Ketua PD 14 Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menilai Gerindra sebagai partai yang lahir dari perjuangan politik Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk berada di garis depan menjelaskan program-program pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan yang baik, tetapi juga membutuhkan komunikasi politik yang kuat agar tidak kalah oleh narasi yang beredar di ruang digital.

"Gerindra harus bangkit dan berada di garda terdepan membela Pak Prabowo. Jangan hanya menjadi penonton atau bergantung pada nama-nama besar di Jakarta. Basis pemilih Pak Prabowo tersebar hingga ke desa-desa dan daerah. Sudah saatnya seluruh struktur partai bergerak membersamai rakyat," ujar Muhri kepada media, Selasa (16/6/2026).

PD 14 Sumut juga menyoroti aktivitas organisasi Gerindra di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang dinilai belum maksimal. Beberapa kantor DPC disebut kurang terlihat aktif, sementara kegiatan sosial yang melibatkan pengurus partai dinilai masih minim.

Muhri menegaskan bahwa komunikasi politik tidak bisa hanya mengandalkan agenda reses atau kunjungan kerja anggota DPR maupun DPRD. Di mata masyarakat, kata dia, anggota legislatif sering dipandang sebagai figur individu, bukan representasi langsung dari organisasi partai.

"Kalau hanya mengandalkan kegiatan anggota dewan, itu tidak cukup. Partai harus hadir sebagai institusi yang hidup, aktif, dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran organisasi di tengah rakyat jauh lebih mudah dirasakan dibanding sekadar aktivitas politik formal," katanya.

Sebagai bentuk penguatan hubungan dengan masyarakat, PD 14 Sumut mendorong Gerindra memperbanyak program yang menyentuh kebutuhan warga, mulai dari gotong royong, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan keluarga sejahtera, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja yang mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Muhri menilai langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi sarana efektif untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah secara langsung kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo masih relatif tinggi. Survei Poltracking Indonesia yang dirilis Juni 2026 mencatat 72,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara tingkat kepercayaan publik mencapai 74,2 persen.

Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen pada awal 2026.

Kondisi itu, menurutnya, perlu dijaga dengan kerja-kerja politik yang nyata di lapangan agar dukungan masyarakat tetap terpelihara dan tidak mudah tergerus oleh disinformasi maupun persepsi yang keliru.

"Gerindra harus hadir bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika partai aktif bekerja di tengah rakyat, maka ruang bagi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kecil," pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah melalui DPR RI sebagai lembaga legislatif. Adapun beberapa tuntutan Cipayung Menggugat ialah sebagai berikut :

1. Mendesak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
2. Menuntut pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia guna menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
3. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah harga kebutuhan pokok.
4. Mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG (Makan Bergizi Gratis) agar pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru dimasyarakat.

Dalam berjalannya aksi seorang masa aksi dari aliansi Cipayung Menggugat yang bernama Dzakwan Falih yang juga merupakan Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC GMNI Jakarta Timur juga mengalami kekerasan saat diamankan aparat kepolisian dalam demonstrasi di depan Gedung DPR. Sempat ditangkap polisi ketika hendak membakar ban sebagai bentuk protes dalam aksi tersebut. Setelah diamankan, Dzakwan mendapat pemukulan di beberapa bagian tubuh.

Kemudian dibawa oleh aparat kepolisian sebelum akhirnya dibebaskan. Menurut dia, polisi memberikan pesan agar aksi demonstrasi tidak dilakukan dengan cara-cara yang dianggap anarkis. Meski telah dibebaskan, Dzakwan terlihat masih lemas saat kembali ke lokasi aksi. Ia juga mengaku mengalami trauma setelah peristiwa tersebut.

Emanuel Odo selaku Ketua PMKRI Jakarta Timur meminta untuk melakukan evaluasi total Makan Bergizi Gratis (MBG) sebab tidak berdampak nyata bagi masyarakat bahkan diduga menjadi lahan basah bagi segelintir oknum juga meminta untuk menghentikan sementara progam MBG sampai negara ini siap mengelola MBG yang tepat sasaran terutama didaerah 3T bukan malah memperkaya segelintir oknum saja.

Juga mengingatkan kembali bahwasanya masih banyak persoalan bangsa ini yang belum selesai, terutama di Papua. Masih banyak ketidakadilan diPapua dan mengingatkan bahwasanya Papua bukan tanah kosong serta hentikan tindakan repsesif oknum aparat ditanah Papua sehingga judul aksi Prabowo-Gibran Gatal (Gagal Total) dengan 5 tuntutan utama harus terus disuarakan.

Abdul Latief selaku Ketua LMND Jakarta Timur menyampaikan bahwasanya ini adalah gerakan moral yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan politik. Ditengah Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, saatnya mahasiswa bersatu dan turun ke jalan untuk menyuarakan suara kebenaran.

Jangan sampai kita apatis dengan keadaan yang terjadi saat ini, justru dengan kondisi seperti ini kita harus menguatkan konsolidasi gerakan dalam melihat kondisi hari ini secara objektif dan nyata.

Jansen Henry Kurniawan selaku Ketua GMNI Jakarta Timur sangat menyesalkan tindakan represif yang sempat dilakukan oleh oknum polisi terhadap salah satu pengurusnya yaitu Dzakwan Falih. Serta menyayangkan kepada anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat tetapi ketika para mahasiswa menyampaikan tuntutannya bahkan jumlahnya 580 orang tetapi tidak ada satupun yang bersedia untuk menemui masa aksi.

Serta menyampaikan bahwasanya aksi Cipayung Menggugat di DPR RI ini bukanlah aksi yang terakhir tetapi akan terus berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar lagi sebagai bentuk perjuangan mahasiswa dalam mencintai negeri ini serta mengajak elemen mahasiswa, rakyat dan seluruh anak bangsa untuk bersatu sebagai bentuk rasa cinta terhadap negeri ini.

Dalam sambutannya, Bupati Dairi berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan, mematuhi tata tertib, serta mengikuti setiap arahan panitia agar tetap dalam kondisi prima selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan.

"Kita harus menjadi ujung tombak, mari bertanding dengan sportif. Ingat kembali apa tujuan berangkat untuk mengikuti pertandingan. Kita harus berniat dan tulus, jangan terkontaminasi dengan godaan. Kiranya ada hasil yang dapat di bawa pulang ke Dairi, menjadi contoh dan ada persahabatan diantara para kafilah yang akan bertanding. Itu adalah momen yang akan paling berharga," ujar Bupati Vickner Sinaga.

Bupati juga meminta kepada para official dan pelatih untuk menjalankan tugas secara profesional, fokus, dan bersungguh-sungguh dalam membimbing serta mendampingi para peserta. Menurut Bupati, keberhasilan kafilah tidak terlepas dari peran para pelatih dan official dalam memberikan pembinaan yang maksimal.

Bupati Vickner Sinaga berharap seluruh peserta yang telah dipercaya mewakili Kabupaten Dairi dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, semangat tinggi, dan niat ibadah. Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan rasa percaya diri dan mental juara, serta terus mengembangkan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama proses pembinaan maupun dari pengalaman perlombaan.

Sebelumnya, Ketua LPTQ Dairi dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Dairi yang selalu memberikan dukungan kepada LPTQ salah satunya dalam pelaksanaan MTQ yang telah selesai dilaksanakan. Jono Pasi mengatakan selama 10 hari ke depan, para kafilah akan bertanding di MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Terimakasih kepada Bapak Bupati Dairi yang telah memberangkatkan para kafilah untuk bertanding, ini akan menjadi penambah semangat bagi para peserta untuk mengikuti pertandingan," ucap Jono Pasi.

Kegiatan dipimpin Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. berlangsung meriah melibatkan berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Sumut, termasuk 300 personel Satuan Brimob Polda Sumut.

Selain itu, Brimob Sumut juga menggelar pasar murah dengan menyediakan 2 ton beras dan 500 liter minyak goreng guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persoalan lahan tersebut sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor Perkara 30/Pdt.G/2025/PN Psp. Namun, menurut Parsadaan Siregar-Siagian, putusan yang dijatuhkan majelis hakim belum memberikan rasa keadilan bagi mereka.

Kuasa hukum Parsadaan Siregar-Siagian, Rha Hasibuan, menjelaskan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut dinilai keliru.

Menurutnya, salah satu poin krusial yang menjadi kekeliruan dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang menyatakan Ketua Parsadaan Siregar-Siagian tidak berwenang memberikan kuasa, setelah akta pendirian Parsadaan Siregar-Siagian dibacakan dalam persidangan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Adat Luat Marancar (FK Alam), Darma Bakti Siregar, menegaskan bahwa lahan milik Parsadaan Siregar-Siagian yang telah digunakan harus mendapatkan penyelesaian yang adil, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai hak yang dimiliki.

Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2008, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan secara resmi membentuk FK Alam dengan tugas melakukan verifikasi terhadap lahan-lahan yang dibutuhkan untuk operasional tambang emas Batang Toru yang dikelola PT AR.

"Perlu kami jelaskan agar persoalan ini tidak berkembang liar. Dalam sejarah kewilayahan Luat Marancar, Parsadaan Siregar-Siagian memiliki lobu di Ramba Joring. Karena itu, kami selaku FK Alam mempunyai tanggung jawab moral untuk mendampingi Parsadaan Siregar-Siagian dalam memperjuangkan hak-haknya," ujar Darma Bakti Siregar.

Darma Bakti Siregar juga mengingatkan Direktur Operasi PT AR, Rahmat Lubis, agar memberikan perhatian serius terhadap klaim masyarakat adat atas lahan yang saat ini dikuasai perusahaan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara terbuka dan berkeadilan demi menghindari konflik yang berkepanjangan.

Atas dasar itu, Forum Komunikasi Adat Luat Marancar, Parsadaan Siregar-Siagian, Mahasiswa Peduli Keadilan dan Kebenaran, serta PBH Anak Bangsa Tabagsel menyatakan akan terus mengawal perjuangan hukum terkait lahan seluas 190 hektare tersebut hingga memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat yang mengklaim hak atas tanah tersebut (MN).

Berbagai layanan sosial dihadirkan secara gratis untuk masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, donor darah, pembagian makanan gratis, pasar murah, penyediaan air minum gratis, hingga berbagai kegiatan hiburan dan olahraga yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Ribuan warga memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari. Tidak sedikit masyarakat yang datang bersama keluarga untuk mengikuti jalan santai, senam massal, menikmati penampilan band Polri, melihat pameran kendaraan kepolisian, hingga mengikuti pengundian door prize dengan hadiah menarik.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Sumut juga mengundang sejumlah komunitas sosial, termasuk anak-anak panti asuhan, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Salah satu apresiasi datang dari Yayasan Pengharapan Kasih Nusantara/Panti Asuhan Ora Et Labora Medan yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan seluruh jajaran atas perhatian serta kesempatan yang diberikan kepada anak-anak panti untuk ikut merasakan kebahagiaan dalam kegiatan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi arahan Kapolda Sumut agar peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi seremonial, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menegaskan bahwa Polri harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 di Sumatera Utara diisi dengan berbagai kegiatan sosial, pelayanan publik, olahraga, dan hiburan yang melibatkan masyarakat secara langsung," katanya.

Menurut Ferry, Polri yang kuat adalah Polri yang dekat dengan rakyat dan mampu membangun kepercayaan melalui pelayanan yang tulus.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri adalah bagian dari mereka. Kehadiran Polri tidak hanya saat menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk berbagi, membantu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi gambaran nyata transformasi Polri yang semakin humanis, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

Kegiatan dipimpin Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., meriah dipadati ribuan warga dari berbagai daerah di Kota Medan dan sekitarnya. Sejak pagi hari masyarakat tampak antusias mengikuti jalan santai, senam bersama, hiburan band Polri, perlombaan, donor darah, bakti kesehatan gratis, hingga menikmati berbagai layanan sosial yang disediakan Polda Sumut.

Salah satu pusat perhatian masyarakat adalah pameran kendaraan dan peralatan kepolisian dari berbagai satuan kerja, termasuk kendaraan taktis Korps Brimob Polri yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat lebih dekat peralatan pendukung tugas kepolisian.

Tak hanya menghadirkan hiburan, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Satuan Brimob Polda Sumut membagikan 1.000 porsi makanan gratis melalui dapur lapangan, menyediakan pasar murah dengan 2 ton beras dan 500 liter minyak goreng, serta menghadirkan layanan air minum gratis melalui kendaraan Water Treatment Brimob Polri.

Kemeriahan semakin terasa saat pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik mulai dari peralatan elektronik, sepeda hingga hadiah utama berupa sepeda motor yang disambut sorak-sorai ribuan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus bentuk rasa syukur menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

"Bapak Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan refleksi pengabdian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ferry.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi energi positif bagi jajaran Polda Sumut untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kehadiran ribuan masyarakat hari ini menunjukkan bahwa hubungan antara Polri dan masyarakat terus terjalin dengan baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang humanis, profesional dan Presisi," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Sumut kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Berdasarkan keterangan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, gudang penampungan tersebut diduga dikelola oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Napitupulu alias Napit.

Sumber mengklaim Napit memiliki jaringan relasi yang luas, termasuk dengan sejumlah pihak yang disebut-sebut berasal dari kalangan aparat penegak hukum.

Sumber yang sama juga menyebut Napit diduga bekerja sama dengan Sulaiman Ahmad Lubis alias Dugong alias Bambang Anto, sosok yang disebut telah lama berkecimpung dalam bisnis distribusi BBM ilegal dan pernah berkaitan dengan pengelolaan gudang BBM di kawasan Jalan Haji Anif, Percut Sei Tuan.

"Karena sudah tidak beroperasi di lokasi lama, sekarang bergabung dengan Napit," ujar sumber tersebut.

Lebih jauh, sumber mengklaim adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat dalam aktivitas tersebut. Menurutnya, terdapat dugaan penyertaan modal berupa armada angkutan yang digunakan untuk menunjang operasional distribusi solar dari spbu ke gudang penampungan.

Sumber juga menyebut, adanya dugaan aliran dana kepada oknum yang setiap bulannya di setorkan sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas yang dijalankan.

Dalam hal operasional, sumber memperkirakan terdapat sekitar 70 armada yang digunakan setiap hari, terdiri dari sekitar 60 unit yang disebut dikelola oleh Dugong dan sekitar 10 unit milik Napit.

Solar-solar subsidi yang dibeli langsung ke sejumlah SPBU itu kemudian dibawa ke gudang penampungan untuk kemudian diolah sebelum nantinya dijual kepada pembeli untuk berbagai keperluan industri dengan harga diatas solar subsidi.

"Banyangkan untung yang mereka dapat dari jualan Solar. Kita itung saja setiap kendaraan mengangkut rata-rata 300 liter solar, maka volume yang dipindahkan setiap harinya diperkirakan mencapai puluhan ribu liter, dan itu belum termasuk kendaraan berukuran besar yang disebut memiliki kapasitas lebih tinggi. Solar subsidi dijual harga industri ." ungkapnya.

Masyarakat pun mendorong agar Kapolda Sumatera Utara, agar turun tangan melakukan investigasi secara transparan dan profesional apabila memang terdapat indikasi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi maupun dugaan keterlibatan oknum dalam praktik tersebut.

Acara tersebut dihadiri Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Unsur forkopimda kota Medan,Danlanud Soewondo Marsma TNI Tiopan Hutapea,S.Sos., M.A.P, Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, Wakil Walikota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Kapolrestabes Medan diwakili Kapolsek Medan Baru, Muhammad Yunus, S.STP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung, S.H, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman, M.M Sekretaris Daerah Kota Medan Arman Chandra, S.E,Ketua Kadin Medan Rahmat Harahap ,dan Staf Ahli Hukum dan Politik Pemko Medan.

Tampak hadir juga Ketua Walubi Kota Medan, Organisai Perangkat Daerah (OPD), Majelis Agama, MUI, MATAKIN, PHDI, PGI, KWI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Medan, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Medan, Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Kota Medan, Masyarakat Kota Medan Agama Budha.

Dalam kegiatan dilaksanakan pelepasan Pawai WAISAK (Umat Pawai dalam Suasana Keheningan Malam Suci WAISAK) yang di lepas oleh Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama unsur Forkopimda Kota Medan.

Kegiatan melibatkan personel ditempatkan di beberapa lokasi, Simpang Pintu Tol Tanjung Mulia, Simpang Tiga Metrologi Pancing, Simpang Jalan Willem Iskandar, Jalan Cemara, serta Simpang Empat Gajah Mada-Krakatau. Patroli dilaksanakan dengan pola mobiling dan siaga di titik-titik yang dinilai memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selama pelaksanaan patroli, personel melakukan pemantauan situasi, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari, serta siap merespons setiap laporan yang disampaikan warga. Kehadiran patroli Blue Light di tengah masyarakat menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Di tengah sorotan terhadap suksesnya penyelenggaraan Munas, muncul satu pertanyaan yang terus bergema, khususnya di Sumatera Utara:di mana Bobby Nasution?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Muhammad Bobby Afif Nasution bukan hanya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, tetapi juga merupakan Wakil Ketua Umum BPP HIPMI periode 2022–2025. Dengan posisi strategis tersebut, absennya Bobby dalam forum tertinggi organisasi yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan kariernya menjadi perhatian publik.

Pembukaan Munas dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara. Presiden Prabowo Subianto hadir membuka acara, didampingi sejumlah menteri dan tokoh penting yang memiliki hubungan erat dengan HIPMI. Ribuan peserta dari berbagai daerah pun memadati arena Munas sebagai bentuk dukungan terhadap regenerasi kepemimpinan organisasi.

Namun, di tengah kehadiran para tokoh tersebut, sosok Bobby Nasution tidak terlihat dalam rangkaian utama kegiatan.

Absennya Bobby semakin memancing tanda tanya karena Ketua Umum terpilih, Ade Jona Prasetyo, maupun Ketua Umum demisioner, Akbar Buchari, sama-sama berasal dari Sumatera Utara dan dikenal memiliki kedekatan dalam lingkungan organisasi maupun jejaring politik.

Momentum ini semestinya menjadi ruang konsolidasi yang penting, sehingga ketidakhadiran salah satu pengurus pusat tentu mengundang perhatian.

Publik pun mulai bertanya-tanya. Apakah Bobby sedang menjalankan agenda pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan? Apakah ada tugas kenegaraan lain yang berbenturan dengan jadwal Munas? Atau adakah pertimbangan lain yang belum disampaikan kepada masyarakat?

Hingga tulisan ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Bobby Nasution maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai alasan ketidakhadirannya. Karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih sebatas spekulasi dan belum dapat dijadikan kesimpulan.

Meski demikian, komunikasi publik yang terbuka menjadi penting. Ketika seorang kepala daerah sekaligus pengurus organisasi nasional tidak hadir dalam agenda besar yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, wajar apabila masyarakat mempertanyakan alasan di balik ketidakhadiran tersebut.

Dalam dunia politik dan organisasi, simbol sering kali memiliki makna yang tidak kalah penting dibanding substansi. Kehadiran dapat dibaca sebagai dukungan dan komitmen, sementara ketidakhadiran acap kali memunculkan berbagai tafsir. Karena itu, klarifikasi sederhana justru dapat menghentikan berkembangnya asumsi yang tidak perlu.

Pada akhirnya, yang ditunggu publik bukanlah rumor ataupun spekulasi, melainkan penjelasan resmi. Sebab hingga kini, pertanyaan "Ada apa dengan Bobby Nasution?"masih menggantung tanpa jawaban yang pasti.

Dua bangunan tersebut adalah Laboratorium IPA senilai Rp402.302.000 dan Ruang UKS senilai Rp119.200.000 yang dibangun melalui Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN.

Menurut Andika, fasilitas pendidikan yang digunakan setiap hari oleh siswa dan guru harus dibangun dengan standar konstruksi yang menjamin keselamatan pengguna, terutama mengingat Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki potensi aktivitas gempa bumi.

"Kami melihat bangunan ini perlu diaudit secara teknis. Jangan sampai bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa justru menjadi ancaman keselamatan. Jika kualitas konstruksinya tidak sesuai standar, bangunan seperti ini ibarat tinggal menunggu dihantam gempa," tegas Andika.

Ia menjelaskan bahwa bangunan sekolah seharusnya dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis konstruksi, mulai dari pondasi, sloof, kolom, balok, ring balok hingga mutu beton dan besi tulangan yang digunakan.

"Walaupun kami belum memperoleh dokumen gambar kerja dan RAB secara lengkap, secara umum bangunan pendidikan wajib memiliki pondasi yang kuat, kolom dan balok beton bertulang yang memadai, serta sistem struktur yang saling mengikat untuk menghadapi beban dan guncangan. Ketebalan dinding, mutu beton, diameter tulangan, hingga kualitas pengerjaan harus sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, Laboratorium IPA dan Ruang UKS bukan bangunan biasa karena digunakan sebagai fasilitas pelayanan dan kegiatan belajar siswa sehingga aspek keselamatan tidak boleh diabaikan.

"Bangunan sekolah bukan proyek asal jadi. Dengan anggaran ratusan juta rupiah yang berasal dari APBN, masyarakat berhak mendapatkan bangunan yang kokoh, aman, dan memiliki usia layanan yang panjang. Jangan sampai setelah selesai dibangun muncul retakan, penurunan struktur, atau bahkan berpotensi membahayakan saat terjadi gempa," katanya.

Andika meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit konstruksi terhadap kedua bangunan tersebut.

"Kami meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ukuran pondasi, dimensi kolom, balok, ring balok, mutu beton, penggunaan besi tulangan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan RAB. Jika ditemukan penyimpangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

DPP FROMPER juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap proyek pendidikan harus dilakukan secara serius karena menyangkut keselamatan ribuan pelajar.

"Jangan menunggu terjadi bencana atau muncul korban baru dilakukan evaluasi. Pencegahan jauh lebih penting. Uang negara telah digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, sehingga hasilnya harus benar-benar berkualitas, aman, dan layak digunakan oleh siswa maupun guru," pungkas Andika.

Diketahui, berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan Laboratorium IPA di SMAN 2 Medan memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp402.302.000, sedangkan pembangunan Ruang UKS sebesar Rp119.200.000.

Kedua proyek tersebut dilaksanakan selama 120 hari kalender dan dimulai pada 3 September 2025 melalui Program Revitalisasi SMA yang didanai APBN Tahun Anggaran 2025. Dan kedua proyek tersebut, berdasarkan informasi yang diterima telah dilaporkan oleh salah satu LSM ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tinggal menunggu aksi tindak lanjut dari proses Kejatisu.

Aksi tersebut dilatarbelakangi hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nomor 57932705 yang mencantumkan paket belanja Gaji Pegawai Non ASN dan Jasa Tenaga Outsourcing dengan pagu anggaran mencapai Rp11,6 miliar. Besarnya nilai anggaran tersebut dinilai menimbulkan sejumlah pertanyaan serius yang wajib dijelaskan kepada publik.

Dalam orasi kordinator aksi, massa aksi menyoroti tidak adanya rincian spesifikasi paket pengadaan yang memadai. Paket tersebut hanya mencantumkan nomenklatur umum tanpa menjelaskan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, sistem perekrutan, mekanisme pembayaran, hingga kebutuhan riil penggunaan anggaran. Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, massa juga mempertanyakan status administrasi penganggaran yang dalam data RUP tercantum "Pra DIPA/DPA: Tidak". Keterangan tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidakjelasan dasar administrasi dan legalitas penganggaran sehingga perlu dilakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

Aktivis Geram juga menilai pagu anggaran sebesar Rp11,6 miliar merupakan angka yang sangat besar dan patut diuji kewajarannya. Jika dibandingkan dengan estimasi kebutuhan tenaga outsourcing berdasarkan standar upah yang berlaku di Kota Medan, terdapat indikasi ketidaksesuaian yang harus ditelusuri melalui audit investigatif guna memastikan tidak terjadi pemborosan, mark-up, ataupun penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Lebih lanjut, massa aksi menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik terkait daftar tenaga Non ASN, jumlah tenaga outsourcing yang dipekerjakan, rincian penggunaan anggaran, serta realisasi pembayaran sepanjang tahun anggaran. Hingga saat ini, informasi tersebut dinilai belum dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Dalam aksinya, mhd anas mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Camat Medan Kota beserta pihak-pihak terkait guna memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan kejanggalan tersebut. Massa menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan moral kepada masyarakat.

Kordinator aksi menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk tuduhan sepihak, melainkan dorongan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan transparan demi mencegah potensi praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.

"Uang rakyat harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak tinggal diam serta segera menindaklanjuti dugaan kejanggalan anggaran di Kantor Camat Medan Kota demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," tegas massa aksi dalam pernyataan sikapnya.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Lawan Korupsi Sampai Tuntas!

Danton 4 Kompi 4 Batalyon C, Ipda Henri H.S. Pardosi bersama personel Brimob melakukan pembersihan kawasan pantai dari berbagai jenis sampah organik maupun nonorganik berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Aksi peduli lingkungan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik.

Dengan semangat gotong royong, personel Brimob menyisir area pantai dan mengumpulkan sampah yang tersebar di sepanjang pesisir sehingga kawasan wisata tersebut kembali terlihat bersih dan tertata.

Selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar.

"Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Langkah sederhana seperti memungut sampah dan menjaga kelestarian alam dapat memberikan dampak besar bagi masa depan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat." ujar Ipda Henri.

Melalui momentum HUT Polri ke-80, kegiatan Gerakan Indonesia Asri menjadi bukti bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan.

Diharapkan kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan bersama-sama menjaga keindahan alam sebagai aset berharga bagi generasi mendatang.

Perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (13/6/2026) sore WIB. Babak pertama selesai 0-0.

Kedua tim sama-sama punya peluang yang mengenai mistar gawang. Sepakan kapten Indonesia Nazriel Alvaro kena mistar di depan gawang, sementara sepakan lambung Somborithy Soeng juga kena mistar jelang peluit turun minum.

Irpan Siregar langsung lepas peluang ketika babak kedua baru berjalan dua menit. Tembakannya dari sudut sempit belum menemui sasaran.

10 Menit kemudian, gantain Isfandyar coba peruntungan. Tembakan dari luar kotak penalti juga belum temui sasaran.

Peluang terbaik! Di menit ke-57, Irpan menanduk bola umpan dari Reno. Sayang buat Irpan, tandukannya ditepis kiper.

Gol Indonesia!

Timnas Indonesia U-19 pecah telur di menit ke-63. Dari sepak pojok Isfandyar, Algazani menyambr si kulit bundar dan sundulannya jadi gol.

Irpan bikin gol di menit ke-77. Tapi itu dianulir, karena dirinya offside terlebih dulu.

Kedua tim bermain terbuka di 10 menit akhir. Serangan Kamboja kerap mentok, strategi lemparan ke dalam yang panjang pun tidak berjalan mulus.

Peluang emas terbaik buat Kamboja di menit ke-89. Kryya lepas dari kawalan, satu lawan satu kontra kiper Dafa. Untungnya, Dafa bisa menepisnya!

Tiada skor lagi yang tercipta sampai peluit panjang berbunyi. Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 dan rebut tempet ketiga di Piala AFF U-19.

Susunan Pemain

Indonesia: Dafa Algasemi, Ibrah Ohorella, Rafa Raditya, Mathew Baker, Amar Brkic, Timothy Baker, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, Zinadien Ardiansyah, Irpan Siregar, Reno Salampessy.

Kamboja: Sambath Samnang, Han Ty, Poy Visa, Soemh Somborithy, Pan Vreak, Sros Rayuth, Long David, Sreng Sokea, Ly Sok Kryya, Seth Mohamamatsorles, Sou Menghong.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya dugaan sulitnya akses konfirmasi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Batu Bara terkait sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian publik, di antaranya proyek pengecatan ruang dewan serta pengadaan foto Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Kabupaten Batu Bara, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

1. Belanja gedung tempat kerja/bangunan gedung kantor dengan nilai pagu sebesar Rp27.796.320 yang disebut dikerjakan oleh CV Denli Pertama melalui kontrak Nomor P55/EPL/Setwan/2025.
2. Kegiatan pemeliharaan ruang Wakil Ketua II DPRD dengan nilai pagu Rp39.808.754 yang disebut dilaksanakan oleh CV Alvis Pertama melalui kontrak Nomor P28/EPL/Setwan/2025.
3. Pengadaan Foto Presiden dan Wakil Presiden, bingkai foto, serta Garuda Pancasila dengan kode RUP 59509098 dan nilai pagu sebesar Rp50.000.000.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan, paket tersebut meliputi 25 unit foto beserta bingkai dan atribut pelengkap. Nilai anggaran tersebut kemudian menjadi perbincangan publik yang mempertanyakan efektivitas dan kewajaran penggunaan anggaran.

Pemerhati pembangunan Kabupaten Batu Bara, Achik Olan, menilai pejabat terkait seharusnya terbuka terhadap pertanyaan dan konfirmasi dari media guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

"Jika persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, maka pejabat terkait harus memberikan penjelasan yang terbuka. Konfirmasi dari wartawan merupakan bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan," ujar Achik Olan.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Batu Bara mengeluhkan sulitnya melakukan konfirmasi langsung kepada Sekwan DPRD. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Selain itu, ia menyoroti peran kehumasan DPRD yang dinilai perlu lebih aktif menjembatani komunikasi antara lembaga legislatif dan insan pers agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dijelaskan secara proporsional dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Atas berbagai sorotan tersebut, masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Batu Bara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum dapat melakukan audit dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan awak media.

Menurut Surya, kehadiran aparat TNI dalam ruang demonstrasi sipil bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut batas kewenangan institusi negara dan komitmen terhadap prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu pilar Reformasi 1998.

"Panglima TNI perlu memberikan klarifikasi terkait keterlibatan anggota TNI dalam beberapa aksi pengamanan demonstrasi, termasuk yang terjadi di kawasan Bundaran HI. Publik berhak mengetahui dasar hukum dan alasan pelibatan aparat militer dalam pengamanan aksi sipil," ujarnya di Wisma Trisakti GMNI, Sabtu (13/6/2026).

Surya menilai penjelasan yang selama ini disampaikan belum menjawab pertanyaan mendasar yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, yang dipersoalkan publik bukan keberadaan TNI sebagai institusi negara, melainkan dasar dan legitimasi pelibatannya dalam pengamanan demonstrasi.

"Kami mempertanyakan dasar keterlibatan aparat TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi. Pengamanan unjuk rasa pada prinsipnya merupakan ranah kepolisian," katanya.

Ia juga berpendapat bahwa setiap pelibatan TNI harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surya menjelaskan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Undang-Undang TNI mencakup tugas-tugas tertentu di luar perang, seperti penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, pengamanan objek vital nasional, pemberantasan terorisme, dan misi perdamaian. Namun, menurutnya, pengamanan aksi demonstrasi tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam kategori tersebut tanpa dasar hukum dan kondisi yang jelas.

"Demonstrasi bukan ancaman militer, bukan gerakan separatis, bukan pemberontakan bersenjata, dan bukan kondisi perang yang membutuhkan pengerahan kekuatan pertahanan negara," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara perlu menjaga pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan sipil. Menurut Surya, apabila batas tersebut tidak dijaga, hal itu berpotensi menimbulkan preseden yang mengaburkan kewenangan antar lembaga negara.

"Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi di ruang publik dan dihadapkan dengan kehadiran aparat militer, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai dasar kebijakan tersebut," katanya.

Surya juga menyoroti adanya dukungan masyarakat terhadap sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat yang menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.

DPP GMNI menegaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok di bidang pertahanan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap pelibatan TNI di luar tugas utamanya dinilai perlu memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Lebih lanjut, DPP GMNI mengingatkan bahwa Reformasi 1998 telah memisahkan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai institusi yang menjalankan fungsi keamanan dalam negeri. Pemisahan tersebut, menurut Surya, merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

"Reformasi tidak boleh mengalami kemunduran. Negara perlu menjaga batas yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terpelihara," pungkasnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan saat ini pemerintah tengah melaksanakan evaluasi atas program-program prioritas APBN agar lebih efisien dan efektif. Pemerintah juga tengah melakukan perbaikan terhadap tata kelola.

"Kami tentunya sangat berterima kasih atas masukan dan aspirasi mahasiswa dan masyarakat," ujar Deni kepada Bloomberg Technoz, Sabtu (13/6/2026).

Tak hanya itu, Deni mengatakan pemerintah juga bersinergi dengan aparatur pengawasan dan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program prioritas tersebut.

Kemarin, BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya melakukan aksi penyampaian pendapat. Mereka memiliki lima tuntutan dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut tersebut. Pertama, pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak. Ketiga, hentikan program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Mei 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibanding posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp20,9 triliun atau 0,09% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan defisit ini masih jauh di bawah target defisit sepanjang 2026 yang mencapai -Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Kendati mengalami defisit, posisi keseimbangan primer APBN 2026 mencatatkan surplus Rp58,6 triliun sampai Mei 2026. Angka ini lebih rendah dibanding nominal surplus pada periode yang sama tahun lalu Rp192,2 triliun.

Realisasi defisit terjadi akibat total pendapatan negara lebih rendah dibanding realisasi belanja negara sampai lima bulan pertama tahun ini.

"Realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun sampai Mei 2026, atau tumbuh 19,1% dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Jumat (5/6/2026).

Secara porsi, realisasi pendapatan negara tercatat 37,6% dari total target APBN yang sebesar Rp3.153 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat Rp1.365,4 triliun atau melonjak 34,4% dibanding Mei 2025. Porsinya 35,5% terhadap target belanja yang mencapai Rp3.842 triliun.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran negara tercatat Rp379,4 triliun atau tumbuh 16,2% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp326,5 triliun.