Turut mendampingi Bupati, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani bersama jajaran Forkopimda. Kehadiran investor nasional ini disambut antusias Pemkab Dairi sebagai sinyal positif pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Grace Tampubolon menjelaskan tujuan kedatangannya ke Dairi adalah untuk melakukan peninjauan langsung. NT Corp melirik dua sektor utama di Dairi.

"Kami datang untuk melihat langsung berbagai opsi yang bisa digunakan untuk rencana investasi di sektor energi melalui PLTA dan PLTM. Selain energi, kami juga melihat potensi besar Dairi di bidang pertanian dan perkebunan," ujar Grace.

Direktur NT Corp itu menilai Dairi memiliki kekayaan sumber daya alam yang belum tergarap maksimal.

"Kalau kami lihat sendiri, Dairi ini cukup besar potensi komoditasnya dan layak untuk dikembangkan. Intinya bagaimana NT Corp ini bisa bersinergi dengan Pemkab Dairi untuk membangun Dairi sehingga masyarakat lebih sejahtera dan tentunya pendapatan daerah bisa meningkat juga," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh stakeholder di Dairi untuk berkolaborasi. Tujuannya jelas, menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun PAD.

Merespons hal itu, Bupati Vickner Sinaga menyambut baik rencana investasi NT Corp. Ia menegaskan Pemkab Dairi terbuka bagi setiap investor yang membawa dampak positif.

"Kami mendukung penuh program yang akan dilakukan NT Corp di Dairi. Harapan kami, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan masyarakat dapat membawa hasil yang baik dan memajukan Kabupaten Dairi," kata Vickner.

Bupati juga menekankan pentingnya investasi yang berpihak pada rakyat. "Kami ingin investasi ini tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat Dairi," tambahnya.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani menyatakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap masuknya NT Corp. Dukungan DPRD ini penting agar setiap proses investasi berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rencana investasi NT Corp di sektor PLTA, PLTM, pertanian dan perkebunan ini diharapkan menjadi angin segar bagi Dairi. Selain mengejar target peningkatan PAD, kehadiran investor juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memajukan komoditas unggulan Dairi.

Dengan potensi alam dan dukungan penuh pemerintah daerah, Dairi optimis bisa menjadi salah satu pusat investasi baru di Sumatera Utara.

​Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat luas menjelang perayaan hari kemerdekaan.

​Ketua Umum GPMI, M. Fadil, S.H., bersama jajaran pengurus turun langsung membagikan bendera kepada para pengendara yang melintas. Suasana keakraban tampak menyelimuti lokasi kegiatan, di mana para pengguna jalan menyambut pembagian bendera tersebut dengan senyuman dan antusiasme tinggi.

​Aksi simpatik ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara menilai kegiatan ini sarat makna karena mampu membangkitkan kembali semangat kebangsaan di ruang publik.

​Menurut M. Fadil, pembagian 1.000 bendera ini merupakan wujud nyata kepedulian GPMI dalam mengajak masyarakat ikut serta memeriahkan HUT RI ke-81.

​"Kami ingin mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Bendera Merah Putih bukan hanya sekadar simbol negara, tetapi juga simbol perjuangan dan persatuan bangsa," ujar M. Fadil.

​Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan aparat kepolisian merupakan langkah strategis untuk memperkuat persatuan sekaligus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

​Melalui momentum ini, GPMI berharap kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat, serta menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan kolektif yang harus terus dijaga bersama.

​Menutup kegiatan tersebut, GPMI mengimbau seluruh masyarakat untuk turut mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing dengan penuh kebanggaan demi menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Romantis, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (12/8/2026).

Ijeck mengatakan, sebanyak 500 pohon ditanam langsung di kawasan Pantai Romantis. Sementara 1.500 pohon lainnya akan dibagikan kepada tiga Majelis Pimpinan Cabang (MPC), masing-masing 500 pohon untuk MPC Kota Medan, MPC Deli Serdang, dan MPC Serdang Bedagai.

"Hari ini kita melaksanakan penanaman pohon di Pantai Romantis sebanyak 500 pohon. Kemudian 1.500 pohon akan dibagikan kepada MPC Kota Medan, MPC Deli Serdang dan MPC Serdang Bedagai, masing-masing 500 pohon," ujar Ijeck.

Anggota DPR RI tersebut menegaskan, penanaman pohon tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta seluruh jajaran PP Sumut menjadikan gerakan penghijauan sebagai kegiatan berkelanjutan hingga tingkat basis desa.

"Kami berharap dari seluruh kader Pemuda Pancasila Sumut, acara penanaman pohon ini bukan hanya momentum seremoni. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan dengan penanaman pohon ke seluruh jajaran MPC sampai tingkat basis desa," katanya.

Ijeck juga mengingatkan kader PP untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi belakangan menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan harus mendapat perhatian serius.

"Kejadian bencana alam yang belum lama ini terjadi mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Bencana alam ini bukan terjadi begitu saja. Pastinya ada kerusakan alam yang disebabkan juga karena ulah manusia," ungkapnya.

Ia menilai dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi penyebabnya, tetapi dapat meluas dan menimpa masyarakat yang tidak ikut melakukan perusakan.

Karena itu, Ijeck mendorong seluruh kader Pemuda Pancasila mengambil peran nyata dalam menjaga lingkungan melalui penghijauan dan kegiatan pelestarian alam secara berkelanjutan.

"Dampaknya kepada orang-orang seluruhnya, termasuk mereka yang tidak ikut berbuat. Karena itu, lingkungan harus kita jaga bersama," tegasnya.

Kedatangan Wakil Bupati disambut meriah oleh Sanggar Tari Nauli Dancer. Dengan iringan musik khas Pakpak, rombongan memasuki area pameran yang telah dipadati ratusan pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat Dairi.

Turut mendampingi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Fatimah Boang Manalu, S.Pd., M.Si, Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM Manarsar Marisi Halomoan Siburian, S.E., M.M., Perwakilan Dandim 0206/Dairi, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Sumut, serta tamu undangan lainnya.

Acara dibuka dengan laporan dari Kepala UPT PLUT KUMKM Dairi, Manarsar Marisi Halomoan Siburian. Ia menyampaikan bahwa Pesta Rakyat UMKM tahun ini menjadi wadah mempertemukan produsen, konsumen, dan lembaga pembina.

Dilanjutkan sambutan Kepala DisperindagkopUKM Fatimah Boang Manalu. Dalam sambutannya ia menegaskan keunikan penyelenggaraan tahun ini.

"Acara ini tidak bersumber dari anggaran dinas. Ini murni dari UMKM untuk UMKM. Kita ingin membuktikan bahwa pelaku usaha di Dairi sudah mampu bergerak mandiri dan saling menguatkan," ujar Fatimah.

Menurutnya, 12 hari ke depan akan menjadi momentum penting bagi UMKM Dairi untuk memperluas pasar, membangun jejaring, dan naik kelas.

Puncak pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Didampingi Perwakilan Dandim 0206/Dairi, Forkopimda dan kepala OPD, gong dibunyikan sebagai tanda Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026 resmi dimulai.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna lebih dari sekadar pameran.

"Kegiatan ini bukan hanya tentang UMKM, tapi untuk menggerakkan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Kita ingin produk lokal Dairi bukan hanya laku di Dairi, tapi bisa tembus ke luar daerah bahkan ekspor," kata Wahyu.

Ia juga mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditunjukkan para pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Dairi, lanjutnya, akan terus hadir melalui pendampingan, pelatihan, akses permodalan bersama Bank Sumut, serta perluasan akses pasar digital.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Kalau UMKM kuat, maka Dairi akan kuat," tegasnya.

Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026 diikuti ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor. Mulai dari kuliner khas Dairi, kerajinan tangan, fashion, produk pertanian olahan, hingga ekonomi kreatif.

Suasana Tamrek Sidikalang tampak hidup. Tenda-tenda UMKM berjejer rapi dengan latar Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Dairi yang menjadi ikon lokasi. Anak-anak juga tampak antusias dengan wahana permainan yang disediakan panitia.

Perwakilan Bank Sumut yang hadir juga membuka layanan konsultasi permodalan dan digitalisasi UMKM. Diharapkan ini menjadi jembatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah.

Kegiatan yang berlangsung selama 12 hari ini tidak hanya berisi pameran. Panitia juga menyiapkan rangkaian workshop, business matching, talkshow ekonomi kreatif, hingga hiburan rakyat setiap malam.

Kepala DisperindagkopUKM berharap masyarakat Dairi memanfaatkan momentum ini. "Mari datang, belanja produk lokal, dan dukung UMKM kita. Karena setiap produk yang kita beli, adalah bentuk kita menghidupkan ekonomi tetangga kita sendiri," tutup Fatimah.

Dengan dibukanya Pesta Rakyat UMKM Dairi 2026, Pemkab Dairi optimis pertumbuhan ekonomi kerakyatan akan semakin bergerak. Dari Sidikalang, produk-produk Dairi diharapkan mampu bersaing dan menjadi kebanggaan Sumatera Utara.

Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3, Medan, pada Rabu (12/8/2026).

​Ketua BawasluLabuhanbatu berinisial WD diadukan oleh istrinya sendiri, Ambar Lestari. Perkara ini terdaftar dengan nomor pengaduan 14-P/L-DKPP/VI/2026 dan teregistrasi dengan nomor perkara 14-PKE-DKPP/VII/2026. Dalam persidangan, Ambar didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri atas M. Fadli Nasution, Zulfikri Lubis, Ahmad Sandry Nasution, Sa'ban Husin Siregar, dan Raja Oloan Rambe.

​Lima Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan ke DKPP

​Kuasa hukum pengadu, M. Fadli Nasution, menjelaskan bahwa kliennya melaporkan WD atas lima poin dugaan pelanggaran, yaitu:

1. ​Penelantaran istri dan anak-anak.
2. Ancaman fisik dan mental kepada istri dan anak-anak.
3. ​Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anak-anak.
4. ​Perselingkuhan dan perzinaan dengan modus nikah siri.
5. ​Poligami diam-diam tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama.

​"Perbuatan tersebut diduga kuat melanggar kode etik penyelenggara pemilu," ujar Fadli usai persidangan.
​Diduga Langgar Undang-Undang Pemilu hingga KUHP
​Menurut Fadli, tindakan WD tidak hanya mencederai etika, tetapi juga diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 134 ayat (2), Pasal 456, dan Pasal 457.
2. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 2, 3, 6, 7, 12, 15, dan 19.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4, 5, dan 9.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a.
5. ​Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 411 ayat (1).

"Alhamdulillah, sidang hari ini berjalan lancar. Kami telah menyerahkan 31 barang bukti serta menghadirkan empat orang saksi. Bukti dan fakta yang kami paparkan tidak dapat dibantah oleh Ketua BawasluLabuhanbatu," kata Fadli.

Tergugat Bungkam, DKPP Agendakan Rapat Pleno

​Saat dikonfirmasi oleh awak media usai keluar dari ruang sidang, Ketua BawasluLabuhanbatu berinisial WD memilih bungkam dan enggan memberikan tanggapan.

Sementara itu, pihak DKPP RI menjelaskan bahwa tahapan persidangan ini akan dilanjutkan dengan Rapat Pleno dalam waktu 7 hingga 10 hari ke depan. Pembacaan putusan dijadwalkan paling lama 40 hari setelah sidang pemeriksaan ini, dengan kemungkinan waktu yang dapat dipercepat.

​Kini, publik menantikan putusan resmi dari DKPP RI terkait kelanjutan sanksi etik atas kasus tersebut. (Red/Tim)

"Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan di ruang sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

"Menyatakan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ayat (1) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," lanjutnya.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan ketentuan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 menyatakan bahwa Ayat (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Sementara dalam norma Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang 1/2023 menyatakan "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dengan begitu, Mahkamah menilai ketentuan norma Pasal 220 membuka tafsir bahwa pihak yang dapat mengadukan tidak hanya Presiden atau Wapres karena frasa "dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden". Norma pasal tersebut juga menunjukkan bersifat pilihan yaitu pengaduan dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atau pihak lain.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai norma Pasal 220 itu baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan.

"Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," kata Guntur.

Dengan penegasan tersebut, maka pengaduan hanya dapat dilakukan oleh Presiden atau Wapres atau dilakukan dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Hal ini menegaskan bahwa pengaduan tidak bisa dilakukan oleh keluarga hingga relawan.

"Penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden," ungkap Guntur.

Sifat delik aduan absolut pada Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang 1/2023, semakin menegaskan bahwa penegakan hukum baru dapat dilakukan untuk dimulainya proses hukum, apabila Presiden atau wapres sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan melakukan pengaduan.

​Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok Motor Insieme, Atilla, bersama sejumlah anggota. Mereka membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara yang melintas sekaligus memasangkannya langsung pada spion kendaraan.

​Aksi sosial ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, di kawasan Jalan Putri Hijau, tepatnya di sekitar Simpang JW Marriott dan Podomoro.

Atilla mengatakan, pembagian bendera tersebut merupakan wujud kepedulian kelompok motor Insieme dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan semangat nasionalisme.

​"Kami ingin mengajak masyarakat, khususnya para pengendara sepeda motor, untuk ikut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera Merah Putih ini merupakan simbol kebanggaan dan kecintaan kita kepada Tanah Air," ujar Atilla.

​Menurutnya, pemasangan bendera secara langsung pada spion kendaraan diharapkan dapat membuat suasana peringatan kemerdekaan semakin terasa di tengah masyarakat.

​"Meski sederhana, kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan semangat kebersamaan. Kami ingin semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan dalam kegiatan seremonial, tetapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

​Aksi ini mendapat sambutan positif dari para pengendara yang melintas. Selain membagikan bendera, anggota kelompok motor Insieme juga membantu memasangkannya pada spion sepeda motor agar dapat langsung digunakan oleh para pengendara.

​Melalui kegiatan tersebut, kelompok motor Insieme berharap semakin banyak masyarakat yang mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta wujud syukur atas kemerdekaan Indonesia. (Red/Tim)

Penunjukan Pitra bukan sekadar pergantian kepemimpinan program studi. Kehadiran praktisi hukum tersebut membawa gagasan untuk memperkecil jarak antara teori yang dipelajari mahasiswa di ruang kuliah dan realitas hukum yang dihadapi masyarakat maupun para praktisi di lapangan.

Pitra resmi diangkat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) Sarjana Hukum berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Abdi Nusantara Nomor 09/SK/ADM-R/UNIV-AN/VIII/2026. SK tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 Agustus 2026, dengan masa jabatan terhitung sejak 11 Agustus 2026 hingga 10 Agustus 2031.

Amanah tersebut menempatkan Pitra pada posisi strategis dalam menentukan arah pengembangan pendidikan hukum UAN sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia profesional yang semakin kompleks.

Tak Cukup Hanya Menguasai Teori

Pitra berpandangan, pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada kemampuan mahasiswa memahami pasal, teori, maupun peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa hukum, menurut dia, harus dibentuk menjadi individu yang mampu membaca persoalan, mengurai masalah hukum, menyusun argumentasi, memahami proses peradilan, membuat dokumen hukum serta mempertanggungjawabkan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketentuan hukum.

"Kampus bukan hanya tempat mempelajari hukum, tetapi tempat melahirkan generasi penegak hukum yang berilmu, berintegritas, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan," ujar Pitra.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan arah yang ingin dibangun Pitra selama memimpin Prodi Sarjana HukumUAN.

Pengalaman sebagai praktisi hukum hendak ditempatkannya bukan sebagai sekadar latar belakang, melainkan sebagai instrumen untuk memperkaya proses pembelajaran mahasiswa.

Sebab, persoalan hukum yang dihadapi masyarakat sering kali jauh lebih kompleks dibandingkan contoh kasus yang terdapat dalam buku atau ruang perkuliahan.

Buka Ruang Lebih Besar bagi Praktisi

Karena itu, Pitra ingin membawa atmosfer dunia praktik lebih dekat dengan kehidupan akademik mahasiswa.

Kajian perkara aktual, diskusi hukum, seminar nasional, kuliah praktisi, simulasi persidangan, legal drafting, penelitian hingga berbagai forum akademik menjadi bagian dari pendekatan yang ingin dikembangkan.

Model tersebut diharapkan membuat mahasiswa tidak hanya memahami "apa bunyi hukumnya", tetapi juga mampu menjawab pertanyaan yang lebih penting: bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana argumentasi hukum dibangun ketika berhadapan dengan persoalan nyata.

Menurut Pitra, kolaborasi akademisi dan praktisi menjadi penting untuk menciptakan pendidikan hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Praktisi dapat membawa pengalaman lapangan ke ruang kelas, sedangkan lingkungan akademik memberikan landasan ilmiah agar pengalaman tersebut dapat dianalisis secara objektif dan sistematis.

"Mahasiswa hukum harus berani berpikir, berani berargumentasi dan berani mempertanggungjawabkan pendapatnya berdasarkan ilmu dan hukum. Kita ingin mereka lulus bukan hanya membawa ijazah, tetapi juga membawa kemampuan," katanya.

Tantangan Profesi Hukum Semakin Berat

Perubahan zaman juga membuat tantangan profesi hukum semakin kompleks.

Transformasi digital, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika sistem peradilan serta munculnya berbagai persoalan hukum baru menuntut lulusan hukum memiliki kemampuan beradaptasi.

Dalam situasi tersebut, kampus tidak hanya dituntut mencetak lulusan yang memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, analisis, integritas dan keberanian mengambil sikap berdasarkan prinsip hukum.

Pitra menilai pembentukan karakter tidak dapat dipisahkan dari pendidikan hukum.

Sebab, kemampuan intelektual tanpa integritas berpotensi kehilangan makna ketika seseorang memasuki profesi yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan keadilan masyarakat.

Karena itu, mahasiswa perlu dipersiapkan sejak dini untuk memahami bahwa profesi hukum bukan sekadar pekerjaan, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial.

Gelar S.H. Bukan Titik Akhir

Lulusan Sarjana Hukum memiliki ruang pengabdian yang luas. Selain profesi advokat dan bidang hukum lainnya, mereka dapat berkarier di pemerintahan, lembaga negara, perusahaan, bidang legal, akademik maupun sektor lain yang membutuhkan kompetensi hukum.

Namun, bagi Pitra, gelar akademik bukanlah tujuan akhir.

Gelar Sarjana Hukum harus menjadi pintu masuk menuju kemampuan profesional yang lebih luas.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa agar sejak berada di bangku kuliah mulai membangun kapasitas, memperluas wawasan, berani berdiskusi dan memahami persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

"Menjadi mahasiswa hukum bukan semata-mata memilih sebuah program studi. Ini adalah proses mempersiapkan diri untuk memahami hak, kewajiban, keadilan dan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.

Mengajak Generasi Muda Masuk Dunia Hukum

Pitra juga membuka ruang bagi generasi muda yang memiliki cita-cita menekuni dunia hukum.

Ia mengajak calon mahasiswa untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi sebelum memasuki dunia profesi yang menuntut kompetensi sekaligus integritas.

"Saya mengajak generasi muda yang mempunyai cita-cita di dunia hukum untuk bergabung dan belajar bersama di Universitas Abdi Nusantara. Mari kita bangun kemampuan sejak dari kampus. Siapa pun bisa memiliki cita-cita besar, tetapi cita-cita itu harus dipersiapkan dengan ilmu, kerja keras dan integritas," tutur Pitra.

Kepemimpinan Pitra di Prodi Sarjana HukumUAN pada akhirnya akan diuji bukan hanya dari program yang dirancang, tetapi dari seberapa jauh pendidikan tersebut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang semakin tinggi, perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kelak berada di berbagai lini profesi hukum.

Pitra ingin Prodi Sarjana HukumUAN menjadi salah satu ruang yang mempertemukan ilmu, pengalaman dan integritas.

Bukan hanya mencetak lulusan yang mampu menyandang gelar Sarjana Hukum, tetapi menyiapkan manusia yang mampu menggunakan ilmunya untuk membaca persoalan, menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.

"Datang untuk belajar hukum, tumbuh menjadi insan hukum, dan pulang membawa kemampuan untuk memperjuangkan keadilan," pungkas Pitra.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, saat menerima audiensi Dedy Irawan yang didampingi oleh pengurus Asosiasi Peternak Unggas (Aspegas) serta Dewan Pengawas Aspega, Sularno, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (11/8/2026).

​"Saya tidak mau tahu lagi, ke depannya jangan ada lagi pengusaha yang berusaha di Deli Serdang menjadi korban penipuan perizinan akibat tidak adanya sosialisasi dari pihak OPD terkait mengenai RTRW Deli Serdang dan LSD. Sosialisasi pengurusan perizinan berusaha hingga izin PBG harus dilakukan agar masyarakat mengurusnya secara langsung dan tidak menggunakan jasa calo," tegas Bupati Asri Ludin Tambunan.

Didampingi Wakil Bupati Lomlom Suwondo, Bupati Asri juga meminta Dedy Irawan untuk melanjutkan proses hukum kasus penipuan tersebut di Polresta Deli Serdang agar pelaku penipuan bernama Azmy Albar, warga Jalan Thamrin, Lubuk Pakam, segera ditangkap dan kasusnya menjadi terang.

​"Jika pelaku penipuan perizinan PBG palsu ini berhasil ditangkap, kita akan mengetahui siapa saja yang bekerja sama dengannya. Jika ada unsur OPD yang terlibat atau pihak siapapun, siap-siap mengembalikan dana tersebut kepada Saudara Dedy dan siap diproses secara hukum," tambahnya.

​Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo, menambahkan bahwa setelah mendapat keterangan lengkap terkait LSD dan larangan alih fungsi lahan di atas lahan seluas 6,5 hektare yang sempat ditimbun untuk ternak ayam petelur tersebut, pengusaha Dedy Irawan diminta untuk mengikuti aturan yang berlaku dan mengembalikan fungsi lahan seperti semula.

​Sebelumnya, Dedy Irawan diberi kesempatan untuk menyampaikan kronologi awal pembelian lahan sawah hingga pengurusan perizinan termasuk izin PBG yang belakangan diketahui palsu. Dedy menuturkan bahwa sebelum membeli lahan seluas 6,5 hektare di Desa Paluh Sibaji, dirinya sempat bertanya kepada Kepala Desa Paluh Sibaji, Nasri, mengenai status lahan tersebut.

Menurut informasi dari kepala desa, lahan tersebut merupakan sawah tidak produktif dan dapat didirikan kandang ternak ayam petelur karena kawasan Pantai Labu terkenal dengan sentra peternakan tersebut.

​"Sebelum membeli lahan sawah seluas 6,5 hektare dengan harga Rp35 juta per rantai itu, saya terlebih dahulu bertanya kepada Kepala Desa Paluh Sibaji apakah lahan tersebut bisa dijadikan kandang ternak ayam petelur. Jawaban kepala desa bisa, karena itu lahan sawah tidak produktif. Akhirnya terjadi pembelian pada akhir tahun 2025, tepatnya bulan November," ujar Dedy.

​Ia melanjutkan, karena ingin usahanya berjalan legal, kepala desa kemudian mengenalkannya kepada Azmy Albar yang disebut sebagai konsultan perizinan. Dedy mempercayakan pengurusan izin yang dibutuhkan hingga terbit PBG dengan biaya awal Rp400 juta. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaku mengelabunya dengan alasan adanya aturan baru, sehingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp1,1 miliar.

​"Saya baru tahu PBG itu palsu saat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) serta Satpol PP Deli Serdang menyegel lahan saya karena dianggap tidak memiliki PBG. Saat ditunjukkan oleh anggota saya, ternyata dokumen PBG yang diurus itu palsu," ungkapnya kesal.

​Kepala Desa Paluh Sibaji, Nasri, yang turut hadir dalam audiensi tersebut, membenarkan pernyataan Dedy. "Apa yang dikatakan Dedy Irawan seluruhnya benar. Namun, mengenai sosialisasi soal LSD, RTRW, dan alih fungsi lahan, memang tidak pernah disosialisasikan kepada pihak desa. Itulah sebabnya terjadi jual beli lahan sawah yang menurut saya tidak produktif tersebut, dan Dedy saya kenalkan kepada Azmy untuk pengurusan izin hingga akhirnya diketahui PBG tersebut palsu," ujar Nasri.

​Audiensi tersebut dipimpin oleh Asisten II Hendra Wijaya dan dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Edwin Nasution, Kepala Dinas Cikataru Rachmadsyah, Kadis Lingkungan Hidup Rio Laka Dewa, Kadis Pertanian Elinasari Nasution, Kadis Ketahanan Pangan Anggiat P. Sipayung, Kadis Koperasi Miska Gewasari, Kadis Perindag Hesron T. Girsang, Camat Pantai Labu Boby Arianto, Kepala Desa Paluh Sibaji Nasri, pengusaha Dedy Irawan beserta kuasa hukumnya Nasib Butarbutar, serta jajaran pengurus Aspegas Deli Serdang.

​Dalam pemaparannya melalui slide, Kepala Dinas Cikataru menyatakan bahwa lahan sawah yang telah ditimbun tersebut merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sehingga tidak dapat dialihfungsikan. Senada dengan itu, Inspektur Inspektorat Edwin Nasution menegaskan bahwa proses hukum atas penipuan PBG palsu harus terus dilanjutkan, sementara fungsi lahan sawah yang telanjur ditimbun wajib dikembalikan.

​Di sisi lain, kuasa hukum Dedy Irawan, Nasib Butar-butar, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa kliennya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem OSS.

​"Klien saya pada bulan November 2025 lalu telah mengantongi NIB dan Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha yang sah. Masalahnya terletak pada pengurusan izin lanjutan hingga PBG yang ternyata dipalsukan oleh oknum," tegas Nasib.

​Ia menambahkan, pada akhir tahun 2025 aturan mengenai LSD (Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang memperketat alih fungsi lahan sawah secara nasional) belum berlaku di Provinsi Sumatera Utara karena baru diberlakukan pada pertengahan 2026 setelah ditandatangani Presiden pada Februari 2026. Oleh karena itu, menurutnya, kliennya tidak melanggar ketentuan saat pembelian lahan tersebut, terlebih kondisi sawah yang dibeli tidak produktif. (Red/Tim)

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, saat menerima audiensi jajaran pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Utara dan Deli Serdang di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (11/8/2026).

​"Ada dua event mendatang yang berlangsung di wilayah Deli Serdang. Saya harap ini bisa berjalan baik karena ini salah satu pengenalan budaya kepada masyarakat dan bisa menjadi ikonnya Sumatera Utara," ujar Bupati.

​Selain menyambut baik KORMI Sumut, Bupati juga menginstruksikan KORMI Deli Serdang untuk mempersiapkan para atlet secara matang serta berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

​"Silakan berkoordinasi. Prinsipnya kami mendukung sesuai kemampuan kami. Kalau diadakan rutin dua tahun sekali, mungkin bisa dimasukkan anggaran rutin daerah. Persiapkanlah dengan matang," tegasnya.

​Targetkan Ribuan Penggiat dan Dorong Sport Tourism

​Sementara itu, Ketua KORMI Sumatera Utara, M. Daffasya Sinik, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari konsolidasi untuk mematangkan persiapan FORPROVSU yang akan dihelat selama enam hari. Ajang ini menargetkan kehadiran 8.000 penggiat olahraga serta 20.000 massa, sekaligus guna mendorong pengembangan sport tourism (pariwisata olahraga) di Sumatera Utara.

​"Kami ingin menggelorakan olahraga masyarakat dan pada prinsipnya olahraga masyarakat itu sehat, bugar, gembira. Kalah menang, semua senang," ungkap Daffasya.

​Ia juga berharap penuh agar Pemkab Deli Serdang dapat memberikan dukungan maksimal, baik dari segi fasilitas maupun kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, FORPROVSU tidak hanya berfokus pada aspek kebugaran fisik, tetapi juga dirancang mampu menggerakkan roda perekonomian kerakyatan, khususnya pelaku UMKM dan industri olahraga lokal.

​KORMI Deli Serdang Siapkan 200 Peserta

​Menanggapi penunjukan daerahnya sebagai tuan rumah, Ketua KORMI Deli Serdang, H. Purwaningrum, S.H., menyambut baik dan menyatakan kesiapan jajarannya. Ia menyebutkan bahwa KORMI Deli Serdang selama ini konsisten menggelar berbagai kegiatan pembinaan olahraga masyarakat, seperti kegiatan car free day dan beragam perlombaan rakyat.

​Pada ajang FORPROVSU I mendatang, KORMI Deli Serdang memastikan akan berpartisipasi aktif dengan mengirimkan sebanyak 200 kontingen peserta yang akan bertanding di 12 cabang olahraga masyarakat.

Koperasi Kofipindo hadir didampingi Eben Haezar Zebua, SH., MH., Andika SM., SH., dan Yasa'aro Telaumbanua, SE., SH., M.Kn., MH., Law Firm.

Sorotan muncul karena pihak koperasi mengaku tidak menerima surat panggilan pertama dan kedua, bahkan surat tersebut diserahkan pada saat proses mediasi panggilan ketiga berlangsung. Eben Haezar Zebua mempertanyakan transparansi proses tersebut.

"Kami sangat heran, panggilan mediasi ini sudah panggilan ketiga. Mana panggilan pertama dan keduanya? Saya mencurigai adanya ketidaktransparanan pihak DisnakerMedan terhadap koperasi," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan dugaan keterlibatan Plt. Kepala Disnaker Kota Medan, Ramaddan, SKM., MKM. melalui anggotanya, terkait tidak diterimanya panggilan pertama dan kedua oleh pihak koperasi langsung di saat rapat mediasi berlangsung.

Namun, tudingan tersebut masih merupakan dugaan dan pernyataan dari pihak kuasa hukum, serta belum terbukti secara hukum.

Saat dikonfirmasi awak media, salah seorang mediator Disnaker Kota Medan, Jones Parapat, menyatakan pihaknya berperan dalam memfasilitasi proses mediasi.

"Kami hanya bisa memfasilitasi, mediasi, menyarankan dan menengahi," ujarnya.

Ketika ditanyakan mengenai keberadaan surat panggilan pertama dan kedua yang disebut telah disampaikan kepada pihak pekerja tetapi tidak sampai kepada Koperasi Kofipindo tapi diserahkan langsung saat mediasi ketiga.

Kini pertanyaan publik sederhana namun krusial:Transparansi administrasi menjadi penting agar proses mediasi tidak menimbulkan persepsi bahwa salah satu pihak diperlakukan tidak seimbang.

Koperasi Kofipindo telah memenuhi panggilan ketiga. Kini publik menunggu penjelasan resmi Disnaker Kota Medan mengenai mekanisme dan bukti penyampaian panggilan pertama, kedua, hingga ketiga yang dinilai maladministrasi dan diduga telah di setting oleh pihak Dinasnaker.

Namun Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Disnaker Kota Medan maupun pihak yang terkait. (Red/Tim)

Hal itu diucapkan, Dr. David M. L Tobing SH, M. Kn, selaku kuasa PT TSI, didampingi Richard Simanjuntak SH. MH dan Winner Pasaribu SH. MH dari kantor Adams & CO Counsellors-at-Law. Selasa (11/08/2026) di Medan saat mengelar press release.

"Gugatan tersebut telah didaftarkan melalui sistem e-Court pada 10 Agustus 2026 dan kini telah teregister di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 879/Pdt.G/2026/PN Mdn. Gugatan tersebut berkaitan dengan penarikan dana fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving PT TSI sebesar Rp124,4 miliar pada periode 29 September 2025 sampai dengan 23 Oktober 2025 berdasarkan 54 lembar cek yang tanda tangannya terbukti dipalsukan." ucapnya.

Dalam gugatannya, PT TSI menegaskan bahwa penarikan tersebut tidak pernah diperintahkan maupun disetujui oleh Direksi PT TSI yang berwenang, dan dana tersebut tidak pernah diterima maupun dinikmati oleh PT TSI.

"Langkah hukum ini kami tempuh untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi PT TSI sebagai nasabah. Klien kami tidak seharusnya dibebani kewajiban atas transaksi yang tidak pernah diperintahkan, disetujui, maupun dinikmati oleh perusahaan," ujar David Tobing.

David menjelaskan, perkara ini juga telah melalui proses pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 25 Juni 2026 atas nama Terdakwa Tepi yang telah berkekuatan hukum tetap, Tepi telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Dalam proses persidangan tersebut juga terungkap sejumlah fakta yang menurut PT TSImenunjukkan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dan pelanggaran SOP Bank dalam proses pencairan cek di Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota, antara lain:

1. Penarikan Dana Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang. Berdasarkan fakta persidangan, penarikan dana dilakukan oleh pihak yang tidak menerima kuasa dari Direktur Utama PT TSI untuk melakukan transaksi atas nama PT TSI.
2. Pihak Bank Mandiri Tidak Memperhatikan dengan Baik Spesimen Tanda Tangan Direktur Utama PT TSI. Berdasarkan fakta persidangan, pihak Bank
   Mandiri tidak memperhatikan dengan baik spesimen tanda tangan Direktur Utama PT TSI pada cek yang digunakan untuk transaksi, namun transaksi tersebut tetap dijalankan.
3. Tanda tangan pada 54 lembar cek terbukti tidak identik dengan tanda tangan Direktur Utama PT TSI. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium
   Kriminalistik yang turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tanda tangan atas nama Gindra Tardy (Direktur Utama PT TSI) pada 54 lembar cek dinyatakan non-identik atau berbeda dengan tanda tangan pembanding.
4. Bank Mandiri tidak melakukan konfirmasi kepada Direktur PT TSI yang berwenang. Fakta dipersidangan membuktikan bahwa pihak Bank Mandiritidak melakukan konfirmasi atas penarikan dana berdasarkan 54 lembar cek, yang dalam hal ini kepada Direktur PT TSI yang berwenang.
5. Penarikan dana dilakukan secara tunai dan disalurkan kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT TSI. Sebanyak 54 transaksi yang menggunakan cek dengan tanda tangan yang terbukti dipalsukan tersebut dilakukan melalui
   penarikan secara tunai dalam jumlah besar, hingga mencapai ratusan miliar rupiah, yang kemudian disetorkan kepada pihak-pihak lain yang tidak dikenal, tidak diketahui, dan tidak terafiliasi dengan PT TSI.

"Seharusnya berdasarkan SOP Bank setiap fasilitas kredit yang ditarik harus dipindahbukukan ke rekening debitur, jadi jelas dalam perkara ini Bank Mandiritelah dibobol karena pelanggaran SOP oleh karyawannya." tegas David.

"Fakta-fakta tersebut menjadi dasar kami mempersoalkan penerapan prinsip kehati-hatian dan SOP Bank Mandiri. Transaksi dengan nilai yang sangat besar dilakukan berulang kali dengan menggunakan cek yang tanda tangannya terbukti dipalsukan, dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, namun tidak dilakukan konfirmasi kepada Direksi PT TSI yang berwenang," kata David.

Selain Bank Mandiri dan pegawai yang berkaitan langsung dengan proses transaksi, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang dicantumkan dalam gugatan turut ditarik sebagai Tergugat.

Dalam gugatannya, PT TSI mendalilkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Bank, termasuk memastikan berjalannya prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan pengendalian internal, sedangkan Dewan Komisaris memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Bank.

Sebelum mengajukan gugatan, PT TSI telah menyampaikan Surat Somasi dan Tuntutan Pertanggungjawaban kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang digugat. Namun, sampai dengan gugatan didaftarkan, PT TSI tidak memperoleh tanggapan dan tidak terdapat tindakan yang diambil untuk mencegah berlanjutnya kerugian perusahaan. Atas dasar tersebut, PT TSI turut mempersoalkan tidak dilakukannya pengawasan maupun langkah korektif terhadap penerapan SOP meskipun persoalan tersebut telah disampaikan oleh PT TSI sebagai nasabah.

Melalui gugatan tersebut, PT TSI antara lain meminta Pengadilan menyatakan penarikan/pencairan KMK berdasarkan 54 lembar cek senilai Rp124,4 miliar adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta meminta Bank Mandiri menghapus pencatatan bunga dan denda yang timbul dari penarikan tersebut. PT TSI juga meminta pengembalian dana bunga yang telah ditarik sampai dengan 23 Oktober 2025 sebesar Rp288.265.240,71 serta penghitungan ulang penggunaan fasilitas KMK Revolving.

Selain itu, PT TSI juga mengajukan permohonan agar kualitas kredit perusahaan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dipulihkan dari Kolektibilitas 4 (diragukan) menjadi Kolektibilitas 1 (lancar). Pemulihan kualitas kredit tersebut sangat penting bagi keberlangsungan usaha PT TSI yang menyangkut ribuan karyawan perusahaan.

"Kami menghormati proses peradilan dan akan membuktikan seluruh dalil gugatan berdasarkan dokumen, fakta hukum, serta putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kami harapkan adalah pemulihan hak-hak PT TSI dan adanya pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami klien kami," pungkas David Tobing.

Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di depan ruangan Satresnarkoba Polres Pematangsiantar, Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Konferensi pers dipimpin WakapolresPematangsiantar Kompol Budiono Saputro, S.H., M.H., didampingi Kasat Resnarkoba AKP Irwanta Sembiring, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat Polres Pematangsiantar.

Turut hadir jajaran Pengurus Yayasan USI, di antaranya Ketua Pengurus Yayasan USI Jan Rawinson Saragih, http://S.Pd., http://M.Si., Sekretaris Drs. Salmen Purba, http://M.Pd., Bendahara Fitria Meileni Damanik, S.E., Staf Ahli Drs. Lisman Saragih, M.M., dan Bendahara Rutin Donna Veronica Saragih, S.E.

Dalam keterangannya, Kompol Budiono menjelaskan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut kerja sama dan MoU antara Polres Pematangsiantar dengan Universitas Simalungun dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Pengungkapan dilakukan personel Satresnarkoba pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Dari Fakultas Ekonomi, petugas mengamankan 1 orang tersangka beserta barang bukti ganja seberat 91,68 gram dan 1 unit handphone.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengungkapan di Fakultas Pertanian. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 2 orang tersangka dengan barang bukti ganja seberat 3.158 gram.

Selain ganja, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, yakni 1 unit handphone, plastik transparan, plastik hitam, plastik merah, timbangan merek Tanita, tas warna ungu, plastik kuning, potongan plastik merah, serta lakban.

"Dengan demikian, dari dua lokasi tersebut personel mengamankan 3 tersangka, yaitu: Z.W. laki-laki, 22 tahun, warga Jl. Rindam I Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari; F.A. laki-laki, 23 tahun, warga Jl. Asrama Mahoni Kel. Banjar Kec. Siantar Barat; dan A.F.B. laki-laki, 23 tahun, warga Jl. Medan KM 4,5 Simp. Masjid Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba. Total barang bukti ganja mencapai 3.249,68 gram," ujar Kompol Budiono.

Kompol Budiono menyebut pengungkapan tersebut menjadi langkah penting dalam mencegah narkotika beredar lebih luas, terutama di lingkungan perguruan tinggi yang menjadi tempat mahasiswa menuntut ilmu.

Ia menjelaskan, angka 9.749 orang yang disebut dalam pemaparan merupakan ilustrasi berdasarkan berat barang bukti yang berhasil diamankan, bukan angka pasti mengenai jumlah pengguna maupun jumlah jiwa yang secara langsung diselamatkan.

"Yang jelas, semakin banyak narkotika berhasil kita amankan sebelum beredar, semakin besar pula potensi penyalahgunaan yang dapat kita cegah," tegasnya.

Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti masih dalam proses penyidikan. Polres Pematangsiantar terus mendalami asal barang, tujuan peredaran, jaringan pemasok, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Ketiga tersangka dipersangkakan Pasal 111 ayat (2) subsidair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Para tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Penerapan pasal terhadap para tersangka tetap akan disesuaikan dengan hasil penyidikan, alat bukti, dan peran masing-masing," jelas Kompol Budiono.

Menutup keterangannya, Wakapolres menegaskan bahwa pengungkapan tersebut menjadi bukti bahwa kerja sama antara Polres Pematangsiantar dan USI tidak hanya sebatas MoU, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.

"Lingkungan perguruan tinggi harus menjadi tempat aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa, bukan menjadi tempat berkembangnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," tegasnya.

Ia memastikan Polres Pematangsiantar akan terus melakukan upaya pemberantasan narkotika tanpa pandang bulu, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

"Kami tegaskan bahwa Polres Pematangsiantar tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika, termasuk di lingkungan perguruan tinggi," pungkas Kompol Budiono.

Laporan : Bobby sihite

Perselisihan Berakhir di Meja Perdamaian, Kedua Pihak Sepakat Tak Lagi Memperpanjang Perkara.

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan perdamaian, dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu Coffee shop ternama di Kota Medan, Senin (10/8/2026).

Kesepakatan tersebut disaksikan sejumlah pihak, di antaranya Eben Haezar Zebua, SH., MH., Andika SM SH, dan Leonardus Laila, SH., selaku Tim Kuasa Hukum dari Bapak Sifaoita Bu'Ulolo.

Dalam pertemuan tersebut, pelapor dan para terlapor menyatakan telah mencapai kesepakatan bersama serta sepakat untuk tidak lagi memperpanjang perselisihan melalui proses hukum, sepanjang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat para pihak.

Laporan ke Polda Sumut Dicabut

Sebagai bagian dari penyelesaian tersebut, pihak pelapor kemudian menyatakan telah mencabut laporan yang sebelumnya dibuat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Pencabutan laporan dilakukan setelah para pihak mencapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan.

Kedua belah pihak berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi akhir dari perselisihan dan tidak kembali menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Eben Haezar Zebua Sambut Baik Perdamaian

Penasihat hukum Eben Haezar Zebua, SH., MH., menyambut baik tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak.

Menurutnya, penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan bersama merupakan langkah positif ketika para pihak memang telah menemukan titik temu dan sepakat mengakhiri perselisihan.

"Kami menyambut baik perdamaian ini. Yang paling utama adalah para pihak telah sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan tidak lagi memperpanjang konflik," ujar Eben.

Perdamaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian suatu persoalan tidak selalu harus berakhir dengan pertentangan berkepanjangan. Ketika para pihak telah menemukan kesepakatan, ruang musyawarah dapat menjadi jalan untuk mengakhiri konflik.

Meski laporan telah dicabut, status dan konsekuensi hukum dari pencabutan laporan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta mekanisme yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Dengan tercapainya perdamaian ini, kedua belah pihak diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas masing-masing tanpa memperpanjang persoalan yang telah diselesaikan.

Dari laporan ke kepolisian, berakhir di meja perdamaian. Konflik boleh terjadi, tetapi penyelesaian tetap membutuhkan itikad baik dan kesepakatan para pihak.

(Red/Tim)

Emosi sesaat di tengah keramaian pasar beberapa waktu lalu, menyisakan luka bukan hanya untuk keduanya, tapi juga untuk keluarga besar yang ikut merasakan. Namun hari ini, ruang mediasi di Mapolres Dairi menjadi tempat yang berbeda. Tidak ada lagi saling tuding. Yang ada hanya tangis lega dan jabat tangan.

Dalam proses mediasi yang dihadiri keluarga besar dari kedua belah pihak, penyidik Polres Dairi memfasilitasi dialog dengan hati-hati. Dengan pendekatan Restorative Justice, kedua pihak diajak melihat ke depan, bagaimana memulihkan hubungan, menjaga nama baik keluarga, dan mencegah konflik yang lebih besar.

Hasilnya, CAM dan KFS sepakat menyelesaikan permasalahan hukum secara kekeluargaan. Keduanya juga sepakat untuk mencabut laporan masing-masing. Tidak ada tuntutan lanjutan. Yang ada hanya komitmen untuk tidak mengulangi dan hidup rukun kembali sebagai sesama warga Sidikalang.

Keberhasilan mediasi ini tidak lepas dari peran aktif Polres Dairi. Keluarga besar kedua pihak menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Kapolres Dairi beserta jajaran penyidik yang telah dengan sabar menjadi penengah.

"Terima kasih kepada pihak Kepolisian Polres Dairi. Berkat kebijaksanaan dan kesigapan Bapak/Ibu penyidik, masalah kami bisa selesai dengan baik dan kekeluargaan. Kami merasa dilindungi dan diarahkan ke jalan yang benar," ujar perwakilan keluarga.

Masyarakat merasakan Polri hadir sebagai pelindung dan pengayom. Hukum bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk menyembuhkan dan mendamaikan.

Perdamaian ini menjadi pengingat. Di Pasar Sidikalang yang ramai, tempat mencari nafkah, jangan sampai emosi sesaat merusak silaturahmi. Karena pada akhirnya, damai adalah kemenangan bagi semua.

Namun, proses mediasi tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius dari pihak Koperasi Kofipindo. Kuasa hukum koperasi menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, khususnya terkait kronologi ketidakhadiran karyawan, laporan kepada Disnaker, dugaan kerugian koperasi, serta prosedur penyelesaian perselisihan sebelum perkara masuk ke tahap tripartit, pada Senin.(10/8/2026).

Tim kuasa hukum yang hadir dalam mediasi terdiri dari Eben Haezar Zebua SH MH, Andika SM SH, serta Yasa'aro Telaumbanua, SE, SH, M.Kn MH, Law Firm dan Kuasa Hukum dari pihak pekerja.

Mediasi berlangsung di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Jalan Wahid Hasyim, dengan mediator Bapak Jones Parapat dan Ibu Normalina. Dalam proses tersebut, mediator menjelaskan bahwa kewenangan Disnaker berada pada ranah ketenagakerjaan, terutama memfasilitasi para pihak yang sedang berselisih untuk mencari titik temu.

BUKAN PHK SEPIHAK?, KUASA HUKUM UNGKAP KRONOLOGI BERBEDA

Salah satu poin yang dipersoalkan kuasa hukum Koperasi Kofipindo adalah narasi mengenai status hubungan kerja IZ dan YL.

Menurut pihak koperasi, kedua karyawan tersebut tidak pernah diberhentikan secara sepihak hingga saat ini sebagaimana yang diduga disampaikan dalam laporan sebelumnya. Pihak koperasi menyatakan terdapat persoalan ketidakhadiran atau mangkir yang kemudian berujung pada proses hukum.

Koperasi juga menyebut telah membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan "YL" dengan nomor: LP/2814/VII/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/Polda Sumatera Utara, tertanggal 2 Juli 2026.

Laporan tersebut disebut dibuat oleh Tehemano Gulo dan berkaitan dengan "YL".

Namun demikian, status laporan kepolisian tersebut harus dipahami sebagai proses hukum yang masih berjalan. Adanya laporan polisi belum dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KLAIM KERUGIAN KURANG LEBIH RP 80 JUTA JUGA DIPERTANYAKAN

Pihak Koperasi Kofipindo juga menyatakan merasa dirugikan dengan munculnya laporan maupun pemberitaan yang menurut mereka tidak menggambarkan kronologi secara utuh.

Kuasa hukum menyebut koperasi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.80 juta.

Persoalannya, apakah angka kerugian tersebut telah didukung bukti administrasi, transaksi, maupun dokumen hukum yang dapat diverifikasi?.

Pertanyaan ini menjadi penting karena tuduhan mengenai kerugian tidak cukup hanya disampaikan secara sepihak. Nilai kerugian harus dapat dibuktikan melalui dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

SALAH SATU KARYAWAN 'IZ' DISEBUT SUDAH BERDAMAI

Hal lain yang menjadi sorotan adalah informasi bahwa salah satu karyawan 'IZ' disebut telah mengakui kesalahan dan kemudian mencapai perdamaian dengan pihak Koperasi Kofipindo.

Perdamaian tersebut disebut telah dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani diatas materai yang sudah dipegang oleh Kuasa Hukum.

Tetapi muncul pertanyaan lanjutan: apa konsekuensi hukum dari perdamaian tersebut terhadap perselisihan hubungan industrial yang masih berjalan?.

Apakah perdamaian hanya berkaitan dengan persoalan tertentu, atau mencakup seluruh tuntutan antara para pihak?.

Hal ini penting karena konsekuensi hukum sebuah perdamaian sangat bergantung pada isi dan ruang lingkup kesepakatan yang ditandatangani.

KUASA HUKUM PERTANYAKAN MEKANISME BIPARTIT

Kuasa hukum Koperasi Kofipindo juga mempertanyakan apakah pekerja yang menurut versi koperasi telah meninggalkan tempat kerja tanpa pemberitahuan dapat tetap melanjutkan proses perselisihan ke tahap Bipartit.

Pertanyaan tersebut tidak berhenti di sana.

Kuasa hukum juga mempertanyakan apakah proses menuju surat anjuran mediator telah memenuhi seluruh tahapan administratif dan prosedural, termasuk bukti telah dilaksanakannya perundingan bipartit.

Secara umum, UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur bahwa perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan melalui perundingan bipartit. Apabila gagal, perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan dengan mekanisme penyelesaian berikutnya sesuai jenis perselisihannya.

Sementara itu, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur antara lain tata cara pemutusan hubungan kerja.

Dengan demikian, dokumen dan kronologi menjadi kunci untuk menentukan apakah prosedur yang ditempuh masing-masing pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DISNAKER MEDAN DIMINTA TRANSPARAN

Polemik ini pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan utama:

Apakah seluruh tahapan penyelesaian perselisihan antara Koperasi Kofipindo dengan IZ dan YL telah dijalankan sesuai mekanisme hukum ketenagakerjaan?.

Kuasa hukum Koperasi Kofipindo meminta agar Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar pemeriksaan, kelengkapan dokumen, proses bipartit, pencatatan perselisihan, hingga alasan apabila nantinya diterbitkan surat anjuran Tripartit.

Pihak koperasi juga meminta agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat narasi sepihak sebelum seluruh dokumen dan fakta diperiksa secara objektif.

Sebab, dalam sengketa hubungan industrial, status seseorang sebagai pekerja, alasan berakhirnya hubungan kerja, dugaan mangkir, keberadaan laporan pidana, serta adanya perdamaian merupakan persoalan yang berbeda dan tidak semestinya dicampuradukkan tanpa pemeriksaan hukum yang cermat.

PERTANYAAN TERBUKA UNTUK DISNAKER MEDAN

Kini bola berada di tangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Beberapa pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka antara lain:

1. Apakah bukti perundingan bipartit pertama dan kedua telah terpenuhi sebelum perkara masuk ke tahap mediasi?
2. Apa dasar dan kronologi pencatatan perselisihan yang diajukan oleh pihak karyawan?
3. Bagaimana posisi hukum karyawan yang menurut pihak koperasi telah mangkir atau meninggalkan pekerjaan?
4. Apakah dokumen perdamaian salah satu karyawan telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam proses mediasi?
5. Jika surat Mediasi Bipartit diterbitkan, apa dasar fakta dan hukum yang digunakan mediator?
6. Bagaimana posisi laporan polisi terkait dugaan penipuan atau penggelapan dalam kaitannya dengan perselisihan hubungan industrial?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi salah satu pihak.

Justru sebaliknya, transparansi diperlukan agar proses penyelesaian perselisihan tidak menimbulkan dugaan keberpihakan dan seluruh pihak memperoleh perlakuan yang adil.

Hingga seluruh dokumen, bukti, dan keterangan para pihak diperiksa secara menyeluruh, maka status IZ dan YL maupun klarifikasi pihak Koperasi Kofipindo tetap harus ditempatkan dalam koridor praduga tak bersalah.

Publik berhak mengetahui apakah proses mediasi benar-benar berjalan berdasarkan fakta dan aturan hukum, atau justru masih menyisakan sejumlah persoalan prosedural yang belum terjawab dari Bapak Plt. Kadisnaker Medan Ramaddan SKM, MKM., yang belum memberikan jawaban setelah dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp hingga saat ini.

(Red/Tim)