Misrayani, yang kini menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sebelumnya merasa dizalimi dan dikriminalisasi atas tudingan kasus pengadaan seragam sekolah di SMKN 1 Lubuk Pakam.

Ia menilai kasus tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Desi Novanda, oknum staf Tata Usaha di sekolah tersebut.

​"Saya tidak pernah menjanjikan atau melakukan kerja sama dengan oknum Dwi yang berdomisili di Tebing Tinggi berkaitan dengan penyediaan pakaian seragam sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam," ujar Misrayani kepada awak media di Medan, Minggu (16/8/2026).

​Perjuangan hingga ke Mabes Polri

​Demi memulihkan nama baiknya, Misrayani menempuh jalan panjang hingga mengadu langsung ke Mabes Polri di Jakarta sebanyak dua kali pada Februari 2026. Berkat atensi dari Bareskrim Polri melalui mekanisme teleconference bersama penyidik Polda Sumut, kebenaran akhirnya menemukan titik terang.

​Polda Sumatera Utara kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor: S.Tap/Henti/Sidik/358.b/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum untuk Misrayani serta kakaknya, Mis Iriawati.
​Dalam keterangannya, Misrayani menegaskan bahwa pengadaan seragam sekolah tersebut sama sekali bukan inisiatifnya, sebab ia menyadari tindakan tersebut melanggar hukum.

​"Coba tanyakan kepada staf Tata Usaha, Desi Novanda alias Nova, apakah saya sebagai kepala sekolah pernah menginstruksikan pengadaan baju seragam sekolah tersebut. Kemudian tanyakan juga kepada Dwi, apakah saya yang menyuruhnya menyiapkan baju seragam itu," tegasnya.

​Ia mengaku terkejut saat dilaporkan ke Polda Sumut, padahal dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Lubuk Pakam sejak 3 Agustus 2023. Terkait tudingan penggelapan atas sisa pembayaran seragam senilai lebih dari Rp200 juta, Misrayani memastikan hal itu tidak ada kaitannya dengan dirinya karena seluruh proses pengadaan berjalan di luar sepengetahuannya.

​Tempuh Jalur Hukum Balik

​Sebagai langkah perlawanan atas pencemaran nama baik, Misrayani melalui kuasa hukumnya, Farid Faturrahman, telah melaporkan Desi Novanda dkk ke Polres Deli Serdang. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/275/III/2026/SPKT/Polres Deli Serdang Polda Sumatera Utara tertanggal 12 Maret 2026, atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

​Selain itu, Misrayani juga menyesalkan tindakan sejumlah pihak yang telah memvonis dirinya sebagai narapidana di ruang publik padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Tindakan tersebut dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter.

​Dalam waktu dekat, Misrayani juga berencana melaporkan oknum-oknum yang telah mencemarkan nama baiknya melalui media sosial ke Polda Sumut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tokoh Masyarakat Desa Laut Dendang, Jinton Rumapea pada wartawan, Selasa (18/8/2026) mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Polrestabes Medan yang telah membantu warga sehingga terlaksana berbagai perlombaan menyemarakkan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di desa tersebut.

"Sudah 18 tahun lebih, baru kali ini kami bisa menyelenggarakan perlombaan untuk warga. Sebelum mengadakan lomba paginya warga melaksanakan upacara bendera dengan sangat sederhana, Adapun lomba yang terselenggara, panjat pinang, joget jeruk kaum ibu, estafet tepung kaum ibu, tarik tambang ibu-ibunya, joget bangku ibu-ibu dan berbagai perlombaan untuk anak-anak," urainya.

Selain bantuan dari Polrestabes Medan, panitia juga menerima bantuan dari Pengurus Ranting PBB Desa Laut Dendang.

Salah seorang warga yang juga peserta lomba, Ida Manullang menambahkan, dengan terselenggaranya berbagai perlombaan semarak HUT Ke-81 RI ini semakin meningkatkan solidaritas dan kerukunan antarwarga. Dia berharap, semoga setiap tahun acara ini bisa terus berlangsung.

"Terimakasih bantuannya bapak Kapolrestabes Medan, semoga bapak diberkati dan semoga setiap tahun kami bisa menyelenggarakan perlombaan untuk warga," pintanya.

Warga juga berharap kepada pemerintah agar mereka lebih diperhatikan soal penyaluran bantuan dan masalah pembebasan lahan. (Red/Tim)

AKP Verry Purba mengungkapkan bahwa Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar pada Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Upacara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus wujud sinergitas antarinstansi dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif," ujar AKP Verry Purba.

Kegiatan tersebut digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta surat undangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Nomor WP.2PAS.6.UM.01.01.2442 perihal acara Pisah Sambut Kepala Lapas.

Ia menjelaskan, acara serah terima jabatan tersebut berlangsung dari Kalapas lama, Davy Bartian, Bc.IP., S.Sos., M.M., kepada Kalapas baru, Sangapta Surbakti, S.Pd., M.H. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Imipas, pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, penayangan video kilas balik, pesan dan kesan Kalapas lama, hiburan, perkenalan Kalapas baru, kesan dan pesan mewakili pegawai, sambutan dan arahan oleh Kakanwil Ditjenpas Sumut, kesan dan pesan mewakili Forkopimda, hingga penyerahan kenang-kenangan.

"Acara berlangsung tertib dan lancar, dihadiri oleh unsur Forkopimda serta instansi vertikal yang ada di wilayah Pematang Siantar dan Simalungun," ucap AKP Verry Purba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabagtum mewakili Kakanwil Ditjenpas Sumut Bejo, A.Md.IP., S.H., M.H.; Ketua DPRD Simalungun Sugiyarto, S.E.; Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.I.K., M.M.; Kapolres Pematang Siantar AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H.; Kalapas Kelas IIA Pancur Batu Tri Bowo, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.; Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Erika Sari E. Ginting, S.H., M.H.; Kasrem 022/PT Letkol Inf Binsar Junianto Simanjuntak, S.I.P. mewakili Dandrem; Dandenpom I/1 Pematang Siantar Letkol CPM Haru Prabowo; Kajari Pematang Siantar Erwin Purba, S.H.; Kasipidum mewakili Kajari Simalungun Ardyansyah, S.H., M.H.; Asisten Administrasi Umum mewakili Wali Kota Pematang Siantar Dedi R.; perwakilan Kakan Kemenag Siantar Armansyah Pasaribu; Pimpinan Cabang BRI Pematangsiantar Alvin Nur Muhammad; serta Danki 2 Brimob Batalyon B Pematang Siantar AKP Rafles Manurung, S.Trk., S.I.K.

Kegiatan Pisah Sambut Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar tersebut berakhir pukul 11.15 WIB dalam keadaan aman dan berjalan baik.

"Kehadiran unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, TNI, Polri, perbankan, serta instansi vertikal lainnya menunjukkan hubungan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dengan seluruh stakeholder di wilayah Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun," ungkap AKP Verry Purba.

Ia menambahkan, pihaknya memperkirakan situasi di lingkungan Lapas Kelas IIA Pematang Siantar akan tetap aman dan kondusif seiring proses adaptasi Kalapas baru terhadap personel, warga binaan, dan para pemangku kepentingan terkait. Kalapas baru juga diperkirakan akan melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas, sistem pengamanan, pembinaan warga binaan, serta administrasi sebagai langkah awal masa kepemimpinannya.

"Kami akan terus meningkatkan monitoring terhadap situasi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar pascapergantian pimpinan, serta membangun koordinasi dan komunikasi aktif dengan Lapas dan unsur Forkopimda lainnya," pungkas AKP Verry Purba.

Laporan : Bobby Sihite

Aksi tersebut diwujudkan melalui pembentangan 1.000 spanduk boikot yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Sumatera Utara. Gerakan itu disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam operasional hotel tersebut.

Ketua Umum AMPDT, Rico Nainggolan, mengatakan aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama yang menurutnya harus segera mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Gerakan aksi bentang 1.000 spanduk ini merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap hotel milik BUMN, Khas Hotel Parapat," ujar Rico.

Menurut Rico, tiga persoalan utama yang menjadi sorotan adalah dugaan pelanggaran pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, dugaan penggelapan pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta dugaan tidak dibayarkannya hak-hak pekerja, khususnya upah lembur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam aksi ini kami membawa tiga tuntutan utama, yakni dugaan pelanggaran pengelolaan IPAL, dugaan penggelapan pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta dugaan pembayaran upah karyawan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina AMPDT, Jhony Barimbing, menilai semangat kemerdekaan tidak akan memiliki makna apabila perusahaan milik negara masih diduga mengabaikan hak-hak masyarakat, lingkungan hidup, dan pekerja.

"Tidak ada kata merdeka bagi rakyat dan buruh selama Khas Hotel Parapat beroperasi bagaikan penjajah lokal yang diduga merusak lingkungan, tidak membayar pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta tidak memenuhi hak-hak pekerja. Jangan berlindung di balik status sebagai BUMN apabila benar terjadi pelanggaran," tegas Jhony.

Aksi bentang 1.000 spanduk tersebut dilaksanakan serentak di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Karo, serta Kota Medan dan Kota Pematangsiantar. Gerakan itu juga diklaim mendapat dukungan dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya Gemapedes, Milenial Tanah Karo, AMK Humbahas, Literacy Coffee, GEMPAR, Aliansi Gerakan Pemuda/Mahasiswa Samosir, PMKRI Cabang Medan, dan IMAIBANA.

Koordinator Wilayah AMPDT Kabupaten Simalungun, Choky Simarmata, menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk para pekerja, memperoleh hak-haknya secara adil.

"Semangat kemerdekaan harus dirasakan seluruh rakyat dan pekerja, bukan justru ternoda oleh praktik bisnis yang diduga mengabaikan kelestarian lingkungan serta hak-hak buruh," katanya.

AMPDT mendesak Kepala Danantara, BP BUMN, manajemen InJourney Hospitality, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasional Khas Hotel Parapat. Mereka juga meminta dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam aksi tersebut.

AMPDT menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Organisasi itu bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Khas Hotel Parapat maupun InJourney Hospitality belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tuduhan yang disampaikan AMPDT. Demi asas keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi apabila pihak terkait bersedia memberikan penjelasan.

"Ada, ada (evaluasi). Jadi keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik dari bau, rasa, atau dicicipi, ya. Dari bau tidak ada masalah, dicicipi juga tidak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," kata Sudaryono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Setelah insiden keracunan MBG tersebut, BGN mempertimbangkan adanya chemical test. Tes ini meniru metode dari SPPG yang dikelola oleh Polri.

"Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi chemical untuk mengecek apakah ada arsenik, basi, atau bahan berbahaya lainnya," ucap Sudaryono.

"Kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG-salah satunya yang dikelola oleh Bhayangkari dari Polri-menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu pun kasus keracunan. Kita tidak ingin ada yang keracunan lagi," lanjutnya.

Sudaryono menyampaikan pihaknya menargetkan kasus keracunan MBG menjadi nol kasus (zero case). Namun, ia mengingatkan adanya satu kasus di SPPG bukan berarti seluruh program MBG salah.

"Dari 27 ribu dapur, alhamdulillah sebagian besar bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus bertambah baik. Kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Bagi personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau pecat status ASN PPPK-nya. Itu kira-kira," ucapnya.

Sudaryono mengungkapkan BGN sudah menutup 1.300 SPPG selama tiga minggu terakhir. Ia ingin menjaga SPPG yang pengelolaannya sudah baik agar kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

"Manakala masih ada yang belum dan tidak mau diperbaiki, ya mohon maaf, demi nyawa seseorang, demi kesehatan seseorang, demi pemenuhan gizi seluruh anak-anak kita, demi primanya program ini-maksudnya baik, tujuannya baik, tetapi pelaksanaannya tidak bisa diikuti-terpaksa harus ditutup permanen," tegas Sudaryono.

"Saya tidak peduli SPPG itu milik siapa, saya tidak melihat itu, saya melihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira," imbuhnya.

Kemerdekaan adalah proyek sejarah yang belum pernah selesai karena belum sepenuhnya cita-cita menuju negara yang berdaulat, demokratis, adil, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat bisa terealisasi secara nyata.

Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan setelah rangkaian panjang perjuangan melawan kolonialisme maupun imperialisme. Tetapi Proklamasi bukanlah titik akhir perjuangan, setelah itu bangsa Indonesia masih menghadapi perang mempertahankan kemerdekaan maupun agresi militer Belanda serta pasca kemerdekaan yaitu persoalan ekonomi, pergulatan politik, hingga berbagai krisis kenegaraan.

Dengan demikian sejarah Indonesia menunjukkan satu pelajaran penting yaitu kemerdekaan selalu harus dipertahankan dan diisi melalui perjuangan politik, ekonomi, hukum dan demokrasi.

Hari ini setelah 81 tahun merdeka, pertanyaan yang sama kembali relevan yaitu untuk siapa negara ini dibangun dan kepada siapa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap arah pemerintahannya.

Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya sekaligus agenda pembangunan nasional dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pemerintah sendiri mengangkat tema kemerdekaan 2026, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur." Bagi kami, tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan "Berdaulat, adil dan makmur" harus diuji melalui kenyataan kehidupan rakyat.

Sejarah kolonialisme maupun imperialisme diIndonesia memberikan pelajaran bahwa kekuasaan yang tidak diawasi maka dapat berubah menjadi alat dominasi. Karena itu para pendiri republik menempatkan hukum dan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Artinya, tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum, tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pemeriksaan, tidak boleh ada institusi yang kehilangan kontrol demokratis dan tidak boleh ada kepentingan politik yang mengalahkan kepentingan rakyat. Atas dasar itulah kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sebagai tindakan anti-pemerintah. Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara, justru kritik yang membangun adalah salah satu bentuk kecintaan terhadap negeri ini.

GMNI Jakarta Timur sebagai organisasi kader yang berbasis gerakan intelektual mahasiswa menyampaikan catatan kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dari GMNI Jakarta Timur yang menjadi tuntutan dan harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, adapun tuntutan ini diberikan "Tuntutan 08" juga tuntutan ini pernah disampaikan GMNI Jakarta Timur yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Merdeka. Karena 08 identik dengan Presiden Republik IndonesiaPrabowo Subianto yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia juga 08 sangat identik dengan Prabowo Subianto bahkan ketika yang bersangkutan masih aktif dimiliter

Adapun Tuntutan 08 ialah Sebagai Berikut :

1. Periksa oknum-oknum yang diduga terlibat menerima aliran dana dalam dugaan tindak pidana korupsi MBG.
2. Militer jangan terlibat dalam mengkapitalisasi program KDMP dan kembali ke barak.
3. Meminta negara melakukan permohonan maaf atas kematian pejuang demokrasi Affan Kurniawan.
4. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mereshuffle menteri yang bermasalah dalam kabinet Merah Putih.
5. Kembalikan dana pendidikan yang telah digunakan program Makan Bergizi Gratis secepatnya.
6. Periksa oknum-oknum yang diduga terlibat dalam melindungi dugaan tindak pidana korupsi Febrie Adriansyah.
7. Segera sahkan UU Perampasan Aset untuk menyikapi tingginya angka korupsi di Indonesia.
8. Meminta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman untuk mengundurkan diri dari posisinya karena tidak mampu menjaga polemik dalam tubuh Polri dan Kejaksaan dalam fungsi pengawasannya.

Jansen Henry Kurniawa selaku Ketua GMNI Jakarta Timur yang juga Jenderal Lapangan dalam Aliansi Cipayung Merdeka yang melakukan aksi masa pada tanggal 14 Agustus 2026 diKawasan Silang Monas Selatan yang dekat dengan istana negara mengingatkan bahwasanya tuntutan 08 ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bangsa Indonesia terutama bentuk kritik yang membangun terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam peringatan hari kemerdekaan ini meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan tuntutan 08 ini secara serius juga bersungguh-sungguh sebagai komitmen pemerintah terhadap rakyatnya. Apabila tuntutan 08 ini tidak segera diselesaikan maka jangan salahkan rakyat akan bereaksi bahkan menggeruduk istana negara maupun gedung parlemen sebagai bentuk tanggungjawab moral pewaris api kemerdekaan Indonesia.

Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti seluruh prosesi upacara. Parade Senja yang rutin dilaksanakan setiap perayaan hari kemerdekaan ini bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme, mempererat tali persaudaraan, serta memperkuat ingatan kolektif masyarakat terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih berlangsung tertib dan penuh presisi. Langkah tegap para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta penghormatan sempurna dari seluruh peserta upacara mencerminkan bentuk penghargaan tinggi terhadap simbol kedaulatan negara.

​Kehadiran jajaran Kodim 0208/Asahan dan Persit KCK dalam momen bersejarah ini menegaskan soliditas antara TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Sinergitas tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam merawat kondusivitas wilayah serta mengakselerasi pembangunan daerah.

Melalui momentum HUT ke-81 RI ini, semangat perjuangan para pendahulu diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial semata. Lebih dari itu, jiwa kemerdekaan perlu diaktualisasikan secara konsisten melalui pengabdian profesi, penguatan persatuan nasional, dan kontribusi nyata demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Medan,asatupro.com-Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, S.STP., MAP.

Penghargaan dari pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Rico Waas saat bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, Medan, Senin (17/8/2026).

​Upacara penurunan bendera yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, para Anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Ny. Martinijal Zakiyuddin, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta segenap pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.

​Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TK/Tahun 2025 tertanggal 11 November 2025.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kadis Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, atas dedikasi dan pengabdiannya selama 20 tahun kepada negara.

​Sebagai informasi, Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama masa kerja 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.

​Selain Arrahmaan Pane, penganugerahan Satyalancana Karya Satya pada momen tersebut juga diberikan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan rincian masa pengabdian sebagai berikut:

Masa Pengabdian 30 Tahun:

1. Baginda P. Siregar, S.AP., M.Si. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
2. ​Sri Inderarayu, S.S., S.Sos., M.Si. (Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah)
3. ​Hendra Ridho Gunawan Siregar, S.AP., M.Si. (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan)

1. Arrahmaan Pane, S.STP., MAP. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
2. Mahdarina Harahap, S.STP., M.N. (Analis Kebijakan Muda pada Sekretariat DPRD Medan)

Masa Pengabdian 10 Tahun:

1. Arafat Syam, S.STP. (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
2. dr. Iman Surya, M.Ked. (Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Pirngadi)
3. Darmaji Dwi Ilham, S.ST., M.Si. (Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai BKPSDM)
4. Muhammad Iqbal, S.STP. (Lurah Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan)

Upacara penurunan Bendera Merah Putih berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah kecamatan, TNI-Polri, perangkat kelurahan dan nagori, guru sekolah, serta para tamu undangan.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor, S.H., M.H., hadir sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada IPDA J. Panggabean dan Komandan Upacara AIPTU Sagimun.

Dalam pelaksanaan upacara, turut hadir Serka Dedi Andika, Camat Pematang Bandar Pahot H. Siregar, S.Sos., Lurah Pematang Bandar Jhon Gerhad Sinaga, Lurah Kerasaan Drs. Sumarno, para Pangulu se-Kecamatan Pematang Bandar, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kapolsek Bandar Huluan IPTU Patar Banjarna­hor mengatakan, kehadiran personel Polri dalam kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat sekaligus bentuk komitmen menjaga setiap kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan tertib.

"Pengamanan kegiatan upacara ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat sehingga masyarakat dapat memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan penuh rasa nasionalisme," ujar IPTU Patar.

Ia mengungkapkan, rangkaian upacara diawali dengan persiapan pasukan yang memasuki lapangan dan menempati posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya Komandan Upacara mengambil alih komando, kemudian dilanjutkan dengan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara.

Memasuki acara pokok, seluruh peserta memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penurunan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera. Seluruh rangkaian berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap simbol negara.

"Momentum HUT RI ke-81 ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan melalui pengabdian, kerja sama, dan kepedulian terhadap bangsa serta masyarakat," ucapnya.

Selain memastikan kelancaran jalannya upacara, personel Polsek Bandar Huluan juga melaksanakan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas serta memastikan seluruh peserta dan tamu undangan dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

Menurut IPTU Patar, sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah kecamatan, perangkat nagori, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang aman dan kondusif.

"Keamanan kegiatan tidak terlepas dari dukungan seluruh unsur yang terlibat. Sinergitas yang baik menjadi kekuatan bersama dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus menyukseskan setiap kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan lapangan dan kegiatan ditutup dengan laporan Perwira Upacara. Upacara Penurunan Bendera Merah Putih berakhir sekitar pukul 17.45 WIB.

Dari hasil pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 di Lapangan Sekolah Swasta Abdi Sejati Kerasaan berjalan aman, tertib, lancar, dan penuh khidmat. Pengamanan yang dilakukan personel Polsek Bandar Huluan turut memastikan situasi kamtibmas selama kegiatan tetap kondusif.

Melalui pengamanan tersebut, Polsek Bandar Huluan kembali menunjukkan Kegiatan Profesional Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personel di tengah berbagai kegiatan masyarakat menjadi bagian dari komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara untuk terus hadir secara berintegritas dan humanis dalam menjaga keamanan serta mendukung setiap momentum kebangsaan di wilayah hukum Kabupaten Simalungun.

Laporan : Bobby sihite

Sekali lagi, Paskibraka Kabupaten Dairi membuktikan kualitasnya. Setelah sukses mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada upacara detik-detik Proklamasi pagi hari, sore ini mereka kembali menjalankan tugas menurunkan bendera dengan sempurna.

Komando pasukan dipimpin oleh Danton Paskibraka Obed Siburian dari SMA Negeri 2 Sidikalang. Dengan langkah tegap dan gerakan yang kompak, Sang Merah Putih diturunkan perlahan tepat waktu, diiringi lagu kebangsaan dan penghormatan seluruh peserta.

Bertugas sebagai pembawa baki dalam penurunan kali ini adalah dua pelajar putri terbaik Dairi, Inayah Isenia Angkat dari SMA Negeri 2 Sidikalang dan Rahel Yehuda Nathama Panggabean dari SMA Negeri 1 Sidikalang.

Upacara penurunan bendera ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan daerah. Tampak hadir Unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Jajaran Pimpinan OPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, personel Kodim 0206/Dairi, Polres Dairi, serta seluruh ASN Pemkab Dairi juga mengikuti upacara dengan khidmat.

Kehadiran lengkap ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah untuk menghormati dan memaknai kemerdekaan.

Upacara penurunan bendera bukan sekadar seremoni penutup. Ini menjadi simbol evaluasi atas perjalanan bangsa dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala mengajak seluruh masyarakat Dairi untuk menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi membangun daerah.

"Jika pagi tadi kita menaikkan bendera dengan semangat, maka sore ini kita menurunkannya dengan tekad. Tekad untuk bekerja lebih keras, melayani lebih baik, dan menjaga persatuan demi Dairi yang maju," pesannya.

Dengan berakhirnya upacara penurunan bendera, seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Dairi resmi ditutup. Dari AKRS tengah malam, upacara pengibaran, hingga penurunan sore hari, semuanya berjalan lancar dan penuh makna.

Mengusung semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap Indonesia, Delipark menghadirkan berbagai kegiatan menarik mulai dari perlombaan tradisional, pertunjukan tari Nusantara, program belanja spesial kemerdekaan, hingga dekorasi bernuansa budaya Betawi yang menjadi daya tarik utama tahun ini.

Marcomm Manager Delipark Mall, Gumi mengatakan, melalui "Inspirited Indonesia", pihaknya tidak hanya menghadirkan kemeriahan dalam menyambut Hari Kemerdekaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk kembali mengenal dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat urban.

"Pada perayaan tahun ini, Delipark mengangkat konsep dekorasi 'Urban Betawi' yang merepresentasikan perpaduan antara kekayaan budaya Betawi dengan karakter masyarakat urban di kota metropolitan," kata Gumi, Senin (17/8/2026).

Gumi menuturkan, berdiri ditengah Rivapark dekorasi utama panggung yang dihiasi ornamen batik khas Betawi, yang memiliki perpaduan pengaruh budaya Tionghoa, Jawa, Arab, dan Sunda.

Di atas panggung, terdapat totem ondel-ondel dan kembang kelapa yang menjadi elemen ikonik budaya Betawi sekaligus memperkuat nuansa tradisional dalam dekorasi. Unsur budaya tersebut kemudian dipadukan dengan latar belakang panggung yang menampilkan siluet gedung-gedung perkotaan.

"Perpaduan ini menggambarkan kehidupan masyarakat urban di tengah perkembangan kota besar, tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi identitas bangsa," ujarnya.

Keseruan dimulai dengan Perlombaan Tari Tradisional Nusantara tingkat pelajar dan mahasiswa pada 14 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Delipark dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kemeriahan berlanjut melalui Pesta Rakyat pada 15 – 17 Agustus 2026 yang berlangsung di area Rivapark.

"Para pengunjung dapat ikut merasakan keseruan khas perayaan 17 Agustus dengan berpartisipasi secara langsung dalam berbagai permainan tradisional, seperti makan kerupuk, estafet kelereng, terompah, balap karung, menggiring bola, hingga lomba menggendong istri," jelas Gumi.

Para pengunjung yang berhasil menang akan mendapatkan hadiah langsung berupa Cash Voucher Delipar. Selain rangkaian kegiatan dan hiburan, Delipark juga melengkapi perayaan HUT RI ke-81 dengan berbagai program belanja spesial yang memberikan nilai tambah bagi pengunjung.

Melalui program ISF – Indonesia Shopping Festival, collect stamp dari APPBI Sumatera Utara,17 celebration, Meal Treatz, serta Merdeka Surprize, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran menarik dari tenant-tenant Delipark Mall selama periode perayaan kemerdekaan.

Gumi mengungkapkan, Hari Kemerdekaan menjadi wujud komitmen Delipark Mall untuk senantiasa berperan aktif dalam memperingati dan menghormati HUT Republik Indonesia setiap tahunnya.

"Momen ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para pengunjung melalui dekorasi budaya Indonesia yang berbeda setiap tahunnya, serta beragam penampilan spesial yang menampilkan keindahan budaya tradisional tanah air," pungkas Gumi.

Tema tersebut menjadi semangat dalam memperingati momentum kemerdekaan sekaligus mengajak seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat kebersamaan, profesionalisme, dan kontribusi dalam mendukung kemajuan bangsa.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Serda Muhammad Riski Ananda dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Upacara dihadiri Operation Head Regional 1 Ganda Wiatmaja, seluruh Kepala Bagian, pengurus Serikat Pekerja, Pengurus P3RI Cabang Regional 1, Pengurus IKBI, Direktur PT Nusa Dua Bekala, serta jajaran karyawan Regional 1.

Selain jajaran manajemen dan karyawan PTPN I Regional 1, kegiatan tersebut turut diikuti Chief Region Officer Sumut–Aceh beserta pimpinan dan karyawan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kehadiran bersama tersebut menjadi bagian dari semangat memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi.

Penghargaan Masa Dinas

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan masa dinas kepada karyawan PTPN I Regional 1 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di perusahaan.

Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah mencapai masa dinas 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan perusahaan terhadap karyawan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya selama puluhan tahun. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus bekerja dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi terbaik.

Semarak HUT ke-81 RI

Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan PTPN I Regional 1 tidak berhenti pada pelaksanaan upacara. Dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan, jajaran manajemen Regional 1 juga melaksanakan berbagai perlombaan yang melibatkan karyawan Regional 1, IKBI, serta pelaku UMKM Regional 1.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan perusahaan.

Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", PTPN I Regional 1 berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong seluruh insan perusahaan agar memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia. (Red/Tim)

Dari jumlah itu, 14 orang langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan Remisi Umum II, sementara 6 orang lainnya menerima remisi disertai subsider.

Pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) RI, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dibacakan Asisten Administrasi Umum Dapot Tamba dalam upacara tersebut.

Menimipas menegaskan kemerdekaan bukan hanya seremoni, tetapi panggilan untuk bekerja dan mengabdi.

"Perjuangan bangsa belum selesai. Momentum kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, pelayanan terbaik, pembinaan yang manusiawi, serta pengabdian untuk menjaga kedaulatan negara," tegasnya dalam sambutan.

Ia juga mengingatkan jajaran pemasyarakatan untuk menjaga integritas. "Jabatan adalah amanah. Jaga nama baik institusi, tingkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, dan pastikan perkembangan teknologi berjalan seiring profesionalisme," lanjut Menimipas.

Terkait remisi, ia menyebut ini sebagai bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang disiplin mengikuti pembinaan.

"Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada warga binaan yang telah menjalankan pembinaan dengan baik. Remisi juga menjadi kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kemandirian dan nantinya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, dalam kesempatan itu membeberkan kondisi terkini.

Saat ini Rutan Sidikalang menampung 432 orang warga binaan. Padahal kapasitas idealnya hanya 172 orang. Artinya tingkat overkapasitas mencapai 270 persen.

Meski dengan keterbatasan itu, pihak Rutan terus memaksimalkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian agar warga binaan siap kembali ke masyarakat.

Upacara penyerahan remisi ini dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Dairi. Tampak hadir Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Camat Sitinjo Haposan Bancin, dan Kepala Desa Sitinjo II Umum Sukarjo Bako.

Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pemasyarakatan yang humanis.

Momentum HUT ke-81 RI diharapkan menjadi titik balik bagi warga binaan. Dengan pengurangan masa pidana ini, mereka didorong untuk terus meningkatkan keterampilan, menjaga perilaku baik, dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang produktif saat kembali ke tengah masyarakat.

"Remisi bukan hadiah, tapi kepercayaan. Manfaatkan untuk berubah jadi lebih baik," pesan salah seorang petugas Rutan kepada warga binaan.

Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus momentum mempererat silaturahmi antara jajaran SEKBER FAHMI dengan masyarakat.

Ketua Umum SEKBER FAHMI, Yasa'aro Telaumbanua, SE, SH, M.Kn, MH, mengatakan bahwa pembagian nasi bungkus tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya sederhana untuk menghadirkan makna kemerdekaan secara langsung di tengah masyarakat.

"Hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial berbagi nasi bungkus bagi masyarakat yang membutuhkan di sepanjang Jalan Setiabudi. Ini merupakan rangkaian dalam memperingati HUT RI ke-81 Tahun 2026, khususnya di wilayah depan kantor sekretariat SEKBER FAHMI," ujar Yasa'aro kepada awak media.

Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan keluarga besar SEKBER FAHMI serta sejumlah pihak yang selama ini turut memberikan perhatian terhadap aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

Yasa'aro juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pembina Utama SEKBER FAHMI, Handoko Hardjono, Channel88 Advertising, yang disebut turut memberikan dukungan, termasuk melalui kontribusi media reklame di sejumlah titik strategis di Kota Medan.

"Ratusan nasi bungkus kita bagikan hari ini dan pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan terkendali. Intinya, ini adalah ajang silaturahmi dalam mengisi kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Kemerdekaan Harus Terasa di Tengah Masyarakat

Di lokasi yang sama, Dewan Penasehat SEKBER FAHMI, Eben Haezar Zebua, SH, MH, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan seluruh jajaran SEKBER FAHMI.

Ia menilai, peringatan HUT Kemerdekaan RI seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini bukan hanya sekadar mengisi kemerdekaan RI ke-81 Tahun 2026. Lebih dari itu, kita ingin menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbagi, membangun kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat," ujar Eben.

Menurutnya, sekecil apa pun bentuk kepedulian yang diberikan kepada masyarakat tetap memiliki nilai ketika dilakukan dengan ketulusan dan semangat kebersamaan.

"Kemerdekaan harus kita isi dengan hal-hal yang memberikan manfaat. Hari ini kita berbagi makanan, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun rasa persaudaraan dan kepedulian di antara sesama," tambahnya.

SEKBER FAHMI Dorong Kepedulian Berkelanjutan

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keberadaan organisasi yang bergerak di bidang advokasi hukum dan media tidak semata-mata berkutat pada persoalan hukum maupun pemberitaan.

SEKBER FAHMI berupaya menempatkan kepedulian sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral organisasi kepada masyarakat.

Pembagian ratusan nasi bungkus berlangsung dengan tertib dan mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas maupun warga di sekitar lokasi.

Momentum HUT RI ke-81 itu pun menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga tentang bagaimana setiap elemen masyarakat mengambil peran sesuai kapasitasnya untuk menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

FAHMI - BERSINERGI UNTUK KEADILAN.

Kegiatan tersebut digelar di Jalan Nibung Raya No. 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan melibatkan ratusan para relawan PALITO serta masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan dan semangat kemerdekaan.

Sejumlah perlombaan menarik disiapkan panitia, di antaranya Trup Gembira, catur, membawa gula dengan sendok, joget di kursi, joget dengan balon, lomba makan kerupuk, serta memasukkan paku ke dalam botol.

Ragam perlombaan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan dalam momentum peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Relawan PALITO diketahui berada di bawah pembinaan Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH., MH., dengan Taruli Siahaan sebagai Ketua PALITO.

Sementara itu, kepanitiaan kegiatan dipercayakan kepada Ibu Sondang Hasugian selaku Ketua Panitia dan turut Didampingi Ibu Pembina Relawan PALITO Ny. Betty Siahaan.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Ibu Sondang Hasugian menyampaikan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat persatuan dan kebersamaan melalui kegiatan yang sederhana namun memiliki nilai sosial.

Menurutnya, perlombaan rakyat merupakan bagian dari tradisi perayaan kemerdekaan yang mampu mempertemukan berbagai kalangan dalam suasana santai, tanpa membedakan latar belakang.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita dapat membangun kebersamaan, kekompakan dan rasa persaudaraan," ungkap Sondang Hasugian.

Ia juga berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan seremonial semata. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa harus terus diwujudkan melalui kepedulian sosial, persatuan dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.

Kemeriahan perlombaan pun menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan masih dapat dirayakan dengan cara sederhana, merakyat dan penuh kegembiraan.

Relawan PALITO menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antarsesama relawan sekaligus membangun semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Medan. (Red/Tim)

Upacara berlangsung khidmat dan penuh wibawa. Bupati Dairi Vickner Sinaga bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara pembacaan Teks Proklamasi dipercayakan kepada Anggota DPR RI Dapil Sumut II, Hinca Panjaitan yang hadir langsung di tengah masyarakat Dairi.

Momen paling ditunggu berjalan tanpa cela. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka Kabupaten Dairi, menunaikan tugasnya dengan sempurna.

Griselda Mathania Tampubolon dari SMA Negeri 1 Sidikalang dipercaya sebagai pembawa baki bendera. Ia dikawal Danton Paskibraka Prasatya Yudhatama Simanjuntak, juga dari SMA Negeri 1 Sidikalang.

Di bawah komando Danton, langkah tegap Paskibraka mengantarkan Bendera Merah Putih ke puncak tiang tepat di detik-detik proklamasi. Riuh tepuk tangan dan isak haru dari ribuan peserta upacara mengiringi pengibaran bendera.

Usai upacara, Bupati Vickner Sinaga menyerahkan tali asih kepada para pejuang veteran. Ini menjadi bentuk penghormatan Pemkab Dairi kepada para pahlawan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Rangkaian peringatan tidak berhenti di situ. Lapangan Stadion Utama disulap menjadi panggung kreasi anak Dairi.

Penampilan Marching Band SMP Negeri 1 Sidikalang dan SMP Negeri 3 Sidikalang memukau peserta. Anak-anak TK Kemala Bhayangkari dan TK Kodim juga tampil menggemaskan.

Yang mencuri perhatian adalah penampilan Melida Pakpahan dari SD Negeri 037994 Juma Borno, pemenang lomba bercerita tingkat SD. Suaranya yang lantang membawakan cerita kepahlawanan membuat hadirin terdiam dan bertepuk tangan.

Acara ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba yang digelar PGRI Kabupaten Dairi.

Upacara ini dihadiri lengkap unsur Forkopimda Kabupaten Dairi. Tampak hadir Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, Sekda Surung Charles Bantjin, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, serta para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan soliditas dan kebersamaan dalam memaknai kemerdekaan ke-81 RI.

"Ini bukan hanya upacara seremonial. Ini momentum kita meneguhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kerja nyata untuk Dairi yang lebih maju," ujar Bupati Vickner Sinaga di sela kegiatan.

Dengan suksesnya pelaksanaan upacara, Pemkab Dairi berharap semangat 17 Agustus 1945 terus hidup dan menjadi energi untuk membangun daerah.

Malam itu, Dairi menjemput Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan dengan pesta, melainkan dengan doa, refleksi, dan janji untuk meneruskan perjuangan para pahlawan.

Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala hadir mewakili Bupati Dairi Vickner Sinaga. Apel Kehormatan dan Renungan Suci dipimpin langsung oleh Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan. Suasana malam yang sunyi hanya dipecah suara komando dan pembacaan naskah renungan yang menggema di area Taman Makam Pahlawan.

Turut hadir seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dairi. Terlihat Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Denni Andika Wardana, S.H., M.I.P., Kajari Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., serta perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang.

Jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi juga hadir lengkap. Para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD berbaris rapi di hadapan pusara para pahlawan. Kehadiran lengkap ini menjadi simbol bahwa mengenang jasa pahlawan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.

Momen paling menyentuh terjadi saat obor dinyalakan. Dalam gelap malam, kobaran api obor yang dibawa petugas upacara menjadi simbol semangat yang tidak pernah padam.

Di depan tugu dengan api abadi, pembacaan naskah renungan suci mengingatkan kembali betapa mahal harga kemerdekaan ini. Setiap bait kata mengajak hadirin untuk merenung, tentang pengorbanan, tentang darah, tentang cita-cita yang dititipkan kepada generasi penerus.

Hening. Hanya suara angin dan doa yang mengalir. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada orasi panjang. Hanya komitmen dalam diam.

Kegiatan AKRS setiap tahunnya memang menjadi tradisi menjelang 17 Agustus. Kegiatan ini bermakna sebagai bentuk rasa syukur, refleksi pengorbanan jiwa raga, serta sumpah janji meneruskan perjuangan bangsa," ujar Wakil Bupati.

Bagi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, hadir di TMP tengah malam adalah pengingat bahwa jabatan adalah amanah. Bahwa setiap kebijakan dan pelayanan harus berangkat dari semangat pengabdian, bukan sekadar rutinitas.

"Para pahlawan telah memberikan segalanya. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Membangun Dairi, menyejahterakan rakyat, dan menjaga persatuan," tuturnya usai upacara.

Di usia 81 tahun Indonesia, tantangan bangsa sudah berbeda. Bukan lagi melawan penjajah dengan senjata, tetapi melawan kemiskinan, kebodohan, perpecahan, dan tantangan zaman.

AKRS di TMP Sidikalang menjadi penanda bahwa semangat 1945 harus terus hidup. Bahwa nilai keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air tidak boleh luntur meski zaman berubah.

Usai apel, para pimpinan bergantian memberikan penghormatan di depan tugu pahlawan. Doa bersama dipanjatkan agar arwah para pahlawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berakhirnya Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Kabupaten Dairi secara resmi memulai rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Dari renungan tengah malam ini, diharapkan lahir energi baru untuk membawa Dairi menuju masa depan yang lebih baik.

Upacara AKRS dimulai tepat pukul 00.00 WIB. Prosesi berlangsung khidmat dengan rangkaian penghormatan kepada arwah pahlawan, pemadaman lampu, penyalaan obor induk, pembacaan naskah AKRS, mengheningkan cipta, hingga doa bersama.

Dalam amanatnya, Pangdam I/BB membacakan Naskah Apel Kehormatan. Disebutkan, sebanyak 4.683 pahlawan dimakamkan di TMP Bukit Barisan, terdiri atas 4.191 prajurit TNI, 616 anggota Polri, 369 pegawai sipil, 258 pejuang rakyat, dan 130 pahlawan tak dikenal.

"Apel kehormatan ini bukan hanya tradisi tahunan setiap HUT RI, tetapi juga bentuk penghormatan sekaligus pengingat bagi generasi penerus agar terus melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan," ujar Pangdam.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam upacara tersebut, antara lain Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Ketua DPRD Provsu, Kajati Sumut, Danlantamal I Belawan, Danlanud Soewondo, serta pejabat utama Kodam I/BB dan Polda Sumut. (TAD).