Di tengah minimnya tindakan preventif dan belum adanya pernyataan resmi dari kepolisian, elemen masyarakat secara tegas mendesak Satreskrim Polresta Deli Serdang untuk segera mengambil langkah penindakan di lapangan. Langkah ini dinilai esensial guna meredam spekulasi liar mengenai dugaan pembiaran atau indikasi lemahnya supremasi hukum di wilayah tersebut.

Sikap pasif aparat ketika dimintai konfirmasi oleh awak media turut disayangkan oleh warga, karena berpotensi ditafsirkan publik sebagai bentuk keraguan institusi. Guna memenuhi asas keberimbangan pemberitaan (cover both sides), tim redaksi telah berupaya meminta klarifikasi resmi. Namun, saat dikonfirmasi, Kanit Pidum Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Bines Saragih, S.H., sampai berita ini diterbitkan belum bersedia memberikan tanggapan atau balasan kepada redaksi.

"Kami memaklumi asas praduga tak bersalah, tetapi keresahan masyarakat ini butuh jawaban konkret. Kalau memang sudah dicek dan tidak ada aktivitas ilegal, sampaikan secara transparan. Namun, jika dugaan perjudian itu benar adanya, penindakan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Jangan sampai masyarakat merasa ada pihak yang kebal hukum," tegas salah seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Menguji Instruksi Pimpinan Polri

Kabar beroperasinya arena sabung ayam secara bebas ini dinilai kontradiktif dengan instruksi tegas pucuk pimpinan Polri terkait pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Instruksi untuk menyapu bersih tindak pidana perjudian—baik darat maupun daring—seharusnya menjadi pedoman mutlak bagi jajaran kepolisian di tingkat wilayah.

Bagi masyarakat di sekitar Jaharun B, polemik ini bukan sekadar persoalan kerumunan, melainkan menyangkut potensi degradasi moral lingkungan dan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Jika pihak pengelola arena benar-benar beroperasi dengan leluasa pada akhir pekan ini, hal tersebut berpotensi mencoreng kredibilitas penegak hukum secara fatal.

Hingga berita lanjutan ini diturunkan, masyarakat terus memantau situasi di lapangan serta menunggu langkah konkret dan sikap resmi dari jajaran Satreskrim Polresta Deli Serdang. Publik menuntut tindakan presisi yang terukur dan objektif. Bola kini sepenuhnya berada di tangan penegak hukum wilayah: apakah wibawa hukum akan ditegakkan untuk memulihkan rasa aman warga Galang, atau dibiarkan berlarut menjadi polemik.

Keberadaan lokasi perjudian yang disebut masih beroperasi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan aparat kepolisian di wilayah tersebut.

Jika dugaan aktivitas perjudian itu benar masih berlangsung, aparat penegak hukum perlu segera menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat, serta mengungkap siapa saja yang berada di balik operasional arena tersebut.

Kapolres Tanah Karo juga didesak mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan oleh jajaran Polsek Tiga Panah, termasuk memastikan apakah laporan masyarakat telah ditindaklanjuti secara serius.

Jangan sampai aktivitas yang diduga melanggar hukum terus berlangsung tanpa penindakan yang transparan dan terukur. Terlebih, lokasi yang disorot berada di dekat lingkungan yayasan pendidikan sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Sebagai informasi aktivitas di sebuah ruko dua lantai yang diduga menjadi tempat perjudian itu masih terlihat berlangsung.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut sosok pria bernama "Yepta" diduga berperan sebagai pengelola lapangan dan mendapat beckingan diduga oknum TNI yang dikenal dengan sebutan "Danru" yang masih aktip bertugas di tanah Karo.

"Yepta ini pekerja, Bang. Dia hanya menjalankan dan mengoordinir tempat judi itu. Namun, pemiliknya disebut-sebut oknum TNI yang biasa dikenal dengan sebutan 'Danru'. Makanya, kepolisian tidak berani menutup lokasi itu," ungkap sumber tersebut.

Kanit Polsek Tiga Panah, IPTU Regen Manik, S.H., M.H., telah dikonfirmasi awak media terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.

Terpisah, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si. saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsAp mengatakan, agar berkordinasi dengan Humas atau Kasat Reskrim Polresta Karo.

Kegiatan ibadah ini menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan ketenangan batin, serta membangun semangat warga binaan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, warga binaan diajak untuk memperdalam nilai-nilai spiritual, menumbuhkan kasih kepada sesama, dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Novindra, Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Lapas Kelas IIA Bangkinang sekaligus Penasihat Gereja Oikumene. Kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan kerohanian sebagai bagian dari upaya membentuk karakter dan memperkuat kepribadian warga binaan.

Dalam kesempatan tersebut, Novindra menyampaikan pesan Kalapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, yang mengajak warga binaan untuk terus memperkuat iman, menjaga perilaku, serta mengikuti setiap program pembinaan dengan penuh kesungguhan.

"Melalui kegiatan ibadah ini, mari kita terus memperkuat iman, menumbuhkan sikap saling menghormati, dan membiasakan diri melakukan hal-hal positif. Ikuti setiap program pembinaan dengan baik dan jadikan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah bersemangat untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bersama keluarga dan masyarakat," ujar Novindra menyampaikan pesan Kalapas.

Ia juga berharap kegiatan ibadah rutin ini dapat memberikan manfaat bagi warga binaan, khususnya dalam memperkuat kehidupan spiritual, menumbuhkan ketenangan hati, serta membangun sikap yang lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang terus mendorong pembinaan kerohanian yang humanis dan berkelanjutan. Diharapkan, nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat karakter, serta mempersiapkan diri untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Memperkuat iman, menumbuhkan kebaikan, dan membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Langkah ini diambil lantaran proses penyidikan mengindikasikan adanya keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

​Sinergi dan Koordinasi Terpadu dengan Puspom TNI

Dalam keterangannya pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa KPK tidak dapat berjalan sendiri dalam mengusut kasus ini mengingat jurisdiksi hukum militer yang berlaku bagi prajurit aktif.

​"Tentunya kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif. Penyidikan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan dibangun melalui sinergi dan koordinasi terpadu bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI," ujar Taufik.

​Sejak penggeledahan diawali pada 14 hingga 15 Oktober 2026 di kantor pusat BNPB, personel Puspom TNI telah ikut mendampingi penyidik KPK, termasuk saat penyegelan ruang kerja Mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto serta area kedeputian dan unit pengadaan.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Penetapan Tersangka

​Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangkan (OTT) yang dilancarkan KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan sebanyak 15 orang, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

​Setelah pemeriksaan intensif, pada Rabu, 14 Oktober 2026, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka:

1. Bima Setiawan (BMS) – Tenaga Ahli Kepala BNPB (adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).
2. ​Richard Erlangga (RIC) – Tenaga Ahli Kepala BNPB.
3. Gabriel Purwaka Sigit (GPS) – Kepala Subdirektorat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
4. ​Syifa Nrika Ghifarin (SNG) – Pihak Swasta.
5. ​Gery Prasetiawan (GER) – Direktur PT Trans Lintas Selaras.

​Kelima tersangka saat ini telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.

​Penyitaan Barang Bukti hingga Aset Kripto

​Dalam rangkaian penggeledahan dan penyidikan dari 14 hingga 16 Oktober 2026, KPK berhasil menyita barang bukti bernilai total Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut mencakup:

1. ​Uang Tunai Rupiah: Rp3,35 miliar.
2. ​Valuta Asing: 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura.
3. Emas Fisik & Tabungan Emas: Logam mulia dan tabungan emas dengan total nilai sekitar Rp767,8 juta.
4. ​Aset Digital: Aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

​Penyidik KPK menduga dana hasil korupsi alokasi penanganan bencana ini sempat dialihkan untuk pembelian saham hingga puluhan miliar rupiah.

Penyelidikan bersama Puspom TNI terus digencarkan untuk membongkar secara tuntas alur aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lainnya.

Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus menyampaikan imbauan kamtibmas, khususnya terkait pencegahan narkoba, kenakalan remaja, balap liar, dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui personel polsek dimasing-masing wilayah yang bertugas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga kamtibmas. Kami mengimbau para orang tua agar mengawasi pergaulan anak-anaknya serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba, balap liar, dan berbagai bentuk kenakalan remaja," ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan maupun tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

Melalui kegiatan Subuh Keliling, Polres Rokan Hulu berharap sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

Dalam rapat tersebut, masing-masing pejabat struktural menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi yang dipimpin, termasuk perkembangan kegiatan, capaian kinerja, serta hambatan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian bersama.

Kalapas Efendi P. Purba menegaskan bahwa evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku. Melalui rapat ini, setiap seksi diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya serta mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemukan.

"Rapat evaluasi ini menjadi sarana untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing seksi berjalan. Setiap kendala yang dihadapi perlu disampaikan agar dapat kita bahas bersama dan dicarikan solusi yang tepat, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal," tegas Efendi P. Purba.

Ia juga mengharapkan seluruh pejabat struktural terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Sinergi antarseksi dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Pasir Pangarayan.

Melalui rapat evaluasi ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan setiap kendala yang muncul dapat ditindaklanjuti demi terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang optimal.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

#2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Kedatangan Kakanwil Ditjenpas Riau yang didampingi Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Yusup Gunawan, disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, beserta jajaran petugas.

Kegiatan diawali dengan menyaksikan apel serah terima regu pengamanan. Apel ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran pergantian tugas, kesiapsiagaan petugas, serta kesinambungan pengawasan guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Dumai.

Usai pelaksanaan apel, Kakanwil bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke blok hunian. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyapa warga binaan secara langsung dan memberikan penguatan moral agar senantiasa menjaga ketertiban, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengikuti seluruh program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

Kakanwil juga mendorong warga binaan untuk menjadikan masa pembinaan sebagai kesempatan memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pribadi, dan mempersiapkan diri agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Kunjungan ini menjadi wujud perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pengamanan yang tegas dan pendekatan yang humanis. Kehadiran pimpinan secara langsung juga menjadi sarana untuk melihat kondisi lingkungan hunian serta memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan berjalan sesuai prosedur.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Dumai terus berkomitmen memperkuat keamanan dan ketertiban, meningkatkan profesionalisme petugas, serta mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan humanis.

Pengungkapan ini berawal dari pemetaan lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas transaksi narkotika di Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Operasi dipimpin langsung Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H.

Sebelum bergerak ke lokasi, personel gabungan terlebih dahulu mengikuti apel pada sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, tim melakukan penyelidikan dan penyisiran di titik yang telah dipetakan hingga berhasil mengamankan S.

Dari lokasi penindakan, petugas menyita satu tas ransel berwarna hitam dan satu plastik klip besar berisi sabu dengan berat bruto 1.000,14 gram. Barang bukti tersebut selanjutnya dibawa bersama terduga pelaku ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan dalam laporan operasi, S mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria yang dikenal dengan inisial R. Petugas kemudian melakukan pencarian terhadap pria tersebut, tetapi hingga operasi berlangsung keberadaannya belum ditemukan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa operasi pemberantasan narkoba akan terus dilakukan untuk menekan peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah Lubuk Pakam dan sekitarnya.

"Pemberantasan peredaran narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika," ujar Fery.

Selain melakukan penindakan, Fery juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada warga setempat. Masyarakat disebut memberikan apresiasi terhadap langkah petugas dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kelurahan Lubuk Pakam III.

Keberhasilan mengamankan sabu dengan berat bruto sekitar satu kilogram ini menjadi bagian dari upaya Satresnarkoba Polresta Deli Serdang dalam memutus peredaran narkotika. Kepolisian masih perlu mendalami asal-usul barang bukti, dugaan jaringan yang terlibat, serta keberadaan pria inisial R.

Saat ini, terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk kepentingan penyidikan. Status hukum terduga pelaku tetap harus mengacu pada proses penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Red/Tim)

Aksi ini dipicu oleh ditemukannya indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), jual-beli proyek, serta monopoli pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Medan.

​Berdasarkan hasil monitoring, investigasi, dan analisis dokumen yang dilakukan oleh GMPET-SU, ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, pengondisian vendor, dan pengabaian prinsip persaingan sehat pada proses pengadaan aspal Tahun Anggaran 2026 melalui sistem e-purchasing dan pengondisian proyek di wilayah UPT Medan Utara dan Medan Timur.

Dugaan Penyimpangan Proyek Raksasa

​Dalam pernyataan sikapnya, GMPET-SU menyoroti beberapa paket pengadaan berukuran raksasa yang diduga dikondisikan secara culas:

1. Pengadaan 10.000 Ton Hotmix AC-WC dari PT RA dengan alokasi anggaran fantastis mencapai ±Rp16.156.527.300,00 (Enam Belas Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
2. Pengadaan 5.000 Ton Hotmix HRS-WC dari PT GD dengan nilai anggaran sebesar Rp8.497.050.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Praktik Pemotongan Fee Proyek 10%: Adanya dugaan bagi-bagi proyek serta pemotongan fee sebesar 10% di lingkungan Dinas SDABMBK melalui UPT Medan Utara, yang diduga dikumpulkan oleh oknum berinisial FR selaku pengepul uang fee.

Dasar Hukum & Payung Undang-Undang

​Tindakan dan tuntutan yang dilayangkan oleh GMPET-SU merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain:

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 & Pasal 3: Mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.

Pasal 12 huruf e & f: Terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu (pemotongan/fee).

​UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

​Pasal 22: Mengatur larangan bagi pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

​Mengatur kewajiban penerapannya prinsip-prinsip pengadaan seperti transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

​Tuntutan Tegas GMPET-SU

​Melalui Koordinator Aksi Ricky Pratama dan Koordinator Lapangan Ahmad Siregar, GMPET-SU menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pihak berwenang:

1. Mendesak Kejati Sumut & KejariMedan Intervensi Hukum: Segera memberikan atensi, memanggil, dan memeriksa Kepala UPT Medan Utara serta Kepala UPT Medan Timur terkait dugaan suap, jual-beli proyek, dan pengondisian fee 10%.
2. ​Periksa Kadis SDABMBK & Tangkap Oknum FR: Meminta KejariMedan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, serta menangkap oknum berinisial FR yang diduga kuat bertindak sebagai pengepul uang fee proyek.
3. Desak Wali Kota Medan Copot Pejabat Terkait: Meminta Wali Kota Medan untuk MENCOPOT KEPALA DINAS SDABMBK KOTA MEDAN karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan monopoli proyek. Serta MENCOPOT DAN MEMECAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) atas dugaan manipulasi mekanisme mini competition.
4. Evaluasi Total Kinerja SDABMBK: Meminta Wali Kota Medan mengevaluasi total seluruh jajaran kepemimpinan Dinas SDABMBK guna membersihkan Kota Medan dari praktik KKN yang merugikan pembangunan publik.

​Aksi Lanjutan Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU):

Guna mengawal penuntasan kasus ini secara tuntas, GMPET-SU menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa susulan pada Senin, 22 Oktober 2026 di dua titik lokasi utama, yaitu di depan Kantor Wali Kota Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

​Surat pernyataan sikap ini turut ditembuskan kepada Kejatisu, Wali Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, Dinas PU Medan, KejariMedan, serta Insan Media. (Red/Tim)

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, bersama jajaran pejabat struktural dan perwakilan insan pers. Suasana kebersamaan semakin terasa melalui obrolan santai, menikmati kopi dan sarapan bersama, hingga bernyanyi bersama yang menambah keakraban antara Kalapas dan insan pers.

Dalam sambutannya, Kalapas Alexander Lisman Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan pers atas dukungan serta kerja sama dalam mempublikasikan berbagai kegiatan, pelayanan, dan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Bangkinang.

"Melalui Coffee Morning dan sarapan bersama ini, kami ingin mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan insan pers. Kami mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program pembinaan di Lapas Bangkinang kepada masyarakat. Semoga kebersamaan ini semakin memperkuat sinergi dan membawa manfaat positif bagi penyebarluasan informasi pemasyarakatan," ujar Kalapas Alexander Lisman Putra.

Usai kegiatan ramah tamah, Kalapas Alexander Lisman Putra bersama jajaran juga mengajak perwakilan insan pers berkeliling untuk melihat secara langsung lingkungan Lapas Kelas IIA Bangkinang, termasuk area blok hunian warga binaan. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi insan pers untuk mengenal lebih dekat lingkungan pemasyarakatan serta melihat secara langsung fasilitas dan aktivitas pembinaan di dalam Lapas.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang berharap hubungan silaturahmi dan kemitraan bersama insan pers semakin erat. Kebersamaan yang terjalin diharapkan menjadi fondasi bagi kolaborasi berkelanjutan dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Secangkir kopi, lantunan lagu, dan hangatnya kebersamaan. Pererat silaturahmi, kuatkan sinergi, bersama membangun pemasyarakatan yang semakin informatif dan inspiratif!

#InfoPAS #LapasBangkinang #AlexanderLismanPutra #Kemenimipas #Ditjenpas #Pemasyarakatan #CoffeeMorning #Sinergitas #InsanPers

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Kamis (15/10/2026), aktivitas di sebuah ruko dua lantai yang diduga menjadi tempat perjudian itu masih terlihat berlangsung.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut sosok pria bernama "Yepta" diduga berperan sebagai pengelola lapangan. Sementara itu, sumber tersebut mengklaim bisnis ilegal itu diduga memiliki keterkaitan dengan oknum TNI yang dikenal dengan sebutan "Danru".

"Yepta ini pekerja, Bang. Dia hanya menjalankan dan mengoordinir tempat judi itu. Namun, pemiliknya disebut-sebut oknum TNI yang biasa dikenal dengan sebutan 'Danru'. Makanya, kepolisian tidak berani menutup lokasi itu," ungkap sumber tersebut.

Sumber itu juga menyebutkan terdapat dua unit mesin judi tembak ikan di dalam ruko tersebut. Lokasi itu diklaim ramai dikunjungi pemain, dengan omzet yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah per hari.

Keberadaan arena yang diduga menjadi tempat perjudian di dekat lingkungan sekolah memunculkan kekhawatiran masyarakat. Selain berpotensi mengganggu ketertiban umum, aktivitas tersebut dinilai dapat memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan pendidikan dan perkembangan generasi muda.

Masyarakat pun mendesak Polres Tanah Karo dan jajaran terkait agar segera turun ke lapangan, menyelidiki dugaan aktivitas perjudian tersebut, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Kanit Polsek Tiga Panah, IPTU Regen Manik, S.H., M.H., telah dikonfirmasi awak media terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.

Wisuda kampus vokasi perkebunan kelapa sawit tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri puluhan tokoh dari dunia pendidikan, BUMN perkebunan, perbankan, hingga asosiasi petani sawit.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak hadir Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Brigjen TNI (Purn) Dr. Erry Herman, S.E., http://M.PA., serta Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta Sosiawan Hary Kustanto.

Hadir pula Region Head I PTPN IV Rurianto dan Region Head II PTPN IV Budi Susanto, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumut Assoc. Prof. Dr. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., serta Manajer PKS Laut Dador PT Paya Pinang Teguh Warsito, S.H.

Dari sektor perbankan, hadir pimpinan cabang Bank BNI Sri Astuti, Bank Mandiri Billy, Bank BRI Wicaksono Hendiko Putro, Bank Muamalat Muhammad Jar Daek, dan Bank Sumut Syariah Rahmat Hidayat.

Turut hadir praktisi sawit, yakni perwakilan GAPKI Sumut Mino Lesmana, Ketua Apkasindo Sumut Ir. Gus Dalhari Harahap, dan Ketua Aspek-PIR Sumut H. Syarifuddin Sirait, S.P.

Menurutnya, banyak mahasiswa dan alumni ITSI yang menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional, khususnya di bidang riset dan inovasi pemanfaatan kelapa sawit.

"Rata-rata lulusan ITSI Medan sudah diterima bekerja di industri perkebunan dan pengolahan sawit di berbagai daerah. Bahkan, banyak yang sudah bekerja sebelum diwisuda," ujar Purjianto.

Hal tersebut, kata dia, menjadi bukti komitmen ITSI Medan dalam mencetak SDM sawit unggul dan berkualitas yang dibutuhkan industri.

Proses wisuda berlangsung khidmat dan penuh haru. Sejumlah orang tua wisudawan tampak hadir langsung dari kampung halaman untuk menyaksikan putra-putri mereka diwisuda.

Melalui kegiatan ini, warga binaan diberikan kesempatan untuk belajar bercocok tanam, mulai dari proses penyemaian benih, pemindahan bibit, hingga perawatan tanaman. Kegiatan tersebut tidak hanya mengisi waktu dengan aktivitas positif, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kemandirian yang diharapkan dapat bermanfaat setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.

Dalam proses budidaya, perawatan tanaman cabai menjadi salah satu tahapan penting yang membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Warga binaan melakukan penyiraman secara rutin dengan memperhatikan kondisi kelembapan media tanam agar tanaman tidak kekurangan maupun kelebihan air.

Selain penyiraman, perawatan juga dilakukan dengan memastikan tanaman memperoleh sinar matahari yang cukup, menjaga kebersihan area tanam, serta mengamati pertumbuhan bibit secara berkala. Bibit yang tumbuh kurang optimal perlu mendapat perhatian agar dapat berkembang dengan baik sebelum memasuki tahap pertumbuhan berikutnya.

Pengendalian gulma dan pemantauan terhadap hama maupun penyakit juga menjadi bagian penting dalam pemeliharaan tanaman cabai. Apabila ditemukan daun yang menguning, layu, atau menunjukkan gejala serangan hama, tanaman perlu diperiksa agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Pemupukan pun perlu disesuaikan dengan usia tanaman dan kebutuhan nutrisinya untuk mendukung pertumbuhan batang, daun, serta pembentukan buah.

Melalui pendampingan dan praktik secara langsung, warga binaan diharapkan semakin memahami teknik dasar pertanian, sekaligus membangun sikap disiplin, teliti, sabar dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan budidaya.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan ini dilaksanakan di area kompleks Lapas Kelas IIA Bangkinang. Acara ini menjadi wadah diskusi interaktif sekaligus sarana komunikasi yang konstruktif antara pihak lapas dengan para pemburu berita

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Bangkinang menyampaikan bahwa peran media massa sangat krusial dalam membangun pemahaman publik mengenai tugas, fungsi, serta dinamika yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Sinergi antara Lapas dan media sangat penting untuk membangun keterbukaan informasi. Kami berharap melalui kemitraan yang kuat ini, berbagai program pembinaan positif bagi warga binaan serta upaya penegakan keamanan dapat tersampaikan secara objektif dan berimbang kepada masyarakat luas," ungkap Kalapas.

Dalam sesi diskusi santai sembari menikmati sarapan pagi, pihak jajaran pejabat struktural LapasBangkinang turut memaparkan sejumlah program pembinaan kemandirian, kegiatan keagamaan, serta inovasi pelayanan publik yang tengah berjalan.

Di sisi lain, perwakilan rekan-rekan media yang hadir turut memberikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang diberikan oleh pihak LapasBangkinang. Insan pers berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam menyebarkan edukasi yang positif, sekaligus menjadi kontrol sosial yang membangun demi kemajuan pemasyarakatan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran manajemen Lapas Kelas IIA Bangkinang dan seluruh jurnalis media cetak, elektronik, maupun daring yang hadir dalam kegiatan.

Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Ramces menegaskan, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pengerusakan tersebut serta memeriksa dasar hukum pembongkaran rumah milik kliennya.

"Kami mengutuk keras tindakan pembongkaran rumah klien kami yang sudah ditempati secara turun-temurun. Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pihak yang melakukan pembongkaran tersebut," ujar Ramces saat diwawancarai awak media di Polda Sumut.

Menurut Ramces, rumah milik Abdul Rahim berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Ia menyatakan bahwa keluarganya telah tinggal di lokasi tersebut selama beberapa generasi, bahkan diperkirakan sudah berlangsung ratusan tahun.

Atas dasar itu, Ramces meminta pemerintah dan aparat terkait memperhatikan status kawasan, riwayat penguasaan tempat tinggal masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum melakukan tindakan penertiban.

Ia juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai Putusan MK Nomor 181. Namun, nomor dan substansi putusan yang dimaksud perlu dipastikan kembali agar penerapannya terhadap perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya.

Pertanyakan Kewenangan Satpol PP

Ramces menilai kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran di kawasan yang diklaim sebagai hutan lindung perlu diperiksa secara hukum.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perizinan bangunan, tetapi juga menyangkut status kawasan dan kewenangan instansi yang melakukan penertiban.

Ia mempertanyakan alasan pembongkaran yang disebut berkaitan dengan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ramces berpendapat bahwa kondisi bangunan milik kliennya dan status kawasan tempat rumah itu berdiri harus dikaji terlebih dahulu sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

"Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum pembongkaran tersebut. Kami juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung," katanya.

Ramces turut menyoroti pengerahan personel dalam kegiatan pembongkaran rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter yang menurut keterangannya terbuat dari tepas.

Ia mempertanyakan siapa yang memerintahkan dan membiayai pengerahan personel serta penggunaan alat berat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu perlu ditelusuri agar seluruh proses penertiban dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tiopan Tarigan Soroti Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Sementara itu, Tiopan Tarigan, S.H., anggota tim kuasa hukum yang turut menjadi pelapor, meminta kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran tersebut.

Tiopan mengutip pemberitaan mengenai penertiban bangunan tanpa izin yang disebut berada di atas areal milik PT Tun Sewindu. Dalam pemberitaan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP dikabarkan melakukan pembongkaran pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan pengamanan personel Polresta Deli Serdang dan keterlibatan perangkat pemerintah daerah.

Ia juga menyebut PT Tun Sewindu sebagai perusahaan tambak udang yang menurut keterangannya telah beroperasi sejak 1988 di wilayah Desa Rugemuk/Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan informasi tersebut, Tiopan mempertanyakan apakah terdapat kerja sama atau koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan penertiban, termasuk keterlibatan aparat keamanan.

"Yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada kerja sama antara PT Tun Sewindu dengan Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP dan personel kepolisian dalam kegiatan tersebut, sementara lokasi yang kami persoalkan disebut sebagai kawasan hutan lindung," ujar Tiopan.

Pertanyaan tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen, dasar pelaksanaan kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai hubungan atau kerja sama para pihak belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan klarifikasi resmi.

Minta Aparat MengusutLaporan

Ramces dan tim kuasa hukum berharap laporan yang telah disampaikan ke Polda Sumut ditindaklanjuti secara profesional. Mereka meminta aparat memeriksa dugaan tindak pidana, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengkaji kemungkinan kerugian materiil dan imateriil yang dialami kliennya.

Ramces juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.

Ia meminta agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta agar dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan kerugian yang dialami klien kami dapat diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP Deli Serdang, pihak PT Tun Sewindu, serta Polda Sumut mengenai dasar pembongkaran, status hukum lahan, dan tindak lanjut laporan tersebut belum dimuat dalam bahan pemberitaan yang tersedia.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. (Red/Tim)

Pelaksanaan tes urine tersebut turut disertai dengan penggeledahan kamar hunian warga binaan. Petugas Lapas bersama personel Koramil 02 Rambah melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya barang-barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Dalam kegiatan penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang yang dianggap berbahaya dan berpotensi mengganggu kamtib. Barang-barang tersebut kemudian disita untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan urine secara acak terhadap 74 orang warga binaan, seluruhnya dinyatakan negatif. Hasil tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan LapasPasir Pangarayan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib), Moch. Subhan Zakaria, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran lapas dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba maupun barang-barang terlarang.

"Tes urine secara mendadak dan penggeledahan kamar hunian ini merupakan langkah nyata kami dalam memperkuat pengawasan serta mencegah masuk dan beredarnya narkoba maupun barang terlarang di dalam lapas. Keterlibatan personel Koramil 02 Rambah juga menjadi bentuk sinergi dalam memperkuat deteksi dini dan menjaga stabilitas keamanan. Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan deteksi dini secara rutin maupun insidentil demi menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Moch. Subhan Zakaria, mewakili Kalapas Efendi P. Purba.

Ia juga menegaskan bahwa jajaran LapasPasir Pangarayan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan terhadap warga binaan maupun lingkungan hunian. Sinergi dengan aparat TNI diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berharap tercipta lingkungan pemasyarakatan yang semakin aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di dalam lapas.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

#2tahungeraknyata #transformasibangsa #geraknyata #terusberbenah #hasilnyatamanfaatterasa

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat penjelasan KUAMedan Polonia Nomor B-1627/Kua.02.15.16/HM.01/10/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala KUAMedan Polonia, Syahpuddin, kepada BWI Sumut.

Dalam surat itu, KUA menjelaskan bahwa dokumen pengesahan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan tertanggal 19 Mei 2015 mencantumkan lima orang pengurus, yakni H.T. Dzulmi Eldin, H. Abdul Hakim Siagian, H. Yuslin Siregar, Dr. H. Asren Nasution, dan Dr. H. Hasan Matsum.

Namun, dokumen lainnya hanya mencantumkan tiga orang. Perbedaan tersebut menjadi persoalan yang perlu ditelusuri untuk memastikan dasar perubahan susunan kepengurusan Nazhir wakaf tersebut.

Persoalan ini bermula ketika mantan Ketua BWI Kota Medan, Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc., MA, mengajukan permohonan rekomendasi pergantian Nazhir dengan alasan salah seorang pengurus, H. Abdul Hakim Siagian, telah meninggal dunia.

Berkas yang diserahkan dalam proses tersebut antara lain surat permohonan, berita acara rapat, fotokopi identitas pengurus dan calon pengganti, serta dokumen pengesahan Nazhir Wakaf.

Dalam proses klarifikasi, KUAMedan Polonia meminta keterangan Abdul Muis, yang menjabat Kepala KUAMedan Polonia pada 2015. Berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam surat penjelasan, dokumen pengesahan yang benar adalah dokumen dengan lima orang pengurus.

Keterangan tersebut juga diperkuat dengan informasi mengenai saksi dan daftar hadir pembentukan Nazhir Wakaf pada 19 Mei 2015 di Rumah Dinas Pangdam.

KUAMedan Polonia turut menyoroti proses pembentukan susunan Nazhir yang hanya mencantumkan tiga orang.

Proses tersebut dinilai perlu ditelusuri karena diduga tidak melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pewakif Edy Rahmayadi dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Medan.

Selain itu, nama Dr. H. Hasan Matsum dan Dr. H. Asren Nasution tidak tercantum dalam dokumen susunan Nazhir yang berjumlah tiga orang. KUA juga menyoroti tidak adanya surat pernyataan pengunduran diri bermeterai dari kedua nama tersebut dalam berkas yang dijelaskan.

Atas perbedaan dokumen dan persoalan tersebut, KUAMedan Polonia meminta BWI Sumut meninjau kembali susunan kepengurusan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KUA juga menekankan pentingnya melibatkan pengurus BKM dan pewakif dalam penyelesaian persoalan tersebut guna menjaga keharmonisan serta memastikan pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berjalan sesuai aturan.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, juga meminta BWI Sumut menjelaskan dasar perubahan jumlah Nazhir dari lima orang menjadi tiga orang.

Salfimi berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan KUAMedan Polonia, BWI Sumut, Nazhir, dan BKM Masjid AgungMedan. (Red/Tim)