Dalam keterangannya kepada Awaq Media, Bobby menegaskan bahwa semangat perubahan yang digaungkan Kementerian Imipas tidak boleh berhenti pada slogan ataupun narasi di tingkat pusat, tetapi harus mampu menyentuh persoalan-persoalan yang berkembang di lapangan.

"Kami mendukung penuh program Menteri Imipas. Tetapi jika program itu memang serius dijalankan, maka setiap dugaan persoalan yang berkembang, termasuk di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar, harus dibongkar secara terbuka dan dievaluasi secara menyeluruh," tegas Bobby Sihite.

Menurut Bobby, publik belakangan mendengar berbagai isu yang berkembang terkait kondisi di lingkungan lapas. Mulai dari isu keberadaan "parengkol", dugaan penggunaan alat komunikasi ilegal, hingga kabar yang baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat terkait penangkapan anak magang di lingkungan lapas.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, Lapas Narkotika memiliki fungsi strategis dalam pembinaan warga binaan dan pemberantasan peredaran narkotika, sehingga setiap informasi yang berkembang perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Bobby juga menyoroti pernyataan Kalapas yang menyebut bahwa pihaknya secara rutin melakukan razia dua kali dalam seminggu sebagai bentuk pengawasan dan penegakan ketertiban. Namun menurutnya, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru.

"Kalau razia benar dilakukan rutin dua kali dalam seminggu, maka masyarakat tentu berharap hasilnya terlihat nyata. Jangan sampai kegiatan pengawasan hanya sebatas rutinitas administratif, sementara isu-isu di lapangan terus berkembang," ujarnya.

Dalam aspek regulasi, pengawasan dan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana melalui sistem pembinaan yang menjunjung keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Selain itu, penguatan pengawasan internal juga menjadi bagian penting dari arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah masuknya barang terlarang, penggunaan alat komunikasi ilegal, serta potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lapas.

Bobby menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah bukan berarti menutup ruang kritik. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi agar tujuan reformasi benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Kami mendukung Menteri Imipas karena kami ingin sistem ini menjadi lebih baik. Justru karena mendukung, kami berharap pengawasan diperkuat dan setiap persoalan dibuka secara terang. Jangan sampai semangat reformasi rusak karena lemahnya pengawasan di tingkat pelaksanaan," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Bobby mengajak seluruh pihak agar bersama-sama menjaga marwah lembaga pemasyarakatan serta mendukung upaya pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah.

"Tujuan akhirnya bukan mencari siapa salah dan siapa benar. Tujuan kita adalah memastikan lembaga pemasyarakatan benar-benar bersih, berintegritas, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat," tutup Bobby Sihite. (Red/Tim)

Salah satu dewan juri yang dipercaya dalam pelaksanaan LCCKPKM RI Tahun V 2026 adalah Tomson Sabungan Silalahi, M.Pd. Beliau lahir di Siantar pada 20 Maret 1988. Menempuh pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Simalungun dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta.

Saat ini Tomson Sabungan Silalahi berprofesi sebagai Guru Tetap di SMP Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar. Dengan pengalaman sebagai tenaga pendidik Bahasa Inggris, beliau dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman dalam bidang pendidikan yang akan mendukung proses penilaian secara objektif.

Dewan juri berikutnya adalah Donni Andreas Nainggolan, M.Pd. yang lahir di Tebing Tinggi pada 10 Desember 1997. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Matematika dan Magister (S2) Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan.

Saat ini Donni Andreas Nainggolan merupakan Dosen Tetap Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar pada Program Studi Matematika FMIPA. Selain aktif di dunia akademik, ia juga memiliki pengalaman sebagai guru, tutor, serta pengelola kelas privat pendidikan.

Selain kedua nama tersebut, panitia juga mempercayakan posisi dewan juri kepada Dr. Asister Fernando Siagian, M.Pd. yang lahir di Siboras pada 15 Maret 1985. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang sains dan pendidikan.

Dr. Asister Fernando Siagian menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Fisika di Universitas HKBP Nommensen, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Medan. Tidak berhenti sampai di sana, beliau berhasil meraih gelar Doktor (S3) Pendidikan Sains dari Universitas Negeri Surabaya.

Saat ini Dr. Asister Fernando Siagian menjabat sebagai Dosen Tetap Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar pada Program Studi Pendidikan IPA. Dengan pengalaman akademik hingga jenjang doktoral serta kiprah di dunia pendidikan tinggi, kehadirannya diharapkan mampu memperkuat kualitas penilaian dan menjaga profesionalitas selama kompetisi berlangsung.

Panitia LCCKPKM RI Tahun V 2026 menyampaikan bahwa penunjukan dewan juri dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak di bidang pendidikan. Kehadiran dewan juri yang berasal dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat menciptakan sistem penilaian yang profesional, objektif, transparan, dan berkualitas.

Melalui kompetisi ini, KPKM RI tidak hanya menghadirkan ruang persaingan akademik, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, kritis, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi dalam dunia pendidikan.

Laporan : Bobby sihite

Sabung ayam adalah aktivitas ilegal yang melanggar hukum pidana (KUHP Pasal 303) dan diharamkan, dengan ancaman penjara hingga 10 tahun atau denda Rp 25 juta. Dengan ketentuan itu minta Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson H H Nainggolan, SH., MH agar menindak tegas dan memerintahkan personil untuk membubarkan kegiatan ilegal tersebut.

Dalam memberantas praktik judi yang merusak ekonomi dan ketertiban lingkungan ini masyarakat diajak proaktif menciptakan lingkungan bersih dari perjudian dengan tidak terlibat dan melaporkan segala bentuk praktik tersebut, nyatanya dilapangan ada terlihat kami menduga ada oknum prangkat Desa di kecamatan Seibalai yang terlibat dan ikut mensukseskan kelangsungan kegiatan sabung ayam.

Selain perjudian sabung ayam, kami melihat ada perjudian lain beroperasi di tempat yang sama, seperti Dadu Koplo yang merasa bebas melakukan aktivitas nya persoalannya diduga penanggung jawab judi Dadu Kopio menyetor biaya administrasi pengamanan disetor oleh APH yang di kuatkan oleh pengelolah lokasi inisial (E).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi tegas untuk memberantas segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, dan menindak tegas anggota Polri yang terlibat. Arahan ini menekankan tindakan hukum tanpa pandang bulu, menanggapi laporan maraknya judi sabung ayam yang meresahkan masyarakat.

Jelas di sana, Kapolri memerintahkan pengusutan tuntas kasus judi sabung ayam, termasuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian.

Di minta kepada Satreskrim di berbagai wilayah, diperintahkan untuk segera menggerebek lokasi yang dilaporkan sebagai arena sabung ayam. Selain itu mengutip ketegasan Panglima TNI sangat tegas, termasuk sanksi pemecatan, terhadap prajurit yang terlibat dalam perjudian sabung ayam.

Prajurit yang terbukti melanggar hukum, baik sebagai pengelola maupun pelindung arena judi, akan dihukum seberat-beratnya hingga pemecatan. Panglima TNI bersama Kapolri mengawal investigasi kasus judi sabung ayam, khususnya terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam pengelolaan arena judi. Dalam investigasi TIM DPP Forwakum Tipikor.

"Jelas Tim menduga pengelolah lokasi yang berinisial (E) tidak merasa takut untuk di proses, pasalnya beliau kuat menyebutkan Uda setor sama APH, apa hebatnya wartawan dan LSM tadi ada delapan (8) orang udah kami usir" ucapnya ketika berhadapan TIM.

Dengan kejadian ini, kami minta kepada Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H dan Kodam I Sumut Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa dalam tembusan Kapolres Batubara dan Dandim 0208/Asahan agar melakukan investigasi dilapangan dan di tutup kegiatan ilegal tersebut.

Apabila hal ini tetap di abaikan kami akan menindak lanjuti hingga ke Mabes POlRI dan Mabes TNI Jagan hari ini ada perlakuan pembiaran perusakan moral generasi bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Unsur Forkopimda Dairi, Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli I TP PKK Dairi Sri Dewi Manik serta Pimpinan OPD. Dari hasil pelaksanaan MTQ tersebut, juara umum III diraih oleh 3 kecamatan, yakni Sitinjo, Sumbul dan Tanah Pinem. Untuk juara umum II diraih oleh Pondok Pesantren Dairi dan juara umum I diraih oleh Kecamatan Sidikalang.

Bupati Dairi Vickner Sinaga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, dewan hakim serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-51 ini sejak awal hingga penutupan hari ini. Rasa bangga dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta dari 17 kafilah yang telah mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, disiplin, dan sportivitas.

"Kehadiran saudara-saudari sekalian menjadi bukti bahwa semangat mencintai, mempelajari, dan mengamalkan Alquran terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Dairi. Pelaksanaan MTQ bukan hanya tentang meraih juara dan prestasi, tetapi lebih dari itu merupakan sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan bermasyarakat," ucap Bupati Vickner Sinaga.

Bupati Vickner Sinaga berharap seluruh rangkaian kegiatan MTQ ini dapat meninggalkan jejak kebaikan bagi seluruh peserta khususnya dan lahir generasi Qur'ani yang tidak hanya fasih membaca Alquran, tetapi juga mampu memahami dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Dairi ia sampaikan berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang mampu membangun karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan penuh toleransi.

"Kami meyakini bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat apabila diiringi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakatnya. Semoga hasil MTQ ke-51 ini benar-benar menghasilkan qari dan qariah terbaik yang dapat menjadi duta Kabupaten Dairi ke jenjang yang lebih tinggi," kata Bupati Dairi mengakhiri sambutannya.

Turut hadir juga dalam penutupan MTQ ke-51 yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Dairi H. Riswan Gajah, Ketua LPTQ Dairi Jono Pasi, Ketua MUI Dairi Wahlin Munthe, Ketua Panitia Selamat Bahagia Maha, para Camat, para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan.

Dalam keterangannya kepada Awaq Media, Bobby mempertanyakan keyakinan penuh yang disampaikan Kalapas terkait kondisi lapas yang diklaim steril dari peredaran barang terlarang dan alat komunikasi ilegal.

"Apakah benar Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar benar-benar bersih dari peredaran narkoba dan HP? Pernyataan seperti ini jangan hanya menjadi narasi formal, tetapi harus dapat dibuktikan melalui fakta dan kondisi nyata di lapangan," tegas Bobby Sihite.

Bobby juga menyoroti pernyataan Kalapas yang menyampaikan bahwa pihak lapas rutin melakukan razia sebanyak dua kali dalam seminggu sebagai langkah pengawasan dan penegakan ketertiban. Namun menurutnya, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.

Menurut Bobby, klaim razia rutin dua kali seminggu menjadi sebuah anomali di tengah maraknya isu terkait keberadaan "parengkol" di lingkungan lapas. Ditambah lagi, baru-baru ini muncul kabar mengenai penangkapan seorang anak magang yang disebut terjadi di dalam lapas dan menjadi perhatian publik.

"Jika razia benar dilakukan rutin dua kali seminggu, mengapa masih muncul berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat? Ini yang harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai pengawasan hanya sebatas rutinitas administratif tanpa hasil yang benar-benar dirasakan," ujarnya.

Bobby menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut pelanggaran internal, tetapi juga menyentuh persoalan integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataan seorang pimpinan lembaga negara memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar apabila nantinya ditemukan fakta berbeda.

"Kalau Kalapas menyatakan dengan tegas tidak ada peredaran narkoba dan HP di dalam lapas yang dipimpinnya, maka publik juga berhak bertanya: jika suatu saat terbukti ada, siapkah mundur atau siap dicopot dari jabatannya?" tegas Bobby.

Pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya keamanan, ketertiban, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan lapas.

Selain itu, penguatan pengawasan internal di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjadi bagian penting dalam mencegah peredaran barang terlarang serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Di akhir pernyataannya, Bobby menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar klaim dan pernyataan normatif.

"Publik membutuhkan bukti dan keterbukaan. Karena kepercayaan dibangun dari fakta, bukan hanya pernyataan," tutupnya. (Red/Tim)

Kasat Lantas Polres Dairi, IPTU Rotua Sipayung, SH bersama sejumlah personel Sat Lantas terlihat duduk santai sambil menikmati kopi bersama para wartawan yang tengah melakukan peliputan kegiatan MTQ.

Momen sederhana itu justru mencuri perhatian. Tidak ada formalitas sekat, tidak ada jarak antara aparat dan insan pers. Yang terlihat hanyalah obrolan santai penuh canda, diskusi ringan, serta pertukaran gagasan mengenai situasi lalu lintas, pelayanan kepolisian, hingga dinamika masyarakat selama pelaksanaan MTQ berlangsung.

Kehadiran IPTU Rotua Sipayung di tengah para wartawan menunjukkan pendekatan humanis yang kini semakin melekat dalam tubuh Polri. Sosok Polwan yang dikenal ramah tersebut tidak hanya menjalankan tugas pengamanan dan pengaturan arus kendaraan di sekitar lokasi acara, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka dengan berbagai elemen masyarakat.

Sebagai Polwan kedua yang dipercaya menjabat Kasat Lantas di Polres Dairi, IPTU Rotua dinilai membawa nuansa baru dalam pelayanan kepolisian. Pendekatannya yang komunikatif dan bersahabat membuat banyak masyarakat merasa lebih dekat dengan aparat kepolisian.

Dalam perbincangan itu, IPTU Rotua juga mengingatkan pentingnya budaya tertib lalu lintas, terutama saat kegiatan besar yang menghadirkan ribuan masyarakat seperti MTQ. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga kenyamanan, dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

Menurutnya, keselamatan di jalan raya bukan hanya soal aturan, tetapi tentang kesadaran bersama dalam menjaga nyawa dan kenyamanan orang lain.

Momen ngopi bersama itu pun menjadi gambaran bahwa tugas kepolisian hari ini tidak sekadar menjaga keamanan, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat dan media sebagai mitra informasi.

Di tengah padatnya agenda pengamanan, secangkir kopi dan percakapan sederhana di lokasi MTQ Desa Bintang menjadi simbol bahwa kedekatan dan komunikasi yang baik mampu menciptakan suasana yang lebih harmonis antara polisi, wartawan, dan masyarakat.

Kegiatan massa buruh ini digelar sebagai wadah penyampaian sembilan tuntutan utama yang mencakup beragam masalah krusial. Mulai dari soal lemahnya sistem pengawasan, perlindungan hak-hak tenaga kerja, dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat hingga sejumlah praktik kerja dan administrasi yang dinilai menyimpang serta merugikan banyak pihak di lingkungan lembaga negara maupun badan usaha terkait.

Di antara kesembilan poin tuntutan yang disampaikan, hal yang menjadi sorotan utama adalah mempertanyakan hasil pengawasan yang dijalankan terkait kasus yang menimpa Busrok Anthony serta mendesak penyelesaiannya secara terbuka dan jelas. Selain itu massa juga mengecam keras segala bentuk tekanan maupun tindakan yang berpotensi melatarbelakangi pidana terhadap pegawai, serta menuntut jaminan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kerja tanpa pengecualian.

Tuntutan lain yang tak kalah mendasar adalah permintaan agar seluruh pihak berwenang membongkar fakta serta nama-nama badan usaha yang diduga tidak memiliki keberadaan nyata namun tercatat resmi, serta lalai memenuhi kewajiban perpajakan yang justru merugikan pendapatan negara. Tak ketinggalan, massa juga mendesak pembayaran segera atas selisih gaji dan ganti rugi yang menjadi hak sah Busrok Anthony akibat pemotongan pendapatan secara sepihak.

Dalam penyampaian orasinya, Reza selaku pengurus SPSI NIBA Sumatera mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Busrok pernah ditawari uang senilai lima miliar rupiah dengan syarat menghentikan langkah pembongkaran kasus dugaan korupsi di lingkungan instansi perpajakan, namun tawaran itu ditolak secara tegas. Akibat penolakan itulah ia kemudian mendapatkan serangkaian tekanan berupa penurunan jabatan dan perlakuan tidak wajar lainnya dari pihak manajemen.

Sementara itu, Abdul Arif Namora Sitanggang selaku Ketua Pengurus Cabang FSP KEP SPSI Siantar–Simalungun menekankan permintaan penyampaian data lengkap terkait seluruh perusahaan penyalur tenaga kerja beserta daftar nama seluruh pegawai yang ditempatkan di lingkungan kerja instansi pajak setempat, serta bukti sah kepesertaan dan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masing-masing pekerja.

"Apabila ditemukan adanya pegawai yang tidak didaftarkan atau iurannya tidak dibayarkan oleh pihak penanggung jawab, maka hal itu merupakan bentuk eksploitasi nyata yang harus ditindak tegas tanpa memberi kelonggaran sedikitpun. Kami juga menuntut pertemuan langsung dengan pejabat dan tenaga ahli bersertifikat resmi di bidang keselamatan serta kesehatan kerja; hal ini bukan sekadar urusan administrasi, karena menyangkut keselamatan nyawa dan hak dasar yang tidak boleh diabaikan," tegasnya dengan nada lantang.

Selain itu, ia juga meminta jawaban resmi atas surat permohonan penyelesaian bersama yang dikirimkan sebelumnya, serta penjelasan alasan pasti pemutusan hubungan kerja terhadap Dahman Bakara yang telah mengabdi selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Penjelasan serupa juga diminta terkait kedudukan dan hak seluruh petugas pengamanan yang bertugas di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Sumut II, karena apapun status kepegawaiannya, hak mereka tetap dilindungi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya.

Senada dengan hal tersebut, Rio Affandi Siregar selaku Ketua Pengurus Daerah FSP KEP SPSI Sumut turut mengecam keras serangkaian tindakan buruk dan dugaan penjatuhan nama baik yang dialami oleh pegawai instansi pajak tersebut. Ia menyayangkan fakta bahwa saat Busrok mengajukan laporan resmi terkait dugaan pengemplangan pajak, bukannya pelaku yang diproses sesuai aturan, justru pelapor yang mengalami penurunan kedudukan dari pejabat struktural menjadi staf biasa—hal yang dinilai sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip pelayanan negara. Seluruh jalannya aksi ini pun terpantau aman karena dijaga dan dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian setempat.

Laporan : Bobby sihite

Adapun Tema MTQ Tahun 2026 ini yaitu "Semangat kolaborasi mewujudkan generasi Qur'ani untuk Dairi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia".

Vickner Sinaga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, masyarakat, stakeholder, serta semua pihak yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan dukungan demi terselenggaranya MTQ ke-51.

"Sesuai dengan Tema tahun ini, mengandung makna yang sangat mendalam. Kita ingin membangun generasi muda Dairi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kuat dalam iman dan mulia dalam akhlak dengan menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, Pelaksanaan MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca Alquran, tetapi juga merupakan sarana syiar Islam dan momentum untuk memperkuat ukhuwah, persaudaraan, serta persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Dairi.

"Saya berharap kegiatan ini mampu melahirkan qari dan qariah terbaik yang nantinya dapat mengharumkan nama Kabupaten Dairi di tingkat Provinsi Sumatera Utara maupun tingkat nasional. Lebih dari itu, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan nilai-nilai Alquran sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengamalkan isi kandungan Alquran, kita dapat membangun masyarakat yang damai, toleran, religius, dan berkarakter," tuturnya.

Untuk diketahui, ada 8 cabang yang akan dilombakan pada MTQ Tahun 2026 yaitu Tilawah Dewasa dan Remaja, Tilawah Anak dan Tahfiz 1 juz, Tartil Anak, Fahmil Quran, Syahril Quran dan karya tulis ilmiah Al-quran. Selain itu, akan diadakan juga untuk penilaian kafilah dan penilaian drumband.

Kegiatan ini diikuti oleh 17 kafilah terbaik yang berasal dari 15 kecamatan, STAIS Al Ikhlas Sidikalang, dan Pondok Pesantren Dairi. Pelaksanaan berlangsung selama 2 hari, Selasa-Rabu (12-13 Mei 2026).

Turut hadir, Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Ketua TP PKK Kabupaten Dairi, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli PKK, Ny. Sri Dewi Wahyu Sagala, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, Ketua LPTQ Kabupaten Dairi beserta jajaran, Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat,

Dewan hakim dan panitia pelaksana. Para camat, kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan pondok pesantren, dan organisasi keagamaan Islam.

Sebagai tuan rumah, masyarakat Desa Bintang Mersada turut memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan MTQ.

Warga secara gotong royong menyiapkan berbagai kebutuhan kegiatan, termasuk konsumsi makan siang untuk peserta dan tamu selama dua hari pelaksanaan, yang mencakup delapan cabang perlombaan.

Namun di balik kemeriahan acara, Pemerintah Desa Bintang Mersada mengaku menyimpan rasa kecewa terhadap panitia pelaksana.

Kepala Desa Bintang Mersada, Uswatun Bintang, menyampaikan bahwa pihak desa merasa kurang mendapat penghargaan dalam rangkaian seremoni pembukaan MTQ tersebut.

Menurutnya, saat prosesi pembukaan berlangsung, pemerintah desa selaku tuan rumah tidak dilibatkan dalam agenda simbolis pembukaan maupun diberikan ruang untuk menyampaikan sambutan.

Bahkan, kata dia, tidak ada ucapan terima kasih secara khusus kepada masyarakat Desa Bintang Mersada yang telah menyediakan tempat sekaligus mendukung penuh kelancaran acara.

"Kami mendukung penuh kegiatan ini agar berjalan sukses. Masyarakat bergotong royong membantu tanpa pamrih. Tetapi sebagai tuan rumah, tentu kami berharap ada bentuk penghargaan dan penghormatan yang layak," ujarnya kepada awak media usai acara pembukaan.

Ia juga menuturkan bahwa hal serupa disebut pernah terjadi pada pelaksanaan MTQ sebelumnya. Karena itu, kekecewaan masyarakat kali ini dianggap sebagai bentuk harapan agar ke depan panitia lebih memperhatikan peran pemerintah desa dan warga setempat dalam setiap kegiatan berskala besar.

"Kami bukan mencari penghormatan berlebihan, tetapi setidaknya tuan rumah juga dihargai atas kontribusi dan kerja sama yang diberikan demi suksesnya acara," tambahnya.

Meski demikian, masyarakat Desa Bintang Mersada tetap berkomitmen mendukung seluruh rangkaian pelaksanaan MTQ hingga selesai demi menjaga semangat syiar Islam dan kebersamaan di Kabupaten Dairi.

Dalam perkara Nomor 37/Pid.Pra/2026/PN Mdn, hakim tunggal Pinta Uli Br. Tarigan menyatakan seluruh permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

Melalui kuasa hukumnya, Ramses Butarbutar SH, pihak pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Persadaan Putra Sembiring.

Pemohon menilai proses hukum yang dilakukan aparat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan terkesan sebagai bentuk kriminalisasi.

Dalam keterangan pers pihak keluarga, Beni selaku abang kandung Persadaan Putra Sembiring meminta perhatian khusus kepada Prabowo Subianto dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman atas persoalan hukum yang menimpa keluarganya.

"Tolong kami pak, disuruh polisi keluarga kami menangkap maling yang kemudian dijadikan tersangka keluarga kami, karena dilaporkan balik oleh keluarga si maling, dengan tuduhan penganiayaan mau ke mana lagi kami mengadu dan kami mohon pak dengarkan jeritan hati kecil kami ini demi keadilan. keluarga kami difitnah dengan berbagai tuduhan , kami bisa membuktikannya, di mana hati nurani para pemimpin hukum di negeri ini?", ucap Benny sambil bermohon, bersujud, dan menangis meminta tolong kepada bapak presiden Prabowo dan ketua komisi lll habiburokhman.

Namun dalam amar putusannya, majelis hakim menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon. Pengadilan menyatakan langkah-langkah yang dilakukan pihak termohon, yakni Polrestabes Medan, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon Ramses Butarbutar SH, menyampaikan apresiasinya kepada majelis hakim atas putusan yang telah dibacakan, meskipun pihaknya sebelumnya telah menghadirkan sejumlah bukti video dalam persidangan.

"Terimakasih kepada Majelis Hakim Tunggal yang telah memberikan putusan. Walau sebelumnya kita telah memberikan sejumlah bukti video di dalam persidangan, mudah-mudahan itu adalah hasil putusan dari hati nurani majelis dan dari pikiran yang jernih", tegasnya.

"Mungkin sudah ini jalannya, dan untuk langkah selanjutnya kita akan tetap menempuh sidang pidana selanjutnya," tutup Ramses kepada awak media yang bertugas. (Red/Tim)

Aktivitas perjudian itu disebut berlangsung terang-terangan tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Kondisi tersebut memunculkan dugaan di tengah masyarakat adanya praktik pembiaran hingga dugaan setoran kepada oknum tertentu agar aktivitas ilegal tersebut tetap aman beroperasi.

Warga pun meminta Kapolda Sumatera Utara dan Kapolresta Deli Serdang segera turun tangan memberantas praktik perjudian yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

"Kami menduga ada pembiaran. Mesin judi itu beroperasi bebas siang malam, tapi tidak pernah disentuh. Kalau memang aparat serius memberantas judi, seharusnya mudah menindak lokasi-lokasi itu," ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mesin judi tembak ikan yang diduga milik DS tersebar di sejumlah kecamatan di Deli Serdang.

Di Kecamatan STM Hilir, lokasi perjudian disebut berada di Simpang Pajak Talun Kenas, Dusun Bekilang, Jalan SMN I, Dusun Beras Bulan depan lapangan voli, Simpang Sarang Kulit Desa Gunung Rintih, Desa Lau Rempak, serta sejumlah titik lainnya.

Sementara di Kecamatan Biru-Biru, mesin judi dikabarkan beroperasi di kawasan Kafe Tanah Wakaf Pasar 9, Tanah Lapang Desa Biru-Biru, hingga Simpang Kemiri.

Sedangkan di Kecamatan Namorambe, lokasi perjudian disebut berada di Desa Tangkahan yang memiliki dua titik mesin, Desa Namopinang, Terminal Namorambe, hingga Desa Delitua.

Seorang penjaga mesin judi yang ditemui wartawan di kawasan Talun Kenas bahkan mengaku bahwa mesin yang dijaganya merupakan milik seorang pria bernama Dedi Situmorang, warga Kota Medan.

"Bosnya Dedi. Mesin dia banyak, bukan di sini saja. Ada di Medan, Deli Serdang sampai Langkat," ujar penjaga mesin tersebut.

"Bosnya Dedi. Mesin dia banyak, bukan di sini saja. Ada di Medan, Deli Serdang sampai Langkat," ujar penjaga mesin tersebut.

"Aneh rasanya jika kepolisian tidak tahu ada aktivitas perjudian di daerahnya. Apa kerja para Kapolsek terutama Satreskrim dan jajarannya yang diduga seolah merestui kegiatan tersebut. Sudah saatnya Kapolresta Deli Serdang mengevaluasi kinerja Kasatreskrim, bila perlu diganti saja karena dianggap tidak menjalankan instruksi Kapolri yang tegas memerangi perjudian," tegas Ari Gusti.

Hingga berita ini diterbitkan,Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana yang belum membalas pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp.

Inspeksi dadakan itu justru memunculkan pertanyaan baru setelah temuan di lapangan berbeda dengan keluhan warga. Sebelumnya, warga Kelurahan Wek III, Umak Azzam Nasution, mengaku kesulitan membeli gas 3 Kg di pangkalan dekat rumahnya, Minggu 10 Mei 2026. Saat itu pihak pangkalan menyebut stok kosong. Pangkalan yang dimaksud warga diduga milik ASN yang bekerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Padangsidimpuan.

Namun saat disidak, Daulat justru menemukan fakta berbeda. "Kemarin warga bilang kosong, tapi waktu kami datang masih ada sekitar 20 tabung tersedia," kata Daulat menjelaskan hasil sidak di pangkalan tersebut kepada Asatupro.com melalui pesan singkat, Senin (11/5/2026).

Daulat menegaskan, pihaknya sengaja membawa agen besar saat sidak agar kondisi bisa langsung dibuktikan. Meski menemukan 20 tabung, ia mengakui Pemerintah Kota Padangsidimpuan memiliki keterbatasan dalam pengawasan.

"Enggak mungkin kami tiap hari harus sidak. Kami enggak mampu harus sidak tiap hari, makanya perlu informasi dari kawan-kawan media biar ditanya kebenarannya," ujar Daulat.

Ia menambahkan, Bagian Ekonomi hanya dapat melakukan pengawasan secara berkala dan tidak memungkinkan melakukan inspeksi setiap hari ke seluruh pangkalan LPG yang ada di Kota Padangsidimpuan.

Pernyataan itu memantik perhatian publik, mengingat dalam beberapa hari terakhir masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh gas LPG subsidi 3 Kg. Selain langka, harga jual di tingkat pengecer juga disebut melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi Rp18.500, bahkan mencapai Rp35.000 per tabung.

Di tengah carut marut itu, dugaan penyebab kelangkaan mulai terkuak. Sumber Asatupro.com dari kalangan pengusaha LPG yang dirahasiakan namanya menyebut kondisi langka diduga mulai terasa ketika jatah distribusi gas LPG untuk wilayah Tapanuli Selatan mengalami pengurangan.

"Dah kucari info ternyata benar Tapsel dikurangi jatahnya. Biasanya Tapsel pemasok ke kota ini," beber sumber melalui pesan singkat, Minggu 10 Mei 2026.

Sumber tersebut menjelaskan, pihak-pihak yang selama ini berkecimpung dalam distribusi LPG lebih memahami pola masuknya pasokan gas ke Kota Padangsidimpuan.

"Kalau gas dari Tapsel masuk ke kota biasanya stok di Padangsidimpuan banjir. Tapi kalau distribusi itu tidak masuk, biasanya mulai terasa langka," ungkapnya.

Dengan adanya dua versi yang bertolak belakang antara keluhan warga dan hasil sidak Pemko, serta dugaan pemangkasan kuota dari Tapsel, publik meminta pemerintah serius memastikan ketersediaan stok tetap aman.

Masyarakat juga mendesak adanya pengawasan ketat terhadap pangkalan agar penyaluran gas subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu di tengah kesulitan warga memperoleh gas melon. (MN)