Jakarta,asatupro.com-Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi kembali melakukan perombakan (reshuffle) jajaran menteri dan pejabat tinggi negara dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan sejumlah posisi strategis ini mencakup jajaran menteri koordinator, menteri, kepala badan, hingga pimpinan tinggi Polri.

​Berikut adalah daftar lengkap pejabat negara yang dilantik oleh Presiden Prabowo:

​Menteri Koordinator dan Menteri

1. Bahlil Lahadalia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (merangkap sebagai Menteri ESDM)
2. ​Sugiono – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
3. ​Dudung Abdurachman – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam)
4. ​Arrmanatha Nasir – Menteri Luar Negeri (Menlu)
5. ​M. Sarmuji – Menteri Perindustrian (Menperin)

Wakil Menteri Koordinator dan Wakil Menteri

1. Drajat Hari Wibowo – Wakil Menteri Koordinator Perekonomian
2. ​Luky Alfirman – Wakil Menteri Keuangan
3. ​Nurkholish Ibnu Amman – Wakil Menteri Keuangan
4. ​Muhamad Soleh Mustofa – Wakil Menteri Pertanian
5. ​Irwan Meilano – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kepala Lembaga, Badan, dan Pimpinan Tinggi Polri

1. Listyo Sigit Prabowo – Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
2. ​Komjen Pol Suyudi Ario Seto – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
3. ​Komjen Pol Wahyu Hadiningrat – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri)
4. ​Dedi Prasetyo – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
5. ​Fadil Imran – Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa
6. ​Arianto Wibowo – Wakil Kepala BPKP

Ombudsman Republik Indonesia

1. Nuzran Joher – Ketua Ombudsman
2. Radyan Sam – Anggota Ombudsman

​Perombakan kabinet kali ini menghadirkan sejumlah dinamika penting, di antaranya pergeseran posisi tokoh-tokoh strategis serta masuknya nama Jenderal Polisi (Purn/Aktif) Listyo Sigit Prabowo menempati posisi baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), yang kepemimpinan di Korps Bhayangkara kini resmi diestafetkan kepada Kapolri baru, Komjen Suyudi Ario Seto.

Aksi kebal hukum ini pertama kali terendus berkat laporan warga sekitar yang curiga dengan mobilitas kendaraan pengangkut bahan bakar tanpa logo maupun penanda resmi perusahaan tersebut. Berbekal informasi tersebut, tim media langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan investigatif.

​Warga Ungkap Praktik Ilegal, Singgung "Bekingan" Oknum Aparat

Keberadaan truk tangki "siluman" pengangkut solar bersubsidi ini menuai keresahan mendalam di tengah masyarakat. Seorang warga setempat berinisial WH (39) mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal tersebut sudah berlangsung berulang kali tanpa ada sentuhan hukum.

​"Mobil truk biru putih itu sudah sering keluar masuk ke dalam perusahaan itu, Bang. Bekingnya TNI sama Polisi," ungkap WH dengan nada geram kepada awak media.

​Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang sengaja memuluskan distribusi BBM bersubsidi ilegal demi meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat kecil.

​Perusahaan Bungkam, Manajemen PT Medan Tropical Canning Tutup Mulut

​Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media di lokasi kejadian tidak membuahkan hasil. Pihak keamanan (security) yang berjaga di gerbang PT Medan Tropical Canning memilih bungkam dan menolak memberikan keterangan resmi terkait aktivitas keluar-masuk truk tangki bermuatan solar tersebut.

​Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Medan Tropical Canning sama sekali belum memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan penggunaan BBM bersubsidi di lingkungan pabrik mereka. Sikap tertutup ini semakin memperkuat kecurigaan publik adanya praktik curang di balik operasional perusahaan.

Ancaman Pidana Berat: Maling Hak Rakyat Kecil

​Dugaan penggunaan solar subsidi oleh sektor industri merupakan kejahatan telak terhadap negara. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan hukum tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 55 jo. Pasal 40 angka 9 regulasi tersebut, ditegaskan bahwa:

​"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

​Masyarakat menilai, jika terbukti digunakan untuk kepentingan korporasi industri, tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak kelompok rentan seperti nelayan dan petani yang seharusnya menjadi sasaran utama subsidi energi.

​"Kalau benar digunakan industri, ini sangat merugikan negara dan masyarakat kecil seperti nelayan dan petani," ujar warga lainnya dengan nada kecewa.

​Desakan Tegas: APH dan Lembaga Terkait Jangan Tutup Mata!

​Publik kini menuntut ketegasan dari aparat penegak hukum (APH) serta lembaga pengawas terkait, mulai dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), hingga jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

​Masyarakat mendesak agar segera dilakukan investigasi mendalam, penggerebekan, serta penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap manajemen PT Medan Tropical Canning maupun pihak-pihak di balik layar yang berani membekingi mafia BBM bersubsidi ini. Negara tidak boleh kalah oleh sindikat pencatut solar rakyat!

Redaksi asatupro.com senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terkait pemberitaan ini, redaksi membuka ruang seluas-luasnya dan siap menerima tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab dari manajemen PT Medan Tropical Canning serta instansi berwenang terkait demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, S.H., mengatakan sejumlah kebijakan dan terobosan yang dilakukan Kapolrestabes Medan menunjukkan adanya upaya menghadirkan kepolisian yang lebih responsif, dekat dengan masyarakat, serta mengedepankan pendekatan humanis.

"PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi seluruh kinerja Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak bersama seluruh jajarannya. Kami melihat ada sejumlah terobosan yang memberikan dampak positif terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat di Kota Medan," ujar Irham Sadani Rambe.

Menurut Irham, salah satu terobosan yang patut diapresiasi adalah program JCS (Jaga, Cegah, Sigap) yang dibentuk untuk merespons dan menangani kejahatan jalanan.

Dalam kurun 36 hari, Tim JCS bersama jajaran Polrestabes Medan dilaporkan mengungkap 123 kasus kejahatan jalanan dengan 145 tersangka serta membongkar sejumlah gudang penampungan kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

"Program JCS menunjukkan bahwa Polrestabes Medan berusaha menghadirkan respons yang cepat terhadap persoalan kejahatan jalanan. Bagi masyarakat, kecepatan polisi dalam mencegah dan menangani kejahatan tentu menjadi bagian penting dari rasa aman," kata Irham.

Selain penanganan kejahatan jalanan, PW KAMMI Sumut juga menyoroti program "Berkantor di Polsek"yang menjadi bagian dari kebijakan Commander Wish Kapolrestabes Medan.

Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke tingkat Polsek untuk melihat kondisi personel, mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperkuat soliditas internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami menilai program Berkantor di Polsek merupakan pendekatan yang baik. Pimpinan turun langsung melihat kondisi di lapangan, mendengar persoalan anggota dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berada di balik meja," ujar Irham.

Dinilai Membangun Pendekatan Kepolisian yang Humanis

Irham juga menilai kepemimpinan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak telah mendorong terbentuknya pendekatan yang lebih humanis antara kepolisian dan masyarakat di Kota Medan.

Menurutnya, pendekatan humanis bukan berarti mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Polisi tetap harus tegas terhadap pelaku kejahatan, namun juga mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

"Kami melihat Kapolrestabes Medan berusaha membangun wajah kepolisian yang humanis di Kota Medan. Humanis bukan berarti lembek dalam penegakan hukum. Polisi tetap harus tegas terhadap kejahatan, tetapi pada saat yang sama mampu berkomunikasi, mendengar aspirasi dan menghargai masyarakat," tegas Irham.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, juga terlihat dalam pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi mahasiswa. Dalam salah satu aksi mahasiswa di depan DPRD Kota Medan pada Juni 2026, Kapolrestabes Medan disebut turun langsung dan membantu menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan pihak DPRD setelah sempat terjadi ketegangan.

"Bagi kami, ruang demokrasi harus tetap dijaga. Mahasiswa memiliki hak menyampaikan pendapat, sementara kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan. Ketika kedua hal tersebut dapat dipertemukan melalui komunikasi yang baik, maka situasi dapat tetap kondusif tanpa menghilangkan substansi aspirasi masyarakat," katanya.

Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Jalanan

PW KAMMI Sumut juga memberikan apresiasi terhadap langkah Polrestabes Medan dalam pemberantasan narkoba, perjudian, serta berbagai bentuk kejahatan yang dinilai meresahkan masyarakat.

Irham menilai persoalan keamanan di Kota Medan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, patroli, penindakan, hingga membangun kesadaran masyarakat.

"Pemberantasan narkoba, perjudian dan kejahatan jalanan harus dilakukan secara konsisten. Kami berharap langkah-langkah yang sudah dilakukan Polrestabes Medan dapat terus dilanjutkan dan diperkuat, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan," ungkapnya.

Polisi Harus Terus Dekat dengan Masyarakat

Irham menegaskan, apresiasi yang disampaikan PW KAMMI Sumut bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, organisasi mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab memberikan kritik apabila terdapat kebijakan atau tindakan aparat yang perlu diperbaiki.

"Apresiasi dan kritik adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Ketika ada kinerja yang baik, tentu patut kita apresiasi. Ketika ada kekurangan, masyarakat sipil juga harus tetap memberikan kritik secara konstruktif," jelasnya.

Ia berharap kepemimpinan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak dapat terus memperkuat hubungan antara Polrestabes Medan dengan mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat sipil.

"Kami berharap Polrestabes Medan terus mempertahankan pendekatan humanis, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat dan tetap tegas terhadap pelaku kejahatan. Keamanan Kota Medan adalah kepentingan bersama," tutup Irham Sadani Rambe.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Wahyu membacakan sambutan resmi Bupati Dairi di hadapan jajaran Forkopimda, ASN, TNI/Polri, organisasi wanita, hingga pelajar dari SD hingga perguruan tinggi.

Peringatan tahun ini mengusung dua tema besar yang saling menguatkan. Untuk Hari Kesaktian Pancasila mengangkat tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah landasan utama untuk menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Dairi.

Sementara untuk Hari Jadi Kabupaten Dairi ke-79, tema yang diusung adalah "Bangkit Bersama, Semakin Tangguh".

Menurut Wahyu, kemajuan Dairi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Bangkit Bersama dimaknai sebagai semangat membangun melalui gotong royong, sementara Semakin Tangguh berarti kesiapan kita menghadapi perubahan dan berbagai tantangan pembangunan," ujar Wahyu saat membacakan sambutan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Dairi, lanjut Wahyu, berkomitmen memperkuat pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pembangunan akan terus didorong di semua sektor strategis, mulai dari pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wahyu juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan mitra pembangunan yang telah berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Dairi selama 79 tahun perjalanannya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Pancasila sebagai landasan, gotong royong sebagai kekuatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

"Dengan bangkit bersama, kita akan menjadi semakin tangguh dalam mewujudkan Dairi yang semakin maju, sejahtera, bermartabat dan berkelanjutan," demikian pesan Bupati Dairi yang disampaikan Wabup Wahyu.

Upacara berlangsung dengan khidmat. Wabup Wahyu yang tampil mengenakan pakaian adat Pakpak lengkap dengan oles dan topi adat, terlihat gagah memimpin penghormatan.

Turut hadir dalam upacara tersebut unsur Forkopimda, Anggota DPRD Fitrianto Berampu, mewakili Kapolres Dairi, mewakili Dandim 0206 Dairi, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., mewakili Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, para ASN, TNI/Polri, TP PKK, Persit, Bhayangkari, serta ribuan pelajar.

Pesan itu disampaikan dalam acara Tradisi Laporan Korps Kenaikan Pangkat Anggota Kodam I/BB yang digelar di Aula Manunggal, Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Acara tersebut dihadiri oleh Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Kapoksahli, Para Asisten Kodam, Para Kabalakdam dan Pamen yang naik pangkat, serta hadir juga Ketua Persit Chandra Kirana I/BB Serta Pengurus Daerah (PD) I/Bukit Barisan.

Kegiatan berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus tradisi satuan bagi prajurit yang memperoleh kenaikan pangkat. Dalam periode kali ini, sebanyak 299 personel Kodam I/BB menerima kenaikan pangkat.

Dari jumlah tersebut, 33 personel merupakan Pamen, yang terdiri atas enam Kolonel, tiga Letnan Kolonel (Letkol), dan 24 Mayor. Pangdam menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar perubahan status atau tanda kenaikan jabatan, melainkan amanah yang diberikan negara kepada setiap prajurit.

Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi ini adalah amanat yang diberikan negara. Karena itu, kita sebagai prajurit harus tulus dalam melaksanakan tugas.

Pangdam I/BB mengatakan, kenaikan pangkat tersebut tidak diperoleh begitu saja, karena di baliknya terdapat proses, dedikasi, pengabdian, serta prestasi yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas, karena itu, Pangdam I/BB mengingatkan agar para prajurit senantiasa bersyukur.

Kenaikan pangkat dinilai sebagai nikmat dan kepercayaan yang patut diterima dengan penuh tanggung jawab. "Intinya, prajurit yang naik pangkat wajib bersyukur karena ini adalah nikmat yang diberikan Tuhan," Selain rasa syukur, Pangdam I/BB juga mengingatkan para prajurit untuk tetap menjaga sikap rendah hati.

Pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi tidak boleh membuat seorang prajurit menjadi sombong maupun angkuh. Ia juga berpesan agar prajurit tidak larut dalam kekhawatiran mengenai kehidupan maupun masa depan, melainkan tetap menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, dan percaya bahwa setiap pengabdian akan memiliki jalan terbaik.

"Seorang prajurit tidak perlu khawatir dengan hidup, tidak usah khawatir dengan masa depan.Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi karier dan hidup kita. Kita tidak perlu mudah menyerah, harus tetap pantang menyerah," Pangdam I/BB berharap kenaikan pangkat tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, dedikasi, dan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dengan pangkat yang semakin tinggi, tanggung jawab yang diemban juga semakin besar. Karena itu, setiap prajurit diharapkan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi satuan dan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Kepala Negara menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai calon tunggal pengganti Kapolri.

​Kronologi Penyerahan Surpres dan Gerak Cepat DPR

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres dengan nomor R57/Surpres/09/2026 bertanggal 30 September 2026.

​"Pagi ini pimpinan DPR mendapat Surpres kepada Ketua DPR Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokhman, Kamis (1/10/2026).

​Menindaklanjuti surat tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menggelar rapat internal pada Kamis pagi (1/10/2026) untuk memberikan mandat penuh kepada Komisi III agar segera melaksanakan proses seleksi.

Komisi III Setujui Komjen Suyudi Secara Aklamasi

​Didampingi oleh pimpinan DPR, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto langsung menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI.

​Dalam proses sidang yang dipimpin oleh Komisi III tersebut, seluruh perwakilan fraksi secara mufakat menyatakan persetujuannya terhadap penunjukan Komjen Suyudi.

​"Apakah disepakati? Setuju," seru para anggota Komisi III dalam sidang aklamasi tersebut.

​Dengan disetujuinya penunjukan ini di tingkat komisi, hasil uji kelayakan tersebut selanjutnya akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan secara resmi sebelum dilanjutkan ke tahap pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

​Profil Singkat Komjen Suyudi Ario Seto

​Komjen Pol. Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di bidang reserse maupun kepemimpinan strategis. Sebelum ditunjuk sebagai calon Kapolri, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025.

​Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, jenderal bintang tiga ini juga pernah menduduki sejumlah posisi penting, di antaranya sebagai Wakapolda Metro Jaya serta Kapolda Banten.

Penunjukannya sebagai orang nomor satu di kepolisian diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang profesional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rekaman tersebut, aparat penegak hukum diduga terang-terangan meminta uang hingga ratusan juta rupiah dan melakukan tawar-menawar demi mengubah pasal sangkaan dalam perkara narkotika.

Rekaman yang mencoreng institusi kepolisian ini pertama kali diunggah oleh akun Facebook Winda Arum dan langsung memantik reaksi keras warganet, Kamis (1/10/2026).

​Dalam percakapan yang beredar luas, terdengar suara seorang pria yang diduga keluarga tersangka narkotika tengah bernegosiasi alot dengan pihak yang disebut sebagai oknum polisi. Nilai tawar yang diminta pun fantastis.

​"Kita tadi disuruh rembuk sama saudara, nanti kesepakatannya gimana, sanggupnya berapa. Awalnya kan kata Bang Agus gini, kalau kau tanya aku, ku minta cepek, sanggup kau. Ya enggaklah, ku bilang kan. Dari mana uang cepek, tapi kalau misalkan 20 atau berapa masih bisa dirembukkan di keluarga," demikian bunyi transkrip percakapan yang mencerminkan dugaan pemerasan terselubung di balik penegakan hukum.

​Publik Pertanyakan Transparansi Sanksi Internal

​Alih-alih memberikan penjelasan terbuka terkait langkah pembenahan di internal institusi, tanggapan yang diberikan Polres Asahan justru terkesan defensif. Melalui Kasi Propam, IPTU P. Sahala Naibaho, kepolisian berdalih bahwa rekaman suara tersebut merupakan kasus usang yang didaur ulang dari kejadian pada 20 Januari 2023 silam.

​"Rekaman yang beredar tersebut memang berkaitan dengan kejadian yang pernah terjadi, namun merupakan video lama yang terjadi pada 20 Januari 2023 dan kembali disebarluaskan di media sosial," kilah Sahala.

​Meski pihak kepolisian berkedok bahwa personel yang terlibat—yakni Brigadir Reza Alwi Hasibuan dan Bripka Agus Irawan—telah dijatuhi sanksi melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), publik menilai penyelesaian internal tersebut kerap minim transparansi.

Kasus-kasus serupa yang kembali mencuat ke permukaan menunjukkan bahwa efek jera di tubuh Korps Bhayangkara masih patut dipertanyakan, dan pengawasan terhadap praktik "permainan pasal" di tingkat penyidikan masih jauh dari kata bersih.

​Lemahnya Pengawasan Berulang Kali Berulang

​Kembalinya rekaman ini beredar di ruang publik membuktikan bahwa luka lama atas buruknya integritas oknum penegak hukum masih membekas di hati masyarakat.

Alih-alih sekadar mengimbau warga agar bijak bermedia sosial dan memfilter informasi, publik mendesak agar kepolisian membuktikan komitmen reformasi kultural secara nyata, bukan sekadar berlindung di balik dalih "kejadian masa lalu" setiap kali borok institusi kembali terbuka di hadapan publik.

Redaksi asatupro.com senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terkait pemberitaan ini, redaksi membuka ruang seluas-luasnya dan siap menerima tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab dari pihak Polres Asahan atau pihak-pihak terkait lainnya demi terciptanya informasi yang akurat dan berimbang bagi publik.

Surat penting tersebut diserahkan dan diumumkan langsung oleh pimpinan DPR pada Kamis pagi, 1 Oktober 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangan persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres dengan nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

​"Pagi ini pimpinan DPR mendapat Surpres kepada Ketua Ketua DPR Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," ujar Habiburokhman, Kamis (1/10/2026).

​Komjen Suyudi Ario Seto Disiapkan Jadi Calon Tunggal Kapolri

​Dalam Surpres yang sama, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengusulkan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga secara resmi menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai calon tunggal pengganti Kapolri.

Menindaklanjuti surat dari kepala negara tersebut, DPR RI langsung bergerak cepat melalui mekanisme internal. Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menggelar rapat pagi ini untuk memberikan penugasan resmi kepada Komisi III.

​"Maka sesuai dengan barusan digelar Badan Musyawarah DPR, hari ini 1 Oktober pagi, menugaskan Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi, calon Kapolri," kata Habiburokhman. "Apakah disepakati? Setuju," imbuhnya menirukan persetujuan dalam rapat.

​Dengan disepakatinya penugasan tersebut, Komisi III DPR langsung menjadwalkan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi Komjen Suyudi Ario Seto untuk segera memegang kendali kepemimpinan di Korps Bhayangkara.

​Proses uji kepatutan ini menjadi sorotan luas publik mengingat posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan investigasi lapangan pada Minggu, 27 September 2026, cerobong pabrik PT KKM tertangkap basah memuntahkan asap hitam pekat beracun yang mengepung kawasan pemukiman padat penduduk.

Tak hanya buruknya kualitas emisi, spesifikasi teknis ketinggian cerobong pabrik ini juga diduga kuat cacat hukum dan melanggar aturan baku AMDAL/lingkungan hidup.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi meredakan kekhawatiran publik, manajemen PT KKM melalui sang Manager Perusahaan, Sucipto, justru menunjukkan sikap arogan, tertutup, serta memblokir akses komunikasi awak media dan tim investigasi.

​⚡ Kecaman Keras: "Sinar Mas Jangan Kebal Hukum!"

​Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) bereaksi keras dan mengecam tindakan semena-mena PT KKM yang, menurut mereka, telah merampas hak hidup sehat masyarakat demi mengeruk keuntungan korporasi semata.

​Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom., menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat perusahaan besar di bawah panji Sinar Mas Group bertindak sewenang-wenang di tanah Deli Serdang.

​"Ini bentuk kejahatan lingkungan yang nyata dan terstruktur! PT KKM melalui manajemennya jelas-jelas menantang negara dengan membiarkan limbah udara mencemari paru-paru anak cucu kita. Sikap manajer mereka yang bungkam dan memblokir komunikasi membuktikan bahwa perusahaan ini sedang mencoba menutupi borok pelanggarannya. Kami tegaskan, Sinar Mas Group tidak kebal hukum!" — tegas Zulhamdani.

Senada dengan Ketua Umum, Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, melayangkan ultimatum keras kepada pihak manajemen dan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan nyawa rakyat.

"Kami dari DPP FROMPER mendesak instansi terkait untuk tidak masuk angin. Asap hitam pekat yang dimuntahkan PT KKM adalah ancaman serius terhadap wabah ISPA bagi warga sekitar. Jika dalam waktu dekat Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum tidak segera menyegel pabrik ini, maka kami pastikan DPP FROMPER akan turun ke jalan, memimpin gelombang massa, dan mengepung gerbang PT KKM sampai izin operasionalnya dicabut permanen!" — tandasnya dengan lantang.

​⚖️ Sederet Pelanggaran Hukum Berat yang Diduga Dilanggar PT KKM

​Tindakan biadab korporasi yang mencemari udara publik ini telah melanggar berbagai instrumen hukum positif di Indonesia secara telak:

​Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

​Pasal 10 & Pasal 22 ayat (1): Kewajiban mutlak memiliki izin lingkungan dan melakukan pencegahan pencemaran, di mana PT KKM diduga kuat membuang limbah emisi secara liar tanpa kontrol.

​Pasal 24: Standar teknis ketinggian cerobong dan baku mutu udara yang diabaikan.

​Pasal 98: Ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 Miliar bagi penanggung jawab usaha pencemar lingkungan.

​Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:

​Pasal 148–150: Pelanggaran batas konsentrasi polutan serta kewajiban pelaporan emisi secara berkala yang transparan kepada publik.

​Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 120, & Pasal 283: Hak masyarakat atas lingkungan sehat yang dirampas, di mana pencemaran yang membahayakan kesehatan publik merupakan tindak pidana murni.

​🛑 Ultimatum Dan Desakan Aksi Nyata DPP FROMPER

​Melihat ancaman nyata di depan mata, DPP FROMPER mendesak secara tegas kepada pihak-pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tanpa tawar-menawar:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang harus segera turun melakukan sidak mendadak, menguji laboratorium kualitas udara, dan memeriksa total seluruh dokumen amdal/izin lingkungan PT KKM.
2. ​Desakan pencabutan izin dan pemberian sanksi tegas hingga penghentian operasional sementara bagi pabrik yang membandel.
3. ​Meminta aparat penegak hukum (APH) memanggil dan memeriksa Sucipto selaku Manager Perusahaan beserta jajaran direksi PT KKM atas indikasi tindak pidana lingkungan hidup.
4. ​DPP FROMPER siap menurunkan barisan massa aksi besar-besaran ke lokasi pabrik dan instansi terkait jika dalam tempo sesingkat-singkatnya tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah daerah.

Aldoni dilantik oleh Ketua Presidium PP PMKRI Santo Thomas Aquinas, Delvis Rettob, dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Margasiswa I, Jalan Sam Ratulangi I, Menteng, Jakarta Pusat.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kaderisasi PMKRI yang menempatkan kader bukan sekadar sebagai pengurus organisasi, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok intelektual yang dituntut mampu membaca persoalan masyarakat serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan ke dalam tindakan nyata.

Amanah yang kini diemban Aldoni semakin besar. Sebagai Sekretaris Jenderal di tingkat nasional, pengalaman yang diperolehnya selama memimpin PMKRI Cabang Medan diharapkan menjadi modal untuk membawa berbagai persoalan daerah ke dalam ruang perjuangan PMKRI di tingkat nasional.

Membawa Persoalan Lokal ke Tingkat Nasional

Salah satu tantangan kepengurusan baru PP PMKRI adalah memastikan agenda organisasi di tingkat nasional tetap terhubung dengan realitas yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

Persoalan pendidikan, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, korupsi, lingkungan hidup, konflik agraria, ketidakadilan sosial, persoalan kelompok marginal, hingga tata kelola pemerintahan merupakan isu yang tidak selalu bermula di Jakarta.

Sebaliknya, banyak persoalan nasional justru dapat dibaca dari berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal.

Karena itu, pengalaman kader yang tumbuh dan berproses di daerah menjadi penting. Aldoni membawa pengalaman organisatoris dari Medan ke tingkat nasional dengan tanggung jawab untuk ikut memastikan suara dan persoalan daerah mendapatkan ruang dalam agenda perjuangan PMKRI.

PMKRI tidak cukup hanya menjadi ruang diskusi mahasiswa. Organisasi dituntut mampu menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan untuk membaca persoalan, menyusun sikap, serta menghadirkan gagasan dan advokasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kristianitas dan Intelektualitas Harus Berbuah Perjuangan

Nilai perjuangan PMKRI menempatkan kristianitas, intelektualitas, persaudaraan, dan pengabdian sebagai bagian yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Kristianitas tidak berhenti pada identitas keagamaan, tetapi diharapkan tercermin melalui penghormatan terhadap martabat manusia serta keberpihakan kepada mereka yang menghadapi ketidakadilan.

Demikian pula intelektualitas tidak semestinya berhenti di ruang akademik. Pengetahuan perlu digunakan untuk membaca persoalan secara kritis, memahami akar masalah, sekaligus menawarkan gagasan dan jalan keluar.

Dalam konteks tersebut, posisi Aldoni sebagai Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab strategis. Selain memastikan roda administrasi dan organisasi berjalan, Sekjen juga menjadi bagian penting dalam konsolidasi gerakan PMKRI di tingkat nasional.

Kader PMKRI diharapkan mampu mendengar suara masyarakat di daerah, mengolahnya menjadi pengetahuan dan sikap organisasi, kemudian membawanya ke ruang nasional.

Dengan demikian, Jakarta tidak menjadi tempat berhentinya suara daerah, melainkan ruang untuk memperjuangkan agar berbagai persoalan tersebut memperoleh perhatian yang lebih luas.

Dari Medan, Membawa Suara Daerah

Pengalaman Aldoni sebagai mantan Ketua PMKRI Cabang Medan menjadi salah satu konteks penting dalam menjalankan amanah barunya.

Medan dan Sumatera Utara memiliki dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, politik, dan kebudayaan yang kompleks. Pengalaman bersentuhan langsung dengan berbagai dinamika tersebut menjadi bekal untuk memahami bahwa kebijakan di tingkat nasional pada akhirnya memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah.

Karena itu, kepemimpinan di tingkat pusat perlu tetap memiliki akar yang kuat di daerah.

PP PMKRI tidak hanya berbicara mengenai daerah dari Jakarta. Sebaliknya, persoalan daerah perlu dibawa ke tingkat pusat untuk dibicarakan, dikaji, dan diperjuangkan sebagai bagian dari persoalan kebangsaan.

Di titik inilah Aldoni memiliki tanggung jawab penting selama masa kepengurusan 2026–2028.

Sekjen Bukan Sekadar Jabatan, tetapi Mandat Perjuangan

Pelantikan yang dipimpin Delvis Rettob menjadi awal bagi kepengurusan baru PP PMKRI untuk menjalankan agenda organisasi sekaligus menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Aldoni memiliki tanggung jawab untuk memperkuat komunikasi antara Pengurus Pusat dan cabang-cabang PMKRI di seluruh Indonesia.

Konsolidasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut gagasan dan agenda perjuangan. Setiap cabang memiliki persoalan serta pengalaman yang berbeda. Tantangan bagi organisasi tingkat pusat adalah memastikan pengalaman tersebut menjadi bagian dari pengetahuan bersama dan dapat diterjemahkan ke dalam agenda nasional.

Dengan demikian, kaderisasi PMKRI tidak berhenti pada siapa yang menjadi pengurus, tetapi juga menyangkut apa yang diperjuangkan dan untuk siapa perjuangan tersebut dilakukan.

Aldoni Sinaga kini membawa mandat baru untuk memperkuat organisasi, menghidupkan kaderisasi, menjaga nilai-nilai perjuangan PMKRI, serta membuka ruang yang lebih luas agar berbagai persoalan masyarakat di daerah dapat diperjuangkan pada tingkat nasional.

Dari Medan ke Jakarta, perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan panggung organisasi. Perjalanan itu juga membawa perubahan tanggung jawab, dari memimpin cabang menuju keterlibatan dalam menentukan arah gerakan organisasi di tingkat nasional.

Sebagai Sekretatis Jenderal PP PMKRI Periode 2026–2028, Aldoni dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperkuat hubungan antara cabang dan pusat, menjaga agar persoalan lokal tetap terhubung dengan agenda nasional, serta menerjemahkan nilai-nilai perjuangan PMKRI melalui kerja nyata kader.

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan, penambahan jumlah pengurus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan dalam struktur organisasi, baik berdasarkan generasi maupun keterwakilan unsur organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pengumuman susunan pengurus tersebut disampaikan di Kantor Pusat PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

"Sehingga secara keseluruhan, hasil Muktamar di Lampung seluruh jajaran pengurus PBNU 189 orang dan yang sekarang total semuanya 210 orang, dengan mengalami kenaikan sebesar 21 orang," ucap Gus Kikin di Kantor Pusat PBNU.

Menurut Gus Kikin, penambahan tersebut bukan sekadar memperbesar struktur kepengurusan, tetapi ditujukan untuk menciptakan pemerataan antargenerasi.

"Ini dimaksudkan kita ingin ada pemerataan. Pemerataan dari semua jajaran, dari generasi-generasi yang awal sampai akhir," ungkapnya.

Pemerataan juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai unsur organisasi yang berada di lingkungan NU. Di antaranya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Gerakan Pemuda Ansor.

"Kemudian dari seluruh jajaran lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, itu ada IPNU, PMII, maupun Ansor, itu kita seimbangkan," ujarnya.

Susunan tersebut diumumkan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh.

Sejumlah tokoh masuk dalam jajaran kepengurusan baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tercantum sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara itu, mantan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla masuk dalam jajaran Mustasyar.

Berikut susunan lengkap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031:

A'WAN
1. Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir
2. Ny. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MA.
3. Habib Ahmad Edrus Al Habsyi
4. KH. Fatahillah, S.Pd.I
5. KH. Yusuf Chudori
6. Dr. KH. Mu'tashim Billah, M.Pd.I.
7. KH. Abdussalam Shohib
8. Dr. KH. Nur Taufiq Sanusi, MA.
9. Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA.
10. Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal
11. H. Nusron Wahid, S.S., M.Si.
12. KH. Ahmad Ma'sum Abror, M.Pd.I.
13. H. Masduki Baidlowi
14. H. Misbahul Ulum, SE.
15. KH. Abdul Muhaimin
16. H. Herman Deru
17. H. Agustiar Sabran, S.Ikom.
18. KH. Hambali Ilyas
19. Dr. H. Ahmad Roziqi
20. H. Sahribin Noor
21. H. Hilmi Ali Yafie
22. KH. Masyhur Syilab
23. Dr. KH. Muhajirin Yanis
24. Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., M.T.
25. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
26. Prof. Dr. H. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M. Fin.
27. Dr. H. Endin A.J. Soefihara
28. KH. Musyaffa' Fauzi, SH
29. H. Nasyirul Falah Amru
30. H. Andi Sahibuddin
31. H. Robikin Emhas
32. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
33. Prof. Dr. Asasriwarni, SH., M.H.
34. H. Adib Fuad, SH.

RAIS AAM DAN JAJARAN SYURIAH
Rais Aam
KH. Miftachul Akhyar

Wakil Rais Aam
1. KH. Nurul Huda Jazuli
2. KH. Anwar Iskandar
3. KH. Afifuddin Muhajir
4. KH. Muhammad Musthofa Aqiel Sirodj
5. KH. Bahauddin Nur Salim (Gus Baha)

Rais
1. KH. Aniq Muhammadun
2. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.
3. KH. Ubaidillah Faqih
4. KH. Mudatsir Badruddin
5. KH. Ahmad Sadid Jauhari
6. KH. Abun Bunyamin
7. KH. Abdullah Kafabihi Mahrus
8. Prof. Dr. KH. Machasin
9. Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA.
10. Prof. Dr. KH. Zainal Abidin
11. KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D.
12. Dr. (H.C.) KH. Zulfa Mustofa
13. KH. Mahfudz Asirun
14. KH. Ahmad Azaim Ibrohimy, Ph.D.
15. KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
16. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA.
17. Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa
18. KH. Ubaidillah Ruhiyat
19. KH. Imam Buchori Cholil
20. KH. Thontowi Djauhari Musaddad, Lc., MA
21. KH. Ahmad Tajul Mafakhir
22. KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid
23. Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
24. KH. Abdul Wahid Zamas
25. KH. Abdurrahman Al-Kautsar
26. Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc., MA.
27. Habib Ibrahim Luthfi bin Ahmad Al-Attas
28. Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi
29. KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.
30. Prof. H. Nadirsyah Hosen, Ph.D.
31. KH. Moch. Chozien Adenan

Katib Aam
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.

Katib
1. KH. Sarmidi Husna, M.A.
2. Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin
3. KH. Taj Yasin Maimoen
4. KH. Hilmy Muhammad, MA.
5. KH. Subhan Makmun
6. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., MA.
7. KH. Hasan Nuri Hidayatullah
8. Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH.
9. KH. Abdurrozaq Sholeh
10. Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin
11. KH. Kholid Dawam Anwar, Lc., MA.
12. Dr. KH. Muhammad Adnan, Lc., MA.
13. KH. Zuhrul Anam Hisyam
14. KH. Jejen Zarnuji
15. KH. Fahim Royani
16. KH. Abdul Latif Malik, Lc.
17. KH. Ahmad Sudrajat, Lc., MA.
18. KH. Moh. Abdullah Rif'an Nashir, Lc., M.Pd.I.
19. Dr. H. Ismail Cawidu, M.Si.
20. Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si.
21. Dr. KH. Mujib Qulyubi, S.Ag., M.H.
22. KH. Syarif Chumas Asy-Syawali
23. KH. Mas Achmad Sa'dullah Abdul Alim
24. KH. Mujiburrohman Ma'mun
25. KH. Mahbub Ma'afi Ramdlan, M.Hum.
26. Dr. H. Mohsen Alaydrus, M.M.
27. KH. Salman Fuad Zain
28. KH. Muhammad Yusron Siddiq, Lc., M.Ag.
29. KH. Atok Romli Mustofha, M.Si.
30. Dr. Ahmad Ubaidy Hasbillah, S.Th.I, M.A.
31. K. Khairuddin Habziz, M.HI.

KETUA UMUM DAN JAJARAN TANFIDZIYAH

Ketua Umum
KH. Kikin Abdul Hakim Mahfudz

Wakil Ketua Umum
1. Drs. H. Saifullah Yusuf
2. Dr. KH. Muhammad Faiz Syukron
3. Prof. H. Ganefri, Ph.D.
4. Dr. Ir. H. Muhammad Lukman Edy
5. KH. Abdul Ghoffar Rozin
6. H. Irfan Asy'ari Sudirman Wahid (Gus Ipang)
7. H. Juri Ardiantoro

Ketua
1. KH. Hasib Wahab Chasbullah
2. KH. Ma'shum Faqih
3. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag.
4. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
5. H. Umarsyah, S.IP.
6. KH. Miftah Maulana Habiburrahman
7. H. Ahmad Rafiuddin
8. Dr. H. Puji Raharjo
9. Prof. Dr. KH. Noor Achmad
10. Dr. H. Imron Rosyadi Hamid, SE., M.Si.
11. Dr. KH. Syamsul Ma'arif, M.A.
12. Prof. Dr. KH. Zaidi Abdad, M.Ag.
13. Dr. H. Eman Suryaman, SE., MM.
14. H. Abdullah Azwar Anas, M.Si.
15. Dr. dr. H. Chamim, Sp.OG.
16. Prof. H. Kacung Marijan, Ph.D.
17. Dr. H. Basnang Said, M.Ag.
18. KH. Lukman Harits Dimyathi
19. H. Iskandar Zulkarnanen, S.E., M.Si., Ph.D
20. Dr. KH. Khoirul Huda Basyir, Lc., S.Ag., M.S.i
21. H. Teguh Dartanto, Ph.D
22. Drs. Gufroni Sakaril, M.M.
23. Dr.rer.pol. H.M. Faishal Aminuddin
24. KH. M. Syarbani Haira, M.Si.
25. H. Moch Choirur Rofiq
26. H. A. Saifullah Naji

Sekretaris Jenderal
H. Gudfan Arif, S.IP.

Wakil Sekretaris Jenderal
1. H. Nur Hidayat
2. H. M. Silahuddin, MH.
3. H. S. Suleman Tanjung, M.Pd.
4. H. A. Syarif Munawi, ME., M.Sc.
5. Drs. H. Lukman Khakim, M.Si.
6. KH. Muhyidin Thohir, M.Pd.I.
7. H. Lukman Umafagur, S.Hut., M.Si.
8. Hari Usmayadi, M.Kom.
9. H. Saiful Munir, S.H., M.Kn.
10. H. Abdul Malik Haramain, M.Si.
11. Dr. KH. Muhammad Shalahuddin A. Warits
12. H. Faisal Saimima, S.E.
13. Muhammad Khoironi, S.H., M.H.
14. Dr. Itkonul Hakim
15. Dr. KH. Muhammad Nur Hayid
16. H. Fathurrohman Taufiq
17. Dr. KH. Najiburrahman Wahid, M.A.
18. Wahyudi Djafar, SH.
19. H. Ali Yusuf, M.Si.
20. KH. Zainul Umam Nur Salim
21. H. Aminuddin Ma'ruf
22. Dr. Ahmad Ali Fahmi, S.H., M.H.
23. H. Idy Muzayyad, M.Si.
24. Drs. H. Abdullah Latopada, MA.
25. Dr. Bahrul Fuad, M.A.
26. H. Ghozi Al-Fatih
27. H. Shofwan Erce
28. H. Abdur Rohim Hasan
29. H. Iwan Alamsyah, S.E.
30. Aditya Wardhana
31. H. Moh. Arwani Thomafi

Bendahara Umum
Prof. Dr. H. Ainun Naim

Bendahara
1. Dr. H. Agus Rofiudin
2. Kawendra Lukistian
3. dr. H. Dimas Wibowo
4. Dr. H. Faisal Ali Hasyim, SE.
5. Dr. H. Rahmat Hidayat
6. Aris Ariyanto, S.T
7. TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Sinergi Program Stakeholder pada Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Aula BGTK Provinsi Aceh, Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (29/9/2026).

Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo hadir bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan, Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, serta unsur TNI dan OPD terkait.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, penanganan kawasan rawan tanaman terlarang tidak cukup melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan mata pencaharian alternatif.

"Polda Aceh siap bersinergi melalui pendekatan yang humanis, terukur, dan berkelanjutan. Penanganannya harus dibarengi pemberdayaan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan produktif," ujar Joko.

Sementara itu, Deputi BNN RI Irjen Pol. Dr. Aldrin MP Hutabarat menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar penanganan kawasan rawan berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Ia berharap rapat kerja tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mendorong pemulihan kawasan rawan serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.rel.

Rakor ini menjadi jawaban dan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam membangun ketahanan pangan, pasca adanya aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi yang menyoroti kurang optimalnya pendampingan dan penyuluhan kepada petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumut Dr. Khadijah El Ramija Lubis, S.Pi, MP, Sekretaris Daerah Surung Charles L. Bantjin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar, Kepala Dinas PertanianKetahanan Pangan dan Perikanan Kesti Rusda Angkat, para penyuluh dan tim verpal.

Dalam sambutannya, Wabup Wahyu Sagala menegaskan bahwa kehadiran seluruh penyuluh pada kesempatan tersebut merupakan wujud komitmen nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun ketahanan pangan serta pengelolaan pangan di Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyuluh pertanian kepada masyarakat.

"Kehadiran kita pada kesempatan ini merupakan wujud komitmen nyata dan semangat kebersamaan dalam membangun ketahanan pangan serta pengelolaan pangan di Kabupaten Dairi sesuai tupoksi, penyuluh pertanian kepada masyarakat," kata Wabup Wahyu Sagala sebelum membuka rakor tersebut.

Ia menyampaikan tiga arahan penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, penguatan peran penyuluh pertanian yang sejak 01 Januari 2026 secara resmi ditarik ke Kementerian Pertanian berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2026. Di era modern ini, penyuluh dituntut menjadi agen transformasi dan inovasi pertanian.

Wahyu menekankan, penyuluh harus bersinergi dalam hal keakuratan data yang terintegrasi. Data yang akurat di lapangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan program pertanian, bantuan, hingga peningkatan produksi.

"Penyuluh harus menjadi agent of change, yaitu agen perubahan yang menguasai teknologi modern, mekanisasi pertanian, pemanfaatan data, hingga digitalisasi pertanian," tegasnya.

Isu kedua yang menjadi sorotan tajam adalah pupuk subsidi. Wakil Bupati memastikan bahwa penyusunan kebutuhan dan penyalurannya benar-benar berdasarkan data serta kebutuhan riil petani di lapangan.

Ia tidak ingin ada ketimpangan distribusi di beberapa wilayah. Pupuk harus merata dan tersalurkan tepat waktu.

Wabup berharap dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seluruh penyuluh pertanian dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan yang intensif.

"Kepentingan utama kita adalah memastikan petani mendapatkan pupuk bersubsidi dan sarana pertanian lainnya sesuai yang dibutuhkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Hal ketiga adalah memperkuat kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung program strategis Nasional untuk peningkatan swasembada pangan.

Para penyuluh pertanian diharapkan berada di barisan paling depan untuk mengawal pembangunan sektor pangan, sehingga pengelolaan lahan produktif dapat berjalan optimal dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Menurut Wahyu, koordinasi, kolaborasi dan sinergi lintas sektor merupakan kunci agar setiap program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Wahyu memberikan penekanan keras agar rakor ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata.

"Saya sangat berharap agar rakor tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Rakor ini harus mampu menghasilkan rencana aksi yang konkret, terukur, dan operasional serta dapat dilaksanakan di lapangan! Mari kita samakan langkah, rapatkan barisan, dan perkuat koordinasi dan sinergitas. Mari kita buktikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan," tutupnya dengan semangat.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemaparan materi terkait modernisasi pertanian oleh narasumber dari BRMP Sumut.

Pasalnya, KPPU Kanwil Medan yang memiliki wilayah kerja di kawasan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang mencakup lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri) itu justru ingin memperbaiki hubungan yang ada.

"Kami ingin memperbaiki kemitraan antara petani sawit dengan PT PSU," kata Ridho Pamungkas selaku Kepala KPPU Kanwil Medan kepada para wartawan di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara (GKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wilayah Sumut, Selasa (29/9/2026) pagi.

Saat itu Ridho Pamungkas didampingi sejumlah pejabat terkait di KPPU Kanwil Medan seperti Hardianto sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum, Kabid Kajian dan Advokasi Shobi Kurnia, Dewi Sibarani dari Kehumasan, dan lainnya.

Ridho Pamungkas menjelaskan, pihak petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Anugerah Lestari sudah berupaya keras ingin berpisah dari program kemitraan dengan pihak PT PSU.

KPPU Kanwil Medan, ujar Ridho Pamungkas, berupaya mendalami konflik tersebut dan akan mencari solusi agar program kemitraan tetap bisa berjalan dengan sehat.

"Kalau pun program kemitraan di antara kedua belah pihak harus berakhir, diupayakan ada penyelesaian bersama seperti yang pernah kita lakukan terhadap petani sawit di Madina dengan perusahaan sawit swasta beberapa tahun yang lalu," ucap Ridho Pamungkas.

Sekadar mengingatkan, penyelesaian kemitraan beberapa waktu lalu yang dimaksud Ridho Pamungkas adalah konflik antara petani sawit di Madina yang tergabung dalam sebuah koperasi dengan PT Sago Nauli.

Hingga hari ini, progres pembangunan telah mencapai 14,5 persen. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan bersama masyarakat.

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih mudah bagi warga. Selama ini, kondisi akses menjadi salah satu kendala masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mobilitas dan pengangkutan hasil pertanian.

Kapendam I/BB Kol Inf Sandy S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan akses transportasi dan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan jembatan ini untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam melintasi akses yang selama ini menjadi kendala. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya dari sisi akses, tetapi juga terhadap aktivitas sosial dan perekonomian warga.

Dengan selesainya jembatan ini dibangun, masyarakat dapat lebih mudah beraktivitas, baik untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat.

Pembangunan akan terus dilanjutkan sesuai tahapan pekerjaan hingga jembatan rampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Simadihon serta warga di wilayah sekitarnya.

Desakan tersebut disampaikan Kuasa Hukum Pekerja, Saddam Husein Ritonga, S.H., Selasa (29/09/2026). Ia meminta Disnaker Labura menggunakan kewenangannya untuk memeriksa administrasi perusahaan serta memastikan status pembayaran iuran BPJS para pekerja.

"Kami selaku Kuasa Hukum Pekerja mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya terhadap PT Umada atas dugaan tidak dibayarkannya atau tidak disetorkannya iuran BPJS pekerja sebagaimana mestinya," ujar Saddam.

Menurut Saddam, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial sehingga perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi.

"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan menyetorkan iuran BPJS sesuai ketentuan, maka harus ada tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Minta Administrasi dan Pembayaran Iuran Diperiksa

Saddam meminta Disnaker Labura tidak hanya memeriksa status kepesertaan pekerja, tetapi juga menelusuri administrasi serta bukti pembayaran iuran BPJS.

Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan adanya iuran yang telah dipotong dari upah pekerja, namun diduga belum disetorkan kepada BPJS.

Adapun tuntutan yang disampaikan kepada Disnaker Labura meliputi:

1. Segera memanggil dan memeriksa pihak PT Umada;
2. Memeriksa administrasi dan bukti pembayaran iuran BPJS pekerja;
3. Memastikan status kepesertaan dan pembayaran iuran para pekerja;
4. Memeriksa apakah terdapat iuran yang telah dipotong dari upah pekerja tetapi belum disetorkan kepada BPJS;
5. Memeriksa jumlah dan periode apabila ditemukan tunggakan;
6. Meminta perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya apabila ditemukan pelanggaran; dan
7. Mengambil tindakan sesuai kewenangan serta meneruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Singgung Ketentuan Pidana UU BPJS

Saddam juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengatur kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran dan penyetoran iuran BPJS.

Ia menjelaskan, Pasal 55 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

"Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting agar kewajiban pembayaran dan penyetoran iuran BPJS tidak diabaikan oleh pemberi kerja," katanya.

Selain meminta pemeriksaan kepada Disnaker, Saddam juga meminta pihak BPJS terkait memberikan klarifikasi mengenai status pembayaran iuran pekerja berdasarkan data resmi.

Kuasa Hukum: Dugaan Harus Diverifikasi

Saddam menegaskan, persoalan tersebut masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak mendahului kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Namun, apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran, kami meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak pekerja atas jaminan sosial harus dilindungi dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja harus dipenuhi," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Umada belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. (Red/Tim)

Program Satpol PP Peduli Pendidikan ini kembali digelar untuk memberikan edukasi kebencanaan sejak usia dini.

Rombongan anak TK yang berseragam itu dijemput langsung dari sekolah di Jalan Raya Menteng Gg. Rahayu No.65, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, dan dikawal personel Satpol PP menuju Mako Damkarmat di Jalan Candi Borobudur No.2 Medan.

Satpol PP Humanis, Sahabat Anak Kasat Pol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan ini merupakan inovasi Satpol PP untuk lebih dekat dengan dunia pendidikan.

"Satpol PP tidak hanya sebagai penegak Perda. Kami juga punya peran sosial dan edukasi. Hari ini kami fasilitasi anak-anak naik mobil patroli Satpol PP untuk belajar tentang kebencanaan di Kantor Damkarmat. Biar mereka tahu, Satpol PP itu humanis dan sahabat anak," ujar Yunus.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Malau, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyebut edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak mengenal tugas Damkarmat bukan hanya memadamkan api, tapi juga penyelamatan.

Setibanya di Mako, puluhan anak disambut langsung personel Satpol PP dan Damkarmat. Mereka dikenalkan dengan tugas pokok Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, serta tugas Damkarmat dalam penyelamatan dan penanggulangan kebakaran.

Anak-Anak Antusias Coba Semprot Air

Momen paling seru saat anak-anak diajak berkeliling melihat armada pemadam, mencoba baju pelindung tahan panas, dan belajar menyemprotkan air menggunakan selang Damkarmat.

"Senang kali bisa naik mobil pemadam kebakaran. Tadi diajarin semprot air, seru!" teriak salah satu siswa sambil tertawa lepas, disambut gelak tawa guru dan petugas.

Selain itu, personel juga memberikan edukasi ringan tentang menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan pentingnya tertib di sekolah.

Kepsek Apresiasi Satpol PP dan Damkarmat

Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Cici Wahyuni, yang turut mendampingi mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.

"Anak-anak sangat senang. Ini pengalaman pertama mereka diantar pakai mobil patroli Satpol PP. Pembelajaran di luar kelas seperti ini jauh lebih melekat dibanding hanya di kelas. Kami berharap kegiatan Satpol PP dan Damkarmat Peduli Pendidikan bisa terus berlanjut," ujar Cici.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama personel Satpol PP dan Damkarmat di depan mobil pemadam.

"Satpol PP Humanis, Damkar Tangguh, Anak Medan Cerdas!" pekik anak-anak bersama petugas. (Red/Tim)