meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ukuran pondasi, dimensi kolom, balok, ring balok, mutu beton, penggunaan besi tulangan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan RAB. Jika ditemukan penyimpangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

DPP FROMPER juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap proyek pendidikan harus dilakukan secara serius karena menyangkut keselamatan ribuan pelajar.

"Jangan menunggu terjadi bencana atau muncul korban baru dilakukan evaluasi. Pencegahan jauh lebih penting. Uang negara telah digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, sehingga hasilnya harus benar-benar berkualitas, aman, dan layak digunakan oleh siswa maupun guru," pungkas Andika.

Diketahui, berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan Laboratorium IPA di SMAN 2 Medan memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp402.302.000, sedangkan pembangunan Ruang UKS sebesar Rp119.200.000.

Kedua proyek tersebut dilaksanakan selama 120 hari kalender dan dimulai pada 3 September 2025 melalui Program Revitalisasi SMA yang didanai APBN Tahun Anggaran 2025. Dan kedua proyek tersebut, berdasarkan informasi yang diterima telah dilaporkan oleh salah satu LSM ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tinggal menunggu aksi tindak lanjut dari proses Kejatisu.

Aksi tersebut dilatarbelakangi hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nomor 57932705 yang mencantumkan paket belanja Gaji Pegawai Non ASN dan Jasa Tenaga Outsourcing dengan pagu anggaran mencapai Rp11,6 miliar. Besarnya nilai anggaran tersebut dinilai menimbulkan sejumlah pertanyaan serius yang wajib dijelaskan kepada publik.

Dalam orasi kordinator aksi, massa aksi menyoroti tidak adanya rincian spesifikasi paket pengadaan yang memadai. Paket tersebut hanya mencantumkan nomenklatur umum tanpa menjelaskan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, sistem perekrutan, mekanisme pembayaran, hingga kebutuhan riil penggunaan anggaran. Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, massa juga mempertanyakan status administrasi penganggaran yang dalam data RUP tercantum "Pra DIPA/DPA: Tidak". Keterangan tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidakjelasan dasar administrasi dan legalitas penganggaran sehingga perlu dilakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

Aktivis Geram juga menilai pagu anggaran sebesar Rp11,6 miliar merupakan angka yang sangat besar dan patut diuji kewajarannya. Jika dibandingkan dengan estimasi kebutuhan tenaga outsourcing berdasarkan standar upah yang berlaku di Kota Medan, terdapat indikasi ketidaksesuaian yang harus ditelusuri melalui audit investigatif guna memastikan tidak terjadi pemborosan, mark-up, ataupun penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Lebih lanjut, massa aksi menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik terkait daftar tenaga Non ASN, jumlah tenaga outsourcing yang dipekerjakan, rincian penggunaan anggaran, serta realisasi pembayaran sepanjang tahun anggaran. Hingga saat ini, informasi tersebut dinilai belum dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Dalam aksinya, mhd anas mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Camat Medan Kota beserta pihak-pihak terkait guna memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan kejanggalan tersebut. Massa menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan moral kepada masyarakat.

Kordinator aksi menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk tuduhan sepihak, melainkan dorongan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan transparan demi mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.

"Uang rakyat harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak tinggal diam serta segera menindaklanjuti dugaan kejanggalan anggaran di Kantor Camat Medan Kota demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," tegas massa aksi dalam pernyataan sikapnya.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Lawan Korupsi Sampai Tuntas!

Danton 4 Kompi 4 Batalyon C, Ipda Henri H.S. Pardosi bersama personel Brimob melakukan pembersihan kawasan pantai dari berbagai jenis sampah organik maupun nonorganik berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Aksi peduli lingkungan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik.

Dengan semangat gotong royong, personel Brimob menyisir area pantai dan mengumpulkan sampah yang tersebar di sepanjang pesisir sehingga kawasan wisata tersebut kembali terlihat bersih dan tertata.

Selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar.

"Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Langkah sederhana seperti memungut sampah dan menjaga kelestarian alam dapat memberikan dampak besar bagi masa depan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat." ujar Ipda Henri.

Melalui momentum HUT Polri ke-80, kegiatan Gerakan Indonesia Asri menjadi bukti bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan.

Diharapkan kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan bersama-sama menjaga keindahan alam sebagai aset berharga bagi generasi mendatang.

Perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6/2026) sore WIB. Babak pertama selesai 0-0.

Kedua tim sama-sama punya peluang yang mengenai mistar gawang. Sepakan kapten Indonesia Nazriel Alvaro kena mistar di depan gawang, sementara sepakan lambung Somborithy Soeng juga kena mistar jelang peluit turun minum.

Irpan Siregar langsung lepas peluang ketika babak kedua baru berjalan dua menit. Tembakannya dari sudut sempit belum menemui sasaran.

10 Menit kemudian, gantain Isfandyar coba peruntungan. Tembakan dari luar kotak penalti juga belum temui sasaran.

Peluang terbaik! Di menit ke-57, Irpan menanduk bola umpan dari Reno. Sayang buat Irpan, tandukannya ditepis kiper.

Gol Indonesia!

Timnas Indonesia U-19 pecah telur di menit ke-63. Dari sepak pojok Isfandyar, Algazani menyambr si kulit bundar dan sundulannya jadi gol.

Irpan bikin gol di menit ke-77. Tapi itu dianulir, karena dirinya offside terlebih dulu.

Kedua tim bermain terbuka di 10 menit akhir. Serangan Kamboja kerap mentok, strategi lemparan ke dalam yang panjang pun tidak berjalan mulus.

Peluang emas terbaik buat Kamboja di menit ke-89. Kryya lepas dari kawalan, satu lawan satu kontra kiper Dafa. Untungnya, Dafa bisa menepisnya!

Tiada skor lagi yang tercipta sampai peluit panjang berbunyi. Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 dan rebut tempet ketiga di Piala AFF U-19.

Susunan Pemain

Indonesia: Dafa Algasemi, Ibrah Ohorella, Rafa Raditya, Mathew Baker, Amar Brkic, Timothy Baker, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, Zinadien Ardiansyah, Irpan Siregar, Reno Salampessy.

Kamboja: Sambath Samnang, Han Ty, Poy Visa, Soemh Somborithy, Pan Vreak, Sros Rayuth, Long David, Sreng Sokea, Ly Sok Kryya, Seth Mohamamatsorles, Sou Menghong.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya dugaan sulitnya akses konfirmasi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Batu Bara terkait sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian publik, di antaranya proyek pengecatan ruang dewan serta pengadaan foto Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Kabupaten Batu Bara, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

1. Belanja gedung tempat kerja/bangunan gedung kantor dengan nilai pagu sebesar Rp27.796.320 yang disebut dikerjakan oleh CV Denli Pertama melalui kontrak Nomor P55/EPL/Setwan/2025.
2. Kegiatan pemeliharaan ruang Wakil Ketua II DPRD dengan nilai pagu Rp39.808.754 yang disebut dilaksanakan oleh CV Alvis Pertama melalui kontrak Nomor P28/EPL/Setwan/2025.
3. Pengadaan Foto Presiden dan Wakil Presiden, bingkai foto, serta Garuda Pancasila dengan kode RUP 59509098 dan nilai pagu sebesar Rp50.000.000.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan, paket tersebut meliputi 25 unit foto beserta bingkai dan atribut pelengkap. Nilai anggaran tersebut kemudian menjadi perbincangan publik yang mempertanyakan efektivitas dan kewajaran penggunaan anggaran.

Pemerhati pembangunan Kabupaten Batu Bara, Achik Olan, menilai pejabat terkait seharusnya terbuka terhadap pertanyaan dan konfirmasi dari media guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

"Jika persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, maka pejabat terkait harus memberikan penjelasan yang terbuka. Konfirmasi dari wartawan merupakan bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan," ujar Achik Olan.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Batu Bara mengeluhkan sulitnya melakukan konfirmasi langsung kepada Sekwan DPRD. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Selain itu, ia menyoroti peran kehumasan DPRD yang dinilai perlu lebih aktif menjembatani komunikasi antara lembaga legislatif dan insan pers agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dijelaskan secara proporsional dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Atas berbagai sorotan tersebut, masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Batu Bara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum dapat melakukan audit dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan awak media.

Menurut Surya, kehadiran aparat TNI dalam ruang demonstrasi sipil bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut batas kewenangan institusi negara dan komitmen terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu pilar Reformasi 1998.

"Panglima TNI perlu memberikan klarifikasi terkait keterlibatan anggota TNI dalam beberapa aksi pengamanan demonstrasi, termasuk yang terjadi di kawasan Bundaran HI. Publik berhak mengetahui dasar hukum dan alasan pelibatan aparat militer dalam pengamanan aksi sipil," ujarnya di Wisma Trisakti GMNI, Sabtu (13/6/2026).

Surya menilai penjelasan yang selama ini disampaikan belum menjawab pertanyaan mendasar yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, yang dipersoalkan publik bukan keberadaan TNI sebagai institusi negara, melainkan dasar dan legitimasi pelibatannya dalam pengamanan demonstrasi.

"Kami mempertanyakan dasar keterlibatan aparat TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi. Pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya merupakan ranah kepolisian," katanya.

Ia juga berpendapat bahwa setiap pelibatan TNI harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surya menjelaskan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Undang-Undang TNI mencakup tugas-tugas tertentu di luar perang, seperti penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, pengamanan objek vital nasional, pemberantasan terorisme, dan misi perdamaian. Namun, menurutnya, pengamanan aksi demonstrasi tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam kategori tersebut tanpa dasar hukum dan kondisi yang jelas.

"Demonstrasi bukan ancaman militer, bukan gerakan separatis, bukan pemberontakan bersenjata, dan bukan kondisi perang yang membutuhkan pengerahan kekuatan pertahanan negara," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara perlu menjaga pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan sipil. Menurut Surya, apabila batas tersebut tidak dijaga, hal itu berpotensi menimbulkan preseden yang mengaburkan kewenangan antar lembaga negara.

"Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi di ruang publik dan dihadapkan dengan kehadiran aparat militer, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai dasar kebijakan tersebut," katanya.

Surya juga menyoroti adanya dukungan masyarakat terhadap sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat yang menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.

DPP GMNI menegaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok di bidang pertahanan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap pelibatan TNI di luar tugas utamanya dinilai perlu memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Lebih lanjut, DPP GMNI mengingatkan bahwa Reformasi 1998 telah memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai institusi yang menjalankan fungsi keamanan dalam negeri. Pemisahan tersebut, menurut Surya, merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

"Reformasi tidak boleh mengalami kemunduran. Negara perlu menjaga batas yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terpelihara," pungkasnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan saat ini pemerintah tengah melaksanakan evaluasi atas program-program prioritas APBN agar lebih efisien dan efektif. Pemerintah juga tengah melakukan perbaikan terhadap tata kelola.

"Kami tentunya sangat berterima kasih atas masukan dan aspirasi mahasiswa dan masyarakat," ujar Deni kepada Bloomberg Technoz, Sabtu (13/6/2026).

Tak hanya itu, Deni mengatakan pemerintah juga bersinergi dengan aparatur pengawasan dan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program prioritas tersebut.

Kemarin, BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya melakukan aksi penyampaian pendapat. Mereka memiliki lima tuntutan dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut tersebut. Pertama, pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak. Ketiga, hentikan program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Mei 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibanding posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp20,9 triliun atau 0,09% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan defisit ini masih jauh di bawah target defisit sepanjang 2026 yang mencapai -Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Kendati mengalami defisit, posisi keseimbangan primer APBN 2026 mencatatkan surplus Rp58,6 triliun sampai Mei 2026. Angka ini lebih rendah dibanding nominal surplus pada periode yang sama tahun lalu Rp192,2 triliun.

Realisasi defisit terjadi akibat total pendapatan negara lebih rendah dibanding realisasi belanja negara sampai lima bulan pertama tahun ini.

"Realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun sampai Mei 2026, atau tumbuh 19,1% dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Jumat (5/6/2026).

Secara porsi, realisasi pendapatan negara tercatat 37,6% dari total target APBN yang sebesar Rp3.153 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat Rp1.365,4 triliun atau melonjak 34,4% dibanding Mei 2025. Porsinya 35,5% terhadap target belanja yang mencapai Rp3.842 triliun.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran negara tercatat Rp379,4 triliun atau tumbuh 16,2% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp326,5 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan masalah pembengkakan jumlah SPPG ini akan diselesaikan melalui proses penataan ulang. Sebab banyaknya dapur MBG yang beroperasi membuat pelaksanaan program jadi tidak efisien, terutama dalam hal pemberian insentif Rp 6 juta untuk setiap SPPG.

"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari apa namanya program MBG ini. Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya. Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan," kata Prasetyo.

Dalam hal ini, menurutnya pemerintah membuka opsi penutupan SPPG yang berlebih. Namun menurutnya hal ini masih harus dibahas lebih jauh, sehingga ia tidak bisa memberikan kepastian terkait hal itu.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (Tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo.

"Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka,kan tidak. Kondisinya masing-masing kan tentu kita lihat berbeda-beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu," paparnya.

Meski begitu, opsi pen9futupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini dimaksudkan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti.

"Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegasnya.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo.

"Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka,kan tidak. Kondisinya masing-masing kan tentu kita lihat berbeda-beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu," paparnya.

Meski begitu, opsi penutupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini dimaksudkan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti.

"Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegasnya.

AS unggul telak 3-0 atas Paraguay pada babak pertama. Striker Folarin Balogun mencetak dua gol pada menit ke-31 dan 45+5'. Satu gol lain berkat bunuh diri Damian Bobadilla pada menit ketujuh.

Tim asuhan Mauricio Pochettino itu juga sempat mencetak gol lain lewat Balogun, namun dianulir karena lebih dulu offside.

Unggul 3-0 pada babak pertama tidak membuat AS puas. Pada menit ke-47 tuan rumah langsung menyerang Paraguay dengan percobaan Balogun, tetapi diblok pemain lawan.

Paraguay yang tertinggal jauh juga tidak tinggal diam. La Albirroja meningkatkan intensivitas serangan pada babak kedua. Tembakan Diego Gomez pada menit ke-49 membentur pemain lawan, sepak pojok untuk Paraguay.

Balogun terjatuh di kotak penalti Paraguay usai duel dengan bek lawan pada menit ke-55. Namun wasit Danny Makkelie tidak menganggap itu sebagai penalti.

Paraguay baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-73 melalui pemain pengganti Mauricio Prado. Mauricio yang bermain di sisi kiri menerima umpan terobosan dari Enciso.

Dengan tenang Mauricio yang tidak terjaga pemain lawan menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang AS dengan tembakan kaki kiri. Paraguay memperkecil ketinggalan jadi 1-3.

Malik Tillman mendapatkan peluang emas menambah keunggulan AS jadi 4-1 pada menit ke-75. Akan tetapi tembakan kaki kanan Tillman usai menerima umpan bagus dari sisi kanan bisa ditangkap Orlando Gill.

Gill membuat penyelamatan lain dengan menggagalkan peluang Timothy Weah pada menit ke-77.

Ricardo Pepi membuang kesempatan emas The Yanks menambah keunggulan pada menit ke-89. Pepi menerima umpan mendatar dari sisi kiri. Lalu tendangan kaki kirinya mengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Paraguay yang kosong. Namun bola masih melayang di atas gawang lawan.

Menjelang pertandingan bubar, pemain pengganti Giovanni Reyna mencetak gol kemenangan AS jadi 4-1 pada menit ke-90+8. Reyna menerima bola dari luar kotak penalti, kemudian menggiring hingga ke dalam dan melepaskan gol indah dengan tembakan kaki kanan.

AS menang 4-1 atas Paraguay dalam laga Piala Dunia 2026 Grup D.

Susunan Pemain AS vs Paraguay:

AS: Matt Freese; Sergino Dest, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Folarin Balogun.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Jose Caceres, Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damian Bobadilla, Andres Cubas, Diego Gomez; Julio Enciso, Miguel Almiron, Antonio Sanabria.

Ketua TP PKK Dairi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli I mengatakan bercerita atau mendongeng merupakan salah satu bentuk tradisi lisan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan literasi, rasa percaya diri dan cinta budaya serta merekam peristiwa-peristiwa kehidupan yang sudah berabad-abad lalu. Diharapkan melalui kegiatan ini, cerita rakyat yang dikemas dan ditampilkan secara apik dan indah akan menumbuhkan rasa kekaguman kepada khasanah kekayaan budaya lokal.

Ia katakan tujuan dilaksanakan lomba bertutur ini tidak lain untuk menumbuh kembangkan literasi anak dan kecintaan terhadap karya budaya bangsa sekaligus mempersiapkan generasi muda agar menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa serta melatih keberanian dan kemandirian pada anak. Kegiatan lomba ini mengusung tema "membangun Generasi berliterasi sejak dini melalui pelestarian budaya Daerah". Dinas perpustakaan dan kearsipan adalah instansi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi sebagai pendukung peningkatan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca," ujarnya dalam sambutan tertulisnya.

Upaya pembudayaan membaca harus ditanamkan dan dilatih pada anak-anak sedini mungkin serta dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis dan komunikatif. Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah, peran orang tua, masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta juga merupakan faktor penting. "Karena itu pemikiran dan tindakan gerak langkah yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan sangat dibutuhkan demi menyongsong indonesia emas tahun 2045. Harapan kita lomba ini menjadikan literasi sebagai cara yang menyenangkan untuk anak," ucap Ketua TP PKK Dairi dalam sambutan tertulisnya.

Adapun para pemenang lomba tersebut adalah juara VI diraih oleh Audrey Tumangger dari SD Negeri 030288 Batang Beruh, juara V diraih oleh Renatha Sitanggang dari SD Negeri 030277 Teladan Sidikalang, juara IV diraih oleh Sarah Tua Ompusunggu dari SD Negeri 030290 Punguan Nauli, juara III diraih oleh Cecilia Simanjorang dari SD Plus Ark Sidikalang, juara II diraih oleh Delima Butar Butar dari SD Negeri 030285 Sidikalang dan juara I diraih oleh Melida Pakpahan dari SD Negeri 037994 Juma Borno.

Sebagai informasi, jumlah peserta yang mengikuti lomba adalah sebanyak 125 orang dengan menceritakan budaya daerah yakni legenda Si Tagandera dan legenda Danau Toba. Juara I dari perlombaan ini nantinya akan mewakili Kabupaten Dairi untuk bertanding di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Informasi diterima menyebutkan, penangkapan dilakukan adanya informasi dari masyarakat mendeteksi aktivitas 2 (dua) Unit Mobil Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BL 8551 HE dan BK 8420 FO sering melintas di wilayah Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.

Berdasarkan informasi tersebut, Tim Gabungan Intelijen TNI melaksanakan penyelidikan dan pengintaian di lapangan, hasil pengintaian di temukan 2 unit mobil Colt Diesel diduga membawa kayu gelondongan hasil Ilegal logging melintas di Desa Lae Hole menuju Kecamatan Kabanjahe.

Setelah melakukan pengintaian, Pukul 01.20 Wib dinihari, Tim memberhentikan kedua mobil tersebut menanyakan kepada supir isi dari muatan truk tersebut, "Supir menjawab bahwa isi dari muatan truk tersebut kayu gelondongan," setelah itu Tim melakukan pemeriksaan di dalam truk dan ditemukan kayu gelondongan sebanyak ± 30 batang dengan ukuran ± 4,8 meter.

Supir truk mengatakan pemilik dari kayu gelondongan tersebut berinisial S.T tinggal di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Setelah dilakukan pemeriksaan Tim berangkat dari lokasi penangkapan menuju Mapoldasu Jl. Sisingamangaraja No.60, Timbang Deli, Kota Medan membawa supir beserta barang buktinya . sesampainya di Mapoldasu, Tim Gabungan menyerahkan 2 (dua) orang supir beserta barang bukti ke Kantor Ditreskrimsus Poldasu, Jl. Sisingamangaraja No.60, Timbang Deli, Kota Medan, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bosnia berhasil mengejutkan tuan rumah Kanada lewat gol yang mereka cetak di menit ke-21 lewat Jovo Lukic. Gol tersebut bermula dari skema sepak pojok yang bisa dieksekusi dengan baik.

Ivan Basic yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat tempat Sead Kolasinac berada. Kolasinac lalu menyundul bola ke muka gawang yang langsung diteruskan oleh sundulan Lukic.

Setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Kanada makin agresif di babak kedua. Mereka berusaha menekan Bosnia dengan lebih kuat. Sejumlah peluang pun langsung didapat Kanada di awal babak kedua.

Salah satunya ada di menit ke-53. Richie Laryea yang berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia, Nikola Vasilj. Namun sebelum bola berhasil masuk ke gawang, Sead Kolasinac bisa membuang bola meski bola sempat membentur tiang dan menciptakan kemelut di kotak penalti Bosnia.

Tak lama berselang, Bosnia langsung melancarkan serangan balik. Emredin Demirovic bahkan bisa menggiring bola dan berhadapan dengan kiper Kanada, Maxime Crepeau.

Sayangnya, Demirovic coba menggocek Crepeau dan gagal sehingga peluang Bosnia menambah keunggulan pun terbuang.

Meski terus menekan Bosnia, Kanada tidak juga mampu mencetak gol penyama kedudukan. Tiga pergantian yang dilakukan pelatih Jesse Marsch tidak membuahkan hasil hingga laga memasuki water break di menit ke-70.

Usaha dan kerja keras Kanada akhirnya membuahkan hasil di menit ke-79. Cyle Larin yang baru masuk di menit ke-76 berhasil memecah kebuntuan Bosnia.

Ia menerima bola dari Promise David di kotak penalti. Melihat gawang sesaat, Larin langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang dan bola tak bisa dijangkau oleh Vasilj.

Setelah gol penyama kedudukan, Kanada terus lebih agresif menyerang. Namun Bosnia bisa mempertahankan skor 1-1 hingga laga usai.

Susunan Pemain

Kanada (4-4-2)

Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61), Stephen Eustaquio, Ismail Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61); Jonathan David (Promise David 61), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 76).

Bosnia & Herzegovina (4-4-2)

Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74), Ivan Basic (Armin Gigovic 62), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim Alajbegovic 74); Jovo Lukic (Sarmin Bazdar 62), Emredin Demirovic.